Aktual edisi 18

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

1

2

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

TATAP REDAKSI

AKTUAL pendiri M Danial Nafis Penasehat Yudi Latif, Febrianto PEMIMPIN REDAKSI Heriyono Redaktur pelaksana Faizal Rizki Arief, Epung Saepudin Redaktur SENIOR Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi Sidang Redaksi Heriyono, Faizal Rizki Arief, Epung Saepudin, Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi REDAKTUR Nebby Mahbubirrahman, Ari Purwanto, Tino Oktaviano (Foto), Agus Sulistiyo (TV) ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail, Zaenal Arifin, Sukardjito Koordinator liputan Wahyu Romadhony Staf redaksi Adi Adrian, Afditya Imam Fahlevi, Arbie Marwan, Arnold Sirait, Adityo Anggoro, Fadlan Syam Butho, Novrizal Sikumbang, Rian Sartono Perdana, Rafkha, Bagas Triputro (foto), Warnoto (TV) kepala it Gilang Damargalih Desain Grafis Shofrul Hadi WEB DESAIN Jeffry Sandi Kesuma reporter daerah Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukkaram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Supriyadi (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Busri Toha (Sumenep), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Ikbal Kukuh (Bandung) pemimpin PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin Legal Advisor Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D relasi dan komunikasi Tsurayya Zahra Staf Admin Aulia Kumala Putri manager sirkulasi Widhi Maulana Staf sirkulasi Warnoto Alamat Redaksi PT Cahaya Profetis Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : majalah@aktual.co iklan@aktual.co Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email majalah@aktual.co. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

tujuh dosa sosial

M

elebihi dugaan para ahli, krisis multidimensional yang mendera Indonesia saat ini, ternyata begitu luas cakupan penetrasinya, menyerupai”zaman peralihan” (axial age) dalam gambaran Karen Armstrong (2006).

Zaman jahiliyah (Kalabendu) yang penuh prahara, pertikaian, kedunguan, kehancuran tata nilai dan keteladanan.

Delapan dekade lalu, Mohandas K. Gandhi menengarai ada ancaman mematikan dari “tujuh dosa sosial” yaitu: ‘politik tanpa prinsip, kaya tanpa kerja keras, niaga tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, sains tanpa kemanuasian, dan ibadat tanpa pengorbanan’.

Ketujuh dosa itu kini menjadi warna dasar kehidupan kita.

Kehidupan kota yang mestinya jadi basis keberadaban (madani) terjerumus ke dalam apa yang disebut Machiavelli sebagai kota korup (citta corrottisima).

Atau apa yang disebut Al-Farabi sebagai kota jahiliyah (almudun aljahiliyyah).

Di republik korup dan jahil, persahabatan madani sejati hancur.

Tiap warga berlomba mengkhianati negerinya atau temannya; rasa saling percaya sirna akibat sumpah dan keimanan disalahgunakan; hukum dan institusi lumpuh tak mampu meredam perluasan

korupsi; ketamakan dan syahwat meraih kehormatan rendah merajalela. Akhirnya timbul kematian dan pengasingan: kebaikan dimusuhi, kejahatan diagungkan.

Kehidupan publik kita merefleksikan nilai-nilai moralitas kita, demikian pula sebaliknya.

Sebegitu jauh, kehidupan publik selama ini lebih merefleksikan nilai-nilai buruk, dan kurang mengaktualisasikan nilai-nilai luhur masyarakat. Politik dan etika terpisah seperti air dengan minyak.

Sehingga kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti keberadaban, responsibilitas, keadilan dan integritas runtuh.

Krisis akut yang kita hadapi mengisyaratkan upaya pemulihan niscaya melebihi sekadar politics as usual. Kata peribahasa ”Where there is no vision, the people perish.”

Kita perlu visi politik baru. Visi yang beranjak dari pemahaman bahwa krisis nasional ini berakar jauh pada penyakit moralitas yang melanda jiwa bangsa. Suatu usaha national healing yang membawa nilai-nilai etis spiritual ke dalam wacana dan kehidupan publik. Tanpa kesanggupan menginjeksikan visi begitu ke dalam kehidupan publik, keberlangsungan bangsa ini berada di tubir kehancuran.

Dhia Prekasha Yoedha 1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

3

DAFTAR ISI nasional Kala ‘Bulan dan Bintang’ Tertutup Awan

12

politik Sandhyakala Ning Cikeas

16

Tan Malaka dan Stigma Komunis

18

Laporan Utama

"Thowaf" politik partai ka'bah Menimang Capres Gaya PPP

4

wawancara BADRODIN HAITI Polri Tidak Boleh Berpolitik Praktis

20

Gus Dur dan PPP

22

Menilik Sejarah PPP

23

Tersandung Masalah Haji

28

Wawancara Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP, Suryadharma Ali

30

Wawancara Muhammad Romahurmuziy

32

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

Tatap Redaksi Daftar Isi Surat Pembaca Kilas Nasional Lensa Aktual Kaki Hari Kilas Ekonomi Obituari Kilas Daerah Oase

3 4 6 8 10 34 37 41 84 86

42

AKTUAL EDISI 18 | 1-15 Maret 2014

tamu kita Nur Hidayat Sardini 46 Penyelenggara Pemilu Harus Punya Integritas

militer Menolak Militer Sebagai ‘Centeng’ Neoliberalisme

52

Ada Bau Busuk di KBS

58

PKBSI Angkat Bicara

65

CITES, Perjanjian Melindungi Hewan

66

Ujung Tombak AS-NATO Lumpuhkan Indonesia

80

Mengapa Presiden Yanukovich Jatuh?

82

68

nasional Biofuel: Bank Dunia dan Analisis Gallagher

74

internasional Indonesia Sasaran Perang Asimetris Singapura

78

laporan khusus Duka di Kebun Satwa

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

5

SURAT PEMBACA

untuk keberanian mereka.

Entah bagaimana berita ini, membanggakan atau malah memperihatinkan. Terutama di tengah marak terbongkarnya berbagai korupsi para petinggi Banten.

Sholeh Aji Jurnalis Freelance @ Rumah Jompo - BSD City

Jembatan 'Indiana Jones' Indonesia Disorot Media Asing I

nikah perjalanan pulang sekolah paling berbahaya di dunia? Itulah pertanyaan media Inggris The Sun yang diajukan dalam laporan tentang jembatan gantung yang mirip adegan dalam film 'Indiana Jones' di Desa Sumua Bana, Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Dalam berita berjudul "Is this the most dangerous school run in the world?" The Sun menuturkan anakanak sekolah sepulang ujian saat menuju ke rumahnya harus melintasi jembatan gantung yang rusak akibat gempa bumi tahun 2008.

"Jembatan tersebut belum juga diperbaiki," tulis The Sun pada 22 April 2013.

Meski banyak orang yang takut, sambung The Sun, anak-anak murid malah tampak santai melintasi jembatan rusak itu. Media ini juga prihatin karena keberadaan jembatan berbahaya itu bertolak belakang dengan nama wilayahnya, 'Pariaman' yang bermakna 'tempat aman'.

"Dan sangat ironis dengan nama wilayah 'Pariaman' yang bermakna tempat aman," sebut The Sun. Tercantum juga 4 foto dengan

6

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

kredit dari Barcroft Media yang memperlihatkan bagaimana anakanak berseragam merah putih itu dalam perjalanan pulang ujian dari sekolah. Mereka terlihat meniti tali kawat sambil berpegangan di sebilah bambu panjang dari sebuah jembatan yang rusak.

'Indiana Jones' di Lebak Sorotan jembatan rusak di Indonesia oleh media internasional ini bukan kali pertama. Sebelumnya jembatan 'Indiana Jones' gantung yang nyaris putus di Desa Sanghiang, Lebak, Banten juga pernah disorot koran Daily Mail, edisi Januari 2012.

Surat pembaca media Inggris tersebut banyak mempertanyakan perhatian pemerintah dan wakil rakyat Indonesia. Aksi menyeberang jembatan rusak dinilai bisa membahayakan jiwa anak.

Koran Inggris lain The Telegraph juga menurunkan berita serupa. Terdapat pula pemberitaan lain di New York Daily yang menyatakan bahwa anak-anak tersebut harus mendapat nilai A plus

Mujizat Angka Kata INDONESIA Mari kita hitung Berdasarkan urutan abjad A=1, B=2, C=3 D=4 dan seterusnya, maka I:9 N:14 D:4 O:15 N:14 E:5 S:19 I:9 A:1. Ternyata dari semua angka itu, yang muncul hanya angka "1 9 4 5", tentu ini bukan kebetulan, Ini adalah Karunia Dari ALLAH Nah coba kita jumlahkan semua angka dari kata "INDONESIA", Jumlahnya adalah "90" Dalam Al Quran, Surat ke 90 adalah Surat AlBalad yang artinya "NEGERI".

Tentu ini bukan suatu kebetulan, ini semua karunia yang luar Biasa !!

Subhanallaah, Walhamdulillaah, Wa Laa ilaaha illallaah, Wallaahu akbar.!!!

Mari Kita cintai Indonesia Muhammad Kahfie Di Depok

Sebagian besar masyarakat masih belum paham soal mekanisme pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Terutama soal pertanyaan bagaimana proses pengelolaan tersebut hingga bisa menopang perekonomian negara.

Tangan Negara Di Bisnis Hulu

S

emua mahfum bahwa industri hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Namun, gambaran bagaimana industri migas ini bekerja dalam menopang perekonomian nasional, banyak yang belum mahfum.

Pada dasarnya, kegiatan yang berjalan di industri migas ada lima tahapan kegiatan pokok. Tahapan itu adalah eksplorasi, produksi, pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Berdasarkan prosesnya, lima kegiatan itu dibagi menjadi dua kegiatan besar yakni yaitu kegiatan di hulu (upstream) yang sering disebut industri hulu migas dan kegiatan hilir (downstream) yang sering disebut industri hilir migas Di industri hulu migas, kegiatan yang dilakukan adalah proses eksplorasi dan produksi migas. Sedangkan kegiatan di industri hilir migas adalah proses pengolahan, transportasi, dan pemasaran migas yang dihasilkan dari kegiatan di industri hulu migas.

KEGIATAN DI INDUSTRI HULU MIGAS Eksplorasi adalah kegiatan tahap awal yang dilakukan di industri hulu migas. Adapun kegiatan yang termasuk dalam eksplorasi adalah studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Tujuan utama kegiatan ini adalah mencari cadangan migas baru.

Jika cadangan migas ditemukan dan jika secara ekonomis cukup menguntungkan untuk dikembangkan maka akan dilanjutkan tahap berikutnya: kegiatan produksi. Inti dalam kegiatan produksi adalah mengangkat migas ke permukaan bumi.

Lewat serangkaian bentuk teknologi, migas akan dialirkan masuk ke dalam sebuah sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing (pipa salur yang dipasang tegak lurus). Pada sumur yang baru berproduksi, proses pengangkatan ini dapat memanfaatkan tekanan alami, tanpa alat bantu. Namun, bila tekanan yang ada tidak mampu memompa migas ke permukaan, maka dibutuhkan metode pengangkatan buatan.

Migas yang telah diangkat akan dialirkan menuju sebuah alat pemisah untuk memisahkan minyak, gas, dan air. Setelah terpisah, minyak (liquid) akan dialirkan menuju tangki pengumpul. Sedangkan gas akan dialirkan melalui pipa untuk selanjutnya dimanfaatkan, atau dibakar, tergantung pada volume gas, harga gas, dan jarak ke konsumen gas Itu gambaran dasar apa yang terjadi di industri hulu migas.

Namun, dalam operasi kesehariannya, eksplorasi dan produksi itu

sebenarnya adalah serangkaian kegiatan yang sangat kompleks dan bersifat jangka panjang. Ada regulasi khusus yang mengatur tata kelola kegiatan di industri hulu migas ini .

Indonesia memilih model kegiatan kontrak bagi hasil (production sharing contract) atau kontrak kerja sama dalam pengelolaan kegiatan dii industri hulu migas. Dengan model ini, negara tetap memegang kontrol atas tata kelola sumber daya alam migasnya.

Namun, yang perlu masyarakat ketahui agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa ada beberapa karakter kontrak kerja sama di industri hulu migas.

Pertama, kegiatan produksi dilakukan hanya setelah dinilai komersial oleh pemerintah. Untuk mendapatkan persetujuan pemerintah, operator harus menunjukkan rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan.

Kedua, kepemilikan bahan tambang berada di tangan pemerintah hingga titik penyerahan. Semua migas adalah milik pemerintah, sampai titik penjualan. Setelah itu, barulah kontraktor memiliki hak sebagian hasil produksi, sesuai besaran yang telah diatur dalam kontrak.

Ketiga, manajemen operasi berada di tangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang merupakan lembaga negara yang dibentuk khusus untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian di industri hulu migas.

Perencanaan anggaran dan program kerja kontraktor harus mendapat persetujuan dari SKK Migas, sebagai wakil dari pemerintah. SKK Migas memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran (work program and budget atau dikenal dengan istilah WP&B), biaya, dan juga metode keteknikan yang digunakan.

Dalam Kontrak Kerja Sama (KKS), Kontraktor KKS wajib menyediakan dana awal untuk membiayai fase eksplorasi. Bila berhasil menemukan cadangan migas yang cukup ekonomis, maka pemerintah akan mengganti semua biayanya. Namun, penggantian biaya operasi hanya diberikan setelah menghasilkan minyak atau gas. Kontraktor KKS akan menerima bagiannya berupa sejumlah volume minyak atau gas (in kind).

Itu gambaran dasar mekanisme tata kelola di industri hulu migas.

Karena operasi dan bisnis di industri hulu migas adalah proyek Negara maka sudah seyogianya setiap warga negara memahami dan mendukung apa yang sudah dilakukan negara untuk memajukan industri hulu migasnya.*** 1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL 7

Kilas Nasional

Ada Skenario Hitam Di Balik Mundurnya Risma?

S

ekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mencium skenario hitam di isu pengunduran Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Dia melihat ada cara-cara

yang tidak demokratis dengan menggunakan instrumen negara untuk politik pecah belah. "Politik pecah belah tersebut diawali dengan kerja oknum intelijen untuk

melihat potensi konflik di internal partai. Potensi konflik ini kemudian diperbesar melalui politik adu domba," kata Tjahjo beberapa saat lalu.

Cara dan skenario seperti itu yang digunakan di kasus keinginan Risma untuk mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Surabaya saat ini meski masa jabatannya akan berakhir 2015 nanti. "PDIP melihat bahwa siapapun yang memimpin Kota Surabaya dan kotakota lain di Indonesia, pasti akan dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan.

Kebijakan jalan tol di Surabaya misalnya. Posisi Wali Kota berseberangan dengan posisi Gubernur Jatim dengan berbagai kepentingannya. Lebih-lebih kalau kita melihat bahwa keduanya dicalonkan oleh partai yang berbeda," ujarnya Politisi PDI-P, Eva Kusuma Sundari membenarkan hal itu.

"Jangankan Risma, Ganjar Pranowo pun (pernah) dirayu oleh partai biru.

Jadi skenario hitam seperti yang disampaikan Pak Tjahjo benar," katanya. / Sukadjito

Rencana aksi demo AMAS yang terdiri Forum Aksi Lintas Mahasiswa Sulsel, BEM Fakultas Syariah dan Hukum, BEM Hukum UIT, PPM Sulsel, Jangkar Sosial dan Kaisar SC sebenarnya sudah dilaporkan jauh hari.

"Jadi tidak ada alasan polisi

membubarkan aksi. Saat demo, kami langsung dikepung. Kami dituduh melanggar aturan, demonstrasi. Padahal kita sudah kasih pemberitahuan. Intinya seperti kondisi sedang darurat," tambahnya. / Ari Purwanto

Demo Tolak SBY, 33 Mahasiwa Ditangkap

S

ekitar 33 mahasiswa lintas kampus yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti SBY (AMAS) ditangkap polisi.

Penangkapan terjadi ketika AMAS melakukan demo penolakan kedatangan SBY di depan Goro, Jalan AP Petarani, Sulawesi Selatan, pada Rabu (19/2). "Kami tidak tahu. Tibatiba kami ditangkap. Padahal aksi kami aksi damai," kata Kordinator Mimbar, Kurniadi Nur kepada Aktual beberapa saat lalu.

Mahasiswa yang semula berjumlah 70 massa aksi itu kemudian dibubarkan secara paksa.

Sementara, 33 yang ditangkap kemudian ditahan di Mapoltabes Makassar.

8

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

Gerindra Curhat Tak Punya Media

Partai Demokrat Hancur Gara-Gara Perampok

W

akil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan posisi partainya saat ini sangat tidak diuntungkan lantaran tidak memiliki media. Diakuinya, hal ini akan sedikit mempengaruhi elektabilitas partai.

"Kita kurang beruntung karena tidak punya televisi. Pasang iklan juga lebih mahal. Apalagi pengaruh televisi terlalu besar (terhadap pilihan pemilih terhadap parpol)," katanya di Menteng, Jakarta, Selasa (14/1).

Dia menganggap saat ini  persepsi dimasyarakat yang diciptakan oleh media memiliki peran yang sangat besar terhadap partai politik. Oleh sebab itu, sebuah partai akan sangat diuntungkan jika memiliki sebuah

media.

"Kemenangan Jokowi dan Basuki, menunjukkan gimana persepsi dapat menimbulkan kemenangan dan itu menentukan pilihan figur di pilkada. Itu menunjukkan peran persepsi semakin besar. Dan itu menguntungkan yang memiliki media," ujarnya. / Ismed Eka

Indra J Pilliang Sebut Pimpinan KPK Sekarang Pemalas

T

anggapan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqodas terkait pernyataannya yang mengatakan DPR munafik mendapat kritikan dari Politisi Golkar, Indra J Pilliang (IJP).

Dalam kicauan di akun Twitternya, @IndraJPiliang yang dikutip Aktual, Minggu (23/2), mengatakan "Kurang elok pakai kata munafik itu, kawan. Bahkan Nabi saja

menghindari kata itu. Lebih baik pimpinan KPK buka kamus untuk berkata-kata," demikian kicauan awal IJP. Lalu, kata IJP, yang bersikeras agar RUU KUHAP dan RUU KUHP itu diteruskan adalah Menkumham.

"Beberapa politisi DPR sudah bilang sebaiknya ditarik," cetusnya.

Menkumham berkata, lanjut dia, KPK ikut terlibat dalam pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP itu.

"Bukan KPK sekarang, tapi periode sebelumnya. Yang sekarang malas," tegasnya.

Tak hanya itu, IJP mengungkapkan, KPK mengirim 'pelobi' ke DPR. KPK juga dikabarkan berkirim surat ke pimpinan-pimpinan partai politik, membahas pasal-pasal mana yang menakutkan.

IJP juga mempertanyakan urusan Busyro dengan tingginya angka golput pada pemilu. "Itu tidak substantif," kata IJP. / Sukadjito

W

akil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie menegaskan lagi bahwa Partai Demokrat hancur gara-gara perampok. "Saya ikut mendirikan Partai Demokrat dari awal berjuang. Partai ini hancur garagara perampok," kata Marzuki di Gedung DPR RI ketika menanggapi keterangan pers mantan Ketum PD, Anas Urbaningrum beberapa saat lalu.

Anas menyebut bahwa dia jadi “tersangka� bersamaan dengan munculnya masalah di internal Partai Demokrat. Selain itu, Anas juga menyebut bahwa dia jadi tersangka karena pidato Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 4 Februari 2013 di Jeddah, Arab Saudi.

"Tidak perlu dikomentari, kalau masalah hukum, tanggung sendiri.

