Majalah warta yankes Edisi 5 by widhi maulana

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

SALAM REDAKSI Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Redaktur : Dr. dr. Agus Hadian Rahim, SpOT (K), M.Epid, MH.Kes Yuliana Sriwahyuni, SH, MH Penyunting/Editor : dr. Yuwanda Nova, SH, MARS Eti Ekawati, SH, MH Ani Mindo Chaerani, SE Auliyana Zahrawani T, SKM Wisnu Kus Setiawan, A.Md Desi Syetiani, S.Sos Desain Grafis : Rohmad Fajri Susetyo, S.I.Kom Lydia Okva Anjelia, S.I.Kom Inu Wisnujati, S.Kom Rachmat Fathoni, S.Sos Fotografer : Ika Juniarti, S.Sos Dini Iswari Putri, S.I.Kom Warsin, S.Sos Sekretariat : Ahmad Rifai, SH Leonardo Michael Matitaputty, SH Diyan Sri Harnanto, SH Bayu Koli Nugroho, SH Alamat Redaksi : Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Gd. Adhyatma Kementerian Kesehatan RI Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4 - 9 Jakarta 12950 Telp/Fax : 021 - 5277734 ; (021) 5201590 ext. 1302 Web : www.yankes.kemkes.go.id email : humas.yankes@gmail.com Fanpage : Ditjen Pelayanan Kesehatan Twitter : @DitjenYankes

Kita baru saja melaksanakan Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2017 yang menjadi momentum strategis dalam menghadapi hambatan, tantangan dalam mencapai rencana kerja dan target yang telah ditetapkan. Rencana kerja tersebut diantaranya program paradigma sehat yang diimplementasikan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan keluarga Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sekretaris Ditjen Pelayanan (GERMAS). Selain itu juga, Kementerian Kesehatan Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang memuat 12 jenis pelayanan dasar. Kebijakan dan program ini disadari bahwa keberhasilannya tidak terlepas dari dukungan daerah. Untuk itu diharapkan kepada daerah agar memenuhi pelayanan dasar setiap warga secara minimal sesuai ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan. Warta Yankes edisi 5 ini juga membahas Dialektika Pelayanan Kesehatan Tradisional. Dalam kondisinya, pelayanan kesehatan tradisional sudah ada dari jaman dahulu hingga sekarang sudah diatur kewenangan, kompetensi dan kebijakan sampai ranah mana seorang tenaga kesehatan tradisional ini bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian tugas pemerintah untuk membina dan mengawasi seluruh jenis pelayanan kesehatan tradisional dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Terkait hal ini, redaksi akan menyajikan pembahasan pada rubrik Fokus Utama. Pada edisi awal tahun 2017, redaksi menambahkan rubrik Kabar UPT. Rubrik ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada Pembaca terkait inovasi dan informasi apa saja yang ada di Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, redaksi juga menampilkan laporan kinerja tahun 2016. Perlu diketahui bahwa hasil perombakan struktur organisasi membawa nama Ditjen Bina Upaya Kesehatan menjadi Ditjen Pelayanan Kesehatan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan. Laporan kinerja tersebut dikemas dalam bentuk Infografik Penguatan Pelayanan Kesehatan dengan rubrik media info. Selain itu, beberapa liputan kegiatan juga akan menambah pengetahuan pembaca. Akhir kata, semoga Warta Yankes edisi 5 ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita bersama terutama terkait program dan layanan di Kementerian Kesehatan dalam upaya penguatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Selamat Membaca! WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

DAFTA 6

LIPUTAN KHUSUS BAHAS ISU KEBIJAKAN KESEHATAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN

LIPUTAN KHUSUS PROGRAMPRIORITASPEMBANGUNANKESEHATAN

LIPUTAN KHUSUS

LIPUTAN KHUSUS INFOGRAFIS STANDAR PELAYANAN

PESAN PRESIDEN PADA RAKERKESNAS

2017

KILAS BERITA

12 KABAR UPT

MENKES AJAK ORMAS SOSIALISASIKAN GERMAS

PENYUSUNAN NSPK PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN WAHANA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER (DLP)

SATU PEMAHAMAN UNTUK PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

MENATA USULAN PERENCANAAN MELALUI PORTAL PERENCANAAN TERINTEGRASI

LIVE CASE DEMONSTRATION KARDIOLOGI INTERVENSI PERTAMA DI INDONESIA DILAKUKAN OLEH RSCM

PEMBENAHAN MANAJEMEN PAK DENGAN SISTEM ONLINE TARGET IKI DAN IKT UNTUK PELAYANAN KESEHATAN YANG LEBIH BAIK

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

TAR ISI 20 14 FOKUS UTAMA INFOGRAFIS

FOKUS UTAMA DIALEKTIKA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

FOKUS UTAMA

BISAKAH OBAT HERBAL MASUK PAKET JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ?

18 KABAR UPT

OPINI

RSUP DR. SARDJITO BERIKAN ALTERNATIF OPERASI CANGKOK KORNEA UNTUK KEMBALI MELIHAT DUNIA

PENYAKIT ANTRAKS DI INDONESIA DR. PRIMAL : SPORA ANTRAKS SANGAT BERBAHAYA

CARA TEPAT TANGANI SAMPAH ELEKTRONIK DEMI LINGKUNGAN SEHAT DI RUMAH SAKIT

MEDIA INFO INFOGRAFIK PENGUATAN 40 PELAYANAN KESEHATAN

MARI MAKAN SAYUR DAN BUAH YANG BERKHASIAT BAIK BAGI TUBUH UNTUK MASA DEPAN INDONESIA SEHAT

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

LIPUTAN KHUSUS

BAHAS ISU KEBIJAKAN KESEHATAN

BERSAMA MENTERI KESEHATAN

enteri Kesehatan Republik Indonesia didampingi seluruh jajaran Pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan RI mengadakan Pertemuan Pembahasan Isu Kebijakan Kesehatan bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, maupun Kabupaten/Kota seluruh Indonesia (26/2). Pertemuan tersebut sekaligus mengawali kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2017. Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) menjelaskan reviu pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bahwa saat ini telah mencapai hampir 174,3 juta peserta yang dilayani di 26.229 fasilitas kesehatan (termasuk

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

20.696 FKTP, 2097 FKRTL, 2131 apotik, 972 optik). Kondisi proporsi penyerapannya sekitar 80% masih di FKRTL, hanya 19,5 % di FKTP (di negara maju, proporsinya biasanya terbalik). Dari hasil di atas, berdasarkan data BPJS Kesehatan tahun 2015 menunjukkan proporsi 29,67% untuk pembiayaan penyakit katastrofik, seperti penyakit jantung, kanker, gagal ginjal dan lainnya. Penyakit tersebut adalah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan perubahan perilaku. “Disisi supply, tantangannya adalah penguatan pelayanan kesehatan, distribusi SDM Kesehatan. Salah satu solusi untuk masalah SDM adalah pengiriman TIM Nusantara Sehat, untuk

mengisi daerah-daerah yang masih kekurangan. Selain itu, untuk pemerataan dokter spesialis telah diluncurkan Wajib Kerja Dokter Spesialis terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan spesialistik,” ungkap Menteri Kesehatan. Dengan adanya beberapa tantangan tersebut diatas, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005–2024) menetapkan bahwa pembangunan kesehatan menuju ke arah pengembangan upaya kesehatan, dari upaya kesehatan yang bersifat Kuratif bergerak ke arah upaya kesehatan Preventif dan Promotif. Untuk itu, Kementerian Kesehatan mengarahkan rencana strategi 2015 – 2019 melalui

LIPUTAN KHUSUS

Program Indonesia Sehat, yakni upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya. Paradigma sehat ini diimplementasikan melalui dua pendekatan yaitu 1) Pendekatan Keluarga dimana aktivitas kegiatannya sepenuhnya dilakukan oleh jajaran kesehatan khususnya ditingkat Puskesmas dan 2) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dimana aktivitas Germas ini dilakukan oleh jajaran kesehatan dan lintas sektor. “Dalam mendukung upaya Program Indonesia Sehat, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Diketahui bahwa tujuan pendekatan keluarga ini untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, mendukung pencapaian SPM Kab/ Kota dan SPM provinsi, mendukung pelaksanaan JKN dan mendukung tercapainya Program Indonesia Sehat,” ungkap Menteri Kesehatan. Program Keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga, dilaksanakan oleh Puskesmas yang mempunyai ciri: 1) Sasaran utama adalah Keluarga; 2) Diutamakan Promotif dan Preventif, disertai penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM); 3) Kunjungan rumah secara aktif untuk peningkatan outreach dan total coverage; 4) Pendekatan siklus kehidupan atau life cycle approach. “Agar berhasilnya penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, ditetapkan 12 indikator utama sebagai penanda

status kesehatan sebuah keluarga. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimana target 2017 adalah sejumlah 2926 puskesmas prioritas dengan pertimbangan puskesmas itu sudah atau siap akreditasi serta sudah lengkap peralatannya,” katanya. Selanjutnya, dalam mendukung paradigma sehat, Kementerian Kesehatan membuat inovasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Hal ini dilakukan sebagai sebagai penguatan upaya promotif dan preventif masyarakat. Kegiatan GERMAS hidup sehat difokuskan pada : 1) melakukan aktivitas fisik, 2) mengonsumsi sayur dan buah, 3) memeriksa kesehatan secara rutin. Pelaksanaan harus dilaksanakan seluruh lapisan masyarakat, lintas kementerian dan lintas sektor baik pemerintah pusat dan daerah, swasta, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat, untuk bersama-sama berkontribusi menciptakan gerakan masyarakat hidup sehat. “Disadari bahwa keberhasilan mengimplementasikan GERMAS dan Keluarga Sehat tidak terlepas dari dukungan penuh daerah dengan cara memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar agar dapat diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai ketentuan jenis dan mutu Pelayanan Dasar (Standar Pelayanan Minimal), berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” ungkap Menteri Kesehatan. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, yang memuat 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Kabupaten/Kota. Pada akhir arahan Menteri Kesehatan menyampaikan pertemuan ini harus menghasilkan rencana konkrit yang nantinya akan menjadi isu utama dalam peran binwil untuk mendukung terwujudnya Program Indonesia Sehat. “Bekerjanya sistem di daerah harus menjadi perhatian terutama terkait dengan 4 aspek yaitu : (1) aspek regulasi, (2) aspek teknis, (3) aspek pembiayaan, dan (4) aspek sumberdaya. Karena keempat aspek tersebut sering menyebabkan tidak bekerjanya sistem di daerah,” tegasnya. Dirjen Pelayanan Kesehatan, dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS menambahkan agar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota mampu mendorong pengembangan upaya kesehatan promotif dan preventif. Hal ini dapat dilakukan dengan mensukseskan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang merupakan program unggulan yang telah dilaunching oleh Kementerian Kesehatan pada bulan Oktober 2016 lalu. “Keberhasilan dalam mengimplementasikan GERMAS dan Keluarga Sehat tidak terlepas dari dukungan penuh daerah, kami terus mendorong agar pusat dan daerah memiliki tujuan dan pola kerja yang sama dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan,” tutupnya.

