Edisi, 7 November – Desember 2014
Redaksional : Penasehat Kepala Bangdes Prov Riau Daswanto SE Penanggung Jawab PJO. Prov. Riau Indra Mugni SE Pemimpin Redaksi Koordinator Prov. Riau Ir. Surya Dharma Pelaksana Redaksi KMN/Spesialis Provinsi Riau
Staf Redaksi Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan di Riau Alamat Redaksi ; Jl. Angkasa 21, HR Soebrantas Pekanbaru Telp : 076163167 Email : iec.pnpmmpd.riau@gmail.com
Editorial Di Penghujung Tahun, Relokasi wilayah pemberdayaan bagi fasilitator mau tak mau tetap saja harus dilakukan. Selain persoalan SOP, tetapi juga untuk penyegaran bagi fasilitator, untuk tetap menjaga semangatnya di lokasi tugas pemberdayaan. Beberapa fasilitator sudah ada yang melaksanakan tugas kerja selama 4 tahun, bahkan lebih dari 4 tahun. Bukan tidak dipungkiri, wilayah tugas pemberdayaan yang berfariasi di tingkat kabupaten hingga kecamatan, akan menimbulkan kejenuhan. Baik itu wilayah perairan maupun daratan. Masing-masing wilayah memiliki tantangan tersenidri. Dengan relokasi wilayah pemberdayaan ini, tentu saja akan terbentuk tim baru. Untuk menambah semangat dengan terbentuknya tim baru, pada Rakor Provinsi ke v bulan Oktober lalu, acara rakorpun ditambah materi penguatan Tim kerja melalui Out Bound. Pastinya akan dimulai kembali babak baru dengan semangat yang baru pula rakor provinsi kali ini membuat suasana yang berbeda, yakni rakor dan out bound. Tentu saja, metode ini diharapkan bisa memompa semangat kembali untuk maksimal mengabdikan diri kepada masyarakat, untuk menjadi masyarakat menjadi orang-orang yang kuat menghadapi persaingan hidup ang kian kompetitip.
Blog: www.pnpmmpdriau.wordpress.com
Daftar Isi : Menjunjung Etika, Hitam putih meniti pemberdayaan, Bertandang ke kampung Pemberdayaan, Tiga tahun menanti 3 KM, Bersandar pada Jembatan Lipasan gorong-gorong, Jembatan di atas sawah, Momok Banjir air Pasang Desa Melai, kerupuk sayur Usaha bersama, Laba sebotol Sirup, Si Pasir emas, Audit Internal Untuk Pengabdian, Merajut Hidup dalam helaian benang
Laporan Khusus
Menjunjung Etika Menjaga Jiwa-Jiwa Pengabdian dalam Pemberdayaan Apa yang paling fital bagi seorang pelaku pemberdayaan terhadap masyarakat ? tak lain dan tidak bukan adalah menjunjung Etika. Seorang fasilitator adalah guru bagi masyarakat, seseorang yang harus mereka hormati karena peran mulianya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat memasuki kategori pekerjaan kemanusiaan. Tetapi, apa yang menjadi hal yang fatal bagi pelaku pemberdayaan ? adalah ketika nilai-nilai itu terkotori oleh kepentingan pribadi dan keinginan busuk , lari dari SOP (standart Operasional Prosedur) dan sudah mengabaikan aturan-aturan penting, atau dengan kata lain melakukan penyelewengan, maka yang terjadi adalah sebuah penghianatan terhadap masyarakat. Jelas ini akan mencoreng wajah orangorang yang berada dalam program.
Menjaga jiwa-jiwa pengabdian dalam pemberdayaan terhadap masyarakat perdesaan memang tidaklah gampang di era pergeseran moral saat ini. Tetapi di dalam program pemberdayaan nilainilai tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki. Itu sebabnya, untuk menjaga jiwa-jiwa pengabdian dalam pemberdayaan masyarakat, PNPM Mandiri Perdesaan memiliki aturan main yang sangat ketat. Hal ini dilakukan demi terjaganya jiwa-jiwa pengabdian agar virus-virus pemberdayaan tetap terjaga. Pada Program PNPM Mandiri Perdesaan, prinsipprinsip yang terkandung didalamnya merupakan ruh pemberdayaan itu sendiri. Mengajak masyarakat untuk berprilaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, akunteble, demokratis, keberpihakan pada orang miskin, kaum marginal, desentralisasi, dan lainnya. Bila prinsipprinsip tersebut tidak lagi terkandung di dalamnya, maka program tersebut tak lebih dari sekedar proyek yang diperebutkan dan sekedar untuk hitungan jumlah pembangunan. Dan lepas dari prilaku itu semua pula, maka seorang fasilitator juga tak lebih dari sekedar seorang pekerja. Tidak lebih ! Memang, lika liku dalam melaksnakan program akan melewati proses yang tidak gampang. Godaan dari dalam diri bukan tidak menjadi tantangan program. Serta ancaman dari luar , yakni orang-orang yang ingin menguasai keuntungan besar dari kue pembangunan, adalah menjadi warna perjalanan
program. Di situlah sebab mengapa seorang fasilitator dibutuhkan di negeri ini, dibutuhkan untuk menjadi orang yang meluruskan berjalannya program, bahwa program ini diperuntukan bagi masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Reward dan Punishment Program ini harus berjalan dengan tegas. Pelaku yang melakukan penyelewengan harus mendapat tindakan tegas. Bahkan fasilitator yang terlibat ikut melakukan penyelewengan atau membiarkan penyelewengan itu berjalan, PHK adalah ganjarannya. Agustian Spesialis Penanganan dan Penyelesaian Masalah (SP2M) mencatat di tahun 2013 ada 4 Orang fasilitator yang dipecat Karena melanggar Etika. Sedangkan di tahun 2014 ini sudah ada 2 Orang yang dipecat, dan 2 Orang lagi dalam proses karena dugaan kuat telah melanggar etika sebagai fasilitator yang mencari keuntungan pribadi hingga melanggar aturan program. Selain memberikan phanismen, tetapi reword atau penghargaan bagi pelaku dan fasilitator yang dinilai baik dalam melaksanakan tugas juga diberikan. Setiap tahunnya, penilaian itu diberikan dengan sebutan Si Kompak Award. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada mereka yang telah menunjukan kinerjanya hingga program bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam bernegara.
Laporan Utama Pola Pembangunan PNPM Mandiri Perdesaan Membangun Kemandirian Masyarakat 700 lebih Desa Dampingan PNPM MPd siap Menghadapi Undang-Undang desa Sebagai Program yang memiliki target besar mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat perdesaan, problem yang paling mendasar untuk membuat perubahan besar tersebut adalah dengan membangun pola fikir masyarakat perdesaan untuk bisa turut serta membangun desanya. Hal penting lain adalah dengan membuka keterisoliran melalui pembangunan fisik sehingga akses masyarakat untuk memajukan hidupnya kian terbuka luas. Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kedua hal tersebut bisa berjalan beriringan, pemberdayaan masyarakat dengan pola partisipatif dengan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai pendekatan. Melalui pola yang sudah dilakukan melalui pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan, yakni membangun kemandirian masyarakat, kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Masyarakat Desa (BPM Bangdes) Daswanto S.Pi, mayakini bahwa desa yang selama ini sudah menjadi dampingan PNPM Mandiri Perdesaan sudah siap untuk melaksanakan Undang-undang Desa. Kesiapan ini dinilai karena para kader desa dampingan PNPM Mandiri Perdesaan, sudah terlatih untuk mengelola kegiatan, baik dalam perencanaan, maupun dalam memenagemen kegiatan. “Setiap tahun anggaran, melalui pola PNPM Mandiri Perdesaan yang partisipatif, terbuka dan melalui proses-proses musyawarah, para kader desa mendapatkan pelatihan dan senantiasa mendapat pendampingan dari fasilitator untuk mengelola kegiatan. Sehingga kita yakini desa dampingan PNPM Mandiri Perdesaan siap untuk melaksanakan Undang Undang desa� Ujar Daswanto SPi. Kader Desa dan Kader Kecamatan Terlatih Bagi kader desa di Desa dampingan PNPM Mandiri Perdesaan, setiap tahunnya mendapat anggaran untuk pelatihan. Pelatihan yang mereka peroleh umumnya adalah managerial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan di kader desa. Mulai dari KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa), TPK (Tim Pengelola Kegiatan, KT (Kader Tekhnis), TP (Tim Pemeliharaan, TV (Tim Verifikasi), bahkan kepala desa juga mendapatkan pelatihan. Selain pada tingkatan Desa, untuk tingkatan kecamatan, kader-kader ini juga setiap tahunnya mendapatkan pelatihan. Selain untuk memperkuat fungsi-fungsi mereka dalam pengelolaan managemen dan keuangan organisasi, juga diperuntukan bagi kaderkader baru. Mereka diantaranya adalah UPK (unit Pengelola Kegiatan), BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa), BP- UPK (Badan Pemeriksa – UPK), termasuk juga pelatihan bagi pejabat Operasional Kecamatan (PJo-K) Memiliki Perencanaan Pembangunan Desa(RPJMDes) Bersama dengan para pendamping desa yang disebut fasilitator, para sarjana muda ini diturunkan langsung ke desa untuk membidani masyarakat dalam mengelola pembangunan di desa. Masyarakat desa diajarkan bagaimana membuat perencanaan pembangunan desa. Sehingga semua desa yang mendapat pendampingan dari PNPM Mandiri Perdesaan, saat ini sudah siap melaksanakan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, karena berdasarkan UU tersebut dinyatakan, bahwa desa yang bisa mengelola pembangunan adalah desa yang telah memiliki RPJMDes.
