7 minute read

Bripka Madih, Whistleblower Perlu Dilindungi

JAKARTA–Kasus Bripka Madih menjadi pengingat untuk kepolisian. Bahwa pelayanan kepolisian terhadap masyarakat masih perlu perbaikan. Seorang anggota polisi, apalagi Provost mau mengorbankan dirinya untuk menjadi whistleblower. Pantaslah untuk membuka seterang-terangnya kasus tersebut. Polda Metro Jaya memang membuat terobosan dengan menghadirkan Mahdi, pembeli tanah, Pengurus RW, dan Badan Pertanahan Nasional

(BPN) di kantor Dirkrimum PMJ kemarin. Semua mengkonfrontir masalah jual beli tanah itu satu per satu. Namun, persoalan tanah tersebut belum tuntas, justru yang muncul adalah pengurus RW yang memberikan informasi yang menyudutkan Madih. Begitu pula dengan kepolisian, Dirkrimum PMJ Kombespol Hengky Haryadi yang menyebut bahwa sebenarnya kasus ini telah dituntaskan pada 2011, dimana kasus tersebut tidak ditemukan adanya tindakan

Ketegangan Baru AS-Tiongkok

WASHINGTON DC–Tiongkok marah. Amerika Serikat (AS) dituding bereaksi berlebihan. Melanggar aturan internasional. Tudingan itu terjadi setelah militer AS menembak jatuh sebuah balon udara milik Tiongkok, Sabtu (4/2). Balon itu ditembak saat berada di Samudra Atlantik.

Alasan Washington menembak lantaran meyakini balon itu dipakai untuk memata-matai. Namun, Beijing bersikeras bahwa balon itu untuk kepentingan meteorologi. Bukan mata-mata atau pengintai. ’’Tiongkok menyatakan ketidakpuasan dan protes keras terhadap penggunaan kekuatan oleh AS untuk menyerang pesawat sipil tak berawak.’’ Demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)

Tiongkok seperti dikutip Agence France-Presse.

CNN mengungkapkan, Kepala Badan Meteorologi

Tiongkok Zhuang Guotai dipecat pascapenembakan balon tersebut. Namun, beberapa pakar menilai, kebijakan pemecatan itu hanya untuk menguatkan klaim Tiongkok. Bahwa, balon itu untuk keperluan meteorologi.

’’Tiongkok akan dengan tegas melindungi hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan terkait dan berhak untuk melakukan tanggapan lebih lanjut yang diperlukan,’’ tambah pernyataan Kemenlu

Tiongkok.

Balon tersebut ditembak jatuh dengan menggunakan misil. Diluncurkan pesawat F-22 Raptor yang lepas landas dari pangkalan Angkatan Udara Langley di Virginia. Balon jatuh di perairan dangkal dengan kedalaman 14 meter.

Sebelum menembak balon itu, Administrasi Penerbangan Federal sempat menutup wilayah udara di lepas Pantai Carolina dan tiga bandara di wilayah tenggara. Penutupan itu sebagai upaya menjaga keamanan nasional. Bandara baru dibuka lagi pada Sabtu sore, setelah penembakan.

Penyelam Angkatan Laut AS dan kapal selam tidak berawak diterjunkan untuk mengangkat sisa-sisa balon dan muatannya ke permukaan. Benda itu akan dibawa ke laboratorium FBI di Quantico, Virginia. Selanjutnya, dianalisa oleh pakar FBI dan badan intelijen.

Sebelumnya, pada Jumat (3/2), Pentagon sempat menyatakan bahwa balon udara tersebut tidak menimbulkan ancaman militer maupun politik. Namun, ternyata mereka berubah pikiran sehari setelahnya. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menegaskan, operasi itu sebagai tindakan yang disengaja dan sah.

Penembakan tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok. Kehadiran balon di wilayahnya tidak bisa diterima. Sebab, diduga kuat untuk mengawasi atau mengintai tempat-tempat strategis di Benua Amerika.

Ternyata, Presiden AS Joe Biden juga memerintahkan penembakan balon Tiongkok tersebut. ’’Mereka berhasil menjatuhkannya dan saya ingin memuji pilot kami yang melakukannya,’’ ujar Biden.(sha/hud) pidana. Serta menyebut bahwa Madih membuat inkonsistensi dalam data tanah yang dilaporkan pada 2011 dengan luas 1.600 meter persegin, namun kini yang tanah yang dipermasalahkan mencapai 3.500 meter persegi. ”Ada inkonsistensi Pak madih,” jelasnya.

Namun, dari semua itu belum dapat dipastikan bagaimana kelanjutan dugaan pemerasan oleh mantan penyidik terhadap Bripka Madih. Hengky menyebut bahwa untuk dugaan

Namun, kalau akar masalahnya itu ketidakpercayaan, maka perlu untuk membuat tim gabungan pencari fakta. Tapi, apa iya mau bikin TGPF terus, betapa borosnya akibat ketidakpercayaan ini,”

Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri tersebut akan ditangani Propam. ”Tapi, dugaan permintaan uang itu sudah lama, 2011. Penyidiknya sudah purnawirawan,” urainya. Sementara Pakar Psikologi

Forensik Reza Indragiri menuturkan bahwa apa yang diungkap Bripka Madi ini mengingatkan semua dengan whistleblowing. Sebuah sifat yang perlu ditumbuhkan dengan subur di internal kepolisian. ”Siapa yang mengetahui penyimpangan, kalau bukan personel sendiri,” urainya. Namun begitu, memang berat untuk menjadi whistleblower.

