Aktual edisi 23

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

1

2

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

AKTUAL pendiri M Danial Nafis Penasehat Yudi Latif PEMIMPIN REDAKSI M Danial Nafis Wakil pemimpin redaksi Faizal Rizki Arief Redaktur SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi Sidang Redaksi Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi, Wahyu Romadhony Direktur majalah Wahyu Romadhony REDAKTUR Ari Purwanto, Nebby Mahbubirrahman, Tino Oktaviano (Foto), ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail, Zaenal Arifin, Sukardjito Staf redaksi Adi Adrian, Fadlan Syam Butho, Novrizal Sikumbang, Rafkha, Sumitro, Bagas Triputro (foto), Warnoto (TV) kepala it Gilang Damargalih Desain Grafis Shofrul Hadi WEB DESAIN Jeffry Sandi Kesuma reporter daerah Achmadi Parandangi (Makasar), Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukkaram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Bobby Andalan (Denpasar), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro) pemimpin PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin Legal Advisor Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D Manager Keuangan Kasep Natakusumah relasi dan komunikasi Tsurayya Zahra Staf Admin Vivin Andari manager sirkulasi Widhi Maulana Alamat Redaksi PT Cahaya Profetis Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : majalah@aktual.co iklan@aktual.co

Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email majalah@aktual.co. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

Pemilu Terkotor

tatap redaksi

P

emilu Presiden 2014 kali ini memang berbeda dengan lalu. Maklum baru kali ini hanya dua calon yang maju.

Pasangan Prabowo-Hatta dan pasangan Jokowi-JK. Geliatnya pun berbeda jauh dengan Pemilu lalu.

Kampanye hitam, Sara, fitnah dan keterlibatan penuh media meanstream dalam keberpihakan ke masing-masing calon sangat kental.

Ini sudah tidak benar. Kelihatannya hukum tidak bisa berjalan efektif karena (mungkin) ini baru pengalaman pertama. Aktual menyajikan bagaimana media memberitakan media palsu, fitnah, kampanye hitam tanpa ada saringan lagi. Ini adalah coreng merah bagi industri pers di Indonesia.

Yang miris, netralitas pemberitaan sebagai salah satu etika dalam pemberitaan sudah ditabrak habis oleh kepentingan politik sesaat. Yang dirugikan bukan media, tapi publik.

Soal Prabowo dan riwayat masa lalunya, Andi Arief sempat diwawancara Aktual. Dia membuka sejumput tabir yang belum terkuak ke publik saat dia, Wiji Thukul dan beberapa aktivis PRD saat insiden yang menyebabkan Prabowo diberhentikan dari TNI. Untuk rubrik hukum, Aktual menyajikan putusan KPK yang membuat vonis sangat layak buat Akil Mochtar.

Seumur hidup. Ini adalah tonggak baru bagi bagi KPK untuk memutus siapa saja koruptor agar dihukum seberatberatnya. Tanpa tebang pilih.

Akankah oknum-oknum koruptor yang berdiri terdepan dalam menjaga kewibawaan dan keadilan hukum di Indonesia seperti di Kejaksaan Agung, MA dan Kepolisian juga bisa diperlakukan sama oleh KPK jika terbukti korupsi?

Rubrik laporan utama kali ini masih tetap di seputar Pemilu Presiden 2014. Aktual masih tetap konsisten, pertarungan antara kedua calon pasangan yang ada adalah pertarungan geopolitik antara AS dan sekutunya dan China.

Dari sisi ekonomi, siapapun presiden terpilih kelihatannya tidak akan membuat perekonomian nasional anjlog atau hancur.

China dan AS masih melihat Indonesia sebagai negara dengan potensi tambang dan energi yang sangat menjanjikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Disamping itu, Indonesia adalah kunci penting untuk memainkan strategi penguasaan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Hal ini terlihat, dalam rubrik energi, bagaimana potensi emas di Pulau Romang Maluku Barat Daya menjadi magnet global perusahaan-perusahaan besar. Robust Resources Limited bergandeng tangan dengan Salim Grup mulai perang dengan Stanhill Capital untuk penguasaan eksplorasi emas di sana.

Selamat membaca

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

3

Daftar Isi

Aktual Edisi 23 | 8 - 21 Juli 2014

Ekonomi

34

Daging Busuk di Tanjung Priok

Energi

38

Perebutan Cadangan Emas Global di Romang

Laporan Utama

21

Pertaruhan Kepentingan AS dan Cina di Pilpres 2014

Ada Harapan untuk Ekonomi

Properti

42

Dapat Rapot Merah, Djan Faridz Polisikan 57 Pengembang

Nasional

14

Internasional

Warisan Terakhir Presiden Yudhoyono

44

Kekhalifahan ISIS dan Meruyaknya Krisis Irak

Politik

16

Awas Berita Palsu

Olahraga

50

Saat Sepak Bola diatas Politik

Wawancara

28

Andi Arief: Saya Yakin Prabowo Tidak Akan Otoriter

Hukum

32

Akil Mochtar Divonis Tutup Usia Dalam Penjara

4

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

Tatap Redaksi Surat Pembaca Kaki Hari Jendela Maya Kilas Nasional Lensa Aktual Kilas Ekonomi Kilas Energi Intermezo Kilas Daerah Oase

3 5 6 7 10 12 36 40 48 56 58

surat pembaca

Dana Hibah Bukan untuk Kadin S

Solidaritas Untuk Petani Karawang “Mengapa harus ada yang digusur, sementara mereka juga punya hak, apakah ini yang namanya pembangunan kalau rakyat kecil selalu jadi korban?� - Sebumi

D

arah rakyat kembali mengalir dari moncong senjata aparat yang diperbudak oleh kekuasaan Modal ! Selasa, 24 juni 2014, sekitar 7.000 Aparat Kepolisian ditemani 8 WaterCanon, 3 baracuda diturunkan untuk mengamankan proses eksekusi lahan. Bentrok tak dapat dihindari saat warga mencoba bertahan menghalangi upaya eksekusi terhadap tanah yang sudah mereka tempati berpuluh tahun lamanya.

Sejauh ini korban yang tercatat sebanyak 15 orang ( 1 petani ditembak, 4 petani tertangkap dan 10 buruh luka-luka ). Penggusuran tersebut dilaksanakan setelah Pengadilan Negeri Karawang hari ini melakukan eksekusi terhadap putusan PK dengan No.150 PK/PDT/2011, tanggal 25 Mei 2011 terhadap lahan sengketa seluas 350 hektar yang terletak di tiga desa di Kabupaten Karawang.

Sekedar diketahui bahwa lahan sengketa tersebut telah berperkara hampir kurang lebih 20 tahun. Dari peristiwa ini menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap korporasi yakni PT. Sumber Air Mas Pratama (PT SAMP) yang dimiliki PT. Agung Podomoro Land.

Konflik antara rakyat melawan perusahaan dan keberpihakan Negara terhadap perusahaan bukanlah hal baru. Masih segar dalam ingatan bagaimana konflik agraria yang terjadi di Bima dan Mesuji yang juga diduga terjadi Pelanggaran HAM disana, namun ternyata hal tersebut tak juga mampu membuat hati nurani pemerintah sadar tentang apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi Hak dari rakyatnya.

Asbar GMNI Samarinda asbarmarhaenisme@gmail.com

aya tidak mempermasalahkan soal hukum, karena saya awam hukum.

Saya hanya mengkritisi sekaligus menghimbau saja bahwa sebaiknya dana hibah dari APBD, APBN dll yang merupakan keuangan negara, sebaiknya diberikan pada masyarakat miskin atau desa tertinggal untuk menggairahkan sektor ekonomi.

Sangat Ironis jika dana hibah dari APBD, APBN dan lainnya yang merupakan uang negara/uang rakyat malah diberikan pada Kadin (kamar Dagang & Industri) yang merupakan organisasi perkumpulan pengusaha.

Harusnya pengusaha-pengusaha itu membantu pemerintah untuk menggairahkan sektor ekonomi yang punya manfaat untuk masyarakat, tanpa membebani negara (minta2 uang negara). Karena pengusahapengusaha itu punya uang, fasiltas dan usaha dan lainnnya.

Tentunya sangat tidak elok bahwa pengusaha-pengusaha itu malah menerima kucuran dana dari uang rakyat/uang negara untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya. Karena bisa menimbulkan kesan bahwa pengusaha-pengusaha itu hanya jadi benalu saja bagi negara ini.

Bisa menimbulkan anggapan bahwa pengusaha-pengusaha itu bukannya punya manfaat bagi masyarakat, tapi malah terkesan merampas hak masyarakat & merampok keuangan negara.

Semoga bisa menjadi perhatian dari para pembuat kebijakan negeri ini, agar RI bisa maju.

Adi Hidayat adihidayat375@yahoo.com

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

5

kaki hari

Puasa Penyelamatan B

ulan puasa kembali menjemput di tengah krisis keteladanan politik dan kemunduran bangsa di berbagi segi.

Apa artinya berpuasa bagi komunitas bangsa dengan mentalitas pecundang? Bukankah sejak awal puasa merupakan tanda kemenangan/keselamatan yang menarik garis pemisah antara yang adil dan yang batil (furqan)?

Ketika Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, Ia menemukan orangorang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Belakangan ia tahu bahwa puasa Yom Kippur itu merupakan cara orang Yahudi memperingati furqan-nya; bertepatan dengan hari ketika Tuhan menenggelamkan pasukan Fir’aun di Laut Merah yang memberikan keselamatan bagi Nabi Musa dan para pengikutnya. Nabi Muhammad pun lantas mengajak para pengikutnya untuk berpuasa pada hari itu.

Beberapa hari setelah kemenangan pasukan Muslim (yang kecil) atas pasukan Quraisy (yang besar) pada perang Badar (9 Ramadhan 624 M), Nabi pun mewajibkan kaum Muslim berpuasa di Bulan Ramadan—yang berlaku efektif setahun kemudian. Hal ini bisa diartikan sebagai tanda kaum Muslim memperingati furqan Badar yang monumental.

Jika tradisi berpuasa merupakan tanda furqan, penyelamatan dan kemenangan apakah yang telah kita capai selama ini yang membuat ibadah puasa itu punya kesan dan relevansi yang kuat dalam kehidupan sekarang dan di sini?

Inilah pertanyaan yang selama bulan Ramadan nanti patut direnungkan.

Agar setiap bulan Ramadan tiba, kita tidak terus-menerus dipermalukan 6

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

oleh defisit amal dan pencapaian, yang membuat ibadah puasa itu sekadar ritual komemoratif yang hampa makna. ”Pandanglah wajahmu setiap waktu di cermin,” ujar Imam Ali. ”Jika wajahmu bagus, anggaplah ia buruk karena engkau mencorengnya dengan perbuatan buruk. Dan jika wajahmu buruk, anggaplah memang buruk karena engkau menggabungkan ke dua keburukan (buruk rupa dan amal).”

Tetapi dalam konteks kehidupan kebangsaan kita hari ini, terdapat tanda-tanda bahwa orang-orang yang penampilan lahiriyahnya tampak buruk justru lebih bisa dibanggakan, karena kemampuannya menutupi keburukannya itu dengan kebajikan amalnya.

Penyelamatan paling heroik dari komponen bangsa selama ini adalah perjuangan kaum papa (mustadhafin) untuk tetap tabah, tolong-menolong dan giat bekerja di tengah impitan krisis dan ketidakpedulian elit pemimpin. Mereka bertahan hidup dengan menjalankan salah satu prinsip ber-zuhud: ”tak terlalu

berduka atas apa yang luput darimu” (QS 57: 23). Merekalah yang pantas menyambut bulan suci Ramadhan sebagai tanda kemenangan.

Terhadap kaum elit yang berpesta pora di atas penderitaan rakyat, yang tak mampu menarik batas antara yang adil dan yang batil, bermentalitas pecundang dengan menjual kehormatan negeri secara murah, puasa merupakan momen ”bunuh diri”. Puasa harus menjadi momen pembakaran egosentrisme dengan jalan ber-zuhud menurut caranya tersendiri: ”tidak terlalu gembira atas apa yang diberikan-Nya kepadamu” (QS 57: 23).

Bagi ke dua golongan tersebut, Al-Qur’an mengajarkan teologi kemenangan lewat furqan Badar yang dirayakan oleh ibadah puasa itu. Pertama, diizinkan bela diri bagi orang-orang yang terusir dan teraniaya (QS 22: 39). Karena, sekiranya kejahatan sebagian manusia tidak dicegah oleh sebagian yang lain, ”tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-geraja, sinagog dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Tuhan” (QS

jendela maya

Yudi Latif

Penasehat Aktual Network

22: 40). Kedua, Tuhan hanya akan memberi kemenangan sekiranya orang-orang yang diberi kedudukan dimuka bumi mau ”bershalat” (bertakwa kepada Allah) dan ”berzakat” (memajukan kesejahteraan umum), mengembangkan perbuatan baik, dan mencegah perbuatan buruk dengan menegakkan hukum yang adil (QS 22: 41).

Alquran juga mengajarkan bahwa kekerasan tidaklah dikehendaki, dan jika terpaksa digunakan untuk kepentingan bela diri, hal itu haruslah diakhiri secara segera. Tujuan bela diri tak lain untuk mengembalikan harmoni dan rekonsiliasi, bukan untuk melanggengkan permusuhan.

Idealnya, tak perlu bertempur untuk mempertahankan hal-hal luhur. Perjanjian damai Hudaibiyah (628 m)—dalam situasi ketika kaum Muslim berposisi kuat— mengajarkan bahwa nilai-nilai luhur bisa diaktualisasikan secara lebih produktif dalam situasi damai.

Seperti dikatakan Karen Armstong (dengan mengutip Ibnu Ishaq), dalam mengomentari ”wujud kemenangan” dari perjanjian Hudaibiyah, ”Situai damai menciptakan atmosfir lebih dingin, yang mendorong diskusi antara Muslim dan non-Muslim secara lebih terbuka dan produktif. Dalam situasi demikian, kemenangan bisa dirayakan bersama.”

Dengan demikian, kemenangan bisa dicapai jika keadilan ditegakkan, kesejahteraan dikembangkan, ketakwaan dihidupkan, dan kedamaian disuburkan. Ibadah puasa, selain merupakan komemorasi atas momen kemenangan, harus juga menjadi momen refleksi dan pelatihan diri untuk meraih kemenangan sejati.

Pilpres Harus Damai P

emilihan Presiden tinggal hitungan hari. Persaingan dua kandidat yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melawan Joko WidodoHatta Rajasa memasuki titip puncak. Potensi terjadinya gesekan antar pendukung mulai nampak terlihat disejumlah daerah. Tindakan diserangnya kantor biro TV One di Yogyakarta dan Jakarta salah satunya. Selama dua pekan terakhir redaksi Aktual.co terus mengamati ekskalasi peningkatan suhu politik ini.

Benih gesekan sebelumnya sempat terjadi ditubuh TNI dan Polri seperti telah dikupas oleh Majalah Aktual edisi 22. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung mengingatkan agar aparat netral. Namun ternyata gerekan juga terjadi pada masyarakat sipil.

Hal itu langsung direspon oleh SBY dengan mengeluarkan 7 instruksi.

“Saya mendengar sejumlah kecemasan dari berbagai pihak kalaukalau terjadi gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan sosial.

Saya dengar respon dari berbagi kalangan dalam dan luar negeri yang mengkhwatirkan dua capres ini berimbang, maka bisa terjadi masalah.

Setelah pemungutan suara dilakukan. Jika ada pihak-pihak yang kalah dan tidak bisa menerima kekalahan itu,” ujar SBY, Kamis (3/7).

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri juga meningatkan potensi rusuh pada Pilpres tanggal 9 Juli nanti. “Akhir-akhir ini saya dengar rumor kalau pihak ke satu tidak menang, akan terjadi huru-hara, saya sendiri tidak tahu siapa yang pertama menyebarkan rumor itu,” tuturnya saat konferensi pers di Hotel Horison, Jalan KH Noer Ali, Kota Bekasi, Jumat (27/6).

Melihat kondisi ini SBY meminta aparat keamanan untuk melakukan menjamin keamanan warga. “Saya ingin masuk apa yang mesti dilakukan oleh jajaran Polri dibantu TNI dan ini merupakan instruksi saya. Inpres untuk sekali lagi menjaga situasi aman dan damai dan tentunya tetap menjamin berlangsungnya pemilu demokratis utamanya saat pemungutan suara pilpres dan hari-hari atau mingguminggu setelah itu sehingga pada akhir penggantian pemerintahan dari saya ke pengganti saya berlangsung baik ini sejarah yang hendak kita bangun bersama,” tuturnya.

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

7

RAGAM

S IA R

Kebijakan Makroprudensial:

Elemen Penting Menjaga SSK Agar Perekonomian Semakin MantaP

M

encuat berita di sebuah koran nasional bahwa ada pengembang apartemen ‘sukses’ melakukan penjualan dengan nilai transaksi fantastis sebesar Rp 1 triliun dalam kurun waktu sehari pada akhir April 2014.

Meluapnya pembeli juga tak hanya di segmen apartemen, tapi juga penjualan rumah tapak (landed house) kelas menengah ke atas yang selalu diborong habis. Ekspektasi bahwa harga properti akan terus naik memicu harga jualnya terus meroket dan menjadikannya investasi yang lebih menguntungkan dan menggiurkan dibandingkan deposito, emas, saham atau reksadana. Walhasil, merujuk Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2013 yang diterbitkan Bank Indonesia (BI), laju pertumbuhan kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kepemilikan rumah syariah (KPRS) melesat di atas rata-rata pertumbuhan sektor lainnya yakni 31,9% per September 2013.

Mencermati gelagat peningkatan indikator pagu kredit properti itulah yang mendorong BI melepas sinyal hati-hati kepada sektor perbankan dengan merilis kebijakan Loan to Value (LTV) pada akhir triwulan pertama 2012. Kebijakan LTV tidaklah dimaksudkan BI selaku otoritas moneter dan makroprudensial untuk membatasi masyarakat mendapatkan rumah.

Kebijakan LTV ini menyasar penjualan rumah bertipe menengah ke atas, yakni di atas 70 m2 yang kerap menjadi anjang investasi dan spekulasi yang membuat harga properti menjadi tak wajar. Bagi calon pembeli rumah di atas 70 m2 itulah dikenakan aturan uang muka sebesar 30% dari nilai rumah untuk rumah pertama, 40% untuk rumah kedua, dan 50% untuk rumah ketiga dan seterusnya. Dengan LTV ini diharapkan sektor perbankan lebih pruden dalam membiayai sektor properti.

8

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

Pengawasan Makroprudensial & Mikroprudensial LTV barulah salah satu satu bentuk kebijakan makroprudensial yang dikeluarkan BI. Tentu Anda akan bertanya, apa itu makroprudensial? Kalau ditelisik dari arti nama secara harafiah yakni sikap kehati-hatian secara makro. Banyak definisi terkait makroprudensial ini, tapi esensinya kebijakan makroprudensial bertujuan memelihara stabilitas sistem keuangan (SSK) secara keseluruhan melalui penguatan ketahanan infrastruktur keuangan dan pembatasan peningkatan risiko sistemik. Fokus kebijakan ini tertuju pada upaya mengawal risiko secara agregat seperti perubahan perilaku institusi keuangan secara kolektif sebagaimana diperlihatkan pada pengucuran KPR/KPRS yang berada di atas rata-rata sektor lainnya.

Istilah makroprudensial itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Basel Comittee on Banking Supervision pada 1979. Pentingnya kebijakan makroprudensial semakin menggema ketika krisis keuangan Asia pada 1999 termasuk di Indonesia dan semakin menguat ketika krisis keuangan global pada 2008. Belajar dari krisis keuangan regional dan global itulah membuat kebijakan makroprudensial semakin memainkan peran penting dalam menjaga SSK. Memang dalam mengawal SSK, pengawasan makroprudensial barulah salah satu “pemain� dari aktor lainnya, yakni stabilitas makroekonomi, sistem pembayaran yang aman dan sehat, lembaga keuangan yang sehat dan kerangka pengawasan yang baik.

Kalau isi jeroan makroprudensial dibedah akan didapati 3 (tiga) elemen utama, yakni prosedur, instrumen dan otoritas. Bicara prosedur tentu ini terkait dengan bagaimana upaya pengawasan makroprudensial dalam mengidentifikasi risiko sistemik, mengukur dan memberi sinyal risiko serta indikator dan

sarana (tools) makroprudensial.

Biasanya indikator yang dipantau berupa indikator ekonomi dan keuangan yang mencerminkan kondisi pasar, institusi keuangan dan pelaku ekonomi lainnya. Hasil olahan data inilah yang menjadi referensi dalam menyusun instrumen makroprudensial berupa ketentuan atau pedoman yang patut dijalankan institusi keuangan guna meredam dan meminimalkan risiko seperti contoh instrumen LTV. Sedangkan menyangkut otoritas yang melakukan kebijakan makroprudensial di Indonesia berada di tangan BI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Keempat lembaga negara ini akan berkumpul membahas SSK dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK). Sejak disahkannya Undang-Undang No.21 tentang OJK tahun 2011, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan, yang meliputi kelembagaan, kesehatan, kehatihatian, dan pemeriksaan bank, dialihkan dari BI ke OJK. UU ini pulalah yang menjadi dasar hukum kewenangan BI untuk tetap melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial, mengembangkan pasar dan akses keuangan, serta berkoordinasi dengan otoritas terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sektor keuangan. Sederhananya, BI tetap harus mengatur perbankan terkait aspek makroprudensial. BI juga bisa melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk kategori bank berdampak sistemik (systemically important bank) dan/atau bank lainnya bila diperlukan.

Sampai di sini, tentu Anda akan bertanya kembali, kalau ada pengawasan makroprudensial tentu ada pengawasan mikroprudensial?

Jawabnya: Ya. Yang dimaksud dengan pengawasan mikroprudensial

adalah pengawasan terhadap kesehatan individu institusi keuangan baik bank maupun institusi keuangan nonbank (IKNB) agar berjalan dalam koridor yang ditentukan. Risiko diukurdari tingkat kesehatan dan kinerja setiap institusi keuangan.

Memang di atas kertas, tingkat kesehatan dan kinerja (individu) institusi keuangan dipandang “perlu� dan “cukup� untuk menjaga SSK. Tapi, kedua syarat itu menjadi sirna manakala terjadi kegagalan/ risiko pada satu atau beberapa institusi keuangan yang berdampak pada SSK, atau apabila terdapat common risk factor dan diversifikasi risiko pada portofolio yang sama (concentration risk).Itulah mengapa pengawasan mikroprudensial harus didampingi dengan pengawasan makroprudensial. Saat ini, pengawasan mikroprudensial berada ditangan OJK. Instrumen Pengaturan Makroprudensial LTV barulah salah satu dari seabrek instrumen pengaturan makroprudensial yang tersedia.

Selain itu masih banyak instrumen makroprudensial yang lazim digunakan di negara lainnya.

Diantaranya, untuk mencegah dan mengurangi pertumbuhan kredit berlebihan terdapat pengaturan rasio hutang terhadap pendapatan (debt to income ratio). Untuk memecah dan membatasi konsentrasi eksposur pembiayaan pada sektor tertentu dikawal dengan pengaturan batasan pemberian kredit kepada sektor tertentu dan persyaratan central counterparties (CCP). Sedangkan untuk memperkuat ketahanan infrastruktur sistem keuangan, dikenal instrumen pengaturan seperti transparansi (disclosure), persyaratan margin dan haircut terhadap central counterparties (CCP).

Dari seabrek instrumen makroprudensial tersebut, setidaknya ada dua instrumen pengaturan yang sudah dirilis BI sebagaimana tersaji dalam Laporan Perekonomian

Indonesia (LPI) 2013, yakni LTV serta implementasi Giro Wajib Minimum (GWM) baik GWM Sekunder dan GWM Loan to Deposit Ratio (LDR). Terkait LTV, instrument ini tidaklah dimaksudkan untuk menghambat masyarakat memiliki rumah, tapi lebih dimaksudkan agar bank berhati-hati dalam mengucurkan kredit ke sektor properti. Sejak LTV diberlakukan, sedikit-banyak sudah memperlihatkan dampak berupa penurunan laju pertumbuhan KPR dari 2,4% laju rata-rata pertumbuhan sembilan bulan pertama pada 2013 menjadi 0,5% pada bulan Oktober 2013. Begitu pula kalau dicermati secara tahunan, sampai Oktober 2013 pertumbuhan KPR sebesar 30,8%, sedangkan pada Agustus dan September 2013 masing-masing 31,0% dan 31,9%. Sudah barang tentu kebijakan LTV ini terbuka untuk dilakukan penyesuaian dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi perekonomian serta perkembangan industri perbankan itu secara keseluruhan.