Kepala BPM Bangdes Provinsi Riau, Daswanto SPi Mengatakan, semua desa yang selama ini ikut dalam program PNPM Mandiri Perdesaan dipastikan telah memiliki RPJMDes. Karena dalam Program PNPM MPd menjadi syarat mutlak ikut dalam kompetisi mendapatkan pembangunan dari PNPM Mandiri Perdesaan. Sehingga para fasilitator yang berperan mendampingi masyarakat desa senantiasa memberikan pelatihan kepada kepala desa maupun kader desa dalam membuat RPJMDes. Pembangunan Pola Partisipatif Sejak PNPM MPd ini diluncurkan atau sejak masa PPK dan bahkan di program Inpres desa tertinggal, pembangunan infrastruktur desa dengan pola partisipatif dan gotong royong serta desentralisasi, dimana pembangunan diusulkan oleh masyarakat sendiri serta pembangunannya dikelola oleh masyarakat itu sendiri, membuat pembangunan tersebut memiliki kekuatan penuh bagi masyarakat. Sebab masyarakat sendirilah yang memberi usulan pembangunan, masyarakat sendiri yang mengelola pembangunan dan masyarakat juga yang mengontrol pembangunan tersebut. Kontrol yang dilakukan masyarakat terdapat dari beberapa jenjang. Mulai dari control yang dilakukan oleh tim verifikasi untuk melihat kelayakan usulan sebelum pembangunan dilaksnakan, maupun saat pembangunan dilaksanakan dengan system audit silang antar desa. Setelah pembangunan selesai, control juga masih dilakukan oleh Tim pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah. Musyawarah Untuk Mufakat dalam Mencapai Keputusan Dari rangkaian kegiatan yang tercantum dalam RKTL (Rencana Kerja Tindak Lanjut), proses pembangunan yang dilakukan adalah melalui proses musyawarah. Mulai dari Musyawarah desa dan musyawarah antar desa baik itu untuk informasi, sosialisasi, penetapan usulan, hingga akhirnya serah terima. Semua rangkaian kegiatan yang dilakukan pola PNPM Mandiri Perdesaan harus melalui proses musyawarah. Tidak ada satu proses musyawarah pun yang boleh terlewatkan melalui program ini. Hakekat dari musyawarah ini sendiri dilakukan adalah agar pembangunan desa ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip – prinsip yang menjadi kekuatan bahwa pembangunan ini dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk kesejahteraan masyarakat pula. Menjaga Prinsip Transparansi Sebagai program yang menjunjung tinggi nilai nilai dan berkeadilan, maka pembangunan yang dilakukan melalui PNPM Mandiri Perdesaan syarat untuk menjaga prinsip transparansi, terbuka dan tidak boleh ada yang ditutup tutupi. Hal ini dikarenakan program ini diperuntukan bagi masyarakat tanpa ada diskriminasi bahkan mengutamakan orang miskin. Dengan menjaga prinsip transparansi ini maka semua informasi bisa diakses oleh masyarakat. Itu sebabnya, untuk menjaga prinsip transparansi ini, maka setiap desa yang ikut dalam PNPM Mandiri Perdesaan wajib memiliki papan informasi. Papan informasi ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi desa dampingan. Di papan informasi inilah semua informasi bisa diperoleh oleh masyarakat. Mulai dari jadwal proses musyawarah, hingga pengelolaan keuangan wajib di informasikan di papan informasi.
Hitam Putih Meniti Pemberdayaan Meluruskan perjalanan Program Oleh : Benny Eki Fernando Tahun 2011, adalah Pengalaman yang sangat berkesan yang saya alami selama bertugas di PNPM-MPd . Pada waktu itu di Provinsi Riau terjadi relokasi besar-besaran sehingga banyak rekan-rekan fasilitator yang pindah dan mengabdi dilokasi yang baru. Saya ditempatkan di kecamatan Inuman , Kab. Kuantan Singingi. waktu itu tengah pelaksanaan kegiatan Fisik, Tepatnya Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah TK Desa Banjar Nan Tigo. Ternyata di kecamatan ini banyak masalah-masalah mendasar yang perlu kita luruskan kembali sesuai dengan PTO yang sudah ada. Mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan. Hal yang menjadi pembahasan pada penulisan ini yaitu pada masa Pelelangan. TPK didesa mengeluh dalam pencarian suplier. Sulitnya mencari suplier yang diakui TPK karena menurut mereka banyak suplier yang sudah tidak percaya dengan PNPM-MPd. Sebagai fasilitator baru, kami pun mulai mencari informasi kebenaran hal itu dilapangan. Kita coba datangi supliersuplier yang berpotensi ikut sebagai suplier nantinya. Dan kita mulai mensosialisasikan bagaimana proses pelelangan tersebut dan bagaimana pelaksanaannya. Dan kita juga menerima masukanmasukan dari suplier. Setelah dijelaskan kembali mengenai prosedur pelelangan dan siapa saja yang boleh ikut sebagai suplier ternyata alasan yang disampaikan tadi tidak benar. Akhirnya pelelangan bisa selesai dengan lancar. Akhirnya pelelangan ini dimenangkan oleh Saudara Al . Suplier ini menurut informasi cukup disegani dan pernah menjadi TPK didesa lain. Untuk masalah pelaksanaan dijelaskan kembali spesifikasi bahan dan sistem pembayarannya bagaimana dan ini juga dituangkan dalam surat perjanjian.Maka dimulailah suplier memasukkan bahan. Sebelumnya TPK berkoordinasi dengan FT mengenai bahan-bahan yang akan dimasukkan. Setelah itu TPK meminta suplier segera memasukkan bahan sesuai pesanan. Setelah barang masuk segera FT mensertifikasi bahan yang sudah dimasukkan suplier tadi. Setelah disertifikasi ternyata bahan yang dimasukkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan dipelelangan. Di spesifikasi kita minta besi Dia 10mm pjg 12m SNI dan Dia 8mm panjang 12m SNI ternyata yang masuk Dia 10mm dan Dia 6 mm. Dan saya sebagai FT meminta ke TPK agar menyuruh suplier untuk mengganti bahan yang tidak sesuai tersebut dan memasukkan bahan sesuai dengan yang sudah disepakati waktu pelelangan, namun tidak segera dilakukan oleh suplier. TPK kembali mendatangi saya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa realisasinya kegiatan TK ini sudah diborongkan ke suplier tadi. Suplier menjanjikan imbalan ke TPK dan juga Kades. Suplier juga berpesan ke TPK untuk menyampaikan bahwa pihak kecamatan tahu beres saja dan kalau ada masalah nantinya suplier sepenuhnya akan bertanggungjawab. Saya sebagai FT menjelaskan kembali ke TPK bahwa tujuan dari program pemberdayaan adalah bukan semata untuk menyelesaikan kegiatan fisik tersebut tapi disitu ada nilai pemberdayaannya. Kita bukan proyek tapi program. TPK diberdayakan bagaimana menjadi seorang manager ditingkat desa dalam mengelola
kegiatan sarana dan prasarana. TPK yang sebelumnya tidak mengetahui adm pembukuan sekarang bisa mempelajarinya. Akhirnya TPK mulai tegas ke Suplier untuk mengganti bahan yang tidak sesuai spesifikasi. Sampai disitu ternyata suplier tidak juga menarik bahan yang salah tadi malahan memasukkan bahan yang lain. Dan saya dengan tegas bilang ke TPK agar menstop memasukkan bahan sebelum ada penyelesaian yang lebih lanjut. Melihat hal ini, seminggu setelah kejadian tersebut Suplier membuat surat penggunduran diri dan meminta ke TPK agar segera membayar bahan-bahan yang sudah dimasukkan ke lokasi walaupun bahan yang dimasukkan tidak sesuai dengan spesifikasi bahan yang sudah ditentukan. Setelah kita lihat surat pengunduran diri tersebut ternyata si suplier tetap memasukkan bahan setelah tanggal mundur tadi, tapi si suplier tetap ngotot meminta bayar penuh. Karena TPK juga tidak respon, suplier mengadu ke Camat yang diwakili Sekcam yang juga dihadiri oleh Saya (FT) dan FK mengenai permasalahan tersebut. Intinya pada permasalahan tersebut kami meminta suplier untuk mematuhi kontrak dan jika tidak sanggup silakan