Sebagian besar orang akan menolak menjadi whistleblower karena khawatir serangan balik. Baik dari orang yang membuat skandal atau malah dari lembaga bekerjanya. ”Tentunya menjadi tanda tanya, mengaka kasus KDRT Madih yang lama dimunculkan juga,” jelasnya. Sebenarnya sangat mudah untuk bisa menuntaskan kasus ini, ada tiga perkara yang perlu diselesaikan. Soal kepemilkan tanah, dugaan permintaan uang oleh oknum dan kasus KDRT. ”Namun, kalau akar masalahnya itu ketidakpercayaan, maka perlu untuk membuat tim gabungan pencari fakta. Tapi, apa iya mau bikin TGPF terus, betapa borosnya akibat ketidakpercayaan ini,” paparnya. (idr)

JAKARTA – Indeks perdamaian dunia sedang mengalami penurunan dan terus memburuk. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pun mengajak tokoh agama turut menangani dampak global itu. Salah satu di antaranya dengan memperkuat kerukunan dan persatuan antarumat beragama.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam acara perayaan Hari Persaudaraan Kemanusiaan Internasional dan Pekan Kerukunan Antarumat Beragama Sedunia di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR RI kemarin (5/2).

Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, berdasar data dari Institute for Economics and Peace, dalam kurun waktu 14 tahun terakhir ini, indeks perdamaian global mengalami penurunan hingga 3,2 persen. ”Entitas keagamaan memiliki peran penting dan strategis dalam menjawab berbagai persoalan kemanusiaan global,” terangnya. Bamsoet menyebutkan, entitas keagamaan mempunyai kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan memobilisasi umat yang memiliki loyalitas tanpa batas. Nilai-nilai moralitas keagamaan juga mengajarkan kepedulian dan kepekaan sosial. Serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan sebagai sarana dan jalan pengabdian kepada Tuhan. Pada dasarnya, tegas Bamsoet, semua agama menjunjung tinggi dan memuliakan nilainilai persaudaraan dan kerukunan. Persaudaraan dan kerukunan adalah kristalisasi gagasan yang telah menjadi bahasa universal sehingga dapat diterima semua golongan. ”Tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan agama,” imbuhnya. Komitmen hidup berdampingan dalam keberagaman dan bekerja sama dalam ikatan kemanusiaan itulah, lanjut Bamsoet, yang mendorong kelahiran deklarasi Persaudaraan Insani untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama. Deklarasi tersebut ditandatangani bersama antara Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Ahmed El-Tayeb pada 4 Februari 2019. Sementara itu, Ketua Kehormatan Presidium Inter Religious Council (IRC) Indonesia Prof Din Syamsuddin menekankan pentingnya memahami konflik sosial keagamaan. Dia menyatakan, banyak konflik sosial yang timbul karena masalah kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik yang dijustifikasi sebagai persoalan agama. Mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu mengajak para tokoh agama menjaga persatuan dan kerukunan. Menurut Din, dunia internasional memiliki pandangan positif terhadap kerukunan antarumat beragama di Indonesia. ”Indonesia menjadi role model dalam menciptakan kerukunan beragama,” ujarnya. Turut hadir dalam acara tersebut para Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, dan Arsul Sani. Selain itu, hadir pula sejumlah duta besar (Dubes) negara sahabat.

Di antaranya Dubes Rusia

Lyudmila Georgievna Vorobieva, Dubes Republik Demokratik Timor Leste Filomeno Aleixo da Cruz, Wakil Dubes Mesir Osama Ibrahim, dan Konselor Kedutaan Besar Singapura Aaron Chee. Hadir juga utusan khusus presiden RI untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban Prof Syafiq A. Mughni, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum Wali Gereja Indonesia Romo Paulus Christian Siswantoko, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia Philip K. Widjaja, dan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia X.S. Budi Santoso Tanuwibowo. (lum/c9/hud)

Ulama dari 40 Negara Bahas Fikih Peradaban

SURABAYA – Sebanyak 68 foto lawas terpampang rapi dalam pameran di Hotel

Shangri-La, Surabaya, kemarin (5/2). Di bawah foto-foto tersebut, terdapat penjelasan ringkas. Itu adalah rangkaian foto dan dokumen perjalanan

Komite Hijaz yang dilakukan

KH Wabah Hasbullah dan

Syekh Ghanaim Al Amir sebagai utusan NU yang bertemu Raja Ibn Saud pada 1928. Pameran foto dan dokumen