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

LIPUTAN KHUSUS

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN

apat Kerja Kesehatan Nasional (RAKERKESNAS) tahun ini dihadiri Presiden Republik Indonesia, Jakarta (28/2). Pada kesempatan itu, Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) melaporkan program prioritas pembangunan kesehatan. Isu strategis pembangunan kesehatan saat ini adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk itu, terus meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menambah infrastruktur pelayanan kesehatan, baik Puskesmas dan Rumah sakit dan melaksanakan akreditasi agar pelayanan terstandar, serta terus mengupayakan pemenuhan SDM Kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan. â&#x20AC;&#x153;Rakerkesnas tahun ini, kami fokuskan pada upaya-upaya nyata untuk masyarakat, yaitu mendorong pemerintah daerah untuk memberikan komitmen yang tinggi pada tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai amanah UU

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

23 tahun 2014, melalui pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) yang terus dikoordinasikan bersama-sama dengan Bappenas dan Kementerian Koordinator Pembangunan SDM serta dua puluh Kementerian Lembaga lainnya,â&#x20AC;? ungkap Menteri Kesehatan. Pada tahun 2017, Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk membiayai kegiatan non fisik dan kegiatan fisik dengan target pembangunan 486 puskesmas DTPK, 659 rumah sakit dan penyediaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan Bahan Medis Habis Pakai serta Instalasi Farmasi Provinsi dan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. Untuk menjawab tantangan pembangunan kesehatan, diperlukan beberapa program prioritas yang berdaya ungkit tinggi, antara lain : Pertama, meningkatkan kepesertaan JKN, meningkatkan pemanfaatannya dan terus menerus melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan jangkauan bagi masyarakat. Saat ini (Februari) peserta JKN telah mencapai

171.939.254 peserta yang dilayani di 26.229 fasilitas kesehatan. Sedangkan, pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat juga terus meningkat, dimana saat ini sudah mencapai 177,7 juta yang terdiri dari 120,9 juta di FKTP; 49,2 juta pasien rawat jalan di RS dan 7,6 juta pasien rawat inap di RS. Kedua, penguatan infrastruktur dilakukan dengan membangun dan menambah jumlah Puskesmas sebanyak 124 puskesmas di perbatasan dan pengembangan 362 puskesmas di daerah tertinggal. Sedangkan, untuk rumah sakit telah dikembangkan 104 RS rujukan regional, pembangunan 23 RS Pratama dan penguatan 4 RSUD rujukan nasional, yaitu RSUD dr. Soetomo, RSUD Sudarso Pontianak, RSUD Wahab Syahrani dan RSUD Dok 2 Jayapura. â&#x20AC;&#x153;Akses dan mutu pelayanan kesehatan tersebut, kami lakukan semata-mata untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat dan pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat secara maksimal. Sedangkan, untuk memperkuat pemenuhan fasilitas kesehatan,

LIPUTAN KHUSUS

tentunya kami mendorong peningkatan peran serta sektor swasta dalam mendukung pelaksanaan JKN,” ungkap Menteri Kesehatan dihadapan Presiden RI. Selain itu juga, Menteri Kesehatan menambahkan penguatan infrastruktur juga dilakukan dengan membangun rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan di tiga Provinsi wilayah timur, yaitu Provinsi Malaku, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Tahapan pelaksanaan pembangunan sedang dilakukan persiapannya. Ketiga, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga dilakukan dengan penerapan konsep kendali mutu dan kendali biaya di setiap tahapan pelayanan, melaksanakan akreditasi puskesmas dan akreditasi rumah sakit baik nasional maupun internasional secara bertahap hingga akhir tahun 2020 mencapai keseluruhan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Keempat, selanjutnya program prioritas lainnya melalui kerja nyata dalam pemenuhan tenaga kesehatan di berbagai daerah khususnya daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Untuk meningkatkan jumlah, pemerataan distribusi dan meningkatkan kualitas SDM dilakukan program terobosan, yaitu Nusantara Sehat yang telah terbukti manfaatnya untuk akselerasi program-program kesehatan, seperti penurunan kematian Ibu dan Bayi, serta program promotif – preventif lainnya. Penempatan Nusantara Sehat tahun 2015 di 120 puskesmas fokus pada puskesmas perbatasan,

sedangkan tahun 2016 penempatan Nusantara Sehat di 131 puskesmas fokus pada puskesmas terpencil/ sangat terpencil dan kepulauan. Untuk tahun 2017, penempatan Nusantara Sehat pada 188 puskesmas. “Hal yang membanggakan program Nusantara Sehat telah menjadi program pembangunan karakter bagi generasi muda Indonesia yang peduli bagi sesama, tangguh dalam bekerja dan pioner dalam membangun Nusantara,” ungkap Menteri Kesehatan. Kelima, pada awal tahun 2017 telah ditetapkan regulasi baru, yaitu Wajib Kerja Dokter Spesialis. Mewajibkan seluruh lulusan baru dokter spesialis untuk ditempatkan di seluruh rumah sakit prioritas di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan; rumah sakit rujukan regional dan rumah sakit rujukan provinsi. Lima jenis spesialisasi tersebut adalah kebidanan dan kandungan, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, serta spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Sebanyak 71 orang lulusan dari spesialis, yaitu 4 spesialis anak, 21 spesialis obstetri dan ginekologi, 18 spesialis penyakit dalam, 17 spesialis bedah dan 11 spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Spesialis ini telah siap untuk ditugaskan secara bertahap pertama di 63 Rumah Sakit di DTPK, Rumah Sakit Rujukan Regional, Rumah Sakit Rujukan Propinsi dan RS Pemerintah Daerah Lainnya di 61 kabupaten/kota, 25 Propinsi. Terobosan ini penting untuk menutup disparitas sebaran dokter

spesialis yang cukup besar antar provinsi di wilayah Indonesia. Selain itu juga, Menteri Kesehatan melaporkan hasil pemantauan gizi selama tahun 2016 bahwa terjadi penurunan kasus stunting. Keberhasilan diharapkan terus terakselerasi dengan upaya intervensi makanan tambahan kepada Ibu Hamil dan balita rawan permasalahan gizi, atau yang dikenal dengan istilah Kurang Energi Kronik (KEK). “Upaya ini makin menggembirakan terlebih dengan komitmen Bapak Presiden berkenan membagikan PMT di berbagai kunjungan kerja ke daerah. Tentu hal ini akan sangat membantu dalam menurunkan kualitas gizi masyarakat di Indonesia. Jumlah makanan tambahan yang disediakan pemerintah pun semakin meningkat, dan secara absolut jumlah balita kurus dan ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan juga semakin meningkat. Kami harapkan pemberian makanan tambahan dapat berdampak pada peningkatan status kesehatan ibu dan balita,” harap Menteri Kesehatan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM untuk menyambut bonus demografi, meningkatkan status gizi ibu hamil, bayi dan balita serta anak sekolah juga menjadi perhatian penting. Menyiapkan generasi sehat dan cerdas serta berkarakter harus dimulai sejak dini.

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

LIPUTAN KHUSUS

PESAN PRESIDEN PADA RAKERKESNAS

2017

residen Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, Selasa (28/2) meresmikan pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2017. Rakerkesnas 2017 kali ini mengangkat tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pendekatan Keluarga untuk Mewujudkan Indonesia Sehat”, berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, 27 Februari – 1 Maret 2017. Rakerkesnas 2017 ini diikuti oleh lebih kurang 1.787 peserta, baik di tingkat pusat

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

maupun daerah. Pada kesempatan itu, Presiden meluncurkan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) serta pembangunan 124 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Perbatasan. Dalam laporan panitia yang disampaikan Menteri Kesehatan menyatakan, “Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2017 menjadi ajang bagi seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia sehat. Rakerkesnas juga merupakan salah satu upaya pemerintah mengoptimalisasi dan mengakselerasi hasil kerja serta kontribusi berbagai sektor

dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan di negeri ini. Rakerkesnas adalah forum komunikasi dan informasi antara stakeholders berbagai lintas sektor yang melibatkan pusat dan daerah.” Pada pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan kesehatan menjadi investasi utama bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Dengan pembangunan kesehatan ini dapat meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap individu untuk dapat berperilaku hidup sehat sehingga tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang

LIPUTAN KHUSUS

setinggi-tingginya. Presiden menyoroti bahwa bidang kesehatan ini menjadi salah satu faktor untuk bisa berkompetisi dengan negara lain. Sebagai contoh, permasalahan gizi buruk menjadi penghambat pembangunan kesehatan ini harus segera diselesaikan secepatnya. “Persoalan gizi buruk bisa kita selesaikan. Sekali lagi, Indonesia sudah berada pada posisi pendapatan menengah, ini harusnya sudah kita tinggal, masa lalu kita. Jangan sampai ada lagi yang namanya gizi buruk. Ini harus diselesaikan secepatnya. Kita

kembali kepada pola hidup sehat, lingkungan dengan sanitasi dan air bersih,“ tegas Presiden. Indonesia harus mampu tangani bila ingin menjadi yang terdepan. Sebagaimana visi Indonesia Emas kelak, apabila kita ingin 2045 nanti, Indonesia masuk kelima besar negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar. Presiden Joko Widodo menekankan kepada para tenaga kesehatan untuk turun tangan secara masif menangani problem kesehatan masyarakat. Para dokter, bidan, hingga penyuluh kesehatan jangan hanya menunggu pasien

di Puskesmas. Tenaga kesehatan harus aktif mendatangi masyarakat. Jangan menunggu di Puskesmas, menunggu orang sakit mendatangi mereka. “Kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk puskesmas agar masyarakat diarahkan kepada gerakan pencegahan terhadap munculnya penyakit-penyakit, artinya mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Jangan sampai bangga, puskesmas dan rumah sakit kalau pasiennya banyak. Semakin banyak masyarakat yang masuk ke puskesmas dan rumah sakit, artinya kita gagal menyelesaikan bidang kesehatan. Yang benar adalah kita membuat masyarakat tidak sakit dan terus menjaga kesehatanya,” tambahnya. Presiden menilai suasana rumah sakit bisa menjadi tanda keberhasilan pemerintah mengatasi problem kesehatan rakyat. Bila rumah sakit semakin ramai oleh pasien berpenyakit, artinya kinerja pemerintah semakin gagal dalam mengatasi masalah kesehatan. “Kita harus mengajak masyarakat hidup sehat. Jangan sampai bangga kalau puskesmas atau rumah sakit pasiennya banyak. Semakin banyak orang masuk puskesmas atau rumah sakit, artinya semakin gagal menyelesaikan masalah di bidang kesehatan. Beritahu masyarakat pola makan yang benar, ’’ ungkap Presiden. Presiden kembali mengingatkan permasalahan gizi buruk, bahwa gizi diperlukan sejak di dalam kandungan. Ini investasi jangka panjang. Dengan gizi terpenuhi, kita mampu berkompetisi dengan negara lain. Sampaikan terus kepada masyarakat, jangan ada uang dipakai untuk membeli rokok dan tidak dipakai menambah gizi anaknya. Kita kembali kepada pola hidup sehat, lingkungan dengan sanitasi dan air bersih.

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

FOKUS UTAMA

DIALEKTIKA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

Terkenal sejak dahulu, secara turun menurun racikan dari bahan alamiah, biasa digunakan nenek moyang untuk menjaga kesehatan. Namun, keberadaannya tidak pernah mengikis waktu, hingga kini ketika zaman sudah berganti, perkembangan pelayanan kesehatan tradisional tetap dinanti.

FOKUS UTAMA

erkembangan teknologi kesehatan di Indonesia ternyata tidak menyurutkan masyarakat untuk berobat secara tradisional, bahkan sebagian besar percaya dari hasil ramuan tradisional lebih bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, persentase penduduk Indonesia yang menggunakan ramuan tradisional (jamu) sebanyak 59,12 persen yang terdapat pada semua kelompok umur, baik laki-laki maupun perempuan di pedesaan maupun di perkotaan. Dan 95,60 persen diantaranya mengakui ramuan tradisional sangat bermanfaat bagi kesehatan. Sementara itu, berdasarkan Riskesdas tahun 2013, proporsi rumah tangga yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional dalam satu tahun terakhir sebesar 30,4 persen dengan jenis pelayanan yang paling banyak digunakan adalah keterampilan tanpa alat sebesar 77,8 persen dan ramuan sebesar 49 persen. Artinya pelayanan kesehatan tradisional melalui ramuan maupun metode penyembuhan tradisional telah dipercaya masyarakat dapat bermanfaat bagi kesehatan. Bentuk kepercayaan inilah yang menjadi bukti, ternyata pelayanan kesehatan tradisional bukan hanya sekedar alternatif dari pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Gangguan Kesehatan Yang Disembuhkan Dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupunktur Pelayanan kesehatan tradisional dapat dimanfaatkan untuk preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif dengan menggunakan metode keterampilan maupun ramuan. Sebelum kita memutuskan untuk melakukan pelayanan kesehatan tradisional, sebaiknya kita meningkatkan pengetahuan tentang gangguan kesehatan apa saja yang dapat dibantu oleh pelayanan kesehatan tradisional.

