Kabupaten Meranti
Provinsi Riau Pilot Progeck pengendalian Program
Geliat Perempuan membangkitkan Ekonomi keluarga
Inspirasi Desa, edisi 5, Juni 2014
Editorial PNPM Mandiri Perdesaan Redaksional : Fakir miskin di pelihara oleh PNPM mandiri Perdesaan. Kalimat itu
Penasehat
diterjemahkan dari amanat Undang-Undang dasar 45 pasal 33 yang
Kepala Bangdes Prov Riau Daswanto SE Penanggung Jawab PJO. Prov. Riau
menyatakan bahwa fakir miskin dipelihara oleh Negara. Dalam hal ini Negara mengamanahkan pekerjaan itu pada PNPM Mandiri Perdesaan, karena visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah mengentaskan angka kemiskinan. Kalimat pembuka yang disampaikan oleh kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desaprovinsi Riau, Bapak daswanto
Indra Mugni SE Pemimpin Redaksi Koordinator Prov. Riau Ir. Surya Dharma Pelaksana Redaksi KMN/Spesialis Provinsi Riau
SE, seperti tengah menghipnotis para fasilitator. Kalimat itu sekaligus mengingatkan yang hadir pada pertemuan rapat koordinasi bahwa pekerjaan yang diemban sebagai fasilitator amatlah mulia, mengangkat derajat manusia dari ketidakberdayaan menjadi masyarakat yang bermartabat. Pekerjaan fasilitator pemberdayaan harus diyakini sebagai amanah yang harus diperjuangkan, sehingga target target yang dibuat dalam program tidak dimaknai sebagai beban berat yang melemahkan tetapi harusnya semakin memberikan semangat, bahwa sebagai fasilitator memiliki fungsi yang strategis untuk menyelesaikan
Staf Redaksi Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan di Riau Alamat Redaksi ;
persoalan bangsa. Tanggungjawab untuk menyelesaikan amanah yang diberikan pada akhirnya berbuah pada prestasi. Kebanggan itu terangkum dalam penerimaan si Kompak Award bagi Provinsi Riau karena memperoleh
Jl. Angkasa 21, HR Soebrantas Pekanbaru
penghargaan pada aspek kelembagaan UPK. Serta dinobatkannya Riau sebagai Pilot Progeck pengendalian program PNPM Mandiri Perdesaan
Telp : 076163167
untuk RMC 1. Rasanya kerja keras dan keiklasan dalam pengabdian
Email : iec.pnpmmpd.riau@gmail.com
bekerja berbuah manis, semoga tetap bersemangat membangkitkan Indonesia menjadi lebih baik.
Blog: www.pnpmmpdriau.wordpress.com
Daftar Isi Gubernur Riau Terima penghargaan Tingkat Nasional aspek kelembagaan UPK Kabupaten Meranti Bangkit Membangun Desa bersama PNPM Mandiri Perdesaan Geliat gerakan kelompok SPP membangkitkan ekonomi keluarga
Liputan Utama Rakor PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Riau Perkuat Pelaku Untuk Pengendalian Program Selama 8 tahun berjalannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) keberadaan Unit Pengelola Kegiatan atau UPK yang mengelola kegiatan masyarakat kian bertambah besar. Khususnya dalam mengelola dana Simpan Pinjam Perempuan. Saat ini saja asset yang dimiliki seluruh UPK se provinsi Riau yang terdiri dari 59 kecamatan nilainya sebesar Rp 183 Miliar, Diperhitungkan untuk 1 UPK di kecamatan bisa mengelola Rp 2 Miliar sampai Rp 4 Miliar. Dengan jumlah asset yang dimiliki tersebut, jumlah tunggakan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Saat ini jumlah tunggakan hingga April 2014 sebesar Rp 25 Miliar . Sedangkan penambahan asset bulan ini sebesar Rp 4 Miliar. Dalam sambutan yang disampaikan Kepala BPM Bangdes Provinsi Riau Daswanto SE pada Rapat Koordinasi PNPM MPd Provinsi Riau belum lama ini mengatakan, peran para fasilitator menjadi sangat penting untuk mengawal program ini agar berjalan dengan baik. Tunggakan pinjaman oleh masyarakat harus dikendalikan dan tidak boleh ada pembiaran, sehingga tidak mengarah pada penyelewengan. Sebab dana UPK ini adalah dana berguir yang dipinjamkan untuk dikelola kepada kelompok SPP agar meningkatkan usaha produktif bagi perempuan. “Bila tunggakan pertama dan kedua sudah dideteksi dan seorang fasilitator sudah bisa melihat titik kritisnya, maka pengendalian akan bisa dilakukan dengan baik.� Ujar Daswanto. Ia mengakui sebagai pengelola kegiatan yang menyangkut simpan pinjam apa lagi untuk masyarakat miskin yang menjadi target PNPM MPd, tunggakan menjadi persoalan utama. Akan tetapi tidak boleh ada pembiaran dan harus tetap dikendalikan sejak dini. Dalam kesempatan Rakor ke 2 tahun 2014 ini Kepala Badan menghimbau agar fasilitator menguatkan fasiltasinya khususnya bagi
pelaku desa dan kecamatan untuk melakukan pengendalian. Misalnya mengaktivkan peran dan fungsi BKAD serta BPUPK sebagai pengawas UPK. Konsultan PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Riau Spesialis Pengendalian dan Penyelesaian Masalah (SP2M) Agustian mengakui peran BKAD dan BP UPK masih sangat lemah dalam menjalankan fungsinya dikelembagaan ini, sehingga terus menerus harus didorong agar peran itu bisa berjalan, dan hal tersebut menjadi fungsinya fasilitator dalam memberdayakan pelaku pemberdayaan. Selain membicarakan masalah tunggakan dan pengendalian, hal yang cukup penting dilakukan dalam rakor juga persoalan penyelesaian masalah. Sebagai program yang berorientasi pada masyarakat, maka dalam menyelesaikan program hal yang paling utama dilakukan adalah penyelesaian melalui musyawarah. Sedangkan proses hukum adalah jalan terakhir apabila proses musyawarah sudah gagal dilakukan. Penyelesaian itulah yang harus terus menerus diperkuat agar masyarakat bisa terhindar dari masalah hukum. Serta pentingnya melaksanakan program yang transparan. Sehingga media-media informasi menjadi bagian yang penting untuk tetap terjaga kwalitas informasinya.
Untuk memperkuat kinerja , rapat koordinasi ke 2 tahun 2014 ini menghasilkan sebuah paktaintegritas . Kesepakatan ini dibuat secara bersama untuk menghasilkan kerja yang lebih optimal, tepat waktu serta tidak mengabaikan nilai-nilai pemberdayaan ditengah semakin tingginya intensitas pengendalian yang dilakukan oleh fasilitator. Tetap menjadikan pemberdayaan terhadap masyarakat sebagai target utama dalam melaksanakan visi dan misi program.
LAPORAN UTAMA Inspirasi Desa, edisi 5, Juni 2014
GUBERNUR RIAU MENERIMA “SIKOMPAK AWARD� TINGKAT NASIONAL PEMBINA TERBAIK ASPEK KELEMBAGAAN UPK Mengabdi pada masyarakat adalah tugas yang harus diemban untuk mewujudkan masyarakat yang sejahterah. Sedangkan penghargaan adalah buah dari pengabdian. Dan Penghargaan dari Masyarakat yang telah berhasil keluar dari ketidakberdayaannya adalah penghargaan yang sesungguhnya. Gubernur Riau yang diwakili wakil Gubernur Ir. H. Arsyad Juliandi Rachman menerima Si Kompak Award Tingkat Nsional karena dinilai sebagai Pembina terbaik Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Aspek Kelembagaan. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono setelah membuka secara resmi rapat kerja nasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM - MPd ) di Hotel Grand Sahid Jakarta, (5/6/14). Yang dihadiri oleh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia, acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, dan dilanjutkan dengan laporan dari menteri dalam negeri sebagai pelaksana pada pembukaan rakernas tersebut. Wakil Gubernur Riau Ir. H. Arsyad Juliandi Rachman menyampaikan kegembiraannya atas kerja keras yang telah dicapai oleh TIM Kerja sehingga penghargaan tertinggi sebagai Pembina bagi program yang menyentuh masyarakat ini bisa membuahkan sebuah kepercayaan, khususnya kepercayaan dalam membina masyarakat sehingga tujuan program dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan bisa terwujud dengan terciptanya kelembagaan UPK yang kuat. " Penghargaan ini sebagai wujud kepedulian dan komitmen kita kepada masyarakat untuk mengendalikan program dengan baik sehingga bermanfaat kepada masyarakat. “ Seperti diketahui, UPK adalah unit yang mengelola kegiatan di perdesaan, baik pembangunan fisik maupun dalam penyaluran pemodalan kepada masyarakat. Di dalam pengelolaan lembaga ini dipilih masyarakat perdesaan yang didampingi oleh fasilitator sehingga program berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip yang manusiawi, prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yang diantaranya mengutamakan partisipatif, gotong royong, nondiskriminasi, musyawarah untuk mufakat , transparans dan lainnya. Dalam seleksi anugrah si Kompak Award ini, provinsi Riau mengusulkan UPK Pangkalan Kerinci sebagai utusan yang mewakili Provinsi Riau untuk ditandingkan dengan provinsi lainnya. Dalam proses yang berkompetisi dengan 33 Provinsi lainnya, akhirnya 3 Provinsi diantaranya Riau, aceh dan Sulawesi Utara mendapat penghargaan dalam kategori UPK dan Riau menang dalam aspek kelembagaan. Wakil Gubernur Riau berharap, kedepannya akan
terus melakukan terobosanterobosan untuk mewujudkan pendampingan kepada masyarakat lebih maksimal lagi, sehingga bisa memenuhi harapan masyarakat Program PNPM Mandiri Perdesaan semakin dicintai dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup utamanya masyarakat miskin yang membutuhkan pemberdaan. Wakil Gubernur Riau Ir. H. Arsyad Juliandi Rachman menegaskan bahwa program PNPM - MPd yang mengantarkan Provinsi Riau menjadi provinsi yang diperhitungkan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, mendorong peningkatan kwalitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan. " Program ini dilakukan untuk Lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejateraaan dan kemandirian masyakarakat pedesaan," paparnya.
