Harus Tanpa Politik Identitas

KEMANG–Politik Identitas masih menjadi tantangan dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Sisa politisasi identitas pada Pemilu

2014, dan puncaknya Pilkada DKI

2017, serta Pilpres 2019, akan selalu menjadi potensi yang mengancam kebangsaan dan kebhinekaan.

Padahal, dalam Pasal 280 UndangUndang No. 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, sudah dengan tegas mengatur tentang pelarangan politik identitas, ujaran kebencian atas dasar SARA, dan pelarangan penggunaan tempat ibadah untuk kepentingan kampanye.

Demi menyongsong Pemilu 2014 tanpa politisasi identitas, sejumlah jaringan masyarakat sipil menggelar

Deklarasi Pemilu Damai, Bersih dan Demokratis.

Diinisasi Yayasan Satu Keadilan, deklarasi yang diikuti puluhan organisasi masyarakat sipil, komunitas serta tokoh pemuka agama ini dilakukan di Bumi Perkemahan

Joglo Bangkongreang, Kecamatan

Kemang, Kabupaten Bogor, Rabu (14/2).

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani dalam acara tersebut menuturkan, gerakan ini merupakan upaya masyarakat sipil mengambil bagian dalam mengingatkan bahaya politisasi identitas, disinformasi atau hoaks di tengah proses Pemilu mendatang. “Yang menjadi tujuan utama tentu kita mendorong politik yang berkualitas, apa indikator demokrasi berkualitas itu?, yang diperdebatkan adalah gagasan, bukan isu sara yang memecah belah,” tuturnya.

Selama ini, kata Hasani, publik terus menerus disajikan dengan informasi-informasi identitas, sara dan semacamnya yang berpotensi terbentuknya polarisasi politik.

Padahal jika gagasan yang dikontestasikan, masyarakat secara perlahan akan teredukasi politik secara sehat. “Itu yang tidak disodorkan ke ruang publik, sehingga politik kita miskin gaga san dari peserta pemilu misalnya. Jika berkuasa, apa yang akan dilakukan. Tentu ini harus menjadi konsen masyarakat sipil,” jelasnya.

Menurutnya, jika tidak ada gerakan dari masyarakat sipil itu sendiri, ruang politisasi identitas akan terus tumbuh. Bagaimana masyarakat mengambil sikap untuk bersama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024. Sekertaris Yayasan Satu Keadilan, Syamsul Alam Agus mengatakan, peran masyarakat sipil sebagai salah satu kekuatan politik, sudah selayaknya tidak hanya diposisikan sebagai pihak luar.(cok)

TOLAK POLITIK IDENTITAS: Deklarasi tolak politik identitas yang diikuti puluhan organisasi masyarakat sipil, komunitas serta tokoh pemuka agama ini dilakukan di Bumi Perkemahan Joglo Bangkongreang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Rabu (14/2).

MULAI MARAK: Sejumlah alat peraga kampanye pemilihan legislatif di Kabupaten Bogor. Meski kontestasi politik masih jauh sejumlah alat praga tersebut sudah banyak menghiasi di ruang publik yang bukan peruntukannya.