mundur. Pada hari itu suplier tetap bersikeras walaupun dia sudah jelas-jelas salah, dan sampai mengancam kami sebagai FK/FT. Dan suplier pun akhirnya keluar setelah ditenangkan oleh Sekcam. Sekcam menjelaskan ke kami bahwa karakter orang tersebut memang begitu. Dan sekcam mendukung kami untuk menjalan program sesuai dengan prosedur. Akhirnya suplier dinyatakan mundur dan membawa kembali bahan-bahan yang sudah dimasukkannya. Pelelangan di desa tersebut diulang kembali dan didapat suplier baru. Tetapi ancaman kepada kami ternyata tidak juga berhenti, kami masih diintimidasi agar segera keluar dari desa tempat kami tinggal, bahkan kalau bisa keluar dari kecamatan. Akhirnya saya pindah ke desa Koto Inuman. Tidak saya sangka ternyata intimidasi suplier tetap berlanjut. Tetangga saya ternyata teman dari suplier tersebut juga menginterogasi saya, dia bilang saya diusir dari desa yang lama sehingga pindah ke desa ini. Saya berusaha memberikan pemahaman dan meluruskan kembali serta mengkonfirmasi kepada tetangga saya. Akhirnya tetanga saya itu sadar dengan sendirinya malahan saya didukung oleh masyarakat agar tidak usah khawatir. Akhirnya berjalan dengan waktu si suplier memahami bagaimana prosedur PNPM-MPd. tidak bisa disamakan dengan program yang lain. Dari semua itu ada yang bisa saya ambil hikmahnya. Akhirnya di desa Koto Inuman ini saya mendapat jodoh yang saya jadikan istri sampai sekarang ini. Dan kami juga sudah memiliki sepasang anak yang lucu. Alhamdulillah awal-awal yang cukup memberikan ketidaknyaman malah memberikan kebahagian. Sekarang saya juga sudah direlokasi ke kecamatan yang baru yaitu Kuantan Hilir Seberang per April 2014.
Bertandang ke Kampung Pemberdayaan Desa Kepenuhan Jaya Memasuki desa Kepenuhan Jaya, memang tidak sesulit 10 Tahun silam. Namun saat ini, jika anda coba-coba berkunjung ke desa ini, anda harus siap berpeluh dengan debu bila kemarau, atau bertempur dengan lumpur jika hujan datang terlanjur. Atau berdayung ombak di jalan darat. Yah‌ desa kepenuhan Jaya, terdapat di Kecamatan kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Jarak tempuh untuk menuju ke desa ini dari kantor kecamatan tidaklah begitu jauh, hanya sekitar 10 kilometer. Namun karena jalannya yang belum begitu bersahabat, belum beraspal dan terkadang ada lubang-lubang, laju kendaraan tidak bisa dipaksakan. Desa ini adalah desa ekstransmigrasi, umumnya penduduk yang bermukim adalah bersuku jawa. Desa ini mulai ada sekitar tahun 1997, saat pemerintahan Suharto sedang gencar-gencarnya mengadakan program transmigrasi. Hidup sebagai orang transmigrasi, pada awalnya bukanlah hidup yang berkecukupan. Sukardi, masyarakat setempat mengisahkan dengan menahan tangisnya, tidak sedikit dari mereka yang terpaksa harus mengakui kegagalannya karena tidak bisa bertahan untuk hidup di tempat itu. Maklum, meski mereka medapat lahan yang luas, serta mendapatak jadup alias jatah hisup pada tahun pertama, pada tahun tahun berikutnya mana kala tanaman hutan belum bisa ditanam sebagai tanaman kehidupan, hidup mereka nyaris dikatakan sengsara. Lebih sengsara lagi, ketika mereka tidak bisa memenuhi hak bagi anak-anak mereka untuk memperoleh pendidikan Kedatangan PNPM Mandiri Perdesaan, memberi harapan baru, memberi semangat baru, bahkan kehidupan baru. Sejak tahun 2003, pada masa itu program PPK (Program Pembangunan kecamatan) sebagai program keberlanjutan sebelum PNPM Mandiri Perdesaan, datang untuk memberikan pembangunan. Sejak saat itulah harapan demi harapan itu datang. Sebab sebelumnya, banyak diantara anak-anak mereka yang terpaksa putus sekolah pada usia anak-anak harus memperoleh pendidikan. Sekretaris desa kepenuhan jaya , M Roziqon mengatakan, Mulai dari PAUD, TK, MDA, MTS hingga gedung SMA, kini semua sudah lengkap ada di desa mereka, dan semua itu mereka peroleh dari kegigihan mereka dalam memperjuangkan kue pembangunan melalui ikut serta dalam proses-proses musyawarah. Tak heran bila warga di desa ini sangat familiar dengan program PNPM Mandiri Perdesaan.
PNPM Mandiri Perdesaan, tak hanya semata memberikan kue pembangunan, tetapi proses proses fasilitasi kepada masyarakat tetap dilakukan oleh fasilitator dalam memberikan pendidikan kemanusiaan kepada aparatur desa. Melalui musyawarah, masyarakat tetap diajarkan nilai-nilai bernegara, yakni demokrasi, menerima pendapat, menghargai pendapat, gotong royong, transparansi dalam mengelola anggaran, akuntable, dan lainnya. Dan masyarakat sangat memahami proses tersebut. Desa kepenuhan Jaya ini adalah salah satu desa yang menjaga kelestarian pembangunan. Tak heran bila pembangunan yang mereka peroleh dari PNPM Mandiri Perdesaan sejak masa PPK yakni tahun 2003 masih terpelihara dengan baik. Bahkan mereka menyiapkan anggaran untuk pemeliharaannya. Gedung yang dibangun tahun 2003 ini mereka rehab kembali melalui swadaya masyarakat. Selain pembangunan, desa ini juga aktif untuk mengakses kebangkitan ekonomi melalui kelompok perempuan. Dari pembangunan itu mereka memanfaatkan efekdomino dengan berjualan jajanan bagi anak-anak sekolah.Para penjajah makanan di sekitar sekolah ini merupakan anggota SPP atau simpan-pinjam perempuan. Desa Kepenuhan Jaya, nampaknya memang pantas menjadi desa percontohan dalam melesatarikan pembangunan di desanya. Ini bisa juga dibuktikan dari perencanaan pembangunan desa yang telah mereka buat. Desa ini bahkan
mendapat rengking 5 seindonesia dalam penyusunan RPJMDesa. Wah‌ semoga desa ini tetap Berjaya. Masa-masa kelam sekitar 17 tahun silam, hanyalah tingga kenangan. Sekarang mereka sudah meniti masa depan.
Tiga Tahun menanti Tiga Kilo Meter Pengerasan Jalan di Pemukiman Masyarakat Tempatan
“Kalau dulu … “ kalimat itu selalu saja menjadi kalimat nostalgia yang tidak mengenakan. Bagaimana tidak, setiap kali musim hujan datang alamatlah karet dan buah sawit tak bisa diangkut. Tanah liat itu seolah tidak bisa berkompromi sedikit saja untuk bisa dilintasi, baik oleh sepeda motor apa lagi mobil. Masyarakatpun enggan melihat kebunnya, bahkan akses jalan yang sudah lama dibuka itu jarang dilintasi kecuali oleh pemilik kebun. Tapi kini sejumlah truk pengangkut buah sawit dengan mutan berton-ton, setiap hari sudah hilir mudik meski belum melakukan MDST (Musyawarah Desa serah terima) dari Program PNPM Mandri Perdesaan kepada pemerintah Desa. Bahkan, masyarakat yang hendak ke Kabupaten bisa memotong jalan, dan tak harus melalui jalan hitam alias memanfaatkan jalan tersebut menjadi jalan lintasan baru. “Sekarang ?” Senyum bahagia itu pun merekah, “Terima kasih PNPM…” Ujar mereka. Setelah 3 tahun menanti pasca usulan itu disampaikan melalui PNPM Mandiri Perdesaan, pengerasan jalan sepanjang hampir 3 Kilometer atau 2,880 KM di Desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir, akhirnya selesai dilaksanakan. Andrean adalah TPK yang kami temui saat berkunjung ke lokasi pengerasan jalan dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dia begitu menggebu-gebu menceritakan keharuan masyarakat bisa mendapatkan pengkerasan jalan, yang kini sering disebut warga jalan PNPM. Ada ratusan masyarakat dari 2 dusun yang mendapat manfaat langsung dari pengkerasan jalan tersebut. Selain yang tinggal di dusun tersebut juga yang memiliki kebun. “Jalan ini tak hanya membuka akses bagi pemilik kebun, tetapi kemungkinan besar wilayah ini akan menjadi pemukiman baru. Sebab akses sudah terbuka.