Saat ini saja asset yang dimiliki seluruh UPK se provinsi Riau yang terdiri dari 59 kecamatan nilainya sebesar Rp 183 Miliar, Diperhitungkan untuk 1 UPK di kecamatan bisa mengelola Rp 2 Miliar sampai Rp 4 Miliar. Aset UPK tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat desa dalam program perguliran Simpan pinjam perempuan untuk modal usaha, yang bisa menguatkan ekonomi keluarga.
Acara Rakernas PNPM - MPd juga diisi paparan dari kepala Bappenas, menteri keuangan, menteri dalam negeri yang membahas tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan, kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam implementasi undang - undang Desa. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh direktur kelembagaan dan pelatihan masyarakat. Rakernas PNPM - MPd kali ini mengangkat tema keberlanjutan pemberdayaan masyarakat menuju desa yang mandiri, sejahtera.***
Unit Pengelola Keuangan (UPK) se Riau Berkembang Pesat Oleh : Minsarwedi (Spesialis FMS) Perkembangan Kelompok SPP-PNPM MPd Kabupaten di Propinsi Riau 1400 1200
Axis Title
1000 800 600 400 200 awal 0 saat ini
203
709
366
729
363
751
543
216
294
338 SIAK
1194 Rokan Hulu
717 Pelalaw an
972 Kuantan Singingi
718 Kampar
1335 Indragiri Hulu
715 Indragiri Hilir
1116 Bengkali s
470 Meranti
Permasalahan pemodalan bagi masyarakat kecil di perdesaan masih menjadi kendala dalam mengembangkan usaha saat ini. Tak heran bila lembaga pengelola simpan pinjam keuangan masih menjadi idola bagi masyarakat kecil, khususnya yang tidak bisa mengakses pinjaman melalui perbankan. Salah satunya adalah UPK atau Unit Pengelola Kegiatan, sebuah lembaga yang dibentuk melalui program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Di UPK ini proses simpan pinjam dikhususkan bagi simpan pinjam perempuan atau yang dikenal dengan SPP dan peminjamnya atas nama kelompok. UPK di Propinsi Riau Sebagai simpan pinjam masyarakat Perdesaan cukup berkembang pesat dan bisa diperhitungkan sebagai lembaga yang diharapkan masyarakat khususnya perempuan untuk mendapatkan pinjaman lunak. Selain bunganya ringan yakni 12 %, kelompok peminjam cukup dengan system kepercayaan tanpa harus memberikan agunan, namun kelompok peminjam harus mengikuti mekanisme yang berlaku, pinjaman harus berkelompok, disetujui tim verifikasi dan disetujui oleh kepala desa. SPP ini memang dikhususkan bagi pengusaha-pengusaha kecil dan masyarakat kurang mampu serta ingin mengembangkan usahanya.
Dari 77 UPK yang tersebar di kecamatan yang masih dalam pembinaan program PNPM Mandiri Perdesaan 84 % kondisinya sangat kuat, selebihnya 16 % masih lemah. Kesehatan UPK ini dilihat dari perkembangan pengelolaan keuangan UPK itu sendiri, termasuk dilihat dari jumlah uang yang mengendap direkening serta pengembalian uang pinjaman dari kelompok SPP. Kuat artinya bisa mengelola keuangan dengan baik, bisa membiayai operasional lembaga, memiliki keuntungan bahkan sebagian besar keuntungan bisa dibagikan untuk kebutuhan masyarakat kembali. Rata-rata saldo yang dimiliki UPK untuk dikelola dalam program SPP ini diantara Rp 1 sampai 3 Miliar rupiah, bahkan ada kecamatan yang sudah memiliki saldo Rp 4 Miliar rupiah. Selama tahun 2013 saja, total keuntungan yang dirangkum dari seluruh UPK sebesar Rp 17 Miliar lebih dari jumlah saldo terakhir sebesar Rp 184 Miliar lebih. Ada 7575 kelompok yang saat ini memanfaatkan pinjaman di UPK. Jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup besar. Penambahan jumlah kelompok yang terjadi cukup signifikan terdapat di Kabupaten Bengkalis. Dari 216 berkembang menjadi 1116 kelompok SPP. Ini menunjukan tingkat kepercayaan dan kebutuhan perempuan dalam melakukan pinjaman semakin tinggi pula.
PROVINSI RIAU PILOT PROJEK RMC 1 Di Nilai Berhasil dalam Pengendalian PNPM Mandiri Perdesaan
Provinsi Riau kini tengah menunjukan tajinya dalam melaksanakan program nasional. Sebagai Provinsi dengan pertambahan jumlah penduduk yang mengalami pertumbuhan cukup pesat, wilayah penopang yang dianggap strategis mencari penghidupan baru, jumlah penduduk pendatang yang cukup tinggi, termasuk pertambahan jumlah penduduk miskin. Namun tidak menghalangi Provinsi Riau terus memberikan penguatan bagi lembaga agar bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tahun ini, dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Provinsi Riau dinilai berhasil dalam pengendalian program sehingga dinobatkan sebagai Pilot Projeck RMC1, dalam regional wilayah Aceh, sumut , Riau dan Kepulauan Riau. Provinsi Riau dinobatkan menjadi pilot projek se RMC (Regional Managemen Consultan)l 1 dalam pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Dinobatkan sebagai pilot Projek dikarenakan Provinsi Riau melalui BPM Bangdes (Badan pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan desa) dinilai berhasil dalam melakukan pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM –MPd). Karena dibandingkan 3 Provinsi dalam RMC 1 yakni Sumut, Kepri dan Aceh, pengendalian PNPM yang dilakukan Provinsi Riau cukup baik. Dan RMC 1 merupakan penyumbang terbaik dalam pengendalian se Indonesia. Keberhasilan tersebut dilihat dari kinerja dalam melakukan pengendalian program, sehingga tahun 2013 ini, sejumlah kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan berjalan sesuai dengan target, sasaran dan juga batas waktu. Ketiganya bisa dikerjakan dengan baik mengingat proses tahapan, pencairan anggaran dan penyerapannya sudah 100 % dikerjakan. Sehingga tidak ada silva atau sisa anggaran yang harus dikembalikan kepada pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Riau, oleh kepala BPM Bangdes H. Daswanto. SE dihadapan para konsultan dan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dan satuan kerja kabupaten Seprovinsi Riau, hari Jumat (11 april 2014) di hotel Furaya Pekanbaru. Selain menyampaikan keberhasilan pengendalian yang telah dilakukan oleh
Provinsi, Kepala Badan juga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih terus menjadi tanggungjawab pemerintah bersama para konsultan untuk segera diselesaikan. “Pengendalian yang tidak kalah penting yang harus juga dilakukan adalah kecamatan potensi bermasalah . Saat ini dari 5 kecamatan potensi masalah telah selesai 3 dan harus diselesaikan semuanya. Juga pengendalian terhadap tunggakan simpan pinjam perempuan, yang saat ini terjadi tran peningkatan, hal tersebut harus difikirkan bersama.� Ujar Kepala Badan BPM Bangdes Provinsi Riau H. Daswanto SE. Kepala BPM bangdes H. daswanto SE juga menyampaikan, saat ini alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2014 mengalami peningkatan alokasi dan lokasi dibandingkan tahun 2013. Alokasi APBD Rp 63,947 Miliar (48,49%) sedangkan APBN sebesar Rp 67,917 Miliar (51,51 %), ada penambahan pagu BLM PNPM MPd dari APBD Kabupaten sebesar Rp 54 ,315 Miliar (41,19%). Dalam Rakor Propinsi kali ini, dihadiri narasumber langsung dari Jakarta, yakni deputi Team Leader bidang Monitoring, Tim NMC bidang Training, serta koordinator wilayah RMC 1. Mereka hadir untuk memberikan penguatan kepada tenaga konsultan dan fasilitator Kabupaten dalam meningkatkan kinerja untuk melakukan pengendalian program dan tidak mengesampingkan target capaian termasuk sasaran sesuai dengan visi untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan jumlah pemanfaat program
bupaten Kepulauan Meranti, salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Riau dengan jumlah penduduk miskin terbesar. Geografis kepulauan, minimnya pembangunan serta SDM yang masih rendah, ancaman sebagai negeri perbatasan, menjadi tantangan besar untuk bangkit dari keterpurukan tersebut. Pasca mekar dari Kabupaten Bengkalis yang terbilang Kabupaten terkaya, Kabupaten Kepulauan Meranti Justru bangkit dari keterisoliran yang selama ini tak merata mendapatkan kue pembangunan. Selama ini, hampir sebagian besar kondisi infrastruktur di kabupaten Meranti terbilang memprihatinkan, kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat menjadi rendah. Berangkat dari itulah, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir berjuang terus untuk mengembalikan marwah dan mengembalikan harga diri bangsa, dengan target mengentaskan angka kemiskinan baik itu melalui sector industry dengan membuka industry pengolahan timah, rencana mendirikan pengolahan kelapa terbesar di Kecamatan, maupun memperkuat pembangunan infrastruktur. Karena ia berkeyakinan, pembangunan infrastruktur berdampak pada peningkatan lainnya. Bangkit Membangun Desa Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Bupati Kepulauan Meranti, Drs. Irwan Nasir, MSi, “PNPM Mandiri Perdesaan Untuk pembangunan infrastruktur, Bupati kepualaun telah teruji membangun desa lebih baik dan bermanfaat” Meranti telah mempercayakannya pada PNPM Mandiri Perdesaan. Sejak pemekaran, Kabupaten ini sudah berpartisipasi. Bahkan tidak tanggung-tanggung, anggaran yang mereka berikan dari APBD mendongkrak nama provinsi Riau, karena komitmen kabupaten tersebut cukup tinggi. Selain anggaran yang besar untuk pembangunan, mereka juga menyiapkan anggaran dengan menambah asisten untuk fasilitator. Kemajuan kabupaten Kepulauan Meranti akan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. “Ini akan meningkatkan harga