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

FOKUS UTAMA

Gangguan kesehatan lain yang dapat dibantu kesembuhannya melalui pelayanan kesehatan tradisional herbal adalah dislipidemia; diabetes; hipertensi; hiperurisemia; analgetik-antipiretik; obesitas; anoreksia; diuretik; nefrolitiasis; antiemetik; paliatif dan supportif kanker; penyakit jantung dan pembuluh darah; gastritis; artritis; konstipasi; batuk; gastroenteritis; insomnia; penyakit kulit (panu, kadas, kurap); hepatoprotektor; disfungsi ereksi; ISPA; hemoroid; dan meningkatkan ASI. Berada Dimana Yankestrad Pelayanan kesehatan tradisional dapat diakses di puskesmas dengan pelayanan akupresur dan konseling pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA), sedangkan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat diakses di rumah sakit adalah pelayanan medik akupunktur dan pelayanan medik obat herbal. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan RI, Dra. Meinarwati, Apt, M.Kes menjelaskan bahwa indikator

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

rencana strategis bagi puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional, yaitu puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih pelayanan kesehatan tradisional; puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan; kemudian, puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan meliputi pengumpulan data kesehatan tradisional, fasilitasi, registrasi atau perjanjian dan bimbingan teknis serta pemantauan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Selain itu, mulai tahun 2017 ada penambahan indikator rencana strategis yaitu jumlah rumah sakit pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional yaitu target 183 jumlah rumah sakit pemerintah. Bijak Manfaatkan Obat Tradisional Terjadinya kasus keracunan karena obat tradisional illegal, maupun segala bentuk peredaran obat tradisional illegal tentu membawa keprihatinan, bahwa peredaran sulit dicegah

walaupun sudah ada peraturan yang melarangnya. Untuk itu, masyarakatlah yang harus melindungi diri dari obat tradisional illegal yang membahayakan tubuhnya. â&#x20AC;&#x153;Pemanfaatan obat tradisional adalah obat tradisional yang keamanan dan manfaatnya telah terbukti dan dapat diterapkan serta sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kementerian Kesehatan juga sudah mengatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional,â&#x20AC;? ungkap Meinarwati. Dijelaskan pada peraturan tersebut bahwa penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional hanya dapat memberikan klien/pasien berupa obat tradisional yang diproduksi oleh industri/usaha obat tradisional yang sudah berizin serta memiliki nomor izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau obat tradisional racikan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyehat tradisional dan

FOKUS UTAMA

tenaga kesehatan tradisional dapat memberikan surat permintaan obat tradisional secara tertulis untuk klien/ pasien, namun dilarang menjual dan mengedarkan obat tradisional racikan sendiri tanpa izin, harus sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Tak Luput Dari Malapraktik Setiap pelayanan kesehatan pasti memiliki resiko, tanpa terkecuali. Seperti halnya, pelayanan kesehatan tradisional yang sudah dikenal lama masyarakat. Ketika masyarakat sudah menjalani pelayanan kesehatan tradisional dan terjadi masalah pada kondisi tubuhnya, kemudian masyarakat tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Sebagai contoh, ada seorang klien mengalami patah tulang terbuka, ada luka, kemudian pergi ke tukang pijat patah tulang, hal ini malah menimbulkan cedera berat dan bisa terjadi pembusukan dari infeksi luka yang terbuka, sehingga menimbulkan kesakitan yang semakin parah. Penyembuhan ini tidak bisa dilakukan di tukang pijat

patah tulang. Seharusnya, klien pergi ke dokter untuk menutup luka. Kejadian di atas merupakan gambaran sederhana yang terjadi di masyarakat, tetapi masyarakat menganggap resiko yang terjadi di pelayanan kesehatan tradisional itu adalah takdir, bukan malapraktek. â&#x20AC;&#x153;Kita harus mengubah pemikiran masyarakat bahwa pelayanan kesehatan tradisional juga memiliki malapraktik. Baik pelayanan medis maupun pelayanan kesehatan tradisional sama-sama memiliki resiko malapraktek,â&#x20AC;? ungkap Meinarwati. Tenaga Kesehatan Dengan Tambahan Kompetensi Tenaga Kesehatan Tradisional atau disingkat dengan Nakestrad melakukan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer dengan ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan tradisional, paling rendah diploma tiga, dengan lingkup meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pekerjaannya pun dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok di fasilitas pelayanan

kesehatan tradisional. Meinarwati menjelaskan bahwa Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan RI telah melakukan pelatihan peningkatan kompetensi tambahan di bidang pelayanan kesehatan tradisional kepada tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional integrasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti dokter, harus mempunyai sertifikat kompetensi untuk kewenangan tambahan yang dimiliki. â&#x20AC;&#x153;Sejak dilakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan bidang pelayanan kesehatan tradisional, sebanyak 175 dokter telah dilatih akupunktur yang berasal dari 139 rumah sakit, 34 puskesmas dan 1 poliklinik serta sebanyak 50 dokter telah dilatih pelayanan medik obat herbal di 50 rumah sakit. Sementara itu, sampai dengan tahun 2016, jumlah rumah sakit yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional sebanyak 45 rumah sakit, dan untuk puskesmas sebanyak 2.925,â&#x20AC;? ungkapnya.

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

FOKUS UTAMA

BISAKAH OBAT HERBAL MASUK PAKET JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ?

ita menyadari ketika zaman sudah berubah artinya gaya hidup manusia juga mengikuti perubahan sesuai kondisinya, namun tidak demikian untuk tradisi. Tradisi yang ditularkan secara turun-menurun akan tetap melekat pada manusia, seperti halnya obat herbal yang dimanfaatkan nenek moyang untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan, sampai saat ini, obat herbal tetap memiliki peminat. Sebagian orang percaya akan khasiat obat herbal yang memiliki sifat alamiah dari bahan tumbuhtumbuhan, sehingga mudah larut dalam tubuh dan efek samping yang ditimbulkan rendah. Karena itulah, masyarakat percaya obat herbal tidak memiliki resiko tinggi. Namun, sebenarnya kepercayaan masyarakat

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

akan obat herbal adalah tantangan bagi penggunaan obat herbal di Indonesia. â&#x20AC;&#x153;Kecenderungan masyarakat menganggap bahwa obat herbal selalu aman. Padahal obat herbal itu harus ada uji klinis, minimal uji pra klinis, seperti Obat Herbal Terstandar (OHT) pembuktian harus ada uji pra klinis; Fitofarmaka (FF) pembuktian sudah ada uji klinis, dan untuk jamu (TR) tidak perlu pembuktian ilmiah maupun klinis, tetapi cukup dengan bukti empiris saja,â&#x20AC;? ungkap Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dra. Meinarwati, Apt, M.Kes. Salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas pemanfaatan OHT oleh masyarakat, Kementerian Kesehatan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Formularium Obat Herbal Asli

Indonesia (FOHAI), ada 57 jenis herbal yang telah memiliki data ilmiah yang dapat membantu mengatasi 24 jenis penyakit/gangguan kesehatan, yaitu : dislipidemia; diabetes; hipertensi; hiperurisemia; analgetik-antipiretik; obesitas; anoreksia; diuretik; nefrolitiasis; antiemetik; paliatif dan supportif kanker; penyakit jantung dan pembuluh darah; gastritis; artritis; konstipasi; batuk; gastroenteritis; insomnia; penyakit kulit (panu, kadas, kurap); hepatoprotektor; disfungsi ereksi; ISPA; hemoroid; dan meningkatkan ASI. â&#x20AC;&#x153;Kemenkes juga telah melakukan sosialisasi tentang

FOKUS UTAMA

FOHAI kepada industri farmasi dan mendorong memproduksi obat-obat herbal agar obat herbal sebagaimana tertuang dalam FOHAI tersedia di pasar dan dapat digunakan oleh dokter. Disamping itu, Kemenkes akan mengajukan rekomendasi agar obat herbal dapat masuk JKN dengan nama yang berbeda, yaitu Formularium Obat Tradisional Nasional (FORTRANAS),â&#x20AC;? jelas Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional menambahkan penggunaan obat yang digunakan oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mengikuti regulasi penggunaan obat yang mengacu pada daftar obat dan harga yang ditentukan Kemenkes. Daftar obat pengguna JKN masuk dalam Formularium Nasional (FORNAS), sedangkan daftar harga masuk pada e-Catalog. Semua rumah sakit, puskesmas dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang tergabung dalam BPJS Kesehatan menggunakan FORNAS dan e-Catalog tersebut. Sampai saat ini, pembiayaan obat melalui JKN dapat dibayarkan sesuai yang tercantum dalam FORNAS, sedangkan obat herbal tidak masuk

dalam FORNAS. Tetapi bila merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, pasal 24 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal obat yang dibutuhkan sesuai indikasi medis pada Fasilitas Kesehatan Rujukan tingkat lanjutan tidak tercantum dalam Formularium Nasional, dapat digunakan obat lain berdasarkan persetujuan Komite Medik dan Kepala/ Direktur Rumah Sakit. Selain itu, dimuat juga pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana DAK disebutkan bahwa dalam hal obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dibutuhkan tidak tercantum dalam acuan tersebut di atas, dapat digunakan obat dan BMHP lain (termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka) secara terbatas sesuai indikasi medis dan pelayanan kesehatan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Ditambahkan pula, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah, pasal 5 ayat (6) disebutkan bahwa dalam hal obat dan bahan medis dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. â&#x20AC;&#x153;Berdasarkan hal ini, maka ada peluang penggunaan obat herbal pada program JKN. Apabila masuk dalam program JKN, maka diharapkan obat herbal dapat digunakan dalam pengobatan konvensional tetapi berfungsi sebagai komplementer, atau dapat dipergunakan sebagai alternatif, saat kondisi obat konvensional tidak dapat diberikan,â&#x20AC;? ungkap Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional. Obat herbal yang merupakan salah satu pelayanan kesehatan tradisional, seharusnya sudah difasilitasi dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena, pelayanan kesehatan tradisional sudah terintegrasi di FKTP dan FKTL, maka perlu dilakukan koordinasi antara pihak yang terkait untuk mempercepat terfasilitasinya pembiayaan obat herbal tersebut. WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

FOKUS UTAMA

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

| KILAS BERITA |

MENKES AJAK ORMAS SOSIALISASIKAN GERMAS

enteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila F Moeloek, Sp.M(K) didampingi oleh Sekjen, dr. Untung Suseno Sutardjo, M.Kes melakukan pertemuan bersama perwakilan organisasi masyarakat Indonesia dalam rangka menggalang peran serta ormas dalam mendukung gerakan masyarakat hidup sehat di Ruang Pertemuan J. Leimena, Kemenkes RI, Jakarta (31/3). Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan 20 ormas di Indonesia yang telah menandatangani MOU dengan Kementerian Kesehatan RI terkait dengan program Germas. Ormas-ormas tersebut antara lain Kwartir Nasional, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Pusat, dan Yayasan Jaringan Pesantren Nusantara. Menkes menyatakan, bahwa mengingat kesehatan merupakan salah satu hal dasar dalam kehidupan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka dalam hal kesehatan ini, Kemenkes menjalin kerja sama dan

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

memerlukan bantuan ormas untuk mensosialisasikan serta membantu menyukseskan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Germas dimulai dengan perubahan diri dan keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup sehat itu sendiri merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan. Nantinya, dari perubahan perilaku masyarakat ini membentuk desa dan keluarga siaga yang dapat mempercepat terwujudnya masyarakat desa dan kelurahan yang peduli, tanggap dan mampu mengenali serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat. Dalam mewujudkan Germas dapat dilakukan dengan cara memperbanyak peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku

hidup sehat, penyediaan pangan sehat&percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan&deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan edukasi hidup sehat. Untuk tahun 2017 ini, fokus pemerintah pada point melakukan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. â&#x20AC;&#x153;Saya harap, ormas dapat mendorong masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan baik, terlebih melalui program promotif preventif dengan Germas tersebut,â&#x20AC;? harap Menkes. Menkes juga berharap agar ormas dapat mendorong masyarakat untuk mampu memanfaatkan puskesmas sebagai faskes tingkat pertama semaksimal mungkin. Masyarakat dapat menggunakan puskesmas sebagai penyedia fasilitas untuk melakukan pemeriksaan rutin. Jadi, sebelum semuanya menjadi parah, semua dapat terdeteksi atau tertangani di puskesmas, sehingga tidak menyebabkan penumpukan di rumah sakit.