Tak ada kaitan masalah hukum dengan Partai Demokrat," ujar Marzuki.

Lalu, siapa saja perampok yang dimaksud oleh Marzuki Alie itu? / Nebby 1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

9

LENSA AKTUAL

Gunung Kelud Meletus Lebih dari 2.500 rumah rusak di Kabupaten Malang Akibat Letusan Kelud - Suasana kerusakan rumahrumah di Pandansari, Ngantang, Malang, Jawa Timur, Sabtu (15/2/2014). Meletusnya Gunung Kelud di perbatasan Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang, Kamis, (13/2/2014), memorakporandakan bangunan, baik rumah warga, perkantoran, musala, maupun sekolah.

Foto: AFP PHOTO / Aman ROCHMAN

10

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

11

antara

hukum

12

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

Kala ‘Bulan dan Bintang’ Tertutup Awan Dua minggu setelah kepulangan Anggoro Widjojo, lembaga pimpinan Abraham Samad langsung mencekal MS Kaban.

Oleh: Wahyu Romadhony

aktual/ istimewa

K

amis malam (31/1), bulan dan bintang seakan enggan keluar dari peraduannya.

Awan hitam menutupi bulan dan bintang kala itu. Sehari penuh Jakarta diguyur hujan, termasuk di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Malam itu, Anggoro Widjojo digelandang ke kantor KPK. Meskipun habis diguyur hujan, namun kantor KPK tetap dipenuhi pewarta, sejak desasdesus tertangkapnya buron kasus korupsi proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) itu terdengar sejak siang hari.

Pemilik nama asli Ang Tju Hong ini ditetapkan sebagai tersangka sejak 19 Juni 2009. Sebelumnya KPK telah mencekal Anggoro pada 22 Agustus 2008. Sayangnya saat itu Anggoro yang merupakan komisaris PT Masaro Radiokom sudah kabur keluar negeri pada 26 Juni 2008.

Setelah kabur selama lima tahun, pihak imigrasi pintu perlintasan Shenzeh Wan, Cina menemukan kejanggal dalam paspor atas nama Sony Kurniawan ini.

Alhasil pihak keamanan Cina langsung menghubungi pemerintah Indonesia untuk mengabarkan adanya warga Indonesia yang diduga merupakan buron kasus korupsi bernama Anggoro Widjojo. KPK dan Kementerian Hukum dan HAM

langsung membentuk tim untuk menjemput Anggoro.

Pria yang lama bermukim di Surabaya itupun akhirnya diringkus dan dibawa tanpa perlawanan ke kantor KPK. Kepulangan Anggoro ini selain akan menjadi penuntas kasus korupsi di Kementerian Kehutanan era kepemimpinan Malam Sambat (MS) Kaban, juga kembali mengungkit dugaan suap kepada pimpinan KPK era Antasari Azhar. KPK telah menyidik kasus ini sejak tahun 2008.

PT Masaro Radiokom merupakan rekanan Kementerian Kehutanan dalam proyek revitalisasi SKRT dengan nilai anggaran mencapai Rp 180 miliar. Untuk mendapatkan proyek ini Anggoro diduga memberikan uang pelicin untuk pimpinan dan anggota Komisi IV DPR. Hingga saat ini ada empat anggota DPR yang sudah dijebloskan ke penjara. Ketua Komisi IV Yusuf Erwin Faishal dihukum 4 tahun 6 bulan dan juga denda Rp 250 juta.

Ada juga anggota Komisi IV Azwar Chesputra yang divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Kemudian anggota komisi yang sama Hilman Indra dan Fachri Andi

MS Kaban Leluasa juga mendapat vonis serupa.

Selain itu, Direktur PT Masaro Putranefo, juga dipidana penjara 6 tahun dan juga denda Rp 200 juta. Sementara itu dari pihak Kementerian Kehutanan Wandoyo Siswanto juga telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Mereka jelas bukan akhir dari upaya pengungkapan aliran dana PT Masaro Radikom ini.

Dua minggu setelah kepulangan Anggoro, lembaga pimpinan Abraham Samad langsung mencekal MS Kaban. “Hari ini penyidikan KPK mengirimkan surat permintaan cegah 1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

13

ke imigrasi atas nama MS Kaban, yang bersangkutan adalah mantan Menteri Kehutanan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, saat itu.

Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra lewat akun jejaring sosialnya langsung memberikan tanggapan terhadap upaya KPK tersebut. “Pak Kaban akan mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan akan memberikan keterangan apapun yang diperlukan guna penegakan hukum,” kata Yusril lewat akun Twitter-nya @Yusrilihza_Mhd, Rabu (12/2).

Nama Kaban memang tidak asing disebut dalam pusaran kasus

korupsi SKRT. Bahkan mantan Kapolri Jenderal Bambang Hendarsa Danuri sempat menyebut Kaban menerima uang sebesar Rp 17 miliar dari Anggoro. “Ini kami ketahui MK (MS Kaban) menerima Rp 17 miliar, makanya kasus ini tidak berjalan, karena MK memiliki ikatan emosional dengan CMH (Chandra M Hamzah),” ujar Kapolri Bambang Hendarso Danuri, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III, Kamis (5/11/2009).

Saat itu Polri tengah mengusut kasus dugaan suap yang dilakukan Anggoro kepada pimpinan KPK era Antasari. Dua pimpinan KPK saat itu

sempat ditetapkan sebagai tersangka yakni Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Kasus yang kemudian dikenal dengan sebutan Cicak vs Buaya itu tidak sampai ke meja hijau.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Delapan yang dipimpin oleh advokad senior Adnan Buyung Nasution. Pada keputusannya, Tim Delapan menilai alasan penghentian penyidikan oleh Chandra tidak beralasan. “Tindakan penyidik mengkaitkan keterlambatan penanganan kasus Masaro dengan utang jasa Chandra M Hamzah terhadap MS Kaban sangat tidak

Resume Pengakuan Ari Muladi di Bareskrim Mabes Polri 1

2

3

4

5

6

Ari mengakui diminta bantuan oleh Aggodo untuk “mengurus” kasus PT Masaro di KPK.

Untuk maksud tersebut, menghububungi AR dan bertemu di Bellagio Residence (BR), dijanjikan akan ditanyakan dulu kepada “beliaubeliau”.

Dua hari kemudian bertemu kembali dengan AR di BR dan Ade R menyampaikan: ….”bisa dibantu tapi pimpinan KPK minta atensi…..”

Tangal 10/08/08 bertemu lagi dengan Ade R di BR dan AR meminta uang Rp. 3.750.000.000 dengan rincian: Rp. 1,5 M untuk Bibit; Rp. 1 M untuk M. Jasin; Rp. 1 M untuk Bambang Widaryatmo (BW), dan Rp. 250 juta untuk Operasional dan agar dipersiapkan dalam bentuk USD

Atas permintaan AR, saudara Ari melapor ke Anggodo dan angka tersebut disetujui dengan kaget karena nilai yang diminta terlalu besar.

Pada 11/08/08 menerima penyerahan Rp. 3,5 M dalam bentuk USD dan Rp. 250 juta di Hotel Menara Peninsula.

14

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

tino oktaviano/ aktual

hukum

antara

berdasar,” seperti dikutip dalam laporan Tim Delapan.

Pengacara Chandra saat itu, Bambang Widjoyanto, juga membantah kliennya dekat dengan MS Kaban. “Kami sudah konfirmasi ke Chandra, dia tidak punya hubungan dekat dengan MS Kaban,” ujar Bambang yang saat ini menjadi pimpinan KPK. Kaban pun juga membantah data Kapolri itu. “Sama sekali tidak ada hubungan kedekatan. Kalaupun dikatakan dekat, sama-sama anak HMI (Himpunan Mahasiswa Islam),” jelas Kaban.

Selain mengungkap pelicin untuk

dengan kewajiban, terpenuhi.

Penyidikan suap kepada pimpinan KPK saat itu terhenti saat Ari menyebut adanya sosok yang disebutnya dengan nama Yulianto.

Yulianto inilah yang memberikan suap kepada pimpinan KPK. Namun hingga kini Yulianto tidak diketahui keberadaanya. Ia diduga aktor fiktif.

Namun pengacara Ari Muladi, yakni Sugeng Teguh Santoso, menegaskan jika sosok Yulianto tidak fiktif. “Yulianto itu ada bukan tokoh rekaan, saya berani jamin. Saat ini tugas KPK adalah menemukan Yulianto,” ujarnya.

Sugeng berpendapat kasus suap kepada pimpinan KPK sebenarnya sudah tidak bisa lagi didalami. Hal ini lantaran sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Anggodo dan Ari Muladi.

“Dalam putusan disebut melakukan permufakatan jahat, kalau pasal yang digunakan percobaan penyuapan masih bisa dijerat kalau ini rasanya susah,” jelas dia.

Ari yang pernah diperiksa oleh Bareskrim Polri sebenarnya sudah mengungkapkan sejumlah informasi. Salah satunya terkait aliran dana kepada pimpinan KPK. Redaksi Aktual mendapatkan resume pengakuan Ari tersebut.

Pengakuan Ari ini kemudian dicabut saat penyidikan di Bareskrim.

“Saat itu Ari mengaku didesak Anggodo untuk mengikuti skenarionya, jadi dia ngaku seperti itu. Padahal tidak pernah terjadi,” ujar Sugeng.

Kementerian Kehutanan, Anggoro juga diharapkan memperterang kasus suap kepada pimpinan KPK. “Itu bisa membuka kotak pandora yang selama ini tertutup. Anggoro bisa membuka bukti-bukti yang ada tentang keterlibatan oknum KPK,” ujar anggota Komisi III DPR Nudirman Munir.

Keinginan yang sama diutarakan oleh pengacara Anggoro yakni Thomson Situmeang. Ia menegaskan kliennya telah memberikan uang sebesar Rp 5,1 miliar kepada Ari Muladi. Uang itu diberikan kepada Ari untuk dibagikan kepada pimpinan KPK dan Deputi Penindakan KPK saat itu Ade Rahadja. “Seketika itu Ari Muladi menghubungi Anggodo, ia mengatakan jika kasus Masaro dapat dibantu karena teman kita yang dari Surabaya ada di sana, siapa? Ade Raharja,” kata Thomson.

Ari dan adik Anggoro, yakni Anggodo Widjojo, sudah divonis oleh pengadilan Tipikor masing masing 5 dan 4 tahun penjara. Pasal 15 jo 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP menjerat keduanya.

Hakim menilai semua unsur dalam dakwaan pertama, yakni setiap orang melakukan permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan

7

8

9

10

11

12

Pada 12/08/08 (18.30 WIB) bertemu AR di BR dan serahkan tas kertas di dalamnya amplop isi USD senilai Rp 1 M, lalu datang M. Jasin (MJ) dan AR menyerahkan amplop itu kepada MJ.

Beberapa hari kemudian, bertemu AR di Tratoria, Kuningan dan serahkan tas kertas berisi amplop isi USD senilai Rp. 1 M dan AR serahkan dengan cara geser tas kertas dari samping kaki AR ke samping kaki (BW).

Beberapa hari kemudian, bertemu AR dan Bibit S. Riyanto (BSR) di BR, lalu tas kertas didalamnya amplop isi USD senilai Rp.1 M yang ada di samping kaki Ari digeser oleh AR ke samping kaki BSR dan AR mengatakan “Ini Mas”.

Pada 18/08/08 AR menyuruh seseorang menemui ARI di Pasar Seni Kuningan dan Ari menyerahkan 1 tas berisi uang senilai Rp 250 juta. Kata AR uang tersebut untuk media massa.

13/11/08 menyerahkan Rp. 400 juta kepada orang yang datang bersama AR. Uang tersebut untuk para penyidik.

15/04/09 menyerahkan uang Rp. 1 M ke Chandra Hamzah di mobil Innova B. …. (dalam mobil ada AR).

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

15

politik

Sandhyakala

Ning Cikeas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah tokoh legenda rakyat Jawa, Damarwulan. Namun, masa-masa terakhir pemerintahan SBY mungkin bisa berujung seperti kisah Damarwulan, yang terbagi dalam dua versi berbeda: kejayaan total atau keruntuhan tragis.

B

agi masyarakat Indonesia penggemar sastra, tentunya tak asing dengan nama Sanusi Pane, salah satu sastrawan Pujangga Baru. Sanusi Pane (19051968) pernah menulis naskah drama berjudul Sandhyakala Ning Majapahit (Matahari Terbenam di Majapahit). Karya Sanusi Pane ini mengambil inspirasi dari kisah legenda rakyat Jawa yang cukup populer, Serat Damarwulan, yang diduga mulai ditulis pada masa akhir keruntuhan Kerajaan Majapahit.

Lantas apa hubungan tokoh Damarwulan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Secara langsung, tidak ada hubungan apa-apa, kecuali bahwa SBY sering digambarkan sebagai tokoh yang pandai dan ganteng, sama seperti Damarwulan. Sebagai orang Jawa terpelajar, SBY sedikit banyak tentunya tahu kisah Damarwulan.

Namun, mungkin menarik membandingkan masa akhir pemerintahan SBY, yang akan usai sesudah terpilihnya Presiden baru RI pada 2014 ini, dengan kisah Damarwulan yang terkait dengan lika-liku dan intrik kekuasaan era Majapahit.

Secara singkat, kisah Damarwulan bermula ketika ia mengabdi sebagai tukang rumput kepada Patih Loh Gender dari Majapahit. Karena kepandaiannya, Damar Wulan dapat menjadi 16

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

abdi andalan Patih Loh Gender.

Anjasmara, putri sang patih, terpikat dan jatuh cinta kepadanya.

Damarwulan lalu mendapat tugas dari raja putri Majapahit, Ratu Kencana Wungu, untuk menyamar dan membantu mengalahkan Menak Jinggo, penguasa Blambangan yang berniat memberontak kepada Majapahit. Damarwulan yang tampan dapat memikat selir-selir Menak Jinggo, yaitu Waeta dan Puyengan.

Berkat bantuan mereka, Damarwulan berhasil memperoleh senjata sakti gada Wesi Kuning milik Menak Jinggo dan menaklukkan penguasa Blambangan itu.

Damarwulan pun menjadi pahlawan.

Ia memboyong kedua selir itu, dan akhirnya juga mempersunting Ratu Kencana Wungu. Ini adalah akhir kisah yang penuh kejayaan, sesuai versi asli Serat Damarwulan.

Namun, dalam karya dramanya, Sanusi Pane membuat akhir kisah yang menyimpang dari versi asli.

Dalam versi Sanusi Pane, nasib Damarwulan berakhir tragis.

Meski sudah berjasa besar, karena adanya intrik dari elite kekuasaan, Damarwulan malah dituduh berkhianat. Ia tidak dinikahkan dengan sang raja putri.

Damarwulan akhirnya dihukum mati. Setelah itu, Majapahit –yang para elite penguasanya bermental bobrok dan korup-- ditumbangkan oleh pasukan dari Kerajaan Demak Bintara.

Meninggalkan Warisan yang Konkret Seperti kisah Damarwulan dalam setting Majapahit, pemerintahan SBY juga menghadapi banyak tantangan berat. Sebagai Presiden, SBY tentunya ingin meninggalkan warisan (legacy) konkret, yang akan selalu dikenang sebagai pencapaian signifikan era pemerintahannya.

SBY juga ingin meninggalkan kesan baik pada rakyat pada akhir masa pemerintahannya. Sayangnya, berbagai situasi dan kondisi negara tidak mendukung ke arah penciptaan kesan baik tesebut.

Berbagai bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor, gunung meletus, semua membuat suasana hati rakyat kurang tenteram. Ada saja yang berkomentar, “Kok bisa ya? Di awal pemerintahan SBY ada bencana alam besar, seperti tsunami di Aceh, dan sekarang ketika mau berhenti jadi presiden, juga banyak bencana alam terjadi!” Komentar ini jelas tidak adil karena secara logis, bencana alam tidak bisa diramalkan atau dicegah oleh Presiden RI, siapapun presidennya.

Warisan yang benar-benar ‘milik eksklusif SBY’ adalah Partai Demokrat, yang berkuasa di pemerintahan. Namun partai ini pun terpuruk habis popularitasnya, karena berbagai skandal korupsi yang melibatkan para tokoh senior dan pimpinan partai. Angelina Sondakh,

antara

Oleh: Satrio Arismunandar

aktual/ istimewa

Muhammad Nazaruddin, Andi Alifian Mallarangeng, Anas Urbaningrum, semuanya dituduh terlibat korupsi, bahkan sebagian sudah divonis bersalah dan masuk bui.

Yang lebih gawat, putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), juga diduga terlibat korupsi, meski hingga saat ini belum pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum lagi menyebut kasus skandal Bank Century, yang diduga kuat melibatkan peran Wakil Presiden Boediono, dan menyeret-nyeret ke peran SBY. Kasus ini belum mencapai titik final dan berpotensi jadi sumber masalah di masa depan, sesudah SBY tidak lagi menjabat Presiden RI. Mungkin hal-hal ini yang mendorong SBY merasa perlu merekrut pengacara keluarga.

Kondisi Ekonomi yang Merosot Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi—yang selalu dibangga-banggakan oleh pemerintah SBY—sedang menghadapi masa surut. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika, tampaknya kinerja ekonomi makin memburuk dan target ekonomi pemerintah periode 2009-2014 tak akan tercapai.

Hampir seluruh asumsi ekonomi makroekonomi yang dibuat pemerintah—sebagaimana tertuang dalam APBN Perubahan— berantakan. Baik itu dibaca dari data pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar mata uang, angka kemiskinan, angka pengangguran, defisit perdagangan, serta data lainnya.

Liberalisasi ekonomi yang berlangsung masif di bawah SBY memang sangat membesarkan sektor keuangan. Namun ini menyebabkan ketimpangan dengan sektor-sektor lainnya. Segelintir kelompok yang beroperasi di sektor keuangan berhasil meraup keuntungan yang luar biasa, namun banyak kelompok di sektor riil justru terjerembab dalam stagnasi yang panjang.

Padahal jusru di sektor riil inilah yang melibatkan sebagian besar pekerja.

Pertumbuhan ekonomi 2013 mencapai 5,78%. Namun pertumbuhan tinggi ini disumbang oleh sektor yang tak bisa diperdagangkan (non tradeable), seperti sektor komunikasi (tumbuh 10,19%). Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014 menunjukkan, sektor lain justru sangat rendah pertumbuhannya, seperti sektor pertanian (3,5%), industri (5,6%), dan pertambangan (1,34%).

Ketimpangan pendapatan juga malah meningkat.

Terasa ironis, jika mengingat bahwa mayoritas rakyat miskin Indonesia tinggal di pedesaan dan hidup dari sektor pertanian.

BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang (11,47%) atau meningkat 0,48 juta orang dibandingkan dengan posisi Maret 2013, yang tercatat 28,07 juta orang (11,37%). Perinciannya, jumlah penduduk miskin di perkotaan ada 10,63 juta, atau naik sebanyak 0,30 juta orang. Sementara, di daerah pedesaan, jumlah penduduk miskin ada 17,92 juta, atau naik sebanyak 0,18 juta. Kemiskinan dan korupsi adalah dua masalah berat Indonesia,

yang masih belum teratasi secara memuaskan.

Indonesia disebut-sebut akan memetik bonus demografi, yaitu kondisi di mana struktur umum penduduk dengan tingkat ketergantungan berada di titik terendah. Atau, setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) menanggung 40-50 orang usia tidak produktif, dan kondisi ini akan mencapai puncaknya pada 2020-2030. Bonus demografi diprediksikan akan menggenjot ekonomi Indonesia, sehingga masuk ke jajaran 10 besar, bahkan lima besar ekonomi dunia. Namun semua ini akan tinggal menjadi mimpi belaka, jika rakyat Indonesia tidak memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, dua sektor yang juga butuh pembenahan serius di Indonesia. Ditambah lagi, kurangnya ketersediaan lapangan kerja.

