Tekno limbah vol 4

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

TEKNOLIMBAH Buletin Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Limbah Cair

Peran Serta Masyarakat dalam Perbaikan Sanitasi Workshop TTG Air Limbah Domestik Secara Komunal Progress Program PUSTEKLIM di Tegal, Pekalongan dan Bali

Volume 4, September 2013 VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

1

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

Pembangunan dengan pola ‘Top Down’ tanpa pelibatan masyarakat dalam perencanaan ataupun eksekusi lapangan niscaya tidak akan bertahan lama umurnya. Tidak akan bertahan lama biasanya karena masyarakat tidak merasa memiliki atas apa yang telah di bangun. Hasilnya program-program pembangunan fisik yang telah di bangunpun terbengkalai tak terurus. Di halaman 4, topik Pelibatan Masyarakat Dalam Perbaikan Sanitasi adalah salah satu contoh bagaimana sebuah Program Sanitasi seharusnya dilakukan yaitu dengan melibatkan masyarakat dimulai sedari awal rencana program yang akan dilakukan.

Di edisi 4 ini, kami tak lupa memaparkan perkembangan pelaksanaan program PUSTEKLIM di tiga daerah, yaitu Tegal, Pekalongan dan Bali. Untuk laporan pelaksaan program PUSTEKLIM di Tegal, di artikel tersebut di paparkan masalah yang ada serta solusi yang telah dilakukan sampai saat ini. Sedangkan di Pekalongan, Tim Pusteklim memaparkan profil dari target area PUSTEKLIM. Profil ini menjadi penting sebagai dasar untuk menentukan bagaimana program akan di jalankan kelak. Sedangkan di Bali, Tekno Limbah memaparkan kegiatan ‘Sosialisasi Monitoring Dan Evaluasi Dana alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK-SLBM)’. Acara yang dibuka oleh Direktur Pengembangan PLP, Djoko Mursito ini, dihadiri oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bali, Kepala Satker PPLP Provinsi beserta dengan SKPD Kabupaten/Kota pengelola DAK yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, NTB dan NTT.

SELAMAT MEMBACA!!

Achmad Baqie, Redaksi Tekno Limbah

PUSTEKLIM Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Limbah Cair Jl. Kaliurang Km. 7, Gg. Jurugsari IV/19, Yogyakarta Telp. 0274.885247, Fax. 0274.885423 Website: www.pusteklim.org Email: pusteklim@pusteklim.org

TEKNOLIMBAH Buletin Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Limbah Cair 2

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

4

PERAN SERTA MASYARAKAT Begitu banyak kasus terjadi di mana fasilitas yang telah dibangun kemudian menjadi bangunan yang ditinggalkan begitu saja oleh pemakai

14

WORKSHOP TTG AIR LIMBAH Tujuan dari diselenggarakannya workshop adalah untuk menginformasikan serta menyeberluaskan teknologi yang digunakan oleh PUSTEKLIM

16

PROGRESS PROGRAM PUSTEKLIM Ada tiga laporan kegiatan perkembangan Program PUSTEKLIM di Tegal, Pekalongan dan Monev di Bali

PELAKSANA PROGRAM

APEX

YAYASAN DIAN DESA

DIDUKUNG OLEH

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

3

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN SANITASI Dalam pengelolaan kualitas lingkungan, terdapat 5 aspek yang harus diperhatikan, yaitu (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003): ✓ Aspek legal/peraturan, merupakan aspek yang menjadi dasar hukum dan mengatur semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan, baik yang terintegrasi atau sektoral. ✓ Aspek institusi, merupakan aspek yang terkait dengan peran kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan, dalam hal ini termasuk juga LSM. ✓ Aspek teknik operasional, merupakan aspek yang terkait dengan keberjalanan teknik operasional dari suatu pengelolaan lingkungan, termasuk di dalamnya bentuk fisik teknologi dan bagaimana mengoperasikannya. ✓ Aspek pembiayaan atau retribusi, merupakan aspek yang terkait dengan pembiayaan dari suatu operasi pengelolaan lingkungan, siapa yang membiayainya, dari mana asal dananya, serta besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola lingkungan. ✓ Aspek peran serta masyarakat, merupakan aspek penting dalam pengelolaan lingkungan. Pada dasarnya seperti apa kualitas lingkungan yang diperoleh akan sangat tergantung pada kualitas peran serta masyarakat dalam mengelolanya.

Kelima aspek di atas tidak dapat berdiri sendiri untuk menghasilkan kualitas lingkungan yang diharapkan, sebaliknya dibutuhkan keterpaduan. Namun, kondisi riil yang sering terjadi, keterpaduannya masih belum optimal. Kekurangan optimalan ini seringkali terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan sangat terkait pula dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka (kondisi sosial, budaya, dan ekonomi) terhadap faktor-faktor pengaruh dalam pengelolaan lingkungan.

Begitu banyak kasus terjadi di mana fasilitas yang telah dibangun kemudian menjadi bangunan yang ditinggalkan begitu saja oleh pemakai disebabkan pendekatan top down yang terlalu dominan dengan suatu kajian yang hanya melihat pada sudut pandang teknis tanpa memperhatikan faktor-faktor sosial. Pada kenyataannya, ternyata faktor-faktor sosial memegang peranan sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu program peningkatan sanitasi lingkungan sehingga peran serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan program.

Dalam melakukan berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memperbaiki kondisi sanitasi di lingkungannya, beberapa hal yang harus menjadi perhatian di antaranya adalah bagaimana tingkat perkembangan dan kemajuan suatu desa, kondisi topopgrafi, dan mata pencaharian Tingkat kemajuan suatu desa dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut (Kunaefi, 1999):

4

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

✓ Pra-desa: kemajuan rendah, tertutup. ✓ Swadaya: prasarana kurang, ekonomi sederhana, gotong-royong, modal dan pemasukan belum terpikirkan. ✓ Swakarsa: prasarana ada, modal kecil, tenaga kerja, tersedia, pemasaran hasil ada, administrasi desa ada, pembagian kerja ada. ✓ Swasembada: prasarana baik, modal ada, motivasi ada.