diri bangsa.” Ujar Bupati Kepulauan Meranti, Drs. Irwan Nasir, MSi begitu Optimis. Ia tak ingin, masyarakatnya nekat dan memilih mencari penghidupan di Negara Malaysia yang kebetulan hanya dipisahkan oleh selat. Tiba di Maslaysia, mereka juga akhirnya menjadi buruh yang tidak terhormat, apalagi berangkat dengan cara 5illegal. Digelandang dengan tidak hormat untuk dipulangkan. Pemandangan itulah yang semakin memicu semangat Bupati Kepulauan Meranti untuk keluar dari keterpurukan masyarakatnya. Infrastruktur dan SDM Masyarakat adalah problem yang menjadi prioritas utama yang harus segera dibenahi. Luasnya wilayah dan kondisi alam di kepulauan menjadi terlihat tidak ada pembangunan. Semuanya menuntut untuk segera dibenahi. Sehingga harus ada percepatan pembangunan yang signifikan untuk mengejar ketertinggalan selama ini. “Dan PNPM Mandiri Perdesaan kami nilai cukup mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan dan memberikan pemberdayaan pada masyarakat. Sehingga terjadi percepatan pembangunan mengingat PNPM Mandiri Perdesaan memiliki SDM yang handal“ Percepatan itu juga akan diiringi dengan membangun sentra-sentra industry di negeri kepulauan Meranti, agar hasil produksi bisa diolah sendiri. Pemikiran itu yang terus menerus ada dalam benak sang Bupati agar masyarakatnya bisa keluar dari problem yang terus menerus. Anggaran Besar Se-Provinsi Riau pada periode 3 tahun belakangan ini, dana pembangunan melalui PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kabupaten Kepualauan Meranti menunjukan grafik yang pantastis dibandingkan Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Riau. Pada tahun 2012 sebesar Rp 21 Miliar, tahun 2013 sebesar Rp 30 Miliar dan tahun 2014 sebesar Rp 50 Miliar. Di tahun 2014 ini saja, anggaran untuk kepulauan Meranti sebesar 37 % dari total Provinsi Riau. Bahkan, Direncanakan tahun 2015 ini dinaikan menjadi Rp 100 Miliar. Targetnya, 1 kecamatan Rp 10 Miliar untuk pembangunan desa. Meski terbilang sebagai Kabupaten Termiskin dan termuda, tetapi Kabupaten Kepulauan Meranti justru menunjukan keberaniannya memberikan kepercayaan yang besar pada PNPM Mandiri Perdesaan. Kabupaten ini berani mengeluarkan cost serring anggaran terbesar untuk pembangunan melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Sejak ikut berpartisipasi bersama PNPM Mandiri Perdesaan, mereka sudah berani memberikan cost serring anggaran yang besar. Selain menunjukan keseriusan Kabupaten ini membangun desa, Kabupaten Kepulauan Meranti juga ingin memancing kepedulian pemerintah pusat memberikan serring anggaran yang besar pula kepada kabupaten yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Pusat. Semakin besar cost serring yang diberikan daerah, maka semakin besar pula cost serring yang diberikan pemerintah pusat kepada Kabupaten Kepulauan Meranti. BLM- PNPM Mandiri Perdesaan 2014 Terburbukti, pada tahun 2014 ini, dari program PNPM Mandiri Perdesaan ini untuk APBN yang diberikan Prov. Riau kepada kepulauan Meranti juga besar. Bahkan Kabuaten ini mendapat program pembangunan dari (Master Plan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia) , yang pengelolaannya juga dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Kabupaten ini mendapat porsi terbesar pula sebesar Rp 11 Miliar untuk 3 kecamatan (Rangsang, Rangsang 50 Barat dan Merbau) 40 Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nazib mengakui Program Nasional Pembedayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ini, telah terbukti berhasil mengelola program dengan baik. Target untuk pengentasan kemiskinan dan 30 memberdayakan masyarakat menjadi alasan Bupati Meranti untuk mempercayakan sebagian besar anggaran daerah 20 untuk dikelola melalui program ini. Selain itu, menurut Bupati, pembangunan melalui PNPM Mandiri Perdesaan memiliki BLM kwalitas yang lebih baik, terukur serta dimonitoring dengan baik secara berjenjang. 10 “Dua tahun belakangan ini telah banyak pembangunan yang kami lakukan, dan kami melihat pola yang 0 dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan yang lebih baik. Kami membutuhkan SDM untuk mengelola pembangunan di desa. Beng Indra Indra Mera Pelal Kuan Roka Siak Kamp Maka kami mempercayakannya pada PNPM Mandiri Perdesaan karena program ini telah teruji dan terbukti berhasil.”” kalis giri giri nti awan sing n ar Hulu Hilir Hulu Ujar Irwan Nasir .Selain kwalitas yang baik, pola yang dikerjakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan ini diakui Bupati cukup BLM 15.42 6.5 9.08 50 7.06 13.2 8 5.78 16.67 memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Pola partisipatif terhadap masyarakat, proses yang dikerjakan transparan, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. “Tahun 2015 kami berjanji akan menaikan cost serring menjadi seratus miliar.” Ujar Bupati Meranti dengan pasti. Janji ini juga ia sampaikan pada setiap pertemuan dengan masyarakat. Miliar
Pembangunan Infrastruktur desa di Meranti , TA 2013, Pintu Klep, Turab, Air bersih dan Rabat Beton.
Inspirasi Desa, Edisi 5, Juni 2014
Simpan Pinjam Khusus Perempuan Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian
Selain memberikan peningkatan kapasitas masyarkat serta dana stimulan untuk mendukung sarana dan prasarana dasar diperdesaan. PNPM Mandiri perdesaan juga memfasilitasi kegiatan penyaluran dana pinjaman bergulir bagi perempuan kegiatan tersebut bernama simpan pinjam khusus perempuan (SPP). Bedasarkan namanya, sasaran kegiatan SPP memang khusus bagi kaum perempuan utamanya yang tergolong warga kurang mampu atau Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif. Selain mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di pedesaan, tujuan pelaksanaan kegiatan SPP adalah memudahkan pendanaan usaha mikro, memenuhi kebutuhan pendanaan sosial dasar, memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan, serta mendorong pengurangan RTM dan penciptaan lapangan kerja. Di kecamatan Kepenuhan kabupaten rokan Hulu Provinsi Riau, kegiatan SPP telah berlansung sejak tahun 2004. SPP kecamatan ini terdiri atas SPP BLM dan SPP Perguliran, SPP BLM adalah SPP yang bersumber dananya berasal dari Bantuan Lansung Masyarakat (BLM) sedangkan SPP Perguliran adalah SPP yang bersumber dananya berasal dari dana perguliran pinjaman yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Kecamatan kepenuhan sejak tahun 2004 s/d 2013 Rp. 9.262.340.000,- sudah menyalurkan pinjman kekelompok perempuan. Terhitung sejak tahun 2004, sudah ada 2.000 anggota SPP yang memanfaatkan program ini. UPK ini merupakan salah satu bahagian unit Badan Kejasama Antar Desa (BKAD).
Bagaimana cara pengajuannya...? Setiap perempuan (secara kelompok) diseluruh desa yang telah memenuhi syarat tertentu memiliki kesempatan untuk memperoleh dana SPP caranya kelompok tersebut cukup mengajukan proposal kepada UPK kecamatan kemudian akan diverifikasi dan bermusyawarah untuk menentukan kelayakan pinjaman. Pinjaman disalurkan melaui kelompok perempuan antar anggota kelompok harus saling kenal mengenal punya pengurus dan pertemuan rutin kelompok sudah terbentuk minimal 1 tahun kelompok punya kegiatan simpan pinjam dengan aturan tertentu ada tabungan anggota kelompok punya administrasi sederhana dan simpanan anggota dan anggota bersedia untuk tanggung renteng.
khirnya PAUD itu terbangun Sebenarnya desa Rambah Samo Barat sudah dinyatakan tidak didanai pada Musyawarah Antar Desa Penetapan dari PNPM TA 2013, namun ternyata, tepatnya di Dusun Hasahatan dapat terlaksana juga gedung PAUD 1 Lokal 1 Kantor. Kok bisa?? Segala niat baik, akan menghasilkan yang baik. Inilah yang diinginkan oleh masyarakat desa Rambah Samo Barat, atau yang akrab disebut Okak. Desa yang dekat dengan Jalan akses dari Pasir Pangaraian ke Pekan Baru. Pada tanggal 18 Juli 2013, diadakan MAD khusus mengenai pelimpahan dana BLM untuk sarana prasarana TA 2013 dari salah satu desa yang masih bermasalah tentang tunggakan dari kelompok SPP, yakni desa Teluk Aur, desa ini sudah dinyatakan akan didanai, namun dengan masalah itu, maka dana tersebut dilimpahkan ke rangking berikutnya. Sebelum nya desa Rambah Utamalah yang akan mengakses dana tersebut, namun desa harus dapat berswadaya kurang lebih Rp. 96.000.000,- untuk mewujudkan 1 unit MDTA. Desa Rambah Utama tidak mampu dengan keadaan itu. “Seperti mendapat durian runtuh�, akhirnya dana tersebut turun untuk desa rambah samo barat dengan swadaya yang mereka sanggupi. Dana tersebut berjumlah Rp. 137.883.300,- dengan swadaya Rp. 5.260.400,- yang kemudian digunakan untuk pembangunan gedung PAUD. Rasa syukur dari seluruh masyarakat desa Rambah Samo Barat akan kehadiran gedung paud ini. Awalnya keraguan banyak muncul, namun dengan semangat TPK desa yang diketuai oleh H. Syofyan Y, akhirnya pembangunanpun berjalan, walau sempat terlintas jika awalnya saja sudah ragu, maka akan tidak baik hingga akhir, namun semua itu ditepis, dan TPK-pun dengan loyalitasnya yang tinggi tak segan-segan berswadaya, serta mampu memberikan hasil pekerjaan yang baik. Terbukti pada tanggal 28 Nopember 2013 desa Rambah Samo Barat melaksanakan MDST. Masyarakat telah menerima PAUD tersebut dengan bahagia. Keinginan anak-anak untuk bersekolahpun terwujud.