Sedangkan kebijakan makroprudensial GWM Sekunder dan GWM LDR dirilis BI karena melihat semakin tipisnya cadangan likuiditas perbankan seiring dengan laju pesat pertumbuhan ekonomi. Kedua kebijakan ini dikeluarkan bertujuan mengantisipasi meningkatnya risiko kredit serta tekanan terhadap likuiditas perbankan. Misalnya, kebijakan GWM Sekunder dari 2,5% menjadi 4% yang diberlakukan bertahap pada 2013. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong bank agar memiliki cadangan likuiditas memadai guna mengantisipasi berbagai risiko terkait operasional bank seperti kebutuhan likuiditas

harian, penarikan dana, transfer maupun kliring, dan upaya tetap menjalankan fungsi intermediasi dengan menghitung kondisi likuiditas dan permodalan.

Sementara kebijakan GWM LDR dari sebelumnya 78% - 100% (PBI No. 12/19/PBI/2010 tertanggal 4 Oktober 2010) ruang geraknya dipersempit menjadi 78% - 92% (PBI No.15/7/PBI/2013 tertanggal 26 September 2013). Maksudnya begini, kalau bank pagu kreditnya berada dikisaran 78%-92%, maka tidak dikenakan kewajiban menyetor tambahan modal, tapi kurang atau lebih dari itu, ada hitunghitungnya besaran tambahan GWM yang mesti disetor. Atau, bank yang memiliki rasio modal disetor (CAR) di atas 14%, tidak dikenakan kewajiban GWM ini.

Memang di atas kertas, kebijakan ini akan akan menyusutkan agresifitas ekspansi kredit bank. Namun begitu, kebijakan yang bersifat kontraksi ini diharapkan mampu meningkatkan keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan pelaksanaan fungsi intermediasi secara optimal di tengah pertumbuhan kredit yang cukup tinggi. Dengan begitu diharapkan perbankan dapat meredam risiko sistemik yang mungkin timbul akibat ketidakseimbangan internal dan eksternal.

Dari paparan di atas bisalah ditarik kesimpulan bahwa kebijakan makroprudensial merupakan elemen penting dalam menjaga SSK. Meski harus diakui, masih ada elemenelemen lain dalam SSK yang kudu dijaga dengan baik. Nah, kalau semua elemen itu terkelola dengan oke, dijamin bukan hanya SSK bakal siipp punya tapi juga bikin perekonomian semakin mantap (*)

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

9

Kilas NASIONAL

Prabowo Capres terkaya

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan daftar kekayaan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) jelang pemilihan tanggal 9 Juli. Daftar kekayaan yang diumumkan pada 1 Juli lalu berbasis dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya Prabowo sebagai Capres nomor urut 1 memiliki harta terbanyak.

Upaya pelaporan harta kekayaan ini, merupakan amanat dan kewajiban bagi para pasangan calon sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan pasal 24 ayat 1 Tata cara pengumuman peraturan KPU No.15/2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. / Soemitro

NO 1

2

NAMA

JABATAN Calon Presiden RI PRABOWO SUBIANTO Periode 2014-2019 Calon Wakil Presiden Ir. M. HATTA RAJASA Periode 2014-2019 Calon Presiden RI Ir. H. JOKO WIDODO Periode 2014-2019 Calon Wakil Presiden Drs. H. M. JUSUF KALLA Periode 2014-2019

JUMLAH KEKAYAAN TANGGAL PELAPORAN Rp 1.670.392.580.402 20 Mei 2014 USD 7.503.134 Rp 30.234.920.584 20 Mei 2014 USD 75.092 Rp 29.892.946.012 14 Mei 2014 USD 27.633 Rp 465.610.495.057 19 Mei 2014 USD 1.058.564

Andi Mallarangeng dituntut 10 tahun penjara

T

erdakwa kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Andi Alifian Mallarangeng di tuntut pidana kurungan 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. “Kami penuntut umum menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan terdakwa Andi Alifian Mallarangeng terbukti secara sah dan meyakinkan,” ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta (30/6).

Selain itu, jaksa juga menuntut hukuman uang pengganti Rp 2,5 miliar subsider 2 tahun penjara.

Jaksa menyatakan, Andi terbukti menyalahgunakan wewenang 10

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

sehingga menguntungkan diri sendiri dengan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dalam tuntutannya Jaksa menyatakan, Andi terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 4 miliar dan 550.000 dollar AS dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Semua uang itu diterima Andi melalui adiknya, Andi Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng. Dalam pertimbangan meringankan, jaksa juga menyebut Andi melalui Choel Mallarangeng telah mengembalikan sebagian hasil tindak pidana terbukti. / Sukardjito

SBY siap dipimpin Prabowo-Hatta

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono merestui pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk melanjutkan roda pemerintahan.

Hal itu diutarakan SBY di kediamanya usai mengundang pasangan nomor urut 1 ini.“Tentulah pemimpin, bapak berdua, jika memimpin kami, kelak akan mengutamakan kepentingan rakyat,” ujarnya, Jumat (4/7).

SBY meminta Prabowo-Hatta untuk terus berusaha memenangkan Pilpres mengalahkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Allah ta’ala yang bisa menolong bangsa ini, menolong Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Dan kalau meminta do’a, mintalah do’a restu ke rakyat Indonesia. Allah ta’ala akan mengabulkan cita-cita mulia Pak Prabowo dan Pak Hatta,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu SBY juga memompa semangat Prabowo Hatta untuk tetap fokus melakukan kampanye pada hari terakhir besok.

“Saya tahu bapak masih banyak

tugas besok hari terakhir, saya mengerti suka dukanya, saya capres 2 kali saya mengerti, tapi mudahmudahaan tetap tegar insya Allah, Allah mengabulkannya untuk bapak berdua,” tandasnya.

Prabowo sendiri menilai perkataan SBY sebagai amanah yang

Massa Jokowi serang dua kantorTVOne

M

assa pendukung Calon Presiden (Capres) Joko Widodo Rabu (2/7) malam mengepung kantor TVOne biro Yogyakarta dan Pulogadung, Jakarta. Salah seorang dari massa PDI Perjuangan, Foki Ardiyanto, di Yogyakarta, Kamis, mengatakan kekesalan massa memuncak setelah melihat tayangan berita di TV One yang menyebutkan kader PDI Perjuangan adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). ”Atas pemberitaan tersebut, massa PDI Perjuangan menginginkan ada klarifikasi dari TV One serta meminta maaf kepada seluruh kader PDI Perjuangan,” kata Foki.

Selain penyegelan, massa tersebut juga melakukan aksi vandalisme atau mencorat-coret bangunan Kantor TV One dengan tulisan berisi kekesalan.

Tulisan corat-coret itu antara lain “Kader PDIP bukan PKI”.

Menanggapi aksi tersebut Jokowi menilai hal ini tidak lepas dari provokasi media. “Tapi kan medianya ikut bantu manas-manasin. Salah sendiri manas-manasin. Jangan sekali-kali salahkan relawan,” kata Jokowi saat konferensi pers di Bandung, Kamis.

harus dijalankan.

“Bagi kami ini jadi amanah, pesan, dan sesuatu yang kita harus pedomani. Kita akui kepemimpinan beliau sangat baik, itulah yang kita hormati. Kita tiru manakala kita diberi amanah oleh rakyat.” tegasnya. / Novrizal Sikumbang

Jokowi mengatakan tidak memiliki kontrol penuh atas tindakan para relawan ataupun simpatisan meski dalam setiap kesempatan kampanye, dia mengaku selalu mengingatkan relawan agar selalu sabar. Meski sudah saya sampaikan di mana-mana bahwa kejelekan harus dibalas kebaikan, tapi kan tidak mungkin semuanya hisa kita handle (tangani--Red). Mungkin kali ini memang sudah keterlaluan sampai mereka bereaksi,” kata Jokowi.

Jokowi mengaku sudah sangat terbuka pada media terkait silsilah keluarganya sehingga tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. “Sebenarnya kita kurang sabar apa? Sejak awal kita diamkan, tapi yang terakhir ini penghinaan besar karena bukan hanya ditujukan pada saya, tapi pada keluarga saya juga. Jumlah relawan itu ribuan tidak mungkin kita suruh sabar semua,” katanya. / Ari Purwanto 8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

11

Lensa Aktual

12

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

Penduduk Miskin Meningkat 110.000 Orang Seorang pria menarik gerobak yang ditumpangi istri dan anaknya menyusuri Jalan MH Thamrim, Jakarta Pusat, Minggu (29/6/2014). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang atau meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu yang tercatat sejumlah 28,17 juta orang. Peningkatan ini terjadi karena ada pergeseran jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, karena pengaruh iklim yang menyebabkan panen bergeser.

Aktual - Tino Oktaviano

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

13

Warisan Terakhir Presiden Yudhoyono

Oleh: Wahyu Romadhony

J

et pribadi mewah mendarat mulus di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Selasa (25/6) tahun lalu. Penumpangnya bukan orang sembarangan yaitu Cristiano Ronaldo pemain tim nasional Portugal yang juga membela klub sepakbola Spayol, Real Madrid. CR7 sebutan Ronaldo tidak datang sendiri ia ditemani wanita cantik Irinia Shayk kekasihnya yang berprofesi sebagai model internasional.

CR7 bukan akan bermain bola kala itu. Ia datang dengan misi khusus ke Pulau Dewata. Pengusaha Tomy Winata mendapuk CR7 sebagai duta hutan bakau atau mangrove di Forum Peduli Mangrove Bali yang ia gagas. Rangkaian acara sudah disusun panitia untuk pemaian terbaik dunia tersebut.

Acara puncaknya digelar di Telaga Waja, Teluk Benoa. Di tempat itu CR7 14

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

menunggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono untuk melakukan acara simbolis penanaman bakau bersama Menteri Kehutanan Zulkifly Hasan.

Selepas santap siang CR7 memberikan buah tangan kepada SBY dan Ani dua buah kaos tim Real Madrid bernomor punggung 7 dengan nama SBY dan Ani. Aksi sosial CR7 tahun lalu itu kembali ramai dibicarakan di media sosial.

Pangkal masalahnya adalah terbitnya Peraturan Presiden (Perpes) No.51/2014 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Diteken tanggal 30 Mei Perpes itu merevisi Peraturan Presiden No.45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Sarbagita yang memasukkan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan.

Tentu ini berbanding terbalik dengan aksi CR7 setahun lalu.

Aturan itu juga dilakukan perubahan dalam mengubah kawasan konservasi pulau kecil dari seluruh Pulau Serangan dan Pudut, menjadi sebagian Pulau Serangan dan Pudut.

Jika aturan sebelumnya menyebut spesifik luas taman Hutan Raya Ngurah Rai, yakni 1.375 hektar. Pada aturan baru ini tidak disebutkan besaran luas tanah.

Pepres anyar tersebut menetapkan zona budi daya baru, yakni zona P yang merupakan zona perairan pesisir dengan karakteristik kawasan teluk.

Zona P berfungsi sebagai kawasan pemanfaatan umum yang potensial untuk kegiatan kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi, pariwisata, pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama. Zona P yang dimaksud adalah kawasan Teluk Benoa. Lokasi Teluk Benoa Kabupaten Badung berada di timur Bandara Ngurah Rai Bali, dan dilintasi oleh Jalan Tol Bali Mandara.

Di tempat inilah CR 7 menanam bakau.

Keluarnya aturan ini memuluskan

PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) milik Tomy Winata untuk mereklamasi lahan seluas 831 Ha untuk dimanfaatkan sebagai pusat wisata dengan nilai investasi sekitar Rp30 triliun. Sebelumnya TWBI terbentur aturan Perpres No.45/2011 karena kawasan Teluk Benoa termasuk dalam areal konservasi perairan.

Reklamasi Teluk Benoa sebelumnya juga telah diminta untuk dihentikan oleh tim kajian Universitas Udayana.

Namun diakhir masa jabatanya Presiden SBY justru beralih sikap.

Ketua Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (Forbali) Wayan Suardana menilai keputusan SBY ini nekat.

“Dari awal kami sudah curiga akan dipaksakan, tetapi tidak menyangka akan senekat seperti sekarang,” ujarnya.

Jelang lengser 20 Oktober mendatang selain masalah reklamasi Teluk Benoa, SBY juga meneken sejumlah aturan baru. Pada 2 Juni 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden.

Aturan ini mengubah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2007.

Pasal 1 Ayat (2) Perpres aturan tersebut menyebutkan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak. “Mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden hanya berhak mendapatkan rumah sebagaimana dimaksud sebanyak 1 (satu) kali, termasuk bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden yang menjalani masa jabatan lebih dari 1 (satu) periode dan mantan Wakil Presiden yang menjadi Presiden,” seperti dikutip dalam situs Setgab.go.id.

Perpres itu menyebut segala biaya pembelian dan pajak ditanggung oleh negara. Sementara itu luas dan kriteria rumah beserta besaran biaya ditentukan oleh peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan ini menjadi sorotan media. Banyak yang mengkaitkan aturan ini dengan kepentingan SBY pribadi yang

tino oktaviano/ aktual

nasional

aktual/ istimewa

hendak lengser.

Namun juru bicara Presiden Julian Adrin Pasha membantah opini tersebut. “Saya tidak mendengar ada permintaan khusus dari pak SBY, seorang presiden dan wapres untuk mendapatkan hak atas rumah tinggal yang layak dengan perhitungan luas tanah yang disesuaikan di dalam permenkeu saya kira itu sesuatu yang tidak berlebihan.

Karena di dalam perpres juga sudah disinggung juga berlaku pada mantan presiden sebelumnya belum pernah mendapatkan hak atas rumah, satu kali selama pernah menjabat sebagai presiden,” ujar Julian melalui pesan singkat, Kamis (12/6).

Sekretaris Kabinet, Dipo Alam malah menuding mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan pihak yang meminta revisi Keppres tersebut. “Dalam Keppres No. 81/2004 itu ada batas nilai pengadaan rumah bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wapres, yaitu maksimal Rp 20 miliar.

Sementara harga rumah yang diminta Pak Jusuf Kalla di atas Rp 20 miliar,” kata Dipo.

Jusuf Kalla tidak membantah tudingan tersebut. “Saya pernah katakan ke Sudi Silalahi (Mensesneg), tidak perlu bangunkan rumah untuk saya. Tapi dia menolak karena ini perintah undang-undang. Jika tidak

dilaksanakan berarti melanggar. Ya sudah, saya minta tempat itu di rumah belakang saya,” kata JK kepada Republika, Jumat (13/6).

Saat itu, kata dia, rumah di Jalan Brawijaya pun masih bisa terjangkau dengan harga Rp 20 miliar.

Sayangnya, selama lima tahun terakhir belum ada keputusan mengenai kelanjutan pemberian rumah itu. Harga rumah yang diincar JK itupun meningkat hingga melibihi aturan yang sudah ada.

Satu lagi aturan yang diteken Ketua Umum Partai Demokrat ini mengakhiri masa jabatanya. Kali ini jutaan Pegawan Negeri Sipil (PNS) menyambut gembira. 21 Mei lalu SBY menyetujui kenaikan gaji PNS lewat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Kenaikan gaji berfariasi antara 1-2 persen. Bagi golongan IIa dengan masa kerja 0 tahun, kini gajinya menjadi Rp 1.816.900 dimana sebelumnya Rp 1.714.100. Gaji tertinggi bagi PNS golongan tersebut adalah Rp 3.031.100, sebelumnya Rp 2.859.500. Sedangkan gaji PNS golongan IIb terendah Rp 1.984.200,

“sebelumnya Rp 1.871.900. Gaji PNS golongan IIb yang tertinggi Rp 3.159.500, sebelumnya Rp 2.980.500.

Untuk gaji PNS golongan IIc terendah adalah Rp 2.068.00, sebelumnya Rp 1.951.100. Sedangkan yang tertinggi pada golongan tersebut adalah Rp 3.293.000, sebelumnya Rp 3.106.600. Gaji PNS golongan IId terendah Rp 2.155.600, sebelumnya Rp 2.033.600. Untuk yang tertinggi Rp 3.432.300, dimana sebelumnya Rp 3.238.000. Kemudian, bagi PNS golongan IIIa, gaji terendahnya kini Rp 2.317.600,sebelumnya Rp 2.186.400.

Bagi yang tertinggi adalah Rp 3.806.300, sebelumnya Rp 3.590.900.

Gaji tertinggi PNS golongan IIIb kini Rp 2.415.600, sebelumnya Rp 2.278.900.

Sedangkan yang tertinggi Rp 3.967.300, sebelumnya Rp 3.742.800.

Golongan IIIc tertinggi kini Rp 2.517.800, sebelumnya Rp 2.375.300. Yang tertinggi adalah Rp 4.135.200, sebelumnya Rp 3.901.100.

Gaji untuk PNS golongan IIId terendah kini Rp 2.155.600, sebelumnya Rp 2.066.100. Sedangkan untuk PNS golongan IVa, gaji terendah kini Rp 2.735.300, sebelumnya Rp 2.580.500. Lalu bagi yang tertinggi Rp 4.492.400, sebelumnya Rp 4.238.100.

Gaji terendah PNS golongan IVb kini Rp 2.851.000, sebelumnya Rp 2.689.600, kemudian bagi tertinggi Rp 4.682.400, sebelumnya Rp 4.417.400.

Untuk gaji terendah PNS golongan IVc kini Rp 2.976.600, sebelumnya Rp 2.803.400. Sementara yang tertinggi Rp 4.880.500, sebelumnya Rp 4.604.200. Gaji terendah PNS golongan IVd kini Rp 3.097.300, sebelumnya Rp 2.922.000. Bagi yang tertinggi Rp 5.086.900, sebelumnya Rp 4.799.000. Dan yang terakhir gaji terendah PNS golongan IVe kini Rp 3.228.300, sebelumnya Rp 3.045.600.

Untuk yang tertinggi Rp 5.302.100, sebelumnya Rp 5.002.000.

Menteri ESDM Jero Wacik yang juga masuk dalam jajaran elit Partai Demokrat menilai kebijakan kenaikan gaji itu sudah menjadi komitmen SBY. “Dalam pemerintahan SBY, tiap tahun harus dinaikkan. Kalau tidak ada kenaikan inflasi,” ujarnya.

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

15

politik

Oleh: Wahyu Romadhony

D

oa dipanjatkan dari Ramallah kota di Tepi Barat Palestina untuk Joko Widodo. Calon Presiden yang dikenal dengan sapaan akrab Jokowi ini dikabarkan memiliki kedekatan dengan Palestina.

Demikian dikatakan oleh Duta besar Palestina untuk Indonesia Fariz N. Mehdawi. “Sejumlah masyarakat di Ramallah saat ini juga tengah berkumpul untuk menyampaikan doa bersama untuk Jokowi, semoga beliau bisa memimpin bangsa Indonesia dengan baik. Sebagai negara muslim terbesar, kami selalu berharap dukungan dari para peimpin bangsa ini untuk pembebasan Palestina, seperti yang ditunjukkan oleh proklamator Indonesia, Bung Karno,” tegasnya, seperti dikutip dalam laman Antaranews.com, Sabtu (21/6).

Sekejap kabar dari kota sarat konflik itu langsung disambut oleh tim kampenye Jokowi-Juruf Kalla. Di media sosial foto sang Dubes dengan teks dukungan warga Palestina disebar.

16

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

(24/6/2014).

Namun ternyata berita yang terlanjut beredar luas di media tersebut juga palsu. Tulisan itu sempat tayang selama sembilan jam sampai akhirnya lenyap. Laporan hasil survei palsu tersebut ternyata direkayasa dari laporan Gallup berjudul “Americans Predict Obama

Aktual/ istimewa (fariz) - tino oktaviano/ aktual

awas berita palsu

Segendang sepermainan, esoknya dalam acara debat Capres dengan tema politik internasional dan ketahanan nasional, di Holiday Inn Jokowi menyambut dukungan itu.

“Kita berkomitmen mendukung Palestina menjadi negara merdeka,” tegasnya.

Berdebat melawan Prabowo Subianto, Jokowi juga sempat menyinggung kesiapan Indonesia untuk menghadapi perang cyber.

“Kita harus punya, toh alat itu nggak mahal-mahal amat. Indonesia harus siap menghadapi perang cyber dan perang hybrid,” ujarnya.

Strategi Jokowi mengangkat isu Palestina sempat mendapat pujian.

Namun tidak lama esoknya usai debat, Senin (23/6) kantor berita Antara menyebut berita tentang dukungan rakyat Palestina merupakan berita palsu. Fariz mengaku dirinya tidak pernah membuat pernyataan menyebut rakyat Palestina memberikan dukungan pada Jokowi.

Pimpinan Redaksi Antara Akhmad Kusaeni menyebut laman medianya diretas. “Wartawan LKBN Antara tidak pernah membuat berita berjudul itu, tidak pernah menyiarkannya, dan tidak pernah mewawancarai Dubes Palestina,” ujarnya.

Esoknya giliran kubu Prabowo tertimpa sial. Sebuah berita di laman CNN.com menyebut Prabowo unggul dalam survei yang diselenggarakan Gallup Indonesia Daily selama periode 10-21 Juni. Prabowo-Hatta lebih unggul 11 persen dari JokowiJK. “Elektabilitas Prabowo memimpin dengan 52 persen, sedangkan Jokowi 41 persen,” demikian laporan yang dipublikasi di laman http://ireport.cnn. com, Selasa

tino oktaviano/ aktual

Will Be Next U.S. President” yang terbit 16 Juni 2008. Penulis laporan di CNN ireport menyunting sebagian kecil isi laporan resmi Gallup tersebut, salah satunya mengganti Obama dengan Prabowo. Direktur Asosiasi Hubungan Masyarakat CNN Penelope Heath menyebut telah mendepak penulis dan menghapus

tulisan yang berada dalam kanal jurnalisme warga tersebut.

Berita survei palsu itu bukan akhir dari perang cyber yang mewarnai Pilres 2014. Dari pengamatan Aktual, sejumlah isu sensitif namun tidak akurat juga terus bermunculan.

Misalnya berita tentang di borongnya saham Group Media Nusantara Citra (MNC) milik Hary Tanoesudibyo oleh investor bermana Tanoesudibjo Prabowo-Hatta yang diberitakan situs berita ekonomi Bloomberg.

Pemborongan saham senilai Rp800 miliar tersebut ternyata juga ulah peretas. Bloomberg akhirnya meminta maaf kepada Hary.

Hary menyebut ada permainan intelijen dalam maraknya berita palsu jelang pemilu. “Saham saya belum berubah. Jadi, saya sinyalir ada yang bermain di sini, bisa intel, bisa siapa saja masuk ke sistemnya (Bloomberg),” tegasnya.

Berita palsu yang muncul lagi setelah itu adalah demo karyawan PT Kiani Kertas milik Prabowo Subianto.

Lagi-lagi berita tersebut tidak pernah terjadi. Direktur Utama PT Kertas Nusantara, Winson Pola menegaskan karyawannya tidak pernah berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. “Setelah Tempo bulan lalu memalsukan berita, kemarin giliran Metro TV, Berita Satu, Jawa Pos dan Pedoman News memalsu berita. Alias membuat berita dari udara kosong,” ujar Winson dalam keterangan resminya, Rabu (25/6).

Dia menduga pemberitaan itu karena pemilik tiga media itu mendukung calon presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yakni Surya Paloh (Metro TV), Dahlan Iskan (Jawa Pos), Fadjroel Rahman (Pedoman News) “Memiliki kepentingan untuk menjatuhkan citra dari calon presiden dari nomor urut satu

Prabowo-Hatta,” ujarnya.

Menurut Pakar Komunikasi Politik Gun Gun Heriyanto perang cyber dalam Pilpres 2014 ini memang tidak dapat dihindarkan. Kontestasi dua pasangan Capres-Cawapres membuat memanasnya persaingan sebelum 9 Juli waktu pemungutan suara. “Wajar kalau semua peserta perang cyber,” ujarnya.

Menurutnya perang cyber ini juga menandai perkembangan proses demokrasi di Indonesia.

Pasalnya pada pemilu 2009 silam teknik perang cyber ini belum digunakan dalam Pemilu. “Generasi pertama politik kita ditandai dengan dipilihnya capres tertentu karena retorikanya bagus. Generasi kedua adalah capres dipublish media massa secara meluas dan kemudian dia memiliki frame lalu dipilih,” kata Gun Gun. Memasuki generasi ketiga politik saat ini, menurut Gun Gun, adalah new media dimana di dalamnya internet menjadi sarana produktif untuk menjadikan capres pilihan pemilih.”Ada juga dipakai tekhnik propaganda seperti menggunakan media sosial dengan mencap label positif dan beri label negatif tertentu (pada capres lain). Selain menggunakan tekhnik propaganda ada juga tekhnik diseminator dimana digunakan tekhnik menyebar info dan merubah mindset orang setiap hari setiap menit,” kata Gun Gun.