Tinjauan terhadap kondisi eksisting suatu daerah dapat menjadi masukan penting dalam melakukan perbaikanperbaikan sanitasi sebagai dasar penilaian dalam melakukan langkah-langkah yang disesuaikan dengan tingkat daya penerimaan masyarakat setempat agar apa yang diupayakan dapat mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Perbedaan lokasi geografis ternyata memberikan ciri khas berbeda-beda yang kemudian hal ini akan menuntut suatu pendekatan yang berbeda pula. Penerapan suatu teknologi tepat guna menjadi pendekatan sebagai

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

5

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

bagian dari upaya peningkatan kondisi sanitasi lingkungan yang memiliki ciri-ciri efektif, menyenangkan, dapat diterima pemakai, menggunakan bahan lokal, mudah dirawat, dapat ditingkatkan, dan harga terjangkau.

Pengertian Peran Serta Masyarakat dalam Kesehatan Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (2001), peran serta masyarakat adalah proses di mana individu dan keluarga serta swadaya masyarakat termasuk swasta, mengambil peran sebagai berikut: ✓ Mengambil tanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri, keluarga, serta masyarakat. ✓ Mengembangkan kemampuan untuk berkontribusi dalam pengembangan kesehatan mereka sendiri dan masyarakat sehingga termotivasi untuk memecahkan berbagai kesehatan yang dihadapi. ✓ Menjadi agen atau perintis pengembangan kesehatan dan pemimpin dalam penggerakan peran serta masyarakat di bidang kesehatan yang dilandasi semangat gotong royong.

Tahap-Tahap Peran Serta Masyarakat Dalam suatu masyarakat bagaimanapun sederhananya, selalu ada suatu mekanisme untuk bereaksi terhadap suatu stimulasi. Mekanisme ini disebut mekanisme pemecahan atau proses pemecahan masalah.

Mengembangkan dan membina peran serta masyarakat sebenarnya tidak lain merupakan upaya mengembangkan mekanisme atau proses pemecahan masalah tersebut agar terdapat kesesuaian antara keinginan pemrakarsa dengan keinginan masyarakat. Terdapatnya perbedaan persepsi menyebabkan hambatan dan berkembangnya mekanisme atau proses pemecahan masalah tersebut, sehingga berpengaruh pula terhadap perkembangan dan pembinaan peran serta masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan tahap-tahap pemecahan masalah, maka tahap-tahap peran serta dapat dikelompokkan menjadi (Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2001): ✓ Peran serta dalam tahap pengenalan dan penentuan prioritas masalah. ✓ Peran serta dalam tahap penentuan cara pemecahan masalah (tahap perencanaan). ✓ Peran serta dalam tahap pelaksanaan, termasuk penyediaan sumber daya. ✓ Peran serta dalam tahap penilaian dan pemantapan.

Dari tahap-tahap peran serta tersebut, jelas bahwa pada setiap tahapan, bentuk peran serta masyarakat berbeda, bisa turut bertanggung jawab dalam pengenalan masalah dan penentuan prioritas masalah, bisa turut bertanggung jawab dalam perencanaan, maupun turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan serta penilaian.

Pada dasarnya peran serta yang ideal mencakup semua tahap, mulai tahap pengenalan masalah hingga tahap penilaian dan pemantapan. Dengan kata lain, peran serta masyarakat adalah keadaan keterlibatannya masyarakat secara aktif dalam pengenalan masalah, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pemantapan.

Tahap-tahap peran serta masyarakat tergantung pada persepsi masing-masing. Yang paling banyak kita jumpai adalah bahwa peran serta masyarakat dianggap sebagai kegiatan yang disponsori oleh pihak provider.

Dalam suatu kegiatan, umumnya masyarakat menyumbangkan tenaga dan/atau sumberdaya masyarakat lainnya seperti biaya, fasilitas, dan sumberdaya lainnya. Ini merupakan peran serta masyarakat hanya pada tahap pelaksanaan dan penyediaan sumberdaya, sedangkan tahap pengenalan masalah dan perencanaan,

6

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak provider. Keadaan seperti ini jelas sulit untuk menciptakan rasa turut memiliki dan bertanggung jawab di lingkungan masyarakat, karena mereka tidak terlibat sejak permulaan.

Masyarakat akan merasa bahwa kegiatan ini adalah demi kepentingan provider, bukan untuk kepentingan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya tingkat peran serta masyarakat.

Bentuk-Bentuk Peran Serta Masyarakat Di dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dikemukakan beberapa bentuk peran serta masyarakat, yaitu meliputi : ✓ Peran serta perorangan dan keluarga. Ini dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga dan anggota masyarakat dalam menolong dirinya sendiri dan keluarga untuk dapat hidup sehat. Hal ini dicerminkan dengan kemampuan untuk mengatasi masalah kesehatan, masalah lingkungan, dan masalah perilaku sesuai dengan kemampuan perorangan, termasuk mencari pertolongan rujukan. ✓ Peran serta masyarakat umum. Ini meliputi kegiatan untuk menjalin hubungan yang erat dan dinamis antara pemerintah dan masyarakat dengan cara mengembangkan dan membina komunikasi timbal balik terutama dalam hal memberikan masukan, memberikan umpan balik, dan menyebarluaskan informasi tentang kesehatan. Di samping itu, masyarakat diminta agar turut secara aktif dalam mengenal dan merumuskan masalah, menentukan prioritas merencanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut, menggerakkan pelaksanaan, dan menyediakan sumberdaya.