| KILAS BERITA |

PENYUSUNAN NSPK PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN WAHANA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER (DLP)

irektorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan pertemuan Penyusunan NSPK Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Wahana Pendidikan Program Dokter Layanan Primer (DLP). Pertemuan yang diselenggarakan di Bandung, 22 â&#x20AC;&#x201C; 24 Maret 2017 diharapkan dapat menghasilkan draft awal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Wahana Pendidikan DLP. Pertemuan dihadiri oleh unsurunsur dari Kelompok Kerja Dokter Layanan Primer (DLP), Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan. Dalam sambutannya Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA menyampaikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dinyatakan bahwa institusi

pendidikan kedokteran yang menyelenggarakan program pendidikan dokter layanan primer (DLP), harus memiliki rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan DLP. Wahana pendidikan DLP adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan DLP, meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat, klinik, laboratorium, dan fasilitas lain yang digunakan untuk pendidikan DLP. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalankan fungsi sebagai wahana pendidikan DLP harus dapat menjadi tempat pembelajaran yang efektif dan efisien untuk pencapaian kompetensi

peserta didik DLP. Selain fungsi pendidikan tersebut, tentu saja wahana pendidikan harus tetap menjalankan fungsinya sebagai tempat pelayanan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2016, telah disusun draft Permenkes tentang Wahana Pendidikan DLP yang saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Biro Hukum dan Organisasi. Sementara itu, juga telah disiapkan 262 Puskesmas sebagai wahana pendidikan DLP di 57 kabupaten/kota, di 8 provinsi yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali. Untuk dapat terselenggaranya pendidikan DLP yang bermutu di wahana pendidikan, diperlukan panduan dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan wahana pendidikan DLP, sebagai acuan bagi penyelenggara wahana pendidikan. Sehingga perlu disusun petunjuk teknis penyelenggaraan wahana pendidikan DLP. *SubditPraktikPerorangan WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

| KILAS BERITA |

SATU PEMAHAMAN UNTUK PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

eberhasilan sebuah program ditentukan dari intensnya sosialisasi maupun pembinaan yang dilakukan unit teknis. Artinya dengan adanya sosialisasi, maka akan terjadi satu pemahaman yang sama dari pengetahuan atau informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan melaksanakan pertemuan Semi Lokakarya Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (24/3) di Jakarta. Dalam laporan Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA menyampaikan tujuan pertemuan ini untuk sosialisasi lintas program, mempersiapkan calon narasumber/ pemateri, memperoleh kesamaan dan memperoleh komitmen serta dukungan dari lintas program dalam

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. “Terlebih kami membutuhkan narasumber atau pemateri yang menjadi perwakilan Kementerian Kesehatan saat memaparkan program di daerah. Untuk itu, kami membuat pre dan post test agar memastikan para narasumber memahami program ini dan nantinya diharapkan narasumber menjadi agent of change, sehingga seseorang ini mendapat kepercayaan masyarakat akan perilaku hidup sehat,”ungkap dr. Gita Maya. Sementara itu, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Bambang Wibowo, Sp.OG (K), MARS menjelaskan setiap pejabat struktural harus memiliki pemahaman yang sama tentang Program Indonesia Sehat. Karena, Program Indonesia Sehat ini menjadi program prioritas dari agenda kelima Nawa Cita. Program ini sebagai program utama Pembangunan Kesehatan, kemudian dimasukkan pada rencana strategis Kementerian Kesehatan

tahun 2015 – 2019. “Dengan adanya pertemuan ini terjadi kesamaan pemahaman dan semangat dalam mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, melalui sosialisasi dan advokasi ke Pemerintah Daerah pada setiap kegiatan yang dilakukan di unit teknis di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan,” ucap dr. Bambang Wibowo. Perlu diketahui bahwa Program Indonesia Sehat terdiri dari tiga pilar, sebagai berikut : Pilar 1. Paradigma Sehat : Paradigma sehat merupakan upaya Kementerian Kesehatan untuk merubah pola pikir stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan peningkatan upaya promotif – preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan keterlibatan lintas sektor dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pilar 2. Penguatan Pelayanan Kesehatan : Penguatan pelayanan

| KILAS BERITA |

kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada tiga hal penting, yaitu : a. Peningkatan akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Optimalisasi Sistem Rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan b. Penerapan pendekatan continuum of care. c. Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk). Pilar 3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) : Program JKN ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun NonPBI. Dalam pengembangan JKN ini Kementerian Kesehatan fokus pada pengembangan benefit package, menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan. Dengan ketiga pilar Program Indonesia Sehat inilah menjadi tonggak membentuk masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, sehingga akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Telah banyak pencapaian keberhasilan dalam pembangunan nasional di bidang kesehatan, namun bangsa Indonesia masih belum berhasil mencapai â&#x20AC;&#x153;Indonesia Sehatâ&#x20AC;?, sebagaimana yang dikehendaki dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Penyebabnya, karena Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang masih tinggi, bayi stunting yang masih banyak dijumpai, permasalahan gizi, masih ada penyakit menular seperti tuberkulosis dan penyakit tidak menular hipertensi dengan prevalensi tinggi dan gangguan jiwa yang terus bertambah. Disamping itu, belum optimalnya peningkatan sumber daya dalam mengimbangi peningkatan kebutuhan, baik dalam hal jumlah, jenis, mutu maupun pemerataan. Menyadari permasalahan di atas, maka Kementerian Kesehatan membuat skala prioritas. Untuk mencapai Indonesia Sehat dalam kurun waktu 2015 â&#x20AC;&#x201C; 2019, sektor Kesehatan diarahkan untuk memfokuskan upaya dalam program gizi, kesehatan ibu dan anak, program pengendalian penyakit menular dan tidak menular, program perilaku dan kesehatan lingkungan. Menyadari keterbatasan sumber daya yang ada perlu dilakukan integrasi pelaksanaan program pada

setiap tahapan dengan fokus sasaran kepada keluarga melalui Pendekatan Keluarga pada Program Indonesia Sehat. Pelaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga telah disepakati adanya 12 indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga, yaituÂ 1) keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, 4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif, 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok, 10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Keberhasilan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga perlu dukungan dari berbagai pihak, baik lintas program, lintas sektor terkait dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota.

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

| KILAS BERITA |

irektorat Jenderal Pelayanan Kesehatan memiliki aplikasi perencanaan berbasis elektronik yang begitu beragam, sesuai dengan kebutuhan para unit teknis yang akan digunakan daerah dalam mengajukan perencanaan bidang kesehatan. Namun, beragamnya aplikasi membuat kesulitan pemantauan hasil evaluasi, karena tidak ada sinkronisasi antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, tahun lalu Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan membuat Portal Perencanaan Terintegrasi (PPT) yang merupakan sistem perencanaan terintegrasi sampai dengan evaluasi dari beberapa gabungan sistem informasi. Sistem informasi yang tergabung, yaitu SIRS, e-Monev, e-Renstra dan Perencanaan Berbasis Elektronik. Tujuan integrasi ini untuk memperkuat Data dan Informasi serta meningkatkan pelaporan Rumah Sakit (SIRS), pemanfaatan monitoring dan evaluasi (e-Monev), sarana-prasarana & alat kesehatan (ASPAK), rencana dan strategis (e-Renstra) serta membuat perencanaan yang berbasis kondisi riil dan hasil monev, diharapkan kegiatan dana APBN dapat termonitor seluruhnya. Dengan kegiatan pertemuan rapat perencanaan program pelayanan kesehatan regional I yang dilaksanakan di Bali, 7 – 9 Maret 2017; regional II dilaksanakan di Kalimantan Timur, 14 – 16 Maret 2017; dan regional III di Sumatera Selatan, 21 – 23 Maret 2017. Pertemuan ini menindaklanjuti Surat Edaran Nomor : HK. 03.03/I.1/8906/2016 tentang pengajuan usulan

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

MENATA USULAN PERENCANAAN MELALUI PORTAL PERENCANAAN TERINTEGRASI kegiatan APBN/APBN-P dan DAK TA. 2018 dengan agenda verifikasi data usulan dan upload usulan. Pembukaan oleh Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes menyampaikan

point terkait usulan APBN, bahwa kerjasama dalam menentukan DAK 2018 antara pusat dan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatannya, sehingga saat di monev akan ada kesesuaian dalam penggunaan

| KILAS BERITA |

anggaran. Sesditjen juga mengingatkan dari 12 resolusi rakerkesnas, resolusi yang memperkuat sinergi kegiatan pusat dan daerah yaitu melaksanakan SPM, kegiatan lintas sektoral Germas dan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Ada 1926 puskesmas yang didorong mengimplementasikan

pendekatan keluarga. Puskesmas merupakan ujung tombak pelaksanaan program ini yang berbasis wilayah. Hal ini perlu disosialisasikan sampai ke tingkat satker sehingga pengusulan DAK 2018 akan difokuskan/diarahkan ketiga program ini. “Kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan selaku unit teknis bertugas membantu pengawalan usulan yang dibuat oleh Satuan Kerja, sehingga usulan yang direncanakan bisa sinkron di tiap tahapan dan termonitor melalui PPT,” ungkap Sesditjen. Kemudian, bagaimana alur kerja PPT ? dijelaskannya bahwa saat satker mengajukan usulan anggaran, satker harus mengisi aplikasi SIRS Online, e-Monev, ASPAK dan eRenstra, sehingga nanti indikator berwarna hijau. Selanjutnya, setelah berwarna hijau, satker bisa mengajukan usulan melalui PBE Online untuk usulan anggaran tahun 2018. Usulan tersebut akan di verifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi, setelah valid usulan satker masuk ke server pusat. Penggunaan PPT untuk rumah sakit UPT vertikal Kementerian Kesehatan, rumah sakit daerah, rumah sakit TNI/ POLRI, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, BBLK, BPFK, BBKPM, BKMM, UPK dan

Kantor Pusat. Sejauh ini, berdasarkan data SIPERMON 14 Maret 2017 bahwa hasil laporan aplikasi SIRS, e-Monev dan ASPAK, sebagai berikut : (1) untuk SIRS dari jumlah 2.640 rumah sakit, hanya 330 rumah sakit yang sudah update ; (2) Sementara itu, tingkat kepatuhan e-Monev ada 579 satker yang sudah update, dari total 846 satker. Kemudian tingkat kepatuhan ASPAK didapatkan hasil dari 2.865 satker, hanya 920 yang sudah aktif mengisi ASPAK (sumber: ASPAK 14 Maret 2017). Perlu diketahui PPT ini membawa nilai tambah, yaitu pertama, Pelaporan SIRS, e-Monev, ASPAK dan e-Renstra akan terisi maksimal; kedua, Seluruh kegiatan Dana APBN termonitor seluruhnya; ketiga, Perencanaan dan evaluasi adalah satu lajur yang tidak dapat dipisah; dan keempat, Hirarki kewenangan Kab. Provinsi dan Pusat semakin solid. Diharapkan dengan adanya PPT akan meningkatkan respon rate pelaporan, satker dapat melaksanakan kewajiban terlebih dahulu (update data dan mengirim laporan), kemudian menggunakan haknya (mengirim usulan kegiatan/anggaran) dan kebutuhan semua pihak dapat terpenuhi. Selain itu dapat meningkatkan performance pelayanan kesehatan melalui perencanaan yang akurat.

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

| KILAS BERITA |

PEMBENAHAN MANAJEMEN PAK

DENGAN SISTEM ONLINE

eningkatan mutu Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi Tenaga Kesehatan perlu dilakukan agar bekerja lebih professional dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Atas dasar

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

tersebut, Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan mengadakan kegiatan Workshop Manajemen Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 9 Maret 2017 di Bali.

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016, Ditjen Pelayanan Kesehatan menjadi Unit Pembina bagi 18 jabatan fungsional kesehatan, sekaligus bertanggung jawab terhadap 18 jabatan fungsional, termasuk

| KILAS BERITA |

pula proses penilaian oleh Tim Penilaian Pusat. Artinya, akan terjadi peningkatan jumlah Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), hal ini diprediksi dapat menimbulkan konsekuensi administrasi. Selain itu, beberapa masalah juga sering ditemukan di lapangan, seperti tertundanya kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat pejabat fungsional kesehatan. Hal ini disebabkan belum tertatanya manajemen Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan baik, proses penilaian yang belum tepat waktu, sistem administrasi dan penilaian yang lambat, karena masih menggunakan sistem manual. Melihat kondisi tersebut, Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes memberikan arahan agar dikembangkan prosedur administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional secara online. “Prosedur administrasi PAK ini harus dibuatkan aplikasi e-PAK, hal ini untuk memudahkan pekerjaan agar lebih efisien, paper less, transparansi dan dapat meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan,” ungkap Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan. Dengan pengajuan DUPAK secara online diharapkan dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam proses administrasi PAK dan mengurangi faktor human error, sehingga keterlambatan dalam pengajuan kenaikan pangkat pun dapat diminimalisasi. Diketahui dengan PAK ini, nantinya akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) merupakan salah satu syarat untuk kenaikan dalam jabatan fungsional yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengajuan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional kesehatan. SIYAP PAK Solusi Penyelesaian PAK Tepat Waktu Melihat kondisi sebelumnya, bahwa dalam proses pengajuan