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

17

laporan utama

Pertaruhan Kepentingan AS dan Cina di Pilpres 2014 B

agaimana asing akan bermain dan masuk dalam kancah politik Indonesia jika terjadi instabiltias politik pasca Pemilu Presiden 2014? Ada banyak kepentingan Negara besar yang dipertaruhkan di Indonesia saat ini, sehingga mereka merasa berkepentingan ikut mewarnai hasil Pilpres antara Prabowo-Hatta versus Jokowi-JK. Mari kita simak gambarannya sekilas. Menurut pakar perminyakan Dirgo D Purbo, ketersediaan minyak negeri kita saat ini hanya 950 barrel per hari, padahal kebutuhan minyak kita sebesar 2450 juta barel per hari. Alhasil, untuk memenuhi yang selebihnya kita impor minyak dari negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan 220 juta warga Indonesia di 17.504 pulau. Fakta ini tentu saja cukup rawan dari segi ketahanan nasional mengingat laju pertambahan penduduk kita saat ini berkisar 1,49 persen per tahun.

Karena itu tak berlebihan jika dikatakan bahwa ketahanan nasional kita saat ini amat bergantung pada kedaulatan di sektor air, pertanian/pangan dan energy. Dan sialnya, saat ini untuk memenuhi ketiga sektor tersebut, Indonesia mengandalkan negara asing untuk memenuhi kebutuhannnya. Maka, melalui impor inilah, beberapa negara besar berebut pengaruh dan mempertaruhkan segala kepentingannya dalam Pilpres 2014.

Mari kita simak dengan seksama daftar produk impor, nilai, volume dan negara asal berdasarkan data 18

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

tahun 2013 lalu.

Serangkaian fakta di atas baru sebuah gambaran nyata ketergantungan negeri kita pada negara asing di sektor pertanian, khususnya di sektor pangan.

Ironis bukan. Saat ini Indonesia yang merupakan negara agraris dan menjadi lumbung hortikultura (sayur, buah-buahan dan bunga), namun anehnya malah mengalami kelangkaan. Masalah kelangkaan dan tingginya harga produk-produk hortikultura sesungguhnya tidak perlu terjadi di Indonesia.

Betapa tidak. Sebagai negara yang memiliki dua musim sebenarnya potensi Indonesia sebagai penghasil produk-produk unggulan hortikultura hampir saja tidak memiliki pesaing.

Artinya potensi Indonesia sungguh besar, yatu memiliki kekayaan sumberdaya komoditas pertanian yang tinggi serta ketersediaan lahan pertanian yang lebih luas. Variasi topografi dan model demografi untuk menghasilkan produk yang bervariasi juga terbuka luas.

Bukan itu saja. Dengan luas lahan perkebunan dan pertanian yang ada di Indonesia, bila dioptimalkan dengan sungguh-sungguh, maka Indonesia tidak akan lagi menjadi pengimpor beras dan kedelai.

Indonesia masih memiliki lahan 60 juta hektar lahan yang belum termanfaatkan. Apabila lahan itu dikelola dengan baik untuk membangun perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, tentu mampu menarik sekitar 50 juta lebih tenaga kerja. Dengan begitu, tidak

akan ada lagi orang-orang Indonesia yang menjadi TKI di negeri orang.

Dan bahkan tidak ada lagi orang Indonesia yang menganggur.

Pertanyaan kita sekarang, apakah pemerintah kita sekarang sudah menempatkan sektor pertanian dan khususnya perkebunan sebagai prioritas utama pemberdayaan sektor pertanian dalam skema perekonomian nasional kita? Mari sekilas kita buat perbandingan alokasi anggaran dari sektor lain.

Apabila kita melihat anggaran dalam APBN yang digunakan untuk pembelian senjata sampai tahun 2014 sebesar Rp 90 Trilyun, maka sampai tahun 2020 diperkirakan bisa mencapai angka Rp 250 triliun.

Masih lebih kecil dari angka korupsi APBN kita setiap tahunnya yang mencapai Rp 800 Trilyun.

Lantas berapa alokasi APBN untuk sektor pertanian? Aanggaran pertanian di APBN hanya Rp 15 triliun. Yaitu, kurang dari setengah biaya perjalanan dinas pemerintah yang mencapai Rp 32 triliun.

Bayangkan kalau saja 10 persen saja dari anggaran TNI yang sebesar Rp 90 Triliyun itu digunakan untuk membuat kluster pangan, kluster papan, membangun sawah, memproduksi kedelai, membangun

tino oktaviano/ aktual

Oleh: Hendrajit

daftar produk impor 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

pelabuhan, dan membuat kapal nelayan.

Bukankah Indonesia merupakan negeri agraris, dimana jika ada political will dan political action pemerintah maka semuanya niscaya berlimpah ruah di negeri ini.

Bagaimana petani tidak menjadi miskin bila harus bersaing dengan barang impor yang di negara asal telah melalui proteksi terlebih dulu? Pada tataran ini, isu WTO yang digulirkan oleh calon presiden Prabowo Subianto kepada Jokowi, sayang sekali tidak berkembang ke wacana strategis yang cukup mencerahkan publik. Jokowi menjawab pertanyaan seputar WTO sekadar sebagai fenomena organisasi untuk ajang transaksi perdagangan, sementara Prabowo sayang sekali tidak mempertajam pertanyaannya untuk memperjelas sudut pandang dan gagasan strategis yang mendasarinya.

Padahal kita tahu, bahwa di (pasar) dalam negeri, petani kita dilepas bertarung dengan korporasikorporasi (global) bidang sembako.

Ibarat Mike Tyson melawan Elly Pical, maka akhirnya hancur lebur.

Sehingga WTO harus kita pandang sebagai ajang pembantaian petanipetani lokal di tanah kelahirannya

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Beras. Nilai impor sampai Agustus: US$ 156,332 juta. Volume impor sampai Agustus: 302,71 juta kg. Negara asal: Vietnam, Thailand, Pakistan, India, Myanmar, dan lainnya.

Jagung. Nilai impor sampai Agustus : US$ 544,189 juta. Volume impor sampai Agustus: 1,80 miliar kg. Negara asal : India, Argentina, Brazil, Thailand, Paraguay dan lainnya.

Kedelai. Nilai impor sampai Agustus : US$ 735,437 juta. Volume impor sampai Agustus: 1,19 miliar kg. Negara asal : Amerika Serikat, Argentina, Malaysia, Paraguay, Kanada dan lainnya.

Biji Gandum. Nilai impor sampai Agustus : US$ 1,66 miliar. Volume impor sampai Agustus: 4,43 miliar kg. Negara asal : Australia, Kanada, India, Amerika Serikat, Singapura dan lainnya.

Tepung Terigu. Nilai impor sampai Agustus : US$ 45,29 juta. Volume impor sampai Agustus: 104,21 juta kg. Negara asal : Srilanka, India, Turki, Ukraina, Jepang dan lainnya.

Gula Pasir. Nilai impor sampai Agustus : US$ 31,11 juta. Volume impor sampai. Agustus: 52,45 juta kg. Negara asal : Thailand, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru dan lainnya.

Gula Tebu. Nilai impor sampai Agustus : US$ 1,16 miliar. Volume impor sampai Agustus: 2,21 miliar kg. Negara asal : Thailand, Brazil, Australia, El Savador, Afrika Selatan dan lainnya.

Daging Sejenis Lembu. Nilai impor sampai Agustus : US$ 121,14 juta. Volume impor sampai Agustus: 25,21 juta kg. Negara asal : Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Singapura.

Jenis Lembu. Nilai impor sampai Agustus : US$ 192,56 juta. Volume impor sampai Agustus: 72,54 juta kg. Negara asal : Australia.

Daging Ayam. Nilai impor sampai Agustus : US$ 30,26 ribu. Volume impor sampai Agustus: 10,83 ribu kg. Negara asal : Malaysia.

Garam. Nilai impor sampai Agustus : US$ 59,51 juta. Volume impor sampai Agustus: 1,29 miliar kg. Negara asal : Australia, India, Selandia Baru, Jerman, Denmark, lainnya.

Mentega. Nilai impor sampai Agustus : US$ 60,09 juta. Volume impor sampai Agustus: 13,51 juta kg. Negara asal : Selandia Baru, Belgia, Australia, Perancis, Belanda dan lainnya.

Minyak Goreng. Nilai impor sampai Agustus : US$ 45,55 juta. Volume impor sampai Agustus: 48,01 juta kg. Negara asal : Malaysia, India, Vietnam, Thailand, dan lainnya.

Susu. Nilai impor sampai Agustus : US$ 530,47 juta. Volume impor sampai Agustus: 139,68 juta kg. Negara asal : Selandia Baru, Amerika Serikat, Australia, Belgia, Jerman dan lainnya.

Bawang Merah. Nilai impor sampai Agustus : US$ 32,00 juta. Volume impor sampai Agustus: 70,95 juta kg. Negara asal : India, Thailand, Vietnam, Filipina, Cina dan lainnya.

Bawang Putih. Nilai impor sampai Agustus : US$ 272,47 juta. Volume impor sampai Agustus: 332,88 juta kg. Negara asal : Cina, India, Vietnam.

Kelapa. Nilai impor sampai Agustus : US$ 698,49 ribu. Volume impor sampai Agustus: 672,70 ribu kg. Negara asal : Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam.

Kelapa Sawit. Nilai impor sampai Agustus : US$ 1,87 juta. Volume impor sampai Agustus: 3,25 juta kg. Negara asal : Malaysia, Papua Nugini, Virgin Island.

Lada. Nilai impor sampai Agustus : US$ 2,38 juta. Volume impor sampai Agustus: 224,76 ribu kg. Negara asal : Vietnam, Malaysia, Belanda, Amerika Serikat dan lainnya.

Teh. Nilai impor sampai Agustus : US$ 20,66 juta. Volume impor sampai Agustus: 14,58 juta kg. Negara asal : Vietnam, Kenya, India, Iran, Srilanka dan lainnya.

Kopi. Nilai impor sampai Agustus : US$ 33,71 juta. Volume impor sampai Agustus: 14,03 juta kg. Negara asal : Vietnam, Brazil, Italia, Amerika Serikat dan lainnya.

Cengkeh. Nilai impor sampai Agustus : US$ 2,79 juta. Volume impor sampai Agustus: 262,30 ribu kg. Negara asal : Madagaskar, Mauritius, Singapura, Brazil, Comoros.

Kakao. Nilai impor sampai Agustus : US$ 48,52 juta. Volume impor sampai Agustus: 19,51 juta kg. Negara asal : Ghana, Pantai Gading, Papua Nugini, Kamerun, Ekuador dan lainnya.

Cabai (segar). Nilai impor sampai Agustus : US$ 360,08 ribu. Volume impor sampai Agustus: 281,93 ribu kg. Negara asal : Vietnam, India.

Cabai (kering-tumbuk). Nilai impor sampai Agustus : US$ 15,00 juta. Volume impor sampai Agustus: 12,26 juta kg. Negara asal : India, Cina, Jerman, Malaysia, Spanyol dan lainnya.

Cabai (awet sementara). Nilai impor sampai Agustus : US$ 1,56 juta. Volume impor sampai Agustus: 1,64 juta kg. Negara asal : Thailand, Cina, Malaysia.

Tembakau. Nilai impor sampai Agustus : US$ 371,09 juta. Volume impor sampai Agustus: 72,98 juta kg. Negara asal : Cina, Turki, Brazil, Amerika Serikat, Filipina dan lainnya.

Ubi Kayu. Nilai impor sampai Agustus : US$ 38,38 ribu. Volume impor sampai Agustus: 100,80 ribu kg. Negara asal : Thailand.

Kentang. Nilai impor sampai Agustus : US$ 18,18 juta. Volume impor sampai Agustus: 27,39 juta kg. Negara asal : Australia, Kanada, Mesir, Cina, Inggris.

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

19

laporan utama sendiri.

Bagaimana WTO telah memainkan peran strategisnya untuk melindungi korporasi-korporasi internasionalnya di Indonesia? Di pasar internasional, setidaknya terdapat 12 perusahaan multinasional yang diduga terlibat kartel serealia, agrokimia, dan bibit tanaman pangan. Di dalam negeri ada 11 perusahaan dan enam pengusaha yang ditengarai menjalankan kartel kedelai, pakan unggas, dan gula.

Negara sebagai sebuah institusi pelindung rakyat akhirnya harus berhadap-hadapan dengan organisasi perdagangan yang memang berorientasi mengakumulasi keuntungan. Tak pelak keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah membuka jalan bagi perusahaan multinasional memonopoli usaha perbenihan dan pangan.

Komite Ekonomi Nasional (KEN) misalnya menyebutkan di pasar internasional terdapat empat pedagang besar yang disebut “ABCD�, yaitu Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus.

Mereka menguasai sekitar 90 persen pangsa perdagangan serealia (biji-bijian) dunia. Struktur pasar komoditas pangan juga memiliki kecenderungan oligopolistik.

Dalam industri agrokimia global juga terdapat enam perusahaan multinasional, yaitu Dupont, Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer, dan BASF yang menguasai 75 persen pangsa pasar global. Dalam industri bibit terdapat empat perusahaan multinasional, yakni Monsanto, Dupont, Syngenta, dan Limagrain, dengan penguasaan 50 persen perdagangan bibit global.

Pada sektor pangan, kartel juga terjadi pada industri pangan dan impor. Indikasinya, satu per satu perusahaan makanan domestik diakuisisi perusahaan asing.

Misalnya, Aqua diakuisisi Danone (Prancis), ABC diakuisisi Unilever (Inggris), dan Kecap Bango dikuasai Heinz (Amerika). Sementara itu, tren misalnya pada impor daging mayoritas rupanya dari Australia, bawang putih dari Tiongkok, dan 20

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

bawang merah dari Filipina.

Dan ini, tak pelak lagi merupakan sebuah tragedi nasional, sekaligus mengindikasikan bahwa kondisi negeri kita sejatinya sedang dalam keadaan darurat dengan ketergantungan impor kita terhadap 29 komoditas pangan.

Bisa dipastikan, beberapa negara asing seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan Cina, akan menjadikan Pilpres 2014 sebagai arena Proxy War (Perang Perpanjangan Tangan) antar negaranegara adidaya tersebut. Karena pertaruhannnya yang besar sebagai negara pengimpor komoditas pangan bagi Indonesia.

Sayangnya, isu strategis tersebut sama sekali tidak mengemuka dalam Debat Calon Presiden baik dalam sesi membahas perekonomian nasional maupun politik luar negeri. Bahkan ketika membahas topik Ketahanan Nasional, kedua calon presiden terjebak hanya membahas soal Pertahanan Nasional yang tentunya lingkupnya terbatas pada aspek kemiliteran. Padahal ketahanan nasional lingkupnya mencakup juga soal ketersediaan Sumber Daya kekayaan alam kita, kebudayaan, dan Sumberdaya Manusia.

Ketahanan pangan dan energi kini menjadi persoalan tidak sederhana di republik tercinta ini. Hampir semua sembako kita berasal dari impor, bahkan ketela, ikan, jagung, kedelai, dan lain-laim pun impor dari luar.

Gila nggak? Alhasil, kenyataan ini sudah seharusnya dipandang juga sebagai bagian dari persoalan food security kita. Yang berarti, soal pangan pun saat ini sudah melibatkan aspek ketahanan nasional kita.

Kondisi kebutuhan dalam negeri saat ini diimpor dari 18 negara, seperti Arab Saudi, Aljazair, Malaysia, Cina, Yemen, Australia, Vietnam, Nigeria, Brunei, Papua New Guene (PNG), Pakistan, Rwanda, Oman, Angola, Thailand, Irak, Iran dan lain-lain dengan kombinasi crude oil, bahan bakar minyak (BBM), dan lainnya. Tak hanya minyak, gas alam pun ternyata impor untuk feedstock pembangkit tenaga listrik juga pabrik pupuk. Adapun komposisi kebutuhan

energi sekitar 40 %-nya tercukupi dari dalam, sementara 60%-nya impor.

Inilah data yang tak bisa dielak, dan mutlak disadari bersama bahwa setelah tahun 2004-an, Indonesia telah menjadi bagian (masalah) atas tingginya harga minyak dunia karena mengimpor lebih 1 juta barel/ hari, yang identik mengambil 1% permintaan dunia.

Dengan menyimak kenyataan pahit ini secara seksama, mungkinkah asing tidak ikut bermain dalam mempertahankan ketergantungan Indonesia di sektor-sektor strategis bidang pertanian/pangan maupun minyak-gas (migas)? Bisa dipastikan akan ikut bermain.

Pada titik krusial inilah, menarik ketika Calon Presiden Prabowo Subianto mengangkat soal Laut Cina Selatan kepada capres saingannya Jokowi. Sayangnya tidak dijawab secara memuaskan. Bahkan Prabowo pun sayangnya, juga tidak menggali dan menjelaskan lebih jauh urgensi mengapa pertanyaan soal Laut Cina Selatan tersebut dia lontarkan.

Konflik Laut Cina Selatan: Sasaran Proxy war AS versus Cina Padahal, kalau kita lihat dalam konteks ketergantungan Indonesia di 29 komoditas pangan plus sektor migas kepada negara asing, isu Laut Cina Selatan ini selain merupakan isu strategis juga bisa membawa dampak membahayakan bagi Indonesia di masa depan. Betapa ketergantungan 60 persen impor kita pada asing, khususnya kepada 18 negara tersebut di atas, juga telah menciptakan ketergantungan Indonesia pada situasi keamanan jalur perairan.

Artinya ketika timbul gejolak atau “gonjang-ganjing� baik di negara (asal) produsen maupun pada jalur transportasi seperti Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Lautan Hindia, dan lainnya niscaya berdampak buruk terhadap pasokan energi menuju republik ini.

Namun terkait Laut Cina Selatan, bukan soal itu saja.

Potensi perpecahan antar negara ASEAN akibat saling klaim wilayah perbatasan, nampaknya juga sudah di

depan mata. Betapa tidak.

Perseteruan atas klaim perbatasan (territorial zone) di Laut Cina Selatan hingga kini belum juga terselesaikan.

Persinggungan klaim kedaulatan dan yurisdiksi wilayah di kawasan Laut Cina Selatan melibatkan enam negara yaitu: Cina, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Sifat pola interaksi antar setiap negara tersebut menjadi lebih rumit, dikarenakan kepentingan masing-masing negara terhadap kawasan Laut Cina Selatan.

Apalagi, di wilayah-wilayah yang dikelilingi Laut Cina Selatan ini, terdapat kandungan kekayaam alam yang cukup melimpah. Sehingga menjadi sasaran arena pertarungan antara Amerika plus sekutu-sekutu ekonominya yang tergabung dalam G-7, versus Cina. Itulah sebabnya, isu konflik perbatasan kami perkirakan akan menjadi faktor pemicu semakin intensifnya keterlibatan Amerika maupun Cina di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam konflik di Laut Cina Selatan.

Perairan ini terdiri dari beberapa gugusan pulau yang berjumlah sekitar 170 pulau kecil, karang, dan banks. Salah satu gugus pulau di perairan ini yang memiliki cadangan gas dan minyak berlimpah adalah pulau Spartlay dan Paracel.

Setidaknya terdapat tiga faktor yang membuat Spratly dinilai

strategis. Pertama, penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut akan sangat menentukan garis batas negara yang menguasainya dan berdampak pada luas jangkauan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang akan dimiliki.

Kedua, wilayah Kepulauan Spratly merupakan bagian dari jalur lalulintas internasional, baik untuk kapal dagang dan kadang kapal militer, sehingga akan sangat menentukan bagi posisi geostrategis negara tersebut. Ketiga, lautan di wilayah sekitar kepulauan ini disinyalir mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar.

Nah, lantas bagaimana Indonesia menyikapi hal ini, dan bagaimana Indonesia memosisikan dirinya sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN? Sayangya, dalam debat capres tersebut, Prabowo yang melontarkan isu Laut Cina Selatan tidak merinci lebih jauh bagaimana sikap Indonesia terkait konsepsi politik luar negeri kita maupun dari aspek ketahanan nasional. Jawaban Jokowi yang terkesan mengambang tersebut, juga tidak memberi sebuah perspektif baru.

Padahal data dari Robert D. Kaplan dalam “The South China Sea is The future of Conflict �, dalam Foreign Policy, September-Oktober 2011, hal 78-85, menunjukkan bahwa estimasi kalkulatif jumlah cadangan

minyak dan gas alam di kawasan Laut Cina Selatan adalah sekitar 7 miliar barel dan 900 triliun kubik kaki gas alam.

Sehingga, faktor utama atas klaim wilayah di kawasan Laut Cina Selatan ini semakin terlihat dan gencar diwacanakan. Dari enam negara yang terlibat sengketa atas Kepulauan Spratly, tiga negara mengklaim seluruh wilayah, yaitu: Cina, Vietnam dan Taiwan. Sementara tiga negara lainnya hanya mengklaim sebagian wilayah, yaitu: Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam.

Dari gambaran ini saja, kita sudah bisa membayangkan betapa Indonesia, yang merupakan mata-rantai penting dari wilayah yang dilewati Laut Cina Selatan, pastinya akan menjadi sasaran arena pertarungan global AS versus Cina.

Masalahnya sekarang, sejaumana kesiapan Indonesia? Capres Jokowi tidak member jawaban yang cukup definitive. Sementara Prabowo sayangnya, juga tidak mengelaborasi isu yang dia lontarkan tersebut meski kita bisa menangkap adanya kegelisahan dan urgensi di bali tema konflik di Laut Cina Selatan tersebut.

Bagaimana Manuver Cina dalam Pilpres 2014?

Untuk menjawab ini, mari kita simak dulu berita yang dilansir kantor berita Antara 12 Maret 2014.

Diwartakan bahwa Cina kembali memasukkan wilayah perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau ke dalam peta wilayahnya.

Pertanyaannya adalah, mengapa Cina mendendangkan kembali lagu lama tersebut?

Sejak era Bung Karno hingga Pak Harto (Orde Baru) bibit-bibit konflik atas landas kontinen di Laut Cina Selatan memang sudah ada, akan tetapi tidak sempat mencuat karena ---dinilai--- para diplomat berhasil meyakinkan, bahwa tidak ada masalah kemaritiman antara Cina 8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

21

laporan utama dengan Indonesia.

Tak dapat dipungkiri. Jika merujuk Peta Cina 1947, sebenarnya terlihat sembilan garis putus-putus berbentuk lidah meliputi wilayah Pulau Hainan sampai ke pantai Kalimantan, juga mencakup Teluk Tonkin, Kepulauan Paracel dan Spratly. Demikian juga dekade 1995an, berdasarkan Peta Cina tersebut semakin terlihat bahwa ladang gas Natuna diakui masuk dalam lingkup teritorialnya, kendati berjarak 1000an mil di selatan Cina.

Cina memang (pernah dan sudah) mengklaim sebagian Laut Natuna sampai ke perairan Pulau Bangka dan 20 mil dari Kalimantan Barat serta sekeliling Vietnam. Namun sekali lagi, persoalan tersebut tak sempat muncul di permukaan.

Anggapan berkembang bahwa konflik landas kontinen antara Cina versus Indonesia hanya “ditunda” belaka. Pertanyaannya kemudian, dibenamnya api konflik di atas selama sekian dekade, apakah karena faktor kepiawaian para diplomat kedua negara, atau karena kuatnya pengaruh kepemimpinan Indonesia saat itu, sehingga Cina segan (menunda) berseteru?

Sejarah mencatat, bahwa ambisi Cina mencaplok wilayah Kepulauan Spratly dan Paracel seluas 200 mil ke dalam Undang-Undang (UU) Maritimnya yang baru menuai protes dari DPR-RI dalam Sidang AIPO (Asian Inter-Parliamentary Organization), bulan September 1996 di Phuket, Thailand. Parlemen Indonesia saat itu memiliki data, bahwa masih ada sengketa antara Cina versus beberapa negara ASEAN. UU Maritim Cina dinilai sebagai klaim sepihak.

Sebelum melangkah jauh, sekilas digambarkan mapping sengketa landas kontinen Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan antara Negeri Tirai Bambu versus beberapa negara ASEAN. Konflik tersebut meliputi: Cina versus - Taiwan, Cina – Vietnam, Cina – Philipina, Cina – Malaysia, Cina – Brunai, meskipun terdapat juga konflik yang tidak melulu berhadapan dengan Cina, misalnya konflik antara Philipina 22

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

- Malaysia, Philipina - Taiwan, Malaysia - Vietnam, Philipina Vietnam, Malaysia - Brunai, dll tetapi yang paling aktual ialah Cina melawan Indonesia!

Klaim Cina atas Perairan Natuna Tidak Boleh Dipandang Remeh Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan hendaknya dijadikan pengalaman pahit sekaligus kaca besar bagi dunia diplomatik Indonesia, para elit politik, dan pengambil kebijakan di negeri ini.

Artinya, ketika serangan asimetris Malaysia berjalan gencar lagi sistematis untuk mengambilalih kedua pulau kita, sebaliknya Indonesia menanggapi dengan diplomasi “ala kadar”-nya.

Kesengajaan, atau memang begitulah karakter bangsa kita saat ini adanya?