Dengan demikian, masyarakat bukan saja diperlakukan sebagai objek pembangunan. Dalam peran serta masyarakat umum ini termasuk pula peran serta kelompok-kelompok khusus di masyarakat, seperti para kader kelompok PKK, kelompok agama, dan sebagainya. ✓ Peran serta masyarakat penyelenggara upaya kesehatan. Yang dimaksud dengan kelompok penyelenggara upaya kesehatan adalah seperti yayasan-yayasan yang memberikan pelayanan kesehatan, praktek-praktek profesi, serta lainnya. Kegiatannya meliputi kegiatan yang dilaksanakan baik secara perorangan maupun secara kelompok, berupa:

‣ Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti balai pengobatan swasta, rumah bersalin swasta, dokter praktek-praktek profesi, dan lainnya ‣ Penyelenggaraan pendidikan dan latihan tenaga kesehatan, baik tenaga kesehatan formal maupun tenaga kesehatan yang berasal dari masyarakat (kader) ‣ Usaha menghimpun dana secara gotong royong ✓ Peran serta masyarakat profesi kesehatan. Kelompok profesi meliputi kelompok dokter, dokter gigi, sanitarian, apoteker, bidan, perawat, dan sejenisnya. Kegiatannya berupa:

‣ Pelayanan kesehatan ‣ Upaya meningkatkan sikap positif dan perilaku yang mendukung upaya pemerintah dalam menyelenggarakan upaya kesehatan ‣ Membantu pemerintah dalam hal pengaturan profesi kesehatan tanpa mengurangi kewenangan pemerintah dalam fungsi pengaturan profesi, dan lain-lain ‣ Berbagai upaya lain yang berhubungan dengan kesehatan

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

7

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

Tingkat Peran Serta Masyarakat Masyarakat mempunyai peranan penting dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan dari dan lingkungannya oleh karena kesehatan di samping merupakan hak juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap orang.

Tanggapan atau tafsiran masyarakat mengenai kewajiban dan tanggung jawab tentang kesehatan masih berbeda-beda, sehingga mempengaruhi keikutsertaan dalam tanggung jawab dan memberikan kontribusi dalam pembangunan kesehatan. Peran serta masyarakat mempunyai arti yang sangat luas yang pada dasarnya bertolak dari masalah sikap dan perilaku.

Peran serta masyarakat mempunyai lingkup dan tingkatannya sendiri, tergantung dari sudut pandang dan harapan yang ada mengenai peran serta yang dikehendaki, peran serta dapat bersifat semu, parsial, dan lengkap. Peran serta semu adalah bentuk peran serta yang bersifat sementara dan sangat jauh dari yang diharapkan atau tidak disertai dengan kesediaan yang sesungguhnya. Peran serta disebut parsial bila perilaku yang ditampilkan hanya sebagian saja dari sesungguhnya yang diharapkan, tetapi dapat juga menjadi lengkap bila sesuai atau mendekati yang diharapkan. Semakin kompleks perilaku yang kita harapkan semakin sulit kita mendapatkan peran serta yang lengkap karena semakin banyak pula faktor yang mempengaruhinya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dapat terjadi dalam berbagai tingkat yang mencerminkan mutu dari masing-masing tingkatnya, yaitu (Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2001) : ✓ Tingkat peran serta karena imbalan/insentif. ✓ Tingkat peran serta karena perintah/pelaksanaan. ✓ Tingkat peran serta karena identifikasi. ✓ Tingkat peran serta karena kesadaran. ✓ Tingkat peran serta karena tuntutan akan hak asasi dan tanggung jawab. ✓ Tingkat peran serta yang disertai kreasi dan daya cipta.

Strategi Pelaksanaan Program Peran serta Masyarakat Beberapa hal penting dalam tinjauan peran serta masyarakat dalam peningkatan sanitasi lingkungan adalah bahwa partisipasi masyarakat tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui berbagai pendekatan dan tahapantahapan.

Tahapan-tahapan yang harus menjadi perhatian adalah seberapa jauh keinginan masyarakat akan sarana yang akan dibangun, apakah aspirasi-aspirasi yang muncul menjadi keinginan perorangan, kelompok, ataupun masyarakat secara umum, ketersediaan biaya dari masyarakat, bahan dan tenaga lokal, waktu yang dapat disediakan masyarakat, keterampilan masyarakat yang dapat dimanfaatkan, tingkat penerimaan masyarakat tentang teknologi yang akan diterapkan.

Hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) pada masyarakat agar seluruh tahapan yang dijalani benar-benar mendapatkan perhatian penuh dan mendapat dukungan dari masyarakat sehingga keberhasilan program secara keselurhan dapat tercapai. Untuk dapat mengidentifikasi aspek-aspek di atas, maka perlu dilakukan survey sosio-ekonomi.

8

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

Dalam pelaksanaan peran serta pemakai beberapa tahapan: penilaian peran serta, komunikasi dengan masyarakat, dan strategi pelaksanaan. Yang perlu diperhatikan dalam penilaian dan kelayakan adalah pengetahuan tentang perbedaan struktur, pengambilan keputusan, komposisi penduduk, pendekatan sosiologis terkait, penggunaan peran serta, studi masyarakat. Berikut detail masing-masing faktor yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan (Kunaefi, 1999): ✓ Perbedaan struktur: misalnya perbedaan dalam hal struktur sosial, ekonomi, dan budaya. ✓ Pengambilan keputusan: dalam hal pengambilan keputusan, adakalanya suatu keputusan yang diambil murni hasil pemikiran pemuka di daerah tersebut. Namun, selain itu, ada juga jalan pengambilan keputusan berdasarkan kompromi para pemuka dengan masyarakat setempat. ✓ Komposisi penduduk: dapat dilihat berdasarkan tingkat keterampilan, meliputi terampil, tidak terampil. ✓ Pendekatan sosiologis terkait: dapat dilihat berdasarkan agama, budaya, dan lain sebagainya. ✓ Penggunaan peran serta: dengan langsung melibatkan masyarakat. ✓ Studi masyarakat: meliputi studi kesehatan masyarakat, tingkat kesadaran akan water borne disease, pola kepemimpinan, bahan bangunan yang tersedia, kemampuan membiayai.

Persiapan pelaksanaan proyek meliputi tahapan Identification, Preparation, Approval, Implementation, Operation dan Maintenance, Evaluation, dan Pengembangan. Tabel 10 berikut menjelaskan secara rinci mengenai deskripsi tahapan pelaksanaan proyek.