PAK membutuhkan waktu yang cukup lama, karena adanya berkas yang tidak lengkap bahkan hilang sehingga hal ini mengakibatkan terlambatnya kenaikan jabatan/ pangkat jabatan fungsional. Proses yang lama ini diakibatkan karena manajemen Penetapan Angka Kredit yang belum baik. Selain itu juga, Dr. Agus juga mengingatkan kepengurusan DUPAK jabatan fungsional kesehatan merupakan salah satu hal yang memiliki resiko akan terjadinya pungli. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya pungli pada proses penyelesaian DUPAK telah ada solusi penyelesaiannya melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIYAP) atau e-PAK. e-PAK ini dibangun untuk mendukung proses pelayanan administrasi kepegawaian terutama pelayanan PAK. Alur kerja dimulai dari proses pengusulan DUPAK oleh pemohon hingga hasil akhir berupa penerbitan SK Penetapan Angka Kredit. Aplikasi ini juga mendukung penyediaan informasi data pengusul dan laporan hasil penyelesaian SK PAK. Sehingga masyarakat dapat memantau proses pengajuan PAK sampai penetapan angka kredit. Untuk mengakses e-PAK langsung menuju alamat http://www. siyappak-yankes.net/. Nanti akan

diberikan username dan password untuk login bagi penanggung jawab (administrator) di masing-masing UPT Vertikal Ditjen Pelayanan Kesehatan. “Adapun e-PAK kedepannya akan terintegrasi dengan aplikasi e-Jabfung yang dikembangkan BPPSDM dan proses DUPAK dengan database pemangku Jabfung seluruh Indonesia” ujar Kasubag Kepegawaian Ditjen Yankes, Didik Suharsono, S.Kom disela-sela acara. Perlu diketahui, sejak tahun 2015 telah dikembangkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (SIMPADU). SIMPADU adalah aplikasi pencatatan penerimaan DUPAK di Loket Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Kesehatan. SIMPADU membantu pengusul untuk memantau proses penyelesaian DUPAK. Kemudian, tahun 2016 dikembangkan sistem elektronik untuk proses PAK dan diterapkan (trial) dalam lingkup lokal. Dan tahun 2017 ini akan mensosialisasikan e-PAK ke UPT Vertikal untuk digunakan dalam pengusulan DUPAK. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan proses pengusulan penetapan angka kredit sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kualitas dan ketepatan waktu serta memudahkan proses monitoring penyelesaian PA WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

| KILAS BERITA |

Target IKI dan IKT untuk Pelayanan Kesehatan yang Lebih Baik

irektur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS didampingi Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes menghadiri Workshop Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Indikator Kinerja Terpilih (IKT) pada Satker BLU RS/Balai di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan (7/3) di Bali. Workshop yang juga dihadiri oleh para Direktur Utama serta Kepala Balai ini membahas tentang penilaian kinerja yang merupakan hal yang wajib dilakukan. Pada dasarnya semua organisasi perlu melakukan evaluasi untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja dan mutu pelayanannya. Penilaian kinerja merupakan hal yang wajib dilakukan karena pada dasarnya semua organisasi perlu melakukan evaluasi untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja dan mutu pelayanannya. Di samping itu, penilaian kinerja penting untuk melakukan kontrol

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

terhadap produktivitas sumber daya manusia baik secara individu maupun organisasi. Mengingat rumah sakit dan balai memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka kinerja menjadi faktor penting yang harus diperhatikan karena dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai standar yang berlaku. â&#x20AC;&#x153;Penilaian terhadap kinerja rumah sakit maupun balai sangat dipengaruhi oleh kinerja mulai dari pimpinan hingga seluruh pegawai yang terbawah, sehingga hasilnya dapat menggambarkan kinerja organisasi secara menyeluruh, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk memperbaiki maupun meningkatkan kualitas serta efisiensi organisasi,â&#x20AC;? ungkap Dirjen Pelayanan Kesehatan. Dalam melakukan penilaian

kinerja rumah sakit maupun balai diperlukan indikator yang dapat dijadikan panduan. Perbedaan yang mendasar pada pelayanan yang diberikan rumah sakit umum, rumah sakit khusus maupun balai, memberi dampak pada perbedaan indikator untuk masing-masing jenis rumah sakit dan balai yang disesuaikan dengan spesifikasi pelayanannya masing-masing. Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Indikator Kinerja Terpilih (IKT) merupakan indikator pilihan yang menggambarkan bisnis proses di rumah sakit maupun balai, di mana IKI dan IKT ini menjadi dasar penilaian kinerja direktur utama rumah sakit dan kepala balai dalam mengelola organisasinya. Capaian indikator tersebut berkorelasi langsung dengan besar kecilnya remunerasi yang akan diterima. Untuk itu, tahun 2017 ini Indikator Kinerja Individu (IKI) tidak ada perubahan, sedangkan IKT merupakan hasil kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan dengan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menentukan 4 Indikator Kinerja Terpilih untuk rumah sakit dan balai. Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan kontrak kinerja oleh para Direktur Utama RS disaksikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan. Secara simbolis, penandatanganan dilakukan oleh Dirut RS PON, Dirut RS Fatmawati, dan Dirut RS Kanker Dharmais Sebagai penutup, Dirjen Pelayanan Kesehatan berharap dengan penandatanganan kontrak kinerja ini menjadi milestone bagi semua satker, untuk lebih baik dan lebih professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga akses dan mutu pelayanan kesehatan akan semakin meningkat. UPT Vertikal Berpacu Penuhi IKI/IKT Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes menyampaian hasil evaluasi Indikator Kinerja Individu (IKI) 2016 Satker BLU RS dan Balai dalam pertemuan bersama Direktur Utama dan Kepala Balai (8/3). Kinerja pemimpin BLU, baik Direktur Utama maupun Kepala Balai, terdiri dari dua penilaian, yaitu Indikator kinerja Individu (IKI) serta

Indikator Kinerja Terpilih (IKT). IKI digunakan untuk menilai kinerja yang terdiri dari 15-18 indikator, sedangkan IKT merupakan bagian dari IKI yang ditambah beberapa indikator yang digunakan untuk melakukan verifikasi penilaian IKI oleh PPK BLU. Penilaian terhadap IKI mencakup 18 indikator, meliputi kepatuhan terhadap clinical pathway, ketepatan identifikasi pasien, rasio pendapatan PNPB terhadap biaya operasional (POBO), Penerapan keselamatan operasi, waktu lapor hasil tes kritis lab, kepatuhan penggunaan formas, prosentase kejadian pasien jatuh, Infeksi daerah operasi, ventilator associated pneumonia (VAP), cuci tangan (hand hygiene), kematian pasien di IGD, kecepatan respon terhadap complain, emergency response time 2, waktu tunggu rawat jalan, waktu tunggu operasi efektif, waktu tunggu pelayanan radiologi, waktu tunggu pelayanan resep obat jadi, serta pengembalian RM lengkap dalam waktu 24 jam. â&#x20AC;&#x153;Berdasarkan rekap capaian IKI hingga triwulan IV, untuk BLU RS, sebagian besar Rumah Sakit telah mencapai lebih dari 15 indikator. RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, RSUP Sanglah Denpasar, RSUP Persahabatan Jakarta, RSJPD Harapan Kita dan beberapa RS lainnya telah mencapai rata-rata capaian IKI

| KILAS BERITA | lebih dari 15 indikator. Sedangkan untuk balai, BKMM Makassar telah memenuhi capaian 17 indikator,â&#x20AC;? ungkap Dr. Agus. Kemudian dirinya menambahkan hasil evaluasi terdapat banyak RS Umum, RS Khusus maupu Balai yang pencapaiannya berada dibawah standar indikator. Artinya, rata-rata IKI tidak tercapai sesuai standar. Dari evaluasi ini, diharapkan BLU yang sudah mampu meraih Â pencapaian indikator dengan baik, maupun BLU yang pencapaiannya masih belum memenuhi, agar terus mampu meningkatkan pelayanan serta pencapaian target indikator. Dalam hal pencapaian IKI, ternyata ditemukan berbagai permasalahan diantaranya belum dilakukannya verifikasi data capaian IKI secara komprehensif, adanya perbedaan data e-kinerja dengan laporan rekapitulasi, pada tahun 2016 nilai IKI Dirut masih belum jelas peruntukannya. Oleh karena itu selanjutnya akan dilakukan verifikasi terhadap capaian IKI, sinkronisasi data antara e-kinerja dan rekapitulasi serta menjadikan nilai IKI sebagai salah satu indeks dalam mengalokasikan anggaran RS untuk mengatasi permasalahan tersebut.

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

| KILAS BERITA |

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

KABAR UPT

LIVE CASE DEMONSTRATION KARDIOLOGI INTERVENSI PERTAMA DI INDONESIA DILAKUKAN OLEH RSCM

ongres Congenital Heart Disease Single Ventricle from A to Z Scientific Program yang diselenggarakan di Kota HoChi Minh, Vietnam tanggal 3- 6 Januari 2017 ini memberikan kesempatan kepada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo untuk melakukan Tindakan Kardiologi Intervensi secara live di depan sekitar 400 perwakilan dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Irlandia, Brazil, Australia, Jepang, Korea, Taiwan, Pakistan, India, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand dan beberapa negara

lainnya. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo melakukan live case demonstration ini pada tanggal 4 Januari 2017 dengan empat pasien anak berkisar umur 4-6 tahun yang melibatkan sekitar 15 orang, diantaranya tim dokter Kardiologi Anak dan PJT, dokter bedah, dokter Anestesi, satu dokter dari Surabaya dan beberapa dokter fellow . â&#x20AC;&#x153;Layanan unggulan Unit PJT RSCM di bidang Kardiologi Anak adalah Intervensi pada periode awal dan pada dewasa adalah Percutaneus Coronary Intervention (PCI). Kongres ini merupakan kongres yang

ketujuh kalinya. Sejak tahun 2010 hingga 2016 RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo sudah beberapa kali menjadi pembicara baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama di Vietnam ini. Selama ini kami disana sebagai pembicara dan operator. Mulai tahun 2017 ini, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dipercaya untuk melakukan tindakan ini secara live yang disaksikan oleh hampir seluruh perwakilan dari berbagai negara di dunia. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan pertama dan satu- satunya perwakilan dari Indonesia yang mengadakan WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

KABAR UPT

live case demonstration ini, “ ujar salah satu anggota tim dokter yang melakukan live case demonstration, Prof. Dr. dr. H. Mulyadi M. Djer, SpA(K). Tindakan Kardiologi Intervensi ini merupakan tindakan pengobatan penyakit jantung bawaan tanpa pembedahan atau operasi. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo sudah mulai melakukan tindakan Kardiologi Intervensi ini sejak tahun 1998, namun mulai melakukan banyak tindakan pada tahun 2002 hingga tahun 2017 ini.

SpA(K) Beberapa kasus yang dapat ditangani dengan tindakan Kardiologi Intervensi adalah kasus-kasus yang simple, seperti lubang antara bilik kiri dan kanan (Ventricle Septal Defect - VSD), kebocoran pada sekat serambi jantung (Atrial Septal Defect-ASD), jantung menyempit dengan melakukan pelebaran katup atau pembuluh darah yang menyempit, perforasi katup yang atretik dan dilatasi, penutupan pembuluh darah kolateral atau fistula, pemasangan katup, septostomi atrium dan pungsi perikardium. “RSUPN Dr. Cipto Sedangkan untuk kasus yang Mangunkusumo sebenarnya kompleks dapat dilakukan sudah mulai melakukan dengan pembedahan. Selain itu, tindakan ini sejak tahun 1998, pasien juga harus memenuhi tetapi baru satu kasus saja yang beberapa kriteria untuk ditangani. Tahun 2002 baru mulai dilakukan tindakan Kardiologi melakukan tindakan ini untuk Intervensi ini. beberapa kasus dan pada saat itu “Pasien yang dilakukan dilakukan di Cathlab IPD karena tindakan Kardiologi Intervensi Unit PJT RSCM baru berdiri tahun dalam live case demonstration ada 2003. Sekarang ini, tindakan 4 pasien, 3 pasien dengan kasus Kardiologi Intervensi sudah VSD dan 1 pasien dengan kasus berkembang pesat dan menjadi ASD. Semua pasien tersebut opsi pengobatan yang paling berumur sekitar 4-6 tahun baik dibandingkan dengan dan berasal dari Jakarta. Ada metode pembedahan,”ungkap beberapa kriteria khusus juga. Prof. Dr. dr. H. Mulyadi M. Djer, Misal untuk pasien VSD berat

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

badan harus 8 kg dan untuk ASD di atas 10 kg. Semua pasien yang akan dilakukan tindakan harus dalam kondisi sehat, artinya tidak ada kelainan di tempat-tempat yang merupakan akses untuk melakukan tindakan intervensi ini. Kami juga melakukan pemilahan, biasanya batasannya itu dari berat badan. Jika pasien sudah terindikasi namun berat badan kurang, maka tidak dapat dilakukan dengan tindakan ini karena alatnya masuk melalui pembuluh darah dan dialihkan kepada pembedahan karena pembedahan tidak ada batasan berat badan. Tindakan Kardiologi Intervensi ini juga pernah dilakukan pada pasien dewasa sekitar umur 30 tahun dan hal itu lebih mudah. Pasien tersebut mengidap kelainan bawaan namun baru ketahuan pada saat umur 15 tahun bahkan sampai 30 tahun,” Prof. Dr. dr. H. Mulyadi M. Djer, SpA(K) menjelaskan. Sejak tahun 2002 hingga tahun 2017 ini, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo sudah melakukan tindakan Kardiologi Intervensi kepada sekitar 1.000 pasien dan sudah terpublikasi dalam Jurnal Internasional dengan angka kegagalan sebesar kurang dari 1%. “Kami sudah melakukan tindakan kepada sekitar 1.000 pasien. Itu sejak tahun 2002 sampai 2017 ini. Angka kegagalan dari tindakan Kardiologi Intervensi ini kurang dari 1%. Kalau pembedahan itu kan di-bypass, dimana jantung harus diberhentikan terlebih dahulu. Selama jantung diberhentikan, pasien menggunakan alat bantu atau mesin. Mekanismenya, pada mesin itu darah akan mengalir pada selang pembuluh darah, biasanya disebut SIRS, Systemic

KABAR UPT

Inflamation Response Syndrome. Dalam hal ini, faktor infeksinya kuat dan dikhawatirkan akan terjadi Sindrom Curah Jantung Rendah (Low Cardiac Output Syndrome) sehingga menimbulkan faktor mortalitas yang tinggi. Dalam Kardiologi Intervensi, juga terdapat resiko seperti meninggal dunia, pendarahan atau gangguan listrik jantung, namun semua itu kurang dari 1%. Operasi yang paling beresiko adalah operasi jantung karena jantung dihentikan terlebih dahulu, kalau operasi lain jantungnya berdenyut,” ujar Prof. Dr. dr. H. Mulyadi M. Djer, SpA(K). Tindakan Kardiologi Intervensi ini merupakan salah satu teknologi pengobatan yang menjangkau seluruh pasien, baik pasien umum maupun pasien dengan jaminan BPJS. Selain itu, tindakan ini juga dapat menghemat waktu dan biaya rumah sakit. “Pasien-pasien yang dilakukan tindakan ini hampir semua pasien dengan jaminan BPJS. Jika dilakukan penghitungan biaya, pasien

dengan VSD itu berkisar Rp 80 Juta, untuk ASD berkisar Rp 70 Juta dan untuk PDA berkisar Rp 50 Juta. Empat pasien dalam live case demonstration kemarin tanggal 4 Januari 2017 adalah pasien peserta BPJS. Disamping itu, pasien pasca tindakan ini tidak membutuhkan ICU dan dapat dirawat 1 hari saja, sedangkan untuk pasien pasca pembedahan bypass itu butuh ICU, perawatannya bisa memakan waktu 5-7 hari itu yang step forward, bahkan ada pasien yang bisa sampai sebulan,” ujar Prof. Dr. dr. H. Mulyadi M. Djer, SpA(K). Prof. Dr. dr. H. Mulyadi M. Djer, SpA(K) juga mengatakan, memang ada sekitar 12 rumah sakit lain di seluruh Indonesia yang dapat melakukan tindakan Kardiologi Intervensi ini, namun yang mendapat kesempatan pertama kalinya untuk melakukan secara live adalah RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. “Ini merupakan suatu kebanggaan bagi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo yang sudah diberi kesempatan

untuk mempromosikan salah satu layanan unggulan pada forum internasional. Tindakan Kardiologi Intervensi ini merupakan suatu terobosan yang dapat meningkatkan layanan jantung. Dengan opsi Kardiologi Intervensi ini, diharapkan dapat membantu mengurangi antrian operasi jantung. Sejalan dengan hal itu, harapan kami juga ke depannya agar dapat memiliki satelit sendiri untuk melakukan telekonferensi seperti ini sehingga RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dapat terus membawa nama Indonesia di forum internasional seperti ini sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan. Rencananya juga tahun depan kami akan diberi kesempatan lagi untuk live case demonstration dalam Kongres di Thailand. Semoga saja tahun depan RSUPN Dr. Cipto Mangukusumo sudah memiliki satelit sendiri untuk melakukan teleconference,” ujar Prof. Dr. dr. H. Mulyadi M. Djer, SpA(K) menutup penjelasannya. • Humas RSCM WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

KABAR UPT

Penyakit Antraks di Indonesia

DR. PRIMAL : SPORA ANTRAKS SANGAT BERBAHAYA

etelah lama tidak terdengar kasusnya, baru-baru masyarakat di Indonesia kembali dikejutkan dengan ditemukannya kembali penyakit antraks di Purwosari Yogyakarta. Kasus ini sudah ditangani dengan baik oleh Kementerian Kesehatan RI. Lalu apakah sebenarnya penyakit antraks itu? Apakah penyakit ini menular? Dan bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan? Ahli Penyakit Tropis dan Infeksi RSHS, dr. Primal Sudjana Sp.PD-KPTI dalam wawancaranya dengan awak media pada Kamis (26/01) 2017 mengatakan bahwa hingga tahun 2016 di RSHS belum ditemukan kasus penyakit yang disebabkan oleh bakteri bacillus anthracis ini. Bacillus anthracis adalah bakteri yang biasanya hidup pada hewan ternak yaitu sapi ( paling rawan) , domba, kambing, dan lainnya. Bacillus anthracis membentuk spora yang merupakan cikal bakal penyakit antraks. Dalam bahasa Yunani anthracis berarti batubara. Spora bacillus anthracis sangat berbahaya menyebabkan luka berwarna kehitaman yang semakin lama menghitam dan mengering mirip dengan warna batubara. Penyakit ini mempunyai masa inkubasi berbeda-bed ada yang satu hari hingga 30 hari Lebih jauh Primal menjelaskan bahwa ada tiga macam jenis antraks yaitu antraks kulit, antraks paru dan antraks saluran cerna. Dari semua kasus yang pernah ada, sebanyak 89% yang paling banyak terjadi adalah antraks yang menyerang kulit. Saat spora bacillus anthracis masuk ke kulit yang luka, lalu menyebabkan

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

luka yang kehitamhitaman seperti kena rokok dan mengering. Biasanya luka tersebut rasanya tidak sakit. Untuk jenis ini, gejala demam jarang terjadi. Pada jenis antraks paru, spora Bacillus Anthracis dalam jumlah tertentu terhirup oleh manusia. Antraks paru banyak menyerang orangorang yang suka menyortir bahan wool karena wool itu berasal dari domba yang mempunyai spora antraksnya. Oleh karena itu antraks paru ini dikenal dengan nama Wool Sorter Desease. Saat spora ini masuk ke paru-paru kemudian ditangkap oleh sel tubuh, maka akan bereaksi menyebabkan luka dan menyebabkan kerusakan. Setelah itu spora basilus nya itu mengeluarkan racun dan kemudian racun tersebut beredar ke seluruh tubuh. Untuk antraks paru ada gejala batuk, demam dan flu. Jenis antraks yang lain yaitu antraks yang menyerang saluran cerna, dapat terjadi ketika spora Bacillus Anthracis termakan karena sumber spora tersebut berasal dari daging hewan ternak yang sakit dan dimasak tidak matang sempurna. Hal ini akan menyebabkan luka di saluran cerna kemudian mengeluarkan racunnya kemudian racunnya beredar dalam tubuh. Pengobatan dan Pencegahan Penyakit Antraks tidak menular dari manusia ke manusia namun kita patut waspada karena penyakit ini dapat menyebabkan kematian bila

tidak ditangani dengan baik secara dini. Pemeriksaan seseorang apakah terkena antraks atau tidak adalah dengan pemerikasaan darah dan diperiksa serologinya. Pengobatan Antraks dilakukan dengan pemberian antibiotik. Dengan pemberian antibiotik dengan baik sesegera mungkin, risiko kematian dapat diturunkan. Pencegahan adalah cara yang paling bijak untuk terhindar dari serangan penyakit Antraks. Pencegahanannya yang dapat dilakukan adalah 1) tidak mengkonsumsi daging hewan ternak yang tidak dimasak dengan matang sempurna, 2) Jangan menyembelih hewan yang sakit, 3) saat mengolah daging harus memakai proteksi (sarung tangan), 4) saat menguburkan hewan terduga sakit juga harus memakai proteksi, dan 5) jangan menggali hewan yang positif antraks yang telah dikubur karena dikhawatirkan sporanya masih ada. Upaya preventif juga dapat dilakukan dengan pemberian vaksin pada hewan ternak. Vaksin antraks khusus untuk juga manusia dianjurkan bagi mereka yang memiliki resiko tinggi. â&#x20AC;˘ Humas RSHS

asyarakat mengenal sampah umumnya berupa sampah rumah tangga seperti sisa makanan dan plastik-plastik bekas. Padahal jika diperhatikan, ada sampah yang berasal dari rumah menjadi perhatian khusus jika dibuang sembarangan. Sampah tersebut adalah sampah elektronik, seperti kabel, ponsel bekas atau tak terpakai, charger, bekas USB, kartu SIM ponsel, remote TV atau AC, dan berbagai komponen lainnya. Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 21 Februari, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita peduli dengan sampah elektronik. Sampah elektronik juga terdiri dari logam berat yang sering dibuang sembarangan. Hal itu bisa menyebabkan dampak gangguan kesehatan di lingkungan. “Bisa menimbulkan gangguan organ tubuh, jika tak dikelola dengan baik. Karena kandungannya kan larut di dalam tanah dan air jika buangnya sembarangan. Sampah itu dibakar atau dibuang kan enggak bisa,” kata Direktur Penunjang RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dr. Lia G. Partakusuma, SpPK, Minggu (26/2). Karena itu pihaknya melakukan terobosan dan inovasi menggandeng pihak lain yang memiliki lingkup kerja mendaur ulang produk teknologi. Alhasil, hal ini menjadi kampanye positif bagi lingkungan kerja rumah sakit dan pasien. Caranya dengan menyediakan tempat sampah khusus sampah elektronik (drop box) di sejumlah titik di rumah sakit. “Ini bentuknya kampanye. Kita mulai dulu dari rumah sakit. Coba lihat anak-anak muda, tiap sebentar ganti ponsel, tiap sebentar kabelnya rusak. Itu kita coba kumpulkan, kita coba dalam 10 hari dari lingkungan rumah sakit,” kata Ketua Kompartemen Manajemen Penunjang Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia ini. Tempat sampah khusus tersebut nantinya akan dipilah lagi mana yang

KABAR UPT

CARA TEPAT TANGANI SAMPAH ELEKTRONIK DEMI LINGKUNGAN SEHAT DI RUMAH SAKIT bisa dibuang. Teknisnya, sampah elektronik dibuang di dalam tempat tersebut, kemudian kegiatan ini dilombakan pada seluruh satuan kerja rumah sakit. Di akhir kampanye usai 10 hari, pihak rumah sakit akan menghitung total jumlahnya. “Siapa yang paling banyak mengumpulkan sampah ini, kita kiloin di hari terakhir. Siapa paling banya berarti peduli. Sosialisasi juga bagi pasien dan pengunjung maka tempat sampah ini akan kita taruh di lobi mulai Senin (1/3) sekalian sosialisasikan E-Waste atau limbah elektronik,” jelas Lia. Lia menyebutkan di dalam sampah elektronik terdapat kandungan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Menurutnya, jika masyarakat memiliki kesadaran memilah dari awal, maka pengolahan sampah akan lebih murah.