Apapun jawabannya, pagelaran tersebut telah bermuara pada hilangnya kedaulatan kita atas Ligitan dan Sipadan.

Kalau Aktual boleh membaca jalan berpikir Cina, Langkah kontroversial Cina mengklaim perairan Natuna, kemungkinan besar telah diperhitungkan “untung rugi”-nya. Ibarat menghitung langkah perang, Cina seakan berani menghadapi keadaan terburuk

karena langkah tadi bermakna bahwa ia telah bersiap dan menghitung tambahan “daftar lawan”-nya di Laut Cina Selatan. Mengapa demikian?

Pertama, selain nama perairan itu identik seolah-olah ia sebagai “pemilik” tunggal, juga Laut Cina merupakan jalur strategis bagi pelayaran internasional dari Lautan Pasifik menuju Lautan Hindia.

Kedua, ia menyadari bahwa perairan tersebut adalah urat nadi Cina ---seperti Selat Malaka bagi Singapura--- karena lebih 80% ekspor impor berbagai komoditi dari dan menuju Negeri Tirai Bambu, bahkan skema “energy security” yang dijalankan mutlak harus melalui jalur transportasi laut tersebut.

Ketiga, implementasi String of Pearls. Tak boleh disangkal, inilah strategi handal Cina di perairan dalam rangka mengawal serta mengamankan “energy security”nya. Dimana cakupan wilayah atas strategi dimaksud ialah bentangan perairan mulai dari Lautan Pasifik cq Laut Cina (Selatan dan Timur), dimana titiknya dimulai dari pelabuhan Hongkong – Laut Cina – (melewati perairan Natuna) ke Selat Malaka – Laut Andeman – Teluk Benggala – Laut Arab – Teluk Oman (dan Selat Hormuz) – Teluk Aden

– Laut Merah. Dimana jika ditarik garis memang membentuk untaian kalung (string of pearls).

Keempat, tampaknya pecahnya Uni Sovyet menginpirasi Negeri Tirai Bambu untuk konsisten dan berkomitmen terhadap “Sosialisme Bercirikan Cina”. Artinya sistem perekonomian boleh “bebas” (kapitalisme), tetapi kontrol politik tetap dalam kendali Partai Komunis Cina (PKC).

Nah, sekarang sampailah kita pada sisi menarik dari strategi one country two system yang diterapkan Cina untuk menjinakkan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Membaca Jalan Berpikir Cina dalam Pertarungan Global di Asia Tenggara Menurut Prof Wang Gung Wu (Seminar CSIS, 16 Nopember 1997), selain Cina berpenduduk besar, ada sumberdaya alam (SDA), memiliki kebudayaan dan tradisi tua di dunia, semenjak reformasi mengalami masa transformasi dan konvergensi ke arah kapitalisme yang akhirnya melahirkan konsep “One Country and Two System”, yaitu sistem negara dengan elaborasi ideologi antara sosialisme dan kapitalisme hidup berdampingan.

Konsep sosialisme berciri Cina yang dilandasi One Country and Two System, titik beratnya ialah swasta di satu sisi, sementara di sisi lain peran negara diperkecil. Artinya para pengusaha silahkan di depan membuka ladang-ladang usaha di luar negara, namun ada back up militer (negara) di belakang.

Apakah Overseas Chinese (OC) bagian dari konsep ini? Memang masih perlu penelitian secara khusus.

Tapi satu hal sudah pasti. Bahwa kelompok OC ini merupakan salah satu ---ingat, hanya salah satu saja--penyangga ekonomi Cina.

Benar. Sekitar 60% investasi di Cina kemungkinan besar berasal dari kelompok tersebut. Makanya asumsi yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara Cina Daratan (Beijing) dengan kelompok OC perlu dikaji ulang kembali. Niscaya mereka memiliki link up dan keterkaitan erat, bahkan Taiwan sekalipun. Minimal soal tradisi serta budaya.

Kelima, potensi SDA yang berlimpah di peraian Cina. Tak boleh dielak, perairan ini selain luasnya mencapai 3,5 juta kilometer persegi, membentang dari barat daya Singapura, ke timur laut sampai ke arah Selat Taiwan di daratan Cina, juga potensi SDA kawasan ini sekitar 213 miliar barel.

Luar biasa. Ditambah penelitian tim perminyakan di Beijing setelah menemukan sumber gas sebesar 25 triliun meter kubik gas alam. ‘’Ini yang sudah terbukti keberadaannya’’.

Keenam, semakin besarnya militer Cina. Tak boleh dipungkiri.

Dari berbagai informasi yang dihimpun tim Aktual, The People’s Liberation Army Navy (PLAN), yang merupakan bagian integral dari People’s Liberation Army ini ternyata kekuatannya lumayan hebat juga.

Saat ini, PLAN memiliki 250.000 tentara yang didalamnya termasuk 35.000 tentara Coastal Defense Force (Pasukan Pertahanan Lepas Pantai). Sedangkan infantry mariner lautnya berjumlah 56.000 tentara.

Belum lagi termasuk 56.000 Aviation Naval Air (Pasukan Unit Udara Angkatan Laut).

Bukan itu saja. Jumlah kapal selam milik PLAN pun boleh dibilang cukup fantastis. Saat ini Cina memiliki 100 unit kapal selam. Kemajuan yang sangat pesat mengingat sebelummnya PLAN hanya memiliki 35 unit kapal selam.

Sedangkan kapal pembawa rudal juga meningkat dari 20 menjadi 100 buah.

Sekadar informasi. Pada 2008 lalu, anggaran pertahanan Cina sebesar 60 miliar dolar AS. Dan dalam setiap enam sampai tujuh tahun ke depan, diprediksi akan

meningkat dua kali lipat. Sehingga pada 2015 mendatang, Cina diyakini akan memiliki anggaran militer sebesar 120 miliar dolar AS. Suatu fakta yang tentunya mencemaskan bagi Amerika dan Uni Eropa, apalagi bagi berbagai elemen yang meyakini prediksi Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization. Dalam bukunya tersebut, pakar politik Amerika dari Universitas Harvard tersebut memprediksi akan meletus perang terbuka AS-Cina, dan melibatkan polarisasi baru antara AS-Uni Eropa versus Cina-Negaranegara Islam.

Maka itu Cina dalam mengembangkan postur angkatan lautnya tidak main-main. Informasi terkini Cina sedang mengembangkan nuclear-powered ballistic missile submarines (SSBN) dan nuclearpowered attack submarines (SSN).

Dalam merayakan ulang tahun PLAN yang ke-60 beberapa waktu lalu, Cina juga memamerkan kekuatan Angkatan Laut Cina dengan memperlihatkan kapal selam, kapal penghancur, Frigate, dan kapal yang memiliki fasilitas rumah sakit. Bukti bahwa transformasi angkatan laut Cina berhasil dengan gilang gemilang.

Bahkan angkatan laut Cina sudah mulai menitikberatkan modernisasi angkatan lautnya di bidang teknologi dan informasi.

Dengan demikian, kelaziman “membersihkan” hambatanhambatan pada jalur dimaksud merupakan kewajiban, apakah dalam hal ini perairan Natuna dianggap Cina masuk dalam cakupan wilayah perairan yang hendak dibersihkan?

Sayang sekali, pertanyaan krusial tersebut tidak tersentuh dalam debat Capres. Pertanyaan yang terlontar dari Prabowo di balik tema Laut Cina Selatan ini, sayang sekali terkesan dijawab dengan sepele oleh Jokowi.

Mengapa, apakah karena kedekatan dan besarnya bantuan kalangan OC terhadap kubu Jokowi-JK sehingga menghindar menjawab substansi masalah Laut Cina dan keharusan bersikap terhadap maneuver agresif Cina di Perairan Natuna?

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

23

laporan utama

S

24

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

ada harapan untuk ekonomi Oleh: Ismed Eka, Soemitro

keamanan dan ketertiban jelang masa kampanye, pemungutan dan perhitungan suara CapresCawapres pada tanggal 9 Juli 2014 akan menjadi penting artinya untuk menjaga ketahanan ekonomi dari pengaruh global. “Daya tahan ekonomi nasional hanya dapat kita tingkatkan ketika kita dapat terus meningkatkan cadangan devisa, mengelola proporsi utang luar negeri, menjaga inflasi, menjaga defisit anggaran dalam proporsi yang aman, menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran, memperbesar

investasi dan penciptaan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, terus membangun infrastruktur, memperluas industrialiasi dan hilirisasi, katanya beberapa saat lalu.

Dia yakin, Indonesia akan mampu menghadapi tantangan yang dihadapi melihat sejarah Indonesia keluar dari krisis global seperti lonjakan harga minyak mentah dunia 2005 dan 2008, krisis SuprimeMortgage, krisis utang Eropa sampai krisis keuangan dunia akibat isu tapering-off quantitative-easing III di Amerika Serikat sepanjang

tino oktaviano/ aktual

ebelum IMF menancapkan kukunya di Indonesia pada 1998 lalu, memang sulit untuk melihat dan memrediksi sejauh apa gonjang-ganjing pasar uang, pasar modal sampai tingkat inflasi.

Baru pada pemilu 2004 dan 2009, ketika pasar modal, pasar uang dan industri perbankan di Indonesia makin terbuka maka memrediksi gonjang-ganjing di perekonomian sebelum dan setelah pemilu di Indonesia makin mudah untuk diamati.

Untuk pemilu 2014 ini, ada beberapa isu penting yang mulai berproses sejak 2013. Dari sisi global, isu Quantitative Easing (QE) tapering akan tetap menjadi faktor penting. The Fed yang mengeluarkan kebijakan tersebut bahkan tidak pernah membuat keputusan sampai kapan kebijakan itu berakhir. “Permasalahan tapering off memunculkan tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, ini berpengaruh terhadap sistem keuangan kita, tapering off ini muncul hilang muncul hilang, ini dampaknya besar,� ungkap Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Darsono beberapa waktu lalu.

Memang harus diakui, bahwa QE tapering pada 2013 lalu masih menguntungkan buat Indonesia. Arus modal (net foreign inflows) yang masuk ke pasar investasi portofolio di Indonesia cukup besar meski pada saat yang bersamaan juga terjadi net foreign outflows di pasar saham.

Namun, yang harus dicatat, QE tapering ternyata mampu melemahkan posisi Rupiah. Terutama terhadap Dollar AS. Apalagi ditambah dengan menurunnya kinerja ekspor Indonesia dan meningkatnya impor BBM. Akibatnya, tekanan terhadap Neraca Pembayaran mulai menguat akibat turunnya investasi pada neraca modal yang memang harus diakui bahwa selama ini banyak didorong oleh membanjirnya likuiditas global akibat kebijakan stimulus moneter The Fed itu.

Jadi, menurut Prof. Firmanzah, PhD masalah stabilitas politik,

tino oktaviano/ aktual

semester-II 2013.

Hal ini ditambah dengan keyakinan Menteri Keuangan, Chatib Basri bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2015 diproyeksi sebesar 5,5 sampai 6 persen.

Chatib menyatakan dalam saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR beberapa waktu lalu bahwa pertumbuhan sebesar itu akan didorong langsung oleh konsumsi rumah tangga, ekspor karena perbaikan ekonomi global, dan investasi.

Chatib yakin, siapapun Presiden terpilih, akan ada peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan tahun 2014. “Inflasi tahun 2015, diasumsikan sebesar 3 sampai 5 persen, nilai tukar rupiah diprediksi Rp 11.500 sampai 12.000 per USD,� katanya.

Namun, menurut catatan Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, optimisme Chatib dan Firmanzah tersebut harus didorong setidaknya dengan tiga strategi reformasi struktural penting yakni menggenjot sektor riil untuk penciptaan lapangan kerja; peningkatan pendapatan pajak dan pengurangan subsidi BBM, dan meningkatkan foreign direct investment. Perry meyakini jika ketiga hal tersebut tidak dilakukan dengan baik maka neraca transaksi berjalan akan tetap menjadi masalah.

Khusus untuk foreign direct investment kelihatannya sudah terjadi sejak 2012 lalu meski langsung lari ke proyek-proyek di daerah kabupaten atau provinsi. Terakhir, Kivlan Zein menyebut ada dana sekitar Rp100 triliun masuk ke Indonesia dari Singapura. Entah motif masuknya dana diperuntukkan untuk tujuan apa, namun itu menunjukkan bahwa masih ada kepercayaan investor untuk memasukkan investasinya meski Pemilu 2014 belum memutus siapa Presiden terpilih.

Tampaknya, investor luar negeri masih melihat Indonesia akan menjadi 5 negara terbesar di dunia pada 2030 nanti. Investor masih melihat Indonesia adalah negara yang paling kaya sumber daya mineralnya sampai saat ini daripada sekadar melihat siapa Presiden terpilih 2014 ini.

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

25

Silsilah keluarga Prabowo

Sultan Agung (Raja Mataram III) Raden Tumenggung Mangkuprodjo

Raden Tumenggung Banyakwide Raden Margono Djojohadikusumo

Dora Siregar

Bianti Djiwandono

26

Soemitro Subianto Sujono Djojohadikusumo Djojohadikusumo Djojohadikusumo

Maryani Djojohadikusumo

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

Prabowo Subianto

Hashim Djojohadikusumo

Silsilah keluarga Jokowi

Lamidi Wiryo Miharjo (Kakek Jokowi)

H. Mulyono Herlambang

Wijayatno (Ayah Jokowi)

Hj. Sriyatin

Heru Purnomo

Wahyono

Joko Sudarsono

Hj. Sujiatmi (Ibu Jokowi)

Hj. Idayati

Joko Widodo

Titik Ritawati

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

27

wawancara: andi arief

E

ks aktivis Partai Rakyat Demokratik Andi Arief angkat suara atas kasus pelanggaran HAM yang terjadi di ujung pemerintahan Soeharto.

Ia ingin sekedar meluruskan soal pengamanan aktivis pro demokrasi oleh aparatur negara. Ini dilakukannya, karena ia muak, kasus terus ‘digoreng’ menjelang Pilpres 2014 karena menguntungkan salah satu calon, dan merugikan calon lain.

Andi Arief sendiri sempat diamankan Tim Mawar Kopasus bersama delapan rekan lainnya, yakni Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Desmon J Mahesa, Aan Rusdianto, Nezar Patria, Mugiyanto,

28

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

Faisol Reza dan Rahardjo Waluyo.

Kesembilannya akhirnya dibebaskan oleh Tim Mawar.

Kepada Majalah Aktual yang menyambanginya di Kantor Stafsus SBY, Jalan Veteran III, Senin (30/6), Andi Arief bercerita. Berikut adalah wawancara Majalah Aktual dengan Andi Arief.

Aktual (A): Bisa Anda jelaskan perihal kasus penculikan yang Anda alami ketika masih melawan rezim Soeharto?

Andi Arief (AA): Jadi begini, sejak tiga bulan terakhir, saya melihat NGO (non goverment organization) dan LSM (lembaga

swadaya masyarakat), terutama kelompok calon presiden Joko Widodo mengangkat isu kejahatan HAM 1998. Lalu saya kerap dibully, dihubungi, bahkan ada aktivis baru, berani menghina saya, tulang kawan sendiri tidak diperhatikan.

Mereka sebut saya tidak lagi punya kepedulian. Bahkan ada yang menyebut saya mengidap Stockholm Syndrome. Sebutan untuk orang yang diculik, tapi kemudian ‘jatuh hati’ pada penculiknya.

Saya tidak marah, nantilah setelah pemilu bicaranya saya jelaskan.

Karena kalau saya bicara sekarang, malah akan menguntungkan salah seorang calon presiden. Karena kan

tino oktaviano/ aktual

ANDI ARIEF: SAYA YAKIN PRABOWO TIDAK AKAN OTORITER

tidak semua orang tahu apa yang terjadi, tahunya kan penculikan.

Namun, ketimbang seperti ini terus, akhirnya saya angkat bicara.

Saya munculkan berita Tempo, seminggu setelah penculikan, sikap saya sama sampai sekarang. Ini harus ada penyelesaian.

A: Penyelesaian seperti apa yang Anda inginkan?

AA: Saya pelajari penyelesaian HAM di banyak negara, seperti Argentina, Venezuela, Afsel, Filipina, Australia dan negara lain. Nah, di sana, kejahatan HAM yang dilakukan oleh negara, diselesaikan juga oleh negara. Kalau diselesaikan orang per

orang, ya kebanyakan.

Saya dari dulu mengkampanyekan penyelesaian kejahatan ham yang dilakukan sejak 65. Sebut saja kasus Haur Koneng, kasus 98, kasus Santa Cruz (Timtim), kasus petrus dan lain-lain. Kerusuhan-kerusuhan itu kan ada juga yang melibatkan Hendropriyono, Luhut Panjaitan dan jenderal lain. Bahkan nama Luhut disebut sebagai algojo petrus dalam memoar Soeharto. Dalam memoar itu, petrus disebut sebagai kejahatan HAM. Dan saya tegaskan di sini, saya tidak mau ada perlakuan khusus terhadap kasus penculikan.

A: Ngomong-ngomong

soal penculikan, bukankah Anda pernah menyatakan tidak sepakat dengan istilah penculikan atau penghilangan paksa?

AA: Benar. Sejak dulu saya menolak kata-kata penculikan dan penghilangan paksa. Karena dalam kasus itu, kita bukan pertama kali dicari. Kita dicari sejak Juli 1996, saat pecah peristiwa Kerusuhan Dua Tujuh Juli (Kudatuli).

Saya waktu itu sebagai Ketua SMID, dan sudah bisa mengkondisikan demo besar sampai 6 ribu sampai 7 ribu demonstran.

Kemudian ada masalah di PDI, hitungan politik saya, Soeharto akan lebih cepat jatuh jika kita bergabung dengan gerakan parlemeneter.

Memang PDI tidak punya tradisi perlawanan. Dasar-dasar militansi PDI memang ada, karena partai wong cilik, tapi tidak sepenuhnya dikatakan sebagai tradisi perlawanan. Dan memang peran PRD memang itu.

Kita bukan memakai pola kuda troya hit and run, tapi kita menginjeksi hal yang benar, rakyat harus melawan, sadar akan hak-haknya.

Pasca Kudatuli, praktis seluruh pengurusan PDI daerah diserahkan ke PRD, termasuk di Jakarta. Saya lihat ini tanda-tanda awal bahwa kediktatoran Soeharto akan jatuh.

Lalu kita konsolidasi dan konferensi pers bahwa kita masih ada.

Setelah 27 Juli, kita melakukan pengkonsolidasikan. Ada yang ke kampus, seperti Nezar, Aan. Lalu ada Faisol Reza, Waluyo Jati dan Herman yang kita tugaskan membangun PRD baru, dengan nama KNPD, yang berafiliasi dengan PDI dan kekuatan lain.

Dan kalaupun ada kawan kita ditahan, itu hanya tinggal tunggu waktu. Di PRD, yang disebut kader terbaik adalah yang siap muncul terbuka ke publik, dengan resiko ditahan. Sebut Budiman, Dita Indah Sari ditahan. Kalaupun harus wafat, mereka sudah tahu resiko itu. Itu keyakinan kita pada tingkat ideologis tinggi, demokrasi atau mati. Makanya saya jadi marah kalau kemudian kita cengeng.

Kita juga bukan asal mau mati.

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

29

wawancara: andi arief Kita juga melihat, rakyat juga pasti ikut melawan rezim otoriter.

Mahasiswa, kaum miskin kota, buruh juga sudah ada embrio perlawanan.

A: Kemudian?

AA: Kita terus melakukan perlawanan dan dikejar, sampai kemudian ada momentum Pemilu 97, waktu itu zaman Mega Bintang.

Jadi, lebih mudah bergerak kalau ada momentum. Kita bikin 3 juta selebaran dan kita sebar ke berbagai daerah, dari Senen sampai Dewi Sartika. Nah, yang bikin senang, selebaran ini disebar ulang.

Mendagri saat itu Syarwan Hamid dan Panglima ABRI saat itu Feisal Tanjung kemudian mengeluarkan statemen. Menurut rekan kami, wartawan Panji Masyarakat, bagaimanapun aktivis PRD harus ditangkap.

Setelah itu, barulah ada peristiwa Tanah Tinggi. Yang harus ditekankan lagi, rekan-rekan yang ada di sana bukan mengarah ke terorisme.

Meskipun ada bom, tapi itu bom ikan, untuk alat pertahanan kita.

A: Bukankah peristiwa Tanah Tinggi untuk meningkatkan eskalasi gerakan perlawanan untuk menjatuhkan Soeharto?

AA: Kita tidak kenal teori itu. Di Kuba dan berbagai negara, memang ada spesial force. Tapi kita tidak ingin itu, yang kita ingin rakyat bergerak bersama negara. Prinsipnya kita tidak mau nyerah sampai demokrasi atau mati.

30

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

tino oktaviano/ aktual

A: Bagaimana soal Kopasus yang menangkap Anda dan rekan yang lain?

AA: Pasukannya sendiri kita tidak tahu itu Kopasus. Memang itu yang kejar kita ada banyak pasukan, tapi yang berhasil tangkap kita ya Kopasus, pasukan terbaik kita.

Mengambil kita tanpa darah, seperti yang dilakukan di Timtim atau Aceh. Kita sebelumnya tidak tahu apakah polisi atau pasukan lain yang menangkap kita. Ya sebenarnya, kita gak sepakat dengan pengamanan itu, kalau mau ya jangan sama bangsa sendiri-lah.

A: Dalam konteks pilpres, perjuangan anda dan apa yang menimpa, selalu menjadi isu lima tahunan, bagaimana tanggapan Anda?

AA: Sebetulnya, PRD tidak ada yang cengeng. Yang cengeng LSM dan NGO yang buat PRD cengeng seperti ini. Kemarin saya pada puncaknya kemuakan. Perjuangan kita sudah berat, kasarnya tidak dapat apa-apa, kekuasaan pun tidak, banyak yang hidup susah kawan-kawan saya. Lha kok seperti didagangkan lima tahunan. Apalagi, Saya tahu Mega tidak pernah mau tahu soal ini.

Saya percaya bahwa Negara harus mengambil alih kasus kejahatan HAM. Kalau kejahatan individu, itu bukan kejahatan HAM. Kalau inisiatif pribadi, ya kriminal. Itu yang saya sebut bukan penculikan, tapi penangkapan.

Makanya saya bilang, jauh lebih baik saya berunding dengan Prabowo kalau jadi presiden soal kawan-kawan saya yang hilang. Beda dengan Jokowi, karena Prabowo pelaku, ia pasti tahu duduk kasus.

Satu yang saya ingin tegaskan, berunding artinya duduk berbicara, mencari solusi. Bukan duduk mencari bargaining posisi.

A: Bagaimana Anda begitu yakin kasus ini akan selesai, padahal sudah 16 tahun berlalu dan beberapa presiden berganti tapi tetap seperti ini?

AA: Kasus di Argentina dengan delapan ribu korban selesai kok dengan komisi orang hilang dan kekerasan. Di Indonesia juga harus bisa selesai dong.

Dalam tiga tahun terakhir saya bicara dengan SBY. Saya katakan, saya punya teman-teman yang masih hilang. Saya usulkan ke SBY untuk minta maaf atas pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. SBY Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. SBY pun sepakat atas kasus ini, SBY mengatakan ‘Ini yang disebut State responsibility. Saya Bersedia’ Tapi ini tidak gampang, SBY minta saya buatkan roadmap

nya. Lalu saya bertemu dengan MenkumHAM saat itu Patrialis Akbar, lalu ada Koordinator Kontras Usman Hamid, Komisioner Komnas HAM saat itu Ifdhal Kasim. Saya usul yang mudah dulu, ada kompensasi pada keluarga korban pelanggaran Ham. Kompensasi bukan melulu uang. Misalkan ada program beasiswa, diutamakan kepada anakanak korban pelanggaran ham.

Penerimaan PNS di KemenkumHAM diutamakan keluarga korban.

Nah perjalanannya hampir semua setuju. Tapi ada juga beberapa yang kurang sepakat, TNI ada juga, kelompok agama juga ada yang demikian (tidak setuju). Tapi semua, bergerak semakin mendekati jalan tengah. Di Filipina saja, kasus yang terjadi pada tahun 1986 baru selesai sekarang. Jadi, Mudah-mudahan ke depan, siapapun yang menang akan terjadi jalan tengah.

A: Apa rekonsiliasi sudah pernah dilakukan di Indonesia?

Sudah. Tommy Soeharto, pas saya di PT Pos, ketemu saya. Ia minta saran soal korban pelanggaran HAM tahun 1965. Saya katakan, Pak Tommy, bagaimana pun, korban 65 itu banyak. Nah, saatnya Pak Tommy melakukan rekonsiliasi. Akhirnya ia ketemu korban dan rekonsiliasi. Ia katakan saat itu, ia tidak tahu apaapa. Sebab, saat itu ia masih kecil. Ia bilang tidak terlibat apa-apa. Jadi, cara penyelesaiannya bukan cara jalanan lagi.