Tabel 10. Tahapan Pelaksanaan Proyek (Kunaefi, 1999) TAHAPAN

DESKRIPSI

Identifikasi

Sadar akan kebutuhan pelayanan Tanggung jawab tugas perencanaan Laporan identifikasi

Persiapan

Laporan pra-studi kelayakan Penilaian Keputusan

Operasi dan Pemeliharaan

Operasi, pemeliharaan Kesinambungan rencana pelayanan Penerapan Pembangunan sarana Kegiatan penunjang

Evaluasi

Pemantauan hasil proyek Umpan balik

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

9

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

Pengembangan

Pilihan teknologi Peran serta masyarakat Pendidikan kesehatan masyarakat Metode konstruksi Manajemen Pembiayaan

Pengembangan dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam mengembangkan dan membina peran serta masyarakat di bidang kesehatan di Indonesia, perlu diterapkan pendekatan edukatif dengan strategi dua tahap, yaitu pengembangan provider dan pengembangan masyarakat. Kunci pada pengembangan provider adalah keterbukaan dan pengembangan komunikasi timbal balik yang horisontal maupun vertikal, sedangkan kunci pada pengembangan masyarakat adalah mengembangkan persepsi antara masyarakat dan provider agar masyarakat mampu mengenal masalah dan potensinya dalam memecahkan masalah.

Dengan demikian, mengembangkan peran serta masyarakat yang baik adalah upaya memicu dan menghidupkan proses pemecahan masalah, haruslah selalu diusahakan agar sumberdaya untuk pemecahan masalah selalu merupakan sumberdaya setempat yang ada setempat atau yang terjangkau oleh masyarakat.

Untuk penyelenggara pelayanan (provider) dalam mengembangkan dan membina peran serta masyarakat, beberapa hal yang dapat diperankan adalah sebagai berikut: ✓ Membina dan memelihara hubungan baik. ✓ Bertindak sebagai katalisator. ✓ Penasehat teknis. ✓ Membantu langsung. ✓ Memberikan dorongan (reinforcement).

Peran serta Wanita Wanita sangat berperan dalam pendidikan di dalam rumah. Kaum wanita berperan besar dalam menanamkan kebiasaan bagi anak-anaknya serta menjadi panutan bagi generasi yang akan datang tentang perlakuan terhadap lingkungan. Dengan demikian, wanita merupakan salah satu kunci utama yang dapat menentukan kualitas lingkungan.

Peranan wanita, dalam hal ini ibu rumah tangga dalam keluarga cukup besar untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan dan keperluan keluarga. Hal ini salah satunya digambarkan oleh hasil penelitian yang pernah dilakukan di mana peran seorang istri dalam pengambilan keputusan rumah tangga yakni kebutuhan sehari-hari (75,7%) belanja sehari-hari (82,4%) mengganti perabot rumah tangga (56,2%) (Wiludjeng, et al., 2005).

10

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

Demikian pula halnya, untuk dapat mencapai tujuan kesehatan lingkungan air, maka pihak-pihak yang sangat berkepentingan dengan penyediaan air bersih dan sanitasi perlu diikut-sertakan. Pihak yang paling berperan tersebut adalah kaum wanita. Setiap harinya kaum wanita dan anak-anaklah yang sangat membutuhkan air.

Kaum wanita-lah yang mengurus ketersediaan air minuman, makanan, air untuk mandi, cuci, dan seterusnya.

Keberadaan sumber air bersih yang dapat diterima masyarakat akan sangat membantu dan mempermudah serta memperingan beban kehidupan masyarakat, khususnya kaum wanita (Slamet, 1994).

Bagaimana seorang ibu memilih, mengambil, menyimpan, memelihara, dan memanfaatkan air, secara tidak langsung akan menjadi kebiasaan yang ditiru oleh anak-anaknya. Seorang ibu yang memiliki kebiasaan baik, maka umumnya akan menurun pula pada anak-anaknya. Di sinilah pentingnya seorang ibu untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang terkait dengan upaya meningkatkan kesehatan lingkungan, khususnya kesehatan lingkungan keluarganya.

Demand Responsive Approach (DRA), Methodology Participatory Assesments (MPA), Community-Led Total Sanitation (CLTS).

Terdapat banyak pendekatan yang sudah digunakan oleh pihak-pihak yang menangani masalah air bersih dan sanitasi dalam upaya optimalisasi hasil proyek yang dilakukannya, terutama pendekatan terkait dengan peningkatan peran serta masyarakat sebagai pemakai dan pendekatan yang bersifat memicu kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi.

Di antara pendekatan-pendekatan tersebut adalah Demand Responsive Approach (DRA), Methodology Participatory Assesments (MPA), Community-Led Total Sanitation (CLTS) yang dibuat oleh Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning (WASPOLA).

Berikut akan dipaparkan gambaran masing-masing metode tersebut (Dokumen Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat): Demand Responsive Approach (DRA) Pendekatan tanggap kebutuhan (Demand Responsive Approach) adalah suatu pendekatan yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya masalah pendanaan. Hal ini menjadikan keterlibatan masyarakat berlangsung dalam keseluruhan tahapan mulai dari tahap perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan kesediaan membayar masyarakat. Pendekatan ini memerlukan perubahan dalam penanganan kegiatan dari seluruh pihak yang berkepentingan, baik masyarakat, LSM, sektor swasta, maupun pemerintah.

Karakteristik utama dari pendekatan ini adalah sebagai berikut : ✓ Masyarakat menyusun pilihan-pilihannya tentang:

‣ ‣ ‣ ‣ ‣

Apakah ingin berpartisipasi atau tidak dalam kegiatan Pilihan-pilihan terhadap teknologi dan cakupan pelayanan berdasar kesediaan membayar Kapan dan bagaimana bentuk pelayanan Bagaimana dana akan dikelola dan dipertanggungjawabkan Bagaimana bentuk pengoperasian dan pengelolaan pelayanan

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

11

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

✓ Pemerintah memegang peran sebagai fasilitator, dengan menetapkan kebijakan dan strategi nasional yang jelas, mendorong konsultasi yang melibatkan keseluruhan pihak yang berkepentingan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pembelajaran. ✓ Kondisi yang kondusif bagi terjadinya partisipasi dari beragam pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat. ✓ Informasi yang memadai diberikan kepada masyarakat dan prosedur baku disiapkan untuk membantu proses pengambilan keputusan bersama oleh masyarakat.