Kecamatan Rambah Samo
Inspirasi Desa, Edisi 5, Juni 2014
Desa Kami Tidak Gelap Lagi Oleh : Desry (FK-Siak Kecil)
Sang Duta PNPM MPd dari Suku Akit Oleh : Bambang Tekno (faskab Bengkalis)
Lampu teplok itu menggantung di dinding ruang tamu penghias rumah. Warnanya telah usang dan sedikit hitam bekas api yang senantiasa menemani kala malam. Esok, ia akan disingkirkan dan dijadikan kenangan manis karena ia telah menemani kampung Bandar Jaya selama bertahun-tahun. PLTD dari PNPM Mandiri Perdesaan telah ada, tak hanya menerangi kampung ini tapi juga menghidupkan perekonomian dan nilai-nilai sosial.
Desa Bandar Jaya adalah sebuah Desa yang secara kewilayahan masuk dalam Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang berjarak 56 KM dari Ibukota Kecamatan. Sebagian besar mata pencarian masyarakatnya adalah bertani dan berkebun.Desa Bandar Jaya sudah berpartisipasi dalam program PNPM-MPd sejak tahun 2008. Dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang bernama SUNYOTO. Tahun 2013 berdasarkan Musyawarah Desa Sosialisasi dan MusrenbangDes TA. 2013 masyarakat mengusulkan ke PNPM-MPd kegiatan Pengadaan PLTD+Jaringan. Usulan ini kemudian dibawa ke tingkat Kecamatan dan melalui Forum Musyawarah Desa Penetapan didanai oleh Program PNPM-MPd dengan nilai bantuan sebesar Rp. 349.299.000,- dengan kapasitas mesin 135 KVA. Lokasi pembangunan terletak di Dusun Bandar Sari RT 01 / RW 01 hingga Dusun Air Masuk. Nama Kepala Dusun nya adalah Nasipan Rahmat. Dusun Bandar Sari secara teritorial terpisah agak jauh dari lokasi kantor Desa. “ Alhamdulillah melalui PNPM-MPd Desa Bandar Jaya khususnya Dusun Bandar Sari bisa merasakan terang nya hari dikala malam. Kami sudah mengusulkan PLTD ini sejak tahun 2010 namun baru terealisasi tahun 2013 ini. “ ujar Rohani sekretaris Pokja sekaligus Tim Pemelihara yang dibentuk oleh Desa. Pemanfaat dari kegiatan ini sebanyak 196 Kepala Keluarga dan 50 % nya masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin. “Banyak hal yang kami petik dari Pelaksanaan PNPM-MPd di Desa. Kami masyarakat secara bahu membahu membantu agar Pengadaan PLTD + Jaringan tersebut berjalan lancar. Kami juga berswadaya untuk pengadaan tiang dan rumah mesin. Bahkan angka swadaya masyarakat kami terbilang fantastis yaitu hingga mencapai Rp. 81.628.800,-. Namun itu semua kami lakukan karena kami sadar dengan adanya bantuan ini maka beban masyarakat kami akan berkurang.” Ujar Sekdes yang biasa dipanggil Nyoto itu. Sebelum ada PLTD masyarakat yang tergolong mampu memakai Genset pribadi sedangkan yang lainnya memakai lampu teplok. Dengan memakai Genset masyarakat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 700.000 – Rp. 800.000/bulan. Sementara dengan memakai lampu teplok masyarakat juga mengeluarkan biaya yang lumayan banyak dengan perhitungan satu bulan menghabiskan 3 liter minyak tanah yang harga perliternya Rp. 12.000. jika dijumlahkan sebesar Rp. 36.000 perbulannya. Dengan lampu teplok aktifitas malam sangat terbatas, anak-anak sulit belajar sehingga berdampak pada prestasi di sekolah. Baju sekolah anak disetrika dengan arang bahkan tidak disetrika. “ ujar Lisa Elizabeth yang merupakan Kader Pemeberdayaan Masyarakat Desa.
Bengkalis News. Rabu, 23 April 2014 pada saat Tim Audit BPKP Provinsi Riau didampingi Tim Faskab Bengkalis sedang melakukan audit PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Kecamatan Bantan, tiba-tiba datang seorang Ibu separoh baya ke Sekretariat UPK Kecamatan Bantan. Setelah bersalaman, beliau langsung menemui Ketua UPK Kec Bantan Erlinawati. Ternyata si ibu adalah Estherlin, Ketua Kelompok SPP Wanita Nelayan dari Suku Akit Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Estherlin mengatakan bahwa beliau dapat telepon dari Panitia Temu Duta PNPM Tingkat Nasional untuk berangkat ke Jakarta anggal 7 Mei 2014, mewakili Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau sebagai Duta PNPM Tingkat Nasional. Saat itu semua pelaku program yang mendengarkan cerita Estherlin mengucapkan selamat diantaranya BPKP, Tim Faskab Bengkalis, Satker BPMPD Kabupaten Bengkalis serta para pelaku program tingkat kecamatan seperti FK/FT, BKAD, BP-UPK dan pelaku desa. Faskab Bengkalis, Bambang Tekno sekilas menerangkan bahwa Pokja Pengendali PNPM Mandiri Menkokresra melalui suratnya tanggal 10 Maret 2014, menyampaikan surat Pemilihan Duta PNPM Mandiri dari setiap Kabupaten. “ Dari Kabupaten Bengkalis kita mengirimkan Ketua Kelompok SPP Wanita Nelayan dan ternyata alhamdulillah kita dipilih dan mewaikili Riau ke Tingkat Nasional”. Terang Bambang. “Surat undangan juga sudah diterima tanggal 11 April 2014. Melalui surat tersebut acara Temu Duta PNPM akan dihadiri 100 orang dari seluruh Indonesia, dengan tema BERSAMA PNPM MANDIRI, MASYARAKAT BERDAYA, MANDIRI DAN BERMARTABAT. Kegiatan akan berlangsung selama 3 hari efektif dari tanggal 8 – 10 Mei 2014 bertempat di Lapangan Monas Jakarta. Semua pembiayaan termasuk transportasi dan akomodasi peserta ditanggung oleh Inke Maris & Associates selaku Even Organizer (EO). Peserta juga akan temu ramah dengan Wakil Presiden RI di Kantor Wapres. Estherlin memang belum pernah naik pesawat terbang. Pengalaman beliau ke luar daerah pernah ke Malaka dua kali namun melalui transportasi laut (Speed). Saran Koordinator PNPM MPd Riau, Ir. Surya Dharma melalui Faskab Bengkalis Bambang Tekno, minta kepada Satker BPMPD Bengkalis untuk dapat mendampingi Estherlin sampai ke Jakarta. Gerak cepat, Faskab berkoordinasi dengan Kepala Desa Selat Baru Sopyan, Sekcam Bantan Drs, Yuslih dan Satker BPMPD Kabupaten Bengkalis. Harapannya dari koordinasi itu ada bantuan dari berbagai pihak terhadap Duta Riau Estherlin ini, sehingga selamat berangkat dan selamat kembali
Inspirasi Desa, Edisi 5, Juni 2014
PNPM-MPd Kabupaten Siak Gelar Pelatihan Perencanaan Desa Bagi Perangkat Desa
PNPM MPd Terbukti Berhasil
Sejak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) dicetuskan pada tahun 2007 hingga saat ini keberhasilannya sudah terlihat. Dimana, program-program benar-benar mampu mencapai sasaran. Pujian itu dilontarkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Siak Abdul Razak saat membuka secara resmi pelatihan perencanaan pembangunan desa, Selasa (25/2/2014) di Queen Star Waterpark, Siak Sri Indrapura. Kegiatan yang dilaksanakan PNPM-Mpd Kabupaten Siak diikuti oleh Kepala Desa, BPD, dan LMP Lokasi yang berada di Kecamatan Dayun, Bungaraya, Koto Gasib dan Sungai Apit. "Cita-citanya untuk mensejahterahkan masyarakat itu sudah terbukti. Hasilnya sudah nampak," ujar Abdul Razak. Bukan tanpa alasan Abdul Razak melontarkan pujian tersebut. Sebab, sesuai dengan data yang diperolehnya, hampir 100 persen pengembalian kreditnya. "98,68 persen pengembalian kredit dan bisa dikategorikan tidak ada kredit macet," tambahnya. Alhasil, sejak tahun 2007 sampai 2014 jumlah aset PNPMMPd Kabupaten Siak, kata Razak lebih dari Rp 11 miliar. "Ini bukti kesuksesan tersebut," katanya. Razak menilai, selama ini PNPM-MPd sudah berjalan dengan cukup baik. Dimana, hampir 100 persen sasarannya tercapai. Walau demikian, perlu pemantapan lagi dan pelatihan ini berguna untuk mewujudkan hal itu. "Selama ini, sudah berjalan dengan sangat bagus. Namun, barangkali kita ada yang terlupa dalam pelaksanaan, atau ada yang kurang pas dan pelatihan inilah waktu kita untuk memperbaiki semuanya," ujar Razak dengan tegas. Pada tahun sebelumnya, para Kades beserta perangkat desa lain sudah diberi pelatihan. Namun, pelatihan itu lebih menitikberatkan pada teori dalam penyusunan RPJMD. "Kalau sekarang, kita langsung praktik," katanya.