Kembali ke kasus penangkapan aktivis medio 1998-an, bagaimana komentar anda soal dugaan Prabowo melakukan hal ini untuk melindungi Soeharto? Termasuk Prabowo bersedia dipecat untuk mengaburkan keterlibatan Soeharto dalam pengamanan aktivis?

Yang perlu diingat adalah, di militer dikenal dengan sistem komando. Jadi tidak ada bawahan yang salah. Yang salah itu atasan. sekelas letnan, kopral sampai letjen bisa bebas, kalau ada perintah presiden (melakukan pelanggaran HAM). Makanya, di luar negeri, yang selalu menjadi penjahat perang

adalah presiden.

Dalam kasus ini, bisa jadi Soeharto dan Feisal Tanjung terlibat, makanya Prabowo pasang badan.

Saya bukan hanya sepakat dengan pendapat itu (Prabowo melindungi).

Semua orang lupa, penangkapan itu terjadi pada Februari dan Maret 1998. Dan saat itu masih ada presidennya, seperti sekarang inilah, masih ada SBY yang menjadi presiden.

Nah kalau Soeharto masih jadi presiden, Ia kan pasti dapat laporan intelijen, masih baca koran, masih nonton tv. Nah apakah anda percaya kalau presiden tidak tahu apa-apa?

Dan ini yang banyak orang lupa.

Yang jadi masalah, Prabowo itu selalu menghindar bicara soal itu. Kalau dia mengaku secara institusi, Soeharto bisa jadi penjahat kemanusiaan. Tapi, kalau menjadikan Prabowo penjahat kemanusiaan, tidak mungkin. Apalagi masih banyak kasus lain yang lebih parah, kasus 1965 misalnya.

Kalau seperti ini, saya seperti membela Prabowo, karena ngomongnya saat pilpres. Tapi kalau bukan pemilu, tidak ada yang ajak saya ngomong soal ini.

A: Banyak kalangan menilai jika Prabowo menang dia akan otoriter seperti Soeharto, pandangan anda seperti apa?

AA: Dulu juga waktu SBY maju tahun 2004 pandanganya seperti itu, nyatanya tidak kan. Saya yakin tidak akan otoriter A: Tapi Prabowo kan bagian dari masa lalu, sementara SBY bukan?

AA: Saya jamin tidak akan bisa. Bagaimana mungkin dia akan otoriter dalam sistem multi partai.

Untuk otoriter itu harus menguasai parleman. Itu tidak mungkin.

A: Kalau ketakutan Prabowo akan membungkam media?

AA: Kalau itu bisa saja. Tapi bukan dengan represif, tapi dengan membeli saham, seperti yang pernah coba dilakukan ke Majalah Tempo.

Itu biasa di politik modern.

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

31

hukum

Oleh: Wahyu Romadhony

32

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

T

antara

AKIL MOCHTAR DIVONIS TUTUP USIA DALAM PENJARA

idak ada kata menyesal dari mulut Akil Mochtar. Meskipun palu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta baru saja menghukumnya dengan pidana seumur hidup. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memejamkan mata dan tertunduk saat Ketua Majelis Hakim Suwidya mengetok palu. “Enggak (menyesal).

Untuk apa nyesal,” ujarnya, Senin (30/6).

Enam dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti dilanggar oleh mantan politisi Partai Golkar ini. Hakim menilai Akil melangar Pasal 12 huruf c dan pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Selain itu ia juga terbukti melanggar pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Setidaknya ada 10 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang terbukti diamankan Akil selama menjabat sebagai Hakim MK. Hukuman seumur hidup dijatuhkan oleh majelis hakim dengan sejumlah pertimbangan. “Selaku ketua lembaga tinggi, benteng terakhir masyarakat untuk mencari keadilan, seharusnya terdakwa memberikan teladan yang baik,” kata Hakim Suwidya.

Majelis hakim juga menilai tindakan Akil “memperdagangkan” konstitusi telah menghancurkan wibawa MK. Butuh waktu lama untuk mengembalikan citra MK setelah terungkapnya kasus rasuah ini. Tidak butuh waktu lama bagi Akil untuk memutuskan langkah hukum banding atas putusan tersebut. Ditemui usai pembacaan vonis pria kelahiran Putussibau, Kalimantan Barat itu berseloroh akan banding sampai akhirat. “Sampai ke Tuhan akan banding. Sampai ke surga pun saya akan banding,” ujarnya.

Benarkah Akil tak menyesali perbuatanya. Tidak sepenuhnya benar.

Akil sempat menangis waktu penyidik KPK menangkapnya tanggal 3 Oktober 2013 di rumah dinasnya Jalan Widya

Chandra III, Nomor 7, Jakarta Selatan. Mantan anggota Komisi III DPR RI ini juga sempat menampar seorang jurnalis usai diperiksa KPK. Saat itu Akil berang saat ditanya komitmenya tentang hukuman potong tangan untuk terpidana korupsi.

Ia juga sempat meminta majelis hakim untuk mencabut statusnya sebagai warga negara. Hal itu disampaikanya usai mendengarkan tuntutan jaksa. “Sesungguhnya saya ingin bukan hanya dijatuhkan pencabutan hak memilih dan dipilih, tapi juga dijatuhkan hak kewarganegaraan saya sebagai WNI. Karena sesunguhnya dengan hukuman tambahan ini, saya tidak punya arti apa-apa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jadi, saya juga meminta agar saya divonis kewarganegaraan saya sebagai WNI dicabut,” tegasnya.

Lantas dengan jatuhnya hukuman

“Pidana penjara ada dua jenis, seumur hidup dan sementara waktu. Kalau seumur hidup itu sampai dia mati, kalau waktu tertentu itu maksimal 20 tahun penjara,” ujarnya.

Menurut Pasal 10 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur jenis-jenis hukuman, termasuk penjara seumur hidup dan penjara selama waktu tertentu. Penjelasan mengenai pidana seumur hidup dan penjara selama kurun waktu tertentu ini dimuat dalam Pasal 12 Ayat 1 KUHP. Menurut Pasal 12 Ayat (1) KUHP, ada dua jenis pidana penjara, yakni seumur hidup dan selama waktu tertentu. Dalam Pasal 12 Ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun.

Chairul menjelaskan persepsi keliru yang beredar dipemahaman masyarakat yang menyebut hukuman

menutup kemungkinan untuk Akil mendapatkan pemotongan masa hukuman. Pemotongan masa hukuman baru diterima Akil jika Presiden memberikan grasi dengan mengganti pidana seumur hidup dengan hukuman dengan waktu tertentu.

Mantan Ketua MK, Mahfud MD mengapresiasi vonis terhadap rekanya tersebut. “Sejak dia (Akil) tertangkap saya sudah usulkan agar dihukum berat seumur hidup. Karena terlibat suap dan pencucian uang saya rasa pantaslah dihukum berat,” ujarnya.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menegaskan vonis terhadap Akil bukan akhir dari kasus skandal konstitusi yang diungkap lembaganya. KPK akan meneruskan penyidikan kepada pihak pemberi suap sesuai dengan keputusan majelis hakim. “KPK akan memastikan bahwa semua putusan yang sudah

seumur hidup berapa massa kurungan yang akan dijalani Akil. Menurut pakar hukum Chairul Huda, hukuman penjara seumur hidup akan membuat Akil menjalani sisa hidupnya dalam penjara sampai meningal dunia.

seumur hidup diartikan masa hukuman sesuai dengan jumlah umur terpidana. “Tidak benar itu, hukuman seumur hidup, ya dipenjara sampai mati,” tegasnya.

Vonis terhadap Akil juga

diputus di PN (pengadilan negeri) dikuatkan di tingkat MA (Mahkamah Agung). Selain itu, KPK akan mempelajari hasil persidangan untuk menentukan langkah lebih lanjut bagi pemberi suap,” kata Bambang.

Sejauh ini KPK telah menetapkan sejumlah pemberi suap Akil. Sebut saja Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaeri Wardana. Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, anggota DPR Khairun Nisa, serta pengusaha Cornelis Nalau.

Ketiganya dinyatakan bersalah terlibat dalam penyuapan terhadap Akil terkait dengan sengketa pilkada Gunung Mas. Belakangan, KPK menetapkan Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya, Masyito, sebagai tersangka penyuap Akil. Penetapan Romi dan Masyito merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus Akil.

tino oktaviano/ aktual

No Kasus

Jumlah Uang

1

Sengketa Pilkada Lebak

Rp 1 miliar

2

Sengketa Pilkada Gunung Mas

Rp 3 miliar

3

Sengketa Pilkada Provinsi Banten

Rp 7,5 miliar

4

Sengketa Pilkada Empat Lawang

Rp 10 miliar dan $500 ribu

5

Sengketa Pilkada Palembang

Rp19,886 miliar

6

Sengketa Pilkada Tapanuli Tengah

Rp 1,8 miliar

7

Sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel

Rp125 juta

8

Sengketa Pilkada Morotai, Maluku Utara

Rp 1 miliar

9

Sengketa Pilkada Buton, Sulawesi Tenggara

Rp 2,989 miliar

10

Sengketa Pilkada Jawa Timur

Rp 10 miliar

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

33

ekonomi

D

34

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

DAGING BUSUK DI TANJUNG PRIOK Oleh: Wahyu Romadhony

miliar selama 2 tahun.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging (Aspidi) Thomas Sembiring menduga kecil kemungkinan perusahaan pengimpor akan mengambil 42 kontainer tersebut. Sebab biaya yang dikueluarkan untuk membayar ongkos inap lebih mahal dari isi kontainer. Total nilai daging impor

di 42 kontainer tersebut, jika satu kontainer berisi 28 ton daging beku atau setara 28.000 kg dikali 42 kontainer, dikali harga daging impor Rp 80.000/kg, maka hasilnya bisa mencapai Rp 95 miliar nilai daging yang ada di 42 kontainer daging impor tersebut. Hitungan itu dengan catatan daging masih dalam kondusi layak konsumsi.

antara

isambut hujan deras Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menjejakkan kaki di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (26/6).

CT sapaan akrab Chairul datang bersama rombongan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Menteri Kuangan Chatib Basri, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino, serta Menteri Perdagangan M Lutfhi diajaknya serta. Ada dua tujuan rombongan itu ke Tanjung Priok, pertama untuk memantau perkembangan proyek pembangunan pelabuhan baru yakni New Tanjung Priok. Selain itu CT ingin mengetahui sistem bongkar muat kontainer di Tanjung Priok yang dikelola oleh PT Pelindo II. Pendiri CT Group berkeliling sudut-sudut pelabuhan. Langkah CT terhenti saat mencium bau tak sedap di deretan kontainer yang menumpuk di salah satu sudut pelabuhan. Setidaknya ada 42 kontainer yang mengeluarkan bau busuk itu. Setelah di cek isi kontainer tersebut adalah daging sapi yang di impor dari Austaria. Sudah dua tahun daging itu tak dikeluarkan oleh pemiliknya sejak tahun 2012. “Jadi bagaimana perlakuan barang yang long stay ini. Ada yang sudah lebih 2 tahun belum diambil yang punya barang. Masalah ini harus bisa segera ditindak dan dilaksanakan,� kata CT saat melakukan rapat koordinasi di Kantor Pusat Pelindo II,� ujar CT di kantor Pelindo II usai melakukan peninjuan lapangan.

Temuan ini menurut Sekretaris Jenderal Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Achmad Ridwan cukup mengejutkan. Sebab sudah pasti PT Pelindo II berpotensi mengalami kerugian hingga 41 miliar. Potensi kerugian tersebut dihitung dari biaya menginap 42 kontainer tanpa pemilik tersebut. Biaya inap 1 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok satu hari bisa mencapai Rp 1,4 juta. Jika dihitung 2 tahun ada 700 hari dikali 42 kontainer maka biaya yang harus dibayar importir mencapai Rp 41

aktual/ istimewa

Mendapati temuan itu CT langsung menunjuk Menteri Perdagangan M Lutfhi untuk menuntaskan. Sebab keberadaan 42 kontainer itu tentu mengurangi luas lahan sewaan inap milik Pelindo II. “Pak Lutfi akan bertanggung jawab untuk masalah software, jadi nanti dirapatkan terus dilaporkan ke saya ini langkah-langkahnya, dilakukan dan setelah itu habis Lebaran akan saya cek lagi,” ujar CT. Lutfhi langsung berkoordinasi dengan Kepala Badan Karantina Nasional. Hasilnya daging busuk tersebut akan segera dimusnahkan.

“Menurut laporan terakhir daging tersebut telah busuk dan akan dimusnahkan,” kata Kepala Badan

Karantina Nasional, Kementerian Pertanian, Banun Harpini.

Dari penelusuran diketahui pemilik daging tersebut adalah PT Karunia Segar Utama (KSU). Daging sapi beku itu sampai ke Indonesia bulan Agustus 2012. Totalnya saat ini 116 kontainer dengan dengan berat 2.360 ton. Namun ternyata PT KSU memalsukan Surat Rekomendasi Importasi. Tindakan itu diketahui oleh petugas pelabuhan.

Kementrian Perdagangan saat itu meminta PT KSU untuk melakukan reekspor ke negara asal. Perintah itu dilakukan oleh PT KSU namun hanya 74 kontainer yang dikirim balik.

Sisalnya 42 kontainer mendekam di Pelabuahan Tanjung Priok selama dua tahun hingga sekarang.

Sumber Majalah Aktual

mengungkapkan daging sapi busuk ini masih ada kaitanya dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfhi Hasan Ishaaq.

Reekspsor yang diperintahakan oleh Kementrian Perdagangan tidak pernah dilakukan PT KSU.”Jumlahnya 74 kontainer lolos dari pelabuhan,” ujar sumber Aktual.

Pengusaha asal Palembang Sengman Tjahja disebut ikut membantu PT KSU untuk memuluskan izin impor yang terganjal tersebut. Sengman mendapatkan komisi Rp5000 perkilogram dari upaya itu. Nama Sengman sempat ramai dibicarakan saat kasus Lutfhi diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia disebut dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi tim sukses pada pemilu 2004.

KPK sempat memanggil Sengman sebanyak dua kali namun ia memilik mangkir.

CT sendiri sempat diseret dalam kasus impor daging sapi ini oleh Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah. Ia menyebut CT dekat dengan Ahmad Fathanah, kolega Lutfhi yang telah menjadi terpidana dalam kasus suap impor daging. “Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) kemanamana bawa Ahmad Fathonah. Kalau LHI ketemu Chairul Tanjung, maka Chairul Tanjung ketemu AF. Jadi ada komunikasi antara CT dan AF,” ujarnya 25 Juni tahun lalu.

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

35

Kilas ekonomi

SBY: Jangan Jadikan Kebijakan Ekonomi “Bom Waktu”

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pemerintah tidak akan mengambil kebijakan ekonomi yang akan menjadi bom waktu bagi pemerintahan selanjutnya.

“Kebijakan yang akan kita tempuh terutama dalam jangka pendek sisa masa bakti kita pada 2014 ini, meski keputusan dan kebijakan yang kita ambil selalu miliki implikasi di masa depan, tetap harus cermat dan perhitungkan segala aspek sehingga tidak jadi bom waktu bagi pemerintahan mendatang,” kata Presiden saat membuka sidang kabinet bidang ekonomi di Kantor

Industri Rokok Kretek Tak Boleh Didiskriminasi

O

toritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK nomor 1/2013 secara resmi melarang pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) melakukan penawaran produk dan atau pelayanan jasa keuangan lewat

36

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

Nilai Rupiah Bakal Stabil Usai Pemilu

U

Presiden Jakarta, Senin (30/6).

Presiden mengatakan pemerintah akan mengambil kebijakan secara hati-hati dan komprehensif.

“Dalam berbagai sidang kabinet saya sampaikan, tahun ini tahun pemilu, dan kini masuk tahapan pilpres, namun perekonomian nasional harus tetap dikelola,” ucapnya, menegaskan.

Ada tiga hal yang dikelola oleh pemerintah terkait perekonomian yaitu masalah fiskal, stabilitas harga juga nilai tukar mata uang.

Presiden berharap menko perekonomian bersama jajaran menteri bidang ekonomi bisa mengelola hal tersebut dengan baik.

Sidang kabinet tersebut berlangsung pukul 10.30 WIB dihadiri oleh para menteri anggota kabinet Indonesia Bersatu II. Selain Wakil Presiden Boediono, hadir pula Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menko Kesra Agung Laksono dan Menko Polhukam Djoko Suyanto. Selain para menteri bidang ekonomi, hadir pula Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman dan sejumlah pejabat lainnya. / Ismed Eka Kusuma / ant

sai penyelenggaraan pemilihan umum presiden pada 9 Juli 2014, Menteri Keuangan Chatib Basri memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak lagi mengalami gejolak dan kembali stabil.

“Setelah pemilu 9 Juli berakhir, rupiah akan membaik,” katanya saat ditemui di Jakarta, Jumat (27/6).

Chatib mengatakan kepastian adanya pemimpin baru dan penyelenggaraan pemilihan umum yang aman, akan membuat para pelaku pasar kembali tenang, karena saat ini investor masih menyimpan kekhawatiran atas jalannya pemilihan umum.

“Mereka mengharapkan pemilu selesai, kalau bisa menang besar. Jadi selisihnya jauh, tidak ada ‘dispute’.

Kalau dekat, mereka khawatir bisa ribut lagi ke MK. Yang (sering) mereka sampaikan, apakah (pemilu) ribut atau tidak,” katanya.

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta Jumat sore menguat 119 poin menjadi Rp11.980 per dolar AS dibandingkan sebelumnya di posisi Rp12.099 per dolar AS. Sementara kurs tengah Bank Indonesia, tercatat mata uang rupiah bergerak melemah menjadi Rp12.103 per dolar AS dibandingkan posisi sebelumnya Rp12.091 per dolar AS. / Ismed Eka Kusuma / ant

pesan pendek (SMS) maupun telepon.

“Aktivitas penawaran jasa keuangan, termasuk penawaran kartu kredit hanya boleh dilakukan atas persetujuan konsumen yang bersangkutan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad di Jakarta, Kamis (5/6).

Aturan yang berlaku mulai bulan Agustus ini muncul karena banyaknya keluhan dari konsumen yang direpotkan dengan penawaran kartu kredit, asuransi, sms spam, produk pinjaman dan sebagainya. Aturan ini juga melibatkan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Guna

mencari payung hukum yang pas, OJK menggandeng Menkominfo, BRTI dan pihak terkait lain.

“Guna mencari solusi yang efektif, kami sedang berusaha berbicara dengan Menkominfo dan BRTI,” tambahnya.

Masyarakat yang merasa terganggu dengan penawaran produk dan layanan jasa keuangan melalui SMS atau telepon, dapat menghubungi layanan konsumen OJK di 500-655. Masalah ini akan ditindaklanjuti dengan memblokir nomor telepon.

“Kita akan tampung mereka yang tidak mau dihubungi. Kita masukan ke list don’t call. Kita bendung satu nomor tadi,” pungkas Muliaman. / Ismed Eka Kusuma / ant

Indonesia Kuasai 41 Persen Pasar Asean

I

ndonesia menguasai 41 persen pasar ASEAN sehingga dipastikan pelaku usaha dan masyarakat akan siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang mulai berlaku 31 Desember 2015 pukul 00.00 WIB. Demikian dikatakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng Edison Ambarura.

“Jumlah penduduk di ASEAN ini mencapai 616 juta orang, 250 juta di antaranya merupakan penduduk yang tinggal di Indonesia jadi seharusnya kita ini menjadi pasar potensial dari MEA mendatang,” jelasnya di Semarang, Jumat (27/6).

Menurutnya pelaku usaha lokal seharusnya memperkuat pasar domestik sebelum menghadapi gempuran produk asing, meski demikian ekspor juga tidak boleh dilupakan agar pendapatan dari produk ekspor bisa meningkat seiring dengan pertumbuhan pasar lokal.

Edison tidak memungkiri ada beberapa pihak yang meragukan kesiapan pelaku UMKM dalam menghadapi MEA tersebut terkait

dengan daya saing dan kualitas produk.

Mengenai kesiapan tersebut, Edison mengatakan tidak semua pelaku UMKM berpotensi meraih pasar ekspor sehingga bagi yang lebih memilih untuk bertahan dengan pasar

lokal seharusnya didukung untuk memperkuat pasar domestik.

“Meski demikian kita tidak boleh lupa akan dua hal yang berlaku di MEA yaitu satu pasar dan satu basis produksi jadi meskipun pelaku UMKM lebih memilih untuk tetap berjualan di pasar lokal tetapi akan banyak produk asing yang memiliki pabrik di Indonesia dan

berjualan di Indonesia,” jelasnya.

Oleh karena itu peningkatan kualitas produk harus diperhatikan oleh pelaku usaha, jangan sampai produk lokal kalah dengan asing.

Sementara itu untuk menghadapi MEA ini ada beberapa variabel yang harus diperhatikan di antaranya infrastruktur dan pendidikan tenaga kerja sehingga mulai sekarang tenaga kerja juga harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan.

Diakui sejauh ini pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara di ASEAN, jika di Indonesia dalam satu bulan masih di bawah 500 dolar AS sedangkan di Malaysia di kisaran 10 ribu dolar AS dan Singapura 50 ribu dolar AS. “Meski pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia masih jauh di bawah negara-negara ini tetapi kita tetap unggul di sektor industri di antaranya untuk tekstil, kayu, dan produk berbahan baku kayu,” tukasnya. / Ismed Eka Kusuma / ant

Ekspor Migas RI Turun Rp3,5 Triliun

B

adan Pusat Statisitik (BPS) mencatat bahwa ekspor dan impor non-migas meningkat 3,73 persen pada bulan Mei dibandingkan bulan April 2014.

Namun nilai tersebut menurun jika dibandingkan dengan nilai ekspor pada Mei 2013. Ekspor mengalami penurunan 8,11 persen.

“Ekspor migas dan non-migas pada bulan Mei 2014 mengalami peningkatan sebesar 3,73 persen dari USD14.292,5 juta menjadi USD14.825,3 juta. Sedangkan untuk ekspor Migas Menurun 10,40 persen menjadi USD2.375 juta,” ujar Kepala Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasminto di Jakarta, Selasa (1/7).

“Perkembangan harga ekspor ini akan menguat karena naiknya nilai

tukar rupiah, begitu pula dengan harga nilai impor juga akan terdampak.

Diprediksikan kenaikan nilai CPO bulan ini akan mendongkrak nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa ekspor migas menurun karena ekspor hasil minyak turun 24,95 pesen menjadi USD302,3 juta dan ekspor gas menurun sebesar 18

persen menjadi USD 1.303,5 juta, sementara ekspor minyak mentah mengalami peningkatan sebesar 16,84 persen.

“Padahal harga minyak mentah Indonesia di pasaran dunia turun dari USD106,44 per barel menjadi USD106,20 per barel pada bulan Mei 2014,” pungkasnya. / Ismed Eka Kusuma / Syahrul Saleh

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

37

energi

T

38

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

Perebutan Cadangan Emas Global di Romang Oleh: Sukardjito, Ismed Eka

delapan ton dan kemudian dialihkan penanganannya ke Polda Maluku.

Sampel yang ditahan hingga saat ini juga masih berada di Polda Maluku.

Berita penyelundupan itu semakin melebar ketika media menyebut ada mafia emas dibaliknya. Pada 26 Juni lalu, kepada Tribun Maluku, Manajemen PT GBU membantah pemberitaan sejumlah media di Ambon bahwa perusahaan membawa

keluar material emas dalam bentuk setengah jadi sebanyak satu ton dari Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) untuk dijual ke luar negeri. “Barang yang dibawa dari Pulau Romang adalah material batuan mineral yang akan dijadikan sampel untuk pengujian di laboratorium. Jadi bukan emas setengah jadi seperti yang diberitakan media lokal di Ambon,�

REUTERS

iba-tiba ada berita mengejutkan dari Pulau Romang, Maluku Barat Daya (MBD). Ada kasus penyelundupan material mengandung emas berkedok sampel.

Sejumlah media lokal di Ambon dalam sepekan terakhir memberitakan pengiriman satu ton emas dalam bentuk material setengah jadi dari Pulau Romang menggunakan pesawat nomad milik TNI Angkatan Laut, pada 28 April 2014, melalui Bandara internasional Pattimura. Pemberitaan dugaan penyelundupan tersebut berdasarkan informasi yang diberikan salah seorang tokoh masyarakat kabupaten MBD, Chao Petrus.

Saat tiba di bandara Pattimura material tersebut ditahan intelijen TNI Angkatan Udara karena dicurigai adalah emas setengah jadi, karena perusahaan yang mengantongi ijin operasi eksplorasi pertambangan emas di Pulau Romang sejak tahun 2006.

Tetapi satu ton material yang dicurigai sebagai emas setengah jadi tersebut, akhirnya bisa diberangkatkan dari Bandara Pattimura menggunakan penerbangan komersial dengan tujuan Surabaya, Jawa Timur.

