Pantarlih Kabupaten Bogor Terbesar di Indonesia

BOGOR–Sebanyak 14.952 Petugas

Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor tengah melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu 2024. Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni mengatakan, jumlah tersebut merupakan jumlah pantarlih terbesar se-Indonesia. Yang menarik, pantarlih ini didominasi oleh usia muda.

“Kita sedikit berbeda dengan sebelumnya, kita membuka rekruitmen pendaftaran mandiri. Kalau dulu mungkin PPS banyak menunjuk RT RW, karena sekarang mandiri, ternyata dari 14 ribu pantarlih, 75 persen merupakan anak muda,” ucapnya dalam Podcast Radar Bogor, Selasa (21/2).

Menurutnya, hal ini menjadi semangat bahwa masih banyak anak muda yang ingin menjadi penyelenggara Pemilu. Dengan kondisi fisik yang masih prima, serta kesadaran teknologi yang lebih cepat, anak-anak muda diharapkan mampu membantu KPU menjadi agen terdepan dalam penyelenggaraan pemilu. “Dan ternyata update progres kerjanya luar biasa, hampir 75 persen sudah menyelesaikan sebelum satu bulan, bahkan sudah ada yang selesai,” terang Ummi. Di samping itu, kata Ummi, ini juga sekaligus sebagai pendidikan politik bagi generasi muda, dan salah satu cara mensosialisasikan setiap tahapan pemilu. Dengan total 15 ribu TPS, KPU Kabupaten Bogor sendiri telah merekrut kurang lebih 135 ribu orang untuk petugas KPPS. Ummi berharap, petugas pantarlih turut membantu petugas KPPS pada pelak sanaan pemilu ke depan petugas yang mengusai data pemilih. “Ini menjadi sebuah pengalaman bagi teman-teman muda untuk berkontribusi menjadi penyelenggara pemilu,” tukasnya.(cok) bisa menyalurkan hak pilih, Disdukcapil Kota Bogor akan terus mobile dan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan perekaman.

“Kekurangan-kekurangan ini di tahun 2023 ini kita akan maksimalkan, terutama memang menghadapi

Pemilu 2024,” ucap dia. “Di mana seluruh warga Kota Bogor yang nanti pada hari H nya memenuhi syarat memiliki KTP itu memang harus kita rekam dari sekarang, sehingga hak politiknya tidak akan hilang pada saat hari H Pemilu 2024,” tukas dia.(ded)

Minimalisir Potensi Konflik Pemilu 2024

Rudy Susmanto Ingatkan Validasi

Data Penduduk

CIBINONG–Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengingatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mencegah potensi konflik pada Pemilu Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Menurut Rudy, Disdukcapil yang merupakan organ pemerintah dalam mengelola data kependudukan punya peran cukup strategis. Sebab, Pemilu di negara demokrasi sangat berhu bungan dengan data kependudukan.

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus sesegera mungkin mengupgrade data Kependudukan, karena di 2024, bangsa Indonesia akan memasuki tahun pesta demokrasi,” kata Rudy, Selasa (21/2).

Satu hal yang perlu menjadi perhatian, kata Rudy, adalah jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor. Data BPS menyebut, jumlah penduduk Bumi Tegar Beriman tidak sesuai dengan prediksi, bukan bertambah malah berkurang.

“Tahun 2021, penduduk Kabupaten Bogor berjumlah 5,9 juta jiwa, diprediksi tahun 2022 jumlahnya

6 juta jiwa, tapi berdasarkan hasil sensus penduduk, selesai Covid-19 yang tadinya 5,9 juta jumlah penduduk Kabupaten Bogor saat ini 5,4 juta jiwa berarti berkurang sekitar 500 ribu jiwa,” ungkap dia.

Rudy menambahkan, berkurangnya jumlah penduduk antara lain disebabkan migrasi. Banyak warga pendatang yang telah bertahuntahun menjadi penghuni Kabupaten Bogor berpindah ke daerah lain karena kehilangan sumber pendapatan ekonomi.

Rudy meminta pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat urbanisasi ataupun migrasi harus dicermati. “Karena berkaitan dengan data pemilih. Nanti mereka dicatat sebagai pemilih di daerah mana, dapil mana, atau dapil berapa,” katanya.

Karena itu, ditengah upaya KPU memvalidasi data pemilih, Disdukcapil Kabupaten Bogor harus juga berperan aktif. Salah satunya terus melakukan upgrade data penduduk berdasarkan data asli dari lapangan atau tidak berdasarkan prediksi yang dilakukan Disdukcapil maupun BPS yang sample sensusnya diambil pada tahun-tahun sebelumnya. “Pemilu legislatif, presiden dan kepala daerah, dimana data Kependudukan menjadi salah satu hal yang wajib dalam menentukan jumlah pemilih setiap wilayah, sehingga dengan terupdatenya data kependudukan hari ini, tentunya bisa meminimalisir terjadinya konflik pelaksanaan pemilu. Kalau datanya valid, pemilu bisa berjalan lancar, jujur, adil dan langsung umum bebas rahasia,” tegas Rudy.(zer)