Aktual edisi 15 by widhi maulana

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

AKTUAL CHAIRman Yudi Latif Pemimpin Umum/ PEMIMPIN REDAKSI GRUP M Danial Nafis DIREKTUR PEMBERITAAN Heriyono Redaktur pelaksana Faizal Rizki Arief, Epung Saepudin Redaktur SENIOR Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi Sidang Redaksi M Danial Nafis, Heriyono, Faizal Rizki Arief, Epung Saepudin, Dhia Prekasha Yoedha, Hendrajit, Satrio Arismunandar, Eko Maryadi REDAKTUR Ari Purwanto, Nebby Mahbubirrahman ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail, Zaenal Arifin, Sukardjito REDAKTUR FOTO Tino Oktaviano Reporter Adi Adrian, Afditya Imam Fahlevi, Arbie Marwan, Arnold Sirait, Fadlan Syam Butho, Novrizal Sikumbang, Rian Sartono Perdana, Rafkha, Wahyu Romadhony Desain Grafis Shofrul Hadi WEB DESAIN Jeffry Sandi Kesuma reporter daerah Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukarram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Busri Toha (Sumenep), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Iqbal Kukuh (Bandung). SEKRETARIS PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin Legal Corporation Muhammad Amry Staf Admin Aulia Kumala Putri Alamat Redaksi PT Cahaya Profetis Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : majalah@aktual.co iklan@aktual.co

Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email majalah@aktual.co. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

TATAP REDAKSI

WISATA KORUPSI

julianto Susantio bukan hanya pemerhati museum. Arkeolog ini punya gagasan eksentrik yang cerdas. Melalui rubrik opini di harian Kompas, Senin, 4 Februari 2013 lalu, Djulianto melalui tulisan bertajuk â&#x20AC;&#x153;Monumen Korupsiâ&#x20AC;?, menyarankan Indonesia tak usah merasa malu mencontoh Ceko, Cina, dan Yunani. Ketiga negara itu justru berhasil menambah devisa dari penyelenggaraan wisata korupsi. Lho negara malah membuat wisata korupsi? Kok koruptor dibuatkan monumen? Kenapa para koruptor dipahlawankan? Apa ada Coruptor Legacy (korupsi yang diwariskan)? Ha ha ha, sabar. Simak dulu gagasan Djulianto. Di Yunani memang dibuat monumen-monumen korupsi. Termasuk yang berupa patung. Tetapi di Ceko, kata arkeolog ini, justru sukses mengemas paket wisata korupsi menjadi andalan sumber devisa. Para wisatawan di Ceko diajak keliling mengunjungi bangunan, villa, perkebunanperkebunan besar, dan berbagai objek hasil korupsi para koruptor. Termasuk juga beberapa fasilitas umum yang belum selesai dibangun, tetapi dijadikan objek wisata, karena program pembangunan pemerintah ini gagal berwujud akibat biaya

pembangunannya dikorupsi. Wisata korupsi di Cina tak kalah menarik. Meski berupa museum yang dibangun dengan uang yang disita dari para koruptor, tapi di situ terpampang foto-foto para koruptor. Bahkan, juga dipenuhi display dan diaroma informasi uang yang dikorupsi, modus korupsi, termasuk pula dampak korupsi terhadap rakyat. Model wisata dan museum korupsi begini, diyakini bisa menciptakan rasa malu koruptor hingga ke anak cucu mereka. Nah bagaimana Indonesia? Rasanya pelancong juga tertarik piknik ke Hambalang, melihat stadion yang gagal berdiri. Atau menengok kantor lama bank kecil Century yang tiba-tiba digrojoki dana triliunan. Kemudian tur dilanjutkan ke gedung Korlantas Mabes Polri, melihat simulator SIM. Termasuk dengan melihat kitab Alquran yang gagal dibagikan. Apalagi kalau semua objek wisata korupsi itu dilengkapi dengan foto, modus, dan sebagainya seperti di Cina. Keberadaan museum dan paket wisata seperti itu, niscaya akan mempermudah para pelajar untuk selalu mengenang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Dhia Prekasha Yoedha

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

DAFTAR ISI HUKUM

Korupsi elit Politik dari zaman kerajaan ke era reformasi

Korupsi, bisa dirasakan tapi sulit dirumuskan 16

LAPORAN UTAMA

Isu korupsi dan bagian perang asimetris asing 20

corruption legacy Selama hampir 10 tahun berkuasa, SBY ternyata meninggalkan sejumlah â&#x20AC;&#x2DC;warisanâ&#x20AC;&#x2122; kasus korupsi yang terjadi dijajaran kabinet, termasuk sejumlah kader Partai Demokrat yang ia pimpin pun terjerat kasus korupsi. "The Yudhoyono Legacy" 32 Bunyi Nyaring Nama SBY di Tipikor 34 Anas dan Epik Wayang Karna 38 Prahara Mengguncang Hastina 40 Ibas si 'Anak Emas' 44 4

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

Tatap Redaksi Daftar Isi Surat Pembaca Kaki Hari Kilas Nasional Lensa Aktual Intermezo Kilas Daerah Oase

3 4 6 7 8 10 82 84 86

AKTUAL EDISI 15 | 16 - 31 Desember 2013

wawancara

keamanan menjelang pemilu penting

ekonomi

kilas ekonomi

indonesia sukses jadi 'operator' wto

melihat lagi peran perbankan syariah

rezim sby gadaikan kedaulatan bangsa 57 buku kita

manusia dan korupsi

politik

cara partai islam mencari pengganti sby 62

budaya

keajaiban bahasa indonesia dan bahasa arab

kader pks harus minta maaf? 65

jalan terjlan gus yim 65

internasional

di balik kerusuhan little india

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

SURAT PEMBACA

Lokasi Pantai Terbaik Dijarah Pemodal Asing P antai Watukarung di Pacitan memiliki gulungan ombak tipe reef break dan ombak kanan dan kiri setinggi 5-6 meter. Pantai itu juga memiliki dasar laut batu karang yang membentuk barrel (lubang), sehingga peselancar bisa mengejar ombak barrel yang disebut-sebut sebagai terbaik di Asia ini, merupakan daya tarik utama pecinta surfing kelas dunia. Ombak tinggi selama AprilOktober itu membuat area Pulau Sirondo ini pernah dicoba juara surfing internasional Bruce Irons. Alhasil belasan resort, cottage, bungalow dan penginapan kini berjubel di sepanjang Pantai Watukarung Pacitan. Sayang semua itu milik warga negara asing yang mulai muncul satu persatu sejak 2010. Pemodal asing itu memang menguntungkan warga. Tanah gersang yang dulu seharga Rp 30.000/meter persegi, kini tembus Rp 1 juta/meter persegi, laris bak kacang goreng. Dipelopori Rodney Philips Gordon asal Australia dan Gerberroman asal Swiss sejak 2010, mereka memborong ratusan hektare tanah di ring satu ini. Kawasan ring satu areal pantai

sepanjang satu kilometer, menurut Kepala Desa Watukarung, Wiwid Peni Dwiantari, sudah habis dibeli. Karena bangunan di sini, bisa menghadap langsung ke laut, cocok bagi penggila selancar menginap. Pemodal asing yang masuk ke Pantai Watukarung berasal dari Swiss, Australia, Jepang, Singapura, Filipina, dan Jerman. Melalui jaringan kerja dengan pengelola wisata di Bali, Solo dan Yogjakarta mereka membawa banyak turis asing ke Pacitan. Dibandingkan dari Surabaya, lokasi ini lebih cepat dan mudah ditempuh dari Solo atau Yogyakarta. Dua jam menyusuri jalan sempit, berkelok-kelok menyusur tebing, bibir jurang, tanjakan terjal perbukitan dan menerobos hutan lindung, justru lebih digandrungi turis gila petualangan sebagai surga menantang. Kita tentu senang, jika tanah air yang permai ini menjadi tujuan wisata dunia. Tetapi jika kemudian kita malah jadi penonton di rumah

sendiri, karena sebagian halaman kita sudah tergadai dan dikuasai penuh pihak asing, rasanya kok kebangetan. Apalagi itu terjadi di kabupaten tempat asal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal dulu semasa Presiden Sukarno, orang asing siapa pun dia, tidak boleh memiliki hak atas tanah di NKRI. Mereka, hanya diberikan hak pakai atau hak sewa saja. Heran kok pejabat sekarang bisa semudah itu menjual Ibu Pertiwi. Mohon perhatian, semua rakyat Indonesia .. Arman Puspa (arman_puspa@yahoo.com) Warga Pacitan

Aktual Lebih Teliti Dong S

aya sekarang mulai jadi peminat Aktual, dan saya koleksi di perpustakaan pribadi saya. Kehadiran majalah berita Aktual yang bermain di pangsa dwipekan bagi saya selaku wartawan, cukup memberikan tawaran segar tentang konsep baru berita pendalaman. Sehingga kita tidak lagi terdikte oleh pilihan majalah berita yang itu-itu lagi, itu-itu lagi. Apalagi Aktual juga cukup berani tampil beda dalam menawarakan laporan utama maupun laporan khusus. Namun sayang, masih ada satu dua kekurangan Aktual, yaitu masih kurang teliti. Dan itu bukan sekedar soal tipografi. Tetapi soal penulisan

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

nama yang tidak akurat. Contoh pada majalah Aktual edisi pahlawan, ada kesalahan nama di hook intro halaman 25. Tertulis di situ: Amir Sjafroedin Harahap, seharusnya Sjarifoeddin. Mohon rekan-rekan redaksi Aktual, lebih cermat. Meski itu kesalahan kecil, tapi agak mengganggu lho. Oke sukes selalu, buat rekan-rekan Aktual. Semoga berjaya pada tahun 2014. Salam Adi Suryadi Redaktur Sriwijaya Post Palembang.

Kaki Hari

Yudi Latif

Chairman AKTUAL Network

PAHLAWAN PECUNDANG K

eluhan raibnya kisah pemimpin pahlawan, membuat panggung politik menampilkan badut melulu. Penonton tak sabar menanti perubahan, mendambakan pahlawan tampil kembali. Dalam situasi krisis nasional yang akut, ada jarak lebar antara harapan dan kenyataan; antara janji kampanye 'pemimpin harapan' dengan realisasi kinerja. Kecepatan bertindak menjadi pertaruhan, seberapa lama pahlawan yang diharapkan tetap bertahta di hati rakyat. "Bangsa ini menuntut tindakan, maka bertindaklah sekarang…. Kita harus bertindak, dan bertindak secara cepat," ujar Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika masa depresi 1930-an. Prasyarat kecepatan itu tidak dipenuhi pemimpin bangsa ini, sehingga kepercayaan publik surut. Beruntung, publik Indonesia bukan pembayar pajak yang sadar akan hakhaknya, yang niscaya 'menghukum' pemimpin bila tidak merealisasikan janji-janjinya. Namun, kesabaran rakyat ada batasnya. Bila pemimpin tak kunjung memperbaiki diri, mereka yang tampil sebagai pahlawan bisa berakhir sebagai pecundang. Dialog Andrea dan Galileo dalam drama Bertolt Brecht layak dipertimbangkan. Andrea berkata, “Negeri murung yang tak punya pahlawan.” Galileo menukas, “Bukan. Negeri murung yang perlu pahlawan.” Pahlawan itu selalu ada, namun kita tak menyadari. Ketika disebut nama pahlawan, yang terbayang ialah kematian dan penantian. Padahal, makna kematian ialah warisan kebaikan yang hidup hari ini. Makna suatu penantian adalah kebaikan yang ditanamkan bagi masa depan. Makna kemarin dan esok sangat ditentukan oleh tindakan kepahlawan saat ini. Bukan dikultuskan atau dinanti sebagai ratu adil, tetapi dihidupkan dalam diri setiap orang; “the hero within,” kata psikolog Carl S Pearson. Kepahlawanan dalam diri ini yang menggerakkan kepedulian rakyat berbagi kasih dengan korban bencana, mengatasi kelambanan pemerintah menyalurkan bantuan. Kepahlawanan dalam diri ini yang membuat rakyat kecil bermental besar mengatasi kelemahan pemimpin besar bermental kecil. Upaya menghidupkan kepahlawanan dalam diri memerlukan transformasi hidup terus-menerus. Manusia harus beringsut dari fase penderitaan (orphan), pengembaraan (wanderer), kependekaran (warrior), komitmen pada kebaikan luhur (altruist), merayakan bersama kehidupan (innocent) dan akhirnya mampu menciptakan kehidupan seperti yang diinginkan (magician). Perubahan paradigma mentalitas, ketika orang bertransformasi dari satu tahap ke tahap berikut, menuntut perubahan sikap dan tindakan. Jangan sampai pemimpin yang diharapkan jadi magician pengubah keadaan, malah belum bermental altruist. Sehingga yang muncul pemimpin wanderer yang masih suka mengembara lewat studi banding dan pemimpin warrior yang 'berkelahi' guna perbaikan kepentingan perseorangan. Alhasil, kepemimpinan suatu bangsa mencerminkan kualitas rakyatnya. Pahlawan yang dinanti di ditentukan oleh kesuburan rakyat dalam menyemai para pahlawan. “What is our task? To make Britain a fit country for heroes to live in,” ujar David Lloyd George. Apa tugas rakyat Indonesia kini ialah membuat negara ini subur guna penumbuhan para pahlawan, bukan subur bagi pengkhianat.

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

Kilas Nasional

Agus Marto: Tidak Ada Kaitan Anas dengan Hambalang

B JK: Kemakmuran RI Belum Rata

usuf Kalla atau yang biasa disapa JK menekankan bahwa tujuan berbangsa dari masyarakat Indonesia adalah berkeadilan, makmur. Karena salah satu indikator dari keadilan adalah kemakmuran yang merata. “Tujuan berbangsa ini memang berkeadilan yang makmur. Kalau keadilan itu dicapai dalam berbagai tingkat maka akan lebih mudah melaksanakan Pancasila,” kata JK di Jakarta, Selasa (10/12). JK menilai bahwa dengan menerapkan keadilan yang makmur maka akan lebih mudah untuk bermufakat dan bermusyawarah. “Keadilan sosial ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga mencakup politik, sosial, dan hukum. Artinya, sudah tertera dalam UUD,” ujar dia. / Epung Saepudin

ekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin tidak terkait dengan pengajuan nota anggaran tahun jamak proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional (P3SON) Hambalang yang diajukan Anny Ratnawati. Anny kala itu menjabat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Demikian disampaikan mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat bersaksi dalam sidang terdakwa Deddy Kusdinar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (10/12). “Tidak ada kaitannya,” kata dia. Gubernur Bank Indonesia ini mengaku tidak pernah mengenal Anas. Namun dia mengenal Nazaruddin pada 2011. Agus juga mengaku tidak pernah diarah-arahkan oleh Anny untuk menyetujui pengajuan nota tersebut. / Sukardjito

Mega: Jadi Presiden Gampang

residen kelima Republik Indonesia periode 2001-2004, Megawati Soekarnoputri, menyatakan bahwa berbagai persoalan di Indonesia membuat wibawa bangsa Indonesia kini menjadi semakin rendah. “Masyarakat kemudian merasa galau, sehingga wibawa Indonesia menjadi rendah,” kata Megawati di Jakarta, Selasa (10/12). Megawati menilai, kegalauan yang dialami oleh masyarakat Indonesia salah satunya diakibatkan pemimpin kurang mampu memberikan solusi untuk permasalahan negeri ini. ”Menjadi presiden itu mudah, tapi menjadi pemimpin itu sulit,” ujar dia. Dia kemudian menjelaskan pemimpin negara haruslah seorang negarawan, karena dia adalah orang yang terpilih untuk memimpin negara. / Epung Saepudin

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

Bamsoet: Bank Mutiara Terancam Bangkrut

ank Mutiara yang dulunya bernama Bank Century tengah diambang kebangkrutan. Hal itu diungkapkan anggota Timwas Bank Century, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin (9/12). “Saya mendapat informasi, bahwa kondisi Bank Mutiara saat ini berdarah-darah. Informasinya, CAR Bank Mutiara sudah di bawah 8%, jadi harus masuk ICU,” kata dia. Pria yang biasa disapa Bamsoet itu menjelaskan, Bank Mutiara membutuhkan dana segar dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Mereka butuh tambahan dana lagi. Tapi LPS tidak berani. LPS bingung tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar dia. Atas informasi itu, Timwas Century harus memanggil manajemen Bank Mutiara, agar menerangkan kondisi CAR dan kinerjanya saat ini. “Timwas juga harus panggil Bank Indonesia sebagai pengawas bank, untuk menerangkan posisi CAR Bank Mutiara,” jelas dia. Perlu diketahui, perubahan PT Bank Century Tbk menjadi PT Bank Mutiara Tbk berlangsung pada 3 Oktober 2009, setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/47/KEP.GBI/2009 tertanggal 16 September 2009. / Adi Adrian

Demokrat Bantah Lindungi Boediono

SBY Siapkan Pengacara Keluarga? P P

artai Demokrat berkukuh menolak pemanggilan Wakil Presiden Boedino oleh Timwas Century. Namun penolakan itu dibantah sebagai upaya untuk melindungi pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut dari ancaman pemakzulan. Demikian disampaikan fungsionaris DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman, di Jakarta, Rabu (11/12). “Tidak ada melindungi Boediono. Sikap kami tegas kalau memang secara hukum melalui mekanisme hukum yang berkeadilan dan benar, silakan diproses,” kata dia. Boediono diketahui menolak hadir dalam rapat Timwas Century beberapa waktu lalu. Pemanggilan berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Boediono di kantornya. Tudingan pun meluncur kalau Partai Demokrat tengah berupaya melindungi Boediono. Sebab, Boediono disebut mengetahui proses pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. / Nebby Mahbubirrahman

residen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan tengah menyiapkan pengacara keluarga. Pengacara keluarga disiapkan karena terungkap banyaknya nama keluarga Cikeas dalam kasus Century, Hambalang dan SKK migas. Demikian disampaikan Fadjroel Rahman, mantan aktivis 1998, seperti dikutip lewat kicauan di twitter-nya @Fadjroel, Rabu (11/12) malam. “Hari ke-313 jelang berakhir jabatan presiden, @SBYudhoyono

menyiapkan #timadvokat keluarga menangkal isu century, hambalang, skk migas,” tulis Fadjroel. “Mungkin inilah pertamakali di dunia, seorang presiden, spt @SBYudhoyono menyiapkan #timadvokat keluarga sebelum jabatan berakhir.” Dia juga menjelaskan, bahkan Soeharto dan Marcos jelang jatuhpun tak punya tim advokat. “Padahal Soeharto dikepung masalah pelanggaran HAM dan korupsi puluhan tahun,” kicau Fadjroel. / Sukardjito

Anas Sindir soal ‘Lurah’

antan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali menulis status di Blackberry Massanger (BBM) pribadinya. Kali ini, Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu menulis status, “Apapun kasusnya berujung ke kelurahan juga#teh botol.” Lantas apa maksud status tersebut? Hingga berita ini diturunkan, Anas belum memberikan jawaban soal status BBM tersebut. Jika ditelisik dari pemberitaan, mungkinkah status itu merujuk kepada keterlibatan kolega Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai kasus dugaan korupsi, seperti Century, Hambalang dan SKK Migas? Dari dua kasus tersebut, bahkan nama putra kandung SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono turut disebut-sebut. Sementara di kasus Century, nama SBY kerap disebut-sebut ikut terlibat. Pada kasus Hambalang dan SKK Migas, kolega SBY, Sylvia Soleha alias Bu Pur, dan Bunda Putri juga ikut disebut. / Sukardjito 16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

LENSA AKTUAL

TRAGEDI BINTARO II Petugas berusaha mengevakuasi korban kecelakaan kereta rel listrik di Bintaro, Jakarta, Senin (9/12). KRL tujuan Stasiun Tanah Abang tersebut menabrak truk tangki bahan bakar minyak bermuatan 24.000 liter premium di perlintasan kereta api Bintaro. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

hukum korupsi

Perilaku korusi elite politik sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Praktik korupsi itu semakin memuncak dari segi skala, kecanggihan, dan dampak kerusakannya di bawah rezim Orde Baru. Kemudian, korupsi semakin terdesentralisasi di era reformasi. Oleh: Satrio Arismunandar

aat ini terdapat kesepakatan meluas bahwa korupsi telah menjadi salah satu problem global dan etis yang paling mendesak. Berbagai kerugian ekonomi, politik, budaya yang nyata, ditambah dengan rusaknya mentalitas anak bangsa, tak bisa dipisahkan dari fenomena korupsi yang sudah membudaya. Perilaku korupsi di kalangan elite politik sendiri bukanlah fenomena baru di Indonesia. Bahkan jika dirunut, perilaku korupsi sebagai suatu fenomena sosial dan budaya sudah ada pada zaman pra-kolonial, saat keberadaan kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan zaman kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Sebelum berdirinya Republik Indonesia, budaya atau tradisi korupsi sudah mewarnai kehidupan elite politik kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang berkonflik di antara sesama mereka karena motif perebutan kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Perebutan kekuasaan di Kerajaan Singosari berlangsung sampai tujuh keturunan, mulai dari Anusopati, Tohjoyo, Ranggawuni, Mahesa Wongateleng, dan seterusnya. Kerajaan Majapahit, Demak, Banten, juga mengalami sejumlah pemberontakan. Dalam kasus Banten, Sultan Haji bahkan merebut tahta dari ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa. Perilaku korupsi merupakan gejala yang berakar pada watak dan perilaku para pembesar pada zaman kerajaan di Nusantara. Perpecahan dalam tubuh kerajaan atau pemberontakan 12

Korupsi Elite Pol dari Zaman Kerajaan ke Era Reformasi

memperebutkan tahta kerajaan, yang melibatkan kerabat kerajaan sepanjang sejarah kerajaan atau kesultanan di seluruh Nusantara, adalah periode awal budaya korupsi. Para elite politik saat itu lebih mementingkan upaya memperkaya diri atau golongan daripada menjaga keutuhan dan kepentingan bangsa dan negara. Perilaku korupsi menurut ukuran modern saat ini dianggap sebagai pelanggaran hukum atau kejahatan. Namun, pada waktu dulu itu adalah bagian dari budaya feodal yang ada, sehingga oleh rakyat maupun

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

penguasa dianggap sebagai hal yang wajar. Perilaku korupsi itu, misalnya, terlihat dari dipekerjakannya dan dieksploitasinya rakyat untuk hal-hal yang menjadi kepentingan para bangsawan, seringkali tanpa upah sama sekali. *** Sistem feodalisme sebagaimana berkembang di Eropa dan bagian dunia lain adalah sistem di mana rakyat tunduk dan berperang untuk para bangsawan pemilik tanah,

litik di mana sebagai imbalan rakyat mendapat proteksi dan dibolehkan bercocok tanam di tanah para bangsawan. Para bangsawan sendiri pada gilirannya mengabdi dan menyatakan kesetiaan pada raja, dengan imbalan direstui status kebangsawanan dan penguasaannya atas tanah tersebut. Pada zaman kerajaan Mataram di Jawa sekitar tahun 1600, selain terdapat desa-desa yang memenuhi kebutuhan sendiri,

terdapat kebudayaan keraton yang tersendiri, yang—berbeda dari zaman Majapahit—relatif terpisah dari segala hubungan internasional. Dalam proses keterisolasian itu dimulailah pemfeodalan yang ekstrem, yang berdampak besar pada peradaban di Jawa. Pemfeodalan ini menjadi latar belakang kejahatan korupsi, yang mengeksploitasi kebodohan dan perhambaan penduduk.

Selain adanya golongan bangsawan yang gemar menumpuk harta, mereka juga memelihara sanak (abdi dalem) yang lebih suka mencari muka pada tuannya dan berperilaku oportunistik. Budaya kekuasaan di Nusantara, khususnya Jawa, cenderung otoriter. Kritik atau penolakan terhadap praktik kekuasaan yang korup dan menindas akan dianggap sebagai tantangan atau perlawanan terhadap penguasa. Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Sedangkan rakyat umumnya dalam kondisi miskin, tertindas, tunduk, dan harus menuruti kemauan atau kehendak penguasa. Kondisi seperti ini ikut menyuburkan budaya korupsi. Tak jarang para abdi dalem juga melakukan korupsi ketika menarik ‘upeti’ (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada demang (lurah), yang selanjutnya oleh demang akan diserahkan kepada tumenggung. Abdi dalem di katumenggungan— setingkat kabupaten atau provinsi— pada gilirannya juga ikut mengorupsi harta yang akan diserahkan kepada raja atau sultan. Para pengumpul pajak ini cenderung berperilaku ‘memaksa’ rakyat kecil, dan dengan demikian menambah beban kewajiban rakyat terhadap jenis atau volume komoditi pertanian, yang harus diserahkan sebagai pajak. Pakar Indonesianis, Wertheim, menyatakan, korupsi di Indonesia antara lain bersumber pada warisan pandangan feodal, yang sekarang menimbulkan ‘pertentangan kesetiaan’ antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Perilaku korupsi menunjukkan kurangnya keterikatan positif pada Pemerintah dan cita-citanya. Wertheim intinya menghubungkan korupsi dengan sejarah, dengan sikap hidup, yang erat hubungannya dengan masa lampau, dan dengan struktur sosial. Pola budaya feodal yang mengatur hubungan atas dengan bawahan telah terbentuk sempurna, dan luluh dalam kepribadian orang-orang waktu itu.

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

hukum korupsi Pola budaya itu telah memungkinkan diterimanya beberapa bentuk kejahatan sebagai bukan kejahatan. Maka perilaku korupsi elite politik pun dianggap sebagai hal biasa oleh penduduk, bukan dipandang sebagai ketidakadilan dan bukan pula sebagai kejahatan. Pemerintah kolonial Belanda mempertahankan budaya feodal di kerajaan-kerajaan yang sudah ada, untuk mempertahankan kekuasaannya. Hubungan berat sebelah dan tidak adil antara penguasa feodal kerajaan dan rakyat pribumi dibiarkan saja dan malah dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda untuk memajukan kepentingan politik dan ekonominya. Sementara itu, pemerintah kolonial Belanda sendiri juga tidak kebal dari perilaku korupsi. Penyebab hancur dan runtuhnya maskapai dagang Hindia-Belanda (VOC) bisa dibilang juga akibat perilaku korupsi. Lebih dari 200 orang pengumpul Liverantie dan Contingenten di Batavia pernah ketahuan melakukan korupsi dan dipulangkan ke negeri Belanda. Lebih dari ratusan, bahkan kalau diperkirakan termasuk yang belum diketahui oleh pimpinan Belanda, hampir mencapai ribuan orang Belanda di Hindia Belanda saat itu juga terlibat korupsi.

