PERPPU Pemilu, Pemilu Sebatas Formalitas

KETUA DPR, Puan Maharani mengatakan akan segera mengesahkan Perppu Nomor 1 tahun

2022 tentang Perubahan Atas

Undang-undang nomor 7 tahun

2017 tentang pemilu.

Sebagaimana diketahui, Perppu 1/2022 ini telah disepakati di tingkat l oleh pemerintah melalui Kemendagri dengan

DPR lewat Komisi ll. Dengan demikian tinggal menunggu dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Mencermati upaya serius DPR perihal pengesahan ini, kita dapat menilai bahwa pemerintah seolah ngebet banget sampai harus dikebut.

Kita layak bersikap kritis. Kita juga tidak bisa mengabaikan serangkaian peristiwa besar yang mengiringi pesta demokrasi itu. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Humas Pusat PPATK M. Natsir Kongah, bahwa ada pola kejahatan tertentu yang terjadi setiap menjelang pemilu. Kejahatan tersebut diduga erat kaitannya dengan kepentingan pemilu, seperti pemberian izin terhadap pengolahan tambang atau lahan. Dimana uang hasil kejahatan itu digunakan untuk pemenangan para politisi. Tidak heran, setiap jelang pemilu biasanya kredit macet cenderung meningkat. Realitas ini menegaskan bahwa demokrasi adalah karpet merah bagi penjajahan. Parahnya, penjajahan itu bukan saja oleh asing dan aseng melainkan juga oleh gurita oligarki. Sudah menjadi rahasia umum jika menjabat adalah untuk memperkaya diri dan keluarga.

Menunggu Sampai Kapan?

JALAN rusak di BNR tidak bisa diperbaiki oleh Pem k ot Bogor, sebab lahannya belum diserahkan dari pihak perumahan.

Sehingga, warga harus menunggu sampai kapan, jalan itu diperbaiki? Apakah warga harus me - nunggu adanya korban, baru jalan bisa diperbaiki. Apa tidak bisa, pihak Pemkot Bogor berkordinasi dengan pihak perumahan, yang notabennya berlokasi di ranah pemerintahan Kota Bogor, dan meminta per tanggung jawaban mereka, agar segera mem-

Korupsi bahkan dianggap sebagai salah satu jalan untuk mencari nafkah. Wajar jika banyak orang tertarik bahkan begitu bernafsu untuk andil dalam kontestasi pemilu. Inilah mengapa demokrasi tidak layak dipertahankan. Aspirasi dan kepentingan rakyat hanya tipuan melalui suatu momentum coblosan, karena semua pion yang berjalan atas nama cuan. Pe milu pun se batas formalitas. Dan mirisnya lagi, Perppu Pemilu ini sarat kecenderungan nya ke arah itu. Perppu Pemilu merupakan sarana tambal sulam akan coreng moreng rekam jejak kekuasaan yang selama ini mereka jalankan. Tetapi mereka tetap mamaksa kita untuk memilihnya melalui pesta demokrasi dan dengan mencoba menampilkan wajah-wajah baru. Oleh karena itu masyarakat harus cerdas dan tidak semestinya tertipu lagi.

Miyarti Gunung Putri

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (0251) 8312292

RS Azra (0251) 8318456

RS Hermina Mekarsari (021) 29232525

RS Medika Dramaga (0251) 8308900/081319310610

Bogor Medical Center (BMC) (0251) 8390435

RS Karya Bhakti Pratiwi (0251) 8626868

Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi (0251) 8324024

Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822

Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360

Rumah Sakit Lanud Atang Sandjaja (0251) 7535976

RS Annisa Citeureup (021)8756780, Fax. (021)8752628

RS Harapan Sehati Cibinong (021)87972380, 081296019016

Rumah Sakit Salak (0251) 8344609/834-5222

RSUD Ciawi (0251) 8240797

Klinik Utama Geriatri Wijayakusuma (0251) 7568397

Rumah Sakit Bina Husada (021) 875-8441

Rumah Sakit ibu dan anak Nuraida(0251) 8368107, (0251) 368866

Yayasan Bina Husada Cibinong (021) 875-8440

Rumah Sakit

Lagi-Lagi Import

INDONESIA adalah negara dengan kepulauan yang sangat luas. Indonesia terkenal sebagai negara yang sangat subur. Dengan iklim tropisnya membuat tanaman apapun akan mudah tumbuh di Indonesia.