Warga sudah gampang melintasi jalan. Jangankan sepeda motor, mobil sedan pun bisa hilir mudik. Tidak takut tergelincir licinnya tanah liat saat hujan tiba.” Ujar sang TPK. Yah,,, memang harus diakui, selama tiga tahun menanti untuk mendapatkan pengerasan jalan sepanjang 3 kilometer. Harus diakui, penantian panjang masyarakat juga disebabkan minimnya partisipasi masyarakat di desa Teluk Pauh ini, yang merupakan masyarakat “tempatan” istilah buat masyarakat asli bersuku melayu. Dikecamatan Singingi Hilir yang paling antusias mengikuti musyawarah adalah masyarakat trans jawa. Tak heran bila dalam musyawarah antar desa untuk prioritas atau menentukan usulan masrakat trans lebih mendapat prioritas dalam hasil musyawarah. “Yah, mudah-mudahan ini pelajaran bagi kami. Untuk mendapatkan pembangunan memang dibutuhkan partisipasi yang tinggi, gotong royong, swadaya dan keseriusan mengikuti aturan program .” Ujar Andrean, ia begitu berharap setelah ini aka nada lagi pembangunan dari PNPM Mandiri Perdesaan. ((i
Bersandar Pada Jembatan Gorong-gorong Limpasan dari PNPM MPd Rasanya hampir putus asa, rasanya hampir tak punya harapan, rasanya ingin berhenti bertarung, tapi hidup tetap harus dilewati demi anak-anak yang harus tumbuh dan berkembang, demi cita cita yang masih menggantung, demi keinginan yang masih menjadi mimpi. Meski wilayah diujung perbatasan, melintasi perairan dengan rakit penybrangan, harus melewati perbukitan. Tetapi untuk kehidupan, mereka tidak berhenti berharap. Dan harapan itu ada pada PNPM Mandiri Perdesaan, untuk membangun desa
Sebuah pembangunanny sepeda terpaksa a sedikit lebih dibopong ke atas setelah hemat, lebih sebelumnya para petani kokoh dan lebih melangsir hasil karet. sederhana Pada musim-musim pengerjaannya penghujan, aktivitas ini oleh warga desa. kerap menjadi problema “Kesu bagi warga desa litannya pengepuan hilir di melangsir bahan kecamatan mudik, sebab jaraknya kabupaten Kuantan jauh, dan Singingi. Mereka tidak gorong-gorong bisa mengangkut hasil itu juga cukup panen dengan mudah. berat sehingga Jalan terjal dan licin membutuhkan untuk keluar dari areal kebersamaan kebun karet serasa melelahkan, dan nyaris kehabisan tenaga. dalam pengerjaannya.” Ujar salah seorang tukang. Pada tahun 2009, warga desa pernah Alhamdulillah, dalam pengerjaannya, masyarakat selalu mendapatkan pembangunan jalan rabat beton dari PNPM bersama-sama. Bahkan setiap minggu mereka melakukan Mandiri Perdesaan. Pembangunan jalan ini seperti gorong royong agar pengerjaan bisa selesai sesuai target. menghidupkan asa itu kembali, Jalan yang kurang lebih 1 Bila tidak dikerjakan bergotong royong, alamatlah kilometer itu cukup membantu mereka untuk mengangkut jalan ini tidak akan selesai tepat pada waktunya. Sebab hasil karet. Dan di tahun 2014 ini jalan menuju kebun karet untuk mengangkut bahan memiliki kesulitan yang warga pun kembali dibangun ditambah sebuah jembatan lumayan. gorong-gorong atau disebut warga jembatan “limpasan” “Kami sangat berterima kasih sekali, kami bisa beton. terdanai dari PNPM Mandiri Perdesaan.” Jalan dan “Wah, kalau tidak ada jalan dan jembatan ini kami jembatan limpasan ini begitu diharapkan masyarakat, sangat kerepotan untuk mengutip hasil karet, sangat karena dimanfaatkan kurang lebih 60 petani yang memprihatinkanlah.” Ujar salah seorang BPD di desa ini. memiliki lahan karet di sini yang selama ini sangat Paret kecil yang merupakan aliran dari anak sungai ini, pada prihatin. Setelah ini kami akan mempersiapkan system musim hujan akan meluap lebih dari sebatas pinggang. Tidak pelestariannya.” Ujar pak wali heran bila musim hujan tempat ini menjadi terisolir. Memang, desa ini termasuk berhasil dalam Jembatan gorong-gorong limpasan ini, adalah pemeliharaan. Pembangunan jalan rabat beton yang jembatan sederhana yang terbuat dari cincin / gorong yang dibangun PNPM MPd tahun 2009 lalu saja hingga kini biasa digunakan untuk pembuatan sumur, tetapi dijadikan masih termanfaat dengan baik. Di sisi jalan tidak ada pondasi, sekaligus gorong gorong untuk linpasan air anak semak belukar. Dan bisa dilintasi dengan baik sepanjang 1 sungai yang cukup menggenangi perkebunan terlebih saat kilometer. Sehingga jalan ke kebun karet ini diperkirakan musim hujan. Kemudian sela-sela gorong tersebut 2 kilometer lebih dari pembanguan PNPM MPd. ditimbun dan dicor kembali sehingga disatukan dengan Terimakasih PNPM. jalan rabat beton yang dibangun. dMenurut Fasilitator Tekhnik di kecamatan Kuantan Mudik ini, jembatan ini
Jembatan Terpanjang Di Atas Sawah Memotong Jarak Lintasan Anak-anak sekolah kini mengayuh sepedanya dengan riang, sebahagiannya lagi ada yang berjalan kaki menuju sekolah. Beberapa kaum ibu hilir mudik mengendarai sepeda motornya menuju ladang dan persawahan. Tak henti mereka menebar senyum pada pekerja yang belum menyelesaikan 100 % pekerjaannya membangun jembatan di atas areal persawahan. Meski jembatan belum selesai, namun masyarakat benar-benar sudah tidak sabar menikmati perjalanan mereka yang kini bisa lebih cepat. Jembatan di atas areal sawah, yang dibangun melalui PNPM mandiri Perdesaan ini bisa memotong jarak tempuh sepanjang 1 kilometer.
Jembatan di atas sawah ini atau disebut masyarakat dengan jerambah beton dibangun sepanjang 148 meter. Tepatnya berada di desa sawah kecamatan kuantan tengah kabupaten Kuantan singing, Provnsi Riau. Mungkin ini merupakan jembatan terpanjang yang dibangun PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Riau. Apa lagi dengan dana yang cukup minim yakni sebesar Rp 345 juta. Jembatan ini memang begitu diimpikan masyarakat, agar akses mereka menuju ladang juga perumahan dan sekolah yang dipisahkan oleh areal persawahan bisa dibuka. Selama ini memang mereka bisa melintasinya dengan berjalan kaki di bedengan sawah, atau berjalan memutar dengan jarak tempuh yang lumayan jauh. “Alhamdulillah, sudah selesai jalan kita.” Ujar seorang ibu dengan sumringah sambil mengendarai sepeda motornya dengan membawa belanjaan diboncengan . “ Jerambah ini sudah diusulkan sejak tahun 2009, dan baru terealisasi tahun 2014. Jerambah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena bisa memotong jarak lintasan masyarakat, baik yang hendak ke sekolah ke sawah dan ke
kebun mereka. “ Ujar TPK Desa Sawah. Sebelumnya masyarakat malas untuk mengelola kebun mereka, sehingga kebun sebelumnya terbengkalai. Masyarakat memang sengaja mengusulkan pembangunan jerambah beton di tas sawah ini melalui PNPM mandiri Perdesaan. Pjo PNPM Mandiri Perdesaan , BPM Bangdes Kabupaten Kuantan Singingi, Darusman Ismar berharap agar masyarakat menjaga dan memelihara pembangunan ini dengan sebaikbaiknya. “Alhamdulillah pembangunan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan dikelola dengan baik. Sekarang, tak ada lagi alasan masyarakat malas untuk mengelola kebunnya, sebab jarak menuju kebun sudah begitu gampang. Kalau dahulu berjalan sejauh 2 kilo meter, kini hanya menempuh 145 meter mereka bisa menuju kebun. Hasil panen pun bisa diangkut dengan mudah. Semoga PNPM Mandiri perdesaan tetap ada, sehingga masyarakat masih bisa berharap pembangunan itu akan tetap ada.
Momok Banjir Air Pasang di Desa Melai Oleh : FT Kecamatan Rangsang Barat (Dezi Aldren, ST) Banjir adalah momok yang menakutkan saat air pasang datang bagi masyarakat Desa Melai diwilayah kecamatan Rangsang Barat. Desa yang berbatasan langsung dengan selat Malaka dan dibelah oleh sungai-sungai yang langsung berhilirkan ke laut lepas, yaitu sungai Melai dan sungai Senteng, menyebabkan sebagian besar wilayah desa ini selalu terendam saat Banjir ROB (Banjir Air Pasang), bahkan banjir air pasang tahunan-pun yang terparah tak terelakkan lagi. Rumah terendam, lahan pertanian rusak, perekonomian nyaris lumpuh, wajah wajah kemiskinan mengkerut kening, pasrah dan pasrah dengan bencana setiap 15 hari sekali. Melay kota yang dulu pernah menjadi desa popular berganti dengan desa mati. Masyarakatnya pun Mengadu nasib ke kota, bahkan mencari penghidupan di negri jiran, sebab menanti sentuhan belum juga tiba. Hingga program pembuatan turab beton pun datang dari PNPM Mandiri Perdesaan.
Upaya pemerintah desa untuk mencari solusi telah dilakukan dengan mencoba mengusulkan lewat Musrenbagkec tiap tahun-nya tetapi tidak ada sedikitpun tersentuh dalam pembangunan untuk antisipasi permasalahan, bahkan proposalpun sudah diajukan ke tingkat yang lebih tinggi lagi pada Dinas PU Prov. Riau, toch juga tidak ada yang berminat mengatasi permasalahan ini, hal ini seperti ucapan Kepala Desa Sa’at, S.Ag dan ucapan yang samapun keluarkan dari perkataan Kepala Dusun Melati, Desa Melai, Bpk. Sulaiman. Tetapi dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan yang semua usulan yang layak dibangunkan pasti akan dibangunkan dengan syarat proses dan prosedur dijalankan dengan baik dan benar serta kecukupan dana yang dialokasikan untuk kecamatan Rangsang Barat. Sesuai dengan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan Desa PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2013, berita yang menggembirakan masyarakat desa Melai, dikarenakan usulan Pembangunan Turap Beton-nya mendapat peringkat 2 (dua), dan Kepala Dusun Melati yang ikut hadir walaupun bukan utusan Tim 6 Desa Melai sangat gembira karenakan Turap Beton pasti akan dibangunkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan.Dan saking antusiasnya masyarakat, untuk penimbunan setelah dibangunkan Turap Beton, masyarakat sangat bersedia untuk bersama-sama bergotong-royong untuk menimbunkan tanah secara swadaya. Akhirnya usulan desa yang merupakan solusi yang ampuh untuk menghadang Banjir Air Pasang-pun didanai dan mudah-mudahan Turap Beton dapat dirawat dengan baik oleh masyarakat desa Melai agar keberlanjutan fungsi Turap Beton dapat dimaksimalkan untuk anak cucu nya. Sehingga diusulkan lah, pembangunan Turab Beton dengan volume kegiatan 150 m x 3,0 m x 0,12 m. Walaupun dalam pelaksanaan pekerjaan Turap Beton dengan progres kegiatan yang terseok-seok yang disebabkan derasnya banjir air pasang yang selalu menganggu dalam pelaksanaan, dan setiap 12 jam terjadi banjir air pasang laut sehingga dalam pelaksanaan harus ada strategi dalam menghindari banjir air pasang, yaitu saat air pasang surut lah, masyarakat bisa mengerjakannya. Walaupun air pasang surut terjadi pada malam hari, maka masyarakat bekerja lembur dalam pengerjaannya. Demi terbangunkannya Turap Beton agar mengatasi banjir air pasang tersebut, masyarakat tidak mengeluh untuk bekerja pada malam hari, bahkan masyarakat menyediakan secara swadaya lampu penerangan untuk pelaksanaannya. Kontraktor yang tidak Percaya
Hal ini seperti hasil penuturan TPK dan Kepala Dusun Melati saat dikunjungi salah satu kontraktor lokal di kecamatan Rangsang Barat bersama staff dinas yang berwenang terhadap infrastruktur dari provinsi dalam rangka survey lapangan terhadap kegiatan mereka. Dalam penuturannya seperti yang disampaikan oleh Kepala Dusun Melatai, “Seperti apa bentuk konstruksi dasarnya ini dan berapa habiskan dana untuk pelaksanaannya???” Dijawab oleh TPK Desa Melai, “Pak, ini ada gambar desainnya, dan seperti ini lah yang kami kerjakan, ada pondasi tiang pancang beton yang ditanamkan kedalam tanah, karena kamipun baru kali ini melihat konstruksi dibuatkan seperti ini dan kalau dananya bapak bisa lihat diplakat prasasti itu, (dananya sebesar Rp. 349.974.600,-)” Kemudian keluarlah gumaman dari kontraktor tersebut, “Kalau seperti ini dikerjakan oleh PNPM, dikami tidak sanggup untuk melaksanakannya apalagi dananya hanya 340 jutaan itu, bisa bangkrut kami, kami biasanya kalau kayak gini akan menghabiskan dana 600 jutaan baru bisa dibangunkan seperti ini”. Itulah sekelumit cerita dari TPK dan Kepala Dusun yang didatangi oleh salah satu kontraktor dan staff dinas terkait. Memang, pembangunan Turap Beton untuk kondisi lahan merupakan sungai belum pernah dilakukan dengan kontruksi pondasi tiang pancang. Biasanya hanya menggunakan kayu cerocok untuk pondasi, jadi konstruksi yang dibangunkan cepat roboh dan ambruk karena erosi air bahkan banjir air pasang yang selalu jadi momok bagi masyarakat kecamatan Rangsang Barat. Mudah-mudahan bangunan yang dibangunkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan lebih kokoh dan dapat dipelihara secara berkelanjutan demi anak cucu dari masyarakat desa Melai. Dan hasil pekerjaan di desa Melai ini lah jadi inspirasi juga bagi desadesa yang lain dalam mengajukan usulan ataupun proposal agar dibuatkan seperti halnya dibangunkan Turap Beton di desa Melai. Dan pada tahun anggaran 2014 ini, usulan yang ada jadi panutan juga bagi desa Sungaicina dalam mengatasi Banjir Air Pasang, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan percontohan di desa Melai, benar-benar jadi panutan dalam pemilihan jenis konstruksi yang kokoh bagi PNPM Mandiri Perdesaan dan umumnya bagi kalangan yang berkompeten dalam Desain Konstruksi.
Kerupuk Sayur Usaha Bersama Untuk Kemajuan Bersama Pagi-pagi hari, usai anak sekolah sudah bepergian ke sekolah masing-masing, para ibu kelompok SPP sudah bertandang ke rumah ibu Sunarti. Teras samping rumah ketua spp itu sudah disulap menjadi dapur bersama untuk pabrik kerupuk sayur. Di situlah para ibu-ibu yang berjumlah 8 orang bercengkrama dengan tepung, minyak goring serta bungkusan pelastik. Ruangan ini menjadi meriah bersama rumpian mereka dan music dangdut yang menghibur. Gelak tawa dan canda menambah semangat pagi seperti semangat mereka mengais rezeki dengan bersamasama. Kebersamaan ternyata tak hanya menimbulkan cinta, tetapi kebersamaan bisa mengembangkan ekonomi bersama pula bagi mereka. Dengan begitu, mimpi mereka menjadi pengusaha bisa terwujut. Kerupuk sayur usaha kelompok sawit indah, Desa teluk aur, kecamatan Rambah samo, Kabuaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
Berawal dari kisah pilu dari anggota kelompok yang gagal mengembangkan usahanya. Ada pedagang goreng pinggir jalan jajanan sore yang tutup , penjual pecal yang kehabisan modal, pedagang kelontong yang tumpur, serta penjual cendol yang bangkrut. Tentu saja, gambaran untuk mengembalikan uang pinjaman ke UPK menjadi menakutkan buat mereka, ketika usaha tak lagi bisa bertahan. Dari kisah itulah, Sunarti sebagai ketua kelompok harus ikut memikirkan anggota kelompoknya untuk mengembangkan usaha bersama, agar beban yang dirasakan bisa diselesaikan bersama pula. Meski dibilang belum berpengalaman membuat kerupuk sayur sekaligus memasarkannya, akhirnya 8 ibu-ibu ini berbagi tugas bersama. Ada kebagian tukang ngulen, mencetak, menggoreng, membungkus, hingga memasarkan dari warung ke warung. “Alhamdulillah, 5 bulan sudah berjalan usaha bersama ini, semuanya bisa menunjukan hasil yang lumayan.” Ujar Sunarti begitu bersemangat. “Dari Cuma 15 kilo sekarang sudah 15 kilo perhari tepung yang diolah menjadi kue sayur. “Kebersamaan itu tak hanya bisa menyelesaikan masalah membayar cicilan, tapi kami yakin usaha ini bisa berkembang.” Ujar Sunarti yang disambut gebira ibu-ibu yang lain.