Perilaku korupsi elite politik sebagai produk budaya ini terus berlanjut, diwariskan ke generasigenerasi berikutnya, dalam berbagai bentuk yang berbeda. Maka tidak luar biasa, jika dikatakan bahwa perilaku korupsi elite politik juga sudah ada di pemerintahan sejak awal kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Pada periode demokrasi liberal parlementer (1950-1959) dan selama Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno (1959-1965), perilaku korupsi elite politik dan penyalahgunaan kekuasaan biasa dilakukan lewat aliansi di antara patron-patron politis dan klien-klien bisnis, yang secara reguler diberi perlakuan khusus dalam bentuk 14

perizinan dan peluang-peluang bisnis yang tidak transparan. Perilaku korupsi elite politik ini dipandang telah memuncakâ&#x20AC;&#x201D;baik dari segi skala, kecanggihan, dan dampak kerusakannyaâ&#x20AC;&#x201D;ketika di bawah pemerintahan Orde Baru, yang bermula pada 1965. Pola-pola korupsi era sebelumnya telah ditiru oleh Orde Baru, bahkan dengan lebih sistematis. Selama era Orde Baru, perilaku korupsi elite politik berlangsung dalam bentuk negara patrimonial yang diorganisasikan dalam konteks masyarakat Jawa. Banyak literatur menyatakan, Jawa telah menjadi faktor sosio-politik penting dalam memahami politik di Indonesia.

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

Budaya Jawa adalah unsur yang paling berpengaruh dalam membentuk pola-pola kebijakan di Indonesia era Orde Baru. Faktanya, sebagian besar pemimpin Indonesia adalah orang Jawa, yang cenderung mempraktikkan hubungan patronklien, yang muncul dari tradisi negara patrimonial, di mana para pemimpin adalah pusat kekuasaan. Hubungan patron-klien atau patronase awalnya ditemukan dalam masyarakat non-birokratis, di mana ia merupakan hubungan informal antara orang yang berbeda status sosial-ekonominya. â&#x20AC;&#x2DC;Patronâ&#x20AC;&#x2122; adalah pihak yang makmur dan berkuasa, sedangkan klien adalah pengikut atau

aktual/ istimewa

***

tino oktaviano/ aktual

orang bimbingan yang tergantung pada patron. Jenis hubungan ini biasanya dicirikan dengan posisi yang tidak berimbang antara kedua pihak, yang mencerminkan peran-peran mereka yang tidak simetris. Dalam hubungan patron-klien, sebagai sebuah hubungan pertukaran antara peran-peran, individu yang memiliki status sosio-ekonomi lebih tinggi (patron) menggunakan sumberdaya dan pengaruhnya untuk memberikan perlindungan atau manfaat, atau kedua-duanya, kepada orang yang statusnya lebih rendah (klien). Sebaliknya, klien ini membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan, termasuk pelayanan pribadi, buat sang patron. Konsep negara patrimonial merujuk ke model politik di mana struktur birokrasi pemerintah bersifat hirarkis dan berlapis-lapis, sedangkan para pejabat tingkat tingginya memperoleh posisinya lebih atas dasar loyalitas mereka kepada penguasa ketimbang kompetensi administratif, kinerja, atau prestasi. Dalam sistem ini, kedekatan dengan penguasa adalah pertimbangan utama dalam menunjuk seseorang ke posisi-posisi di pemerintahan. Para pejabat itu lalu menjadi agen personal dan orang kepercayaan dari penguasa bersangkutan dalam hubungan patronase. Dalam konteks era Orde Baru,

Presiden Soeharto memposisikan dirinya sebagai patron, yang memberi perlindungan politik dan manfaat ekonomi kepada para pengikutnya, yang pada gilirannya memberikan dukungan politik, dana, kesetiaan, pelayanan, dan lain-lain kepada Soeharto dan keluarganya. Sebagian dari klien ini adalah pengusaha dan konglomerat yang bisnisnya berkembang pesat karena difasilitasi dan diproteksi oleh negara, di bawah pemerintahan Soeharto. Mereka mendapat perlakuan pengistimewaan lewat berbagai proyek bisnis yang sangat menguntungkan. Berkat pertumbuhan ekonomi yang pesat lewat masuknya investasi asing, pinjaman luar negeri, dan boom minyak bumi pada 1970-an, kue ekonomi di era Orde Baru menjadi jauh lebih besar. Akibatnya, skala sumbersumber yang bisa dikorupsi juga membesar. Di era Soeharto, begawan ekonomi Indonesia, Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo, pernah menyatakan, diperkirakan sampai 30% anggaran negara telah â&#x20AC;&#x2DC;menguapâ&#x20AC;&#x2122; karena perilaku korupsi. Bukan sekadar memelihara hubungan loyalitas, saat itu sudah terbentuk jejaring hubungan saling mendukung yang kuat antara elite politik dan kalangan bisnis yang dekat dengan penguasa, membentuk apa yang secara populer disebut sebagai

KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). *** Berhentinya Presiden Soeharto lewat gerakan reformasi pada Mei 1998, tidak otomatis melenyapkan perilaku korupsi di kalangan elite politik. Perilaku korupsi elite politik di era reformasi malah memiliki pola baru. Selama era Orde Baru yang panjang, adanya pemerintah yang otoriter dan sangat tersentralisasi berarti memberikan tingkat prediktibilitas tertentu tentang korupsi. Korupsi masuk ke sistem kekuasaan patrimonial yang sangat terpersonalisasi, yang berpusat pada presiden. Dengan runtuhnya rezim Orde Baru, kekuasaan pun menjadi lebih tersebar dan terdesentralisasi. Seiring dengan itu, pola dan dinamika perilaku korupsi elite politik juga mengalami hal yang sama. Korupsi tidak cuma terfokus ke lingkaran pusat kekuasaan, presiden dan para kroni, tetapi menyebar ke berbagai daerah dan tingkatan. Terungkapnya berbagai kasus korupsi ini menunjukkan betapa parahnya perilaku korupsi elite politik, khususnya yang terjadi di jajaran birokrasiâ&#x20AC;&#x201D;eksekutif, legislatif, dan yudikatifâ&#x20AC;&#x201D;dan aparat pemerintah. Perilaku korupsi sudah begitu merajalela dan dilakukan oleh begitu banyak orang, sehingga perilaku korupsi dipandang sudah membudaya dan dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Bedanya dengan era pra-kolonial dan era kolonial adalah waktu itu rakyat belum diperkenalkan pada sistem pemerintahan modern, yang secara jelas memposisikan perilaku korupsi sebagai suatu kejahatan. Sedangkan dalam kondisi sekarang, secara yuridis formal, peraturan, dan undang-undang, korupsi secara tegas dinyatakan sebagai tindak kejahatan. Jadi, mungkin bisa dibilang bahwa dalam konteks perilaku korupsi, elite politik era Orde Baru dan era reformasi sekarang lebih tidak tahu malu dan lebih tidak bermoral dibandingkan era kerajaan di Nusantara.

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

hukum korupsi korupsi umumnya merujuk ke kondisi dekadensi atau hedonisme. Sedangkan dalam perdebatan teologis, beberapa sudut pandang tertentu terkadang dituduh merupakan bentuk korupsi dari sistem-sistem kepercayaan yang ortodoks. Dengan kata lain, sudut pandang tersebut dituduh telah menyimpang dari cara pandang lama yang sudah benar. Dalam perspektif agama, korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela. Dalam perspektif ajaran Islam, korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak kemaslahatan, kemanfaatan hidup, dan tatanan kehidupan. Pelakunya dikategorikan melakukan jinayah kubro (dosa besar). Dalam

Korupsi, Bisa Dirasakan tapi Sulit Dirumuskan Oleh: Satrio Arismunandar

orupsi dapat dipandang sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Meski demikian, studi tentang korupsi tidaklah harus didasarkan pada pendekatan yuridis atau ekonomi, karena korupsi juga dapat dianggap sebagai isu moral dan filosofis. Perilaku korupsi sudah sejak lama dikaji oleh para filsuf. Filsuf Yunani, Aristoteles, yang diikuti oleh Machiavelli, misalnya, sejak awal sudah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai ‘korupsi moral’. Korupsi moral merujuk pada berbagai bentuk penyimpangan

konstitusi, sehingga para penguasa rezim—termasuk dalam sistem demokrasi—tidak lagi dipimpin oleh hukum dan tidak lagi melayani kepentingan rakyat, tetapi tak lebih hanya berupaya melayani dirinya sendiri. Penggunaan istilah ‘korupsi’ dalam diskusi-diskusi filsafat tak jarang berbentuk pengkontrasan antara wujud yang murni bersifat spiritual dengan manifestasinya yang ‘sudah terkorupsi’ (corrupted) di dunia fisik. Banyak filsuf menganggap dunia fisik sebagai sesuatu yang ‘korup’. Plato adalah contoh filsuf yang paling ternama dari aliran pemikiran ini. Dalam pendekatan moralitas,

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-’adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab. Sulitnya Mendefinisikan Korupsi Salah satu definisi korupsi yang paling terkenal adalah: “Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pejabat publik, demi meraih keuntungan pribadi.” Jelas, bahwa penyalahgunaan kantor publik untuk keuntungan pribadi (privat) adalah wujud paradigmatik korupsi. Namun, korupsi tidak selalu terkait dengan kantor publik. Jika seorang petaruh menyuap seorang petinju agar ‘mengalah’ dalam suatu pertandingan tinju, ini adalah korupsi untuk kepentingan privat, meski tidak melibatkan pemegang jabatan publik manapun. Si petaruh maupun si petinju bukanlah pejabat publik. Salah satu cara menanggapi hal

aktual/ istimewa

Meski sudah seperti kanker yang mengancam kehidupan seluruh bangsa, korupsi tidak mudah didefinisikan. Ada banyak konsep tentang korupsi. Ketika DPR-RI kompak memilih komisioner KPK yang ‘lunak’, itu pun sudah termasuk kategori korupsi.

definisi atau konsep teoritis tentang korupsi terbukti cukup sulit. Maka, dilakukan langkah lain, yaitu mencoba mengidentifikasi korupsi lewat pelanggaran-pelanggaran hukum dan atau moral yang spesifik. Misalnya, suap adalah pelanggaran hukum dan moral yang jelas termasuk bentuk korupsi. Masalahnya, daftar yang berisi berbagai contoh dan ragam korupsi itu bisa panjang sekali. Lebih jauh, banyak dari tindakan-tindakan korupsi di dalam daftar tersebutâ&#x20AC;&#x201D; misalnya, nepotismeâ&#x20AC;&#x201D;tidak bisa dimasukkan sebagai contoh penyuapan. Banyak perdebatan juga bisa muncul tentang mana yang layak dimasukkan dalam daftar dan mana yang tidak layak. Praktisi penegak hukum, misalnya, sering membedakan antara fraud (penipuan, kecurangan) dengan korupsi. Terdapat satu strategi lagi untuk membuat garis demarkasi tentang perilaku korupsi. Secara tersirat,

di dalam banyak literatur tentang korupsi, terdapat pandangan bahwa korupsi pada dasarnya adalah sebuah pelanggaran hukum, atau lebih spesifik lagi: sebuah pelanggaran hukum di ranah ekonomi. Sejalan dengan itu, kita dapat berupaya mengidentifikasi korupsi dengan kejahatan-kejahatan ekonomi, seperti penyuapan, penipuan, kecurangan, dan insider trading. Sampai tahap tertentu, cara pandang ini mencerminkan dominannya perspektif ekonomi dalam literatur akademis tentang korupsi. Tetapi banyak tindakan korupsi tidak selalu dianggap melawan hukum. Contohnya, penyuapan. Sebelum 1977, perusahaan-perusahaan Amerika yang menawarkan suap untuk bisa memperoleh kontrak-kontrak di negara lain (baca: di Indonesia) tidak dianggap pelanggaran hukum. Peraturan yang melarang suap semacam itu baru muncul kemudian. Jadi, korupsi tidak selalu berarti

tino oktaviano/ aktual

ini, adalah dengan membedakan antara korupsi publik dengan korupsi privat. Serta berargumentasi dengan mengatakan bahwa definisi di atas hanya khusus berlaku untuk korupsi publik. Namun, ketika seorang warga biasa berbohong saat memberi kesaksian dalam sidang pengadilan, ini adalah sebuah korupsi terhadap sistem peradilan kriminal atau kantor publik. Walaupun dalam kasus ini tidak ada penyalahgunaan kantor publik oleh seorang pejabat publik. Dalam kasus lain, ketika seorang petugas polisi merekayasa bukti palsu, untuk menjerat seorang tersangka pemerkosaâ&#x20AC;&#x201D;yang ia yakini memang betul-betul pelaku pemerkosaan yang membahayakan masyarakatâ&#x20AC;&#x201D;ini adalah sebuah korupsi terhadap kantor publik. Walaupun petugas polisi itu melakukannya bukan karena untuk keuntungan pribadi. Karena begitu luasnya cakupan korupsi, upaya merumuskan sebuah

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

hukum korupsi

Ciri-ciri dan Tipologi Korupsi Sebagai suatu gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan secara sederhana dalam satu kalimat saja. Yang mungkin dan coba dilakukan adalah membuat gambaran yang masuk akal mengenai gejala tersebut, agar dapat dipisahkan dari gejala lain yang bukan korupsi. Misalnya, sekadar kesalahan administratif atau salah kelola dalam urusan perkantoran/ pemerintahan. Meskipun dampaknya bisa sama-sama merugikan kepentingan publik, kesalahan semacam itu bukan termasuk korupsi. Inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan induksi kasus demi kasus dari masyarakat masa lalu sampai zaman moderen, oleh pakar masalah korupsi Syed Hussein Alatas telah disusun sejumlah ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi dapat diringkas sebagai berikut: (a) suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintah, (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (d) dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu, (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan 18

bersama, dalam bentuk uang atau yang lain, (g) terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, (h) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum, dan (i) menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi. Ciri-ciri tersebut sebetulnya

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

masih bisa diperluas lagi. Dari segi tipologi, korupsi dapat dibagi dalam tujuh jenis, yaitu: korupsi transaktif (transactive corruption), korupsi yang memeras (extortive corruption), korupsi investif (investive corruption), korupsi perkerabatan (nepotistic corruption), korupsi defensif (defensive corruption), korupsi otogenik (autogenic corruption), dan korupsi dukungan (supportive corruption).

tino oktaviano/ aktual

pelanggaran hukum. Hal ini karena pada dasarnya, korupsi bukanlah semata-mata masalah hukum, namun secara fundamental korupsi adalah masalah moralitas. Meskipun begitu, tidak semua tindakan imoralitas adalah tindakan korupsi. Korupsi hanyalah salah satu spesies dari imoralitas.

tino oktaviano/ aktual

Korupsi transaktif merujuk kepada adanya kesepakatan timbalbalik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak, dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah, atau antara masyarakat dan pemerintah. Korupsi yang memeras adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Misalnya, polisi memaksa seseorang menyerahkan sejumlah uang, agar kasus anaknya yang kedapatan mengutil barang di sebuah pasar swalayan, tidak diteruskan oleh polisi ke proses hukum. Korupsi investif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Misalnya, ada konglomerat atau elite politik yang memantau bahwa seorang perwira menengah di jajaran kepolisian memiliki prospek karir yang bagus, untuk suatu saat diangkat

jadi jenderal dan akan memegang jabatan strategis di kepemimpinan Polri. Maka, sejak perwira itu masih 'miskin' dan belum jadi apa-apa, hubungan baik sudah dipupuk sejak dini lewat berbagai pemberian yang â&#x20AC;&#x2DC;tidak mengikatâ&#x20AC;&#x2122;. Ketika suatu saat perwira muda itu akhirnya menjadi jenderal dan menjabat Kepala Polri atau Kabareskrim, hubungan dekat pribadi yang sudah dirintis sejak lama ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal lebih lanjut. Seperti, melindungi kepentingan bisnis sang konglomerat manakala terlibat kasus korupsi dan sebagainya. Korupsi perkerabatan atau nepotisme, adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan mereka. Pengistimewaan ini bisa dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Korupsi defensif adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. Contohnya, seorang pengusaha impor terpaksa menyuap pejabat bea cukai agar

barang yang diimpornya segera dikeluarkan dari terminal pelabuhan. Karena, jika barang itu secara sengaja diproses secara berlama-lama oleh pejabat bea cukai di pelabuhan, ongkos sewa gudangnya makin meningkat, dan barang itu mungkin akan mengalami kerusakan sehingga tak bisa dijual lagi. Korupsi otogenik adalah jenis korupsi yang dilakukan seorang diri, dan tidak melibatkan orang lain. Misalnya, anggota DPR yang mendukung berlakunya sebuah rancangan undang-undang tanpa menghiraukan akibat-akibatnya, dan kemudian ia menarik keuntungan finansial dari pemberlakuan undangundang itu, karena pengetahuannya tentang undang-undang yang akan berlaku tersebut. Sedangkan, korupsi dukungan tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. Tindakan menghambat seorang yang jujur dan cakap untuk menduduki jabatan strategis tertentu, bisa dimasukkan dalam kategori ini. Contohnya, para anggota fraksi di DPR-RI diam-diam bersepakat untuk memilih komisioner atau Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang relatif â&#x20AC;&#x2DC;lebih bisa diajak berkompromiâ&#x20AC;&#x2122; ketimbang kandidatkandidat lain dalam penanganan kasus korupsi. Maka, kesepakatan para anggota fraksi DPR ini sudah termasuk kategori korupsi tersendiri. Bila semua pengejawantahan tentang korupsi yang empiris dalam bentuk barang, jasa dan transaksi dipisahkan dari gejalanya, maka yang tinggal adalah ciri-cirinya yang hakiki: penipuan, pencurian, dan pengkhianatan.

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

hukum korupsi

Isu Korupsi dan Bagian Perang Asimetris Asing Korupsi di Indonesia sebenarnya hanya sebuah modus, tema atau tata cara dari sebuah kolonialisme model baru. Maraknya korupsi di Indonesia karena diciptakan oleh sistem serta didukung aturan dan perundangundangan (UU) yang dirombak pada awal reformasi dahulu.

Maka itu, masuk akal jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seringkali ‘tebang pilih’ dalam menyeret pelaku korupsi. Orang nomor satu di SKK Migas, Rudi Rubiandini, diciduk, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dijadikan tersangka dan ditahan, tapi ketika mencuat nama Edi Baskoro yang putra Presiden SBY dalam berita acara tersangka Deviardi,

Oleh: Hendrajit

emasannya Pancasila. Prosedurnya liberalisasi politik dan ekonomi. Namun aktor-aktor yang bermain semuanya berwatak pengejar rente (rent seekers), dan modus operasinya politik transaksional. Maka aktor-aktor yang bermain di DPR, pemerintahan maupun eksekutif setali tiga uang. Semuanya berniaga. Lantas, dimana meletakkan korupsi dalam tatanan seperti ini? Dengan tak ayal, korupsi dalam jalinan tatanan model begini ibarat mas kawin/mahar untuk mengikat perkawinan anta relit politik baik di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan begitu, kalau dianalogikan dengan anatomi tubuh manusia, korupsi bukan sekadar ada di kulit, melainkan sudah menyatu jadi daging yang membungkus gumpalan darah yang ada di kekedalam kulit. Maka korupsi jadi bensin sebagai bahan-bakar sekaligus jadi oli sebagai minyak pelumas. Barang tentu, sistem politik macam ini otomatis jadi koruptif. Mulai dari sistem hingga aktoraktor yang bermain di dalamnya. 20

KPK tetap bergeming dengan berbagai alasan. Apakah KPK takut kepada Presiden dan istana? Saya kuatir ada hal yang lebih krusial dari itu semua. M Arief Pranoto, research associate Global Future Institute punya pandangan dan analisis yang cukup menarik. Menurut Pranoto, korupsi di Indonesia sebenarnya hanya sebuah modus, tema atau tata cara dari

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

sebuah kolonialisme model baru. Maraknya korupsi di Indonesia karena diciptakan oleh sistem serta didukung aturan dan perundangundangan (UU) yang dirombak pada awal reformasi dahulu. Maka ketika sistem yang kini berjalan pada perkembangannya justru mendorong perilaku koruptif, seperti otonomi daerah, multi partai, pemilu langsung berdasarkan one man one vote, politik pencitraan dan lain-lainnya, maka pun seratus— bahkan seribu lembaga seperti KPK tidak akan mampu membendung korupsi. Pada akhir 2011, Global Future Institute memprediksi bahwa dengan model demokrasi Indonesia model begini, maka yang berkuasa adalah kaum pemodal. Maka korupsi di Indonesia sengaja diciptakan secara sistemik berdasarkan skema kolonialisme global. Tanpa mengenali aspek hulu dari isu korupsi ini, maka kebijakan dan gerakan anti korupsi pada perkembangannya justru menciptakan politisasi korupsi. Bicara tentang skema kolonialisme global dalam menciptakan sistem yang koruptif, namun sekaligus obat penawarnya yang bernama Gerakan Anti Korupsi, setidaknya bisa ditelisik melalui dua ilustrasi berikut ini. Pada Oktober 2000, terbit sebuah buku bertajuk Democratization in Indonesia, An Assessment, yang diterbitkan oleh International IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance). Buku ini merupakan output berupa

aktual/ istimewa

simpul-simpul gagasan sekaligus rekomendasi dari seri dialog beberapa perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkiprah di bidang civil society dari aneka bidang kegiatan seperti komunitas perempuan, sipil-militer, agama dan sosial-budaya, media massa, dan kalangan perguruan tinggi. Buku ini merumuskan beberapa rekomendasi penting terkait isu konstitusi dan penegakan hukum (rule of law), otonomi daerah, hubungan sipil-militer, masyarakat madani, pembangunan sosialekonomi, gender, dan pluralisme keberagamaan. Agenda pemberantasan korupsi bukan dimasukkan dalam rekomendasi bidang hukum, melainkan bagian integral dari rekomendasi bidang pembangunan sosial-ekonomi. Dalam rumusannya ditegaskan: perlunya menciptakan pembangunan ekonomi yang stabil, terbuka dan transparan, dan memberantas korupsi-kolusinepotisme, sekaligus juga menghapus sistem monopoli dan oligopoli yang memberi perlindungan dan hak-hak istimewa semata-mata pada segelintir elit politik dan ekonomi. Terlepas rumusan kalimatkalimatnya yang cukup muluk dan indah itu, secara tersirat menggambarkan adanya desain untuk meletakkan Gerakan Anti Korupsi dalam skema ekonomi neo liberal yang mengedepankan faktor pasar bebas dan menafikan peran negara sebagai alat proteksi bagi pelaku-pelaku ekonomi lemah. Karena di bagian lain rekomendasi para pelaku LSM yang difasilitasi oleh International IDEA tersebut, tercantum pernyataan: perlunya mengenyahkan campurtangan yang berlebihan dari negara dalam mekanisme pasar untuk mencegah terjadinya distorsi pasar (elimination of excessive internvention from the state in the market mechanism to prevent market distortions). ***

Keterlibatan International IDEA dalam memfasilitasi dan pendampingan terkait program reformasi politik, ekonomi dan sosialbudaya, kiranya cukup beralasan. Betapa tidak, setelah beberapa waktu berkantor di Wisma Nugra Santana di Jalan Jenderal Sudirman, International IDEA kemudian sempat berkantor di Gedung Nusantara I, yang berarti satu gedung dengan para politisi partai yang duduk sebagai Anggota DPR-RI dari berbagai komisi. Kenyataan bahwa setidaknya ada sekitar 139 produk perundangundangan yang lahir dari DPR berkat advokasi dan pendampingan beberapa lembaga donor asing, International IDEA sepertinya termasuk di dalamnya. International IDEA berpusat di Stockholm, Swedia, namun dewan direksinya berasal dari berbagai negara termasuk dari Amerika Serikat dan beberapa figur dari Uni Eropa, yang pada era rekomendasi ini dibuat, tercatat salah satunya adalah Martti Ahtisaari yang kelak merupakan pemain kunci dikeluarkannya memorandum of understanding (MoU) antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka(GAM) pada era pemerintahan SBY. Martti Ahtisaari diyakini merupakan salah satu motor penggerak ‘Balkanisasi Nusantara’, yang akan memecah Indonesia jadi tujuh atau delapan bagian negara merdeka yang lepas dari NKRI. Fakta keterlibatan International IDEA, nampaknya memperkuat analisis M Arief Pranoto bahwa isu korupsi nampaknya dirancang sebagai bagian integral dari modus, tema, sekaligus tata cara dari penerapan kolonialisme model baru. “Permasalahan bangsa ini ada

di hulu (sistem), tetapi segenap komponen dan anak bangsa selama ini sepertinya tertipu, ya memang benar-benar tertipu! Karena malah memerangi persoalan-persoalan di hilir belaka,” kata M Arief Pranoto. Dia menambahkan, oleh media, khususnya media mainstream, perhatian publik sering digiring pada dinamika kasus-kasus, peristiwa fenomenal, unjuk rasa, pola pemberantasan, seminar atau debatisasi di berbagai media justru membuat ‘bingung’ rakyat: mana yang salah dan siapa benar? Media terkesan menjadi sarana adu domba antarpakar dan segenap elite di negeri ini.” Jika estimasi Pranoto benar, maka tak pelak lagi korupsi justru berpotensi menjadi alat dan sarana asing untuk melancarkan perang asimetris terhadap Indonesia. Berdasarkan penelisikan tim riset Aktual terhadap beberapa berita dan wacana yang dilontarkan oleh beberapa media massa, memang terkesan isu korupsi yang melibatkan para pejabat pemerintah kemudian bergeser menjadi infotainment