Semua paparan di atas adalah sekadar ilustrasi singkat, untuk menggambarkan situasi nyata yang harus dihadapi bangsa ini. Seperti kisah Damarwulan, yang memiliki beberapa versi penutup cerita— dari akhir yang jaya-bahagia ke akhir yang sedih-tragis— SBY juga menghadapi sejumlah pilihan untuk mengakhiri masa pemerintahannya, dengan menunjukkan langkah-langkah berarti untuk mengatasi masalah yang sudah akut.

Sayangnya, mungkin sudah agak terlambat bagi SBY untuk melakukan langkah-langkah perubahan drastis.

Langkah manuver yang bisa diambil praktis sudah sangat terbatas, selain tindakan drastis tampaknya juga bukan gaya pribadi SBY. Sandhyakala Ning Cikeas (matahari terbenam di Cikeas, kediaman resmi Presiden SBY), sebagai metafora berakhirnya masa pemerintahan SBY, kemungkinan juga berlangsung di luar semua skenario ekstrim. Ia akan berakhir biasa-biasa saja, datar, tanpa kejutan, tanpa kesan berarti. Sesuatu yang sangat disayangkan, karena 10 tahun memimpin bangsa besar ini seharusnya bisa berarti sangat banyak.

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

17

politik

Tan Malaka dan Stigma Komunis Tudingan bahwa Tan berjuang untuk kelompoknya tidaklah benar. Tan berjuang memberikan pijakan bagi bangsa. Soal pencabutan TAP MPRS XXV Tahun 1966, alangkah baiknya jika membaca ulang alur pikir Gus Dur. Oleh: Ari Purwanto

18

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

aktual/ istimewa

B

edah buku Tan Malaka di C20 Library, Jalan Dr Cipto, Surabaya, Jumat (7/2), akhirnya gagal digelar. Kegiatan yang seharusnya berlangsung pukul 18.3022.00 WIB tersebut dibubarkan polisi karena tidak mendapat izin.

Beruntung, saat puluhan massa dari FPI Jawa Timur dan Gerakan Umat Islam Bersatu datang ke lokasi untuk membubarkan kegiatan diskusi, para peserta bedah buku sudah dibubarkan polisi sebelumnya.

Ketua Bagian Amar Ma'ruf Nahi Mungkar FPI Jawa Timur KH Dhofir menjelaskan, diskusi Tan Malaka bisa mengancam kekacauan. Sebab, Tan Malaka, menurut KH Dhofir, adalah sosok komunis. Meskipun dikatakan pejuang, tetapi Tan Malaka hanya memperjuangkan orang-orang komunis. “Bukannya Tap MPR RI tentang pelarangan aktivitas partai komunis masih belaku di Indonesia?� tanya KH Dhofir, Jum'at (7/2) Melihat penjelasan ormas, sangat terlihat bahwa mereka tidak melihat diskusi ini dengan adil. Mereka hanya terpaku dalam dogma yang dimunculkan orde baru 'komunis harus ditumis' Padahal, sang penulis Harry A. Poeze mengatakan bahwa buku Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 4,

dasuki/ aktual

menceritakan perjuangan Tan Malaka mempertahankan republik.

Buku ini menceritakan babakan terakhir perjalanan hidup Tan Malaka, sejak September 1948-Desember 1949. Pada fase ini, Tan membentuk Partai Murba dengan asas ‘antifasis, antiimperialis dan antikapitalis’.

Usai kongres pendirian Partai Murba, Tan mesti menentukan pilihan tentang hari depan pergerakannya. Meski Yogyakarta strategis (saat itu sebagai ibukota Republik Indonesia), dia merasa tidak aman di kota itu.

Dikhawatirkan akan terjadi pendudukan Belanda, dan bahaya penangkapan oleh pemerintah, karena selama ini Tan kritis terhadap pola diplomasi Soekarno-Hatta. Dimulailah jalan gerilya di Jawa Timur. Tan berkesempatan bertemu dengan para prajurit TNI dan pimpinan politik.

Jika senggang, tulis Poeze, “dia berjalan-jalan untuk melihat-lihat dan mencari tahu tentang keadaan penduduk kampung yang miskin dan keinginan-keinginan mereka.”

Dalam setiap pertemuan maupun pamflet yang dia tulis selama di Jawa Timur, Tan Malaka menuangkan gagasannya akan cita-cita "Merdeka 100 Persen". Dia menjelaskan ideidenya dalam Gerpolek (Gerilya,

Politik, Ekonomi) ke tengah-tengah kalangan militer dan mendapat sambutan hangat.

Maka, tak heran ide Gerpolek ini dipakai untuk melawan Belanda yang ingin menjajah kembali. Tak kurang Jenderal Besar Abdul Haris Nasution memberi gelar Bapak Militer Indonesia. Pasalnya, Tan membuat banyak strategi soal pertempuran gerilya.

Jadi, tudingan bahwa Tan berjuang untuk kelompoknya tidaklah benar. Tan berjuang memberikan pijakan bagi bangsa.

Soal pencabutan TAP MPRS XXV Tahun 1966, alangkah baiknya jika membaca ulang alur pikir Gus Dur. Presiden keempat Indonesia itu mengusulkan ide objektivitas sejarah ketika ia menggulirkan wacana pencabutan TAP tersebut. Gus Dur mengusulkan pencabutan Ketetapan Majelis tentang pembubaran PKI dan pernyataan pelarangan pengembangan ide Marxisme itu karena dianggapnya telah usang alias out of date.

Argumen Gus Dur saat itu tidak terbaca secara utuh karena gelombang protes atas usulannya telah lebih dahulu naik melebihi keinginan luhurnya. Dari media massa sedikitnya dapat diketahui tiga

alasan objektif Gus Dur. Pertama, bahwa konsep Marxisme telah dipelajari terbuka di lingkungan perguruan tinggi. Kedua, era komunis telah berakhir seiring berakhirnya negara Uni Soviet di ujung babak perang dingin. Ketiga, dendam sejarah masa lalu harus disingkirkan demi menata kehidupan Indonesia yang lebih baik ke depan.

Namun, tidak semua orang berani berubah. Sepanjang April 2000, Gus Dur menerima banyak sekali tekanan dari kelompok-kelompok yang menantang usulannya. Meski demikian, dukungan atas ide Gus Dur juga mengalir. Banyak kalangan generasi muda yang mendukung wacana presiden Gus Dur. Lepas dari semua bentuk formalisme hukum lembaga negara, wacana Gus Dur terasa seperti rain from heaven. Dari pernyataannya yang bernada seloroh menanggapi serangan para penantangnya, kejernihan ide Gus Dur pun dapat dibaca. “Lha wong Gusti Allah saja kasihan kepada mereka (PKI)?

Kenapa ini masih ada pandangan sempit seperti itu?”

Humanisme Gus Dur adalah alasan paling jelas mengapa ia melontarkan gagasan pencabutan TAP MPRS XXV/1966. Apalagi, eks ketua umum Nahdathul Ulama juga pernah menerima tekanan dan perlakuan buruk negara Orde Baru.

Hal itu merupakan faktor-faktor yang saling menjalin sebagai inti pelita hatinya manakala ia menggagas ide pencabutan TAP tersebut.

Dalam tindakan ini, Gus Dur adalah figur seorang negarawan.

Ia tidak sekedar presiden yang merupakan lambang kekuatan politik mereka yang mendukungnya. Ia juga simbol merangkul kekuatan politik mereka yang menolaknya.

Tetapi lebih daripada itu, ia berbicara mewakili mereka yang sama sekali tidak memiliki hak untuk menyatakan mendukung atau menolaknya. Mereka yang ada ditumpukan sampah sejarah namun masih hidup, menghirup udara, beranak pinak, dan menghormat pada bendera Merah Putih.

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

19

Menimang Capres Gaya PPP Mukernas II PPP akhirnya menyepakati enam tokoh eksternal partai yang dinilai pantas masuk bursa capres/ cawapres yang diusung PPP.

Oleh: Fadlan Syiam Butho, Adi Adrian

B

andung, sebuah kota nan indah di Jawa Barat, 7-9 Februari lalu tampak terlihat ‘hijau’.

Maklum, saat itu tengah berlangsung pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai 20

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

Persatuan Pembangunan (PPP).

Mukernas kali ini akan membahas strategi pemenangan PPP dalam pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Di dalam sambutannya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP Suryadharma Ali mengingatkan agar seluruh kader PPP mengoreksi kekalahan PPP dalam Pemilu 2009.

“Tahun ini, kita harus koreksi besar-besaran karena tahun 2014, selain pilpres juga ada pileg dari tingkat pusat, provinsi, dan

kabupaten. Waktu kurang lebih 60 hari adalah waktu yang singkat,” ujar Suryadharma.

Dia berharap dalam waktu yang singkat ini kader PPP tidak lantas panik. Namun, dia meminta kader PPP untuk melakukan sesuatu sehingga PPP tidak berakhir pada kekalahan pada pemilu kali ini.

“Saya tidak ingin tahun 2014 sebagai tahun peratapan, tapi saya ingin tahun 2014 sebagai tahun kebangkitan bagi PPP,” jelas Suryadharma.

Ketua Panitia Pengarah Lukman Hakim Syaifuddin, menjelaskan, pelaksanaan Mukernas II PPP kali ini diikuti oleh 255 kader yang terdiri atas pengurus DPP, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), majelis, dan lembaga-lembaga pemenangan di PPP. Sebagai forum tertinggi kedua di PPP, Mukernas menjadi acara penting dalam menetapkan strategi partai. Lukman mengungkapkan, ada tiga agenda yang akan dibahas dalam Mukernas II PPP, yakni

tino oktaviano/ aktual

laporan utama

tino oktaviano/ aktual

membahas laporan DPW tentang persiapan PPP dalam menghadapi pileg, membahas pandangan seluruh peserta mukernas terkait pencalonan presiden, dan resepsi hari lahir PPP ke-41 sekaligus pendeklarasian capres.

Terkait nominasi capres, Lukman memaparkan, sebelumnya ada enam nama yang berkembang di internal PPP. Beberapa tokoh, lanjutnya, bahkan sudah memaparkan visi dan misinya kepada pengurus PPP. “Tinggal sekarang, bagaimana kita mencermati nama-nama tersebut dan dicapai kesepakatan bersama,” kata Lukman.

Mukernas juga akhirnya menempatkan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menjadi kandidat calon presiden dengan nomor urut pertama. “Mukernas PPP bulat mengamanatkan pada kader terbaiknya Suryadharma untuk menerima penetapan sebagai bakal capres atau wacapres," kata Lukman.

Pengurus daerah PPP awalnya mengusulkan tiga tokoh lain yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, Panglima

TNI Jenderal Moeldoko dan salah satu putri Gus Dur, Yenni Wahid, namun mereka akhirnya dicoret dalam bursa capres tersebut.

Setelah Suryadharma, Lukman melanjutkan nama tokoh-tokoh eksternal yang juga dijadikan kandidat calon presiden pada urutan pertama adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Isran Noor, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddique, juga masuk sebagai kandidat.

Din Syamsuddin mengaku rekomendasi sebagai calon presiden dan wakil presiden yang diusung PP adalah sebuah penghargaan bagi dirinya. ”Saya memang membaca, mendengar, sempat sebelumnya dihubungi lewat Wakil Ketua Umum DPP PPP Pak Hasrul Azwar. Tentu saya merasa tersanjung, bersyukur ada penghargaan dari kelompok tertentu yaitu parpol," katanya usai

diskusi politik bertajuk Mencari Akar Masalah Krisis Multidimensi Berkepanjangan di Jakarta, Senin (10/2).

Din mengatakan, didaulat sebagai tokoh dalam bursa capres/ cawapres dari partai berlambang Ka'bah itu merupakan penghargaan, karena PPP dulunya juga merupakan fusi dari partai-partai Islam, salah satunya Partai Muslim Indonesia (Parmusi).

“Parmusi kan kelanjutan dari Masyumi. Bisa dikatakan partainya orang Muhammadiyah, baik ketum, sekjen, sehingga memang ada segmen warga Muhammadiyah yang memang perjuangan politiknya ke sana,” ujar Din. Sementara, Mukernas II PPP akhirnya menyepakati enam tokoh eksternal partai yang dinilai pantas masuk bursa capres/cawapres yang diusung PPP. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa.

Di satu sisi, Suryadharma Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan bahwa partainya akan berkoalisi dengan partai lain untuk memenangkan pemilu mendatang. Dirinya mengaku bahwa persoalan bangsa ini sangat kompleks, jadi untuk menyelesaikan semua permasalahan bangsa harus bekerja sama. “Sangat terbuka kami berkoalisi karena persoalan bangsa sangat besar,” kata dia kepada Aktual, Minggu (9/2).

Menurut pria yang biasa disapa SDA ini, bangsa indonesia adalah bangsa yang besar dari Sabang sampai Merauke dengan berjuta permasalahan, menurutnya, untuk membenahi bangsa tidak bisa diselesaikan hanya satu partai. “Tidak bisa diselesaikan dengan satu partai saja, walaupun partai itu partai yang besar sekalipun,” jelas dia.

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

21

Gus Dur dan PPP PPP telah mendapatkan izin dari Keluarga Gus Dur untuk memasang foto Gus Dur di atribut kampanye.

Oleh: Fadlan Syiam Butho, Adi Adrian

K

edekatan keluarga Gus Dur beserta kalangan Gusdurian dengan PPP belakangan ini, menimbulkan iri pihak lain.

Dan keiirian itu adalah hal wajar dalam kepanikan politik. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Lukman Hakim Saifuddin, di Jakarta, Jum'at (17/1).

"Mereka (PKB) terusik dengan kedetakan kami (PPP) dengan keluarga Gus Dur dan Gusdurian.

Sehingga panik lalu melempar isu kedekatan itu tak memiliki dasar.

Mereka katakan bahwa paham Islam yang dianut PPP tak nyambung dengan ke-Islaman Gus Dur. Benarkah itu?” ujar Lukman.

Ke-Islamam Gus Dur, sambung Lukman, sangat nyambung dengan azas Islam PPP, dimana hal ini dibuktikan dengan putusan Muktamar 2011 di Bandung kembali meneguhkan bahwa PPP adalah 22

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

Lukman Hakim Saifuddin

partai berasaskan Islam dengan paham ahlus sunnah wal jama'ah, yaitu paham Islam yang bersandar pada Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan salaf as-sholeh, yang menjunjung

tinggi nilai-nilai moderasi (tawasuth) dan toleransi (tasamuh), menjaga keseimbangan (tawazun), dan menebarkan kasih sayang untuk semesta alam (rahmatan lil alamin).

“PPP menolak segala bentuk sikap dan perilaku yang ekstrim (tatharruf), anarkisme, radikalisme, dan budaya kekerasan lainnya.

Nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan kemajemukan yang selama ini diusung Gus Dur amat sejalan dengan nilai-nilai perjuangan yang dianut PPP,” tegas Lukman.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengatakan partainya telah mendapatkan izin dari Keluarga Gus Dur untuk memasang foto Gus Dur di atribut kampanye.

“Saya telah meminta izin kepada Bu Nyai Sinta Nuriyah. Beliau mengatakan silakan saja letakkan foto Gus Dur di manapun atribut PPP dipasang," kata Suryadharma dalam Peringatan Maulid dan Haul Gus Dur di DPP PPP, Selasa (14/1). Selain itu, kata dia, Sinta Nuriyah juga siap datang dalam seluruh acara yang diselenggarakan PPP. “Saya akan datang di manapun acara PPP,” kata dia menirukan ucapan istri Gus Dur tersebut.

Sementara, Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy mengatakan, PPP dalam khittah dan program perjuangan hasil Muktamar VII di Bandung 2011 mengembangkan ajaran persaudaraan sesama anak bangsa (ukhuwwah wathoniyah), bahkan persaudaraan sesama anak manusia (ikhuwwah insaniyah).

“Maka hubungan PPP dengan Gus Dur tidak perlu dibatasi degan anggapan berbedanya Islam Gus Dur dengan PPP,” kata Romahurmuziy.

Ketua Komisi IV DPR ini menambahkan, Gus Dur itu milik bangsa, bukan milik salah satu partai, atau satu agama saja. Soal tuduhan PPP sedang memanfaatkan ketokohan Gus Dur seperti kata beberapa pernyataan yang dilontarkan elite PKB, Rommy, sapaan akrabnya meminta untuk menanyakan saja kepada keluarga besar Gus Dur, apakah mereka merasa dimanfaatkan atau tidak?

tino oktaviano/ aktual

laporan utama

Menilik Sejarah PPP Selama pemilu yang diselenggarakan pemerintahan otoriter Orde Baru, PPP selalu berada dalam keadaan tertindas. Kader-kader PPP dengan segala alat kekuasaan Orde Baru dipaksa meninggalkan partai, kalau tidak akan dianiaya.

Oleh: Heriyono

afp

D

idirikan 5 Januari 1973, Partai Persatuan Pembagunan (PPP) merupakan hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam.

Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai ‘Rumah Besar Umat Islam’.

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat partai Islam peserta pemilu 1971, dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam

fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah, Idham Chalid (ketua umum PB Nadhlatul Ulama), Mohammad Syafaat Mintaredja (ketua umum Partai Muslimin Indonesia/Parmusi), Anwar Tjokroaminoto (ketua umum PSII), Rusli Halil (ketua umum Partai Islam Perti), dan Mayskur (ketua kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR).

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan azas Islam dan menggunakan azas Negara Pancasila, sesuai dengan sistem politik dan peratururan perundangan yang

berlaku sejak 1984.

Pada Muktamar I PPP 1984, PPP secara resmi menggunakan azas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima.

Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, PPP kembali menggunakan azas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir 1998.

Meskipun PPP kembali menjadikan Islam sebagai azas, partai ini tetap berkomitemen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII di Bandung 2011.

Pasal itu berbunyi: “Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah 1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

23

laporan utama

***

Idham Chalid

Subhanahu Wata’ala.”

Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah Mohammad Syafaat Mintaredja yang menjabat sejak 5 Januari 1973 hingga 1978. Selain jabatan ketua umum, pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri atas Idham Chalid sebagai presiden partai, Mohammad Syafaat Mintaredja, Th M Gobel, Rusli Halil, dan Masykur, masing-masing sebagai wakil presiden.

Ketua Umum DPP PPP yang kedua adalah Jailani Naro. Dia menjabat dua periode. Pertama pada 1978 ketika Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP 1984. Dalam Muktamar I itu Naro terpilih lagi menjadi ketua umum DPP PPP. Ketua Umum DPP PPP yang ketiga adalah Ismail Hasan Metareum, yang menjabat sejak terpilih dalam Muktamar II PPP 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar III 1994. Kemudian, ketua umum DPP PPP yang keempat adalah Hamzah Haz yang terpilih dalam Muktamar IV 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar V 2003. Hasil Muktamar V 2003 juga menetapkan jabatan wakil ketua umum Pimpinan Harian Pusat DPP PPP, yang dipercayakan muktamar kepada mantan Sekjen DPP PPP 24

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

Selama pemilu yang diselenggarakan pemerintahan otoriter Orde Baru, PPP selalu berada dalam keadaan tertindas.

Kader-kader PPP dengan segala alat kekuasaan Orde Baru dipaksa meninggalkan partai, kalau tidak akan dianiaya. Kalau seniman, tokoh PPP itu tidak akan bisa ‘manggung’ di TVRI, satu-satunya stasiun televisi yang dikontrol pemerintah.

Kondisi itu misalnya dialami oleh kader PPP seperti Rhoma Irama, Bajuri (Mat Solar), dan lainnya.

Selama masa Orde Baru, banyak kader-kader PPP terutama di daerah yang ditembak, dipukul, dan malah ada yang dibunuh. Saksi-saksi PPP diancam, suara yang diberikan rakyat ke PPP dimanipulasi untuk kemenangan Golkar, mesin politik Orde Baru. Jadi kalau ada yang menyatakan PPP adalah bagian dari Orde Baru sangat tidak beralasan.

Namun, ada fakta yang tak terbantahkan bahwa dalam pemilu 1999, 2004, dan 2009 suara PPP selalu turun. Ini merupakan tantangan bagi kepengurusan PPP yang dihasilkan dalam Muktamar VII/2011. Akankah dalam Pemilu 2014 nanti PPP akan berjaya atau sebaliknya akan punah? Pengurus PPP Masa Bakti 2011-2014, juga kader-kader di era itu, akan memikul dosa sejarah yang tak akan termaafkan jika pada 2014 nanti PPP terkubur.

Guna meraih kembali kejayaannya, PPP memproklamirkan diri sebagai ‘Rumah Besar Umat Islam’. Menurut Wakil Ketua Umum

PPP Lukman Hakim Saifuddin, setidak-tidaknya ada tiga pengertian dari ‘PPP sebagai Rumah Besar Umat Islam’.

Pertama, PPP merupakan tempat kembalinya orang Islam, terutama untuk menyalurkan aspirasi dan menindaklanjutinya. “Di rumah baru itu banyak eksponen PPP yang mengalami kekecewaan. Nah, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi mereka yang telah meninggalkan PPP untuk kembali lagi berjuang bersama PPP dalam menyalurkan aspirasi umat Islam serta menindaklanjutinya,” kata dia.

Kedua, PPP merupakan tempat bernaung atau berlindung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“PPP merupakan partai yang paling gigih memperjuangkan aspirasi umat Islam dari berbagai macam langkahlangkah berbagai kalangan yang merugikan umat Islam di Indonesia,” jelas Lukman.

Sebagai kompensasi atas berdirinya PPP sebagai partai Islam, imbuh dia, maka PPP meredam keinginan sebagian umat Islam untuk mendirikan negara Islam atau mengganti Pancasila dengan azas Islam. Karena ternyata dalam negara Pancasila masih dimungkinkan berdirinya partai Islam yang mempunyai kebebasan memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam bingkai NKRI. “Karena itu, keberadaan PPP dalam konteks NKRI sangat penting,” tegas dia.

Ketiga, PPP merupakan tempat untuk menyatukan aspirasi umat Islam dan menindaklanjutinya, sehingga aspirasi umat Islam dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *** Dilihat dari sisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) PPP, pernyataan ‘PPP sebagai rumah besar umat Islam’ merupakan penegasan bahwa PPP merupakan hasil fusi atau gabungan dari beberapa partai politik Islam. Jadi, kekuatan utama PPP terletak pada kemampuannya untuk membangun

tino oktaviano/ aktual

Alimawarwan Hanan.

Lalu, ketua umum DPP PPP yang kelima adalah Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI 2007 dengan Sekretaris Jenderal Irgan Chairul Mahfiz sedangkan wakil ketua umum dipercayakan oleh muktamar kepada HA Chozin Chumaidy.

Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi ketua umum untuk masa bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP 2011 di Bandung.

ppp

dan menggalang kebersamaan di antara partai politik Islam yang melakukan fusi dalam PPP. Banyak yang berpandangan bahwa PPP hanya didirikan oleh empat partai politik saja, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Pandangan itu secara de jure dan de facto salah besar.

Secara de jure, AD/ART PPP tidak pernah menyebut keempat partai Islam itu sebagai pendiri PPP. AD/ART hanya menyebut bahwa PPP merupakan hasil fusi dari empat partai politik. Ini berarti para tokoh yang merumuskan Mukaddimah AD/ART itu, yang sejak dulu sampai kini tidak pernah diubah secara substansial,

menyadari bahwa selain empat partai politik yang berfusi itu masih ada organisasi Islam yang menjadi pendukung dari keempat partai politik itu yang harus dimasukkan sebagai pendiri PPP. Masih secara de jure, khithah dan program perjuangan PPP juga tidak pernah menyebut keempat partai Islam itu sebagai pendiri PPP, melainkan menyebutnya sebagai pihak yang mendeklarasikan PPP. Deklarasi berasal dari kata declare yang berarti mengumumkan, menjelaskan, menyatakan, atau melaporkan. Ini berarti khitthah dan program perjuangan PPP juga menegaskan bahwa pendiri PPP tidak hanya terbatas pada deklarator saja, melainkan di balik itu masih ada organisasi Islam yang turut mendukung dekralasi itu, sehingga deklarasi itu bisa terlaksana dengan

baik.

Masih secara de jure, Keputusan Presiden No 70/1968 yang mengesahkan pendirian Parmusi juga menegaskan bahwa pendiri partai politik ini adalah 16 organisasi Islam ,yaitu Muhamamdiyah, Jami’atul Washliyah, Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO), Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Wathan, Mathla’ul Anwar, Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII), dan Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM).

Kemudian, Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Ittihadiyah, Persatuan Organisasi Buruh Islam se Indonesia (PORBISI), Persatuan Guru Agama Islam Republik Indonesia (PGAIRI), Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Al-Irsyad AlIslamiyah, dan Wanita Islam.

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

25

laporan utama Setelah Parmusi bergabung dengan PPP, maka pendiri Parmusi secara otomatis juga merupakan pendiri PPP. Hanya saja karena sebagian besar organisasi Islam pendiri Parmusi itu lebih mengonsentrasikan diri pada kegiatan sosial kemasyarakatan, sementara AD/ART dan khithah program perjuangan PPP berbicara dalam konteks politik, maka wajar jika yang dinyatakan secara eksplisit hanya partai Islam yang telah diakui sebagai partai politik, yaitu Partai NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti.

Ringkasnya, secara de jure deklator PPP adalah empat partai politik. Namun pendiri PPP adalah hampir seluruh organisasi Islam yang ada di Indonesia, terutama NU dan Muhammadiyah. Selain itu, secara de facto, klaim bahwa PPP merupakan rumah besar umat Islam akan terwujud jika dua puluh organisasi Islam itu, yaitu empat partai politik yang menjadi deklarator serta 16 organisasi Islam yang menjadi pendukung deklarator, memberikan mandat kepada PPP untuk menyalurkan aspirasinya. Begitu pula sebaliknya, jika kedua puluh organisasi Islam itu tidak memberikan dukungan kepada PPP, maka klaim PPP sebagai rumah besar umat Islam hanya pepesan kosong belaka.

Secara de facto juga, ketika PPP mendapat dukungan dari dua puluh organisasi Islam itu, PPP berhasil menorehkan sejarah, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas.

Bersama organisasi Islam, PPP menjadi partai politik yang gigih memperjuangkan kepentingan politik umat Islam, dengan segala macam risiko, seperti penahanan, intimidasi, dan bahkan siksaan.

Itu semua dilakukan oleh aktivis PPP karena mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wata’ala serta sesuai dengan aspirasi umat Islam dan organasisasi Islam.

(Berbagai Sumber)

26

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

PPP sudah mengikuti sejumlah pemilu sejak 1977 sampai pemilu dipercepat pada 1999 dengan hasil yang fluktuatif, turun naik.

• Pada pemilu 1977, PPP meraih 18.745.565 suara atau 29,29%.

Sedangkan dari sisi perolehan kursi, PPP mendapatkan 99 kursi atau 27,12% dari 360 kursi yang diperebutkan.

• Pada pemilu 1982, PPP meraih 20.871.800 suara atau 27,78 %.

Dari perolehan kursi, PPP mendapatkan 94 kursi atau 26,11% dari 364 kursi yang diperebutkan.

• Pada pemilu 1987, PPP meraih 13.701.428 suara arau 15,97%.

Sedangkan dari perolehan kursi, PPP meraih 61 kursi atau 15,25% dari 400 kursi yang diperebutkan.

• Pada pemilu 1992, PPP meraih 16.624.647 suara atau 14,59%.

Dari sisi perolehan kursi PPP meraih 62 kursi atau 15,50% dari 400 kursi yang diperebutkan.

• Pada pemilu 1997 PPP meraih 25.340.018 suara. Sedangkan dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 89 kursi atau 20,94% dari 425 kursi yang diperebutkan.

• Pada pemilu 1999, PPP meraih 11.329.905 suara atau 10,71%. Dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 58 kursi atau 12,55% dari 462 kursi yang diperebutkan.

• Pada pemilu 2004, PPP meraih 9.248.764 atau 8,14%. Dari sisi perolehan kursi, PPP tetap meraih 58 kursi atau 10,54% dari 550 kursi yang diperebutkan.

• Pada pemilu 2009, PPP meraih 5,5 juta suara atau 32%. Dari sisi perolehan kursi, PPP memperoleh 38 kursi dari 550 kursi yang diperebutkan.

Daerah yang memberikan konstribusi perolehan kursi atau sebaliknya tidak memberikan konstribusi kursi bagi PPP adalah: • Pada pemilu 1977, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau 84,62% dari 26 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya.

• Pada pemilu 1982, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau 81,84% dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timur Timur.

• Pada pemilu 1987, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau 81,84% dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timur Timur.

• Pada pemilu 1992, PPP meraih kursi pada 18 provinsi atau 66,66% dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi adalah Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timor Timur.

• Pada pemilu 1997, PPP meraih kursi pada 18 provinsi atau 66,66% dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timor Timur.

• Pada pemilu dipercepat 1999, PPP meraih kursi pada 24 provinsi atau 88,88% dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Bali, Irian Jaya, dan Timur Timur.

• Pada pemilu 2004, PPP meraih kursi pada 23 provinsi atau 69,69% dari 33 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Babel, Kepri, DIY, Bali, NTT, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat, dan Papua

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

27

laporan utama

Tersandung Dana Haji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana ibadah haji yang dikelola Kementerian Agama. Penyelidikan difokuskan pada pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013.

Oleh: Fadlan Syiam Butho

28

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

dalam urusan haji. Menurut dia, rekening itu hanya menggunakan nama Menteri Agama, tetapi pengelolaannya dilakukan pihak kementerian. “Jangan pikir itu rekening pribadi SDA. Itu rekening kementerian. Saat sebelum SDA jadi menteri, rekeningnya juga atas nama Menteri Agama,” ungkap Arwani.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana ibadah haji yang dikelola Kementerian Agama. Penyelidikan difokuskan pada pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013.

Kajian KPK menemukan dugaan penyelewengan pengelolaan dana haji, misalnya, dari tidak transparannya pengelolaan bunga dari uang setoran calon anggota jemaah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun telah mengaudit pengelolaan dana haji periode 2004-2012. Dari audit tersebut, PPATK menemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar yang tidak jelas penggunaannya.

Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun dengan imbalan hasil sekitar Rp 2,3 triliun per tahun. Namun, dana sebanyak itu disinyalir tidak dikelola secara transparan sehingga berpotensi dikorupsi. Misalnya, pemilihan bank untuk penempatan dana haji tidak dilakukan dengan parameter yang jelas.

Contoh ketidaktransparanan lain

Anggito Abimanyu adalah mekanisme penukaran valuta asing (valas) dalam penyelenggaraan haji. Penukaran valas selalu dilakukan di tempat penukaran yang itu-itu saja, sementara tidak dijelaskan parameter apa dalam memilih tempat penukaran valas.

Sementara, Suryadharma Ali

dakwatuna.com

P

artai Persatuan Pembangunan (PPP) diguncang isu soal dana haji menjelang pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP. Konon, isu itu berhembus untuk mendongkel posisi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang akan dicalonkan partai berlambang Ka’bah itu sebagai calon presiden (capres).

Kecurigaan itu diamini oleh Ketua DPP PPP Arwani Thomafi.

Dia mengatakan, banyak peserta Mukernas yang mencurigai isu dana haji untuk menggagalkan rencana pencalonan Suryadharma Ali sebagai capres.

“Kok isu dana haji persis dilangsungkannya Mukernas PPP di Bandung. Ada apa ini? Apakah ada setting-an tertentu atau apa ini? Banyak yang bertanya ini,” kata Arwani di sela-sela acara Mukernas II PPP, Sabtu (8/2).

Arwani menambahkan, Suryadharma Ali yang juga Menteri Agama sudah melakukan perbaikan drastis dalam proses penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Dia mencontohkan, semenjak dipegang Suryadharma, Dirjen Haji dipegang oleh seorang ekonom, yakni Anggito Abimanyu. “Sekelas Anggito itu sudah memberikan jaminan bahwa ada komitmen yang tinggi dan juga hasil kinerja yang bisa kita rasakan terkait peningkatan kualitas penyelenggara,” jelas dia.

Sekretaris Fraksi PPP di DPR ini juga mengaku aneh rekening Menteri Agama yang dipersoalkan

kemenag.go.id

(SDA) menegaskan, “Kementerian Agama sudah berkali-kali mendapat tudingan-tudingan (korupsi), yang pertama berkaitan dengan 49 titik rawan korupsi. Munculnya 49 titik rawan korupsi itu adalah karena Menteri Agama meminta KPK untuk melihat sistem keuangan haji di Kemenag. Dengan maksud, kita diberikan peringatan dini,” jelasnya di Bandung, Minggu (9/2).

Menurut dia, hal tersebut penting lantaran pihaknya bisa mengenali bagian mana saja yang rawan dikorupsi. “Sebanyak 49 titik yang direkomendasikan KPK sudah dibenahi,” ujarnya. Tudingan kedua, lanjut Suryadharma, ada LSM yang menyebut bahwa penggunaan dana haji tidak pada tempatnya atau sudah dikorupsi oleh oknum tertentu.

Sebagai orang nomor satu di

Kementerian Agama, Suryadharma mengaku belum mengerti mengenai tudingan yang kini sudah bergulir di KPK itu. “Keuangan haji kami lakukan pembenahan dari yang semula berasal dari banyak bank, menjadi 27 bank. Lalu jadi sekarang jadi 17 bank. Itu tidak lain untuk memudahkan kontrol dan menentukan perbankan yang dianggap kredibel. Alhamdulillah pengelolaan dana Haji dari waktu semakin baik,” ucapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, semenjak ditunjuk sebagai Menteri Agama pada 2009, sudah banyak perubahan yang terjadi. “Kita lihat tahun 2009, saya baru saja Menteri Agama. Posisi ring satu (penginapan) pada saat itu hanya 27% atau 25 ribu sampai 26 ribu jamaah haji. Ring 1 itu biasanya biaya

sewa jauh lebih (mahal). Dengan demikian ada selisih. Siapa yang bayar? ini dibayar dengan sumber indirect cost. Sumbernya adalah hasil bunga dari setoran awal yang disimpan bertahun-tahun. Lalu 2010 meningkat 63 persen dan kemudian sekarang menjadi 100 persen,” kata Suryadharma.

Tidak hanya itu, dia pun mengklaim ada beberapa komponen biaya haji yang biasanya dibayar, namun belakangan sudah tidak.

“Pembuatan paspor Rp225 ribu, asuransi Rp100 ribu, makan di asrama haji di Jeddah sampai Madinah, kemudian ke Jeddah lagi.

Itu semua di-cover indirect cost.

Dengan demikian maka jamaah hanya tinggl bayar dua komponen saja, yakni tiket pesawat dan sewa rumah,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, meski harus membayar dua komponen tersebut, namun para jamaah tidak perlu membayar 100%. Pasalnya sudah ada subsidi yang dari tahun ke tahun selalu naik. “Subsidinya, 2012 850 real, 2013 1.850 real, dan 2014 sedang diperhitungan yang dibayar dari indirect cost,” katanya Dengan beberapa hal tersebut, Suryadharma memastikan pengelolaan haji dari waktu ke waktu semakin baik. Sebelumnya, Fraksi PPP sempat mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di kompleks parlemen, Rabu (9/1). Undangan dilakukan guna menjelaskan indikasi penyimpangan dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp 80 triliun. Kasus tersebut dianggap menyudutkan Menteri Agama Suryadharma Ali yang juga ketua umum PPP. Kepala PPATK Muhammad Yusuf membenarkan pernyataannya terkait dana BPIH Rp 80 triliun.

Namun, kata Yusuf, hal itu akumulasi dari 2004 hingga 2011.

PPATK, imbuh dia, mengindikasikan penyalahgunaan pemakaian pengelolaan dana haji sebesar Rp 33 triliun. Yusuf juga menepis tudingan bahwa PPATK mendiskreditkan Menteri Agama.

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

29

laporan utama wawancara KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PPP SURYADHARMA ALI

PPP dan Gus Dur Punya Hubungan Ideologis P

artai Persatuan Pembangunan (PPP) menanggapi santai sejumlah kritik yang dilontarkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang disebut mengupayakan untuk mendompleng sosok Abdurraham Wahid (Gus Dur).

Menurut Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, hal itu merupakan hal yang normal. Sebab dalam politik, ketika satu peristiwa memiliki interpretasi berbeda, itu hak semua orang memberikan interpretasinya.

Suryadharma mengingatkan, Gus Dur telah menjadi tokoh nasional bukan lagi milik kelompok atau satu agama. "Namun bagi PPP, Gus Dur adalah bapak demokrasi, kami menilai seperti itu,� jelas dia.

Bagaimana PPP melihat sosok Gus Dur, berikut petikan wawancara wartawan Aktual Adi Adrian dengan Suryadharma Ali di sela acara Mukernas II PPP di Bandung, Minggu (9/2).

Berapa besar efek Gus Dur bagi PPP? Kami tidak bisa menyangkal bahwa Gus Dur adalah tokoh besar.

Beliau pemikir, agamawan, pemikir, politisi, ilmuwan, dan tokoh agama.

Beliau juga seniman, budayawan.

Jadi dengan ruang lingkup seperti itu, tentu Gus Dur memiliki konstituen yang luas, tidak terbatas pada agama, budaya tapi juga dari sisi keilmuan.

Pandangan anda soal Gus Dur? Gus Dur sangat hebat dan luar biasa. Sangat luar biasa, bisa dilihat makam beliau setiap hari tidak 30

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

kurang dari empat ribu orang yang datang. Sudah meninggal saja seperti itu. Oleh karenanya, pengikutpengikut beliau pasti banyak.

Saya sangat menyambut baik bila Gusdurian bersama-sama PPP untuk memenangkan PPP pada Pemilu 2014

Misalnya merekrut Yenny Wahid?

Sangat terbuka. Saya senang sekali kalau Yenni Wahid bergabung dengan PPP. Bahkan saya sudah bilang kepada Mbak Yenny, kan Mbak Yenny bikin partai tapi tak lolos verifikasi. Saya katakan, sayang kader-kader politik mereka kalau tidak disalurkan.

Oleh karenanya, saya membuka pintu, silahkan gunakan PPP untuk menyalurkan aspirasi kader-kader partai yang dibentuk Mbak Yenny, melalui PPP. Nanti setelah partainya bisa menjadi peserta pemilu.

Kemudian kembali kesana, silakan. Yang penting kaderkader partai mbak Yenny terpelihara dengan baik, tidak lari kemanamana.

Apa lagi langkah PPP untuk mengajak warga NU ke PPP? NU (Nahdlatul Ulama) secara organisatoris, saya tidak akan berupaya menarik ke PPP. Karena NU sudah dideklarasikan sebagai ormas Islam yang netral dari politik.

Kalau petinggi-petinggi dan pengurus NU yang saat ini yang kami tahu ‘menyeret’ NU ke dalam politik,

tino oktaviano/ aktual

itu jelas-jelas menyalahi khithah.

Dan PPP tidak akan berkompetisi menarik-narik NU ke dalam PPP. Yang kami perlukan bukan institusinya, tapi yang kami perlukan adalah jamiyahnya, masyarakatnya.

Kami

harapkan bisa bersama-sama PPP, karena partai ini didirikan oleh NU juga.

Apakah PPP punya hubungan sejarah dengan Gus Dur? PPP memiliki hubungan historis dan ideologis dengan keluarga Gus Dur. Dan ini juga perlu diketahui, ini hubungan yang amat baik. Hubungan historis itu yakni lantaran PPP adalah partai yang didirikan oleh NU, bersama-sama dengan Partai Muslimin Indonesia dan Tarbiyah Islamiyah. Selain itu, kakeknya Gus Dur adalah pencipta lambang PPP. Dia itu Kiai Haji Bisri S, beliau adalah pencipta lambang PPP, dan juga perlu dicatat bahwa ibunda Gus Dur adalah anggota DPR RI dari Fraksi PPP beberapa periode.

Soal ‘Rumah Besar Islam’, itu berarti dengan mengajak warga NU? Ya. Mengembalikan NU ke PPP.

Target 12 juta suara PPP apakah realistis?

Insya Allah bisa. Kalau kami diperkuat tokoh-tokoh yang memiliki nama baik di tengah-tengah masyarakat, insya Allah bisa dicapai 12 juta suara itu.

Bagaimana menghadapi PKB? Saya tidak masuk wilayah PKB. PKB silahkan jalan karena saudara kami juga. Apakah bisa koalisi dengan PKB? Saya jawab bisa. Saya dengan ketum PKB dan PAN, secara pribadi dan politik sangat dekat dan baik.

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

31

laporan utama wawancara MUHAMMAD ROMAHURMUZIY

L

ahir di Sleman, 10 September 1974, Muhammad Romahurmuziy bisa dikatakan terlahir ‘berdarah politik’. Ayah pria yang sering dipanggil Gus Romi ini adalah KH Prof Dr M Tolchah Mansoer, pendiri IPNU (Ikatan Pelajar NU) dan pernah menjadi Rois Syuriah PBNU 1984-1986. Ibunya, Dra Hj Umroh Machfudzoh adalah pendiri IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU) dan pernah juga menjadi Ketua Umum PP Wanita Persatuan 1993-1998. Dia juga cucu mantan Menteri Agama ketujuh RI, KH Muhammad Wahib 32

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

Wahab. Itu artinya, dia adalah cicit pendiri NU, KH Wahab Chasbullah.

Sejak 2011 hingga 2015, pria yang biasa disapa Rommy ini resmi didapuk menjadi sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Mendekati ‘detik-detik’ pemilu legislatif awal April nanti, sebagai sekjen partai dia cukup disibukkan soal strategi pemenangan. Berikut petikan wawancara wartawan Aktual Faizal Rizki Arief dengan Muhammad Romahurmuziy soal strategi pemenangan PPP.

tino oktaviano/ aktual

Ideologi Partai Tidak Jadi Pertimbangan Masyarakat Pemilih

Apa alasan PPP kini lebih membuka diri?

Meskipun PPP merupakan partai Islam, namun ketika kita bicara kepentingan orang banyak, kita harus lebih universal. Pesan dan komunikasi politik yang dilakukan ketika bicara keluar bukan hanya bicara soal Islam semata.

Apa karena suara PPP terus mengalami penurunan?

Ada data yang cukup menarik.

Sejak 1999 sampai 2009 ada penurunan proporsi perolehan partai berbasis Islam di Indonesia, tidak hanya PPP. Pada 1999, proses perolehan partai berbasis Islam itu masih sekitar 39%. Pada 2004 sekitar 38%. Namun pada 2009 turun sampai 30%. Hampir sebagian besar survei menunjukkan hal serupa. Sementara itu, partai nasionalis cenderung mengalami kenaikan. Selama ini turunnya suara perolehan partai nasionalis hanya berpindah antara sesama partai nasionalis. Tetapi turunnya partai Islam itu berpindah ke Islam sebagian dan ke partai nasionalis sebagian.

Alasan lain?

Penurunan suara partai Islam tidak hanya terjadi di Indonesia.

Di sejumlah negara yang mayoritas penduduknya muslim juga mengalami penurunan, kecuali Partai Nahdhah di Tunisia, Partai AKP (Adalet ve KalkÄąnma Partisi) di Turki, dan partainya Mursi di Mesir.

Hasil perolehan suara pemilu hampir semua partai Islam di negara tersebut mengalami.

Setelah diteliti lebih jauh, ada pola idiomisasi yang sama. Yaitu partai-partai Islam yang mengalami penurunan suara ketika partai itu hanya bicara keislaman sebagai platform perjuangannya.

Strategi yang dilakukan PPP? Kami akan sedikit mengubah gaya kampanye kami. Berdasarkan pengalaman di sejumlah negara, partai Islam yang meningkat perolehan suaranya itu tidak banyak

lagi mengekspos Islam, tetapi dia menggunakan cara lain untuk membela Islam.

Penjelasan gampangnya?

Ideologi partai tak akan jadi pertimbangan masyarakat dalam memilih pada pemilu mendatang.

Karena, sekitar 80% masyarakat merupakan lulusan SMP ke bawah yang hanya melihat manifestasi sosiologis. Karenanya, pemilih partai Islam tak berarti ia menunjukan tingkat keagamaannya.

Melainkan semata karena adanya manifestasi sosiologis di masyarakat yang fanatik terhadap simbolsimbol. Kondisi politik selama ini tidak terlepas dari 4M, yaitu muslim, marhaen, militer dan modal. Jadi kami akan lebih banyak bermain ditataran sosiologis.

Strategi praktisnya?

Kami punya empat strategi kemenangan. Strategi utama yang dilakukan PPP guna mendongkrak perolehan suara 2014 adalah dengan kembali mendekati basis pemilih PPP. PPP tak punya pilihan selain kembali pada basis pemilih pesantren. Pemilih Indonesia terbagi pada empat segmen orientasi, yakni ideologis, nasionalis, pragmatis, dan swing votter. Khusus segmen terakhir, jumlah mereka terus bertambah di setiap pemilu. Pilihan para swing votter ke partai politik lebih karena isu. Strategi kedua PPP, meningkatkan pengkaderan. PPP tidak seperti partai-partai besar dengan kekuatan modal besar yang lebih mengandalkan iklan di media massa untuk menjaring suara. PPP percaya politik instan melalui iklan tidak akan berdampak banyak. Ini karena iklan tidak bisa menciptakan ideologi yang mengakar ideologi pada seseorang. Iklan menghasilkan kader yang rapuh. Kekuatan PPP ada di pengkaderan. Strategi ketiga PPP adalah membangun agenda bersama di kalangan partai Islam.

Sejauh ini silaturahmi sudah coba dilakukan antarpartai Islam.

Prinsipnya kebanyakan partai

Islam sadar mereka akan lebih diperhitungkan bila bersatu.

Strategi yang sudah dilakukan?

PPP belum melangkah pada strategi-strategi yang bersifat 'karitatif' seperti bagi-bagi sembako, bazar, dan sebagainya.

Strategi semacam itu tidak akan efektif. Ini lantaran memori orang Indonesia cenderung pendek.

Memori orang Indonesia lebih panjang pada hal ideologis seperti statemen pada isu-isu yang berkaitan dengan umat Islam.

Bagaimana persoalan ‘identitas’ partai Islam?

Untuk merebut kembali hati konstituennya, sebuah partai Islam harus bisa memperkuat identitas partainya. Jika tidak, elektabilitas partai tersebut akan terus merosot. Selain itu, penguatan patron mutlak dilakukan. Jika tidak partai itu diprediksi akan kehilangan pengikutnya. Kami (parpol) harus berfikir tentang faktor-faktor apa yang membuat pemilih memilih siapa. Faktor pertama yang mungkin bisa segera direalisasikan adalah menciptakan figur yang memperkuat identitas sebuah partai. Partai Islam biasanya menyuguhkan figur yang penampilannya alim. Meski belum tentu yang tampil itu adalah yang paling alim di dalam sebuah partai Islam. Penampilan figur penting, apa lagi pemilih kita 60% hanya berpendidikan paspasan. Faktor kedua yang bisa memperkuat elektabilitas partai adalah kekuatan visi dan misi.

Hal ini menjadi hal dasar dalam sebuah patron partai. Visi misi tercermin dalam ideologi partai.

Makanya setelah prinsipil ideologi selesai, maka working ideologinya juga harus segera dijalankan.

Selanjutnya, faktor struktur kerap menjadi penghambat. Struktur yang tidak bekerja maksimal acap kali membuat perputaran roda partai tidak lancar. Faktor terakhir yang juga penting adalah faktor finansial.

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

33

kaki hari

SETELAH 50 TAHUN SALMAN ITB:

B

arangkali bukan suatu kebetulan masjid kampus ITB ini diberi nama Salman.

Mengingatkan orang pada sahabat Rasulullah, Salman Alfarisi.

Seorang bangsawan Persia, penganut agama Majusi, yang mengalami pergolakan batin untuk mencari agama yang dapat menentramkan hatinya, yang membawanya hingga ke jazirah Arab dan menemukan tambatannya di dalam Islam.

Beliau adalah arsitek pembuatan parit dalam perang Khandaq (tahun kelima Hijrah). Suatu ketika, saat menggali pasir, Salman terbentur pada sebuah batu besar, yang dengan berbagai cara ia dan kawan-kawannya gagal memecahkannya. Ia pun menghadap Rasulullah meminta izin untuk mengalihkan jalur parit guna menghindari batu besar tersebut.

Setelah melihat sendiri keadaan, Rasulullah meminta sebuah tembilang dan menyuruh para shahabat mundur

34

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

dan menghindarkan diri dari pecahanpecahan batu.

Setelah membaca basmalah, Rasulullah menghunjamkan tembilang itu ke batu besar. Pada kesempatan pertama, batu itu pun terbelah dan dari celah belahannya yang besar keluar lambaian api yang tinggi dan menerangi. “Saya lihat lambaian api itu menerangi pinggiran kota Madinah,” kata Salman. Rasulullah mengucapkan takbir dan bersabda: “Allah Maha Besar! aku telah dikaruniai kunci-kunci istana negeri Persi, dan dari lambaian api tadi nampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hirah begitu pun kota-kota maharaja Persi dan bahwa ummatku akan menguasai semua itu.”

Lalu Rasulullah menghunjamkan kembali tembilangnya untuk kesempatan kedua. Pecahan batu besar itu menyemburkan lambaian api yang tinggi dan menerangi, sementara Rasulullah bertakbir dan bersabda: “Allah Maha Besar! aku

telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi, dan tampak nyata olehku istana-istana merahnya, dan bahwa ummatku akan menguasainya.”

Kemudian dipukulkannya tembilang untuk ketiga kali, dan batu besar itu pun menyerah pecah berderai, sementara sinar yang terpancar daripadanya amat nyala dan terang temarang. Rasulullah pun mengucapkan la ilaha illallah diikuti dengan gemuruh oleh kaum Muslimin.

Lalu diceritakanlah oleh Rasulullah bahwa beliau sekarang melihat istana-istana dan mahligai-mahligai di Syria maupun Shan'a, begitu pun di daerah-daerah lain yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah yang berkibar.

Maka dengan keimanan penuh Kaum Muslimin pun serentak berseru: “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya ....

Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya.” Ketika Masjid Salam ITB mulai dibangun pada awal tahun 1960an hingga bisa dituntaskan pada 1972, suasana kehidupan kampus masih melihat Islam sebagai sesuatu yang “asing” dengan konotasi merendahkan. Bang Imad (Imaduddin Abdulrahim) pernah berkisah, “Pada masa itu, mahasiswa yang mau menjalankan shalat Jum’at digelari sebutan ‘Onta Arab’.”

Namun demikian, perubahan dalam stuktur kesempatan politik karena kelahiran rezim baru menciptakan tikungan balik ke arah Islam (Islamic Turn). Sikap Orde Baru terhadap Islam bersifat paradoks. Di satu sisi Islam politik tidak diberi kesempatan berkembang lewat stigmatisasi “ekstrem kanan”.

Di sisi lain, sentimen anti-komunis dari rezim ini mendorongnya untuk mendukung pendidikan agama di sekolah umum dan di universitas.

Berdasarkan Ketetapan Majelis

aktual/ istimewa

Transformasi dari Salman Mualaf Menuju Salman Profetis

Oleh: Yudi Latif Permusyawaratan Rakyat (MPRS) Nomer II/1967, para siswa wajib mengikuti pelajaran agama di sekolah umum, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Jadi, meskipun pemerintah berusaha untuk menjauhkan Islam dari kehidupan publik, namun sesungguhnya Orde Baru juga berperanan dalam proses “Islamisasi” dunia akademis.

Selain itu, begitu Masjid Salam usai dibangun, dunia kampus berada dalam situasi transisi antara warisan tradisi politisisasi dan depolitisasi kemahasiswaan. Menjelang akhir tahun 1970-an, politik mahasiswa mencapai titik terendahnya. Setelah pembubaran dewan mahasiswa dan pemberlakuan ‘normalisasi kehidupan kampus’ (NKK) pada tahun 1978, aktivitas politik mahasiswa dikendalikan secara ketat.

Karena adanya kebijakan NKK yang mengisolasi kampus dari pengaruh organisasi-organisasi sosio-politik eksternal, organisasi kemahasiswaan ektra kampus seperti HMI kehilangan pijakannya yang kokoh di dalam universitas.

Kemudian, aktivitas mahasiswa di dalam kampus disalurkan ke dalam organisasi-organisasi intra-mahasiswa yang memenuhi tuntutan mahasiswa akan minat-bakat dan pengembangan profesi. Meski demikian, beberapa aktivitas mahasiswa berusaha untuk mengaktualisasikan kritik mereka lewat gerakan masjid kampus dan lewat pembentukan kelompokkelompok diskusi.

Pada 1973, Bang Imad mulai memperkenalkan Latihan Mujahid Dakwah (LMD) di masjid ini, yang dalam perekembangannya akan menjadi “exemplary center” dari training aktivis dakwah di berbagai masjid kampus lainnya. Gerakan masjid kampus berkembang menjadi “gerakan kebudayaan”, yang menyediakan

semacam kantong “communicative sphere” untuk mempertahankan dan memperluas komunitas intelektual di tengah represi politik.

Dengan beroperasi di dalam masjid, gerakan masjid memiliki semacam filter untuk melindungi dirinya dari kontrol langsung aparatur keamanan, yang memungkinkannya berkembang sebagai basis budayatanding (counter culture). Dalam bahasa Taufik Abdullah dinyatakan (1996: 59): “Adalah jelas bahwa wacana-wacana keagamaan, dengan referensi-referensi mereka kepada teks-teks suci, merupakan salah satu dari beberapa saluran yang relatif bebas dari pemaksaan pemaknaan oleh pihak penguasa.”

Di samping konsekuensi yang tak terduga dari kebijakan represi politik Orde Baru, gerakan masjid juga memetik keuntungan secara tak langsung dari proyek modernisasi. Menyimpang dari teori umum modernisasi, yang cenderung mengasumsikan bahwa begitu modernisasi meningkat, kepercayaan dan ketaatan keagamaan akan menurun, proyek modernisasi di Indonesia melahirkan sebuah kesadaran keagamaan baru di kalangan segmen yang luas dari mahasiswamahasiswa universitas sekuler.

Salah satu alasan yang mungkin dari meningkatnya kesadaran keagamaan ini berhubungan dengan deprivasi sosio-psikologis dari para mahasiswa yang baru mengalami urbanisasi.

Para mahasiswa baru ini berasal dari desa-desa atau kota-kota kecil pergi ke kota-kota besar untuk belajar, dan di kota-kota besar itu, mereka tenggelam dalam individualisme yang atomis dan mengalami problem-problem kesulitan penyesuaian diri yang serius. Seperti yang digambarkan oleh RW Bulliet (1994: 202):

Karena kurang terdidik dalam soal-soal agama, mahasiswamahasiswa baru dari desa dan kota yang berbondong-bondong masuk universitas-universitas sekuler di kota-kota besar sejak bagian akhir tahun 1970-an itu membentuk semacam “mualaf” yang disebut RW Bulliet (1994) sebagai “new edge” (tepian baru) dari kaum Muslim.

Semangat Islam dari new edge ini mendapatkan ruang aktualisasinya dalam masjid kampus. Dalam konteks ini, masjid berfungsi sebagai melting pot (titik lebur) bagi new edge yang berasal dari aliran-aliran Islam yang berbedabeda. Karena tidak memiliki koneksi langsung dengan organisasi Islam besar manapun, masjid kampus sanggup mengambil jarak dari pertikaianpertikaian historis Islam tentang perkara-perkara perbedaan penafsiran.

Pelan tapi pasti, para aktivis dari gerakan masjid mulai membentuk sebuah hibrida Islam baru yang tidak melibatkan diri dengan perpecahan yang berlangsung lama di antara kelompok-kelompok Islam tradisionalis versus Islam modernis-reformis. Pada saat yang sama, pengajaran Islam di masjid kampus tampaknya cocok dengan kecenderungan keagamaan dari para mahasiswa yang baru terurbankan itu.

Di antara mereka, terdapat para aktivis dakwah yang terkemuka, seperti Amien Rais, Imaduddin Abdulrahim, Syafi’i Ma’arif, Kuntowidjojo, Fuad Amsjari, dan Djalaluddin Rahmat (semuanya belajar ke AS), Endang Saifuddin Anshari (belajar ke Kanada), AM Saefuddin (belajar ke Jerman). Saat kembali pulang, sebagian besar pada tahun 1980-an, mereka berperanan dalam memperkuat kredibilitas intelektual dari gerakan masjid.

Keingintahuan keagamaan dari 1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

35

‘new edge’ ini juga dipupuk oleh meningkatnya jumlah penerbitan Islam. Sejak awal tahun 1980-an, generasi baru aktivis Muslim telah mendirikan rumah-rumah penerbitan Islam yang baru, seperti Pustaka Salman dan Mizan di Bandung, Gema Insani Press di Jakrta, dan Shalahuddin Press di Yogyakarta yang menyediakan bacaan-bacaan Islam alternatif bagi new edge.

Sepanjang tahun 1980an, juga muncul junal-jurnal dan majalahmajalah Islam yang baru, seperti Risalah, Amanah, Pesantren, Salman Kau, dan Ulumul Qur’an. Munculnya sejumlah terbitan Islam ini mencerminkan dan mempengaruhi antusiasme Islam dari new edge. Hal ini membuat terbitanterbitan Islam menjadi trend setter dalam produksi buku pada tahun 1980an. Berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh ‘Seksi Perpustakaan dan Dokumentasi’ majalah Tempo, dari 7.241 jumlah total buku yang dikoleksi oleh seksi ini antara tahun 1980-1987, jumlah buku mengenai tema-tema keagamaan sebesar 1.949, dan kebanyakan mengenai tema-tema Islam (Tampi 1987).

Eksteriorasi Gerakan Masjid Kampus Setelah aktivitas dakwah melingkarlingkar dalam lingkungan masjid kampus, gerakan dakwah berekspansi keluar melakukan “Islamisasi” berbagai bidang kehidupan, yang mulai semarak pada 1980-an.

Untuk sementara waktu, dalam situasi represi politik Orde Baru, ekspansi gerakan dakwah ini belum memasuki gelanggang politik praktis, yang disebut Alexis de Tocqueville (1835) sebagai “sektor pertama”.

Aktualisasinya diarahkan pada usaha-usaha pergerakan di “sektor ketiga” (organisasi masyarakat sipil dan aktivitas kebudayaan) dan di “sektor kedua” (sektor bisnis dan perekonomian).

Pada mulanya para aktivis dakwah merasa terpanggil untuk mengaitkan tekstualitas (kesadaran diskursif) dengan dunia (kesadaran praktis).

Ini merupakan kepedulian atas pewujudan ajaran-ajaran dan moralitas keagamaan di tengah kebangkrutan 36

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

politik, material, dan spiritual manusia karena sebagai makhluk material, meminjam uangkapan Edward Said, mereka terlibat-penuh dalam proses material dari hal-hal yang dikonsepkan: kemiskinan, ketidakadilan, keterpinggiran, dan keterjajahan (Said 1983).

Beberapa contoh dari gerakan “sektor ketiga” ini bisa disebutkan.

Pada 1982 Adi Sasono berkolaborasi dengan para mantan aktivis dakwah dan intelektual Muslim dari LP3ES untuk mendirikan Lembaga Studi Pembangunan (LSP). LSP berusaha menembus struktur birokrasi dan memengaruhi kebijakan dari dalam, tetapi pada saat yang sama membangun kelompok-kelompok di tingkatan akar rumput sebagai unit-unit ekonomi yang mandiri, dan memberikan informasi kepada mereka tentang hak-hak dan pengakuan. Analisis LSP menyoroti dampak-destruktif perusahaanperusahaan trans-nasional; jurang antara yang kaya dan yang miskin, dan marjinalisasi atas keterampilan dan usaha lokal (Elridge 1995: 74-75).

Pada 1987, Bang Imad berkolaborasi dengan mantan peserta program LMD, Hatta Radjasa, mendirikan YAASIN (Yayasan Pembina Sari Insani) yang berspesialisasi pada program Achievement Motivation Training yang berdasarkan Islam.

Perpaduan antara jejaring dakwah kampus, lingkaran-lingkaran cendekiawan, organisasi masyarakat sipil dan aktivis politik, kekuatankekuatan sektor ketiga ini menjadi katalis bagi terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) pada 1990.

Gerakan seni Islam terekspresikan dalam beragam bentuk seni. Dalam musik, wakil par excellence gerakan ini adalah Bimbo. Lahir pada 1960an sebagai “Trio Bimbo” (beranggota tiga bersaudara, Sjamsuddin Hardjakusumah, Darmawan yang sering dipanggil Acil, dan Djaka Purnama), kelompok ini pada awalnya memainkan lagu-lagu Amerika Latin dan Spanyol, yang mencerminkan alienasi generasi yang terbaratkan pada 1960-an. Pada awal 1970-an, adik bungsu perempuan, Iin Parlina bergabung dengan kelompok

ini dan mulai berpindah jalur ke musik pop Indonesia. “Kami ingin menemukan karakter musik kami sendiri dan mencoba merumuskan gaya Indonesia,” kata Acil.

Secara umum, ekonomi Muslim di bawah Orde Baru pun mengalami kemunduran serius.

Namun, beberapa pebisnis Muslim, memetik keuntungan dari program pembangunan ekonomi Orde Baru. Berkat rujuknya hubungan pemerintah dan kaum Muslim dan berkat jaringan birokrat dan politisi santri, beberapa kelompok pebisnis Muslim tampil sebagai konglomerat ekonomi (dalam tingkat yang lebih kecil). Contoh par excellence kelompok ini ialah kelompok Bakri (milik Bakri bersaudara), kelompok Kodel (milik Fahmi Idris, Sugeng Sarjadi, dkk), kelompok Bukaka (milik Kalla bersaudara, Yusuf dan Ahmad Kalla, serta Fadel Muhammad), kelompok Pasaraya (milik Abdul Latif), dan kelompok PKBI (milik perhimpunan koperasi batik Muslim).

Selain kehadiran pengusahapengusaha Muslim, pada tahun 1991, atas prakarsa MUI dan tokoh-tokoh cendekiawan dari ICMI dan dukungan pemerintah, mulai diririkan Bank Mummalat, sebagai institusi keuangan syariah. Kehadirannya disusul oleh asuransi syariah, Takaful, dan lembaga

aksara.salmanitb.com

kaki hari

salmanitb.com

ekonomi mikro berbasis syariah.

Pergeseran struktur kesempatan politik pada 1998, karena peralihan kekuasaan dari rezim Orde Baru ke Orde Reformasi, memberi peluang bagi transformasi gerakan dakwah ke gerakan politik. Para aktivis dakwah lantas memasuki politik kepartaian, bahkan ada yang mendirikan partai politik tersendiri.

Pencapaian dan Pekerjaan Rumah Setelah 50 tahun Masjid Salman berdiri, gerakan masjid kampus yang dipelopori masjid ini telah membawa perubahan besar pada wajah negeri.

Masyarakat Indonesia, khususnya kalangan terdidik perkotaan, lebih taat beribadah, lebih menerima gaya hidup dan lembaga pendidikan

“Islami”, lebih mendukung lembaga filantropi dan perekonomian syariah, bahkan di sejumlah tempat juga telah mengadopsi Perda-Perda syariah.

Sejumlah survey dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Masyarakat Indonesia saat ini jauh lebih taat beribadah dibanding pada dekade 1950-an. Survei Nasional Reform Institute belum lama ini menemukan rata-rata 73% dari total pendukung 10 partai terbesar menyatakan selalu menjalankan ibadah. Dengan gambaran tersebut, sulit melakukan kategorisasi aliran kepartaian berdasarkan ketaatan keagamaannya, seperti dalam tipologi Clifford Geertz. Dengan alasan, baik pengikut partai-partai Islam maupun partai nasionalis memiliki tingkat ketaatan beribadah yang relatif sama.

Pemakaian simbol-simbol keislaman, seperti busana muslimah telah diterima secara luas, bahkan di lingkungan selebritas. Kampus-kampus yang dulu dikenal sebagai “kampus merah”, pada saat ini aktivis perempuannya (lebih) banyak yang menggunakan kerudung.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama di tingkat dasar, mengalami ledakan peminat. Buku-buku keislaman termasuk kategori buku yang paling laris.

Lembaga filantropi Islam, seperti Dompet Dhuafa dan sejenisnya, mendapatkan kepercayaan publik dengan menghimpun banyak dana.

Institusi-institusi keuangan syariah bersitumbuh, bahkan lembaga perbankan konvensional ikut membuka outlet keuangan syariah.

Di luar itu, aktivis-aktivis dahwah yang dulu mengalami kesulitan mengaktualisasikan perannya dalam arena politik, kini terbukan kesempatan untuk berkiprah di partai mana pun, bahkan bebas mendirikan partai politiknya tersendiri. Dengan begitu, perbagai aspasi “politik Islam” relatif bisa diakomodasi dalam berbagai kebijakan dan perundangan, seperti dalam Undang-Undang Anti-Pornografi.

Alhasil, berkat gerakan masjid kampus yang bertaut dengan gerakan Islam lainnya, aspek-aspek formal keislaman telah menguat sebagai habitus Indonesia baru. Namun, jika kita tengok lebih dalam, pada

pembudayaan substansi kegamaan yang berdimensi kedalaman spiritual, kemuliaan akhlak dan komitmen keadilan, situasinya amat kontras.

Kekeringan spiritualitas, budaya korupsi, perbuatan asusila, ketidaketisan perilaku, dan ketidakadilan kian mewarnai kehidupan negeri. Tekanan pendidikan agama dan gerakan dakwah pada aspek ritual, hapalan dan kesemarakan, tanpa mengembangkan olah rasa dan ruhani, melahirkan modus keagamaan artifisial.

Tanpa menyelam di kedalaman pengalaman spiritual, keberagamaan menjadi mandul, kering dan keras; tak memiliki kepekaan-perenungan, kehangatan kesadaran, daya-daya penyembuhan dan perubahan dalam berhubungan dengan Sang Khalik dan makhluknya. Tanpa penghayatan spiritual yang dalam, orang akan kehilangan apa yang disebut penyair John Keats sebagai “negative capability”, yakni kesanggupan untuk berdamai dengan ketidakpastian, misteri dan keraguan dalam hidup.

Tanpa menghikmati misteri, manusia memaksakan “absolutisme” (kemutlakan), sebagai cermin ketakutan atas kerumitan kehidupan dunia, yang menimbulkan penghancuran ke dalam dan ancaman keluar.

Di balik kesemarakan simbolisme ke-Islaman, ketidaketisan prilaku dan barbarisme budi pekerti sering kali terpancar dari para aktivis berbaju putih dan “berjanggut”. Dalam semaraknya kehadiran para aktivis Islam dalam politik, korupsi dan kesenjangan sosial kian melebar, melahirkan ketidaberdayaan pada relevansi Islam pada kebaikan hidup berrsama.

Berbagai krisis keberagamaan ini memberikan pekerjaan rumah bagi gerakan masjid kampus. Proyek Salman Mualaf yang membawa gairah penyebaran identitas Islam dari dalam parit/khandaq (masjid kampus) menuju berbagai bidang kehidupan negeri bisa dinyatakan telah berhasil.

Pekerjaan rumah dalam 50 tahun ke depan adalah menjadikan “Salman Profetis”, yang mengembalikan misi keagamaan pada kesejatiannya, “menyempurnakan akhlak manusia”.

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

37

kilas ekonomi

Ratusan Ribu Ton Cabe Impor Serbu Pasar Indonesia

Harga Elpiji Naik, Laba Pertamina Turun Dua Kali Lipat

D

T

anah Indonesia terkenal subur, namun pemerintah ternyata lebih memilih melakukan kebijakan importasi untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Tidak hanya beras dan jagung, pemerintah ternyata juga doyan impor cabe.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Aktual, Rabu (19/2) selama tahun 2013 impor cabe terdiri dari tigas jenis yakni cabe segar-dingin, cabe kering-tumbuk, cabe awet sementara.

Impor cabe segar-dingin didatangkan dari dua negara yaitu Vietnam dan India. Impor dari Vietnam sebanyak 243 ton dengan nilai USD 230,8 ribu. Cabe dari India sendiri sebanyak 50 ton yang nilainya USD 137,5 ribu.

Sedangkan impor cabe kering -tumbuk didominasi oleh India sebanyak 15,2 ribu ton, nilai sebesar USD 17,7 juta. Kemudian 38

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

disusul Cina sebesar 3,7 ribu ton dengan nilai USD 4,9 juta.

Thailand 17 ton, nilainya USD 202 ribu. Jerman mencapai 113 ton nilainya mencapai USD 171 ribu.

Impor dari negara Spanyol sebesar 50 ton dengan nilai mencapai USD 159. Untuk negara lainnya impor sebanyak 333 ton, nilai impor sebesar USD 513 ribu.

Sementara impor cabe awet sementara, selama tahun 2013 mencapai 3,3 ribu ton yang nilainya USD 3,5 juta. Impor terbanyak berasal Thailand mencapai 2,2 ribu ton, nilainya USD 2,1 juta.

Disusul impor dari Cina sebesar 889 ton dengan nilai USD 1 juta.

Malaysia 198 ton nilai mencpai USD 365 ribu. Impor dari Turki sebesar 1,2 ton nilainya USD 3,8 ribu. Sedangkan impor dari Australia hanya 50 kilogram, nilainya USD 563. / Arnold Sirait

irektur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan mengatakan dengan kenaikkan harga elpiji 12 kilogram yang hanya Rp1.000 per kilogram maka laba Pertamina akan turun di 2014.

Dia mengungkapkan bahwa laba Pertamina menyusut ke posisi 5,65 persen dari sebelumnya yang diprediksi mencapai 13,17 persen.

"Kenaikkan laba Pertamina yang tadinya diharapkan 13,17 persen akan turun menjadi 5,65 persen," katanya di Kantor Pertamina, Jakarta, Senin (6/1).

Sebelumnya, dia menyebut kenaikkan harga yang besarnya hanya Rp12 ribu, PT Pertamina (Persero) mengaku masih menanggung kerugian. Jika menggunakan kurs saat ini yang mencapai kisaran Rp 12.250 kerugian PT Pertamina (Persero) menjadi Rp5.315 per kilogram.

"Pertamina masih menanggung kerugian per kg ini sebesar Rp4.556 per kg dengan contranct price saudi aramco yang saat ini harganya USD873Â per metric ton dan kurs Rp10.500. Jadi, kalau nanti kurs sekarang Rp12.250 angka kerugian Pertamina itu adalah sebesar Rp.5.315 per kg," ungkapnya. / Arnold Sirait

Sekitar 85 Persen Masyarakat Pilih Murah Dibandingkan Kualitas

‘Hot Money’ Kembali Banjiri Bursa

D

ana asing kini mulai masuk kembali ke bursa. Tak heran Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih anteng di zona hijau bahkan melanjutkan penguatan.

Data PT Bursa Efek Indonesia (BEI) total dana asing yang masuk ke pasar saham Indonesia mencapai Rp6,35 triliun.

Beberapa saat lalu, investor asing pernah mencetak aksi beli bersih (net buy) senilai Rp695,41 miliar. Bahkan pemodal asing mampu mencetak net buy Rp1,78 triliun.

Terus mengalirnya dana asing ke pasar saham Indonesia salah satunya disebabkan karena sepanjang tahun lalu pemodal asing telah melakukan aksi jual bersih. / Epung

M

asyarakat Indonesia ternyata lebih mempertimbangkan harga barang dibandingkan kualitas dalam membeli barang.

Pengamat survei dan sertifikasi, Rudianto mengakan, lebih dari separuh masyarakat Indonesia lebih membeli barang yang murah dibandingkan kualitas yang tinggi. "85 persen, lebih ke price. Secara budaya kita belum biasakan (mempertimbangkan harga atau standarisasi)," katanya beberapa saat lalu.

Dia mencontohkan dalam produk lampu.

Masyarakat Indonesia, kata dia, lebih senang membeli lampu seharga Rp 4 ribu tanpa garansi dibandingkan lampu yang harganya Rp 19 ribu yang sudah memiliki garansi.

Padahal menurutnya, garansi adalah satu instrumen yang untuk melindungi konsumen. Dia juga menyebut dalam Undang-Undang Konsumen, setiap produk yang dipasarkan harus memiliki garansi.

"Harga memang lebih mahal. Tapi (garansi) ini ketentuan melindungi konsumen," ungkapnya. / Arnold Sirait

BEI Suspen Perdagangan Saham DKFT

Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) beberapa saat lalu sampai pengumuman lebih lanjut.

Kadiv Perdagangan Saham BEI, Andre P.J Toelle dalam keterbukaan informasi Rabu (19/2) menyebutkan suspensi tersebut terkait dengan berita dari sebuah media pada 19 Februari 2014 yang berjudul "DKFT dan Harita Pecat Ribuan Karyawan".

Andre menambahkan selain berita tersebut BEI juga mempertimbangkan kelangsungan usaha perseroan (going concern). BEI memutuskan melakukan suspensi perdagangan saham DKFT di seluruh pasar dan bursa telah meminta penjelasan lebih lanjut kepada perseroan terkait dengan informasi pemecatan ribuan karyawan tersebut.

Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh PT Central Omega Resources Tbk. / Epung 1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

39

info bursa

BUMN Migas Dunia

Makin Transparan dengan Go Publik Keputusan BUMN Migas untuk berbagi risiko dengan publik melalui IPO jelas memiliki banyak manfaat dan dampak positif.

B

adan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang minyak dan gas bumi (migas) selalu memiliki peran strategis dan ekonomis di setiap negara. Sebagai pemasok energi bagi kebutuhan nasional, BUMN migas membutuhkan modal besar dan karenanya selalu terlibat dengan transaksi-transaksi keuangan yang sangat besar.

Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan migas, sejumlah negara di emerging market seperti Cina, Brazil, Rusia dan juga Thailand mendorong BUMN migas mereka untuk melepas sahamnya ke publik atau Initial Publik Offering (IPO).

Go publik merupakan pilihan logis mengingat banyak BUMN, terutama yang bergerak di sektor migas seringkali menjadi target dan incaran kekuatan politik untuk mendapatkan ongkos politik atau bahasa kasarnya adalah menjadi "sapi perah".

Pemerintah Komunis Cina yang gencar memberantas korupsi, sejak tahun 2007 telah mendorong Petrochina, BUMN migas terbesar untuk IPO. Saat itu Petrochina mampu meraih suntikan modal dari publik senilai USD 8,9 miliar. Jejak Petrochina tersebut kemudian diikuti oleh BUMN Migas lain seperti China

40

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Sinopec dan China Resources Gas. Raksasa migas milik pemerintah Brasil yaitu Petrobras melakukan IPO tahun 2010 dan sukses mendapatkan suntikan modal dari investor publik senilai USD 70 miliar. Fenomena BUMN migas go publik tersebut juga terjadi di banyak negara lainnya.

Contohnya BUMN milik Rusia Rosneft, Ecopetrol (Kolombia), KMG EP (Kazakhtan) hingga PTT milik pemerintah Thailand.

Setelah IPO, BUMN Migas dunia tersebut mampu melakukan ekspansi usaha dan meningkatkan kinerja secara signifikan. Kontribusinya kepada pemerintah sebagai pemegang saham juga semakin meningkat, baik dalam bentuk sumber energi baru karena terus melakukan eksplorasi baru maupun dividen.

Di Indonesia, Petrochina, CNOOC dan Sinopec gencar melakukan Perusahaan Migas Milik Negara Di Dunia Yang Go Publik

Ecopetrol - Kolombia Rosneft - Rusia

Petrobras - Brasil

CNOOC - China

PDO - Oman

ONGC - India

KMG EP - Kazakhtan PetroChina - China

ENI - Italia Sinopec - China

PTT - Thailand China Resources Gas - China

investasi baru. PTT Thailand belakangan juga semakin aktif dan kini menguasai blok Natuna.

Sementara Petrobras kian menggurita di Amerika Selatan.

Keputusan BUMN Migas untuk berbagi risiko dengan publik melalui IPO jelas memiliki banyak manfaat dan dampak positif. Sebagai aset negara, perusahaan publik tersebut menjadi lebih transparan dan menjalankan standar bisnis secara global. Hal ini memudahkan banyak pihak untuk mengontrol dan memonitor perusahaan untuk selalu berada di jalur yang benar.

Kinerja perusahaan dapat diketahui dengan lebih mudah, termasuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Harga saham menjadi salah satu indikator keberhasilan perusahaan publik dalam menjalankan dan mengelola bisnisnya.

Yang lebih penting lagi, bagi BUMN Migas yang go publik adalah, kesempatan untuk mendapatkan modal bagi kegiatan pengembangan usaha seperti eksplorasi sumber migas baru, pembangunan kilang maupun investasi penting lainnya juga lebih terbuka, bahkan dengan biaya lebih murah. Sebab, perusahaan yang dikelola secara transparan dan good corporate governance memiliki tingkat risiko yang lebih baik.

Sebagaimana diketahui, bisnis migas melibatkan modal dan dana besar. Contohnya untuk pemboran satu sumur baru di daratan berkisar antara Rp 40 - Rp 100 miliar, bahkan lebih. Nilai investasi tersebut dapat meningkat berlipat ganda jika eksplorasi itu dilakukan di laut. Sementara tingkat risiko kegagalannya sangat tinggi.

Dengan menjadi perusahaan publik, sesungguhnya BUMN juga berbagi risiko dengan publik. Oleh karena itu, jika saatnya BUMN tersebut meraih keuntungan, tentu menjadi wajar jika keuntungan tersebut dibagikan kepada publik, dan itu mestinya tak perlu dipersoalkan.

obituari

In Memoriam KH Ali Muhammad Sidoarjo

B

eberapa saat lalu beberapa ulama dipanggil oleh Sang Pemilik Takdir. Kini salah satu ulama kharismatis, KH Ali Muhammad, Waru, Sidoarjo dipanggil juga oleh Sang Maha Kuasa.

Ulama yang sering dipanggil Gus Ali ini meninggal di usia 64 tahun di rumah sakit RS Graha Amerta Surabaya pada Senin, 17 Pebruari 2014 pukul 15.50 WIB. Sebelumnya, ulama pengasuh Semaan Al Qur'an Al Ittihad ini sudah menderita komplikasi penyakit yang cukup lama. Salah satunya adalah diabetes.

Jenazah Gus Ali diberangkatkan dari kediamannya di dusun Doyong Desa Kepuh Kiriman Kecamatan Waru dan dimakamkan keesokan harinya, Selasa pukul 10 .00 WIB, 18 Pebruari 2014, di komplek makam keluarga KH Sahlan Sidorangu, Krian, Sidoarjo. "Beliau akan dimakamkan di tanah keluarga di Sidorangu Krian," kata putra keduanya, Gus Faiz Tajulmillah.

Ulama nyentrik ini adalah sahabat karib salah satu ulama kharismatis yakni almarhum Gus Miek (KH Hamim Jazuli, Ploso Kediri). Pada awal perjuangannya, mereka sering terlihat bersama, bahu membahu dalam menyebarkan siar Islam lewat Sema'an Al Quran.

Gus Miek mendirikan Semaan Al Quran Mantab dan Dzikrul Ghofilin, sedangkan Gus Ali mendirikan Semaan Al Quran Al Ittihaad dan Dzikrut Dzakirin.

Semaan Al Quran Al Ittihad ini dilakukan setiap sebulan sekali pada setiap hari Minggu Wage.

Pelaksanaannya dimulai dari sholat Subuh sampai selesai.

In Memoriam KH Warist Ilyas K abar duka kembali menggelayut.

Kali ini tokoh ulama Madura, Jawa Timur, KH Warist Ilyas dari pondok pesantren An-Nuqoyah, Guluk-Guluk di Sumenep wafat pada Sabtu pagi (22/2). Almarhum dimakamkan tadi malam, setelah Shalat Isya.

Adalah Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Keislaman An-Nuqoyah, Matnin yang mengabarkan hal tersebut kepada wartawan per telepon.

"Almarhum dikebumikan setelah Isya malam ini," katanya.

KH Warist Ilyas meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Slamet Martodirdjo Pamekasan, Pulau Madura.

Ia dikenal sebagai sosok kiai yang disegani, baik selaku pendidik agama Islam maupun politisi di Partai

Persatuan Pembangunan (PPP).

Mantan anggota DPR semasa Orde Baru dari PPP itu menjadi Ketua DPC PPP Kabupaten Sumenep.

Di kalangan politikus PPP, KH Warist juga menjadi sosok istiqomah dalam berpolitik karena tetap di partai berlambang Kabah di saat banyak kiai lain pindah partai atau bahkan mendirikannya di masa reformasi.

"Beliau juga sosok yang santun dan tidak pernah dendam kepada

Kiai yang tak ingin banyak dikenal orang ini meninggalkan satu isteri dengan delapan 8 anak disamping warisan lain yang penting yakni Semaan Al Quran Al Ittihaad dan Dzikrut Dzakirin.

Bangsa ini kembali kehilangan salah satu paku bumi... / Sukardjito

siapa pun. Kami sangat kehilangan dan semoga beliau diterima disisiNya," kata anggota DPRD Pamekasan dari PPP, Iskandar. / Ari Purwanto

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

41

Polri Tidak Boleh Berpolitik Praktis 42

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

sp

KABAHARKAM POLRI KOMJEN POL BADRODIN HAITI tamu wawancara kita

di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/2).

Bagaimana pandangan anda melihat situasi pemilu 2014?

Kami berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa mengawal secara lancar setiap tahapan pemilu.

Keamanan pun, harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.

Kalau itu terhambat, maka situasi keamanan tidak kondusif dan itu bisa terjadi status quo.

Apa saja yang telah dilakukan Polri untuk mengamankan pemilu 2014?

jawa pos

T

ahapan pesta demokrasi 2014, yakni pemilu legislatif pada 9 April dan pemilu presiden pada 9 Juli, segera dimulai. Dari sisi pengamanan, Polri pun sudah bersiap menjalankan operasi pengamanan dengan durasi jumlah hari terpanjang yang pernah mereka lakukan yakni, operasi Mantap Brata.

Presiden juga dalam sebuah kesempatan sudah mengingatkan Polri untuk awas di tahun genting ini. Prediksi gangguan keamanan diharapkan dapat Polri kandaskan sebelum menjadi kenyataan.

Dari pihak Polri, netralitas diklaim sebagai ‘harga mati’ yang perlu dilaksanakan setiap anggota Polri. Bahkan, Kapolri Jenderal Sutarman pernah berkomentar, bersama TNI mereka akan netral mengawal jalannya pengamanan pemilu.

Saat ini, operasi pengamanan yang akan diaktifkan pada 16 Maret nanti harus sudah diwujudkan dengan matang. Tahap pertama, Polri akan melakukan pengamanan pemilihan calon legislatif (pileg) dengan rincian 21 hari kampanye, tiga hari masa tenang dan satu hari pencoblosan pada 9 April.

Khusus untuk pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dibagi menjadi tiga kategori,

yakni TPS aman, TPS rawan dan TPS sangat rawan. Daerah Timur Indonesia seperti Maluku dan Papua menjadi sorotan dengan pengamanan yang lebih tebal.

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Badrodin Haiti menjamin Polri tetap akan bekerja maksimal mengamankan pemilu 2014. “Tidak (akan berkurang pengamanannya).

Upaya itu maksimal,” kata Badrodin.

Strategi yang akan dilakukan Polri dalam mengamankan pemilu 2014 untuk mensiasati kekurangan anggaran adalah dengan menentukan skala prioritas pada saat pelaksanaan Pemilu. “Selama 244 hari operasi, tidak semuanya ada kegiatan. Biaya lain bisa ditutup dari kegiatan rutin,” ujar dia.

Seperti diketahui, Mabes Polri baru mengantongi dana pengamanan tahap pertama sebesar Rp 1 triliun dari estimasi yang mereka ajukan Rp 1,4 triliun. Total anggaran untuk keseluruhan pengamanan pemilu yang dibutuhkan Polri sebesar Rp 3,5 triliun.

Berikut petikan lengkap wawancara wartawan Aktual Sukardjito, Nebby Mahbubirrahman, dan Ari Purwanto dengan Kabaharkam Polri Komjen Pol Badrodin Haiti

Deteksi dini sudah dilakukan oleh seluruh jajaran polisi di seluruh Indonesia. Misalnya, saya sudah perintahkan Babinkamtibmas untuk berkomunikasi dengan masyarakat dari tingkat desa hingga kabupaten.

Salah satu langkah yang akan kami lakukan dalam waku dekat juga adalah melakukan deklarasi damai pemilu. Itu akan dilakukan serempak di tingkat jajaran Polda dan Polres seluruh Indonesia”.

Langkah lainnya?

Kami juga akan melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan penyelenggara pemilu, misal dengan Bawaslu, KPU, dan Kejaksaan dalam konteks penegakan hukum. Karena waktu yang terbatas, kordinasi erat antara aparat penegak hukum mutlak diperlukan. Tidak hanya itu, kami pun telah melakukan langkah preventif, yakni meminimalisir pendukung partai politik. Misal jika terdapat perselisihan antara parpol A dan B, maka dapat diselesaikan dalam sebuah forum, bukan di lapangan yang itu akan memicu kericuhan.

Sejauh mana anda biasa menjamin netralitas Polri?

Untuk netralitas Polri, sudah jelas dijamin dalam UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Polri tidak menggunakan hak pilihnya.

Kapolri juga sudah menjelaskan soal netralitas tersebut. Penjabarannya antara lain, pertama, tidak boleh 1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

43

wawancara KABAHARKAM POLRI KOMJEN POL BADRODIN HAITI

Soal netralitas, pendapat anda ketika Kapolri menghadiri acara partai politik?

Jangan terlalu dipolitisasi. Karena itu (kunjungan) merupakan bagian kami melakukan keamanan. Terbukti 44

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

dibeberapa media juga terungkap, Kapolri juga melakukan kunjungan di beberapa partai politik, baik merah, kuning ataupun hijau. Jangan dipersepsikan sempit bahwa Polri diklaim memihak salah satu parpol.

Itu merupakan bagian tugas dari Polri, demi stabilitas keamanan.

dua, itu Kapolda yang menetukan.

Tetapi khusus Aceh dan Papua akan dimonitor langsung oleh Mabes Polri. Hal itu karena tingkat kerawanannya sudah tinggi. Potensi konflik wilayah akan menimbulkan instabilitas keamanan, dan juga gerakan radikal.

Sejauh mana lembaga anda memetakan daerah konflik?

Bagaimana dengan konflik politik di para elite?

Polri sudah memetakan beberapa daerah rawan terjadi konflik.

Kami juga memetakan itu. Seperti kasus-kasus yang mencuat di KPK. Akan menjadi catatan Polri. Cuma konflik elite politik itu biasanya tidak akan berdampak ke akar rumput.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan soal pelaksanaan pemilu serentak dilakukan pada 2019.

Beberapa pihak menyebut dengan putusan ini, maka pemilu 2014 dapat dianggap inkonstitusional.

Daerah mana saja?

Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Semua daerah itu memiliki tingkat kerawanan yang sama?

Untuk tingkat kerawanannya, Polda akan menentukan masingmasing. Ada rawan satu ada rawan

Pandangan Polri soal pemilu 2014 inkonstitusional?

Tentang putusan MK, kalaupun

sp

berpolitik praktis, tidak aktif dalam kegiatan parpol, diantaranya kampanye maupun ikut rapat terbuka. Kedua, tidak menggunakan fasilitas kendaraan, kantor maupun fasilitas Polri. Ketiga, dalam upaya melakukan pengamanan, tidak untuk kepentingan parpol atau salah satu pihak tertentu. Semisal ada undangan partai A kami hadiri, sedangkan undangan partai lain tidak. Hal ini akan menimbulkan kerawanan yang mendasar. Keempat tidak dipilih dan tidak menggunakan hak pilih, itu sudah jelas. Ada jabaran jelas dari netralitas Polri yang sudah saya buatkan telegram rahasia (TR)nya, dan diteruskan kepada seluruh jajaran Polri seluruh Indonesia.

dipaksakan pada pemilu 2014 pasti akan mempengaruhi kesiapankesiapan pelaksanaan pemilu, khususnya pihak keamanan Polri.

Untuk pemilu 2019 nanti, kami telah siapkan formulasinya. Mudahmudahan kedewasaan politik masyarakat semakin baik dengan diadakannya pemilu serentak.

Terkait pendanaan saksi parpol, pandangan anda?

Menurut Polri, saksi dibiayai atau tidak itu mesti ada saksi di tempat pemilihan suara (TPS).

Soal biaya atau tidak, Polri tidak mempermasalahkan. Tapi kami menyarankan, agar ada perwakilan saksi setiap parpol di setiap TPS. Itu untuk menghindari potensi kecurangan pemilu. Mengenai teknis pengamanan, kami masih menggunakan protap yang lama.

Dua TPS dijaga satu polisi. Untuk TPS rawan, itu dijaga satu TPS satu polisi.

Apa ada kemungkinan Presiden mengeluarkan dekrit?

Jangan sampai itu terjadi.

jawa pos

Tapi sudah ada persiapkan seandainya benar terjadi dekrit?

Kami sudah mengupayakan agar jangan sampai hal yang diisukan selama ini (dekrit) tidak terjadi. Tidak hanya Polri, semua penyelenggara negara pun memikirkan hal ini jangan sampai terjadi. Semoga pemilu 2014 aman.

Komjen Pol. Drs. Badrodin Haiti Tempat/tgl lahir : Paleran, Umbulsari, Jember, Jawa Timur, 24 Juli 1958 Status : Menikah, dua orang putra Kepangkatan • Ipda (1982) • Iptu (1/4/1984) • AKP (1987) • Komp ol (1/4/1993) • AKBP (1/10/1997) • Kombes Pol (1/12001) • Brigjen Pol (1/9/2006) • Irjen Pol (23/3/2009) • Komjen Pol (30/8/2013) Jabatan • Danton Sabhara Dit Samapta Polda Metro Jaya (1982) • Kasubro Ops Polres Metro Depok Polda Metro Jaya (1983) • Kapolsek Pancoran Mas Polres Metro Depok Polda Metro Jaya (1983) • Kabin Info PPKO Polda Metro Jaya (1984) • Kabag Min Polres Aileu Polwil Timor Timur (1985) • Kasat Serse Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya (1990) • Kapolsek Metro Sawah Besar Polres Metro Jakpus PMJ (1993) • Kasat Serse Polres Metro Jakbar Polda Metro Jaya (1994) • Wakapolres Metro Jaktim Polda Metro Jaya (1995) • Pabungkol Spri Kapolri (1996) • Pamen Mabes Polri (1997) • Paban Madya Dukminops Paban II/Ops Sops Polri (1998) • Kapolres Probolinggo Polwil Malang Polda Jatim (1999) • Kapoltabes Medan (2000) • Dirreskrim Polda Jatim (2003) • Kapolwiltabes Semarang Polda Jateng (2004) • Kapolda Banten (2004) • Seslem Lemdiklat Polri (2005) • Kapolda Sulawesi Tengah (2006) • Direktur I Bareskrim Polri (2008-2009) • Kapolda Sumatera Utara (2009-2010) • Kadivkum Polri (2010) • Kapolda Jawa Timur (2010-2011) • Sahli Kapolri (2011) • Asops Kapolri (2011-2013) • Kabaharkam (2013-sekarang)

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

45

tamu kita Nur Hidayat Sardini

Penyelenggara Pemilu Harus Punya Integritas 46

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

tino oktaviano/ aktual

N

dipercaya sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2-2015.

Kali ini Aktual sempat berbincang banyak soal Pemilu dan DKPP dengan Nur Hidayat Sardini soal Pemilu dan peran DKPP dalam kemelut Pemilu dan pilkada. Berikut petikannya.

ur Hidayat Sardini adalah seorang aktivis tulen. Sejak di sekolah menengah pertama, putra sulung dari 5 bersaudara ini sudah aktif di Ikatan Putra Nahdhatul Ulama (IPNU) Pekalongan. Di almamaternya, Universitas Diponegoro, dia tercatat sebagai aktivis HMI. Sebelum didaulat sebagai Ketua Panwaslu Jateng 20032004, pria kelahiran 10 Oktober 1969 ini tercacat sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Kesibukannya sebagai dosen tidak

DKPP memiliki sejarah yang panjang. Dulu awalnya adalah

berimbang dilihat dari segi formasi keanggotaan.

Kalau saat pleno, jadi kira-kira keputusannya akan sangat mungkin bisa jadi tidak adil. Namun Prof.

Jimly yang memimpin DKKPU saat itu terlihat sangat netral dan memang beberapa keputusannya terlihat sangat adil. Namun ketika sebuah perkara tidak diagendakan oleh KPU akibat penentuan agenda sebuah perkara atau tidak masuk sidang KPU itu sangat tergantung dari sidang pleno KPU maka hak ini jadi masalah.

Anda tahu bahwa proses internal

menyurutkan semangat aktivisnya yang sudah dipupuk sejak muda. Di Jakarta dia juga aktif di beberapa organisasi. Penulis buku 'Restorasi Pemilu di Indonesia’ ini sempat ikut membesarkan ICMI bersama beberapa aktivis muda lainnya.

Rupanya, karir dan aktivitas politiknya lebih condong ke persoalan pemilu dan organisasi yang berhubungan langsung dengan pemilu. Namanya mencorong ketika dia diamanahkan untuk menjabat sebagai Ketua Bawaslu pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Terakhir, pendiri dan Sekjen Perludem ini

DKKPU dan atau DK Bawaslu yang menempel di lembaga KPU. Pada saat saya jadi ketua Bawaslu, DK Bawaslu tidak pernah mengadakan atau menggelar sidang karena tidak ada pengaduan yang masuk. Sedang DKKPU ada sekitar 70-an sidang. Kasus yang paling fenomenal yang pernah ditangani adalah soal Andi Nurpati.

Ketua DKKPU saat itu adalah Prof. Jimly. Adapun format keanggotaannya dulu adalah 2 dari luar anggotanya lalu 3 dari dalam.

Akibatnya penentuan keputusan di DKKPU memang sangat tidak

audit terhadap sebuah lembaga di Indonesia saat ini sangat tidak efektif.

Oleh karena itu, pemerintah dan DPR-RI saat itu dalam pembahasan di Panja RUU tentang Penyelenggara Pemilu yang sekarang disebut sebagai UU no 15 tahun 2011, merevisi formatnya menjadi DKPP. Sejauh ini selama saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 12 Juni 2012 sudah banyak sekali yang sudah saya tangani. Dan itu tidak ada masalah, artinya ada pengaduan yang masuk lalu diferifikasi secara formil dan matril lalu secara obyektif pula lalu kami sidangkan.

Bisa diceritakan, bagaimana sejarah terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP?

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

47

tamu kita Nur Hidayat Sardini

Jadi benar semangat pembentukan DKKP berangkat dari karut marutnya pemilu 2009, terutama yang terjadi di KPU? Iya sangat dipengaruhi oleh hal itu. Jadi semangat UU no 15 tahun 2011 itu sesungguhnya adalah UU untuk menjawab problem besar pada pemilu tahun 2009 lalu.

Terutama pemilukada sepanjang 2005 – 2011. Begitu banyak pengaduan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Jadi UU No 15 tadi adalah mengeluarkan DKKPU dari tempatnya agar bisa bekerja lebih mandiri.

Saat itu ada kan ada Bawaslu.

Tidak berfungsi?

Saya saat itu masih di Bawaslu.

Justru Bawaslu saat itu perannya ibarat menjadi jaksa penuntut umum, sebagai pengadu. Saat itu ada forum terbuka untuk memeriksa dan mengadili serta memutus terhadap perkara – perkara yang dilaporkan oleh Bawaslu. Lalu kemudian di sidang dan dari sidang itu nanti akan diputuskan.

Nah, cuma masalahnya penetapan agenda apakah sebuah perkara pengaduan harus di sidang atau tidak tetap melalui pleno KPU. Sesuatu yang saya kira bisa bermasalah. Oleh karena itu penetapan itu harus lewat proses yang lebih mandiri baik di saat proses pengaduan kemudian persidangan dan kemudian proses keputusannya. Harus independen dan mandiri.

Kami bertujuh saat ini di DKPP sangat independen untuk menetapkan sebuah keputusan mulai dari proses pengaduan, proses persidangan sampai masuk ke proses pengambilan keputusan.

Ruang DKPP adalah sekitar masalah etika. Di KPU dulu kan ada juga lembaga etiknya. Apa lembaga etik di KPU tak berfungsi saat itu?

Ya benar itu. Ada peraturan KPU nomor 13 tahun 2008. Saya ikut juga terlibat dalam penyusunan 48

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

peraturan KPU itu, tentang kode etik penyelenggara pemilu. Di situ dimuat juga soal norma – norma etika.

