Disdik Cabut Izin Kepsek

KCD Larang

Pelaku Pembacokan Dikeluarkan

Asep menyerahkan kasus dan hukuman bagi pelaku, pada pihak kepolisian, yakni Polresta Bogor Kota. Dia berharap, pelaku mendapatkan efek jera atas perbuatan sadisnya tersebut.

Namun, dia tidak setuju atas usulan pembubaran sekolah, tempat pelaku belajar. Sebab menurutnya, tindakan itu akan berdampak pada siswa lain.

Maka menurut dia, tindakan yang dilakukan, harusnya melakukan pembinaan pada kepala sekolah. Sebab menurut Asep, kejadian-kejadian ini timbul, akibat pembelaja- ran yang diberikan sekolah tidak efektif.

“Jadi yang harus diperbaiki ya sistem sekolahnya, bagaimana kepala sekolah, hingga staf tenaga pendidik aware, sama perilaku anak-anak didiknya,” beber dia. Asep juga melarang pihak sekolah mengeluarkan seorang siswa, yang terlibat tawuran dan kekerasan, sebelum diberikan pendidikan terlebih dahulu.

“Jadi sebelum dikeluarkan, ya diberikan pendidikan dulu, jadi dia berhenti sekolah gak terus jadi orang yang makin ingin berpotensi melakukan tindakan kriminal,” tegas Asep.

“Kalau belum dikeluarkan saja sudah bandel, apalagi jika dikeluarkan? Andaikan sudah sekian lama dididk namun tidak berubah. Kami serahkan ke orang tua, mungkin di sekolah itu tidak cocok. Silahkan tempatkan di sekolah yang dirasa lebih cocok,” tambah dia.

Sementara itu, KCD Pendidikan Wilayah II Jawa Barat, lanjut Asep, akan menggelar hypno terapi ke sekolah pelaku dan korban pembacokkan pada Kamis (30/3) mendatang. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi adanya balas dendam dan kejadian serupa yang terulang kembali. (fat/c)

Pembangunan Rumah

Sempur Dikeluhkan Warga

Selain karena keluhan kebisingan saat pengerjaan, bangunan tersebut juga diduga melanggar garis sempadan bangunan (GSB).

“Kemarin pagi saya naik sepeda keliling Sempur, saya lihat ada pembangunan gedung, dan rumah tinggal yang menurut saya jelas melanggar peraturan,” kata Dosen IPB University, Togu Manurung.

Togu menjelaskan, pembangunan rumah itu jelas melanggar, bahkan belum mengantungi persetujuan bangunan gedung (PBG).

“Sudah pernah ada petugas yang datang memerintahkan untuk dibongkar, diurus IMB (PBG), tetapi saya perhatikan yang sudah dibongkar hanya sebagian kecil di bagian depan. Tukang-tukang juga tetap, dan terus mengerjakan pembangunan rumah itu,” cetus dia.

Menanggapi keluhan tersebut, Lurah Sempur, Dicky Pratama pun mendatangi rumah tersebut. Dia membenarkan adanya aduan warga, terkait dengan pembangunan tersebut. “Memang ada beberapa yang tidak sesuai dengan aturan pemukiman,” kata Dicky usai meninjau lokasi, Jumat (24/3) pagi.

Dicky pun telah mengakomodir aduan masyarakat tersebut.

“Apa yang dikeluhkan warga sudah dibongkar, tinggal menunggu arahan teknis Dinas PUPR,” ucap dia.

Disisi lain, Dicky memastikan terkait pembangunan gedung yang berlokasi di Lebak Pilar, sebenarnya sudah mengantungi perizinan. Menurut dia, pengerjaan gedung tersebut sudah memakan waktu beberapa tahun lalu.

“Saya lihat sudah ada proses pengajuan perizinan ke dinas, hanya untuk dipastikan lagi, saya sudah memerintahkan Kasi Pemerintahan untuk cek ke lokasi, memastikan, walaupun waktu itu perizinan sudah ditempuh,” papar Dicky. Sedangkan terkait dengan pemanfaatan lahan yang dekat dengan sungai, lanjut Dicky, itu pun pernah dikonfirmasi ke pelaksana pengerjaan bangunan, dan itu merupakan hasil proses pembelian dari warga.

Hanya saja, terkait aduan yang dikeluhkan warga, yakni adanya material bangunan yang dibuang ke sungai. Dicky menyebut, pihak kelurahan sudah menegurnya.

“Sudah ditegur, material tidak boleh dibuang ke sungai karena mengganggu kebersihan sungai dan struktur sungai terganggu,” tukas dia.

Terpisah, Pelaksana Proyek, Budi Setiawan mengatakan, awalnya pengerjaan rumah ter- sebut sudah mengantungi perizinan dengan kontruksi satu lantai.

Namun dalam perjalanannya, ada perubahan menjadi bangunan bertingkat dua lantai.

Oleh karenanya, ada penyesuaian perizinan untuk pengerjaan bangunan dua lantai, yang saat ini masih berproses di Pemerintah

Kota (Pemkot) Bogor.