Komite Hijaz itu dibuka langsung oleh Ketua Umum

PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Gus Yahya –sapaannya– berkeliling melihat langsung manuskrip-manuskrip kuno itu. Foto dan dokumen tersebut cukup lengkap terkait gambaran perjalanan Komite Hijaz. Dalam foto juga dimuat kapal yang dipakai untuk berlayar. Namanya kapal Plancius yang berlayar dari Pelabuhan

Tanjung Perak. Kapal yang dinaiki dari Pelabuhan Tanjung Perak transit di Singapura. Di sana, KH Wahab Hasbullah bertemu ulama ahlusunah waljamaah. KH Wahab juga singgah di Johor, Malaysia. Dokumendokumen menggambarkan pertemuan KH Wahab dengan sejumlah ulama Madinah hingga bertemu dengan Raja

Ibn Saud untuk menyampaikan aspirasi dari organisasi ulama ahlusunah waljamaah. Dokumen juga menggambarkan kepulangannya melalui Pelabuhan Tanjung

Priok. Dari Jakarta, KH Wahab tidak langsung ke Surabaya. Dia menemui sejumlah ulama untuk menceritakan perjalanannya selama di Arab Saudi. Dari Jakarta, KH Wahab singgah ke Jogjakarta. Lalu, ke Jombang sebelum sampai di Surabaya untuk menggelar rapat resmi di Kantor PBNU, Jalan Bubutan, Surabaya. Saat ini gedung itu berfungsi sebagai kantor PCNU Surabaya. Gus Yahya menyampaikan, Kiai Wahab adalah ulama yang berpandangan modern. Jalan dakwahnya pun melalui media massa atau surat kabar. Kala itu dia mendirikan surat kabar Soeara Nahdlatul Oelama.

Karena itu, jelas Gus Yahya, Kiai Wahab adalah sosok wali peradaban. Sejak muda dia konsen terhadap perubahanperubahan peradaban besar di dunia. ’’Kiai Wahab Hasbullah adalah ulama peradaban. Ini membuka ingatan kita apa yang diperjuangkan muassis adalah komitmen atas perjuangannya,’’ tegas Gus Yahya. Momen pameran foto dan dokumen Komite Hijaz itu mengawali Muktamar Internasional Fiqih Peradaban yang digelar hari ini. Gus Yahya menjelaskan bahwa rangkaian peringatan satu abad NU itu bakal dihadiri 79 ulama ahli fikih dunia. Para ulama yang mengonfirmasi hadir berasal dari 40 negara. ’’Yang sudah hadir sekitar 60 ulama dari 79 yang telah konfirmasi hadir,’’ jelasnya. Muktamar Fiqih Peradaban diharapkan melahirkan diskursus atau wacana tentang peradaban ke depan. Salah satu yang akan dibahas terkait dengan Piagam PBB. Sebab, Piagam PBB memiliki implikasi yang signifikan dalam memengaruhi peradaban dunia. ’’Maka, di usia NU yang mencapai 100 tahun ini bisa membawa perubahan bagi peradaban dunia yang lebih baik,’’ tuturnya. Terpisah, Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie menuturkan, fikih peradaban yang digagas PBNU mendudukkan hukum Islam untuk kemanusiaan. ’’Ini memberi nilai positif untuk menempatkan fikih sesuai tujuannya. Yakni, kemaslahatan kemanusiaan,’’ ujar Tholabi. Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia itu mengatakan, perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini cukup dinamis. Perubahan tersebut perlu diikuti dengan cara baca yang baru dalam melihat teks-teks sumber hukum Islam. Menurut dia, dibutuhkan cara baca untuk mendekatkan disparitas antara teks-teks suci dan realitas peradaban saat ini. Tholabi yang juga dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjelaskan upaya yang perlu dilakukan saat ini. Di antaranya, menggali teks klasik peninggalan para pemikir Islam terdahulu untuk didialogkan dengan realitas saat ini. Tujuannya, mencari titik temu di antara keduanya dan apa perbedaannya. ’’Serta pertimbangan konsekuensi apabila pandangan fukaha tempo dulu diterapkan pada realitas saat ini,’’ kata dia. Menurut Tholabi, fikih peradaban yang digagas PBNU itu patut direspons positif oleh kalangan sarjana Islam. Khususnya di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Menurut dia, upaya kolaboratif kalangan ulama di pesantren dan sarjana di perguruan tinggi harus dirintis guna menyemai pikiran konstruktif untuk kemaslahatan umat. (mar/wan/c7/oni)

Polisi “Bungkus” Ratusan

Botol Miras

BOGOR Polresta Bogor

Kota mengamankan ratusan botol minuman keras (miras), hasil penyisiran dari warung- warung kelontong yang ada di pinggir jalan. Adapun ratusan miras yang disita, merupakan hasil giat operasi miras dan patroli kerawanan malam, yang dilakukan

Tim Kujang Polresta Bogor Kota, Sabtu (4/2) malam.

Kapolresta Bogor Kota Bismo

Teguh Prakoso mengatakan, Tim Kujang Polresta Bogor Kota menyasar warung miras di sepanjang Jalan Jambu Dua, hingga ke Jalan Dewi Sartika. “Total miras yang diamankan oleh Tim Kujang sebanyak 101 botol,” kata Bismo.

This article is from: