Aktual edisi 16

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

1

2

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

AKTUAL Board advisor Yudi Latif, M Danial Nafis, Febrianto PEMIMPIN REDAKSI Heriyono Redaktur pelaksana Faizal Rizki Arief, Epung Saepudin Redaktur SENIOR Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi Sidang Redaksi M Danial Nafis, Heriyono, Faizal Rizki Arief, Epung Saepudin, Dhia Prekasha Yoedha, Hendrajit, Satrio Arismunandar, Eko Maryadi REDAKTUR Ari Purwanto, Nebby Mahbubirrahman, Tino Oktaviano (Foto), Agus Soelistyo (TV) ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail, Zaenal Arifin, Sukardjito Koordinator liputan Wahyu Romadhony Staf redaksi Adi Adrian, Afditya Imam Fahlevi, Arbie Marwan, Arnold Sirait, Fadlan Syam Butho, Novrizal Sikumbang, Rian Sartono Perdana, Rafkha, Bagas Triputro (Foto) kepala it Gilang Damargalih Desain Grafis Shofrul Hadi WEB DESAIN Jeffry Sandi Kesuma reporter daerah Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukarram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Busri Toha (Sumenep), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Iqbal Kukuh (Bandung) pemimpin PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin Legal Advisor Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D relasi dan komunikasi Tsurayya Zahra Staf Admin Aulia Kumala Putri manager sirkulasi Widhi Maulana Staf sirkulasi Warnoto Alamat Redaksi PT Cahaya Profetis Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : majalah@aktual.co iklan@aktual.co

Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email majalah@aktual.co. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

TATAP REDAKSI

REzIM KOMPRADOR

T

atkala hampir semua sektor perekonomian nasional dikuasai modal asing, masih layakkah Indonesia disebut negara merdeka?

Bayangkan saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi Chief Excecutive Officer (CEO) Forum Kerja Sama Asia Pasifik (APEC) 2013 di Nusa Dua, Bali, Minggu 6 Oktober 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato, “Dalam kapasitas sebagai kepala pemasaran Indonesia Incorporated, saya mengajak Anda untuk memanfaatkan peluang bisnis investasi di Indonesia.”

SBY tidak malu menyatakan diri sebagai Kepala Pemasaran Indonesia Incorporated kepada 1.200 CEO seAsia Pasifik. Bahkan SBY menyakinkan para calon investor bahwa Indonesia surga masa depan investasi dan bisnis.

Proyek-proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang merupakan pemetaan geo-ekonomi dibeberkan SBY sebagai keleluasaan guna mengeruk sumber daya alam dan potensi ekonomi Indonesia. “Termasuk sektor pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata hingga telekomunikasi,” katanya.

Posisi SBY sebagai pelayan dan penjamin kenyamanan kepentingan investor asing dipertegas dengan menyebut diri Chief Salesperson Indonesia Inc. Sikap sebagai komprador asing ini kentara sejak SBY berkuasa tahun 2004 dari model pembangunan yang menggantungkan diri pada modal asing dan perusahaan multi-nasional. SBY bahkan terus mendorong Indonesia terlibat dalam berbagai agenda internasional guna memperluas liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas.

Indonesia Incorporated bagi SBY itu multisinergi berbagai sektor penyaman investasi asing. Termasuk merombak UU demi melegalkan investor asing menguasai setiap jengkal bumi, air dan kekayaan alam.

Tak ada lagi perlakuan afirmatif atas kapital nasional.dalam berbagai UU baru itu. Birokrasi pun pro investor asing; tax holiday; tax allowance; keleluasan sistem kerja kontrak dan alih daya; politik upah murah.

Plus kesiapan aparatus keamanan (TNI/Polri) mengamankan modal dan aset investor asing. Sikap SBY diamini Panglima TNI Jenderal (TNI) Moeldoko yang siap bertindak jika ada gangguan stabilitas kepada investasi.

Ironis empat ciri imperialisme yang dikupas Sukarno dalam pleidoi Indonesia Menggugat kini malah nyaris sempurna diwujudkan oleh SBY dengan menjadikan Indonesia sebagai penyedia bahan baku, penyedia tenaga kerja murah, pasar bagi produk asing, dan tempat penanaman modal asing.

Padahal eksploitasi asing atas sumber daya alam dan sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, cenderung merugikan kepentingan nasional. Di samping mempermasif pelanggaran HAM, perampasan lahan dan kekerasan atas warga di sekitar lokasi konsensi, juga memperluas kerusakan ekologi.

Tanpa limpahan insentif pajak, selama ini penerimaan negara sudah dirugikan oleh banyak perusahaan asing yang ‘abai’ membayar pajak dan royalti. Tilik saaja berbagai Kontrak Karya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan PKP2B. Agus Martowardojo, eks menteri Keuangan, April 2013, mengatakan, sekitar 4.000 perusahaan multinasional ditengarai selama tujuh tahun terakhir tak membayar pajak Belum lagi kerugian kehilangan peluang membangun perekonomian nasional secara mandiri. Akibat terlena mengekspor bahan mentah keunggulan sendiri sehingga abai membangun industri olahan potensial guna basis industrialisasi nasional.

Dhia Prekasha Yoedha

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

3

DAFTAR ISI hukum

Laporan Utama

12

Misteri Manuver Pengacara SBY Jelang Pemilu 2014

14

Kala Yulianis Ingatkan Samad

16

22

membaca ulang

malari

Kondisi sekarang ini lebih seram dibandingkan dengan era 1974 ketika Soeharto membuka kesempatan masuknya pemodal asing, bahkan dibanding 1998 sekalipun. Pada 1998, Indonesia ibarat kata telah telanjang terhadap modal asing, kini bangsa ini bisa dikatakan telah menjual organ tubuhnya kepada bangsa asing.

Ketika Gerakan Mahasiswa Dipukul Rezim 28 Kepak Sayap Sang Rajawali Politik 30 Wawancara Hariman Siregar: Bangsa Ini Telah Menjual Organ Tubuh 32 Opini. Jatuh - Bangun Strategi Pembangunan: Pertumbuhan Atau Pemerataan 38 4

Benteng Fitnah SBY Sekeluarga

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

wawancara Tidak Ada Konflik Antara TNI dan Polri

Tatap Redaksi Daftar Isi Surat Pembaca Kaki Hari Kilas Nasional Lensa Aktual Kilas Ekonomi Intermezo Kilas Daerah Oase

3 4 6 7 8 10 42 72 76 78

18

AKTUAL EDISI 16 | 15 - 30 Januari 2014

politik

energi

Skenario drama "Pembatalan" Pemilu

44

Ancaman Pemilu

48

Anatomi Jaringan Komunitas Intelijen SBY

52

Perubahan Itu Berasal dari Penjara

54

militer Ambisi Indonesia Memproduksi Pesawat Jet Tempur KFX/IFX

Tambang sebagai Pemicu Krisis?

62

Ramai-ramai Menggebuk Pertamina

66

budaya 58

Akibat Sengketa KONI-KOI

ngaji al-hikam 70

Menggapai Akal Ma'rifah

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

74

5

SURAT PEMBACA

POLISI ITU AGAMANYA APA SIH?

S

aya punya tetangga, yang jati diri dia terpaksa saya rahasiakan, belum lama ini bertanya kepada saya. Yang pasti tetangga saya ini seorang keturunan Tionghoa dan punya usaha warisan orang tua dia di kawasan Jakarta Barat. Semula saya

pikir pertanyaan dia itu hanya bergurau. Ternyata, tidak. Dia bertanya serius, sambil bercerita tentang pengalaman pribadi dia.

Saya tercenung, tidak mampu menjawab pertanyaan dia. Karena itu saya tergerak untuk berbagi lewat rubrik surat pembaca ini. Siapa tahu ada di antara para pembaca majalah Aktual ini yang tahu apa jawaban dari pertanyaan tetangga saya ini.

Adapun, kisah tentang pertanyaan itu adalah: Tetangga: “Blih Ktut, polisi itu agamanya apa sih?

Saya kaget dan bertanya balik: “Maksud Ngkoh ini bagaimana?”

Tetangga: “Saya bingung, itu waktu dulu mau lebaran ada datang polisi ke toko saya minta tehaer. Terus kemaren natal itu dia ada datang lagi, juga minta lagi.

Tahun baru datang juga. Jadi saya bingung, itu polisi punya agama apa ya?”

Saya juga jadi bingung seperti engkoh tetangga saya itu. Pertanyaan dia mengingatkan saya bahwa anggota DPR RI, contoh Komisi VII, menurut Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini juga suka minta THR. Tapi kok Rudi tidak pernah bertanya apa agama para anggota DPR itu.

Mohon bantuan jawaban dari sidang pembaca Aktual.

Terima Kasih.

Ktut Sukadana Jakarta Timur

KPK PERLANCAR PEMBANGUNAN TANGSEL

K

ami warga Tangerang Selatan (Tangsel) berterima kasih atas sikap tegas Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) menangkap para tersangka koruptor yang merugikan negara. Sejak Tubagus Chaeri Wardana, suami Walikota Tangsel Airin Rahmi Diani, ditahan KPK, kami merasakan banyak proyek pembangunan di Tangsel yang semula tersendat kini mulai dikerjakan lagi. Bahkan yang tadi

6

terbengkalai, saat ini mendadak gencar direalisasikan.

Kalau kita berkeliling Tangsel pasti terlihat upaya betonisasi jalan-jalan kembali giat dikerjakan. Juga rehabilitasi bangunan sekolah yang tadinya lamban, kini diteruskan lagi. Bahkan lahan areal fasilitas umum yang diperuntukan bagi warga Sektor I.6 BSD City, sekarang mendadak dibangun jadi ruang terbuka hijau, sekaligus tempat pembibitan milik Pemkot Tangsel.

Padahal itu lahan untuk warga, bukan milik Dinas Pertamanan Pemkot Tangsel.

Kami sih senang-senang saja.

Tetapi yang jadi pertanyaan kami para warga Tangsel, adalah apakah semua proyek itu dilaksanakan sesuai baku mutu ketentuan dan spesifikasi

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

pekerjaan? Apalagi kami dengar semua proyek tadi sudah di-mark up dan pencairan pembayaran bagi para kontraktor atau subkontraktornya juga di-incrit-incrit tak sesuai jadwal.

Jangan-jangan para pelaksana proyek itu asal main cepat mengerjakan. Pokoknya, biar terkesan semua proyek di Tangsel berjalan seperti semestinya.

Sehingga, Wawan selaku ‘walikota malam’ maupun istrinya Airin, tak bisa dituduh korupsi, karena semua proyek fisik telah mereka realisir.

Kami mohon KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan petugas yang mengawasi pembangunan, mampu bersikap cermat menelisik semua proyek pembangunan fisik di Tangsel.

Budi Sugiharto Warga Sektor I.6 BSD City Tangsel. Banten

Kaki Hari

Yudi Latif

Chairman AKTUAL Network

Fanatisme Dalam Kebebasan D

alam kaitan dengan demokrasi dan kebebasan, John Stuart Mill (1806-1873) melalui karyanya yang termasyhur, On Liberty, mengingatkan tentang lonceng kematian kebebasan yang ditimbulkan oleh pemaksaan pendapat. Mill menentang keras kecenderungan khalayak untuk melarang pendapat yang tidak mereka setujui.

Pembungkaman atas sebuah pendapat adalah suatu kejahatan, dengan prinsip, bahwa setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya, sekalipun pendapat itu bertentangan dengan preferensinya. Alasan yang dikemukakan Mill adalah karena kita tidak pernah tahu apakah pendapat yang telah dan akan kita bungkam itu merupakan pendapat yang keliru.

Lebih lanjut, menurut Mill, suatu penolakan terhadap suatu pendapat memiliki dua kemungkinan: pertama, karena ia benar, dan kedua, karena ia memang benar salah. Mengutip Richard Rorty, manusia pada dasarnya tidaklah infallible. Karena kemungkinan yang dimiliki setiap orang inilah, maka sikap intoleransi atau ketidakbersediaan terhadap pendapat yang keliru adalah salah.

Dalam konteks ini, Mill tidak bicara tentang negara otoriter atau diktator, melainkan tentang negara demokratis. Ketika Mill menulis, di Inggris kebebasan untuk menyatakan pendapat sudah mantap terjamin dalam hukum. Tetapi, justru dalam situasi ini ancaman baru muncul, yaitu ancaman dari masyarakat sendiri yang tidak toleran. Dalam negara yang demokratis, bahaya terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat tidak lagi datang dari negara, sebagaimana yang terjadi pada negara-negara otoriter, melainkan dari masyarakat sendiri.

Kekhawatiran John Stuart Mill di penghujung abad ke-19 mengenai ancaman terhadap kebebasan berkespresi dalam sebuah negara modern mendapatkankan relevansinya dalam konteks kemunculan fanatisisme dalam ruang publik Indonesia saat ini. Fanatisisme baik bersifat sekuler maupun keagamaan bersifat iconoclast, yakni menolak prinsip representasi (lembaga perwakilan) dalam politik.

Paham ini menerima kebenaran mutlak sebagai sesuatu yang given, yang tak memerlukan interpretasi. Hal ini mengandung implikasi bahwa konsensus rasional dalam lembaga perwakilan sebagai ikhtiar melakukan interpretasi terhadap “Kebenaran” demi menjawab problem-problem kongkret dalam masyarakat harus ditolak. Pada tingkat selanjutnya, pemerintahan hukum (the rule of law) yang didasarkan pada demokrasi konstitusional juga harus ditolak. Dengan klaimnya sebagai penjaga “Kebenaran”, kelompok-kelompok fanatik cenderung anti kebebasan dan melancarakan aksiaksi kekerasan dalam memperjuangkan pemahamannya.

Fanatisisme yang semakin meruyak dalam dunia kehidupan Indonesia saat ini membawa ancaman serius terhadap kehidupan publik demokratis. Fanatisme secara jelas menampik kemungkinan untuk perbedaan tafsir, menetapkan batas-batas yang tak pernah jelas terhadap ekpresi estetik, memusuhi kepercayaan dan penghayatan keagamaan yang dianggap sesat.

Kekerasan yang akhir-akhir ini mewarnai negeri ini adalah buah dari fanatisme.

Fanatisme lahir dari ketidakpercayaan diri untuk menghadapi perbedaan pikiran, ekspresi kehidupan, kemudian menetapkan segala hal ihwal yang suci dianggap steril, tak pernah terkontaminasi, murni, bahkan ajeg.

Fanatisme juga memberi halangan terhadap konsolidasi yang mensyaratkan adanya sikap kewargaan yang inklusif. Suatu kesiapan untuk mentransendesikan diri dari perbedaan yang tak terelakkan demi mengutamakan substansi yang mendukung kebajikan bersama.

Fanatisisme mengarah pada eksklusivisme yang memandang politik sebagai arena pertempuran, ketiambang sebagai wahana untuk bernegosiasi dan berbagi.

Lebih dari itu semua, fanatisisme juga merupakan antipoda atas civil society karena menolak rasionalitas sebagai landasan yang bisa menjamin keberlangsungan kehidupan ruang publik.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

7

Kilas Nasional

Presiden Tidak Tahu Harga LPG Naik

P

residen SBY mengaku awalnya tidak tahu kalau harga LPG 12kg naik.

Setelah pemerintah merevisi kenaikan harga LPG 12 kg dari Rp 50.000 menjadi Rp 12.000 per tabung, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi berkilah, "Pada awalnya Presiden tidak tahu ada kenaikan harga elpiji 12 kg. Saya saksi hidup," kata Sudi di Istana Presiden, Jakarta, beberapa saat lalu.

Menurut Sudi, kenaikan harga sampai 68% itu adalah keputusan Pertamina karena rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). / Epung Saepudin

Pemilu Dilakukan Serentak?

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono setuju jika Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan permohonan uji materiil tentang pemilu serentak.

Demikian disampaikan oleh pakar hukum tata negara yang juga Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Izha Mahendra, di Surabaya, beberapa saat lalu. "Bukan hanya SBY sejumlah ketua partai peserta pemilu seperti Hanura, PPP, dan PKS, secara tegas menyatakan sepakat jika pemilu legislatif dilakukan bersamaan dengan Pemilu Presiden," ucapnya.

Jika MK mengabulkan uji materiil yang diajukannya, kata Yusril, persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu akan lebih matang, menghemat anggaran APBN sebesar Rp 7 triliun, sekaligus akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Perlu diketahui, Yusril mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Substansi UU itu,

Demokrat Persilakan KPK Periksa Ibas

Menteri Gita Lebih Dekat Ke Rakyat Ketimbang Jokowi

A

P

nggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Haryono Isman memberi lampu hijau buat KPK untuk memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas terkait dugaan korupsi. "Tidak akan ada halang-halangi apapun. Kalau punya dasar hukum kuat, silakan. Bagi kita, itu lah komitmen terhadap bersih... Jadi siapapun dia tidak bisa sembunyi dibalik kekuasaan apabila terlibat kasus korupsi," katanya beberapa waktu lalu. / Adi Adrian 8

eserta konvensi calon presiden di Partai Demokrat, Gita Wirjawan, bantah melakukan pendekatan ke Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) terkait persiapannya dalam Pemilihan Presiden 2014.

"Saya ini dekat dengan siapa saja. Malah saya lebih dekat dengan masyarakat daripada dekat dengan sosok tadi (Jokowi)," katanya disela kunjungannya di pusat Industri Tas dan Koper (Intako) Tanggulangin, Sidoarjo awal tahun baru lalu.

Namun demikian, dia tidak menampik bahwa dia mengagumi

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

perihal pendaftaran pasangan caprescawapres dan pelaksanaan Pilpres, bertentangan dengan konstitusi.

Berdasarkan Pasal 22E UUD 1945, Pileg dan Pilpres semestinya digelar serentak atau hanya sekali dalam lima tahun. Pasal itu berbunyi Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. / Sukardjito sosok Jokowi sebagai seorang pemimpin yang rendah hati. "Saya sangat mengagumi sosok Jokowi yang begitu sederhana dan polos. Justru karena kepolosannya itulah yang harus terus dipertahankan... Sifatnya yang polos dan juga merakyat dan selalu mendekatkan diri kepada masyarakat itu yang harus menjadi contoh saat ini," katanya. / Arnold Sirait

Koalisi Setgab Diambang Keretakan

Rudi Sebut Terima Gratifikasi Karena Desakan Stake Holder

P

artai koalisi mulai mempertanyakan efektifitas sekretariat gabungan (setgab) jelang pemilu April 2014 mendatang.

Menurut Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, misalnya menilai tidak ada kebersamaan di gabungan parpol koalisi itu. "Karena masingmasing anggota koalisi mempunyai agenda dan target politik sendiri.

Sehingga, sulit mempertahankan kepentingan bersama. Masingmasing berkompetisi untuk merebut kursi di parlemen," katanya beberapa watu lalu.

Ia mengakui dalam sejumlah kebijakan penting Setgab gagal menjaga soliditasnya. Misalnya saat perpanjangan masa kerja Timwas Century."Tujuan Setgab pun tidak tercapai di DPR. Setgab tidak mampu sebagai wahana komunikasi dan think-thank untuk merumuskan agenda bangsa strategis. Sehingga, menyebabkan Setgab mulai rapuh soliditasnya," ujarnya.

Seperti diketahui PAN memilih opsi yang berbeda dengan Partai Demokrat dalam rapat paripurna lalu.

Perbedaan PAN dengan kebijakan Setgab tersebut terkait keputusannya memilih diperpanjangnya masa tugas Tim Pengawas (Timwas) Bank Century di DPR hingga 30 September mendatang. Padahal, Demokrat selaku penggagas koalisi, menolak hal tersebut dan menyarankan agar tugas Timwas dialihkan ke komisi terkait, seperti Komisi III dan Komisi XI parlemen. / Wahyu Romadhony

R

udi Rubiandini, mantan kepala SKK Migas, mengeluarkan pernyataan yang cukup membuka tabir kelam kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas.

Menurut dia, telah terjadi penzaliman terhadap dirinya.

“Apa yang disampaikan dalam pemeriksaan, tidak disampaikan. Saya tidak pernah korupsi dan suap. Karena waktu menjabat Kepala SKK Migas saya sudah melakukan tugas sesuai dengan tupoksi (tugas, pokok, fungsi) kinerja di SKK Migas secara profesional. Tidak ada sebuah rekayasa anak buah saya terhadap diri saya untuk melakukan korupsi dan suap,” kata Rudi usai sidang, Selasa (7/1).

Di satu sisi Rudi membenarkan dirinya menerima gratifikasi itu. Tapi itu dilakukan demi kebaikan institusi, “Saya pindahkan gratifikasi itu ke pihak yang membutuhkan tadi,” ungkap dia.

Rudi menambahkan, gratifikasi yang ia terima tidak bisa dihindari.

“Ada desakan dari salah satu pemangku kebijakan (stake holder),” jelas dia.

Namun Rudi menolak menyebutkan nama pemangku kebijakan (stake holder) tersebut. Dia hanya menegaskan gratifikasi itu terpaksa ia terima untuk memenuhi kebutuhan pihak yang mendesaknya (stake holder) tersebut.

Saat memberikan keterangan, Rudi terlihat gemetar dan berlinangan air mata. Katanya, uang haram yang ia terima tidak mampir ke kantongnya atau ke rekening keluarganya. “Tidak satu rupiah pun saya makan. Tidak satu rupiah pun saya terima. Tidak satu rupiah pun saya pakai untuk keluarga saya,” ujar Rudi. / Sukardjito 15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

9

LENSA AKTUAL

10

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

1.000 Replika Makam Pekerja Tambang di Tugu Proklamasi Seorang aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional (Spartan) menaburkan bunga di makam replika pekerja tambang di Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis (2/1/2014).

Membuka 2014, sejumlah aktivis melakukan aksi unjuk rasa 1.000 kuburan. Di atas kuburan tersebut diletakkan helm para pekerja tambang. Sedangkan pada papan nisan terdapat tulisan ‘Pemutusan Hubungan Kerja' (PHK). Aksi ini dilakukan karena akan terjadi PHK massal secara bergilir pekerja tambang di seluruh Indonesia, sebagai dampak pelarangan ekspor bahan mineral mentah.

Foto: Aktual/ Tino Oktaviano

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

11

hukum

Benteng Fitnah SBY sekeluarga Dalam pidatonya SBY memang mengeluhkan dirinya yang selama dua tahun terakhir ini kerap diserang oleh media massa.

Oleh: Wahyu Romadhony, Nebby Mahbubirrahman

D

Palmer Situmorang sikap SBY yang demokratis.

Antara juga menilai SBY tahan atas serangan fitnah di jejaring sosial.

“Kami menilai Bapak Presiden SBY sangat terbuka pada usul saran, kritik dan bahkan kecaman. Bapak SBY adalah pemimpin demokratis yang

antara

i Istana Bogor, 9 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencatatkan sejarahnya. Hari itu pertama kalinya seorang presiden Indonesia aktif menunjuk seorang pengacara. Surat kuasa diteken SBY untuk tiga pengacara yakni Palmer Situmorang, Hafzan Taher dan Bahtiar Sitanggang. “Saya ditunjuk 9 Desember lalu di Istana Bogor,” ujar Palmer.

Tugas Palmer seperti yang diminta SBY adalah melakukan langkah hukum terhadap fitnah yang dilakukan sejumlah pihak kepada SBY dan keluarganya. “Pendekatan legal seperti somasi (sommatie) apabila ada pernyataan yang bersifat tuduhan atas sesuatu perbuatan yang tidak betul dan menyerang pribadi Presiden SBY dan keluarga,” kata Palmer.

Sehari sebelum penunjukkan Palmer, ironisnya SBY menerima ‘Antara Achievement Awards 2013’, pada puncak peringatan HUT ke-76 Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, di Wisma Antara.

Penghargaan yang diberikan oleh Direktur Pemberitaan LKBN Antara Akhmad Kusaeni itu didasarkan atas

12

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

tino oktaviano/ aktual (anas) - Aktual istimewa (ruhut)

menjamin kebebasan berpendapat karena memasuki dunia Twitter atau Twitter land berarti siap untuk menerima konsekuensinya termasuk di-bully,” ujar Kusaeni.

Namun dalam pidatonya SBY memang mengeluhkan dirinya yang selama dua tahun terakhir ini kerap diserang oleh media massa. Mantan Menkopolhukam itu menegaskan ia tidak menolelir fitnah. “Hanya permohonan saya sebagai seseorang yang sebentar lagi kembali ke masyarakat, janganlah kita berikan toleransi kalau itu berupa fitnah,” kata SBY. Menggunakan peribahasa klasik SBY mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ia juga memaklumi tindakan sejumlah orang yang gencar mengritiknya. “Saya kalau sudah mengikuti berita media sosial, media cetak, media elektronik, dihantam, diserang ya barangkali karena saya presiden,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum menafsirkan langkah SBY menunjuk pengacara sebagai respon terhadap kekhawatiran tertentu. “Logikanya, kalau tidak merasa ada sesuatu yang serius, mungkin tidak perlu. Tapi, mungkin merasa ada yang serius, lalu

ditunjuk pengacara,” ujar Anas yang kini menjabat sebagai ketua umum ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).

Menkopolhuman Djoko Suyanto menepis anggapan itu. Ia menegaskan Presiden tidak memiliki pengacara, Palmer disiapkan untuk keluarganya. “Bedakan fitnah dan kebijakan. Kalau kebijakan dikritik enggak apa-apa. Misalnya kebijakan BBM mau dikritik, mau didemo, beliau tidak nunjuk pengacara. Tapi kalau (fitnah) soal keluarga, maka ada pengacara keluarga. Sekali lagi saya tegaskan, pengacara keluarga, bukan pengacara presiden,” tegasnya.

Senada dengan Djoko, juru bicara PD Ruhut Sitompul mengatakan, pembentukan tim pengacara untuk melakukan pembelaan terhadap fitnah. Menurutnya kebebasan pers yang dijalankan di Indonesia tidak bertanggungjawab. “Karena makin kebangetan. Hina kita boleh, katanya demokrasi dikedepankan. Diberi kebebasan tapi nggak ada tanggung jawab,” tegasnya.

Kader PPI korban pertama pengacara SBY. Namun benarkah Palmer hanya untuk keluarga Presiden? Ternyata tidak sepenuhnya benar. Surat somasi yang pertama

dikirimkan Palmer ditujukan untuk karib Anas di PPI, yakni Sri Mulyono yang mengunggah tulisan berjudul ‘Anas: Kejarlah Daku Kau Terungkap’ dalam situs citizen jurnalisme Kompasiana.com.

Dalam tulisan itu, pada paragraf ketiga, Sri menulis, Dari Jedah SBY 'memerintahkan' KPK supaya segera menetapkan status hukum Anas 'tersangka'.

Kalimat itu membuat SBY menempuh jalur hukum. Palmer meminta Sri untuk membuktikan kapan SBY memberikan perintah kepada KPK untuk menetapkan Anas sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang.

Palmer mengaku sudah mengundang Sri untuk melakukan klarifikasi. Namun Sri mangkir dari undangan itu. “Karena dia mangkir, kami bikin surat panggilan kedua.

Kalau tak datang juga, maka kami akan sarankan klien membuat laporan polisi kasus ini,” ujarnya.

Sri Mulyono yang dikonfirmasi mengatakan bahwa somasi Palmer ilegal. Palmer tidak melampirkan surat kuasa dari SBY sebagai legalitas somasi.

“Dalam surat somasi yang dilayangkan Palmer kepada saya, tak ada lampiran surat kuasa dari SBY. Jadi, bisa dikatakan, Palmer ini melanggar hukum pidana, karena mencatut nama Presiden RI,” tegasnya. Rizal Ramli pun sempat di somasi pula oleh Palmer dalam kasus yang berbeda.

Tidak lama sebelum SBY melakukan somasi terhadap kader PPI, Fraksi Partai Demokrat DPR RI kembali membersihkan loyalis Anas.

Seteru antara Anas dan SBY memang bukan barang baru. Kali ini Sekjen PPI Gede Pasek Suardika dan Saan Mustopa dirotasi dari Komisi III bidang Hukum DPR. Pasek dipindah ke Komisi IX bidang Kesehatan.

Saan didepak ke Komisi V bidang Transportasi.

Pasek menilai rotasi dirinya atas pesanan pihak tertentu. “Ada yang paranoid saya di komisi hukum, karena itu saya dipindah. Tapi saya pasrah,” kata dia.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

13

hukum

Misteri Manuver

Pengacara SBY

SBY harus menjelaskan secara detail hal apa saja yang diadvokasi oleh Palmer Situmorang.

Oleh: Nebby Mahbubirrahman, Sukardjito

P

enunjukkan Palmer Situmorang sebagai pengacara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memicu perdebatan kontroversial beberapa pekan terakhir ini.

Terkait dengan posisi SBY sebagai Presiden Republik Indonesia, aneh, jika SBY menunjuk seorang di bidang hukum untuk menghadapi tantangan yang melingkupi tugas dia tersebut.

SBY harus belajar hukum yang benar, di mana saat ini dia adalah pemimpin negara yang apa pun sikap dia akan ditiru oleh rakyat.

Itu kritik Eggi Sudjana, Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia saat berbincang dengan Aktual, mengenai penunjukan Palmer Situmorang sebagai pengacara keluarga Presiden SBY. Eggi menjelaskan juga kalau SBY paham hukum, dia pasti akan memakai pengacara negara yakni Jaksa, apabila ada permasalahan hukum. "Lha, itu jaksa mau dikemanakan," tukas dia.

Eggi menjelaskan pula, dengan begitu banyak pengacara yang terkesan "kosong" seperti munculnya beberapa pengacara artis, beberapa tahun belakangan. Masyarakat awam pun bertanya mengapa SBY memilih nama Palmer Situmorang.

14

Menurut Eggi, penunjukan pengacara keluarga SBY untuk menghadapi fitnah itu adalah bentuk derivatif dari fitnah dan tudingan itu sendiri.

Untuk diketahui, pidato Presiden SBY di Halim Perdanakusuma, sebelum bertolak ke Jepang, sempat membuat beberapa pihak mengernyitkan kening.

Konon SBY mengutip laporan Kapolri tentang adanya ancaman terhadap pelaksanaan Pemilu 2014.

Dengan menggulirkan isu itu, SBY kini seakan mencari 'musuh' baru dalam pergolakan politik, yang sebenarnya dia tidak berani melawan raksasa politik nyata seperti Golkar, PDIP, Hanura dan NasDem. Hal ini terbukti dari disasarnya Anas Urbaningrum berikut Pergerakan Perhimpunan Indonesia sebagai 'musuh' politik SBY. Awal terbuka front ini dibuktikan SBY melalui Palmer Situmorang mengirimkan somasi kepada Sri Mulyono salah satu aktivis PPI. Akibatnya, bola panas ini meluncur deras dengan adanya rencana Palmer Situmorang Kuasa Hukum keluarga Presiden SBY akan dipolisikan atau dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Sri Mulyono dan ormas Pergerakan Perhimpunan Indonesia (PPI) pimpinan Anas Urbaningrum.

Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyono, pengurus PPI kepada Aktual, lewat selulernya, Kamis (26/12).

Sri mengatakan bahwa pelaporan Palmer Situmorang ini atas dugaan pencantutan nama Presiden pada somasi terhadap dirinya. "Ini diduga

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

sudah melanggar hukum, dan kita wajib untuk melaporkan ke polisi," ujarnya.

Tak hanya itu, dalam surat somasi Palmer, tambah Sri, juga bermasalah, di mana dia (Palmer) mengatakan agar dirinya melampirkan buktibukti atas tudingan yang pernah dilontarkan terkait diculiknya Prof Subur Budi Santoso mantan Ketua Umum Partai Demokrat oleh BIN. "Dia bukan penyidik (polisi atau jaksa) kok seenaknya minta bukti. Ini sudah jelas melanggar kewenangan penegak hukum sendiri," sergah Sri. Kapan akan dilaporkan polisi?

Sri Mulyono menjawab usai tahun baru PPI dan dia akan melaporkan Palmer ke pihak berwajib. "PPI sudah menyiapkan pengacara untuk menghadapi Palmer," tutupnya.

Tak hanya itu, bukti klaim sepihak dan hanya permukaan saja terbukti dalam surat somasi yang dilayangkan Palmer. Menurut Sri Mulyono somasi itu masih banyak cacatnya diantaranya ketiadaan surat kuasa dari SBY kepada Palmer untuk melayangkan somasi kepada dirinya.

"Tidak bisa sembarangan, itu

bloomberg - aktual istimewa (eggi)

Jelang Pemilu 2014

presiden kita. Ya jadi saya anggap itu (surat somasi tanpa keterangan kuasa) surat cinta yang kesasar , “Alamat Palsu kata Ayu Ting Ting,” katanya saat dihubungi Aktual, Kamis (26/12).

Sri Mulyono juga menegaskan, penggunaan nama SBY sebagai presiden seharusnya tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa disertai surat kuasa yang jelas sebagai bukti yang bersangkutan setuju atau minimal mengetahui penggunaan namanya.

Dalam kepala surat dan amplop dalam surat somasi tersebut, kata Sri, memang menggunakan label nama "Tim Advokat dan Konsultansi Hukum Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Keluarga".

Penggunaan nama inilah yang dipermasalahkannya karena tidak dilengkapi bukti kuasa dari SBY. Terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi, Habiburokhman mengatakan, penunjukan advokat pribadi keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tengah merebaknya kritikan terhadap kinerja

pemerintah, harus disikapi hati-hati.

Jangan sampai penunjukan advokat tersebut merupakan langkah awal dilakukannya tindakan represif untuk membungkam kritikan masyarakat yang berbeda pendapat dengan pemerintah.

Menurutnya, penunjukan Palmer Situmorang sebagai advokat pribadi keluarga SBY adalah hal biasa dalam negara hukum. Sebagai seorang warga negara, SBY berhak menggunakan jasa advokat guna melindungi kepentingan hukumnya.

“Kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan menyampaikan kritik, merupakan ‘barang mahal’ yang diraih di era reformasi, setelah sebelumnya kita hidup di bawah otoritarianisme Orde Baru yang anti kritik,” ujar dia.

Untuk itu, kata Habiburokhman, ada empat hal penting yang harus dipastikan oleh SBY soal penunjukan Palmer Situmotang sebagai advokat keluarganya itu.

Pertama, menurut Habiburokhman, SBY harus menjelaskan secara detail hal apa saja yang diadvokasi oleh Palmer Situmorang. Harus dibatasi bahwa hal yang di advokasi oleh Palmer hanyalah sesuatu yang merupakan fitnah terhadap pribadi SBY dan bukan kritikan atas kinerja pemerintah.

"Di negara demokratis, kritikan atas kinerja pemerintah adalah hak absolut rakyat yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dikriminalisasi. Terhadap kritikan dari rakyat, yang bisa dilakukan SBY adalah mendengar, menindaklanjuti dan memberikan klarifikasi jika kritikan tersebut dianggap berdasarkan informasi yang salah," tegas Habiburokhman.

Kedua, lanjut Habiburokhman, Palmer Situmorang harus dibayar dengan honorarium yang wajar dan tidak boleh gratis. Hal ini penting agar SBY yang walau bagaimanapun juga adalah seorang Presiden tidak memiliki utang budi terhadap siapapun, termasuk kepada Palmer Situmorang.

"Selain itu perlu digarisbawahi

bahwa SBY adalah penyelenggara negara yang tidak boleh menerima hadiah atau janji dalam bentuk uang, barang maupun jasa dari pihak manapun sebagaimana diatur Pasal 12 UU Tipikor," tambahnya.

Dalam kasus ini, masih kata Habib, jasa hukum Palmer Situmorang jelas merupakan sesuatu yang bisa dinilai secara materiil, karena SBY tidaklah masuk dalam kriteria sebagai orang yang dapat menerima bantuan hukum cumacuma.

Hal ketiga, menurut Habiburokhman, dalam melakukan kerja-kerja advokasi, Palmer Situmorang tidak boleh menggunakan sedikitpun fasilitas kepresidenan. Yang dimaksud fasilitas kepresidenan di sini mulai dari anggaran, sampai dengan penggunaan fasilitas protokoler Presiden.

Dalam hal ini, Palmer Situmorang juga tidak boleh melakukan aktivitas advokasi seperti melakukan konferensi pers, memberikan konsultasi hukum, memperbanyak dokumen di Istana dan gedung-gedung pemerintahan lainnya.

Keempat, kata Habiburokhman, Palmer Situmorang harus diperlakukan sama dengan Advokat lain oleh penegak hukum. Jangan mentang-mentang dia adalah advokat Presiden lantas diberikan akses khusus untuk berhubungan dengan pejabat tinggi di bidang hukum seperti Kapolri, Jaksa Agung dan ketua Mahkamah Agung, dan lainnya.

"Kami berharap agar penunjukan Palmer Situmorang ini tidak membuat masyarakat takut untuk mengkritik pemerintah SBY yang hingga hari ini memang belum mampu mensejahterakan rakyatnya.

Sebaliknya, masyarakat harus lebih banyak menyampaikan kritikan kepada pemerintah SBY dan menuntut realisasi janji-janji kampanye SBY dahulu karena masa jabatannya akan segera berakhir," tutup dia.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

15

hukum

Kala Yulianis Ingatkan Samad Oleh: Wahyu Romadhony

M

asih bercadar, Rabu pagi, 18 Desember 2014, Yulianis menapakkan kaki di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gedung itu tak asing bagi mantan wakil direktur keuangan Grup Permai, perusahaan milik bekas Bendahara Umum Partai

16

Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Yuli, begitu dia biasa disapa, sudah tiga tahun mondar-mandir memberikan kesaksian di gedung itu, sejak bosnya jadi tersangka. Kali ini kedatangan Yulianis tidak biasa.

Sepucuk surat dipegangnya untuk Ketua KPK Abraham Samad.

Yulianis sakit hati. Awal mulanya KPK didesak untuk memeriksa Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Maklum Putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini sudah sering disebut di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun Ibas tak pernah disentuh KPK. Keterangan yang paling gamblang diutarakan Yulianis saat menjadi saksi di pengadilan.

Namun, Ketua KPK Abraham Samad berkilah, Yulianis tidak pernah memberikan keterangan keterlibatan Ibas di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Samad pun penyebut Yulianis ‘Aneh’.

“Yulianis itu, orang ini, orang aneh, kalau dia diperiksa di KPK dia tidak pernah menyebut nama ini (Ibas), ini terus terang saja.

Kalau dia sebut kita sudah panggil orang ini. Ini yang

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

harus di clear kan supaya tidak salah paham," kata Samad Menyandang predikat sebagai justice collaborator, Yulianis baru kali ini melawan KPK. Ia menyebut Samad telah mengganggu penyidikan. Sebuah tudingan yang serius. “Harapan saya kalau bisa Pak Abraham bisa menahan diri untuk berbicara yang aneh. Itu mengganggu penyidikan, dan juga mengganggu saya juga,” tegas Yulianis.

Selesai diperiksa, hari itu surat yang ditulisnya diserahkan ke Samad.

Berikut isi lengkap suratnya: Kepada yang terhormat Bapak Ketua KPK Abraham Samad di Tempat Bersama ini saya Yulianis merasa keberatan atas pernyataan bapak ke beberapa media TV dan juga media online yang menyatakan bahwa: “Tidak pernah saya (Yulianis) menyebut Ibas dalam BAP saya, dianggap orang aneh yang tidak perlu dipercaya”.

Perlu bapak ketahui bahwa: Pertama saya pernah berbicara kepada penyidik saat kasus wisma atlet, pak Novel Baswedan, pak Arif Adyarsa, pak Sigir, pak Taufik, tapi saya tidak ingat apakah hal tersebut masuk dalam BAP wisma atlet.

Kedua saat persidangan saya menyebut semua orang yang berhubungan dengan kasus M Nazarudin bukan hanya

tino oktaviano/ aktual

Menyandang predikat sebagai justice collaborator, Yulianis baru kali ini melawan KPK. Ia menyebut Samad telah mengganggu penyidikan. Sebuah tudingan yang serius.

Ibas, tapi banyak orang. Tapi apa yang saya sampaikan di persidangan adalah suatu fakta tanpa rekayasa, tanpa titipan, kesaksian saya adalah kesaksian seorang warga negara biasa tanpa kepentingan apapun.

Tidak sepeserpun negara atau siapapun membayar saya.

Ketiga dalam kasus Hambalang nama Ibas saya sebut saat penyidik ibu Salma menanyakan masalah Kongres.

Silakan bapak baca baik-baik BAP saya, tapi tidak sedikitpun saya menyebutkan bila Ibas terkait masalah Hambalang.

Nama Ibas muncul terkait masalah kongres Partai Demokrat.

Setelah bapak periksa semua yang sudah saya sampaikan ini, akan lebih elok bapak mengklarifikasi pernyataan bapak ke media, karena ini menyangkut masalah integritas bapak sebagai pimpinan KPK dan saya juga tidak akan tinggal diam membela integritas saya sebagai manusia.

Demikian surat ini saya sampaikan. Terima Kasih

aktual/ istimewa

Hormat Saya Yulianis Menurut Yulianis, ada catatan

keuangan Grup Permai yang menyebutkan aliran dana USD 200 ribu ke Ibas. Dana tersebut, kata Yulianis, berkaitan dengan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat 2010. Kepada wartawan, Yulianis menyebut uang USD 200 ribu itu berasal dari proyek Grup Permai yang bermasalah. “Pasti bermasalah, kan semua proyek, semua uang Grup Permai itu uang bermasalah karena itu proyek yang sedang disidik penegak hukum, semuanya disidik loh,” ujarnya.

Laporan keuangan yang disebut Yulianis sebelumnya pernah beredar.

Dokumen itu menyebut Ibas menerima uang pertama pada 29 April 2010 sebesar USD 600 ribu.

Dana itu diterima Ibas dalam dua tahap. Tahap pertama Ibas menerima USD 500 ribu dan tahap kedua senilai USD 100 ribu.

Setelah itu, Ibas kembali menerima uang pada 30 April 2010. Pada tanggal itu juga Ibas menerima uang sebanyak dua kali, yaitu sebesar USD 200 ribu dan USD 100 ribu. Ibas membantah data yang diungkap Yulianis. “Saya berulangkali menegaskan bahwa tudingan yang diarahkan ke saya sangat tidak berdasar. Saya tidak pernah menerima sejumlah uang yang disebut-sebut selama ini,” kata Ibas.

Tudingan Yulianis itu pernah ia laporkan ke Polda Metro Jaya pada

20 Maret 2013. “Terlapor itu Yulianis dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Kami laporkan dengan Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP,” kata kuasa hokum Ibas, Agus Dwiwarsono.

Laporan Ibas tersebut diterima pihak kepolisian dengan nomor laporan TBL/909/III/2013/PMJ/ Ditreskrimum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengecam tindakan Ibas. “Kalau ini berlanjut ya kami sayangkan, apalagi misalkan didahulukan diputus. Maka orangorang tidak mau menjadi pelapor atau saksi karena tidak ada perlindungan hukum. Maka dia lebih baik disimpan saja daripada harus melapor,” kata Anggota LPSK Lili Pintauli.

LPSK juga menggunakan Surat Edaran Kapolri Nomor B/345/ III/2005/Bareskrim tertanggal 7 Maret 2005 sebagai dasar.

Surat itu mengharuskan penyidik mengesampingkan laporan pencemaran nama baik dan fitnah yang timbul dari pengungkapan kasus korupsi.

Tiga tahun menangani kasus korupsi Nazaruddin, KPK memang tidak pernah sekalipun memeriksa Ibas. Tudingan negatif kepada KPK kemudian sah saja dilakukan publik.

Demikian dikatakan oleh anggota Komisi III DPR Ahmad Yani. “Kalau seperti ini sah saja publik mengatakan, ada apa dengan KPK,” ujarnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menilai tudingan Yulianis dengan mengatakan Samad menghalangi penyidikan, perlu didalami. “Dia kan aktivis, harusnya tahu siapun yang menghalangi penyidikan bisa dipidana,” tegasnya.

Nama Ibas tidak hanya muncul dari mulut Yulianis. Dalam pengungkapan kasus korupsi mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, nama Ibas juga disebut. Kali ini di BAP staf Rudi, Deviardi. “Widodo juga sampaikan suka main di SKK Migas sejak dijabat Priyono. Oh tenang, maksud saya menyampaikan ke Rudi apabila berhubungan dengan Widodo ini itu Rudi akan membuat Ibas dan Istana tenang?” ujar Deviardi. Apa Pak Samad juga lupa.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

17

wawancara MENKO POLHUKAM DJOKO SUYANTO

Tidak Ada Konflik Antara TNI dan Polri M

Selama 2013, kasus apa saja yang menjadi perhatian Kemenko Polhukam?

Prioritas kami adalah kasus-kasus konflik di masyarakat yang berpotensi meluas, dan merugikan ketentraman dan keselamatan publik, serta dapat 18

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

tino oktaviano/ aktual

emasuki 2014, suhu politik agaknya akan semakin panas. Karena tahun ini adalah tahun politik, di mana partai politik-partai politik akan saling bermanuver. Mereka diperkirakan akan melakukan konsolidasi internal untuk menghadapi Pemilu 2014.

Politisi di berbagai tingkatan, akan melancarkan manuver untuk menghadapi konsolidasi ini.

Setiap tahapan pemilu memiliki potensi kerawanan, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Diprediksi, gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat akan meningkat pada tahun ini. Hal itu bakal terjadi bila melihat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi sepanjang tahun 2013.

Bagaimana pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), melihat kondisi keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2014?

Wartawan Aktual Ari Purwanto belum lama ini mewawancarai Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk mengetahui hal tersebut. Berikut petikannya.

tino oktaviano/ aktual

menganggu stabilitas secara nasional.

Kasus-kasus di luar itu kami serahkan saja pada dinamika penegakan hukum dan konsensus politik. Ini zaman demokrasi dan Kementerian ini tidak boleh memasuki semua bidang kehidupan publik, seperti pada masa lalu.

Berdasarkan data yang dimiliki kantor Menko Polhukam, berapa kasus yang menganggu keamanan dan terjadi pada 2013?

Yang penting adalah menjaga kasus-kasus seperti konflik besar, yang menyita waktu, pikiran dan menimbulkan banyak korban jiwa, seperti di Ambon, Aceh atau Sampit tidak lagi berulang. Alhamdulillah memang tidak terjadi lagi. Yang penting adalah memahami sumber konflik. Seringkali sebenarnya punya akar kepentingan ekonomi (sengketa lahan, buruh dan majikan, dll). Soalsoal politik, etnisitas atau agama adakalanya mewarnai atau memberi ciri pada konflik itu sendiri.

Dibanding tahun sebelumnya, apa ada peningkatan eskalasi gangguan pertahanan dan keamanan?

Alhamdullilah, dalam skala makro tidak ada peningkatan gangguan yang besar.

lesson learned dipetik, dan menjadi sumber imajinasi bagi kehidupan bersama yang lebih baik.

Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk menanggulangi kasus-kasus tersebut?

Begini, kami berpanduan pada Inpres No 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri serta portfolio Kemenko Polhukam saja. Selebihnya adalah keputusan-keputusan cepat yang didukung oleh koordinasi yang baik yang dilaksanakan oleh aparat yang ditugasi untuk itu. Tentu, ada saja stumbling blocks. Ketiadaan aspek legal normatif yang memadai, misalnya. Itu membuat masalah kadang berlarut. Tapi ini negeri yang sedang kembali membangun dirinya.

A nation in the making. Kesalahan dibuat dan diperbaiki. Yang paling penting, dari setiap pengalaman,

Apa ada upaya preventif yang dilakukan untuk menanggulangi itu?

Ada dong. Upaya preventif itu justru paling penting. Dan ini memerlukan partisipasi aktif dari setiap warga negara yang peduli. Negara memang adalah pemegang tanggung jawab untuk mengelola kehidupan bersama.

Tapi tanggungjawab itu hanya bisa dipenuhi dengan maksimal dengan partisipasi aktif warga negara. Upaya pencegahan konflik jangan diartikan sebagai suatu kondisi atau sistem yang menggiring sesama warga untuk saling bercuriga. Bukan gitu. Kalau tetangga Anda teroris dan Anda tidak tahu, itu wajar karena memang bukan pekerjaan Anda untuk menyelidiki.

Itu pekerjaan negara. Tapi menurut saya, kita hanya bisa mencegah atau meminimalisir konflik dengan membangun harmoni. Dengan

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

19

wawancara MENKO POLHUKAM DJOKO SUYANTO membangun empati, solidaritas dan co-eksistensi. Bagian itu terserah kepada Anda, maksud saya kepada setiap warga negara, untuk mewujudkannya. Tentu saja negara bisa, bahkan perlu, memfasilitasi.

Bagaimana situasi dan kondisi di daerah perbatasan selama 2013?

Secara umum baik, dong.

Melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan, pemerintah terus berupaya meningkatkan taraf hidup warga Indonesia di sana.

Tentu dengan pendekatanpendekatan yang fleksibel yang memprioritaskan kesejahteraan.

Fokus pembangunan terutama dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah perbatasan dengan pusatpusat ekonomi, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan dermaga, serta penyediaan energi dan air bersih. Kita bersyukur bahwa sepanjang 2013, persoalan batas negara dengan negara tetangga tidak terlalu menonjol, sehingga lebih banyak perhatian yang dapat dicurahkan untuk membangun kawasan perbatasan.

ada gesekan, itu tentu disesalkan.

Tapi gesekan seperti itu, kendati beberapa di antaranya diberi ciri oleh solidaritas korsa, sebenarnya bukan soal yang terlalu mengkhawatirkan.

Karena selalu bersifat individual, tidak pernah kelembagaan. Anda suka

atau tidak, di bawah pemerintahan SBY-Boediono, kesetiaan TNI pada konsensus nasional untuk tidak lagi berpolitik praktis dapat dirawat dengan baik. TNI solid di bawah otoritas politik yang dipilih secara demokratik.

Bagaimana eskalasi konflik TNI-Polri pada 2013 dan tahun mendatang?

Eskalasi apa? Perlu dipahami tidak ada konflik antara lembaga TNI dan Polri. Kalau di lapangan 20

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

tino oktaviano/ aktual

Bagaimana koordinasi antara TNI dan Polri untuk menanggulangi konflik-konflik tersebut?

Menurut saya masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Polri dan TNI, meski memiliki tugas dalam lapangan berbeda, namun perlu bersinergi pada bidang irisan masalah tertentu. Seperti terorisme dan kejahatan transnasional lainnya, kerusuhan atau bahkan demonstrasi besar yang sampai mengancam dan menghancurkan fasilitas-fasilitas publik. Sinergi kedua aparat ini sangat perlu untuk menanggulangi masalah-masalah keamanan sesuai proporsionalitasnya.

Apa sebenarnya pokok permasalahan sehingga sering terjadi konflik TNI-Polri?

Apapun selalu sifat konfliknya individual, kadang-kadang berangkat dari hal-hal yang sepele.

Bagaimana dengan kasus Papua? Karena semakin meningkat gangguan keamanan di Papua, apalagi dengan metode diplomasi internasional petinggi OPM di Australia?

Papua terus menjadi prioritas pemerintah dengan memastikan percepatan pembangunan dalam kerangka Otonomi Khusus. Terkait gangguan keamanan di Papua, jangan diartikan apabila ada satu, dua gangguan keamanan di Timika atau Pegunungan Tengah misalnya, lantas kemudian mencerminkan seluruh Papua tidak aman. Secara umum, situasi keamanan di Papua sangat kondusif, masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi tanpa rasa was-was. Bahwa masih ada gangguan-gangguan keamanan oleh sekelompok orang, tentu aparat tidak tinggal diam dan terus melakukan upaya penegakan hukum. Selanjutnya, terkait dengan diplomasi internasional kelompokkelompok kepentingan yang menginginkan pemisahan Papua dari NKRI, Indonesia senantiasa membangun komitmen dengan negara-negara sahabat untuk tidak tergoda mengingkari keutuhan NKRI. Prinsip dalam hubungan bilateral antarbangsa sangat jelas, yakni saling menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah.Upayaupaya sosialisasi tentang Otonomi Daerah dan perubahan pendekatan dalam pengelolaan masalah Papua sejak tahun 2004, yaitu lebih memprioritaskan pendekatan ekonomi dan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan kepada dunia internasional terus dilakukan.

Bagaimana konflik berbasis toleransi agama, ras, suku dan antar golongan yang ada pada 2013? Banyak juga kasus, seperti di Jawa Tengah, dengan

kasus FPI-warga?

Kalau mau omong angka, jumlah konflik SARA terus menurun. Ini jenis konflik yang akan selalu hadir sepanjang sejarah. Sepanjang agama masih dipeluk orang. Dan sepanjang orang tidak bisa memisahkan wilayah agama dan identitas yang personal dan tak bisa dipertanyakan, dari wilayah kehidupan bersama, yakni publik. Di sini, tugas negara adalah mengelolanya dalam netralitas dan profesionalisme.

Daerah-daerah mana saja yang menjadi sorotan karena eskalasi konflik?

Jika melihat data dan fakta, konflik di masyarakat banyak terjadi di latarbelakangi oleh sengketa lahan dan perebutan sumber daya alam. Tadi saya sudah jelaskan mengenai akar kepentingan ekonomi dan bisnis ini. Daerahdaerah yang rawan konflik demikian adalah daerah-daerah perkebunan dan pertambangan. Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Beberapa pemerhati hubungan internasional menyatakan, ada perang hegemoni yang kuat antara AS dan Cina di kawasan Asia Tenggara. Sebagai salah satu negara di kawasan itu, bagaimana strategi Kemenko Polhukam mengantisipasi bahaya dalam bentuk fisik dan non fisik dari luar ini?

Kami mendorong peran ASEAN yang lebih besar dalam menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan di kawasan melalui dialog dengan spirit Asean Way. Kita harapkan Amerika Serikat dan Cina sebagai negara mitra ASEAN dapat terus berpegang pada declaration of conduct (DOC) yang prinsipnya adalah menyelesaikan secara damai, khususnya dalam persoalan Laut Cina Selatan yang sering menjadi ‘titik panas’ dalam hubungan keduanya.

Pada 2014, apa saja yang akan dilakukan? Mengingat di tahun ini akan ada hajat besar Pemilu 2014?

Pemilu kan pesta demokrasi.

Kenapa harus khawatir? Nggak, kami nggak mempersiapkan hal yang khusus di luar fungsi kementerian sehari-hari. Tentu saja, agar pemilu tidak berubah maknanya menjadi pembuat pilu, harus ada persiapan yang baik. Dan terutama kesiapan setiap politisi untuk bisa menang atau kalah, namun tetap dengan dignity yang intact. Pemerintah dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu akan bekerja agar pemilu akan dapat berjalan lancar, aman, jujur dan adil. Sehingga nantinya melahirkan wakil-wakil rakyat yang berintegritas dan kredibel serta pemimpin nasional yang membawa bangsa ini lebih maju lagi.

Bagaimana koordinasi antara penegak hukum, parpol, ormas dan masyarakat agar tidak terjadi gangguan hankam?

Sekali lagi tidak ada yang khusus di luar fungsi kementerian seharihari. Siapa sih yang mau mengalami kesulitan akibat ganguan keamanan dan hancurnya rasa aman? Nggak ada. Bahkan si pelaku onar atau penjahat sekalipun pun tidak mau hidupnya sulit. Jadi, kalau ada yang mau membuat hidup orang lain susah, kita hadapi saja bersamasama. Partisipasi aktif warga negara yang saya sampaikan tadi adalah kunci bagi pemeliharaan keamanan.

Kita semua tidak mau Indonesia rusak. Sekali lagi, semua pihak harus mempunyai pandangan dan sikap yang sama untuk menjaganya.

Terakhir, apa harapan Anda di tahun politik 2014?

Saya berharap dalam kontestasi politik menjelang Pemilu 2014 semua pihak senantiasa dapat berpikir jernih dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sukses Pemilu 2014 adalah sukses kita bersama sebagai bangsa guna melanjutkan agenda pembangunan nasional, demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak boleh berjalan ke masa lalu yang sudah kita tinggalkan.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

21

laporan utama

Membaca Ula

Malari Sangat dikenal saat itu, Soeharto, lewat Soedjono dan Ali Moertopo, memainkan strategi geopolitik internasionalnya dengan gagasan Poros Tokyo – Jakarta – Canberra.

tempo

Oleh: Ari Purwanto, Arbie Marwan, Fadlan Shiam Butho

22

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

ang

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

23

S

ebagian mahasiwa menenteng boneka Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka dan Soedjono Humardani, asisten Presiden Soeharto. Mereka berjalan mendatangi kantor Ali Moertopo (CSIS) di Tanah Abang.

Mereka kemudian membakar kedua boneka itu. Yel-yel protes terus berkumandang. Peristiwa itu terjadi menjelang kunjungan kenegaraan PM Tanaka ke Indonesia pada 14-17 Januari 1974.

Pagi harinya, 14 Januari 1974, ribuan mahasiswa memadati jalanjalan utama di Jakarta. Mereka membagikan pamflet propaganda ‘Tritura’. Tiga tuntunan rakyat untuk membubarkan Asisten Presiden, turunkan harga dan berantas korupsi. Mahasiswa yang saat itu dikomando Hariman Siregar tidak pernah menyangka kalau sore 24

harinya demonstrasi itu tak terkendali lagi.

Massa mulai anakanak, pemuda, pekerja, buruh sampai tukang copet menjadi beringas.

Mobil-mobil buatan Jepang dihancurkan, gedung-gedung dibakar, toko-toko, terutama toko emas, di kompleks pertokoan Proyek Pasar Senen dirampok.

Menurut laporan Jenderal M Panggabean saat itu, peristiwa Malari menghancurkan 807 mobil dan 187 motor, 144 buah gedung rusak atau terbakar dan 160 kilogram emas hilang dijarah. Sedangkan laporan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin menyebut 522 buah mobil rusak dan 269 dibakar, 137 buah motor rusak dan 94 buah dibakar, lima buah bangunan dibakar ludes termasuk dua blok proyek Pasar Senen bertingkat empat serta gedung milik

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

PT Astra di Jalan Sudirman.

Sekitar 113 bangunan lain yang mengalami kerusakan parah.

Itu bentuk jawaban massa menjawab seruan mahasiswa anti Cina (Jepang termasuk) dan anti modal asing, terutama Jepang dan Amerika Serikat (AS). Peristiwa ini, Malari, menjadi catatan sejarah terburuk rezim orde baru. Apa yang terjadi sebenarnya?

Sejarawan Asvi Warman Adam mengatakan, Malari adalah puncak rivalitas dua jenderal: Ali Moertopo dan Soemitro. Namun, ada juga yang mengatakan Malari sebenarnya adalah skenario antara yang ujungnya menjatuhkan Soeharto. Asvi, di salah satu sisi memang benar. Namun, melihat dampak destruktifnya yang sampai sebesar itu, tak mungkin itu hanya sekadar rivalitas dua jenderal.

tempo (malari) - Aktual/ istimewa (asvi)

laporan utama

1972, AS memulai babak baru politik internasionalnya. Berdasarkan kebijakan National Security Study Memo 200 (NSSM200), yang saat itu masih bersifat top secret agenda, AS mulai fokus di bidang agribisnis demi menyelamatkan kepentingan nasionalnya.

Lewat tangan dingin Henry Kissinger yang saat itu sebagai pejabat Secretary of State sekaligus sebagai The President’s National Security Adviser, AS menargetkan dalam jangka waktu 10-20 tahun akan menjadi ‘penguasa’ global pangan dunia. “Control oil, you control nations. Control food and you control the people,” kata Kissinger.

Dalam dokumen NSSM200, pada awalnya ada 13 negara yang harus dikuasai terlebih dahulu untuk memuluskan agenda penguasaan pangan tersebut. Ketiga belas negara tersebut adalah Indonesia, Thailand,

Bangladesh, India, Nigeria, Pakistan, Turki, Brasil, Kolumbia, Mesir, Ethiopia dan Philipina.

Meski tidak banyak fakta yang mendukung, memang di era 70-an terjadi beberapa peristiwa politik besar yang mampu merusak stabilitas negara-negara tersebut. Termasuk skenario destabilisasi di Indonesia dan Thailand.

Ujungnya, ketika negara tak stabil, bantuan dana miliaran dollar AS mengucur deras ke negara-negara tersebut. Ada yang berpendapat, dana bantuan yang masuk itu ternyata mampu menghancurkan sistem dan budaya pertanian yang ada di negara tersebut. Ketika sistem dan budaya pertanian hancur, maka perusahaanperusahaan pangan AS akan menyerbu dan menguasasi sistem dan budaya pangan yang ada.

Soeharto bukan tidak paham skenario itu. Dia yang sejak 1966

tempo

Perlu diingat, pada Oktober 1973, tiga bulan sebelum Malari, pemerintahan rezim militer di Thailand jatuh. Tidak ada yang pernah menduga, rezim Narong Kittakachorn yang begitu kuat saat itu jatuh akibat demo mahasiswa di Thailand yang meniru gaya mahasiswa Indonesia ketika ikut menjatuhkan Soekarno.

Demo di Thailand itu dan demo Malari bukan berdiri sendiri-sendiri.

Kedua demo besar itu adalah bagian dari skenario destabilisasi terencana yang dimainkan AS untuk memuluskan langkah besarnya menguasai industri pangan global dan (kemudian) penguasaan mineral dan migas global pascadunia dihantam krisis minyak. Thailand dan Indonesia adalah dua dari 13 negara bidikan AS untuk memuluskan skenario besar itu.

Sekadar informasi, pada tahun

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

25

terus menerus dipaksa untuk mengikuti keinginan AS akibat jasanya memuluskan menjadi Presiden sebenarnya sudah gerah didikte. Dia kemudian mengangkat asisten Soedjono Hoemardani (Aspri) untuk membuka hubungan dengan Jepang. Soeharto ingin Jepang, yang saat itu sebagai negara yang kuat perekonomiannya, dijadikan negara penyeimbang kekuatan AS di Indonesia.

Sangat dikenal saat itu, Soeharto, lewat Soedjono dan Ali Moertopo, memainkan strategi geopolitik internasionalnya dengan gagasan Poros Tokyo – Jakarta – Canberra.

“Jepang yang dewasa ini telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dianggap mampu memainkan peranannya yang positif bagi kemajuan dan kesejahteraan Asia,” kata Soeharto dalam pidatonya ketika menyambut PM Tanaka saat itu.

Sampai sejauh itu, lobi Soedjono berbuah hasil. Beberapa proyek dan investasi Jepang mulai masuk.

Salah satunya proyek Inalum di Sumatera Utara. Ada sekitar sepuluhan lebih perusahaan manufaktur besar di Jepang masuk Indonesia, termasuk Toyota. Meski data menunjukkan bahwa saat itu hubungan dagang Indonesia-Jepang saat itu hanya USD 2 miliar. Sangat kecil dibandingkan dengan USD 94 miliar, total nilai perdagangan internasional Jepang saat itu.

Namun, ini yang menjadi catatan, Jepang mulai masuk ke beberapa industri strategis di Indonesia untuk mendukung langsung geliat industri manufakturnya yang tumbuh cepat menyalip AS dan Eropa.

Yang membuat AS khawatir adalah ketika sampai 1973 saja, penanaman modal Jepang di Indonesia sudah mulai menyusul AS secara perlahan. Menurut catatan Koran Abadi (4 Desember 1973), hanya butuh waktu dua tahun (sampai 1973) Jepang sudah memasukkan 135 proyek dengan nilai USD 534 juta. Bandingkan dengan sekitar 115 proyek Amerika dengan nilai USD 935 juta yang sudah dirintis sejak 1966.

26

Percepatan masuknya modal dari Cina dan Jepang ini di-backup langsung militer. Pengusaha Cina dan Jepang memiliki privilege sangat tinggi saat itu. Rakyat yang tidak tahu motivasi Soeharto saat itu hanya bisa melihat kebanyakan pengusaha Cina dan Jepang sangat keterlaluan ketika berhubungan bisnis dengan rakyat.

Apalagi ditambah, kebanyakan pejabat tinggi militer, bupati atau gubernur yang rata-rata berasal dari militer ternyata punya saham di perusahaan-perusahaan milik Cina atau Jepang.

Akibatnya, sentimen anti Cina muncul sekitar tahun 70-an di banyak kota-kota besar Indonesia.

Puncak sentimen anti Cina itu meletus di Bandung pada 3 Agustus

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

1973. Bandung kembali jadi lautan api akibat huru-hara anti Cina yang didorong oleh mahasiswa dan rakyat miskin di Bandung.

Awalnya hanya dipicu oleh kecelakaan yang dilakukan oleh seorang keturunan Cina. Merasa tidak ada penyelesaian, massa menghancurkan lebih dari 1.500 toko dan dan rumah orang Cina termasuk juga sebagian orang kaya yang ada di Bandung. Anehnya, peristiwa ini tidak ada ‘penyelesaian’ yang terukur. Ada kesan TNI setuju dan membiarkan huru-hara itu terjadi, meski akhirnya Soeharto akhirnya menyopot beberapa petinggi TNI Kodam Siliwangi.

Dan benar, huru-hara Bandung berlanjut ke gerakan anti modal

soeharto.co

laporan utama

aktual/ istimewa

asing termasuk anti Cina dan Jepang yang diusung oleh sebagian aktivis mahasiswa ITB dan UI saat itu. Beberapa pengamat politik mengatakan, ada kekuatan militer yang membiarkan itu. Kata lugasnya, dipelihara. Akibatnya, gerakangerakan sporadis demo anti modal asing pun bermunculan. Semakin mendidih. Lalu berakhir di Peristiwa Malari 15 Januari 1974.

Jadi, Malari adalah simpul dua gesekan besar saat itu: kepentingan AS di Indonesia dan ketidakpuasan sebagian perwira TNI (yang diwakili oleh Soemitro) dengan kebijakan Soeharto yang memberi kekuasaan ‘tak terbatas’ kepada kedua Asprinya, Ali Moertopo dan Soedjono Humardani.

Yang muncul dipermukaan adalah gerakan anti modal asing, anti Jepang. Namun, akar masalahnya adalah kepentingan AS yang mulai 'ditinggalkan' Soeharto dan ketidakpuasan sebagian elite militer akibat kebijakan Soeharto.

Di buku Hariman & Malari, Jenderal Soemitro mengatakan bahwa dalang Malari sebenarnya adalah jaringan intelijen lepas Opsus, CSIS yang berjejaring dengan Opsus, dan beberapa tokoh Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI).

Soal bakar-membakar saat Malari, Soemitro menyebut nama Bambang Trisulo, anggota Opsus, sebagai operatornya.

Secara eksplisit, Soemitro sebenarnya menuding Ali Moertopo sebagai dalang kerusuhan Malari.

Ini juga berarti, Ali Moertopo-lah orang penting di balik skenario besar AS yang ingin mendepak Soeharto.

Ini bertentangan dengan penjelasan pers Ali Moertopo yang menyebut dalang kerusuhan Malari adalah PSI yang ditunggangi Masyumi dengan tujuan mengubah UUD 45 dan menggulingkan Soeharto.

Namun, Soeharto lebih cerdik dibanding Soemitro dan Ali Moertopo. Peristiwa Malari justru dijadikan alat pembenaran untuk menyingkirkan keduanya.

Setidaknya, Malari dijadikan alat

Ali Moertopo

Soemitro

untuk membuang jauh orang-orang militer yang ‘dekat’ dengan AS dan orang-orang militer yang melawan kebijakannya.

Malari juga yang membuat Soeharto melenggang dan memenangi pertempuran politiknya saat itu.

Dia kemudian menancapkan kukukukunya lebih dalam lagi dengan memanfaatkan Malari sebagai pembenaran tindakan-tindakan represifnya di tahun-tahun setelahnya.

Awalnya, Soeharto memberhentikan dan mengambilalih jabatan Pangkopkamtib dari Jenderal Soemitro. Kemudian jabatan Aspri Presiden ditiadakan, dan Kepala Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara), Soetopo Juwono dicopot dan diganti Yoga Sugama, kawan dekat Soeharto semasa di Kodam Diponegoro dan Kostrad.

Kemudian, langkah berikutnya, pers mulai dibredel dan dibungkam.

Gerakan mahasiswa mulai dimandulkan secara sistematis.

Jenderal Sumitro menolak ketika ditawari posisi Dubes AS. Ali Moertopo kemudian digeser ke DPA. Sarannya tidak lagi didengar Soeharto.

Itu gambaran skenario besar di balik Malari meski Asvi masih belum bisa melihat siapa dalang utama Peristiwa Malari ini. AS-kah?, Jepang-kah? Atau justru sebaliknya, Soeharto sendiri?

Pasca-Malari, Soeharto menjadi Presiden yang sangat disegani oleh banyak negara saat itu. Betapa tidak, tekanan-tekanan sistematis AS mampu diredam dengan cara khasnya ketika negara lain keok. Bahkan dalam beberapa kesempatan, mantan PM Malaysia, Mahathir Muhammad acap memuji kepemimpinan Soeharto terutama soal strateginya melawan hegemoni AS. Salah satu bentuk perlawanannya setelah Malari adalah upaya totalnya menjadikan Indonesia negara swasembada beras. Ini adalah bentuk perang terbukanya dengan Henry Kissinger (baca AS. red) yang ingin menguasai industri pangan Indonesia.

Ada catatan penting yang harus ditarik dari peristiwa Malari ini.

Bahwa Soeharto berhasil meredam serangan politik AS secara cerdik dengan menggunakan Jepang sebagai tamengnya. Tapi, itu harus dibayar dengan politik represifnya yang justru menghancurkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia pasca-Malari.

Sudah saatnya, bangsa ini belajar dari Malari dan implikasinya bagi bangsa ini. Ada sisi baik dan sisi buruk peristiwa ini.

Namun, yang tidak akan pernah hilang dari ingatan, sejarah Malari adalah sejarah bangsa ini untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi dan politiknya.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

27

laporan utama

T

28

Ketika Gerakan Mahasiswa Dipukul Rezim Gerakan mahasiswa saat itu adalah gerakan untuk mengoreksi strategi pembangunan yang kapitalistis bertumpu pada kapital dengan mendasarkan pembangunan nasional pada teori trickle down effect.

Oleh: Dhia Prekasha Yoedha berseteru dengan Letjen Ali Moertopo.

Juga tidak ada hubungan dengan oepetasi intelejen apa pun yang kemudian dikenal dengan nama opsus (operasi khusus) yang dilancarkan oleh Ali Moertopo Cs. “Jadi tidak benar juga jika gerakan kritis kami itu kemudian dikait-kaitkan atau dikatakan ditunggangi oleh unsur eks PSI

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

(Partai Sosialis Indonesia) maupun Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia),” jelas Judil yang kini lebih banyak berkiprah di Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), sayap muslim PDI Perjuangan.

Isu penunggangan oleh PSI dan Masyumi saat itu, menurut Judil, muncul akibat lontaran pemberitaan provokatif yang

tempo

untutan gerakan mahasiswa yang memuncak menjadi Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari), menurut kesaksian mantan Sekjen Dewan Mahasiswsa Universitas Indonesia (DM UI) Judilherry Justam, mutlak murni aspirasi mahsiswa se-Indonesia.

“Kami semua berangkat dari rasa keprihatinan dan kekecewaan atas strategi pembangunanan Orde Baru semasa itu yang sama sekali tidak berpihak kepada keadilan. Tidak pro rakyat,” ujar Judil.

Bagi Judil, keliru besar jika gerakan mahasiswa semasa Malari itu seakan gerakan anti modal asing semata, terutama modal Jepang.

Gerakan mahasiswa saat itu adalah gerakan untuk mengoreksi strategi pembangunan yang kapitalistis bertumpu pada kapital dengan mendasarkan pembangunan nasional pada teori trickle down effect.

Teori itu menganggap bahwa pemerataan otomatis akan didapat dari tetesan hasi pertumbuhan ekonomi. Bahwa karena pembangunan Orde Baru itu mengejar pertumbuhan, dan pertumbuhan itu butuh modal, dan kebetulan yang digunakan adalah modal asing yang digelontor masuk dengan mengobral segala fasilitas kemudahan, itu otomatis menjadi sasaran kritik berikut dari gerakan mahasiswa.

“Kebetulan saja saat itu yang datang adalah Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka, yang ketika di Bangkok kebetulan juga didemo besar-besaraan, maka di Jakarta pun sama. Tapi sekiranya saat itu yang datang adalah Presiden Gerald Ford dari Ameriksa Serikat, dia juga akan kamu demo habis-habisan,” tandas aktifis UI yang kemudian bergabung dengan Petisi 50, ini.

Bagi Judil, gerakan mahasiswa saat itu adalah gerakan murni mahasiswa dan tidak ada kait mengait dengan konflik internal dari berbagai faksi jenderal di lingkaran dalam Presiden Soeharto. Tidak ada hubungannya, dengan Pangkopkamtib Jenderal Soemitro, yang tengah

dilancarkan oleh Majalah Ekspres (yang kemudian pecah menjadi Ekspres dan Tempo). Majalah Ekspres yang saat itu diasuh oleh Marzuki Arifin dkk, sempat mengaitkan keterlibatan Imam Waluyo, seorang tokoh aktivis yang disebut-sebut oleh majalah itu sebagai unsur Masyumi.

“Aneh, padahal Imam setahu saya dia adalah aktifis IMK (Ikatan Mahasiswa Kebayoran), yang seperti juga Imada (Ikatan Mahasiswa Jakarta) adalah anggota Somal (Serikat Organisasi Mahasiswa Lokal) yang justru sering disebut karib dengan parta tokoh eks PSI,” jelas Judil.

Keterkaitan itu memang terkesan-mencari-cari kambing hitam, guna mereduksi peran muni dari gerakan mahasiswa. “Sekiranya mereka (peniup opini dari majalah tersebut), tahu kalau saya ini juga aktivis HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), jangan-jangan malah saya yang disebut sebagai unsur eks Masyumi. Hahahaha,” komentar Judil.

Terpukul Dampak Malari Pastinya akibat Malari itu, Soeharto kemudian membenahi strategi pembangunan nasional.

Sehingga sejak 1974 lahirlah delapan jalur pemerataan. Bahkan rezim pembangunan menindas (reperesive developmental regime) Orde Baru yang oleh Arif Budiman juga disebut sebagai model OB (Otoriter Birokratik), juga mulai memperkenalkan doktrin pembangunan terbaru yang dikenal dengan nama Trilogi pembangunan.

Yaitu yang terdiri atas tiga pendekatan, logi pertumbuhan, logi stabilitas yang dinamis, dan logi pemerataan.

Namun di balik sukses penyampaian aspirasi murni gerakan mahasiswa se-Indonesia itu yang kemudian diakomoasaikan oleh Soeharto, rezim Orde Baru juga melakukan pembenahan yang terkait dengan posisi faksionalisasi para kelompok jenderal pendukung Soeharto. Sumitro dicopot dari posisi Pangkopkamtib, dan diganti oleh Laksamana Sudomo, dan posisi Aspri (Asisten Pribadi) Presiden Soeharto, seperti Ali Murtopos cs, pun dilikuidasi, termassuk juga posisi Letjen Soedjono Humardani. Padahal, kedua jenderal aspri Soeharto ini pun merupakan patron dari CSIS (Center for Startegic Intrenaotionalo Studies).

Di kalangan kampus pun dilakukan pembenahan total. Kiprah mahasiswa serentak dibatasi, dengan pemberlakuan SK 028/1974. Melalui SK Medkibud ini, mahasiswa dilarang melakukan kiprah di luar kampus, dan di kampus pun hanya boleh sebatas diskusi ilmiah. SK ini kemudian ditentang DM UI di bawah pimpinan Dipo Alam dan Djodi Wuryantoro, selaku pengganti duet Harfiman-Judil.

Setelah sukses menentang SK 028 yang mengekang tradisi pergerakan mahasiswa, mulailah muncul isu nasional baru. Berupa upaya demokratisasi kelanjutan pembangunan. Sukses dari Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, yang dipuji antara lain oleh pemimpin redaksi Pedoman (eks koran resmi PSI), Rosihan Anwar, sebagai calon yang layak menjadi presiden menggantikan Soeharto.

Peluang ini rupanya disambut oleh mantan Ketua DMUI Dipo Alam dan eks aktivis Malari, Bambang Sulistomo untuk mendaulat dan mendeklarasikan Bang Ali sebagai capres dengan tagline, Why Not The Best. Dipo dan Sulistomo sempat ditahan satu hingga dua bulan di Markas Batalion 202 Tajimalela di Bekasi yang kemudian populer disebut ‘Kampus Kuning’.

Karuan hal itu menyinggung Soeharto dan Orde Baru. Sehingga tak lama kemudian posisi Ali Sadikin pun digantikan oleh Letjen Tjokropranolo, mantan Aspri, sebagai gubernur DKI Jakarta. Namun isu perlunya penyegaran pucuk kepemimpinan nasional itu juga yang kemudian mengilhami gerakan mahasiswa 1978.

Dalam gerakan yang dipelopori oleh Ketua DMUI Lukman Hakim, melalui gerakan awal 10 November 1977, dengan tagline ‘Pahlawan Padamu Kami Mengadu’, maka gerakan mahasiswa se-Indonesia pun lantang mulai menyuarakan, “Pak Harto straightset-lah, jangan rubberset.” Untuk menolak Soeharto jadi presiden Indonesia masa jabatan ketiga.

Istilah ‘Kampus Kuning’ mulai popular ketika pada DM dan senat mahasiswa ditangkap di Markas Batalion 202 Tajimalela, Bekasi.

Militer lantas bergerak dengan mengirim panser ke sejumlah kampus-kampus utama di Indonesia.

Sejak saat itu kampus dibenam dan sepi kembali. Bahkan kemudian diberlakukan kosep NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) yang disuarakan oleh Daud Jusuf dari CSIS yang kemudian menjadi Mendikbud, degan memberlakukan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan), yang membubarkan DM dan senat mahasiswa se-Indonesia. Sejak itulah kampus menjadi sepi dari aktivitas kemahasiswaaan. Apalagi kemudian diberlakukan juga sistem kuliah dengan SKS (Sistem Kredit Semester) sebagai bagian utuh dari NKK/BKK. Dan gerakan mahasiswa baru bangkit kembali sekitar 20 tahun kemudian pada 1998 sebagai gerakan reformasi.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

29

laporan utama

Peristiwa Malari 1974 menjadikan pemerintah menuduh Hariman Siregar adalah tokoh makar yang hendak menggulingkan pemerintah yang sah.

Oleh: Heriyono

D

ijuluki ‘Rajawali Politik Indonesia’, sosok Hariman Siregar begitu melegenda di kalangan aktivis di Indonesia. Bahkan, Moh Jumhur Hidayat, aktivis yang kini menjabat sebagai kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pernah berkomentar, yang namanya aktivis bohong kalau mereka tidak mengenal sosok Hariman Siregar.

Hariman Siregar mitos dikalangan kaum pergerakan dan aktivis pro demokrasi, siapa yang belum kenal Hariman dianggap belum lengkap keaktivisannya. Berlebihan mungkin, tapi faktanya tokoh yang terkenal namanya sejak meletus peristiwa kerusuhan Januari 1974 (Malari) ini sudah seperti legenda hidup dalam dunia pergerakan mahasiswa dan pemuda Indonesia.

Pada malam pergantian tahun 1973-1974, Hariman pernah

30

berpidato di halaman UI Salemba.

Dua paragraf “Pidato Pernyataan Diri Mahasiswa” yang terkenal adalah; “Tidak ada hasil yang diperoleh tanpa kerja keras, tanpa perjuangan, dan tanpa keberanian.

Karena, kalau kita tidak mau dikekang, diancam, baik oleh kekuasaan maupun cecungukcecunguknya, maka kita mahasiswa harus berani bersikap dan bergerak untuk mewujudkan pendapatpendapat yang diperoleh. Ingat, pada akhirnya yang menentukan bukanlah analisis yng bagus-bagus yang ilmiah, tetapi tindak nyata yang mengubah keadaan.

Kepada tukang becak, mari abang-abang, kita bergerak bersama untuk membuka kesempatan kerja.

Kepada para penganggur yang puluhan juta, yang berada di desadesa dan kota-kota untuk bergerak untuk kesejahteraan sosial; kepada warga negara Indonesia yang bekerja untuk perusahaan asing,

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

*** Pertengahan Januari 1974, ketika hari masih sangat pagi, Hariman Siregar dibangunkan dari selnya di Rumah Tahanan Militer Budi Utomo, Jakarta Pusat. Sudah dua hari ia ditahan di sana karena dituduh terlibat dalam peristiwa Malapetaka

tempo

Kepak Sayap Sang Rajawali Politik

mari kita bergerak untuk menuntut persamaan hak dengan karyawankaryawan asing, mari kita bergerak untuk menuntut persamaan hak dengan karyawan-karyawan asing.

Dan akhirnya, kepada para koruptor penjual bangsa, pencatut-pencatut sumber alam Indonesia yang mengejar-ngejar komisi sepuluh persen, kami serukan bersiapsiaplah menghadapi gerakan kami yang akan datang.”

Pidato itulah yang mengubah 180 derajat perjalanan hidup Hariman. Isi pidato tersebut kelak dituding sebagai seruan untuk melakukan gerakan makar terhadap pemerintah. Bagian akhir pidato yang ditujukkan kepada masyarakat lain di luar mahasiswa tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kerusuhan yang cukup anarkis yang melibatkan masyarakat luas di sebagian wilayah Jakarta utamanya di daerah Senen Jakarta Pusat kemudian dikenal sebagai Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), menjadikan pemerintah menuduh Hariman Siregar adalah tokoh makar yang hendak menggulingkan pemerintah yang sah. Untuk itu Hariman di jebloskan ke penjara selama enam tahun.

Akibat persitiwa tersebut Hariman mendekam dipenjara, istrinya yang sedang mengandung mengalami musibah karena anak kembar yang dikandungnya meninggal saat dilahirkan. Istrinya mengalami kegoncangan jiwa yang hebat dan mengakibatkan hilang ingatan akut. Ayah Hariman meninggal, dan mertuanya Prof Dr Sarbini Soemawinta juga dipenjara.

Inilah masa-masa terkelam dalam sejarah perjalanan hidup seorang Hariman Siregar.

15 Januari 1974, yang dikenal dengan sebutan Peristiwa Malari.

Pagi itu, Hariman diperbolehkan keluar dari sel sebentar untuk pergi ke Rumah Sakit St. Carolus, karena Sriyanti, istrinya, dalam kondisi mencemaskan ketika hendak melahirkan anak kembar. Pada saat Hariman sampai di rumah sakit, kabar sedih menerpa: bayi kembar yang baru saja dilahirkan Sriyanti telah meninggal. Esok harinya, Sriyanti pun mengalami koma sebelum akhirnya mengalami hilang ingatan untuk selamanya. Beberapa waktu kemudian, Kalisati Siregar, ayah Hariman, juga meninggal.

Barangkali, itulah masa-masa terberat bagi sosok Hariman Siregar.

Setelah dipenjara rezim Soeharto, ia mesti kehilangan anak, ayah, sekaligus menyaksikan istrinya sakit berkepanjangan. “Kalau ingat masa itu, gue jengkel. Membicarakan ini rasanya tidak menyenangkan.

Bayarannya tidak imbang. Semuanya sudah habis,� kata Hariman mengomentari masa-masa suram itu.

Kesedihan berat yang menimpa Hariman itulah yang menjadi kisah pembuka dalam buku Hariman & Malari. Buku ini merupakan biografi yang ditulis dengan sudut pandang orang ketiga. Bukan memoar yang mengambil sudut pandang orang pertama. Diterbitkan Q-Communication, buku ini

ditulis Imran Hasibuan, Airlambang, dan Yosef Rizal dan diterbitkan pada Januari 2011.

Secara garis besar, ada empat bagian dalam buku ini. Bagian pertama berisi kisah hidup Hariman.

Bagian kedua menyuguhkan galeri foto. Bagian ketiga menampilkan komentar para tokoh ihwal sosok Hariman. Sedangkan bagian terakhir mengetengahkan sejumlah tulisan Hariman.

Dalam literatur gerakan mahasiswa di Indonesia, nama Hariman Siregar selalu diidentikkan dengan Peristiwa Malari. Malari adalah julukan yang mencakup dua peristiwa yang berdekatan waktu, meski belum tentu berkaitan.

Peristiwa pertama adalah demonstrasi besar-besaran mahasiswa di Jakarta pada 15 Januari 1974.

Aksi itu terutama berkaitan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Indonesia.

Pada hari itu, ratusan mahasiswa dan pelajar melakukan long march dari Universitas Indonesia (UI) di Salemba, Jakarta Pusat, ke Universitas Trisakti di Grogol, Jakarta Barat.

Tujuan utama aksi itu sesungguhnya menuntut pemerintah mengubah kebijakan pembangunan dan ketergantungan pada modal asing. Selain itu, juga mendesak penguasa menangani secara serius berbagai penyelewengan dan korupsi yang kian merajalela serta penguatan lembaga penyalur pendapat rakyat. Di Trisakti, mereka melakukan mimbar bebas hingga sore hari.

Pada saat hampir bersamaan, terjadi peristiwa kedua, yakni kerusuhan massal di sejumlah sudut kota Jakarta. Massa melakukan pembakaran, perusakan, dan penjarahan terhadap sejumlah gedung. Dalam kerusuhan yang berlangsung selama dua hari itu, belasan orang meninggal dunia, ratusan mobil dan sepeda motor rusak, serta ratusan pula gedung dan bangunan

hangus dibakar. Meski para tokoh mahasiswa menyatakan kerusuhan itu tidak ada kaitannya dengan demonstrasi mahasiswa, pemerintah tetap menangkap sejumlah pentolan mahasiswa.

Sebagai Ketua Dewan Mahasiswa UI, Hariman Siregar ada dalam daftar utama target penangkapan. Dalam pengadilan yang digelar untuknya, ia divonis enam tahun penjara (walaupun praktiknya ia hanya dipenjara kurang dari tiga tahun) karena dianggap melakukan tindakan subversi, yakni merongrong haluan negara.

Setelah dibebaskan dari penjara, naluri aktivis Hariman tidak surut. Ia kembali terlibat menyokong gerakan mahasiswa 1978 yang menolak Soeharto sebagai presiden kembali.

Setelah itu, nama pria kelahiran Padang Sidempuan, Sumatera Utara, 1 Mei 1950, itu memang tak bisa dilepaskan dari dunia pergerakan hingga sekarang.

Sejatinya, pelekatan Peristiwa Malari di belakang nama Hariman tidaklah tepat. Sebab, faktanya, kerusuhan yang diwarnai pencurian, pembakaran, dan terbunuhnya belasan orang itu merupakan aksi yang sama sekali terpisah dari gerakan mahasiswa ketika itu. Kerusuhan itu juga tidak bisa dibilang 100% inisiatif masyarakat Jakarta yang mendukung aksiaksi mahasiswa, melainkan lebih cenderung ada tangan ketiga yang menggerakkannya.

Seperti kesaksian mantan Panglima Kopkamtib Jenderal (purnawirawan) Soemitro dalam memoarnya. Menurut dia, kelompok ‘jaringan intel lepas’ Opsus (Operasi Khusus) di bawah komando Ali Moertopo yang paling bertanggung jawab atas peristiwa kelam itu.

Ia menunjuk serangkaian rapat rahasia kelompok itu yang dilakukan beberapa kali menjelang Peristiwa Malari pecah. Dengan kesaksian ini, tampak bahwa Hariman hanyalah kambing hitam tragedi nasional itu.

Jadi, bila menyebut Hariman sebagai tokoh sentral Peristiwa Malari, sama saja dengan membenarkan pengambinghitaman tersebut.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

31

laporan utama Wawancara Hariman Siregar

Bangsa Ini Telah Menjual Organ Tubuh

Oleh: Heriyono

32

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

tino oktaviano/ aktual

"Indonesia sekarang menjadi satu negara dua bangsa (one state two nation). Sebanyak 1% pemilik modal, dan 99% sisanya adalah kuli."

D

itemui di sekretariat Indonesian Democracy Monitor (Indemo) di bilangan Jakarta Pusat, belum lama ini, Hariman Siregar begitu lugas ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan soal modal asing dan liberalisme. Berikut petikannya.

tino oktaviano/ aktual

Bagaimana Anda melihat Indonesia saat ini?

Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang benar dan jujur. Pemimpin Indonesia yang ada saat ini suka membohongi rakyatnya. Rakyat kerap dibohongi dan dibodohi. Pemimpin saat ini hanya memerlukan rakyat saat kampanye politik, atau sekali dalam lima tahun.

Setelah itu, rakyat dilupakan. Setelah selesai pemilu, rakyat seperti istri yang dicerai. Lima tahun kemudian istri itu dipaksa tidur bersama lagi. Itu defisit demokrasi.

Pemimpin bagaimana yang bisa membawa bangsa ini keluar dari krisis multidimensi?

Seorang pemimpin itu harus lahir dari hasil pergumulan. Pemimpin itu mesti pernah merasakan sebuah penderitaan rakyat kecil. Jika tidak lahir dari pergumulan, pemimpin yang hadir pasti hanya mementingkan dirinya sendiri dan kesejahteraan atau

keselamatan keluarganya saja. Sekarang ini krisis leadership. Sangat sulit terpilih pemimpin yang membawa kita keluar dari tantangan. Hampir semua dijadikan transaksi jabatan dan transaksi uang. Setelah belasan tahun reformasi, tidak terjadi perubahan ke arah positif.

Tidak ada pemimpin yang bisa mengatasi jurang yang kaya dengan yang miskin.

Tapi pemimpin yang lahir kan bersumber dari proses demokrasi, dalam hal ini pemilu. Pendapat anda?

Satu hal yang penting dari rangkaian pemilu, kita menyaksikan bahwa hasil dari pilihan-pilihan kita membawa kita kepada kondisi keterpurukan seperti yang kita alami saat ini. Ini tidak lepas dari para pemangku kepentingan dan aktor-aktor yang menentukan dalam proses pemilu. Pemerintah yang sedang berkuasa lah yang paling bertanggung jawab atas hasil pemilu yang ada. Dan kita semua tahu pemerintah memang tidak becus mengurus persoalan pemilu, karena hanya ingin mempertahankan kekuasaannya saja semata.

Pemilu adalah produk dari demokrasi, pandangan anda?

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling ideal untuk memilih pemimpin. Namun, sistem demokrasi itu belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih bersifat prosedural dan transaksional. Demokrasi kita disandera kekuatan uang. Untuk membangun demokrasi yang substansial, harus ada masyarakat madani yang kuat, penegakan hukum yang kuat, pers yang kuat, dan partai politik yang benar. Jika keempat aspek tersebut tidak terpenuhi, tidak banyak yang bisa diharapkan dari pemilu.

Pendapat anda soal partai politik?

Partai politik yang ada saat ini bisa dikatakan tidak memiliki ideologi yang jelas. Fungsi dan peran partai politik sebagai aggregator dan artikulator kepentingan rakyat pun tidak berjalan. Kaderisasi di dalam partai untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa macet.

Tidak berjalannya fungsi kepartaian tersebut karena partai-partai yang ada berwatak feudal dan tidak kredibel. Partai banyak yang dikuasai keluarga, layaknya perusahaan milik keluarga. Tidak kredibelnya partai juga disebabkan partai telah dikuasai oleh kekuatan uang.

Lalu?

Demokrasi adalah bagaimana membangun partisipasi yang lebih luas dengan meruntuhkan oligarki dan feodalisme yang telah menginfiltrasi partai-partai politik sebagai instrumen pelanggeng kekuasaannya. Demokrasi jangan hanya sekedar prosedural seperti pemilu lima tahunan. Dengan kata lain, demokrasi harus substansial.

Dengan demikian, demokrasi memiliki dua tujuan.

Pertama, menggerakkan partisipasi yang lebih luas kepada rakyat untuk terlibat aktif dalam urusan bersama (publik).

Bukan saja berpartisipasi untuk memilih pemimpin,

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

33

melainkan juga berpartisipasi untuk dipilih menjadi calon pemimpin. Kedua, adalah bagaimana memecahkan persoalan bersama (publik), termasuk suksesi kepemimpinan tanpa kekerasan. Beragam kepentingan yang ada dirembugkan, sejak rembug di tingkat kampung hingga ke level yang lebih tinggi. Jika rembugan itu gagal mencapai konsensus baru dilakukan pemungutan suara.

Lebih jauh lagi, bahwa demokrasi kita adalah musyawarah mufakat.

Anda terkenal dengan Peristiwa Malari, terutama 34

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

terkait penolakan akan modal asing. Apakah kini masih relevan?

Indonesia sekarang menjadi satu negara dua bangsa (one state two nation). Sebanyak 1% pemilik modal, dan 99% sisanya adalah kuli. Kondisi sekarang ini lebih seram dibandingkan dengan era 1974 ketika Soeharto membuka kesempatan masuknya pemodal asing, bahkan dibanding 1998 sekalipun. Pada 1998, Indonesia ibarat kata telah telanjang terhadap modal asing, kini bangsa ini bisa dikatakan telah menjual organ tubuhnya kepada bangsa asing. Dulu awal Soeharto berkuasa

tino oktaviano/ aktual

laporan utama Wawancara Hariman Siregar

Biodata Nama: dr. Hariman Siregar Tempat/ Tanggal Lahir: Padangsidempuan, Sumatera Utara, 1 Mei 1950

Pendidikan • SD di Jakarta (1961) • SMP di Jakarta (1964) • SMA di Jakarta(1967) • Fakultas Kedokteran UI (1977) Karier • Dokter Inpres di Puskesmas Rawajati, Jakarta Selatan (1977 – 1979) • Kepala Klinik Baruna (1989–sekarang)

Anda begitu menentang keras liberalisme, alasannya?

Sejak jatuhnya Soeharto pada 1998, perangkat aturan di berbagai bidang kehidupan bernegara sudah sangat liberal. Tidak ada lagi national treasure (kepentingan nasional) yang harus dilindungi dari berbagai kemungkinan yang melemahkan fungsi negara. Tujuan bernegara yang telah dirumuskan founding parents saat ini sulit dicapai bahkan gagal (failure state). Semua itu sebagai anti tesis atas praktik rezim otoriter-birokratis di bawah Soeharto. Tuntutan reformasi malah dijawab dengan perubahan total, terutama dalam aturan dan pelembagaan yang free fight liberalism, dengan acuan Amerika Serikat yang menancapkan pengaruhnya lewat IMF, Word Bank dan lembaga multinasional lainnya.

Padahal, di negaranya sana, Amerika Serikat telah terbukti gagal karena praktik liberalisme. Ironisnya, kita malah tengah mempraktikan kembali kegagalan tersebut.

mengundang modal asing untuk pertumbuhan. Baru sebagian saja sudah banyak industri-industri menengah kita yang mati. Kondisi sekarang lebih tragis. Apalagi dengan model liberalisasi ekonomi yang dijalankan pemerintah. Sekarang dengan liberalisasi mati semua kita. Namun, Indonesia bisa bangkit. Karena itu, Indonesia tidak boleh kalah dengan keadaan. Seperti kata Bung Karno, kita tidak boleh kalah melawan kapitalisme. Bagaimana menghentikan ini? Kita tidak boleh mengalah kepada undang-undang yang mengalahkan hak konstituen.

Kenapa pemimpin bangsa ini seolah mendiamkan soal liberalisme?

Negara saat ini tengah dibajak oleh kaum oligarki.

Melalui demokrassi prosedural, lewat sistem kepartaian, kaum oligarki ini menguasai negara, padahal mereka tidak pernah berjuang untuk rakyat kecuali mencari uang dan keuntungan lain sehingga mereka tak punya kepekaan sosial atas derita dan kesulitan rakyat.

Dengan kekuatan uang yang mereka miliki, kaum oligarki ini menilai rakyat tidak lebih dari angkaangka yang semuanya bisa mereka nilai dengan uang.

Perubahan harus dilakukan untuk menyetop dan menghentikan demokrasi prosedural, bahkan kriminal, yang sudah sangat buruk di mana negara tidak lagi perduli rakyatnya. Saya tidak akan berhenti mendorong dan menyemangati gerakan mahasiswa dan gerakan prodemokrasi agar terus mengoreksi dan mengkritik rezim sekarang yang membawa Indonesia semakin larut dan tergantung pada modal asing dan sistem neoliberalisme yang menyengsarakan rakyat.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

35

laporan utama

Anas Urbaningrum,

Mantan Ketua Umum HMI

B

ang Hariman adalah aktivis sepanjang zaman.

Komitmen pergerakannya untuk Indonesia yang lebih baik tak pernah padam. Aktivisme Bang Hariman menjadikan dirinya selalu "muda". Bahkan tidak kalah dibandingkan para aktivis muda zaman sekarang ini. Bang Hariman selalu hadir pada isu-isu demokrasi, penegakan HAM dan pembelaan kepada kalangan yang lemah.

Peristiwa Malari itu hanya salah satu bentuk keberanian dan keterpanggilan Bang Hariman. Spirit Malari tetap hidup dan bahkan mengalami pengayaan ekspresi secara terus menerus sepanjang waktu. Semoga Bang Hariman terus menjadi inspirasi bagi pergerakan untuk memajukan Indonesia yang demokratis dan menyejahterakan rakyat.

Rizal Ramli,

Mantan Aktivis Mahasiswa 1978

M

Moh Jumhur Hidayat,

Eksponen Aktivis Pro-Demokrasi (ProDem)

alari adalah gerakan moral murni mahasiswa untuk memperjuangkan keadilan. Gerakan ini sengaja dihancurkan dan didiskreditkan dengan rekayasa huruhara oleh Rezim Orde Otoriter Dr. Hariman adalah orang pergerakan sejati. Jiwanya terus bergelora untuk memperjuangkan keadilan sejak jadi pimpinan Dewan Mahasiswa di UI. Hariman juga sangat solider dan banyak membantu para aktivis dari berbagai kalangan dan angkatan. Ketegaran dan konsistensi perjuangan Hariman mengagumkan.

erakan Malari, walau sudah 40 tahun berlalu, tetap membawa pesan ideologis yang masih relevan dan bahkan semakin relevan pada hari. Pesan Malari adalah sangat penting membangun kemandirian ekonomi, meningkatkan kualitas SDM dan pengembangan teknologi untuk semua bidang sehingga mampu menghasilkan produk berdaya saing tinggi di tengah dinamika globalisasi yang semakin ugal-ugalan.

Dari semangat Bang Hariman dan tokoh-tokoh Malari, kami sebagai generasi yang lebih muda, merasa terinspirasi karena mereka tetap konsisten dalam perjalanan hidupnya hingga hari ini yaitu tidak hentihentinya memikirkan dan berjuang untuk kemajuan Indonesia.

36

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

tino oktaviano/ aktual

G

Fahri Hamzah,

Mantan Ketua Umum KAMMI

M

alari tak boleh berhenti kita peringati. Malari adalah monumen perlawanan mahasiswa terhadap kuasa modal asing dan besar. Negara ini selalu menjadi intaian mereka. Jika negara tak kuasa lagi menjalankan perannya maka rakyat akan menjadi marjinal.

Kita harus terus memupuk kesadaran sejarah dari peristiwa Malari dan peran Hariman di sana agar kesenjangan kapital tak akan pernah terjadi lagi di negeri ini...

Haris Rusly,

Eks Aktivis Mahasiswa 1998

H

tino oktaviano/ aktual - aktual/ istimewa (haris)

ariman dan peristiwa Malari tahun 1974 adalah early warning atau sebuah peringatan dini terhadap ancaman penguasaan modal asing terhadap bangsa Indonesia.

Kini, peringatan dini yang disampaikan oleh Hariman Siregar dan kawan-kawan 40 tahun lalu telah menjadi kenyataan yang dihadapi bangsa kita, yang sedang menghadapi "arus balik" penjajahan asing yang telah diusir tahun 1945. Dominasi politik, eksploitasi ekonomi dan penghancuran karakter bangsa oleh kekuatan asing yang bersekutu dengan elite politik nasional dan lokal adalah kenyataan pedih dan menyakitkan yang sedang kita hadapi.

Semoga peringatan 40 tahun Malari menginspirasi Kelahiran kembali gerakan mahasiswa dan pemuda  yang teguh menentang arus balik penajajahan asing sebagaimana dicontohkan oleh Hariman tahun 1974.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

37

Opini laporan utama

JATUH - BANGUN STRATEGI PEMBANGUNAN:

Pertumbuhan Atau P P

38

(APBN) yang waktu itu disebut Anggaran Moneter, mengalami defisit yang luar biasa.

Jika pada 1964 penerimaan sebesar Rp 283,386 miliar, pengeluaran mencapai Rp 681,328 miliar, sehingga defisit Rp 397,942 miliar. Tahun 1965, penerimaan Rp 923,444 miliar, pengeluaran Rp 2.244,105 miliar, sehingga defisit Rp 1.320,661 miliar. Pada tahun 1966, selama triwulan I, penerimaan Rp 333 miliar, pengeluaran sudah Rp 2.472 miliar, sehingga defisit Rp 2.139 miliar. (Sumber: buku Radius Prawiro Kiprah, Peran dan Pemikiran).

Sementara menurut Frans Seda dalam bukunya Simfoni Tanpa Henti, defisit negara selama enam bulan sudah melebihi anggaran pengeluaran negara untuk seluruh tahun, sementara inflasi berlangsung sangat ganas mencapai 650%.

Akibatnya Anggaran Moneter 1966, istilah untuk Anggaran Pendapatan

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

dan Belanja Negara (APBN) pada saat itu, tidak bisa dipakai lagi sebagai alat kebijaksanaan.

Modal Asing Vs Industri Rumah Tangga Dalam kondisi yang seperti itu, dalam sebuah seminar yang diselenggarakan di Universitas Indonesia, 8–9 Mei 1966, Prof Dr Widjojo Nitisastro yang selanjutnya tampil memimpin tim arsitek perekonomian Orde Baru, mengemukakan dua penyebab kemerosotan perekonomian Indonesia.

Pertama, selama bertahun-tahun perekonomian kita terbengkalai dan tidak memperoleh perhatian yang cukup memadai. Kedua, bahkan dalam menghadapi soal-soal ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi seringkali diabaikan.

Oleh karena itu ia kemudian menyerukan agar kita senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip

tino oktaviano/ aktual

emuda–pemudi zaman sekarang, tentu sulit membayangkan bagaimana kehidupan orangtua mereka pada masa-masa sebelum 1970-an. Bahan pakaiannya adalah tekstil-tekstil sederhana hasil produksi dari alat tenun bukan mesin (ATBM). Satu dua orang kaya memang mengenakan pakaian dari bahan wol asal impor.

Tapi sebagian besar masyarakat, khususnya laki-laki, mengenakan celana drill dari katun, yang sesudah dicuci dan sebelum dijemur, direndam terlebih dahulu dalam cairan tepung tapioka, agar nanti sewaktu diseterika bisa tampil indah dan tidak nampak kumal.

Jika haus, kita tidak minum minuman kaleng atau botol produksi pabrik-pabrik besar. Untuk air putih kita harus merebus air sumur, yang selanjutnya disimpan di dalam kendi (tempat air bercerat terbuat dari tanah liat) agar menjadi sejuk.

Sedangkan untuk minuman penyegar di siang hari nan terik, kita sudah sangat puas dengan minuman botol hasil industri kecil atau rumahan yang disebut limun. Ada rasa jeruk orange crus, saparela, rasa moka atau rasa sirsak ditambah es batu buatan pabrik, yang di sebagian besar ibukota Kabupaten di Jawa buatan pabrik es Petojo.

Itulah secuil gambaran kehidupan di penghujung akhir kekuasaan Orde Lama yang tumbang pada 1966, yang selanjutnya digantikan Orde Baru yang dipimpin Jenderal TNI Soeharto. Pada periode peralihan tersebut perekonomian negara ditandai dengan ketidakseimbangan yang amat sangat antara pengeluaran dan penerimaan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pemerataan

tino oktaviano/ aktual

Oleh: Bambang Wiwoho* Mantan Jurnalis

ekonomi, antara lain keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan, ekspor dan impor, arus barang dan arus uang, penyediaan kesempatan kerja dan pertambahan penduduk usia kerja.

Kondisi yang seperti itu mendorong Jenderal Soeharto bukan hanya memimpin Komando Pengganyangan Gerakan 30 September PKI (Partai Komunis Indonesia) saja, tapi juga tampil mengambil peranan komando stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang semula menjadi tugas utama Dewan Stabilisasi dan Rehabilitasi Kabinet Ampera yang dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno.

Kehendak dan tekad politik yang kuat dari Pak Harto melahirkan pondasi kebijaksan ekonomi yang dikenal dengan ‘Peraturan-Peraturan 3 Oktober 1966’, yang meletakkan dasar bagi proses stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, yang di kemudian hari menimbulkan polemik, kritik bahkan emosi politik yang sempat meledak menjadi Peristiwa Malari 1974, bahkan tidak berhenti sampai di tahun1974 itu saja, sampai sekarang pun masih menjadi sumber permasalahan.

Berdasarkan Peraturan 3 Oktober 1966, pada 2 November 1966, digariskan pola kebijaksanaan operasional di bidang ekonomikeuangan, antara lain berupa Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (RUUPMA) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 1967.

RUUPMA disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan ditandatangani menjadi UUPMA (UU No 1 Tahun 1967) oleh Presiden Sukarno pada 10 Januari 1967.

Selanjutnya pada 3 Juli 1968, Presiden Soeharto menandatangani Undang Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No 6 Tahun 1968).

Bersamaan dengan proses penggodogan RUU-PMA, pada November 1967 di Jenewa, berlangsung konferensi selama tiga hari antara tim ekonomi Orde Baru dengan perusahaan-perusahaan multinasional raksasa (Multi National Corporation/MNC).

Konferensi yang dibongkar ke publik oleh wartawan dan peneliti-peneliti asing ini, sampai sekarang masih terus menjadi bahan perbincangan di kalangan para aktivis yang kecewa terhadap eksploitasi sumber daya alam serta penguasaan ekonomi Indonesia oleh para MNC tersebut.

Betapa pentingnya mengetahui kilas balik permasalahan mendasar ini. Izinkanlah saya mengutip catatan yang sering diungkapkan oleh mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) dan juga mantan Menteri Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kwik Kian Gie, yang antara lain dikemukakan dalam Kongres Indonesia Raya 2004, di mana penulis menjadi Sekretaris Panitia Pelaksana, sekaligus salah satu anggota tim perumus dan tim penyunting yang kemudian menerbitkannya menjadi buku Indonesia Raya Bangkit atau Hancur’ sebagai berikut: “Marilah sekarang kita telusuri sedikit sejarah hubungan kita dengan negara-negara besar yang merupakan awal keterpurukan kita.”

John Pilger, seorang wartawan Australia yang bermukim di Inggris

membuat film dokumenter tentang Indonesia yang juga dituangkan dalam sebuah buku dengan judul The New Rulers of the World’.

Di halaman 37 tercantum: ‘Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya rezeki terbesar dari Indonesia, hasilnya dibagi.

TimeLife Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambilalihan Indonesia.

Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili perusahaanperusahaan minyak dan bank.

General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah Tim Ekonomi Pemerintah Indonesia yang oleh Rockefeller disebut ‘Indonesian top economists’.

Di Jenewa, tim ekonomi Indonesia tersebut terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa diantaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para wakil dari perusahaan-perusahaan multinasional. Butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya adalah buruh murah yang melimpah, cadangan besar dari sumber daya alam dan pasar yang besar.

Di halaman 39 ditulis: ‘Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

39

Opini laporan utama Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler, kata Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, dengan mahasiswanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Sampson, telah mempelajari dokumen-dokumen rahasia konferensi yang masa rahasianya sudah kadaluwarsa.

Mereka membaginya ke dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi. Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh dirinya dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan: ini yang kami inginkan: ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia.

Kalau kita percaya John Pilger, Brad Sampson dan Jeffrey Winters, sejak 1967 Indonesia sudah mulai dihabisi (plundered) dengan dituntun oleh para elite bangsa Indonesia sendiri yang ketika itu berkuasa. Demikian mantan Menteri Era Reformasi yang kritis, Kwik Kian Gie, merangkum telaah kritis wartawan serta pengamat ekonomi Barat tentang peristiwa penting yang melibatkan tim arsitek ekonomi Orde Baru, yang memperoleh mandat penuh dari Pak Harto tersebut.

Bertitik-tolak dari Peraturan 3 Oktober 1966, maka dimulailah rancang bangun ekonomi era Orde Baru. Hasilnya, jika tingkat inflasi pada 1966 mencapai 650%, maka pada 1967 bisa dikendalikan menjadi 120% dan pada 1968 turun lagi menjadi 85%. Dengan kondisi inflasi yang sudah terkendali, mulai tahun anggaran 1969/70 hingga 1973/74, dilancarkan akselerasi pembangunan 25 tahun tahap I yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I).

Repelita menganut strategi pembangunan yang mengutamakan 40

pertumbuhan. Sudah menjadi rahasia umum yang dibahas dalam diskusi-diskusi terbuka, para arsitek ekonomi waktu itu memang sangat dipengaruhi pemikiran W Arthur Lewis dan WW Rostow. Lewis dalam bukunya The Theory of Economic Growth (1955) mengemukakan bahwa masalah pembangunan adalah masalah pertumbuhan, dan bukan pembagian pendapatan.

Sedangkan Rostow dalam bukunya The Stages of Economc Growth (1960) berpendapat, masalah pembangunan adalah masalah input dan modal serta teknologi, yang merupakan faktor penentu keterbelakangan.

Pihak-pihak yang mendukung pengutamaan strategi pertumbuhan, berpendapat yang terpenting adalah menciptakan kue pertumbuhan dulu, baru sesudah ada kue yang cukup, dilakukan pemerataan.

Sebab jika tidak, apanya yang mau dibagi? Mereka menganut apa yang disebut trickle down theory, teori kue pembangunan akan otomatis mengucur ke bawah. Sementara yang kontra menyatakan itu teori yang tricky, yang penuh tipu muslihat.

Bung Hatta: Keadilan Sosial Prioritas Utama Pada periode itu sampai dengan pertengahan dasawarsa 1970an, memang belum ada kajian internasional yang bisa dijadikan rujukan utama bagi strategi Pembangunan: pertumbuhan sekaligus pemerataan.

Bahkan Bank Dunia pun baru pada 1977 (Twenty Five Years of Economic Development, World Bank 1977), menyimpulkan bahwa pendekatan pendapatan nasional sebagai tujuan dari politik pembangunan ternyata terlalu sederhana, dan perlu diperluas dengan sasaran memerangi kemiskinan, memperbaiki pembagian pendapatan, memenuhi kebutuhan pokok dan penyediaan lapangan kerja.

Sampai dengan pertengahan 1970an itu, bahkan di Indonesia masih juga sampai sekarang,

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

para pengambil kebijakan tetap saja menggunakan kerangka pemikiran Keynes, Lewis dan juga Rostow, yang mengutamakan pada laju pertumbuhan, yang diukur berdasarkan perkembangan Gross National Product (GNP).

Padahal, tak kurang dari Proklamator Bung Hatta, di awal Repelita I sudah mengingatkan kurang percaya pada perhitungan GNP, pendapatan per kapita dan semacamnya. Beliau menyatakan tidak sejalan dengan strategi pembangunan yang menitikberatkan pada usaha menaikkan GNP saja.

Sebab hitungan itu tidak cocok dengan kenyataan.

Ambillah misalnya, tiga orang.

Yang pertama berpendapatan satu juta setahun. Yang kedua tiga ratus ribu. Yang ketiga duaratus ribu. Apa dalam kenyataannya bisa dikatakan pendapatan mereka masing-masing setengah juta? Karena itu pada hematnya, usaha mencapai keadilan sosial harus memperoleh prioritas pertama. Dengan tegas Bung Hatta menyatakan tidak sependapat dengan mereka yang beranggapan bahwa kue nasional harus besar dulu baru dibagi.

Sementara modal asing dan modal besar membanjir, menerjang industri rumah tangga dan industri kecil sehingga gulung tikar, para aktivis dan mahasiswa bergolak untuk melakukan koreksi. Pergolakan diawali dengan sebuah diskusi di Universitas Indonesia 13–16 Agustus 1973, dengan pembicara antara lain Ali Sastroamidjojo, Subadio, Sjafruddin Prawiranegara dan TB Simatupang. Adapun tema diskusi yaitu “Meninjau kembali strategi pembangunan dan kebijaksanaan modal asing, serta masalah ketimpangan dalam pembagian hasil pembangunan�.

Diskusi ini segera menggelinding dengan cepat, menjadi sebuah travelling discussion’ ke berbagai kampus dan daerah, yang dimotori oleh Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Hariman Siregar. Bagaikan gelombang laut yang bergulung sambung-

menyambung, melibatkan bukan hanya kalangan mahasiswa tapi juga tokoh-tokoh masyarakat, dosen, pengacara, wartawan, budayawan dan lain-lain.

Menanggapi gerakan dan tututan mahasiswa, pada Jumat 11 Januari 1974, Presiden Soeharto di Bina Graha, menerima delegasi 90 pengurus Dewan Mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu, Hariman Siregar selaku pimpinan delegasi , disamping menyampaikan Petisi 24 Oktober, juga mengemukakan kerisauan mahasiswa atas kesenjangan sosial ekonomi masyarakat yang semakin melebar. Bila kesenjangan ini tidak segera diatasi, dia kuatir bisa terjadi seperti pergolakan akibat berbagai kesenjangan di Pakistan, yang kemudian berakhir dengan pecahnya negeri tersebut menjadi Pakistan untuk Pakistan Barat dan Bangladesh untuk Pakistan Timur.

Pak Harto dengan pembawaannya yang tenang dan tetap tersenyum, berusaha menenteramkan para mahasiswa dengan menjelaskan program-program pembangunan, sebagaimana sudah dituangkan dalam Repelita I. Di akhir acara beliau menyerahkan buku-buku Repelita I kepada mahasiswa, masing-masing terdiri dari 5 buku yaitu Buku I, IIA, IIB, IIC dan Buku III, dan tidak seperti biasanya, dalam kesempatan itu ia memeluk sang tamu, Hariman Siregar.

Meskipun para pengurus Dewan Mahasiswa sudah bertemu Presiden, ketidakpuasan mahasiswa terus berkobar, di samping karena kebijakan Repelita I yang memang masih lebih mengutamakan pertumbuhan dan mengesampingkan pemerataan, juga karena gerakan itu sendiri sudah menggelinding bukan hanya menjadi gerakan mahasiswa semata-mata, tapi juga sudah diikuti oleh lintas profesi dan usia.

Suasana ibukota Jakarta, semakin hari semakin panas dengan berbagai aksi demontrasi, yang terkesan mengerucut menjadi anti modal Jepang. Padahal pada Senin malam

14 Januari 1974, Perdana Menteri Jepang Tanaka direncanakan akan tiba di Bandar Udara Halim Perdanakusuma dalam rangka kunjungan kenegaraan di Indonesia.

Buku Memori Jenderal Yoga menyebutkan, peristiwa tersebut mengakibatkan paling kurang 11 orang meninggal, 177 orang mengalami luka berat, 120 lainnya luka ringan dan 775 orang ditahan.

Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor rusak/terbakar serta 144 bangunan rusak karena pelemparan batu atau pembakaran. Kerugian harta benda lain sulit dihitung, tapi sedikitnya 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan.

Meskipun para mahasiswa dan pelajar menegaskan tidak melakukan perusakan dan pembakaran, Dewan Mahasiswa dan Pelajar seJakarta segera menyataan sikap ksatria mereka yang tidak akan cuci tangan. Buntut dari Peristiwa Malari, sejumlah tokoh masyarakat, budayawan, para aktivis dan tokohtokoh mahasiswa juga ikut ditahan, termasuk Hariman Siregar yang beberapa hari sebelumnya dipeluk Pak Harto di Bina Graha.

Koreksi Terhadap Pertumbuhan Dalam Sidang Kabinet seminggu setelah Peristiwa Malari, yaitu Selasa 22 Januari 1974, pemerintah menggariskan kebijakan terobosan yang cukup mendasar di bidang penanaman modal dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Di bidang penanaman modal ditetapkan agar penanaman modal asing harus berbentuk usaha patungan dengan pemodal pribumi.

Selanjutnya pada 11 Februari 1974, dibentuk Dewan Pembina Pengembangan Pengusaha Pribumi, dan kemudian dalam memasuki Repelita II (1974–1979) dikeluarkan peraturan pemerintah yang mengakhiri kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan.

Kebijakan pemerataan pembangunan itu dipertegas dan dirumuskan dalam strategi pembangunan yang semula

diwacanakan: pertumbuhan– pemerataan–pemantapan menuju keadilan sosial, tapi pada pengantar RAPBN 1977/78 Pak Harto memperkenalkan sebagai Trilogi Pembangunan, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Strategi Pembangunan yang dinamakan Trilogi Pembangunan itu, meskipun pemerataan di jadikan butir ketiga, namun dalam berbagai pengarahannya Pak Harto menegaskan agar di dalam pola oprasionalnya didahulukan, dijadikan batu pijakan.

Sayang sekali, berbagai kebijakan yang pada awalnya berjalan baik itu, tidak berlangsung lama. Selalu saja tantangannya adalah bagaimana melaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) Jenderal Yoga Sugomo, yang selama sebelas tahun hampir pada setiap Jumat malam di kediaman Pak Harto, Jalan Cendana 8, selalu menyampaikan analisa keadaan terakhir serta perkiraan keadaan ke depan, tak jemu mengemukakan potensi ancamannya, yaitu dua hal bersumber dari aparat dengan sistemnya dan satu lagi berupa intruder atau pengganggupengganggu di sekeliling kita.

Yang bersumber dari aparat adalah pertama, para birokrat kita belum bisa membuktikan dirinya sebagai abdi masyarakat, yang gaji berikut kemudahan-kemudahan yang mereka nikmati berasal dari pajak rakyat.

Adapun yang berupa pengganggu adalah bisnis kroni keluarga pejabat mulai dari tingkat pusat sampai daerah, yang saling berkelindan dan saling menguntungkan dengan aparat, sehingga acapkali melahirkan perlakuan-perlakuan istimewa yang mudah mengobarkan kecemburuan sosial.

Tidak mudah membuat rakyat kecil bisa tertawa bahagia. Bahkan sampai sekarang, sangat terasa perekonomian negeri ini sudah seperti dijajah kembali oleh kekuatan asing.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

41

kilas ekonomi

BI Sudah Cabut Izin 52 BPR Bermasalah

G

ubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo kembali menutup sebuah BPR bermasalah. Kali ini izin operasional PT BPR Mutiara Artha Pratama yang berlokasi di Bandung. BPR ini tercatat sebagai BPR yang dicabut izinnya oleh BI

setelah 52 BPR bermasalah lainnya.

Keterangan resmi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Minggu (25/12), menyebut bahwa dengan pencabutan izin operasional itu, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang.

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan bahwa penutupan BPR itu karena kondisi tidak sehat di internal, yaitu adanya praktik kecurangan.

"Persoalannya bukan karena faktor ekonomi makro, lingkungan, dan persaingan, tapi semuanya terjadi karena ada fraud internal," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Heru Budiargo. / Ari Purwanto

Indosat Akan Rugi Rp 100 Miliar

Setiap Perubahan Nilai Tukar 1 Persen

K

erugian PT Indosat Tbk, hingga triwulan III-2013 sebesar Rp 1,766 triliun. Itu disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD. “Setiap perubahan (nilai tukar) 1%, Indosat merugi Rp 100 miliar.

Jadi pasti merah dan masih rugi," kata Direktur Utama PT Indosat Tbk Alexander Rusli pekan lalu.

42

MenurutAlex, pelemahan rupiah nampaknya masih akan berlanjut di tahun depan karena sangat sulit bagi dolar untuk kembali seperti awal tahun 2013, yaitu di kisaran Rp 9.600-Rp 9.700.

Ketergantungan emiten berkode ISAT ini dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar disebabkan karena komponen

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

Akuisisi Axis, XL Axiata Andalkan Pinjaman Perusahaan Induk

PT

XL Axiata Tbk akan mengandalkan pinjaman dari perusahaan induknya, Axiata, untuk mengakuisisi PT Axis Telekom Indonesia (Axis).

"Dari nilai akuisisi Axis sebesar USD 865 juta, sekitar 58 persen atau USD 501,7 juta akan menggunakan dana pinjaman dari Axiata," kata Direktur Utama XL Axiata Hasnul Husaimi pekan lalu.

Menurut Hasnul, meski ada pinjaman dari induk usaha Axiata, namun tidak mengubah status porsi kepemilikan Axiata di XL yaitu sebesar 66,5 persen. "Semuanya tetap, ini hanya pinjaman saja," katanya. / Epung Saepudin

operasional yang mayoritas menggunakan dolar. Sehingga semakin besar aktivitas perusahaan, maka juga akan masih rugi. "Capex (capital expenditure) operator 50% dari dolar. Jadi komponen dolar itu naik 20%. Ya rugi. Itu paling besar," sebutnya.

Belanja modal (capex) Indosat pada tahun 2013 ini saja sebesar Rp 8 triliun. Ini juga akan berlaku untuk tahun depan. Sebagian besar belanja itu akan dihabiskan untuk perbaikan jaringan atau modernisasi. "Tahun ini Rp 8-9 triliun. Tahun depan juga sama," ujar Alex. / Fadlan Syam Butho

K

Defisit Transaksi Berjalan Masih Tetap Menghantui P

eneliti Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Rizal E.Halim mengatakan pada tahun 2014 neraca perdagangan Indonesia masih relatif tertekan dengan defisit yang tetap menghantui neraca transaksi berjalan.

"Untuk impor migas masih akan tinggi kecuali ada pengurangan besaran subsidi BBM secara massif," kata Rizal di pecan lalu.

Ia mengatakan praktik rent seeking economy masih membelenggu daya saing nasional khususnya di sektor-sektor strategis seperti energi, perkebunan, telekomunikasi, dan pangan.

Kepastian hukum juga semakin menggerogoti daya saing. Mesin birokrasi belum memberikan kinerja yang terbaik khususnya terkait dengan keseimbangan alokasi anggaran birokrasi dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

"Sinergi antar kelembagaan baik kementerian-lembaga dan non kementerian masih belum sesuai dengan ekspektasi pasar. Kontra produktif antarentitas di lembaga pemerintahan masih menjadi penghambat daya saing nasional sepanjang 2014," ujarnya. / Arnold Sirait

Sistem Birokrasi di Indonesia Membuka Peluang Korupsi

etua KPK Abraham Samad meminta semua kementerian memperbaiki sistem manajemen birokrasinya. “Kita paham betul bahwa sistem demokrasi, sistem manajemen yang sedang berlangsung di republik ini terkadang memproduksi kejahatan korupsi," katanya pekan lalu.

KPK tetap akan mengawasi setiap kementerian yang ada.

KPK juga akan mendorong upaya pencegahan korupsi. / Afditya Imam Fahlevi

KPK Endus Modus Korupsi di Perubahan Nilai Tukar Rupiah W akil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto melihat ada beberapa modus kejahatan yang harus diawasi di tahun 2014. Salah satunya adalah perubahan nilai tukar rupiah terhadap USD. "Fluktuasi currency bisa di pakai lho. Sekarang, kalau ini

akan bergerak ke arah berapa, itu bisa dapat keuntungan. Itu paling cepat dapat keuntungan tanpa bisa disebut melakukan kejahatan," katanya beberapa saat lalu.

Meski sulit dibuktikan, tapi KPK bisa mendapat bukti dari “orang dalam� di mana kejahatan itu berlangsung di sebuah lembaga atau perusahaan. / Afditya Imam Fahlevi

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

43

politik

Skenario drama "Pembatalan" Pemilu SBY dalam soal penyusunan dan skenario intelijen, jelas, tidak bisa dipandang enteng. Konstruksi kisah biografi SBY karya Osamah Hisyam yang mengenal dia sejak masih perwira muda, cukup menyiratkan arti penting temuan tentang kompetensi SBY ini.

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali tebar isu. Ada informasi beberapa elemen masyarakat berusaha menyusun rencana mengacaukan jalannya pemilu 2014. Bagaimana kita membaca sepak-terjang SBY yang sebenarnya sudah berulangkali dia lakukan dengan pola dan modus yang sama?

Mari kita urai satu-persatu.

Secara logika, jika SBY sebagai kepala negara dan panglima tertinggi TNI tahu ada gerakan yang mau mengacaukan pemilu atau ada 44

skenario kudeta, pasti SBY tak akan bocor mulut ke publik. Tapi langsung akan memerintahkan gerakan kontra intelijen untuk menangkal rencana jahat tersebut.

Berhubung yang terjadi bukan seperti sesuai pakem kelaziman seorang kepala negara, maka SBY terlihat sedang memfabrikasi alias menciptakan fakta pemberitaan seolah ada informasi semacam itu.

Atau malah, jangan jangan, semacam provokasi agar yang dia angankan berupa pengacauan pemilu itu bisa benar-benar terjadi.

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

Logiskah hal itu dilakukan jika ditelaah dari sudut pandang skenario operasi intelijen? Sangat masuk akal.

Karena andai memang ada skenario semacam itu, yang diuntungkan pun tetap SBY. Sebab selaku presiden, SBY berwenang memperpanjang masa kepresidenannya dengan alasan ada situasi darurat. Apalagi para elite partai politik peserta pemilu, justru tengah ngotot untuk nyapres atau nyaleg.

Bagi para elite politik, malah jika memungkinkan makin lebih cepat pemilu makin baik.. Terlihat para

antara

Oleh: Hendrajit

bisa menjelaskan hal ini tiada lain adalah buku biografi SBY itu sendiri.

Kalau kita seksama mencermati biografi SBY yang disusun Osamah Hisyam, ada satu episode dari karier kemiliteran SBY yang sering luput dari amatan banyak orang.

Alumni Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang 1973 ini meski tidak punya catatan cukup cemerlang sebagai perwira tempur, namun sebagai perwira staf dan intelijen, karier SBY lumayan cemerlang.

Dalam biografi ini SBY digambarkan sebagai sosok perwira militer yang kompeten dan cukup diandalkan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) maupun skenario (scenario building).

SBY dalam soal penyusunan dan skenario intelijen, jelas, tidak bisa dipandang enteng. Konstruksi kisah biografi SBY karya Osamah Hisyam yang mengenal dia sejak masih perwira muda, cukup menyiratkan arti penting temuan tentang kompetensi SBY ini.

Dari dua kompetensi itu, SBY bisa dianggap memiliki kontrol dan rentang kendali yang kuat untuk memagelarkan sebuah skenario intelijen sesuai hajat dia.

Siapa dan jaringan seperti apa yang merupakan komunitas intelijen di dalam jaringan pendukung operasi politik dan intelijen SBY? Pada tataran ini, mau tidak mau kita harus membuka dokumen-dokumen lama terkait anatomi Tim Sukses SBY. *** elite partai tak terlihat mengantisipasi opsi pembatalan pemilu dengan dalih ada akumulasi kekacauan situasi yang oleh SBY tiap saat bisa dinyatakan sebagai negara dalam keadaan darurat.

Jika pernyataan yang dilontarkan SBY itu merupakan bagian integral dari suatu operasi pematangan keadaan atau conditioning, lalu adakah penjelasan yang logis dan faktual ditinjau dari sudut pandang SBY maupun jaringan pendukungnya di ranah intelijen?

Salah satu petunjuk awal yang

Bagaimana gambaran mengenai Tim Sukses SBY? Ternyata fakta menunjukkan di semua lini sebenarnya dikendalikan oleh beberapa jenderal. Contoh adalah Marsekal (Purn) Djoko Suyanto.

Tugas pokok mantan Kepala Staf Angkatan Udara ini adalah mengefektifkan pembinaan wilayah teritorial guna memperbesar suara Partai Demokrat di daerah. Tim ini tersebar di semua kabupaten dan kota.

Yang kedua Mayor Jenderal (Purn) Abikusno, mantan asisten

logistik Panglima TNI. Tugas pokok dia menjamin semua kelengkapan logistik kampanye Partai Demokrat dan para calon anggota legislatifnya.

Lalu Mayor Jenderal (Purn) Sardan Marbun, mantan Komandan Intelijen TNI Angkatan Darat. Tim Marbun bertugas mengkomunikasikan setiap kebijakan SBY yang dianggap berhasil ke masyarakat. Agar tercipta yang dikehendaki. Tim mengelola juga Kotak Pos pengaduan dan SMS 9949.

Termasuk penerbitan berkala Tabloid Sambung Hati 9949.

Sosok tak kalah penting ialah Mayor Jenderal Irvan Edison, mantan Gubernur Akademi Militer dan mantan Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat. Edison, jenderal loyalis SBY ini kini menjabat Staf Khusus Presiden bidang Pertahanan, bertugas menghimpun database tentang semua tokoh masyarakat, baik pengusaha, pemuka agama, elemen-elemen perempuan, petani, buruh, nelayan, dan sebagainya.

Misi yang diemban dia cukup jelas, yaitu meningkatkan perolehan suara Partai Demokrat dan capres yang akan direkomendasi SBY pada Juli mendatang.

Menilik sukses operasi Gestapu (gerakan satu putaran) SBY dalam Pilpres 2009, mau tak mau kelincahan SBY mengakses berbagai jaringan di luar core dia, juga harus dicermati. Contoh di samping beberapa jenderal, ada juga tokoh sentral dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung. Sebagai Ketua Dewan Pembina Barisan Indonesia (Barindo) bersama Letnan Jenderal M Yasin yang karib dengan SBY, posisi Akbar saat itu amat strategis.

Ada juga mantan Aktivis mahasiswa yang terlibat peristiwa 27 Juli 1996 dan mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD), Andi Arif.

Tergabung dalam kelompok dia ini beberapa aktivis mahasiswa, dan melakukan beberapa pendekatan ke kelompok anak muda dan mahasiswa.

Di lini keagamaan, beberapa tokoh juga terlibat tim sukses SBY. Melalui organ dalam naungan

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

45

politik Yayasan Dzikir SBY Nurrul Salam, tercatat ada Hatta Rajasa, Sudi Silalahi, Maftuh Basyuni, Brigjen Kurdi Mustafa (mantan sekretaris pribadi presiden), Habib Abdul Rahman (Kwitang), Azis Mochtar (Partai Demokrat), dan Harris Taher (pengusaha).

Belum lagi kelompok sejumlah jenderal dalam Gerakan Pro SBY yang saat itu diketuai Mayor Jenderal Suratto Siswodihardjo, didukung mantan Kapolri Sutanto dan mantan Kepala Staf Angkatan Udara Herman Prayitno.

Itulah gambaran tim siluman SBY lima tahun lalu, yang sering diduga berbagai kalangan telah melakukan gerilya politik atau operasi terselubung.

Tujuannya guna melemahkan potensikekuatan politik pesaing dari segi bobot ketokohan politik seseorang maupun elemen, atau faksi yang dinilai bisa mengancam dan menghambat terbentuknya koalisi partai demi menjamin terpilihnya kembali SBY sebagai presiden untuk kali kedua.

Tertangkapnya Emron Pangkapi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang di kalangan internal PPP dikenal sebagai motor penggerak dukungan kepada Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, dengan menentang koalisi PPP dan Partai Demokrat dalam mendukung kembali SBY, merupakan indikasi operasi terselubung Tim Sukses SBY tersebut.

Bahkan mantan Presiden Megawati sempat menuding Badan Intelijen Negara (BIN) juga sibuk menguntit dia ke manapun pergi.

Sehingga Ketua Umum PDIP ini khawatir akan berdampak buruk pada hasil pemilu 2014. Pertanyaan yang muncul, benarkah yang dimaksud Mega memang BIN dalam makna harafiah, atau peran yang dimainkan tim intelijen SBY yang berada di luar struktur dan kendali BIN? Untuk jawaban ini, beberapa fakta berikut ini kiranya menarik untuk dicermati secara seksama.

Dari beberapa sumber sekunder yang berhasil dihimpun oleh tim riset Aktual, ternyata ada beberapa tim siluman yang pernah dimainkan SBY dalam kerangka ‘Operasi Senyap’.

46

Berikut sekelumit gambaran tentang ‘Tim Operasi Senyap’ SBY berserta cara kerja dan fungsinya.

Pertama, Tim Echo. Beraksi seperti gerakan intelijen hingga ke daerahdaerah yang mengadopsi fungsi teritorial di militer yang bertujuan mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat. Tim ini di komandani oleh mantan panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto. Masing-masing memiliki satu pimpinan di tingkat kabupaten/kota selaku penggerak di lapangan yang notabene para pengurus partai demokrat di daerah.

Kedua, Gerakan Pro-SBY (GPS).

Dibentuk dan diketuai Marsekal Madya (Purn) Suratto Siswodihardjo yang saat itu juga calon ketua umum Partai Demokrat. Struktur GPS diduduki mantan petinggi TNI/Polri mulai dari mantan Kapolri Jendral Polisi (Purn) Sutanto, mantan KSAU Marsekal (Purn) Herman Prayitno, mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suyono, mantan Kaster TNI Letjen (Purn) Agus Wijoyo. Ada juga Menkes Siti Fadillah Supari, Menhut MS Kaban, dan adik Gus Dur yaitu Lili Wahid.

Ketiga, Tim Sekoci. Membantu pemilihan legislatif guna menyokong Partai Demokrat meraup suara sampai 20% dan mendata tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan serta tokoh petani dan nelayan. Tim ini diketuai Komisaris Utama PT Indosat Soeprapto dengan wakil ketua staf khusus presiden bidang pertahanan Irvan Edison.

Keempat, Tim Delta. Mengurus semua keperluan kampanye mulai dari spanduk, kaus, baliho maupun atribut lain yang dikomandani Mantan Aslog Panglima TNI Mayjen (Purn) Abikusno.

Kelima, Tim Romeo. Bertugas untuk menjalin komunikasi positif antara SBY dan masyarakat, yaitu mensosialisasi segala kebijakan SBY yang dianggap berhasil. Tim ini dikomandoi oleh Mayor Jenderal (Purn) Sardan Marbun yang saat ini juga menjabat sebagai Staf Khusus Presiden yang membidangi layanan kotak pos 9949 dan layanan sms 9949. Tim ini juga rajin membuat buletin program pemerintah.

Keenam, Tim Foxtrot. Merupakan

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

lembaga konsultan politik Partai Demokrat yang populer disebut sebagai Bravo Media Center dipimpin Choel Mallarangeng yang juga Dirut Fox Indonesia. Ketujuh, Barisan Indonesia (Barindo). Organisasi kemasyarakatan yang diprakarsai Letjen TNI M Yasin yang saat itu masih menjadi Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas RI).

Kedelapan, Jaringan Nusantara. Kelompok ini dikelola sejumlah mantan aktivis mahasiswa terdiri atas Andi Arief, Harry Sebayang, Aam Sapulete dan sejumlah pengamat intelijen. Kelompok ini membuat

tino oktaviano/ aktual

JN News yang dibentuk Sekab Sudi Silalahi dengan tugas mengirim pesan pendek melalui telepon seluler.

Gambaran sekilas ‘Tim Senyap’ SBY lima tahun lalu itu sudah memadai sebagai cermin bahwa pernyataan SBY tentang ada indikasi gerakan akan mengacaukan pemilu malah harus dibaca sebagai isyarat atau bagian dari skema operasi intelijen yang dikehendaki SBY untuk mematangkan keadaan. Jadi, jangan dibaca sebagai bentuk peringatan atau perintah seorang kepala negara untuk menggagalkan sebuah rencana jahat yang telah berhasil diketahui

oleh tim intelijen negara.

Jelas pernyataan SBY itu sebuah fabrikasi atau rekayasa pembentukan opini dengan membuat fakta pemberitaan seolah ada informasi ihwal rencana aksi mengacaukan pemilu. Fabrikasi itu akan dilanjutkan dengan aksi pematangan kondisi dan sekaligus arah penggalangan yang bermuara untuk pemunculan aksi destabilisasi menjelang pemilu. Yang semua pagelaran itu diskenariokan guna menuju pada ending mendukung dan mewujudkan hajat Presiden SBY yang sesungguhnya. Ending itu paling

sedikit bisa berupa posisi aman bagi SBY dan keluarga besar Cikeas dari berbagai dugaan jerat hukum.

Telaah kemungkinan ini cukup masuk akal menilik kompetensi yang melekat dalam diri SBY sebagai perwira staf dan intelijen yang cemerlang dalam penyusunan Renstra dan scenario building.

Apalagi, jaringan pendukungnya di ranah intelijen pun terlihat cukup mendukung skema tadi. Meski langkah awal upaya melibarkan Lembaga Sandi Negera (Lemsaneg) di dalam KPU, telah berhasil ditelanjangi para pendamba demokrasi.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

47

politik

Jenjang karier SBY sebagai intelejen ABRI (sekarang TNI) justru dapat membuatnya jauh lebih menyeramkan daripada purnawirawan jenderal lain.

Oleh: Sukardjito

S

ebelum melakukan lawatan ke Jepang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan kegalauannya akan keamanan Pemilu 2014. Pada

48

saat jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (12/12), Presiden khawatir dengan gerakan beberapa elemen yang diduga akan melakukan gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2014. Presiden mengatakan telah menerima laporan dari Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman.

“Polri sudah mengidentifikasi dan mengikuti arah gerakan tersebut,” jelas SBY. Presiden menilai wajar semakin menghangatnya situasi politik

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

menjelang pemilu 2014.

"Kepada para elite parpol dan seluruh politisi untuk tetap menahan diri selama kampanye," ujar dia.

Pernyataan itu menunjukkan karakter dan kinerjanya selama menjadi presiden tampak seperti ‘Jenderal kok peragu’, atau ‘Jenderal belakang meja’, atau ‘SBY lamban seperti kerbau’ atau ‘Jenderal yang hobi curhat’, dan lain sebagainya.

Demikian disampaikan Eggi Sudjana kepada Aktual lewat selulernya beberapa waktu lalu.

antara

Ancaman Pemilu

bloomberg

Menurut Presiden Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI) ini, statemen SBY itu ditujukan untuk menutupi kisruh Partai Demokrat yang selama beberapa bulan ini diserang kanan-kiri oleh lawan politiknya dengan tuduhan partai paling korup.

“Hal ini justru telah membuka mata publik semua bahwa SBY tidak selemah penampilannya, apalagi melihat bagaimana SBY bereaksi dengan mengatakan partai lain lebih korup dari Demokrat dan elite partai

makin panas,” jelas Eggi.

Terbukti, kata advokat ini, bagaimana hingga hari ini seluruh petinggi partai politik yang menyerang Demokrat mulai petinggi dari PKS, PPP, Golkar, PDI-P dan Hanura sudah terbongkar kasus korupsinya, bahkan termasuk skandal seks maupun narkoba mereka.

Terakhir telah terjadi pengejaran dari sisi hukum terhadap Dinasti Banten dan terkait Bambang W Soeharto (petinggi Hanura) hanya untuk menutupi keterlibatan anaknya Edi Baskoro Yudhoyono yang disebut-sebut dalam kasus Hambalang yang akan berakibat menurunkan citra partai Demokrat.

“SBY harus berlaku jujur bahwa dia sesungguhnya sudah tidak layak jadi pemimpin,” kata Eggi.

Sementara itu, dari sisi karakter atau sifat, menurut mantan cagub independen Jatim ini, tampaknya SBY termasuk dalam orang-orang yang bersifat plegmatif yang dari luar selalu terkesan peragu, pendiam, lamban dan perlu didorong.

Akan tetapi karakter plegmatif yang terlalu sering ditekan dapat membalas dengan lebih keras sekali dia membulatkan tekad bahwa dia telah cukup bersabar dengan para penganggu. “Jadi secara teoritis orang plegmatis hanya tampak lemah di luar tetapi sebenarnya mereka

berkarakter kuat.”

Dalam catatan Eggi, SBY memang bukan jenderal yang ahli pertempuran lapangan sehingga tidak heran secara wibawa dia kalah dan tampak tidak setegas dari purnawirawan jenderal lain, katakanlah Prabowo. Namun demikian, jenjang karier SBY sebagai intelejen ABRI (sekarang TNI) justru dapat membuatnya jauh lebih menyeramkan daripada purnawirawan jenderal lain. “Dari sisi apapun jelas operasi senyap yang dilakukan intelejen lebih efektif dan efisien daripada operasi terbuka,” terang Eggi.

Terbukti, sambungnya, mayoritas lawan politik SBY hari ini mulai dibungkam melalui serangkaian operasi intelejen senyap yang mana tanpa mereka duga tiba-tiba mereka ditangkap oleh KPK atau aparat lain.

Kisruh Mahkamah Konstitusi (MK) membuktikan pameo bahasa Inggris yang mengatakan don’t judge book by its cover. Dan, bisa dibilang sejauh ini SBY adalah satu-satunya pewaris dinasti intelejen militer Indonesia yang pernah terkenal dan menjadi momok bagi sebagian rakyat Indonesia mulai dari Zulfikli Lubis, Ali Moertopo, sampai Benny Moerdani.

Eggi pun berpendapat keras tentang pernyataan Presiden

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

49

politik

50

mengkritisi pemerintahanya dengan rakyat. “Jadi yang membuat ricuh itu SBY sendiri,” tegas Ratna. *** Lalu bagaimana dengan aktivis Islam? Aktivis muslim di dunia pergerakan dan dakwah terus menerus dimandulkan dengan isu deradikaliasi terorisme yang terus dihembuskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.

Bahkan, BNPT mengakui penggerebekan teroris untuk pengalihan isu dan ternyata hal itu bukan omong kosong. Kepala BNPT Irjen Pol (Purn) Ansyaad Mbai mengakui hal tersebut. ”Perbandingan 80% dan 20%.

Sekitar 20%-nya yang pengalihan isu, tetapi kalau di era Soeharto dulu persentasenya sangat tinggi," ujar Ansyaad di Cikini, Jakarta Selatan, Kamis (19/12).

Para teroris itu sebenarnya sudah dipantau cukup lama, namun kapan dilakukan penggerebekan menunggu saat yang tepat, sehingga bisa memecah isu yang sedang berkembang di masyarakat.

Abu Roban misalnya, Ansyaad Mbai menyebut bahwa jihadis yang difitnah sebagai teroris ditembak

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

mati di Batang itu telah diendus sejak 2012. Namun, Densus 88 baru melakukan penggerebekan untuk menunggu waktu atau momen yang tepat.

Penggrebekan terduga teroris sudah di set up sejak lama (baca: dijebak, didanai, disulut semangatnya, dan diprovokasi untuk membuat makar dan akhirnya lalu ditangkap), lanjut Mbai, juga menunggu momen yang tepat.

Menurut Mbai, penggrebekan teroris adalah berita seksi yang bisa digunakan untuk mengalihkan isu.

“Memang iya benar Abu Roban 2012 sudah kami cari dan dipantau sejak ramai kasus perampokan di Sumatera,” jelasnya. “Penggerebekan menunggu mereka merencanakan, lalu ada senjata, ada bom dulu lah. Tidak langsung digerebek, Kepentingan itu ada (pengalihan isu). Ini supaya di media massa yang diangkat ya itu (penggrebekan

antara - aktual/ istimewa (mbai)

SBY bahwa akan adanya gerakan yang dilakukan oleh elemen, yang di duga untuk melakukan gangguan keamanan dan ketertiban menjelang pemilu 2014 mendatang.

Menurutnya, pernyataan SBY tersebut yang mengkondisikan terjadinya kerusuhan itu sendiri.

“Karena ia sebagai Presiden, seharusnya tidak melempar rumor yang tidak jelas, yang ia sendiri tidak mampu menunjuk elemen masyarakat mana yang akan melakukan kerusuhan tersebut,” kata Eggi.

Eggi juga menambahkan, secara hukum pidana, Presiden SBY dapat dipidanakan, dengan dasar pasal 421 Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP). “Karena ia sebagai pejabat negara telah melemparkan rumor tentang kerusuhan, yaitu membiarkan sesuatu dan atau menyuruh sesuatu terjadi, atas perbuatan itu seseorang dapat di pidana dua tahun delapan bulan,” jelas Eggi.

Secara terpisah, Ratna Sarumpaet, aktivis MKRI, mengatakan bahwa pernyataan SBY tentang adanya beberapa elemen yang akan membuat kacau pada Pemilu itu adalah bohong. “Presiden itu harus bicara secara fakta buka khayalan atau ilusi dia semata. Rakyat ini butuh ketegasan dan kejujuran dari seorang pemimpinnya,” kata Ratna.

Ratna juga menjelaskan, tudingan SBY ini sama seperti yang dilontarkan pada Maret 2013, di mana dia menuding akan ada kelompok yang mengkudeta dia. Namun hal itu tak terbukti dan berlebihan dari seorang pemimpin yang publik sudah mengetahui kekhawatiran terlalu berlebihan. “Mungkin dia ini lagi terpojok saat ini,” ujarnya.

Gaya SBY nyaris seperti Soeharto memimpin. Yang dikhawatirkan adalah operasi intelijen yang selalu menjadi corong pemerintah untuk mengamankan jalannya pemerintahan.

Hal ini menjadikan dasar kewaspadaan terhadap apa yang dilakukan SBY dengan membenturkan sebuah gerakan

tino oktaviano/ aktual

teroris).”

Selain itu, Ansyad Bai menyatakan bahwa teroris sangat berkepentingan dalam pemilu 2014.

Dikatakannya, simbol demokrasi adalah musuh besar oleh sekelompok pelaku teror. Oleh karena itu, kemungkinan gangguan pada pemilu 2014 akan dilakukan kelompok teror ini. “Simbol negara kerap dijadikan sasaran para pelaku teror,” ujar dia.

BNPT, kata Ansyad, pada awalnya tidak menduga teroris tidak ada kepentingan dengan pemilu, ternyata saat ini ada. “Aparat keamanan harus waspada,” jelas dia.

Alasan demokrasi menjadi musuh bersama, karena demokrasi mengagungkan kebebasan individu.

Sementara versi mereka, dalam pemahaman kelompok ini tidak ada manusia yang berdaulat di bumi ini.

Dicontohkan mantan polisi ini, dalam buku Tadzkiro yang dibuat Abu Bakar Baasyir mempersoalkan hukum-hukum yang ditelurkan MPR-DPR karena dianggap keluar dari hukum Allah SWT. Selain itu, imbuh Ansyaad Mbai, banyak alasan kelompok teroris untuk merencanakan aksi pengeboman di Indonesia. Mulai dari isu global seperti perseteruan suku Rohingya di Myanmar dan masalah perang saudara di Suriah.

“Itu semua bisa diangkat jadi

isu mereka untuk dijadikan alasan mereka di sini. Dan bibit-bibit itu ada, seperti di sini itu ada di Sampang. Jadi semua gampang sekali picu aksi mereka,” jelas Ansyaad.

Kemudian, isu-isu global yang lain, seperti kejadian di Timur Tengah dengan situasi konflik di sana, juga bisa jadi isu di Indonesia.

“Selain itu di Indonesia, isu pemilu itu juga mereka bisa jadikan alasan,” lanjutnya.

Kendati demikian, Ansyaad, mengaku pihaknya bersama kepolisian akan lebih meningkatkan pengamanan jelang pemilu 2014, terutama mengamankan berbagai objek vital di Indonesia. “Kami tingkatkan pengamanan dan efektivitas di lapangan, yang akan dilakukan Satgas dan Densus,” kata dia. *** Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai memetakan daerah rawan konflik yang diperkirakan akan membutuhkan perhatian lebih menjelang pemilu 2014. “Yang jelas di kota-kota besar itu ada kerawanan.

Dari saat (pelaksanaan) pilkada sudah bisa diindikasikan, misalnya Maluku, Sulawesi Selatan, dan Palembang (Sumatera Selatan)," kata Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman.

Menurut jenderal bintang empat itu, tingkat kerawanan suatu daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti perkembangan politik, gangguan keamanan hingga kondisi geografis wilayah itu sendiri.

“Biasanya konflik itu pasti ada, baik internal maupun antarpartai.

Termasuk juga caleg satu dan lainnya pasti juga bersaing,” ujar dia.

Meski demikian, Sutarman mengaku polisi tak lantas bisa memperkirakan potensi konflik yang akan terjadi. Polisi, imbuhnya, tentu harus melihat perkembangan tahapan Pemilu 2014 yang saat ini baru dimulai.

“Dilihat dari tingkat gangguan kejahatan umum juga bisa ditentukan mana daerah paling rawan, misalnya Papua, Poso (Sulawesi Tengah), Sumatera Utara. Bisa dilihat dari situ,” jelas dia.

Sementara itu, kondisi geografis juga menentukan suatu daerah rawan konflik dalam pelaksanaan pemilu 2014. Termasuk kondisi infrastruktur yang kurang mendukung, sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk mengganggu jalannya pemilu.

“Mungkin jangkauan anggota kepolisian sulit sampai sana, misal di Nias atau Papua. Daerah kepulauan yang susah terjangkau itu bisa ada manipulasi atau keterlambatan, itu rawan untuk pemilu," ujarnya.

Sutarman juga memastikan menambah pengamanan di titik-titik rawan. Desember lalu, kepolisian bahkan telah menyiapkan kegiatan rapat pimpinan guna mempersiapkan pengamanan pemilu 2014 kepada para pimpinan kepolisian daerah.

Persiapan pengamanan dilakukan mulai dari menyiapkan kekuatan anggota, cipta kondisi, masyarakat, piranti lunak serta program pelatihannya. “Soal jumlahnya, kami menunggu jumlah TPS. Kalau sudah ada DPT bisa ditentukan berapa TPS-nya, dari situ bisa dihitung kekuatan polisinya sehingga kami tahu (daerah) mana yang harus kami back up,” kata Sutarman.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

51

politik

Anatomi Jaringan

Menilik sukses operasi Gestapu (gerakan satu putaran) SBY dalam Pilpres 2009, mau tak mau kelincahan SBY mengakses berbagai jaringan di luar "core" dia, juga harus dicermati.

Oleh: Hendrajit

B

agaimana gambaran mengenai Tim Sukses SBY? Ternyata fakta menunjukkan di semua lini sebenarnya dikendalikan oleh beberapa jenderal. Contoh adalah Marsekal Purn Djoko Suyanto. Tugas pokok mantan Kepala Staf Angkatan Udara ini adalah mengefektifkan pembinaan wilayan teritorial guna memperbesar suara partai Demokrat di daerah. Tim ini tersebar di semua kabupaten dan kota.

Yang kedua Mayor Jenderal Purn Abikusno, mantan asisten logistik Panglima TNI. Tugas pokok dia menjamin semua kelengkapan logistik kampanye Partai Demokrat dan para calon anggota legislatifnya.

Lalu Mayor Jenderal Purn Sardan Marbun, mantan Komandan Intelijen 52

TNI Angkatan Darat, Tim Marbun bertugas mengkomunikasikan setiap kebijakan SBY yang dianggap berhasil ke masyarakat. Agar tercipta yang dikehendaki. Tim mengelola juga Kotak Pos pengaduan dan SMS 9949.

Termasuk penerbitan berkala Tabloid Sambung Hati 9949.

Sosok tak kalah penting ialah Mayor Jenderal Irvan Edison, mantan Gubernur Akademi Militer dan mantan Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat. Edison, jenderal loyalis SBY ini kini menjabat Staf Khusus Presiden bidang Pertahanan, bertugas menghimpun database tentang semua tokoh masyarakat, baik pengusaha, pemuka agama, elemen-elemen perempuan, petani, buruh, nelayan, dan sebagainya.

Misi yang diembannya cukup jelas, yaitu meningkatkan perolehan suara Partai Demokrat dan capres yang direkomendasi SBY pada bulan Juli mendatang.

Menilik sukses operasi Gestapu (gerakan satu putaran) SBY dalam Pilpres 2009, mau tak mau kelincahan SBY mengakses berbagai

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

jaringan di luar core dia, juga harus dicermati. Contoh di samping beberapa jenderal, ada juga tokoh sentral dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung. Sebagai Ketua Dewan Pembina Barisan Indonesia (Barindo) bersama Letnan Jenderal M Yasin yang karib dengan SBY, posisi Akbar saat itu amat strategis.

Ada juga mantan Aktivis mahasiswa yang terlibat peristiwa 27 Juli 1996 dan mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik(PRD), Andi Arif.

Tergabung dalam kelompok dia ini beberapa aktivis mahasiswa, dan melakukan beberapa pendekatan ke kelompok anak muda dan mahasiswa.

Di lini keagamaan, beberapa tokoh juga terlibat tim sukses SBY. Melalui organ dalam naungan Yayasan Dzikir SBY Nurul Salam, tercatat ada Hatta Rajasa, Sudi Silalahi, Maftuh Basyuni, Brigjen Kurdi Mustafa (mantan sekretaris pribadi presiden), Habib Abdul Rahman (Kwitang), Azis Mochtar (Partai Demokrat) dan Harris Taher (pengusaha).

presiden.go

Komunitas Intelijen SBY

Gambaran Tentang Tim Operasi Senyap SBY

riset Aktual, ternyata ada beberapa tim siluman yang pernah dimainkan SBY dalam kerangka Operasi Senyap.

1. Tim Echo Gambaran sekilas Tim spanduk, kaos, baliho maupun atribut lain yang Beraksi seperti gerakan intelijen hingga ke daerahSenyap SBY lima tahun lalu dikomandani Mantan Aslog Panglima TNI Mayjen daerah yang mengadopsi fungsi teritorial di militer itu sudah memadai sebagai (Purn) Abikusno. yang bertujuan mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat. Tim ini di komandani oleh mantan cermin bahwa pernyataan 5. Tim Romeo panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto.

SBY tentang ada indikasi Bertugas untuk menjalin komunikasi positif antara Masing-masing memiliki satu pimpinan di tingkat gerakan akan mengacaukan SBY dan masyarakat yaitu menyosialisasi segala kabupaten/kota selaku penggerak di lapangan yang pemilu malah harus dibaca kebijakan SBY yang dianggap berhasil. Tim ini notabene para pengurus partai demokrat di daerah. sebagai isyarat atau bagian dikomandoi oleh Mayor Jenderal (Purn) Sardan Marbun yang saat ini juga menjabat sebagai Staf 2. Gerakan Pro-SBY (GPS) dari skema operasi intelijen Khusus Presiden yang membidangi layanan kotak Dibentuk dan diketuai Marsekal Madya (Purn) yang dikehendaki SBY untuk pos 9949 dan layanan sms 9949. Tim ini juga rajin Suratto Siswodihardjo yang saat itu juga calon mematangkan keadaan. Jadi membuat buletin program pemerintah. ketua umum Partai Demokrat. Struktur GPS jangan dibaca sebagai bentuk diduduki mantan petinggi TNI/Polri mulai dari peringatan atau perintah 6. Tim Foxtrot mantan Kapolri Jendral Polisi (Purn) Sutanto, Merupakan lembaga konsultan politik Partai mantan KSAU Marsekal (Purn) Herman Prayitno, seorang Kepala Negara untuk Demokrat yang populer disebut sebagai Bravo mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suyono, mantan menggagalkan sebuah rencana Media Center dipimpin Choel Mallarangeng yang Kaster TNI Letjen (Purn) Agus Wijoyo. Ada juga jahat yang telah berhasil juga Dirut Fox Indonesia.

Menkes Siti Fadillah Supari, Menhut MS Kaban, diketahui oleh tim intelijen dan adik Gus Dur yaitu Lili Wahid. negara.

7. Barisan Indonesia (Barindo) Organisasi kemasyarakatan yang diprakarsai Letjen 3. Tim Sekoci Jelas pernyataan SBY TNI M.Yasin yang saat itu masih menjadi Sekjen Membantu pemilihan legislatif guna menyokong itu sebuah fabrikasi atau Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas RI).

Partai Demokrat meraup suara sampai 20 persen rekayasa pembentukan dan mendata tokoh masyarakat, tokoh agama, opini dengan membuat 8. Jaringan Nusantara tokoh perempuan serta tokoh petani dan nelayan. fakta pemberitaan seolah Kelompok ini dikelola sejumlah mantan aktivis Tim ini diketuai Komisaris Utama PT Indosat mahasiswa terdiri dari Andi Arief, Harry Sebayang, Soeprapto dengan wakil ketua staf khusus presiden ada informasi ihwal rencana Aam Sapulete dan sejumlah pengamat intelijen. bidang pertahanan Irvan Edison. aksi mengacaukan pemilu.

Kelompok ini membuat JN News yang dibentuk Fabrikasi itu akan dilanjutkan Sekab Sudi Silalahi dengan tugas mengirim pesan 4. Tim Delta dengan aksi pematangan pendek melalui telepon seluler.

Mengurus semua keperluan kampanye mulai dari kondisi dan sekaligus arah penggalangan yang bermuara untuk pemunculan aksi dukungan kepada Prabowo Subianto Belum lagi kelompok sejumlah destabilisasi menjelang pemilu. Yang dari Partai Gerindra, dengan jenderal dalam Gerakan Pro SBY. semua pagelaran itu diskenariokan menentang koalisi PPP dan Partai yang saat itu diketuai Mayor Jenderal guna menuju pada ending Demokrat dalam mendukung kembali Suratto Siswodihardjo, didukung mendukung dan mewujudkan hajat SBY, merupakan indikasi operasi mantan Kapolri Sutanto dan mantan Presiden SBY yang sesungguhnya. terselubung Tim Sukses SBY tersebut.

Kepala Staf Angkatan Udara Herman Ending itu paling sedikit bisa berupa Bahkan mantan Presiden Prayitno. posisi aman bagi SBY dan keluarga Megawati sempat menuding Badan Itulah gambaran tim siluman SBY besar Cikeas dari dugaan berbagai Intelijen Negara (BIN) juga sibuk lima tahun lalu, yang sering diduga jerat hukum. menguntit dia ke manapun pergi, berbagai kalangan telah melakukan Telaah kemungkinan ini cukup sehingga Ketua Umum PDIP ini gerilya politik atau operasi masuk akal menilik kompetensi khawatir akan berdampak buruk terselubung guna melemahkan yang melekat dalam diri SBY pada hasil pemilu 2014. Pertanyaan potensi- kekuatan politik pesaing sebagai perwira staf dan intelijen yang muncul, benarkah yang dari segi bobot ketokohan politik yang cemerlang dalam penyusunan dimaksud Mega memang BIN dalam seseorang maupun elemen- atau faksi renstra dan scenario building. makna harafiah, atau peran yang yang dinilai bisa mengancam dan Apalagi, jaringan pendukungnya di dimainkan tim intelijen SBY yang menghambat terbentuknya koalisi ranah intelijen pun terlihat cukup berada di luar struktur dan kendali partai demi menjamin terpilihnya mendukung skema tadi. Meski BIN? kembali SBY sebagai presiden untuk langkah awal upaya melibatkan Untuk jawaban ini, beberapa fakta kali kedua.

Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) berikut ini kiranya menarik untuk Tertangkapnya Emron Pangkapi di dalam KPU, telah berhasil dicermati secara seksama. dari Partai Persatuan Pembangunan ditelanjangi para pendamba Dari beberapa sumber sekunder (PPP) yang di kalangan internal PPP demokrasi. yang berhasil dihimpun oleh tim dikenal sebagai motor penggerak

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

53

Perubahan Itu Berasal dari Penjara Kerusuhan di lapas terjadi bukan karena tidak ada upaya pencegahan yang signifikan, tetapi pencegahan tersebut sifatnya temporal saja.

Oleh: Ari Purwanto

S

epanjang 2013, kerusuhan di lembaga pemasyarakatan (lapas) kerap terjadi. Alasannya klise, kekecewaan narapidana atas pelayanan yang ada diberikan pengelola lapas. Ada juga alasan pungli yang dilakukan petugas lapas,

54

sehingga membuat muak napi dan faktor lapas kelebihan penghuni. Jika tidak dibenahi, bukan tidak mungkin kerusuhan lapas yang lebih besar akan terjadi tahun ini.

Bahkan, bisa jadi rusuh di penjara akan berkembang menjadi rusuh yang melebar mengulangi peristiwa kerusuhan Penjara Bastille yang berujung pada revolusi Prancis.

Revolusi ini membawa Prancis dari zaman kerajaan menjadi republik.

Bahkan, tanggal 14 Juli 1789, saat terjadinya kerusuhan, diperingati setiap tahun sebagai hari nasional.

Kerusuhan Lapas Tanjung Gusta,

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

Medan, Sumatera Utara mengawali rusuh lapas yang terjadi pada 2013.

Kerusuhan berskala besar ini terjadi 12 Juli 2013. Awal mulanya, karena kekesalan napi karena listrik lapas kerap padam. Puncaknya pada 12 Juli itu, listrik di lapas mati sejak subuh hingga maghrib ketika tiba waktu berbuka puasa.

Suplai air di lapas tersebut menggunakan sumur bor yang memerlukan listrik. Saat listrik mati, otomatis penghuni lapas tak punya suplai air bersih. Para napi yang kesal lantas meledakkan tabung gas di dalam lapas dan membakar gedung. “Ini semua karena PLN suka-suka hati melakukan pemadaman listrik yang buat kami susah. Ini Medan, jangan suka-suka hati berbuat yang merugikan masyarakat. Tidak ada bedanya kebrengsekan itu dengan kami yang sudah jadi sampah masyarakat,� kata seorang napi.

Dalam insiden ini lima orang tewas, 240 napi kabur, dan sebagian bangunan lapas hangus dilalap api.

Sebagai catatan, kapasitas lapas ini

aktual/ istimewa

politik

aktual/ istimewa

hanya 1.095 narapidana. Namun, saat kerusuhan terjadi, ada lebih dari 2.500 napi yang menghuni lapas tersebut.

Masih di Juli 2013, Lapas Bojonegoro pun ricuh. Kejadian itu terjadi pada 17 Juli 2013. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro, Jatim, Basyir Ramlan, mengatakan jumlah petugas keamanan di lapas setempat sebanyak 33 orang atau masih kurang jika dibandingkan penghuninya sebanyak 326 orang baik napi maupun tahanan.

Makanya rusuh bisa meledak.

“Kalau terjadi sesuatu jelas kami tidak sanggup, sebab satu shift hanya

ada lima petugas keamanan lapas yang bertugas mengamankan penghuninya,” katanya kepada Kapolres Bojonegoro AKBP Rachmad Setyadi yang berkunjung ke lapas setempat.

Dalam pertemuan itu, ia juga menyampaikan kejadian 12 napi di Lapas Batam yang nekad menyiram mata petugas dengan cabai dengan tujuan melarikan diri. ”Para napi itu setelah menyiram mata petugas keamanan dengan cabai kemudian kabur,” ujarnya.

Pada Agustus, tepatnya, Minggu, 18 Agustus 2013, Lapas Labuhan Ruku, Sumatera Utara meledak.

Ratusan napi mengamuk dengan merusak dan membakar fasilitas Lapas Labuhan Ruku. Salah satu pemicu kerusuhan diduga kekecewaan mereka atas pemberian remisi yang dianggap tidak merata, serta adanya pungutan liar yang dilakukan sipir.

Penyebab lain kerusuhan adalah pemindahan 49 napi dari Lapas Lubuk Pakam ke Lapas Labuhan Ruku pada 17 Agustus 2013. Akibat insiden ini, 30 napi kabur. Sama seperti Tanjung Gusta, lapas ini pun kelebihan kapasitas. Dengan daya tampung hanya 300 napi, lapas Labuhan Ruku dihuni 867 orang.

Bulan selanjutnya, kerusuhan pecah di LP Klas II B Sintang, Kalimantan Barat, Rabu pagi 25 September 2013. Akibatnya, seorang polisi terluka. Kerusuhan muncul pertama kali pada pukul 09.10 WIB. Polisi lalu memblokade lapas yang terletak di Jalan DR Wahidin Sudiro Husodo itu. Sejumlah titik dijaga lebih ketat untuk mencegah napi kabur.

Suara riuh penghuni terdengar keras hingga ke luar lapas. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalbar Budi Santoso Rahman, mengungkapkan, kericuhan itu muncul karena napi menolak saat akan dites urine.

Selang satu bulan setelah rusuh Labuhan Ruku, Lapas Kelas 1 A Rajabasa Bandarlampung dilanda kerusuhan. Rusuh yang terjadi Jumat, 11 Oktober 2013 mengakibatkan satu pintu terali jebol dan sedikitnya 900 narapidana melempari batu petugas lapas.

“Awalnya para napi itu melakukan demo terkait dengan kebijakan yang saya keluarkan, yakni memisahkan napi tindak pidana korupsi dan pidana umum, menyusul ditemukan pada Blok D-3 tahanan perkara korupsi bercampur dengan pidana umum, seharusnya itu tidak boleh,” kata Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Rajabasa Surianto di Bandarlampung.

Dia menyatakan bahwa blok tersebut khusus untuk perkara tindak pidana korupsi (tipikor), bukan untuk pidana umum, sehingga pada hari

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

55

rencananya dipindahkan sebanyak 16 napi umum dari blok tipikor. Namun, lanjut dia, sebanyak 900 napi hari ini justru melakukan aksi demo dengan merusak pintu dan melempari batu ke arah petugas lapas. Akibatnya, kaca jendela lantai dua pecah.

Keributan itu sempat membuat panik para pengunjung Lapas Rajabasa. Akan tetapi, akhirnya semua itu dapat diatasi oleh petugas terkait dibantu pihak kepolisian.

“Sebenarnya kebijakan saya itu sudah lama dan itu memang prosedur yang sesuai dengan aturan dari Kementerian Hukum dan HAM. Akan tetapi, mungkin karena para napi itu merasa terganggu sehingga mereka protes. Padahal, tuntutan mereka juga tidak beralasan, mengingat tuntutan itu sudah kami laksanakan semua,” katanya pula.

Terkait dengan tudingan bahwa kebijakan yang diambil KPLP Rajabasa itu dianggap semena-mena, Surianto mengatakan bahwa dirinya hanya melaksanakan tugas sesuai dengan aturan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam aksi protes para napi itu, antara lain menuntut lima hal, yakni KPLP Rajabasa harus dipindahkan karena dianggap semena-mena.

Tuntutan kedua, pengunjung yang besuk dibolehkan membawa makanan. Ketiga, tidak ada blok tipikor dan semua blok sama, keempat warga Blok D-3 kembali ke asal, dan kelima boleh menikah di dalam Lapas Rajabasa. “Dalam tuntutan tersebut, jelas mengada-ada, mengingat semua yang berjalan selama ini di Lapas Rajabasa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Surianto. Dalam kejadian tersebut, tidak ada korban luka-luka maupun cedera, hanya terdapat kaca yang pecah dan sebuah pintu rusak, kata Kapolresta pula.

Insiden di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kota Batu, Palopo, Sulawesi Selatan, 14 Desember 2013 menambah daftar kerusuhan tahanan di Indonesia. Kerusuhan di LP Kota Batu bermula saat kapalas 56

Palopo yang melakukan patroli mendapati seorang narapidana berada di luar blok tahanan. Kalapas itu kemudian menegur si napi.

Tak terima, napi itu memukul kepala bagian belakang kalapas saat dia lengah. Akibatnya, kepala bagian belakang kalapas robek dan dari telinganya keluar darah. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, kalapas langsung dilarikan ke rumah sakit.

Bersamaan dengan itu, para penghuni lain menyerang petugas dan membakar ruang registrasi dan gedung lainnya. Tidak hanya kalapas, kasi keamanan juga dilarikan ke rumah sakit karena terluka saat melakukan pengamanan di lapas.

Aparat dibantu TNI dan Polri berhasil menguasai keadaan dengan mengamankan provokator dan memadamkan api.

Kriminolog dari Universitas Indonesia DR Arthur Josias Simon Ruturambi mengatakan bahwa kerusuhan di lapas terjadi bukan karena tidak ada upaya pencegahan yang signifikan, tetapi pencegahan tersebut sifatnya temporal saja.

“Perlu diingat, kerusuhan tidak terjadi secara spontan tapi akibat terakumulasinya persoalan-persoalan yang ada di Lapas,” ujarnya.

Menurut Josias yang telah menuliskan beberapa buku mengenai persoalan Lapas di Indonesia antara lain: Studi Kebudayaan Lapas Indonesia dan Budaya Penjara ini, ada tiga faktor yang menjadi pemicu pecahnya kerusuhan di beberapa Lapas di Indonesia.

Ketiga faktor antara lain, soal kebijakan. Meliputi kebijakan pusat, Peraturan Pemerintah No 99/2012 yang membuat narapidana sulit mendapatkan remisi. Selain itu, kebijakan lokal pimpinan lapas dengan manajemen yang tidak transparan, satu arah, dan kepemimpinan yang otoriter.

Kemudian persoalan sosiologis dalam lapas. Meliputi interaksi,

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

komunikasi, dan kultur yang beragam dan bervariasi.

Dan yang terakhir adalah struktur lapas, dengan kondisi bangunan, sarana dan prasarana, dan fasilitas lapas yang kurang memadai.

Sementara itu, sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun mengatakan, sepanjang rezim SBY berkuasa, kekerasan dan kerusuhan makin meningkat eskalasinya. Tidak hanya secara kuantitas, tetapi juga kualitas.

“Sebut saja rusuh pemilukada, rusuh antar kampung, rusuh di penjara, penembakan polisi, sampai rusuh antar polisi dan tentara. Itulah catatan buruk situasi sosial rezim SBY di penghujung 2013. Rapor merah SBY di bidang sosial,” kata dia kepada Aktual.

Faktor sosiologis yang ada pun bisa membuat kerusuhan lapas mengulangi sejarah kerusuhan Penjara Bastille di Prancis. “Saya meyakini bahwa ketika rezim makin korup, rezim menangkapi kaum intelektual seperti mahasiswa, rezim membiarkan anak bangsa saling membunuh, rezim zolim, rezim hobi menumpuk utang tidak akan dipercaya rakyat. Sebab, tidak ada keadilan hukum. Tentu saja mereka yang dipenjara juga gerah dengan situasi yang tidak adil dan tidak jelas ini. Situasi kacau inilah yang memicu kerusuhan berubah menjadi revolusi,” imbuhnya.

Ia kemudian memberikan tips agar kerusuhan penjara tidak terus terjadi. Salah satunya adalah dengan memberikan hak-hak kemanusiaan bagi napi. “Selain itu, ruang-ruang penjara harus dibenahi,” katanya.

Hal lain yang buat public share di

aktual/ istimewa

politik

mata. Pada masa itu berlaku bahwa perintah raja adalah perintah Tuhan.

Makanya tak perlu pengadilan untuk menjebloskan orang ke sana. Selain itu juga, banyak rumor tentang kerahasiaan penghuni dan aktivitas di dalamnya sehingga menjadikan citra Bastille makin menyeramkan.

Kebijakan kerajaan yang sangat memaksa membuat rakyat menderita.

Raja meminta pajak seenaknya, jual beli surat pengampunan dosa dilakukan oleh orang kaya dan bangsawan, orang miskin yang tidak

Prancis, itulah yang membuat penyerbuan itu berjalan mulus.

Simbol kekejaman diruntuhkan dengan kekejaman yang sama.

Tanggal 14 Juli 1789 adalah hari penyerbuan itu. Hari itu menjadi tonggak berkobarnya revolusi Prancis yang meruntuhkan sistem monarki di Prancis. Raja Louis XVI menuliskan dalam buku hariannya Rien yang berarti ‘Tidak’ karena setelah penyerbuan berakhir dia berakhir juga bersama istrinya yang boros Marie Antoinette dipancung di bawah pisau

mampu membelinya dijebloskan seenaknya ke penjara. Sementara, kaum Gereja memiliki hak-hak istimewa dan bertindak sewenangwenang.

Singkatnya, pada saat itu Bastille menjadi simbol kekejaman kerajaan dan kaum Gereja. Itulah sebabnya rakyat yang tidak tahan terhadap penderitaan menyerbu Bastille.

Ketika memasuki Bastille, para pejuang menjarah persediaan peluru dan mesiu untuk senjata. Kemudian membebaskan tujuh tahanan penting.

Gubernur dan beberapa penjaga dibunuh dengan sadis. Walaupun para penjaga sudah menyerah, kepala mereka ditombak dan diarak keliling kota.

Kemenangan para pejuang didukung oleh sebagian besar tentara

guillotine. Pisau ini merupakan yang sama yang menjadi simbol kekejaman kerajaan. Prancis sendiri tak punya hari kemerdekaan, tapi hari nasional mereka adalah hari terjadinya penyerbuan tersebut, yaitu 14 Juli.

Prancis kemudian berubah menjadi republik dengan semboyan Liberte (kebebasan), Egalite (persamaan), Fraternite (persaudaraan). Filosofi ini kemudian diabadikan dalam bentuk benderanya merah-putih-biru dalam posisi vertikal. Lagu kebangsaannya adalah Marseillase, sedangkan 14 Juli diperingati sebagai hari nasional Prancis. Semboyan Revolusi Perancis membawa pengaruh besar bagi bangsa-bangsa di dunia khususnya dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.

penjara, hapuskan praktik premanisme di lapas, hilangkan kejahatan narkoba dilapas dam benahi hubungan napi dan sipir. “Selama ini, PR (pekerjaan rumah) besar tersebut tidak pernah digarap serius oleh Menteri Amir Syamsuddin dan Wamen Denny Indrayana,� kata Ubedilah Badrun.

aktual/ istimewa

*** Revolusi Prancis berlangsung secara bertahap yang diawali dengan kerusuhan di benteng Penjara Bastille, lambang kekuasaan dan kesewenang-wenangan raja pada 14 Juli 1789. Bastille memang sebuah penjara. Pertama kali digunakan oleh Louis XIII sebagai penjara. Tapi, sebelumnya Bastille adalah sebuah benteng pertahanan Saint-Antoine yang dibangun pada 1370-1383 pada masa Perang Seratus Tahun.

Benteng tersebut dibangun untuk mempertahankan Paris dari serangan Inggris.

Bentuknya dibangun persegi panjang yang tidak teratur dengan delapan menara. Panjangnya 70 meter, lebar 30 meter dengan menara dan dinding sepanjang 25 meter. Bastille dikelilingi parit yang luas. Aslinya terdapat dua halaman dan kamar yang menghadap ke dinding. Bastille hanya mampu menampung 50 orang.

Kondisinya jauh lebih menyedihkan ketimbang penjara lain di Paris.

Bastille diisi oleh penjahat kelas atas, tahanan politik dan mata

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

57

militer STRATEGI DAN TEKNOLOGI MILITER

Warisan Presiden SBY untuk presiden baru RI 2014 adalah kebangkitan industri pertahanan, yang berprospek bagus dan perlu terus didukung. Khususnya, proyek pesawat jet tempur siluman KFX/IFX, buatan bersama Indonesia-Korea Selatan, yang sekelas lebih unggul dari pesawat tempur F-16 Amerika.

Oleh: Satrio Arismunandar

O

rang boleh bilang apa saja tentang kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama hampir 10 tahun masa pemerintahannya. Tetapi, yang tak terduga dan tak banyak dibahas para pengamat politik, SBY tampaknya akan mewariskan industri pertahanan nasional yang mulai bangkit lagi. Industri pertahanan ini awalnya sudah dirintis, sebagai bagian dari industri strategis, oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi BJ Habibie di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.

Pada upacara Hari Ulang Tahun ke-68 TNI, 5 Oktober 2013, SBY menjanjikan, kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) RI akan meningkat signifikan dalam 58

waktu dekat hingga akhir 2014.

Untuk memodernisasi alutsista sekaligus meningkatkan kualitas sistem pertahanan, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan industri pertahanan di dalam dan luar negeri.

Ucapan SBY itu bukan sekadar basa-basi. Anggaran modernisasi dan perawatan alutsista TNI sampai akhir 2014 tercatat Rp 99 triliun, dan Kementerian Pertahanan masih membutuhkan tambahan anggaran Rp 57 triliun. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, untuk keperluan TNI, saat ini pihaknya memprioritaskan pencarian alutsista bergerak, seperti pesawat tempur dan tank, dan alutsista tak bergerak seperti radar.

Pemerintah Indonesia

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

menargetkan tercapainya kemandirian senjata untuk kebutuhan TNI pada 2029. Meski target ini dianggap sangat berat dicapai, target itu sudah dirumuskan dalam UU Industri Pertahanan yang disahkan pada 2012. UU itu mewajibkan penghentian penggunaan produk impor jika industri domestik sudah mampu memenuhi.

Belajar dari pengalaman pahit, menjadi korban embargo militer Amerika pasca-referendum Timor Timur 1999, salah satu kebijakan penting Indonesia adalah berusaha mandiri dalam penyediaan alutsista.

Untuk itu, industri pertahanan dalam negeri didukung penuh, untuk memproduksi senjata sendiri atau lewat kerja sama transfer teknologi pertahanan dengan negara-negara lain. UU Industri Pertahanan itu mengamanatkan, offset industri pertahanan RI adalah 35%. Offset adalah istilah yang dipakai untuk menyebut tingkat pencapaian alih teknologi dari luar ke dalam BUMN strategis, yang saat ini diklaim sudah

aktual/ istimewa

Ambisi Indonesia Memproduksi Pesawat Jet Tempur KFX/IFX

teguh windharto

mencapai 35%, bahkan lebih.

Geliat industri pertahanan RI memang sudah tak bisa disangkal lagi. PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, misalnya, sudah berhasil memproduksi panser Anoa 6X6 yang kini sudah aktif digunakan di jajaran TNI-AD. Kendaraan lapis baja pengangkut pasukan, yang dikembangkan sejak 2008, ini malah sudah dibeli sejumlah negara lain, seperti Malaysia, Brunei, dan Timor Leste, karena kualitasnya memang terbukti. Anoa ini bentuknya mirip panser VAB, tapi spesifikasinya lebih unggul dari panser buatan Prancis itu, yang juga dimiliki TNI-AD. Pindad akan menambah koleksi produksi panser, dengan mengembangkan panser jenis Anoa Amphibious, yang ditargetkan dapat diluncurkan pada 2015.

Pengembangan Anoa jenis amfibi ini dilakukan dengan penambahan spesifikasi, sehingga mampu menyeberang sungai, danau, dan bergerak dinamis menghadapi gelombang laut. Uji dinamis akan dilakukan pada 2014, sehingga pada 2015 sudah bisa diserahkan ke TNI. Dalam pengembangan ini, Pindad bekerja sama dengan Korea Selatan dan Italia. ***

Indonesia juga sudah mengikat nota kesepahaman dengan Turki, pada Mei 2013, untuk bekerja sama memproduksi tank tempur. Kedua pihak saat ini lebih dulu mendesain satu prototipe tank. “Setelah desain tank selesai dibuat, akan diproduksi massal dan digunakan bagi militer kedua negara,� ujar Dubes Turki untuk RI, Zekeriya Akcam. Desain tank ini akan diumumkan ke publik internasional, setelah kedua negara selesai menggelar pemilihan presiden pada Juli 2014.

Di pihak Indonesia, proyek tank melibatkan PT Pindad dan PT LEN Industri. PT LEN merupakan mitra perusahaan Aselsan asal Turki, yang sudah berpengalaman memproduksi peralatan komunikasi militer taktis dan sistem pertahanan elektronik untuk militer Turki. Sedangkan di pihak Turki, proyek tank ini ditangani kontraktor pertahanan FNSS Defense System, yang kerap memproduksi roda kendaraan tempur lapis baja dan senjata untuk militer Turki dan sekutunya.

Penguasaan teknologi FNSS lebih maju dari PT Pindad, sehingga ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menerima transfer teknologi.

Saat ini Turki sudah mampu membuat tank tempur utama bernama Altay, berbobot 65 ton, yang dipersenjatai meriam kaliber

120 mm dan senapan mesin kaliber 12,67 mm. PT Pindad juga akan bekerja sama dengan Belarusia untuk mengembangkan tank. Kerja sama industri pertahanan adalah salah satu poin dalam nota kesepahaman RI-Belarusia, yang ditandatangani di Jakarta, Maret 2013.

Selain bekerja sama dengan negara lain, PT Pindad juga siap meluncurkan tank tipe medium asli buatan Indonesia yang pertama ke publik. Tank yang prototipenya dinamai SBS ini sedang masuk ke fase pematangan model prototipe atau purwarupa di pusat penelitian dan pengembangan. Tank ini merupakan loncatan dari pengembangan panser Anoa dan kendaraan taktis Komodo.

Ketika prototipe tank ini nanti tuntas, akan dilanjutkan ke proses sertifikasi di Kementerian Pertahanan. Tank ini kira-kira sekelas dengan Marder, tank medium yang belum lama ini dibeli Indonesia dari Jerman.

Itu adalah perkembangan industri pertahanan matra darat. Dalam matra laut, industri pertahanan Indonesia akan belajar membuat kapal selam, sebagai bagian dari paket pembelian tiga kapal selam kelas Changbogo dari Korea Selatan. Pada 20 Desember 2011, Kementerian Pertahanan RI telah menandatangani kontrak dengan Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (DSME) untuk pengadaan tiga kapal selam senilai USD 1,07 miliar.

Dua kapal selam akan dibangun di Korea dalam kerja sama dengan industri strategis PT PAL, sedangkan kapal selam ketiga akan dibuat di fasilitas PT PAL di Surabaya.

Penyerahan kapal selam akan dilakukan pada 2015 dan 2016. Sesuai Rencana Strategis Pertahanan 2024, Indonesia masih butuh pengadaan 10 sampai 14 kapal selam, sebagai kekuatan esensial minimum.

Indonesia, melalui PT Lundin Industry Invest, perusahaan pembuat kapal perang asal Banyuwangi, Jawa Timur, juga sudah mampu membuat kapal cepat rudal berlambung tiga (trimaran). Kapal sepanjang 63 meter yang dibangun dengan biaya Rp 114 miliar ini menggunakan teknologi

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

59

mutakhir berbahan komposit karbon, sehingga lebih sulit dideteksi oleh radar kapal musuh.

Teknologi komposit karbon ini merupakan yang pertama di Asia.

Kelebihannya, kapal lebih ringan dan irit bahan bakar, sehingga bisa melesat dengan kecepatan hingga 30 knot. Perusahaan itu memulai pembuatan KRI Klewang pada 2007 dengan melakukan riset ke sejumlah negara. Pembuatannya baru dilakukan pada 2009. KRI Klewang akan dipersenjatai peluru kendali asal Cina C-705, yang akan diproduksi di Indonesia dengan jarak tembak hingga 120 kilometer.

Saat ini hanya ada beberapa negara yang mampu membuat kapal dengan tiga lambung seperti itu, termasuk Amerika Serikat dan Jerman. Karena itu, jumlah kapal trimaran juga masih sedikit di dunia, apalagi yang digunakan untuk kapal militer. Kapal trimaran ini menjadi arah pengembangan industri pertahanan Indonesia ke depan, dan Indonesia sudah mampu membuatnya.

Indonesia juga telah membuat berbagai jenis kapal perang, yang sistem persenjataannya dibeli dari negara asing. Indonesia mampu memasang rudal Yakhont buatan Rusia maupun C-802 buatan Cina di berbagai kapal perang TNI-AL. Kini Indonesia mulai membuat Sistem

60

Manajemen Tempur (CMS, Combat Management System) untuk kapalkapal perang buatan dalam negeri.

Indonesia bisa terus bergerak untuk mendapatkan lompatan teknologi, bukan sekedar membelinya dari negara asing. *** Proyek prestisius jangka panjang yang sedang digarap sekarang adalah pembuatan pesawat jet tempur KFX/ IFX (Korea Fighter Xperiment/ Indonesia Fighter Xperiment), bekerja sama dengan KAI (Korea Aerospace Industries), Korea Selatan. Dimulai pada 2011, proyek ini ditargetkan selesai pada 2020. PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yang sudah berpengalaman membuat pesawat angkut taktis serbaguna CN-212, CN235, CN-295, serta prototipe N-250, kini pertama kalinya membuat pesawat jet tempur.

Menurut Direktur Utama PTDI Budi Santoso, jet tempur KFX/ IFX ini nantinya akan lebih canggih dari F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat, yang saat ini sudah digunakan oleh TNI-AU. “Kalau F-16 itu generasi keempat, F-35 generasi kelima, KFX/IFX di tengahtengahnya. Sukhoi (Su-27 dan Su-

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

30) buatan Rusia masih generasi keempat,� ujarnya. F-35 Lightning II dan F-22 Raptor, yang dibuat oleh Lockheed Martin, adalah dua pesawat tempur tercanggih yang dimiliki AS saat ini.

Sebelumnya, tim 40 orang dari Indonesia yang terdiri dari Balitbang Kementerian Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), PTDI, dan Institut Teknologi Bandung (ITB) telah terbang ke Korea Selatan untuk perencanaan KFX/IFX tahap pertama.

Program ini berlangsung selama 18 bulan dan berakhir pada Desember 2012.

Proyek KFX/IFX kini memasuki tahap kedua, yakni pengembangan pesawat atau engineering manufacturing development.

Mulai dari rincian desain, persiapan produksi, pengerjaan enam sampai delapan prototyping, pengujian, dan sertifikasi, itu semua butuh waktu 8 tahun. PTDI menyiapkan 30 item dari 72 teknologi dalam pesawat tempur itu. Setelah proses ini, barulah akan dilanjutkan ke produksi dan pemeliharaan.

Saat ini telah dihasilkan dua konsep jet tempur KFX/IFX, yang merupakan pesawat generasi 4.5, yakni sekelas di atas jet tempur F-16, namun masih di bawah F-35. Perannya adalah sebagai pesawat tempur siluman yang bisa melaksanakan berbagai macam misi (multirole stealth fighter). Sistem propulsinya adalah dua mesin jet General Electric F414-GE-400 (2 x 97,9 kN)/ F414 EPE. Rencananya pesawat ini akan dilengkapi radar AESA buatan Korsel, IRST, datalink, dan memiliki kemampuan jelajah yang tinggi (supercruise). Dua disain pesawat sedang dianalisis, yakni KFX/IFX-201 (dengan canards) dan KFX/IFX-101 (konvensional).

Saat diproduksi pada 2020, untuk pembuatan struktur pesawat KFX/IFX direncanakan dibuat di PTDI, Bandung. Sementara proses pemasangan peralatan elektronik pesawat, khusus KFX dilakukan di Korea Selatan. Sementara IFX tetap

teguh windharto (f-6) - aktual/ istimwwa

militer STRATEGI DAN TEKNOLOGI MILITER

Sjafrie Sjamsoeddin

diproduksi di Indonesia. Keinginan pihak PTDI, produksi struktur pesawat KFX/IFX dilakukan di PTDI, baik struktur untuk IFX Indonesia maupun KFX Korea. Sedangkan perlengkapan elektronikanya dirakit di Korea.

tino oktaviano/ aktual

*** Persoalan yang masih mengganjal proyek KFX/IFX ini adalah penyediaan anggaran, yang memang butuh dana sangat besar. Ketua Parlemen Korsel Ahn Hong-joon pada Mei 2013 mengungkapkan, pemerintah Korsel kesulitan mencari dana untuk proyek mahal tersebut.

Namun Hong-joon meyakinkan, proyek KFX/IFX tak akan terhenti.

Direktur Teknologi dan Pengembangan PTDI, Andi Alisjahbana, pada Agustus 2013 menjelaskan, pihak Korea terpaksa menunda pembangunan proyek tersebut karena harus menunggu keputusan dari pemerintah yang baru. Setidaknya dibutuhkan USD 8 miliar atau setara Rp 78,4 triliun untuk menghasilkan prototipe jet tempur KFX/IFX, yang tersertifikasi dan siap produksi.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan sudah mengalokasikan anggaran USD 1,8

miliar atau senilai Rp 15,68 triliun. Alokasi ini setara 20% dari keseluruhan biaya pengembangan jet tempur KFX/ IFX. Sementara 80% atau setara USD 6,2 miliar untuk biaya pengembangan ditanggung oleh Korea Selatan.

Di luar aspek anggaran, pengamat militer dan dosen Hubungan Internasional UI, Andi Widjajanto, mengkhawatirkan, yang terjadi sesungguhnya lebih serius karena menyangkut kontrak alih teknologi. Indonesia sebagai negara bebas-aktif tidak menganut blok pertahanan, karena itu upaya alih teknologi menjadi lebih sulit. Berbeda dengan Korsel yang jelas adalah sekutu dekat AS di kawasan Asia-Pasifik.