“Ini baru hal kecil, nanti ada lagi elektronik rumah tangga yang besar, TV, kulkas dan lainnya. Para produsen harus mulai memikirkan sampah elektroniknya, bukan hanya memikirkan jualnya saja, tetapi juga sampahnya. Jika dari hulunya diolah jadi lebih murah,” kata Lia. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita menggandeng Ratu Sampah Sri Bebassari. Pihak rumah sakit juga berencana menyusun regulasi m engolah sampah sesuai dengan perannya sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat. “Sampah adalah investasi. Harusnya orang kesehatan mengerti ya cuma kan kita enggak belajar ilmu sampah. Sekarang kita harus memulai mengolah sampah secara luas,” tegas Lia. • Humas RSJPD Harapan Kita

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

KABAR UPT

RSUP DR. SARDJITO BERIKAN ALTERNATIF OPERASI CANGKOK KORNEA UNTUK KEMBALI MELIHAT DUNIA

epartemen Ilmu Kesehatan Mata RSUP Dr. Sardjito bersama dengan RS Mata Dr. Yap melaksanakan 10 operasi cangkok kornea (keratoplasti) pada tanggal 9-13 Februari 2017. Donor kornea didatangkan dari Negara Nepal sebanyak 10 kornea disertai

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

kedatangan seorang ahli bedah kornea, dr. Matthew Oliva, seorang konsultan transplantasi kornea dari Tilganga Institute of Ophthalmology Nepal. Keratoplasti ini dilakukan oleh beberapa dokter spesialis mata, yaitu Prof.dr.Suhardjo,SU,SpM(K), dr. Agus Supartoto,SpM(K), dr. Tatang Talkagani, SpM(K) dan dr. Matthew

Oliva. Sebanyak 5 kasus dikerjakan di RSUP Dr. Sardjito dan 5 kasus di RS Mata Dr.Yap. Hasil operasi setelah dipantau selama 2 minggu menunjukkan kondisi penglihatan yang lebih baik dengan gambaran kornea cukup jernih. Keratoplasti adalah prosedur menyambungkan kornea donor yang

KABAR UPT

sehat dengan sisa kornea resipien yang masih sehat dengan bantuan jahitan benang dengan ukuran sangat kecil. Selama 6 bulan terakhir tidak ada keratoplasti yang dilakukan di Yogyakarta dikarenakan tidak tersedianya donor kornea, padahal kasus kebutaan yang diakibatkan oleh kelainan kornea sangat banyak jumlahnya. Penyebab yang tertinggi ialah infeksi kornea karena jamur dan bakteri, disusul dengan kelainan kornea bawaan danidiopatik. Pasien yang menjalani cangkok kornea seluruhnya mendapatkan hasil yang memuaskan. Mereka dapat kembali melihat bahkan beraktivitas dalam minggu pertama

setelah cangkok dilaksanakan. Keratoplasti cepat pelaksanaannya, mudah perawatannya dan sangat membantu pasien segera kembali beraktivitas mandiri. Selain itu, prosedur keratoplasti juga sudah tercakup dalam tanggungan pembiayaan oleh BPJS sehingga biaya tidak lagi menjadi kendala. Salah seorang pasien termuda, lakilaki berumur 22 tahun, merupakan pencangkokan kedua dengan hasil yang baik, setelah satu tahun yang lalu menjalani pencangkokan kornea namun terjadi penolakan terhadap kornea donor. Kendala terbesar justru minimnya ketersediaan donor kornea. Faktanya, kebutaan kornea hanya

dapat ditolong dengan prosedur keratoplasti sehingga sangat perlu peningkatan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat akan prosedur cangkok kornea, manfaat dan permasalahan yang menyertai. Masyarakat dihimbau untuk bersamasama melawan kebutaan kornea dan semoga semakin banyak masyarakat berpartisipasi sebagai donor kornea di kemudian hari. â&#x20AC;˘ Humas RSUP Dr. Sardjito

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

MEDIA INFO

INFOGRAFIK

PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN

itjen Pelayanan Kesehatan telah mengalami perombakan struktur organisasi yang sebelumnya bernama Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Hal ini karena penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Untuk OTK baru ini, Ditjen Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan. Dengan visi meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, sehingga terwujudnya peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditjen Pelayanan Kesehatan akan berupaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional yang mendukung tiga pilar Program Indonesia Sehat, terutama penguatan pelayanan kesehatan. Penguatan pelayanan kesehatan akan dicapai melalui program peningkatan akses dengan membangun sistem rujukan, membangun rumah sakit pratama di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan, pemenuhan sarana prasarana, memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kompetensi SDM dan pemenuhan alat kesehatan. Sedangkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dicapai

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

melalui akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas. Pada tahun 2016, dari target 700 kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi, terealisasi 1308 kecamatan yang minimal 1 puskesmasnya terakreditasi. Sedangkan untuk Rumah Sakit (RSUD) dari target 190 Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional terelisasi 201 Kabupaten/Kota dengan minimal 1 RSUD tersertifikasi akreditasi nasional, dari total 828 Rumah Sakit terakreditasi nasional baik pemerintah maupun

swasta. Sedangkan Rumah Sakit (pemerintah dan swasta) yang terakreditasi Internasional sebanyak 24 Rumah Sakit. Dalam upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan pada 2.598 jumlah Rumah Sakit di Indonesia, Ditjen Pelayanan Kesehatan melakukan penyiapan, antara lain (1) Kesiapan akses layanan rujukan dengan pencapaian 225 Kabupaten/Kota; (2) Pembangunan 22 Rumah Sakit pratama dan 13 rumah sakit sedang dalam proses perencanaan dan pembangunan; (3) Penguatan regionalisasi sistem

rujukan di 144 Rumah Sakit Rujukan Nasional, terdiri dari 14 RS Rujukan Nasional, 20 RS Rujukan Provinsi dan 110 Rumah Sakit Rujukan Regional; (4) Rumah Sakit Regional sebagai pengampu telemedicine, sebanyak 8 RS (RS Vertikal dan RSUD) mengampu 21 rumah sakit dan 9 puskesmas untuk layanan telemedicine; (5) Layanan pra rumah sakit dalam kegawatdaruratan medik, dari 514 Kabupaten/Kota, tahun ini

tercapai 104 Public Safety Center (PSC) dengan 29 PSC yang telah terintegrasi dengan National Command Center (NCC) 119. Kemudian capaian indikator pelayanan kesehatan primer, yaitu (1) Sebanyak 2.692 jumlah puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap yang diberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan

Masyarakat; (2) 127 jumlah Kabupaten/Kota melakukan pelayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil dan sangat terpencil; dan (3) 1.668 jumlah puskesmas telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan, UTD dan Rumah Sakit. Inovasi pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan juga menjadi andil pada penguatan pelayanan kesehatan di tahun 2016 seperti WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

fasilitas pendaftaran rawat jalan online yang memberikan kemudahan bagi pasien rawat jalan. Selain itu, inovasi lainnya, seperti aplikasi sarana, prasarana dan alat kesehatan (ASPAK) dapat membantu pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan. Saat ini sebanyak 798 Rumah Sakit Pemerintah dari 907 Rumah Sakit telah memanfaatkan aplikasi ini. Sementara Puskesmas yang saat ini telah memanfaatkan aplikasi ASPAK lengkap, sebanyak 9.399 Puskesmas dari 9.754 Puskesmas. Integrasi pelayanan konvensional dan komplementer juga telah terselenggara di beberapa faskes. Saat ini terdapat 116 Rumah Sakit Pemerintah menyelenggarakan akupuntur dan 50 rumah sakit menyelenggarakan herbal medik. Bagi puskesmas

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional sebanyak 2.925 puskesmas dan RS Pemerintah yang menyelenggarakan kesehatan tradisional berjumlah 153 puskesmas. Sedangkan, bagi puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional, seperti Asuhan Mandiri Toga dan Akupresur sebanyak 417 puskesmas, 1328 puskesmas telah dilakukan bimbingan dan pengawasan dan 1602 sudah dilatih kesehatan tradisional. Sementara itu, terkait inovasi teknologi informasi untuk penguatan pelayanan kesehatan. Ditjen Pelayanan Kesehatan telah mengembangkan beberapa aplikasi, antara lain : pertama, Sistem Informasi Manajemen

Rumah Sakit Generik Open Source (SIMRS GOS), sistem ini digunakan untuk menangani proses manajemen rumah sakit dan dapat dikembangkan atau disesuaikan dengan kebutuhan pihak rumah sakit secara mandiri, bersama pusat atau pihak ketiga. kedua, Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP) yaitu sistem informasi untuk mengetahui ketersediaan Tempat Tidur (TT) di RS. Sebanyak 30 RS Vertikal telah terintegrasi di SIRANAP. ketiga, Aplikasi Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan (ASPAK) merupakan aplikasi web based sistem informasi data sarana, prasarana dan peralatan kesehatan secara on-line. Dengan ASPAK dimungkin sarana pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit milik pemerintah dapat menyimpan data SPA secara langsung di server ASPAK sehingga monitoring data peralatan kesehatan dapat dengan cepat dilakukan. ASPAK dapat diakses secara lagsung di alamat www.aspak.yankes. kemkes.go.id atau melalui situs www.aspak.net. ASPAK sudah melakukan interoperabiliti dengan aplikasi lain, seperti ePlanning, Sistem Akreditasi Puskesmas, eWatch. keempat,

Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute) adalah adalah media komunikasi dan informasi yang selalu update antara fasyankes perujuk dengan fasyankes penerima rujukan untuk bisa memberikan informasi yang

dibutuhkan agar penanganan pasien lebih cepat, efektif dan efisien. Saat ini sebanyak 117 Faskes di Provinsi Sulsel dan 13 RS Vertikal telah terintegrasi. kelima, aplikasi Pendaftaran Pasien Rawat Jalan online dan

SMS gateway yang dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan bagi pasien rawat jalan yang pernah berobat sebelumnya di rumah sakit. Sebanyak 24 RS Vertikal telah melaksanalan pendaftaran online. keenam, aplikasi berita yankes dan warta yankes merupakan aplikasi berbasis android yang menyajikan berita atau informasi seputar kegiatan pelayanan kesehatan. ketujuh, Simpadu/E-PAK merupakan sistem informasi yang akan memudahkan proses pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) tenaga kesehatan. dan kedelapan, Office-GO merupakan aplikasi mobile yang mendukung percepatan persuratan di bidang pelayanan kesehatan. Mencermati hasil capaian di atas, masih banyak tantangan pada pemerataan pelayanan kesehatan di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu diperlukan kerja keras, kerja cerdas dan saling bersinergi kepada semua pihak yang berkontribusi meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

OPINI

MARI MAKAN SAYUR DAN BUAH YANG BERKHASIAT BAIK BAGI TUBUH UNTUK MASA DEPAN INDONESIA SEHAT

Oleh : dr TUTI ASWANI, M.SI

erubahan paradigma menuju pada pemahaman bahwa untuk hidup sehat, tubuh kita tidak saja memerlukan protein dan kalori, tetapi juga vitamin dan mineral yang kaya, terkandung dalam sayuran-sayuran dan buahbuahan dalam pola konsumsi gizi seimbang yang berkembang pada tahun 1990-an. Akan tetapi sampai dengan tahun 2007, konsumsi sayursayuran dan buah-buahan penduduk Indonesia baru sebesar 95 kkal/ kapita/hari, atau 79% dari anjuran kebutuhan minimum sebesar 120 kkal/ kapita/hari. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kemampuan ekonomi, ketersediaan dan pengetahuan tentang manfaat mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang sangat berpengaruh terhadap pola dan perilaku konsumsi. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan konsumsi sayursayuran dan buah-buahan yang tidak hanya berupa penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

upaya perubahan sikap dan perilaku masyarakat, melalui sosialisasi penyuluhan dan promosi yang lebih intensif pada masyarakat tentang manfaat dari konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut. Di Indonesia berdasarkan hasil penelitian riset kesehatan dasar (Riskesdas, 2010) menyatakan masih banyak penduduk yang tidak cukup mengonsumsi sayuran dan buahbuahan sekitar 93,6%. Selanjutnya data Riskesdas pada tahun 2013 tercatat pada penduduk umur lebih dari 10 tahun yang mengonsumsi kurang dari 5 porsi buah dan sayur dalam sehari sebesar 93,5%, sedangkan proporsi mengonsumsi lebih dari 5 buah dan sayur tiap harinya pada data Riskesdas masih terbilang rendah yaitu hanya sebesar 3,3%. Padahal, konsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan Gizi Seimbang. Untuk mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari sebenarnya kita perlu mengikuti Pedoman Gizi Seimbang sesuai Permenkes No. 41 Tahun 2014. Sebanyak 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap hari atau setengah bagian piring berisi buah dan sayur (lebih banyak sayuran) setiap kali makan. Guna mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) mengajak masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengonsumsi sayur dan buah setiap hari. Beliau ingin mengajak masyarakat untuk mengonsumsi beragam sayuran

dan buah-buahan nusantara, yang ada dan banyak tersedia di daerah lokal. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Germas ini merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk berperilaku sehat, guna meningkatkan kualitas hidup. Upaya untuk mencapai kualitas hidup yang baik bagi masyarakat Indonesia, tidak bisa hanya mengandalkan peran sektor kesehatan saja, tapi peran kementerian dan lembaga disektor lainnya juga turut menentukan, dan ditunjang peran serta seluruh lapisan masyarakat, baik dari individu, keluarga, dan masyarakat dalam mempraktekkan pola hidup sehat, mulai dari tingkat akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi profesi harus berperan aktif dalam menggerakkan anggotanya untuk berperilaku hidup sehat. Tidak terkecuali juga peran serta Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah ikut serta terlibat dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. GERMAS juga mempunyai tujuan antara lain, agar masyarakat berperilaku hidup sehat, sehingga diharapkan berdampak pada kesehatannya yang tetap terjaga. Jika masyarakat sehat maka

OPINI

produktivitas masyarakat juga akan meningkat, maka tercipta suatu lingkungan yang bersih serta biaya yang akan dikeluarkan masyarakat untuk berobat berkurang. Sayur Dan Buah Dapat Mencegah Agar Tidak Sakit Tingginya angka penderita penyakit jantung koroner dan kanker payudara, prostat, pankreas, kolon, ovari, dan endometrium di negara maju berkorelasi dengan adanya konsumsi tinggi terhadap makanan bergoreng, berkadar lemak tinggi, kolesterol tinggi dan berserat rendah. Sebaliknya, peningkatan resiko terkena penyakit seperti hipertensi, stroke, dan kanker perut dan esophagus di negara berkembang berkaitan dengan komsumsi yang tinggi terhadap makanan asin, berempah dan makanan yang proses pengolahannya menggunakan asap. Adanya distribusi geografis terhadap munculnya penyakit-penyakit tersebut menunjukkan hubungan yang kuat antara gaya hidup, tradisi dan pola makan serta kebiasaankebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Kurangnya konsumsi buah dan sayur juga menurut The World Health Report dapat menyebabkan kanker gastrointestinal sebesar 19%, penyakit jantung iskemik sebesar 31% dan stroke sebesar 11% di seluruh dunia. Ada sekitar 2,7 juta warga dunia yang meninggal setiap harinya akibat kurangnya konsumsi sayur dan buah.