Memang, sekarang ini ibu-ibu belum bisa menikmati keuntungannya, mereka masih berupaya menyelesaikan pinjaman terlebih dahulu dari modal yang mereka ambil sebelumnya. Tapi mereka berkeyakinan, usaha ini bisa berkembang, dan akan mendapat keuntungan. Buktinya setiap bulan dari modal yang mereka kumpulkan bersama itu, mereka bisa mengembalikan pinjaman setiap bulannya. Suara penggorengan kerupuk sayur telah selesai. Sebagian ibu-ibu sudah bersiap siap untuk menjajahkannya kelangganan mereka yang kini sudah mulai banyak. Tidak saja di wilayah desa sawit, bahkan kerupuk sayur sudah mereka jajahkan di kecamatan seberang. Semua pekerjanya adalah ibu-ibu, hingga marketing penjualnya juga para ibuibu. Mengendarai sepeda motor dengan tumpukan kerupuk di boncengan, serta di setang kanan kiri, sudah menjadi pemandangan biasa yang membuat keheroikan para ibu ini justru menonjol. Betapa mereka berjuang untuk hidup. “usaha bersama ini membuat kami bisa sama-sama kuat.” Ujar mereka menyadari bahwa usaha bersama itu lebih baik asal tetap menjaga kebersamaan dan terutama keterbukaan dalam memenagemen usaha.
Audit Internal Untuk Pengendalian Tim Faskab Inhu
Tim Auditor Kecamatan Batang Peranap di Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya
Pengendalian Internal merupakan keseluruhan mekanisme bagian integral dari sistem dan prosedur kerja suatu program, dan disusun untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan program sudah sesuai dengan yang seharusnya. Audit Internal ini bagian dari kegiatan pengendalian pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan dan Integrasi di Kabupaten Indragiri Hulu. Audit Internal berfungsi menilai secara independen yang dibuat dalam kebijakan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan Mandiri Perdesaan Integrasi untuk melakukan penilaian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai sebuah pelayanan terhadap pemangku kepentingan. Inilah yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan dan Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Indragiri Hulu. Pelaksanaan Audit Internal PNPM Mandiri Perdesaan – Integrasi mencakup kegiatan audit , yakni audit keuangan, non keuangan, audit keputusan, audit operasional (kinerja) , audit tujuan khusus, Follow up Hasil Audit dan Hasil Supervisi adalah audit internal yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil audit atau hasil supervisi yang telah dilakukan sebelumnya. Audit ini dilakukan baik berdasarkan permintaan dari audit maupun berdasarkan perintah dari Satker PMD, Team Leader atau lainnya. Audit Investigasi adalah audit internal yang dilaksanakan jika terdapat indikasi adanya penggelapan, penyimpangan, dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam suatu unit kerja yang menyebabkan timbulnya kerugian pada program. Audit ini juga dilaksanakan apabila terdapat indikasi adanya tindak pidana atau perdata dalam unit kerja. Pelaksanaan audit mengacu pada TOR yang dibuat sesuai dengan kebutuhan audit khusus Pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014, seluruh kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, serempak mengadakan Audit Antar Kecamatan sebagai implementasi dari ketentuan program untuk melakukan pengendalian program secara internal.
Audit ini melibatkan pelaku-pelaku di kecamatan diantaranya Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan dan Teknik, Pendamping Lokal, 3 orang wakil Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dari 3 desa yang berbeda. Setiap kecamatan melakukan audit pada kecamatan yang berbeda dengan objek audit kegiatan yang dibuat variatif untuk mewakili seluruh kegiatan yang terdanai pada PNPM Mandiri Perdesaan dan Integrasi di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2014 Secara umum, hasil temuan masing-masing tim audit terdapat pada proses pencatatan, pengadministrasian dan pelaporan yang belum maksimal, proses perencanaan yang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan program dan pelaksanaan fisik yang perlu kontol lebih ketat. Dari hasil temuan yang ada, selain menjadi PR tim dari masing – masing kecamatan yang diaudit untuk dibahas bersama BKAD dan pelaku-pelaku kecamatan lainnya untuk selanjutnya membenahi seluruh administrasi yang masih kurang, juga menjadi bahan acuan tim Kabupaten untuk melakukan pembenahan dan pembinaan terhadap pelaku-pelaku yang ada di kecamatan agar seluruh pelaku memiliki persepsi yang sama terhadap jalannya program. Untuk temuan yang berindikasi menyangkut pada pelanggaran kode etik fasilitator, akan ditindaklanjuti oleh Tim Fasilitator Kabupaten untuk membuktikan kebenaran dari informasi awal yang ada dan jika secara syah terbukti, maka pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada program. Hasil audit ini menjadi gambaran untuk keseluruhan pelaksanaan kegiatan di seluruh desa yang terdanai di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014, baik pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan maupun PNPM Mandiri Perdesaan – Integrasi. Sebagai program yang proses pengawasannya terbuka, maka diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk dapat melakukan control baik langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya program, agar program dapat terlaksana sesuai VISI dan Misi yang ada. Untuk mempermudah seluruh masyarakat dalam melakukan kontol dan pengaduan masalah maupun indikasi adanya masalah yang ada di suatu lokasi, maka masyarakat bisa mengakses kontak pengaduan.