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

menarik be-rating tinggi di media, namun substansinya nihil dalam solusi berbangsa dan bernegara. “Para tokoh, pakar dan pejabatpejabat yang berkompeten terjebak dalam dialog-dialog emosi, saling memaki, mengelak atau menyebar fitnah kesana-kemari. Korupsi sebagai ‘alat menyerbu’ Indonesia memang efektif, selain menyentuh sisi paling vital dalam kehidupan berbangsa yaitu mental, moral dan keuangan negara, juga tersirat ruh adu domba disana-sini. Inilah yang kini tengah berlangsung.” Begitu penuturan Pranoto. Sebagai metoda dari (sistem) kolonialisme gaya baru di Tanah Air, korupsi mutlak harus dikontra serentak, sistematis, dan dilakukan secara gegap gempita di berbagai lapisan masyarakat, bahkan pemerintah itu sendiri. Jika tidak, maka korupsi akan jadi sasaran asing untuk tebar isu, sebagai langkah pembuka dari perang asimetris asing, untuk menggoyang atau melancarkan aksi destabilisasi terhadap pemerintahan yang sejatinya ingin dilengserkan oleh Amerika Serikat maupun sekutusekutu barantnya. Masih ingat rentetan tumbangnya Presiden Ben Ali dari Tunisia hingga kejatuhan Presiden Mesir Hosni Mobarak? Semua itu bermula dari tebar isu, yang dimainkan oleh Julian Assange lewat bocoran Wikileaks. Melalui bocoran Wikileaks, Julian Assange, yang disebarluaskan oleh beberapa media barat seperti harian Inggris the Guardian, isu korupsi dan kemiskinan di Tunisia, kemudian diolah menjadi bensin bahan bakar dan oli minyak pelumas munculnya gelombang gerakan massa menumbangkan Presiden Ben Ali, yang sukses tersebut kemudian dilanjutkan di Mesir, untuk menumbangkan Presiden Mobarak. Inilah hakekat perang asimetris. Tebar isu, rumuskan tema untuk gerakan, lalu munculkan aktoraktor yang akan menjalankan skema sesungguhnya setelah tahapan tebar isu dan perumusan tema gerakan tersebut tercipta. 22

Sebagai misal. Ketika ‘Musim Semi Arab’ menggoyang Jalur Sutera, yang sasarannya adalah Tunisia dan Mesir, bermula ketika Julian Assange lewat Wikileaks tebar isu. Setelah tebar isu korupsi dan kemiskinan sebagai tahapan awal menggoyang Ben Ali, kemudian ‘tema’ gerakan adalah aksi massa non kekerasan diusung oleh Central Applied Non Violence Action and Strategies (CANVAS), anak organisasi National Endowment for Democracy (NED), LSM milik Pentagon. Sekadar info. NED kerap dijuluki sebagai LSM spesial ganti rezim seperti terlihat perannnya ketika mendorong Revolusi Berwarna di Ukraina. Nah pada tataran ini, KPK kiranya perlu terus dicermati mengingat potensinya yang besar untuk dimainkan sebagai ‘aktor penyusun tema gerakan’. Mencermati tahapan smart power atau perang asimetrik pihak asing, dalam tahapan tebar isu LSM memang sangat rentan untuk dimainkan, terlepas sadar atau tidak sadar. Dalam tataran isu misalnya, tidak sedikit LSM yang didirikan, atau media online tertentu di-launching hanya untuk melayani kepentingan asing melalui menyebarkan isu guna membentuk opini publik. Atau seringkali isu dihembuskan oleh ‘sosok ciptaan’, kemudian sosok tersebut di-hero-kan berbagai media

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

seakan-akan (dicitrakan) berani melawan hegemoni Barat. Padahal justru ia sendiri bekerja untuk kepentingan Barat. Inilah false flag operation yang tidak disadari banyak elemen bangsa-bangsa di dunia. Pada tataran perumusan tema, beda lagi aktor-aktor yang mengusungnya. Dalam tahapan ini, dalam rangka mengusung sebuah ‘tema’, bukan sekedar memakai LSM saja, tetapi seringkali diawaki oleh lembaga non pemerintah—sepeti lembaga-lembaga ekstra-yudisial, komisi, dan lainnya—yang proses pendiriannya atas inisiasi asing atau lembaga donor berkedok capacity building, pengawasan, dan seterusnya. Dalam tataran ini, KPK pada kenyataannya lahir melalui skema global macam ini. Sedangkan untuk operator skema kolonial biasanya elite tertentu ataupun (komprador) pejabat yang sengaja ‘ditanam’ pada departemen atau kementeriankementerian strategis. Karena komprador inilah yang kelak menelorkan berbagai kebijakan pemerintah namun pro asing. Maka terdapat fenomena pada institusi dan lembaga tertentu yang dianggap strategis, khususnya institusi terkait food and energy security banyak dijadikan sarang serta ‘peternakan’ bagi asing. Maka itu, selain beberapa

getty image

hukum korupsi

kementerian yang berada dalam naungan Kementerian Koordinasi Ekonomi, juga Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) pimpinan Kuntoro Mangkusubroto, kiranya merupakan aktor-aktor pelaksana skema kapitalisme global asing tersebut. Pertanyaannya kemudian, apakah pelembagaan isu, tema dan skema tersebut tanpa biaya? Tentunya tidak. Ini ada sebuah ilustrasi menarik meski tidak terkait langsung korupsi, namun modus semacam ini sangat mungkin dilakukan dalam olah isu korupsi. Dalam asymmetric warfare yang melanda Indonesia di bidang tembakau misalnya, kampanye (penyebaran isue) anti rokok yang dikeluarkan Bloomberg Initiative relatif besar. Data soal pendanaan untuk pelembagaan isu-isu itu belum termasuk fatwa haram merokok yang konon juga tidak gratis. Penelisikan Aktual dari berbagai sumber pustaka, ternyata Indonesia Corruption Watch (ICW) pun menerima USD 45.470. Luar biasa! Dari data-data ini dapat dibaca, bahwa salah satu serangan asimetris asing terhadap perekonomian Indonesia melalui skenario penghancuran industri rokok dan petani tembakau sesungguhnya ‘satu komando’ dan sistematis karena melibatkan lintas elemen bangsa di dalam negeri. Mereka tahu, atau pura-pura tidak tahu karena turut menikmati? Bukankah secara koridor, aktivitas ICW di luar ranah kampanye anti rokok? Ada alasan pembenar memang, bahwa gelontoran dana ke

ICW dikemas dalam paket kampanye good governance terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah soal kebijakan tembakau. Tapi ya itu tadi, namanya juga dalih, ada saja alasan pembenarnya. ***

bloomberg

penyebarluasan dan penguatan pesan-pesan utama AS ke seluruh dunia yang kiranya penting bagi Korupsi sebagai isu yang komunikasi-komunikasi strategis dimainkan dalam perang asimetris Kedutaan AS. AS nampaknya bukan omong Inilah konteks laporan staf kosong. Bocoran Wikileaks yang kedutaan AS di Jakarta bahwa bermanfaat bagi kita adalah proyek mereka telah berhasil membina yang dilakukan Kedutaan Besar AS 17 ribu orang berbakat Indonesia. di Jakarta, menjaring 17 ribu orang Salah satu poin menarik dari laporan berbakat di Indonesia. kedutaan AS di Jakarta kepada Melalui proyek bernama ‘Credible bosnya di Washington terkait Voice’. ‘Credible Voice’ merupakan keberhasilan mereka mendorong bagian dari Program Perang Persepsi berbagai kontaknya di Jakarta untuk (War of Ideas) yang berada di menyuarakan pernyataan publik bawah kendali Gugus Kerja (Task mendukung persoalan-persoalan Force) Kementerian Luar Negeri kunci baik di Dewan Keamanan AS. Menariknya, gugus kerja yang PBB maupun lembaga-lembaga menangani ‘Credible Voice’ terdiri internasional lainnya. Seperti di dari aparat kementerian luar negeri, bidang stabilitas ekonomi, keamanan pertahanan dan komunitas intelijen pangan, pendidikan, lingkungan AS. hidup, kesehatan publik, keadilan Menurut Wakil Menteri Luar sosial, ilmu dan teknologi, dan ini Negeri AS James K Glassman yang paling menarik: anti korupsi. pada 2008 yang dibocorkan Laporan ini disertai dengan oleh Wikileaks, ‘Credible Voice’ komentar dari staf kedutaan AS yang merupakan kebijakan global AS di bertindak sebagai pelapor: “Alih-alih seluruh dunia yang intinya adalah berpijak pada persoalan-persoalan pelibatan ‘tokoh-tokoh berpengaruh’ yang membuat kita terbelah, kami di negara tuan rumah untuk tujuan menekankan dan menunjukkan wilayahAliran Dana Bloomberg Initiative wilayah luas yang jadi perhatian kita bersama. Pesan-pesan kita Dinas Kesehatan Kota Bogor = USD 228.224 (2009-2010) Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI = USD 280.755 (2008-2010) lebih jitu saat orangDirjen Pengendalian Penyakit Tidak Menular = USD 529.819 (2008-2010) orang Indonesia yang Komnas Perlindungan Anak Indonesia = USD 455.911 dan USD 210.974 (2008-2010) memegang kendali Swisscontact Indonesia = USD 360.952 (2009-2011) dan penyampaiannya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) = USD 454.480 (2008-2010) meminjam mulut orang Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) = USD 366.000 (2010-2012) Indonesia.” Nah, jelaslah dan lain-lain. sudah sekarang.

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

Oleh: Arnold Sirait

rganisasi Transparansi Internasional sejak 1995 lalu konsisten memublikasikan Corruption Perception Index (CPI). Sebuah rangking negara-negara berdasarkan indeks korupsi terkecil sampai indeks korupsi terbesar. Data CPI yang keluar akhir 2012 sengaja ditampilkan lagi kali ini untuk melihat sejauh apa perbandingan tingkat korupsi di Indonesia dengan negara lain. Meski banyak kalangan masih mempertanyakan metode survei CPI ini, toh indeks ini masih banyak dipakai oleh beberapa lembaga penting untuk dijadikan standar. Alasannya, karena belum ada lembaga internasional lainnya yang mampu mengeluarkan CPI seperti yang dikeluarkan Organisasi Transparansi Internasional, ini. Salah satu isu penting adalah ketika dalam indeks ini Amerika Serikat (AS) ditempatkan sebagai negara di urutan 19 yang cukup bersih korupsi setelah Inggris (lihat tabel). Padahal diketahui, AS adalah negara paling korup di dunia. Salah satu contoh, bagaimana Organisasi Transparansi Internasional menjawab skandal korupsi perbankan di AS pada 2008 yang dinilai sebagai korupsi paling besar dalam sejarah sistem keuangan global sampai saat ini? Saat itu, bank sentral AS mengucurkan sekitar USD 7,7 triliun secara rahasia untuk penyelamatan industri perbankan (termasuk dana untuk bail out perbankan di dalamnya) di AS. 24

Tanpa diketahui kongres AS, The Fed menggelontorkan pinjaman rahasia itu untuk mendorong beberapa perusahaan finansial besar AS menangguk keuntungan yang besar ketika krisis keuangan dan perbankan terjadi di AS, Eropa dan di beberapa negara lainnya. Bukan hanya itu, dana itu sebagian digunakan untuk operasi operasi politik kelompok kepentingan tertentu untuk mengguncang sistem kuangan global. Pascaoperasi rahasia Fed itu, total aset milik enam bank terbesar AS yakni JPMorgan, Bank of America, Citigroup Inc, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs Group Inc, dan Morgan Stanley meningkat 39% menjadi USD 9,5 triliun per September 2011, dari USD 6,8 triliun pada periode yang sama pada 2006. Di sisi lain, sistem keuangan negaranegara lain (terutama Eropa) guncang, dan banyak perbankan merugi, bahkan hampir kolaps. Apakah kasus semacam ini tidak dimasukkan dalam ranah perhitungan CPI? Atau kasus-kasus korupsi yang melibatkan mafia-mafia internasional besar narkoba, senjata dan judi di AS, Inggris dan Italia yang uangnya mengalir ke bank-bank terbesar saat ini yang ada di AS. Meski dengan beberapa pertanyaan menggangu tersebut, CPI masih bisa dijadikan pegangan Indonesia untuk melihat sejauh apa negara ini mengedepankan soal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di tabel CPI, Indonesia ada di urutan 118, di bawah Timor Leste, Malaysia, Thailand, India, Filipina dan Cina.

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

1 1 1 4 5 6 7 7 9 9 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 20 22 22 22 25 25 27 27 29 30 30 32 33 33 33 36 37 37

Denmark Finland New Zealand Sweden Singapore Switzerland Australia Norway Canada Netherlands Iceland Luxembourg Germany Hong Kong Barbados Belgium Japan United Kingdom United States Chile Uruguay Bahamas France Saint Lucia Austria Ireland Qatar United Arab Emirates Cyprus Botswana Spain Estonia Bhutan Portugal Puerto Rico Saint Vincent and the Grenadines Slovenia Taiwan

CPI 2012 Score

Bank sentral AS sempat mengucurkan sekitar USD 7,7 triliun secara rahasia untuk penyelamatan industri perbankan di AS.

Country / Territory

Negara Terkorup Saat Ini

Country Rank

hukum korupsi

90 90 90 88 87 86 85 85 84 84 82 80 79 77 76 75 74 74 73 72 72 71 71 71 69 69 68 68 66 65 65 64 63 63 63 62 61 61

39 39 41 41 43 43 45 46 46 48 48 50 51 51 53 54 54 54 54 58 58 58 61 62 62 64 64 66 66 66 69 69 69 72 72 72 75 75 75 75 79 80 80 80 83 83

Cape Verde Israel Dominica Poland Malta Mauritius Korea (South) Brunei Hungary Costa Rica Lithuania Rwanda Georgia Seychelles Bahrain Czech Republic Latvia Malaysia Turkey Cuba Jordan Namibia Oman Croatia Slovakia Ghana Lesotho Kuwait Romania Saudi Arabia Brazil Macedonia South Africa Bosnia and Herzegovina Italy Sao Tome and Principe Bulgaria Liberia Montenegro Tunisia Sri Lanka China Serbia Trinidad and Tobago Burkina Faso El Salvador

60 60 58 58 57 57 56 55 55 54 54 53 52 52 51 49 49 49 49 48 48 48 47 46 46 45 45 44 44 44 43 43 43

83 83 83 88 88 88 88 88 88 94 94 94 94 94 94 94 94 102 102 102 105 105 105 105 105 105 105 105 113 113 113 113 113

118

118 118 118 118 123 123 123 123 123 128 128 130 130

42 41 41 41 41 40 39 39 39 38 38

Jamaica Panama Peru Malawi Morocco Suriname Swaziland Thailand Zambia Benin Colombia Djibouti Greece India Moldova Mongolia Senegal Argentina Gabon Tanzania Algeria Armenia Bolivia Gambia Kosovo Mali Mexico Philippines Albania Ethiopia Guatemala Niger Timor-Leste Dominican Republic Ecuador Egypt Indonesia Madagascar Belarus Mauritania Mozambique Sierra Leone Vietnam Lebanon Togo C么te d麓Ivoire Nicaragua

38 38 38 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 30 30 29 29

130 133 133 133 133 133 133 139 139 139 139 139 144 144 144 144 144 144 150 150 150 150 154 154 156 157 157 157 160 160 160 163 163 165 165 165 165 169 170 170 172 173 174 174 174

Uganda Comoros Guyana Honduras Iran Kazakhstan Russia Azerbaijan Kenya Nepal Nigeria Pakistan Bangladesh Cameroon Central African Republic Congo Republic Syria Ukraine Eritrea Guinea-Bissau Papua New Guinea Paraguay Guinea Kyrgyzstan Yemen Angola Cambodia Tajikistan Democratic Republic of the Congo Laos Libya Equatorial Guinea Zimbabwe Burundi Chad Haiti Venezuela Iraq Turkmenistan Uzbekistan Myanmar Sudan Afghanistan Korea (North) Somalia

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 24 24 23 22 22 22 21 21 21 20 20 19 19 19 19 18 17 17 15 13 8 8 8

wawancara KAPOLRI JENDERAL (POL) SUTARMAN

Keamanan Menjelang Pemilu Penting S

belum lama ini. Langkah awal yang Anda lakukan ketika menjabat sebagai Kapolri? Sejak saya mengemban amanah sebagai Kapolri, saya sudah perintahkan kepada semua jajaran mulai dari Bimas, Intelkam, Reskrim dan Sabhara untuk selalu bersiap diri dan waspadai setiap gejala sekecil apapun mendeteksi upaya ganguan keamanan menjelang hingga akhir pemilu. Anda memulainya dari mana (pengamanan)? Polri akan memulai dengan melakukan Operasi Cipta Kondisi. Nantinya, juga diturunkan personel kepolisian di tiap lingkungan masyarakat. Kehadiran personel polisi di tengah masyarakat dapat menciptakan

kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif. Personel polisi dan masyarakat dapat bersinergi untuk mencegah timbulnya gesekan yang berpotensi mengganggu kamtibmas. Apakah Polri akan menggandeng pihak lain? Sukses atau tidaknya pengamanan ini harus didukung oleh segenap komponen bangsa, baik partai politik, KPU dan masyarakat. Keamanan dalam pemilu 2014 merupakan cerminan budaya masyarakat Indonesia kepada komunitas internasional. Itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Seluruh komponen masyarakat, harus berperan demi mewujudkan pembangunan nasional. Selain itu, untuk memastikan stabilitas politik, hukum dan keamanan jangka panjang, seluruh komponen bangsa harus bekerjasama bagi penegakan hukum dan pemberian keamanan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Masalah terbesar yang akan dihadapi Polri menjelang pemilu 2014? Saya menyadari masih banyak permasalahan dalam tahapan pemilu kali ini. Contohnya, dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT)

tino oktaviano/ aktual

tabilitas keamanan politik sosial ekonomi jelang pemilu 2014 yang akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 9 April 2014 relatif aman, terkendali dan kondusif. Demikian diutarakan Djoko Suyanto, menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Polri sebagai garda terdepan pengamanan di dalam negeri akan berupaya maksimal menciptakan kondisi yang terkendali dan kondusif tersebut. â&#x20AC;&#x153;Tugas prioritas kami (Polri) saat ini melakukan pengamanan pemilu 2014. Saya dan jajaran di bawah saya akan berupaya menciptakan rasa aman di masyarakat, agar tak ada hal-hal yang dapat mengganggu kondisi keamanan menjelang hingga akhir pemilu,â&#x20AC;? kata Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman. Berikut petikan lengkap wawancara Jenderal (Pol) Sutarman dengan wartawan Aktual Sukardjito

AKTUAL Edisi 15 13 16 - 31 Desember 2013

Dari kiri ke kanan, Istri Hoegeng, Merry Roeslan, Ketua KPK Abraham Samad, Kapolri Jenderal Pol Sutarman dan Ketua PMI yang juga mantan Wapres Jusuf Kalla, memperlihatkan buku Hoegeng Polisi dan Menteri Teladan saat peluncuran buku di Gramedia, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (17/11/2013).

Kenapa keamanan menjelang pemilu 2014 sangat penting? Kalangan pengusaha berharap stabilitas keamanan menjelang pemilu 2014 bisa kondusif. Sebab stabilitas sosial politik dan keamanan yang terganggu bisa menjadi tantangan besar dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Dinamika sosial politik belakangan ini memang cenderung dinamis apalagi menjelang Pemilu 2014. Saya mengimbau agar pelaku bisnis percaya dengan kekuatan Polri dalam melakukan stabilisasi keamanan negara. Dan pelaku bisnis juga tak perlu memiliki kekhawatiran yang berlebih.

menginstruksikan agar keamanan menjelang kampanye nanti dipastikan baik. Polri diharapkan untuk bertindak lebih profesional dan proposional, serta bersikap netral dalam mengantisipasi adanya gangguan keamanan jelang pemilu nanti. Instruksi presiden ini sudah dari awal dilaksanakan Polri. Saat ini Polri berusaha memetakan konflik, guna mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Memang dalam keadaan ini tugas yang diemban kepolisian memang sangatlah strategis. Dengan kata lain, instruksi presiden harus segera disikapi untuk menjaga keutuhan bangsa dengan landasan hukum yang ada. Apalagi terkait dengan tugas pengamanan pemilu 2014 nanti, setidaknya tugas yang diemban Polri untuk menjaga keamanan bangsa ini harus lebih maksimal lagi.

Ada instruksi khusus dari presiden? Dari segi keamanan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Profesional Polri menjelang pemilu 2014 menurut Anda? Saya menjamin netralitas Polri akan terjaga dalam pemilu 2014

tino oktaviano/ aktual

masih ada beberapa permasalahan. Dan masalah ini terus polisi kawal sehingga dapat dicegah kemungkinan kerusuhan akan terjadi.

mendatang. Lewat anda (Aktual) saya perintahkan semua anggota Polri harus netral dalam Pemilu 2014. Lainnya? Profesional Polri diartikan kemampuan dan kesiapan Polri dalam menangani konflik yang akan terjadi dalam pemilu mendatang. Polri dituntut harus mampu memetakan konflik. Konflikkonflik ini biasanya didahului permasalahan sebelumnya, seperti masalah pemilukada, pertambangan, perkebunan, sengketa lahan dan masalah lain. Sehingga kami harus menyentuh akar masalahnya, agar masalah ini tidak menjadi konflik. Saya siap menerjunkan anggota Polri jika terjadi konflik dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Jika telah terjadi konflik, apa langkah yang dilakukan Polri? Jika memang sudah menjadi konflik, kemampuan dari Pengendalian Masyarakat (Dalmas),

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

Langkah strategis lainnya? Saya telah perintahkan kepada seluruh komandan satuan, mulai dari Kapolda, Kapolresta, Kapolres dan Polsek-Polsek di seluruh Indonesia untuk selalu turun kelapangan dan melakukan deteksi secara dini terhadap kemungkinan terjadinya potensi konflik. Waspadai sekecil apapun kemungkinan terjadinya potensi konflik. Untuk mengetahui hal tersebut, tentunya harus ada deteksi dini dari seluruh komandan satuan dan segenap personil Polri. Soal hubungan Polri-TNI menjelang pemilu 2014? Polri dan TNI harus bersatu. Persatuan atau sinergisitas dua institusi ini mutlak diperlukan, apalagi dalam rangka pelaksanaan tugas untuk menjaga stabilitas keamanan negara, khususnya dalam menghadapi pemilu 2014. Sinergi antara dua institusi ini penting, karena adanya pengaruh perkembangan lingkungan 28

yang strategis yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan nasional. Kondisi tersebut dapat menciptakan keamanan yang tidak kondusif. Untuk itu peran aparat keamanan TNI-Polri diperlukan khususnya dalam memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat," paparnya. Sistem pemilu saat ini menurut Anda apakah cukup ideal? Sistem pemilu di Indonesia menggunakan pemilihan langsung. Karena itu, jika sistem yang kita bangun baik, maka masyarakat akan tentram. Apalagi saat ini masyarakat tidak sampai berpikir apa sistem yang dipakai Republik Indonesia. Yang dipikirkan adalah bagaimana pemerintah menciptakan keamanan dan ketenteraman agar mereka nyaman mencari nafkah. Fungsi pers menurut Anda? Peran pers sangat penting. Saya berharap pers bisa menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan sehingga masyarakat mengerti apa yang terjadi di lingkungannya. Terkait dana pengamanan pemilu 2014, apakah ada

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

kendala? Dana operasional pengamanan pemilu 2014 sebesar Rp 3,5 triliun sampai saat ini belum dipenuhi Kementerian Keuangan. Namun demikian, Polri tidak putus asa agar dana tersebut segera diturunkan dan disetujui. Koordinasi terus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Saya meminta kepada seluruh prajurit Polri untuk tetap mempersiapkan diri mengamankan wilayah tugas secara bersama-sama. Jika dana telah dicairkan, bagaimana alokasinya? Jika nantinya dana tersebut telah dicairkan, saya mengingatkan agar para pemimpin satuan di kepolisian memanfaatkan sesuai peruntukannya. Jangan melakukan duplikasi dan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Saya pun meminta Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Irjen Anton Bachrul Alam untuk memeriksa dan mengawasi penggunaan anggaran. Optimalkan fungsi pengawasan internal dan jangan sampai merugikan organisasi serta negara. Optimalisasi fungsi pengawasan itu perlu dilakukan agar Polri semakin dipercaya masyarakat.

septiawan/ sinar harapan

Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) untuk meminimalisir bentrokan mutlak diperlukan.

Kiri: Kapolri Jendral (Pol) Sutarman bersama Menpera Djan Farid saat berkunjung ke Raja Ampat, Papua.

tino oktaviano/ aktual

Kanan: Kapolri Jendral (Pol) Sutarman melambaikan tangan usai menjalani uji kelayakan calon Kapolri di DPR.