Methodology Participatory Assesments (MPA) MPA merupakan sebuah metodologi yang bersifat partisipatif, menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Self esteem, Associate strength, Resourcefulness, Action Planning, Responsibility (SARAR). Metodologi ini mengungkapkan cara-cara kaum perempuan dan keluarga kurang mampu berpartisipasi dan mengambil manfaat atas suatu sarana bersama-sama kaum lelaki dan keluarga berada.

Selain itu, dalam metode ini diperlihatkan juga faktor-faktor kunci menuju keberhasilan dalam suatu proyek air bersih dan sanitasi yang dikelola masyarakat. ✓ MPA ditujukan kepada dinas pelaksana maupun masyarakat untuk mencapai sarana yang dikelola secara berkesinambungan dan digunakan secara efektif ✓ MPA dirancang melibatkan semua stakeholder utama dan menganalisis keberadaan empat komponen penting masyarakat : lelaki miskin, perempuan miskin, lelaki kaya, dan perempuan kaya. Jadi, MPA mengoperasionalkan kerangka analisis gender dan kemiskinan untuk menaksir kesinambungan sarana air bersih dan sanitasi. ✓ MPA menggunakan satu set indikator yang sector specific untuk mengukur kesinambungan sarana air bersih dan sanitasi. ✓ MPA menghasilkan sejumlah data kualitatif tingkat desa, sebagian darinya dapat dikuantitatifkan yang dapat dianalisis secara statistik.

Dengan cara tersebut, kita dapat menganalisis antarmasyarakat, antarproyek, antarwaktu, serta pada tingkat program. Dengan demikian, MPA dapat menghasilkan informasi manajemen untuk proyek skala besar dan data sesuai untuk analisis program.

Community-Led Total Sanitation (CLTS) Masalah sanitasi dapat disebabkan oleh budaya, terbatasnya dana, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi. CLTS merupakan sebuah metode pendekatan untuk mengubah kesadaran, dengan cara menginisiasi/memicu (ignite trigger) rasa jijik dan malu masyarakat atas kondisi sanitasi, di mana mereka buang air besar di tempat terbuka (open defecation) sehingga pada akhirnya mereka mencari solusi bersama untuk mengubah kondisi mereka. Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa tidak ada seorangpun yang tidak tergerak apabila mereka mengetahui bahwa mereka telah saling memakan kotoran mereka satu sama lain (eating each other shit). Selain itu, CLTS memicu masyarakat untuk menyadari bahwa masalah sanitasi merupakan tanggung jawab mereka sehingga akan selesai dengan kesadaran dan usaha mereka sendiri, tidak ada hubungan dengan dana/subsidi. Target dari penerapan CLTS pun tidak didasarkan pada indikator jumlah

12

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

jamban yang berhasil dibangun, melainkan berubahnya kebiasaan masyarakat untuk tidak buang air di tempat terbuka.

Melalui CLTS diperkenalkan suatu perubahan pendekatan: ✓ Dari pendekatan hardware menjadi hygiene change behaviour ✓ Dari subsidi menjadi solidaritas sosial ✓ Dari pendekatan yang mengutamakan pembangunan jamban (counting latrine) menjadi tidak ada BAB di tempat terbuka ✓ Dari pelaksanaan proyek top-down menjadi pendekatan bottom-up ✓ Dari pendekatan mengutamakan blueprint proyek menjadi pendekatan yang lebih fleksibel Pada dasarnya ada tiga faktor yang mendasari pendekatan CLTS, yaitu: changing attitude dan behaviour (perubahan perilaku dan sikap pengambil keputusan), sharing (berbagi) antara fasilitator dan masyarakat, dan penggunaan tools (diagram, peta, dan lain-lain). (M. Juanda)

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

13

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

WORKSHOP TTG AIR LIMBAH DOMESTIK SECARA KOMUNAL Pekalongan, 18-19 Juni 2013

Penyelenggaraan workshop kali ini dilaksanakan di Kota Pekalongan. Tujuan dari diselenggarakannya workshop adalah untuk mendiversifikasi opsi teknologi pengolahan air limbah secara komunal dan memperkenalkan teknologi PUSTEKLIM sebagai salah satu opsi teknologinya. Peserta workshop sebanyak Âą40 orang dari beberapa daerah di sekitar pekalongan, yaitu: Tegal, Batang, Pemalang, Brebes, Banyumas, Cilacap hingga Cirebon. Mereka datang dari beberapa instansi pemerintah seperti Kantor Lingkungan Hidup, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, dan juga Dinas Kesehatan. Salah satu pilotplan IPAL yang dibangun PUSTEKLIM dan bekerjasama dengan pemerintah kota/kabupaten di Jawa Tengah, adalah Kota Pekalongan, maka akhirnya untuk penyelenggaraan workshop kali ini sebagai tuan rumahnya adalah kota Pekalongan.

Workshop ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu 18-19 Juni 2013 bertempat di Hotel Nirwana, Jl. DR. Wahidin No. 11 Pekalongan.

Hari pertama workshop dibuka oleh Wakil Walikota Pekalongan, bapak Alf Arslan Junaid, SE. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan penjelasan tentang Strategi Sanitasi dan Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, bapak Ir. Aris Sidharcahya. Pak Aris, begitu sapaan akrabnya, mengemukakan bahwa kota pekalongan tengah berupaya bersama-sama untuk menertibkan para pengrajin batik agar tidak membuang limbahnya langsung ke sungai atau badan air.

Kota pekalongan ternyata sudah memiliki IPAL batik (secara komunal) bersistem wetland dan juga yang lain menggunakan metode fisika-biologi-kimia dan juga 7 lokasi IPAL komunal batik skala rumah tangga. Menurut data kota Pekalongan, hinggal tahun 2012 kota Pekalongan sendiri memiliki bantuan SANIMAS, MSK PLUS, SEPTIC TANK KOMUNAL (di bawah pengawasan DPU) sebanyak 15 unit, MCK UMUM dan SEPTIC TANK KOMUNAL (bantuan dari USRI dibawah pengawasan BAPPEDA) sebanyak 24 unit, dan IPAL KOMUNAL DOMESTIK (di bawah pengawasan Kantor LH bekerjasama dengan PUSTEKLIM) sebanyak 1 unit.