Rendahnya konsumsi kedua sumber serat tersebut menjadikannya masuk ke dalam 10 besar faktor penyebab kematian di dunia. Di Indonesia saat ini, prevalensi penyakit tidak menular mengalami peningkatan pada tahun 2013 dibandingkan dengan keadaan tahun 2007. Diperkirakan pada tahun 2013 terdapat sekitar 3 juta orang penyandang stroke, 5 juta penyandang Diabetes Mellitus, dan 3 juta penyandang tumor / kanker, 4 juta penyandang penyakit jantung koroner (PJK). Fakta di atas menyadarkan kita akan pentingnya peranan nutrisinutrisi tertentu di dalam makanan dan korelasinya terhadap asal mula terjadinya suatu penyakit. Studi epidemiologis mengenai hubungan penyakit tertentu dengan pola diet seringkali cenderung menunjukkan adanya hubungan terbalik antara konsumsi pangan, khususnya sayuran berdaun hijau-kuning dan buahbuahan dengan penyakit-penyakit tertentu. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, diyakini bahwa flavonoid sebagai salah satu kelompok senyawa fenolik yang memiliki sifat antioksidatif serta berperan dalam mencegah kerusakan sel dan komponen sellularnya oleh radikal bebas reaktif. Antioksidan adalah senyawa yang dapat menghambat atau menghentikan proses oksidasi, sehingga dapat menyeimbangkan

aktifitas radikal bebas. Aktifitas radikal bebas yang berlebihan pada tubuh manusia dapat ditandai dari keadaan patologis seperti: penyakit pembuluh jantung, komplikasi pre-natal, arthritis, katarak, parkinson, alzheimer, ,penyakit diabetes, dan sebagainya. Salah satu cara untuk mencegah kondisi tersebut adalah dengan mengkonsumsi antioksidan secara optimal. Senyawa kimia pada buah dan sayur yang sudah lama dikenal sebagai zat gizi dan sekaligus memiliki aktifitas antioksidan adalah vitamin C, vitamin E (Îą-tocopherol), provitamin A (Î˛-karoteniods). Senyawa-senyawa plavonoid pada sayuran dan buahbuahan dewasa ini semakin populer oleh aktifitasnya sebagai anti oksidan. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh. Kurang mengonsumsi buah dan sayur dapat mengakibatkan tubuh mengalami kekurangan zat gizi seperti vitamin, mineral dan serat sehingga dapat menimbulkan terjadinya berbagai macam penyakit. Konsumsi Sayur dan Buah Yang Berkhasiat Baik Bagi Tubuh Sayuran dan buah-buahan ini merupakan bahan makanan yang mengandung zat gizi dengan senyawa baik ini sangat diperlukan oleh tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Vitamin dan mineral pada kedua jenis tanaman tersebut merupakan zat gizi utama yang terkandung dalam sayuran dan buah, sedangkan zat gizi lainnya umumnya terdapat dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Selain mengandung gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk melakukan berbagai aktivitasnya, beberapa jenis sayuran dan buahbuahan juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh atau berfungsi sebagai obat. WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

OPINI

Jenis Sayur-Sayuran Beberapa jenis sayuran ini adalah jenis sayuran lokal yang tumbuh di lingkungan sekitar kita, antara lain :

Kemangi (Ocimum sanctum L.) :

Katuk (Sauropus androgynus (L) Merr) :

mengandung antioksidan/ antikanker, memperlancar ASI, mengobati panas dalam dan sariawan, membantu mengatasi bau badan, bau keringat dan bau mulut;

mengandung antioksidan/ antikanker, memperlancar ASI, mengobati luka, bisul dan infeksi kulit lainnya, memperlancar saluran pencernaan dan buang air besar;

Pare (Momordicacharantia) :

Selada air :

mengandung antioksidan/ antikanker, memperlancar ASI, mengendalikan penyakit Diabetes, menurunkan kolesterol, pengobatan gangguan liver, pembersih darah dan menambah nafsu makan;

mengandung antioksidan/ antikanker, mengobati ganggguan dan iritasi pada kulit, memperlancar saluran pencernaan dan mengobati hipertensi;

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

Kecipir (Psophocarpus tetragonolobus L.): mengandung antioksidan/ antikanker mengatasi bisul, luka dan peradangan lainnya yang mempunyai efek membersihkan darah serta menurunkan kolesterol;

Leunca (Solanum nigrum L) : mengandung antioksidan/ antikanker, mengatasi luka dan infeksi, baik untuk kesehatan tulang, gigi dan kulit, menambah nafsu makan serta meningkatkan gairah;

Kucai (Alium odoratum L) :

Kelor (Moringa oleifera) :

menurunkan panas pada anak;

memperlancar asi, mengurangi anemia;

OPINI

Berkhasiat Baik Daun Pepaya (Carica papaya Linn):

Terong Cepoka (Solanum torvum) :

Cabai Rawit (Capsicum frutescens):

Mentimun (Cucumis sativus L.):

menyembuhkan malaria dan menaikkan jumlah trombosit pada penderita demam berdarah;

mengatasi sakit lambung dan tidak datang haid, pinggang kaku maupun bengkak terpukul, batuk kronis, bisul atau luka, jantung berdebar (tachycardia), nyeri jantung dan menurunkan tekanan darah tinggi;

tonik, stimulan kuat untuk jantung dan aliran darah, antirematik, menghancurkan bekuan darah (antikoagulan), meningkatkan nafsu makan (stomakik), perangsang kulit, peluruh kentut (karminatif ), peluruh keringat (diaforetik), peluruh liur, dan peluruh kencing (diuretik);

mengurangi kecacingan, menurunkan tekanan darah tinggi;

Terong (Solanum melongena): Penyubur untuk menginginkan keturunan

Sereh (Cymbopogan nardus Linn):

Saledri (Apium graveolens L.) : Sakit kepala, mengendurkan saraf, hipertensi;

digunakan sebagai peluruh air seni, peluruh keringat, peluruh dahak/obat batuk, bahan untuk kumur, dan penghangat badan. Daun : digunakan sebagai peluruh angin perut, penambah nafsu makan, pengobatan pasca persalinan, penurun panas dan pereda kejang;

Labu siam (Sechium edule Sw) : Untuk mengatasi panas/ demam, menurunkan koleterol;

Kangkung Air (Ipomoea aquaticÂ ) : Ketombe, mimisan, sakit gigi, sariawan, pusingpusing sebelah, ambeien, cacar air, frambusia (patek), bisul, sembelit, susah tidur, melancarkan air seni, uraf saraf lemah (neurasthenia), mengurangi haid, wasir;

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

OPINI

Jenis Buah-Buahan & MA Alpukat (Persea gratissima Gaert): Sariawan, melembabkan kulit kering, Jantung, kencing manis/ batu, darah tinggi, diabetes, sakit kepala, tumit pecah;

Belimbing Manis (Averhoa carambola): Diabetes melitus, kolesterol, hipertensi;

Beberapa jenis buahbuahan yang kita kenal dan sering dikonsumsi oleh masyarakat, antara lain:

Jambu Biji (Psidium guajava, Linn): Diabetes melitus, maag, demam berdarah;

Delima (Punica granatum L): mengobati diare, ambeien, pelega nafas, cacingan, radang gusi, radang lambung dan kesehatan mata.

Sirsak (Annona muricata, Linn.): Asam urat, kolesterol, hipertensi, kanker, migrain, anemia, susah buang air kecil;

Rambutan (Nephelium lappaceum L) : Langsat (Lansium

domesticum):

Kulit buah berkhasiat sebagai penurun panas. Biji berkhasiat menurunkan kadar gula darah (hipoglikemik);

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

Memperlancar sistem pencernaan, mencegah kanker kolon dan membersihkan tubuh dari radikal bebas penyebab kanker, anti diare;

OPINI

ANFAATNYA Nanas (Ananas comosus

Merr):

(L.)

antiradang, peluruh kencing (diuretik), membersihkan jaringan kulit yang mati (skin debridement), mengganggu pertumbuhan sel kanker, menghambat penggumpalan trombosit (agregasi platelet), dan mempunyai aktifitas fibrinolitik;

Tomat (Solanum lycopersicum L.): Mencegah kanker, diabetes, kolesterol, hipertensi, jantung, mencegah anemia;

Belimbing Wuluh (Averrhoa belimbi L.) : Batuk, diabetes, gondongan, rematik, obat batuk, hipertensi;

Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia L) : Obat batuk, sembelit, vertigo, ketombe, demam, haid tak teratur;

Sawo (Manilkara zapota L.): Pepaya (Carica papaya, Lin): Batu ginjal, hipertensi, malaria, sakit keputihan, kekurangan ASI, reumatik, malnutrisi, gangguan saluran kencing, haid berlebihan, sakit perut saat haid, disentri, diare, jerawat, ubanan;

menurunkan kadar gula darah untuk penderita DM;

Buah Tin (Ficus carica L): mengurangi kolesterol jahat, menguatkan jantung dan menormalkan pernafasan bagi penderita sesak nafas;

Zaitun (Olea europea L): Pisang (Musa Paradisiaca, Linn): Pendarahan rahim, merapatkan vagina, sariawan usus, ambeien, cacar air, telinga dan tenggorokan bengkak, disentri, amandel, kanker perut, sakit kuning (lever), pendarahan usus besar, diare;

anti radang, seperti antikanker;

Manggis (Garcinia mangostana L.): sariawan, kanker, tumor, wasir, diare, jantung;

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

FOTO BERITA

PRESTASI YANG MENGINSPIRASI

enghargaan ini diberikan saat acara Pembinaan Dewan Pengawas dengan tema Optimalisasi Aset Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum (8/02). Dengan adanya penilaian kinerja, sebuah instansi akan melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan melaksanakan mutu pelayanan sesuai standar. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengucapkan Selamat atas Perubahan Budaya Kerja Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja. Semoga, prestasi ini dapat menginspirasi. 1. Rumah Sakit Dengan Laporan Dewan Pengawas Terbaik Kategori Rumah Sakit Umum : Juara II RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta 2. Rumah Sakit Dengan Laporan Dewan Pengawas Terbaik Kategori Rumah Sakit Khusus : RS Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor 3. Rumah Sakit Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Ditinjau dari Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Terbaik : • Juara I RSUP dr. Kariadi Semarang • Juara II RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta • Juara III RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 4. Rumah Sakit Dengan Kontributor Berita Pelayanan Kesehatan Teraktif • Juara I RS ORTOPEDI PROF. dr. S. Soeharso Surakarta • Juara II RSUP PROF. dr. R.D. Kandou Manado • Juara III RSUP dr. Sardjito Yogyakarta

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017

5. Rumah Sakit Pelopor Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 6. Rumah Sakit Yang Berperan Aktif Dalam Implementasi Aplikasi IT RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang 7. Rumah Sakit Dengan Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP) Terbaik RSUP dr. Sardjito Yogyakarta 8. Rumah Sakit Dengan Kehadiran Direksi dan Dewan Pengawas Terlengkap Dalam Acara Pembinaan Dewan Pengawas 6 – 8 Februari 2017 Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo

WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017 |

| WARTA YANKES EDISI 5 | APRIL 2017