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL 13

buku kita

Manusia dan

Korupsi

enulis buku ini, Reza AA Wattimena mencoba menarik masalah korupsi ke sisi yang lebih mikro: manusia. Mungkin, penulis buku ini berangkat dari pertanyaan paling lama dan paling mendasar dari kebanyakan filosof dan ilmuwan sampai saat ini: Apa dan siapa manusia itu? Di buku ini, dengan cukup apik dia menguak hasrat korupsi yang memang ada dalam diri setiap manusia. Dari sisi filsafat tentang manusia, dia berusaha mengelaborasi bentuk-bentuk nafsu manusia yang membentuk akar hasrat untuk korupsi. Ini bisa ditemukan di bab satu dan dua. Di bab satu misalnya, dia mengurai bagaimana Nietzche memahami nafsu untuk berkuasa dalam jiwa setiap manusia. Nafsu ini jika diterus dikembangkan dengan brutal justru menjadi akar korupsi. Yang menarik sebenarnya (mungkin daging dari buku ini) ketika di bab empat. Dia mencoba memperlihatkan bahwa korupsi saat ini sebagai hal yang sangat wajar. Dia ingin mengurai implikasi atau akibat jika nafsu kotor manusia yang terus-menerus dikembangkan tanpa batasan moral. Hal itu mengakibatkan, manusia tidak lagi peka lagi terhadap kehendak atau perbuatan jahat dan kejahatan. Kemudian, dia mencoba mengeksplorasi teori politik Johanna 'Hannah' Arendt (1906-1975): manusia sudah melihat kejahatan tidak lagi sebagai kejahatan, namun kejahatan sebagai sesuatu yang wajar. Berangkat teori Hannah Arendt ini, di bab-bab berikutnya, dia sampai pada sebuah titik bahwa kejahatan (baca: korupsi) yang sudah diwajarkan akan membawa ke sebuah sistem ekonomi politik dan budaya buatan manusia dimana korupsi juga menjadi hal yang sangat wajar. Apalagi, di bab tujuh, ketika dia mulai mengadopsi pikiran Slavoj Ĺ˝iĹžek yang sangat meyakini bahwa sistem kapitalisme dan liberalisme saat ini membawa manusia ke dalam sebuah sistem yang korup. Buku ini sangat layak baca ketika tak ada sebuah definisi yang benar-benar mampu menjelaskan korupsi. Setiap kali definisi korupsi dicoba untuk menjelaskan bentang korupsi dalam aspek hukum, ekonomi, atau budaya pasti terjadi konflik. Betapa tidak, kadang kita akan menemui definisi korupsi dalam aspek hukum terkadang bertentangan dengan definisi korupsi di aspek budaya. Ini fenomena yang selalu terjadi. Buku ini juga sangat layak baca, ketika langkah politik pemberantasan korupsi di Indonesia mendapat ganjalan besar ketika masuk ke ranah ini: bagaimana cara pencegahan yang paling efektif untuk memberantas korupsi. 30

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

Judul: Filsafat Anti-Korupsi Pengarang: Reza A.A. Wattimena Penerbit: Kanisius, Yogyakarta 2012 ISBN: 978-979-21-3362-2

aktual/ istimewa

Oleh: Nebby Mahbiburrahman

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

laporan utama

corruption

legacy

“The

entetan nyanyian nyaring di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu direspons Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan membentuk tim pengacara. Bisa jadi itu hal lumrah seperti dikatakan oleh elite Partai Demokrat. Apalagi jelang pemilu serangan bisa jadi akan makin deras. Pemerintahan SBY-Boediono kurang dari satu tahun lagi berkuasa. Bunyi-bunyian di Tipikor itu tentu harus cepat diselesaikan. Agar tidak menjadi tinggalan atau warisan rezim. Seperti yang pernah dipertanyakan oleh jurnalis senior Budiarto Shambazy dalam sebuah diskusi. “Saya katakan, apa yang ditinggalkan SBY setelah 10 tahun nanti memimpin Indonesia? Sesuatu yang akan dikenang masyarakat Indonesia. Tidak ada,” ujarnya. Ya, selama 10 tahun SBY telah ‘dipercaya’ rakyat untuk memimpin negeri ini. Namun, peninggalan yang tersisa adalah setumpuk kasus korupsi. Jauh beda dibanding dengan Sukarno, presiden pertama bangsa ini. Sukarno banyak sekali menorehkan prestasi yang tak lekang dimakan zaman. Pada Agustus 1959, Sukarno mencatat sejarahnya sendiri. Di tengah krisis finansial kala itu, dibangun sebuah Monumen Nasional (Monas). Tugu setinggi 132 meter itu ditanamnya di pusat Kota Jakarta yang dulu bernama Lapangan Ikada. Dari puncaknya mungkin dulu seantero Jakarta tampak di depan mata. Diresmikan 17 Agustus 1961, Monas bukan sekedar monumen. Sukarno meminta arsitek Indonesia yaitu Soedarsono, Frederich Silaban dan Ir Rooseno menghitung cermat setiap bagian Monas. Filosofi Indonesia menjadi dasar rancangan. Lidah api yang menjulur megah di pucuk Monas misalnya dibangun dengan tinggi 17 meter yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Di permukaan lidah api itu disiramnya emas sebesar 45 kilogram yang melambangkan tahun kemerdekaan. Di bagian bawah dibangunnya museum dengan luas 80x80 meter yang menjadi simbol bulan Agustus, bulan bangsa ini merdeka. Seolah melintas zamannya, Sukarno membangun Monas dengan pandangan yang melintas waktu. Dibangunnya taman Monas yang luas. Dibuatnya tempat parkir kendaraan yang lega. Semua itu dibangun ketika Jakarta masih bersih dengan polusi. Suara klakson belum gaduh dan rusuh seperti sekarang. Dan karena

Selama 10 tahun SBY telah ‘dipercaya’ rakyat untuk memimpin negeri ini. Namun, peninggalan yang tersisa adalah setumpuk kasus korupsi. Oleh: Wahyu Romadhony 32

AKTUAL Edisi 15 13 16 - 31 Desember 2013

bloomberg

Yudhoyono Legacy”

Monas, Sukarno tak pernah mati.

kalian bangga sebagai Indonesia,” ujar seorang kawan. Mungkin dengan kalimat itu rakyat akan menunggu bangunan Hambalang seperti menunggu pemerintah membangunan Monas. Bukan rakyat yang menunggu seorang tokoh politik yang siap digantung di pucuk Monas. Lain Hambalang lain juga pabrik vaksin flu burung di Cisarua Bogor. Proyek yang konon akan membuat Indonesia siap menghadapi perang bio terorisme itu kembali membuat rakyat gusar. Dibangun pada 2008, sebanyak Rp 2,5 triliun uang negara habis dibelanjakan. Kembali tidak ada seremoni di Cisarua. Di tingginya tembok PT Bio Farma, proyek itu ditanam. Rakyat baru gaduh saat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin tertangkap dalam kasus korupsi. Proyek itu pepesan kosong. Masih banyak proyek lain yang serupa dengan Hambalang dengan pabrik vaksi itu. Lalu apa yang ditinggalkan SBY. Mungkin kita akan mengenang SBY dengan lagulagunya yang tidak banyak orang tahu itu.

tino oktaviano/ aktual

Dari Monas ke Hambalang Di atas Monas kita juga bisa melihat megahnya Masjid Istiqlal. Mulai dibangun 24 Agustus 1951, Istiqlal sempat menjadi masjid terbesar se-Asia Tenggara. Salah satu proyek mercusuar Sukarno itu hingga kini menjadi pusat ibadah warga Jakarta. Meski sudah berdiri 62 tahun lamanya pilar-pilar penyangga itu masih kuat berdiri. Baik Monas maupun Istiqlal tidak pernah menerima isu miring. Misalnya salah satu tiang penyangganya bengkok, atapnya roboh, atau temboknya rapuh karena isu korupsi. Keduanya selalu menjadi kebanggaan Indonesia yang melintas zaman. Di bangunan itu atau monumen atau prasasti, Sukarno meramalkan Indonesia. “Indonesia tidak hanya butuh makanan. Tapi kita butuh makanan rohani. Kalau di Prancis mereka punya Eiffel, aku bangunan Monas agar kalian bangga menjadi Indonesia,” ujar Sukarno saat menjawab kritik atas keputusanya membangunan Monas di tengah krisis. Mungkin di sinilah beda zaman. Pembangunan Indonesia di era Sukarno

berbeda dengan era pascareformasi. Jika dahulu pembangunan selalu didahului dengan acara seremonial peletakan batu pertama yang disorot kamera, zaman ini tidak lagi. Pemerintahan SBY misalnya, kerap memberikan kejutan dalam pembangunan. ”Kejutan yang tentu membuat rakyat gusar,” ujar pedagang kaki lima di dekat Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan. Tiba-tiba saja publik digegerkan dengan pembangunan pusat olahraga dan sekolah atlet nasional. Sebanyak Rp 2,4 trilun uang negara dibuang disemak belukar bukit, Hambalang, Bogor. Dipilihnya lokasi yang jauh dari pantauan moncong kamera. Diselipkan bangunan yang akan mencetak atlet nasional itu dirindangnya pohon. Sampai kemudian segalanya terungkap dalam drama kasus korupsi Hambalang versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak pernah ada kebanggaan di Hambalang. Misalnya sebuah pidato yang menjawab keraguan rakyat akan besarnya dana pembangunan tempat atlet digembleng itu. “Jangan bicara berapa anggaran. Tapi dari Hambalang, merah putih akan berkibar di seluruh dunia. Biar

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL 13

laporan utama

corruption

legacy

Bunyi Nyaring Nama SBY di Tipikor Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namanya disebut beberapa kali oleh sejumlah pihak dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Oleh: Wahyu Romadhony

“Kalau disebutkan utusan presiden kan jelas, dasarnya apa. Kami kan semua ada dasarnya. Apakah itu berupa keputusan presiden (keppres) atau surat yang dikeluarkan melalui Setneg. Kalau ngomong utusan Presiden, enggak jelas. Mungkin bukan Presiden Yudhoyono, saya kira,” kata Julian. Ihkwal uang Rp 40 miliar itu kemudian ramai disoroti media. SBY ternyata mengenal Sengman saat menjabat sebagai Pangdam II/ Sriwijaya (1996-1997) Palembang. Kala itu Sengman menjadi salah satu pengusaha dibidang perhotelan yang dekat dengan Pangdam. Sengman pun sempat menjadi anggota tim pemenangan saat SBY mencalonkan diri sebagai presiden pada 2009. Kemenangan SBY itu lantas membuat Sengman dekat dengan sejumlah pejabat nasional. Polda Metro Jaya bahkan mencatat SBY sempat hadir di

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

pernikahan anak Sengman 30 Oktober 2008. Pernikahan megah di Grand Ballroom Hotel

doc. aktual

enghujung tahun ini nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap disebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Mungkin ini menjadi catatan penting perjalanan pemerintahan SBY setahun terakhir. Kasus impor daging sapi dengan tersangka Ahmad Fathanah adalah kali pertama nama SBY disebut. Pihak yang menyebut adalah putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Aminuddin, yakni Ridwan Hakim. Ridwan merupakan salah satu saksi untuk Fathanah. Ridwan mengatakan ada utusan SBY yang bernama Sengman Tjahja ikut terlibat dalam kasus impor daging tersebut. Sengman pengusaha asal Palembang itu disebut Ridwan membawa duit Rp 40 miliar yang hendak diberikan PT Indoguna Utama ke Hilmi. “Kalau soal Rp 40 miliar itu dibawa sama Sengman. Sengman sendiri sudah saya jelaskan ke penyidik. Jadi kalau mau tahu Rp 40 miliar itu tanyakan saja ke Sengman," ujar Ridwan Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 29 Agustus lalu. Hakim Ketua Nawawi Pomolango menanyakan lagi siapa yang dimaksud dengan Sengman."Sengman itu utusan Presiden, yang mulia," ujar Ridwan menjawab pertanyaan Hakim Ketua. “Presiden apa?" tanya hakim Ketua lagi. “Ya Presiden SBY," jawab Ridwan lagi. Cepat setelah itu pihak Istana melalui jurubicara Julian Pasha membantah SBY mengenal Sengman.

doc. aktual

Mulia, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat itu juga dihadiri Ibu Negara Ani Yudhoyono. Istana tak bisa mengelak. Melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto akhirnya mengaku kenal Sengman. “Kalau ditanya, apakah Presiden kenal, jawabannya ya. Apakah pernah berjumpa, jawabannya ya. Pernah menghadiri pesta pernikahan anaknya, jawabannya ya,” kata Djoko didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi, di Polandia, Rabu (4/9/2013), sebagaimana dikutip laman setkab. go.id. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Sengman sebagai saksi. Pada pemanggilan pertama ia mangkir. KPK melayangkan panggilan kedua. Surat panggilan itu dijawab oleh Sengman dengan mengirimkan surat dokter yang menyebutkan ia sedang berada di Singapura untuk menjalani pengobatan. Mirip seperti mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dulu saat hendak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. SBY kembali disebut dipengadilan Tipikor untuk kedua kalinya pascaSengman. Kali ini mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfhi Hasan Ishaaq. “Bunda Putri adalah orang yang dekat dengan Presiden SBY. Dia sangat tahu soal kebijakan reshuffle,” ujarnya, 10 Oktober lalu. Malam harinya usai mengikuti acara East Asia Summit di Brunei Darussalam, SBY yang mendarat Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma langsung menggelar konfrensi pers. Ketua Umum Partai Demokrat itu marah dengan perkataan Lutfhi. “Bunda Putri orang yang sangat dekat dengan presiden, 1.000 persen Lutfi bohong. Dia sangat tahu dengan kebijakan reshuffel, 2.000 persen bohong. Kalau ada reshuffel kabinet, istri saya pun tidak tahu,” tegas SBY. Saat itu juga SBY

memerintahkan jajarannya untuk melakukan investigasi mengungkap sosok Bunda Putri. Hasil investigasi itu tidak pernah diungkap kepada media. Foto-foto Bunda Putri malah tersebar di media massa. Mengungkap kedekatan wanita misterius itu dengan menteri-menteri kabinet SBY. Sebut saja foto Bunda Putri dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Ada pula foto ia bersama dengan mantan Menteri Pemuda dan olahraga Andi Alivian Malarangeng. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan juga sempat berfoto dengan perempuan bernama Nonsaputri itu. Jaringan Bunda Putri yang dikenal luas seperti dikatakan Lutfhi perlahan terbukti. Fotonya bersama Menteri Koordinator Perekonomian yang juga besan SBY, Hatta Rajasa, juga tersebar di media massa. “Saya tahunya dia (Bunda Putri) orang Malaysia, beberapa tahun yang lalu saya lihat dia perwakilan Malaysia, perwakilan Petronas (perusahaan asal Malaysia, red),” ujar Hatta. Sementara itu yang terbaru SBY disebut di Tipikor dalam kasus korupsi Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatian dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Kasus yang juga menjerat mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum.

Sylvia Sholehah alias Bu Pur istri kepala rumah tangga Cikeas, kediaman SBY, yakni Kombes (Purn) Purnomo D Rahadjo, lah yang menyebut nama SBY. Bu Pur yang menjadi saksi untuk tersangka Dedi Kusdinar mengakui suaminya dekat dengan SBY. Namun ia membantah bekerja untuk Cikeas. “Tidak Pak, tapi suami saya seangkatan Pak SBY, tahun 1973,” ujarnya. Bu Pur juga mengaku dekat dengan sepupu SBY Widodo, Wisnu Sayoko, yang juga menjadi saksi kasus Hambalang. Kedekatan keduanya terjadi saat sama-sama menjenguk ibu SBY yang sakit. Dalam dokumen pemeriksaan yang diterima Aktual, Bu Pur bahkan sempat mengirim SMS kepada Ani Yudhoyono. Pesan pendek itu berisi pemberitahuan ia baru memenangkan proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bu Pur: “Esok harinya, saya kirim SMS ke Nomor HP Ibu Ani (Ani Yudhoyono). Bunyinya: “Ibu Negara, saya merasa tidak enak, niat saya mau melapor kepada Andi Malaranggeng kalau teman adik ipar saya dapat proyek di Kemenpora. Tapi kayaknya dia marah,” kata Ibu Pur.

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

corruption

legacy

Ani Yudhoyono: “Bu Pur, jangan main-main dengan pejabat, nanti diplintir”. Bu Pur: “Saya hanya bantu adik-adik ini”. Peran Bu Pur dalam kasus ini sangat signifikan. Ia disebut dalam hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pihak yang memuluskan persetujuan kontrak tahun jamak untuk proyek dengan total anggaran Rp 2,3 triliun tersebut. BPK bahkan menulis Bu Pur dan sepupu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni Widodo Wisnu Sayoko dan Arif Gundul menerima komitmen fee sebesar Rp 2,5 miliar. “Wafid Muharam mengaku diyakinkan oleh pihak-pihak yang dapat membantu proses multiyears ke Kementerian Keuangan, yakni Sylvia Sholehah, Arif, dan Widodo Wisnu Sayoko,” demikian keterangan audit BPK. 36

Peranan kelompok Cikeas ini mencakup lintas kementerian. Salah satunya langsung berkomunikasi dengan Agus Martowardojo saat masih menjabat sebagai menteri Keuangan dan Ani Rahmawati, wakil menteri Keuangan. “Wafid mengaku pernah mendapatkan penjelasan dari Arif dan Widodo Wisnu Sayoko, bahwa Sylvia Sholehah telah melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementrian Keuangan, termasuk telah melakukan komunikasi dengan Ani Ratnawati dan Agus Martowadojo,” seperti ditulis dari audit. Atas upaya tersebut, Bu Pur mendapatkan komitmen fee sebesar Rp2,5 miliar yang diserahkan oleh sekretaris Wafid, Lisa Lukitawati. Padahal sebelumnya Bu Pur meminta komitmen sebesar Rp 5 miliar. Istana tidak membantah SBY mengenal Bu Pur. Jubir Presiden, Julian mengatakan SBY dan Ani tidak

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

pernah membicarakan proyek dengan Bu Pur. “Memang iya, tapi tidak pernah ada yang saya bisa pastikan bahwa Presiden maupun Ibu Negara melakukan hal-hal atau mengatakan hal-hal yang ada hubungannya dengan proyek-proyek, termasuk proyek Hambalang,” ujarnya. Pada persidangan itu, yang menarik adalah keterangan Bu Pur yang dipaksa oleh penyidik KPK untuk mengakui kenal dengan Anas. “Saya tak pernah kenal dengan Anas Urbaningrum. Tapi, saat diperiksa, di situ saya dipaksakan untuk kenal Anas,” ungkap dia. Anas pun bereaksi. Gaya sindiran politik Jawa dilakukan Anas dengen menulis status di Blackberry Massengger (BBM) nya. “Apapun kasusnya berujung ke kelurahan juga#teh botol,” tulisnya. ‘Pak Lurah’ merupakan sebutan yang digunakan oleh kalangan tertentu di kabinet dan di elite Partai Demokrat untuk menyebut SBY.

tino oktaviano/ aktual

laporan utama

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

corruption

legacy

Anas dan Epik Wayang Karna

Anas berkukuh dirinya adalah bayi yang tidak diharapkan lahir dalam kongres itu. SBY lebih suka memasang Andi yang saat itu menjabat menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sebagai ketua umum PD. Oleh: Wahyu Romadhony

nas Urbaningrum, mantan ketua umum Partai Demokrat (PD), pada 23 Februari 2013 untuk terakhir kalinya menginjakkan kaki di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD yang berlokasi di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Sabtu itu, sehari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkanya sebagai tersangka, Anas memilih mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat (PD). Sebelum menyatakan mundur mantan ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu sempat berpidato 30 menit didepan kader dan awak media. Tanpa memegang naskah Anas lancar berkeluh kesah manceritakan perjalanan kariernya di partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. 38

Dalam epik pewayangan, Anas laksana bagaikan tokoh Karna, putra pertama Dwi Kunthi dan Bhatara Surya. Terlahir di silsilah Pandawa, Karna dibuang oleh ibunya. Ia dianggap anak ‘haram’. Tak beda dengan Anas, dalam monolognya pria kelahiran Blitar itu juga mengakui dirinya sebagai anak yang tidak dikehendaki lahir. Bertarung dalam Kongres PD di Bandung pada 2010, Anas berhasil menyingkirkan Marzuki Alie, dan anak kesayangan SBY, Andi Alvian Mallarangeng sebagai calon ketua umum. Ia pun menyadari penetapannya sebagai tersangka tidak bisa dipisahkan dari hasil kongres. “Saudara-saudara sekalian, kalau mau ditarik agak jauh ke belakang, sesungguhnya ini (penetapan tersangka, red) pasti terkait dengan Kongres Partai Demokrat. Saya tidak ingin bercerita lebih panjang. Pada waktunya saya akan bercerita lebih panjang,” ujarnya kala itu. Anas berkukuh dirinya adalah bayi yang tidak diharapkan lahir dalam kongres itu. SBY lebih suka memasang Andi yang saat itu menjabat menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sebagai ketua

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

umum PD. Simbolisasi dukungan SBY tampak dengan masuknya nama Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, putra bungsu SBY, dalam jajaran tim sukses Andi. “Inti dari kongres itu ibarat bayi yang lahir. Anas adalah bayi yang lahir tidak diharapkan,” jelas Anas. Tidak ada yang istimewa dalam pertarungan di Bandung itu sebenarnya. Anas relatif tidak dijagokan. Jajaran tim sukses Anas juga tidak sementereng Marzuki dan Andi. Menjabat sebagai ketua DPP Bidang Politik, bekal Anas satu, yakni rajin menjalin komunikasi dengan DPD dan DPC PD di seluruh Indonesia. Bahkan sebelum bertempur SBY sebagai ketua Dewan Pembina PD sempat melarangnya mencalonkan diri. “Kongres itu tampilan ke publiknya bagus, demokratis, tetapi dinamika internalnya ada tekanantekanan yang sangat kuat, bahkan dibeberapa hari-hari terakhir dari proses kongres itu, saya diminta mundur untuk tidak maju dalam kandidat,” ungkap Anas. Namun Anas ‘ngotot’ untuk maju. Bahkan konon Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Ibas diutus khusus untuk membujuk Anas agar mundur. Utusan itu pulang dengan tangan hampa. Sampai akhirnya pada 23 Mei 2010 Anas terpilih sebagai ketua umum PD menggantikan Hadi Utomo. Anas memperoleh 280 suara (53%) sedangkan rivalnya Marzuki Alie hanya memperoleh 248 suara (47%) dari 530 pemilik suara. Seperti permainan dadu di Hastinapura, sejak saat itu Anas memiliki kuasa mutlak atas jalannya roda organisasi PD. Digandengnya anak bungsu SBY, Ibas, untuk menjadi sekretaris jenderal (sekjen). Ibas diapit oleh karib Anas di HMI, Saan Mustopa dan mantan Ratu Kecantikan, Angelina Sondakh sebagai wakil sekjen. Untuk menghimpun logistik partai, Anas memasang Muhammad Nazaruddin sebagai bendahara umum (bendum). Pria asal Pekanbaru itu kelak memudian menjadi pemicu prahara berkepanjangan di PD. Prahara yang mungkin setara dengan perang Bharatayudha.

tino oktaviano/ aktual

laporan utama

INFOrial

da yang baru di website Bank Indonesia. Kini telah tersedia informasi data profil UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang memproduksi barang/jasa untuk diekspor. Informasi ini merupakan salah satu bentuk bantuan teknis yang dilakukan Bank Indonesia untuk mendorong pengembangan UMKM. Tujuannya tentunya untuk mendukung peningkatan kinerja ekspor dan meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan kepada UMKM. Data profil UMKM produk ekspor ini menyajikan informasi mengenai jenis produk, kapasitas produksi, kualitas produk, ada tidaknya sumber pembiayaan, lokasi dan kontak person yang dapat dihubungi. Sebagai tahap awal, informasi yang disajikan terbatas pada data profil UMKM produsen barang/jasa ekspor yang bergerak di sektor ekonomi industri pengolahan serta berlokasi di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Namun upaya yang dilakukan tidaklah sebatas itu. Bank Indonesia berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan terus menerus atas data profil ini. Informasi UMKM produk ekspor tersebut dapat Anda dapatkan dengan mengakses website Bank Indonesia www.bi.go.id pada menu Info UMKM. Bila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, atau apabila Anda adalah salah satu UMKM produk ekspor yang ingin datanya tercantum dalam informasi tersebut, silakan menghubungi: Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM â&#x20AC;&#x201C; Bank Indonesia Gedung D Lantai 8, Jl. M. H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 Info UMKM Call Center:Â Telp. (021) 29815458, 29818599;Â Fax. (021) 2310786

BI Dukung UMKM Berorientasi Ekspor

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

laporan utama

corruption

legacy

tino oktaviano/ aktual

Prahara Mengguncang Hastina 40

AKTUAL Edisi 15 13 16 - 31 Desember 2013

Internal Demokrat saling serang. Politisi Demokrat Ruhut Sitompul salah satu yang menjadi pemanas suasana di partai biru itu. Anas pun kemudian memunculkan istilah ‘Politik Sengkuni’. Oleh: Wahyu Romadhony

tino oktaviano/ aktual

uhammad Nazaruddin bisa jadi adalah politisi yang paling populer di Indonesia saat ini. Sejak terkuaknya kasus korupsi Wisma Atlet Sea Games, di Palembang akhir 2011, Nazar nyaris tidak pernah absen di halaman utama media massa nasional. Tidak berlebihan jika Nazaruddin dan sengkarut Partai Demokrat (PD) menjadi refleksi tiga tahun terakhir. Drama pelarian dan penangkapan Nazaruddin menjadi salah satu peristiwa penting keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menungkap kasus korupsi. Sempat mengaku sakit dan berobat di Singapura, Nazar kemudian lari ke Kolombia. Dari dua negara itu, Nazaruddin tidak hentihentinya bernyayi, mengungkap sejumlah pihak yang terlibat kasus korupsi. Mulai dari mengungkap peran Anas Urbaningrum hingga ke sosok Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Miliaran rupiah disebutkan oleh Nazaruddin diterima Ibas. Nyanyian yang menurut Ibas tidak merdu. “Nazar adalah seorang politisi dan bukan penyanyi. Nyanyian Nazar sungguh tidak enak didengar dan tidak nyaman bagi orang yang dituduhkan terhadap informasi yang selama ini beredar di media massa,” kata Ibas menanggapi tudingan Nazaruddin kala itu. Sampai akhirnya pada 8 Agustus 2011, Nazaruddin tertangkap di Kartagena, Kolombia. Tim khusus diterbangkan langsung dari Indonesia ke Kolombia. Menggunakan pesawat dengan biaya sewa Rp 4 miliar, Nazaruddin mendarat di Lapangan Udara Halim Perdana

Kusuma. Sempat ditahan di Rumah Tahanan markas Komando Brimob, Kepala Dua, Depok, Jawa Barat, Nazar banyak memilih diam. Sepuluh hari kemudian Nazaruddin baru membuka mulut. Ia berkirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Isinya permintaan agar SBY tidak menggangu anak dan Istrinya. Berikut ini isi suratnya:

Saya juga berjanji, saya tidak akan menceritakan apa pun yang dapat merusak citra Partai Demokrat serta KPK demi kelangsungan bangsa ini. Demikian surat ini, mohon bantuan dan perhatian Bapak Presiden.

Jakarta, 18 Agustus 2011 Kepada Yth Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RI di tempat

Hormat saya, Muhammad Nazaruddin.

Bapak Presiden yang saya hormati, Saya mohon kepada Bapak agar segera memberikan hukuman penjara kepada saya tanpa perlu lagi mengikuti proses persidangan untuk membela hakhak saya. Bagi saya, saya rela dihukum penjara bertahun-tahun asalkan Bapak dapat berjanji Bapak akan memberikan ketenangan lahir dan batin bagi keluarga saya, khususnya bagi istri dan anakanak saya. Perlu saya

jelaskan bahwa istri saya adalah benar-benar seorang ibu rumah tangga yang sama sekali tidak mengetahui apa pun yang berhubungan dengan kepartaian.

Melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana Presiden pun berbalas surat. Isinya SBY tidak menyanggupi permohonan mantan bendahara umum partainya itu. Hal itu terbukti dengan ditetapkannya istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenagaa Surya (PLTS) di Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Kemenakertrans). Namun setelah surat menyurat itu terjadi ada yang berubah dari Nazaruddin. Ia memilih untuk tidak lagi menyebut Ibas dalam sejumlah kasus korupsi yang menjeratnya. Sebagai gantinya ia mengungkap keterlibatan karibnya, Anas Urbaningrum. Adalah proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga (P3SON) Hambalang yang sering digunakan Nazaruddin untuk menghantam Anas. Selain itu Anas juga dikaitkan dengan kasus korupsi proyek pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yang kemudian menjerat Gubernur Akademi Kepolisian Irjen Djoko Susilo. Sejak saat itu Nazaruddin menjadi salah satu objek penting di KPK dalam mengungkap sejumlah kasus korupsi. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sempat mengungkapkan ada 131 kasus korupsi yang akan menjerat Nazaruddin. Perkara itu

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

corruption

legacy

terjadi pada kurun 2006-2011. “Total nilai proyeknya adalah Rp 6,037 triliun. Perkara ini akan terus kami proses hukum,” kata Busyro. Agustus lalu, Nazaruddin sempat diperiksa maraton oleh KPK. Tiga hari Nazaruddin diminta penyidik untuk membeberkan proyek yang sempat ditanganinya. Melalui pengacaranya, Elza Syarief mengaku semua proyek telah diceritakan kliennya kepada penyidik. “Kayaknya Nazaruddin akan buka semuanya, kan ada Rp 6,8 triliun, sekitar 30 perkara akan dia buka. Saat ini yang dibuka baru 12 perkata, tapi tidak tahu nih hari ini (pemeriksaan) dia sudah buka berapa lagi," ujar Elza kala itu. Kicauan Nazaruddin itu membuat Gedung DPR gaduh. Nazaruddin dianggap telah dikendalikan oleh kekuasaan tertentu untuk menyerang partai politik kompetitor Demokrat. Pasalnya, keterangan Nazaruddin banyak menyinggung keterlibatan partai lain dalam kongkalikong anggaran. Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo misalnya sempat dituding terlibat dalam kasus korupsi proyek Simulator SIM. “Jadi, dugaan saya, apa yang dimainkan Nazar kemarin itu adalah pesanan. Ada orang yang selama ini melindungi dia dipenjara makanya dia bebas memimpin rapat dan mengendalikan bisnis kotornya dari dalam penjara,” kata pria yang biasa Bamsoet, ini. Anas, sosok yang paling sering diserang oleh Nazaruddin, pun menduga karibnya itu dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Terlebih ocehan Nazaruddin kemudian membuat sejumlah elite partai Demokrat yakni Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan dan Menteri ESDM Jero Wacik meminta Anas mundur. Nazaruddin membuat intrik di internal Demokrat memanas. Internal Demokrat saring serang. Politisi Demokrat Ruhut Sitompul 42

salah satu yang menjadi pemanas suasana di partai biru itu. Anas pun kemudian memunculkan istilah ‘Politik Sengkuni’. Sengkuni adalah tokoh pewayangan yang memiliki watak licik dan menghasut. Dia lah yang membuat Yudhistira terhasut dalam judi dadu yang akhirnya membuat Pandawa harus diusir dari Istana. Anas tidak pernah mengungkap siapa sosok Sengkuni yang dimaksudnya. Meskipun dalam suatu kesempatan Anas sempat mengeluhkan tindakan Sengkuni kepada SBY. “Saya pernah curhat, tapi terakhirterakhir. Soal gangguan dan sikap Sengkuni,” kata Anas. “Begini jawaban Pak SBY..,” kata Anas. “kalau ada sikap Sengkuni yang kurang pas, itu bukan perintah saya,” kata Anas menirukan jawaban SBY. Penetrasi Sengkuni semakin kuat menjelang batas akhir penyerahan nama calon legislatif (caleg) pada April 2013. Bocornya Surat Perintah Penyidikan (Spindik) atas nama Anas Urbaningrum itulah puncaknya. Setelah itu SBY dari Mekkah juga mendesak agar KPK untuk memastikan status hukum Anas.

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

Hingga menonaktifkan Anas sebagai ketua umum. Anas tidak menyimpan dendam atas hasutan Sengkuni. “Tetapi yang paling penting saya garis bawahi, bahwa tidak ada kemarahan dan kebencian.Kemarahan dan kebencian itu jauh dari rumus politik yang saya anut. Dan mudah-mudahan juga dianut siapapun kader-kader Partai Demokrat,” tegasnya. Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini sadar betul akan persepsi publik. Persepsi yang memvonis penetapan tersangka oleh KPK adalah akhir dari karier politiknya. “Di atas segalanya, saya ingin menyatakan barangkali ada yang berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Barangkali ada yang meramalkan dan menyimpulkan ini adalah akhir dari segalanya,” ujarnya. Tapi dengan mantap Anas mentakan ini awal mula dari yang disebutnya halaman pertama. “Hari ini, saya nyatakan ini baru permulaan. Hari ini saya nyatakan ini baru sebuah awal langkah-langkah besar. Hari ini saya nyatakan ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama. Tentu untuk kebaikan kita bersama,” jelas dia.

tino oktaviano/ aktual sudutpandang.com

laporan utama

12 proyek yang telah dibuka Nazaruddin Proyek Kartu Kependudukan Elektronik dengan nilai anggaran Rp 5,8 triliun. Nazaruddin menyerang Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Setya Novanto terlibat dalam proyek ini. Selain Setya, terdapat mantan Ketua Komisi II dan anggotanya turut terlibat. Menurut Nazaruddin, terjadi penggelembungan sebesar 45%, yang dibagikan untuk DPR dan menteri-menteri terkait. “Dalam BAP di tangan saya detail disebut,” ujarnya. Proyek pembelian pesawat Merpati MA 60 fiktif. Menurut Nazaruddin, proyek ini nilainya hampir Rp 2 triliun. Komisi (fee) dari pembelian proyek itu mengalir ke Partai Demokrat pada 2010. Selain ke sana, fee proyek itu juga dibagikan ke semua fraksi di DPR. Nazaruddin mengungkapkan jumlah fee yang dibagi nilainya jutaan dollar. “Tentang proyek pesawat Merpati yang itu juga bagibaginya di DPR. Waktu itu jutaan dolar dibagi ke semua fraksi, hampir dapat terutama Fraksi Demokrat. Yang dibagikan waktu itu untuk ketua fraksinya,” kata dia. Proyek pembagunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) senilai Rp 300 miliar. Proyek ini ditunjuk langsung ke PT Pembangunan Perumahan (PP). Menurut Nazaruddin, ada fee yang diserahkan ke Komisi III DPR sebesar 7%. Namun, dalam proyek ini Nazaruddin enggan menyebutkan siapa pejabat yang terlibat korupsi. Proyek Diklat MK Rp 200 miliar. Sama seperti proyek pembangunan gedung, Nazaruddin masih belum mau membeberkan pejabat yang terlibat di dalamnya. Dalam proyek ini, Nazaruddin melakukan penunjukan langsung juga kepada PT PP. Proyek baju hansip. Nazaruddin lagi-lagi menyebut Politikus Golkar Setya Novanto terlibat dalam pengadaan baju hansip. Nazaruddin mengatakan Setya lah yang harus bertanggung jawab atas proyekitu.

Proyek korupsi Pendidikan Nasional (Diknas) di Kemendikbud. Terkait proyek ini, nampaknya Nazaruddin sangat berhati-hati. Nazaruddin enggan membeberkan pihak yang terlibat dalam proyek ini.

Proyek Hambalang berkaitan Wisma Atlet. “Wisma atlet meledak, uang dibagikan sudah masuk kantong. Sehingga diperlukan biaya menutup perkara ke KPK. Proyek peralatan olahraga Hambalang sekitar Rp 9 miliar, padahal gedung belum jadi. Dibuka juga aliran dana ke Kongres Demokrat,” ujar pengacara Nazaruddin bernama Elza Syarief.

Proyek Simulator SIM. Nazaruddin menjelaskan mengenai proyek simulator SIM seperti yang diakui AKBP Teddy Rusmawan sebesar Rp 4 miliar, dan Rp 2 miliar untuk penunjukan langsung tendet proyek PT CMMA oleh Budi Susanto.

Proyek Refinery unit RU 4 Cilacap. Nazaruddin mengatakan proyek ini senilai USD 930 juta dolar.

Proyek PLTU Riau senilai Rp 1,3 triliun. Selain itu, Nazaruddin juga membeberkan dugaan korupsi pada proyek PLTU Kalimantan Timur.

Proyek PLTU Kalimantan Timur, dimenangkan PT Adhi Karya pada 2010 dan 2011. Proyek ini senilai Rp 2,3 triliun. Nazaruddin tidak menyebut pejabat siapa saja yang ikut bermain.

6 5

Proyek gedung pajak. Nazaruddin menyebut proyek ini direkayasa oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR. Olly Dondokambey yang merupakan wakil ketua Banggar DPR pun kena sasaran. Nazaruddin mengatakan proyek yang dimenangkan oleh PT Adhi Karya ini senilai Rp 2,7 triliun. Selain direkayasa sama Banggar, Nazaruddin juga menuding Dirjen Pajak dari 2007 hingga 2009 juga turut terlibat. 16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL 13

laporan utama

corruption

legacy

Ibas Si â&#x20AC;&#x2DC;Anak Emasâ&#x20AC;&#x2122; Oleh: Wahyu Romadhony

ika Anas Urbaningrum mulai membuka satu demi satu halaman baru yang ia janjikan, tidak begitu dengan yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Khususnya terkait dengan utang pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan Muhammad Nazaruddin. Seperti yang dikatakan Busyro Muqoddas, sebanyak 31 kasus disinyalir menjerat Nazaruddin. Sudah tiga tahun sejak 2011 progres pengungkapan kasus Nazaruddin di 44

KPK kurang menggembirakan. Nazaruddin hingga kini baru dijerat sebagai tersangka di dua kasus. Kasus pertama telah divonis tujuh tahun penjara dalam korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games. Satu lagi kasus pembelian saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Nazar ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Februari 2012. Namun, hingga kini kasus itu belum juga naik ke persidangan. Kasus lain yang naik ke proses penyidikan adalah pembangunan Pembangkit

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang menjerat istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni. Di proyek itu Nazaruddin lolos dari jerat hukum. Sementara, pada proyek korupsi di 16 universitas negeri yang menjerat Wasekjen Partai Demokrat, Angelina Sondank, Nazaruddin tidak juga ditetapkan sebagai tersangka. Padahal dikasus itu terang-terangan Nazaruddin mengakui melakukan kongkalikong anggaran dengan Angelina.

tino oktaviano/ aktual

Dari deretan saksi yang diperiksa oleh KPK sepanjang tiga tahun terakhir, dengan puluhan kasus korupsi yang terus didalami, tidak sekalipun KPK memeriksa Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

tino oktaviano/ aktual

Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto membantah penyidikan atas perkara Nazar dihentikan oleh KPK. Ia mengklaim Nazaruddin sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah proyek. “Ada cukup banyak kasus yang lain. Bahkan sekarang kami harus memutuskan berhenti dalam satu titik dan mereformulasi untuk jadi dakwaan. Kalau tidak, ya tidak selesai,” ujarnya. Tapi Bambang enggan mengungkap kasus yang dimaksudnya. “Ada banyak. Tapi saya tidak mungkin sebut. Itu yang tidak bisa saya kasih tahu perkembangannya. Ini berkaitan dengan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,” tegasnya. KPK selama dua tahun terakhir lebih disibukkan dalam pengungkapan kasus korupsi proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah (P3SON) Hambalang. Mantan Kepala Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Dedi Kusdinar menjadi tersangka pertama proyek senilai Rp 2,3 triliun itu. Puluhan saksi diperiksa KPK. Proyek yang diduga dikorupsi untuk mendanai Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010 itu membuat gaduh yang luar biasa. Politisi Partai Demokrat silih berganti mendatangi kantor KPK di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Mulai dari anggota Dewan Pembina, ketua DPP, wasekjen semua dimintai keterangan. Dari deretan saksi yang diperiksa oleh KPK sepanjang tiga tahun terakhir, dengan puluhan kasus korupsi yang terus didalami, tidak sekalipun KPK memeriksa Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Bahkan ketika sejumlah saksi, sebut saja, mantan Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis dan Nazaruddin menyebut Ibas menerima uang hasil korupsi. Sikap KPK yang enggan memeriksa Ibas inilah kemudian yang membuat sejumlah pihak meragukan

kredibilitas lembaga pimpinan Abraham Samad tersebut. Uchok Sky Khadafi, koordinator Bidang Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menuding KPK dikendalikan kekuasaan. “KPK harus periksa Ibas! Saksi sudah banyak yang sebut. Kenapa KPK takut? Ini tanda KPK dipesan kekuasaan,” kata Uchok. Anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah juga memiliki penilaian yang sama. Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu membandingkan pola penyidikan kasus Nazaruddin dengan kasus korupsi impor daging sapi. Pada kasus yang menjerat mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq itu KPK langsung memeriksa Taufik Ridho yang menjabat tak kurang dari satu minggu sebagai Sekjen PKS menggentikan Anis Matta. “Kenapa kok KPK tidak periksa Ibas? Ini diskriminasi yang sangat telanjang. Taufik Ridho saja diperiksa sekedar untuk menanyakan AD ART, kenapa Ibas tidak diperiksa?” tanya Fahri. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada Aktual menerangkan kenapa hingga kini pihaknya tidak memeriksa Ibas. “Pernah gak Yulianis mengatakan soal Ibas itu di Berita Acara

Pemeriksaan (BAP)? Tidak pernah. Mereka yang menyebut itu hanya disidang, tidak pernah di BAP. Itu menyulitkan KPK,” ujarnya. Namun keterangan Bambang bertolakbelakang dengan pengungkapan kasus baru oleh KPK, yakni kasus korupsi Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Orang kepercayaan Rudi, Devi Ardi mengungkap jatah untuk Ibas dalam BAP nya. “Keterangan itu tidak ada alat konfirmasinya, keterangan itu berdiri sendiri,” ujarnya. Bambang bahkan menantang Aktual untuk memaparkan bukti dan saksi yang kuat dijadikan alasan KPK untuk memeriksa Ibas sebagai saksi. “Sekarang begini, kasih ke kami informasi-informasi akurat dengan alat bukti-alat bukti dengan tiga orang saksi sudah selesai. Kami tidak mau dituduh seperti itu,” tegasnya. Ketua KPK Abraham Samad pun memberikan bantahan serupa ketika ditanya soal ketakutan lembaganya memerika Ibas. “Tidak semua orang yang disebut oleh tersangka akan dipanggil oleh KPK. Kalau keterangan soal Ibas itu berdiri sendiri,” kilah Samad. Ia menegaskan, hingga kini KPK tidak di bawah tekanan kekuasaan manapun. “Kemarin waktu kami tetapkan Dedi Kusdinar sebagai tersangka, kamu bilang kami takut-takut sama anak emas SBY, menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi akhirnya apa yang terjadi, jadi biar orang ngomong apa, lihat saja nanti terakhirnya,” jelas Samad. Ketika Aktual mendesak dengan pertanyaan yang sama, Abraham menjawab dengan nada tinggi. “Kami tidak boleh periksa orang kalau berdiri sendiri, dzalim kamu. Sekarang misalnya saya diperiksa saya tunjuk kamu apa kamu mau diperiksa,” tegasnya. Setidaknya publik lega dengan jawaban dua pimpinan KPK tersebut. Lembaga anti korupsi itu menegaskan masih independen dan siap memeriksa Ibas, dengan sejumlah persyaratan. Mungkin bukan akhir tahun ini. Setelah 2014 mungkin?

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

budaya

Keajaiban Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab Secara historis perkembangan bahasa Indonesia (awalnya bahasa Melayu), dinilai Nikolaos van Dam selaku pakar Timur Tengah ini, berbeda dari bahasa Arab. Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

Semenanjung Arab, selaku penakluk Suriah Raya, Mesopotamia, dan Afrika Utara semua membawa dialek khusus mereka masing-masing. Sehingga mereka dan keturunannya yang mengarabkan populasi di wilayah petaklukan, juga terimbas oleh cara khusus mereka sendiri yang tercermin dalam dialek mereka. Dialek Arab itu kemudian berkembang secara terpisah dan bertumbuh lebih lanjut, selain akibat dari keberbauran bahasa mereka dengan keragaman bahasa yang semula digunakan di berbagai wilayah taklukan. Sehingga keanekaragaman bahasa Arab saat ini pun adalah hasil yang bersifat alami. Kalangan nasionalis Arab terus mengidealkan semua orang Arab agar bertutur dengan bahasa klasik Arab yang sama. Tapi yang ditemukan ternyata tak seorang pun penutur bahasa Arab klasik atau bahasa Arab modern, yang menggunakan standar bahasa Arab, sebagai bahasa ibu. Baik itu dalam lingkungan rumah maupun di lingkungan sosial informal lainnya.

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

Sehingga mengharapkan bahasa Arab klasik menjadi bahasa sosial terpadu bagi semua orang-orang Arab, yang memang belum pernah terjadi, tentu menjadi impian yang tidak realistis. â&#x20AC;&#x153;Meski demikian, keinginan kalangan nasionalis ini tetap penting yang tidak bisa dipungkiri berperan menentukan sebagai wacana pemersatu bagi dunia Arabâ&#x20AC;? kata van Dam yang lahir 1 April 1945 di Amsterdam. Sukses Nasionalis Indonesia Secara historis perkembangan bahasa Indonesia (awalnya bahasa Melayu), dinilai Nikolaos van Dam selaku pakar Timur Tengah ini, berbeda dari bahasa Arab. Satu abad yang lalu, bahasa Melayu hanya dituturkan oleh minoritas di wilayah yang saat ini merupakan bagian kecil dari bentang luas wilayah Republik Indonesia. Penutur asli Bahasa Melayu

aranews.com (van dam) - nationonlince.org

einginan agar setiap orang di kawasan Jazirah Arab berbicara bahasa Arab klasik yang sama, selalu menjadi impian banyak orang Arab. Dalam arti dialek Arab, menurut beberapa ahli bahasa Arab, seharusnya berupa bentuk bahasa Alquran atau merupakan bahasa Arab yang dahulu lazim dituturkan Nabi Muhammad. Begitu ujar Nikolaos van Dam, mantan Duta Besar Belanda untuk Irak, Mesir, dan Indonesia. Namun keragaman dialek Arab, menurut Van Dam, doktor ilmu Sastra lulusan Universitas Amsterdam 1977, ternyata tetap saja ada. â&#x20AC;?Bahkan sejak semasa Nabi Muhammad,â&#x20AC;? kata pakar Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia dari Universitas Leiden, ini. Padahal jika impian para pakar ini terwujud, bagi penulis The Struggle for Power in Syria ini, tentu itu merupakan anomali tersendiri. Yaitu manakala seantero Jazirah Arab menjadi penutur bahasa daerah yang homogen. Bagaimana pun lumrah jika ada varietas regional dalam suatu bahasa yang digunakan berbagai penutur di suatu wilayah berbentang luas. Bahasa Arab dalam Al-Quran sendiri sesungguhnya juga salah satu dari banyak varietas, bahkan sejak semasa Nabi. Variasi bahasa yang ada saat kebangkitan Islam pun tercermin dalam perbedaan kecil di dalam pembacaan Alquran. Segenap tentara Islam Arab yang berasal dari

nationonlince.org

sebagai bahasa ibu tidak sampai 10% dari populasi. Lagipula bahasa ini hanya bahasa mayoritas di sebatas daerah tertentu di Pulau Sumatera. Baru dari sana, dan dari Semenanjung Malaysia atau â&#x20AC;&#x2DC;ibu pertiwi Melayuâ&#x20AC;&#x2122; dalam arti lebih luas, bahasa Melayu melalui pedagang menyebar ke seantereo wilayah lain di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Lalu selama berabad-abad kemudian berkembang jadi bahasa perdagangan yang lazim disebut sebagai bahasa Melayu Pasar atau lingua franca. Namun sejak 1920an bahasa Melayu Pasar mulai dikembangkan menjadi bahasa standar baru, yang kemudian disebut sebagai Bahasa Indonesia. Semula standar baru bahasa lingua franca itu terkesan agak dibuat-buat (artificial languange) dengan mendasarkan diri pada bahasa resmi yang lazim digunakan dalam surat menyurat antara Kerajaan Melayu Johor dengan Kerajaan Riau Raya. Bahasa resmi dalam bentuk

tertulis, bukan bahasa lisan seharihari seperti dialek Melayu dari daerah Riau ini, menurut Van Dam, lalu terus dikembangkan. Semula oleh ahli bahasa kolonial Belanda, seperti Van Ophuijsen. Pada tahap selanjutnya, ahli bahasa nasionalis Indonesia mulai memainkan peran penting. Beberapa di antaranya adalah yang berlatar belakang budaya Sumatera Minangkabau Melayu, seperti Sutan Takdir Alisjahbana. Begitupun dengan orang Indonesia dari daerah lain. Hal ini justru membuahkan contoh yang sangat sukses dari suatu â&#x20AC;&#x2DC;perencanaan bahasaâ&#x20AC;&#x2122; yang sekaligus membuktikan keajaiban dari potensi kemampuan bahasa ini. Sehingga dari sesuatu yang semula hanya berlabel umum budidaya Melayu, dalam satu abad kemudian menjadi bahasa resmi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai

ke Merauke. Itu adalah bahasa baru dalam arti bahasa ini bukan bahasa tertulis. tetapi juga bukan bahasa resmi pergaulan yang lazim, mengingat para penutur cenderung lebih suka menggunakan bahasa ibu masingmasing atau bahasa Kolonial sebagai simbol intelektual mereka. Itulah bahasa lingua franca di Indonesia dalam bentuk sebelum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 atau sebelum era penjajahan Belanda berakhir. Namun ternyata keampuhan bahasa ini secara ajaib berhasil dalam mencapai posisi yang kuat sebagai bahasa pemersatu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

Meski juga dilancarkan berbagai upaya resmi mengajak semua orang agar menggunakan standar baku bahasa Indonesia, namun dalam praktek berbagai bentuk dialek sehari-hari Indonesia tetap berkembang bebas. Dialek Melayu yang lazim digunakan sebelumnya relatif tidak terpengaruh. Dialek Jakarta di Indonesia berkembang menjadi dialek paling menonjol dan bergengsi. Perlu dicatat bahwa logat Jakarta yang dimaksud ini berbeda dengan dialek Betawi sebelum Batavia, yang merupakan dialek Melayu yang jauh lebih tua dibandingkan dialek Jakarta. Secara teoritis, sudah ada kemungkinan bagi Bahasa Indonesia untuk mencapai cita-cita sebagai pemersatu, sebagaimana yang banyak diimpikan oleh kaum nasionalis Arab atas bahasa mereka. Yaitu bagaimana agar semua orang Arab berbicara satu bahasa resmi tunggal sebagai bahasa ibu. Dalam praktek, bagaimanapun hal-hal yang diidamkan itu tidak semuanya akan berjalan seperti itu. Hal ini mungkin juga akibat dari fakta bahwa guru dari Indonesia dicampur bahasa resmi dengan unsur-unsur daerah bahasa mereka sendiri, atau 48

dengan berbagai dialek Melayu mereka. Menilik bentuk resmi bahasa Indonesia, spontan akan ditemukan banyak serapan logat ucapan yang berasal dari berbagai bahasa ibu di Indonesia, bahkan dalam bentuk asli ucapan asal logat tersebut. Perbedaan antara Bahasa Indonesia dengan apa yang disebut sebagai dialek atau â&#x20AC;&#x2DC;bahasa gaulâ&#x20AC;&#x2122; maupun bukan bahasa resmi, dinilai para penutur non-Indonesia (yang hanya tahu dan mempelajari Bahasa Indonesia yang resmi), niscaya cukup besar. Umumnya akibat mereka tidak memahami penuh dialek bahasa informal. Namun, ketidakfahaman serupa pun terjadi bagi orang Indonesia yang berpendidikan rendah sehingga mungkin tak mampu memahami penuh kaidah bahasa resmi, khususnya yang berkenaan dengan tata bahasa. Apakah ini sebuah fenomena negatif? Tidak. Karena gejala itu sebenarnya hanya mencerminkan fakta bahwa serapan dan dialek itu memang cenderung akan berkembang menjadi bagian dari bahasa resmi, dan hampir dipastikan akan tetap selalu ada bersama proses perkembangan bahasa tersebut.