Penjelasan selanjutnya dibawakan oleh Kepala Satker PPLP Jawa Tengah, Bapak Suharsono Adi Broto. Beliau membawakan materi tentang Program Kebijakan Nasional Pembangunan Sanitasi. Beliau memaparkan

14

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

kenyataan yang sangat pahit, menurut WHO/UNICEF pada tahun 2012 Proporsi penduduk tanpa akses terhadap sanitasi, Indonesia menempati urutan teratas yaitu 110,2 juta jiwa sangat jauh dari keadaan negara tetangganya Filipina (24,4 juta jiwa). Sangat miris bukan? Oleh karena itu, pemerintah sekarang sedang menggalakkan pensuksesan program MDG’s. Salah satu targetnya adalah menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015. Selain itu rencana pembangunan jangka menengah nasional (2010-2014) masih berkisar soal: ✓ Stop buang air besar sembarangan (BABs) ✓ Pengembangan sistem air limbah terpusat di 11 kota ✓ Pengembangan sistem air limbah komunal di 210 kota.

Acara dilanjutkan dengan tanya jawab. Pada sesi tanya jawab pertama ini para peserta terlihat antusias terutama terhadap kondisi sanitasi kota Pekalongan dan Jawa Tengah pada umumnya..

Setelah break makan siang, acara dilanjutkan dengan penjelasan dari Dr. Nao Tanaka. Beliau membahas tentang sistem IPAL yang Ditingkatkan dengan kombinasi Proses Aerobik dan Anaerobik. Sebagai gambaran bahwa teknologi IPAL yang digunakan oleh PUSTEKLIM adalah gabungan antara proses anerobik dan aerobik.

Dari teknologi ini diharapkan biaya bangunan dan pengoperasian rendah, pengoperasian dan perawatan mudah, pemakaian listrik sedikit, hemat tempat (khususnya untuk daerah padat) dan tentu saja kualitas effluennya bagus. Selain di kota Pekalongan yang sudah running, ada beberapa IPAL teknologi PUSTEKLIM yang sudah beroperasai semenjak lama di wilayak Yogyakarta, yaitu di daerah Kricak Kidul, Kricak Lor, Sukunan dan Karangwaru.

Setelah penjelasan dari Dr. Nao Tanaka mengenai gambaran teknologi IPAL yang digunakan oleh PUSTEKLIM, para peserta workshop diajak untuk melihat lokasi IPAL yang berada di Landungsari. Dengan kunjungan lapangan ini, para peserta bisa melihat dan bertanya langsung mengenai IPAL yang sudah berjalan (running) dan juga bisa melihat effluen yang dihasilkan. Setelah kunjungan lapangan para peserta kembali ke hotel dan diberi kesempatan untuk bertanya apabila masih ada yang kurang jelas. Hari pertama workshop berakhir pada pukul 16.30 wib dan dilanjutkan keesokan harinya.

Hari kedua workshop dimulai dari pukul 09.00 wib. Diawali dengan “belajar menghitung dan merancang IPAL” yang di mentori oleh bapak Herman Sudjarwo. Materi yang dibawakan oleh Pak Herman yaitu Prinsip dan Perhitungan Pengolahan Air Limbah Domestik. Pada sesi kali ini para peserta diberi dasar-dasar perancangan IPAL dan “dipaksa” untuk menghitung dan membuat IPAL sendiri, dan tentunya dipandu oleh Pak Herman.

Untuk mendinginkan otak dan refreshing sebentar, para peserta diberi kesempatan untuk menikmati coffeebreak sebelum lanjut lagi mencoba menghitung dan merancang IPAL. Setelah peserta berjibaku dengan perhitungan dan perancangan sebagai akhir dari materi yang disampaikan PUSTEKLIM adalah tentang Teknologi Tepat Guna Pengolahan Air Limbah Domestik di Indonesia yang dibawakan oleh Dr. Nao Tanaka. Ada beberapa opsi untuk memilih teknologi aerobik, antara lain bisa dengan RBC (Rotating Biological Contactor) ataupun dengan CA (Contact Aeration).Teknologi PUSTEKLIM tidak hanya bisa diterapkan untuk limbah domestik, tetapi juga sangat bisa diterapkan di rumah sakit dan dunia industri seperti industi makanan, pencelupan dan penyamakan kulit. (Ajeng, PUSTEKLIM)

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

15

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

PROGRESS PROGRAM PUSTEKLIM Update Kegiatan PUSTEKLIM di Kota Tegal Kegiatan pekerjaan jaringan pipa induk IPAL Komunal tahap 1 di kelurahan Slerok Rt.12 Rw.02, Kota Tegal mengalami beberapa kendala di lapangan, hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak pelaksana yang telah di tunjuk oleh KLH Kota Tegal dengan PUSTEKLIM, setelah dilakukan pemeriksaan di temukan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan Gambar perencanaan yang PUSTEKLIM buat. Tindak lanjut dari temuan ini adalah dilakukan Sosialisasi antara Rekanan pelaksana kegiatan (pemborong) Tim PUSTEKLIM, YAYASAN BINTARI, KLH TEGAL dan Warga Kelurahan Slerok RT.12, RW.03 untuk membahas beberapa permasalahan dan solusi dari temuan yang ada, hasil dari solisalisai tersebut kemudian mejadi rekomendasi untuk di lakukan perbaikan, Mulai hari Senin tanggal 20 Mei 2013 pemborong telah mulai melakukan beberapa pekerjaan sesuai dengan rekomendasi sebagaimana tersebut diatas. Perkembangan Kegiatan IPAL Komunal tahap 1 di kelurahan Slerok Rt.13 Rw.02 Kota Tegal saat ini sudah dalam masa pemasangan sambungan rumah, dari data terakhir per bulan September total KK yang sudah memanfaatkan system IPAL Komunal ini kurang lebih sekitar 30 rumah. Direncanakan sistem IPAL KOMUNAL ini akan di resmikan bulan Nopember 2013.

Kelurahan Slerok RT 02 dan RT 03 RW IV, Program IPAL Komunal tahap 2 di kota Tegal,mekanisme kerjasama antara PUSTEKLIM dan Pemerintah Kota Tegal sama seperti yang di lakukan di kota Pekalongan.