Dalam kasus KFX/IFX, Indonesia awalnya berharap bisa belajar teknologi pesawat tempur F-16, yang lisensinya sudah dilimpahkan AS kepada Korsel. Belakangan, Korsel tergiur ingin mengembangkan KFX dengan teknologi pesawat F-35, yang lisensinya belum tentu boleh dibagi dengan Indonesia. Hal ini karena tidak ada pelibatan Indonesia sama sekali dalam konsorsium persenjataan global dengan AS. Apapun hambatannya, jika proyek ini berhasil, KFX/IFX akan menjadi pesawat jet tempur pertama yang dibuat Indonesia. Dalam proyek tersebut, Indonesia mendapat porsi pengarapan pesawat hingga 20%.

Pesawat KFX/IFX nantinya akan diproduksi sebanyak 250 unit, dan Indonesia mendapat bagian 50 unit.

Satu unit pesawat tempur ini nantinya dihargai sekitar USD 70-80 juta.

Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin wanti-wanti menekankan pentingnya keberlanjutan produksi jet tempur KFX/IFX, siapapun yang terpilih menjadi Presiden RI pada Pemilu 2014. Ini adalah program nasional demi kepentingan bangsa dan negara.

“Kita harus mewujudkannya demi kemandirian bangsa membangun kekuatan pertahanannya,” kata Sjafrie.

Pernyataan Sjafrie ditanggapi oleh TB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri & Komunikasi DPR-RI. Hasanuddin menegaskan, “Siapa pun kekuatan politik (yang akan memimpin Indonesia) di masa depan, tetap harus mendukung program ini agar terus berjalan.” Rombongan Komisi I DPRRI telah meninjau kesiapan fasilitas PTDI untuk menggarap proyek itu pada 13 Juni 2013.

Ada beberapa pihak yang meragukan kemampuan Korsel dan Indonesia dalam membuat pesawat tempur siluman. Hal ini karena teknologi inti masih belum dikuasai, seperti: avionik, mesin, data fusion, dan material komposit. Rekam jejak beberapa negara di luar AS dan Rusia yang coba mengembangkan pesawat tempur sendiri, seperti Cina, Israel, dan Prancis, memang berat. Namun proyek jet tempur KFX/IFX diharapkan akan memberi banyak dampak positif bagi Indonesia, bahkan bisa memberi efek tidak terduga, seperti temuan-temuan baru.

Dalam kaitan itu, PTDI telah membuat unit kerja bayangan program KFX/IFX di Bandung. Unit bayangan ini menyalin semua aktifitas KFX-IFX yang dikerjakan para ahli KAI dan PTDI di Korsel.

Hal ini untuk pelajaran bagi insinyur Indonesia lainnya, maupun mengantisipasi jika proyek KFX di Korsel terhenti.

Melalui proyek KFX/IFX, Indonesia akan belajar membuat sistem senjata, sensor dan elektronik, radar, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan IFX yang dibangun. Para teknisi, insinyur, ahli penerbangan, dan militer Indonesia akan mempelajari sistem terbaik untuk dipasang di pesawat tempur tersebut. Kesempatan melakukan ‘praktik lapangan’ dengan medium IFX ini sangat langka dan mahal, tapi krusial bagi kemajuan industri pertahanan Indonesia.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

61

energi

Kalau melihat perdebatan yang terjadi di DPR saat itu, tujuan dirumuskannya UU Minerba adalah untuk menggantikan UU No 11/1967 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Pertambangan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman ditingkat nasional maupun global.

Oleh: Arbie Marwan, Arnold Sirait

M

ungkin sedikit agak tidak nyaman kalau mendengar pernyataan ini. “Hampir seluruh catatan sejarah pembentukan UU pertambangan di Indonesia selalu berawal dari skandal kotor politik”.

Setidaknya, itu catatan riset dari peneliti LIPI Erwiza Erman ketika melihat jejak UU pertambangan pertama di Indonesia yang berawal dari skandal Billiton Maatschappij 62

awal 1852 di Pulau Belitung.

Pangeran Hendrik, saudara termuda Pangeran William III dari Belanda, adalah otak skandal tersebut. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda sudah menetapkan undang-undang moratorium pertambangan di pulau-pulau luar Jawa. Namun, Pangeran Hendrik memainkan posisinya sebagai ‘orang istana’ untuk mendapatkan konsesi

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

40 tahun penambangan timah di Belitung.

Pangeran Hendrik tidak punya uang. Dia hanya bermodal kekerabatan istana. Dengan menggandeng beberapa pemilik modal dan beberapa kerabat istana akhirnya keluarlah keputusan kerajaan Belanda yang memberi kekuasan penuh untuk menambang.

Perlu dicatat, keputusan kerajaan tersebut ternyata dibuat tanpa persetujuan parlemen Belanda. Dan Pangeran Hendrik terus melenggang dengan membuka tambang timah pertamanya di Lesong Batang dengan menggunakan konsesi UU pertambangan yang dikeluarkan kerajaan pada 1866 kemudian

bloomberg

Tambang sebagai Pemicu Krisis?

tropenmuesum.com - aktual istimewa (erwiza)

diperbarui lagi pada 1873. Menurut kabar, produksi timah di Belitung itu menjadikannya sebagai salah satu orang terkaya di Eropa. Whuihhh...

Pangeran Hendrik meninggal pada 1879. Konsesi timahnya akan selesai pada 1892. Menjelang selesai konsesi tersebut, parlemen Belanda mulai membahas konsesi itu dengan melihat kondisi sosial dan ekonomi di daerah pertambangan di Belitung.

Kritik anggota parlemen saat itu fokus ke perkembangan ekonomi pulau Belitung, kodisi kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan rakyat di Belitung dan lainnya. Maklum, saat itu ada gerakan parlemen untuk meninjau kembali kebijakan Tanam Paksa di Pulau Jawa.

Setelah perdebatan panjang di parlemen, baru pada 1899 muncul UU pertambangan baru hasil kesepakatan parlemen. Yang menarik, UU baru ini memberi penekanan kepada pemisahan antara pemilikan deposit mineral dan pemilikan tanah yang menurut hukum adat Indonesia tidak

mengenal pemisahan tersebut.

Sontak, MC Piepers, mantan anggota Mahkamah Agung HindiaBelanda saat itu, mengriktik UU tersebut sebagai UU yang memberikan ruang khusus bagi kepentingan perusahaan-perusahaan tambang besar untuk beroperasi di atas pengorbanan penduduk pribumi dan pemilik tanah.

Di catatan akhirnya, Erwija menulis seperti ini, “Perubahan undang-undang pertambangan tahun 1899 juga diawali dengan skandal, bukan dalam usaha untuk memikirkan sistem pengelolaan sumber daya tambang secara konsisten.� Apakah hal ini berlaku untuk masa kini?

Tidak salah pertanyaan Erwiza tersebut. Simak saja catatan sejarah di balik Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada 1967 yaitu UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal

Asing (PMA) yang drafnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didiktekan oleh Rockefeller dan kemudian ditandatangani dan disahkan langsung oleh rezim Soeharto pada 1967.

UU tersebut lahir dari skandal kotor politik antara AS dan militer Indonesia saat itu, G-30SPKI. UU tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967 yang disahkan pada Desember 1967.

Baru pada 2009 (sekitar satu abad sejak tahun 1899 ketika UU Pertambangan produk parlemen kolonial Belanda diberlakukan) UU 1967 itu diubah menjadi UndangUndang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

Kalau melihat perdebatan yang terjadi di DPR saat UU ini dibahas, tujuan dirumuskannya UU Minerba adalah untuk menggantikan UU No 11/1967 tentang Ketentuan– Ketentuan Pokok Pertambangan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman ditingkat nasional maupun global.

Ruh UU No 11/1967 adalah sistem perjanjian atau kontrak tambang yang memosisikan negara dan korporasi tambang secara sejajar. Negara hanya dipandang sebagai mitra bisnis perusahaan tambang. Karena dibekap dengan kasus korupsi, akibatnya posisi negara kalah dengan korporasi besar pertambangan.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

63

UU No.4/2009 tentang Minerba mencoba memperbaiki kesalahan tersebut. Negara harus bisa merasakan nilai tambah dari produk- produk tambang, mendongkrak produk domestik bruto, dan menyerap tenaga kerja.

Maka terjadilah perubahan besar dalam tata kelola industri tambang nasional: dari rezim kontrak ke rezim perizinan.

Dalam rezim perizinan, negara berada dalam posisi yang superior dibandingkan dengan korporasi. Negara berwenang menerapkan sanksi administratif mulai dari penghentian sementara kegiatan tambang hingga pencabutan IUP (Pasal 151 ayat 2).

Namun perlu diingat, UU Minerba 2009 ini adalah UU hasil kesepakatan antara kubu yang ingin mempertahankan rezim kontrak (Demokrat dan Golkar) dengan rezim yang ingin menggantinya dengan perizinan yakni PDI Perjuangan, PKS, 64

PAN dan PKB. Ada kekuatan politik dan ekonomi (lokal dan asing yang kotor) yang tetap menginginkan agar kepentingannya di industri tambang tidak terusik akibat UU Minerba ini.

Tak salah kalau 'politik skandal kotor’ ini masih terjadi di pembahasan UU Minerba. Bagaimana tidak, Demokrat dan Golkar saat itu adalah partai yang dianggap sebagai perwakilan kekuatan pemaian bisnis besar lokal dan asing di industri sumber daya mineral dan batubara Indonesia. Maklum, dan jadi rahasia umum beberapa pengusaha tambang batubara nasional saat itu adalah petinggi di kedua partai tersebut.

Akibat dari kompromi itu, UU Minerba ini tidak berlaku surut.

Artinya perubahan tata kelola tambang tidak akan menyentuh berbagai kontrak tambang yang muncul sebelum disahkannya UU No.4/2009. Ini mengakibatkan UU yang seharusnya menjadi salah satu tonggak penting untuk mewujudkan

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

kedaulatan energi ini menjadi tumpul ketika dijalankan. Kasus Freeport dan Newmont adalah salah satunya.

Di sisi lain, di bawah rezim perizinan, industri pertambangan juga terjebak dalam ruang-ruang praktik kotor dan korupsi. Izin pertambangan menjadi masalah besar ketika korporasi bisa mengatur izin dengan kekuatan uangnya.

Deal-deal kotor bawah tangan atau atas nama kesepakatan bilateral dan multilateral soal izin tambang menyebabkan industri tambang menjadi lahan subur untuk mengeruk kekayaan secara mudah oleh korporasi asing sekaligus menjadi tambang uang bagi politikus, birokrat dan organisasi-organisasi yang berkepentingan di seputar industri tambang di Indonesia. Kepentingan rakyat jadi menjadi nomor kesekian. “Lihat daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes, jelas itu orang bermain di sektor pertambangan.

Jadi tambang lagi... tambang lagi,�

antara

energi

aktual/ istimewa

kata Ekonom UGM Revrisond Baswir kepada media beberapa saat lalu di Balikpapan.

Lucunya, dead line smelter di UU Minerba pada 12 Januari 2014 menjadi masalah yang cukup pelik.

Bahkan sekaliber Presiden SBY saja merasa perlu bantuan untuk mengawal UU ini. Maklum jika UU ini dterapkan secara konsekuen (katanya) maka akan terjadi krisis.

Kalau Freeport dan Newmont menaati UU itu, maka pabrik berhenti karena mereka belum bangun smelter.

Atau keluh sebagian pemain di pasar modal yang mengatakan bahwa IHSG akan anjlog karena perusahaan tambang yang ada di pasar modal adalah tonggak penting yang menjaga indeks IHSG. Kalau produksi mereka hancur maka IHSG juga akan hancur.

Dan itu akan menjadi isu penting kehancuran rupiah lebih parah lagi. Belum lagi keluh dari pemerintah yang mengatakan bahwa divisa indonesia Indonesia akan tergerus hebat karena ekspor bahan tambang akan menurun drastis. Yang mengerikan, ada sekitar 800 ribu pekerja tambang akan nganggur akibat perusahaan tambang tutup.

Presiden yang bertanggung jawab bahkan pasang bumper. Dia meminta bantuan hukum Yusril Ihza Mahendra.

Menko Hatta Rajasa juga mulai meminta bantuan hukum juga untuk membicarakan UU ini. Apa yang perlu direvisi agar UU ini tidak menimbulkan krisis? Lalu apakah benar jika UU itu diterapkan maka akan terjadi krisis?

Akhirnya Menteri ESDM Jero Wacik dan Menko Hatta Rajasa sepakat bahwa UU Minerba tetap akan dilaksanakan namun untuk urusan smelter akan dibuat PP tersendiri. “Barusan kita habis rapat bahwasannya Pemerintah akan melaksanakan UU Minerba secara konsisten. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan pemurnian dan pengolahan akan diatur di dalam PP (Peraturan Pemerintah)," kata Jero,

akhirDesember 2013. Kelihatannya UU Minerba tetap akan ‘berlaku surut’ lagi untuk soal smelter ini akibat 'skandal politik kotor'? *** UU Minerba menjadi pembicaraan penting sebelum Pemilu 2014.

Perhatian publik kelihatannya tersedot oleh beberapa isu krisis akibat pelaksanaan UU Minerba. Publik terlena oleh polemik krisis dan revisi UU Minerba padahal ada masalah teramat besar yang dilupakan publik dibalik UU Minerba: soal kedaulatan.

Tim riset majalah Aktual setidaknya mencatat ada beberapa hal penting dibalik UU Minerba ini. Ada beberapa rencana proyek tambang di Kalimantan dan Sumatera yang mengisyaratkan pemerintah daerah harus menghapus kekuatan hukumnya di daerah operasi pertambangan.

Hukum yang berlaku di wilayah eksplorasi tambang adalah hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pihak asing (salah satu syarat yang harus dipenuhi dari skema perdagangan Trans Pacific Partnership). Termasuk di dalamnya adalah UU daerah soal tentang isu tanah (lahan), pajak (retribusi) dan tata cara potensi lokal ikut berkiprah dalam eksplorasi tambang tersebut.

Atau isu lain seperti yang dikatakan Ketua Umum Apemindo Poltak Sitanggang, pemerintah harus berhati-hati dalam melaksanakan UU Minerba. Pelarangan total ekspor bahan mentah bisa membuat stok bahan mentah yang dimiliki oleh para pengusaha tambang nasional dibeli dengan harga murah oleh para pemegang hak ekspor dan pemilik smelter yakni para pengusaha asing pemegang KK pertambangan. "Monopoli cadangan bahan mentah mineral akan terjadi dan asing akan diuntungkan,"

katanya.

Secara makro, pelarangan ekspor bahan mentah (meskipun kebijakan ini benar) ternyata menjadi jalan paling efektif bagi para pemegang KK untuk mengontrol harga bahan mineral di pasaran.

Freeport atau Newmont punya tambang tidak hanya di Indonesia.

Pelarangan total sekalipun di Indonesia tidak akan merugikan perusahaan mereka namun justru menguntungkan mereka. Mengingat jumlah barang yang diperdagangkan akan lebih sedikit dan dimonopoli oleh barang milik mereka (yang diproduksi di Afrika misalnya) yang sangat lunak dalam peraturan pertambangan.

"Sekali lagi asing akan diuntungkan oleh naiknya harga dan monopoli cadangan komoditi. Asing juga berpeluang untuk mengontrol Indonesia yang tengah mengalami defisit transaksi berjalan (sebagai dampak pelarangan ekspor bahan mentah mineral) dan tengah menghadapi hajatan besar Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014," tambah Poltak.

Beberapa masalah besar ini sedikit dilupakan oleh isu krisis akibat UU Minerba yang mungkin sengaja dibuat atau dibesar-besarkan.

Padahal krisis kedaulatan dibalik UU Minerba itulah yang harus dibesarbesarkan oleh media.

Sekali lagi, kalau semangat UU Minerba ini masih didasari atas dasar skandal demi skandal maka UU Minerba ini tidak akan mampu menjadi UU yang benar-benar bisa menjadikan negara ini berdaulat.

Mungkin benar yang dikatakan Ketua KAHMI Mahfud MD. Masalah sebenarnya bukan undangundangnya sangat liberal tapi yang melaksanakan UU itu yang sangat liberal. Bisa jadi kepentingan tertentu yang menebar isu krisis akibat UU Minerba namun sebenarnya mereka justru berlindung dibalik isu krisis agar ‘skandal-skandal kotor liberal’-nya tidak diketahui publik.

Benarkah?

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

65

energi KENAIKAN HARGA ELPIJI 12 KG

Ramai-ramai Menggebuk Pertamina Keputusan yang dilakukan manajemen Pertamina itu merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan pada Februari 2013.

Oleh: Heriyono yang meningkat menjadi USD 873, serta nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar, maka kerugian Pertamina sepanjang 2013 diperkirakan mencapai lebih dari Rp 5,7 triliun.

“Kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari harga jual elpiji 12 kg yang masih jauh di bawah harga pokok perolehan. Harga yang berlaku saat ini merupakan harga yang ditetapkan pada Oktober 2009, yaitu sebesar Rp 5.850 per kg. Sedangkan harga pokok perolehan kini telah mencapai Rp 10.785 per kg,” kata Ali dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (1/1).

Menurut Ali, dengan kondisi ini maka Pertamina selama ini telah ‘jual

rugi’ dan menanggung selisihnya, sehingga akumulasi nilai kerugian mencapai Rp 22 triliun dalam enam tahun terakhir. “Kondisi ini tentunya tidak sehat secara korporasi karena tidak mendukung Pertamina dalam menjamin keberlangsungan pasokan elpiji kepada masyarakat,” ujar dia.

Ali menambahkan, terhitung mulai 1 Januari 2014 pukul 00.00, Pertamina memberlakukan harga baru elpiji 12 kg secara serentak di seluruh Indonesia dengan ratarata kenaikan di tingkat konsumen 66

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

tino oktaviano/ aktual

T

epat 1 Januari lalu, di tengah masyarakat baru memasuki hari pertama pergantian tahun, PT Pertamina (Persero) memberikan ‘kado istimewa’. Kado itu berupa kenaikan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kilogram (kg).

Alasan manajemen perusahaan migas pelat merah itu memutuskan untuk menaikkan harga elpiji 12 kg adalah, tingginya harga pokok elpiji di pasar dan turunnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan kerugian perusahaan semakin besar.

Ali Mundakir, juru bicara Pertamina, mengatakan, dengan konsumsi elpiji 12 kg pada 2013 yang mencapai 977 ribu ton, harga pokok perolehan elpiji rata-rata

tino oktaviano/ aktual

sebesar Rp 3.959 per kg. Sementara besaran kenaikan ditingkat konsumen akan bervariasi berdasarkan jarak SPBBE ke titik serah (supply point).

“Dengan kenaikan inipun, Pertamina masih ‘jual rugi’ kepada konsumen elpiji 12 kg sebesar Rp 2.100 per kg,” jelas.

Keputusan yang dilakukan manajemen Pertamina itu merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan pada Februari 2013. Pada pemeriksaan

kala itu, Pertamina menanggung kerugian atas bisnis elpiji nonsubsidi selama 2011 hingga Oktober 2012 sebesar Rp 7,73 triliun.

Hal ini lalu dapat dianggap menyebabkan kerugian negara.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri men ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas pasal 25, Pertamina telah melaporkan kebijakan perubahan harga ini kepada menteri ESDM. Ali menerangkan, dengan pola

konsumsi elpiji 12 kg di masyarakat yang umumnya dapat digunakan untuk satu hingga 1,5 bulan, kenaikan harga tersebut akan memberikan dampak tambahan pengeluaran sampai dengan Rp 47 ribu per bulan atau Rp.1.566 per hari.

“Kondisi ini diyakini tidak akan banyak berpengaruh pada daya beli masyarakat, mengingat konsumen elpiji 12 kg adalah kalangan mampu.

Untuk masyarakat konsumen ekonomi lemah dan usaha mikro, pemerintah telah menyediakan elpiji 15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

67

3 kg bersubsidi yang harganya lebih murah,” kata Ali. Terkait dengan kekhawatiran kenaikan harga elpiji 12 kg akan memicu migrasi konsumen ke elpiji 3 kg, imbuh Ali, Pertamina saat ini telah mengembangkan sistem monitoring penyaluran LPG 3 kg (SIMOL3K), yang diimplementasikan secara bertahap di seluruh Indonesia mulai Desember 2013. Dengan adanya sistem ini, Pertamina akan dapat memonitor penyaluran elpiji 3 kg hingga level pangkalan berdasarkan alokasi daerahnya.

“Namun demikian, dukungan pemerintah tetap diharapkan melalui penerapan sistem distribusi tertutup elpiji 3 kg serta penerbitan ketentuan yang membatasi jenis konsumen yang berhak untuk menggunakan elpiji 3 kg,” terang Ali. *** Sontak perubahan harga elpiji 12 kg yang terkesan ‘agak mendadak’ ke masyarakat itu langsung menuai protes. Gelombang penolakan pun silih berganti. Pertamina lantas menjadi ‘sasaran tembak’, karena 68

telah menaikkan harga elpiji 12 kg yang ‘konon’ tanpa restu pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) dan Menteri ESDM Jero Wacik.

Jajaran direksi Pertamina ‘hanya’ meminta restu kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk menaikkan harga elpiji 12 kg. Kalangan LSM, aktivis, dan partai politik berlomba memberikan komentar terkait penolakan kenaikan harga tersebut. Para politisi dan petinggi negeri hampir semua memberikan komentar kritik. Mereka terkesan ingin menjadi ‘pahlawan kesiangan’ yang peduli terhadap nasib masyarakat, padahal itu semua hanya pencitraan menuju pemilu 2014.

Tak urung SBY juga memberikan komentar melalui akun Twitternya. SBY menyesalkan tindakan Pertamina yang menaikkan harga elpiji 12 kg hingga 60%. Menurut SBY, kenaikan gas yang terlalu tinggi akan membebani rakyat kurang mampu. Kenaikan harga elpiji yang pesat akan meningkatkan pula harga barang dan jasa. “Saya mengetahui sebagian masyarakat menyoroti dan

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

protes kenaikan harga elpiji 12 kg yang dilakukan Pertamina," tulis SBY, Minggu (5/1).

Meski kenaikan harga tersebut merupakan kewenangan Pertamina dan tidak harus dilaporkan ke presiden, namun SBY menilai pemerintah perlu ikut menangani, karena menyangkut rakyat banyak.

“Saya tahu BPK menyatakan ada kerugian Pertamina sekitar Rp 7 triliun, tetapi solusinya tidak otomatis menaikkan harganya sebesar 60%,” ujar SBY. Selain itu, SBY juga menilai bahwa kebijakan yang berdampak luas itu tidak dikoordinasikan dengan baik. “Persiapannya juga kurang. Ini harusnya tidak boleh terjadi,” tegas SBY. Guna mengatasi masalah yang timbul setelah kenaikan harga elpiji itu, SBY kemudian memerintahkan Wakil Presiden Boediono untuk memimpin Rapat Kabinet. “Arahan saya jangan sampai meningkatkan inflasi dan membebani rakyat,” jelas SBY. Jero Wacik selaku menteri ESDM pun merasa ‘dikangkangi’ oleh Pertamina terkait keputusan

antara

energi KENAIKAN HARGA ELPIJI 12 KG

M. Chatib Basri

Karen Agustiawan

itu. Wacik juga ikut mengkritik Pertamina. Menurut dia, sebelum memutuskan menaikkan harga elpiji 12 kg, Pertamina tidak berkordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah.

“Saya baru terima suratnya tadi.

Keputusan korporat. Mestinya Pertamina ada pemerintahnya juga,” kata dia, Minggu (5/1).

Wacik mengakui, meskipun Pertamina memiliki kewenangan, untuk menaikkan harga jual gas elpiji 12 kg, namun hal itu cukup sensitif. “Semestinya Pertamina mengkordinasikan kebijakan ini dengan pemerintah sebelum memutuskannya. Situasi masyarakat harus didengar, dikaji, jadi aspirasi sehingga tak bisa hanya menyandarkan pada hitungan ekonomi,” tegas dia.

Sementara, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku siap bertanggung jawab atas kesimpangsiuran kenaikan harga gas elpiji 12 kg. “Kalau kenaikan, pokoknya semua saya yang salah,” tegas Dahlan, Minggu (5/1)

melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (6/1). Hadir pula Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Bambang PS Brodjonegoro. Dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut, para menteri berupaya mengkaji ulang naiknya harga gas elpiji 12 kg Usai rapat konsultasi itu, Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, ada sejumlah kesepakatan yang dihasilkan. Pertama, pertemuan konsultasi ini dilakukan untuk memperjelas maksud rekomendasi BPK pada LHP (laporan hasil pemeriksaan) kinerja atas implementasi kebijakan energi nasional sektor gas dengan area kunci pendistribusian elpiji 2011 dan 2012 pada Pertamina.

Terkait temuan, bahwa Pertamina menanggung kerugian atas bisnis elpiji 12 kg dan 50 kg dari Januari 2011-Oktober 2012 sebesar Rp 7,7 triliun.

Kedua, diperoleh pemahaman dari pemerintah, bahwa rekomendasi BPK kepada direksi PT Pertamina secara lengkap berbunyi: menaikkan harga elpiji tabung 12 kg sesuai biaya perolehan untuk mengurangi kerugian Pertamina, dengan mempertimbangkan harga patokan elpiji, kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian. Kemudian, melaporkan kenaikan harga elpiji

tino oktaviano/ aktual

*** Tiga menteri ekonomi, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri ESDM Jero Wacik, serta Menteri Badan Usaha milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan

tabung 12 kg tersebut kepada Menteri ESDM. Ketiga, mengenai besarnya kenaikan harga elpiji sepenuhnya merupakan keputusan Pertamina.

“BPK itu merekomendasikan adanya kenaikan harga elpiji 12 kg, karena dalam pemeriksaan ditemukan Pertamina menanggung kerugian atas bisnis elpiji non PSO (non subsidi) 12 kg dan 50 kg selama 2011-Oktober 2012 sebesar Rp 7,73 triliun," kata Hadi Poernomo.

Hadi mengatakan, atas temuan kerugian tersebut, BPK merekomendasikan agar Pertamina menaikan harga elpiji 12 kg sesuai dengan biaya perolehan untuk mengurangi kerugian Pertamina.

Ketika ditanya sudah tahu ada kerugian Rp 7,73 triliun, apakah kerugian tersebut bukan merupakan kerugian negara, dia menjawab, “Itu kerugian korporasi, itu business to business bukan kerugian negara.

Terkait berapa besar kenaikan gasnya itu silakan kewenangannya Pertamina,” jelas Hadi.

Menindaklanjuti hasil rapat konsultasi pemerintah dan BPK yang dihadiri Pertamina, maka Pertamina secara resmi merevisi kenaikan harga elpiji 12 kg menjadi sebesar Rp 1.000 nett per kilogram, sehingga kenaikan harga per tabung non subsidi 12 kg rata-rata Rp 14.200 per tabung.

Dengan demikian harga per tabung elpiji 12 kg di tingkat agen menjadi berkisar antara Rp 89 ribu hingga Rp 120.100 (tergantung lokasi), terhitung mulai 7 Januari 2014, pukul 00.00 WIB. Sementara, koordinator Petisi 28 Haris Rusli menduga kenaikan harga elpiji 12 kg adalah juga ‘permainan’ Presiden SBY atau bisa pengalihan isu kasus dugaan korupsi yang menyeret Cikeas atau lingkaran Istana.

Haris menduga, langkah tersebut diambil biar kelihatan Presiden SBY tegas, merakyat dan pro rakyat, tujuannya Pemilu 2014.

“Untuk kursi kekuasaan, segala merk lipstik dan gincu diborong dan dipoles ke bibir, sampai kelihatan norak,” kata dia.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

69

olahraga

Akibat Sengketa KONI-KOI Sepanjang perjalanan, sebelum mengikuti SEA Games, KONI dan KOI sudah mulai memanas.

Oleh: Zaenal Arifin

70

Kegagalan tersebut, disinyalir oleh banyak kalangan karena gagalnya pembinaan dan persiapan atlet cabang olahraga, yang dinilai kurang baik. Selain itu, sengketa antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), digadang-gadang ikut ambil andil kegagalan tersebut.

“Kami akan mengevaluasi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) yang memisahkan KONI dan KOI. Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo saat menggelar jumpa pers di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin (23/12).

Kegagalan ini, kata Roy Suryo, menjadi cerminan para pemangku kebijakan olahraga di Indonesia untuk mengevaluasi diri, demi kemajuan olahraga Indonesia yang lebih maju dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang sudah lebih

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

Tono Suratman

maju dalam olahraganya.

“SEA Games jadi peringatan dari Allah SWT, bangsa Indonesia harus bersatu. Ini momen yang sangat baik, kita diingatkan. Posisi kita sangat tidak bagus. Mari duduk antara KONI-KOI dan (Satlak) Prima,” ujar Roy. Sepanjang perjalanan, sebelum mengikuti SEA Games, KONI dan KOI sudah mulai memanas. Hal itu akibat pernyataan Ketua Umum

antara - aktual/ istimewa (tono)

I

barat sebuah pepatah; ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Mungkin inilah yang pantas dengan kegagalan Indonesia di SEA Games 2013, Myanmar.

Indonesia dalam ajang dua tahunan terbesar di Asia Tenggara itu, harus rela menerima kenyataan karena gagal total dari target yang ditetapkan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), yaitu meraih 120 medali emas dari 33 cabang olahraga yang diikutsertakan.

Hingga penutupan SEA Games 2013, Minggu (22/12), Tim Merah Putih finis di posisi empat klasemen akhir perolehan medali dengan 65 emas, 84 perak dan 110 perunggu.

Posisi ini di bawah Thailand, Myanmar dan Vietnam. Bukan hanya itu saja, cabang olah raga yang sudah menjadi langganan meraih medali emas, kali ini harus puasa untuk meraih medali tersebut.

KONI Pusat, Tono Suratman, yang akan mengambilalih tugas KOI untuk mengirim atlet-atlet nasional ke luar negeri.

Rencana ini pun sudah dimasukkan oleh Tono Suratman ke dalam draf usulan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI, dalam Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di Bandung, 19 Februari 2013.

Sontak saja pernyataan Tono Suratman itu memicu reaksi dari kubu KOI. Melalui Wakil Ketua KOI Erick Tohir, menyampaikan pernyataan bahwa merekalah organisasi yang diakui oleh dua organisasi internasional yang berwenang, yaitu International Olympic Committee (IOC) dan Olympic Council of Asia (OCA), untuk mengirimkan atlet nasional ke luar negeri. Akibatnya, persiapan bagi para atlet yang akan menjalani pemusatan latihan yang dikomandoi oleh Satlak Prima, menjadi galau.

pemusatan latahian tersebut.

Ketua Satlak Prima Surya Dharma mengungkapkan, kekurangan dana tersebut sebesar Rp 60 miliar, dari dana yang akan diberikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 250 miliar.

“Melihat laporan terakhir karena anggaran kita tidak memadai, sehingga program try out harus dievaluasi sehingga harus dihentikan," kata Surya Dharma di Jakarta, Selasa (17/9).

Alokasi dana untuk SEA Games 2013 yang diberikan pemerintah lebih kecil dibandingkan dengan SEA Games 2011 di Jakarta-Palembang.

Mungkin, perbedaan ini karena pada

antara (roy) - aktual/ istimewa

*** Di tengah semangatnya para atlet dan pelatih menjalani pemusatan latihan, Satlak Prima malah menghentikan untuk sementara program tersebut. Ini akibat dari dana yang dimiliki Satlak Prima tidak memenuhi untuk terus menggelar

Singky Soewadji

2011 Indonesia menjadi tuan rumah dan pemerintah tidak mau muka tercoreng oleh masyarkat dunia jika penyelenggaraan ini tidak berjalan lancar karena dana.

Indonesia terbilang sukses pada 2011. Pasalnya, Indonesia keluar sebagai juara umum dengan mengumpulkan 136 medali emas.