“KRK sudah ada, tapi PBG memang masih berproses. Saya sedang koordinasi dengan

PUPR karena ada connecting dua lantai, ya sudah langsung saya lengkapi. Sekarang itu sedang perhitungan struktur dan kelengkapan data yang lainnya,” jelas Budi.

Namun, kata dia, pengerjaan bangunan lantai dua untuk sementara dihentikan. Sembari menunggu proses perizinan keluar.

Dalam kesempatan itu, Budi mengakui ada beberapa struktur bangunan bagian depan rumah, tepatnya pada bagian kanopi yang sudah disesuaikan.

Kedepan, lanjut dia, tiang bangunan juga akan menyesuaikan dengan saran dan rekomendasi yang diberikan

Dinas PUPR Kota Bogor.

“Kami akomdir juga keluhan warga terkait operasional pekerjaan Jam 13.00 hingga 15.00 WIB disepakati tidak ada pekerjaan, karena permintaan warga yang suaminya sakit,” tukas dia.(ded/c)

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor bakal menggelar sejumlah rencana, mengantisipasi tindakan tersebut dilakukan oleh para pelajar.

Kepala Disdik Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan pihak kepolisian di Kantor Disdik Kota Bogor, pada Jumat (24/3). Mereka bersepakat untuk menguatkan peran dan fasilitas pendukung Satuan Tugas

(Satgas) Pelajar Kota Bogor. “Kami akan memperkuat Satgas Pelajar dari seluruh aspek yang dibutuhkan. Mulai dari legalitasnya nanti akan diperkuat dengan Peraturan Wali Kota (Perwali), pemberian sarana operasional seperti mobil patroli, handy talky (HT), dan rompi,” bebernya kepada Radar Bogor. Satgas Pelajar juga akan mendapatkan akses kolaborasi, dan komunikasi dengan SMA dan SMK yang ada di Kota Bogor. Selain itu, Disdik juga akan membuat posko aduan dan sekretariat. Sehingga Satgas Pelajar semakin dapat mewarnai dan mengantisipasi permasalahan tawuran dan kekerasan pada pelajar secara preventif. “Khusus di Bulan Ramadan pihak KCD akan menyelenggarakan program pesantren kilat di sekolah. Sementara itu, pihak kepolisian akan berkunjung ke sekolah dan memberikan sosialisasi saat upacara,” tutur Miko.

Upaya pencegahan juga dilakukan Disdik, dengan melarang pelajar keluar rumah di malam hari. Juga mengaktivasi pelajar dengan banyak kegiatan positif.

“Kami akan memperkuat karakter mereka sesuai dengan di ketinggian 300 - 500 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini juga memiliki pemandangan empat gunung yang sangat indah yakni Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak, Gunung Pancar, pemandangan lapangan golf Gunung Geulis yang memiliki 36 holes dan juga pemandangan City View, ditambah desain masterplan, siteplan, serta desain rumah hasil karya konsultan ternama baik nasional maupun internasional.(ded/adv) kurikulum. Kemudian apabila kami menemukan kasus selanjutnya pelajar terkait akan direcord, lalu mendapatkan bimbingan dan pembinaan,” terang dia. Miko mengungkapkan, apabila terdapat sekolah yang muridnya terlibat tawuran, maka izin memimpin yang dimiliki sang kepala sekolah akan dicabut.

“Syarat jadi kepala sekolah harus memiliki izin memimpin, kalau anak didiknya terlibat tawuran maka artinya dia tidak mampu dan mesti dicabut (izin memimpinnya),” tegas Miko. (fat/c)

Warga Layangkan Surat Terbuka

Untuk Bima Arya

Dalam suratnya, Novi meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengambil langkah cepat, untuk menangani bencana banjir yang ada di lingkungannya.

“Pada Selasa (14/3) lalu, wilayah ini terendam banjir setinggi 1,56 meter. Bukan hanya tergenang saja, aliran air yang deras juga akhirnya merusak furniture, alat elek- tronik, freezer yang dimiliki UMKM, dan menjebol rumah warga,” tuturnya kepada Radar Bogor pada Kamis (23/3).

Tingginya arus banjir lintasan itu, bahkan mengancam nyawa warganya. Sebab di wilayah tersebut, banyak ditinggali lansia dan anak-anak. Mereka terpaksa dievakuasi dengan cara digendong. Diakui Novi, banjir memang kerap menerjang wilayahnya. Ia menduga hal tersebut terjadi, karena adanya penyempitan pada dua aliran sungai, yang ada di kawasan tersebut. Beberapa kali dia melaporkan hal itu pada aparatur wilayah. Namun tak kunjung ada penanganan. Ia khawatir, bencana yang lebih besar akan menerjang kembali, apabila tidak ada penanganan yang cepat. “Di titik lain, air sungai sampai hampir menjebol tembok, yang dibawahnya ada perumahan warga. Harus segera dicarikan solusinya. Apa nunggu ada korban jiwa dulu baru ditangani?” tekannya. Oleh karena itu, dirinya meminta agar Bima dapat dengan cepat merealisasikan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), membangun sodetan yang sudah diajukan dalam Musrenbang tahun 2022 lalu, serta menormalisasi sungai dari penyempitan bangunan ruko yang berdiri di atas aliran air. (fat/c)