Untuk tahap ke dua ini IPAL Komunal akan di bangun di kelurahan Slerok RT 02 dan RT 03 RW IV. Adapaun dasar dari pemilihan lokasi adalah kesediaan warga setempat untuk ikut berpatrisipasi dalam program ini,dari sosialisasi yang di lakukan oleh Tim PUSTEKLIM bersama tim dari Yayasan BINTARI dan KLH Kota Tegal sambutan masyarakat akan program ini sangat antusias,hal ini menjadi sangat penting karena keberlangsungan dari program ini sangat tergantung dari warga sebagai pengguna dan pemanfaat.

Pertemuan antara perwakilan Warga RT 02 dan RT 03 RW IV Kelurahan Slerok dengan PUSTEKLIM dan Yayasan BINTARI bertujuan melakukan konfirmasi cakupan wilayah layanan IPAL Komunal, hal ini penting untuk dilakukan karena warga cukup antusias untuk mendaftar.

Pertemuan berlangsung pada tanggal 27 Agustus 2013 berlangsung jam 19.30 bertempat di rumah Bu Maryati (Ketua RT 03 RW IV ) Kelurahan Slerok dihadiri oleh: PUSTEKLIM Dr. Nao Tanaka Achmad Baqi

16

Yayasan Bina Karta Lestari (BINTARI) Feri Prihantoro Abdl Roviq Warsito

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

Kantor Lingkungan Hidup Kota Tegal Drs Suyanto

Tokoh Masyarakat Ny. Maryati (Ketua RT 03) H. Muza’im (Ketua KSM Langon Dukuh)

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

Proses Rapat atau Pertemuan, Sambutan KLH Kota Tegal Sesi pertama langsung memberikan kesempatan kepada perwakilan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Tegal Bapak Drs. Suyanto untuk memberikan sambutan.

Informasi penting disampaikan oleh bapak Drs. Suyanto adalah mengenai urusan tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan IPAL Komunal (dekat dengan SMP Negeri 15 Tegal) akan diputuskan oleh Dinas Asset Kota Tegal besok pada tanggal 29 - 08 - 2013.( rapat antara KLH dan Dinas Asset Kota Tegal) Proses Rapat atau Pertemuan, Paparan Dr. Nao Tanaka Presentasi yang disampaikan Pak Tanaka meliputi opsi jangkauan layanan IPAL Komunal di Slerok RT 02 RT 03 / RW IV. Hal ini harus diputuskan karena banyak warga yang minat untuk memanfaatkan IPAL Komunal ini sebagai buangan sanitasi mereka.

Hasil Sosialisasi adalah sebagai berikut: A

Pendaftaran penyambungan IPAL Komunal yang dibuka oleh KSM Langon Dukuh pada pertengahan bulan Juli 2013 telah mencapai 62 Kepala Keluarga (KK) yang mendaftar. Rincian pendaftar adalah warga RT 02 sejumlah 30 KK dan RT 03 sejumlah 32 KK.

B

Karena kapasitas pengolahan IPAL Komunal yang terbatas ( Âą 70 KK) padahal warga cukup banyak yang berminat, maka skenario yang rencanakan oleh PUSTEKLIM adalah sebagai berikut: Skenario 1

Skenario 2

Setelah dikonsultasikan dengan warga maka yang dipilih adalah Skenario 2. Skenario ini dipilih atas dasar banyaknya rumah tangga yang dilayani dengan biaya perpiaan terjangkau oleh proyek.

C

Untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan perpipaan maka KSM Langon Dukuh pada awal bulan September akan segera mengadakan musyawarah pengurus.sedangkan pelaksanaan pembangunan IPAL Komunal menunggu informasi dari KLH Kota Tegal.

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

17

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

Tim teknis dari PUSTEKLIM melakukan survey teknis di lapangan untuk menentukan layout jaringan perpipaan induk dan Detail Engineering Desain untuk IPAL Komunal. Jika tidak ada perubahan, kegiatan fisik untuk pekerjaan jaringan perpipaan dan Bangunan IPAL akan di mulai pada bulan oktober 2013,lamanya proses pembangunan di perkirakan memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Dalam tahap ini di harapkan masyarakat melalui KSM yang di bentuk ikut berpartispasi secara langsung dilapangan untuk mengawal dan mengawasi proses pembangunan IPAL Komunal dan Jaringan perpipaan ini.

(PUSTEKLIM)

IPAL Komunal, Kelurahan Sapuro RT.03 RW.08, Pekalongan Sesuai dengan rencana antara PUSTEKLIM & Pemerintah Kota Pekalongan melalui KLH Kota Pekalongan, tahun ini adalah tahap kedua di bangunnya IPAL Komunal hasil Kerjasama antara PUSTEKLIM dan KLH Kota Pekalongan,sama seperti mekanisme kerjasama pada tahun sebelumnya ( 2012 ) lalu akan tetapi mekanisme pendanaan menjadi berbalik , pada tahun 2012 PUSTEKLIM bertanggung jawab pada pembiayaan bangunan IPAL dan Pemerintah Kota Pekalongan melalui Kantor Lingkungan Hidup bertanggung jawab pada Jaringan perpipaan Induk, untuk tahun 2013 ini PUSTEKLIM akan bertanggung jawab pada pembiayaan pembangunan jaringan Pipa Induk sedangkan Pemerintah Kota Pekalongan bertanggung jawab pada pembiayaan pembangunan bangunan IPAL Komunal.

Untuk pemberdayaan masyarakat PUSTEKLIM masih bekerjasama dengan Yayasan BINTARI. Dari hasil survey yang dilakukan oleh tim Yayasan BINTARI pada calon lokasi yang akan di jadikan lokasi kegiatan di dipilih Kelurahan Sapuro Rt.03 Rw.08, dasar dari pemilihan lokasi ini salah satunya adalah respons dari warga Kelurahan Sapuro Rt.03 Rw.08 yang sangat antusias dari program ini, hal ini dibuktikan dengan kesediaan warga untuk berpartisipasi dalam hal sambungan rumah dan kesanggupan untuk merawat dan mengoperasikan jika Sistem Jaringan Perpipaan dan IPAL Komunal selesai dibangun dan di operasikan.