Untuk itu, Razak berharap Kades dan peserta lainnya sungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan. Sehingga, tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan program ini. Diperkirakan pada tahun 2015 mendatang, setiap desa akan mendapatkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1,5 miliar. memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)-Desa," ungkap Faskab PNPM MPD Siak, Amsaryono, SAg (26/2/2014)
Belajar dari Sang Pengusaha Ayam Potong yang Bangkit Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Oleh : Amsaryono(faskab-Siak)
Hidup adalah ujian yang harus diperjuangkan untuk tetap naik pada tingkatan menjadi manusia yang bermartabat. Tidak banyak yang bisa melewati tahapan karena tidak gigih dalam perjuangan, banyak pula yang putus asa dan menyalahkan pada nasib yang tidak berpihak pada diri. Tapi tidak bagi Mardianis, anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam program PNPM Mandiri Perdesaan yang tergabung dalam kelompok SPP- Al Mukminin di kelurahan Minas Jaya, kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ia adalah catatan ketangguhan seorang perempuan yang berhasil melewati masa-masa sulit dengan perjuangannya ditengah keterpurukan ekonomi keluarga. Mardianis membuka usaha ayam potong sekitar 4 tahun yang lalu. Kala itu suaminya yang sebelumnya adalah penanggungjawab utama ekonomi keluarga hampir menyerah karena penghasilannya sebagai supir truk mulai seret. Dan kapal dalam biduk rumah tangga mereka pun semakin karam ketika suaminya nyaris tidak bisa apa-apa karena menderita stroke. Mardianis tak bisa lama mendekam dalam kesedihan dan kesusahan, ia harus bangkit dengan kekuatan anak-anaknya yang juga membutuhkan hidup yang layak sebagai anak-anak yang memiliki masa depan. Seorang tetangga berbaik hati membuka jalan baginya untuk usaha dagang ayam potong. Awalnya Mardianis berjualan ayam potong milik tetangganya itu hanya beberapa kilo yang ia jual di pasar. Usaha cobacoba itu ternyata memberikan nafas bagi kehidupan Mardianis. Hingga akhirnya Mardianis mulai ingin usaha sendiri, tapi kendala klise ketiadaan dana menjadi penghalangnya. Sampai ia mendengar ada pinjaman tanpa agunan dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) milik kecamatan Minas. Alhamdulillah, pinjaman modal itu membuka peluang usaha yang kini menjajikan tersebut. Setiap harinya, tak kurang 60 Kg ayam potong yang diperjual belikan. Untuk keuntungannya sendiri sekitar Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu perharinya. Bila diperhitungkan selama 1 bulan, penghasilan yang diperoleh Mardianis bisa mencapai Rp 5 juta bahkan lebih. “Alhamdulillah, bu. Dari usaha inilah saya bisa menguliahkan anak saya yang paling besar.� Wajah Sumringah Mardianis tak mampu ditutupinya dihadapan fasilitator Kabupaten dan Tim Monitoring PNPM Mandiri Perdesaan RMC 1 Gatot. “Tahun ini saya meminjam dana lima juta rupiah� Pinjaman itu untuk memutar modal usaha. Trik jitu Mardianis dalam menjual ayam potongnya itu, Ia tak hanya menjualkan ayam potong di depan rumahnya, tetapi memberikan service, yakni pesanan bisa langsung diantar ke rumah, pelanggannya ada beberapa rumah makan. Sehingga Mardianis yakin, usahanya ini bisa menghidupi keluarga, asal siap dan berani bertarung.
Inspirasi Desa, Edisi 5, Juni 2014
DESA KAMI YANG BELUM MERDEKA Oleh : Selamat –FK Rangsang
Kerjasama dan kekompakan kunci kesuksesan Desa kami By. FT. Kec. Tebingtinggi Timur
Diawal saya bertugas sudah tersa begitu berat beban yang akan dipikul di karenakan dengan kondisi daerah yang kondisi geografisnya terletak di daerah terluar di republik yang tercinta ini dan di samping itu tak ada nya Fasilitator Teknik (FT) menambah berat kerja yang harus di pikul karena pada saat itu pekerjaan fisik tengah berlangsung. Namun demikian tidaklah menyurutkan langkah dan semangat untuk terus maju dan berbuat untuk masyarakat yang memang butuh sebuah bimbingan dan arahan agar menjadi masyrakat yang mandiri tentunya. Mungkin ada satu pepatah yang pernah di ucapkan oleh pelatih saya dulu yang terus terngiang di benak saya, pelatih tersebut berujar bahwa”Orang bilang sungai tersebut dalam jadi ga bisa di lewati, itu kata orang tapi kita harus turun dan membuktikan sendiri baru kita percaya bahwa kata orang tersebut benar adanya, mana tau ketika kita turun dan membuktikan nya sungai tersebut cuma dangkal dan air nya cuma semata kaki sehingga kita bisa melewatinya” jadi hikmah dari ungkapan pelatih tersebut adalah jangan pernah menyerah dan lekas percaya kepada kata kata setiap orang tanpa kita mencari tau sendiri klebenaran nya dan satu lagi jangan cepat patah semangat dan putus asa. Dan dari ungkapan tersebutlah saya terus bersemangat walau pun dari cerita yang di sampaikan oleh UPK,BKAD dan Masyarakat setempat ada beberapa desa yang medan nya sangat sulit di tempuh karena ke tiadaan akses jalan ke desa tersebut apalgi di saat musim penghujan praktis beberapa desa tersebut tidak bisa di tempuh dan dilewati dan jalan alternatifnya cuma lewat laut dan itu memakan waktu dan biaya yang lumayan besar untuk ukuran FK/FT hehe...dan itun tidak bisa balik hari dalam artian harus menginap di desa yang di datangi. Perjalanan mengeliling kecamatan Rangsang pun di mulai pada saat melaksanakan musyawarah desa sosialisasi (MD Sos) PNPM-MPd TA 2012 pada bulan November 2011, pada saat tersebut FK minus FT (kosong) beserta UPK dan BKAD harus mensosialisasikan program ke desadesa yang ada di kecamatan Rangsang, ini merupakan perjalanan yang mungkin tak pernah terlupakan dan menjadi pengalaman berharga bagi saya bahwa di tengah gemerlapnya kehidupan di kota masih ada saudarasaudara kita di daerah pinggiran yang kehidupan nya sangat memprihatinkan dan pembangunan infrastruktur masih jauh tertinngal dari desa-desa yang lain Berikut ini dalah foto dan suasana perjalanan ke desa Sei Gayung Kiri dan Desa Tanjung Kedabu dan desa-desa lain di Kecamatan Rangsang yang sebagian besar masyarakat nya hidup dengan mengandalkan hasil dari tangkapan ikan dan udang (nelayan) serta dari hasil kebun kelapa dan karet, tapi sayang hasil tersebut tidak bisa di jual secara maksimal karena kurang di dukung dengan akses jalan yang memadai bahkan jauh dari kata sempurna sehingga hasil tangkapan nelayan tersebut tidak bisa di jual di ibu kota kecamatan dan hanya bisa di jual ke pengumpul yang bemodal besar denagan harga yang jauh dari yang seharusnya mereka terima.
Yasir Amrullah, ST
Desa Nipah Sendanu adalah Salah satu Desa yang baru pertama kali mendapatkan bantuan dana dari Program PNPM-MPd, Desa ini bisa dikatakan desa yang kurang dapat perhatian Pemerintah terhadap pembangunan. Di Tahun 2013 Desa Nipah Sendanu mendapatkan Bantuan dari PNPM-MPd salah Satunya berupa Pengerasan Normalisasi Sungai dengan Volume 2500 x 1,5 x 1,68 M, Jika Normalisasi Sungai ini dilakukan, masyarakat bisa mengalirkan hasil kebun melalui aliran sungai yang ada seperti hasil Karet dan juga Sagu. Pada saat Normalisasi ini belum dilaksanakan karena pada saat musim hujan dan air pasang lokasi ini dibanjiri air , baik itu air dari hutan saat hujan ditambah dengan air pasang sehingga masyarakat disekitar lokasi ini tidak bisa mengeluarkan hasil tani nya untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan seharai-hari. akan tetapi hal ini tidak membuat masyarakat gentar untuk bisa mendapatkan usulan normalisasi ini dan menyelesaikan kegiatan yang selama ini memang sudah di harap-harapkan oleh masyarakat Desa Nipah Sendanu.
Dengan terdanainya Normalisasi Sungai, sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, yang dulunya jika musim hujan Masyarakat harus menempuh jalan yang berlumpur ketika hendak melakukan aktifitas sehari-hari yaitu berkebun dan bekerja juga saat anak –anak hendak berangkat kesekolah, dengan adanya PNPM-MPd ini semua masalah tersebut dapat terselesaikan dengan bijaksana. Seluruh masyarakat Nipah Sendanu bersyukur dan berterima kasih dengan program ini. Dan salah satu visi dan misi desa ini dapat terwujudkan, adapun visi dan misi desa Nipah Sendanu yaitu “ Kerjasama dan kekompakan menjadi kunci kesuksesan Desa kami “.
Inspirasi Desa, Edisi 5, Juni 2014
Bupati Pelalawan Menerima Si Kompak Award
Bupati Pelalawan HM. Harris didaulat menerima penghargaan Sikompak Award pada kategori Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) terbaik nasional. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono setelah membuka secara resmi rapat kerja nasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM - MPd ) di Hotel Grand Sahid Jakarta, (5/6/14). Pembukaan Rakernas PNPM - MPd dihadiri oleh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia, acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, dan dilanjutkan dengan laporan dari menteri dalam negeri sebagai pelaksana pada pembukaan rakernas tersebut. Bupati Harris selesai acara pembukaan rakernas PNPM MPd menyampaikan kegembiraannya, ia menjelaskan bahwa penghargaan yang diraih tersebut merupakan buah dari kerja keras semua lapisan masyarakat. "Patut kita syukuri atas apa yang kita raih ini, dan kita akan terus berusaha meningkatkan dan mempertahankan prestasi yang kita raih ini," ungkap Harris. Kabupaten Pelalawan lanjut Harris, menjadi satu satunya daerah yang mewakili provinsi riau dalam penerimaan penghargaan ini. " yang kita bawa ini, bukan sekedar nama kabupaten, tapi kita sudah mewakili Riau," jelasnya. Kedepan, ujar Harris akan berusaha untuk meningkatkan kreativitas sehingga muncul inovasi - inovasi dalam membangun daerah. "Kemampuan berkarya akan terus kita gali dengan melakukan pembinaan- pembinaan kepada masyarakat," tegasnya. Bupati Harris menegaskan bahwa program PNPM - MPd yang mengantarkan Pelalawan menerima dua penghargaan ini merupakan program dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan Kerja di pedesaan. " Program ini dilakukan untuk Lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejateraaan dan kemandirian masyakarakat pedesaan," paparnya. Acara Rakernas PNPM - MPd juga diisi paparan dari kepala Bappenas, menteri keuangan, menteri dalam negeri yang membahas tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan, kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam implementasi undang undang Desa. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh direktur kelembagaan dan pelatihan masyarakat. (rls/hum)
Kerjasama, sama sama kerja Oleh : Udin Ketua UPK Kec. Kerinci
Pada saat—saat sekarang di Negara kita Indonesia sedang semarak pemberantasan korupsi di segala jabatan, maka sebagai warga Negara yang baik sudah sepantasnya kita juga mendukung hal tersebut. Korupsi bukan saja terjadi di pejabat saja tetapi sudah menular kepada masyarakat. Dan ini terbukti telah terjadi penyelewengan dan penyalah gunaan dana oleh masyarakat maupun pengurus PNPM Mandiri Perdesaan baik itu pejabat setempat maupun pengurus yang telah dipilih oleh masyarakat dalam hal ini adalah lembaga—lembaga internal seperti UPK, BKAD, dan lembaga lainnya. Kecamatan Pangkalan Kerinci juga pernah mengalami hal tersebut, yang mengakibatkan kemacetan, jumlah tunggakan bahkan jumlah penyelewengan yang cukup besar dan merugikan masyarakat sebagai pemanfaat (didalamnya ada kegiatan SPP Perguliran dan Pembangunan fisik). Beranjak dari peristiwa tahun yang lalu maka telah dibentuk pengurus yang baru, yang lebih berjiwa kader, yang bersedia memberikan sumbangan waktu dan tenaga untuk memberantas penyelewengan dan penyalahgunaan dana masyarakat. Dan hal ini dimulai dengan membenahi lembaga—lembaga internal. Dalam proses ini setelah dibentuknya lembaga-lembaga pendukung UPK(Unit Pengelola Kegiatan) melalui bantuan Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan mendorong agar setiap lembaga seperti Tim Verifikasi Perguliran memberikan waktu yang tidak terbatas kepada lembaga—lembaga untuk belajar mandiri. Pembinaan yang diberikan bukan saja secara teori melainkan langsung praktek dilapangan untuk mengenal sifat dan karakter calon pemanfaat SPP. Walau Tim Verifikasi, Tim Pendaan, BP UPK dan BKAD adalah personil baru namun mau terus belajar membenahi bahkan memberikan ide-ide yang bisa dilaksanakan untuk kemajuan perguliran di kecamatan Pangakalan Kerinci. Meskipun terdapat Kelemahan dan kekurangan namun masih ada waktu untuk membina pelaku-pelaku masyarakat sampai mengerti artinya pemberdayaan. Dengan pertimbangan pembelajaran membina dan terus membina sampai masyarakat mandiri dan kerjasama tim menunjukkan prestasi kerja yang layak ditingkatkan, untuk ikut menjadi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Demi kemajuan kecamatan dan daerah pangkalan kerinci Pelaku pendukung UPK telah menunjukkan kerjasama dan sama-sama kerja agar tidak lagi terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan dana.
Inspirasi Desa, Edisi 5, Juni 2014
Phonton Penyebrangan Penyambung Harapan Oleh : Murdiarti (Faskab Kampar) Harapan mereka boleh sirna untuk mendapatkan Jembatan penghubung yang tak kunjung tiba sejak mereka masih kanak-kanak. Tapi semangat hidup tak boleh meredup. Sebab, bak kata pepatah, tak ada rotan besi pun jadi. Yah, besi itu adalah phonton penyebrangan yang mereka banggakan. Sebuah alat penyebrangan, jantung hidup mereka yang sangat mendukung untuk beraktifitas, menyebrangkan bahan –bahan dagangan dari kampung ke kampung sebelah hingga mereka bisa sampai ke pusat perbelanjaan di pekan baru. Atau pun mengejar cita-cita untuk bersekolah, atau menjadi pegawai di pusat kota. Kabupaten Kampar memang dikenal dengan daerah perairan. Wilayahnya berada di sepanjang sungai Kampar yang membentang sepanjang dusun dan perkampungan di Kabupaten ini. Antar satu dusun dengan dusun lainnya, sering sekali dipisahkan oleh sungai yang sudah menjadi identitas kampung. Namun sungai ini pula yang terkadang menghambat perjalanan untuk menuju kampung lainnya, khususnya bila perjalanan yang cukup jauh hingga harus menyebrang berikut kendaraan motor.
Salah satunya adalah Desa buluh Cina. Dusun di sebrang sungai sangat membutuhkan penyebrangan. Sebelum alat transportasi begitu berkembang, biasanya untuk menyebrang cukup dengan sampan, namun kini mereka sudah ikut menyebrangkan sepeda motor, karena mobilitas mereka lebih tinggi lagi, apalagi desa mereka berdekatan dengan ibu kota propinsi, yakni pekanbaru. Banyak hasil kebun dan hasil tangkapan ikan mereka yang mereka perjualkan ke pasar pekanbaru. Itu sebabnya, penyebrangan merupakan kebutuhan, sebab jembatan hingga kini hanya sebuah harapan. Tahun 2008, Desa buluh Cina mendapat bantuan dari PNPM Mandiri Perdesaan sebuah Phonton besi, sedangkan Phonton kayu telah cukup aus. Ini adalah bantuan pertama yang didapatkan desa buluh cina sejak keberadaan program tersebutini mereka dapatkan dengan susah payah. Melobi semua desa agar mendukung dan memberi suara untuk musyawarah prioritas, hingga akhirnya semua desa pun setuju. Tahun 2008, pembuatan Phonton pun rampung dan hingga tahun ini 2014,Phonton tersebut masih berjalan dengan baik dan dimanfaatkan masyarakat. Adalah kepala desa buluh Cina terjun langsung untuk mengatur mekanisme pemanfaatan dan perawatannya. Phonton itu dikelola oleh pemuda secara bergantian berdasarkan dusun/lingkungan per-6 bulan. Kelompok itu wajib membayarkan iyuran kepada desa sebagai pendapatan yang nantinya untuk biaya perawatan.
PNPM Mandiri Perdesaan Membuka keterisoliran Desa Deras Tajak
Oleh : Nanang dan Irfan Senyum ceria anak-anak itu tidak bisa diungkap lewat kata-kata. Mereka begitu bersukaria menyambut kehadiran jembatan Gantung hasil pengerjaan warga dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Tidak ada lagi kata libur kala musim hujan tiba yang mengakibatkan air sungai meluap hingga mereka tidak bisa menyebrang jalan menuju sekolah. Kini perjalanan menuntut ilmu bagai tak ada rintangan, mereka siap menyongsong masa depan. PNPM Mandiri Perdesaan, membuka keterisoliran Desa Deras Tajak, yang selama ini tak pernah tersentuh pembangunan.