Hal inilah yang membuat

Indonesia dijuluki oleh dunia sebagai Heaven of Earth, surga di dunia. Saat mendengar pemerintah akan mengimport komoditas gula, bagi orang awam saja pastinya bertanya-tanya.

Benarkah negeri ini benar-benar sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya sehingga apapun harus import?

Mungkinkan tanah subur ini tidak mampu lagi berproduksi?

Lahan yang begitu luas sudah tidak bisa dimaksimalkan?

Sepertinya tidak mungkin.

Persoalan yang ada lebih kepada kenyataan bahwa pertanian masih menjadi potret menyedihkan di Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya kemauan politik negara untuk mencapai ketahanan pangan.

Oleh karena itu kebijakan politik harus mengedepankan pemaksimalan lahan pertanian dan mengatur kembali industri dan pemukiman. Negara harus memberikan dukungan dana maupun kesempatan dalam inovasi teknologi pertanian.

Sistem pendidikan juga harus mampu memotivasi kalangan terdidik mendalami sektor pertanian karena adanya kemudahan dan janji kehidupan yang layak dan terjamin. Karena saat ini, pekerjaan pertanian tidak lagi diminati akibat gambaran kehidupan petani sebagai keluarga yang tidak berdaya.

Wahyu Utami arinaatina1204@gmail.com

Kesehatan Reproduksi Perempuan

Dalam Kasus Pernikahan Dini dan Dampaknya

Bagi Generasi Penerus (habis)

PERAN orang tua dalam membimbing anak khususnya diusia remaja merupakan hal yang terpenting terutama dalam pendidikan agama, bahwa agama melarang untuk melakukan seks diluar pernikahan.

Selain itu, pemerintah melalui

Perpres RI No. 72 Thn 2021

Tentang Percepatan Penurunan

Stunting telah membentuk Tim Pendamping Keluarga yang salah satu kegiatannya adalah melakukan pendampingan, penyuluhan dan skrining terhadap kesehatan reproduksi bagi calon pengantin termasuk yang masih usia remaja 3 bulan sebelum menikah untuk mengetahui faktor resiko stunting dan upaya menghilangkan faktor resiko stunting tersebut pada anak yang akan dilahir- kan nanti.

Pernikahan dengan usia yang belum tepat pada waktunya akan banyak menimbulkan masalah, baik masalah fisik maupun masalah psikologis. Oleh karena itu, dengan memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi merupakan salah satu metode dalam upaya menghindari dampak buruk dari pernikahan usia dini.

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Kesehatan Universitas Islam Bandung 2022 perbaiki jalan. Sebab, kalaupun memakan korban, itu juga adalah warga Bogor. Kapan kami bisa merasakan rasa nyaman setiap melewati jalan itu?

Rencana Impor Beras Dua Juta Ton

PENGAMAT kebijakan publik Emilda Tanjung menilai, kebijakan impor beras sebanyak dua juta ton pada 2023 oleh pemerintah sebagai bentuk salah arahnya visi politik pangan. Hal ini diungkapnya, merespons rencana pemerintah yang akan segera merealisasikan impor beras sebanyak 500.000 ton dari rencana 2 juta ton melalui perum Bulog. Meskipun pemerintah menyatakan tetap akan melindungi petani dengan menjamin harga gabah kering panen tidak anjlok di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP, yakni Rp5.000 per kilogram. Mengutip dari kompas, Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arif Prasetyo Adi mengatakan, NFA telah

Mengharap Pejabat yang Merakyat

MARAKNYA aksi pamer harta atau flexing di media sosial, yang dilakukan oleh keluarga pejabat ditanggapi oleh instansi terkait dengan menonaktifkan pejabat yang bersangkutan (23/3).