Adapun profil lokasi dari lokasi kegiatan ini adalah sebagai berikut : No

18

Data

Keterangan

1

Jumlah Penduduk

86 KK

2

Jumlah Rumah

Âą 60 Rumah

3

Pemanfaatan Lahan

Permukiman 80 % dan 20% lain-lain.

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

Buletin Tekno Limbah PUSTEKLIM

No 4

Data Kondisi Ekonomi Masyarakat

Keterangan Merupakan daerah ekonomi menengah ke bawah.

Mata pencaharian warga mayoritas pekerja serabutan, pekerja pabrik dan pedagang.

Kawasan padat.

Masuk dalam kawasan prioritas 1 SSK Kota Pekalongan.

Rata-rata Warga sudah menggunakan septictank hanya beberapa yang masih menggunakan fasilitas WC umum.

Terdapat lahan bengkok (milik Pemerintah ) yang berada didekat makam dan TPST dengan kemiringan antara 0,5 meter – 1 meter, potensial dapat dijadikan pembangunan IPAL Komunal.

5

Kondisi Sanitasi

Terdapat MCK bantuan USRI dekat dengan makam Sapuro. Jarak dari TPST (calon IPAL Komunal) Âą 500 meter.

Warga cukup antusias dengan program – program Pemerintah.

Lokasi berada di dekat Jl. Madura Pekalongan dan Kali Pekalongan (Kali Sapuro).

Tim teknis dari PUSTEKLIM telah melakukan survey teknis di lapangan untuk menentukan layout jaringan perpipaan induk dan Detail Engineering Desain untuk IPAL Komunal. Jika tidak ada perubahan, kegiatan fisik untuk pekerjaan jaringan perpipaan dan Bangunan IPAL akan di mulai pada bulan oktober 2013, lamanya proses pembangunan di perkirakan memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Dalam tahap ini di harapkan masyarakat melalui KSM yang di bentuk ikut berpartispasi secara langsung dilapangan untuk mengawal dan mengawasi proses pembangunan IPAL Komunal dan Jaringan perpipaan ini. (PUSTEKLIM)

Monitoring Evaluasi, Bali Tanggal 16 hingga 17 Juli 2013, telah diselenggarakan acara Sosialisasi Monitoring Dan Evaluasi Dana alokasi Khusus Sanitasi ingkungan Berbasis Masyarakat (DAK-SLBM) tahun 2013 yang diselenggarakan di Denpasar, Bali. Acara dibuka oleh Direktur Pengembangan PLP, Djoko Mursito ini, dihadiri oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bali, Kepala Satker PPLP Provinsi beserta dengan SKPD Kabupaten/Kota pengelola DAK yang berasal dari Prop. Jabar, Banten, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB dan NTT. Salah satu agenda penting acara selain sosialisasi format isian monitoring dan evaluasi DAK-SLBM, adalah kunjungan lapangan dalam rangka studi banding alternatif pilihan teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala komunal yang menggunakan kombinasi proses aerobik dan anaerobik untuk meningkatkan kinerja dari IPAL komunal. Sebagaimana diketahui, terdapat kelebihan dan kekurangan dari proses aerobik dan anaerobik. Yang paling utama sistem aerobik menghasilkan

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013

19

output efluen dengan hasil yang baik namun relatif memerlukan tambahan energi yang cukup besar untuk menggerakkan aeratornya serta memerlukan luas lahan yang relatif kecil. Sebaliknya untuk sistem anaerobik, relatif memerlukan energi yang sedikit namun hanya mampu menghasilkan output efluen dengan hasil terbatas, namun juga memerlukan luas lahan yang relatif lebih besar dimana hal ini menjadi kendala utama dalam pembangunan IPAL skala komunal. Kondisi ini menjadi dasar pemikiran bagaimana jika keduanya dikombinasikan dalam proses IPAL skala komunal.

Rombongan peserta Monev DAK SLBM diterima oleh I Gusti Ngurah Anom selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tabanan, yang pada kesempatan tersebut mewakili Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Triastuti, menginformasikan, Kabupaten Tabanan telah menjadi kabupaten penerima dana DAK SLBM sejak tahun 2007. Dimana hingga tahun 2012 sejumlah 15 unit Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) telah terbangun dan beroperasi di kabupaten ini. Sementara tahun 2013 sedang dilakukan pembangunan sejumlah 6 unit SANIMAS yang didanai

dari DAK-SLBM. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan Asian People Exchange/APEX (organisasi nirlaba yang bergerak dalam pengembangan teknologi air limbah dari Jepang) beserta dengan Yayasan Dian Desa Yogyakarta mengaplikasikan teknologi perpaduan sistem anaerobik dengan aerobik pada salah satu unit SANIMAS DAK-SLBM Pasekan Belodan yang dibangun di Br. Pasekan Belodan Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan. IPAL telah dioperasikan menggunakan perpaduan sistem aerobik dan anaerobik.

Dr. Nao Tanaka, Direktur Eksekutif dari APEX menginformasikan, IPAL yang dibangun dengan luas lahan 23,76 m2 dengan kapasitas 50 KK dan debit air limbah 28 m3/hari dengan besaran BOD 400 ppm ini setelah melalui proses perpaduan sistem aerobik dan anaerobik mampu menghasilkan besaran BOD kurang dari 50 ppm. Ini menunjukkan kinerja cukup signifikan dengan luasan lahan yang relatif tidak besar. Kinerja IPAL skala komunal ini menjadi dasar keinginan dari APEX untuk mereplikasikan sistem ini di banyak tempat di Indonesia.

Dari hasil diskusi dan tanya jawab dengan pihak APEX, Direktur Pengembangan PLP, Djoko Mursito juga pemerhati masalah PLP Sjukrul Amin menitikberatkan mengenai permasalahan energi yang digunakan serta kombinasi proses anaerobik dan aerobik yang paling efisien. Perlu kajian lebih lanjut terhadap biaya energi yang diperlukan karena bagaimanapun juga biaya energi tersebut menjadi biaya utama dalam operasi dan pemeliharaan sistem terbangun yang praktis harus ditanggung oleh masyarakat pengguna IPAL tersebut. (sumber : http://www.pu.go.id/site/view/6)

20

VOLUME 4, SEPTEMBER 2013