Namun, ketika di Myanmar, wajah pemerintahan Indonesia malah menjadi tercoreng karena kegagalan total dalam perolehan medali.

Mirisnya, atlet dan para ofisialnya ketika sudah berada di Myanmar untuk mengikuti pembukaan SEA Games, mereka belum menerima uang saku dan gaji oleh KOI. Akibatnya, pengurus cabang olah raga masing-masing harus mengeluarkan dana pribadi untuk membiayai atlet dan ofisialnya berangkat ke Myanmar untuk mengharumkan nama Bangsa Indonesia di dunia Internasional.

“Dilihat dari sisi anggaran saat ini kita sedang kesulitan. Uang saku dua bulan belum cair, try out yang belum dilaksanakan juga akan dihentikan,” ungkap Surya Dharma.

Mantan atlet berkuda Indonesia, Singky Soewadji memberikan kritikan pada kepengurusan KONIKOI. Menurutnya, kegagalan ini menjadi tamparan bagi Indonesia, khususnya para pemangku kebijakan dalam olahraga. “Akibatnya, nama baik bangsa dipertaruhkan di dunia internasional, demi ambisi seseorang dan sekelompok orang,” kata Singky Soewadji kepada Aktual, Selasa (24/12).

Singky Soewadji juga menegaskan, selama kepengurusan KONI-KOI dijabat oleh orangorang yang tidak memahami esensi dan filosofi olahraga, jangan harap prestasi olahraga Indonesia bisa maju. “Sekarang zaman instan, prestasi dapat dibeli. Sekarang ke atas sudah merambah ke Kemenpora, ke bawah sudah ke KONI daerah dan pengurus cabang olah raga lain,” tegasnya.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

71

intermezo

Indonesia I yang Ajaib SukuBangsa di Sumatera Abung - Sumatra Aceh - DI Aceh Akit - Sumatra AnakDalam - Riau Anabas - Sumatra AneukJame - Sumatra Angkola - Sumatra Bajau - Jambi Bangka - Sumatra Banyak - Sumatra Batak - Sumatra Batin - Jambi Batu - Sumatra Bela - Sumatra Bengkulu - Bengkulu Benua - Sumatra Biliton - Sumatra Darat - Sumatra Enggano - Bengkulu Guci - Sumatra Barat Jambak - Sumatra Barat Jambi - Jambi Juru - Sumatra Karo - Sumatra Utara Kerinci - Jambi Kisan - Sumatra Selatan Kisar - Sumatra Selatan Kluet - DI Aceh Komering - Sumatra Selatan Koto - Sumetra Barat Kubu - Jambi/ Sumatra Selatan Lematang - Sumatra Selatan Lingga - Sumatra Lom - Sumatra Lubu - Sumatra Mamak - Sumatra Medan - Sumatra Melayu - Sumatra Utara/ Riau/ Jambi/ Bengkulu/ Lampung Minangkabau - Sumatra Barat Musihulu - Sumatra Nafuna - Sumatra Nias - Sumatra Utara Orang Laut - Sumatra Pakpak - Sumatra Palembang - Sumatra Selatan Panyalai - Sumatra Barat Penghulu - Jambi Piliang - Sumatra Barat Pisang - Sumatra Barat Pulo - Sumatra Ranau - Sumatra Selatan Rawas - Sumatra Selatan/ Lampung Rejang - Bengkulu/ Sumatra Selatan Riau - Sumatra Sekah - Sumatra Samendo - Lampung Seumeulu - Sumatra Sichole - Sumatra Sikumbang - Sumatra Barat Simalungun - Sumatra Utara Simalur - Sumatra Simelu - DI Aceh Singkil - DI Aceh Talang - Riau Tambelan - Sumatra Tambak - Sumatra Barat Tamiang - Di Aceh Tanjung - Sumatra Barat Tapung - Sumatra Timur - Sumatra Toba - Sumatra Utara

72

Suku Bangsa di Kalimantan

ndonesia adalah sebuah keajaiban. Keragaman flora dan faunanya memberi banyak keragaman budaya.

Melimpahnya kekayaan alam itu ternyata juga memberi inspirasi bagi manusia yang ada untuk saling bekerja sama dalam sebuah komunitas. Tak salah kalau ada lebih dari 300 kerajaan besar dan kecil pernah hidup dan dihidupi oleh kekayaan alam yang ada di Indonesia.

Kekayaan alam dan kekayaan keragaman yang ada di bumi pertiwi ini seharusnya menjadi modal paling penting untuk menatap masa depan.

Namun, kekayaan alam dan keragaman itu saat ini menjadi modal krisis paling besar negara bangsa ini dalam menatap masa depannya.

Sudah saatnya bangsa ini sadar, bahwa kekayaan alam dan keragaman yang ada saat ini sedang digunakan oleh kepentingan sebagian orang dan kelompok sebagai alat untuk meluluh lantakkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang sebenarnya sudah ada dalam setiap diri manusia Indonesia.

Mari, bersama-sama, kita gunakan lagi potensi alam dan keberagaman itu sebagai modal besar bangsa ini untuk mengisi dan membenahi peradaban negara bangsa ini… / Nur Lail

Banyak - Sumatra Basap - Kalimantan BatangLupar - Kalimantan Batu Blah - Kalimantan Berusu - Kalimantan Timur Biaju - Kalimantan Biasaya - Kalimantan Boh - Kalimantan Bukar, Dayak - Kalimantan Bukar, Punan - Kalimantan Bukit - Kalimantan Bukitan - Kalimantan Bukupai - Kalimantan Barat Bulungan - KalimantanTimur Busang - Kalimantan Dayak – Kalimantan Barat / Kalimantan Tengah Demta - Papua Desa - Kalimantan Dusun - Kalimantan Barat Iban - Kalimantan Kadayan - Kalimantan Kahayan - Kalimantan Kalabit - Kalimantan Suku Bangsa di Maluku Kanowit - Kalimantan Alifuru - Maluku Katingan - Kalimantan Ambon - Maluku Kayan - Kalimantan Timur Aru - Maluku Kelai - Kalimantan Bonfia - Maluku Kenya - Kalimantan Timur Buli - Maluku Buru -Maluku KotaWaringin - Kalimantan Furuaru - Maluku Land Dayak - Kalimantan Galela - Maluku Lawangan - Kalimantan Barat Gene - Maluku Lisum - Kalimantan Goram - Maluku Long Giat - Kalimantan Halmahera -Maluku Long Kiput - Kalimantan Kayoa - Maluku Long Wai - Kalimantan Kei - Maluku LarasFordata - Maluku Lundu - Kalimantan Loda - Maluku Lugat - Kalimantan Maba - Maluku Maayan - Kalimantan Barat Makian - Maluku Saputan - Kalimantan Moa - Maluku Saruyan - Kalimantan Morotai - Maluku Sebop - Kalimantan NilaTeunSerui - Maluku Segal - Kalimantan Obi - Maluku Patani - Maluku Sekadau - kalimantan PatasiwaPutih - Maluku Siang - Kalimantan PatasiwaHitam - Maluku Sidin - Kalimantan Roma Dama - Maluku Siong - Kalimantan Selaru - Maluku Tabuyan - Kalimantan Seram - Maluku Tagal - Kalimantan Sermana - Maluku Taman - Kalimantan Serua - Maluku Seti - Maluku Tangalan - Kalimantan Sula - Maluku Tamonan - Kalimantan Tali Abu - Maluku Tarakan - Kalimantan Tanibar - Maluku Tidung - Kalimantan Timur Ternate -Maluku Treng - Kalimantan Teun - Maluku Tring - Kalimantan To Belo - Maluku Ukit - Kalimantan Togitil - Maluku

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

Suku Bangsa di Jawa:

Badui - Banten Sunda - Jawa Barat Bawean - Jawa Betawi - DKI Jakarta/Jawa Barat Jawa - DI Yogyakarta/ JawaTimur/ Jawa Tengah/ Bali/ Sumatra Kangean - Jawa Tengah Karimun - Jawa Tengah Madura - JawaTimur/ Bali Osing - Jawa Timur Samin - Jawa Tengah Sapudi - JawaTimur Tennger - Jawa Timur

Suku Bangsa di Sulawesi

Ampana Bada Bajo - Sulawesi Baku - Sulawesi Balantak - Sulawesi Balatan - Sulawesi Tengah Banggai - Sulawesi Tengah Bantenan - Sulawesi Bantik - Sulawesi Utara Belang - Sulawesi Besoa - Sulawesi Bobongko - Sulawesi BolaangMongondow - Sulawesi Selatan Bugis - Sulawesi Selatan Bungku - Sulawesi Buol - Sulawesi Buol - Sulawesi Gimpu - Sulawesi Kabaena - Sulawesi Kadipan - Sulawesi Kaili - Sulawesi Tengah Kinadu - Sulawesi Kodombuku - Sulawesi Lage - Sulawesi Lajolo - Sulawesi Laki - Sulawesi Tenggara Lalaeo - Sulawesi Lambatu - Sulawesi Lampu - Sulawesi Leboni - Sulawesi Lindu - Sulawesi Loinang - Sulawesi Mamasa - Sulawesi Mamoju - Sulawesi Manado - Sulawesi Utara Mandar - Sulawesi Selatan Mangki - Sulawesi Mapute - Sulawesi Masenrempulu - Sulawesi Matano - Sulawesi Mengkongga - Sulawesi Minahasa - Sulawesi Utara Muna - Sulawesi Tenggara Mori - Sulawesi Tengah Mori - Sulawesi Tengah Moronene - Sulawesi Tengah Pakawa - Sulawesi Palu - Sulawesi Tengah Pamona - Sulawesi Tengah Parigi - Sulawesi

Pebato - Sulawesi Pipikoro - Sulawesi PituUlama - Sulawesi Ponosokan - Sulawesi Poso - Sulawesi PuuMboto - Sulawesi Rampi - Sulawesi Rato - Sulawesi Rongkong - Sulawesi Sadang - Sulawesi Saluan - Sulawesi SaluMaogge - Sulawesi Sangir - Sulawesi Utara Sigi - Sulawesi Talaud - Sulawesi Tabee - Sulawesi Tawaelia - Sulawesi Toala - Sulawesi To Balantik - Sulawesi To Ganti - Sulawesi To Gian - Sulawesi Tojo - Sulawesi To Laiwa - Sulawesi To Landawe - Sulawesi Toli - Toli - Sulawesi To Loinang - Sulawesi Tolour - Sulawesi Tombolu - Sulawesi To Mini - Sulawesi To Mori - Sulawesi Tompakawe - Sulawesi Tondano - Sulawesi Tonsawang - Sulawesi Tonsea - Sulawesi Tonsina - Sulawesi Toraja - Sulawesi Selatan Totemboan - Sulawesi

SukuBangsa di NTB/ NTT dan Bali

Bali - bali Adonara - NTB/NTT AlorSolor - NTB/NTT Atoni - NTB/NTT Bali Aga - NTB/NTT Belu - NTB/NTT Bima - NTB Bodha - NTB/NTT Damar - Maluku/NTB/NTT Dawan - NTT Dodongko - NTB/NTT Dompo - NTB/NTT Ende - NTB/NTT Flores - NTT Helong - NTT Kupang - NTB/NTT Lio - NTB/NTT Lombleng - NTB/NTT Lombok - NTB Membaro - NTB/NTT Manggarai - NTB/NTT Marea - NTB/NTT BageKeo - NTB/NTT Ngada - NTB/NTT Pantar - NTB/NTT Riung - NTB/NTT Rote - Nusa Tenggara Timur Ruma - NTB/NTT Sabu - Nusa Tenggara Timur Sangau - NTB/NTT Sasak - NusaTenggara Barat Sikka - NTB/NTT Sumba - Nusa Tenggara Timur Sumbawa - Nusa Tenggara Barat

Suku Bangsa di Papua Anggi - Papua Arguni - Papua Asmat - Papua Awiu - Papua Batanta - Papua Biak - Papua Bituni - Papua Dani - Papua Demta - Papua Genyem - Papua Guai - Papua Hattam - Papua Iha - Papua Jakui - Papua Kapauku - Papua Kiman - Papua Mairasi - Papua Memberamo - Papua Manikion - Papua Mapia - Papua Marindanim - Papua Meibrat - Papua Mimika - Papua Misol - Papua Moni - Papua Muyu - Papua Numfor - Papua PantaiTimur - Papua Salawati - Papua Sami - Papua Schouten - Papua Senggi - Papua Sentani - Papua Serut - Papua TelukJayapura - Papua Uhundun - Papua

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

73

ngaji al-hikam

Menggapai Akal

Ma'rifah "Keluarlah dari sifat-sifat manusiamu yang bertentangan dengan sifat kehambaanmu, agar mudah bagimu menyambut panggilan Allah dan mendekat kepadaNya." (al -Hikam)

S

ecara umum sifat-sifat basyariah (manusia) itu terbagi dua. Pertama, dalam keterkaitan dengan jasmani. Yang sesuai dengan perintah, disebut taat. Yang bertentangan, disebut maksiat (durhaka). Kedua, dalam keterkaitan dengan batin. Yang sesuai dengan hakikat disebut iman dan ilmu. Sedangkan yang bertentangan dengan haikat, disebut nifak dan jahil (bodoh).

Hati manusia itu ibarat penguasa dari suatu kerajaan, yang akan menghalau setiap musuh yang menyerang kerajaan jasadnya.

Sedangkan iman dan ilmu ibarat senjata dan perisai guna menahan dan memukul musuh dari daerah kekuasaanya.

Hati manusia pun terbagi atas, pertama, berahlak hewan karena penuh syahwat (keinginan) perut, farji, cinta dunia. “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.” (S. Ali Imron 14).

Kedua, berahlak setan, yakni sombong, hasud, dengki, marah, cinta kedudukan dan pujian,

74

mengagungkan orang kaya, menghina orang miskin, takut miskin, pelit, riya, dll. Ahlak- ahlak di atas dapat menutup (menghijab) hati, penghalang terangnya hati— (kitab iqodhul himam fi syarkhil hikam) “Sesungguhnya dalam tubuh anak Adam itu ada segumpal daging, apabila gumpalan tersebut baik, maka baiklah sekujur tubuh, apabila rusak maka rusaklah pula sekujur tubuh.” (Al-Hadits) Agar manusia bisa sampai ke tingkat mengenal (makrifat) Allah, maka dia dituntut melepas sifat Basyariahnya ( kemanusiannya). DR Lyn Wilcox dalam buku Ilmu Jiwa Berjumpa Tasawuf halaman 154155 menyebutkan, “Dalam Tasawuf, Inteligensi dipandang sebagai akal yang lebih tinggi. Kemampuan intelek yang memastikan tepatnya keputusan dan tindakan, serta tercapainya hasil. Inteligensi, menurut Tasawuf, (bukan menurut para filosof, theolog, psikolog, sosiolog) tidak berasal dari proses penalaran, melainkan dari Inspirasi. Inteligensi merupakan proses menerima pengetahuan dari sumber pengetahuan. Dalam hal ini, sama sekali tidak diperlukan kegiatan kasat mata dari korteks depan sistem saraf pusat biokomputer itu.”

Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha dalam bukunya Al-Rasa'el menggambarkan daya teoritis ego

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

manusia. Nalar atau berpikir rasional yang dianggap sebagai inteligensi oleh psikolog, justru merupakan tahap pertama dari empat tahap daya teoretis ini (inteligensi tasawuf merupakan tahap keempat, penulis).

Daya nalar (pertama) ini seperti ketika intelek digunakan untuk melayani urusan duniawi, disebut kearifan alamiah. Daya ini mencakup informasi dari indra-indra fisik. Dan kemampuan untuk menerima semua jenis perenungan.

Tahap kedua adalah daya sensoris dan intelektual yang digunakan untuk kognisi. Ini disebut kearifan tersembunyi. Ia tercermin dalam sifat-sifat diri yang lebih halus. Pengembangan ‘mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar’ yang disebut dalam Injil dan Alquran memang diperlukan.

Pergerakannya adalah dari tataran fungsional manusia yang bersifat

aktual/ istimewa

Oleh: Drs KH Asyari Tafsir *

selular dan otomatis menuju tempat berkembangannya hubungan antara jasad-jasad magnetis dan kekuatan mental, sensori, serta kejiwaan.

Tahap ketiga, adalah daya untuk menerima dan berada dalam kebenaran spiritual,dan kemampuan mewujudkannya setiap waktu.

Secara harfiah, inteligensi ini disebut kearifan sempurna.

Tahap keempat, adalah realisasi semua tingkatan kearifan bawaan tersebut. Inilah tingkatan batiniah penuh misteri, titik sentral kemantapan karakter dan identitas sejati manusia. Tatkala seorang bergerak melalui tahap-tahap ini, pengetahuan akal menjadi kognisi hati .

Dalam buku berjudul Dawn, Prof Angha melukiskan pengalaman tentang laku makrifat sebagai berikut; “Tataran transendal ini adalah keadaan di mana semua

khayalan Bisa Disingkirkan dan pengetahuan - intuisi murni - naik ke pusat eksistensi seseorang”.

Kognisi tentang kearifan merupakan tataran yang mencakup semua tataran eksistensi. Kognisi kearifan adalah kognisi tentang Tuhan. Ini sama dengan ‘menyaksikan keagungan Wajah Ilahi’, dengan kata lain, mengenali Tuhan Maha Agung melalui esensi ilahiah-Nya dan dengan pengetahuan yang pasti, membuktikan bahwa segala sesuatu berada di bawah perintah-Nya. Bagaimana kita dapat mencapai kognisi ini, tingkatan kearifan, inteligensi absolut, pengetahuan absolut ini? Menurut Hazrat Pir, “Jenis kognisi ini hanya hanya dapat diperoleh dengan mencintai, mematuhi, dan memuja Tuhan dengan segala cara, dengan ego, hati dan pikiran di bawah pengawasan seorang guru spiritual yang akan

memperkenalkan Tuhan secara batin dalam hati sang salik”.

Kognisi seperti ini mensyaratkan kehadiran seluruh kekuatan batin dan seluruh kemampuan mental dan spiritual di dalam hati serta komitmen penuh dalam mencari Tuhan.

Sehingga, tidak dapat dicampuri pikiran baik ataupun buruk.

Setelah itu, kita bisa mengetahui makna khusus kata ‘intelek’ dalam tasawuf. Ketika riyadoh (latihan) sebagai karantina spiritual sedang berlangsung, maka hati terasa lembut, jiwa terasa suci, tenang, jernih, wawasan menjadi luas. Sudah mencicipi kehidupan spritual tingkat tinggi. Tidak lagi mendewakan dunia, ambisi berlebihan terhadap jabatan, membanggakan diri dan keluarga, mendramatisir prestasi diri. Berubah alim, tawadhu, sabar, dada lapang, wawasan batin luas, ma'rifah!

Wawasan batin yang luas, ilmu ma'rifah (mengenal Allah) yang dalam, ketenangan hidup dalam riyadhoh hanya sebagai media untuk meraih tujuan sejati. Yaitu liqo'/ wushul (berjumpa/sampai ) Ilaallah.

Selama masih berkutat dengan logika, maka sulit mengantarkan menyingkap tabir rahasia Allah.

*Pengasuh pengajian al-Hikam.

Tinggal di Malang

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

75

Kilas daerah

Sektor Kehutanan di Riau Paling Besar Korupsinya

Karut Marut UU Minerba Tanggung Jawab Pemerintah LAKA MAUT, 15 NYAWA TERENGGUT

K

orupsi di sektor kehutanan masih menjadi kasus terbesar selama 10 tahun terakhir ini di Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil penelitian mandiri Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan (Jikalahari) selama 10 tahun, korupsi tersebut telah menguntungkan 20 perusahaan korporasi tanaman industri senilai Rp3 triliun. Itu hanya di Kabupaten Pelalawan dan Siak saja.

"Oleh karena itu Jikalahari bertekad terus melawan korporasi perusakan hutan Riau dan beragam cara dilakukan agar semangat perlawanan tidak pernah henti, mulai dari turun ke jalan-jalan, menyampaikan rilis ke media massa hingga mengirim surat ke Presiden dan penegak hukum serta berkoalisi dengan masyarakat sipil anti mafia hutan," kata Koordinator Jikalahari Riau, Muslim Rasyid beberapa hari lalu. / Ari Purwanto

B

upati Sumbawa Barat, Zulkifli Muhadli mengatakan penyebab karut marut UU Minerba saat ini adalah Pemerintah Pusat gagal mengawal dengan baik UU Minerba setelah diundangkan pada tahun 2009.

"Padahal dari perdebatan panjang saat pembahasan UU tersebut, dipilih jalan tengah 5 tahun agar perusahaan tambang bisa membangun smelter," ujar kiai yang bergelar Doktor ini pekan lalu.

Selama 5 tahun ini, kata dia, Pemerintah Pusat juga teledor dalam menjalankan Pasal 169 terkait renegosiasi kontrak. Begitupun soal infrastruktur seperti pembangkit listrik, izin kelayakan dan sebagainya.

"Pemerintah Pusat tidak serius mengawal, sehingga perusahaan tambang menganggap pemerintah tidak serius," tegas Zulkifli. / Arbie Marwan

Korupsi P2SEM Jatim Akan Dilaporkan ke KPK

K

asus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh mantan Ketua DPRD Jatim, Fathorrosjid.

Motivasi Fathor adalah ungkapan Abraham Samad bahwa ada koruptor kelas wahid di JawaTimur. "Kami ingin mendukung dan membantu KPK mengungkap koruptor kelas wahid itu. Kami mendirikan sebuah

76

paguyuban bernama 'Tim Ranjau 09'.

Tim ini dibentuk untuk meluruskan kasus korupsi itu,� katanya. Secara tegas, Fathorrasjid mengatakan nama Gubernur Jatim, Soekarwo diduga ada dalam lingkaran korupsi yang melibatkan beberapa dosen dan aktivis NU di Jatim ini. / Ari Purwanto

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

J

alur Pantura Probolinggo kembali memakan korban. Kecelakaan antara mobil pick up dan truk gandeng terjadi di Jalan Raya Tongas Probolinggo menjelang pukul 16.00 WIB. Akibatnya, sepuluh orang tewas dalam insiden ini.

Informasinya, pick up dan truk gandeng ini berlawanan arah.

Kuat dugaan dua kendaraan ini terlibat kecelakaan frontal (saling berhadapan).

Kompol Mustofa, Wakapolres Probolinggo saat dihubungi Aktual mengatakan polisi ketika tiba di lokasi sudah mendapati korban meninggal dunia. "Sembilan korban meninggal perempuan dari penumpang pick up dan satu lakilaki sopir pick up, sementara untuk sopir dan kenek truk gandeng masih selamat dan diamankan," jelas Hermawan.

Setelah evakuasi bebera saat, korban tewas dalam kecelakaan maut itu bertambah lima orang.

Sebelumnya, korban yang diketahui tewas sepuluh orang. Dan total keseluruhan korban tewas menjadi 15.

Disampaikan juga oleh alumni Akpol 199 ini, pick up membawa penumpang rombongan pelayat yang duduk di bak belakang. Saat tabrakan terjadi, sejumlah penumpang dilaporkan terlempar dari bak.

"Semua korban berada di RS Tongas," ucapnya.

Polisi sampai sekarang masih konsentrasi melakukan pengamanan dan mengevakuasi korban yang meninggal dunia. Dan posisi kedua kendaraan ringsek. / Sukardjito

Daging Sapi Impor Banjiri Pasar Tradisional

D

i saat daging sapi lokal mulai langka, daging sapi impor dari Australia membanjiri pasar tradisional di kota Malang.

Ketua Seksi Jagal Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia (HIPMI) Abu Hasan, mengungkapkan hal itu sudah terjadi beberapa waktu lalu ketika tingkat penyembelihan sapi di Malang menurun hingga 50 persen.

"Harusnya daging sapi impor ini dikirim ke hotel, supermarket, bukan ke pasar tradisional, ini mematikan usaha kami," tegas Abu Hasan.

HIPMI juga masih meragukan kehalalannya, lantaran proses penyembelihannya tidak diketahui dan sudah didrop dalam bentuk kardusan. "Daging sapi dari pihak kami jelas kehalalannya karena mempunyai setifikasi halal.

Sedangkan daging sapi impor itu tidak jelas darimana asal-usulnya," pungkasnya. / Nasrul Hamzah

PT PLN Batam Akan IPO Pada 2014

M

enteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan PT PLN Batam, anak usaha PT PLN (Persero) akan melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/ IPO) pada kuartal I tahun 2014.

"Kita berharap IPO PLN Batam bisa dilaksanakan pada tahun depan.

Kuartal I 2014 IPO mudah-mudahan sudah bisa terlaksana," kata Dahlan, beberapa hari lalu.

Menurut Dahlan, manajemen PLN Batam sudah lama mempersiapkan IPO, akan tetapi terkendala penurunan kinerja keuangan pada beberapa waktu lalu.

"Belakangan kinerja keuangan kembali membaik sehingga diharapkan dapat melanjutkan rencana IPO," kata Dahlan. / Ismed Eka

Puluhan Ton Daging Celeng Masuk Jakarta

S

elama 2013, puluhan ton daging celeng telah dikirim dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dengan cara ilegal. Menurut Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan), Banun Harpini, daging celeng sengaja didistribusikan secara ilegal itu diduga untuk bahan campuran dengan daging sapi karena mahalnya harga daging saat ini.

"Penangkapan daging celeng ini terus meningkat dipicu karena mahalnya harga daging sapi khususnya di Pulau Jawa," katanya.

Daging celeng itu masuk melalui pintu masuk Merak, Cilegon.

Terhitung sepanjang Januari hingga Desember 2013, sebanyak 14 kali trayek dengan total tangkapan 12 ton dengan rincian 7.188 kg atau 7,1 ton ditangkap pada semester I/2013.

Sedangkan penangkapan daging celeng di semester II/2013 terjadi

pada November 2013 sebanyak tiga kali dengan total tangkapan 3,4 ton, kemudian Desember jumlah tangkapan sebanyak 1,5 ton sehingga totalnya lima ton.

"Bengkulu, Jambi, Palembang, dan Lampung adalah provinsi paling banyak memasok daging celeng.

Keempat daerah itu disebut daerah berburu celeng. Tujuannya kebanyakan ke Jakarta," tutupnya. / Nur Lail

Polda Kalteng Tangkap Tangan Ketua DPRD Kalteng

T

im Penyidik Polda Kalimantan Tengah, berhasil menangkap tangan enam orang anggota DPRD Kalimantan Tengah ketika menerima suap sebesar Rp2.080 miliar yang diduga uang suap dari rangkaian proyek di daerah Seruyan, Kalimantan Tengah yakni proyek pembangunan Jalan Soekarno Hatta dan flyover senilai total Rp15 miliar.

Dari informasi yang diperoleh dari MabesPolri, keenam orang itu adalah Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Ahmad Sudarji, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Baharuddin, dan empat orang anggota lainnya adalah Suherlina, Ery Anshori, Totok Sugiarto, dan Budiardi. Sementara dua orang lainnya dari pihak kontraktor adalah M Yamin dan M Yusuf.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto mengatakan, penangkapan tersebut dilakukan pada Senin (23/12) lalu sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Tambak, Desa Sungai Undang, Seruyan, Kalimantan Tengah.

"Penyidik menangkap enam orang anggota DPRD Kalimantan Tengah, dengan barang bukti Rp2.080," katanya. "miliar,"katanya. / Ismed Eka

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

77

oase

Noosphere Oleh Faizal Rizki

V

ladimir Vernadsky (1863-1945) memang bukan apa-apa saat itu. Barat baru menemukan buah pikir genuine-nya di bidang geologi (terutama geokimia dan biokimia) setelah beberapa ekolog mulai memasukkan nama dan buah pikirnya- The Biosphere and The Noosphere- untuk referensi, sekitar 1960-an.

Intinya, Vernadsky membagi sejarah ekologi bumi ini dalam tiga bentang tahapan. Permulaan ekologi disebutnya sebagai geosphere, awal sejarah bumi membentuk konstruksi geologinya.

Tahapan ini kemudian berubah ke tahap berikutnya, biosphere. Sebuah sejarah ketika kehidupan mulai ‘ada’ dan merubah konstruksi alam agar kehidupan bisa ‘nyaman’ dalam bentang ekologi yang ada.

Menurut Vernadsky, akal manusia kemudian menjadi faktor terpenting untuk mengubah ekologi dari tahap biosphere ke tahapan baru, noosphere.

Di tahap ini ekologi alam sudah masuk dalam era dimana alam pikir dan kebudayaan bentukan manusia menjadi faktor penting terbentuknya ekologi.

Noosphere adalah istilah Vernadsky untuk menyatakan bahwa alam saat ini adalah bentuk buah pikir dan budaya manusia. Bukan lagi bentukan dari kompleksitas mekanisme geokimia dan biokimia seperti yang diyakini banyak geolog saat itu. Begitu pendapat Vernadsky.

Ide noosphere ini melawan arus. Maklum, saat itu banyak ekolog masih percaya bahwa alamlah yang membentuk kehidupan dan bagaimana makhluk (termasuk manusia) untuk hidup.

Vernadsky membalik itu: (akal) manusia lah yang membentuk alam saat ini.

Lalu, apa yang membuat Vernadsky berpendapat seperti itu? Dia jujur mengatakan bahwa krisis akibat Perang Dunia I dan II membuat cara pandangnya berubah. “From the point of view of the naturalist (and, I think, likewise from that of the historian) an historical phenomenon of such power (World War I &II) may and should be examined as a part a single great terrestrial geological process, and not merely as a historical process... It radically changed my geological conception of the world,” katanya.

Krisis akibat perang dunia I dan II ternyata mampu mengubah tatanan dasar ekologi. Perang dan dampaknya harus juga dilihat sebagai fenomena 78

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014

ekologis. Bukan semata politik, sosial atau ekonomi.

Krisis ekologi akibat krisis buatan manusia membuat alam tidak lagi mampu menutup lubang kerusakan ekologis akibat krisis. Akal dan nafsu manusia berjalan terlalu cepat dibandingkan dengan jalannya proses biokimia dan geokimia dalam membentuk alam. Alam kalah oleh krisis yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh akar pikir manusia.

Sekarang krisis ekologi bukan lagi akibat perang fisik. Bentuknya berubah. Ada krisis ekonomi, krisis moneter, ada krisis politik, ada krisis pangan, ada krisis energi dan banyak krisis-krisis lain. Semua krisis itu buatan dan lahir dari akal pikir manusia.

Semua krisis itu akhirnya bermuara ke satu saluran, krisis ekologi. Lebih jauh lagi, krisis peradaban.

Vernadsky mengingatkan kepada kita semua, bahwa jika alam tidak lagi mampu menahan gempuran bertubi dari krisis-krisis yang terjadi maka alam akan mengalami kehancuran.

Jika alam Indonesia Raya tidak mampu lagi menahan gempuran krisis-krisis yang sengaja atau tidak disengaja dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang ada saat ini maka negara, yang katanya salah satu surga yang ada di dunia ini, akan hancur juga.

Setidaknya, Vernadsky memberi catatan bahwa negara bangsa yang saat ini sedang mengalami krisis multidimensional, setidaknya harus mulai berbenah.

Pemimpin negeri ini juga harus sadar juga bahwa jika daya tahan ekologis negara ini tak sanggup lagi menahan gempuran akibat krisis multidimensional itu maka secara perlahan peradaban bangsa ini akan punah.

Itu sumbangan penting Vladimir Vernadsky buat kita saat ini.

15 - 30 Januari 2014 Edisi 16 AKTUAL

79

80

AKTUAL Edisi 16 15 - 30 Januari 2014