Aktual edisi 10 by widhi maulana

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

AKTUAL Komisaris utama Yudi Latif KOMISARIS Febrianto Pemimpin Umum/ PEMIMPIN REDAKSI GRUP M Danial Nafis DIREKTUR PEMBERITAAN Heriyono Redaktur pelaksana Faizal Rizki, Epung Saepudin Redaktur SENIOR Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi Sidang Redaksi M Danial Nafis, Heriyono, Faizal Rizki, Epung Saepudin Dhia Prekasha Yoedha, Hendrajit, Satrio Arismunandar, Eko Maryadi REDAKTUR Ari Purwanto, Nebby Mahbubirrahman ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail, Zaenal Arifin REDAKTUR FOTO Tino Oktaviano Fotografer Oke Dwi Atmaja Reporter Adi Adrian, Arbie Marwan, Arnold Sirait, Khozin Mubarok, Nebby Mahbubirrahman, Novrizal Sikumbang, Purnomo, Rafkha, Vicky Anggriawan, Wahyu Romadhony Desain Grafis Shofrul Hadi Koresponden Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukarram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Busri Toha (Sumenep), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Sigit Pamungkas (Semarang), M. Hasbi Arienta (Bogor) SEKRETARIS PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin DIREKTUR KOMERSIAL Sontry Napitupulu Legal Corporation Muhammad Amry SIRKULASI Samsul Arifin Kabag. IT Firman Subhi Staf Admin Aulia Kumala Putri Alamat Redaksi PT Caprof Media Negeri Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : majalah@aktual.co iklan@aktual.co

Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email majalah@aktual.co. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

TATAP REDAKSI

Perang Asimetris Dalam ekonomi dikenal asimetri informasi yang terjadi jika salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi lebih baik atau banyak dibandingkan pihak lain. Dibanding pembeli, penjual lazim memiliki informasi lebih banyak atas produk meski kondisi sebaliknya mungkin terjadi. Kondisi ini pertama kali dijelaskan Kenneth J Arrow dalam artikel berjudul Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care di jurnal American Economic Review (1963). George Akerlof kemudian menggunakan istilah informasi asimetris dalam The Market for Lemonsâ&#x20AC;&#x201D;Pasar Barang Kacangan (1970). Yang menyebutkan nilai ratarata komoditi dalam pasar asimetris cenderung turun, bahkan untuk barang berkualitas bagus. Penjual yang tidak berniat baik bisa menipu pembeli dengan mengesankan seolah barang yang dijualnya bagus. Sehingga banyak pembeli yang menghindari penipuan, lalu menolak bertransaksi atau enggan mengeluarkan uang besar. Akibatnya, penjual yang benar-benar menjual barang bagus tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli, Alhasil pasar akan dipenuhi barang bermutu buruk Konsep asimetri informasi ini lalu berkembang dan dimanfaatkan di ranah militer. Sehingga strategi perang kemudian berevolusi dari yang semula konvensional jadi nonkonvensional (asimetris). Seperti lewat psy war dengan menebar isu yang bersifat mengganggu stabilitas negara sasaran. Strategi ini murah meriah karena perang Asimetris tak perlu menggunakan banyak alutsista. Cukup lempar isu provokatif maka stabilitas negara sasaran akan goyah. Kekuatan perang konvensional berupa alutsista canggih cenderung digunakan untuk mengantisipasi kegagalan strategi asimetris, Mesin perang modern tetap disiagakan guna

alat eksekusi berikut. Inilah yang dimaksud dengan hard power, di mana sebuah negara yang memiliki militer kuat cenderung menggunakan kekuatan militer sebagai penekan untuk mendukung diplomasinya agar sasaran tunduk dan patuh Cukup dengan strategi Asimetris yang berbiaya murah dan sederhana AS sudah mampu menggoncangkan pemerintah Indonesia lewat isu, informasi, kebebasan, budaya, ekonomi, narkoba, korupsi dan lain sebagainya. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoedin mengatakan, â&#x20AC;&#x153;Kita harus menanggalkan cara berpikir perang konvensional. Banyak hal yang terjadi tanpa disadari adalah dampak perang asimetri. Media digunakan sedemikian rupa mengumbar sensasi. Perang asimetri itu bukan menghadapkan senjata dengan senjata atau tentara melawan tentara,â&#x20AC;? Negara yang secara ekonomi dan kesenjataan lemah adalah sasaran utama perang asimetris. Contoh, media internet atau media massa tanpa sadar dipakai untuk memengaruhi cara berpikir atau melemahkan bangsa. Pemberitaan dua media Australia atas kebijakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan situasi politik di Indonesia beberapa waktu lalu pun merupakan upaya strategi asimetris untuk menggoyah stabilitas Indonesia lewat jaringan informasi. Tiada lagi yang sulit dilakukan di era teknologi informasi yang segala sesuatunya mudah dan murah diakses lewat media jaringan seperti Youtube, Tweeter, Facebook, media cetak maupun elektronik. Yang mengherankan, adalah bangsa lain ternyata tak perlu susah payah untuk melemahkan Indonesia. Cukup dengan memanfaatkan rakyat Indonesia sendiri yang tak punya rasa patriotisme nasionalisme sehingga mau diperalat untuk mengacak-acak stabilitas negara bangsanya sendiri. Duh duka nasibmu Indonesia.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

AKTUAL

DAFTAR ISI EDISI 10 | 11 - 25 September 2013 HUKUM

Audit Masalah Duit

NASIONAL

BUKU KITA

Jadi Kasad, Setelah Dua Kali ‘Diparkir’ SBY

LAPORAN UTAMA

PERANG ASIMETRIS

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

Pesan Chossudovsky buat Indonesia

EKONOMI

LAPORAN KHUSUS

Krisis Ekonomi ke Krisis Politik?

POLITIK

BUDAYA

SKK MIGAS

DKPP Bukan Pemuas Nafsu Politik

Mirah Delima Anas, Isyarat Nasib Suyudono

TATAP REDAKSI DAFTAR ISI SURAT PEMBACA KAKI HARI KILAS NASIONAL LENSA AKTUAL OTOMOTIF KILAS DAERAH OASE

3 4 6 7 8 10 90 92 94

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

Surat Pembaca

emajuan teknologi memang penting dalam kehidupan manusia, tetapi bukan berarti yang tradisional harus terlupakan. Contohnya permainan tradisional yang kini terancam punah yang semakin tergerus permainan berbau teknologi. Kecanggihan permainan dengan teknologi mutakhir ini seolah menyingkirkan makna dan nilai luhur permainan tradisional dahulu. Hampir di tiap rumah keluarga menengah ke atas, tidak ada lagi yang menyuguhkan anak-anaknya dengan permainan tradisional. Interaksi orang tua dan anak juga semakin jarang karena masing-masing sibuk dengan perabot otomatis dari permainan canggihnya. Banyak anak-anak yang duduk diam berjam-jam menatap layar datar, sembari melakukan gerakan geser sana, pencet sini. Sikap individualisme ditanamkan sejak dini dengan permainan teknologi saat ini. Orang tua tidak merasa hal tersebut ancaman. Padahal di dalam permainan tradisional tersimpan segudang nilainilai serta pengetahuan bisa diberikan kepada anak. Contoh permainan tradisional yang mulai punah antara lain gundu (kelereng). Padahal permainan ini melatih konsentrasi anak untuk membidik sasaran dengan tepat. Hal ini bisa diaplikasikan pada kehidupan anak dalam menuntut ilmu di sekolah harus konsentrasi agar maksud dan tujuan pelajaran itu mengakar kuat dalam benak anak. Contoh lain egrang yang bisa melatih keseimbangan anak dengan berdiri di atas sepasang kayu dan berjalan menggunakannya hingga ke garis finish. Ini bisa mengajarkan anak bahwa keseimbangan justru memudahkan dia dalam menjalani kehidupan.

Kualitas Intelejen Kita Merosot

Vonis mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Doko Susilo sangat melukai rasa keadilan kami. Djoko divonis 10 tahun penjara dan denda 500 juta subsider enam bulan kurungan. Hartanya ditaksir mendekati Rp 200 juta. Vonis Djoko itu tidak sebanding dengan tuntutan jaksa dan kerugian negara. Bahkan sangat tidak pantas dan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan kasus korupsi di Tanah Air. Inilah kesempatan bagi KPK beserta kuasa hukumnya untuk kembali mengajukan banding terhadap vonis tadi, paling sedikit menjadi 12 tahun. Kemudian tambah lagi dengan upaya pemiskinan, Agar para koruptor jadi kapok. Apabila upaya banding KPK berhasil memenuhi rasa keadilan ini bisa dijadikan pintu masuk yurisprudensi bagi KPK untuk menjerat tersangka korupsi lainnya dalam kasus pencucian uang.

Kenapa ya sekarang ini terjadi penurunan kualitas hampir di semua profesi kerjaaan? Mungkin ini memang fenomena yang harus dijelaskan. Kenapa bintang film itu kalau permainan dan aktingnya bagus disebut pemain watak? Karena para pemain watak di era film kita dulu kala, menganut falsafah; Menjadi bukan berakting sebagai. Menjadi dokter, bukan berakting seolah-olah jadi dokter. Menjadi dokter, berarti juga menyelami secara batiniah dunia kedokteran sisi luar maupun sisi kekedalamannya. Dalam dunia nyata, analogi falsafah akting para pemain watak perfilman kita dulu, yang sekarang ini sepertinya diabaikan. Kebanyakan pada menjalani profesi bidang kerjanya sekadar berakting sebagai, bukan sungguh sungguh menjadi sesuatu dalam profesinya. Ingat nama Mr Yap Thian Hien? Pengacara kondang ini sangat dihormati karena menghayati betul kekedalaman batin profesi pengacara. Begitu juga MR Gautama, pengacara perdata yang pernah mewakili Indonesia ketika terjadi sengketa hukum dengan Belanda. Dan Indonesia menang. Yang bikin saya masgul, di sektor intelijen. Ketika mereka yang bergelut di profesi itu cuma berakting sebagai intelijen, dan tidak menghayati peran sesunguhnya dunia intelijen dari kekedalaman batinnya, profesi inilah menurut saya yang paling fatal mendapat akibatnya. Karena konsekwensi dari kegagalannya memainkan peran menjadi, mereka gagal memainkan seni penyamaran yang menjadi pakem dunia intelijen. Melainkan justru menerapkan seni membuka penyamaran dan jatidri.

Dyah Sekartaji Putrihapsari Jalan Teluk Peleng 81C Komplek TNI AL Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Mas Hendra Perumahan Citra Raya Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Dhia Sukmahadi Putra Nugraha Jalan Pare I Blok D6/20 Sektor I.6 BSD City Tangerang Selatan

Vonis Ringan Jenderal Polisi Korupsi

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

AKTUAL/ ISTIMEWA

Lestarikan Kembali Permainan Tradisional K

KAKI HARI

Dampak Ideologis Globalisasi

YUDI LATIF Chairman AKTUAL Network

Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja daripada dunia! Ingatlah akan hal ini! Gandhi berkata: ‘Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan, My nationalism is humanity’…. Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia merdeka, tetapi harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa…. Inilah filosofisch principle yang nomor dua, …yang boleh saya namakan ‘internasionalisme. Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitanisme, yang tidak mau adanya kebangsaan…. (Soekarno, 1 Juni 1945)

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

engan berlalunya perang dingin, dua ekstrem fundamentalisme kini menebar ancaman baru bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan: fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar. Keduanya merupakan dua sisi dari koin yang sama, bernama “globalisme triumphalis” yang berlomba menaklukan setiap jengkal dunia hidup atas dasar hegemoni penunggalan agama atau pasar. Kedua jenis fundamentalisme ini memboncengi arus globalisasi yang semakin luas mencakup, mempenetrasi dengan kecepatan instan. Situasi itu memungkinkan kedua fundamentalis tadi menjelma menjadi fenomena yang serba hadir (ubiquitous) yang bisa merusak tatanan perikemanusian dan perikebangsaan. Revolusi teknologi informasi telekomunikasi sebagai produk lomba gengsi antar negara adikuasa ternyata menuai penemuan teknologi mutakhir persenjataan yang berkelindan dengan telematika sehingga mengubah time-space distanciation sekaligus time-space compression yang menjebol batas ruang waktu konvensional (Giddens, 1999; Harvey, 1989). Keberadaan satelit disusul penemuan fiber optic dan kecanggihan teknologi informasi telekomunikasi, menandai era baru komunikasi antarmanusia yang menembus hambatan ruang dan waktu. Sehingga, arus globalisasi meluas, mencakup dan mempenetrasi dunia seinstan mungkin. Globalisasi

seperti kata Anthony Giddens (1990) ”adalah intensifikasi relasi-relasi sosial dunia yang menghubungkan lokalitas yang berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa lokal dipengaruhi oleh peristiwaperistiwa yang terjadi jauh di seberang dan begitupun sebaliknya” Globalisasi merestukturisasi cara hidup umat manusia nyaris di tiap aspek kehidupan termasuk di negara adikuasa sendiri. Penjelajahan globalisasi terhadap lingkungan strategik dari perkembangan negara-bangsa itu adalah resultante kesalingterkaitan berbagai elemen utama lingkungan global, regional, nasional, dan lokal. Dampaknya selalu bersifat mendua sebagai ’global paradox’ karena selalu memberi peluang dan hambatan sekaligus positif dan negatif Globalisasi menarik sebagian kedaulatan negara-bangsa dan komunitas lokal, tunduk pada arus global kesalingbergantungan, sehingga negara-bangsa dirasa terlalu kecil untuk bisa mengatasi sendiri tantangan global. Di sisi lain, globalisasi juga menekan negarabangsa sehingga terdorong ke desentralisasi dan otonomisasi. Negara-bangsa dirasa terlalu besar untuk menyelesaikan renik pernik masalah lokal, yang menyulut merebaknya etno-nasionalisme dan tuntutan otonomi lokal, seiring dengan revivalisme identitasindentitas kultural. Di ranah ekonomi, arus global ide, orang, teknologi, dan

barang memberi peluang baru bagi negara-bangsa pemilik keunggulan kompetitif. Tapi di sisi lain, globalisasi juga sarana emas ”penunggang bebas” (free-riders) untuk meliberalisasi perdagangan dan investasi mondial. Padahal pasar bebas pada gilirannya melemahkan kemampuan negara-bangsa dalam melindungi jalan hidup dan sistem kesejahteraan rakyatnya. (Hobsbawm 2007: 4). Bagi Indonesia arus globalisasi yang bertaut dengan demokratisasi mendorong otonomisasi daerah dan pemekaran wilayah serta kecenderungan revivalisme etno-religius. Padahal untuk Indonesia, Pancasila sesungguhnya telah mengantisipasi dampak buruk globalisasi. Contoh, sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menekankan prinsip globalisasi (internasionalisme) yang dikembangkan wajib memuliakan nilai-nilai keadilan dan keberadaban. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” secara khusus menekankan prinsip Ketuhanan yang berkebudayaan yang lapang sehingga menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menekankan menolak dominasi pasar dengan mengupayakan keseimbangan peran negara, komunitas (koperasi) dan pasar (swasta). Guna mencegah ancaman fundamentalisme agama dan pasar, maka kita harus segera merevitalisasi Pancasila dengan memahami dan mengaktualkan ide-ide pokoknya yang memuliakan hak-hak azasi manusia dalam kerangka negarabangsa.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

Kilas Nasional

Jumhur: Malaysia Perdagangkan Manusia

epala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan bahwa pihakpihak di Malaysia terlibat dalam perdagangan manusia dengan menerima TKI di negeri itu yang menjadi korban praktik ilegal. Jumhur di Jakarta, Kamis (29/8), menegaskan Malaysia masih saja menerima dan memberi visa kerja kepada para korban perdagangan manusia ini. “Bahkan jumlah pemberian visa ini diperkirakan bisa mencapai lebih dari 100 ribu orang, dan artinya Malaysia bisa dikatakan turut serta dalam tindakan kriminal perdagangan manusia,” katanya. Menurut Jumhur, sudah jelas bahwa penempatan PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) yang dilakukan perseorangan tanpa melalui PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang dikontrol pemerintah adalah bentuk perdagangan manusia. Ia menunjuk kasus seorang TKI atas nama Walfrida diancam hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Malaysia, sungguh merupakan tindakan yang tidak masuk akal, karena mengancam korban yang hidup dalam penderitaan dan tereksploitasi yang sangat mungkin

sewaktu-waktu berbuat kalap. Walfrida Soik warga NTT yang dituntut hukuman mati di Malaysia karena dituduh membunuh pemberi kerja, menurut dia, jangan hanya dilihat dari soal teknis hukum material. “Hal ini harus ditarik lebih jauh karena Walfrida adalah korban perdagangan manusia,” terangnya. Jumhur pun mendesak Malaysia membebaskan Walfrida dari ancaman hukuman mati, dan pemerintah Malaysia harus menghentikan pengeluaran visa untuk jenis itu dan sekaligus meminta maaf kepada rakyat Indonesia yang telah banyak menjadi korban dari perdagangan manusia. / Epung Saepudin

Robert Tantular Kembali Diperiksa KPK

antan Direktur Utama Bank Century (sekarang Bank Mutiara, red) Robert Tantular kembali diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka berinisial BM,” kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK Prihasa Nugraha di Jakarta, Senin (2/9). Robert Tantular saat ini diketahui telah berstatus terpidana terkait kasus penggelapan dana nasabah Bank Century. KPK sejauh ini telah menetapkan dua tersangka terkait kasus mega skandal bail out Bank Century. Kedua tersangka berinisial BM dan SCF yang diketahui sebagai Budi Mulya dan Siti Chalimah Fadjriah. BM merupakan Deputi V Bidang Pengawasan Bank Indonesia. Sementara SCF adalah Deputi Bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa Bank Indonesia. BM dan SCF disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait kucuran dana bail out Bank Century sebesar Rp6,7 triliun. / Novrizal Sikumbang

eredaran narkotika yang kian marak bahkan dipasarkan secara terbuka melalui jaringan internasional, membuat Badan Narkotika Narkotika (BNN) bergerak cepat. Beberapa bandar besar telah diungkap dan ditangkap. Namun tak cuma pemberantasan, BNN juga melakukan berbagai upaya pencegahan dan pendekatan bagi para pecandu untuk direhabilitasi. Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia saat ini mencapai sekitar 8

empat juta orang. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Kusman Suriakusumah mengatakan, masalah rehabilitasi belum terlaksana dengan sempurna. Namun pihaknya berupaya untuk menekan jumlah penyalahguna narkotika sekitar 80%. “Dari sekitar 18 ribu penyalah guna yang mampu direhabilitasi oleh BNN dan instansi lainnya setiap tahun, sebanyak 14.400 penyalahguna kembali lagi menggunakan narkoba,” kata

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

Kusman, di kantor BNN, Kamis (29/8). Dikatakan Kusman, stigma penyalahguna narkoba membuat keluarga yang seharusnya mendukung pemulihan penyalahguna, justru menolak mantan pengguna. “Keluarga tidak mau terima dia karena stigma itu. Seharusnya setelah direhabilitasi diciptakan situasi yang kondusif agar mereka kembali ke masyarakat,” jelasnya. / Epung Saepudin

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

BNN Lakukan Bahaya Pencegahan Narkoba

Kilas Nasional

KPK Peroleh Perkembangan Baru Kasus PON Riau

Tino oktaviano/ aktual - OKE DWI ATMAJA (BUKU)

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mendapatkan temuan perkembangan baru terkait kejanggalan dalam kasus pelaksanaan lanjutan pekerja sarana PON XVIII Riau 2012. Temuan terbaru itu adalah, indikasi penambahan anggaran yang dibutuhkan dari dana yang sudah disepakati di awal. “Peningkatan biaya-biaya yang muncul dalam pembiayaan PON, yang meminta persetujuan anggota DPR,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto di kantor KPK, Jakarta, Senin (2/9). Menurut Bambang, dalam kasus ini, pihaknya masih fokus terhadap tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal. Kendati demikian, jika dalam persidangan yang bersangkutan muncul temuan atau nama baru, tentu akan ditindaklanjuti. “Kami belum putuskan apapun, karena kami fokusnya disitu (RZ). Tapi kalau muncul di persidangan, akan kita kaji kemudian,” ujar dia. Sementara itu, ketika ditanya mengenai para saksi yang dipanggil untuk tersangka RZ, salah satunya mantan anggota DPR Angelina Sondakh, Bambang menjelaskan bahwa pemanggilan itu hanya untuk konfirmasi terkait keterangan yang diterima penyidik. Sebelumya, KPK menetapkan RZ, sebagai tersangka kasus korupsi dalam perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 6/2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue PON. KPK menjerat RZ dengan Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 11 Undang-Undang (UU) No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 tentang penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya. / Novrizal Sikumbang

Beredar Buku Bajakan AUTPC

uku Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas (AUTPC) mendapat sambutan luas di masyarakat. Saat ini, buku itu sudah dicetak edisi kedua dan sebentar lagi akan naik cetak juga edisi ketiga. Antusiasme masyarakat terhadap buku AUTPC sungguh luar biasa. Bahkan, kini telah beredar versi bajakannya yang dijual di perempatan-perempatan jalan dan lampu merah. Harganya pun cukup fantastik antara Rp 120 ribu sampai Rp 150 ribu. Padahal harga resmi di toko buku hanya Rp 55 ribu. Meski dibajak dan dijual dalam harga tinggi, Ma’mun Murod Al-Barbasy sebagai penulis buku tetap senang. “Saya senang buku AUTPC

mendapat sambutan luas di masyarakat. Bahkan sampai dijual versi bajakan dan buku fotokopian di jalan-jalan. Meski, kualitas cetak buku bajakan dan fotokopian tidak baik dan melanggar UU, tetapi sebagai penulis saya tetap senang karena ternyata sambutan pembaca sangat tinggi,” kata Ma’mun kepada Aktual, Senin (2/9). Ma’mun senang karena informasi dan pesan-pesan moral politik yang terdapat di dalam buku tersebut bisa sampai di masyarakat. Sebelumnya, buku AUTPC diluncurkan pada 23 Agustus 2013. Selepas itu, beredar kabar bahwa buku ini ditolak masuk salah satu jaringan toko buku terbesar. Namun, hal itu dibantah pihak jaringan toko buku tersebut. Bahkan, pihak toko buku tersebut menyatakan buku itu belum masuk ke jaringan toko buku tersebut. / Ari Purwanto

Keberadaan Kemenpera Dinilai Tidak Bermanfaat

ameran rumah murah yang digelar Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melalui program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) disayangkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda. Ali menilai, semestinya Kemenpera bertindak sebagai regulator, bukan hanya sebagai penyelenggara pameran. “Sampai

saat ini pemerintah seakan tidak mengindahkan apa yang terjadi di masyarakat dan cenderung tidak mengerti bagaimana harus melakukan atau membuat kebijakan yang pro rakyat dan pro pasar,” kata Ali di Jakarta, Selasa (3/9). Bahkan, secara tegas Ali mengatakan, ada atau tidaknya Kemenpera saat ini ternyata tidak ada pengaruhnya. “Sejak dulu pun bangsa Indonesia tidak mempunyai blue print perumahan rakyat dan berjalan tanpa arah. Beberapa hal yang tidak berjalan dengan baik dan tanpa arah yaitu antara lain program 1.000 menara. Kemudian, janji menteri Perumahan Rakyat sejak awal 2012 untuk membebaskan biaya perijinan, PAM, dan PLN sampai saat ini tidak pernah terlaksana,” jelas Ali mengkritisi. / Ismed Eka Kusuma

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

LENSA AKTUAL

jerit Perajin TAhu dan tempe Dua orang pekerja mencuci kedelai untuk dijadikan tahu di pabrik tahu dikawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (27/8). Imbas pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS menyebabkan harga kedelai melonjak menjadi Rp 9.200/Kg dari harga normal Rp 7.7008.000/Kg. Akibatnya 17 perajin tempe dan tahu diberbagai daerah terpaksa berhenti produksi. Foto: Aktual/Tino Oktaviano

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

LENSA AKTUAL

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

FUI Tolak Pagelaran Miss World di NKRI Ribuan orang dari Forum Ummat Islam (FUI) melakukan aksi penolakan peyelenggaraan Miss World di Bundran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (3/9). FUI menolak rencana pagelaran Miss World di Bali dan Bogor pada September 2013 ini, yang merupakan bisnis amoral mengeksploitasi aurat perempuan demi mengeruk keuntungan semata, yang asal usulnya adalah kontes bikini dari Inggris sejak 1951 yang jelas tidak sesuai dengan budaya dan kesusilaan bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Foto: Aktual/Tino Oktaviano

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

HUKUM

KASUS HAMBALANG

Audit Masalah Duit Dalam audit BPK disebut 15 nama inisial. Dalam dokumen audit itu disebutkan bahwa selama dua tahun, 2010 dan 2011 anggaran ratusan miliar milik negera mengucur tanpa ada pengawasan.

umpukan kertas berlogo Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beredar dikalangan wartawan, 21 Agustus 2013. Isinya tentang hasil investigasi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga (P3SON) Hambalang. Salah satu audit yang memang banyak diburu media massa sejak enam bulan terakhir. Seketika dokumen tersebut menjadikan komplek Parlemen DPR riuh. Bukan tanpa alasan anggota DPR yang tengah menyiapkan diri dalam Pemilihan Legislatif merasa dipojokkan. Lantaran audit tersebut menyebutkan adanya keterlibatan 14

15 anggota DPR dalam proyek Hambalang. Khususnya terkait dengan proses pembahasan anggaran proyek senilai Rp 1,3 triliun tersebut. Apalagi audit tersebut tersebar sebelum BPK menyerahkan hasil audit resmi ke pimpinan DPR, Jumat, 23 Agustus. Pada penyerahan resmi di DPR pimpinan BPK tidak banyak memberikan gambaran hasil audit. “Saya tidak mau memberikan hasilnya, karena itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” kilah Ketua BPK Hadi Purnomo. Anggota BPK Ali Maskur Musa

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

berbeda pendapat. Ia sedikit menungkapkan garis besar temuan BPK. “Ada penyalahgunaan wewenang sejak pengusulan, penganggaran, sampai rekayasa pemenang tender,” katanya. Dalam audit BPK disebut 15 nama inisial. Dalam dokumen audit itu disebutkan bahwa selama dua tahun, 2010 dan 2011 anggaran ratusan miliar milik negera mengucur tanpa adanya pengawasan. Mereka disebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 96. Yakni MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, MI, JA, UA, MI EHP,

tino oktaviano/ aktual

Oleh: Wahyu Romadhony

tino oktaviano/ aktual - antara (KPK)

MY, MHD, HLS. Terseretnya 15 nama politisi lain dalam audit membuat sejumlah partai politik terkena getah. Sudah bukan rahasia lagi karena sejak awal terungkapnya kasus ini, kader Partai Demokrat yang paling banyak diduga berperan dalam kasus yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini. “Jadi ada upaya agar kasus Hambalang seolah permainan semua partai. Ini politisasi audit,” ujar sumber Aktual di Senayan. Ketidakbenaran bocoran berita hasil audit tersebut baru diketahui setelah Ketua Komisi X DPR Agus

Hermanto membuka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada 27 Agustus. “Dalam laporan resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Tahap II BPK tersebut tidak pernah menyebutkan keterlibatan 15 nama anggota Komisi X DPR RI sebagaimana yang dimuat dalam pemberitaan berbagai media cetak dan elektronik,” jelasnya. Ini kali kedua audit Hambalang “dibocorkan” ke media sebelum diserahkan. Pada audit tahap pertama BPK juga kecolongan saat media ramai memberitakan hasil audit, sebelum resmi diserahkan

ke DPR. Kala itu Anggota BPK Taufiqkurachman Ruki banyak disudutkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran. Pasalnya Ruki yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat sempat mengungkapkan hasil audit ke media massa sebelum Rapat Badan BPK digelar. Siapa pelaku “pembocoran” atau politisasi audit Hambalang tahap kedua ini belum bisa ditemukan. Namun sehari kemudian publik dikagetkan dengan keikutsertaan Anggota BPK Ali Maskur Musa dalam penjaringan peserta konvensi Capres Partai Demokrat. Padahal Ali saat diminta meluruskan isu “pembocoran” beredarnya 15 nama anggota DPR itu, menolak. “Yang ada itu yang disampaikan ke DPR dan KPK. Itu saja. Saya tidak tahu 15 nama itu dari mana,” jelasnya. Mantan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut dengan mantap mengikuti prakonvensi. Dia menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh komite konvensi salah satunya mantan rekanya di BPK Taufiqkuracman Ruki. Keikut sertaan Ali lantas mendapat respons dari DPR. “Auditor BPK itu harus independen,” ujar politisi PPP Ahmad Yani, di Gedung DPR, Kamis (29/8). Hal itu, sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kode Etik BPK pasal 6 poin 2 a, di mana disebutkan. “Anggota BPK dilarang menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatankegiatan politik praktis,” kata Yani. Ia mengkhawatirkan, kesertaan Ali, dapat menggangu independensi BPK. “Bagaimana nanti kalau dia audit kementerian yang menterinya dari penyelenggara konvensi, kan itu konflik kepentingan,” ujar Yani. Namun, Ali punya pandangan lain. Ia menilai tidak melakukan pelanggaran yang diatur dalam kode etik BPK. “Ini politik kenegaraan. Presiden Indonesia bukan Presiden Partai. Begitu pengertianya, saya sudah izin Badan,” tegasnya.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

HUKUM

KASUS HAMBALANG

karena masih menunggu hasil kajian kementerian PU,â&#x20AC;? jelasnya. Namun dalam audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahap II pemblokiran atau pembintangan anggaran proyek Hambalang tersebut hanya dusta belaka. Audit yang diserahkan langsung oleh Ketua BPK Hadi Poernomo kepada Pimpinan DPR mengungkap lengkap penyelewengan proyek Hambalang. Bahkan penyelewengan itu terjadi saat KPK telah menetapkan satu tersangka dalam kasus korupsi proyek Hambalang yakni Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Dedi Kusdinar. Pada anggaran tahun 2012 Kemenpora, total pagu sementara Kemenpora sebesar Rp 1,6 trilun

Di Blokir Tetap Cair Tanpa menunggu persetujuan dari Komisi X DPR, Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sesmenpora Joko Pekik Irianto mengirimkan surat kepada Dirjen Anggaran Hari Purnomo yang tetap mengalokasikan anggaran proyek Hambalang senilai Rp 521 miliar tanpa menyebutkan anggaran tersebut dibintangi atau di blokir.

alam itu, Kamis, 24 Mei 2012, gemuruh terjadi di salah satu bukit di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Semula hujan deras mengguyur area seluas 32 hektare yang hendak disulap menjadi area spots center dan sekolah olahraga nasional. Proyek prestisius menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) saat itu, Andi Alfian Mallarangeng. Seketika itu pula setelah hujan reda, tanah di lapangan indoor dan power house yang berada di zona tiga itu amblas. Dua bangunan yang belum selesai dikerjakan itu ambruk. Peristiwa itu terjadi saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyoroti proyek dengan

total pembiayaan Rp 1,3 trilun tersebut. Bukan hanya KPK, Komisi X DPR yang menjadi mitra Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga membentuk satuan khusus bernama Panitia Kerja (Panja) Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Beramai-ramai anggota Komisi X DPR dengan tegas mengatakan anggaran proyek Hambalang akan dihentikan. Seperti dikatakan oleh Ketua Panja Hambalang dari Partai Demokrat Agus Hermanto. â&#x20AC;&#x153;Komisi X belum dapat merekomendasikan pencabutan bintang pada anggaran P3SON Hambalang sejumlah Rp 578. 511.510,780 pada APBN tahun 2012

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

yang diserahkan pada akhir tahun 2011. Saat rapat kerja dengan Komisi X DPR pada 5 Oktober 2012, Kemenpora mengajukan anggaran sebesar Rp 521.676.000.000 untuk kelanjutan proyek Hambalang. Dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR Mahyudin NS rapat tersebut tidak memutuskan anggaran proyek Hambalang. Anggaran tersebut akan dibahas pada raker selanjutnya. Pada raker lanjutan 25 Oktober 2012, PAGU Kemenpora bertambah menjadi Rp 1,7 triliun karena mendapatkan tambahan dana optimalisasi sebesar Rp 100 miliar. Karena padatnya program yang harus mendapatkan anggaran seperti Pekan Olahraga Nasional (PON),

tino oktaviano/ aktual

Oleh: Wahyu Romadhony

tino oktaviano/ aktual

Olimpic dan Paralypic di London, Asia Beach Game di Cina dan Sail Morotai, disepakati alokasi anggaran untuk Hambalang dipangkas sebesar Rp 250 miliar, hingga menjadi Rp 271 miliar. Itu pun dengan catatan anggaran untuk proyek Hambalang harus menunggu rekomendasi dari Panja Hambalang. Tanpa menunggu persetujuan dari Komisi X DPR, Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sesmenpora Joko Pekik Irianto mengirimkan surat kepada Dirjen Anggaran Hari Purnomo yang tetap mengalokasikan anggaran proyek Hambalang sebesar Rp 521 miliar tanpa menyebutkan anggaran itu dibintangi atau di blokir. Bahkan dengan dana sisa tahun sebelumnya total dana yang diserap untuk proyek Hambalang tahun 2012 menjadi Rp 578 miliar. “Hari Purnomo selaku dirjen Anggaran mengaku tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi bahwa DPR belum menyetujui alokasi anggaran P3SOn Hambalang sebesar Rp 575 miliar,” seperti dikutip dalam hasil audit. Selain itu Hari mengatakan proyek yang mendapatkan persetujuan kontrak tahun jamak dari menteri Keuangan tidak dapat dibintangi. Lolosnya anggaran proyek Hambalang pada tahun 2012 tersebut

memperlengkap proses pencairan dana menjadi total Rp 1,3 trilun. Terbagi menjadi tiga yakni pada anggaran tahun 2010 sebesar Rp 275 miliar, tahun 2011 Rp 400 miliar dan pada tahun 2012 sebesar Rp 578 miliar. Padahal sebelumnya Komisi X DPR selalu mengatakan hanya mencairkan dana untuk proyek Hambalang sebesar Rp 675 miliar. Lancarnya pencairan dana proyek Hambalang oleh Kementerian Keuangan ini tidak lepas dari peran Sylvia Sholehah. Perempuan yang biasa di panggil Bu Pur ini adalah istri Kepala Rumah Tangga Cikeas, Komisaris Besar Polisi Purnomo D Rahardjo, di kediamanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bu Pur yang pernah diperiksa oleh KPK dalam audit BPK disebut berperan memperlancar proses persetujuan kontrak tahun jamak di Kementerian Keuangan. “Wafid Muharam mengaku diyakinkan oleh pihak-pihak yang dapat membantu proses multiyears ke Kementerian Keuangan, yakni Sylvia Sholehah, pria berinisial AGU, dan Widodo Wisnu Sayoko,” seperti dikutip dari audit. Widodo disebut-sebut adalah sepupu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peranan kelompok Bu Pur ini mencakup lintas kementerian. Salah satunya langsung berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Ani Rahmawati. “Wafid mengaku pernah mendapatkan penjelasan dari AGU dan Widodo Wisnu Sayoko, bahwa Sylvia Sholehah telah melakukan komunikasi dengan pihak Kementrian Pekerjaan Umum dan Kementrian Keuangan, termasuk telah melakukan komunikasi dengan Ani Rahmawati dan Agus Martowadojo,” seperti ditulis dari audit. Atas upaya tersebut Bu Pur mendapatkan komitmen fee sebesar Rp2,5 miliar yang diserahkan oleh sekretaris Wafid, Lisa Lukitawati. Kepada Aktual, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Nurhayati Ali Assegaf membantah ada kaitan antara Sylvia dan kediaman Ketua Umum PD Susilo

Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas. “Siapa bilang dia orang Cikeas, tidak ada hubunganya. Kepala Rumah Tangga Cikeas itu bukan Pak Pur,” ujarnya. Wakil Menteri Keuangan Ani Rahmawati saat ditanya Aktual, menyatakan dia tidak pernah diintervensi oleh siapapun dalam persetujuan kontrak tahun jamak untuk proyek Hambalang. ”Kemenkeu itu menjalankan tugas dan kewenangan sesuai Undang-Undang No 17 mengenai keuangan negara, UU mengenai perbendaharaan, dan UU yang terkait dengan PMK maupun peraturan Presiden atau pemerintah sesuai prosedur negara yang belaku,” jelas Ani. Ketua BPK Hadi Poernomo memberikan penekanan khusus pada persetujuan kontak tahun jamak yang disetujui oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo ini. Menurut BPK ada perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang membuat kontak Hambalang bisa mulus mendapat pendanaan dari APBN selama tiga tahun berturut-turut. “Terkait dengan proses persetujuan Rencana Kerja Anggaran- Kementrian Lembaga dan persetujuan Kontrak Tahun Jamak, BPK juga menemukan adanya pencabutan PMK Nomor 56/ PMK.02/2010 yang diganti dengan PMK Nomor 194/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah, yang diduga mengalami penurunan makna substantif dalam proses persetujuan Kontrak Tahun Jamak,” ungkap Hadi. Perubahan PMK ini menurut BPK juga dapat menjadi pintu masuk penyimpangan-penyimpangan proyek yang lain. “Hal ini dapat melegalisasi penyimpangan semacam kasus hambalang untuk tahun-tahun berikutnya,” ujarnya. Akibat kongkalikong ini maka keuangan negara makin berpotensi dirugikan sampai sekitar Rp 463,67 miliar.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

HUKUM

IMPOR SAPI

SBY Tersambar Impor Sapi Persahabatan antara Sengman dengan SBY sudah banyak diketahui pejabat nasional. Salah satu di antaranya oleh mantan Menteri Koordinator Ekonomi Rizal Ramli.

ANTARA

Oleh: Wahyu Romadhony

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

tino oktaviano/ aktual

engman Tjahja, pengusaha asal Pelembang itu namanya mencuat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (29/8). Ridwan Hakim anak Ketua Mejelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminudin lah yang menyeret nama Sengman dalam kasus dugaan korupsi impor daging sapi yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ridwan yang hadir sebagai saksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah menyebutkan pernah memberikan uang sebesar Rp 40 miliar kepada Sengman. Namun yang mengagetkan Ridwan menyebut Sengman sebagai utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kalau soal Rp 40 miliar itu dibawa sama Sengman. Sengman sendiri sudah saya jelaskan ke penyidik. Jadi kalau mau tahu Rp 40 miliar itu tanyakan saja ke Sengman,” ujar Ridwan Hakim. Menanggapi jawaban itu, Hakim Ketua Nawawi Pomolango langsung mendesak siapa yang dimaksud dengan Sengman. “Sengman itu utusan Presiden yang mulia,” jawab Ridwan. “Presiden apa? tanya hakim kembali. “Ya presiden kita. Presiden SBY,” jawab Ridwan. Sejak awal kasus suap impor daging terungkap, nama Sengman memang sudah tidak asing didengar oleh tim penyidik KPK. Ia disebut oleh Ridwan bertindak sebagai penghubung antara Kementerian Pertanian dengan importir gading sapi salah satunya PT Indoguna Utama. Persahabatan antara Sengman dengan SBY sudah banyak diketahui pejabat nasional. Di antaranya oleh mantan Menteri Koordinator Ekonomi (Menkoekuin) Rizal Ramli. “Saya tahu Sengman itu dekat sekali dengan SBY, masak istana bantah itu,” ujarnya. Hubungan SBY dan Sengman terjalin pada 1996. Saat itu Sengman yang merupakan pengusaha asal Palembang bertemu SBY yang menjabat sebagai Pangdam II Sriwijaya. Salah satu sumber Aktual mengatakan saat SBY menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik

dan Hukum (Menkopolhukam) Sengman banyak diperkenalkan kepada pejabat di pusat. “Saya dulu dikenalkan SBY dengan Sengman waktu awal masuk Partai Demokrat,” ujar sumber. Sengman pula yang disebut mendorong SBY terjun ke politik praktis. Ia juga sempat menjadi Tim Sukses SBY saat maju sebagai Calon Presiden di Pemilu 2004. Ketua DPR Marzuki Alie yang berasal dari Palembang juga mengaku kenal dengan Sengman. “Saya kenal Sengman. Nah tahun 2009 saya sekretaris tim sukses di Palembang, (namun) nama dia tidak ada,” ujarnya. Persahabatan antara Sengman dengan SBY setidaknya terlihat ketika Sengman menghadiri wisuda Agus Harimurti, anak sulung SBY, di Nanyang Technological University, Singapura, Juli lima tahun silam. Presiden SBY juga hadir pada resepsi pernikahan anak Sengman bernama Karen Tjahja dengan Slandy Karlam

di grand ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Oktober 2008. Di Palembang, kakek tiga cucu ini pada Juni 2005 dikenal sebagai pengusaha properti. Sengman sempat menjadi Direktur Utama PT Bayu Jaya Lestari Sukses, pengembang kompleks terpadu Mal Palembang Square. Pembangunan properti ini merupakan bagian dari persiapan Sumatera Selatan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional, September 2004. Atas tudingan Ridwan, para politisi Partai Demokrat memilih tidak banyak berkomentar. “Soal duit Rp 40 miliar saya tidak mau berkomentar,” kata Wakil Ketua

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

HUKUM

IMPOR SAPI

Umum II Partai Demokrat Max Sopacua. Sementara Marzuki Alie menilai Sengman hanya menjual nama SBY untuk mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Swardika berpendapat berbeda. Ia menyerahkan penuh proses hukum kepada KPK. “KPK tidak perlu didorong-dorong atau dihambat-hambat. Mereka sudah tahu mana keterangan yang layak dijadikan dasar untuk proses lebih lanjut,” tegasnya. Meskipun Pasek berpendapat keterangan Ridwan

masih sumir. Ini kali kedua ada orang dalam lingkaran dekat ketua umum Partai Demokrat yang dikaitkan dengan kasus korupsi. Sebelumnya dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang nama istri Kepala Rumah Tangga Cikeas Syilvia Sholehah juga disebut terlibat. Wanita yang biasa dipanggil Bu Pur ini diduga ikut memuluskan persetujuan kontak tahun jamak

Pakta Integritas Partai Demokrat 1.

Akan senantiasa menjaga integritas, kinerja dan pengabdian saya, untuk terus memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta untuk senantiasa menjaga nama baik Partai Demokrat. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral politik partai, serta jati diri kader Partai Demokrat yang bersih, cerdas dan santun.

Dalam menjalankan tugas dan pengabdian saya, utamanya dalam mensejahterakan dan melayani masyarakat, saya akan senantisa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah menjalankan kebijakan yang deskriminatif, oleh perbedaan agama, etnis, suku, gender, daerah, posisi politik, serta berbagai perbedaan identitas yang lain.

Sesuai dengan ideologi, manifesto politik dan platform Partai Demokrat, dengan sungguh-sungguh saya akan terus menjalankan dan memperkuat persatuan, harmoni dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demi terciptanya rasa keadilan dan semangat pembangunan untuk semua, saya akan bekerja sangat keras untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang masih miskin, tertinggal dan belum sejahtera, melalui berbagai kebijakan, program aksi dan langkah tindakan yang nyata. Semua kebijakan dan programprogram pro-rakyat yang dijalankan oleh pemerintah selama ini, akan tetap saya pertahankan dan bahkan tingkatkan di masa mendatang. Sebagai Kader Partai Demokrat, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada konstitusi, hukum dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta patuh dan taat kepada Kode Etik Partai Demokrat sebagai kader partai yang amanah dan bertanggung jawab.

Sebagai Kader Partai Demokrat yang kini sedang mengemban tugas di lembaga eksekutif maupun legislatif, pusat maupun daerah, saya akan memegang teguh moral dan etika profesi, serta menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi, yang kapabel, yang responsif serta yang bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai pejabat publik saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, termasuk suap, yang melawan hukum dan merugikan negara, serta dari kejahatan narkoba, asusila dan pelanggaran berat lainnya. Dalam hal saya ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, maka sesuai dengan Kode Etik Partai Demokrat yang telah disahkan pada tanggal 24 Juli 2011, saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Partai, melalui Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, atau terdakwa dan terpidana dalam kejahatan berat yang lain, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di jajaran Partai Demokrat, atau siap menerima sanksi pemberhentian dari jabatan kepartaian saya oleh Dewan Kehormatan Partai.

Sebagai warga negara dan pejabat publik yang taat hukum dan aturan, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan data harta kekayaan saya kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai beserta NPWP saya.

10. Khusus mengenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN dan APBD, maka saya yang bertugas sebagai pejabat eksekutif atau legislatif, berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan APBN dan APBD ini.

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

untuk proyek Hambalang. Caranya dengan menekan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Wakil Menteri Keuangan Ani Rahmawati. Syilvia juga sudah diperiksa KPK sebagai saksi di dalam kasus yang membuat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum harus mundur. Berkaca pada kasus Anas kala itu, elite Demokrat beramai-ramai meminta Anas untuk mundur. Anas yang saat itu belum berstatus tersangka digoyang oleh internal partai karena sering disebut terlibat dalam kasus korupsi yang dilakukan mantan bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin. Bahkan SBY yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina membuat pakta integritas. Sepuluh butir pakta yang isinya sebagai usaha membersihkan partai dari kader korup. Pertanyaanya kemudian apakah SBY akan mengikuti jejak Anas. Atau ingkar terhadap pakta yang dibikinya sendiri. Yang jelas saat ini KPK masih terus mendalami keterkaitan SBY dengan Sengman. Sementara itu advokat senior Adnan Buyung Nasution, juga sangat menyesalkan tindakan Istana yang membantah soal perkenalan dan hubungan SBY dengan Sengman. Padahal Buyung juga menerima banyak informasi dari koleganya tentang perkenalan dan kedekatan SBY dengan Sengman semasa awal SBY terjun ke dunia politik. “Abang heran kok dibantah. Kebenaran empiris, fakta sejarah, tidak baik dibantah. Mestinya akui saja, tidak perlu mengelak,” kata mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu. Buyung menambahkan, bantahan yang disampaikan pihak Istana, tidak ada untungnya. Ada banyak saksi sejarah yang masih hidup yang tahu soal hubungan tersebut sehingga kalau dibantah malah merugikan bagi Presiden SBY. “Bantahan malah akan mengurangi kredibilitas SBY. SBY dianggap tidak sportif dan tidak gentle karena ingkar terhadap budi seseorang. Utang budi jangan diingkari.

AKTUAL/ ISTIMEWA

Akui saja dengan gentle,” ujarnya. Sementara itu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto memastikan SBY mengenal Sengman. Namun, hubungan mereka hanya terbatas hubungan seorang Presiden dengan pengusaha nasional. “Kalau ditanya, apakah Presiden kenal, jawabannya ya. Apakah pernah berjumpa, jawabannya, ya. Pernah menghadiri pesta pernikahannya anaknya, jawabannya ya,” kata Joko, dilansir laman Setkab, Kamis (5/9). Djoko mengakui, Sengman adalah seorang pengusaha nasional papan atas yang tinggal di Jakarta. Tapi, pengusaha ini sama sekali tidak ada hubungan khusus dengan kepala negara. Ia tidak pernah menjadi staf khusus atau utusan khusus Presiden SBY untuk kegiatan tertentu. Ditegaskan Djoko, pernah menghadiri pernikahan anaknya bukan berarti Presiden SBY memiliki hubungan khusus dengan Sengman. Ia menyebutkan, bertemu secara khusus dengan pengusaha asal Palembang itu tidak pernah, apalagi menempatkannya dalam posisi khusus. Senada dengan Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi menegaskan, meski SBY pernah bertemu dengan Sengman, namun tak pernah ada pertemuan khusus. Perjumpaan hanya terjadi di acara pernikahan anak Sengman di Jakarta. Sudi mengaku mendampingi Presiden SBY hampir 24 jam setiap hari. “Jadi saya tahu, tidak pernah ada pertemuan dengan Sengman,” tegas Sudi. Di satu sisi, anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Partai, Demokrat Max Sopacua membantah keras Sengman adalah sponsor untuk Partai Demokrat pada Pemilu dan Pilpres 2004. “Tidak pernah ada duit sepeser pun dari dia ke Demokrat kok,” katanya, Rabu (4/2). Max juga mengatakan, Sengman sama sekali tak memiliki hubungan apapun dengan partainya. “Nggak ada urusan dengan Demokrat. Saya dari 2001 di Demokrat, tidak pernah kenal yang namanya Sengman,” katanya.

SENGMAN pun ‘selingkuhi’ eks dirjen pajak Nama Sengman Tjahja belakangan menjadi buah bibir. Itu karena rumor kedekatannya dengan orang nomor satu di republik ini. Sengman selama ini lebih dikenal sebagai pengusaha properti asal Pelembang. Sumber Aktual mengungkapkan, di Palembang, sebenarnya Sengman sempat terkait kasus pajak. Menurut sumber, kasus Sengman di Palembang saat itu melibatkan kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang kala itu dijabat oleh Mochamad Tjiptardjo. “Kasus ini bermula dari kerja sama Pemprov Sumatera Selatan dengan Sengman untuk memanfaatkan tanah milik pemrov. Lebih dari 30 ribu meter persegi tanah pemprov berhasil dikuasai Sengman melalui perusahaannya, PT Bayu Jaya Lestari Sukses,” kata sumber. Menurut sumber, atas pengalihan penguasaan tanah tersebut telah dibayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atas nama perusahaan, yaitu 5% dari nilai jual objek pajak (NJOP). Dalam perkembangannya, lanjut sumber, tanah tersebut ‘dialihkan’ ke Sengman pribadi. “Pihak Sengman minta agar BPHTB dari perusahaannya pindah ke Sengman pribadi dan tidak dikenakan BPHTB. Alasan yang diajukan Sengman adalah antara perusahaan dan Sengman adalah pihak yang sama,” ujar sumber. Sementara, imbuh sumber, UU BPHTB hanya menyebutkan BPHTB tidak perlu dibayar bila pengalihannya adalah dari, misalnya, hak guna bangunan (HGB) ke hak milik. “Tapi jika atas namanya berbeda harus kena BPHTB. Kepala Kantor Pelayanan PBB Palembang akhirnya mengenakan atas peralihan tersebut, namun dianulir oleh Tjiptardjo selaku Kakanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung,” ungkap sumber. Sumber menambahkan, menariknya, tanah pemprov yang dikerja samakan dengan Sengman ternyata beralih dari HGB menjadi hak milik. Kemudian di atas tanah tersebut dibangun kompleks terpadu Palembang Square. “Kompleks properti kemudian dijual ke Grup Lippo pada 2011. Padahal dalam kerja sama disebutkan hak pengelolaan tersebut tidak bisa dialihkan. Palembang Square dikenal juga dengan nama Palembang Village. Pusat perbelanjaan ini dibangun di atas tanah seluas enam hektare. Kini kompleks itu terintegrasi dengan hotel dan rumah sakit,” kata sumber. Di satu sisi, terkait dengan Mochamad Tjiptardjo, usai menjabat sebagai Kakanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dia kemudian menjadi Direktur Direktorat Intelejen dan Penyidikan pada 2006. Kemudian, pertengahan 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Mochamad Tjiptardjo sebagai Dirjen Pajak. “Naiknya Tjiptardjo sebagai Dirjen Pajak diyakini karena peran Sengman. Sebab meski namanya tidak pernah diusulkan oleh menteri Keuangan ke tim penyeleksi akhir (TPA) tapi bisa jadi Dirjen Pajak,” jelas sumber.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

DJOKO SUSILO

Monumental Vonis Sang Jenderal Harta Djoko yang dirampas untuk negara mencapai Rp 200 miliar lebih. Itu jumlah rampasan terbesar dalam sejarah. Bandingkan dengan aset Bahasyim koruptor dari Dirjen Pajak yang disita, hanya senilai Rp 60 miliar. Oleh: Rian Sartono Perdana, Novrizal Sikumbang

onis atas Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo, terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) merupakan suatu keputusan hukum yang monumental dalam sejarah hukum nasional. Terlepas dari kontroversi, apakah vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Selatan itu dinilai khalayak ramai sebagai cukup berat atau masih ringan, namun peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menilai vonis tersebut telah menjawab semua pertanyaan dan keresahan tentang pemberantasan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Dengan vonis itu berarti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dapat membuktikan tuduhan TPPU yang dilakukan Djoko Susilo. “Vonis Djoko membuktikan bahwa UndangUndang TPPU dapat berlaku untuk kasus sebelum 2010. Soal TPPUnya kan terbukti. Ini mengakhiri kekhawatiran, pertanyaan dan perdebatan, apakah KPK bisa mengatasi masalah yang terjadi sebelum tahun 2010? Nah, dengan vonis ini secara definitif KPK bisa menangani perkara TPPU sebelum

2010,” jelas Tama. Djoko Susilo divonis 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan, dalam keputusan yang dibacakan oleh majelis hakim tipikor Pengadilan Tipikor Jakarta, secara bergantian hari Selasa (3/9). Namun, majelis hakim menolak mencabut hak politik Djoko seperti yang dituntut jaksa. Majelis hakim juga tidak meminta Djoko mengembalikan Rp 32 miliar. Yang pasti jenderal polisi

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

berbintang dua ini, menurut hakim ketua Suhartoyo, terbukti melakukan pencucian uang dengan membeli aset yang diatasnamakan orang lain. Yaitu dengan melihat waktu pembelian aset-aset Djoko itu cukup berdekatan dengan diterimanya uang Rp32 miliar dari Budi, sehingga patut diduga bahwa aset-aset tersebut memang berasal dari tindak pidana korupsi proyek simulator SIM. Tim jaksa penuntut umum KPK sebelumnya menuntut Djoko diganjar 18 tahun penjara, denda Rp 1miliar, subsider satu tahun kurungan. Ditambah lagi dengan tuntutan Djoko wajib membayar uang pengganti kerugian negara senilai keuntungan yang dikeruk Kepala Korlantas Polri ini dari penyelewengan proyek simulator

Aktual/ Istimewa (tama) - TIno oktaviano/ aktual

HUKUM

tino oktaviano/ aktual

SIM sekitar Rp 32 miliar. Jaksa KPK juga meminta majelis hakim Tipikor menambah hukuman berupa pencabutan hak politik Djoko untuk memilih atau dipilih. Jaksa KPK menilai Djoko terbukti melakukan TPPU selama 2003-2010 dan 2010-2012, dengan menyamarkan hartanya yang diduga berasal tipikor, dalam bentuk investasi bisnis, kendaraan, dan tempat tinggal dengan mengatasnamakan para istri dan keluarganya. Padahal kepemilikan harta Djoko itu dinilai tidak sesuai dengan profil pejabat kepolisian. Contoh, selama periode 20032010, Djoko memiliki total aset senilai Rp 54,6 miliar dan USD 60 ribu. Padahal penghasilan total resmi yang diperoleh Djoko sebagai pejabat

Polri yaitu sebagai Kapolres Bekasi, Kapolrestro Jakut, Dir Lantas Polda Metro Jaya, Wadir Lantas Babinkam Polri, DirLantas Babinkam Polri, dan Kepala Korlantas.semasa itu hanya Rp 407 juta dan ditambah penghasilan lainnya sekitar Rp 1,2 miliar. Lalu dalam periode 20102012 ketika Djoko menjabat DirLantas Babinkam Polri, Ka Korlantas dan Gubernur Akpol, sebagai pejabat hanya memiliki penghasilan resmi sekitar Rp 235,7 juta ditambah penghasilan lainnya senilai Rp 1,2 miliar. Namun, dalam periode itu juga, Djoko terbukti telah bisa membeli aset senilai Rp 63,7 miliar. Sehingga jaksa menyatakan Djoko di samping terbukti melakukan TPPU, dia juga dianggap terbukti melakukan tipikor dengan menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat kepolisian guna menguntungkan diri sendiri, pihak lain atau suatu korporasi. Contoh, Djoko dianggap terbukti menunjuk PT Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai pelaksana proyek roda dua dan roda empat simulator SIM dan menggelembungkan harga alat simulator SIM. Sehingga, Djoko meraup laba haram Rp 32 miliar. Namun sesuai isi pidato pembelaannya pekan lalu, Djoko membantah semua tuduhan jaksa KPK. Djoko hanya mengaku lalai dalam mengawasi dan menyerahkan pengerjaan proyek yang sepenuhnya diberikan kepada anak buahnya. *** Lantas bagaimana tanggapan KPK? Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan akan memelajari vonis tersebut. Jika vonis atas Djoko itu kurang dari 2/3 tuntutan jaksa, maka kemungkinan besar KPK akan mengajukan banding. “Kalau di bawah 2/3, kami akan banding. Apalagi ini perkara korupsi,” ujar Zulkarnain usai rapat kerja dengan

Komisi III DPR di Senayan, Selasa (3/9). Zulkarnain menjelaskan, KPK berharap hakim tidak menjatuhkan vonis terlalu rendah untuk Djoko. Jadi jika tuntutan 18 tahun, paling tidak vonis minimal 12 tahun. “Kalau beda jauh, upaya optimal kami dari segi hukum, ya naik banding,” kata Zul. KPK punya waktu satu minggu untuk mempelajari putusan majelis hakim tipikor itu. Termasuk, lanjut Zulkarnain, untuk mengkaji putusan hakim yang meniadakan beban ganti rugi kepada Djoko. “Kalau ada kerugian negara, wajib ada tuntutan uang pengganti. Kalau tidak dikabulkan, tentu kita pelajari dulu. Uang pengganti ini kan kerugian negara yang dihitung secara ril, sebetulnya ada cost. Ada juga kerugian lain misalnya, di dalam hal bantuan masyarakat seharusnya ada masyarakat yang bisa ditolong,” katanya. Sementara Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjayanto mengakui perkara TPPU dan Tipikor Simulator SIM ini memang cukup monumental. Contoh, Harta Djoko yang dirampas untuk negara mencapai Rp 200 miliar lebih. Itu jumlah rampasan terbesar dalam sejarah. Bandingkan dengan aset Bahasyim koruptor dari Dirjen Pajak yang disita, hanya senilai Rp 60 miliar. Kasus Djoko Susilo ini juga sejarah baru dalam penegakan hukum di indonesia, karena untuk pertama kali seorang jenderal aktif Polri dijatuhi pidana penjara 10 tahun, denda Rp500 juta, dan hukuman subsider enam bulan penjara oleh pengadilan. Itu pun dengan beberapa alasan yang meringankan, antara lain karena terdakwa sopan dalam persidangan, tidak pernah dijatuhi pidana, dan terdakwa selama mengabdi sebagai anggota Polri cukup banyak mendapatkan penghargaan dari negara. Tapi sebaliknya hal yg memberatkan adalah karena sebagai pejabat, dia malah tidak mendukung program pemberantasan korupsi.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

NASIONAL

LETNAN JENDERAL BUDIMAN

Sebagai jenderal bintang tiga paling senior, karier Budiman sempat dilangkahi oleh ipar SBY, Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo. Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

etnan Jenderal Budiman lulusan terbaik Akabri tahun 1978 peraih Bintang Adimakayasa akhirnya dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/8). Mantan Sekjen Kementerian Pertahanan ini menggantikan juniornya lulusan terbaik Akabri 1981 yang juga peraih Bintang Adimakayasa, Kasad Jenderal (TNI) Moeldoko yang diangkat menjadi Panglima TNI. Jendral bintang tiga kelahiran Jakarta, 25 September 1956 ini pernah memegang jabatan penting strategis sebagai Pangdam IV/ Diponegoro tahun 2009, Dankodiklat TNI AD (2010), Wakil KSAD (2011), terakhir sebagai Sekjen Kemenhan. Budiman menikah dengan Wanti Mirzanti dan memiliki tiga anak, Budi Diwyacitta, Budi Wiratama, dan Anindyanari. Budiman berhasil menjadi kuda hitam yang mengungguli empat calon Kasad pengganti Jenderal Moeldoko. Padahal sampai Kamis, 22 Agustus 2013, nama Budiman kurang beredar di bursa calon-calon kuat pengganti Kasad Moeldoko. Yang beredar terutama nama Letjen M Munir yang sebagai Wakasad dinilai paling berpeluang mengisi jabatan Kasad. Karir mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad) ini cemerlang. Karena dalam dua tahun,

alumni Akabri 1983 ini sudah meraih tiga bintang. Sehingga, mantan Pangdam Siliwangi itu diprediksi bisa jadi jenderal berbintang empat. Apalagi, Munir juga mantan ajudan SBY dengan masa pensiun yang masih panjang, yaitu Oktober 2016. Lalu nama Letjen Waris lulusan Akabri 1981 yang dikenal tegas dengan gaya bicara spontan. Mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), Pangdam Jaya dan terakhir Sekjen Wantanas ini memiliki masa karier panjang karena baru akan pensiun Desember 2015, sehingga dinilai berpeluang

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

besar pula menjadi Kasad. Ada lagi Letjen Gatot Nurmantyo lulusan Akabri 1982, mantan Gubernur Akabri dan Pangdam V Brawijaya yang juga menonjol di angkatannya. Mantan Dan Kodiklat TNI AD ini sekarang menjabat Pangkostrad.

tino oktaviano/ aktual

Jadi Kasad, Setelah Dua Kali ‘Diparkir’ SBY

Juga nama Letjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus Akabri 1981 mantan Panglima Daerah Militer I/BB dan Komandan Kodiklat TNI AD. Lahir di Manado, 27 Juli 1957. Dia, juga Danjen Kopassus ke-24 yang sejak 4 Desember 2009 menggantikan Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo. Saat ini menjabat sebagai Dankodiklat TNI-AD sejak Juni 2013. Diparkir Dua Kali Dipilihnya Budiman jadi Kasad, dinilai Wakil Ketua Komisi I Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, Jumat (30/8), lebih sebagai skenario SBY. Sebagai jenderal bintang tiga paling senior, karir Budiman sempat dilangkahi oleh ipar SBY, Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo. Pramono lulusan Akabri 1980 kala itu dipilih menggantikan Jenderal George

Toisutta. Naiknya Pramono, anak Sarwo Edie itu membuat Budiman yang lulusan terbaik 1978 harus iklas hanya menjadi Wakasad. Setelah itu Budiman digeser menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Apalagi begitu Pramono pensiun, bukan Budiman tetapi malah Moeldoko, juniornya yang dijadikan SBY menjabat Kasad terlebih dahulu agar bisa dinaikkan pangkatnya jadi jendral bintang empat. Baru setelah pencalonan Moeldoko sebagai Panglima TNI berjalan mulus, maka hak Budiman mendapat satu bintang lagi di pundaknya dengan menjadi Kasad pun dipulihkan. Alhasil Budiman memang harus dua kali parkir untuk memberi kesempatan bagi kedua adik juniornya dari Akabri 1980 dan Akabri 1981 agar cepat melesat

mendahului dia untuk meraih bintang keempat mereka. Dengan menimbang Budiman sekitar satu tahun lagi memasuki masa pensiun, Hasanuddin menilai, Munir yang kini menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat memiliki kans besar menjadi Kasad. “Jabatanjabatan ke depannya sudah dapat ditebak. Jika nanti Budiman turun dari Kasad, maka akan diteruskan oleh Munir,” kata Hasanuddin. “Dilihat dari ke luar masuknya Letjen Budiman dari dan ke Mabes AD, terlihat jelas bahwa jabatan ketiga orang itu (Moeldoko, Budiman dan Munir, red) memang sudah disiapkan oleh Presiden,” kata politikus PDI Perjuangan yang juga mantan Sekretaris Militer Presiden Megawati ini. Hasanudin juga berpendapat, SBY sudah jauh hari mempersiapkan calon Panglima TNI jika nanti Moeldoko pensiun. “Setelah Moeldoko turun, pada 2015 mungkin penerusnya bisa Munir atau dari TNI AU,” jelasnya. Namun terpilihnya Budiman sebagai Kasad, menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, justru berdasarkan usulan dari Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono . Panglima, lanjut Sudi, mencalonkan Budiman secara tunggal ke SBY. “Cuma satu nama. Banyak nama, satu saja tidak habis,” kata mayjen purnawirawan ini. Alhasil pernyataan Sudi ini seakan menepis bahwa promosi jabatan Kasad yang kini diraih Budiman, sekedar sebagai upaya pemulihan hak Budiman yang sempat dikorbankan demi melambungkan adik ipar SBY. Laksamana Agus Suhartono menyebut Budiman terpilih justru karena ada beberapa pertimbangan dari presiden. Selain faktor pengalamannya, Budiman dianggap tahu soal program regenerasi di lingkungan TNI. “Itu bapak presiden ada pertimbangan siapa yang akan diangkat, baik dari sisi regenerasi ke depan, dan sebagainya,” kata Agus di Jakarta, Kamis (29/8).

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

NASIONAL

Hampir semua penjabat Kasad selalu berasal dari infantri, dengan dua kali perkecualian. Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

ari gambaran parkir memarkir dalam iring-iringan regenerasi kepemimpinan TNI AD, terbukti faktor pertimbangan politik jauh lebih dominan menentukan promosi kepangkatan dan jabatan, katimbang faktor prestasi kemampuan meraih Adhi Makayasa sebagai predikat lulusan terbaik semasa di akademi militer. Adhi Makayasa yang diberlakukan sejak 1967 bagi lulusan terbaik bagi Taruna Akabri Darat/Akabri yang

berprestasi, semula terdiri atas dua penghargaan Kartika Cendikia dan Garuda Yaksa (prestasi tertinggi bidang fisik, mental, dan akademik) yang diberikan sejak 1960. Tapi begitu memasuki era Orde Baru, oleh Presiden Soeharto kemudian disatukan sebagai Bintang Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama yang kemudian dikenal populer sebagai Adhi Makayasa. Lulusan terbaik taruna akademi sebelum 1960, hanya diberi predikat sesuai peringkat kelulusan, seperti ranking I sampai III. Contoh, lulusan Militairre Academie Jogjakarta Angkatan I pada 1945-1948 ranking I diraihÂ Koen Soerjatmodjo, ranking II Soebroto, dan ranking III oleh Sajidiman Soeryohadiprojo.

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

Dari sejumlah peraih penghargaan lulusan terbaik yang kemudian sempat mencapai posisi tertinggi sebagai Kasad, bahkan Panglima ABRI/TNI, termasuk meraih pangkat jenderal bintang empat ternyata hanya satu dua taruna saja. Contoh alumni Akademi Militer Nasional (AMN) 1960, R Atmanto (Infanteri) peraih Kartika Cendikia, bersama Edi Sudrajat (Infanteri) dan Soekarto (Kavaleri) yang bersamasama meraih Garuda Yaksa, hanya Edi yang sukses jadi jenderal. Bahkan Edi sempat merangkap tiga jabatan penting kemiliteran, yakni Kasad sekaligus Panglima ABRI (yang juga membawahi Polri) dan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Junior Edi, ZA Maulani

RUMGAPRES

Politik Ungguli Pamor Adhi Makayasa

AKTUAL/ ISTIMEWA

(Infanteri) alumni AMN 1961 yang meraih Kartika Cendikia, hanya sampai berbintang tiga sebagai Kepala Badan Koordinasi Intelejen (Bakin) semasa Presiden BJ Habibie. Juga karier Arie J Kumaat (Infanteri) peraih Garuda Yaksa lulusan AMN 1966 terhenti di bintang tiga. Yang agak beruntung adalah Suryadi Sudirja (Infanteri) alumni AMN 1962 peraih Garuda Yaksa ini meski semula hanya pensiun berbintang tiga, namun mantan mendagri era Presiden KH Abdurahman Wahid

Binsar Panjaitan (Infanteri) peraih Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama terhenti di bintang tiga. Sebagaimana juniornya, Susilo Bambang Yudhoyono (Infanteri), alumni tahun 1973 yang sama-sama pensiun di bintang tiga. Luhut Panjaitan, SBY, bersama Agum Gumelar, dan AM Hendroprijono lalu mendapat pangkat jenderal bintang empat, sebagai pangkat kehormatan yang diberikan setelah mereka pensiun di pangkat letjen. Bentuk kepangkatan bintang empat kehormatan ini

ini sempat dipromosi menggantikan Wiranto dalam posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Sehingga dengan posisi ini, Suryadi mendapat kenaikan pangkat kehormatan sebagai jendral bintang empat (hon). Fasilitas kenaikan pangkat kehormatan yang kemudian juga dinikmati oleh SBY selaku pengganti Suryadi sebagai menko era Presiden Megawati. Nasib tidak dapat mencapai puncak karier sebagai Kasad dialami peraih pertama Adhi Makayasa alumni Akabri Darat/Akabri tahun 1967 IG Narsana (Infanteri) dan alumni 1968 Lisno (CPL). Ihwal ini juga dialami Alumni cemerlang Akabri Daraty/Akabri 1970 Luhut

pertama kali diberikan Presiden Soeharto kepada Soesilo Soedarman yang karena sebagai Menko Polkam posisi politiknya juga membawahi sejumlah jenderal bintang empat. Sebelum Budiman (Czi) lulusan terbaik Akabri Darat/Akabri 1978 dan Moeldoko (Infanteri) lulusan terbaik 1981, ada senior mereka yang meraih Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama tahun 1974 yaitu Agustadi Sasongko Purnomo (Infanteri) yang pada 28 Desember 2007 dilantik menjadi Kasad dengan pangkat jenderal bintang empat. Sebelum jadi Kasad, Agustadi dikenal juga sebagai Tim sukses SBY yang maju sebagai capres. Saat itu Agustadi dengan pangkat letjen menjabat Sekretaris Menko Politik,

Hukum dan Keamanan (Polhukam) yang saat itu dijabat jenderal (kehormatan) SBY semasa akhir jabatan Presiden Megawati. Dari sisi lain, faktor yang membuat promosi Budiman cenderung diparkir dulu sampai dua kali, boleh jadi karena dia berasal dari kesatuan kesenjataan (korps) yang bukan merupakan kesenjataan utama angkatan darat, yakni korps infantri. Di angkatan laut yang utama korps pelaut. Di angkatan udara, korps penerbang. Unsur korps kesenjatan setiap perwira lazim dicantumkan di dalam kurung di belakang penyebutan pangkat masing-masing. Contoh: Letjen (Czi) Budiman, menunjukan bahwa Budiman adalah jendral bintang tiga dari Corps Zeni â&#x20AC;&#x201C; Czi, jika (kav) berarti kavaleri, (art) artileri, (inf) infantri, dan seterusnya. Praktis hampir semua penjabat Kasad selalu berasal dari infantri, dengan dua kali perkecualian. Pertama, Try Sutrisno dari Korps Zeni yang karena sejumlah pertimbangan politik lolos menjadi Kasad selaku perwira kepercayaan Presiden Soeharto. Apalagi saat masih menjadi kolonel, Try yang sempat berstatus tahanan internal TNI AD akibat tersangkut Peristiwa Old n New 1974 (semacam gerakan para perwira muda TNI AD yang mendesak percepatan di dalam proses regenerasi kepemimpinan TNI AD), sempat diselamatkan langsung oleh Soeharto yang langsung menarik Try menjadi ajudan Presiden. Kedua Kassospol Letjen R Hartono dari Korps Kavaleri menjadi Kasad pada 13 Februari 1995 yang dikenal intim dengan Mbak Tutut, putri Presiden Soeharto, hingga kemudian pada 13 Juni 1997 digantikan oleh Wiranto. Kecenderungan dominasi korps kesenjataan infantri dalam meraih posisi puncak Kasad, apalagi panglima TNI, terlihat pada karier seantero lulusan terbaik taruna noninfantri yang terhenti paling tinggi pada jenjang jabatan bintang tiga. Padahal jumlah lulusan terbaik peraih predikat Kartika Cendekia, Garuda Yaksa, dan Adhi Makayasaâ&#x20AC;&#x201C;Trisakti Wiratama yang non-infantri dari

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

seluruh angkatan pun cukup bejibun. Contoh Soekarto (Kav) Garuda Yaksa 1960, GW Soedhiksa (Art) Kartika Cendikia 1962, Idroes (Art) Kartika Cendikia 1963, Poedjo Basuki (Kav) Kartika Cendikia 1964, Nurhana (CPM) Kartika Cendikia 1965, Lisno (CPL) Adhi Makayasa1968. Predikat lulusan terbaik sejak 1970 sampai 1975 dirajai oleh para taruna dari korps infantri. Tapi seolah ada siklus lima tahun, lulusan terbaik sejak 1976 sampai 1980 kembali direnggut para taruna korps non-infantri, yaitu Y Suryo Prabowo (Czi) yang meraih Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama 1976, dilanjutkan Suwarno (Kav) pada 1977, Budiman (Czi) 1978, dan Muktiyanto (CIN) 1980. Baru setelah empat tahun terpuruk, tahun 1981 korps infantri mampu bangkit kembali merebut Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama dengan Moeldoko (Inf) sebagai lulusan terbaik yang seakan bagai meteorit kini dilantik sebagai Panglima TNI. Dengan begitu, bisa diperkirakan peraih Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama Akabri tahun 2000 Agus Harimurti Yudhoyono (Inf) yang kini berpangkat mayor, boleh jadi tak terlalu sulit menapak karier ke jenjang Kasad bahkan ke Panglima TNI. Jika Letnan Moeldoko lulusan 28

terbaik Akabri Darat 1981 kelahiran Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957 dalam tempo 32 tahun berhasil naik jadi Panglima TNI berpangkat Jenderal pada usia 56 tahun, terhitung sejak 30 Agustus 2013, maka peluang Agus pada 2030-an juga cukup besar. Apalagi ada modus pintas baru, berupa masa Kasad jabatan terpendek dalam sejarah militer Indonesia yang hanya tiga bulan, sebagaimana dilakoni Moeldoko sejak 20 Mei hingga 30 Agustus 2013. Modus ini pun bisa digunakan Agus sebagai ancang-ancang untuk meloncat cepat jadi panglima, cukup dengan beberapa bulan saja menjadi Kasad. Karier Agus sebagai ahli waris dinasti Sarwo Edie Wibowo, memang diperhitungkan banyak kalangan akan mencorong sejalan dengan sukses SBY ayahnya sebagai Presiden dan Pramono Edie pamannya sebagai Kasad. Mereka semua menjadi jenderal, seperti eyang Sarwo. Potensi Agus rupanya telah ditimang juga oleh kekuatan adidaya dunia, Amerika Serikat, untuk dijadikan calon mitranya di Indonesia kelak. Terbukti saat Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel berkunjung ke Indonesia, Senin (26/8). Usai menemui Presiden SBY, Chuck ditemani Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat bertemu

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, sempat menyapa Agus yang duduk di tengah bangku paling depan tentang kesan dan pengalaman lulusan terbaik Akabri ini saat mengikuti pendidikan di Amerika. Menanggapi jawaban Agus yang mengaku bangga sempat ikut berlatih menjadi militer profesional kelas dunia, Chuck menyatakan bahwa pendidikan militer merupakan bagian penting bagi militer Indonesia. “Bahwa, program pertukaran prajurit yang dimasukkan dalam program International Military Forces (IMF) sebagai kebijakan yang paling cerdas dan investasi terbaik. Dan AS mendapatkan hubungan baik darinya,” katanya. Dengan komposisi pesaing calon Kasad periode tahun 2030an yang terdiri atas lulusan terbaik Akabri 1996 Lucky Avianto (Inf) dan Bambang Sugiri (CHB), Akabri 1997 Rudy Saladin (Inf), Akabri 1998 Dwi Sasongko (Inf), Akabri 1999 Mochammad Iftitah (Kav), selaku seniornya, maupun juniornya Suntara Wisnu Budi (Kav) Akabri 2001, Rizky M Silalahi (Inf) Akabri 2002, Constantinus R (Inf) Akabri 2003, Alzaki (Inf) Akabri 2004, rasanya perkiraan atas peluang karier peraih Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama Akabri 2000 Mayor Agus Harimurti Yudhoyono ini tetap lebih kuat. Entah, jika ada perubahan politik nasional maupun regional yang bersifat fundamental terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu mendatang.

aktual/ ISTIMEWA

NASIONAL

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

NASIONAL

Indonesia masuk Negara Terkuat di Dunia

Jika program penambahan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) bisa diwujudkan Kementerian Pertahanan, niscaya TNI pun akan semakin bergigi di darat, laut, maupun kawasan udara Nusantara.

ndonesia adalah negara berkekuatan milter ke-15 di dunia dari 68 negara yang dikaji lembaga analisa militer Global Fire Power (GFP). Kajian yang diumumkan GFP Juni 2013 itu otomatis menaikan peringkat Indonesia tiga kelas di atas peringkat 18 besar dunia hasil survei pada 2011. Dengan begitu Indonesia juga menjadi negara terkuat ketujuh di kawasan Asia Pasifik, jauh di atas Malaysia (33) dan Singapura (47).Â Atau negara kelima terkuat di Asia, di bawah Cina (3), India (4), Korea Selatan (8) dan Pakistan (12). Sementara 10 negara terkuat lain didominasi oleh negara super power dunia, yaitu Amerika Serikat (1), Rusia (2), Inggris (5), Prancis (6), Jerman (7), Itali (9), diikuti Brazil (10), Turki (11), Israel (13), dan Mesir (14). Kriteria yang digunakan globalfirepower.com dalam menelaah kekuatan pertahanan masing-masing negara dengan catatan tidak akan memasukan unsur kemampuan 30

penggunaan senjata nuklir. Kajian lebih pada pendekatan kemampuan perang konvensional dari negara yang dikaji. Yaitu dengan menelaah kemampuan dan persenjataan untuk perang darat, perang laut, perang udara dengan memperhitungkan seluruh nilai potensi logistik, posisi keuangan maupun aspek geografis. Metoda yang dipakai dalam hal ini, banyak mirip dengan model kajian pertahanan nasional di Indonesia yang lazim disebut sebagai Asta Gatra, yang terdiri atas Tri Gatra aspek geografis, demografis, dan sumber daya alam. Serta Panca Gatra yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan militer. Formula pemeringkatan GFP ini disusun berdasarkan indeks 40 faktor indikator berbeda sebagai parameter penilaian atas kondisi setiap negara, dengan sistem bonus dan penalti. Contoh, bonus nilai atas kemampuan penghematan konsumsi minyak bumi. Contoh, penalti untuk ketidakmampuan mengelola wilayah

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

perbatasan atau pantai. Seluruh faktor indikator tadi, seperti jumlah tank, meriam, truk logistik, dan semua unsur perang darat, dihitung cermat. Begitu pula untuk aspek perang laut, jumlah kapal perusak, kapal induk, kapal selam, dan sebagainya. Lalu jumlah jet tempur, helikopter, sarana pendukung, bandara. Sebagai pelengkap, GFP pun memperhitungkan faktor jumlah penduduk, luas negara, produksi minyak, hingga jumlah bandara, pelabuhan, jaringan kjalan dan rel kereta api. Kinerja kekuatan pertahanan Indonesia yang kini naik tiga kelas ke peringkat 15, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, memang layak diperhitungkan, mengingat ada penambahan sejumlah persenjataan baru. Tapi jumlah ini baru sekitar 30% dari kebutuhan minimum pertahanan (minimum esesential forces/MEF). Idealnya, TNI harus jauh lebih kuat dari sekarang. â&#x20AC;&#x153;Dibandingkan dengan negara-negara militer yang kuat, Indonesia masih sangat jauh,â&#x20AC;? kata mantan Sekretaris Militer era Presiden Megawati ini. Jika program penambahan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) bisa diwujudkan Kementerian Pertahanan, niscaya TNI pun akan semakin bergigi di darat, laut, maupun kawasan udara Nusantara. Apalagi bila perekonomian Indonesia bisa laju bertumbuh dibarengi dengan kemantapan dinamika politik nasional. Namun, kinerja kekuatan militer Indonesia yang dinilai lembaga analisa GFP naik ke peringkat 15

AKTUAL/ ISTIMEWA

Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

besar dunia itu, ternyata tidak memuaskan Panglima TNI yang baru terpilih, Jenderal Moeldoko. Lulusan terbaik Akabri Darat 1981 ini mengaku alutsista tempur yang dimiliki TNI guna menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia kini sudah modern. “Tapi, masih kurang. Makanya kita harus bisa lebih bagus lagi,” kata Moeldoko usai dilantik Presiden SBY di Istana Merdeka, Jumat (30/8). Untuk itu Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan melakukan konsolidasi agar para prajurit memahami organisasi ketentaraan, sehingga tidak memble di lapangan, padahal alutsista yang dimiliki sudah modern. “Langkah pertama konsolidasi untuk memahami organisasi untuk penguatan SDM, Prajurit TNI harus profesional. harus militan. Jangan alutsistanya bagus, prajuritnya memble.” Dalam periode kepemimpinannya, Moeldoko bertekad akan mendorong modernisasi alutsista secara bertahap, seiring pertumbuhan ekonomi nasional. Ada sejumlah alutsista yang akan didatangkan dari berbagai negara, mulai dari

pesawat, tank, hingga persenjataan. “Untuk helikopter Apache memang perlu waktu yang panjang sampai 2018-2021, mungkin 2013 kita baru dapat beberapa. Masalah anggaran, saya tidak bicarakan. Itu domainnya Kemenhan,” ujar Moeldoko yang tercatat juga sebagai panglima terkaya, sesuai pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara di KPK. Terkait kekayaannya, diakui Moeldoko sebagian besar berasal dari mertuanya, sehingga tidak perlu dipermasalahkan karena dapat dipertanggungjawabkan. Sejak menikah, mertua Moeldoko menjamin agar dia fokus menjalankan tugas sebagai tentara saja. “Mertua saya memang pesan, kamu jangan mikirin yang lain, pikirin tugas sebaik-baiknya, semuanya kita beresin. Alhamdulillah itu,” kilah peraih Adie Makayasa ini. Harta kekayaan Moeldoko lainnya sebagian lagi diperoleh dari hasil kerja kerasnya selama di TNI. “Saya sering ke

luar negeri, operasi ke luar negeri sehari USD 125. Terus Alhamdulillah saya dapat istri anak orang kaya,” kata Moeldoko saat uji kelayakan di Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (21/8). Hingga 25 April 2012 saat menjabat Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), kekayaan Moeldoko tercatat sebesar Rp 36miliar lebih. Harta itu terdiri atas harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 22,133 miliar, harta bergerak berupa alat transportasi mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 1,7miliar, peternakan Rp 1,2miliar, logam mulia dan batu mulia senilai Rp 4,6 miliar. Ditambah harta bergerak lainnya berupa giro senilai Rp 2,8miliar dan USD 450.000 atau berjumlah Rp 4,5miliar. Sebaliknya ada juga utang Moeldoko yang mencapai Rp 300 juta.

PERINGKAT NEGARA TERKUAT SECARA MILITER KONVENSIONAL DI DUNIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amerika Serikat rusia china india inggris perancis jerman korea selatan itali brazil

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

turki pakistan israel mesir indonesia iran jepang taiwan kanada thailand

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

meksiko ukraina australia polandia vietnam swedia saudi arabia ethiopia korea utara spanyol

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

NASIONAL

Aksi Letnan Jenderal (CZI) Budiman yang saat mengenakan pakaian dinas upacara (PDU) membungkukan badan dan mencium tangan SBY, seusai dia dilantik di Istana Negara, Jumat (30/8) dinilai melanggar Peraturan Penghormatan Militer (PPM). Oleh: Dhia Prekasha Yoedha 32

impi apa gerangan Letnan Jenderal (CZI) Budiman, sehingga niat baik dia sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) untuk menghormati PresidenÂ RI Jenderal (Hon) Susilo Bambang YudhoyonoÂ (SBY) selaku panglima tertinggi-nya, malah menuai kecaman? Itu semua berawal dari aksi Budiman yang saat mengenakan pakaian dinas upacara (PDU) membungkukan

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

badan dan mencium tangan SBY, seusai dia dilantik di Istana Negara, Jumat (30/8). Sikap Budiman dinilai melanggar Peraturan Penghormatan Militer (PPM). Lho, kok bisa-bisanya seorang jenderal mencium tangan presiden dengan cara seperti itu? Rupanya fenomena cium tangan sebagai tanda penghormatan yang dikesankan bernuansa Islami atau sesuai adat ketimuran seperti itu memang

ANTARA

Pulihkan Kembali Disiplin Militer

telah menggejala menerabas prosedur tetap protokoler dan etika profesional. Upaya menarik simpati Presiden SBY yang dilakukan dengan cara cium tangan itu juga pernah dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah Letjen (Purn) Bibit Waluyo, Nurdin Halid, bahkan oleh Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono. Dan terakhir oleh Kasad Letjen Budiman. Tak urung sikap penghormatan

tersebut, akhirnya mengundang kecaman. Karena, dinilai khalayak ramai sebagai bentuk feodalisme. Padahal, bagi anggota TNI yang terikat penuh oleh berbagai ketentuan dan peraturan displin ketat, rincian PPM sudah mengatur lengkap semua cara hormat anggota militer secara teknis. Baik, ketika sedang berhenti atau berjalan, saat memakai penutup kepala atau tanpa penutup kepala, maupun dengan menyandang senjata atau tanpa senjata. Kasad yang saat itu memakai pakaian kebesaran, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, seharusnya cukup melakukan sikap sempurna dengan berdiri tegap seraya mengangkat tangan kanan dan menyampaikan hormat secara gagah, lalu bersalaman. Cukup begitu, tanpa perlu mencium tangan. Karena aturan penghormatan secara militer begitu telah dibakukan dan diberlakukan mutlak sebagai wujud kebanggaan militer. “Nggak kebayang, kalau itu (model cium tangan) diikuti oleh prajurit dan pasukan tempur,” ujar jenderal mantan Sekretaris Militer Presiden Megawati, ini. Karena itu, terlepas ada hubungan batin apapun yang melatarinya, memberi hormat dengan cara berbeda, jelas melanggar kepatutan. Apalagi dilakukan Kasad yang mengenakan pakaian kebesaran kepada presiden selaku panglima tertinggi dalam acara pelantikan kenegaraan yang dilakukan di Istana Negara. “Makna cium tangan dengan berpakaian dinas itu apa? Saya tidak tahu juga. Suasana kebatinannya seperti apa, hanya mereka yang tahu,” ujar TB Hasanuddin. Alhasil, gugatan khalayak ramai atas sikap pimpinan tinggi TNI AD yang dinilai sebagai pelanggaran disiplin organisasi militer, memang laik direnungkan kembali. Sikap disiplin memenuhi kewajiban prajurit sebagaimana bunyi Sumpah Perwira maupun Delapan Wajib TNI, semakin mendesak untuk dipulihkan kembali. Terutama terkait dengan delapan kewajiban bersikap ramah tamah terhadap rakyat, bersikap sopan

santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, tidak sekali-kali merugikan rakyat, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, dan menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Desakan pemulihan disiplin itu pula yang disuarakan oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) saat merayakan ulang tahun ke-19, di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Kamis (29/8). AJI mensinyalir banyak intimidasi yang dilakukan TNI kepada wartawan. Seperti intimidasi pada peliput sidang kasus Cebongan. “Kami mencatat rekan peliput diteror baik dengan SMS maupun pemanggilan jurnalis pemantau sidang. Terornya sistematis dan terkoneksi,” jelas Iman, seraya mengingatkan agar TNI bersedia koreksi diri. Termasuk ikut serta dalam mengusut siapa oknum yang melakukan intimidasi. Pada 2012 sampai medio 2013, tercatat ada 26 kekerasan yang menimpa para jurnalis. Lima besar pelaku tersebut adalah massa, orang tidak dikenal, anggota TNI, Polri dan ormas. Contoh nyata yang mencolok mata khalayak adalah sikap seorang Kolonel TNI AU di Riau yang melalukan tindak kekerasan secara fisik menzalimi jurnalis yang akan meliput peristiwa pesawat TNI yang jatuh. Padahal meski kejadian itu sempat ditayangkan langsung oleh berbagai media televisi, namun oknum perwira itu masih sempat ngotot dengan segala kepongahannya. Meski kemudian akhirnya, dia meminta maaf secara terbuka setelah mendapat kecaman luas masyarakat.. Masalah pemulihan disiplin seluruh anggota TNI di setiap jenjang organisasi ini juga yang hendaknya menjadi salah satu tugas utama konsolidasi oleh Jenderal Moeldoko selaku Panglima TNI yang baru dilantik bersama Kasad Letjen Budiman.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

LAPORAN UTAMA

PERANG ASIMETRIS

Indonesia Pusaran Perang Asimetris Indonesia saat ini menjadi target perang asimetris di berbagai sektor politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Jika pemerintah tidak tanggap dan tidak serius menghadapinya, kepentingan nasional bisa terancam.

embaga kepolisian Indonesia, Polri, baru-baru ini terguncang. Tiga anggota polisi tewas dalam sejumlah aksi ‘penembak misterius’ pada Juli-Agustus 2013. Jika ‘serangan-serangan teror’ terpisah ini dilakukan secara terencana oleh ‘pihak yang sama’ bisa jadi ini merupakan perang asimetris yang dilancarkan pihak tertentu terhadap institusi Polri khususnya dan aparat keamanan umumnya. Dua anggota Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan, Aiptu Kus Hendratno serta Bripka Ahmad Maulana, tewas ketika sedang berpatroli malam di Jalan Graha Raya, akibat ditembak orang tidak dikenal pada 16 Agustus 2013. Lalu, rumah anggota Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Andreas Tulam, di Cipete, Pinang,

Tangerang, ditembak orang tidak dikenal dengan air soft gun pada 13 Agustus 2013. Sebelumnya, dua anggota polisi lain tewas ditembak orang tak dikenal. Aipda Patah Saktiyono tewas ditembak di Jalan Raya Cireundeu, Tangerang Selatan, pada 27 Juli 2013. Sedangkan Aiptu Dwiyatna ditembak dan tewas dalam perjalanan ke kantornya di Ciputat, Tangerang Selatan, pada 7 Agustus 2013. Persoalannya bukan soal jumlah korban. Polri sudah kehilangan anggotanya dalam jumlah lebih besar di daerah konflik Aceh dan Papua. Tetapi serangan mematikan yang terkesan terencana dan terarah pada anggota polisi, di daerah yang relatif dianggap aman di seputar Jadebotabek, benar-benar di luar perkiraan. Serangan berpola ‘perang

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

asimetris’ tersebut, apapun motifnya dan siapapun pelakunya, jelas telah menjatuhkan moral jajaran kepolisian. Apakah sebenarnya yang disebut perang asimetris (asymmetric warfare) itu? Perang asimetris adalah perang antara pihak-pihak

ANTARA

Oleh: Satrio Arismunandar

yang memiliki perbedaan signifikan dalam kekuatan militer, strategi, atau taktik. Peperangan semacam itu sering melibatkan strategi dan taktik perang yang non-konvensional, di mana pihak yang lebih lemah berusaha menggunakan strategi untuk mengimbangi kekurangannya dalam kuantitas maupun kualitas. Strategi itu mungkin tidak harus bersifat militer.

RUMGAPRES

*** Perang asimetris berbeda dengan perang simetris (symmetric warfare), di mana dua pihak yang bertikai memiliki kekuatan militer dan sumber daya yang setara, sehingga mereka juga menggunakan taktik-taktik yang secara keseluruhan mirip. Perbedaannya hanya dalam hal

rincian dan cara eksekusi. Istilah ‘perang asimetris’ ini sering digunakan dalam menganalisis perang gerilya, pemberontakan, terorisme, kontrapemberontakan, dan kontraterorisme. Semua itu pada dasarnya adalah konflik kekerasan antara militer formal melawan musuh yang informal, kurang memiliki perlengkapan, dukungan, ataupun personel, tetapi ulet. Popularitas istilah ini berawal dari artikel Andrew JR Mack (1975) di World Politics, berjudul Why Big Nations Lose Small Wars. Di sini ‘asimetris’ secara sederhana diartikan sebagai kesenjangan kekuatan yang signifikan antara pihakpihak yang bertentangan dalam konflik. ‘Kekuatan’ di sini secara luas disamakan dengan kekuatan material, seperti jumlah tentara yang

besar, persenjataan canggih, ekonomi yang maju, dan seterusnya. Meski konsep ini sempat diabaikan pada masa itu, analisis Mack ternyata memancing minat baru sejak berakhirnya Perang Dingin tahun 1990-an. Pada 2004, militer Amerika Serikat (AS) secara serius mulai mempertimbangkan kembali problem-problem yang terkait dengan perang asimetris. Dalam menelaah konsep ini, para akademisi cenderung lebih berfokus pada upaya untuk menjelaskan teka-teki: Mengapa pihak yang lemah bisa menang dalam perang? Jika ‘kekuatan’ secara konvensional dianggap mendukung tercapainya kemenangan dalam perang, bagaimana kita bisa menjelaskan kemenangan pihak yang ‘lemah’ terhadap yang ‘kuat’?

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

PERANG ASIMETRIS

Penjelasan kunci itu mencakup; interaksi strategis, kesediaan pihak yang lemah untuk lebih banyak menderita atau menanggung biaya lebih besar, dukungan eksternal pada pihak yang lemah, keengganan untuk mengeskalasi kekerasan dari pihak yang kuat, dinamika kelompok internal, dan tujuan-tujuan perang dari pihak kuat yang terlalu berlebihan. *** Konflik-konflik asimetris, termasuk perang antar-negara dan perang saudara, selama sekitar 200 tahun terakhir, biasanya dimenangkan oleh pihak-pihak yang kuat. Namun sejak 1950, pihak-pihak yang lemah telah memenangkan mayoritas dari seluruh konflik-konflik asimetris. Keberhasilan taktis perang asimetris tergantung pada setidaktidaknya beberapa asumsi. Ketidakunggulan teknologi biasanya bisa diatasi dengan menyerang infrastruktur yang lebih rapuh, yang bisa menjadi sasaran dengan dampak yang sangat merusak. Penghancuran jaringan tenaga listrik, jalan raya, dan sarana air minum di wilayah yang berpenduduk padat, misalnya, bisa berdampak dahsyat secara ekonomi dan melemahkan moral. Pada saat yang sama, pihak yang lemah justru sulit diserang karena mereka lebih lincah bermanuver dan memang tidak memiliki struktur seperti itu sama sekali untuk diserang. Salah satu taktik yang bisa 36

dilakukan dalam perang asimetris adalah penggunaan unsur-unsur nonpemerintah, yang biasanya secara diam-diam memiliki koneksi atau bersimpati pada kepentingan negara tertentu. Ini bisa disebut juga war by proxy (perang oleh seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak demi kepentingan pihak lain). Perlawanan gerilyawan Hizbullah di Lebanon (yang didukung Iran dan Suriah) melawan militer Israel, yang secara jumlah pasukan dan persenjataan militer lebih unggul, termasuk war by proxy. Perlawanan gerilyawan Mujahidin, yang didukung oleh sejumlah negara Arab, AS, dan anggota NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara), dalam upaya meruntuhkan rezim Bashar al-Assad di Suriah, juga termasuk kategori ini. Contoh lain adalah dukungan pemerintah Amerika terhadap gerilyawan Contra di Nikaragua. War by proxy biasanya dilakukan agar dapat memberikan bantahan keterlibatan (deniability) di pihak aktor negara yang terlibat. Kemampuan membantah itu diperlukan agar aktor negara tidak tercemar oleh dampak negatif tindakan tersebut, sehingga memungkinkan ia bernegosiasi dengan seolah-olah ada niat baik. Aktor negara akan mengklaim bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang sekadar simpatisan. Hal itu juga menghindarkan aktor negara dari tuduhan suka berperang atau melakukan kejahatan perang.

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

***

Dalam konteks Indonesia, sudah ada kasus pendirian kantor perwakilan gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang dipimpin Benny Wenda di Oxford, Mei 2013. Seandainya pemerintah Inggris benar-benar serius mendukung berdirinya kantor OPM, hal itu juga bisa dikategorikan sebagai war by proxy. Situasi semacam ini bukan cuma dialami Indonesia, karena banyak kelompok separatis juga mendirikan kantor perwakilan di Inggris, seperti Gerakan Tibet Merdeka, yang ingin melepaskan negeri Tibet dari kekuasaan Cina. Pertempuran antara Israel melawan beberapa organisasi pembebasan Palestina, seperti Hamas dan Jihad Islam, adalah contoh klasik perang asimetris. Israel memiliki angkatan darat, laut, dan udara yang sangat kuat, sedangkan pihak Palestina tak memiliki akses terhadap persenjataan militer skala besar untuk mengadakan operasi militer. Maka, mereka memanfaatkan taktiktaktik asimetris, seperti baku tembak dengan senjata ringan, penembakan jitu lintas perbatasan, serangan roket, dan bom bunuh diri. Sebetulnya tidak ada yang betulbetul baru dalam konsep perang asimetris. Pihak yang lebih kecil mengerahkan kekuatannya terhadap titik-titik lemah dari pihak yang lebih besar. Inilah yang dilakukan para gerilyawan di Amerika Selatan, Kuba, Chechnya, dan oleh para laskar pejuang kemerdekaan Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda. Meski konsepnya tidak baru, perang

ANTARA

LAPORAN UTAMA

ANTARA

asimetris sekarang memiliki dimensi baru dan pengertian lebih luas. Perang asimetris tidak cuma menggunakan cara-cara militer, tetapi juga meluas ke taktik disinformasi (propaganda), tekanan ekonomi, pengaruh sosial-budaya, selain tentunya pertahanankeamanan. Keberhasilan tokoh individual semacam Ramos Horta, yang berkampanye dari satu negara ke negara lain, terbukti berhasil memojokkan Indonesia terkait isu Timor Timur dalam forum internasional. Kita tahu, ujung perang asimetris yang dilancarkan Horta, aktivisaktivis LSM (termasuk sejumlah aktivis LSM Indonesia sendiri), dan para pendukungnya, adalah terwujudnya referendum yang penuh rekayasa, yang memang sudah didesain untuk melepaskan Timor Timur dari Indonesia. Benny Wenda dan sejumlah aktivis OPM lain kini mencoba resep yang sama dalam kasus Papua. Di bidang ekonomi, Indonesia

yang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan nilai rupiah terhadap dollar AS, penurunan IHSG (indeks harga saham gabungan), turunnya nilai ekspor, bahkan ada yang mengatakan berpotensi jatuh ke dalam krisis ekonomi baru, juga sangat rawan menghadapi perang asimetris di bidang informasi dan ekonomi. Jika kepercayaan rakyat terhadap pemerintah merosot, sedikit isu atau disinformasi tentang perbankan yang bangkrut atau industri padat karya yang mau ditutup, bisa memicu gangguan ekonomi, bahkan kerusuhan sosial. Menghadapi ancaman perang asimetris tidak bisa dilawan dengan cara-cara konvensional atau pendekatan militer semata. Para perencana strategi di AS dan Inggris, yang secara serius mempelajari taktik-taktik perang asimetris, menyadari bahwa bagian penting dari strategi itu bersifat ‘psikologis’. Hal ini dilakukan oleh pasukan khusus Inggris, SAS, ketika

melakukan operasi melawan para ‘pemberontak’ di Malaya pada 1950an dan Oman pada 1960-an dan 1970-an. Sedangkan AS, dalam memerangi ‘terorisme’ juga menggunakan berbagai macam front: politik, diplomatik, finansial, dan ekonomi. Bahkan Amerika siap membiayai upaya perubahan kurikulum di pesantren-pesantren di Indonesia, yang dianggapnya rawan sebagai tempat pembibitan radikalisme anti-Amerika dan potensi-potensi terorisme! Dengan latar belakang seperti itu, pemerintah Indonesia perlu lebih serius memperhatikan ancaman perang asimetris ini. Skala ekonomi Indonesia yang semakin besar, dan peran politiknya di kancah internasional yang juga semakin besar, tidak lantas membuat Indonesia jadi lebih aman. Tetapi posisi ini justru menghadirkan potensi-potensi rawan untuk diserang lewat taktik-taktik perang asimetris.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

LAPORAN UTAMA

PERANG ASIMETRIS

Indonesia tidak bisa menghindari perang asimetris, baik sebagai sasaran maupun sebagai pelaku. Maka jajaran intelijen perlu terus meningkatkan kualitas profesional SDM-nya, demi menghadapi tantangan perang asimetris, yang kini umumnya berwujud soft power. Oleh: Satrio Arismunandar

erang asimetris sebenarnya bukanlah wacana baru bagi komunitas intelijen Indonesia, yang dikoordinasi oleh BIN (Badan Intelijen Negara). Perang asimetris, yang kini banyak dilakukan dalam wujud soft power (kekuatan lunak), merupakan perang yang menggunakan caracara nonkonvensional. Karena sifatnya yang demikian itu, ia lebih sulit dideteksi dan lebih rumit cara mengatasinya. Dalam konteks inilah terlihat pentingnya peran intelijen. Perang terbuka menggunakan persenjataan militer atau hard power (kekuatan keras) umumnya dianggap sudah kurang cocok dengan kondisi dunia sekarang, serta sangat mahal secara ekonomi. Ini bukan berarti ancaman hard power bisa disepelekan. Ketegangan militer antara Cina dengan sejumlah negara, yang memiliki sengketa wilayah di Kepulausan Spratley, Laut Cina Selatan, masih sangat nyata. Konflik militer terbuka masih bisa pecah. Begitu juga kita lihat dalam kasus Suriah di Timur Tengah sekarang. Namun, perang asimetris dengan pendekatan soft power perlu mendapat perhatian lebih, karena aktor-aktor pemainnya bisa sangat banyak dan beragam, bukan cuma negara-negara yang memiliki kekuatan militer. Perang asimetris bisa dilakukan lewat eksploitasi media massa, penjebolan situs internet lewat peretas individual, disinformasi, dan kampanye propaganda. Ia juga bisa memanfaatkan organisasi dan jejaring LSM (lembaga swadaya

Intelijen Indonesia dan Pertarungan Soft Power

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

ANTARA

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

PERANG ASIMETRIS

masyarakat) dalam negeri, yang kita tahu sebetulnya mayoritas didanai pihak asing. Bahkan mantan Kepala BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara), yang kini sudah berganti nama menjadi BIN, Letnan Jenderal TNI (Purn) Moetojib mengakui arti krusial pertarungan di kancah soft power. Dia mengatakan, intelijen yang profesional sepatutnya lebih mengutamakan pendekatan soft power, bukan lagi hard power, termasuk di dalamnya adalah bidang intelijen ekonomi, sosial, dan budaya. Intelijen harus mempunyai perangkat-perangkat itu. Kebutuhan perangkat semacam itu sudah disadari oleh BIN, selaku koordinator penyelenggara intelijen negara. Penyelenggara intelijen negara lainnya adalah: Intelijen TNI, Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan, dan Intelijen Kementerian serta intelijen lembaga pemerintah non-Kementerian. Semua penyelenggara intelijen itu wajib berkoordinasi dengan BIN, di mana visinya adalah tersedianya data intelijen secara cepat, tepat, dan akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan nasional. Untuk tercapainya visi itu, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) intelijen yang andal sangatlah penting. Menurut Moetojib, yang memimpin BAKIN pada 1996-1998, kemampuan teknis SDM intelijen saat ini sangat mendesak ditingkatkan. Hal ini untuk mempermudah pihak intelijen Indonesia dalam mendeteksi adanya tantangan. “Tantangan yang terlihat sekarang ini adalah adanya usaha untuk mempengaruhi dan mengubah peraturan serta 40

perundang-undangan yang ada, kemudian diikuti dengan serbuan budaya ke negara setempat. Indonesia saat ini berada dalam posisi terdesak. Dalam bidang politik, hukum, ekonomi lebih banyak mengedepankan liberalisme daripada Demokrasi Pancasila,” katanya. Pandangan Moetojib didukung oleh mantan Kepala BAKIN Letnan Jenderal TNI (Purn) Soedibyo. Soedibyo mengatakan, akar permasalahan dalam kehidupan berbangsa saat ini adalah tidak adanya falsafah dan konsepsi yang tegas untuk menentukan dasar, cara, dan arah yang dituju dalam pembangunan nasional. Sehingga, tidak ada parameter yang digunakan sebagai kontrol

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

dalam pembangunan nasional. Hal lain adalah belum terbangunnya sistem politik nasional yang kuat. Pengaruh kuat paham liberalisme telah menjadikan segala gerak bangsa seolah-olah tanpa disiplin dan tanpa norma. Negara dan bangsa ini harus mempunyai ketegasan, bahwa Negara Kesatuan RI harus hidup atas dasar UUD yang tidak berkarakter liberal. Bangsa Indonesia harus menyediakan waktu dan memeras pikiran untuk menyempurnakan kembali UUD, supaya benar-benar berwatak Pancasilais. *** Tantangan soft power yang dihadapi memang kompleks. Perhatian patut diberikan pada peningkatan fungsi intelijen maupun pemahaman tentang intelijen, dengan melihat tantangan yang semakin canggih dan berat. Intelijen harus bisa mengikuti kemajuan tantangan dengan meningkatkan profesionalisme. Profesionalisme itu sendiri harus terus dikaji

ANTARA (POLISI) - AKTUAL/ ISTIMEWA

LAPORAN UTAMA

AKTUAL/ ISTIMEWA

dan disesuaikan dengan konteks tantangan zamannya. Saat ini di dalam negeri, terdapat situasi-kondisi dan potensi ancaman strategis nasional yang perlu dicermati oleh jajaran intelijen. Pertama, penurunan nilai rupiah terhadap dollar AS dan krisis ekonomi, yang berdampak meluas di masyarakat. Krisis ini terkait dengan kondisi ekonomi dunia. Kedua, situasi politik dan keamanan, yang terkait dengan proses menuju Pemilu 2014. Dalam konteks global, terdapat krisis politik berlarut-larut dan ancaman perang terbuka di kawasan Timur Tengah, khususnya di Suriah, yang akan berpengaruh pada harga minyak dunia. Gejolak harga minyak dunia akan berpengaruh

pada anggaran negara dan kondisi ekonomi Indonesia. Hal ini akhirnya juga akan berdampak pada dinamika politik nasional dan kerawanan, yang mengarah ke instabilitas politik dan keamanan nasional. Indonesia sebetulnya juga punya berbagai sumber daya dan potensi untuk bertahan. Sudah terbukti, Indonesia sanggup melalui berbagai macam krisis yang berat, mulai dari krisis ekonomi, politik, gangguan separatisme, terorisme, dan sebagainya. Tetapi, persoalannya bukan di situ. Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, pada Juli 2013 mengingatkan, kondisi geografis, kemajemukan sosial budaya, dan kekayaan alam melimpah Indonesia merupakan modal besar bagi

terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional. Namun, potensi itu jika tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan kerawanankerawanan. Maka, perlu diantisipasi dengan baik agar tidak menjadi ancaman faktual. Untuk itu diperlukan institusi intelijen negara yang profesional dan andal. Mengingat spektrum dan bentuk ancaman yang dihadapi saat ini dan masa mendatang semakin luas, kompleks, dan beragam, serta warna dan wajah ancaman berubah menjadi multi nasional, maka upaya menjamin terselenggaranya pengamanan terhadap sasaransasaran strategis pembangunan bukanlah pekerjaan yang mudah. Keberhasilan kinerja intelijen saat ini dan ke depan banyak ditentukan oleh kompetensi dan profesionalitas intelijen dalam melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan analisis. Dikaitkan dengan pandangan Moetojib, BIN harus terus-menerus menyempurnakan organisasinya, termasuk meningkatkan kualitas anggotanya, yang disesuaikan dengan tantangan zaman. Persepsi â&#x20AC;&#x2DC;zaman duluâ&#x20AC;&#x2122; di mana seolah-olah intelijen hanya menghadapi perang hard power, harus dirombak total karena sekarang perang yang dihadapi adalah perang dengan soft power. Perang ini meliputi perang di bidang ideologi, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Perang di kancah soft power membutuhkan pemikiran canggih, kesiapan diri, serta daya tahan. Selain itu, faktor koordinasi dan kesamaan pandangan sangat penting. Kegagalan intelijen bisa terjadi karena ketidakkompakan antara instansi-instansi penyelenggara fungsi intelijen. Jajaran komunitas intelijen Indonesia perlu duduk bersama untuk melakukan evaluasi dan memetakan masalah. Hal ini supaya terjalin kesamaan sudut pandang, melalui komunikasi dan koordinasi yang sinkron, guna menciptakan sinergitas. Berbagai Sumber

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

LAPORAN UTAMA

PERANG ASIMETRIS

Rudi dan SKK Migas Ada hal yang menarik sebelum penangkapan OTT Rudi Rubiandini, beberapa pekan sebelumnya, Rudi sowan kepada Danjen Kopassus dan KASAD Jenderal Moeldoko, membicarakan hal strategis keamanan industri migas nasional. Namun sayang nasib Rudi yang dikenal loyalis SBY ini, harus berujung OTT.

anyak yang bertanya, ada apa di balik operasi tangkap tangan (OTT) Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Apa yang sebenarnya yang dilakukan Rudi di SKK Migas? Siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh keberadaan Rudi di SKK Migas? Ada sebuah data menarik untuk menggambarkan apa yang dilakukan Rudi di SKK Migas. Sebuah perusahaan riset dan konsultan industri energi dan metal global,

Wood Mackenzie, beberapa waktu lalu mengeluarkan hasil riset tentang negara-negara yang paling banyak mengambil manfaat dari produk minyak dan gas yang dimiliki. Hasil riset tersebut sungguh mengejutkan. Pada 2012, di Asia saja, Indonesia adalah urutan dua negara yang paling banyak mengambil manfaat (keuntungan) dari industri migasnya. Keuntungan tersebut dalam bentuk kontrak bagi hasil dan pajak. Sedangkan dalam lingkup dunia,

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

Indonesia ada di urutan lima negara terbesar yang mendapat keuntungan dari hasil pengelolaan migasnya. Cina ada di urutan enam setelah Indonesia. Dibandingkan, data 2008, Indonesia masih bertengger di urutan 24 dari 95 negara produser migas lainnnya. â&#x20AC;&#x153;Artinya Indonesia saat ini semakin nasionalis dalam tata kelola migas,â&#x20AC;? kata Rudi dalam sebuah kesempatan, Februari lalu. Kemudian Rudi memaparkan data lain. Rata-rata negara di dunia mendapatkan keuntungan baik

tino oktaviano/ aktual

Oleh: Arnold Sirait dan Vicky Anggriawan

terjadi di sektor migas. “Sebelum saya ditangkap (KPK, red), saya terima ancaman dua atau tiga bulan sebelumnya. Ada demo, mengancam akan mendongkel saya dari SKK Migas. Uang yang saya kejar (keuntungan dari sektor migas, red) itu hampir mencapai Rp 450 trilun. Saya sudah berusaha untuk merapikan industri ini tetapi ada angin kecil seperti ini. Saya ini sedang membenahi tata kelola migas, tentu banyak yang merasa terganggu apa yang saya lakukan. Yang jelas saya ini tidak pernah korupsi, tidak ikut ngurusin proyek-proyek. Tekanan muncul dari mana-mana, lihat sendiri kalau di DPR seperti apa ke saya, tetapi ternyata ditembaknya dari samping,” ungkap Rudi kepada ke beberapa media di KPK pada 26 Agustus lalu, sebagaimana dikutip Aktual dari sebuah media online. Di samping ingin meningkatkan target lifting, Rudi juga melakukan bersih-bersih potensi-potensi ketidaktransparanan di SKK Migas. Dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Tata Kelola Migas yang Adil Bagi Rakyat’ yang diselenggarakan Perhimpunan Gerakan Keadilan

AKTUAL/ ISTIMEWA

dari kontrak bagi hasil maupun pajak hingga sebesar 63% dari tata kelola migasnya, namun Indonesia mendapatkan keuntungan dari tata kelola migas hingga mencapai 86%. Rudi mengklaim, pada 2012 saja negara sudah menangguk keuntungan dari tata kelola migasnya sekitar Rp 320 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi Rp 19 triliun di atas target APBNP 2012 sebesar Rp 301 triliun. Prestasi ini jauh lebih besar dari penerimaan negara di sektor pertambangan batubara, mineral dan panas bumi yang cuma sekitar Rp 108 triliun. Untuk meningkatkan keuntungan migas buat negara, Rudi memfokuskan kebijakan tata kelola migas Indonesia ketiga aspek penting: meningkatkan produksi (lifting) migas, penambahan cadangan migas dan peningkatan kapasitas nasional. Target Rudi, dia akan meningkatkan penerimaan migas buat negara menjadi sekitar Rp 450 triliun pada tahun ini. Untuk target itu, dia harus melakukan beberapa pembenahan di SKK Migas, termasuk menutup lubang-lubang sumber ketidaktransparanan menahun yang

di Jakarta, Jumat (2/8), Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara secara tegas mengungkap enam kegiatan yang berpeluang untuk tempat terjadinya ketidaktransparanan (korupsi) di SKK Migas, yakni di cost recovery, penjualan minyak bagian negara, lelang wilayah kerja, perpanjangan kontrak, alokasi penjualan gas, dan penunjukan sub kontraktor. “Dalam hal cost recovery saja, garagara dikorupsi biaya investasi yang harus dikembalikan ke kontraktor bertambah besar,” katanya. Bersih-bersih ala Rudi ini rupanya tidak sepenuhnya bisa dia lakukan sempurna karena dia ternyata harus dihadapkan langsung dengan sistem birokrasi yang cenderung tak transparan juga. Atau, Rudi belum bisa bersih-bersih secara total karena dia juga harus tunduk di bawah kekuatan sebuah rezim ketika dia diduga menerima suap dari Kernel Oil. Tidak tahu, apakah benar Rudi korupsi, Rudi terpaksa korupsi atau memang Rudi dikondisikan untuk korupsi ketika dia diduga menerima dana sebesar USD 700 ribu dari Kernel Oil. “Saya bukan malaikat,” kata Rudi. “Jadi biarkan. Biar KPK yang menyelesaikan tugas ini.” Namun sebelum ditangkap, Rudi sebenarnya sedang menyelesaikan delapan masalah besar di SKK Migas yakni, penanganan kegiatan usaha hulu migas di Aceh, renegosiasi harga ekspor LNG ke Fujian, pemberlakuan pajak atas penggunaan fasilitas produksi oleh beberapa kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), persoalan pertanahan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia industri hulu migas, penyederhanaan birokrasi perizinan, penerapan azas cabotage, dan peningkatan iklim investasi hulu migas. Nama Rudi Rubiandini dan SKK Migas boleh saja hilang dan dihilangkan dari industri migas Indonesia. Tapi kedaulatan energi milik negara bangsa ini tidak boleh dan jangan pernah hilang dan dihilangkan oleh siapapun.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

LAPORAN UTAMA

PERANG ASIMETRIS

Perang Asimetris di Balik Tertangkapnya Rudi

elasa (13/8) malam. Di rumah itu, di Jalan Brawijawa VII Nomor 30, Jakarta Selatan pada pukul 22.30 WIB ada sebuah kejadian penting terjadi. Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini diberitakan tertangkap oleh operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Rudi â&#x20AC;&#x2DC;transaksiâ&#x20AC;&#x2122; dengan dengan Deviardy itu berbuah klimaks. Rudi akhirnya digelandang oleh penyidik KPK ke Gedung KPK sekitar pukul 01.00 WIB dini hari pada 14 Agustus 2013. Operasi tangkap tangan itu juga berhasil 44

mengamankan sebuah barang bukti tas hitam dan sebuah motor besar. Rudi diduga mendapat suap dari PT Kernel Oil. Dan KPK kemudian melakukan beberapa penyelidikan lanjutan berdasarkan beberapa bukti itu. Ada dugaan kuat juga, bahwa suap Rudi juga berhubungan dengan beberapa pihak, secara individual maupun secara kelembagaan. Karena, kata seorang petinggi KPK, tidak pernah ada sebuah korupsi yang berdiri sendiri, selalu ada yang terkait oleh itu. Lalu, pagi keesokan harinya, 14 Agustus 2013. Media gempar, Breaking News!!!. Rudi Ditangkap

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

KPK. Tak ingin terjadi masalah berlarut, pada siang hari itu juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2013 tentang pemberhentian sementara Rudi Rubiandini sebagai kepala SKK Migas. Keputusan menonkatifkan Rudi ternyata berbarengan dengan terjadi kegemparan lagi; rupiah juga ikut jadi breaking News. Kurs dollar AS terhadap rupiah mulai menggeliat. Data historis yang dari sebuah bank swasta nasional menunjukkan bahwa nilai rupiah mulai melemah sejak 14 Agustus, saat Rudi

tino oktaviano/ aktual

Oleh: Arnold Sirait, Vicky Anggriawan, Arbie Marwan

tertangkap, dan pernah mencapai angka Rp 11.550 per dollar AS. (Lihat Tabel!) Rupanya melemahnya Rupiah diikuti juga oleh kegemparan lain. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi. Bahkan, IHSG sempat

Dua kegemparan susulan di pasar uang dan bursa itu ternyata menjadi cerita sedih lagi ketika terdengar kabar bahwa defisit transaksi berjalan (current account) membengkak. Dalam bahasa umum, pemasukan uang yang diterima suatu negara lebih kecil dibandingkan pengeluaran

terkoreksi cukup besar. Menurut catatan Kepala Riset Trust Securities Reza Priyambada, bursa Indonesia adalah bursa kedua terbesar di regional yang terkoreksi setelah Filipina. â&#x20AC;&#x153;Anjloknya bursa Indonesia ini disebabkan isu ketidakjelasan waktu untuk pengurangan secara bertahap stimulus The Fed dan sentimen negatif seiring dengan peningkatan tensi geopolitik di Suriah,â&#x20AC;? kata Reza, beberapa saat lalu.

uang. Dan benar, data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa defisit transaksi berjalan meningkat dari USD 5,8 miliar (2,6% dari PDB) pada triwulan sebelumnya menjadi USD 9,8 miliar (4,4% dari PDB) pada triwulan II-2013 akibat menyusutnya surplus neraca perdagangan nonmigas serta melebarnya defisit neraca jasa dan pendapatan. Di samping turunnya ekspor non migas, pembengkakan defisit

Tabel Data Historis Nilai Rupiah (13 Agustus-28 Agustus 2013)

ANTARA

Sumber: BCA

Tanggal

28 Agustus 2013 27 Agustus 2013 26 Agustus 2013 23 Agustus 2013 22 Agustus 2013 21 Agustus 2013 20 Agustus 2013 19 Agustus 2013 16 Agustus 2013 15 Agustus 2013 14 Agustus 2013 13 Agustus 2013 5 Agustus 2013

Kurs Jual

Kurs Beli

Kurs Tengah

11,800.00 11,650.00 11,450.00 11,350.00 11,450.00 11,300.00 11,100.00 10,600.00 10,525.00 10,470.00 10,450.00 10,450.00 10,450.00

11,300.00 11,100.00 10,950.00 10,800.00 11,050.00 10,900.00 10,700.00 10,300.00 10,225.00 10,170.00 10,150.00 10,150.00 10,150.00

11,550.00 11,375.00 11,200.00 11,075.00 11,250.00 11,100.00 10,900.00 10,450.00 10,375.00 10,320.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00

transaksi berjalan saat ini juga disumbang oleh meningkatnya kebutuhan baban bakar minyak (BBM). Menurut data ReforMiner Institute, rata-rata pertumbuhan penggunaan BBM di Indonesia melonjak sekita 8% per tahun. PT Pertamina (Persero) memperkirakan, setiap hari negara ini mengkonsumsi sekitar 1,4 juta kiloliter BBM per hari. Bandingkan dengan data dari SKK Migas yang menyatakan bahwa target produksi minyak (lifting) nasional hanya 840 ribu barel per hari, kini jeblok hanya 810 ribu barel per hari. Jadi untuk menambal kebutuhan konsumis itu, negara harus impor. Hitungan kotornya, dalam sehari negara ini harus siap dengan uang sekitar sekitar USD 150 juta untuk mengimpor kekurangan sekitar 550 ribu barel minyak per hari. Semua kegemparan itu semakin membuat pemerintah dag-dig-dug ketika ada beberapa fakta lain yang memperlihatkan bahwa utang jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat ini sudah mencapai angka 55,7% dari cadangan devisa Indonesia. Artinya cadangan devisa sangat rentan sekali posisinya. Itu belum indikator catatan inflasi yang sudah mencapai 8,61% pada bulan Juli lalu (y-o-y). Yang menarik, semua catatan kegemparan itu terjadi hanya dua hari sebelum Jumat 16 Agustus 2013, ketika sebuah peristiwa ekonomi politik penting terjadi saat itu, yakni Presiden SBY menyampaikan Pidato Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Bisa dibayangkan, skenario ekonomi politik SBY dalam nota keuangan negara itu diganggu oleh kasus korupsi SKK Migas (padahal sektor migas adalah salah satu tumpuan penting pendapatan negara sampai saat ini), anjloknya nilai rupiah dan IHSG serta bayangan rapuhnya cadangan devisa. Akibatnya, banyak asumsiasumsi dalam nota keuangan yang disiapkan oleh Menkeu Chatib Basri itu dipertanyakan banyak kalangan, terutama target pertumbuhan ekonomi (Lihat Tabel hal. 46!).

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

LAPORAN UTAMA

PERANG ASIMETRIS

Melihat perkembangan yang cukup mengkhawatirkan itu, SBY pada 21-Agustus 2013 bergegas. Sebuah keterangan pers dikeluarkan pihak Istana untuk mempertegas strategi yang akan diambil untuk meredam gejolak yang terjadi. “Sekali lagi, kebijakan dan tindakan pengelolaan ekonomi kita, dengan tujuan utama: pertama, menjaga stabilitas keuangan kita; yang kedua, bagaimanapun kita juga menjaga pertumbuhan untuk tidak menurun secara tajam,” kata SBY. Baru pada 23 Agustus 2013, secara resmi Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengumumkan empat paket kebijakan yang diharapkan bisa mempercepat beberapa proyek pembangkit listrik, migas, pertambangan, mineral dan infrastruktur. Upaya ini dilakukan agar dana segara masuk ke Indonesia disamping untuk mengurangi dampak pengangguran dan lonjakan inflasi yang mulai meninggi. Dan yang terpenting untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Sontak beberapa kalangan politikus dan pebisnis berteriak atas kebijakan itu. Kwik Kian Gie misalnya menilai kebijakan itu hanya mencerminkan kepanikan. “Dan karena itu menjadi asal omong,” komentar Kwik, beberapa saat lalu. Yang menarik adalah komentar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi

atas empat kebijakan tersebut. “Kita tidak percaya dollar bisa di bawah Rp 10.000,” katanya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR MPR, Senayan, beberapa saat lalu. Bahkan salah satu konglomerat Indonesia James Riady angkat bicara soal ini. “Kepercayaan investor luntur. Nah, ini paket apa pun dikeluarkan nggak ada gunanya, empat paket pun nggak ada gunanya. Yang diharapkan dari pasar adalah leadership yang jelas yang menenangkan pasar dan aksi-aksi yang lebih konkrit,” ujarnya. *** SBY sadar, kasus Rudi ternyata membawa masalah besar ketika pemerintah sedang berupaya keras menggali lagi beberapa proyek pendanaan jangka panjangnya untuk memperkuat sektor infrastruktur (termasuk proyek besar MP3EI di dalamnya). Pada 26 Agustus lalu, SBY, secara politis, mengingatkan atau mungkin menyindir dengan cukup halus soal ini. Saat itu, di sebuah acara Silaturahmi Idul Fitri 2013 dan Silaturahmi Kebangsaan tahun 2013 yang diselenggarakan DPP Partai Golkar, yang dihadiri juga oleh beberapa petinggi partai lain SBY mengatakan, “Sepuluh hari lagi, insya Allah, saya, mewakili

rakyat Indonesia, akan menghadiri pertemuan G20 di Saint Petersburg, Rusia. Ketika saya bertemu dengan para pemimpin dunia, kami saling menyapa, dan hampir pasti mereka akan menanyakan, “Bagaimana Indonesia?” Kalau kita sudah berada di forum dunia itu, yang ada hanyalah Merah Putih. Oleh karena itu, mari kita satukan jiwa kita, pikiran kita, hati kita untuk, ke dalam, kita berkompetisi demi kebaikan, tetapi ke luar, kita satu untuk memajukan negeri kita ini dan tampil terhormat di pentas dunia”. Itu pidato sambutan SBY setelah Ketua Partai Golkar, Aburizal Bakrie usai melakukan pidato sambutan. SBY ingin mengingatkan bahwa pertemuan G20 itu adalah salah satu pertemuan strategis untuk menegoisasikan pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang bersifat jangka panjang. Perlu diketahui, pembiayaan infrastruktur adalah salah satu agenda penting yang dibawa Indonesia di forum tersebut di samping masalah keuangan inklusif (financial inclusion), social security, dan reformasi arsitektur sistem keuangan global yang lebih fair dan berimbang yang memperhatikan kepentingan negara berkembang juga Soal pembiayaan infrastruktur ini, data dari Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan, kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia

Tabel Beberapa Point Penting dalam RAPBN 2014 Beserta Asumsinya Anggaran Penerimaan

Rp 1.662,5 triliun (naik 10,7% dari 2013 Rp 1.502,0 triliun)

Anggaran Belanja

Rp 1.816,7 triliun (naik 5,2% dari 2013 Rp 1.726,2 triliun)

Penerimaan pajak

Rp 1.310,2 triliun (naik 14,1% dari 2013 Rp 1.148,4 triliun)

Defisit Anggaran

Rp 154,2 triliun atau 1,49% terhadap PDB, turun dibanding APBNP 2013 yang mencapai 2,38% dari PDB.

Pertumbuhan ekonomi

6,4% (naik dari 2013 sebesar 6,3%)

Laju inflasi

kisaran 4,5% (turun dari APBN-P 2013 7,2%)

Nilai tukar rupiah

Rp 9.750 per USD (naik dari 2013 sebesar Rp 9.600)

Rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan

5,5% (naik dari 2013 sebesar 5%)

Harga minyak mentah Indonesia (ICP)

USD 106 per barel (turun dari 2013 sebesar USD108 per barel)

lifting minyak mentah

870 ribu barel per hari (naik dari 2013 sebesar 840 ribu barel per hari)

lifting gas bumi

1.240 ribu barel setara minyak per hari (sama seperti target 2013)

Rasio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun 2014

22-23 %

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

tino oktaviano/ aktual

mulai 2010 hingga 2014 sudah mencapai Rp 1.924 triliun. Padahal pembiayaan investasi yang terkumpul dari APBN, APBD, BUMN dan swasta hanya bisa terealisasi sekitar Rp 1.600 triliun atau sekitar 83% saja. Akibatnya, untuk pembiayaan infrasruktur secara total mengalami kekurangan sekitar Rp 324 triliun (17% dari Rp1.924 triliun). Untuk mencari tambahan dana sekitar Rp 324 triliun memang tidak mudah, meski beberapa lembaga keuangan internasional sudah berpartisipasi juga. Rencananya, pemerintah akan meminta dukungan dan konsultasi proses pembiayaan infrastruktur itu dari World Bank, IMF, OECD, IMF, PBB, Financial Stability Board (FSB), UNCTAD dan sejumlah organisasi internasional lainnya di forum G 20 ini. Namun, kasus Rudi ternyata mampu memporakporandakan ‘modal’ untuk negoisasi di sana. Asusmi angka pertumbuhan ekonomi rata-rata 6%, iklim sosial dan politik yang stabil dan kebijakan proinvestor di Tanah Air yang dijadikan jaminan bagi investor dalam aspek return of investment (RoI) semakin lemah untuk dijadikan landasan penting negoisasi. Hal lain yang jadi ikut terganjal

adalah niat Indonesia untuk merekomendasikan dan mendorong soal peningkatan transparansi harga pasar energidan komoditi global agar dibicarakan dan dibahas di forum G20. Indonesia dan beberapa negara berkembang sangat berkepentingan soal ini karena beberapa pengalaman pahit yang diterima Indonesia yang terpaksa harus menerima dampak akibat ketidakpastian harga energi dan komiditi yang dimainkan trader, spekulan atau bahkan mafia. Semua mahfum, harga energi (migas misalnya) dan komoditas (kedelai, gula, daging misalnya) sangat mempengaruhi postur APBN kita dari tahun ke tahun. Ketika harga bisa dengan mudah dipermainkan dan tidak pasti maka itu akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ujungnya akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Operasi tangkap tangan Rudi adalah bentuk tamparan yang paling gamblang untuk menggambarkan ke dunia internasional bahwa harusnya Indonesia bisa bercermin ketika ingin mendorong rekomendasi masalah transparansi di sektor migas dan komiditi di forum G20. Bahasa sederhananya, Indonesia harus melakukan transparansi di tingkat nasional juga sebelum mendorong pembahasan transparansi di tingkat regional, G20. Ini salah satu duri yang mengganjal agenda-agenda penting Indonesia di forum G20 Saint Petersburgh. Apa yang terjadi saat ini juga akan menggambarkan dan mempengaruhi posisi tawar Indonesia dan negaranegara berkembang di KTT APEC 2013 awal Oktober depan di Bali. Ada agenda besar, yang harus dihadapi Indonesia di sana: soal kedaulatan pangan dan kedulatan energi, kedaulatan farmasi dan peran UMKM di Indonesia yang tergerus oleh kekuatan investasi dan modal besar. Dan perlu diketahui juga KTT APEC Bali adalah salah satu forum sangat penting yang mempertemukan kepentingan negara-negara adikuasa saat ini. Ada tekanan skema Trans

Pacific Partnership (TPP) yang dimotori langsung oleh Amerika agar Indonesia bersedia masuk dalam lingkaran itu dan ada juga pengaruh kuat dari negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan), sebuah aliansi negara di mana Cina sebagai ‘motor’ yang berupaya melawan hegemoni ekonomi politik global yang sempat membuat AS ‘ketar-ketir’. Di KTT ini, sudah dipastikan, Obama, Putin dan Xi Jinping yang mewakili tiga negara adidaya saat ini hadir dalam pertemuan penting itu. Indonesia adalah negara yang terlalu penting untuk meningkatkan ‘engine growth’ kelompok negara TPP dan BRICS jika Indonesia bersedia bergabung dengan kelompok itu. Tak salah kalau segala cara, segala tekanan ekonomi, politik dan militer selalu ditembakkan ke Indonesia agar bersedia secara ikhlas atau tidak ikhlas untuk bergabung ke kedua blok hegemoni ekonomi dan politik itu. Dan bisa dibayangkan betapa SBY harus kelimpungan, memutar otak dan berpikir keras untuk menyelamatkan kepentingan merahputih Indonesia, kepentingan kelompok regional ASEAN dan kepentingan negara-negara berkembang yang ada di dunia saat ini. Namun, kalau pemerintah mau cerdas dan berani, kasus kegemparan operasi tangkap tangan Rudi harusnya bisa dijadikan modal terbesar negara ini untuk negosiasi di G20 dan KTT APEC. Bersihbersih di SKK Migas harus dijadikan modal paling kuat Indonesia untuk berhadapan dengan negara-negara lain. Karena korupsi adalah akar masalah dari hampir sebagian besar proses pembangunan ekonomi, politik dan hukum di Indonesia. Beranikah? Waduh...ternyata peristiwa di rumah itu, Jalan Brawijawa VII No. 30 Jakarta Selatan ternyata bercerita banyak. Dan mari kita lihat apa yang terjadi setelah G20 dan KTT APEC di Bali nanti, apakah benar Indonesia semakin berdaulat?

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

PERANG ASIMETRIS

BRICS, Next Eleven, Indonesia dan Goldman Sach

Ada kekuatan ekonomi lain yang harus mendapat perhatian dalam perspektif geopolitik keuangan global, yakni N-11 (Next Eleven). Oleh: Faizal Rizki

RICS adalah akronim untuk Brasil, Rusia, Cina, dan Afrika Selatan (South Africa). Awalnya hanya BRIC. Baru pada 2010 berubah menjadi BRICS ketika Afrika Selatan masuk. Akronim BRIC sebenarnya adalah buah pikir dan riset ekonom Goldman Sach, Terence James “Jim” O’Neill yang dituangkan dalam sebuah paper Building Better Global Economic BRICs. O’Neill saaat itu sudah melihat bahwa kekuatan tiga negara tersebut akan menggeser kekuatan Negara G7 di masa depan. Istilah BRIC muncul sebelum

Cina, Rusia, dan Brasil secara formal memperkuat aliansi perdagangannya. Baru kemudian ketika dunia menyadari bahwa tesis O’Neill tidak salah, maka ketiga negara yang jumlah penduduknya cukup besar sepakat itu mempersatukan kepentingan ekonominya dibawah nama BRIC. Jadilah BRIC sebagai rival penting Amerika Serikat (AS) dan beberapa kelompok regional perdagangan yang dimotori AS. Ini membuktikan bahwa analisis O’Neill akurat. Dan memang banyak rekomendasi dan saran dari O’Neill ini mendapat tempat dalam

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

kebijakan-kebijakan global Goldman Sach. Tak salah, kalau kemudian pada 2010, Jim O’Neill diangkat menjadi Chairman of Goldman Sachs’s Division of Asset Management. Tanggung jawab O’Neill saat itu adalah mengatur global aset sekitar USD 800 miliar yang tersebar di seluruh dunia. Pada 2011, O’Neill menuliskan buah pikirnya lagi dalam sebuah buku yang sangat layak baca, dan mampu sedikit menggambarkan arah operasi bisnis Goldman Sach ke depan: The Growth Map. Dia melihat, ada kekuatan ekonomi lain yang harus mendapat perhatian dalam perspektif geopolitik keuangan global. O’Neill menyebutnya dengan N-11 (Next Eleven). Ke -11 negara itu menurut O’Neill adalah Banglades, Mesir, Indonesia, Iran, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Filipina, Turki, Korea Selatan, dan Vietnam. Argumentasi O’Neill, N-11 adalah kekuatan lain yang muncul setelah BRICS dengan kondisi geopolitik yang sangat berbeda dengan BRICS. Untuk urusan bisnis equity fund-nya di N-11, O’Neill (baca Goldman Sach, red) lebih fokus ke pasar negara MIST, yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan dan Turki. Jadi bisa dikatakan MIST adalah empat pasar terbesar dalam bisnis Goldman Sachs N-11 Equity Fund. Dan benar, return Goldman Sach di equity fund sudah mencapai 12% pada 2012. Ini lebih tinggi dari return yang cuma sekitar 1,5% di BRIC. N-11 telah mengalahkan 93% reksadana AS yang menanamkan dana di pasar saham emerging market pada 2012 dan 89% reksadana yang berinvestasi di BRIC. Namun, O’Neill mengingatkan potensi MIST sebagai tambang keuntungan tidak akan bisa cerah lagi dibandingkan BRICS di masa depan ketika Cina sudah all out menyelamatkan kepentingan ekonominya. Ini catatan penting O’Neill. Jim O’Neill memutuskan untuk mengundurkan diri dari Goldman Sach pada 5 Februari 2013 setelah hampir 20 tahun pengabdiannya.

BLOOMBERG

LAPORAN UTAMA

Inforial

PERINGATAN HUT RI KE-68 KABUPATEN PELALAWAN

pacara dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke68 Tingkat Kabupaten Pelalawan yang diikuti Kepolisian, TNI, PNS, Ormas, dan para pelajar di Pangkalan Kerinci berlangsung himkat dan meriah. Sebagaimana tahun sebelumnya yang bertindak sebagai inspektur pada upacara HUT RI Ke-68 Tingkat Kabupaten Pelalawan tersebut adalah Bupati Pelalawan Pelalawan H.M.Harris. Usai pelaksanaan upacara peringatan HUT RI, Bupati Pelalawan H.M.Harris beserta rombongan menyaksikan pertunjukan drumband yang dipertontonkan oleh sekolah-sekolah yang ada di Pangkalan Kerinci. Selanjutnya, setelah selesai kegiatan di lapangan sepak bola, Bupati Pelalawan dan rombongan langsung menuju taman makam pahlawan untuk melakukan tabur bunga, sebagai salah satu bentuk untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian Bupati juga mengikuti acara ramah tamah dengan para peteran sekaligus memberikan santunan sebagaimana tahun sebelumnya, hal ini dilaksanakan di Balai Seminai Kompalek Perkantoran Bupati Pelalawan. Sementara itu, dimalam harinya dilaksanakan acara malam resepsi kenegaraan dalam rangka Peringatan HUT RI Ke-68 Tingkat Kabupaten Pelalawan, sekaligus pembubaran Paskibraka Kabupaten Pelalawan Tahun 2013 yang dilakukan oleh Bupati Pelalawan H.M.Harris. Acara ini dikahiri dengan jamuan makan malam sekaligus hiburan.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

LAPORAN UTAMA

PERANG ASIMETRIS

â&#x20AC;&#x2DC;PENJAJAHANâ&#x20AC;&#x2122; GAYA BARU TPP sepertinya dirancang sebagai sebuah basis sekaligus alat dari kekuatan korporasikorporasi global AS untuk menjalankan agenda-agenda strategisnya sendiri di luar kendali pemerintahan AS maupun Kongres. Oleh: Hendrajit

alau ada yang khawatir dengan perkembangan pesat negaranegara di kawasan Asia Pasifik maupun ASEAN, maka tiada lain adalah Amerika Serikat (AS). Karenanya, manuver AS galang kekuatan politik di forum regional Asia Pasifik harus kita cermati bersama, karena dalam jangka panjang akan memperlemah blok ekonomi negara-negara Asia Pasifik, utamanya ASEAN di kawasan Asia

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

Tenggara, termasuk Indonesia. Hal ini semakin nyata ketika AS dan Jepang pada akhir Februari 2013 lalu bersepakat untuk menindaklanjuti penggalangan kekuatan negara-negara Asia Pasifik melalui blok perdagangan rancangan Amerika; Trans Pacific Partnership (TPP). Jika agenda ini semakin solid dan terus bergulir, maka AS dan sekutu-sekutunya di Uni Eropa yang

TPP untuk menggalang dukungan dari negara-negara Asia Pasifik, sasaran sesungguhnya adalah untuk membendung pengaruh dan kekuatan Cina sebagai negara adidaya baru di kawasan Asia Pasifik, dan Asia Tenggara pada khususnya.

BLOOMBERG (OBAMA) - AKTUAL/ ISTIMEWA

*** tergabung dalam G-7, bisa dipastikan akan berhasil memecah-belah soliditas dan kekompakan negaranegara Asia Pasifik yang tergabung dalam forum APEC, ASEAN dan bahkan juga kekompakan negaranegara berkembang yang tergabung dalam G-20. Betapa tidak. Jika kita cermati anatomi negara-negara Asia yang sudah menyatakan bergabung ke dalam blok perdagangan TPP yang disponsori AS, setidaknya ada beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapore dan Vietnam. Malaysia, Brunei dan Singapura,Â bisa dipastikan dari sejak awal kemerdekaannya, memang sudah terikat dalam komitmen sebagai negara-negara eks koloni Inggris yang tergabung dalam Perhimpunan Negara-Negara Persemakmuran (Common Wealth). Sedangkan Vietnam, meski pada era Perang Dingin berkecamuk merupakan musuh AS namun saat ini berada dalam satu fron bersama negara Paman Sam tersebut karena sama-sama menaruh kekhawatiran terhadap semakin menguatnya pengaruh Cina di kawasan Asia Pasifik. Negara-negara lain yang juga tergabung dalam blok perdagangan TPP juga secara nyata merupakan sekutu strategis AS seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, Meksiko,Â dan Peru. Bahkan Jepang dan Korea Selatan pun pada akhirnya ikut bergabung. Pada tataran ini, Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN dan Asia Tenggara pada umumnya, harus memandang tren ini secara cermat dan penuh perhitungan. Karena di balik gagasan

Untuk mengungkap agenda terselubung AS dalam rangka menginvasi perekonomian negaranegara yang tergabung dalam APEC maupun ASEAN, baiknya kita berkilas balik sejenak ketika TPP tersebut terbentuk. Pada November 2011 lalu, Kepala Perwakilan Dagang AS Ron Kirk, secara agresif mendesak 12 negara yang tergabung dalam forum ekonomi Asia-Pasifik APEC untuk bergabung dalam Kemitraan Lintas Pasifik (TPP). Manuver ini jelas merupakan sebuah aksi memecahbelah kekuatanÂ blok ekonomi APEC melalui penggalangan TPP sebagai kontra skema terhadap skema ekonomi APEC. Pada saat Ron Kirk berkampanye mempromosikan TPP, sembilan negara anggota APEC sudah bergabung dalam TPP. Mereka adalah Australia, Brunei Darussalam, Chile, Malaysia, Selandia Baru, Peru, Singapura, Vietnam, dan AS. Dan 12 negara yang waktu itu sedang dilobi pihak Amerika untuk bergabung dengan TPP adalah Kanada, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Papua Nugini, Filipina, Rusia, Taiwan, Thailand. Namun, benarkah TPP sekadar sebuah blok perdagangan yang dirancang oleh para ekonom di Gedung Putih? Artikel Dr Paul Craig Roberts bertajuk Towards Global Government? Trans Pacific Partnership (TPP). Corporate Escape from Accountabiliy, menginformasikan adanya perundingan rahasia antara Ron Kirk dan 600 korporasi besar AS. Bahkan Ketua Sub-Komite Perdagangan Ron Wyden yang mempunyai juridiksi/kewenangan mengawasi TPP ini, tidak diberi akses dan izin

untuk mengetahui apa materi yang diagendakan dalam perundingan tertutup antara Ron Kirk dan 600 korporasi besar AS tersebut. VOC gaya baru untuk menjajah perekonomian negara-negara kawasan Asia Pasifik dan ASEAN? Dalam analisis Dr Paul Craig Roberts, TPP sepertinya diracang sebagai sebuah basis sekaligus alat dari kekuatan korporasi-korporasi global AS untuk menjalankan agendaagenda strategisnya sendiri di luar kendali pemerintahan AS maupun Kongres. Dengan kata lain, korporasikorporasi global AS yang beroperasi di luar negeri, melalui TPP ini akan punya payung hukum untuk menghindari tanggungjawabnya kepada pemerintah AS dalam melakukan deal-deal bisnis dengan negara-negara lain. Dalam skema ini, menurut Paul Craig Roberts, TPP pada perkembangannya akan menjadi sebuah langkah strategis menuju terbentuknya Global Government in the New World Order. Sebuah pemerintahan Global dalam sebuah Tata Dunia Baru. Melalui TPP ini, dengan melepaskan diri dari jangkauan pengawasan pemerintah AS dalam kegiatan bisnis global mereka di luar negeri, maka praktis TPP merupakan perwujudan dari korporasi yang menegara. Atau dengan kata lain, TPP telah menjadi sebuah tahapan penting menuju terbentuknya negara dalam negara. Jadi kalau dalam skema TPP ini, korporasi membangun sebuah mekanisme hukum bisa bebas dari jeratan hukum dan regulasi pemerintah, maka bisa dipastikan agenda ini juga akan didorong oleh Amerika ke negara-negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Sehingga pada perkembangannya akan menimbulkan sebuah privilege atau hak istimewa yang dinikmati oleh korporasi sebagai sebuah kelas yang bebas dari jeratan hukum dan regulasi pemerintah. Kejadian yang baru-baru ini terjadi di dalam kasus desakan AS

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

PERANG ASIMETRIS

agar pemerintah Indonesia merevisi pembatasan impor hortikultura (sayur dan buah-buahan), hanya sebuah contoh kecil bagaimana skema TPP memang dibuat sebagai alat untuk melayani hak-hak istimewa kepentingan korporasikorporasi global AS. Yang lebih mengerikan lagi, jika terjadi dispute atau pertikaian bisnis dengan negara-negara lain, melalui skema TPP ini korporasi global AS akan bisa menghindari jeratan hukum karena ada ketentuan dalam perjanjian rahasia antara Kepala Perwakilan Perdagangan AS dan 600 korporasi tersebut, bahwa korporasi yang terlibat dalam pertikaian bisnis dengan suatu negara, diberi hak imunitas untuk tidak dikenakan ketentuan hukum dari negara yang bersangkutan. Jika skema TPP ini memang dirancang untuk memberi payung hukum semacam ini kepada korporasi-korporasi global AS, maka bisa dipastikan melalui TPP ini perusahaan-perusahaan besar berskala raksasa dari AS akan mampu melakukan penetrasi bisnis melampaui kemampuan pemerintah AS itu sendiri, di beberapa negara anggota TPP seperti Brunei Darussalam, Selandia Baru, Malaysia, Meksiko, Peru, Singapura, dan Vietnam. Tak pelak lagi, TPP akan jadi semacam VOC gaya baru seperti model penjajahan Belanda di Indonesia dulu maupun penjajahan model Inggris di India seperti EIC. Yang sejatinya merupakan perwujudan dari hajatan kepentingan bisnis korporosi-korporasi besar (Kongsi Dagang) untuk menjarah sumber daya alam negara-negara jajahannya. Dari jalinanÂ kisah ini, sudah bisa ditarik sebuah kesimpulan; bahwa TPP bukan sekadar blok perdagangan sebagai alternatif membendung pengaruh Cina di kawasan Asia Pasifik. Bahkan ancaman terhadap pengaruh Cina sekadar digunakan sebagai alasan saja. Lebih dari itu, dengan menelusur kisah perundingan rahasia 52

antara Ron Kirk dan 600 korporasi global AS, TPP bahkan di tataran pengambilan kebijakan ekonomi di Washington itu sendiri,Â telah mengindikasikan adanya konspirasi atau persekongkolan rahasia antara pejabat pemerintah/pejabat publik dengan kepentingan sektor swasta yang dalam hal ini adalah dengan para pemain kunci dari 600 korporasi global AS. *** Strategi Global Amerika Serikat (AS) dalam menanamkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara lewat ranah ekonomibisnis nampaknya semakin nyata. Bisa dimengerti, mengingat negaranegara yang tergabung dalam Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), dalam tahuntahun ke depan akan jadi medan tempur yang cukup sengit antara AS dan Cina. Indonesia, negara terbesar di ASEAN bisa dipastikan akan jadi prioritas utama. Dan perangkat

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

yang digunakan Washington untuk menanam pengaruh di Indonesia dalam melalui sebuah skema ekonomi bernama TPP.Â Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun tim riset Aktual, terungkap adanya ancaman eksternal melalui ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), dan disimpulkan bahwa sebagian besar elemen strategis bangsa Indonesia belum menyadari betapa berbahayanya AFTA jika diterapkan di Indonesia bagi kedaulatan dan peluang hidup seluruh bangsa Indonesia. Melalui serangkaian riset pustaka oleh tim riset Aktual, terutama dokumen-dokumen terkait dengan AFTA sebagai bagian dari mata-rantai kesepakatan regional negara-negara ASEAN, yang mana Indonesia termasuk di dalamnya, terungkap bahwa AFTA sudah mulai berakselerasi sejak ditandangani oleh Presiden Megawati Sukarnoputri pada 2003 hingga ratifikasi berupa blueprint ASEAN Charter yang ditandangani oleh Presiden SBY oleh

BLOOMBERG

LAPORAN UTAMA

DPR pada 2008. Sisi menarik yang penting disorot, terkait AFTA sebagai rantai kesepakatan regional ASEAN yang diawali sejak BALI CONCORD II pada 2003, ternyata kesepakatan tersebut dalam jangka panjang akan menghancurkan kedaulatan nasional Indonesia tidak saja di bidang politik, melainkan juga di bidang ekonomi. Beberapa hal yang cukup krusial bagi masa depan kedaulatan ekonomi Indonesia bisa dilihat sebagai berikut; menjadi pasar tunggal dan basis tunggal produk ASEAN, berarti membawa akibat terbukanya invasi negara-negara ASEAN atas tata niaga 11 sektor jasa yang mencakup hajat hidup sebagian terbesar bangsa seperti antara lain di bidang pertanian, perikanan, transportasi, dan turisme. Berdasarkan pada kenyataan keunggulan negara-negara adidaya dan beberapa negara ASEAN yang berada dalam satelit AS (seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam dan Singapore), maka

adanya AFTA pada kenyataannya akan jadi payung hukum bagi penguasaan 11 bidang usaha tersebut di wilayah kedaulatan Indonesia. Ke-11 sektor bidang usaha yang terancam masuk dalam perangkap internasionalisasi AS lewat skema TPP adalah kayu (usulan Indonesia), karet dan tekstil (usulan Malaysia), agro-ekonomi dan perikanan (usulan Myanmar), elektronik (usulan Filipina), E-ASEAN and health care (usulan Singapura), transportasi udara dan turisme (usulan Thailand). Piagam ASEAN yang terumuskan melalui Bali Concord II, telah memperkuat perangkap skema TPP tersebut secara berlapis melalui rumusan pasal-pasalnya seperti tentang amandemen, penyelesaian konflik (dispute settlement),dan lain sebagainya. Bahkan lebih dari itu, ASEAN Charter membuka peluang ASEAN mendiktekan undang-undang baru di dalam negeri, dan mengubah undangundang dalam negeri yang lama kita yang bersifat protektif terhadap ancaman pengaruh ekonomi asing, menjadi produk undang-undang yang sejalan dengan skema TPP. Kepentingan Skema TPP versi AS tersebut didukung melalui pasal 3 di bagian B terkait ASEAN ECONOMIC COMMUNITY-(AEC). Yang mana seluruh negara ASEAN harus berkomitmen membentuk Pasar Tunggal ASEAN. Ini jelas sangat berbahaya bagi keutuhan dan kekompakan entitas bisnis Indonesia maupun kekuatan tawar(bargaining position) dari tenaga kerja Indonesia di semua tingkatan. AFTA maupun BALI CONCORD II, telah mengikat Indonesia dalam kerangka kesepakatan ASEAN yang dalam jangka menengah dan panjang, akan sangat membelenggu dan menghancurkan kedaulatan nasional Indonesia di bidang ekonomi. Bagi Indonesia ini sebuah kekalahan strategis di medan perang. Karena ada ungkapan; kelemahan sebuah negara, berarti peluang bagi negara lain. Dan AFTA maupun BALI CONCORD II harus dibaca sebagai ‘pintu masuk’ bagi negara-negara

adidaya, terutama AS yang jelas jelas telah memainkan skema TPP di ASEAN, untuk menguasi setidaknya 11 sektor dunia usaha tersebut di atas. Betapa tidak. Melalui pasar tunggul ASEAN, maka sengketa AFTA yang terjadi di wilayah Indonesia akan diselesaikan melalui mekanisme regional. Artinya, hukum Indonesia tidak berdaya dan kehilangan kekuasaannya untuk melindungi entitas usaha bangsa Indonesia, termasuk tenaga kerjanya dan produk-produk bangsa kita sendiri. Dengan begitu, ini tentu saja sangat rawan bagi kedaulatan nasional dan hajat hidup sebagian besar bangsa Indoenesia, dan memberi ruang bagi kepentingan strategis ekonomi AS untuk menanamkan pengaruhnya di ASEAN melalui skema TPP. Dengan begitu sektor agro-ekonomi, laut, hutan, transportasi dan industri, akan dengan mudah berada dalam pengaruh dan kekuasaan kekuatan korporasi-korporasi global AS dan sekutunya lewat skema TPP. Apalagi negara-negara ASEAN yang berada dalam satelit AS dan mendukung skema TPP adalah Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Tak berlebihan jika BALI CONCORD II maupun AFTA, merupakan payung hukum AS untuk melancarkan invasi ekonomi dan bisnis di ASEAN, dan Asia Tenggara pada umumnya. Untuk menguasai ranah ekonomi negaranegara ASEAN seperti Indonesia di bidang sumber daya alam maupun pasar domestiknya. Ini berarti, hancurnya komunitas usaha kita dan tergusurnya tenaga-tenaga trampil dalam negeri kita oleh masuknya tenaga-tenaga trampil dari luar negeri. Karena dengan payung AFTA, berarti Indonesia telah menyerahkan kendali ekonomi regional ini kepada mekanisme pasar bebas. Tanpa perlindungan dari pemerintah Indoenesia. Melalui mekanisme pasar bebas ini, AFTA telah membiarkan para pengusaha kita yang masih pada taraf kelas papan bawah dan menengah, untuk berlaga melawan para

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

LAPORAN UTAMA

PERANG ASIMETRIS

pengusaha kelas kakap yang sudah lebih siap dan kuat dari segi modal, teknologi dan sumberdaya manusia. Inilah sisi paling rawan dari AFTA sebagai ketahanan ekonomi nasional. Karena dengan begitu, pemerintah Indonesia kehilangan kedaulatan nasionalnya untuk pengaturan tata perdagangan dan produksi di wilayah kedaulatan Indonesia. Aturan AFTA di wilayah Indonesia tidak lagi berdasarkan aturan domestik RI tetapi dengan menggunakan rambu-rambu AFTA yang sekarang sedang dirumuskan secara kolektif di negara pengusul. Yang lebih parah lagi, program perumusan tiap-tiap sektor atau ketentuan aturan spesifik bersama yang harus dipatuhi di pasar tunggal ASEAN pada KTT X Vientiane (Vientiane Action Program-VAP), sama sekali tidak melibatkan para stakeholders atau pemangku kepentingan dari beberapa bidang usaha terkait dengan 11 bidang usaha yang jadi sasaran pengaturan regional melalui AFTA. Misalnya di bidang kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi kedokteran nyaris tidak tahu menahu apa yang diputuskan dan dibicarakan di forum VAP sektor kesehatan. Begitu juga di sektor pertanian HKTI pun tidak tahu menahu. Seperti juga halnya di sektor nelayan, HSNI juga tidak tahu menahu. *** Dengan masuknya free trade sebagai bagian dari ASEAN Charter yang merupakan konstitusi ASEAN, berarti Indonesia di ranah ekonomi telah membuka pintunya lebar-lebar untuk dihancurkan, ditaklukkan dan dijinakkan. Dan pada saat yang sama, pemerintah Indonesia terikat oleh kewajiban untuk melemahkan elemen-elemen bangsa yang dipandang tidak patuh pada ketentuan free trade tersebut baik pengusaha, profesional, buruh, nelayan maupun petani. ASEAN Charter berhasil 54

diratifikasi dalam sidang paripurna DPR pada 21 Oktober 2008. Berarti, ini menggambarkan tidak adanya sense of patriotism atau semangat kebangsaan di benak dan hati para anggota Komisi I bidang luar negeri DPR-RI. Karena dengan ratifikasi DPR inilah, Presiden SBY pada 15 Desember 2008 secara resmi memberlakukan ASEAN Charter tersebut sebagai konstitusi ASEAN, bersama 10 menteri luar negeri ASEAN di sekretariat ASEAN, Jakarta. Pada waktu itu, Indonesia mengambil-alih sebagai tuan rumah KTT ASEAN dari Thailand, karena situasi politik yang memanas di dalam negeri Thailand sehingga tidak memungkinkan berlangsungnya KTT ASEAN di negara gajah putih tersebut. Barang tentu kita merasa prihatin dengan tidak adanya kepekaan geopolitik terhadap implikasi serius dari diberlakukannya ASEAN Charter yang didalamnya menegaskan pemberlakuan AFTA sebagai mekanisme regional terbentuknya pasar tunggal ASEAN. Karena dengan diberlakukannya AFTA dalam skema liberalisasi ekonomi, maka Indonesia akan mengalami sejumlah masalah. Pertama, akan dikunci ruang geraknya melalui penerapan asas survival of the fittest AFTA, sehingga Indonesia tidak mampu melepaskan diri di ajang tersebut, betapapun buruknya akibat yang ditimbulkannya bagi kepentingan ekonomi nasional Indonesia. Kedua, dipaksa dan berkewajiban untuk tidak menyimpang dari struggle for life berdasarkan rancangan skema AFTA. Ketiga, dipaksa dan berkewajiban untuk membuat legislasi dan produk perundang-undangan baru yang sejalan dengan ketentuan ASEAN Charter dan AFTA. Di satu sisi, bayangkan posisi Malaysia yang pertumbuhan ekonominya jauh lebih kokoh dan stabil dibandingkan Indonesia, saat ini pun mulai dirongrong oleh skema TPP. Nile Bowie, dari situs

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

Asia Times menulis, bahwa skema TPP ini pada perkembangannya bisa sangat membahayakan industri dalam negeri Malaysia. Karena terkandung di dalam skema TPP ini adalah Free Trade Agreement yang sejatinya merupakan sebuah program meliberalisasikan perekonomian nasional negara-negara anggota yang tergabung dalam TPP, termasuk Malaysia. Senada dengan ancaman yang melanda Indonesia, beberapa LSM Malaysia malah sudah mulai menyuarakan keprihatinannya bahwa melalui TPP ini, beberapa perusahaan obat-obatan dari AS akan mendapat perlindungan hukum untuk melanggengkan praktikpraktik monopolinya dalam bidang industri pharmasi. Sehingga akan menghalangi produksi obat-obat generik dengan harga murah bagi rakyat miskin. Dengan tidak adanya produksi obat-obat generik, harga obat-obatan akan melambung tinggi. Belum lagi dengan diberlakukannya ketentuan hukum mengenai hak paten, maka hak paten dalam produksi obat-obatan akan

AKTUAL/ ISTIMEWA

diperpanjang 10 tahun, di samping yang diberlakukan sekarang dalam jangka waktu 20 tahun. Draf UndangUndang Hak Properti yang diajukan AS, bisa dipastikan akan membawa dampak buruk terhadap negaranegara penandatangan kesepakatan TPP. Bisa-bisa nanti akan ada ketentuan sanksi hukum bagi para pihak yang lakukan promosi iklan lewat internet untuk barang- barang rumah tangga, bisnis dan organisasi, sebagai pelanggaran hak cipta. Lebih celaka lagi, skema TPP berpotensi menghancurkan kebebasan berekspresi melalui internet, dan bahkan melumpuhkan dorongan masyarakat dan perorangan untuk melakukan berbagai inovasi. Negara berkembang seperti Malaysia, yang notabene masih masuk kategori negara-negara berkembang, melalui skema TPP ini akan membendung kemampuan Malaysia untuk melakukan kontrol terhadap arus kapital/modal. Sehingga kehilangan kemampuannya dalam mencegah dan menetralisasi timbulnya krisis moneter. Dan hilang kemampuannya dalam meningkatkan

stabilitas perekonomian nasionalnya. Sewaktu era Mahathir Mohammad pada krisis moneter 1997, Malaysia berhasil memulihkan krisis moneternya relatif berkat ketimbang negara-negara tetangganya seperti Indonesia dan Thailand, karena kemampuannya mengontrol arus mata uang ringgit terhadap spekulasi pihak luar negeri. Sekarang lewat skema TPP, negara-negara penandatangan kesepakatan TPP dilumpuhkan kemampuannnya dalam mengeluarkan kebijakan moneter yang independen maupun terkait kontrol arus modal/kapital. Dengan kata lain, negara-negara yang tergabung dalam TPP termasuk Malaysia, tidak lagi punya kedaulatan terhadap hukum nasional di bidang pertanahan, kesehatan, regulasi perizinan, kebijakan pemerintah terkait pengadaan, Intellectual Property Right/Hak Cipta, dan regulasi keuangan/moneter. Karena semua sektor ini secara hukum harus merujuk pada Foreign Tribunal sebagai pengadilan privat yang melayani kepentingan

strategis korporasi-korporasi global AS. Yang berarti apabila terjadi pertikaian hukum dengan negaranegara penandatangan TPP, maka korporasi-korporasi tersebut berhak menggunakan payung hukum di luar kendali sistem hukum nasional masing-masing negara anggota TPP. Berarti, TPP memang ditujukan untuk memperlemah kedaulatan dan kemandirian ekonomi dan hukum nasional negara-negara anggota TPP. Lebih parahnya lagi, melalui ketentuan yang ada dalam persetujuan rahasia yang dibuat antara otoritas kementerian perdagangan AS dan 600 korporasi global AS, para investor dari korporasi-korporasi tersebut berhak melakukan gugatan hukum terhadap negara-negara penandatangan TPP ke Arbitral Tribunal, yang di dalam peradilan privat yang berada dalam wilayah kewenangan hukum para investor tersebut, dikuasai oleh para ahli hukum yang berada dalam kendali kontrol korporasi-korporasi tersebut. Melalui ketentuan tersebut, para investor sektor swasta AS tersebut, melalui peradilan privat ini, bisa memaksa pemerintah negara-negara yang tergabung dalam TPP, untuk membayar ganti rugi dari kekayaan nasionalnya kepada mereka, apabila korporasi-korporasi global tersebut beranggapan bahwa pemerintah negara-negara penandatangan TPP telah menghalangi para prospek bisnis/profit para investor tersebut di masa depan. Skema TPP pada perkembangannya akan menghancurkan kedaulatan nasional dan kemandirian ekonomi negaranegara yang tergabung dalam TPP, karena melalui TPP korporasikorporasi global AS bisa memaksa pemerintahan negara-negara TPP untuk mengubah kebijakan luar negerinya sehingga sesuai dengan kepentingan perusahaan-perusahaan multi-nasional AS di bidang kesehatan, pangan, sumber daya alam, telekomunikasi, pengadaan barang, keuangan, dan penggunaan lahan tanah.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

LAPORAN UTAMA

PERANG ASIMETRIS

Mafia Migas Politik Mafia migas erat kaitanya dengan mafia politik, dan hajatan perusahaanperusahaan multinasional minyak asing di Indonesia, dulu dan sekarang.

umbangnya Presiden pertama RI Bung Karno pada 1967 yang prolognya sudah dimulai saat meletusnya Gerakan 30 September 1965, merupakan bagian dari hajatan besar beberapa korporasi global AS untuk menguasai geopolitik dan geoenergi Indonesia. Dan Bung Karno, dipandang oleh para â&#x20AC;&#x2DC;Juragan-Juragan Migasâ&#x20AC;&#x2122; di Texas negeri Paman Sam tersebut bisa membahayakan agenda-agenda bisnis mereka. Memang sejak 1961 Bung Karno telah memutuskan sebuah kebijakan baru kontrak perminyakan yang 56

mengharuskan 60% keuntungannya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Tak ayal, Caltex yang pada waktu itu merupakan salah satu dari tiga operator perminyakan Indonesia jelas sangat tidak senang dengan arah kebijakan perminyakan Bung Karno yang sangat berhaluan nasionalis kerakyatan tersebut. Bahkan lebih jauh dari itu, Bung Karno berkeinginan agar sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri. Bahkan ada sebuah informasi yang cukup menarik berdasarkan sebuah arsip dari Kedutaan Besar

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

Amerika Serikat (AS) di Jakarta, mengungkapkan bahwa pada 15 Desember 1965, sebuah tim yang dipimpin oleh Chairul Saleh, salah seorang Wakil Perdana Menteri RI dalam pemerintahan Bung Karno, membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Fakta ini jelas amat menarik dan penting, mengingat empat bulan sebelumnya terjadi Gerakan 30 September 1965 yang diyakini merupakan tahapan pertama dari skenario penggulingan Bung Karno dari tampuk kekuasaan. Jika kita telisik anatomi korporasi-korporasi asing di

BLOOMBERG

Oleh: Hendrajit

AKTUAL/ ISTIMEWA

Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, sebagian besar yang berkiprah memang merupakan perusahaan-perusahaan minyak multinasional asal Amerika Serikat dan Inggris yang dikenal sebagai the seven sisters seperti Shell, British Petroleum, Gulf, Exxon Mobil, Texaco, dan Chevron. Dan Caltex ketika terancam oleh kebijakan nasionalisasi Bung Karno di sektor Migas, merupakan salah satu matarantai terpenting dari Jaringan Texaco yang dikuasai oleh Dinasti Rockefeller. Tidak heran jika Bung Karno sejak 1950 tetap mengatakan ‘Revolusi Belum Selesai’, meski Indonesia sudah merdeka selama lima tahun. Sebab, orang-orang Indonesia belum merdeka dari segi penguasaan dan kepemilikan pilar-pilar ekonomi dan sumberdaya alam. Selain Shell yang tadi disebutkan, beberapa perusahaan multi-nasional AS seperti Stanvac dan Caltex praktis masih menguasai industri minyak Indonesia kala itu. Bahkan pada akhir 1950-an, Bung Karno sudah memandang persekutuan bisnis BelandaInggris sama berbahanya dengan persekutuan tradisional AS-Inggris. Pada 1957, ketika Bung Karno mulai melancarkan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, Inggris terlibat dalam campur-tangan pengambil-alihan perusahaan minyak

Belanda Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM). Inggris menggunakan perusahaan Shell yang sejatinya satu dengan BPM untuk merekayasa supaya kantor-kantornya dengan ladang-ladang minyaknya BPM di Kalimantan Timur (Kaltim) aman dari nasionalisasi yang dilancarkan pemerintah Bung Karno pada 1957. Nama BPM dihapus di Kaltim dan diganti dengan nama Shell. Belanda pun sebagai negara eks penjajah, kala itu masih menguasai sektor pelayaran melalui Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). Begitu juga sektor perbankan didomininasi oleh kepentingan-kepentingan Belanda, Inggris dan Cina. Bukan itu saja. Bahkan beberapa harian terkemuka Indonesia saat itu memberitakan mengenai kekuasaan besar Big Five lima perusahaan besar Belanda seperti: Lindeteves, Borsumij, Geo Wehry, Jacobson van den Berg dan Internatio. Besar kemungkinan, inilah yang bisa menjelaskan latarbelakang mengapa Presiden SBY dan Chief Executive Officer Royal Dutch Shell beberapa waktu berselang, mengadakan perundingan. Sepertinya Inggris dan Belanda punya kepentingan yang sama untuk mengeksploitasi secara besar-besaran ladang gas bumi Masela di Maluku.

Masuk akal jika Pemilu 2014 juga dipikirkan oleh Belanda dan Inggris. Seperti halnya AS, Belanda-Inggris pun berkepentingan mendekati kelompok politik yang akan menang dan menguasai Pemerintah RI. Karena kedua negara tersebut masih tetap mempunyai minat besar untuk mendapatkan konsesi minyak bumi dari pemerintah baru di Indonesia. Karena itu agen-agen subversif mereka akan dikerahkan untuk mencapai tujuannya. Di sinilah cikal bakal terbentuknya kartel minyak di Indonesia, yang di tataran teknis populer dengan sebutan ‘mafia migas’. Padahal sejatinya mafia migas, hanya mau menggambarkan betapa antara elitee politik dan pebisnis sektor migas di Indonesia sudah saling bersenyawa satu sama lain. Untuk menelusur mafia migas ini, mari kita kembali ke kisah sebelum dan sesudah terjadinya G-30S 1965 yang berakhir dengan tumbangnya Bung Karno pada 1967. Begitu Caltex dan jaringan bisnis Texaco Group milik Rockefeller mendengar niat Bung Karno mau menasionalisasi perusahaanperusahaan multinasional AS yang semua berada dalam kendali Rockefeller, maka Washington segera menerjunkan Augustus C Long, sebagai titik simpul dari semua kepentingan korporasi migas dan tambang AS , untuk menyusun skenario penggulingan Bung Karno. Augustus C Long, pada waktu itu merupakan anggota Dewan Direksi Freeport, kala itu dia juga memimpin Texaco yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Menariknya, saat gentinggentingnya Caltex dan jaringan Texaco Group Rockefeller menghadapi ancaman kebijakan nasionalisasi Bung Karno, mendadak C Long dipensiun sementara sebagai pemimpin Texaco sejak 1964. Fase antara 1964-1970 kiprah C Long hilang dari peredaran dan tak tercantum dalam daftar riwayat hidup resmi dirinya.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

PERANG ASIMETRIS

Namun Lisa Pease, seorang wartawati Amerika, berhasil secara cermat mengungkap riwayat hidup Long pada fase-fase ‘gelap dan rahasia’ antara 1964-1970. Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C Long terpilih sebagai direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Pada Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini selain memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu, ruang kerjanya pun bersebelahan dengan Presiden Lyndon B Johnson. Karena itu berdasarkan kenyataan ini, banyak kalangan yang meyakini bahwa skenario penggulingan Bung Karno yang bermula pada Gerakan 30 September 1965 hingga ditetapkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, C Long merupakan arsitek utama di level rancangan strategis. Dari cerita ini, jelas lah sudah bahwa manuver C Long merupakan bagian dari politik minyak sejagad AS. Dari sinilah kemudian muncul Ibnu Sutowo, pelaku migas pertama di Indonesia yang sebenarnya kiprahnya sudah dimulai sejak 1957, sejak diserahi tugas oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution untuk memimpin PT Tambang Minyak Sumatera Utara (PT Permina). Dan ketika saat jelang kejatuhan Bung Karno, Ibnu Sutowo masih menjabat sebagai menteri Pertambangan dan Perminyakan. Sedangkan Julius Tahija, saat genting-gentingnya keberadaan perusahaan-perusahaan minyak AS akibat rencana nasionalisasi Bung Karno antara 1965-1967, saat itu dia sudah bergabung dengan Caltex Petroleum Maatschappij, yang kemudian menjadi PT Caltex Pacific Indonesia, dengan jabatan Assistant to Managing Director. Melalui peran Julius Tahija inilah jalinan kontak antara Ibnu Sutowo yang kala itu merupakan bagian dari ‘orang dalam’ pemerintahan 58

Bung Karno, dan para pemain utama Freeport dan perusahaan-perusahaan minyak AS seperti Caltex, kemudian berhasil dijalin. Dan mencapai puncaknya dengan dilakukannya pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada 1967 yaitu UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Konferensi Jenewa-Swiss yang didiktekan oleh David Rockefeller. Jalinan kontak informal antara Ibnu Sutowo dengan para pemain kunci Freeport ini, merupakan kerja sama yang dirancang secara rapi antara Augustus C Long dan Julius Tahija yang rupanya sudah bersahabat sejak lama. Sehingga praktis antar keduanya sudah terjalin hubungan khusus. Buktinya, sejak keberhasilan Freeport dan Caltex mendapatkan persetujuan kontraknya dari Presiden Soeharto yang praktis merupakan presiden baru Indonesia sejak 1966, Julius Tahijad diberi hadiah oleh Caltex sebagai Ketua Dewan Direksi Caltex. Dan Tahija merupakan orang pertama Indonesia yang duduk di dewan direksi. Bagaimana persisnya peran Julius Tahija, memang masih tetap misterius hingga sekarang. Namun, sejauh yang terbaca dari kisah yang dirangkum oleh Lisa Pease, Julius Tahija agaknya tidak sebatas memainkan peran sebagai informan Long berkaitan dengan situasi terkini di lingkar kekuasaan Sukarno pada 1965-1967. Lebih dari itu, Julius Tahija memainkan peran sebagai broker atau perantara antara pihak Freeport dan Jenderal Ibnu Sutowo, yang kala itu menjabat sebagai menteri Pertambangan dan Perminyakan pada era Bung Karno. Ibnu Sutowo sendiri pada 1968, jadi ketika konsolidasi kekuasaan Soeharto semakin menguat dan terorganisir, kemudian memimpin Perusahaan Minyak Negara Pertamina. Dan sejak itu praktis, Sutowo merupakan aktor utama sektor migas Indonesia. Bisakah mafia migas saat ini

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

bermula cikal bakalnya sejak era Sutowo pada akhir 1960-an? Entahlah. Namun yang pasti, AS sejak awal Soeharto berkuasa, memang mengandalkan Sutowo sebagai ‘pintu masuk’ satu-satunya untuk mengakses kebijakan strategis pemerintahan Soeharto. Ada satu cerita menarik terkait soal ini. Menurut Peter Dale Scott , presiden direktur sebuah perusahaan kecil bernama Asamera yang berpatungan dengan Pertamin yang dipimpin Sutowo, ternyata membeli saham senilai USD 50 ribu dalam perusahaannya yang seolah-olah sedang terancam gulung tikar. Berita pembelian saham dalam dua tahap, 9 dan 21 September 1965, disiarkan oleh Wall Street Journal edisi 30 September 1965. Bertepatan dengan

meletusnya G-30S 1965. Fakta ini menunjukkan adanya indikasi bahwa CIA telah menggunakan Ibnu Sutowo sebagai sarana penyalur masuknya danadana bantuan dari AS ke berbagai kalangan dan komponen yang dipandang sebagai sekutu AS di kalangan sipil maupun militer. Benar tidaknya memang belum bisa dipastikan. Namun yang jelas, Sutowo telah berperan besar dalam upaya merekonstruksikan kembali kesepakatan Indonewsia dengan beberapa perusahaan minyak Amerika, sehingga perusahaanperusahaan asing tersebut dibolehkan menguasai kepemilikan saam dan pembagian keuntungan dalam prosentase yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah

BLOOMBERG

LAPORAN UTAMA

Indonesia.

tino oktaviano/ aktual - BLOOMBERG (ARIFIN PANIGORO)

*** Dalam sebuah diskusi menarik soal migas yang diselenggarakan Aktual, Senin (26/8), Penelitei Indonesia Coruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan, sebagai penyokong APBN, industri migas juga sangat rentan dan sering menjadi sumber konflik antara politik dan bisnis. Kalau yang dimaksud Ilyas adalah sumber konflik antar elitee politik nasional, mungkin ada benarnya, tapi saat ini sepertinya kalaupun sebagai sumber konflik antar elite, sepertinya hal ini hanya merupakan perang perpanjangan tangan (proxy war) antar-perusahaan-perusahaan minyak multinasional yang berebut lahan di Indonesia. Sebagai negara kaya minyak dan gas, Indonesia beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu negara sasaran perebutan sumber minyak antara AS versus Cina. Persekutuan strategis AS-Inggris melalui the seven sisters Shell, British Petroleum, Gulf, ExxonMobil, Texaco dan Chevron, tentu saja merasa risau. Betapa tidak. Saat ini Cina pun mulai menunjukkan pengaruhnya dengan hadirnya perusahaanperusahaan minyak Cina seperti Petro China, CNOOC, dan Sinopec di Indonesia. Adapun perusahaanperusahaan minyak Cina tersebut mulai merambah ke lokas sumber minyak seperti Blok Sukowati di Jawa dan Blok Tangguh di Papua. Perkembangan ini menciptakan perimbangan baru dalam penguasaan sumur minyak nasional Indonesia. Persaingan AS dengan Cina untuk berebut penguasaan sumur minyak sudah dimulai sejak era Kepresidenan Abdurrahman Wahid(Gus Dur) pada 1999-2001. Tarik menarik ini berlanjut terus hingga Kepresidenan Megawati Sukarnoputri, yang bahkan berlanjut pada era SBY. Di era SBY, nampaknya kepentingan AS diakomodasikan oleh SBY. ExxonMobil berhasil memenangkan tender Blok Cepu,

yang diyakini punya cadangan minyak terbesar di Indonesia. Selain itu, dengan kemenangan Chevron Texaco mengakuisisi Unocal beberapa tahun lalu, setidaknya perusahaan multinasional itu AS masih tetap jadi pemain kunci di sektor minyak dan gas Indonesia. Sejak mengakuisisi Unocal, Chevron jadi operator sumur minyak terbesar di Indonesia. Bayangkan, Chevron yang juga memiliki Caltex Indonesia itu, diperkirakan menguasai 50% dari total produksi minyak di Indonesia. Namun Cina pun sekarang tidak bisa dianggap enteng. Saat ini CNOOC telah mengakuisisi Repsol-YPF dan Devon Energy, keduanya dari AS. Sehingga Cina saat ini menguasai produksi minyaknya di Indonesia mencapai 125 ribu barel per hari. Kenyataan bahwa para elite politik partai saat ini sebagian besar bermain di sektor migas, maka migas sebagai sumber konflik seperti yang dinyatakan oleh Firdaus Ilyas itu, bisa jadi benar bukan karena para elite tersebut beberapa di antaranya merupakan pemilik perusahaan migas seperti Aburizal Bakrie(Golkar) Arifin Panigoro (mantan politisi PDIP), Hatta Rajasa (PAN), Pramono Anung (PDIP), dan Fahmi Idris (Golkar). Namun lebih dari itu, konflik antar elite tersebut erat kaitannya dengan pertarungan antar-korporasi minyak asing tersebut yang berimbas pada pertarungan antar-para

komprador-kompradornya yang menguasai posisisposisi kunci di partainya masing-masing. Salah satu sumber Aktual terpercaya di kalanngan pelaku migas sempat menginformasikan bahwa skandal korupsi di Partai Keadilan Sejahtera(PKS) yang bermuara pada tertangkapnya Luthfi Hasan Iskaq dan Ahmad Fathonah, sasaran sesungguhnya adalah untuk â&#x20AC;&#x2DC;menekukâ&#x20AC;&#x2122; Suripto, mentor politik para kader PKS, agar membatalkan niatnya untuk berpaling ke Cina. Terkait kasus terkini yang menimpa Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, ditengarai bukan sekadar pertarungan antar klik di internal Kementerian ESDM dan SKK Migas. Atau antara klik Rubiandini yang menguasai SKK Migas versus orang-orang lama BP Migas yang merasa tidak nyaman dengan kebijakan baru Rubiandini. Kenyataan bahwa beberapa tokoh sentral BP Migas seperti R Priyono dan Johanes Widjonarko yang saat ini menjabat pelaksana tugas kepala SKK Migas menggantikan Rubiandini, diyakini beberapa kalangan punya kedekatan dengan mantan menteri ESDM yang saat ini merupakan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang dipandang pro Amerika. Purnomo Yusgiantoro, seperti juga halnya mantan Menteri ESDM sebelumnya Ginandjar Kartasasmita, merupakan pelaku kunci sektor migas Indonesia.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

buku kita THE AMERICAS’S “WAR ON TERRORISM”

Pesan Chossudovsky buat Indonesia Mafia migas erat kaitanya dengan mafia politik, dan hajatan perusahaan-perusahaan multinasional minyak asing di Indonesia, dulu dan sekarang. Oleh: Faizal Rizky

uku ini adalah edisi revisi yang diperluas dari buku yang pernah ditulisnya pada tahun 2002 lalu War and Globalization: The Truth behind September 11. Michael Chossudovsky menambah 12 bab baru untuk menambah data dan kebijakan Amerika Serikat (AS) pasca-kejadian 9/11 dan invasi AS ke Irak pada 2003. Sebenarnya, buku ini hanya menambah data dan fakta (bukan sekadar opini dan pendapat pribadi) atas tesisnya pada 2002 lalu bahwa pasca-tragedi 9/11, AS memakai Osama Bin Laden dan Al Qaeda sebagai pintu masuk untuk memaksakan agenda dan visi New World Order-nya. Dengan cukup jelas, ringkas dan padat Chossudovsky mampu memperlihatkan bahwa agenda besar AS dalam perang melawan terorisme (War on terrorism) hanyalah demi kepentingan Wall Street dan lembaga-lembaga keuangan besar, militer AS, minyak dan gas dan keuntungan perusahaan multinasional. Chossudovsky dengan cukup sarkastis menyebut apa yang dilakukan saat ini adalah sebuah proses pabrikasi terlengkap dengan menelan biaya sekitar USD 40 triliun hanya untuk sebuah ilusi: mencari dan membunuh seorang yang bernama Osama bin Laden, yang ‘katanya’ adalah musuh dari kepentingan nasional AS di Wall Street, militer AS, bisnis minyak global, bisnis narkoba global dan bisnis perusahaan multinasional AS. Indonesia sempat disinggung sedikit oleh Chossudovsky meski

tidak terlalu panjang. Di halaman 120-121, Chossudovsky menempatkan Indonesia dalam babberjudul The American Empire, sebuah bab yang dengan apik menjelaskan visi David Rockefeller ketika dia berpidato di PBB pada 1994 silam; “We are on the verge of global transformation. All we need is the major crisis and the nation will accept The New World Order”. Untuk menerjemahkan visi itu, AS harus mampu menundukkan musuh terbesarnya saat ini yakni Cina dan Russia. Perang frontal mungkin berisiko besar, maka strategi soft power adalah yang terbaik ketika beberapa kali upaya AS berhasil di sana. Di Rusia, Amerika Latin dan beberapa negara Eropa barat dan Asia misalnya, AS berhasil memporakporandakan dengan mengguncang perekonomian domestik dan regional. Chossudovsky menyebutnya dengan perang dengan Financial Warfare: An Instrument of Conquest. Kemudian dia menulis di halaman 121, “…Monetary policy is in the hands of private creditors who have the ability to freeze state budgets, paralyse the payments process, thwart the regular disbursement of wages to millions of workers and precipitate the collapse of production and social programs. As the crisis deepens, speculative raids on central banks are extending into China, Latin America and the Middle East with devastating economic and social consequences.” Saat ini, AS sedang berupaya keras mendestabilisasi pengaruh Cina

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

dan Rusia di beberapa kawasan regional yang memiliki sumber daya migas dan pangan yang cukup besar. Caranya adalah dengan mengguncang perekonomian regional, termasuk Indonesia di dalamnya agar Cina ikut terguncang. Saat terguncang itulah, ‘tekanan’ ekonomi dan militer AS masuk ke kawasan regional. Indonesia harus belajar, belajar, belajar dan belajar mengingat lagi bagaimana George Soros mampu memporakporandakan Indonesia saat krisis moneter 1998 lalu. Sebenarnya, dalam buku ini, Michael Chossudovsky memberikan pesan penting buat Indonesia bahwa Indonesia harus memperkuat sistem keuangan nasionalnya untuk menahan financial warfare yang dilakukan AS. Karena saat Indonesia kalah melawan financial warfare ini maka yang akan terjadi adalah krisis susulan, yakni krisis politik. Apa yang terjadi di Mesir saat ini adalah salah satu contohnya. Pesan lain dari buku ini adalah, untuk menghadapi financial warfare ini semua pihak, pemerintah, partai politik, pemda, pemkot, swasta, BUMN, koperasi dan seluruh warga negara Indonesia harus satu fokus dalam menghadapi ini. Michel Chossudovsky adalah seorang akademis, penulis, aktivis dan peneliti yang memfokuskan pada kajian ‘perang’ AS untuk mengontrol pasar, sumber daya dan tenaga kerja murah. Dia seorang ekonom, pernah mengajar di University of Ottawa, Kanada, dan beberapa lembaga akademik di Eropa Barat, Amerika Latin dan Asia Tenggara. Dia juga seorang konsultan pembangunan untuk beberapa negara dan lembaga internasional seperti UNDP, Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Karibia, ILO, dan WHO. Saat ini dia aktif sebagai editor di Pusat Penelitian Globalisasi dan sebuah situs: Global Research.ca.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

EKONOMI

Krisis Ekonomi ke Krisis Politik? Sejarah krisis traumatik 1998 lalu memberi banyak pelajaran berharga buat bangsa ini. Oleh: Vicky Anggriawan, Arnold Sirait

juga mengalami hal serupa. Apalagi AS dan negara-negara Eropa. Itu belum dicatat dengan kondisi yang panas di Mesir, Irak, Suriah, dan sekitarnya. â&#x20AC;&#x153;Nampaknya kalau kita lihat sekarang ini ada penurunan ekspor kita dari berbagai macam, mulai dari pertambangan, hasil pertanian, tadi telah disebutkan penurunan harga karet yang agak parah, minyak sawit masih bertahan, tetapi juga di bidang pertambangan, mineral harganya juga sudah mulai lain dari beberapa waktu yang lampau dan bahkan saya kemarin mengunjungi satu atau dua provinsi di Jawa, bahkan ekspor industri kita juga merosot,â&#x20AC;? kata Boediono saat itu ketika melihat tren ekspor Indonesia yang sudah mulai mengalami penurunan. Kemudian Boediono berpesan, â&#x20AC;&#x153;Dalam situasi seperti ini marilah kita

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

jaga kedua hal ini, kestabilan sosial, politik, dan keamanan. Itu kunci. Kalau itu sudah lepas kendali, yang lain-lain tentu akan sulit untuk kita capai. Apalagi dalam masa yang kita sulit ini, kita harus bersama-sama menghadapi situasi dunia yang makin memburuk. Kalau kita tidak bersamasama menjaganya, ya makin parah lagi krisis atau dampak krisis yang kita hadapi nanti, dobel dari luar

ANTARA

walnya, akar masalahnya adalah krisis mata uang. Namun, akibat krisis kepercayaan terhadap rezim yang sudah akut, semua keputusan dan kebijakan yang dibuat sepertinya tidak ada artinya. Lalu, terjadilah krisis politik. IMF yang dianggap sebagai dewa penyelamat melakukan take over dengan beberapa agenda yang sangat merugikan kedaulatan ekonomi dan politik negara bangsa ini. Itu yang terjadi saat terjadi krisis moneter 1998. Saat ini, ada sudah muncul bibit krisis ekonomi akibat melemahnya nilai rupiah terhadap dollar AS dan ada juga bibit runtuhnya ketidakpercayaan rakyat akibat gelombang kasus-kasus korupsi yang melibatkan partai dan lembaga dan instansi pemerintah. Jauh sebelumnya, setahun lalu, Wakil Presiden Boediono sebenarnya sudah mengisyaratkan ini. Pada 4 Juli 2012, Boediono menjelaskan secara lugas soal kemungkinan terjadi krisis ketika dia memberi sambutan pada acara Silaturrahim dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh muda Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak (untuk lebih ditel sambutannya lihat di wapres.go.id, red). Di depan hadirin, dia menjelaskan konstelasi perekonomian global saat ini. Bahwa hampir sebagian besar negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Cina yang saat ini dianggap sebagai salah satu motor penggerak ekonomi dunia sudah mulai mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. India pun

tino oktaviano/ aktual

dan dari dalam. Oleh sebab itu, sama-sama kita jaga sekali, benar-benar kita jaga soal kestabilan sosial, politik, dan keamanan.” Kekhawatiran Boediono itu ternyata terjadi setahun berikutnya. Pertengahan Agustus lalu rupiah mulai tembus angka Rp 11.000. Bahkan berdasarkan rilis yang dikeluarkan Goldman Sachs pada 23 Agustus, diperkirakan rupiah akan menjadi mata uang yang paling terpukul akibat kebijakan isu penurunan nilai stimulus di AS dibandingkan dengan ringgit Malaysia dan baht Thailand. Perusahaan investasi asal AS itu tak ragu mematok rupiah akan mencapai Rp 11.800 per USD dalam prediksi tiga bulan, enam bulan dan 12 bulan ke depan. “Secara umum, tekanan terhadap rupiah masih akan berlanjut untuk jangka pendek jika tingkat inflasi terus menanjak dalam beberapa bulan ke depan. Apalagi jika ditambah prospek pemangkasan stimulus oleh the Fed,” kata rilis tersebut seperti yang dimuat dalam media Kontan. Prediksi Goldman Sach sama dengan prediksi Menteri Keuangan

Muhamad Chatib Basri. Rupiah masih akan melemah sampai awal 2014 mendatang. Tapi, Chatib Basri yakin nilainya tak akan mencapai Rp11.800. “Pemerintah masih memiliki optimisme, rata-rata nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat pada kisaran Rp 9.750 per dolar AS,” kata Chatib beberapa saat lalu (27/8). Untuk indikator inflasi, berdasarkan riset Goldman Sachs, tingkat inflasi Indonesia sangat dipengaruhi, bahkan sangat sensitif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap basket currency negara-negara mitra perdagangan utama Indonesia atau trade weighted index (IDR TWI). Dikatakan dalam riset tersebut, setiap pelemahan 1% pada IDR TWI menyebabkan pertumbuhan inflasi sebesar 0,4% di Indonesia. “Saat ini inflasi Indonesia sangat dipengaruhi 2 hal, penurunan harga minyak dunia berdampak positif sedangkan volatilitas nilai rupiah berdampak negatif,” kata Ekonom Goldman Sachs untuk wilayah Asean, Mark Tan kepada sebuah media on line. Soal inflasi ini, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa inflasi year on year tahun ini bakal menembus 8-9 persen. Berdasarkan survei

harga yang dilakukan di pekan kedua Agustus lalu, tingkat inflasi terutama disumbang oleh empat komoditas, yaitu cabai, bawang merah, daging sapi, dan ayam. Itu belum catatan jika harga kedelai juga ikut melambung. Namun demikian, Agus yakin bahwa inflasi Agustus ini bisa ditekan dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam menjaga distribusi dan pengadaan pangan. Memang terjadi perdebatan yang cukup seru soal nilai rupiah dan inflasi saat ini. Namun, yang jarang diperdebatkan adalah sejauh apa tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dalam menghadapi krisis ini dalam rentang waktu jangka pendek dan menengah ini? “Kita selalu diuji badai-badai kecil, turbulensi kecil bahkan besar. Sekali lagi kita optimis akan lewati krisis ini,” kata Boediono beberapa saat lalu di Istana Cipanas.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

EKONOMI

T Jasa Marga Tbk (JSMR) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2013 senilai Rp2,1 triliun. Hasil dari penawaran obligasi itu akan digunakan untuk melunasi obligasi sebelumnya yang sudah jatuh tempo serta menambah modal kerja. “Sebesar Rp 1,7 triliun atau 84,36% dari nilai obligasi tahap I 2013 yang diterbitkan itu akan digunakan untuk refinancing obligasi terdahulu. Sementara sisanya untuk penyertaan di anak usaha dan peningkatan kapasitas tol yang telah beroperasi,” kata Direktur Utama PT Jasa Marga Adityawarman, di Jakarta, Senin (2/9). Dia menambahkan, saat ini perseroan telah mengoperasikan jalan tol mencapai 545 km, dengan pangsa pasar sebesar 73%. Data per Desember 2012 tercatat volume lalu lintas harian rata-rata mencapai 3.745.000 mobil per hari dengan pendapatan Rp 13 miliar. “Ada tiga ruas tol yang siap dioperasikan akhir tahun ini, yakni tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa sepanjang 10 km, kami harapkan bisa operasi bulan ini. Kemudian tol Semarang-Solo seksi dua, dan sambungan JORR satu (Kebun Jeruk-Ciledug-Meruya),” jelas Adityawarman. Sementara untuk rencana ruas tol baru, ada potensi sekitar 215 km ruas tol pada 2015 mendatang seiring dengan rencana pemerintah di Medan-Kuala Namu sepanjang 60 km, Trans Sumatera 27-30 km, dan di Kalimantan dan Jawa. / Epung Saepudin

Baitumaal Muamalat Songsong Kebangkitan Islam

ahun lalu, pengabdian Bank Muamamalat Indonesia sudah mencapai usia 20 tahun di Indonesia. Peringatan hari pengabdian ke 20 tahun saat itu diperingati dengan acara dzikir nasional dan tausyiah akbar sebagai simbol kebangkitan Bank Muamalat Indonesia untuk menyambut kebangkitan Islam di Indonesia dan dunia. Dengan semangat kebangkitan islam itu, Baitulmaal Muamalat (BMM), anak usaha Bank Muamalat Indonesia yang bersifat nirlaba yang berdiri sejak 16 Juni 2000 lalu juga melakukan banyak pembenahan. BMM yang saat ini memfokuskan diri pada kegiatan pemberdayaan ekonomi di bidang micro finance, Islamic sosial funddan community development terus melakukan pembenahan agar setiap kegiatan yang dilakukan akuntabel, amanah dan profesional. Dalam usaha pemberdayakan ekonomi masyarakat saja, lewat program Komunitas, Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) sudah banyak program penguatan

BNI Luncurkan ATM Khusus Pemotor

T BNI Tbk menyediakan anjungan tunai mandiri (ATM) khusus untuk pengendara sepeda motor atau kendaraan roda dua lainnya. Perseroan berharap, sarana tersebut dapat membantu merebut pangsa pasar pengguna jalan raya, yang saat ini didominasi oleh pengguna sepeda motor. “Ini merupakan terobosan yang baru dan pertama di Indonesia, pengendara sepeda motor tidak perlu turun dari kendaraan, sehingga mudah bertransaksi,” kata Direktur Utama BNI Gatot Mudiantoro

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

ekonomi dilakukan di 24 provinsi, 28 kabupaten/kota, 185 masjid dan pendamping. “UMKM yang berhasil dibina Baitulmaal Muamalat akan dibina lagi oleh program-program yang ada di Bank Muamalat,” kata Direktur Bank Muamalat Andi Bukhari, beberapa waktu lalu. Itu belum catatan pemberdayaan sekitar 70 ribu anak yatim yang tersebar hampir di semua provinsi yang ada di Indonesia. “Saya berharap jumlah ini akan meningkat pada tahun depan,” kata staf Baitulmaal Muamalat, Danny Budianto. BMM akan memeberikan layanan terbaik di tahun-tahun depan untuk menyambut kebangkitan Islam di Indonesia dan dunia. / Faizal Rizky Suwondo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (1/9). ATM tersebut dibangun di jalan raya Margonda, Depok , Jawa Barat. Peresmiannya dilakukan oleh Walikota Depok Nurmahmudi Ismail dan disaksikan oleh Gatot Suwondo. Hadir pula dalam peresmian,

tino oktaviano/ aktual

Jasa Marga Terbitkan Obligasi Lanjutan

Lion Air ‘Disayang’ Pemerintah

tino oktaviano/ aktual (HARRY TANOE) - aktual/ istimewa

emerintah rupanya sayang betul sama maskapai penerbangan Lion Air. Meski sering mengalami keterlambatan jadwal (delay) bahkan diprotes penumpang, di mata Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan, yang tak lain menteri dari Partai Demokrat, Lion bukan satu-satunya maskapai yang sering mengalami delay. “Bukan hanya Lion kok yang sering delay, maskapai lain juga,” kata dia, di Jakarta, Selasa (3/9). Persoalan delay Lion Air yang terjadi belakangan ini, menurut Mangindaan, hanya karena ada masalah di internal maskapai. Belakangan ini, maskapai Lion Air menjadi sorotan lantaran kasus delay dan penelantaran penumpang hingga beberapa jam. Misalnya, delay terjadi di Bandara Ngurah Rai Bali, Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, serta Bandara Sepinggan Balikpapan. Durasi keterlambatan bervariasi dari dua hingga tiga jam. Akibat rentetan penundaaan ini, banyak penumpang Lion yang beralih ke maskapai lain. Mangindan menjelaskan, peristiwa penundaan Lion Air di Bandara Ngurah Rai, Bali, ada sekitar 18 karyawan Lion Air yang melakukan aksi mogok kerja meski hanya beberapa jam. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas atas pemecatan seorang karyawan yang melanggar disiplin. Di sisi lain, bos Lion Air, Rusdi Kirana, sempat dilirik Partai Demokrat untuk mengikuti konvensi calon presiden dari partai tersebut. Namun, akhirnya Rusdi memiliki mundur. / Arnold Sirait Direktur Jaringan dan Layanan BNI Honggo Widjojo Kangmasto, Direktur Kepatuhan BNI Ahdi Jumhari Luddin, dan Sekretaris Perusahaan BNI Tribuana Tunggadewi. Gatot mengatakan, dalam menetapkan lokasi ATM Sepeda Motor, perseroan selalu memperhitungkan beberapa aspek penting. Contohnya aspek keamanan lokasi, aspek potensi pasar, dan aspek kedekatan dengan salah satu kantor cabang BNI. Tujuannya, untuk memastikan pengawasan yang lebih baik. “Lokasi di jalan Margonda ini ditetapkan karena aman dan dekat dengan Kantor Cabang Utama BNI Margonda. Kota Depok juga merupakan kota satelit Jakarta yang menjadi tempat tinggal kaum komuter,” jelas Gatot. / Arnold Sirait

Perluas Pelanggan,

Indosat Gandeng Arema

T Indosat Tbk menggarap segmen penggemar sepak bola dengan menyasar pada kebutuhan khusus suatu komunitas, khususnya komunitas Aremania di Malang, Jawa Timur. Group Head National Commercial Operation Indosat Hari Sukmono di Jakarta, Minggu (1/9), mengatakan bahwa pihaknya menghadirkan kartu prabayar IM3-AREMA. “Kartu ini merupakan inovasi layanan khusus bagi para Aremania di wilayah Jawa Timur untuk kemudahan berkomunikasi serta mendapatkan informasi terkini seputar klub sepak bola kesayangannya tersebut,” katanya. Kehadiran kartu IM3 AREMA itu sebagai kelanjutan dari kerja sama Indosat dengan PT Arema Indonesia selaku manajemen yang mengelola klub sepak bola Arema. Sebelumnya, Indosat dan Arema telah melakukan penandatanganan kerja sama co-branding IM3-AREMA selama tiga musim pertandingan selama tahun 2013--2016. Dengan mengaktifkan kartu itu, pelanggan akan mendapatkan berbagai keuntungan, di antaranya info seputar berita-berita Arema, seperti jadwal pertandingan, profil pemain, update berita, serta chatting dengan pemain Arema dan informasi lainnya. “Kami sangat senang dapat menjalin kerja sama dengan Indosat,” kata Iwan Budianto, CEO Arema Indonesia. / Arnold Sirait

Harry Tanoe Batal Beli ANTV

onglomerasi media terbesar milik Harry Tanoesoedibjo yakni MNC Group memastikan batal mencaplok stasiun televisi milik Aburizal Bakrie, ANTV. “Kedua pihak tetap berjauhan dalam hal valuasi,” kata Harry dilansir Reuters, Senin (2/9). Harry menjelaskan, dalam ketidakpastian ekonomi sekarang ini, perusahaan memilih mengambil langkah bisnis konservatif. “Prioritas kami displin secara keuangan,” kata dia. Sebelumnya Harry mengatakan bahwa rencana akuisisi ANTV berkaitan fokus bisnis di media berbasis iklan yakni televisi. Karena menurutnya, belanja iklan paling besar itu di televisi. “Kalau kita mau fokus di media berbasis iklan mau tidak mau harus ke televisi. Karena belanja iklan itu paling besar di televisi,” jelasnya. / Epung Saepudin

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

POLITIK

DKPP Bukan Pemuas Nafsu Politik Sedikit pihak yang tahu tegasnya putusan DKPP terhadap penyelenggara pemilu tersebut tidak dibarengi dengan perhatian pemerintah. Lembaga ini sudah selama satu tahun tidak digaji. Oleh: Wahyu Romadhony

menteri Keuangan. Jangan kami disuruh mengurusi yang begitubegitu. Malu juga saya minta-minta begitu. Gajinya kecil lagi,” jelasnya. Di tengah keterbatasan sumber daya manusia, DKKP dalam waktu dekat akan ikut mewarnai Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014. Tidak tanggung-tanggung lebih daro 560 KPUD dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi objek yang akan dihadapi DKPP pada pemilu mendatang. Jimmly mengaku telah memiliki persiapan khusus. “Kami tidak akan melayani yang asal menguap, asal melapor, tidak puas sediki melapor. Kami akan perketat. DKPP bukan alat untuk memuaskan nafsu politik,” katanya. Selain itu, DKPP akan berbagi peran dengan Bawaslu di daerah. Caranya dengan mengoptimalkan Bawaslu sebagai pihak yang mengajukan tuntutan atau aduan. “Jadi laporan tidak langsung masuk kepada kami, nanti akan kami perankan DKPP seperti penuntun. Mereka melakukan kajian dulu dalam laporan baru diserahkan ke kami.

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

Kecuali Bawaslu-nya yang diadukan baru bisa diserahkan langsung pada kami,” terangnya. Melihat sepak terjang DKPP, Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa meyakini Pemilu 2014 akan lebih baik dibanding 2009. “Penyelenggaran pemilu kita kali ini tidak seperti pemilu yang lain. Di mana yang lalu banyak sekali aturan-aturan yang dilanggar dan pelanggaran peraturan itu tidak ada sangsi apa-apa. KPU yang melakukan keberpihakan kepada petahana dibiarkan. Dengan adanya DKPP tidak bisa lagi. Independensi dan netralitas KPU dan Bawaslu relatif terjaga,” ujarnya kepada Aktual. Publik mungkin masih ingat ketika pada pemilu 2009 KPU banyak dituding melakukan kesalahan dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada memilu 2014 hal itu diharapkan tidak terjadi. Kalaupun masih ada DPT bermasalah yang dikibatkan dari lalinya penyelenggara pemilu dapat dilaporkan kepada DKPP.

tino oktaviano/ aktual

enyum terus mengembang dari wajah calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, 31 Juli 2013 lalu. Di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) langkahnya maju sebagai calon gubernur dikabulkan. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengetok palu usai mengabulkan sebagian gugatanya terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur. Bukan hanya itu, gugatan Khofifah yang maju bersama Suryadi Sumawireja membuat tiga komisioner KPUD Jawa Timur diberhentikan sementara. “Kami memberikan sanksi peringatan pada teradu 1 atas nama Andri Dewanto Ahmat selaku ketua KPU jatim dan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada teradu 2 atas nama Nadjib Hamid, teradu 3 Agung Nugroho, teradu 4 Agus Machfud Fauzinajib Hamid selama belum ada keputusan terbaru untuk memperbaiki putusan KPU nomor 18/kpts/Prov/014/2013 tentang penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat tertanggal 14 Juli 2013,” ujar Jimly. Inilah salah satu keputusan DKPP yang mendapatkan sorotan publik. Sejak dilantik 12 Juni 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, DKPP sudah sering memecat penyelenggara pemilu yang dinilai melanggar etik. Tidak kurang dari 70 penyelenggara pemilu baik KPUD dan bawaslu diberhentikan oleh DKPP yang beranggotakan tujuh orang komisioner ini. Namun sedikit pihak yang tahu tegasnya putusan DKPP terhadap penyelenggara pemilu tersebut tidak dibarengi dengan perhatian pemerintah. Lembaga yang dijabat oleh Ida Budhiati, Nelson Simanjuntak, Abdul Bari Azed, Valina Singka Subekti, Jimly Asshiddiqie, Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini selama satu tahun tidak digaji. Jimmly tidak mempermasalahkan hal itu. “Belum, sejak Juni sampai sekarang, dan gaji itu bukan urusan saya tapi urusan pemerintah, urusan

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

LAPORAN KHUSUS SKK MIGAS

Lepasnya peran Pertamina sebagai ‘regulator’ migas di Tanah Air tidak lepas dari kasus korupsi yang terjadi di BUMN migas tersebut. Kini, isu korupsi juga menjalar ke tubuh SKK Migas. Oleh: Vicky Anggriawan, Heriyono

ertamina itu sapi perah pemerintah! Citra tersebut telah melekat kuat selama berpuluhpuluh tahun institusi tersebut berdiri. Selain itu, istilah Pertamina lahan basah, juga menjadi rahasia umum yang tak perlu dibantah. Memang, dalam industri perminyakan yang menjadi sumber utama keuangan negara, Pertamina telah menjadi pemain utama. Berdasarkan UU No 8/1971 tentang Perusahaan

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, Pertamina memiliki peran selain sebagai pengatur juga sebagai pelaksana usaha migas di Indonesia. Sehingga ‘kekuasaan’ dan otoritas yang dimiliki oleh Pertamina sangat besar. Posisi Pertamina yang memiliki otoritas dan kontrol penuh terhadap industri migas membuat BUMN ini menjadi tidak efektif dan sarang korupsi dari berbagai tokoh dan pejabat. Peran Pertamina mulai hilang seiring terbitnya UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan digantikan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). BP Migas didirikan dengan landasan hukum UU No 22/2001 serta PP No 42/2002 tentang BP Migas. Masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan kontrak kerja

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

tino oktaviano/ aktual

Jalan Itu Belum Berakhir

sama yang sebelumnya dikerjakan Pertamina selanjutnya ditangani langsung oleh BP Migas sebagai wakil pemerintah. Namun, umur BP Migas tidak berlangsung lama. Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 November 2012 resmi membubarkan BP Migas karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK itu berawal dari pengajuan judicial review oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan (ormas), di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jamiyatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang

Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan IKADI. Mereka menilai UU No 22/2001 tentang Migas membuka liberalisasi pengelolan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. Para tokoh itu dibantu oleh kuasa hukum Syaiful Bakhri, Umar Husin, dengan saksi ahli Rizal Ramli, Kurtubi, dan lainnya. Selanjutnya, pemerintah memutuskan mengeluarkan Perpres No 95/2012 untuk membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas), sebagai langkah

pasca-putusan MK tersebut. Badan ini kemudian menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melalui Perpres No 9/2013 dan mantan Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini ditunjuk sebagai Kepala SKK Migas yang pertama. Sebelum era BP Migas dan kini berganti nama menjadi SKK Migas, berdasarkan UU No 8/1971 tentang Pertamina yang berlaku sejak 1 Januari 1972, Pertamina diposisikan sebagai satu-satunya perusahaan negara yang melaksanakan penguasaan migas secara terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir. Melalui regulasi ini, negara

memberikan kekuasaan pertambangan dan migas kepada Pertamina. Tugas penyiapan lahan pertambangan migas, pengelolaan, pengendalian dan monitoring pekerjaan pencarian migas oleh kontraktor semua dilakukan Pertamina. â&#x20AC;&#x153;Selama kiprahnya di bawah UU No 8 Tahun 1971 harus diakui Pertamina telah menjadi satu entitas bisnis paling strategis bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Akan tetapi, di sisi lain monopoli Pertamina sebagai regulator sekaligus pemain menciptakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang,â&#x20AC;? tulis Buku Putih BP Migas. Namun, buku

Kernel Pte Ltd Singapura Berdiri : Januari 2006 Kantor pusat : Singapura Kantor cabang : Indonesia, Swiss, Thailand, Australia, Uni Emirat Arab Pemegang saham : Vina Holdings Limited, berkantor pusat di British Virgin Island Jararan direksi : Meivy Ratanachaithong (warga negara Indonesia) dan Widodo Ratanachaithong (warga negara Singapura). Meivy dan Widodo aktif dalam milis keagamaan Young Adult Bethany Singapore . Dalam milis itu Direktur Kernel Oil Pte Ltd Indonesia Ary Kusbiyantoro tercatat juga menjadi anggota. PT KOPL Indonesia Berdiri Pemegang saham

Kernel Oil (Suisse) SA Berdiri Kantor Pendiri

: Februari 2011 : Finsenlia Andika (80%) dan Ary Kusbiyantoro (20%). Ary dikenal aktif sebagai trader untuk produk-produk turunan minyak. Ary terdaftar sebagai buyer untuk produk Bitumen dengan nama perusahaan Kernel Oil Pte Ltd yang beralamat di The Plaza, Singapura. : Maret 2013 : Jenewa, Swiss : Widodo Ratanachaithong Iman Djuniardi (pengusaha Indonesia). Iman Djuniardi memiliki perusahaan PT Tri Synergi Services, perusahaan investasi di bidang eksplorasi dan produksi migas. Iman juga memimpin PT Tri Link Indonesia, perusahaan yang menyediakan jasa perekrutan tenaga kerja untuk perusahaan minyak dan gas di luar negeri.

Kernel Oil (Australia) Pty Ltd Kantor : Suite #306, 343 Little Collins Street, Melbourne 3000, Victoria, Australia Kernel Oil (Thailand) Co Ltd Kantor : 267/1 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate Soi 4, Perkasa Samutptrakarn 10280, Bangkok, Thailand Kernel Oil (Dubai) Ltd Kantor

: Suite #3006, 30th Floor, Al Attar Tower, Sheik Zayed Road, PO BOX 43630, Dubai, UAE

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

ini sempat menjadi perdebatan karena terbit ketika isu pembubaran BP Migas ramai diberitakan. Dalam menjalankan tugas tersebut, tulis buku itu, Pertamina dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kontrak bagi hasil. Pada praktiknya, karena keterbatasan modal dan teknologi, Pertamina banyak meneken kontrak dengan perusahaan-perusahaan asing terutama untuk menggarap wilayahwilayah sulit. Contoh kontrak yang diteken dengan pihak asing adalah kontrak bagi hasil untuk mengelola Blok Mahakam di timur laut Balikpapan dengan perusahaan asal Prancis, Total E&P Indonesie. Untuk mengelola perusahaan-perusahaan minyak asing tersebut, Pertamina membentuk Badan Koordinasi Kontraktor Asing yang kemudian menjadi Badan Pengusahaan dan Pembinaan Kontraktor Asing 70

(BPPKA). Kontrak-kontrak jangka panjang pada masa lalu tersebut masih menyisakan dominasi kontraktor asing dalam kegiatan usaha hulu migas Indonesia saat ini. Menjadi persoalan, masih kata buku itu, selama kiprahnya di bawah UU No 8/1971 harus diakui adanya monopoli Pertamina sebagai regulator sekaligus pemain menciptakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pada 1974 sampai awal 1975, Pertamina sempat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pemerintah dengan jumlah kewajiban mencapai USD 1 miliar. â&#x20AC;&#x153;Jumlah utang Pertamina yang besar ini mempunyai pengaruh luas terhadap keuangan negara, cadangan devisa, pinjaman luar negeri, dan perkreditan dalam negeri. Di luar itu, kasus-kasus yang membelit Pertamina, misalnya kasus Karaha Bodas, menyebabkan negara terimbas risiko gugatan perdata akibat

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

masalah-masalah yang seharusnya menjadi urusan bisnis Pertamina,â&#x20AC;? tulis buku itu lagi. Kondisi ini melahirkan ide untuk mengkaji ulang sentralisasi kewenangan Pertamina. Pada akhir 1996, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang migas yang baru dengan maksud memisahkan peran regulator dan operator untuk menciptakan tata kelola industri migas yang lebih sehat. Melalui pembahasan yang alot dan sempat mendapatkan penolakan DPR, akhirnya DPR mengesahkan RUU Migas menjadi UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kehadiran UU No 22/2001 mengubah fungsi dan peran Pertamina. Perubahan yang paling mendasar adalah perpindahan fungsi dan pekerjaan, jika yang sebelumnya berada di Pertamina, setelah kehadiran UU No 22/2001 dipindahkan ke institusi lainnya.

BLOOMBERG

LAPORAN KHUSUS SKK MIGAS

Pertama, fungsi pengawasan dan pengendalian dikeluarkan dari kewenangan Pertamina. Untuk itu dibentuk badan baru yaitu BP Migas dan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas). Kedua, kegiatan hulu migas yaitu menyiapkan wilayah kerja dan melakukan tender wilayah kerja kewenangannya berpindah ke Ditjen Migas Kementerian ESDM. Ketiga, pengelolaan hilir migas terutama terkait dengan ketentuan-ketentuan distribusi BBM dan LPG diatur oleh Kementerian ESDM. Demikian juga dengan penetapan kuota volume BBM dan gas ditetapkan oleh BPH Migas bersama-sama dengan Dirjen Migas.

aktual/ istimewa (jOKO TOLE) - tino oktaviano/ aktual

*** Lepasnya peran Pertamina sebagai ‘regulator’ migas di Tanah Air tidak lepas dari kasus korupsi yang terjadi di BUMN migas tersebut. Kini, isu korupsi juga menjalar ke tubuh SKK Migas. Bahkan, istilah ‘sapi perah’ itu kini sedikit demi sedikit disematkan ketubuh SKK Migas. Rumor ‘bau korupsi’ terbaru yang diperoleh Aktual terkait dengan kapal Floating Production Unit (FPU) BW Joko Tole. Kapal itu diresmikan di era BP Migas dikepalai Raden Priyono. FPU BW Joko Tole ditujukan sebagai penunjang fasilitas produksi proyek Terang Sirasun Batur. Peresmiannya

dilakukan di Galangan Kapal Sembawang, Singapura, 17 Maret 2012. Konon, pembuatan kapal itu hanya menghabiskan dana sebesar USD 100 juta. Peresmian tersebut dihadiri Priyono, Presiden dan General Manager Kangean Energy Indonesia Ltd Junichi Matsumoto, Managing Director Sembawang PK Ong, juga CEO BW Offshore Carl Arnet. Kala itu, Priyono menyebut, kapal FPU Joko Tole berkapasitas kompresi gas sebesar 340 juta standar kaki

kubik per hari (MMscfd), dan fasilitas penampung minyak sebesar 200 ribu barel. Pekerjaan pembangunan peralatan produksi yang berada di kapal tersebut dikerjakan di Batam, sementara penempatannya di atas kapal baru dilakukan di Sembawang. Kapal Joko Tole akan mendukung proyek Terang Sirasun Batur, dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKS) Kangean Energy Indonesia Ltd Kapal akan disewa Kangean dari BW Offshore selama 10 tahun. Lapangan Terang Sirasun Batur yang terletak di perairan timur Madura. Dari Kapal Joko Tole, gas dialirkan ke konsumen melalui East Java Gas Pipe Line. Kangean Energy Indonesia Ltd adalah anak usaha PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), unit usaha Grup Bakrie. Perseroan menyewa kapal itu senilai USD 870 juta selama 14 tahun dari BW Offshore, perusahaan yang berbasis di Norwegia. Biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya operasinya (operating cost). Sumber Aktual membisikkan, harga sewa kapal itu mengalami peningkatan beberapa kali. Semula, kapal itu disewa senilai USD 400 juta, lalu meningkat menjadi USD 870 juta, dan terakhir menjadi USD 1,2 miliar. Semua komponen itu masuk ke dalam cost recovery. “Sejatinya, sewa kapal tidak mesti dilakukan karena bisa membangun pipa yang investasinya lebih murah, hanya sekitar Rp 150 miliar,” ujar sumber. Menurut sumber, mark up sewa dilakukan untuk memenuhi kepentingan salah satu orang penting di republik ini terkait ganti rugi. “KPK mesti segera menyelidiki dugaan kasus ini, karena nilainya cukup besar,” jelas sumber. Pada akhirnya, lahirnya praktik KKN menjadi alasan utama bagi restrukturisasi usaha migas Indonesia. Reformasi dan restrukturisasi industri migas Indonesia masih dalam perjalanan panjang untuk mencapai tujuan akhir; memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

LAPORAN KHUSUS SKK MIGAS

Sprindik Palsu Atas Nama Menteri Dalam dokumen tersebut juga tertulis berupa perintah kepada empat orang penyidik KPK untuk segera bertugas melakukan penyidikan terhadap kasus suap SKK Migas. Oleh: Novrizal Sikumbang, Adi Adrian

eger kasus SKK Migas ternyata masih terus berbuntut. Jumat (6/9) pagi, beredar surat elektronik dari seserong mengatasnamakan ‘Satgas Mafia Hukum’ yang membocorkan surat perintah (sprindik) mengenai status Menteri ESDM Jero Wacik dalam kaitannya terhadap dugaan kasus suap di lingkungan SKK Migas. Dalam sprindik yang diteken Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjajanto itu menjelaskan mengenai perintah untuk menaikan proses pemeriksaan ke tingkat penyidikan dengan menetapkan tersangka. Sprindik itu adalah sebuah perintah untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait proyek Kernel Oli, atau proyek-proyek lainnya yang diduga dilakukan oleh tersangka Jero Wacik. Selain itu, surat tersebut juga menjelaskan dasar peningkatan status hukum Jero Wacik merujuk pada Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah 72

dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam dokumen tersebut juga tertulis berupa perintah kepada empat orang penyidik KPK untuk segera bertugas melakukan penyidikan terhadap kasus suap SKK Migas. Surat perintah tersebut berlaku sejak tanggal dikeluarkan di Jakarta, Agustus 2013 (tanpa

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

tanggal). Sementara itu, saat mendapatkan kabar jika dirinya telah mengeluarkan sprindik dengan menetapkan tersangka Jero Wacik yang beredar di kalangan media, Bambang Widjojanto mengingatkan supaya awak media untuk berhatihati. Pasalnya, lembaga antikorupsi ini baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas. “Hati-hati. Setahu saya belum ada tersangka lain selain tiga orang yang

sudah ditetapkan KPK,” kata Bambang ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (6/9). Bahkan, juru bicara KPK Johan Budi secara tegas mengatakan bahwa sprindik atas nama Jero Wacik palsu. Selain sprindik Jero Wacik, di hari yang bersamaan juga keluar sprindik

atas nama Bupati Bogor Rahmat Yasin. “Palsu (sprindik),” kata Johan Budi, melalui pesan singkatnya kepada Aktual, Jumat (6/9). Namun, ketika ditanyakan berdasarkan apa argumen KPK menyebut sprindik itu palsu, Johan belum membalas pesan singkat yang dikirim Aktual. Secara terpisah, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), mendesak supaya KPK segera membentuk komite etik, terkait bocornya sprindik atas nama Jero Wacik dan Rachmat Yasin. Tujuannya, untuk menjaga kredibilitas lembaga penegakan hukum antikorupsi tersebut. “Ya harus dibentuk Komite Etik,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Boyamin menambahkan, jika

nanti dalam komite etik tersebut terbukti adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan petinggi KPK, maka sanksi tegas harus terapkan dalam rangka mendisplikan kinerja komisi pimpinan Abraham Samad Cs itu. “Nantinya kalau terbukti benar pembocor oknum orang KPK maka hukumannya harus lebih berat berupa pemecatan,” tegasnya. Bahkan, lanjut Boyamin, secara manajemen birokrasi bocornya sprindik itu di lembaga penengak hukum ke publik tidak baik. Pasalnya, jika memang sprindik itu ada seharusnya KPK menyampaikannya secara resmi. “Memang secara manajemen birokrasi kurang bagus, mestinya setiap ada sprindik langsung dibuka aja ke publik tidak dengan model bocorin,” katanya. Kendati demikian, sambung Boyamin, jika keberadaan sprindik atas nama Jero Wacik dan Rachmat Yasin yang dikatakan bocor itu benar, hal itu merupakan tamparan bagi KPK. Bocornya sprindik bisa dinilai memotong jalur birokrasi

dengan tujuan utama pemberantasan korupsi. “Secara politik KPK sudah belajar politik untuk pemberantasan korupsi, karena penegakan hukum harus dengan politik,” ujarnya. Di satu sisi, anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menduga, sprindik palsu sengaja dikeluarkan justru untuk memancing KPK mengeluarkan pernyataan tentang status Jero Wacik. “Saya menduga, sprindik palsu sengaja dikeluarkan. Istilah saya, kasus suap itu sengaja diprematurkan atau diabortuskan. Sehingga Jero Wacik aman dan tidak terkena,” jelasnya. Dengan dibantah oleh KPK, lanjut Ahmad Yani, maka Jero Wacik bisa berkilah bahwa sprindik tersebut palsu. “Kalau Jero Wacik aman, maka high level atau atasan Jero juga aman.” “Kalau ada yang mengait-ngaitkan ke saya, itu masalah politik. Dan inilah politik. Arahanya jelas Politik. Jadi mari kita biarkan saja,” kata Jero Wacik di Universitas Mahendradatta, Bali, Jumat (6/9).

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

LAPORAN KHUSUS SKK MIGAS

Lambok diangkat di era Priyono karena sering mendatangi kantor BP Migas. Saat datang ke kantor BP Migas, Lambok dikesankan sering ‘menakut-nakuti’ pegawai bahkan pejabat di BP Migas. Oleh: Vicky Anggriawan, Novrizal Sikumbang, Heriyono

ama Lambok Hamonangan Hutauruk belakangan dikaitkan dengan operasi tangkap tangan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Pasca-Rudi lengser, Lambok oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas Johannes Widjonarko, Senin (26/8), diangkat menjadi Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis. Rumor dugaan konspirasi pun berhembus bahwa pengangkatan Lambok terkait ‘pengamanan’ kasus Kernel Oil ke sejumlah pejabat di sektor migas. Selain Lambok, Johannes juga mengangkat Budi Ibrahim yang merupakan sohib

Lambok sebagai kepala Divisi Pengawas Internal menggantikan Priyo Widodo. Sebelumnya, Budi Ibrahim ‘hanya’ menjabat sebagai kepala Divisi Manajemen Sistem Informasi (IT). Lambok ditunjuk menggantikan Gerhard Maarten Rumeser. Sebelumnya, Lambok ‘sempat dibuang’ di SKK Migas hanya dengan menjabat sebagai tenaga ahli. Hal inilah yang membuat Lambok sakit hari. Lalu, beredar pula rumor bahwa terjadi ‘kesepakatan’ (deal) khusus antara Menteri ESDM

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

Jero Wacik dengan oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Deal ini berkaitan dengan posisi Wacik yang ‘terjepit’ dalam kasus suap Kernel Oil kepada Rudi. Apalagi setelah penyidik KPK menemukan uang sejumlah USD 200 ribu di ruang Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno saat penggeledahan. Bahkan, kini Waryono dicekal oleh KPK untuk tidak bisa berpergian ke luar negeri. Pelarangan itu berlaku sejak Kamis (29/8). Waryono dilarang ke luar negeri atas permintaan dari penyidik KPK. “Dicegah bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan,” ujar Heryanto, juru bicara Dirjen Imigrasi, Jumat (30/8). Saat KPK menggeledah ruangan Waryono, KPK menyita duit USD 200 ribu. Nomor seri duit di kantor Waryono itu diduga berurutan dengan uang suap yang diberikan ke Rudi. Selain uang, penyidik KPK juga menemukan sejumlah dokumen di kantor Waryono. Kembali ke soal Lambok, posisi Jero Wacik ‘terjepit’ karena dia yang juga menjabat komisi pengawas SKK Migas berusaha menyelamatkan posisinya sekaligus memulihkan nama baik SKK Migas. Johanes Widjonarko selaku Plt Kepala SKK Migas diduga membuat deal dengan oknum KPK, melalui Lambok Hutauruk. Deal-nya, kasus suap SKK Migas dilokalisir hanya sampai Rudi Rubiandini Cs, lalu Lambok akan diusulkan oleh Johannes Widjonarko ke menteri ESDM untuk menduduki jabatan Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas. Bukan hanya Lambok, kabar yang beredar juga menyebutkan bahwa sebagai bagian dari deal itu, Budi Ibrahim yang saat masih menjabat kepala Divisi Manajemen

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

Bodyguard kpk di bisnis migas

OKE DWI ATMAJA/ AKTUAL - AKTUAL/ ISTIMEWA (PURNOMO)

Sistem Informasi SKK Migas, atas permintaan Lambok juga telah diusulkan oleh Johannes Widjonarko ke Jero Wacik, untuk diangkat sebagai kepala Divisi Pengendalian Internal SKK Migas. Lambok adalah mantan Direktur Gratifikasi KPK yang sebelumnya sempat berkarier di Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT). Dia kemudian kemudian menjabat Deputi Pertimbangan Hukum BP Migas di era Raden Priyono, dan menjadi salah satu orang dekat Priyono. Saat Rudi memimpin SKK Migas, Lambok ‘dibuang’ dengan hanya menjadi tenaga ahli bidang dukungan bisnis SKK Migas. Sumber Aktual mengatakan, Lambok diangkat di era Priyono karena sering mendatangi kantor BP Migas. Saat datang ke kantor BP Migas, Lambok dikesankan sering ‘menakut-nakuti’ pegawai bahkan pejabat di BP Migas. Karena enggan berurusan dengan KPK, maka Lambok ditarik menjadi orang dalam BP Migas. Masih berdasarkan rumor, pengangkatan Lambok di BP Migas atas rekomendasi Chandra Hamzah, mantan komisioner KPK. Dikonfirmasi, Lambok meminta masyarakat untuk tidak menghubung-hubungkan dirinya dengan peristiwa penangkapan Rudi Rubiandini. “Saya memang pernah

bekerja di KPK, tapi terlalu naif jika menghubungkan saya dengan kejadian yang terjadi,” ujarnya, Senin (26/8). Lambok menjelaskan, penangkapan Rudi Rubiandini merupakan kejadian hukum yang tidak bisa didistorsi kemana-mana. “Tolong jangan didistorsi kemenamana kejadian itu sehingga jadi lari kemana-mana,” imbuhnya. Sementara, seorang pegawai SKK Migas yang enggan disebut namanya kepada Aktual mengungkapkan, selama Lambok menjabat di BP Migas dulu, tidak pernah ada dugaan korupsi BP Migas yang diungkap KPK. Lambok Hutauruk juga disebut-sebut dekat dengan Purnomo Yusgiantoro, yang menjabat Menteri ESDM selama tiga periode, dan sekarang diberi jatah menteri Pertahanan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Sekarang, kalau ada rapat atau kumpul-kumpul dengan karyawan atau pimpinan SKK Migas, Lambok sering menjual nama KPK. Menjual di sini adalah, kalau karyawan/ pimpinan tidak menurut perintahnya akan dilaporkan ke KPK. Suasana kerja di SKK Migas sekarang tidak kondusif. Bahkan, Lambok melarang adanya pembentukan semacam serikat pekerja di SKK Migas,” ujar pegawai tersebut ketika ditemui Aktual, Jumat (30/8).

Pegawai itu menambahkan, selama Lambok bertugas di SKK Migas, tidak ada prestasi spektakular yang dihasilkan Lambok. “Dia kerjanya hanya nakut-nakutin. Kalau dia benar, semestinya dia memberikan pengarahan kepada semua karyawan bagaimana agar tidak melakukan gratifikasi dan korupsi,” ujarnya. Si pegawai bahkan berharap KPK ikut menyidik peran Lambok dalam perpindahan gedung kantor SKK Migas ketika dulu bernama BP Migas dari Gedung Patra Jasa ke Gedung Wisma Mulia. “Kalau KPK tidak berani memeriksa Lambok, berarti benar dugaan sebagian karyawan di sini (SKK Migas) bahwa ada orang KPK yang ‘masuk angin’,” jelasnya. Sementara, Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (23/8), membantah rumor bahwa Lambok yang melaporkan adanya suap Kernel Oil ke Rudi Rubiandini. Dia mengatakan, Lambok sudah lama keluar dari KPK, dan KPK sudah tidak berhubungan dengan Lambok. Johan juga menegaskan, tidak ada deal apa pun antara KPK dan Plt Kepala SKK Migas, Johannes Widjonarko. KPK, kata Johan, juga telah menggeledah ruang Johannes Widjonarko dan memperoleh bukti terkait kasus suap Kernel kepada Rudi Rubiandini. “Ini membuktikan bahwa KPK tidak ada perjanjian apapun dengan Johanes. Jika ada alat bukti, pasti akan diseret tersangka baru,” kata Johan.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

LAPORAN KHUSUS SKK MIGAS

Rudi di Balik Jeruji Kini, hidup Rudi laksana pepatah; kemarau setahun dihapus hujan sehari. Perbuatan baik yang telah Rudi tanam secara bertahun-tahun hilang begitu saja akibat perbuatan jahat kecil (suap).

iapa tak kenal sosok Rudi Rubiandini? Ya, sosok ramah bagi kalangan jurnalis yang biasa meliput di sektor migas itu kini meringkuk di ruang sempit tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maklum, sebelum tertangkap tangan oleh KPK dalam dugaan kasus suap, dia adalah kepala SKK Migas. Badan yang mengatur jalannya operasional sektor hulu migas di republik ini. Lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 9 Februari 1962, karier Rudi sebenarnya lebih banyak dihabiskan di almamaternya, Institut Teknologi Bandung (ITB). Dia semula adalah seorang akademisi dan pengamat perminyakan Indonesia. Rudi mendapatkan gelar S1 Teknik Perminyakan di ITB pada 1985. Kemudian, dia lulus tingkat doktoral dengan gelar Dr Ing dari Technische Universität Clausthal, Jerman pada 1991. Dalam kurun 1995 hingga 2010, aktivitas Rudi lebih banyak di ITB. Dia pernah menjadi sekretaris jurusan Teknik Perminyakan ITB, general manager Sasana Olahraga Ganesha ITB, direktur penerbit ITB,

serta direktur Operasi dan Keuangan PT LAPI ITB, dan direktur utama PT LAPI ITB. Rudi pernah menjabat sebagai wakil menteri ESDM pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Dalam kurun 2010 hingga 2012 dia pernah menjabat sebagai corporate secretary dan deputi Pengendalian Operasi BP Migas—lembaga yang dibubarkan dan berganti nama menjadi SKK Migas. Rudi juga sempat menjabat sebagai wakil ketua Tim Pengawasan Peningkatan Produksi Migas (TP3M) Kementerian ESDM pada 2010. Sebelumnya, dia pernah menjadi penasihat ahli kepala BP Migas. Kini, hidup Rudi laksana pepatah; kemarau setahun dihapus hujan sehari. Perbuatan baik yang telah Rudi tanam secara bertahun-tahun hilang begitu saja akibat perbuatan jahat kecil (suap). Saat ditangkap dan dikenakan baju tahanan KPK berwarna oranye, Rudi ibarat; bagai orang kena miang. Terlihat jelas dari raut mukanya bahwa dia sangat gelisah karena mendapat malu di tengah orang banyak. Usai penangkapan, pemberitaan mengenai Rudi menjadi headline disejumlah media cetak nasional dan daerah. Bahkan, media online tak henti-hentinya memberitakan kasus tersebut. Serupa, media televisi juga menayangkan detik demi detik peristiwa penangkapan Rudi. Sejumlah media besar di dunia pun ikut meramaikan pemberitaan penangkapan Rudi. Sejumlah situs berita asing

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

memberitakan soal penangkapan yang terjadi Selasa (13/8) malam. Misalnya Washingtonpost. com menulis, “Lembaga antikorupsi Indonesia menangkap seorang kepala regulator minyak dan gas karena diduga menerima suap. Wabah korupsi di Indonesia menyebabkan investasi asing di negeri tersebut terganggu,” tulis Post, Rabu (14/8). Kemudian situs New York Times juga memuat berita penangkapan Rudi. Lalu ada Australia Network News, The Australian, dan Straitstimes.com. Hidup Rudi pun berubah drastis. Dari seorang pejabat yang dihormati dan disegani banyak orang, kini menjadi pesakitan sebagai tersangka. Rudi kini dijauhi para koleganya. Saat sejumlah jurnalis yang biasa meliput di sektor migas, Senin (26/8), menjenguk Rudi, dia kaget. “Kalian masih percaya saya.” Kalimat itu terlontar spontan dari mulut Rudi. Dari balik kaca matanya terlihat jelas genangan air mata. Rudi pun tak kuasa menahan tangis. Kini, hari-hari Rudi di tahanan KPK dihabiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Rudi kini tidak lagi terlihat gagah dan necis. Dahulu, dia kerap mengenakan jas. Kini, jas itu harus ditanggalkannya berganti rompi berwarna oranye bertuliskan ‘Tahanan KPK’ di bagian punggung. “Kini saya punya banyak waktu luang kepada Sang Pencipta. Setelah melaksanakan sholat subuh, di tahanan saya bisa melakukan tadarus membaca Al-quran. Saya pun punya banyak waktu istirahat. Setelah magrib saya bisa istirahat, biasanya

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

Oleh: Vicky Anggriawan, Heriyono

ANTARA

nggak bisa,” katanya. Rudi bercerita, dirinya telah dikhianati dalam perjuangannya membenahi tata kelola sektor hulu migas. “Saya ini sedang membenahi tata kelola migas.” Dia mengungkapkan, dalam usahanya melakukan pembenahan tersebut, tidaklah berjalan mulus. Ada oknum yang berusaha menghalanginya. “Banyak yang merasa terganggu dengan apa yang saya lakukan. Saya ini tidak pernah korupsi, tidak ikut ngurusin proyek-proyek. Saya jatuh bukan di medan perang, tetapi oleh orang-orang yang berada di samping saya,” jelasnya. Ibarat pepatah; baji dahan pembelah batang. Artinya, orang kepercayaan kita yang kerap

kali merugikan kita. Seperti diketahui Rudi ditangkap bersama pelatih golfnya, Deviardi di kediamannya yang terletak di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Rudi melanjutkan ceritanya. Jauh sebelum ditangkap KPK, dia mengaku sudah mendapat peringatan dari sejumlah pihak. Bahkan, ada yang menyatakan kejatuhan karirnya akan berlangsung pada Agustus. “Namun, saya tetap berkukuh melakukan penataan di sektor hulu migas yang menjadi tulang punggung penerimaan negara. Tugas saya di SKK Migas mengamankan penerimaan negara Rp 450 triliun, itu yang saya perjuangkan. Perang saya di situ, tetapi ini diguncang dari

samping Rp 10 miliar yang tidak bisa saya tolak,” ujar dia. Rudi juga mengakui bahwa dirinya terjerat kasus suap berawal dari hobi barunya bermain golf. Dia pun menyesal telah berkecimpung dan mengenal golf. “Semua berawal dari lapangan golf, kalau saya tidak main golf pasti juga tidak akan seperti ini,” kata dia sambil mengelus dada. Kini, karier yang telah dibangunnya puluhan tahun hancur seketika. Jabatan guru besar di ITB pun dipertaruhkan. “Saya berjuang sendiri, bekerja dari jam 05.30 WIB sampai tengah malam tidak berarti apa-apa karena kasus ini. Saya dihantam kiri kanan depan belakang dalam.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

LAPORAN KHUSUS SKK MIGAS

Uang sewa gedung kantor SKK Migas di Gedung Wisma Mulia selama lima tahun sebesar Rp 307,3 miliar sangat fantastis. Ini belum termasuk dengan pekerjaan fit out senilai Rp 76 miliar. Oleh: Ari Purwanto, Vicky Anggriawan, Novrizal Sikumbang, Heriyono

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

AKTUAL/ ISTIMEWA

Uang Menguap S di Wisma Mulia

ebuah logo berwarna merah dan hijau serta tulisan SKK Migas yang terbuat dari alumunium berwarna keperakan terpampang di dinding berlapis motif kayu berwarna kecoklatan di salah satu lantai kantor SKK Migas. Di depan logo dan tulisan itu terdapat meja resepsionis/penerima tamu yang dijaga oleh beberapa wanita cantik. Setiap orang yang akan bertamu ke kantor itu sebelumnya wajib menukar tanda pengenal gedung yang sebelumnya telah ditukarkan dengan kartu identitas seperti KTP/SIM di lantai 1. SKK Migas—dulu bernama BP Migas—resmi berkantor di Gedung Wisma Mulia sejak awal 2011. Gedung Wisma Mulia jaraknya tidak jauh dengan kantor SKK Migas yang lama di Gedung Patra Jasa di Jl Gatot Subroto, Jakarta. Kedua gedung itu hanya dipisahkan jalan tol. Saat perpindahan gedung, kepala BP Migas masih dijabat oleh Raden Priyono. Alasan perpindahan kantor itu, menurut Priyono kala itu, karena BP Migas merasa malu. Sebab, kantor BP Migas di Patra Jasa tidak representatif dan ada panti pijatnya. “Dulu banyak rapat-rapat BP Migas dengan perusahaan minyak dilakukan di hotel-hotel karena kantor BP Migas yang lama tidak memiliki jumlah ruang rapat yang cukup dan representatif untuk dunia migas internasional. Apakah yang menuding tahu di gedung kantor yang lama ada panti pijat yang ...?” jelas Priyono tanpa meneruskan kalimatnya, kala itu. Priyono menjelaskan, Gedung Patra Jasa yang digunakan BP Migas dahulu merupakan apartemen yang disulap menjadi kantor. Karena itu, BP Migas merasa gamang menerima investor-investor asing karena tak adanya ruang rapat yang memadai. Kini, kantor baru SKK Migas menimbulkan polemik. Penyebabnya, konon karena adanya mark up biaya sewa gedung. Indonesia Coruption Watch (ICW) menilai, banyak ruang gelap yang memungkinkan terjadinya korupsi di tubuh SKK Migas. Salah satu contohnya, perihal besarnya

AKTUAL

anggaran sewa gedung lembaga negara itu, saat dipimpin Priyono. “Ini kalau dilihat, terlalu banyak ruang gelap. Belanja-belanja SKK Migas memang patut diduga boros dan tidak efisien,” ujar Peneliti ICW Firdaus Ilyas, Selasa (3/9). Berdasarkan informasi yang diperoleh, jika dibandingkan dengan rencana pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang hanya menganggarkan dana senilai Rp 168 miliar, sewa gedung SKK Migas selama lima tahun justru menelan dua kali lipat anggaran, yakni senilai Rp 307,3 miliar. Firdaus menilai, pembengkakan anggaran sewa gedung itu, lantaran Priyono cs beranggapan, mereka tidak menggunakan anggaran dari keuangan negara. “Prinsip keuangan negara belum dilakukan seluruhnya oleh SKK Migas,” katanya. Sayangnya, hal itu ditambah dengan sikap KPK, yang seakan menutup mata atas sejumlah indikasi korupsi yang terjadi jauh sebelum kasus Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini terungkap. Menurut Firdaus, KPK seperti kehilangan arah dalam mengusut sejumlah kasus korupsi pada era itu. “KPK seperti kesulitan untuk masuk lewat mana,” kata Firdaus. Disinyalir, sulitnya

Lobby SKK Migas

KPK masuk ke BP Migas kala itu karena adanya eks pegawai KPK yang bekerja di BP Migas. Padahal menurut Firdaus, untuk mengungkap kasus ini. KPK harus mengabaikan prinsip anggaran SKK Migas tidak berasal dari keuangan negara. “KPK itu harusnya yakin saja, bahwa itu keuangan negara. Pengelolaanya pun negara. Aparaturnya juga aparatur negara,” ujarnya. Sebelumnya, Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, juga meminta KPK untuk turun mengungkap kasus ini. Uchok mengungkap, berdasarkan data audit khusus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada SKK Migas yang diperoleh FITRA, ditemukan adanya dugaan penunjukan langsung pekerjaan fit out Gedung Wisma Mulia senilai Rp 76 miliar oleh PT Sanggarcipta Kreasitama (SK) yang tidak sesuai ketentuan. Bonyamin Saiman, koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), mengatakan, uang sewa gedung kantor SKK Migas di Gedung Wisma Mulia sebesar Rp 307,3 miliar sangat

fantastis. “Jika dibanding dengan biaya pembangunan Gedung KPK yang cuma Rp 100 miliar, tentu sangat fantastis. Jadi pasti ada korupsinya,” katanya. “KPK mesti selidiki kasus itu. Kalau KPK tidak menyelidiki, pasti ada apaapanya,” ujarnya. Sementara, sumber Aktual membisikkan, dipilihnya Gedung Wisma Mulia yang notabene milik taipan Djoko Tjandra atas rekomendasi politisi Partai Golkar, Setya Novanto. “Kalau tidak salah dahulu ada salah satu unit usaha Grup Bakrie yang berkantor di Wisma Mulia. Namun, karena tidak sanggup membayar sewa, maka bebannya dilimpahkan ke BP Migas. Semua orang tahu bahwa Priyono sangat dekat dengan para petinggi Partai Golkar, terutama dengan Grup Bakrie,” ujar sumber. BP Migas mengakhiri sewa di Gedung Patra Jas pada akhir 2010. Dalam proses penentuan gedung baru yang akan disewa untuk ditempati pada 2011, BP Migas memilih jasa konsultan untuk menganalisa dan mengevaluasi kebutuhan gedung yang sesuai dengan kepentingan lembaganya (fit out). Konsultan yang dipilih adalah PT Procon International. Procon ditugaskan menganalisa dan evaluasi kebutuhan gedung untuk BP Migas sesuai Surat Perjanjian Nomor PJN-III/ BPD1000/2010/S7 tertanggal 14 September 2010. Berdasarkan kajian Procon yang dimuat dalam laporan Finall Office Accomodation Study Report tertanggal 9 November 2010, Procon merekomendasikan Gedung Wisma Mulia di Jalan Jenderal Gatot Subroro, bersebarangan dengan kantor BP Migas yang lama. Dalam proses sewa ruangan Gedung Wisma Mulia, PT SK sebagai pengelola Gedung Wisma Mulia mengajukan surat penawaran pada 26 November 2010 tentang

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

pengadaan sewa ruangan untuk ruang kerja. Penawaran PT SK meliputi lantai 22 hingga lantai 40 dengan luas 29.016,50 meter persegi. Sewa ruangan dan jasa pelayanan dan fasilitas parkir dengan masa sewa selama lima tahun senilai Rp 347,2 miliar. Perusahaan itu juga menawarkan untuk mengerjakan fit out senilai Rp 76 miliar. Berdasarkan penawaran PT SK tersebut, BP Migas melakukan negosiasi harga atas pekerjaan sewa ruang kantor. Semua tercatat dalam Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 1 Desember 2010. â&#x20AC;&#x153;Kemudian disepakati harga sebagaimana renegosiasi menjadi sebesar Rp 307,3 miliar atau turun Rp 38,5 miliar dari penawaran awal. Sementara untuk pekerjaan fit out tetap senilai Rp 76 miliar,â&#x20AC;? jelas sumber. Anehnya, hasil pemeriksaan BPK menemukan bahwa dalam pengadaan pekerjaan fit out, BP Migas tidak melakukan negosiasi harga. Kondisi tersebut tidak sesuai

dengan Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 021/PTK/ VII/2007 (Revisi-01) tentang Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan BP Migas Bab V Huruf E yang menyatakan bahwa tata cara penunjukan langsung harus memenuhi sejumlah tahapan, seperti klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Hal itu mengakibatkan proses pengadaan fit out belum menjamin diperolehnya harga yang lebih kompetitif. Dari data BPK, kondisi itu disebabkan perencanaan relolasi kantor BP Migas kurang menyeluruh dan terintegrasi di antara fungsifungsi pada BP Migas. Selain itu, juga disebabkan Panitia Pengadaan tidak menghitung dan menetapkan jenis pekerjaan dan harga satuannya yang dituangkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Audit BPK juga

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

menemukan 13 kejanggalan dalam kontrak dan pelaksanaan penunjukan Gedung Wisma Mulia sebagai kantor BP Migas. Pertama, BP Migas tidak mampu menunjukkan surat asli kontrak sewa menyewa Gedung Wisma Mulia. Kedua, kontrak yang dibuat antara BP Migas dengan Wisma Mulia tidak jelas/tidak mencantumkan nomor, tanggal, hari dibuat/ ditandatanganinya kontrak. Ketiga,

AKTUAL/ ISTIMWEWA (PATRA JASA) - TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

LAPORAN KHUSUS SKK MIGAS

terdapat ketidaksinkronan antara judul kontrak dengan isi kontrak, yaitu pada judul kontrak ditulis ‘Sewa Menyewa’ namun pada isi kontral memuat ‘Sewa Gedung’ dan ‘Pengadaan Fit Out’. Keempat, dalam kontrak tersebut fit out tidak dilengkapi dengan spectec dan volume serta rincian harga. Kelima, fit out yang dimasukkan dalam kontrak sewa menyewa tidak disebutkan jangka waktu pengerjaan dan aset fit out itu milik siapa. Keenam, pembayaran fit out tidak didasarkan atas progress report melainkan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Ketujuh, berita acara penyelesaian pekerjaan belum didukung dengan progress report pelaksanaan pekerjaan. Kedelapan, belum diatur tata cara pembayaran, seperti pengajuan invoice beserta kelengkapannya. Kesembilan, dalam surat Menteri Keuangan No S-578/MK/02/2010 tertanggal 23 November 2010 tentang Persetujuan Anggaran Belanja Tambahan BP Migas Tahun Anggaran 2010, hanya menyetujui biaya fit out namun pada realisasi anggaran juga digunakan untuk sewa menyewa gedung dengan Wisma Mulia. Sedangkan anggaran sewa menyewa gedung kantor akan diperhitungkan dan dibahas tersendiri dalam pembahasan usulan anggaran BP Migas Tahun Anggaran 2011. Sepuluh, jumlah tagihan tahap 1 sebesar 50% atau senilai Rp 38.021.915.529, jumlah ini lebih besar dari anggaran fit out yang disediakan sebesar Rp 36.981.627.650. Sebelas, biaya yang ditagihkan adalah fit out. Dua belas, berita acara penyelesaian pekerjaan tertanggal 23 Desember 2010, namun dalam berita acara ini tidak dilengkapi dengan progress report pelaksanaan harian. Tiga belas, berdasarkan hasil klarifikasi dengan Wisma Mulia (Ibu Nani) atas pembayaran tersebut tidak mau dikenakan PPh jasa konstruksi dengan alasan ini re-imbersment kepada BP Migas. Sumber mengungkapkan, Raden Priyono sebagai kepala BP Migas kala

itu menunjuk Deputi Pengendalian Keuangan BP Migas Wibowo Suseno Wirjawan sebagai ketua tim perpindahan gedung, namun ditolak karena biaya sangat tidak masuk akal. “Namun, Lambok Hamonangan Hutahuruk sebagai Deputi Evaluasi dan Pertimbangan Hukum BP Migas yang tidak ada kaitannya dengan perpindahan gedung menawarkan diri menjadi ketua tim,” ungkap sumber. Namun, hal itu dibantah oleh Lambok. “Saya tidak tahu dari mana permasalahan gedung itu bermula,” kata pria yang kini menjabat sebagai Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas kepada Aktual, Senin (26/8). Lambok menjelaskan, memang pada saat proses perpindahan gedung BP Migas dari gedung Patra Jasa ke Wisma Mulia dirinya merupakan wakil stering comite perpindahan kantor. Namun, dirinya tidak ingin dirinya dikaitkan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan gedung itu. “Saya bekerja berdasarkan arahan juga dari deputi bagian umum. Saya tidak terkait dengan pengadaan,” katanya tanpa menjelaskan peran deputi bagian umum. Kala itu, jabatan Deputi Umum BP Migas dijabat oleh Achmad Syamsu Rizal Asir. Menurut sumber, Lambok siap melaksanakan apa yang diinginkan Priyono

karena dia yakin tidak akan tersentuh hukum. “Ternyata keyakinan Lambok terbukti. Karena sampai saat ini KPK tidak pernah menindaklanjuti laporan BPK tersebut,” kata sumber. Ironisnya, lanjut sumber, tim BPK juga tidak menanyakan tindak lanjut temuan auditnya tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah BPM sudah ‘menyerah’ atau ‘tidak berani’ dengan Lambok yang kebetulan mantan Direktur Gratifikasi KPK era kepemimpinan KPK jilid II. “Pada saat Rudi Rubiandini baru menjabat satu bulan sebagai kepala SKK Migas, dia sudah memerintahkan pengawas internal agar audit BPK soal sewa gedung diangkat kembali. Namun naas dia (Rudi) keburu terkena operasi tangkap tangan,” jelas sumber. Hingga berita ini diturunkan, Aktual belum bisa memperoleh konfirmasi dari Priyono. Telepon selularnya tidak diangkat ketika dihubungi. Pesan singkat yang dikirim pun tak dibalas.

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

LAPORAN KHUSUS SKK MIGAS

Publik selama ini tahu, bahwa bisnis di sektor migas dikuasai segelintir golongan. Kelompok itu saling berdekatan, baik dilihat dari almamater sekolah/ perguruan tinggi, partai politik, atau etnis tertentu. Oleh: Tim Aktual

udi Rubiandini, kepala SKK Migas, tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus suap. Berita tersebut sontak membuat sebagian besar media di Tanah Air memberitakan hal itu. Pascaditetapkan sebagai tersangka, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni Simon Gunawan dari Kernel Oil dan seorang pelatih golf, bernama Deviardi. Jika ditilik lebih jauh, tertangkapnya Rudi Cs tidak hanya sebatas masalah korupsi (gratifikasi), namun bisa menjadi terbukanya

kotak pandora mengungkap kasuskasus migas lainnya di Tanah Air. Bahkan, bukan tidak mungkin selama ini industri minyak di Indonesia telah dikuasai kartel. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa setuju KPK melakukan audit investigasi untuk membongkar dugaan kartel minyak dan gas (migas) di Kementerian ESDM. Langkah ini perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Perlu diakui, untuk membongkar praktik kartel migas memang bukan perkara mudah. Kartel migas bisa diibaratkan seperti kentut, berbau tapi tidak ada bentuknya. Praktik ini pasti sudah mengakar dan membentuk jaringan yang kuat selama puluhan tahun, sehingga mereka terlindungi. Dapat dipastikan, jaringan kartel migas ini telah menguasai sektor energi selama puluhan tahun dan merugikan negara puluhan triliun setiap tahunnya. Selama ini terkesan, pengelolaan

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

industri migas hanya sebatas level pengawasan tidak menyentuh level pengusahanya. Kelemahan dalam pengawasan inilah yang menyebabkan terjadinya kartel dalam tubuh pengelolahan migas. Sangat jelas, industri migas merupakan industri yang sangat strategis dan telah diamanatkan dalam konstitusi yang di dalamnya mengatur hajat hidup orang banyak. Presiden SBY telah mengingatkan bahwa pemerintah telah berupaya meningkatkan sektor industri migas Indonesia dengan mendorong peningkatkan produksi migas nasional yang menjadi andalan pendapatan negara agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dirinya pun mengingatkan agar migas terus dijaga dan ditingkatkan dengan tujuan memberi manfaat yang berkesinambungan, serta kegiatan hulu migas dapat berjalan optimal. Pada kenyataannya apa yang diharapkan kepala negara justru

tino oktaviano/ aktual

Adu Kuat Jaringan

tino oktaviano/ aktual

jauh dari kenyataan. Tertangkapnya Rudi menunjukan telah terjadinya praktik tak terpuji dalam pengelolaan migas. Meski harga-harga sektor migas memang ditentukan oleh pemerintah, namun praktik kartel dapat dipastikan terjadi. Apalagi Kernel Oil merupakan perusahaan minyak asal Singapura yang terlibat bisnis penjualan minyak mentah di Indonesia. Dugaan permainan kartel itu diperkuat dengan terkuaknya dugaan suap yang melibatkan kepala SKK Migas dengan perusahaan trader minyak asing. Dampak dari permainan kartel migas dapat dipastikan rakyat yang terkena dampaknya. Realitas ini terlihat dari praktik yang terjadi di lapangan, bila Indonesia mengimpor minyak dari asing, dapat dipastikan harga yang dikenakan akan tinggi. Sebaliknya, bila negara mengekspor minyak ke luar negeri, maka harga jual minyak tersebut tidak akan mencapai rata-rata harga pasar. Kepiawaian kartel inilah yang seharusnya diantisipasi agar tidak menjadikan migas sebagai sapi perah untuk meraih keuntungan di tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, sektor migas selama ini berkaitan langsung dengan sumber daya alam. Korupsi serta kartel yang terjadi di dalam tubuh migas dapat dipastikan, selain merusak tatanan ekonomi,

juga merusak lingkungan terutama pertanian dan kehutanan. Studi KPK beberapa waktu lalu pun telah menunjukkan, proses bisnis di sektor migas perlu pembenahan. Tercatat pada 2011, KPK bersama lembaga negara lain berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara hampir Rp 153,4 triliun dari persoalan minyak dan gas, terutama dari proses produksinya. Di sisi lain, permasalahan ini dapat menjadi preseden buruk bagi industri migas. Kasus suap yang terjadi di SKK Migas juga memperburuk citra Indonesia. Lembaga Transparency International Indonesia (TII) telah melansir Indonesia berada di empat negara terbawah dalam urutan tingkat korupsi berdasarkan indeks persepsi korupsi.

memonopolinya, Kongres (parlemen) Amerika Serikat bahkan sempat minta Rockefeller supaya perusahannya dipecah menjadi beberapa buah di awal abad ke 20. Kemudian muncul The Seven Sisters, tujuh perusahaan minyak raksaksa dunia yang menguasai bisnis ini pada pertengahan abad ke 20. Monopoli kemudian beralih ke OPEC dan generasi lanjutan dari The Seven Sisters di mana Indonesia ikut sampai dengan ketika sudah mulai beralih sebagai pengimpor minyak. Saat ini, di awal abad ke 21, nampaknya pengaturan kontraktor migas oleh SKK Migas juga harus menempuh jalan yang ‘licin’. Kita semua harus belajar dari kasus yang menggagetkan ini, lesson learned yang sangat mahal harganya. Kelihatannya harus ada perubahan ‘peradaban’ supaya budaya korupsi di Indonesia bisa dikurangi dengan drastis. Tentu saja bukan merupakan pekerjaan yang mudah, serta tantangannya sangat terjal. Pengaturan bisnis migas tidak hanya terhenti pada undang undang saja tetapi juga pada best practice yang harus dilaksanakan dengan cermat. Publik selama ini tahu, bahwa bisnis di sektor migas dikuasai segelintir golongan. Kelompok itu saling berdekatan, baik dilihat dari almamater sekolah/perguruan tinggi, partai politik, atau etnis tertentu. Meskipun belum bisa dikatakan masuk ke dalam kategori korupsi atau

*** Bisnis minyak (migas) memang penuh kontroversi dan ‘licin’. Ketika John Davison Rockefeller menguasai bisnis ini dan 11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

kartel, karena belum adanya bukti, namun ketika menyinggung soal jaringan cukup menarik dibicarakan. Industri migas selama ini identik dengan jaringan ‘ITB Connection’. Pasalnya, banyak alumnus ITB yang bekerja dan melakukan bisnis di sektor ini. Bahkan, era ‘ITB Connection’ sebenarnya telah dimulai sejak era Ginandjar Kartasasmita. Ginanjar merupakan alumni ITB angkatan 1959-1960. Dia pernah menjadi menteri Pertambangan dan Energi pada 1988-1993. Nama-nama terkenal alumnus

Koordinator bidang Perekonomian), Herman Darnel Ibrahim (anggota DEN), Karen Agustiawan (dirut Pertamina), Purnomo Yusgiantoro (mantan menteri ESDM), R Priyono (eks kepala BP Migas), Rozik Boedioro Soetjipto (presdir Freeport Indonesia), dan Rudi Rubiandiri (eks kepala SKK Migas). Bahkan, partai politik seperti Partai Golkar, dengan ketua umumnya Aburizal Bakrie juga cukup eksis di bisnis migas/pertambangan. Di era BP Migas dipimpin Priyono, santer terdengar kabar Priyono

ITB lainnya yang berbisnis di sektor migas/pertambangan antara lain, Arifin Panigoro, Aburizal Bakrie, Fadel Muhammad, Hilmi Panigoro, Pramono Anung. Sementara para birokrat asal ITB yang bersinggungan dengan migas/pertambangan antara lain, Jero Wacik (menteri ESDM), Susilo Siswoutomo (wamen ESDM), Evita H Legowo (eks dirjen Migas), Hatta Rajasa (menteri

sangat dekat dengan para petinggi Golkar. Hal ini pula yang membuat sejumlah partai lainnya terkesan ‘cemburu’ dengan keintiman tersebut. Ada lagi baru-baru ini jaringan yang mulai muncul ke publik. Misalnya istilah ‘Loyola Connection’. Nama ‘Loyola Connection’ diambil karena mereka merupakan alumnus lulusan Kolese Loyola (Loyola College atau yang lebih dikenal dengan

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

akronim LC). Salah satu alumnus sekolah ini yang cukup terkenal adalah Purnomo Yusgiantoro, menteri Pertahanan dan mantan menteri ESDM. Jaringan LC di Indonesia adalah, De Britto (Yogyakarta), Gonzaga (Jakarta), Kanisius (Jakarta), Le Cocq d’Armandville (Nabire), Loyola (Semarang), (Surakarta), Petrus Kanisius Mertoyudan (Magelang), dan PIKA (Semarang). Ada pula jaringan UPN Yogyakarta, seperti Eddy Hermantoro (dirjen Migas) dan Johannes Widjonarko (Plt kepala SKK Migas). Sumber Aktual mengungkapkan, saat ini yang lebih eksis di sektor migas jalur birokrasi adalah alumnus UPN Yogyakarta. Kalau pun ada lulusan ITB yang mengambil jalur birokrasi dia bukan berasal dari jurusan perminyakan, geologi, atau pertambangan, melainkan jurusan teknik mesin. Sebut saja seperti Jero Wacik dan Susilo Siswoutomo. “UPN sukses jadi birokrat karena banyak alumni ITB yang memilih jalur politisi dan pengusaha. Ironisnya alumni ITB yang eksis dibirokrat tidak sesuai jurusannya. Soal jaringan jelas terlihat. Sebut saja Jero Wacik yang memilih Susilo menjadi wakilnya. Keduanya merupakan alumnus teknik mesin ITB,” kata sumber. Sumber menambahkan, Susilo ternyata juga tercatat pemegang kartu tanda anggota Partai Demokrat. Menurut sumber, secara kapasitas dan kompetensi, Susilo dianggap tidak layak menjadi wamen ESDM. Susilo merupakan lulusan

antara

LAPORAN KHUSUS SKK MIGAS

Teknik Mesin ITB angkatan 1970. Setelah lulus dari ITB, Susilo langsung bekerja di Mobil Oil Indonesia (sekarang ExxonMobil Oil Indonesia) dan ditempatkan di Medan. Susilo selama 33 tahun menghabiskan karier di ExxonMobil dan memutuskan pensiun pada tahun 2006 dengan posisi akhir Land Task Force Manager. Setelah pensiun, ia menjadi penasihat ahli di Mobil Cepu Limited, lalu pada November 2007-Maret 2010, ditarik ke BP Migas menjadi penasihat ahli wakil kepala BP Migas. “Selama karier Susilo di Exxon bisa dikatakan dia hanya mengurus masalah pertanahan saja. Apa prestasinya dia kalau bukan kedekatannya dengan Jero Wacik? Jero Wacik telah salah memilih orang sebagai wakilnya,” ujar sumber.

aktual/ istimewa (thohir) - antara

*** Kasus Rudi Rubiandini seakan terus menggelinding bagai bola salju. Sejumlah nama dan perusahaan lainnya pun ‘ikut terseret’ dalam kasus ini. Bukan hanya para petinggi Kernel Oil yang diperiksa KPK, lembaga anti rasuah tersebut juga memanggil bos PT Zerotech Nusantara, Febri Praetyadi Soeparta, terkait kasus dugaan suap penanganan kegiatan di SKK Migas dalam kurun 2012-2013.