Modus penyelundupan ini dilakukan PT Gemala Borneo Utama (GBU) dengan alasan membawa sampel material sebanyak-banyaknya ke luar daerah untuk diteliti.

Material yang terbungkus rapi dalam karung plastik putih dan dituliskan sejumlah nomor kode serta berat karung yang bervariasi antara 13,80 Kg hingga 16,40 Kg ini diangkut dengan pesawat jenis Nomed milik TNI-AL dari bandara Kisar Maluku Barat Daya dan masuk Bandara Internasional Pattimura Ambon.

Kapolres Ambon, AKBP I Putu Bintang Juliana menyatakan Polisi telah memeriksa saksi-saksi terkait kasus material emas seberat tiga ton yang diamankan petugas security di Bandara Internasional Pattimura, Ambon, beberapa saat lalu lalu.

Proses penyidikan masih dilakukan untuk kasus itu. Perlu diketahui, penahanan sampel tersebut bukan pertama kalinya. Pernah juga ditahan saat pengiriman masih melalui Bandara Eltari Kupang, sebanyak

Beberapa warga mendulang emas di lokasi penambangan emas di Bombana, Sekitar 180 KM arah barat Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (11/3).

Sedikitnya 60 ribu warga yang melakukan penambangan di lokasi yang berukuran 3000 hektar tersebut. Menurut pemerintah setempat, dalam waktu dekat penambangan rakyat ini akan dihentikan karena merusak lingkungan. reuters

kata General Manajer Country PT GBU Yusdi Sangadji, seperti yang dikutip dari Tribun Maluku pada Rabu (25/6).

Menurut Yusdi pengiriman sampel hasil pengeboran (drilling) di Pulau Romang itu dikirim ke Jakarta bukan Surabaya. Dan itu sudah dilakukan sejak tahun 2010. Sampel tersebut dikirim ke laboratorium PT Intertek Utama Service, sebuah perusahaan yang memiliki ijin dan spesifikasi internasional di bidang pengujian material pertambangan baik di dalam dan luar negeri.

“Pengujian sampel ini untuk mengetahui kandungan mineral dan bahan tambang apa saja yang terdapat di Pulau Romang. Hasil pengeboran dan pengujian sampel ini juga

dilaporkan secara berkala setiap tiga bulan kepada Pemerintah Kabupaten MBD maupun Dinas Energi Sumber Daya Mineral Maluku,” tambahnya seperti dikutip dari Tribun Maluku.

Yusdi menegaskan PT GBU, sebagai anak perusahaan Robust Resources Limited asal Australia tercatat di Bursa Australia saat ini memasuki studi kelayakan guna memastikan kegiatan operasi produksi layak secara teknis dan ekonomis sebelum investasi konstruksi dan produksi dilaksanakan 2015 mendatang.

Yang menarik, dari penulusuran tim dokumentasi Aktual, peristiwa ini berbarengan dengan munculnya isu bahwa ada upaya akusisi Robust

Resources Limited berkode (ROL) oleh Stanhill Capital Partners Holdings Limited (Stanhill) yang berlokasi di Hongkong. Stanhill menawarkan keuntungan 27 persen harga dari pasar.

“Stanhill Capital Partners Holdings Limited dan perusahaan afiliasi mengumunkan untuk membuat tawaran (Notice of Intention) pengambilalihan dari pasar hingga 100% dari saham Robust Resources Limited,” ujar keterangan resmi Robust Resources Limited tertanggal 1 Juli 2014.

Menanggapi tawaran itu, Chairman Robust Resource Limited, David King mengeluarkan pernyataan: “The Directors of Robust advise all Shareholders to take no action in relation to such Notice of Intention at this time pending consideration of the proposal by the Board of Robust. Robust will make a further announcement to ASX concerning its recommendation in relation to the Stan hill proposal in the near future after such consideration. No Robust shareholders need to take any action at this stage”.

Sekadar Informasi, Robust Resources Limited (ASX: ROL) telah mengakuisisi saham PT GBU (salah satu perusahaan milik Salim Grup) sebanyak 77,5%. Sisa saham 22,5% tetap dimiliki PT GBU. Di lain pihak, Salim Grup lewat salah satu anak perusahaannya Droxford International Limited adalah salah satu pemilik saham terbesar di Robust Resources Limited sebanyak 18,65%.

PT GBU memegang lima izin usaha penambangan sekitar 100 hektar di area Pulau Romang Adapun Stanhill Capital adalah “bisnis baru” Ilyas Khan seorang pilantropis asal Inggris untuk mengakusisi perusahaan-perusahaan mineral, khususnya emas. Pada 2012 lalu, Stanhill bahkan sudah mengambil alih kepemilikan Sovereign Gold Limited sebesar 50%.

Rupanya, ada gerakan bisnis global besar untuk menguasi emas yang ada untuk mengantisipasi emas sebagai alat tukar baru di dunia.

Mari kita lihat apa yang terjadi setelah isu mafia emas dari Pulau Romang itu.

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

39

Kilas eNERGI

Newmont seret Indonesia ke pengadilan arbitrase

A

kibat pelarangan ekspor bahan mentah PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dan pemegang saham mayoritasnya, Nusa Tenggara Partnership B.V. (NTPBV), suatu badan usaha yang berbadan hukum Belanda, mengumumkan pengajuan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia. “Meski kami telah melakukan berbagai upaya terbaik selama enam bulan terakhir untuk menyelesaikan isu ekspor melalui komitmen atas dasar niat baik untuk mendukung kebijakan pemerintah, PT NNT belum dapat meyakinkan

pemerintah bahwa KK berfungsi sebagai rujukan dalam menyelesaikan perbedaan yang ada,” kata Presiden Direktur Newmont, Martiono Hadianto, dalam keterangan tertulis, Selasa 1 Juli 2014.

Gugatan ini merupakan buntut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sudah resmi berlaku 12 Januari 2014. Dalam undang-undang tersebut diatur kewajiban perusahaan tambang untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian barang tambang (smelter).

Dengan berlakunya UU Minerba itu, perusahaan tambang dilarang untuk mengekspor barang tambang mentah. Ada enam barang tambang yang dilarang untuk diekspor dalam bentuk mentah, yaitu emas, tembaga, bijih besi, nikel, batu bara, dan bauksit.

Ketentuan dalam UU itu berlaku bagi semua perusahaan tambang

yang beroperasi di Tanah Air, tidak terkecuali penambang raksasa, seperti PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia. Penerapan regulasi ini diharapkan dapat memberi nilai tambah pada barang tambang, sehingga lebih menguntungkan para pengusaha pertambangan.

Menanggapi gugatan tersebut Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan siap menghadapi. “Pasti akan siap, pemerintah selalu siap. Kita minta justru selama perundingan belum deadlock kita tidak akan melayani abritrase-nya. Ini kan masih perundingan, kecuali sudah deadlock,” tukasnya.

Meskipun demikian, dirinya menegaskan, pemerintah akan tetap menjalankan amanat undangundang yang mengharuskan adanya hilirisasi sektor pertambangan di dalam negeri.”Wajar-wajar aja usaha. Filosofisnya kita terima saja orang mau melakukan apapun tetapi pemerintah selama saya jadi Menko (Perekonomian) akan berpegang teguh pada undang-undang,” tegas CT. / Ismed Eka

Papua Desak Pemprov DKI Kembalikan Pajak Freeport

P

emerintah Provinsi Papua terus memperjuangkan hak pengelolaan atas bagi hasil pajak penghasilan badan PT Freeport Indonesia senilai Rp14 triliun yang saat ini menjadi penerimaan daerah Pemprov DKI Jakarta.

Selama berpuluh-puluh tahun Papua kehilangan potensi penerimaan daerah dari bagi hasil pajak penghasilan badan PT Freeport lantaran perusahaan investasi tambang asal Amerika Serikat itu membayar pajak badan ke Pemprov DKI Jakarta.

“Kami terus memperjuangkan agar bagi hasil pajak penghasilan badan PT Freeport masuk ke Pemprov Papua. Jika ini bisa direalisasikan maka sudah tentu akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua,” ujar Kepala Unit Penerimaan Pendapatan 40

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

Daerah Samsat Timika, Snell Elisabeth di Jakarta, Jumat (4/7).

Menurut dia, perjuangan untuk dapat mengelola pajak penghasilan badan PT Freeport juga melibatkan Pemkab Mimika sebagai kabupaten penghasil.

Selama ini bagi hasil pajak penghasilan badan PT Freeport diterima oleh Pemprov DKI Jakarta lantaran kantor pusat Freeport berada di Jakarta.

Tahun ini Dispenda Papua ditargetkan mampu meraih penerimaan PAD hingga Rp1 triliun.

Salah satu wajib pajak terbesar yang diharapkan mampu mendongkrak penerimaan PAD Provinsi Papua yaitu PT Freeport Indonesia.

“Oleh Pak Gubernur, kami dari Dispenda Provinsi Papua ditugaskan untuk menggenjot PAD sampai

dengan Rp1 triliun. Kantor UPPD Samsat Timika menjadi ujung tombak untuk menggenjot penerimaan PAD dari PT Freeport,” katanya.

Untuk diketahui, sejak 1992 hingga 2013 sesuai dengan Kontrak Karya yang ditandatangani pada 1991, PT Freeport telah memberikan manfaat kepada Pemerintah Indonesia sebesar 15,2 miliar dolar AS, terdiri atas Pajak Penghasilan Badan 9,4 miliar dolar (sekitar 60 persen dari total kontribusi Freeport kepada pemerintah), Pajak Penghasilan Karyawan dan pajak lainnya 3,0 miliar dolar, Royalti 1,5 miliar dolar dan deviden 1,3 miliar dolar AS. / Ismed Eka / ant

Sukses renegosiasi gas Tangguh pemerintah terima pemasukan Rp12,5 triliun

P

emerintah Indonesia sukses melakukan renegosiasi gas Tangguh dari Papua ke pembelinya yaitu Fujian asal Tiongkok. Dulu harga jualnya USD 2,7 per mmbtu (juta british thermal unit), menjadi USD 8 per mmbtu mulai 1 Juli 2014. Kabar gembira itu disampaikan oleh Menteri ESDM Jero Wacik. “Kalau harga ini seperti ini, yang lama kita dapat income USD 5,2 miliar, kalau dengan yang baru akan mendapat income USD 20,9 miliar, atau setara dengan Rp 251 triliun sampai dengan 2034, atau setiap tahunnya 12,5 triliun,” ucap Jero dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (1/6).

Jero menjelaskan, dengan kesepakatan renegosiasi baru itu, pada 2015 rumusan penetapan harga jual gas Tangguh yaitu 0,090 JCC (Japan Crude Cocktail) + 1,3, jika harga JCC USD 100 per barel, maka harga jual gas Tangguh menjadi USD

10 per MMBTU.”2016, 0,105 JCC +1.5 kalau harga JCC USD 100 per barel, maka harga 11,35/MMBTU,” tambahnya.

Pada 2017, sambung Jero, rumusan penjualan ada pada 0,110 JCC + 2,3 dengan harga JCC USD

100 maka harga jual menjadi USD 13 per MMBTU. “Setelah 2017 itu tentu ada renegosiasi kembali, 2018 ada renegosiasi lagi, kalau kita berasumsi sampai 2034 rata -rata harga kita akan jatuh pada 12,8 per MMBTU,” tutupnya. / Ismed Eka

Pertamina impor gas dari Amerika 20 tahun

P

T Pertamina memutuskan sejak tahun 2019 akan mengimpor gas alam cair (LNG) dari Corpus Christi Liquefaction, LLC, Texas, Amerika Serikat. Alasan Pertamina mengimpor gas 1,52 juta ton per tahun itu salah satunya

adalah harganya yang murah.

Kesepakatan harga ini akan berlaku selama 20 tahun ke depan. “Kami impor gas dari Amerika karena harganya yang kompetitif, termasuk dengan harga gas dari dalam negeri,” ucap Vice Presiden Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir saat dihubungi, Rabu (2/7).

Ali mengungkapkan, selain karena harga, alasan kepastian pasokan membuat Pertamina mau mengimpor gas jauh-jauh

dari AS.”Kepastian pasokan gas itu penting, karena kami membangun banyak infrastruktur gas di dalam negeri, sementara jaminan pasokan dari dalam negeri belum ada,” katanya.

Mengapa harus dari Amerika?

“Karena Amerika telah berhasil mengembangkan gas konvensional yakni shale gas, sehingga gasnya berlimpah sehingga Amerika dari yang dulu impor gas menjadi eksportir gas, dan harganya juga sangat kompetitif,” tutupnya Kepala Bagian Humas SKK Migas Handoyo Budi Santoso menanggapi langkah Pertamina ini secara arif.

“Pertamina impor gas dari Amerika? bagus itu, gas yang di dalam negeri kan bisa disimpan untuk anak-cucu kita nanti,” ujarnya. / Ismed Eka

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

41

Dapat Rapot Merah, Djan Faridz Polisikan 57 Pengembang Oleh: Ismed Eka

K

alangan pengembang di Jabodetabek mendadak gaduh, pasalnya Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengadukan 57 pengembang ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri) karena tidak mengindahkan Undangundang Perumahan dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 10 tahun 2012 tentang Hunian berimbang. Menteri Perumahan Djan Faridz menegaskan (Kemenpera) serius menangani atau menindak pengembang nakal seperti yang tidak melaksanakan kewajiban membangun hunian berimbang.

“Penanganan serius dilakukan mengingat masih banyaknya ditemukan pengembang yang tidak menjalankan peraturan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rumah Susun,” ujar Djan.

UU Penyelenggaraan Perumahan

42

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang serta UU tentang Rumah Susun mewajibkan pengembang membangun permukiman dengan komposisi 1:2:3, yakni setiap pengembang yang membangun satu unit rumah mewah wajib membangun dua unit rumah menengah dan tiga unit rumah sederhana.

Djan beralasan UU tentang hunian berimbang sudah disosialisasikan ke pengembang sebelum diberlakukan, jadi tidak ada alasan pengembang tidak mengetahui tentang aturan hunian berimbang.

Tindakan nakal pengembang itu bukan hanya terjadi di kota besar seperti Jakarta, tetapi juga di seluruh daerah sehingga merugikan masyarakat dan itu mendapat perhatian serius Pemerintah.

“Pengaduan itu sudah ditanggapi, pihak kepolisian dan pihak Kejaksaan akan memanggil pengembangpengembang untuk diperiksa,” katanya.

Menanggapi pengaduan tersebut,

Real Estate Indonesia (REI) sebagai wadah pengembang menyatakan akan mengkaji masalah tersebut.

Pihaknya masih menunggu surat panggilan dari Kejagung dan Mabes Polri.

“Tim hukum REI akan mengkaji masalah tersebut. Kami belum mengambil sikap apa-apa, karena Kemenpera juga baru melapor ke Kejakgung dan Mabes Polri,” ujar Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy kepada wartawan.

Menurutnya ketika mengembangkan suatu kawasan hunian, para pengembang properti dan perumahan akan selalu berpatokan pada izin dan regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Kalau ada aturan dari pemda yang tidak sinkron dengan rencana pengembang, hal itu pasti disampaikan atau dikoreksi.

“Pengembang membangun perumahan tentunya sesuai izin dari Pemda,” tambahnya.

Perizinan dari Pemda itu juga sesuai dengan ketentuan tata ruang yang ada di masing-masing daerah.

Bila terdapat perizinan yang dinilai kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat, lanjutnya, maka dinilai perlu ada koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Ia mengakui ketentuan proporsi 1:2:3 dalam pembangunan hunian memang tidak mudah direalisasikan, apalagi jika penerapan aturan itu didasarkan pada harga, bukan tipe rumah.

“Kalau ketentuannya menggunakan patokan harga, memang cukup sulit, karena harga rumah di masing-masing daerah berbeda. Justru yang lebih mudah pakai ketentuan tipe rumah,” ujarnya.

Pengamat Properti dari Indonesia Properti Watch (IPW) menilai polemik hunian berimbang yang berujung dilaporkannya sejumlah pengembang besar oleh Menpera ke kejaksaan dan kepolisian dinilai lebih bersifat politis dibandingkan inti permasalahan yang ada.

“Menpera terlalu arogan melaporkan pengembang ke Mabes Polri dan Kejaksaan,” ujar Direktur Indonesia Property Watch, Alil

tino oktaviano/ aktual

properti

Tranghanda kepada Aktual.

Menurutnya, dasar yang digunakan Kemenpera terkait hunian berimbang 1:2:3 dinilai belum kuat, peraturan tersebut berdasar Undang-Undang dan Peraturan Menteri. Sedankan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara teknis belum dibuat dan disosialisasikan secara lengkap.

“Menpera harus mensosialisasikan ke Pemerintah Daerah terlebih dahulu karena masalah tanah ini di bawah kewenangan Pemda,” ujarnya.

Ali menambahkan bahwa aturan sanksi pun belum jelas untuk aturan hunian berimbang. Selain pidana dan denda sebaiknya diatur jangka waktu

penyerahan kewajiban tersebut.

Bila belum ada aturannya maka Kemenpera tidak dapat seenaknya melaporkan para pengembang karena tidak memenuhi kewajibannya.

Semakin terlihat kinerja Kemenpera yang sangat jauh dari harapan rakyat.

“Tindakan Djan Faridz ini malah mengkambinghitamkan pengembang dikarenakan buruknya kinerja Kemenpera,” ujarnya.

Dalam laporan Menteri Perumahan Djan Faridz ke Mabes Polri dan Kejaksaan, beberapa Pengembang besar ikut di dalamnya seperti Agung Sedayu Group, Metropolitan Land, Pakuwon Group, Sinarmas Land, Alam Sutera, Ciputra Group, hingga Lippo Group. Selain

itu ada juga perusahaan pelat merah seperti Perumnas, PT Adhi Realty, PT Jaya Real Property Tbk, PT Wika Realty, PT HK Realtindo, dan PT PP Property and Realty.

Dalam pasal 11 ayat 2 Permenpera No.3 tahun 2014 mengatur bahwa pengelompokkan batasan harga Rumah Sejahtera Tapak berdasarkan wilayah antara lain, wilayah Jakarta rumah tapak maksimal dijual seharga Rp135 Juta, Kota dan Kabupaten Bekasi Rp135 Juta, Kota/Kabupaten Bogor Rp129 Juta, Kota Depok Rp131 Juta dan Kota/Kab Tangerang Rp134 Juta.

Pengembang Sinarmas Land ketika dihubungi enggan memberikan komentar terkait aduan kemenpera.

Padahal beberapa perumahan Sinar Mas land yang diadukan meliputi BSD City, Kota Wisata, Legenda Wisata, dan Grand Wisata harga jualnya sudah diatas Rp650 Juta.

Lain halnya dengan pengembang Metropolitan Land mengatakan bahwa mereka akan mempelajari terlebih dahulu gugatan Menpera tersebut. Sama seperti pengembang lain yang tergabung dalam REI, Metland belum menerima surat aduan dari Kemenpera ataupun kepolisian.

“Secara remsi Metland belum mendapat surat gugatan dari Kemenpera ataupun kepolisian,” ujar ujar Vice Director Corporate Communications PT Metropolitan Land Tbk, Wahyu Sulistio.

Ali mengatakan bahwa sebagai penanggung jawab perumahan rakyat seharusnya pemerintah merangkul pengembang bukan mengancam dan bertindak otoriter.

“Sensasi yang dibuat memunculkan motif spekulasi, karena rentan dipolitisir menjelang pemilihan presiden mendatang,” ujar Ali. Sangat disayangkan seorang pejabat sekelas Menpera bertindak konyol seperti ini. Dengan kondisi saat ini sangat dimungkinkan Kemenpera akan menuai gugatan balik dari seluruh stake holder perumahan bahkan sekaligus melakukan Yudicial Review untuk membatalkan pasal dalam UU Hunian Berimbang.

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

43

internasional irak

Kekhalifahan ISIS dan Meruyaknya Krisis Irak Gerak maju kelompok militan ISIS, yang didukung kelompok Sunni, telah menggoyahkan konstelasi politik dan militer di Irak. ISIS pun mendeklarasikan berdirinya Kekhalifahan Islam, sementara posisi Perdana Menteri Nouri Maliki semakin terdesak.

Oleh: Satrio Arismunandar

44

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

bergerak maju. “Ya, jet Suriah menyerang wilayah Qaim dari perbatasan Suriah. Tidak ada koordinasi. Namun kami sambut tindakan itu. Kami menyambut serangan apa pun oleh Suriah terhadap ISIS. Namun kami tidak meminta kepada Suriah. Mereka melakukan serangan dan kami melakukan langkah kami dan pemenangnya adalah dua negara ini,� ujar Maliki.

Keterlibatan Suriah dan Iran Maliki mengatakan, ia mendukung serangan udara terhadap kelompok militan di perbatasan antara Irak dan Suriah. Irak juga mendapat bantuan militer secara diam-diam dari Iran, yang memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin Syiah di Baghdad.

Dari sudut pandang tertentu, konflik militer ini mungkin bisa dianggap semacam pertarungan antara kubu Sunni versus Syiah, karena Iran dan Suriah yang membantu Maliki dipimpin oleh kalangan Syiah.

Bagi Damascus, karena militan ISIS juga “bermain� di wilayah Suriah, maka ISIS adalah musuh bersama pemerintah Irak dan Suriah.

Sedangkan bagi Iran, mendukung pemerintahan Syiah di Bagdad sudah menjadi kewajiban, sama seperti dukungan yang mereka berikan kepada rezim Suriah dan kelompok Hizbullah di Libanon. Teheran tentu punya kepentingan politis untuk mempertahankan poros Syiah, yang terdiri dari Hizbullah, Suriah, Irak, dan Iran.

Meskipun digempur sengit lewat udara, toh ISIS dan kelompok Sunni pendukungnya sudah lebih dulu berada di atas angin. Lewat rekaman yang diunggah ke internet, juru

AFP

D

ebu bercampur asap membubung tinggi akibat serangan udara. Gempuran dahsyat terhadap posisi gerilyawan militan ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah) dan kubu Sunni dilakukan oleh pesawat-pesawat tempur Sukhoi Su-25 pemerintah Irak di penghujung Juni 2014. Namun, gempuran itu belum mampu menghadang gerak maju pasukan ISIS, yang kemudian malah mendeklarasikan Kekhalifahan Islam di wilayah Irak dan Suriah.

Ini adalah dinamika baru dari konflik berdarah yang terus berkepanjangan di negeri seribu satu malam tersebut. Untuk meredam manuver militer ISIS, pemerintah Irak di bawah Perdana Menteri Nouri Maliki menggunakan pesawat-pesawat Sukhoi bekas yang dibeli dari Rusia.

Maliki, yang berasal dari kalangan Syiah atau etnis terbesar di Irak, kini memimpin pemerintahan yang selalu diricuhi oleh berbagai masalah.

Kekuasaan Maliki agak goyah setelah pasukan ISIS melakukan langkah ofensif militer yang cepat.

Gerak maju yang mengejutkan dari pasukan ISIS, yang didukung milisi Sunni Irak, berhasil menguasai sejumlah kota dan menggoyang kekuasaan Maliki, yang memang sudah rapuh. Manuver militer ISIS menandai babak baru konflik kekerasan di Irak, yang melibatkan tiga kelompok etnis terbesar: warga Sunni, Syiah, dan Kurdi.

Sebelum serangan udara yang menggunakan pesawat Sukhoi, dikabarkan pesawat tempur Suriah juga sudah ikut campur lebih dulu untuk membantu Maliki. Pesawat jet tempur Suriah menyerang posisiposisi gerilyawan ISIS yang sedang

Relawan pejuang anti ISIS berparade di jalan-jalan di kota Sadr, baghdad.

REUTERS

(Foto Bawah) Abu bakar el_Baghdadi.

bicara ISIS Abu Mohamed al-Adnani pada 29 Juni 2014 atau awal bulan Ramadhan bahkan menyatakan, ISIS telah membentuk “kekhalifahan” yang menjangkau wilayah Irak dan Suriah.

Majelis Syura ISIS telah berembuk dan sepakat menunjuk pemimpin mereka Abu Bakr el-Baghdadi sebagai khalifah dengan julukan Khalifah Ibrahim. ISIS menyatakan, Kekhalifahan Islam –sebagai pengganti nama ISIS-- akan berdiri dari wilayah Alepo di Suriah utara

hingga provinsi Diyala di Irak timur.

“Wajib bagi seluruh Muslim menyatakan kepatuhan (kepadanya) dan mendukungnya. Keabsahan semua keemiran, kelompok, negara, dan organisasi batal oleh ekspansi otoritas khalifah dan masuknya tentara di area mereka,” demikian pernyataan ISIS. Pemimpin Baru yang Kuat Akar keberadaan ISIS bisa dirunut ke kelompok Al-Qaeda Irak yang didirikan Abu Musab al-Zarqawi, yang tewas dibunuh oleh agen intelijen AS dan Irak.