Pejabat dinonaktifkan akibat keluarganya pamer harta (flexing), hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masalah ini. Padahal sejatinya hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memeriksa dari mana sumber keuangan dari pejabat tersebut.

meminta Bulog segera merealisasikan impor beras sebanyak 500.000 ton. Beras impor akan digunakan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan beras (SPHP) dan bantuan beras pada 21,35 juta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan dan bantuan pangan nontunai. Emilda mengaku prihatin dengan rencana tersebut. Menurutnya, walaupun pemerintah menyatakan tetap akan melindungi petani dan impor akan dilakukan setelah lewat masa panen, tetapi pernyataan ini tidak cukup menjamin dan menenangkan petani.

Jamilah Umi Muthia Gunung Putri

Ramadan Kok

Masih Tawuran?

TAWURAN sudah menjadi persoalan lumrah yang selama ini cukup membuat kita resah dengan nasib generasi hari ini. Dunia remaja yang seharusnya menatap masa depan dengan penuh percaya diri dan optimisme tinggi justru diambang kehancuran lantaran lebih dekat dengan aksi kekerasan, senjata tajam, hingga kematian.

Fenomena tawuran antar remaja terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah faktor krisis identitas, kehilangan arah sebagai hamba Allah. Faktor lainnya adalah kontrol diri yang lemah, hal ini disebabkan secara sistemik oleh akidah sekuler yang menjangkiti kebanyakan remaja saat ini. Ramadhan ini mari kita jadikan moment pembinaan para remaja agar semakin mengenal agamanya sebagai upaya untuk mencegah adanya tawuran dalam jangka pendek. Ditambah lagi secara fundamental dengan mengubah sistem sekularisme menjadi sistem Islam rahmatan lil alamiin. Bukan hanya sekedar solusi sesaat yang kemudian akan menimbulkan tawuran yang berkelanjutan.

Banyaknya keluarga pejabat flexing, makin menunjukkan bahwa para pejabat dalam sistem sekuler saat ini minim empati terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Di tengah masyarakat yang hidup dalam kesusahan, keluarga pejabat justru berlomba pamer kekayaan.

Hal ini makin menegaskan jika banyak pejabat yang berlomba meraup kekayaan dengan memanfaatkan kedudukan mereka. Meskipun masih banyak pejabat yang jujur, namun tidak bisa dimungkiri jika kasus korupsi, pencucian uang, dan sejenisnya juga makin meningkat. Kehidupan yang ditampilkan oleh pejabat ini jelas melukai hari rakyat. Terlebih jika harta yang dipamerkan adalah harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal. Dalam aturan agama tidak ada larangan untuk menjadi orang kaya, termasuk para pejabat, namun harta yang diperoleh harus dari cara yang halal. Seharusnya para pejabat bisa merakyat, dan menjadi teladan sebagai publik figur untuk hidup sederhana. Diperlukan peran negara untuk melakukan pengawasan ketat terhadap harta kekayaan pejabat. Melalui badan pengawasan atau pemeriksaan keuangan, harusnya ada pembuktian terbalik kepada pejabat. Pembuktian terbalik adalah menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir masa jabatannya. Jika terjadi kenaikan tidak wajar, maka pejabat yang bersangkutan diminta membuktikan jika hartanya diperoleh dengan cara yang halal. Isty Da’iyah

Rumah dijual lok : Jl.Pakuan Ciheuleut Bogor Timur, luas 50M2, sertifikat, 2 lantai, ada kost2an. Harga 350 jt nego. Hub : 081399310827. (RB3-01/04/23)