Desa Deras Tajak adalah salah satu Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, kecamatan paling ujung di Kabupaten Kampar. Dari Ibu kota Kabupaten untuk menuju Desa Deras Tajak memakan waktu 6 Jam lebih, karena dari kabupaten menuju Kecamatan bisa menghabiskan waktu selama 3 jam lebih. Dan untuk menuju Desa Deras Tajak dari kecamatan memakan waktu 3 jam. Desa ini boleh terbilang cukup terisolir, karena medan tempuh menuju desa tersebut cukup sulit, hanya bisa dilalui dengan sepeda motor dan itu pun harus dilakukan oleh orang-orang yang lihai berkendaraan. Selain jalannya belum beraspal, kondisinya pun cukup kupak kapik bahkan terjal dan kecuramannya cukup tinggi, ban sepeda motor itu melintasi batu-batu cadas yang tajam, maklum, jalan itu adalah potongan bukit yang dikikis . Nanang dan Irfan adalah fasilitator penakluk medan tempuh itu. Biasanya, untuk memfasilitasi warga ke wilayah tersebut mereka harus menginap sehari atau dua hari. “Desa Deras Tajak masih belum seberapa, masih ada 4 desa lagi yang lebih parah kondisinya, yakni desa … yang untuk menuju desa tersebut kita harus menyebrang sungai, bisa juga menghabiskan waktu 6 jam.” Ujar Nanang Tak jarang, mereka pun harus menginap di sana selama satu minggu untuk sekaligus mendampingi 4 desa. Di sana pun tidak ada sinyal telpon seluler, sehingga sebelum berangkat ke lokasi desa terpencil tersebut mereka sudah berkoordinasi terlebih dahulu. Bulan Desember lalu, jembatan Gantung ini resmi MDST (Musyawarah Serahterima) kepada desa, sambutan dengan sukacita begitu tergambar oleh masyarakat. Maklum jembatan gantung ini adalah akses yang dibutuhkan masyarakat agar masyarakat gampang menuju dusun lainnya untuk menuju satu satunya sekolah SD yang ada di situ. Sebelumnya, menurut M.Mulis SH MM PJo PNPM MPd Kecamatan Kampar Kiri Hulu, dua tahun yang lalu, masyarakat sudah diiming-imingi akan mendapat pembangunan jembatan dari program yang lain, namun tidak juga ada realisasinya. Diperkirakan untuk membangun jembatan akan menghabiskan anggaran sebesar 1 Miliar lebih. “Namun melalui PNPM Mandiri Perdesaan, anggaran yang dihabiskan hanya sebesar Rp 314 juta.” Ujar M.Rusli, “Program PNPM Mandiri Perdesaan memang jauh lebih murah dan kwalitasnya bisa dijamin. Karena perhitungan RABnya dilakukan dengan benar-benar dan pengelolaanya benar-benar transparan.”
Inspirasi Desa, Edisi 5, Juni 2014
Pelatihan BKAD dan BP-UPK PNPM Mandiri Perdesaan Se Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Jusniati Faskab Kuansing
Pelatihan di laksanakan di Hotel KuantanTeluk Kuantan selama 2 Hari Efektif yaitu tanggal 29-30 April 2014. Acara Pelatihan dibuka langsung oleh Kepala BPMPKB Kabupaten Kuantan singing yang diwakili oleh Kabiddaya Mas BPMPKB Darusman Ismar. Pelaksanaan Pelatihan di hadiri oleh 45 Orang peserta yang terdir dari Pengurus RBM dan Koordinator Pokja RBM, , BKAD dan BP-UPK dari 15 Kecamatan yang terdiri Yaitu Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan 9 Kecamatan ( Pucuk Rantau, Kuantan Mudik, Kuantan Tengah, Singingi Hilir, Logas T Darat, Sentajo raya, Kuantan Hilir Seberang, Inuman dan Cerenti) dan Lokasi PPMK terdiri dari Kecamatan Hulu Kuantan, GunungToar, Benai, Kuantan Hilir , Pangian dan Singingi). Nara Sumber dalampeltihan BKAD dan BP-UPK terdiri dari Satker PNPM Kabupaten Kuansing, Faskab Kuansing ( Jusniati ), Fasilitator Kecamatan ( LailaWahyuni, Salmiati dan Nanang Munandar ) serta Ketua RBM Kuantan Singingi ( Darwis ) Tujuan Pelatihan agar BKAD dan BP-UPK mampu melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan PPMK sehingga Pelaksanaan kegiatan sesuai dg Prinsip dan prosedur PNPM Dalam Pelatihan juga di simulasikan tentang bagaimana menggunakan Instrumen Audit BP-UPK, Instrumen Supervisi BKAD dan teknis penyusunan laporan Hasil Audi dan Supervisi.. BKAD dan BP-UPK harus membuat Rencana KerjaTertulis dan di tempelkan di Papan Informasi Kantor UPK agar semua lembaga mengetahui dan mengendalikan pencaaian RKTL .BKAD harus memiliki Jadwal Rutin pertemuan di Kantor UPK dengan seluruh Pelaku PNPM Kecamatan .
Koprasi Perempuan Barokah dari Desa Sako Marga Sari Mendulang rupiah usai pelatihan Menjahit PNPM Mandiri Perdesaan Jalanan tak beraspal sudah mulai dimasuki setelah kuda besi kami berjalan lebih kurang 1 jam 30 menit dengan kecepatan rata-rata 60 km perjam. Sesekali jalanan aspal yang dilalui bolong-bolong, sebahagiannya lagi tanah lembek. Artinya hampir 100 Kilo Meter jarak tempuhnya untuk menuju sebuah desa ekstrans dari ibu kota di Kecamata Logas Tanah Darat. Desa paling ujung itu berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, namanya Desa Sako Marga sari alias desa SMS sebutan keren mereka. Desa ini dulunya terbilang tertinggal, karena jarak tempuh dan medan tempuh yang sulit membuat desa mereka dahulunya sempat terisolir. Meski sekarang, perlahan-lahan mulai ada pembinaan untuk memajukan desa. Hanna adalah salah seorang aktivis perempuan desa, salah seorang pencetus sebuah koperasi perempuan di desa bernama Barokah. Dia dan beberapa orang desa inilah yang pertama kali ingin membangkitkan keterpurukan masyarakat desa. Bukan saja karena persoalan SDM Masyarakatnya yang rata-rata hanya tamatan sekolah dasar, tetapi juga dikarenakan persoalan infrastruktur yang masih sangat minim. Bersyukur mereka program PNPM Mandiri Perdesaan masuk ke desa mereka sehingga ada beberapa pembangunan yang bisa mereka nikmati diantaranya adalah sebuah pembangunan sekolah PAUD. Suatu ketika, desa Sako Marga Sari ini mendapat sanksi tidak mendapat perguliran dana SPP karena imbas penyelewengan UPK di kecamatan Logas Tanah Darat. Sebagai penggantinya, sekelompok ibu-ibu di desa ini pun mendapat pelatihan. Meski tidak bisa mengakses pinjaman, semangat para ib-ibu di desa tersebutpun menjadi begitu bergelora. Selama 1 bulan belajar menjahit, desa ini pun kembali seperti terhipnotis oleh gairah bisnis baru bagi kalangan ibu-ibu yang ikut pelatihan tersebut. Mereka mulai kerajinan menjahit, mulai dari menjahit mukena, baju, seprai, gorden, tudung saji, dan berbagai jenis lainnya. “Wah, Alhamdulillah, buk. Koperasi Barokah semakin bergelora kembali.” Ujar Hanna dengan medok jawanya yang masih kental. Koprasi Barokah berdiri tahun 2004 , kemudian mereka meminjam dana di UPK untuk mengembangkan usaha tahun 2007. “Tahun ini kami sudah bisa bagi hasil dari modal sebesar lima belas juta dan dibagikan kepada anggota, yah lumayanlah setiap anggota dapat dua ratus ribu perorangnya.” Ujar Hanna. Koperasi barokah kini sudah memiliki tempat yang merangkap bisnis dan secretariat, persis di depan jalan dekat pasar desa. Di tempat inilah sekelompok perempuan menghabiskan waktu luangnya dengan membuat hal yang bermanfaat, yakni berdiskusi dan juga menjahit tempahan dalam kelompok bersama. Uniknya, koperasi ini menyediakan bahan baku jahitan yang didrop dari pasar. Anggota kelompok yang hendak menjahit bisa mengambil bahan jahitan dan akan membayarnya setelah si penempah membayarnya. Sehingga anggota kelompok tidak usah dipusingkan lagi dengan modal bahan jahitan.
Inspirasi Desa, Edisi 5, Juni 2014
MAK, Memperebutkan 18 M di Inhu Oleh : Hafizur Rahman
Musyawarah untuk pembangunan di desa, mungkin kegiatan yang mulai awam dilakukan. Tetapi tidak untuk PNPM MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan). Termasuk PNPM MPd Integrasi di Kabupaten Indragiri hulu seperti yang dilakukan Rabu siang (20 Februari 2014) di aula kantor Bapeda Kabupaten Indragiri Hulu. Proses inilah yang masih terus dilakukan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan membangun kompetisi yang sehat serta dilakukan secara terbuka. Moment penting musyawarah penentuan usulan sudah diproses sejak di tingkat dusun, desa dan kecamatan hingga kabupaten. Dalam proses MAK yang dibuka langsung oleh kepala badan pemberdayaan masyarakat itu memperebutkan dana Rp. 18 Miliar . Sebanyak Rp 7,447.519.400,- (termasuk biaya 2% operasional UPK dan 3% operasional TPK) Miliar diperuntukan pada sisa usulan di tahun 2013, sekitar Rp. 762.105.500,(termasuk biaya 2% operasional UPK dan 3% operasional TPK) untuk usulan SPP yang rencananya akan dialokasikan dan disalurkan untuk 3 (tiga) kecamatan yaitu; Kecamatan Rakit Kulim, Kecamatan Sungai Lala dan Kecamatan Kuala Cenaku dengan masing – masing kecamatan sebanyak 9 (sembilan) kelompok. Dalam pertemuan tersebut disepakati usulan klaster pertama dimasing-masing kecamatan disepakati untuk langsung disetujui, dengan kisaran dana Rp 8 Miliar sehingga sisa Rp. 9.790.375.100,juta akan ditentukan pada pemungutan suara, dan sisanya akan diprioritaskan pada tahun 2015 berikutnya. Sebanyak 67 klaster dari 14 kecamatan akhirnya direngking. Partisipasi perempuan dalam forum MAK ini menjadi pertimbangan dalam penentuan perengkingan. Meski sempat ada perdebatan, namun prosesproses demokrasi tetap ditegakkan, jika musyawarah tidak tercapai, cara voting atau suara terbanyak pun disepakati.