Sepeninggal Zarqawi, posisinya digantikan oleh Abu Ayyoub al-

Masri yang berasal dari Mesir. Masri kemudian juga dibunuh oleh tentara AS dan Irak. Maka kini giliran Abu Bakr el-Baghdadi tampil memimpin ISIS. Baghdadi, yang pernah menghabiskan waktu di penjara militer Amerika di Irak, disebutsebut di dalam ISIS sebagai seorang ahli taktik perang. Ia kini semakin dilihat sebagai sosok yang lebih kuat dibanding pemimpin Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri. Sejumlah pengamat mengatakan, pengumuman mengenai pembentukan kekhalifahan itu bisa membuka sebuah era baru jihad dengan seorang pemimpin baru yang kuat.

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

45

internasional irak

Penasihat Militer Amerika Amerika Serikat --yang selama ini mendukung pemerintah Maliki-- juga seperti kebakaran jenggot dengan 46

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

perkembangan situasi yang sangat dinamis di Irak. Perkembangannya sudah memburuk sedemikian rupa sehingga mengancam posisi pemerintah Irak. Guna mengontrol situasi, AS pun menerbangkan pesawat-pesawat tanpa awak (drone) bersenjata ke Irak untuk melindungi personel AS di sana. Sekitar 300 penasihat militer AS juga telah dikerahkan ke Irak untuk mendukung pemerintah.

Presiden AS Barack Obama berjanji akan mengambil aksi militer “yang tepat,” jika dibutuhkan untuk mengimbangi kekuatan kelompok militan Sunni di Irak. Namun Obama menegaskan, AS tidak akan kembali tergelincir ke dalam lumpur perang.

Ia memperingatkan PM Nouri Maliki dan Iran yang dianggap ikut mengobarkan sentimen sektarian, bahwa hal itu akan menimbulkan bencana di kawasan.

Namun, di sisi lain AS sendiri tampaknya mulai tidak sabar melihat gaya kepemimpinan Maliki yang eksklusif, sehingga tidak populer di Irak. Maliki dianggap gagal menyatukan berbagai kelompok kepentingan yang kini bertikai sengit di Irak. Maka figur Maliki kini sudah dianggap sebagai beban dan bagian dari masalah, sehingga ada desakan agar Maliki sebaiknya mundur saja.

Untuk meredam krisis, Maliki berupaya membentuk pemerintahan baru, namun ia menolak seruan untuk membentuk koalisi darurat

Presiden AS Barack Obama berbicara tentang situasi Irak di ruang Briefing Brady dari Gedung Putih pada 19 Juni 2014 di Washington, DC. (Foto Kanan) Pejuang Syiah Irak memegang potret pemimpin spiritual Ayatollah Ali alSistani di Baghdad Kota Sadr.

yang mencakup semua kelompok agama dan etnik. “Permintaan tersebut merupakan sebuah kudeta terhadap konstitusi dan usaha mengakhiri demokrasi,” ujarnya.

Maliki juga tidak menjanjikan jumlah wakil yang lebih besar di dalam pemerintahan bagi masyarakat minoritas Arab Sunni. Sebaliknya, Maliki meminta semua kekuatan politik untuk berdamai dalam menghadapi serangan sengit kaum “teroris.”

Seruan Ayatollah Ali al-Sistani Seruan serupa dikeluarkan oleh ulama terkenal Syiah, Ayatollah Ali al-Sistani, bulan Juni 2014. Ia mengatakan, para jihadis ISIS dan Sunni yang kini menguasai wilayah yang semakin meluas di Irak, harus diusir sebelum terlambat. “Jika mereka tidak diperangi dan diusir dari Irak, semua orang akan menyesal besok, ketika penyesalan tak lagi berarti,” kata juru bicara Sistani di kota suci kaum Syiah, Karbala.

Juru bicara itu mengatakan, warga Irak dari semua wilayah dan komunitas harus bersatu untuk memerangi para militan, yang

www.spectator.co.uk

“Kekhalifahan itu adalah perkembangan terbesar dalam jihad dunia sejak 11 September. Ini bisa menandai lahirnya era baru jihadisme internasional,“ kata Charles Lister dari Brookings Institution di Doha.

Ditambahkan oleh Lister, dengan keanggotaan ISIL yang tersebar di banyak negara, hal ini menjadikan mereka sebagai kelompok jihad yang paling kaya.

ISIS dan sekutu Sunni-nya telah menguasai sejumlah besar wilayah Irak pada Juni 2014. Serangan yang dipimpin ISIS dilakukan atas lima provinsi Irak, setelah sebelumnya merebut provinsi Deir Ezzor di Suriah yang berdekatan dengan Irak, serta Raqa di bagian utara yang merupakan bagian dari provinsi Aleppo.

ISIS merebut sejumlah kota penting di barat dan utara Irak, seperti Mosul, Tikrit, Baquba, Baiji, Kirkuk dan Samarra. ISIS lalu mengincar ibukota Irak, Baghdad.

Pemerintah Irak di bawah Maliki mengalami kesulitan dalam menahan serangan kelompok militan, yang bergerak dari wilayah utara dan barat. Krisis Irak ini kini meluber ke mana-mana.

Kelompok Kurdi di Irak Utara semakin kuat dan sekarang juga berperang melawan ISIS. Padahal, kelompok Kurdi juga ditakuti oleh pemerintah Turki, yang sedang berusaha menstabilkan situasi di perbatasan ke Suriah. Krisis di Suriah juga menjadi tantangan berat bagi Yordania yang harus menampung begitu banyak pengungsi. Tidak ada yang tahu, berapa lama rezim di Yordania mampu menghadapi situasi ini tanpa terseret dalam konflik bersenjata.

Sehari setelah deklarasi Kekhalifahan Islam, pertempuran antara pasukan Irak dan ISIS berlangsung memperebutkan kota Tikrit, kota kelahiran mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Kota itu masih dikuasai pasukan Sunni yang dipimpin ISIS.

AP

dipimpin oleh ISIS dan terdiri dari sejumlah kelompok lain, termasuk para loyalis bekas diktator Saddam Hussein. Dia menambahkan, seruan sebelumnya dari Sistani kepada warga Irak untuk bergabung dengan pasukan keamanan ”adalah bagi seluruh warga, tanpa memandang keyakinan,“ sebuah pesan yang jelas ditujukan bagi kelompok lintas-sektarian.

Menurut penasihat rekonsiliasi nasional untuk PM Irak, Amr Khuzaie, krisis Irak saat ini lebih berbahaya daripada kekerasan brutal antara Sunni melawan Syiah pada tahun 2006-2007, yang menewaskan ribuan orang. Di waktu itu, keberadaan kelompokkelompok militan menimbulkan perang antarkelompok. Namun, di waktu sekarang perang itu lebih terorganisasi dengan kemampuan

kaum militan yang lebih besar.

Sekitar 1.075 orang, sebagian besar warga sipil, tewas di Irak selama bulan Juni 2014, menurut pengawas PBB. Tim hak asasi PBB di Irak melaporkan, paling tidak 757 warga sipil tewas di provinsi Nineveh, Diyala, dan Salahuddin antara tanggal 5 dan 22 Juni 2014.

Sedangkan sekitar 318 orang lainnya tewas pada periode yang sama di Baghdad dan kawasan di Irak selatan. Juru bicara PBB Rupert Colville mengatakan, data itu harus dianggap sebagai jumlah minimum.

Jumlah itu termasuk sejumlah kasus pembunuhan yang telah diverifikasi, serta polisi dan tentara yang tidak lagi ikut perang.

Keterlibatan Militan Indonesia Yang cukup menarik adalah

keterlibatan kaum militan dari Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengaku, militan dari Indonesia ada yang bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak, tetapi tidak dapat memastikan berapa banyak jumlah militan Indonesia yang bergabung.

Kepala BNPT Ansyaad Mbai mengatakan kepada BBC, terdapat indikasi ISIS melakukan perekrutan di Indonesia ataupun ada orang yang akan berangkat ke Irak atau Suriah.

“Dari penangkapan-penangkapan akhir-akhir ini, sudah ada indikasi mereka itu sedang berusaha untuk berangkat ke sana,” kata Ansyaad Mbai.

Ansyaad mengatakan, dalam demonstrasi yang dikuti sekitar 15 orang, di Nusa Tenggara Barat pada bulan Mei lalu, tampak bendera ISIS dikibarkan. Mereka yang terkait dengan ISIS masih terkait dengan jaringan lama, Jemaah Islamiah.

Indonesia memiliki pendekatan hukum yang berbeda dengan negara tetangga dalam memberantas terorisme. Pemerintah Malaysia telah menangkap sedikitnya 12 orang yang berencana pergi ke Suriah, untuk terlibat dalam pertempuran melawan pemerintahan Bashar alAssad.

Sementara itu, Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang berbasis di Jakarta, dalam sebuah laporannya Januari 2014, mengatakan, krisis Suriah telah menginspirasi para ekstrimis Indonesia ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Khususnya karena ajaran bahwa ”perang terakhir“ akan mengambil tempat di wilayah Suriah yang lebih besar.

Ideologi jihad yang dikobarkan ISIS kini dipandang telah mengancam stabilitas seluruh kawasan. Tidak hanya Lebanon, Suriah, dan Irak, melainkan juga Yordania dan Arab Saudi. Perang saudara di Irak bisa meluas menjadi perang sektarian yang buas dan berkepanjangan, dengan jumlah korban-korban yang tak terbayangkan.

(Diolah dari berbagai sumber)

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

47

10 intermezo

D

negara penguasa energi dunia

ikutip dari Business Insider, Selasa 18 Februari 2014, semakin berkembangnya teknologi dalam beberapa tahun terakhir, ada cadangan energi lain selain minyak dan batu bara yang sebelumnya sangat sulit untuk dijangkau yakni gas alam. Dengan menggunakan data ulasan statistik dari British Petroleum pada 2013, Business Insider membuat peringkat negara-negara yang memiliki cadangan energi terbesar.

Adapun cadangan energi yang dimaksud adalah tiga bahan bakar fosil yakni minyak, batu bara, dan gas alam.Business Insider menghitung nilai total cadangan energi masing-masing negara dengan menggunakan harga global yang ada saat ini. Untuk harga minyak, digunakan harga Brent Crude Oil pada Bloomberg Markets.

Untuk harga gas, digunakan rata-rata harga BP pada 2013 untuk Jepang, Amerika Serikat dan Jerman, guna mengakomodasi pasar dunia yang beragam. Sementara itu, untuk harga batu bara digunakan harga perdagangan Bank Dunia pada 2013 untuk harga batu bara Australia, yang biasanya menjadi patokan harga untuk pasar global. Berikut negara-negara dengan cadangan energi terbesar di dunia.

Rusia iran Venezuela arab saudi amerika serikat kanada irak qatar uni emitar arab cina

17,3 miliar barel cadangan minyak, 109,3 triliun kaki kubik cadangan gas, 11.450 juta ton cadangan batu bara, total US$13,2 triliun 97,8 miliar barel cadangan minyak, 215,1 triliun kaki kubik cadangan gas, total US$13,8 triliun

23,9 miliar barel cadangan minyak, 885,1 triliun kaki kubik cadangan gas, total US$16,4 triliun

150 miliar barel cadangan minyak, 126,7 triliun kaki kubik cadangan gas, total US$18 triliun 173,9 miliar barel cadangan minyak, 70 triliun kaki kubik cadangan gas, 6.582 juta ton cadangan batu bara, total US$20,2 triliun 35 miliar barel cadangan minyak, 300 triliun kaki kubik cadangan gas, 237.295 juta ton cadangan batu bara, total US$28,5 triliun 265,9 miliar barel cadangan minyak, 290,8 triliun kaki kubik cadangan gas, total US$33 triliun 297,6 miliar barel cadangan minyak, 196,4 triliun kaki kubik cadangan gas 479 juta ton cadangan batu bara, total US$34,9 triliun 157 miliar barel cadangan minyak, 1.187,3 triliun kaki kubik cadangan gas, total US$35,3 triliun

87 miliar barel cadangan minyak, 1.163 triliun kaki kubik cadangan gas, 157 juta ton cadangan batu bara, total US$40,7 triliun.

OLAHRAGA

SAAT SEPAKBOLA DIATAS POLITIK

T

ak ada podium untuk Presiden Brazil Dilma Rousseff dan Presiden FIFA Sepp Blatter di Stadion Corinthians, Sao Paulo, Brazil, Kamis (12/6) lalu. Pembukaan piala dunia yang dihadiri oleh 61.000 penonton itu memang terasa ganjil.

Lazimnya kepala negara dan presiden FIFA diberikan kesempatan pidato sebelum pertandingan pertama dimulai. Namun di Brazil tradisi itu runtuh.

FIFA memang sudah merencanakan sebelumnya untuk mengubah tradisi pidato pembukaan di Brazil. Bletter memahami tidak semua rakyat negeri Samba itu mendukung piala dunia. Salah satu pertimbangan 50

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

Blatter tidak mau keduakalinya disoraki penonton seperti pidatonya tahun lalu. Saat itu ia dicemooh saat membuka piala konfederasi di Brazil.

"Tapi mari kita lakukan upacara pembukaan tanpa pidato," kata Blatter dilansir Samba Foot.

Penyebabnya tidak lain adalah rentetan kontroversi sejak ditunjuknya Brazil sebagai tuanrumah piala dunia. Warga Brazil yang sebanyak 22 juta penduduknya miskin menolak menjadi tuanrumah.

Aksi protes terus disuarakan dua tahun terakhir. Bahkan kemenangan tim kesebelasan Brazil atas Kroasia dilaga perdana tidak menyurutkan demonstrasi tersebut.

Proses rakyat Brazil berawal dari tindakan pemerintah menaikkan harga tiket bus tahun lalu. Saat itu 16 Mei 2013 rakyat turun ke jalan di Kota Porto Alegre. Kenaikan harga tiket untuk satu kali perjalanan di Brasil meningkat mulai 2 Juni lalu dari 3 real atau sekitar Rp12.000 menjadi 3,2 real atau lebih dari Rp31.000 segera menjalar keberbagai kota.

Puncaknya adalah protes di dekat Stadion Maracana di Rio de Janeiro.

Rakyat mengaitkan kenaikan harga ini dengan persiapan pelaksanaan piala dunia. Aksi ini disebut sebagai demonstrasi terbesar semenjak tergulingnya rezim kediktatoran Brazil tahun 1985. Buruknya

REUTERS

Oleh: Wahyu Romadhony

AFP

Para pengunjuk rasa berdemonstrasi menentang pengeluaran publik untuk Piala Dunia 2014, di Rio de Janeiro 15 Juni 2014. Polisi menutup jalan-jalan untuk menjaga demonstran mencapai stadion sepak bola Maracana ketika Argentina bermain melawan Bosnia dan Herzegovina di Grup F.

fasilitas kesehatan, transportasi dan rendahnya upah buruh menjadi target kritik masyarakat.

Terlebih konsisi tersebut berbanding terbalik dengan dikucurkanya uang sebesar USD 14 miliar untuk pembangunan 12 stadion. Membesarnya demonstrasi membuat pemerintah Brazil melakukan tindakan tegas. Sebanyak 100.000 aparat polisi dan 60.000 tentara telah dimobilisasi untuk menyediakan keamanan selama Piala Dunia 2014 dan untuk merepresi para demonstran. Sebagai tambahan sebanyak 20.000 aparat keamanan swasta telah disewa untuk menjaga berbagai stadion dan fasilitas Piala

Presiden FIFA Sepp Blatter

Dunia. Pengamanan titu bernilai tidak kurang dari USD 860 juta.

Pemerintah juga menertibkan favela sebutan untuk tempat kumuh di Brazil. Salah satu contohnya adalah Mare Favela yang terletak di pusat kota Rio de Janeiro yang merupakan rumah bagi 130.000 kaum miskin kota Brasil. Mare Favela telah diduduki oleh sebanyak 2.700 tentara menjelang dan selama Piala Dunia 2014.

Namun tidak semua protes bisa dicegah oleh pemerintah. Seniman dan aktifis mengekspresikan protesnya lewat mural. Seni lukis di dinding itu sontak memenuhi sudutsudut kota. Tidak susah menemukan mural bernada protes di Brazil. Salah satunya mural bergambar bocah kelaparan dengan hidangan bola sepak di meja makan. Lukisan itu beredar luas di media sosial. Protes ini semakin memojokkan Presiden Brazil.

Rousseff akhirnya melontarkan

sikapnya atas aksi protes berkepanjangan itu. Ia menceritakan pengalamnya saat dipenjara oleh rezim militer tahun 1964-1985. Saat itu tahun 1970 Brazil meraih tropi piala dunia. Dalam penjara Rousseff merayakan kemenangan itu. "Pada saat itu, ada segmen (masyarakat) yang mengatakan, 'Jika Anda mendukung (tim) Brasil maka Anda memperkuat kediktatoran'," ujarnya.

Ia memisahkan politik dan sepakbola dengan tegas. Meski pemerintahan saat itu dikuasai militer yang merupakan rival politiknya dukungan terhadap kesebelasan tetap ia berikan. "Kemarin dan hari ini dan selamanya, orang-orang Brasil mencintai tim nasional yang merupakan representasi dari kebangsaan kita. Ia (sepak bola) ada di atas gubernur, partai politik, dan kelompok kepentingan apa pun," ujarnya tegas.

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

51

RAGAM

S IA R

OPTIMALISASI KINERJA OJK

S

ecara umum, kondisi pasar keuangan domestik pada triwulan I - 2014 menunjukkan penguatan yang signifikan. Beberapa indikator seperti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai tukar Rupiah, dan imbal hasil surat berharga negara menunjukkan perbaikan secara quarter-to-quarter (qtq).

Pada lingkup perekonomian global, negara- negara maju (advanced economies) menjadi pendulum penggerak pertumbuhan global di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi emerging markets.

Hal ini menjadi sentimen positif perekonomian global dan menjadi penyeimbang imbas dari perlambatan ekonomi China serta peningkatan tekanan politik di Ukraina. Sementara kebijakan tapering off oleh the Fed juga sudah di perhitungkan oleh investor sehingga dampaknya minimal. Pada perekonomian domestik, perbaikan kondisi fundamental makroekonomi Indonesia turut berdampak terhadap membaik nya persepsi risiko investor.

Peningkatan positif terjadi pada sejumlah indikator, seperti meredanya tekanan inflasi, menyempitnya defisit transaksi berjalan, dan meningkatnya cadangan devisa. Meskipun demikian, keterbatasan pertumbuhan investasi pada gilirannya berdampak pada melemahnya Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada triwulan laporan tumbuh sebesar 5,21%.

Sejalan dengan perkembangan diatas, sektor keuangan Indonesia menunjukkan per kembangan yang positif. IHSG tumbuh sebesar 11,56% secara triwulanan dan termasuk cukup tinggi dibandingkan indeks-indeks saham utama di kawasan. Demikian juga nilai tukar Rupiah yang secara triwulanan menguat sebesar 7,09%.

Di pasar surat berharga negara, imbal hasil SBN selama triwulan I-2014 ini membukukan penurunan rata-rata sebesar 42 basis point.

Pertumbuhan ini disertai dengan volatilitas yang rendah, yang mencerminkan stabilitas yang tetap terjaga meskipun pada awal tahun ini 52

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

terjadi pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Perkembangan perekonomian global maupun domestik triwulan I-2014 masih tetap perlu dicermati pada triwulan berikutnya. Perekonomian global masih dihadapkan pada potensi dampak dari perlambatan ekonomi China, kebijakan pengurangan stimulus The Fed, hingga tekanan politik di Ukraina. Sementara itu, perekonomian domestik menghadapi se jumlah faktor risiko di antaranya pelambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan utang luar negeri, dan potensi kembali melebarnya defisit fiskal dan transaksi berjalan.

Perekonomian dan keuangan global dan regional akan terus menunjukkan dinamika yang tidak akan pernah berhenti. Karenanya OJK senantiasa mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai kemungkinan per- kembangan. Dalam kapasitasnya sebagai pengatur dan pengawas industri keuangan, OJK akan terus mencermati perubahan-perubahan yang berpotensi menimbulkan tekanan pada industri jasa keuangan. Di samping itu, OJK juga memastikan tetap terjaganya ketahanan dan kinerja industri jasa keuangan di tengah berbagai faktor risiko yang ada. OJK juga terus melakukan koordinasi dengan otoritas keuangan lainnya melalui Forum Komunikasi Stabilitas

Sistem Keuangan.

Perkembangan Industri Perbankan, Pasar Modal dan IKNB Imbas kondisi ekonomi global akibat pengurangan bertahap stimulus likuditas The Fed, dan peningkatan BI rate telah mempengaruhi kinerja perbankan nasional selama triwulan I-2014. Industri perbankan mengalami perlambatan pertumbuhan yang ditandai dengan menurunnya aset bank umum, penghimpunan dana dan penyaluran dana dibandingkan triwulan sebelumnya masing- masing sebesar -1,33%, -1,98% dan -0,79%.

Meskipun industri perbankan menghadapi kondisi likuiditas yang ketat, rasio Alat Likuid terhadap Non Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga

(AL/DPK) mengalami kenaikan masing – masing 3% dan 0,5%.

Namun demikian, apabila dilihat dari sisi rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio), kinerja perbankan menunjukkan kinerja yang cukup baik, CAR berada pada posisi 19,8%. Selanjutnya, rasio kredit bermasalah (NPL) gross relatif rendah yakni rata-rata sebesar 1,9%.

Pencadangan yang dilakukan oleh perbankan juga cukup memadai, sehingga NPL net tetap berada pada tingkat yang rendah yaitu sebesar 0,9%.

Kinerja industri perbankan syariah pada periode laporan juga mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Total aset perbankan syariah (Bank Umum Syariah/BUS, Unit Usaha Syariah/UUS dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah/BPRS) turun sebesar 3.3% menjadi Rp. 239,98 triliun, pembiayaan yang disalurkan turun sebesar 2.9% menjadi Rp.186,21 triliun dan DPK turun sebesar 1.2% menjadi sebesar Rp. 181,82 triliun.

Sementara dari sisi market share perbankan syariah, mencapai Âą 4,9 %, sedangkan dari sisi dominasi kegiatan usaha perbankan syariah, Bisnis Unit Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tetap mendominasi dengan porsi total aset sebesar Âą98%.

Kondisi sebaliknya terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), secara agregat industri BPR mengalami perkembangan kinerja positif. Total aset tumbuh 1,05% (qtq) menjadi Rp78,18 triliun. Hal tersebut didukung dengan kondisi permodalan BPR yang terjaga tercermin dari peningkatan rasio kecukupan permodalan.

Pada triwulan mendatang, kondisi persaingan perbankan diperkirakan akan semakin meningkat. Peningkatan persaingan tersebut akan mendorong peningkatan suku bunga bank sehingga likuiditas perbankan juga akan semakin ketat.

Dalam kondisi demikian dan ditengah meningkatnya risiko likuiditas yang dihadapi, bank-bank yang masih memiliki idle funds diperkirakan akan menempatkan dananya pada instrumen jangka pendek atau lebih likuid. Meskipun risiko likuiditas meningkat, perbankan diperkirakan masih akan tetap solid namun dalam tingkat profitabilitas yang sedikit lebih rendah, seiring dengan menyusutnya spread suku bunga kredit dengan suku

bunga simpanan sebesar 506 bps dari 515 bps pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, aset perbankan di tahun 2014 diperkirakan tumbuh sebesar 16,3% menjadi sebesar Rp5.554 triliun. Dalam hal ini, kelompok bank dengan aset diatas Rp50 triliun mendominasi total aset dengan nilai sebesar Rp4.470 triliun atau mencapai 80% dari seluruh aset perbankan.

Secara pertumbuhan, aset kelompok bank dengan aset kurang dari Rp 1 triliun tumbuh paling tinggi sebesar 41,2%, sedangkan untuk kelompok bank dengan asset Rp10 – Rp50 triliun dan kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) diproyeksikan masingmasing tumbuh paling rendah sebesar 14,6% dan 14,1%.

Fluktuasi kondisi ekonomi dan pasar keuangan selama periode laporan juga mempengaruhi kinerja pasar modal domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan sebesar 11,6%, di- tutup pada posisi 4.768,28. Pembelian saham oleh investor nonresiden ikut mendorong penguatan indeks tersebut. Sepanjang triwulan I-2014, pembelian neto (net buy) oleh investor asing sebesar Rp 24,6 triliun.

Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar saham juga mengalami peningkatan sebesar 11,8% dibandingkan posisi pada akhir triwulan sebelumnya, menjadi Rp 4.717,5 triliun. Dalam periode yang sama, rata-rata nilai perdagangan per hari mengalami penurunan sebesar 4,6%, namun rata-rata frekuensi perdagangan saham per hari mengalami peningkatan sebesar masing-masing 38,7%.