Tim audit kecamatan lirik, di desa sei Eko, kec. Rakit Kulim dengan kegiatan pembangunan jembatan beton
Buah Dari Pemberdayaan Salah satu nilai tambah PNPM-MPd adalah kesinambungan produk ekonominya melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang sudah melahirkan kelompok pemanfaat. Awal mulanya pada tahun 2010 hanya ada 6 kelompok pemanfaat yang bergabung menjadi nasabah UPK Kecamatan Batang Peranap seiring dengan berjalannya waktu samapai dengan bulan Agustus 2014 tercatat sudah 21 kelompok dan 185 orang anggota kelompok aktif yang sudah bergabung kedalam PNPM-MPd. Kesinambungan kelompok SPP ini tentunya memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan SPP melalui perguliran, disisi lain dengan bertambahnya kelompok juga memberikan tantangan agar bagaimana kelompok juga terus menjalin kerjasama dengan UPK melalui perguliran tersebut. Sebenarnya UPK Kecamatan Batang Peranap dan kelembagaan yang ada rutin melakukan pembinaan kelompok sesuai pakem PTO dan SOP kelompok akan tetapi tidak semertamerta kelompok mengikuti aturan main tersebut . Sebagai titik awal saya masuk kedalam pembinaan kelompok adalah pada saat Verifikasi kelompok, pada saat di Verifikasi oleh TV Perguliran saya memberikan waktu kepada anggota kelompok untuk menyampaikan permasalahan yang sering terjadi di kelompok. Dari beberapa kelompok yang menyampaikan permasalahannya dapat saya simpulkan hanya ada 2 permasalahan yang mendasar selalu terjadi di kelompok khususnya kelompok SPP Kecamatan Batang Peranap. Pertama: Kelompok beranggapan kurang pentingnya administrasi kelompok bagi kelompok tersebut sehingga masih ada kelompok yang belum memiliki administrasi kelompok, mereka beranggapan “yang penting pengembaliannya lancar Pak” hal ini sangat beresiko sekali terhadap kelompok Kedua: Kelompok enggan menempel Papan Informasi kelompok didepan rumah pengurus kelompok dengan alasan malu dan sebagainya hal ini membuktikan bahwa kelompok kurang percaya diri menjadi nasabah UPK. Dari permasalahan diatas saya mengambil garis besar untuk penyelesaian masalah dikelompok khususnya dikecamatan Batang Peranap. Penyelesaian pertama: saya
membagi UPK kedalam tiga kelompok masing-masing UPK memiliki tiga Desa binaan dengan tugas masing-masing UPK mendata jumlah kelompok dan anggota kelompok yang mereka bina, dari data yang dimiliki UPK barulah kami menyepakati RKTL pembinaan kepada kelompok. Masingmasing UPK bertanggung jawab terhadap Desa binaannya mulai dari mengingatkan kelompok setiap bulannya terkait dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, Validasi Papan Informasi Kelompok, Administrasi kelompok, bahkan sampai kepada pembuatan proposal yang baik dan benar dalam hal ini UPK dibantu oleh KPMD dan TPU Desa yang bersangkutan. Penyelesaian kedua: Pengurus kelompok yang enggan untuk menempelkan Papan Informasi kelompok, disini saya beranggapan bahwa bahasa yang kami sampaikan kepada kelompok selama ini adalah “wajib” secara perlahan kami merubah bahasa yang sifatnya “persuasif” mengajak atau menghimbau kepada kelompok dengan memberikan masukan dan saya sedikit memberikan cerita kepada kelompok “ Usaha kelompok adakalanya maju ataupun mundur, tidak bisa diperkirakan. Bahkan seorang pengusaha besar sekalipun mengalami hal yang sama, bandingkan saja pengusaha besar saja meminta suntikan dana alias “ngutang” sampai milliaran rupiah bahkan trilliunan dan resikonyapun besar. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kelompok sebagai pengusaha kecil tidak perlu malu bila disebut sebagai Nasabah UPK. Selama kelompok memiliki usaha yang jelas dan menerapkan tanggung renteng tidak ada yang harus dikawatirkan. Itulah cerita saya pada saat menjawab pertanyaan dari kelompok yang ada di Kecamatan batang Peranap Lambat laun UPK Kecamatan Batang Peranap mendapatkan hasil dari pembinaan yang rutin mereka laukan dan pendekatan terhadap kelompok. Melalui sitem pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terencana dengan aset UPK Batang Peranap saat ini sebesar 1,6 Milliar dengan tingkat pengembalian 99% UPK Batang Peranap mampu menekan dan meminimalkan jumlah tunggakan kelompok dan tidak memberikan ruang untuk kelompok Fiktif
Laba sebotol Sirup Kelompok SPP Anggrek tetap Eksis Oleh : Faskab Siak Amsaryono
Pemenuhan kebutuhan anggota yang tiba-tiba mendadak membutuhkan dana seperti sakit, butuh sekolah anak dan hal-hal lainnya di luar dugaan Untuk kesejeahteraan anggota kelompok. Pengelolaan jasa pinjaman baru di mulai tahun ini dan kelompok pun bercita-cita ingin menjadi kelompok lebih maju dan mandiri di desa Belutu, hingga anngota kelompok Angrek-1 berharap dari pengembangan jasa yang 7 % ini mereka mendapatkan laba tahunan hingga Sisa Hasil Usaha tahunan nanti akan di bagi kepada semua angota kelompk Angrek-1 walaupun laba kelompok cuma mendapatkan sebotol sirup.
Suatu kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di Desa Belutu dengan jumlah anggotanya 17 orang sampai saat ini telah mengakses dana PNPM Mandiri Perdesaan sebayak dua kali. Pinjaman pertama sebanyak 44.000.000 dan pinjaman ke dua nya adalah 63.000.000,-. Kelompok ini pada awalnya berasal dari kelompok Wirid Yasinan dengan jumlah anggota lebih kurang 100 orang, karena kelompok ini terlalu banyak anggotanya maka kelompok ini di bagi menjadi 4 kelomok yaitu kelompok Angrek-1, kelompok angrek-2, kelompok angrek-3 dan kelompok angrek4, walaupun kelompok telah di pisah menjadi 4 kelompok, kegiatan rutin wiridan tetap rutin dilaksanakan setiap minggu. Disamping kegiatan rutin wiridan (wirid Yasin) kelompok juga melakukan kegiatan simpan pinjam di Desa. Berawal dari kegiatan yasinan ini akhirnya kelompok dapat pinjaman dana melalui PNPM MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan). Untuk tahap ini kelompok mendapatkan pinjaman yang ke dua sejumlah 63 juta dengan jasa pinjaman 13 % selama 12 Bulan. Jasa Pinjaman 13 % ini adalah jasa yang di tetapkan dan disepakati pada forum MAD (Musyawarah Antar Desa) di Tingkat Kecamatan, kelompok mengembalikan pinjaman ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan selama 12 kali angsuran dengan Jasa 13 %. Ada kesepakatan di Kelompok Angrek-1 ini di mana jasa pinjaman dalam kelompok adalah 20 % artinya ada kelebihan 7 % jasa pinjaman di kelompok, selisihnya 7 % dari kesepakatan besar jasa pinjaman di UPK, Kelompok menggunakan jasa yang 7 % untuk penambahan modal kelompok. Peruntukan jasa 7 % di sepakti sesame anggota untuk: Penambahan Modal Kelompok untuk dapat di pinjamkan kepada anggota lainnya Trasportasi pengurus dalam mengembalikan pinjamannya ke UPK setiap Bulan Admistrasi Kelompok,
Sangat menarik perhatian ibu Khairun Nisa (dari NMC) mendengar ungkapan dari ketua kelompok “ibu Melly Triana� kami sepakat untuk selalu mengembangkan kelompok ini mudah-mudahan kelompok kita menjadi kelompok excuting hingga dapat mengelola pinjaman lebih banyak lagi dan dapat sedikit meningkatkan kesejahteraan anggota. Ada beberapa bentuk administrasi di kelompok yang di sampaikan oleh bu Melly Triana kepada ibu Khoiru Nisa dari NMC yang saat itu melakukan kunjungan dalam rangka supervise World Bank ke Riau, satu diantara desa yang di kunjungi di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak adalah Kelompok Angrek-1 di Desa Belutu. Administrasi di kelompok yang di sampaikan itu adalah: 1. Buku Kas Anggota, 2. Buku Anggota, identitas anggota 3. Buku Pinjaman Aggota 4. Buku Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota 5. SOP Kelompok 6. Struktur Organisasi kelompok Begitu ketua kelompok (ibu Melly Triani) mengeluarkan dan menunjukkan beberapa bentuk administrasi kelompok ketua UPK Tidora Aritonang tersenyum “ini lah bentuk upaya yang kami lakukan (UPK) setiap saat agar kelompok mandiri�.
Banyak cara untuk menghidupkan kelompok, termasuk dengan cara simpan pinjam. Dari hasil jasa simpan pinjam anggota kelomok ini, selain bisa menghidupkan organisasi, anggota kelompok juga bisa mendapatkan laba, walaupun labanya hanya sebotol sirup, yang diterima anggota pada setiap tahunnya. Tetapi kebersamaan kelompok ini dalam menguatkan ekonomi keluarga cukup memiliki berkah bagi mereka.
Si Pasir Emas, Kali Pertama terjamah PNPM Mandiri Perdesaan FK Batang Tuaka Ester Doristi
Si Pasir Emas adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batang Tuaka yang mempunyai luas wilayah 40.300 Ha dengan Jumlah penduduk Desa Pasir Emas sebanyak 3167 Jiwa yang terdiri dari 1494 laki-laki dan 1653 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 535 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 221 KK dengan persentase 41,31% dari jumlah keluarga yang ada di Desa Pasir Emas. Maksud dari Desa ini bukan lah Desa nya yang ada Pasir Emas nya, bahkan berupa nama yang di beri oleh masyarakat setempat makanya di sebut dengan nama Desa Pasir Emas. Masyarakat Pasir Emas bermacam ragam suku yang ada di dalamnya, ada suku Bugis, Batak, Jawa, Palembang,Banjarmasin, dan melayu yang hampir rata-rata tinggal di Desa Pasir Emas tersebut, namun mereka tetap rukun dalam menjaga keutuhan Desanya. Desa nya terletak di ujung utara Kecamatan Gas yang berbatasan langsung dengan Desa Kuala Sebatu, yang merupakan Desa baru hasil pemekaran dengan Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2012. Berawal dari keinginan Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih dekat, lebih efektif dan lebih efisien.maka, pada tahun 2012 dibentuklah panitia pemekaran Desa dan pada waktu itu juga langsung mengajukan permohonan pemekaran Desa kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan melewati berbagai hal atau proses pemekaran yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari mulai penentuan nama Desa, pembagian wilayah, pembagian kekayaan desa, dan lain sebagainya. Akhirnya pada bulan Oktober Tahun 2012 Pasir Emas resmi menjadi Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa – Desa baru hasil Pemekaran Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.