Dalam forum ini juga dihasilkan beberapa keputusan yang disepakati oleh seluruh peserta MAK diantaranya : Forum sepakat untuk menjadikan sisa usulan T.A 2013 yang belum terdanai untuk langsung dijadikan sebagai prioritas di T.A 2014. Usulan – usulan tersebut adalah :
MAD , MOMEN MENGEVALUASI KERJA MENJADI LEBIH BAIK Oleh : Saleh Munawan Mengawali pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014, kecamatan Kelayang pada hari Rabu, 25 September 2013 melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan masyarakat desa se-kecamatan Kelayang. Acara yang dipimpin oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kelayang M. Ardan ini selain mensosialisasikan proses pelaksanaan program untuk tahun anggaran 2014, juga mengevalusasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya termasuk proses pemeliharaan dan pelestarian kegiatan sarana dan prasarana yang telah di bangun di dasa dari program. Menurut M. Ardan, “proses pemeliharanan dan pelesatarian kegiatan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program seperti yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM MPd, dan bahkan hal ini menjadi tolok ukur dan kreteria dapat berpartisipasi atau tidaknya suatu desa pada pelaksanaan program tahun berikutnya”.
Hal ini ditegaskan kembali oleh PjOK dan Sekcam kecamtan Kelayang yang berkesempatan membuka acara MAD Sosialisasi tersebut. Menurut PjOK Kecamatan Kelayang Kadri, SPd. “Keikutsertaan desa dalam program selain dapat memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun juga proses pelestarian Dana Bergulir yang ada dimasyarakat, maksudnya adalah sanksi lokal yang telah dibangun oleh forum musyawarah berkaitan dengan kewajiban desa dalam pengembalian tunggakan Simpang Pinjam Khusus Perempuan (SPP) menentukan desa tersebut untuk dapat berpartisipasi”. Dalam kesempatan yang sama bapak anshori S.sos selaku sekertaris Camat juga mengemukakan bahwa selama sekian tahun berjalan nya program PNPM dan MAD Sosialisasi di kecamatan Kelayang adapun yang menjadi masalah desa dalam musyawarah ini adalah pengembalian dana SPP dan UEP yang berakibat kepada individu, kelompok, serta menjadi kendala bagi desa untuk ikut berpartisipasi hingga berimbas kepada desa dalam perankingan usulan. Pada sosialisasi kali ini yang disampaikan oleh Fasilitator Kecamatan (FK) Kelayang Shaleh Munawan, SE. menjelaskan pola pelasanaan kegiatan Program menerapkan skema Integrasi Penuh yang menjadikan RPJMDes dan RKPD sebagai acuan penetapan usulan pada program. Ini berarti semua usulan yang diajukan pada PNPM Mandiri Perdesaan harus tertuang dalam document RPJMDesa dan RKPDesa. Menurutnya “Terdapat beberapa perubahan serta penyesuaian pelaksanaan program pada tahun 2014 ini, perubahan tersebut diantaranya adalah pada mekanisme usulan kegiatan yang ada tahun sebelunya batas maksimalnya sebesar Rp. 350 juta menjadi Rp. 500 juta per satu usulan kegiatan serta penegasan kembali mengenai pentingnya “safeguard” atau ‘pengamanan” social dan lingkungan hidup”. Untuk tahun anggaran 2014 ini, kecamatan Kelayang dialokasikan dana progam sebesar Rp. 1 Milyar, sesuai dengan surat Menkokesra Nomor; D.1605/KMD/D.VII/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 perihal Penyampaian Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A 2014 sama seperti tahun angaran 2013 lalu. Pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2013 lalu, teralokasikan dana untuk 3 (tiga) desa dengan 4 (empat) kegiatan yaitu ; Desa Sungai Golang dengan kegiatan Pembangunan Drainase/parit beton dan honor guru; Desa Tanjung Beludu dengan kegiatan pembangunan Drainase/ Parit Beton serta; Desa Bongkal Malang dengan kegiatan pembangunan Los Pasar. Selain kegiatan dari PNPM Mandiri Perdesaan, di kecamatan kelayang juga dilaksanakan kegiatan dari sumber dana PNPM Mandiri Perdesaan – Integrasi yang teralokasikan untuk 4 (empat) desa
Inspirasi Desa, Edisi 5, Juni 2014
MERAJUT ASA PADA AMPLANG DI PULAU KIJANG
Pulau Kijang adalah sebutan lain di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Wilayah ini masuk dalam kategori ekstrem. Maklum, untuk menuju Kecamatan ini saja kita harus menggunakan jalur air, spead boad kecil atau disebut cucut, yang hanya berpenumpang 12 Orang. Memasuki wilayah ini bisa dua jalur, dari jalur darat dan jalur air. Jalur air dengan perjalanan 1 jam lebih banyak digunakan, baik masuk melalui pelabuhan tembilahan maupun dari kecamatan Keritang. Kerena jalur darat meskipun berbiayan murah, namun malah jarang digunakan karena kondisi jalannya cukup rusak parah. Selain pertanian kelapa dan persawahan, sumber penghasilan masyarakatnya adalah nelayan. Maklum, Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan negeri seribu Parit, atau anak-anak sungai. Ikan dan udang adalah santapan sedap yang tidak pernah luput dari hidangan mereka. Termasuk di Pulau Kijang Ini. Nah, beragkat dari itulah, masyarakat di daerah penghasil udang ini mulai berkreativitas menambah sumber pendapatan lain. Utamanya para kaum ibu yang selama ini menunggu hasil tangkapan suami atau nelayan lain. Emplang, alias kerupuk asli udang segar adalah jenis usaha yang sangat popular di pulau Kijang Kecamatan Reteh . Salah satunya adalah Ibu Masniah salah seorang anggota Simpan Pinjam Perempuan. Usaha awal yang hanya coba-coba ini untuk sekedar menambah pendapatan justru sekarang menjadi sumber mata pencaharian utama. Bayangkan, ia yang dibantu 3 Orang pekerja sudah bisa berpenghasilan sekitar Rp 6 juta setiap bulannya dari usaha Emplang tersebut. Awalnya Masniah hanya membuat usaha kecil-kecilan, cukup 2 kilogram cukup dengan bekerja seorang diri. Namun melihat mulai berkembang, Yusniah pun mengembangkan usahanya. Sekarang ia sudah membesarkan usahanya, ia pun mendapat pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dari Program PNPM Mandiri Perdesaan. Sudah bergabung dengan Kelompok SPP sejak PNPM Mandiri Perdesaan masuk ke kecamatan Reteh di tahun 2008. Dan sekarang ia sudah bisa membesarkan usahanya. Pinjam itu ia gunakan untuk membeli peralatan seperti kompor gas, Kuali Besar, Toples besar, dandang dan lainnya. “Semua itu sangat membantu usaha kami untuk mengembangkan usaha ini hingga akhirnya bisa besar. Bisa memproduksi lebih banyak dan penjualannya pun sudah sampai ke berbagai daerah.” “Setiap hari kami menghasilkan sekitar 30 kg Emplang yang sudah siap dipasarkan atau menghasilkan uang sekitar satu juta rupiah.”
POLINDESKU YANG KU TUNGGU
BY. Zainal/FK Kec Keritang
Ada seorang laki-laki separoh baya bernama Muslimin sering orang menyapanya mbah min, beliau adalah penduduk transmigrasi dari jawa dan sekarang sudah menetap serta berdomisili di Riau tepatnya di desa lintas Utara kecamatan keritang kabupaten Indragiri Hilir, desa lintas utara termasuk desa baru hasil pemekaran desa nusantara jaya, beliau termasuk orang yang berhasil dalam pertanian. Saat sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan tahun anggaran 2014, desa lintas utara ikut aktif berpartisipasi dalam tahapan program PNPM MPd, mbah min dalam penilaian kami termasuk orang yang dermawan karena beliau mau menghibahkan atau membebaskan lahannya yang sangat strategis yaitu berhadapan langsung dengan jalan utama sebagai penghubung jalan dari ibukota kecamatan keritang dengan kota tembilahan kabupaten indragiri hilir. pada akhirnya desa ini mendapatkan dukungan yang signifikan desa lain dari 17 desa dalam kecamatan keritang. Pada acara MAD Prioritas usulan atau sering orang desa mengistilahkan musyawarah perangkingan, desa ini mendapat rangking 3 dari 17 desa yang ikut berpartisipasi, setelah MAD Penetapan ternyata hanya 4 desa yang terdanai oleh PNPM Mandiri pedesaan tahun anggaran 2014 yaitu desa Kembang mekar sari, desa kayu raja, desa lintas utara dan desa kuala lemang. Sebuah kesyukuran yang dipanjatkan oleh masyarakat lintas utara karena usulan pembuatan polindes bisa didanai PNPM MPd yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini kegiatan polindes baru sampai pada pembuatan pondasi dan terus diansur ansur pekerjaannya, menurut penuturan kepala desa lintas utara bapak salimin bahwa di desa sudah ada tenaga kesehatan yang siap ditugaskan untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat yang berasal dari putra putri desa lintas utara ini yang sudah menamatkan pendidikannya dibidang kesehatan. Masyarakat sangat mendukung program PNPM ini mulai dari tahapan sosialisasi sampai saat ini, apalagi pelaksanaannya samua diawasi oleh masyarakat dan transparan dalam pengelolaan keuangannya. “Polondesku kutunggu penyelesaian bangunanmu” untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang peduli tentang kesahatan dan keselamatan ibu-ibu dalam melahirkan buah hatinya. Tentunya kita semua berharap kepada pemerintah agar pembangunan dipedesaan bertumpu pada kepentingan orang banyak khususnya masyarakat miskin yang selama ini kita abaikan bahkan di pandang sebelah mata. Kami sebagai duta pemberdayaan kecamatan keritang merasakan pentingnya pola pembangunan partisifatif mulai dari perencanaan sampai pelestarian kegiatan melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga tidak ada diskriminatif dimasyarakat.