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

Fenomena ini yang disebut diglosia, diketahui ada di banyak negara. Dengan demikian, harus dianggap sebagai hal yang sangat lumrah, meskipun fakta ini tidak selalu diakui atau diakui. Di samping Bahasa Indonesia dan berbagai bahasa gaul sehari-hari di Indonesia, ternyata banyak pula orang Indonesia yang tahu bahasa daerah. Seperti Bahasa Jawa, Bahasa Sunda atau salah satu dari ratusan bahasa daerah lain. Dalam situasi keberadaan bahasa semacam ini, mau tidak mau pengamat bahasa harus memahami tentang apa itu triglossia, atau bahkan multiglossia. Contoh, dalam memahami dialek bahasa Indonesia Jawa yang sangat mungkin pemahaman atas tutur bahasanya bisa beralih bergantian di antara tiga varietas, tergantung pada konteks sosial. Yaitu pemahaman secara logika Bahasa Indonesia, dengan logika Bahasa Jawa maupun logika campurannya. Tidak banyak yang bisa dilakukan terhadap diglosia atau triglossia, atau bahkan multiglossia. Kecuali, untukâ&#x20AC;&#x201D;dalam kasus Indonesiaâ&#x20AC;&#x201D;

nationonlince.org

budaya

merdeka.com

menciptakan kesadaran kuat bahwa Bahasa Indonesia tingkat tinggi harus tetap diajarkan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lain. Yaitu dengan pesan bahwa itu bentuk yang sangat indah dan canggih dari Bahasa Indonesia, yang berperan penting menyatukan rakyat Indonesia. Peran pemersatu ini layak untuk dipertahankan dengan baik, seperti halnya dengan bahasa Arab. Kaum Puritan Bahasa memang cenderung ingin menegakkan bentuk bahasa formal tertentu. Namun, mereka takkan pernah bisa mendikte. Bagaimanapun setiap orang punya pilihan sendiri akan menggunakan bahasa apa dalam kehidupan seharihari mereka di rumahnya. Sehingga, upaya memaksakan standar linguistik bagi mereka, justru bisa berdampak bumerang terhadap rasa suka atau tidak suka terhadap bahasa resmi. Apa yang perlu dan bisa dilakukan, justru adalah bagaimana merangsang rasa cinta dan bangga yang sedemikian rupa terhadap Bahasa Indonesia, sehingga rakyat Indonesia pun akan terdorong lebih menyukai bertutur Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Ambisi Petinggi Indonesia Di tengah kecamuk rentetan kosa kata bahasa Inggris, proliferasi slang, dan ketidakberaturan bahasa seharihari di dalam Bahasa Indonesia, sejumlah menteri dan petinggi Indonesia malah berniat menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan internasional. Padahal banyak di antara bangsa Indonesia selaku penutur bahasa ini yang justru masih harus belajar bagaimana cara berbicara bahasa Indonesia dengan benar. Dalam Kongres 10 Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober, sebagaimana dilaporkan Jakarta Post, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyatakan niat guna membuat Bahasa Indonesia menjadi lingua franca internasional. “Mari kita membuatnya menjadi bahasa global dan berkontribusi positif kepada dunia,” kata Nuh kepada para peserta kongres tahun 2013 yang bertemakan Penguatan Bahasa Indonesia di tingkat Internasional. Kongres yang diikuti 1.100 lebih guru, siswa dan penggemar sastra ini sekaligus untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini juga dihadiri sejumlah perwakilan dari pusat-pusat bahasa dari seluruh dunia. Termasuk dari dewan bahasa dan sastra Malaysia, Brunei, Timor Leste, Jepang dan Jerman. Mereka membahas gagasan para

nasionalis Indonesia yang berhasil menyatukan negara bangsa Indonesia melalui penggunaan kolektif Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sementara itu secara terpisah, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, berharap Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. “Kami berharap Bahasa Indonesia dapat diakui dalam abad ke-21 oleh dunia dan akan dapat mempengaruhi peta geopolitik dunia,” kata Gita seperti dikutip kantor berita Antara. “Saya berharap Indonesia akan menjadi bangsa yang dinamis dan bahwa bahasa nasional dapat terus berkembang, dari segi tata bahasa, kosa kata dan gaya.” Nuh mengingatkan bahasa nasional hanya bisa bertumbuh jika penutur asli mampu berbicara dan berbahasa Indonesia dengan benar. Peran guru, kata dia, berpengaruh langsung meningkatkan kualitas Bahasa Indonesia. Padahal bulan September lalu sebuah video YouTube yang menampilkan Vicky Prasetyo selebriti Indonesia berbicara campur aduk bahasa Indonesia dan Inggris, sempat menularkan virus gaya berbahasa baru yang memicu kekhawatiran bahwa banyak orang Indonesia yang mungkin sudah tidak dapat berbicara dengan bahasa yang benar dan standar lagi.

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

INFORIAL kemenristek

Kemenristek

Terus Dorong Kendaraan Massal Berbasis Listrik

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

ementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) kembali menggelar rangkaian kegiatan sosialisasi tentang kendaraan angkutan massal berbasis tenaga listrik di Novotel Hotel Solo, Rabu (4/12). Kegiatan yang dikemas dalam Academics Bussiness Government and Community & Media (ABG CM) ini ditujukan guna membangun kesadaran akan pentingnya teknologi ramah lingkungan kepada masyarakat luas khususnya Kota Solo yang terpilih sebagai kota ketiga dalam rangkaian uji coba ini. Dalam pemaparannya, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta sangat mendorong terwujudnya kendaraan massal berbasis listrik, sehingga diharapkan bisa segera dinikmati masyarakat banyak. Hingga saat ini, tahapan pengembangan mobil listrik nasional sudah memasuki tahap prototipe. â&#x20AC;&#x153;Kami membutuhkan partisipasi dari semua pihak termasuk masyarakat sehingga program terwujudnya kendaraan massal berbasis listrik ini bisa menjadi sebuah kenyataan,â&#x20AC;? katanya. Menurut Hatta, mimpi Indonesia untuk memproduksi kendaraan

listrik bermula saat Presiden SBY meminta Kemenristek menghasilkan kendaraan yang ramah lingkungan. Selain ramah, kendaraan tersebut juga bisa mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan menurunkan gas rumah kaca setidak 25% pada 2020. “Penelitian kendaraan listrik cenderung mahal, kalau diproduksi massal, harganya bisa turun 30-40%. Kalau ada insentif lagi dari pemerintah, bisa tambah murah lagi,” ujarnya. Bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kemenristek cukup berpengalaman untuk membuat mobil listrik. Proyek tersebut dimulai pada 2007 oleh LIPI melalui pengembangan terus dilanjutkan hingga lahir model mobil hybrid yakni, perpaduan antara mobil mobil BBM dan listrik pada 2009. Pada 2010, lahir Selo mobil sport listrik dan berlanjut jenis bus listrik (2011), disusul oleh Bus Hevina

Eksekutif yang dirancang sebagai executive mobile untuk ruang pertemuan (2012). Dari skala riset mobil listrik saat ini, Indonesia masih berada di posisi 4-6. Posisi di mana karyanya masih dalam tahap pengembangan oleh badan-badan penelitian. Adapun skala 1-3 merupakan skala dasar (penelitian) dan skala 7-9 merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian untuk diproduksi massal. “Kami akan terus

menaikkan tingkatan setidaknya pada skala 8,” ujar Hatta penuh optimistis. Namun, menurutnya, bukan perkara mudah untuk mewujudkan itu. Pasalnya, ada lima teknologi kunci untuk memproduksi kendaraan listrik itu secara massal. Mulai teknologi proporsi dan transmisi, platform, elektronik, pengisian hingga baterai. Dari lima teknologi itu, lanjutnya, empat teknologi kunci sudah dikuasai. “Yang belum dikuasai adalah baterai. Makanya dana riset ke depan akan kami perbanyak ke penelitian baterai,” ujarnya. Di seluruh dunia, sambung dia, hanya sedikit negara yang menguasai teknologi baterai, sehingga pihaknya akan bersama-sama dan bergotong

royong untuk menghasilkan teknologi baterai yang mumpuni. Pasalnya, bahanbahan dasar melimpah dan mudah didapat di Indonesia dan melimpah. “Jangan pesimistis, Indonesia bisa mengejar,” kata Hatta. Dalam kesempatan yang sama, Menristek juga memaparkan bahwa dalam pengembangan mobil listrik nasional sangat membutuhkan peran perguruan tinggi. Dia juga mendukung pengembangan baterai yang dibuat sendiri oleh perguruan tinggi. “Selama ini baterai yang ada masih besar, berat dan daya listrik rendah. Kami ingin body baterai lebih kecil, ringan dan daya listrik lebih tinggi,” jelasnya. Sementara, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Muslich Zainal Asikin menambahkan, penerapan kendaraan listrik di Indonesia memang terus digalakkan oleh pemerintah, apalagi program tersebut juga sebagai antisipasi dari menipisnya stok bahan bakar minyak dan meningkatnya intensitas penggunaan kendaraan di kalangan masyarakat. “Pengetahuan masyarakat tentang mobil itu masih sangat rendah. Banyak yang tanya, kalau hujan itu mobil listrik atau motor listrik itu nanti apa tidak nyetrum? ujar dia.

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

ekonomi perbankan syariah

Melihat Lagi Peran Perbankan Syariah M

asih ingat, optimisme perdana menteri Inggris, David Cameron ketika dia didaulat menjadi pembicara kunci World Islamic Economic Forum di London pada 29-31 Oktober lalu. Sebelum bicara di depan sekitar 1.800 peserta dari 115 negara dia mengatakan kepada media, "Already London is the biggest center for Islamic finance outside the Islamic world... And today our ambition is to go further still. Because I don't just want London to be a great capital of 52

Islamic finance in the Western world, I want London to stand alongside Dubai and Kuala Lumpur as one of the great capitals of Islamic finance anywhere in the world." Untuk itu, Cameron sudah menyiapkan beberapa rencana besar. Salah satunya adalah niat untuk me-launching Islamic Bond Index di London Stock Exchange. Ini adalah bagian rencana besarnya yang sangat terukur untuk menjadikan Inggris sebagai â&#x20AC;&#x2DC;The First Non-Muslim Countryâ&#x20AC;? yang mampu mengeluarkan

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

produk islamic bonds (yang lebih dikenal dengan sukuk) mulai awal tahun 2014 ini. Dalam teori ekonomi, upaya Cameron itu sangat beralasan. Betapa tidak, di tengah 'kehancuran' sistem moneter global, perbankan Islam justru mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam asetnya. Sebuah report yang dikeluarkan lembaga konsultan Ernst & Young dengan judul World Islamic Banking Competitiveness Report 2012-2013 memperlihatkan bahwa pertumbuhan

huntington post

Oleh: Epung Saepudin

aktual/ istimewa

aset perbankan islam naik menjadi USD 1,3 triliun pada 2013. Persentase pertumbuhannya sekitar 150% jika diukur mulai tahun 2006. Bahkan studi itu memperkirakan, pada 2014 nanti diperkirakan asetnya akan meningkat menjadi sekitar USD 1,5 triliun, bahkan mungkin ke USD 2 triliun. Data ini cukup jadi bukti bahwa peran perbankan islam dalam sistem moneter global sangat menjadi perhatian. Termasuk Inggris. Mau tahu lagi alasan Cameron lainnya? Ini datanya: dana investasi syariah yang sudah terkumpul di Inggris itu ternyata sebagian besar diperuntukkan untuk membangun proyek-proyek prestisius kelas raksasa seperti pembangunan gedung tertingggi di negara uni Eropa, London's Shard Skyscraper; Proyek 2012 Olympic Village yang diberitakan banyak media sangat sarat korupsi itu; membangun kompleks perbelanjaan (Departement Store) paling ekslusif di Inggris, Harrods; menyuntik dana untuk klub sepakbola Manchester City yang pernah terkapar karena kesulitan keuangan beberapa saat lalu; pembangunan proyek prestisius

London Gateway Port; proyek membangun ulang Battersea Power Station; atau membangun Emirates Stadium milik Arsenal Football Club's. Mau tahu lagi, kemana uang yang dikumpulkan dari 22 bank syariah yang ada di Inggris saat ini? Cameron mengatakan sebagian uang itu juga dijadikan dana bantuan untuk pendidikan di Afghanistan dan Pakistan. Bantuan itu ternyata sejajar dengan besarnya â&#x20AC;&#x153;bantuanâ&#x20AC;&#x2122; mengalirnya produksi opium yang ditanam petani-petani muslim di Afghanistan dan Pakistan ke mafia narkotika di Inggris. Layak kalau CEO Al-Huda Centre of Islamic Banking and Economics (CIBE), Muhammad Zubair Mughal mempertanyakan kembali soal peran bank syariah dalam konteks sistem keuangan global. â&#x20AC;&#x153;If we look into the market share of above mentioned institutions, we get shocked and depressed for a while with the fact that Islamic Banking and Finance has been nearly confined to the rich people and as per the ideology of capitalism, the profit urge has

captured the Islamic Financial Industry and discriminated the underprivileged people and letting them deprived from Islamic financial services. Keeping in view these facts, it should be said as the commercialism has captured Islamic Finance institutions in such a way that business with and financing to the poor has gone astray from their agenda,â&#x20AC;? kritik Mughal. Mugahl bukan tanpa data bicara seperti itu. Hasil penelitiannya (Juli 2013) soal lembaga keuangan islam global mencatat bahwa dari sekitar 300 lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang ada saat ini ternyata hanya mampu menyumbang sekitar 1% saja dari total aset sekitar USD 1,3 triliun aset Islamic Finance Industry global. Data ini menggambarkan bahwa ternyata ada segmentasi peruntukan atas aset: 1% buat si miskin dan 99% buat yang tidak miskin. Jadi sangat layak untuk merestropeksi kembali peran keuangan syariah dalam konteks global: Apakah benar sistem keuangan Islam saat ini justru berpihak pada yang kaya? Dan sekali lagi, sesuai dengan alasan utama berdirinya perbankan syariah maka perlu dipertanyakan lagi sejauh apa peran keuangan syariah di Indonesia dalam hal meredistribusi kapital untuk keadilan ekonomi dan kesejahteraan umat. Karena pertanyaan ini sangat layak dikemukakan saat ini, setelah sekian lama Indonesia mengadopsi sistem keuangan syariah dalam operasi moneternya. Setidaknya, beberapa catatan tersebut bisa menjadi catatan tersendiri buat lembaga keuangan syariah di Indonesia untuk melihat kembali perannya.

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

kilas ekonomi

Indonesia Sukses Jadi

Sikap India yang menginginkan adanya revisi acuan harga produk pertanian tersebut sesungguhnya mendapatkan dukungan dari banyak negara, bukan hanya beberapa negara saja. Oleh: Arnold Sirait, Ari Purwanto

onferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) selesai digelar. Semula, acara tersebut diagendakan selama tiga hari dari 3-6 Desember. Namun konferensi diperpanjang satu hari, lantaran adanya kebuntuan pembahasan. Paket Bali berisikan tiga isu besar. Isu-isu ini adalah pembahasan yang deadlock dalam pertemuan Doha, pada 2001. Ketiga isu itu adalah liberalisasi pertanian, fasilitas perdagangan atau trade facilitation dan negara kurang berkembang atau Least Development Countries (LDCs). Ketiganya merupakan upaya untuk melakukan pembatasan subsidi, penghapusan tarif dan non tarif, serta berbagai fasilitas perdagangan. Dalam KTM WTO, tiga isi proposal Paket Bali mendapatkan dukungan negara

maju namun menuai penolakan dari negara berkembang. Penentangan paling keras dilakukan India. Negeri Barata itu menganggap bahwa pertanian merupakan masalah kedaulatan negara yang tidak perlu diatur melalui rezim multilateral. Usulan Paket Bali yakni pembatasan subsidi pertanian juga ditolak India, karena akan menghancurkan ketahanan pangan negara berkembang. Karena WTO menganut prinsip single undertaking, maka penolakan negara berkembang bisa menggagalkan Paket Bali dan memaksa perubahan secara mendasar materi dan isi perjanjian. Perundingan untuk menyetujui Paket Bali sepertinya menemui jalan buntu. Hal itu lantaran India ngotot agar sektor pertanian diberikan subsidi. Pada sisi lain, Amerika Serikat menginginkan sebaliknya, pencabutan total subsidi sektor pertanian. Sikap keras yang ditunjukkan India dalam KTM WTO tersebut bukan tanpa alasan. Apa yang diperjuangkan India sangat fundamental, dan bukan merupakan suatu hal yang bisa dikompromikan. “Saya tegaskan, kami datang ke Bali bukan untuk memohon adanya peace clause yang mengikat dengan

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

menggunakan acuan harga produk pertanian dari tahun 1986-1988,” tegas Menteri Perdagangan dan Industri India Anand Sharma dalam jumpa pers di Nusa Dua, Bali. Sharma menjelaskan, sikap India yang menginginkan adanya revisi acuan harga produk pertanian tersebut sesungguhnya mendapatkan dukungan dari banyak negara, bukan hanya beberapa negara saja. Bahkan dia mengklaim bahwa sebanyak dua per tiga populasi dunia menginginkan hal tersebut, karena menyangkut keamanan pangan. “India berbicara atas nama seluruh negara miskin dan berkembang. India tidak sendiri dalam hal ini,” tegas Sharma. Menanggapi tudingan bahwa sikap India tersebut akan memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan WTO, Sharma menjelaskan, WTO tidak akan bubar jika pada akhirnya tidak tercapai kesepakatan berupa Paket Bali. “Lebih baik tidak menghasilkan kesepakatan, daripada menghasilkan kesepakatan yang buruk,” ujar Sharma. Menjawab pertanyaan apakah sikap yang ditunjukkan oleh India tersebut merupakan langkah politik mengingat diadakannya pemilu di negara itu pada 2014, Sharman

antara

‘Operator’ WTO

antara

mengatakan bahwa negosiasi terkait keamanan pangan tersebut telah ada sejak tahun 2008. “Proposal terkait keamanan pangan tersebut telah dibahas sejak 2008, bukan karena adanya tahun politik di India dan secara tiba-tiba kami membahas hal tersebut,” ujar Sharma. India menuntut adanya perubahan harga acuan pokok pertanian yang hingga saat ini masih menggunakan acuan Putaran Uruguay tahun 19861988, karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini yang telah memasuki abad 21. “Jika kita mengacu pada harga acuan produk pertanian dari Putaran Uruguay, tidak ada keseimbangan, karena harga tersebut berdasarkan tahun 1986-1988,” kata Sharma. Menurut Sharma, jika harga acuan produk pertanian yang dipergunakan adalah dari tahun 2013 akan lebih masuk akal dan diterima, karena harga produk pertanian telah banyak berubah dari tahun 1986 sampai tahun 2013. Kendati sempat bersitegang, akhirnya Paket Bali dapat disepakati. Hal itu terjadi setelah Amerika Serikat dan India sama-sama melunak. Amerika Serikat dan India sama-sama sepakat untuk memberikan subsidi terhadap produk-produk tertentu dari hasil pertanian dalam negeri selama beberapa tahun. Ini adalah jalan tengah antara Paman Sam dan India. Gita Irawan Wirjawan, menteri Perdagangan yang juga menjadi pimpinan konferensi, bahkan mengklaim telah menjembatani keinginan empat negara Amerika Latin yang juga menolak kesepakatan Paket Bali. Keempat negara itu adalah Kuba, Venezuela, Nikaragua dan Bolivia. Mereka ingin Amerika Serikat mencabut embargo ekonomi terhadap negara-negara tersebut. Meskipun tidak ada kesepakatan yang jelas, namun Indonesia, sambung Gita, lagi-lagi mengambil peran untuk mempertemukan keempat negara tersebut dengan negara-negara maju. “Itu sudah terjembatani,” tegas Gita. Alhasil, Paket Bali pun disepakati, meskipun melewati perjalanan yang panjang.

Sikap Keras India S

ikap India yang keras memperjuangkan kepentingan nasionalnya di Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) sangat berbeda jauh dengan Indonesia. Dalam forum tersebut, Indonesia terkesan tidak memiliki sikap tegas seperti India dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Sehingga mendapatkan kritik dari beberapa kalangan. Namun, Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo mengatakan sikap Indonesia lunak karena posisi sebagai tuan rumah. “Kita kan chair (ketua) dan tidak bisa memperlihatkan keberpihakan,” kata dia di kantornya. Dia mengatakan, sikap Indonesia sebenarnya tidak berseberangan dengan India. Dia juga menegaskan posisi Indonesia sesuai dengan proposal G33. “Kita ikut G33, yaitu India karena dia menyuarakan. Visi kita sama karena kita sebagai chair,” ucapnya. Dia menambahkan, sikap Indonesia yang terkesan netral tersebut hanyalah sebuah taktik negosiasi. “Kemudian ini adalah teknik negosiasi untuk tekanan itu meningkatkan tekanan kepada lawan,” ungkapnya. Indonesia yang ‘lembek’ dalam KTM WTO juga didasari tingginya biaya konferensi. Pemerintah mengalokasikan Rp 109 miliar guna mengadakan perhelatan KTM WTO ke-9 di Nusa Dua, Bali. Jadi, Pemerintah tidak mau pertemuan berbiaya mahal ini gagal karena ulah sementara negara. Iman Pambagyo mengungkapkan bahwa besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk perhelatan WTO ke-9 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Besaran biayanya Rp109 miliar, biayanya dari APBN. Sementara kalau WTO menanggung

biaya pesawat Least Development Countries (LDC),” kata Iman. Dirinya menyebutkan, besaran nilai pembiayaan yang berasal dari APBN itu merupakan angka yang telah disepakati oleh DPR dalam APBN. “Dari APBN yang telah disetujui DPR. Pokoknya dari Indonesia,” jelasnya. Dapat diketahui, dalam WTO ke-9 yang baru saja digelar di Bali itu telah memberikan tiga paket yang disepakati. Di mana tiga paket tersebut baik untuk perkembangan dan kemajuan negara miskin dan negara berkembang. Adapun paket pertama, kata Gita Irawan Wirjawan, menteri Perdagangan yang juga menjadi pimpinan konferensi, adalah paket pertanian (agrikultur) di mana proteksi negara berkembang diberikan oleh negara maju. Negara maju juga berkomitmen untuk mengurangi subsidi pertaniannya. Paket yang kedua adalah paket untuk negara miskin atau LDC. Negara miskin mendapatkan kemudahan sistem lalu lintas dan fasilitas perdagangan yang bisa dilakukan oleh negara tersebut. Sedangkan paket ketiga adalah fasilitasi perdagangan (trade facility) yang digunakan untuk meningkatkan peningkatan kapasitas pelayanan dari negara miskin dan negara berkembang. Cara ini dilakukan dengan catatan bantuan dari negara maju baik bantuan secara finansial (keuangan) maupun transfer teknologi. / Arnold Sirait, Ari Purwanto

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

kilas ekonomi

Pujian untuk

Gita-SBY

irektur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Roberto Azevedo menyampaikan penghormatannya kepada pemerintah Indonesia. Ucapan terima kasih ini khususnya disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, karena telah menyelenggarakan pertemuan WTO tersebut. “Terima kasih Presiden SBY dan Gita Wiryawan,” katanya dalam rilis di

Jakarta, Minggu (8/12). Ditambahkan Roberto Azevedo, ini merupakan tonggak sejarah dalam perundingan WTO. “Pertama dalam sejarah: WTO benar-benar tersampaikan,” kata Azevedo. “Saya menantang anda semua di Bali ini untuk menunjukkan political will yang kita inginkan untuk membawa kita melewati garis akhir. Anda berhasil. Saya berterima kasih untuk itu.” Sementara itu, Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono menghargai keberhasilan Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 karena menyepakati Paket Bali. “Alhamdulillah Bali Package (Paket bali) akhirnya dengan sangat alot kemarin diupayakan dan siang ini deal (kesepakatan) telah bisa dicapai,” kata Presiden di Akademi Angkatan Laut, Surabaya sebelum menemui CEO Shell. Presiden menambahkan, dari Indonesia bisa dikembangkan kelanjutan perundingan yang lebih baik nantinya. “A new good begining (awal baru yang baik), dengan catatan (perundingan, red) negosiasi berikutnya lagi harus ada fleksibilitas, take and give (saling memberi dan menerima) yang penting developed countries, negara berkembang, dan petani juga diperhatikan dalam tata perdagangan yang fair and justice (berkeadilan). Not only free trade, but free and fair trade. Ideologi kita begitu,” kata Presiden. Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan

aket Bali yang dipaksakan dipastikan akan memperdalam dan memperberat dampak krisis yang dibebankan kepada kelas pekerja dan rakyat pada umumnya. Kesepakatan dalam isu pertanian yang menjadi isu panas di WTO, adalah penjualan hak atas pangan bagi jutaan rakyat di seluruh penjuru dunia yang menderita malnutrisi dan kelaparan. “Adalah sebuah penghinaan bagi kemanusian jika hak atas pangan menjadi topik dalam negosiasi atau hanya diakui sementara,” ujar aktivis Serikat Perempuan Indonesia Dewi Amelia dalam keterangan pers kepada Aktual, Minggu (8/12). Paket Least Development Countries (LDC) tentang isu-isu negeri kurang berkembang, tidak memberikan penawaran apapun kecuali janji palsu pemberian bantuan bagi negeri-negeri miskin. Pada saat bersamaan, peraturan 56

tentang investasi jangka panjang dan perdagangan yang menguntungkan negeri-negeri kaya akan tetap menjadi hambatan utama bagi negeri-negeri miskin dan berkembang untuk mencapai pembangunan sejati. Situasi semakin bertambah buruk, ketika perjanjian tentang fasilitasi perdagangan yang memaksakan ikatan keharusan bagi negeri dunia ketiga uuntuk mempermudah masuknya barang dan jasa dari negerinegeri maju ke negeri berkembang. Sementara itu, Indonesian People’s Alliance (IPA) mengutuk sekeras-kerasnya Paket Bali yang disahkan dalam KTM 9 WTO di Bali. Paket ini disepakati setelah usaha blokade setengah hati oleh India dan juga sikap keras dari Kuba, Venezuela dan Nikaragua. Direktur Jendral WTO dan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan ‘memaksakan’ kehendaknya untuk