Zerotech selama ini dikenal sebagai rekanan Kementerian ESDM sejak 2011. Febri dipanggil KPK untuk menjadi saksi atas Rudi Rubiandini. “Dipanggil sebagai saksi RR,” kata Kepala Bidang Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (5/9). Penyidik KPK juga memanggil mantan Kepala Divisi Komersialisasi Minyak Bumi dan Kondensat SKK Migas Agus Sapto Rahardjo bersama rekannya Birul Satrio Utomo. Febri saat ini sudah berstatus dicegah bepergian ke luar negeri sejak 28 Agustus lalu. Zerotech masuk dalam daftar perusahaan penunjang migas tercatat sebagai daftar jasa penunjang migas dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 27 tahun 2008 tentang bidang usaha jasa konstruksi. Perusahaan tersebut menyediakan tenaga kerja pengeboran, kerja ulang dan perawatan sumur. Sebelumnya, penyidik KPK juga telah memanggil Agus Sapto Rahardjo sebagai saksi Rudi. Usai diperiksa, Febri tak mau berkomentar. “Saya tidak mau

komentar semua pertanyaan,” ujar Febri di Gedung KPK, Kamis (5/9). Sementara sumber Aktual membisikkan, Zerotech merupakan perusahaan yang didirikan pada 2003 dan bergerak dibidang perminyakan dan pertambangan dan perdagangan terutama penyalur BBM industri dan pertambangan. Perusahaan ini sempat beberapa kali pindah alamat kantor. Berdasarkan penelusuran Aktual, Zerotech sempat berkantor di wilayah Sunter, Jakarta Utara, lalu pindah ke Komp Niaga Duta Mas Fatmawati, Jakarta Selatan, dan terakhir berdasarkan catatan dari situs resmi Kadin Indonesia, Zerotech beralamat di Kemang Selatan XII No A3, Arco Raya Buntu Cipete, Jakarta Selatan dan telah bergabung di Kadin Indonesia sejak 10 Maret 2008. “Zerotech itu perusahaan milik Garilbadi ‘ Boy’ Thohir yang kini juga menjabat sebagai presiden direktur PT Adaro Energy Tbk,” ujar sumber. Hingga berita ini diturunkan, Aktual belum memperoleh konfirmasi kebenaran akan hal itu. Telepon selular Boy Tohir tidak aktif ketika Aktual coba menghubunginya, begitu pula pesan singkat yang dikirim belum juga dibalas. Sumber menambahkan, sebenarnya uang yang dicairkan berupa check sebesar USD 1 juta oleh tersangka Deviardi. “Namun, saat itu uang yang dibawa Ardi hanya USD 300 ribu, sementara sisanya yang USD 700 ribu dibawa Widodo Ratanachaitong, direktur Kernel Oil di Singapura. Pengambilan uang tersebut dilakukan di Bank UOB Singapura,” ungkap sumber. Pertanyaannya kemudian, apakah ini menandakan adanya ‘pemain baru’ di sektor migas?

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

budaya

Mirah Delima Anas, Isyarat Nasib Suyudono Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

alang tenar Ki Narto Sabdo pernah menggelar lakon ‘Karno Tanding’ sekitar delapan jam secara dramatis. Itulah salah satu babak tragis drama ‘Bharata Yudha’ yang melumat semua pondasi kekeluargaan, kekerabatan, kehormatan dan kekuasaan negara besar yang terbelah dulu menjadi dua negara. Tapi lakon itu belum menyentuh kisah pucuk pimpinan lawan yang menjadi sasaran. Begitu juga lakon ‘Pendowo Labuh’ yang digelar mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Blitar, belum memuncak ke klimaks perang saudara. ‘Pandawa Labuh’ dengan dalang Ki Entus Susmono itu digelar Anas guna mengganti acara open house Idul Fitri 1434 H di rumah ibunya, Senin (26/8). Lakon tergulingnya kekuasaan Pendowo atas Amarto karena kalah judi dari Kurowo, akibat dicurangi tokoh antagonis Sengkuni dalam carangan Mahabarata ini populer dikenal sebagai ‘Pendowo Dadu’. Entah kenapa sang empunya hajat Anas memilih lakon ini yang kelak

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

AKTUAL/ ISTIMEWA

Dalam episode Barata Yudha di tubuh Partai Demokrat ini, Anas melalui status BlackBerrynya mencitrakan kondisi di Partai Demokrat kini sebagai ‘Sengkuni mules Suyudono mumet’.

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

harus berlanjut pada lakon klimaks rubuhan ‘Duryudono Tanding’ saat Suyudono tewas di-gocoh Bimo satria kedua Pendowo ini? Apakah karena kisah Arjuno satria utama Pendowo membunuh Karno kakak seibunya dalam ‘Karno Tanding’ kurang dramatis? Tak sesadis ‘Suyodono Tanding’ pada hari terakhir ‘Bharata Yudha’. Itulah hari ke-18 perang saudara keluarga Bharata, saat kepala Raja Kurowo Duryodono remuk digebuk gada ‘rujak polo’ menjelang senja, setelah pada pertarungan pagi sebelumnya Bimo berhasil merobekrobek mulut Sengkuni sampai ke lehernya hingga patih kurowo itu sekarat. Simbolisasi menarik menjelang lakon dipagelarkan adalah ketika Anas menyerahkan wayang Bimo kepada Gede Pasek Suardika, anggota DPR dari Partai Demokrat. Wayang yang dikenal sebagai Werkudara, Bimasena atau Jagal Abilawa lalu dipasrahkan oleh Pasek kepada dalang Ki Entus Susmono untuk dimainkan. “Dalam cerita Mahabarata, Bimo ini yang membunuh Sengkuni,” kata Anas. Menarik karena sebelum terguling

dari jabatannya sebagai ketua umum Partai Demokrat, Anas sempat menuding adanya politik Sengkuni yang tidak menginginkan Anas menjadi orang nomor satu di partai itu. Apalagi sebelum pagelaran, Anas banyak guyon melontarkan sindiran politik, seperti. “Silakan jika ada yang ingin ke belakang. Namun mohon maaf, jika toilet untuk wanita dan laki-laki menjadi satu, biar tidak ada yang salah masuk.” Guyonan Anas itu jelas tertuju menyindir petinggi Partai Demokrat yang belum lama ini tersesat masuk toilet wanita, saat Jero Wacik selaku menteri ESDM berupaya menghindari kejaran pers yang gencar menanyakan soal kasus korupsi di SKK Migas. Tak urung kalangan yang mengamati kisruh dan pertikaian internal Partai Demokrat selama ini mafhum bahwa yang sering disindirsindir Anas sebagai para Sengkuni di sekeliling Prabu Duryudono antara lain Jero Wacik. Apalagi tidak lama setelah tersiar berita operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) yang menangkap basah Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, status di BlackBerry Anas

pun langsung terjembreng tulisan ‘Sengkuni Mules, Suyodono Mumet’. Itulah yang ingin digambarkan Anas dalam menganalogikan perseteruan internal dalam tubuh Partai Demokrat. Yakni saat Suyudono (nama lain Duryudono) akhirnya merasa sunyi sendiri ditingggal punggawa penting yang selama ini mengitarinya, akibat tewas satu persatu dalam perang besar itu. Itulah perumpamaan yang coba disodorkan Anas tentang kondisi Partai Demokrat yang ‘ditinggal’ beberapa petingginya akibat kasus hukum, korupsi atau perbedaan kepentingan politik. ‘Suyudono Mumet’ (pening) itulah kata (mungkin) yang dipilih Anas guna melukiskan kondisi psikologis Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini. Mulai dari kasus M Nazaruddin yang terbukti menyeret nama Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, bahkan Anas Urbaningrum. Terakhir,kasus Rudy Rubiandini yang diperkirakan khalayak akan menyeret Jero Wacik. Belum lagi beberapa kasus lain yang ikut menyudutkan petinggi-petinggi lain di Partai Demokrat. ‘Sengkuni

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

budaya

di meja judi, harus rela dibuang Suyudhono dkk ke pengasingan. Itu semua tergambar dalam lakon ‘Pendowo Labuh’. Lalu pertanyaan berikut adalah tatkala Puntodewo menagih janji pengembalian Amarta kerajaan yang kalah dipertaruhkan dalam perjudian, apa akan dikabulkan Kurowo? Ternyata, kongres luar biasa Partai Demokrat tidak memulihkan Anas. Sehingga ‘Bharata Yudha’ dalam arti perang saudara di Partai Demokrat pun tidak terelakkan. Termasuk tentang siapa yang menjadi pelakon Buto Cakil yang kelak juga harus mati konyol. Tragis karena Suyudono akan menyurati raja-raja lain sekutu Kerajaan Astina. Begitu pula Pendowo dan para sahabat Amarta akan membangun persekutuan untuk memerangi Kurowo di Padang Kurusetra. Sesuai pakem pedalangan seturut Ki Narto Sabdo dalam hal ini, jika babakan ‘Sengkuni Mules, Suyudono Mumet’ sudah terjadi di tubuh Partai

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

Demokrat, maka apabila kemulesan dan kemumetan tadi tak mampu diselesaikan dengan ‘politik kedewasaan’ niscaya lakon berikut yang lazim dipagelarkan dalang, pasti pada episode berikut, yaitu rubuhan. Itulah episode tatkala Suyudono mau tidak mau juga harus gugur dalam perang Bharata Yudha. Ada pula ‘isyarat’ lainnya yang coba ditunjukan Anas diakhir riwayat Suyudono. Kepada Aktual, Anas sempat memamerkan cincin mustika bermata mirah delima.

AKTUAL/ ISTIMEWA

Mules’ ini kata yang dipilih Anas untuk menggambarkan kondisi beberapa orang-orang penting Partai Demokrat yang mendadak terseret kasus hukum atau politik saat ini. Secara simbolis Anas coba menyamankan diri dengan men-display-kan gambar Prabu Puntodewo sebagai perlambang dirinya di telepon genggam BlackBerry-nya. Puntodewo, satria sulung dari Pendowo lima yang dikenal berdarah putih namun penggemar judi, dalam semua pakem pedalangan selalu dikisahkan berseteru dengan 100 saudara sepupunya Kurowo. Nah, komandan Kurowo adalah Suyudhono yang selalu diapit pamannya Patih Sengkuni, selaku pembisik dan jago intrik. Dalam episode Barata Yudha di tubuh Partai Demokrat ini, Anas melalui status BlackBerrynya mencitrakan kondisi di Partai Demokrat kini sebagai ‘Sengkuni mules Suyudono mumet’. Sehingga, tafsir publik yang memahami lakon wayang, niscaya menganalogkan SBY sebagai Suyudono dan Jero Wacik seolah Sengkuni. Itulah upaya ‘gotak gatuk’ (dicocok-cocokan) seolah Anas berposisi mirip Pendowo yang tengah menuntut hak pemegang syah kekuasaan atas Amarta dan Astina. Kepada pers, Anas pernah menuturkan sedang menekuni ulang kisah Mahabharata dengan fokus babak Sengkuni itu, tentu meyakini kesaktian Puntodewo dan Pendowo lima terletak pada Jamus Kalimusada. Jamus yang oleh Sunan Kalijaga kemudian di-tafsir ulang-kan di dalam konteks Islam, sebagai dua kalimat syahadat. Lengkap sudah perseteruan gaya politik Jawa dari dua kubu itu dengan simbol kisah pewayangan dan ritus pembenaran ke-Islaman, seperti ziarah SBY ke Makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat melawat ke Saudi, sebelum skenario pemunduran diri Anas dilancarkan. Konon Puntodewo dan keempat adiknya, para Pendowo, beserta Drupadi istri mereka setelah sempat kalah dipertaruhkan oleh Puntodewo

Mitos Mirah Delima

AKTUAL/ ISTIMEWA

atu mirah delima umumnya dikenal dengan nama ‘Rubby Sapphire’. Batu ini berwarna merah gelap dan nampak seperti merah darah. Banyak mitos yang beredar di masyarakat soal batu mirah delima itu. Misalnya, mustika mirah delima ada yang menyebut sebagai putra Prabu Brawijaya VII, atau Brawijaya Pamungkas, yang lahir dari ‘garwa ampilan’ atau selir saat dalam pelarian dari Majapahit menuju ke Gunung Lawu. Sayangnya, bayi dalam kandungan ini lahir sebelum waktunya atau ‘keguguran’. Oleh Prabu Brawijaya Pamungkas yang ‘waskita ing batin’ diberi nama Raden Segugur atau sering disebut saja Raden Gugur. Dia juga yang disebut sebagai Kanjeng Sunan Lawu Bagus, yang juga memiliki nama Kanjeng Kyai Paser Dewo Geni. Mustika mirah delima ini pun diberi nama Kanjeng Kyai Paser Dewo Geni. Ada pula mitos yang menyebut bahwa mirah delima merupakan penjelmaan jin. Karena selain penangganan yg khusus, wadahnya pun harus khusus yg wujudnya mirip kepompong. Karena tanpa wadah itu, maka mustika mirah delima itu akan menghilang dengan sendirinya. Kemudian, ada juga yang mengatakan mirah delima berasal dari buah delima berwarna merah. Tetapi buah ini sangat sulit didapati. Tidak semua biji delima merah bisa dijadikan mirah delima yang bisa memiliki kekuatan ghaib. Karenanya untuk bisa mendapatkanya harus memilih. Mirah delima asli konon hanya dimiliki oleh raja-raja zaman dahulu, seperti Prabu Air Langga,

Gajahmada, dan Joko Tingkir. Lalu, ada juga yang mengatakan bahwa mirah delima berasal dari legenda Nabi Sulaiman As yang mendapatkan batu langsung dari Allah SWT. Batu itu lalu beliau berikan kepada seorang istri yang sangat di cintainya, Ratu Balqis. Namun karena tidak cocok, kemudian batu itu menghilang ketika beliau

berlayar. Dari situlah banyak orang mencarinya. Sebab dipercaya dapat meningkatkan kewibawaan. Cara mendapatkanya pun tidak dengan jual beli. Tetapi hibah. Sedangkan menurut masyarakat Jawa, mirah delima adanya hanya di tanah Jawa, karena konon mustika ini pertama kali merupakan hadiah dari Nyo Roro Kidul kepada Sultan Hamengku Buwono I, yang pertama ini disebut induk atau ‘Babon’ dari mustika mirah delima yang ada sampai saat ini. Konon siapapun yang punya ‘Babon’ mirah delima ini akan mempunyai kamampuan bisa menghilang, anti peluru, anti bacok, kewibawaaan yang tinggi dan bisa mencapai semua cita-citanya dengan baik. Untuk mendapatkan mustika ini, legenda yang beredar menyebutkan

bahwa orang itu harus menjalani ritual tertentu seperti sholat hajat tiga bulan terus menerus, di samping puasa mutih tujuh hari dan abu rampen serta mantra tertentu saat penarikannya dari alam gaib. Legenda lain menyebutkan, mirah delima adalah benda gaib ciptaan Allah SWT yang merupakan penjelmaan (konon) kerajaan yang berisikan ratusan ribu jin dengan rajanya yang sakti mandra-guna, dan yang memilikinya pertama kali adalah Nabi Ibrahim AS. Mustika mirah delima tidak bisa diperjualbelikan, karena hanya yang ‘berjodoh’ dan mampu ‘merawat’-lah yang bisa memilikinya. ‘Berjodoh’ di sini maksudnya mirah delima akan ikut dengan suka rela kepada seseorang yang berasal dari ‘trah’ atau keturunan yang dimuliakan Allah SWT. Sedangkan kata ‘merawat’ maksudnya selain harus bisa merawat mirah delima, maka si pemegang juga harus bisa merawat dirinya sendiri. Merawat mirah delima bisa dilakukan berkala dengan cara memberi jamuan/sesaji berupa minyak tertentu dan kalungan bunga rampai khusus. Hubungan yang baik antara mirah delima dan pemegangnya akan menimbulkan manfaat/hasil yang luar biasa, yakni berkah dan hidayah Allah SWT yang semakin berlimpah. Tapi yang perlu diingat, semua berkah itu tetap dari Allah SWT. Mirah delima hanya merupakan karunia sekaligus amanah, bukan memuja atau bahkan menuhankan. Jika hal ini yang dilakukan maka akan menjadi syirik dan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Berbagai Sumber

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

TOMOTIF

New Kijang Innova Goodyear Luncurkan Incar Keluarga Produk Ban Terbaru T Goodyear Indonesia Mapan Tbk, secara resmi

T Toyota Astra Motor (TAM) mengincar pasar keluarga yang telah mapan melalui New Kijang Innova yang mengalami penyegaran (facelift) pada tampilan luar dan dalam. Widyawati Soedigdo, GM Perencanaan Perusahaan dan Hubungan Masyarakat TAM, mengatakan, Kijang Innova tidak lagi hanya menjadi kendaraan keluarga yang serba guna (MPV), namun kini menjadi kendaraan dengan ragam kenyamanan (multicomfort), meskipun dapat memuat 7-8 penumpang. “Kalau dulu konsumen Kijang Innova merupakan keluarga baru, kini keluarga mapan. Kami ingin mempertahankan penguasaan pasar Kijang Innova di segmen MPV medium, di atas 70%,” kata Widyawati, di Malang, Jawa Timur, akhir Agutus lalu, di sela uji mengemudi New Toyota Kijang Innova. Menurut dia, sebagian besar konsumen Kijang Innova tidak hanya memiliki satu kendaraan. “Biasanya mereka punya kendaraan yang lain,” ujarnya. Sementara, pada Januari sampai Juli 2013, penjualan Kijang Innova telah mencapai 40.512 unit atau menguasai 71,8% di segmen MPV medium. Tahun lalu, penjualan mobil tersebut mencapai 71.685 unit dengan penguasaan pasar mencapai 72,2%. “Saat ini rata-rata penjualan Kijang Innova antara 6.000 sampai 7.000 unit per bulan,” jelas Widyawati. / Nur Lail

Mahasiswa Polinema Garap Mobil Listrik

ahasiswa Politeknik Negeri Malang (Polinema) berhasil menciptakan mobil listrik dengan bentuk konvensional yang mampu menampung dua orang penumpang. Hasil kreasi tugas akhir mahasiwa diploma empat jurusan mesin angkatan 2010 itu kini menjadi pameran untuk mahasiswa baru. Edho Nara Lahuri Putra, salah seorang mahasiswa jurusan mesin yang ikut andil dalam pengerjaan mobil listrik tersebut menyatakan bahwa konsep mobil ini berbeda dengan mobil listrik yang di hasilkan oleh Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, dengan bentuk mobil Gookart yang digunakan sebagai lomba. “Mobil ini dulu dikerjakan sekitar enam bulan yang lalu dan mendapat apresiasi dari

direktur Politeknik Malang,” katanya kepada Aktual saat ditemui di Polinema Malang, Rabu (28/8). Edho menjelaskan, mobil ini mempunyai kecepatan sekitar 20 km/jam dengan menggunakan tenaga aki baterai. Di dalam mobil juga terdapat indikator kontrol yang menunjukkan jumlah baterai yang masih tersisa. Waktu charging baterai hanya memerlukan dua jam, dengan menggunakan inverter charge aki mobil buatan mahasiswa ini siap melaju walau tidak dengan kecepatan yang kencang. Mobil ini juga dilengkapi dengan pengaman pada mesin sebagai antisipasi kebakaran yang diberi nama Electric Car Polinema.

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

/ Muchammad Nasrul Hamzah

meluncurkan hasil produk terbarunya untuk wilayah ASEAN. Produk terbaru Goodyear ini diciptakan untuk para pemilik armada dan para pelaku bisnis. Dengan dikeluarkan besutan terbaru dari Goodyear ini nantinya diharapkan dapat menekan biaya kebutuhan ban bagi masyarakat. Goodyear menciptakan produk ban terbarunya dengan dilapisi DuPont Kevlar dan Durawall Sidewall. Dengan teknologi ini memungkinkan penggunanya mengkalkulasi biaya menjadi lebih rendah per kilometernya. Hal ini memberikan keuntungan bagi sektor bisnis dan komersial. Ini merupakan sebuah inovasi terbaru untuk menjawab kebutuhan operator/pemilik armada dalam meningkatkan operasional bisnis yang kompetitif melalui efisiensi performa serta daya tahan ban. Sehingga dengan ban baru ini diharapkan mampu menekan biaya operasional bisnis. / Rafkha

Yamaha Byson Keluarkan Model Army

Ford Tarik 370 Ribu Mobil

una memanjakan pecintanya, Yamaha akan menghadirkan Yamaha Byson dengan tampilan baru. Yamaha Byson atau dikenal dengan nama FZ-S edisi istimewa ini hadir dengan dua model. Seperti di India, bakal ada Yamaha FZ-S dan Byson model half fairing. Untuk Yamaha FZ-S didesain dengan model naked bike, sedang Fazer diluncurkan dengan model kepala motor sport dan ber-fairing setengah. Untuk mesinnya, Yamaha Byson atau FZ-S tetap mengandalkan mesin lama yakni karburator 153cc satu silinder. Dengan hadirnya Yamaha Byson ini diharapkan dapat menjadi pesaing bagi Honda CB Trigger. Body dengan desain grafis dan warna hijau ala tentara (army) membuat kedua model Byson ini nampak garang dan gagah. Di India, Yamaha Byson atau FZ-S akan dibanderol dengan harga murah yakni Rs 74.385 atau Rp 12,5 jutaan. Sedangkan untuk Byson model half fairing akan dipasarkan dengan harga Rs 79.485 atau sekitar Rp 13,4 jutaan. / Rafkha

Semester I, Penjualan Sepeda Motor Tembus 4,63 Juta Unit

sosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat penjualan sepeda motor baru pada semester-I 2013 sebanyak 4,62 juta unit atau naik 8,2% dibandingkan penjualan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,27 juta unit. Ketua Bidang Komersil AISI Sigit Kumala mengatakan, pertumbuhan

tersebut terutama ditopang oleh penjualan sepeda motor di wilayah Jawa, yang tumbuh 21,2%. â&#x20AC;&#x153;Pertumbuhan tidak merata, paling tinggi di Jawa, disusul Papua, Bali dan Nusa Tenggara. Sementara wilayah lain pada periode yang sama ini menurun,â&#x20AC;? katanya di Jakarta, Selasa (3/9). Dari segi jenis, pangsa pasar terbesar yakni 63% dikuasai oleh motor skuter, diikuti motor bebek dengan 23,5% dan sisanya motor sport sebesar 13,5%. Sigit menjelaskan, target pertumbuhan penjualan sepeda motor pada tahun ini sebesar 7,5%. Tahun lalu, penjualan sepeda motor menyentuh angka 7,06 juta unit. / Rafkha

ord Motor Co, Jumat (31/8), melansir akan menarik kembali sekitar 370 ribu kendaraan di wilayah Amerika Utara karena ada kemungkinan korosi pada batang kemudi yang dapat menyebabkan kehilangan arah. Adapun model yang ditarik adalah model keluaran 2005-2011 untuk Ford Crown Victoria, Mercury Grand Marquis dan Lincoln Town Car. Sekitar 355 ribu mobil yang ditarik berada di AS dan sekitar 15 ribu lagi berada di Kanada. Kendaraan terpengaruh oleh bahan kimia deicing yang digunakan di jalan-jalan selama bulan-bulan pada musim dingin. Ford mengatakan, pihaknya akan mengganti batang kemudi menengah bawah dan, jika perlu, mengganti batang kemudi menengah atas. Masalah korosi berpotensi mengakibatkan hilangnya arah kemudi. / Nur Lail

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

Kilas Daerah

Ahok: UMP Rp 3,7 Juta Tidak Masuk Akal

akil Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama menilai tuntutan buruh untuk menaikkan UMP (upah minimum provinsi) menjadi Rp 3,7 juta tidak masuk di akal. Menurutnya, kenaikan UMP 2014 sebesar Rp 3,7 juta terlalu tinggi dan memberatkan perusahaan. Bila perusahaan harus membayar UMP sebesar itu, akan banyak buruh atau pekerja yang akan mengalami pemutusan hubungan kerja. “Kalau tuntutan mereka seperti itu, bisa dipecat semua oleh perusahaan.

Siapa yang mau tanggung jawab. Perusahaan mana bisa bayar seperti itu,” katanya, Selasa (3/9). Selama ini, lanjutnya, Pemprov DKI berupaya memberikan akses pelayanan dasar gratis kepada warga yang tidak mampu, seperti akses pendidikan gratis melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan akses kesehatan gratis melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS). Dua pelayanan publik dasar itu untuk membantu kaum buruh atau pekerja agar tidak lagi mengeluarkan dana yang besar untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak. Selain itu, Pemprov DKI sedang menyiapkan transportasi murah. Warga hanya membayar 10% dari UMP tahun ini sebesar Rp 2,2 juta. Juga menyediakan rumah murah melalui pembangunan rumah susun sebanyak mungkin. / Nur Lail

Parpol di Jatim Belum Transparan

engelolaan keuangan partai politik yang ada di Jawa Timur (Jatim) dianggap masih tidak transparan dan akuntabel. Hal itu terungkap dari hasil uji akses keterbukaan yang dilakukan Malang Corruption Watch (MCW) terhadap sembilan partai politik yang menduduki kursi legislatif di provinsi ini, yakni Partai Demokrat, PAN, PDIP, PKS, Golkar, PKB, PPP, Gerindra dan Hanura. Para parpol itu dianggap masih kurang terbuka saat diminta soal laporan keuangan dan realisasi program parpol. “Sejak 21 Agustus kami meminta informasi laporan dan mengajukan surat permohonan realisasi program tiga tahun berturut sejak 2010 namun belum ada upaya dari mereka,” kata Umarul Faruk, Koordinator MCW, saat ditemui Aktual, di Malang, 92

Kamis (5/9). Menurut Faruk, sesuai dengan UU No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik junto Peraturan KI No 1/2010 tentang standar layanan informasi publik, mewajibkan setiap pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) wajib dalam hal ini partai politik memberikan dokumen selama 10 hari kerja sejak surat pemberitahuan tertulis di ajukan. / Muchammad Nasrul Hamzah

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

Ganjar: Kisruh PLTU Batang Ibarat Hamil di Luar Nikah

ubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengibaratkan kisruh pembangunan PLTU Batang sampai sejauh ini ibarat hamil di luar nikah. Pasalnya, setelah dipelajari dan dikaji secara mendalam, sosialisasi program megaproyek energi listrik terbesar se-Asia Tenggara yang berkapasitas 2x1.000 megawatt (MW) kepada warga sudah buruk sejak awal. “Pembangunan PLTU Batang itu ibarat hamil duluan diluar nikah. Apakah PLTU Batang harus dikawinkan, ataukah mau dibiarkan hamil tanpa dinikahkan. Dan ataukah harus rembugan dulu dengan kedua orang tua, atau dibiarkan saja sang jabang bayi lahir tanpa ayah,” kata Ganjar Pranowo usai mediasi dengan perwakilan warga Batang di lantai II Gedung Provinsi Jateng, Rabu (4/9). Menurutnya, PLTU Batang ibarat bom waktu yang butuh dicarikan solusi tepat. Maka metode dan cara rembugan antara pemprakasra PT Bhimashena Power Indonesia dan warga setempat jalan yang ditawarkan. Jika di antara kedua belah pihak tidak mau bernegoisasi dalam satu meja bundar, maka sebaiknya diserahkan saja melalui upaya proses hukum. “Kami ingin memberikan ruang kepada dua belah pihak. Tapi kalau pengusaha memakai cara ilmu pokoknya, dan warga juga pakai ilmu pokoknya. Jadi tidak akan pernah ketemu. Kami negoisasi untuk mengajak musyawarah mufakat tidak pernah ketemu. Sebaliknya, bila kedua belah bisa diajak rembugan, maka saya akan carikan solusinya,” ujarnya. Ada dua metode yang ditawarkan. Pertama, dia akan mendudukan bersama antara elemen yang terlibat di dalamnya, seperti pemprakarsa, warga setempat dan birkorasi. Kedua, perspekstif lain mengenai kebutuhan energi listrik pada 2017 mendatang bagi rakyat Jateng guna pertumbuhan ekonomi. / Muhammad Dasuki

Kilas Daerah

Bank NTT Diminta Naikkan Modal Dasar

nggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Zainal Abidin Thayeb, meminta manajemen Bank NTT untuk segera mengajukan proposal kepada para pemegang saham guna meningkatkan modal dasar dari Rp 1 trilun menjadi Rp 2

triliun atau Rp 3 triliun dan modal disetor dari Rp 578 miliar lebih pada 2012 menjadi Rp 650 sampai Rp 700 miliar pada akhir 2013 hingga 2014. Pemintaan tersebut, disampaikan Zainal sehubungan dengan kenaikan Bank Indonesia (BI) rate dalam kondisi ekonomi yang bergejolak saat ini, dan tentunya akan berpengaruh pada laju pertumbuhan kredit perbankan. “Walau kenaikan BI Rate itu akan membuat kondisi perbankan menjadi lebih sehat, tetapi bagi Bank NTT akan menghadapi situasi sulit,” katanya di Kupang, Rabu (4/9). Menurut dia, pengajuan proposal kepada pemegang saham harus segera dilakukan karena pada Juli 2011 lalu, bank milik pemerintah daerah NTT ini telah menerbitkan obligasi bank NTT senilai Rp 500 miliar. / Albertus Vincentius

JOB Pertamina Petrochina Laporkan Warga Desa Ngampel

perator Minyak dan Gas Bumi (Migas) Lapangan Sukowati Blok Tuban Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) berencana melaporkan penghadangan warga Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ke Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpam Obvit) Polda Jawa Timur (Jatim). Field Administration Superinintendant JOB P-PEJ Basith Sarwani mengatakan, langkah tersebut dilakukan lantaran pihak Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro juga tidak bisa berbuat banyak. “Kegiatan kami diminta untuk berhenti karena kondisinya dinilai tidak kondusif,” kata Basith. Senin (2/9). Pihak JOB P-PEJ saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti sebelum diserahkan kepada Dit Pamobvit Polda. “Kami juga sudah menyampaikan surat ke SKK Migas dan masih menunggu jawaban,” jelasnya. Basith mengklaim JOB P-PEJ

telah memberikan bantuan dana CSR dengan jumlah rata-rata Rp 700 juta setiap tahunnya. Oleh karenanya berkenaan dengan tuntutan warga Ngampel, pihaknya akan mempelajari terlebih dulu. Namun jika dirasa ada indikasi pelanggaran dan menghambat proyek negara pihaknya tetap akan melapor ke Ditpam Obvit. / Imam Muhlas

4 Mahasiswa Kreasikan Batik Motif Serangga

dengan pola serangga Byangatik merupakan hal unik dan kreatif mampu dikreasikan oleh empat

mahasiswa asal Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang. Siklus kehidupan serangga mampu menjadi inspirasi bagi Redha Qadiani Ariyono, Tomy Marmadian, Ronny Pamuji, dan Nugroho SP untuk membuat karya bernama Batik Serangga. Berawal dari seringnya mereka meneliti tentang serangga, karena sesuai dengan jurusan kuliahnya, yakni hama dan penyakit tanaman, Redha salah seorang kreator Batik Serangga, mengaku terinspirasi menggunakan serangga-serangga sebagai bahan motif batiknya “Ada kupu-kupu, capung, lebah, belalang sembah, kumbang bulan sabit, hingga mematoda. Bagi kami yang bergelut di bidang entomologi (ilmu serangga), serangga-serangga itu merupakan musuh alami serangga-serangga hama tanaman,” kata Redha, di Malang, Minggu (1/9). Redha dan ketiga temannya mengambil nama kreasi batiknya dengan nama Encatik, yakni singkatan dari Ento Craft Batik. Kata ento berarti serangga yang diambil dari kata Entomologi. Selain sebagai motif, mahasiswi ini juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai serangga. Redha menjelaskan, batik yang mereka gunakan adalah asli batik tulis, kecuali kaos yang memang dibuat secara sablon dengan desain yang dia buat sendiri dari adopsi berbagai batik yang ada di Indonesia dengan menggandeng tiga pengerajin batik di Malang, Probolinggo, dan Lumajang. Untuk harga kaos, Batik Serangga dari Boutiqe Encatik ini dijual Rp 80 ribu, sementara kain batik dijual Rp 160 ribu, untuk kain katun Rp 200 ribu. / Muchammad Nasrul Hamzah

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

OASE

Spartacus

alam khazanah dunia budak, Spartacus adalah ikon. Mirip revolusi budak di era Mataraman, Untung Surapati. Spartacus muncul dari proses dialektika yang sangat panjang dalam sistem sebuah ekonomi politik perbudakan khas Romawi. Spartacus adalah sang pemantik api yang mampu membakar proses dialektika panjang yang membawa sistem perbudakan Romawi ke jurang kehancuran. Namun, revolusi budak Spartacus ternyata hanya berhenti sampai hancurnya sistem perbudakan Romawi. Revolusi budak itu ternyata tidak mampu membuat perubahan peradaban gelap Romawi menuju ke sebuah tingkat peradaban yang lebih tinggi lagi. (Mungkin kisah ini mirip dengan ‘revolusi budak’ pada 1945 dan 1998 di Indonesia). Belum ada catatan sejarah yang mencatat secara detil soal ini. Namun, kalau kita ingin berspkeluasi dengan melihat dari kacamata revolusi nilai maka ada catatan penting yang bisa dicatat. Bahwa kecemerlangan revolusi budak Spartacus ternyata bukan sebuah revolusi yang utuh. Revolusi budak yang gagal menghancurkan nilai dan mental perbudakan. Akhirnya, kecermelangan revolusi budak itu dicuri oleh sebuah sistem nilai yang memang sudah siap, matang dan terorganisir untuk memanfaatkan perubahan. Dan ternyata benar. Revolusi budak Spartacus adalah sebuah momentum besar yang kemudian diambilalih oleh sebuah nilai perbudakan baru: Glory, Gold, and Gospel. Nilai itu menandai sebuah

kehadiran khazanah peradaban perbudakan baru saat penguasaan atas tanah menjadi penting untuk keberlangsungan sebuah sistem ekonomi politik perbudakan baru. Dialektika pun terus dan terus berevolusi membawa sebuah perubahan ke perubahan yang baru. Spartacus lain terus muncul, meski selalu kalah, kalah dan kalah lagi ketika berhadapan langsung dengan sebuah revolusi nilai perbudakan yang terus menerus ikut berubah juga. Ada beberapa Sparvtacus yang muncul di Amerika Latin, Afrika, Asia dan Timur Tengah. Mereka berjuang dengan caranya masing-masing melawan nilai perbudakan baru itu yang kerap disebut globalisasi. Sebagian besar gugur dan hancur di kancah peperangan ketika harus berhadapan langsung dengan strategi dan persenjataan yang ampuh dan brilian yang dimiliki oleh sistem ekonomi politik globalisasi: Neo Liberalisme. Harusnya, setiap Spartacus dan calon Spartacus bisa berkaca dari seluruh cerita kekalahan. Sebuah

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013

momentum yang muncul akibat proses dialektika sebuah revolusi perbudakan harus mampu ditangkap, dimanfaatkan dan diorganisir secara aktif dan terarah oleh sebuah sistem nilai dan organisasi anti perbudakan yang matang. Memang ini bukan pekerjaan mudah. Negara bangsa ini pernah punya pengalaman sangat berharga untuk jadi pelajaran dan refleksi soal ini ketika ‘Duo Spartacus’, SoekarnoHatta, pernah mencoba memanfaatkan sebuah momentum besar sebuah revolusi perbudakan khas Indonesia pada 17 Agustus 1945: Kemerdekaan Indonesia. Revolusi ‘Duo Spartacus’ Indonesia itu adalah revolusi timpang yang minim nilai. Mereka sadar, revolusi itu hanya jadi revolusi di atas kertas tanpa didukung penuh oleh revolusi nilai. Soekarno yang sadar nilai, baru memiliki kesempatan luas untuk mendialektikakan nilai itu pasca-1945 agar menjadi sebuah bentuk revolusi perbudakan yang utuh. “Revolusi belum selesai!” Soekarno mempertegas soal revolusi 1945 yang bisa utuh jika didukung langsung oleh revolusi nilai di bangsa ini. Apakah belum cukup pelajaranpelajaran itu? Sudah saatnya bangsa ini mulai menyiapkan, mengorganisir dan mematangkan sistem nilaisistem nilai anti perbudakan untuk menyambut munculnya sebuah momentum besar revolusi perbudakan lain. Entah, kapan momentum itu muncul lagi. Yang jelas jangan sampai ikon Soekarno-Hatta itu jadi sekadar ikon di atas kertas saja.

AKTUAL/ ISTIMEWA

Oleh Faizal Rizki

11 - 25 September 2013 Edisi 10 AKTUAL

AKTUAL Edisi 10 11 - 25 September 2013