Secara umum kinerja pasar obligasi dalam periode ini mengalami peningkatan di- banding periode sebelumnya. Yield Obligasi Pemerintah pada triwulan I-2014 menunjukkan kecenderungan penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Rata-rata yield untuk seluruh tenor tercatat turun sebesar 40,94bps. Imbas dari kondisi tersebut meskipun frekuensi transaksi dari Surat Utang Negara (SUN) mengalami penurunan namun untuk total volume dan nilai perdagangan mengalami kenaikan. Kondisi sebaliknya terjadi pada obligasi korporasi, untuk volume dan nilai transaksi mengalami penurunan sedangkan frekuensi

transaksi mengalami kenaikan.

Seiring membaiknya perekonomian, kinerja pengelolaan investasi yaitu industri Reksa Dana selama triwulan I-2014 meningkat. Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana tumbuh sebesar 7,45% dibandingkan akhir triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp 206,32 triliun. NAB Reksa Dana Saham menunjukkan peningkatan NAB terbesar yaitu sebesar Rp9,05 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp2,71 triliun, Reksa Dana Campuran sebesar Rp1,02 triliun, Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp0,81 triliun, Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp0,55 triliun, Reksa Dana ETF sebesar Rp0,09 triliun, dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,03 triliun. Hal berbeda dialami oleh Reksa Dana Syariah yang justru mengalami penurunan NAB sebesar Rp0,47 triliun (4,98%) antara lain disebabkan oleh pembubaran beberapa reksadana syariah dan jatuh tempo Reksadana Syariah Terproteksi.

Jumlah penawaran umum mengalami pe- nurunan dengan total nilai penawaran umum relatif lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Selama triwulan I-2014 ini, terdapat 5 penawaran umum saham dengan nilai emisi Rp 2,14 triliun, 3 penawaran umum terbatas (PUT) dengan nilai emisi Rp 6,49 triliun, dan 11 penawaran umum efek bersifat hutang dengan nilai emisi Rp 7,93 triliun.

Pangsa pasar untuk pasar modal syariah juga mengalami peningkatan meskipun per- kembangan beberapa indikator pasar modal syariah lainnya relatif menurun. Jumlah saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) lebih banyak dibanding triwulan sebelumnya. Adapun Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) meningkat 9,5% ke level 157,35 dibandingkan dengan periode laporan sebelumnya, dan nilai kapitalisasi pasar sahamnya meningkat 9,6% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp2.803,5 triliun atau sekitar 59,43% dari total kapitalisasi pasar saham.

Sementara di sektor IKNB, kinerja IKNB selama triwulan I-2014 secara umum masih menunjukkan perkembangan yang positif. Total aset IKNB di akhir triwulan I-2014 naik sebesar naik sekitar 2,9% dibandingkan periode triwulan sebelumnya menjadi Rp1.391.21 triliun. Sektor

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

53

RAGAM

S IA R

jasa keuangan yang tercakup dalam IKNB yang mengalami peningkatan kinerja yaitu dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Apabila dilihat dari profil sebaran aset, industri perasuransian merupakan industri dengan aset terbesar sebesar Rp700,80 triliun diikuti oleh pembiayaan sebesar Rp421,29 triliun, dana pensiun sebesar Rp166,29 triliun, lembaga jasa keuangan lainnya sebesar Rp98,5 triliun dan industri jasa penunjang IKNB sebesar Rp4,29 triliun.

Dalam hal jumlah pelaku, industri Pembiayaan adalah yang terbesar, dengan jumlah pelaku 276 perusahaan, diikuti oleh dana pensiun sebanyak 265 perusahaan, industri jasa penunjang IKNB sebanyak 263 lembaga dan perasuransian sebanyak 141 perusahaan. Dari jumlah pelaku tersebut sebanyak 98 perusahaan yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah yang terdiri dari 9 perusahaan full flegde, 89 unit syariah.

Meskipun secara umum perkembangan IKNB menunjukkan pertumbuhan yang berarti, namun dikarenakan banyaknya konsumen melakukan pelunasan maka dari sisi total aset, IKNB Syariah secara agregat mengalami penurunan. Profil sebaran aset IKNB Syariah berbeda dengan profil IKNB konvensional, industri Pembiayaan Syariah memiliki pangsa terbesar yaitu sebanyak 60,2%, diikuti oleh perasuransian syariah sebesar 38,8% dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya sebesar 0,3% dari total aset sebesar Rp39,6 triliun.

Sementara dari sisi jumlah entitas, perusahaan perasuransian syariah adalah yang terbesar yaitu 48 entitas,selanjutnya adalah lembaga pembiayaan syariah 48 entitas, termasuk 4 perusahaan modal ventura syariah dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya 2 entitas.

Optimalisasi Tugas dan Wewenang OJK Ditengah dinamika perekonomian global dan nasional, OJK senantiasa berupaya menjalankan tugas kesehariannya guna menjamin SSK agar tetap dapat terjaga. Untuk mengawal SSK tersebut, OJK telah menetapkan 10 sasaran strategis yaitu (i) Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang tangguh, kontributif, dan inklusif; menjaga Sistem Keuangan

54

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

yang stabil dan berkelanjutan, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, (ii) Meningkatkan pengaturan SJK yang selaras dan terintegrasi, (iii)Mengembangkan SJK yang stabil dan berkelanjutan, (iv) Mengoptimalkan pengawasan SJK yang terintegrasi dan terkoordinasi secara efektif, (v)Mengoptimalkan edukasi dan perlindungan konsumen, (vi) Meningkatkan surveillance sistem keuangan dan koordinasi secara efektif, (vii)Meningkatkan tata kelola yang efektif, (viii) Mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, (ix) Meningkatkan organisasi yang efisien dan efektif didukung SDM yang profesional dan (x) Mengembangkan Sistem Informasi dan sarana prasarana yang memadai. Sasaran strategis dimaksud, merupakan pedoman pelaksanaan tugas OJK. Berikut adalah beberapa paparan program pelaksanaan tugas OJK pada periode laporan.

Pertama, integrasi pengaturan SJK diperlukan agar OJK mampu mengoptimalkan sinergi pengembangan antar industri dan meminimalisir potensi arbitrage peraturan di antara ketiga sub sektor jasa keuangan. Untuk memastikan hal tersebut, setiap produk peraturan yang akan diterbitkan harus melalui mekanisme Rule Making Rule proses dan dibahas pada Rapat Dewan Komisioner (RDK). Selama periode pelaporan di bidang Perbankan, OJK telah melakukan overview pengaturan terkait dengan pemenuhan standar internasional, penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, serta pendalaman dan pengembangan pasar uang dan perbankan. OJK juga sedang melakukan kajian terhadap peranan kepemilikan asing di perbankan Indonesia, pemberian hadiah pada perbankan, kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti, merger, konsolidasi dan akuisisi bank dan model bisnis Perbankan Mikro Syariah dalam rangka peningkatan akses keuangan syariah. Di bidang Pasar Modal, OJK telah menginisiasi penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Self Regulatory Organisation (SRO), transaksi bursa, prinsip mengenal nasabah, standarisasi kegiatan repurchase (REPO), pelaku pasar modal, tindak pidana pencucian uang, Efek Beragun Aset (EBA),

Reksa Dana Kredit Investasi Koletif (KIK), serta peraturan teknis lainnya.

Di bidang Industri IKNB, OJK telah mengeluarkan peraturan tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, tata cara pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan perusahaan penjaminan. OJK juga sedang melakukan penelaahan peraturan mengenai pembiayaan dan dana pensiun syariah.

Kedua, untuk mendukung Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Kong- lomerasi Keuangan, OJK menerbitkan pedoman yang mengatur prinsip –prinsip terkait dengan manajemen risiko terintegrasi, good corporate governance terintegrasi, dan kecukupan permodalan untuk konglomerasi keuangan. Selanjutnya untuk mendukung kelancaran Mekanisme Kerja Koordinasi dan Komunikasi akan dibentuk Unit Kerja Pengawasan Terintegrasi (UKPT) agar koordinasi dan komunikasi antar Pengawas pada masing- masing industri dilakukan secara lebih efektif.

Ketiga, dengan beralihnya fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan ke OJK sejak tahun 2014, jumlah dan kompleksitas kasus yang di tangani OJK akan meningkat.

Oleh karena itu, OJK senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas penegak hukum melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya.

Keempat, sebagai upaya meningkatkan surveillance sistem keuangan & koordinasi secara efektif, OJK aktif melakukan koordinasi bersama otoritas terkait dalam Forum Koordinasi Stabili- tas Sistem Keuangan (FKSSK). Secara Internal, Protokol Manajemen Krisis (PMK) OJK telah berlaku efektif dan telah memasukkan unsur PMK bidang perbankan. Untuk memperkuat asesmen kondisi stabilitas sistem keuangan, OJK terus menyempurnakan kerangka dasar uji ketahanan (stress test) diperusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan.

Kelima, dalam rangka membentuk sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara masif dan komprehensif, OJK

telah membentuk sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi yang diwujudkan melalui peningkatan layanan dan kinerja Financial Customer Care (FCC). Program ini cukup efektif yang tercermin dari peningkatan yang sangat tajam atas layanan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dari 506 layanan pada triwulan I-2013 menjadi 3.638 layanan pada triwulan I -2014. Upaya lain untuk meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen adalah melalui sosialisasi dan edukasi secara masif dan komprehensif. Kegiatan ini dilakukan ke beberapa wilayah dengan target lapisan masyarakat yang cukup beragam. Hal ini dimaksudkan agar terjadi peningkatan literasi keuangan dan mengurangi terjadinya kerugian masyarakat dalam bertransaksi dan berinvestasi pada industri keuangan.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga penyelenggara jasa keuangan, OJK telah melakukan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) untuk jajaran pengurus dan pimpinan di sektor pebankan, PM dan IKNB. Berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) OJK telah melakukan program pengembangan SDM yang meliputi program pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi, pendidikan formal, pengenalan untuk calon pegawai, internalisasi kultur, bimbingan dan penugasan. Sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance, telah disusun dan dilaksanakan rencana pengembangan konsep kerja fungsi asurans yang terintegrasi (Combined Assurance) yaitu pertama, membangun komitmen, paradigma dan persepsi bersama mengenai governance, risiko, dan pengendalian kualitas.

Selain itu sistem teknologi informasi terus dibangun agar berbagai sistem informasi pengawasan SJK yang ada saat ini dapat diintegrasikan dengan baik.

Kerjasama Domestik dan Internasional Sektor jasa keuangan merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem perekonomian di Indonesia dan OJK sebagai pengawas SJK juga merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pemerintahan negara. Untuk itu, dalam mencapai tujuan mewujudkan

sistem keuangan yang tumbuh secara sehat, sustainable, dan stabil, OJK memiliki kepentingan yang sangat besar untuk membangun komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri.

Koordinasi dan partisipasi aktif berbagai instansi pemerintah, lembaga dan organisasi serta komponen masyarakat di dalam negeri dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK diharapkan akan memperkuat dan mengefektifkan peran OJK dalam mengatur dan mengawal SJK untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Di sisi lain, keterlibatan aktif dan kerjasama OJK dengan regulator negara lain, standard setting bodies, dan lembaga internasional menjadi area yang penting untuk dilakukan khususnya untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dan SDM OJK, pertukaran informasi, serta kerjasama dalam pemeriksaan dan penyidikan, maupun pencegahan kejahatan di SJK. Selama triwulan I–2014, di dalam negeri, OJK bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam rangka pengembangan keuangan syariah.

Kerjasama strategis juga dilakukan dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Universitas Buya Hamka (UHAMKA), dan Indonesia Banking School (IBS) dalam rangka perlindungan konsumen.

Dalam rangka pengembangan lembaga keuangan mikro, OJK juga bekerja sama dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan Deutsche Gesellscaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Di tingkat kerjasama multilateral, dalam periode laporan, OJK telah terdaftar sebagai anggota Working Group on Banking Supervision (WG/ BS) pada Executive Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP). Dalam WG/BS, OJK akan bergabung dengan 11 bank sentral dan otoritas pengawas bank (Non Central Bank Supervision/NCBS) se Asia Pasifik. OJK juga masuk sebagai anggota penuh (full member) di Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Ketua Dewan Komisioner

OJK telah hadir pada 2014 IFSB Annual and Council Meeting di Brunei pada Maret 2014. Pada bulan Januari 2014, OJK secara resmi telah diterima sebagai negara ke 100 yang tergabung dalam penandatangan signatories A pada Multilateral Memorandum of Understanding on Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMoU) IOSCO. Di tingkat kerjasama regional, OJK terus terlibat dan berperan aktif dalam kelanjutan inisiatif ASEAN Capital Market Forum (ACMF), dan pada bulan Maret 2014 Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal hadir dalam 20th ACMF Meeting di Singapura. Dalam pertemuan tersebut dibahas progres dari inisiatif ACMF sampai dengan 2014, antara lain ASEAN Exchange Linkage, ASEAN Capital Market Infrastructure (ACMI) Blueprint, ASEAN Common Prospectuses Framework for Offering of Plain Debt and Equity Securities, Mutual Recognition of Collective Investment Scheme, Dispute Resolution and Enforcement Scheme, serta Corporate Governance Ranking and Scorecard. Dalam rangka melaksanakan inisiatif di bidang corporate governance ranking, OJK melalui domestic ranking bodies yang ditunjuk OJK, telah mengumumkan 50 emiten terbaik (secara alphabetical oder) dalam hal penerapan corporate governance berdasarkan standar ASEAN Scorecard.

Kantor Regional OJK Di Seluruh Indonesia Sesuai amanat Undang-undang No.21 tahun 2011 tentang OJK, terhitung sejak 31 Desember 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang selama ini dilakukan oleh BI, telah dialihkan kepada OJK. Untuk menjalankan amanat tersebut dan menjalankan fungsi pengaturan dan pengawas- an terhadap perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank serta tugas melakukan edukasi dan perlindungan konsumen, maka mulai awal Januari 2014 OJK telah membuka 35 kantor yang terdiri dari 6 kantor Regional OJK dan 29 Kantor OJK (KOJK) di seluruh daerah di Indonesia. Kantor Pusat OJK berlokasi di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, di Komplek Perkantoran Kementrian Keuangan, Jakarta.

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

55

Kilas DAERAH

Anggota Brimob DIKeroyok Puluhan Pria Cepak S

eorang anggota Brimob diserang dan dianiaya hingga tewas 10 orang tak dikenal dengan berambut cepak di depan Halte UI, Depok, Selasa (1/7) dinihari.

Informasi yang diperoleh Aktual, anggota Brimob yang tewas yakni bernama Bharada Rizky Dwi Wicaksono dari Kompi 2 Detasemen B Kelapa Dua Depok.

Adapun kronologisnya, korban yang rencanyanya akan cuti sekembali dari tugas sebagai Tim Ekpedisi NKRI ke Pasuruan dihadang OTK saat naik taxi tepatnya di halte UI Depok, kemudian dianiaya sehingga meninggal

di RS Bhayangkara Brimob.

Korban malam tadi pukul 00.40 wib akan berangkat cuti ke Jatim, naik taksi Indah Famili Nopol B 2614 BL depan mako Brimob, sesampainya di dekat halte UI taksi dihadang 10 org dengan gunakan 5 motor, yang ratarata berambut cepak.

Seseorang dari kelompok itu memecahkan kaca taksi dan langsung

menyerang korban sehingga mengalami luka-luka di punggung 5 tusukan, bagian kepala belakang 10x4cm dasar tulang tengkorak kepala (16 jahitan), jari kelingking kiri ada 3 luka robek 3 jahitan dan luka memar pada bibir.

Setelah itu korban diantar oleh Sopir Taxi ke RS Bhayangkara Brimob bersama Lettu Ikpan anggota Marinir yang lg melintas di TKP, untuk diberikan pertolongan. namun korban meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit.

Sementara itu tewasnya anggota Brimob berusia 20 tahun tersebut diduga berkaitan dengan masalah saat dalam pelaksanaan ekspedisi NKRI di Pasuruan bersama dengan oknum anggota TNI lainnya yang juga ikut.

Demikian disampaikan sumber Aktual di kepolisian, Selasa (1/7).

“Akan dilaksanakan pendalaman terhadap kasus tersebut dengan memeriksa rekan-rekan korban saat laksanakan ekspedisi tersebut,” ucapnya. / Sukardjito

Senjata Api OPM Disuplai dari PNG

D

ua pucuk senjata api dan 1.240 butir amunisi yang berhasil disita tim gabungan PolriTNI itu adalah untuk memperkuat kelompok bersenjata pimpinan Puron Wenda.

Kelompok bersenjata Puron Wenda selama ini beroperasi di kawasan Kabupaten Lanny Jaya hingga Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian di Jayapura, mengungkapkan senjata dan amunisi yang berasal dari PNG itu direncanakan akan dibawa ke Wamena melalui jalan darat dari Jayapura.

“Kelompok ini sudah diintai sekitar sebulan oleh tim gabungan sehingga ketika dipastikan senpi dan amunisi itu hendak dibawa ke Wamena maka dilakukan penggerebekan,” jelas Kapolda Papua yang didampingi Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua kepada wartawan, Jum’at (27/6).

Dikatakan, senjata beserta amunisi itu dibeli di PNG dan masuk 56

AKTUAL Edisi 23 Juli 2014

melalui jalan resmi diperbatasan kedua negara.

Adapun dana yang mereka gunakan untuk membeli senpi dan amunisi, kata Irjen Pol Tito, berasal dari sumbangan warga yang bekerja memotong kayu diwilayah PNG. Dari empat orang yang diamankan satu di antaranya sudah dipulangkan karena tidak terlibat dalam kelompok tersebut.

“Saat ini ketiga orang itu masih ditahan di Mapolda Papua,”jelas Kapolda Papua seraya mengatakan kelompok bersenjata “PW” itu terkait sejumlah penembakan di Kabupaten Lanny Jaya dan Puncak Jaya.

Kedua senjata yang diamankan itu jenis engkle loop buatan Belgia dan Kanada, sedangkan ke 1.240 butir amunisi itu terdiri dari berbagai kaliber. / Sukardjito

Gunung Sinabung Meletus Lagi

G

unung Sinabung yang berstatus Siaga (level III) kembali meletus pada Minggu (29/6) pukul 19.29 WIB. Dalam keterangan persnya, Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, tinggi kolom letusan sekitar 4.000 meter.

“Sementara luncuran awan panas 4.500 m ke arah tenggara. Secara visual tidak terlihat karena kondisi malam hari dan cuaca hujan. Pengamatan didasarkan pada instrumentasi Pos Pengamatan Gunung Sinabung PVMBG. Arah angin ke timur.

Amplitudo maksimum 105 mm dan durasi 67 menit,” sambungnya kepada Aktual, Minggu (29/5).

Peningkatan aktivitas ini telah disosialisasikan kepada warga dan sampai saat ini masih dalam keadaan aman karena awan panas mengarah ke desa Berastepu yang msh dikosongkan.

Hujan abu mengarah ke Desa SigarangGarang dan Desa Sukanalu.

Hingga saat ini jumlah pengungsi Gunung Sinabung sebanyak 14.382 jiwa (4.475 KK) terdiri dari 13.170 jiwa,

Pilpres Waspadai Gerakan Teroris

K

(4.105 KK) di 28 titik penampungan dan 1.212 jiwa (370 KK) di hunian sementara/rumah sewa.

Pemerintah memberikan uang sewa rumah kepada pengungsi yang direncanakan untuk direlokasi nantinya.

“Perbaikan rumah warga yang sudah diperbolehkan pulang dilakukan melalui Karya Bhakti bersama warga desa memperbaiki atap rumah yang rusak dengan hasil yang sudah diperbaiki 258 unit rumah di desa Sukanalu, 91 unit rumah di desa Selandi Lama, 205 unit rumah di desa Sigarang-garang, 113 unit rumah di desa Kebayakan, 152 unit rumah di desa Kutarakyat, 100 unit rumah di desa Kutagugung,” pungkasnya. / Sukardjito

apolri Jenderal Pol Sutarman meminta personel polisi di lapangan tetap waspada terhadap ancaman terorisme selama berkonsentrasi menjaga situasi keamanan menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.

“Dari penangkapan sejumlah teroris beberapa waktu terakhir diketahui mereka telah merencanakan menyerang dengan target kantor aparat keamanan,” kata Kapolri di Semarang, Jateng, Kamis (26/6).

Oleh karena itu, lanjut dia, sambil menjaga keamanan menjelang Pilpres, aset serta personel yang ada harus selalu dijaga.

Ia menuturkan Polri terus memantau serta berupaya menangkap pelaku sebelum berhasil melancarkan aksinya.

Ia memberi perhatian terhadap Provinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu basis kelompok garis keras.

Oleh karena itu, menurut dia, untuk menjaga kondusifitas daerah maka Polri harus saling memperkuat bersama TNI. / Sukardjito

Cuaca Ekstrem, Dingin Kota Malang Capai 18 Derajat

K

ota dan Kabupaten Malang, pada bulan Ramadhan ini rupanya mengalami suhu udara yang bisa dibilang ekstrim. Pasalnya, sejak beberapa hari ini udara dingin

menyelimuti kota Malang baik pada siang maupun malam hari.

Subekti, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Karangploso kepada Aktual.co menyebutkan, suhu udara di kota Malang saat ini mencapai 18 derajat celcius.

“Dari malam sampai pada jam 4 pagi tadi suhu udara mencapai 18 derajat celcius,” katanya saat membalas pesan singkat Aktual, Senin (30/6).

Suhu pada malam hari ini, lanjut Subekti lebih dingin dari sebelumnya

yang masih berkisar diatas 20 derajat celcius pada malam hari.

“Kalau pada siang hari saat ini cuaca masih sekitar 23 derajat celcius, artinya suhu udara minimum di kota Malang saat ini dari 18-23 derajat,” tambahnya.

Cuaca ini lanjut Subekti, bisa sampai berada dibawah 18 derajat, bila tidak ada curah hujan yang datang, seperti yang terjadi pada kemarin (29/6).

“Kalau gak ada hujan bisa di bawah 18 derajat,” pungkasnya. / Sukardjito

Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

57

Oase

Puasa Bangsa Oleh: Faizal Rizki

H

akikat puasa adalah melatih kesabaran.

Bangsa ini, mungkin, adalah bangsa yang paling lama melatih kesabaran untuk menjadi bangsa yang benar-benar merdeka dan berdaulat.

Ratusan tahun bangsa ini dijajah dan terjajah. Namun, bangsa ini mendapat karunia tidak terhingga dalam hal kesabaran berbangsa dan bernegara meski dalam belenggu keterjajahan.

Puluhan bahkan ratusan peristiwa berusaha mengoyak persatuan dan semangat kebersamaan bangsa ini.

Namun, sebagian besar peristiwa itu selesai dan terselesaikan secara alamiah dengan modal kesabaran bangsa yang sangat tinggi itu.

Ada yang menolak dan menerima pendapat ini. Namun, itulah yang terjadi. Itulah fakta yang terkadang sulit dijelaskan oleh logika dan pendekatan ilmiah.

Al ‘Arif Billah Syaikh Abdul Qadir Al-Jilany dalam sebuah kitab yang

58

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014

disusunnya Sirrul Asror, mengatakan hakikat puasa sebenarnya tidak ada batas waktunya, seperti batas puasa di bulan Ramadhan ini. Hakikat puasa sebenarnya adalah bersabar dalam mengendalikan nafsu lahir dan batin sepanjang hidup hanya untuk mencapai keridhaan Tuhan.

Tanpa disadari, bangsa ini sebenarnya sudah bersabar cukup lama untuk mencari keridhaan Tuhan agar menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat dan beradab. Bangsa ini, tanpa disadari juga, sebenarnya sudah punya modal sangat besar untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan berkhlak mulia.

Bangsa ini punya modal kesabaran yang sangat tinggi sebagai perekat batiniah untuk menjadi bangsa yang bersatu ketika peran Pancasila semakin dikerdilkan dengan luapan dogma materialisme dan liberalisme saat ini. Romo Mudji Sutrisno menyebut bangsa ini harus mencari “Jalan Kebudayaan� untuk kembali merekatkan akar

akar persatuan dalam berbangsa dan bernegara yang mulai luntur di tengah himpitan globalisasi.

Seyogyanya, setiap momen Ramadhan, bangsa ini juga harus mengingat bahwa puasanya bukan hanya diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Bangsa ini juga harus terus meyakini bahwa puasanya juga demi negara dan bangsanya. Dengan cara ini, bangsa ini akan memperkuat kesabaran dan pengendalian diri agar setiap masalah besar yang dihadapi negara bangsa ini bisa diselesaikan tanpa harus menghancurkan persatuan dan kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara.

Akan halnya dalam menatap Pemilu 2014 ini, jadikanlah puasa bangsa ini menjadi modal dasar agar persatuan dan kebersamaan tidak hancur. Karena, hanya kesabaran adalah perekat paling akhir untuk tetap menjaga agar persatuan dan kebersamaan ini tetap terjaga utuh.

Selamat berpuasa...

8 - 21 Juli 2014 Edisi 23 AKTUAL

59

60

AKTUAL Edisi 23 8 - 21 Juli 2014