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

terus memperluas agenda globalisasi neoliberal terhadap negeri-negeri dunia ketiga. Secara khusus usaha keras Indonesia dalam mendorong terjadinya kesepakatan ini merupakan skema cari muka sebagai tuan rumah KTM WTO. “Paket Bali tidak akan memberikan keuntungan apapun terhadap negeri-negeri dunia ketiga, selain penggerusan kedaulatan dan perampokan serta perampasan sumber-sumber kehidupan rakyat dunia,” Ario Adityo, sekretariat Nasional IPA dalam keterangan pers kepada Aktual, Minggu (8/12). Setelah 12 tahun mengalami kebuntuan, tercapainya kesepakatan pada Paket Bali merupakan langkah putus asa WTO untuk memperbarui legitimasinya. IPA pun menyerukan dan menuntut pembubaran WTO sebagai rezim perdagangan global yang menjadi alat bagi negeri-negeri

antara

Indonesia ‘Mencari Muka’

tino oktaviano/ aktual

Pembangunan Firmanzah mengatakan, kesepakatan Paket Bali ini diharapkan dapat mendorong perdagangan dunia hingga USD 1 triliun, sehingga bisa mendukung upaya pemulihan ekonomi dunia. Gita Wirjawan menjelaskan, semua anggota WTO telah berhasil merumuskan paket Bali. “Kita berhasil,” seru Gita yang dikutip dari situs resmi WTO. Dia menambahkan, merujuk pada apa yang sempat disebutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat pembukaan KTM-WTO, Bali, sebagai lokasi KTMWTO, kali ini memberikan efek positif yang besar bagi hasil yang disepakati oleh para anggota WTO. “Kita berhasil meraih sesuatu yang banyak orang meragukannya. Presiden SBY mengatakan pada kami di hari Selasa bahwa mistis dari Bali memberikan efek positif pada negosiasi kita. Ini tempat di mana perundingan berhasil dicapai. Saya senang Bali tidak mengecewakan kita,” jelas Gita Wirjawan. / Arnold Sirait, Ari Purwanto

kapitalis monopoli untuk bangkit dari dampak krisis pangan, energi, keuangan dan lingkungan. IPA pun menuding Pemerintahan SBY tidak tahu malu. Pasalnya, SBY Cs meneruskan sikap keras hati untuk menggolkan Paket Bali, tanpa memikirkan konsekuensi terhadap perekonomian nasional. “Pemerintahan SBY mencitrakan Indonesia sebagai tuan rumah yang baik, walaupun konsekuensinya adalah terancamnya kedaulatan nasional, perdagangan dalam negeri, dan kehidupan rakyat,” sambung Ario. Indonesia sebagai tuan rumah, tegas Ario, hanya mencerminkan dirinya sebagai corong bagi kepentingan negeri-negeri maju, ketimbang negeri dunia ketiga. Sikap pemerintahan SBY tidak dapat dibiarkan dan harus dilawan. “Perlawanan harus digelorakan dalam rangka menegakan kedaulatan dan dan mempromosikan perdagangan yang mengabdi rakyat,” ujar dia. / Arnold Sirait, Ari Purwanto

Rezim SBY Gadaikan Kedaulatan Bangsa M

antan Menteri Keuangan Orde Baru Fuad Bawazier menilai, rezim SBY telah menggadaikan kedaulatan ekonomi bangsa ke sistem pasar internasional dengan mendorong disepakatinya Paket Bali. Seharusnya, sambung Fuad, perekonomian nasional tunduk pada konstitusi yang diatur dalam UndangUndang Dasar (UUD) 1945 pasal 33, terutama ayat 1, yang berbunyi; perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. “Kedaulatan Nasional dilepaskan SBY melalui berbagai macam perjanjian internasional, bilateral, pembuatan UU dan kebijakan baru, dan praktek nyata di lapangan yang merugikan kepentingan nasional," katanya kepada Aktual, Selasa (3/12). Perjanjian-perjanjian perdagangan dan agenda-agenda liberalisasi dalam forum WTO tersebut, kata Fuad, akan membuat ekonomi Indonesia semakin kehilangan kemandiriannya. Namun

Fuad melihat Presiden SBY terkesan tidak peduli dengan hal itu. Padahal, dalam UUD 1945 pasal 3 ayat 4, berbunyi; perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. “Dan SBY menikmati pujian atas statusnya sebagai jubir kapitalismeliberalisme internasional, sementara Indonesia, semakin kehilangan kemandiriannya, semakin kocarkacirnya perekonomian nasional,” ucapnya. Parahnya lagi, DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat, membiarkan hal tersebut. “DPR membiarkan SBY mengikatkan perekonomian nasional melalui berbagai perjanjian tanpa persetujuan DPR, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Pasal 11 UUD 1945,” ujarnya. / Arnold Sirait, Ari Purwanto

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

opini

Model Kelembagaan da Pengelolaan Kegiatan Cadangan minyak terbukti di Indonesia menurun lebih dari 1,9 miliar barel sejak 1992, yang merupakan penurunan paling tajam di Asia.

igas sebagai bagian dari sumber daya alam adalah milik kolektif masyarakat suatu bangsa sebagai pencerminan kedaulatan permanen suatu negara. UUD 1945 pada pasal 33 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara antara lain adalah dengan pemberian kewenangan oleh negara dalam menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa penguasaan oleh negara adalah dalam bentuk fungsi kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaads), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Untuk mendapatkan konsep, peran dan bentuk kelembagaan di sektor hulu migas, perlu mempertimbangkan peran migas dalam pembangunan ekonomi suatu negara, hakekat alami industri migas, model/ fiscal terms kontrak migas, praktek dan kematangan kelembagaan dalam suatu negara, dan formulasi kelembagaan tersebut agar dapat memenuhi akuntabilitas 58

publik, dan efektif dalam mengemban misi konstitusi. Peran Migas Migas memberi kontribusi signifikan dalam pembangunan Indonesia. Pemerintahan Presiden Sukarno meletakkan dasar-dasar pengelolaan migas, di mana kepemilikan sumber daya alam dan cadangan migas tetap pada negara. Pemerintahan Presiden Soeharto menjadikan migas sebagai tulang punggung dan lokomotif utama untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan dikaitkan dengan pertahanan dan ketahanan nasional. Struktur perekonomian Indonesia berhasil diperkuat dengan pengembangan sektor-sektor di luar migas untuk memberi kontribusi ke APBN. Pada masa ini pula, ditegaskan bahwa manajemen pengelolaan kegiatan hulu migas tetap berada di tangan pemerintah melalui Pertamina (berdasarkan UU

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

8/1971). Pada masa reformasi, Pertamina difokuskan ke fungsi komersial, agar berkembang dan dapat bersaing di tingkat global. Adapun kuasa pertambangan dikembalikan ke pemerintah, dan pemerintah membentuk lembaga BP Migas untuk mengemban fungsi manajemen pengelolaan kegiatan hulu secara keseluruhan.

dalam n Hulu Migas Kehadiran lembaga tersebut juga dimaksudkan sebagai tameng/ buffer agar pemerintah sebagai pemegang kedaulatan publik tidak terekspose secara langsung terhadap commercial risk and legal disputes yang lumrah terjadi dalam pelaksanaan contractual agreement (perjanjian kontraktual komersial). Migas adalah sumber daya alam tidak terbarukan (non renewable resources). Kegiatan hulu migas (eksplorasiâ&#x20AC;&#x201C;eksploitasi), adalah kegiatan investasi berdimensi jangka panjang (10 â&#x20AC;&#x201C;30 tahun), mengandung risiko finansial, teknikal, operasional yang besar, menuntut profesionalisme dan sumber daya manusia yang handal, serta modal yang besar. Mitra investor migas adalah lintas yurisdiksi negara. Industri

Oleh: Sampe L. Purba

Profesional dan Praktisi Permigasan

hulu secara alami akan menyaring para pelaku bisnis yang dapat menggelutinya. Untuk itu mutlak diperlukan kehadiran negara melalui kebijakannya untuk mengatur, sehingga ada keseimbangan antara tujuan komersial, sustainabilitas penyediaan cadangan pengganti, kontribusi makro ke perekonomian nasional dan penguatan kapasitas nasional untuk berpartisipasi. Model Kerja Sama Hulu Migas Model atau rezim pengelolaan industri hulu migas pada dasarnya hanya dua, yaitu rezim izin (license regime) dan rezim kontrak (contract regime). Dalam rezim izin, kontraktor pengelola suatu wilayah kerja diberikan suatu konsesi. Kontraktor memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengelola wilayah kerjanya, mengeksploitasi dan menguras sumber daya yang ada sesuai dengan portofolio perhitungan pengembalian modal untuk memberi keuntungan/ return sebesar-

besarnya. Pemerintah tidak campur tangan sama sekali dalam manajemen pengelolaan. Sumber pemasukan bagi pemerintah semata-mata adalah royalti atau pajak dari para pemegang konsesi. Model ini banyak dianut negara-negara maju, dimana mekanisme pasar sudah berjalan dengan baik, tidak ada distorsi pasar, serta teknologi dan sumber daya memiliki keuntungan kompetitif yang tinggi. Model kedua adalah rezim kontrak. Dalam model ini, pemerintah baik secara langsung atau melalui lembaga yang dibentuk pemerintah atau melalui perusahaan negara yang memegang kuasa pertambangan, diatur hubungan keperdataan kontraktual dengan kontraktor pemegang suatu konsesi. Tergantung pada jenis kontraknya, pada umumnya pemegang kuasa pertambangan atau lembaga yang di assigned memiliki kewenangan manajemen pada tataran makro dan strategis. Kewenangan tersebut adalah seperti persetujuan program dan anggaran, manajemen pengelolaan cadangan migas, persetujuan harga dan alokasi migas, serta pengaturan transfer teknologi, sumber daya manusia dan pemberdayaan kapasitas lokal/ nasional. Kepastian berbisnis dan berusaha lebih terjamin pada model ini, karena segala aturan main bisnis pada umumnya dikembalikan kepada ketentuan yang sudah diatur dalam Kontrak. Banyak negara berkembang memilih model ini, dan Indonesia adalah salah satu pelopor yang

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

opini

Model Kelembagaan Pengelolaan Kegiatan Hulu Migas Model Kelembagaan

Kekuatan

Kekurangan

Ministrial

Penguasaan Negara secara langsung dalam bisnis

Terdegradasi Peran Pemegang Kedaulatan Publik Kedudukan setara dengan Investor â&#x20AC;&#x201C; Rawan gugatan keperdataan

Kemudahan Perizinan

Eksposur komersial terhadap seluruh aset Pemerintah Kurangnya fleksibilitas dalam transaksi komersial

BUMN Migas Nasional

Mengoptimalkan Privilege dan peluang ekonomis Pemerintah

BUMN terbebani dengan Fungsi Non Komersial Eksposur komersial terhadap seluruh aset BUMN dalam hal ada contractual dispute Perbenturan Kepentingan - sebagai Pemain dan Regulator Privilege dapat terdilusi => 49% Mengutamakan kepentingan share holders Kerahasiaan dan keamanan data terekspose

Lembaga/ Otoritas Migas Nasional

Pemegang ECONOMIC RIGHT untuk pengelolaan migas

Konsistensi penegasan pembedaan fungsi/domain Public Policy Formulation pada Pemerintah dgn Managerial implementation Lembaga/ Otoritas Migas Nasional

Buffer Pemerintah terhadap Contractual/ Commercial Exposures Fokus kepada Managerial dan Regulatory framework Memformulasikan dan mengawal kebijakan Pemerintah (Petroleum fund, penguatan Kapasitas Nasional, Pemberdayaan Daerah)

menjadi acuan dunia. Model Institutional Model organisasi pengelolaan dalam pengusahaan sumber daya alam bervariasi antar-negara, dan tidak ada satu model yang cocok untuk semua keadaan (one model does not fit for all). Varian yang mempengaruhi antara lain adalah sistem keseimbangan politik dalam suatu negara, faktor geologis (besar cadangan migas, success ratio, dan recovery factornya), ketersediaan infrastruktur, kematangan institusional, tingkat persaingan global, peran migas dalam pembangunan dan perekonomian nasional suatu negara, kekuatan pasar, industri pendukung dan kemampuan teknologi serta sumber daya manusia domestik. Mark Thurber dalam 60

penelitiannya membuat summary matriks yang menunjukkan bahwa pengelolaan migas dengan memisahkan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, ada regulatory body, dan perusahaan migas nasional yang berorientasi komersial, serta terbangunnya sinergitas arm-length relationship, akan memberikan hasil ideal yang lebih optimal baik dari sisi kinerja operasional, manfaat ke masing-masing institusi dan kinerja menyeluruh kepada perekonomian Negara yang lebih luas. Usulan Revisi UU Migas Model kelembagaan untuk sektor hulu dapat merupakan pilihan antara tiga model. Pertama, pemerintah secara langsung menjadi pihak dalam kontrak. Kedua, pemerintah menugasi satu BUMN nasional. Ketiga, undang-

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

undang tersebut membentuk dan menugaskan satu lembaga yang diberi otoritas untuk itu. Berikut ini disampaikan beberapa kelebihan dan kelemahan model tersebut. Pertama, apabila pemerintah yang secara langsung menjadi pihak dalam kontrak (model satu kaki), akan menunjukkan secara nyata dan langsung keterlibatan negara dalam pengelolaan migas. Namun hal ini akan membawa konsekuensi, yakni terdegradasi peran pemerintah sebagai pemegang kedaulatan publik. Lalu, kedudukan setara dengan investor/ kontraktor dalam hubungan keperdataan. Kemudian, terekspose kepada risiko kontraktual, termasuk harta dan kekayaan negara lainnya. Serta, kurangnya fleksibilitas dalam merespon transaksi komersial Kedua, apabila ada satu

Model Institutional Governance Pengelolaan Kegiatan Hulu Migas 1) Separation of Function Model Independent policy and/or regulatory bodies

Commercially oriented NOC

Arm's length relationship between entities

2) Ideal Operations of Model

3) Possible Resulting Benefit

NOC can focus on commercial capabilities

Better NOC performance

Improved ability to monitor and benchmark

Better performance by NOC and other companies

Reduced conflicts of interest within government

Public interests take precedence over private ones

Government can check power of NOC

Avoids distortion and instability from too powerful NOC

Increased debate, scuritiny about sectoral decision

Innovation and effective strategic decision making

BUMN nasional yang ditugaskan untuk itu (model dua kaki), akan menunjukkan bahwa negara melalui instrumen BUMN akan mengoptimalkan peluang ekonomis dalam pengelolaan sumber daya migas. Namun demikian, hal ini membawa konsekuensi, yaitu BUMN akan terbebani dengan tugas-tugas dan fungsi non komersial, sehingga mengurangi daya saingnya dengan peer company nya di tingkat global. Konsekuensi lain, dalam hal terdapat commercial dispute/ gugatan dengan mitra Kontraktornya, seluruh asetnya terekspose dan rawan. Lalu, kemungkinan terjadinya potensi pertentangan kepentingan antara sebagai pelaku bisnis dengan pengatur/ manajemen. Kemudian, dalam hal dibentuk BUMN baru, memerlukan sumber daya besar untuk menopangnya (aset, jaringan, finansial, sumber daya manusia). Dan, kemungkinan BUMN nasional akan membentuk anak usaha yang menerima penugasan pengelolaan kegiatan hulu. Berdasarkan UU, suatu perusahaan masih tetap berstatus BUMN sekalipun sahamnya dilepas ke pasar/ swasta sampai 49%. Ketiga, dengan UU tersebut, dibentuk satu lembaga atau otoritas migas nasional, dengan pengaturan dan ketentuan bahwa penguasaan atas sumber daya alam migas (mineral right) pada negara, kuasa

pertambangan (mining right) dipegang pemerintah, yang kemudian memberikan hak pengelolaan dan pengusahaan (economic right) pada lembaga/ otoritas migas Nasional (model tiga kaki). Hak Pengelolaan dan Pengusahaan Hak pengelolaan dan pengusahaan (economic right) yang berada pada lembaga atau otoritas migas nasional adalah sangat fundamental maknanya. Dalam konstruksi UU No 22/2001, economic rights tersebut ada pada kontraktor/ investor, bukan pada pemerintah atau BP Migasâ&#x20AC;&#x201D;sekarang SKK Migas. Dengan economic right yang berada pada lembaga/otoritas migas nasional, maka lembaga tersebut dapat ditugaskan untuk; mengemban-wujudkan misi negara untuk mengelola migas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk dengan mengkerja samakan dengan pihak lain, tanpa membuat pemerintah terdegradasi dan terekspose terhadap commercial disputes. Tugas lain, memberikan prioritas pertama pada kepada BUMN milik negara untuk mengelola wilayahwilayah kerja migas yang prospektif, habis masa kontraknya, dan farmin pada lapangan-lapangan yang komersial. Kemudian, memformulasikan

4) Overall Sectoral Performance Metrics Optimal government revenue collection Positive linkages from oil to broader economy (and minimal negative effects of oil on economy)

Effective political control over oil sector

kebijakan portofolio pengembangan kegiatan hulu migas pada wilayah perbatasan, terdepan, terluar dan remote yang mungkin secara komersial tidak menarik, tetapi penting untuk menjaga integritas wilayah dan pengembangan ekonomi kawasan. Lalu, mendorong dan memfasilitasi partisipasi daerah untuk mendapatkan alokasi migas, bagi hasil migas sejak produksi perdana (first tranche petroleum), hingga kepemilikan interest pada wilayah kerja yang telah memasuki tahapan komersial, dan lainnya. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa model kelembagaan yang meletakkan dan menata peran tiga aktor/institusi (model tiga kaki) yaitu pemerintah, lembaga/otoritas migas, BUMN nasional dengan tepat dan harmonis, sebagaimana diuraikan pada alternatif di atas, kiranya diusulkan sebagai pilihan yang paling viable, reasonable, business friendly dan memenuhi ekspektasi mengelola migas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai amanat Konstitusi. Untuk menjaga akuntabilitas, menegakkan fiduciary duties secara konsisten dan memenuhi governance/ tata kelola yang sehat, diperlukan suatu organ permanen yang berfungsi sebagai pengarah kebijakan strategis dan pengawas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan lembaga/ otoritas migas nasional.

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

Cara Partai Islam Mencari Pengganti SBY 62

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

Konvensi ala PKB jauh lebih sukses dibanding yang digelar Partai Demokrat. Sebab, konvensi Demokrat tidak berhasil memikat publik karena tidak adanya kontestasi. Oleh: Wahyu Romadhony

tino oktaviano/ aktual

politik

epuk tangan meriah menyambut kedatangan Sang Raja Dangdut Rhoma Irama awal pekan lalu di Gedung MPR RI. Kali ini Bang Haji sapaan Rhoma, bukan datang untuk bernyanyi. Dalam acara bertajuk Menciptakan Lembaga Kepresidenan yang Efektif dan Efisien untuk Kesejahteraan Rakyat yang digelar oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI itu, Rhoma mencoba

beradu konsep. Ia satu dari tiga calon presiden (capres) yang akan diusung oleh PKB dalam pemilu presiden Juli mendatang. Dua pesaing Rhoma tidak tanggung-tanggung. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mafud MD diajak beradu konsep. “Mafud sahabat saya, JK senior,” ucap Rhoma saat ditanya kesiapannya berkontestasi dengan rivalnya. Acara itu dibuka oleh Ketua Fraksi PKB MPR Lukman Edy. Lukman menyebut ketiganya tokoh nasional yang kredibel untuk menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilpres 2014. Ketiga capres diberikan kesempatan berbicara di depan ribuan peserta seminar siang itu. Jusuf Kalla mendapatkan kesempatan yang pertama. Gaya tangkas dan cekatan JK tidak rikuh ketika memaparkan ide menciptakan lembaga kepresidenan yang efektif. “Pemerintah itu tugasnya ya memerintah bukan mengimbau,” ujar JK yang disambut tepuk meriah peserta. Selama 15 menit JK memaparkan idenya. Namun saat ditanya apakah mantan ketua umum Partai Golkar itu akan meninggalkan partainya jika kelak di capreskan PKB, JK menolak. “Saya ingin jelaskan, saya anggota Golkar dan pernah jadi ketua umum Golkar. Sehingga ketua umum tidak mungkin pindah partai,” kata JK. Tiba giliran Rhoma yang naik mimbar. Pelantun lagu Judi itu ternyata berhasil memukau peserta. Ide-ide Rhoma terbilang berani. Ia misalnya mengusulkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibubarkan karena tumpang tindih dengan Mahkamah Agung (MA). “Ada tumpang tindih MA mengadili di kasasi, di MK mengadili di tingkat pertama dan terakhir. Misalnya pasal 1 ayat a, MA berkewenangan mengadili di tingkat kasasi, ada fungsi yang sama dengan kualitas yang berbeda. Bedanya di tingkat kasasi. Tetapi secara fungsional isinya sama,” jelas Rhoma. Perkataan Rhoma itu

disampaikan sebelum kemudian Mafud MD memaparkan visinya. Mahfud mengajak JK dan Rhoma untuk membesarkan PKB. “Kalau saya berteman, semuanya harus membesarkan PKB. Kalau bersaing tidak bagus untuk PKB. Biar proses mekanisme partai berjalan,” ujar Mafud. Dari tiga capres yang disodorkan PKB ke publik, Rhoma lah yang paling mendapat sorotan. Idenya membubarkan MK dinilai sebagai kalangan sebagai ketidakpahaman berpolitik. Ketua MK Hamdan Zoelfa misalnya mengatakan Rhoma tidak memahami Undang-Undang Dasar. Tidak semua mencerca Rhoma. Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Effendy Gazali malah memiliki penilaian lain. “Rhoma jangan diangap enteng lho, massa dia banyak,” ujarnya. Bahkan anggota komisi konvensi capres Demokrat itu menilai konvensi ala PKB jauh lebih sukses dibanding yang digelar Partai Demokrat. Ia menyebut konvensi Demokrat tidak berhasil memikat publik karena tidak adanya kontestasi. “Tidak berhasil karena hal normatifnya kan tidak ada kontestasi. Itu risiko dari konvensi yang seperti itu," ujarnya di Gedung DPR, Selasa (2/12). Ia melihat peserta konvensi Demokrat berjalan sendiri dalam mendulang elektabilitas dirinya. “Masing-masing turun ke bawah untuk mencari elektabilitas bagi diri masingmasing yang belum tentu berhasil. Lalu akumulasi dari elektabilitas semua peserta itu berharap bisa juga ke partai,” jelas Effendy. Sementara itu, konvensi ala PKB menampilkan calon dengan perbedaan yang signifikan. “Kalau itu, memang secara tidak langsung ketiganya berbeda. JK wapres, Pak Mafud mantan ketua MK dan Rhoma penyanyi,” kata dia. Sementara itu pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi mempertanyakan langkah PKB mengusung Rhoma. “Kalau yang diundang Pak Mahfud dan Pak JK itu berarti PKB serius. Tapi kalau

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

politik massa,” kata menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, itu. Cak Imin mengatakan, sekitar 10 ribu orang pasti datang kalau Rhoma ikut dalam acara yang digelar PKB. Namun, di daerah Indonesia Timur, suara dukungan terhadap Rhoma diakuinya melempem. Pengurus PKB di Sulawesi dan Indonesia Timur lebih berharap Jusuf Kalla menjadi capres. “Mereka minta JK juga dimasukan, jangan hanya Rhoma Irama karena mereka tidak suka Rhoma,” tegasnya. Sementara itu alasan PKB mengusung Mahfud MD karena latar belakangnya yang paling dekat dengan Nahdatul Ulama (NU). Imin juga melihat karier politik Mahfud yang konsisten sejak sempat menjadi anggota DPR periode 1999-2004, menteri Pertahanan dan terakhir ketua MK.

diikutsertakan Rhoma Irama, bukan karena Rhoma tidak hebat, dia hebat dalam bidangnya. Tapi kalau dalam politik itu pasti bukan dunia beliau” ujarnya. Kristiadi menilai, masuknya nama Rhoma hanya pemanis penjaringan capres. “Saya bertanya apa ini sebenarnya yang dilakukan temanteman PKB ini mau gurau-gurau, seleksi atau rileksasi dan sebagainya,” ujarnya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memiliki alasan tersendiri. Ketiga capres partainya dinilai sangat merepresentasikan kebutuhan Indonesia. Rhoma Irama diyakini 64

dapat meningkatkan elektabilitas partainya jelang pemilu legislatif April mendatang. “Rhoma Irama itu tidak bisa diabaikan dalam Pilpres 2014,” kata Cak Imin, dalam diskusi PKB dan Masa Depan Politik Nahdliyin. Itulah alasan PKB mencalonkan Rhoma menjadi capres PKB bersama dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mafud MD. Setiap PKB menggelar acara di daerah massa yang ingin bertemu dengan Rhoma selalu membludak. “Bahkan di NTB dan Aceh, saya tiba jam lima sore. Baru bisa masuk ke lokasi acara jam 10 malam akibat banyaknya

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

Jika PKB berani mengusung capres dari luar kadernya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memiliki cara lain untuk memikat konstituen. Partai yang dipimpin Anis Matta itu menggelar Pemilu Raya (Pemira). Sejumlah kader internal dipilih oleh kader solid PKS di sejumlah daerah. Tidak kurang dari 20 nama diusulkan untuk maju menggantikan SBY. Digelar 29-30 November lalu, Pemira gagal menyedot perhatian publik. Pengamat politik Heri Budianto menilai Pemira hanya cara PKS untuk lepas dari pemberitaan kasus korupsi impor daging sapi. “Sekarang PKS berjuang keras untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas partai. Salah satu yang dilakukan adalah pemilihan umum raya yang dilakukan internal PKS,” kata pria yang juga menjadi dosen di Universitas Mercu Buana, ini. Nama Presiden PKS Anis Matta, Hidayat Nur Wahid dan Ahmad Heriawan bersaing di sejumlah daerah. Siapa pemenangnya PKS belum mau mengumumkan kepada publik. Geliat penjaringan capres oleh dua partai Islam ini pun patut simak.

tino oktaviano/ aktual

***

Jalan Terjal Gus Yim Oleh: Sukardjito

tino oktaviano/ aktual

ukup mengagetkan ketika Partai Bulan Bintang (PBB) mendeklarasikan secara resmi Yusril Ihza Mahendra, sekarang sering disebut Gus Yim, sebagai calon presiden 2014 di Surabaya awal bulan lalu. “Target kami meraih 15% kursi di DPR RI,” kata Wisnu Wardhana, Ketua Panitia Pelaksana Deklarasi Yusril for President. Wisnu menganggap angka tersebut adalah sangat rasional karena nama Yusril Ihza Mahendra dinilai akan mampu menaikkan elektabilitas partai PBB. Pernyataan Wisnu tersebut memicu pertanyaan besar karena beberapa survei menunjukkan bahwa

elektabilitas partai Islam akan jatuh pada 2014 nanti. Apalagi PBB yang sangat kecil sekali elektabilitasnya. LSI atau CSIS misalnya, menempatkan partai Golkar dan PDIP sebagai partai yang akan meraup suara terbanyak dan partaipartai islam jauh dibelakangnya. Pertanyaannya, apa modal dan kekuatan Gus Yim menuju RI-1? Kalau gagal, apa targetnya berikutnya? Ini pertanyaan yang harus dipecahkan serius oleh PBB, terutama Gus Yim. Soal modal, Gus Yim hanya bilang seperti ini dihadapan media, “Saya punya ilmu, saya punya pengalaman dan saya punya keberanian untuk itu. Saya sudah masuk juga di beberapa pooling tanpa saya berbuat apaapa. Itu alasan dasar mengapa saya mencalonkan diri menjadi presiden”, katanya. Tapi ada yang tidak diceritakan Gus Yim. Ada sebuah peristiwa besar pada akhir 2012 lalu ketika sekitar 100 raja dan pemangku adat yang ada di Indonesia sepakat untuk memberi amanah untuk memperjuangkan nilai, kebudayaan dan hukum adat yang ada dalam bingkai NKRI. "Di mata raja-raja, kesultanan dan pemangku adat itu, saya diminta memperjuangkan itu,” tambah Gus Yim saat itu. Setidaknya, ini juga jadi modal Gus Yim untuk melangkah meski masih belum diketahui sampai sejauh apa pengaruh kerajaan dan pemangku adat ini bisa mendongkrak elektabilitas Gus Yim. Apakah mereka juga menyumbang uangnya buat Gus Yim? Namun, ada beberapa tantangan besar lain yang dihadapi Gus Yim ketika dia harus berhadapan dengan Partai Persatuan Pembangunan, terutama soal pencapresan Suryadharma Ali. Akar politik kebesaran Masyumi waktu dulu

adalah ketika beberapa ormas Islam sepakat untuk bersatu dalam sebuah wadah. Namun, saat ini PBB 'kehilangan ruh' Masyumi pada waktu itu. Mungkin saat ini hanya PPP yang sedikit mengambil ruh Masyumi itu. Kalau PBB memang ingin menaikkan elektabilitasnya maka PBB harus merebut ruh tersebut dari PPP. Ini bukan pekerjaan mudah yang bisa dilakukan dengan waktu hanya 10 bulan ini. Di sisi lain, PBB harus berhadapan dengan UU Capres yang dianggap sangat merugikan beberapa partai, tek terkecuali PBB. Tak salah kalau langkah pertama Yusril setelah deklarasi capresnya adalah melakukan judicial review ke MK atas Undang-Undang Pemilihan Presiden. Gus Yim menilai bahwa seharusnya setiap partai punya hak untuk mencalonkan presiden. “Sesuai Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, calon presiden dan wakil presiden harus diajukan oleh partai atau gabungan partai sebelum pemilu. Oleh karena itu PBB akan memperjuangan hal ini, karena apa yang terjadi sekarang jelas tidak sesuai dengan konstitusi, karena pencalonan Presiden baru dilakukan setelah pemilihan legislatif,” tegasnya. Dan hal penting lain yang akan dia perjuangkan adalah soal syarat sebuah partai agar bisa mengajukan pasangan capres bila dapat 20 persen kursi di DPR. “Ini jelas bertentangan dengan UUD 1945. Revisi UU ini untuk mengembalikan esensi pemilihan presiden sesuai UUD 1945,” kata Gus Yim. Belum tahu, apakah MK akan mengabulkan permohonan judicial review dari PBB ini. Kalau MK menolak, tentu Gus Yim punya skenario politik lain. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi.

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

politik

Kader PKS Harus Minta Maaf?

i sebuah seminar awal bulan lalu, Presiden PKS Anis Matta secara terbuka meminta seluruh kader PKS untuk minta maaf atas kasus korupsi yang melibatkan beberapa petinggi dan kader politik PKS. Alasan Anis cukup sederhana. Kasus korupsi daging impor yang menyeret mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq membuat citra atau bahkan elektabilitas partai PKS anjlog. Pernyataan Anis itu ditanggapi negatif oleh keluarga Luthfi. "Keluarga keberatan dengan pernyataan Anis Matta," kata adik bungsu Luthfi, Faishal Hasan Ishaaq, di KPK setelah menjenguk Luthfi beberapa saat lalu. Faisal menuding Anis mencari popularitas di atas kasus Luthfi. Dan dia juga keberatan ketika Anis mengeluarkan pernyataan itu sebelum ada putusan pengadilan terhadap kasus Luthfi. Anis dianggap tahu bahwa KPK sudah memutus hukuman 16 tahun terhadap Luthfi. Padahal keluarga menganggap, putusan 16 tahun itu belum final, "Buat kita belum berakhir. Baru tahap awal," kata Faishal. Melihat bahwa pernyataan politik Anis itu dibawa ke arah yang sama sekali berbeda dengan maksud Anis beberapa politisi PKS berusaha mendinginkan. Masalah ini jika diteruskan justru akan menjadi menjadi api penyulut gesekan lebih 66

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

dihargai. “Lho, gimana sih, kami yakin kalau tak bersalah kok kami disuruh minta maaf,” kata seorang kader kepada Aktual beberapa saat lalu. Seperti diketahui Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa saat lalu telah menjatuhkan vonis 16 tahun penjara kepada Luthfi Hasan Ishaaq atas kasus korupsi pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Luthfi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang Rp 1, 3 miliar dari PT Indoguna Utama dan melakukan pencucian uang. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU KPK selama 18 tahun penjara.

tino oktaviano/ aktual

Oleh: Arbie Marwan

besar lagi di tubuh internal partai yang sebenarnya sudah terjadi beberapa friksi antar beberapa kelompok. Seperti yang dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq kepada sebuah media nasional misalnya. Dia berusaha menjelaskan bahwa seruan permintaan maaf itu adalah bentuk komunikasi politik yang memang harus dilakukan oleh partai apapun kepada masyarakat, jika partainya membuat kesalahan. Hal ini harus dipahami keluarga Luthfi agar tidak terjadi kesalahpahaman. “Ini pendekatan komunikasi politik, bukan komunikasi hukum,” kata Mahfudz. Menurut Mahfudz, seruan itu dilatari persepsi masyarakat bahwa PKS telah melakukan kesalahan dalam kasus tindak pidana korupsi daging impor. “Permintaan maaf yang kami lakukan pun tidak spesifik pada kasus Luthfi. Harus disadari, kami dalam posisi sulit. Kami harus minta maaf karena berdasarkan survei, kepercayaan masyarakat telah ternodai,” katanya. Bisa dibenarkan pernyataan Mahfudz tersebut, namun harus disadari juga bahwa ada juga kelompok lain di tubuh PKS yang masih melihat bahwa Luthfi tak salah. Namun menjadi pihak yang salah karena ada konspirasi politik dan hukum besar dibalik itu. Atau lebih spesifik lagi, pernyataan maaf Anis itu membuat upaya banyak ustdaz yang berusaha meyakinkan di akar rumput bahwa Luthfi tidak bersalah tidak

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

internasional

Di balik Kerusuhan

Little India

ak perlu disangsikan lagi, untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, pemerintah Singapura membuka diri untuk pekerja murah masuk ke negara itu. Akibatnya, dari sekitar lima juta penduduk di Singapura, hampir sekitar 20% adalah pekerja migran dengan gaji murah dari beberapa negara tetangga seperti India, Indonesia, Cina,dan beberapa negara Asia Tenggara. Uniknya, dengan 20% pekerja migran bergaji murah itu, Singapura tidak pernah memiliki UU upah minimum. Di negara ini juga tidak ditemukan serikat pekerja yang mampu melindungi kepentingan anggota (buruh). Bisa dibayangkan, dengan 68

kondisi seperti itu, bagaimana nasib pekerja migran yang hidup di sana. Masalah ini meledak ketika seorang pekerja (buruh) konstruksi, Sakthivel Kumaravelu (33) yang beretnis India tewas tertabrak sebuah bus di daerah Little India pekan lalu. Peristiwa ini menyebabkan kerusuhan besar terjadi setelah selama 40 tahun terakhir (sejak 1969) Singapura tidak pernah kerusuhan. Menurut laporan Kepolisian Singapura, kerusuhan semakin menggila ketika 400-an pekerja asal India ikut membakar mobil dan ambulan dan bis yang menewaskan pekerja itu. Tercatat, sekitar 40 orang terluka. Sebagian besar adalah polisi. Sekitar 20 orang yang ikut dalam

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

kerusuhan itu ditangkap dan diancam hukuman tujuh tahun penjara. Namun anehnya, menurut sebuah laporan media Sinagpura, empat orang yang dianggap sebagai dalang atau provokator kerusuhan dilepas oleh polisi Singapura. "Let me say that the incident that happened last night is intolerable... Rioting, destruction of property, it is not the Singapore way," kata salah satu pejabat kepolisian Singapura, Komisaris Polisi Ng Joo Hee. Maklum, dia sangat meyakini bahwa tidak ada tradisi seperti itu terjadi di Singapura karena hukum sangat tegas bagi siapapun yang mengganggu kepentingan publik. Namun, isu tersebut sangat

afp

Oleh: Ismed Eka, Andy Abdul Hamid

menarik ketika saat itu, terjadi peristiwa ekonomi politk penting di Singapura. Perwakilan negara Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru dan Vietnam lagi berkumpul untuk memutuskan beberapa agenda. Ke-12 negara tersebut berusaha mencapai kesepakatan politik soal liberalisasi perdagangan di sekitar tarif, hak

Kerusuhan yang terjadi di Little India itu terjadi sehari sebelum ke-12 negara yang tergabung dalam skema perdagangan TPP itu memutuskan hasil pertemuannya. Beberapa pengamat geopolitik melihat, kerusuhan itu memang 'sengaja dibuat' sebagai bentuk tekanan TPP untuk India agar mengurangi tensi politik perdagangannya agar skema TPP bisa berjalan mulus.

Saat ini saja sekitar 7,3% penduduk Singapura adalah etnis India (etnis Tionghoa 77,3%, etnis Melayu yang merupakan penduduk asli 14,1%, dan etnis lainnya 1,3%). Kalau ini yang terjadi, bisa jadi Indonesia akan mengalami hal yang sama karena banyak tenaga kerja murah kita bekerja di negaranegara anggota TPP. Namun sayang, Indonesia ternyata ikut tunduk dengan

kekayaan intelektual, reformasi perusahaan milik negara (BUMN) dan perburuhan. Sebagai gambaran, pertemuan itu adalah pertemuan penting untuk menetapkan strategi Trans-Pacific Partnership (TPP) ke depan pasca beberapa pertemuan penting yang membahas soal agenda liberalisasi perdagangan sebelumnya. Terakhir adalah pertemuan WTO di Bali beberapa saat lalu. India adalah satu satunya negara yang melawan arus terutama soal kedaulatan dan ketahanan pangan negara tersebut yang merasa dirugikan akibat agenda 'paksaan' di WTO tersebut.

Perdana menteri Singapura, Lee Hsien Loong sempat mengatakan bahwa dia merasa iba dengan pekerja migran yang ada di Singapura. â&#x20AC;?The vast majority of foreign workers in Singapore are law-abiding workers. They contribute to our economy, working hard to earn a living and support their families back home. We must not allow this bad incident to tarnish our views of the foreign worker community here,â&#x20AC;? katanya kepada sebuah media lokal di Singapura. Bisa dibayangkan, jika etnis India ini diprovokasi terus untuk melakukan kerusuhan maka ada kemungkinan Singapura akan memoratorium pengiriman tenaga kerja asal India.

tekanan TPP yang dimotori AS. Catat, ketika Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel beberapa saat lalu mengatakan bahwa AS akan memberikan hibah USD 600 juta kepada Indonesia selama lima tahun (2013-2018), saat itu juga Indonesia dipaksa untuk mengikuti dan menyetujui agenda penting yang dibawa TPP: segala bentuk proyek asing (terutama tambang mineral) yang ada di kabupaten atau kotamadya tidak lagi mengikuti aturan hukum atau UU yang ada di daerah itu, namun mengikuti aturan hukum internasional. Dan isu soal tanah, kepemilikan dan pajak. Apalagi yang bisa kita perbuat?

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

intermezo

Pesawat Buatan Anak Negeri D

/ Nur Lail

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

Pesawat CN-235 Militer Pada tahun 1995, CASA meluncurkan CN-235 yang diperpanjang, C-295 penjaga pantai Amerika Serikat /U.S. Coast Guard membeli CN-235 (diberi kode HC144A) di bawah program pesawat maritim jarak sedang (MRSMPA).

CN-235-100/110: Pada dasarnya seri 10, tetapi menggunakan mesin GE CT7-9C dan nacelles komposit; menggantikan Seri 10 di tahun 1988 sejak produksi ke 31. Seri 100 adalah buatan Spanyol, seri 110 adalah buatan Indonesia, dengan sistem lingkungan, peringatan, dan elektris yang lebih baik.

CN-235-10: Versi awal produksi (15 dibuat oleh masingmasing perusahaan), dengan mesin GE CT7-7A.

aktual/ istimewa

ulu, upaya BJ Habibie untuk menyuntik dana Rp 30 triliun buat IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia) menuai protes dari beberapa ekonom yang tidak setuju dengan langkah imajiner Habibie untuk membawa Indonesia ke arah kejayaan industri pesawat udara. Lebih jauh lagi, Habibie ingin Indonesia tak tergantung lagi dengan asing di bidang teknologi. Habibie tidak ingin Indonesia jadi sampah dan sekadar konsumen teknologi yang harus membayar mahal produk-produk tekonologi buatan asing. Pesawat CN-235 adalah cikal bakal pesawat buatan anak negeri pertama setelah sekian lama Indonesia kehilangan jejak semangat mengembangkan pesawat terbang setelah Nurtanio Pringgodigdo meninggal dunia saat uji coba pesawat rancangannya sendiri, Arev (Api Revolusi). Awalnya, CN-235 adalah pesawat angkut jarak sedang dengan dua mesin turbo-prop. Pesawat ini dikembangkan bersama-sama antara CASA di Spanyol and IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia) sebagai pesawat terbang regional dan angkut militer. Kedua perusahaan ini kemudian membentuk perusahaan Airtech Company untuk menjalankan program pembuatan CN-235. Desain dan produksi dibagi rata antara kedua perusahaan. Kerjasama hanya dilakukan pada versi 10 dan 100/110. Versi-versi berikutnya dikembangkan secara terpisah oleh masing-masing perusahaan. Sekarang Arev sudah punya adik. Bahkan adiknya, CN-235 versi militer jadi pesawat andalan militer Turki dan Korsel. Penambahan persenjataan lengkap untuk jenis militer ini seperti rudal dan teknologi radar yang dapat mendeteksi dan melumpuhkan kapal selam dianggap cukup mumpuni untuk melumpuhkan kapal selam musuh. Saat ini, CN-235 berkembang dengan berbagai bentuk varian. Dan dipakai oleh banyak negara. Ini sebuah bukti bahwa negara ini sudah bisa buat pesawat. Kalau mau, anak bangsa ini bisa juga buat pesawat dengan 100 seat untuk penerbangan antar pulau. Sudah saatnya kita tidak membeli lagi pesawat buatan asing karena kita sudah mampu buat itu.

CN-235-200/220: Versi yang ditingkatkan. Penguatan struktur untuk mengakomodasi operating weights yang lebih berat, aerodinamis yang lebih baik di leading-edges sayap dan rudder, landasan yang lebih pendek dan peningkatan jarak terbang dengan muatan maksimum. Seri 200 adalah buatan Spanyol, Seri 220 adalah buatan Indonesia.

CN-235-300: Modifikasi Seri 200/220 oleh CASA dengan menggunakan perangkat avionics Honeywell. Perubahan yang lain mencakup tekanan udara di dalam pesawat yang lebih baik dan menyediakan ruang untuk dua nosewheel.

CN-235 MPA: Versi patroli maritim

aktual/ istimewa

CN-235-330 Phoenix: Modifikasi Seri 200/220 oleh IPTN dengan menggunakan perangkat avionics Honeywell ARL-2002 EW dan 16.800 kg/37.037 lb MTOW. Pesawat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan Project Air 5190 untuk pesawat angkut taktis Angkatan Udara Australia. Program CN-235-330 dibatalkan pada tahun 1998 karena masalah keuangan.

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

Kilas daerah

PKS Banten Paling Transparan

eski Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dihantam kasus daging sapi, namun PKS Banten tidak. PKS Wilayah Banten justru menerima penghargaan sebagai

partai politik tersiap pertama dalam pelaksanaan UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk tingkat Provinsi Banten. Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Banten, dalam acara penganugerahan KIP Award, di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (10/12). "Penghargaan ini diberikan karena PKS dianggap menjadi partai yang paling transparan di Banten, dengan penilaian paling utama kehumasannya, keterbukaan informasi publik," kata Ketua Bidang (Kabid) Humas DPW PKS Banten, Siti Saidah Silalahi. / Ari Purwanto

Lagi, Tewas Karena Ospek F

ikri Dolas Mantia, mahasiswa baru jurusan Planologi, Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang meregang nyawa pada Oktober 2013 lalu dalam acara Kemah Bakti Desa untuk orientasi mahasiswa di kampus kemah bakti desa (BKD) di Goa Cina, Kabupaten Malang. Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan (AMAK) mengungkapkan, dari delapan saksi yang ada mengatakan selain tindak kekerasan berupa tendangan, penyiraman air bawang ke wajah, juga terjadi tindakan asusila yang dilakukan oleh para panitia. "Peserta laki-laki disuruh untuk meragakan hubungan badan sesama lakilaki dan yang perempuan diberi singkong yang dibentuk alat kelamin dan mereka disuruh peragakan secara oral," kata seorang anggota AMAK kepada Aktual.. Tak hanya sampai disitu, aksi tak manusiawi para panitia ospek ini, juga dilakukan dengan hanya memberi satu botol air mineral bagi satu rombongan yang berisi 114 orang "Mereka diplonco sampai kelelahan dan hanya diberi satu botol air, sangat keterlaluan," tambahnya. / Sukardjito 72

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

Ratu Atut Didemo Cornelia Agatha R

upanya artis juga geram dengan ulah korupsi pejabat. Di Hari Anti Korupsi kemarin, Cornelia Agatha mendemo Ratu Atut di depan Kantor Provinsi Banten. Ia menuntut agar orang nomor satu di Banten segera ditangkap karena terindikasi kasus korupsi di Banten. "Cukup memprihatinkan keadaan banten. Siapapun yang punya harga diri, jangan korupsi dong," ujar kata Cornelia, Senin (9/12). Di sana, dia bahkan sempat membacakan sajak WS. Rendra yang berjudul Sajak Potret Keluarga. Sajak itu bentuk sindiran terhadap sebuah keluarga yang mengeruk uang dari rakyat kecil. / Ari Purwanto

Ketika Pemungut Sampah Berjuang Jadi Anggota Dewan

eorang pemungut sampah di Pekanbaru, Fauzi Chaidir bertekad mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Pekanbaru. "Semoga retribusi sampah gratis terwujud," kata Fauzi yang maju dengan menggunakan PAN ini. Siapa yang menyangka, ternyata Fauzi menjabat sebagai Wakil Sektretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Riau. "Sejak awal berdirinya PAN tahun 1998, saya sudah bergabung menjadi kader. Mulai dari inisiator pelebaran sayap, hingga akhirnya menjadi Sekertaris di tingkat kecamatan (DPC) hingga menjabat Wakil Sekertaris DPD Riau saat ini," katanya. Keinginan untuk jadi celeg DPRD Kota Pekanbaru sebenarnya muncul sejak lama. "Ketika saya menjadi Ketua RT (Rukun Tetangga) ditahun 2003 sampai 2009. Banyak warga yang mendorong saya untuk maju jadi caleg," katanya. Dia yakin, pelanggan sampahnya akan jadi basis massanya. "Saya juga terus mengembangkan jumlah pelanggan sampah saya. Yang tadinya ada beberapa wilayah kompleks perumahan saja, sekarang sudah ada ribuan keluarga," katanya. Bahkan, Fauzi memperbaharui kartu iuran pemungutan sampahnya dengan dilengkapi foto wajahnya dan gambar Partai Amanat Nasional (PAN). / Ari Purwanto

Siswa SD Demo Hapus UN A

pa jadinya kalau siswa SD pun harus demo soal Ujian Nasional (UN). Ini terjadi ketika ratusan siswa sekolah dasar (SD) dari kelas I hingga kelas VI SD Al Fattah Solo menggelar aksi demo mendukung kebijakanÂ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang meniadakan ujian nasional (UN) tingkat SD. Ditiadakannya UN praktis penentuan kelulusan berdasarkan ujian masingmasing sekolah. Kepala Sekolah SD Al Fattah Solo, Warsito Adnan mengatakan aksi demo yang dilakukan para siswa ini sebagai bentuk dukungan untuk penghapusan UN tingkat SD. Dibanding UN, ujian sekolah justru lebih adil untuk menentukan kelulusan siswa. "Seolah-olah adanya UN, kelulusan siswa dari sekolah hanya ditentukan selama tiga hari. Inikan curang. Jika kelulusan ditentukan dengan ujian sekolah maka soal akan disesuaikan dengan kemampuan tolak ukur masingmasing sekolah," katanya. / Zaenal Arifin

Ribuan Kavling Siap Bangun Ditarik izinnya

ntah karena alasan apa Badan Pengusahaan (BP) Batam menarik sekitar empat ribu dari 41.967 kavling siap bangun (KSB) di Batam karena tidak dibangun oleh penerima alokasinya. "Kami sudah verifikasi dan ada sekitar 4.000 unit KSB yang tidak dibangun, sehingga kami tarik untuk dialokasikan bagi warga penghuni rumah tidak berizin yang akan ditertibkan," kata Direktur Pemukiman, Lingkungan dan Agrobisnis BP Batam, Tato Wahyu di Batam, Senin (9/12). Mungkin bisa jadi kenaikan harga barang-barang material yang cukup tinggi. Atau kebijakan suku bunga yang ditetapkan BI beberapa saat lalu yang membuat penerima alokasi tersebut enggan membangun rumah di kavling tersebut. / Ismed Eka Kusuma 16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

oase

Mencuri Oleh Faizal Rizki

da sebuah kisah. Seorang wanita kaya dan keturunan terhormat dari kaum Muhajirin terbukti melakukan pencurian. Ketika mendengar itu, Muhammad al Musthofa SAW memerintahkan untuk segera memotong tangannya. Sontak, kaum Muhajirin terkejut atas fatwa itu. Mereka kemudian menghubungi Utsamah ibn Zaid ra. yang saat cukup dekat dengan sang nabi untuk keringanan hukuman. Rosulullah marah ke Utsamah. Rosululloh mengatakan bahwa Alloh sudah tegas dalam hal larangan mencuri. Tidak ada keringanan dalam mencuri. Akibat peristiwa ini dan keinginannya untuk mempertegas larangan mencuri akhirnya Rosulullah mengumpulkan seluruh muslimin saat itu. Di atas mimbar Rosulullah mengatakan, “Wahai umat manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah hancur, karena mereka menerapkan hukuman had terhadap orang yang lemah, sedangkan yang mulia (kaya), mereka biarkan saja. Demi Zat yang diriku berada dalam kekuasaan-Nya, seandainya Fathimah (Putri Rosululloh) mencuri, maka pasti akan kupotong tangannya." Tuhan pun secara tegas juga memerintahkan hal serupa ke Nabi Musa Alaihissalam. Setelah 40 hari munajat di bukit Sina, Allah mewajibkan 10 hal kepadanya (termasuk untuk umat bani Israil). Salah satunya, dilarang mencuri. Hal yang sama diperintahkan Sang Maha Pencipta secara tegas juga kepada Sidharta Gautama, Yesus Kristus dan banyak pemimpinpemimpin peradaban lainnya. Sang Maha Mengetahui sangat paham bahwa mencuri akan menjadi catatan-catatan penting dalam membentuk sejarah peradaban. Oleh karena itu, hampir setiap pemimpin peradaban yang pernah ada selalu ditugaskan untuk selalu memberantas, melawan dan mencegah pencurian. Sang Maha Besar juga tahu, ketidaktegasan dalam melawan pencurian akan merusak seluruh bangunan peradaban manusia. Karena gagasan mencuri dibangun atas sifat kotor manusia. Jika sifat kotor ini tidak dilawan maka dia akan menular, seperti virus. Seperti kata Plato, “Jangan engkau berteman dengan orang jahat (suka mencuri, red) karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari." Jika virus mencuri itui tidak dibunuh, maka virus itu akan menjadi penyakit. Jika penyakit itu 74

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013

tidak diobati akan menjadi wabah: Korupsi akan menjadi wabah yang mampu menghancurkan peradaban manusia. Seperti yang terjadi saat ini. Benar kata Slavoj Žižek ketika orasi saat demo Occupy Wall Street beberapa saat lalu, “Remember. The problem is not corruption or greed. The problem is the system. It forces you to be corrupt,” katanya. Baginya, saat ini bangunan dan pondasi sistem (baca kapitalisme dan liberalisme, red) yang dibangun atas nafsu dan kerakusan manusia membuat peradaban ini menjadi peradaban korup (baca mencuri, red). Dia ingin mengatakan bahwa nafsu jahat, pencurian dan kerakusan yang dijadikan pondasi utama dalam membangun sistem saat ini sudah membawa peradaban ini ke arah peradaban yang korup. Sebuah peradaban yang 'mengesahkan' pencurian sebagai hal yang wajar. Tidak disalahkan kalau sekaliber Silvio Berlusconi, seorang pemimpin negara, bahkan bicara sangat enteng dihadapan media seperti ini, “Bribes are a phenomenon that exists and it’s useless to deny the existence of these necessary situations when you are negotiating with third world countries and regimes." Juga tidak disalahkan jika nanti sejarah juga bicara seperti ini, "Kita harus korupsi, kalau ingin dicatat sejarah. Orang yang tidak mau korupsi justru menjadi korban, dan dipinggirkan oleh sejarah." Memang benar, sejarah peradaban manusia dimulai ketika Siti Hawa "mencuri" buah Khuldi. Namun, bukan berarti sejarah peradaban manusia harus disejajarkan dengan kisah pencurian itu. Sejarah peradaban ini justru mengatakan bahwa Siti Hawa dan Adam meratapi, menyesali dan menghukum diri atas pencurian itu. Hakikat air mata dan penyesalan inilah yang harus kita tangkap. Bahwa mencuri atau korupsi yang sudah berubah bentuk menjadi sistem itulah yang harus kita perangi. Sudah saatnya kita tegas (benar-benar tegas!) memerangi korupsi. Karena mencuri adalah salah satu penyakit paling berbahaya dalam sebuah peradaban.

16 - 31 Desember 2013 Edisi 15 AKTUAL

AKTUAL Edisi 15 16 - 31 Desember 2013