Dari mulainya Si Pasir Emas ini berdiri sejak Tahun 2012, baru kali inilah di tahun 2014 mereka mendapatkan bantuan dari Pemerintah yang tidak asing lagi kita dengar dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau yang di kenal dengan PNPM-Mandiri Perdesaan, dengan bantuan Pembangunan Sarana Prasarana Jalan Rabat Beton sepanjang 1000 M. Di karenakan pada waktu sebelumnya Si Pasir Emas gagal berlomba memperebutkan suara demi memperoleh pembangunan bagi desanya. Pada akhirnya mereka pun tidak menyerah untuk terus berpartisipasi demi membangun Desa Tercintanya. Desa nya yang tidak jauh dari desa Induknya dahulu, Desa Kuala Sebatu, yang dahulunya tidak ada sama sekali sentuhan Infrastruktur dari Pemerintahan, membuat masyarakat desa tersebut sangat berkecil hati, di karenakan akses jalan yang begitu susah untuk di lewati. Sehingga masyarakat tersebut sangat antusias sekali untuk memisahkan diri dari Desa Induknya, Desa Kuala Sebatu. Agar Desanya juga ingin merasakan bantuan infrastruktur dari pemerintahan. Akses jalan yang sulit dilewati yang badan jalanya sangat lunak , membuat kendaraan bermotor beroda dua tidak bisa untuk menembus ke desa pasir emas tersebut. Anak-anak sekolah berjalan pun terpaksa tidak menggunakan sepatu sekolah lantaran jalanya berlumpur. Maka dari itu Masyarakat Pasir Emas sangat berharap sekali dengan masuknya bantuan PNPM-MPd dari Pemerintahan membuat mereka dapat bernapas lega dengan adanya bantuan dalam membangun Jalan.
Semoga apa yang di beri bantuan oleh Pemerintah dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Pasir Emas, dan dapat berlanjut untuk seterusnya seperti Simbolnya PNPM-MPd yaitu SI KOMPAK AKU LANJUT.
Merajut Kehidupan dalam Helaian Benang Tenun Melayu Di Kepulauan Meranti Pagi itu ritme kehidupan menyambut mentari yang malu-malu memamerkan cahayanya. Di perbantukan cahaya lampu, suara hentakan kayu pada tangan-tangan yang mulai keriput, dan goyangan kaki, menambah bisingnya pagi membangunkan orang orang di kampung Alah air, sebuah kampung berpenduduk asli Melayu Riau di Kabuaten Kepulauan Meranti. Belasan perempuan, janda-janda kampung tengah merajut asa pada helaian benang yang mereka tenun menjadi songket indah penghias gadis gadis cantik di kota. Di balik rumah panggung, berlantaikan papan, ada kisah heroic mereka mempertahankan hidup bersama PNPM Mandiri Perdesaan
Ucu Nurjam, 64 Tahun, merangkai benang menjadi songket melayu, menjadikan penghasilan utamanya diusia menjelang senja
Gadis gadis cantik bersongketkan melayu hasil rajutan tradisional yang nyaris tak lagi ditemukan itu menjadi barang mewah pada pesta-pesta adat, pernikahan, pelantikan dan upacara lainnya. Para ibu ibu pejabat menghias dirinya dengan songket bersanding gaun melayu. Harga yang tinggi membuat songket hasil tenunan manual ini menjadi istimewa saat mengenakannya. Tak banyak yang bisa menghasilkan tenunan ini, tak banyak yang bisa mempertahankan budaya Indonesia ini, sekalipun nyaris ditelan jaman, oleh kemajuan tekhnologi namun kelompok SPP di desa Alah Air, kecamatan tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, masih bisa mempertahankan ini, bahkan menjadikan tenun ini menjadi sumber penghidupan mereka, para ibu-ibu mempertahankan hidup dari helaian benang yang mereka rajut.
Membina Kelompok Mempertahankan Budaya Tenun 10 Tahun yang lalu, kelompok SPP Gaya Puan ini mulai melakoni hidup dengan tenunan ala melayu Riau, selepas pelatihan yang diberikan oleh pemerintahan kabupaten Bengkalis yang saat itu belum berpisah dari kabupaten Meranti. Bersama samsiah sebagai ketua kelompok, mereka melewati jalan yang Terseok-seok melewati jaman, saat songket tidak menjadi kebutuhan banyak orang, karena produksi yang rumit dan harga jual yang tinggi, menenun pun nyaris ditinggalkan. Namun lambat laun, kualitas yang terjaga membuat hasil karya kelompok SPP … ini mulai dikenal dikalangan ibu ibu pejabat dan pecinta seni songket tenun manual. Rita mengenalkan songket Riau sebagai cirri khas melayu Meranti ke kalangan ibu pejabat dan pesta pesta adat. Ikut dalam pameran-pameran di kabupaten, serta menjualkannya ke sanak family termasuk yang berada di negeri jiran Malaysia. Mereka sekarang bahkan merancang rajutan khas kepulauan meranti, songket daun sagu. 5 Tahun belakangan ini, kelompok SPP mulai mengenal PNPM Mandiri Perdesaan. Mereka pun mulai berani mengembangkan usaha dengan meminjam modal melalui UPK Kecamatan Tebing Tinggi program PNPM Mandiri Perdesaan. Pinjaman itu tak hanya membangkitkan usaha, tetapi membangkitkan semangat untuk meneruskan hidup. Pagi hingga malam, semangat itu seolah tiada henti menghantarkan mereka perjuangan hidup. Ucu Nurjam bertutur, hasil menenun ini membuatnya tak lagi mengharuska ia diusia menjelang senja ini memburu sayur diemperan ladang yang hasilnya hanya bisa untuk makan. Namun hasil tenun ini justru membangkitkan hidupnya. Ia tak hanya bisa melanjutkan hidup tetapi melanjutkan impian anakanaknya menyelesaikan sekolah. Puluhan tahun hidup sebagai janda dan menopang hidup sendiri tak membuatnya takut berkat keuletannya menenun. Satu minggu ia bisa menghasilkan rangkaian benang dengan 1 buah kain songket yang dihargai dari Rp 1 juta sampai Rp 2 juta rupiah. Dipotong dengan modal pembelian benang dan upah merajut benang, serta memulangkan uang pinjaman, setidaknya satu bulan ia bisa mengantongi uang Rp 2 juta. “Alhamdulillah, bu. Kami sangat terbantu sekali dengan pinjaman dari PNPM Mandiri Perdesaan. Selain proses yang gampang, bunga yang ringan, mengutamakan kami-kami yang kurang mampu ini.” Ujar Ucu Nurjam.
Juraidah, memilih menjadi penenun dari pada buruh. Kini, hidupnya jauh lebih baik
Lain lagi kisah Juraida, pelan-pelan hasil jerih payahnya selama 5 tahun ini bisa mengumpulkan bahan bangunan. Rumah
setengah jadi dibelakang rumahnya menjadi tatapan penyemangat hidupnya untuk terus bekerja sebagai penenun. Sebelumnya ia bekerja sebagai pengutip sagu, pergi pagi pulang petang, dengan berpeluh melawan matahari dan terpaksa menutup muka mereka , ditabur bedak dingin agar wajah tak terbakar matahari, dengan penghasilan hanya Rp 80 ribu perbulan dan terpaksa meninggalkan anak anak dirumah.
Rita, memamerkan hasil karya tenun kelompok SPP yang bisa dihargai Rp 1-2 juta
“Sekarang jauh lebih enak.” Ujar Juraida tak banyak kata meluapkan kebahagiaannya menemukan usaha yang lebih menjanjikan. Sayangnya tak banyak generasi yang mau melirik usaha tenun manual ini. Samsiah alias Rita ketua kelompok SPP tenun ini terkadang kewalahan untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Sudah banyak yang ia latih untuk menjadi penenun, bahkan sudah banyak alat tenun yang ia buatkan, namun menenun masih belum dicintai masyarakat. Pinjaman SPP dibayar dengan Kain Tenun Tak sulit bagi Rita sebagai ketua kelompok untuk mengumpulkan uang sebagai bayaran cicilan pinjaman ke UPK. Anggota kelompoknya cukup dengan membayar kain tenun. Sudah 5 tahun ini mereka meminjam ke UPK, namun tidak sekalipun mereka menunggak. Tahun ini saja mereka mendapat pinjaman sebesar Rp 90 juta.