Anggota Dewan Sebut Pemkab Lamban

Tangani Perekonomian

Penghuni Huntara

SUKAJAYASelain kebutuhan pokok, penanganan sarana penunjang perekonomian bagi warga korban bencana longsor Sukajaya, juga dinilai lamban. Lahan-lahan pertanian sebagai penopang kehidupan sebagian besar warga di sana hancur dan belum tertangani pemerintah daerah. “Hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah seperti penanganan irigasi, infrastruktur yang menunjang pada peningkatan ekonomi, ini juga terlihat masih lambat,” ucap Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Nurodin saat dihubungi Radar Bogor, Rabu (25/1).

Pemerintah, menurut dia, belum fokus pada penanganan kerusakan lahan, serta saluran irigasi yang sebelumnya mengalir ke pertanian warga Sukajaya.

Ketika 2017 - 2018 silam, banyak dari warga Sukajaya yang mendaftarkan lahannya pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, akibat bencana alam yang terjadi pada 2020, semua tanah warga porak poranda.

“Kondisi hari ini, akibat bencana lahanlahan menjadi hilang, dan ini harus diurai dinas terkait, BPN bersama pemerintah desa, supaya mereka mendapat lahan kembali untuk bertani,” papar Nurodin.

Sementara program ketahanan pangan yang menjadi program nasional, belum diakomodir pemerintah daerah, khususnya di daerah bencana seperti Sukajaya.

Menurut Nurodin, Pemkab Bogor melalui perangkat dinas harusnya lebih fokus menjalankan program tersebut di Sukajaya.”Dengan jumlah keluarga yang terdampak, 4.494 keluarga korban, harus dipikirkan bagaimana keamanan pangannya,” tegas dia.

Beruntung, kata politisi PKB itu, saat ini pemerintah desa sudah mulai memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk program ketahanan pangan di lahan seadanya. “Tinggal pemerintah daerah wajib ikut serta, dan mengeluarkan program-program yang mendukung kegiatan ketahanan pangan,” tandas Nurodin.(cok/c)