Oleh DKKP sekarang, itu direvisi dan dimodifikasi lalu terbitlah peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKKP tentang kode etik. Saat ini, peraturan itu menjadi pedoman bersama. Setiap ucapan, tindakan dan perbuatan dari anggota penyelenggara Pemilu itu terikat dengan kode etik.

Anda sebenarnya ingin mengatakan bahwa sebelum ada DKPP penyelengara pemilu tidak bisa tersentuh oleh hukum?

Iya susah tersentuh. Kasus di KPU provinsi ada juga. Cuma yang terkait langsung yang kira kira akan merugikan kepada koleganya, nah yang itu tidak. Hanya satu saja kasus, yakni pada kasus Andi Nurpati, itupun akibat rekomendasi dari DPR RI lewat Komisi II tanggal 26 Mei 2010 yang kemudian kami menindaklanjutinya. Selebihnya terkait dengan masalah DPT. Ada sekitar 7 perkara yang kami ajukan seperti masalah daftar pemilih, masalah sosialisasi, kemudian masalah tertukarnya surat suara antar dapil. Saat itu tidak ditindak lanjuti oleh KPU karena memang penentuan perkara untuk disidang atau tidak itu sangat ditentukan oleh pleno mereka. Bagaimana mungkin bisa disidang kan ketika masih ada perasaan esprit the corps, yang ingin membela korps-nya dan segala macam alasan lain yang menyebabkan tidak independen dan tidak netral.

Sekarang DKPP formatnya netral. Kami ada 3 tingkatan untuk menentukan apakah sebuah perkara masuk sidang atau tidak. Tingkatan pertama di staf, tingkatan ke-2 di sub pleno verifikasi kami, dan yang ke-3 di pleno. Jadi di situ independen sekali, berdasarkan pada obyektifitasnya persoalan.

Materialitas persoalan menjadi penentu karena sejak awalpun kami selalu berprinsip bahwa jangan ada yang ditiadakan. Kalau tidak ada, jangan diada-adakan.

Berarti pelanggaran pelanggaran yang dilakukan anggota KPU sebelum adanya DKPP cukup banyak.

Iya itu karena soal instrumen penyelesaian bukan pada dinamika di masyarakat yang sangat mungkin adanya terjadi pelanggaran. Oleh karena itu jadi fenomena gunung es.

Tetapi gunung es ini berhasil kami buka sehingga kemudian yang terjadi di bawah juga mulai kelihatan.

Bayangkan saja, dari sekian perkara yang sudah kami tangani, ada 120 orang yang diberhentikan. Itu memperlihatkan dan mengindikasikan bahwa ada problem besar yang selama ini tidak dibuka. Persolaan ini berhasil dibuka oleh DKPP dengan menggunakan instrumen penyelesaain perkara yang ada saat ini.

tino oktaviano/ aktual

Akhirnya pertanyaan kita adalah kembali ke persoalan yang terjadi di Pemilu 2009. Ada seorang ketua sebuah partai menengah mengatakan bahwa pemilu tahun 2009 adalah pemilu yang paling jelek dalam sepanjang sejarah.

Saya bisa memaklumi pernyataan itu. Namun saya juga tidak bisa membenarkan hal itu. Memang ada banyak ‘drama’ di sekitar pemilu 2009 lalu. Pernyataannya ketua partai itu tidak bisa saya salahkan karena saat itu memang tidak ada forum seperti yang ada di DKPP saat ini. Tidak ada sebuah forum yang bisa membuka ruang bagi yang pengadu dan teradu. Dan KPU bisa diberi kesempatan untuk membela dirinya terutama menyangkut persoalan yanga terjadi di anggota KPU. Fungsi DKKP saat ini bisa disebut juga semacam clearing house,

banyak sekali penyelenggara KPU di tingkat daerah dituduh macam macam oleh peserta pemilu. Mereka tidak bisa membela diri kecuali ada sebuah forum untuk mereka membela diri. DKPP bisa membuat ruang itu dan memberi keputusan apakah namanya bisa direhabilitasi atau bebas. DKPP bisa juga memutus bahwa mereka tidak melanggar aturan penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang dituduhkan dalam konteks pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Di sini peran DKKP sangat penting karena juga menjadi lembaga clearing house.

Apakah soal clearing house ini menjelaskan persoalan yang terjadi pada Andi Nurpati?

Ya memang kasus itu akhirnya berhasil mempengaruhi DPR RI untuk mendorong berdirinya DKKP.

Kembali ke kasus Andi Nurpati.

Kasusnya sendiri itu ada 2. Pertama adalah keterlibatan Andi Nurpati di pilkada Toli–Toli Sulawesi Tengah.

Kasus yang kedua adalah keinginan dia saat itu untuk meloncat ke sebuah partai besar.

Kedua kasus itu diputus oleh Majelis Etik, yang dipimpin ketuanya Prof. Jimly saat itu, bahwa dia melanggar dan dikenakan sanksi.

Putusan ini sangat mempengaruhi keputusan Panja Mafia Pemilu di Komisi II DPR RI. Panja ini kemudian dalam sebuah putusannya membuat saalh satu rekomendasi penting bahwa harus ada yang mengawasi perilaku anggota penyelenggara pemilu.

Lalu, siapa anggota penyelenggara pemilu itu? Undang– undang 15 tahun 2011 berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 5 UUD 45 menyatakan bahwa penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu.

Merekalah yang harus dikontrol.

Dan lembaga yang mengontrol adalah DKKP, terutama dalam konteks etika pemilu.

Kalau soal tahapan pemilu, ada Bawaslu. Ada juga pengawasan aktif, pengawasan pasif, dan pengawasan parsitipatif yang mereka lakukan.

Fungsi DKKP hanya menerima pengaduan yang terkait dengan etik pemilu.

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

49

tamu kita Nur Hidayat Sardini DKKP juga melihat ada pelanggaran etik yang dilakukan Andi Nurpati?

Itu kan sudah lampau ya. Kan perkaranya sudah diputuskan oleh DKKPU waktu itu. DKPP kan berdiri setelah kasus Andi Nurpati, DKPP tidak memproses kasus itu.

Ada beberapa langkah. Kita harus tahu, apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan kalau memang berangkat masalahnya memang dari kasus Andi Nurpati. Pertama adalah persoalan netralitas. Yang kedua pada keterlibatan yang bersangkutan di Pilkada di Toli Toli.

Perlu Anda ketahui tujuh dari sepuluh kecamatan yang ada di sana kan “dihancurkan� dan segala macam masalahnya. Saya paham sekali masalahnya saat itu karena saat itu saya masih ketua Bawaslu.

Lalu pertanyaannya apakah hal seperti ini akan bisa terjadi lagi di pemilu depan? Jawab saya, saya kira segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang mustahil.

Namun, di kasus Andi Nurpati ini menarik karena ada proses netralitas, imparsial. Ini dua hal yang saya kira itu mempengaruhi terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu.

Kami kan diberi tugas oleh undang undang untuk menjaga intregritas kemandirian dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Nah itu alasannya mengapa kita sangat mengkhawatirkan kalau kasus ala Andi Nurpati terjadi lagi.

Namun harus kita ingat, setiap ada masalah tentu ada penyelesaian.

Dalam program DKKP juga selalu menekankan akan pentingnya penjagaan itu. Ada dua hal yang selalu kami lakukan. Pertama melalui yudisialitasnya, yakni melalui proses persidangan. Namun ada yang lebih penting lagi yang harus dilakukan sebelum sampai pada persidangan yakni proses pencegahan.

Proses pencegahan ini juga yang kami kampanyekan. Sebuah pelanggaran itu tidak bisa berdiri 50

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

sendiri dan selalu berkelindan bersama aspek aspek lain. Saya beri contoh ya, di sebuah kabupaten ada masalah. Siapa yang jadi aktor yang paling utama. Aktor yang posisinya ada dipihak negara. State actor-nya.

Lalu, kita petakan siapa aktor-aktor lainnya. Ada media massa di sana, dan kita lihat apakah media massa di sana bisa menjaga hal itu, jadi watch dog lah. Lalu kita lihat lagi apa LSM yang ada di sana. Kita lihat bagaimana karakter LSM di sana, apakah sudah terkooptasi oleh state actor tersebut atau tidak. Lalu kita bisa tentukan siapa aktor yang paling kuat. Yang paling kuat ternyata kepala daerah. Nah kalau ada di lingkungan seperti itu, resource dan policy dia punya dan diseberang sana ada KPU yang sedang melaksanakan sebuah pilkada. Saat seperti itu sangat mudah terjadi kongkalikong antara state actor dan pihak lain yang bisa diajak kongkalikong.

Dalam keadaan seperti itu, KPU harus dibela kalau memang dia benar tetapi juga harus diberi tempat untuk membela diri ketika orang/pihak lain menuduhnya dan potensi ini yang terjadi. Dan kalau sedemikian halnya, bagaimana menempatkan semua ini agar tidak terjadi? Yaitu dengan pencegahan itu tadi, pencegahan itu jauh lebih baik tetapi pencegahan

yang diimbuhi dengan penindakan.

Bahwa penindakan sama pentingnya dengan pencegahan, tidak bisa satu sama yang lain mendahulukan, satu yang lain mengesampingkan. Jadi harus satu nafas.

Penindakan tanpa mengesampingkan pencegahan, pencegahan tanpa mengesampingkan penindakan. Itu harus satu.

Kami sudah mendeteksi sejak awal dan mengantisipasi sekaligus bagaimana pemilu di tahun 2014 esok. Belajar dari perkara perkara pada dalam setengah tahun terakhir di DKPP memang persoalan itu menjadi konsen kami. Sekarang pemilu 2014 yang masih tersisa sekarang adalah tahapan kampanye.

Kira – kira tahapan kampanye tidak terlalu merepotkan atau frekuensinya tidak terlalu tinggi dalam pengaduan, dan memang ada di kami karena kami sedang membahas 21 perkara yang masuk ke kami misalnya. Lalu sisanya adalah kampanye kemudian masa tenang lalu pemungutan dan penghitungan suara. Nah ini titik krusialnya.

Pemungutan dan perhitungan suara sendiri kalau dipecah menjadi sub – sub tahapan, ada pemungutan suara, ada perhitungan suara, ada rekapitulasi suara , dan penetapan hasil pemilu. Bagaimana kita

tino oktaviano/ aktual

Lalu, apa langkah DKPP agar kasus Andi Nurpati tidak terjadi lagi?

mengantisipasi ini semua? Karena dengan itu kemudian kita mengambil langkah – langkah adalah bagaimana agar menutup peluang lalu menyadarkan orang tidak punya niat buruk. Dalam kriminoligi ada sebuah kejahatan itu karena disebabkan oleh niat dan kesempatan. Nah bagi kita semua penyelenggara pemilu adalah agar menutup serapat – rapatnya peluang dan kesempatan itu. Lalu memperkuat niatan untuk yang baik, tetapi dilembaga yang lain yang sistemnya sudah bagus pun ternyata ada juga persoalan yang muncul.

Akhirnya kami bisa belajar bahwa yang penting, sekali lagi, merapat dan menutup secara rapat – rapat terkait dengan adanya kesempatan lalu kemudian menyadarkan orang untuk tidak punya niatan yang kemudian akhirnya melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Nah inilah visi DKPP soal pencegahan di dalam penyelenggaraan pemilu.

Dengan tujuh anggota, mampukah DKPP menyelesaikan banyaknya perselisihan yang mungkin akan muncul di Pemilu 2014 esok ini?

Banyak orang mengatakan tahun 2014 adalah tahun politik. Sehingga banyak orang melihat banyak potensi masalah terjadi di pemilu besok ini.

Orang yang menyatakan seperti itu saya kira tidak ingin pemilu akan berlangsung dengan jauh lebih baik karena kemudian ada upaya untuk menyeolah–olahkan bahwa segala sesuatunya sah dilakukan di tahun 2014. Ini bagi saya adalah upaya orang yang tidak bertanggung jawab.

Kami membaca tentang pemilu 2014 adalah, pertama, pemilu kali ini hanya diikuti oleh sedikit partai. Jauh lebih sedikit dari pemilu tahun 2009.

Artinya, bahwa perebutan porsinya jauh lebih ketat.

Caleg DPR RI kita di seluruh Indonesia itu diperkirakan ada 6 ribu sekian orang. Kita punya lebih dari 6000-an daerah pemilihan.

Lalu kita hitung, petugas pemilu kita ada lebih dari 12 juta sekian orang. Di Bawaslu ditambah sekitar 2 jutaan. Undang – undang No 15 mengatakan bahwa pengadu adalah

peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat pemilih, dan masyarakat pada umumnya. Yang diadukan atau teradu adalah penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu itu sekaligus bisa mengadukan dan bisa diadukan.

Nah ini kan potensi sebenarnya.

Bagaimana kita melihat potensi itu? Kalau orang–orang tersebut diadukan pada waktu bersamaan, terutama pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara sampai penetapan hasil, kami tidak bisa apa – apa. Kami sudah hitung dan kalau dikonversi ada 70 ribu jam yang bisa kami lakukan dan kami konversi lagi menjadi 7 tahun. Itu hanya untuk proses persidangan. Asumsinya adalah sidang itu rata – rata 2 jam.

Nah kalau ini hanya ditangani oleh tujuh orang dan tujuh tahun harus menyelesaikan masalah masalah itu di luar daerah maka ketika kami pulang ke rumah, kami sudah tua semua. Habis umur hanya untuk sidang. Nah ini kan tidak mungkin, apalagi ada kompleksitas masalah tersendiri di sana.

Namun kita jangan lupa juga jumlah kursi di dapil itu jauh lebih mahal karena sekitar 250 ribu – 300 ribuan. Jadi lebih mahal dan kalau lebih mahal itu artinya lebih ketat saingannya, maka benar juga kalau dikatakan bahwa orang nanti pada akhirnya bisa jadi mengambil langkah – langkah potong kompas. “Eh daripada saya susah-susah cari suara lebih baik saya dekati saja orang yang ada di KPU atau petugas-petugas penyelenggara pemilu yang ada”.

Nah kalau sudah seperti itu, lalu bagaimana kita harus berbuat? Oleh karena itu, kami harus mengantisipasi segala kemungkinan itu dengan konsep menyadarkan agar niat seperti itu tidak terjadi. Lalu menutup segala kemungkinan yang terjadi.

Maka ruang sidang kami akan kami jadikan 2 (paralel), lalu yang kedua sidang jarak jauh kami ada kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan, Mabes Polri dan gedung bundar untuk menggelar sidang secara jarak jauh kita intensivekan nanti. Lalu yang terakhir adalah kami membangun tim pemeriksa di daerah, jadi jumlahnya

5 dalam setiap perkara menangani teradunya penyelenggara pemilu provinsi ke bawah.

Banyak juga yang mengatakan Pemlu 2014 akan ada masalah ketika dikaitkan dengan soal DPT yang masih belum clear. DKPP siap untuk itu?

Soal DPT lingkupnya lebih besar di KPU dan Bawaslu karena itu ada dalam proses tahapan pemilu. DKPP tidak pada ruang proses tahapan tetapi pada etiknya. Saya membaca modus yang sering terjadi di pilkada dan sesuai dengan beberapa perkara yang kami tangani selama ini adalah pada modus jual beli suara. Kemudian di soal penetapan hasil, kemudian menganak emaskan di sisi lain atau menganak tirikan pasangan calon yang lain.

Istilah saya adalah ada politik uang, ada jual beli suara dan seterusnya. Ini sudah kami antisipasi dengan melalui kegiatan regular, sidang jarak jauh, lalu tim pemeriksaan di tiap daerah.

Untuk itu, kami bersama KPU dan Bawaslu melakukan one stop training untuk meningkatkan kapasitas dan integritas. Ini kami lakukan karena persyaratan untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu yang baik hanya dua sebenarnya yaitu soal kapasitas dan integritas.

Kalau memiliki kapasitas saja namun tidak memiliki integritas itu namanya maling. Namun tidak cukup pintar juga jika hanya memiliki integrritas tetapi tidak punya kapasitas.

Ini namanya tidak teknokratis. Jadi kedua aspek itu jadi persyaratan utama menjadi penyelenggara pemilu yang kredibel yang disegani. Kredibilitas dalam menjalankan proses dan menentukan hasil pemilu.

Integritas itu penting dalam hal, pertama, integritas di dalam proses tahapan, yang kedua integritas dalam hasil pemilu. Namun kedua integritas itu akan sangat tergantung dengan integritas penyelenggara pemilunya.

Jadi intergeritas itu ada tiga, integritas dalam proses, integritas dalam hasil pemilu dan yang ketiga, kedua integritas itu sangat ditentukan oleh intergritas penyelenggara pemilu. Ini konsen DKPP saat ini.

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

51

laporan khusus

DUKA

di kebun satwa Dengan dalih KBS sudah over populasi dan sempitnya lahan, satwa KBS tersebut dibagikan ke Kebun Binatang (KB) milik kroni-kroni.

Oleh: Sukardjito, Damai Mendrofa, Muhammad Nasrul Hamzah, Ahmad Haris Budiawan, Novrizal Sikumbang kandangnya sendiri. Tali itu rupanya digunakan untuk membuka dan menutup kandang. Kematian Michael yang berusia 1,5 tahun itu menjadi pertanyaan besar karena kandang yang dibuat sesuai dengan standar internasional.

Lalu ada data lain yang cukup mencengangkan. Ternyata sekitar 400-an satwa KBS sudah berpindah lokasi ke KB atau bisnis zoo park yang ada di daerah lain. Kalau saja 400 satwa itu ‘dikuras’ dari lokasi zoo park Taman Safari Indonesia (TSI) yang saat ini merupakan lembaga konservasi terbesar saat ini, maka bisa dipastikan TSI akan tutup karena sudah tidak ada lagi satwa yang yang dipertontonkan.

Publik pun akhirnya mencium aroma busuk bisnis kotor di sekitar kisruh KBS. "Sebagai Arek Suroboyo, kita tidak boleh diam dengan aksi ‘teror’ ini, sudah saatnya kita rapatkan bariskan untuk ‘Selamatkan KBS’ (Save KBS)," kata pemerhati satwa asal Surabaya Singky Soewadji kepada Aktual beberapa saat lalu.

Bukan hanya publik dan LSM, Pemkot Surabaya pun mulai bertindak. Pemkot bahkan meminta Polrestabes Surabaya untuk menyelidiki kasus meninggalnya Michael untuk masuk lebih jauh mencari akar permasalahan di KBS karena beberapa media sudah menyebut KBS tidak mampu menyediakan wahana yang layak 52

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

antara

S

imak data ini. Sejak Juli sampai Desember 2013, ada sekitar 43 satwa mati mengenaskan di Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Sebut saja, Orang Utan bernama Betty yang disebut meninggal karena menderita sakit paru-paru. Cuaca yang panas menjadi alasannya. Kini tersisa 8 ekor Orang Utan disana.

Lalu, salah satu spesies langka Komodo (Varanus Komodoensis) berusia 11 tahun juga meninggal.

Alasan Humas KBS kala itu adalah faktor kualitas air yang buruk.

Tak belajar dari beberapa kematian yang ada, berturut beberapa kematian satwa langka kembali terjadi lagi. Michael, Singa Afrika ditemukan tergantung di sebuah tali yang terbuat dari timah di

aktual/ istimewa

bagi hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Adalagi spekulasi yang berkembang bahwa ada perseteruan kepentingan di manajemen internal KBS. Beberapa pengunjung melihat satwa di KBS ada yang kurus dan kurang terawat.

Salah satu contoh, burung Pelikan ditempatkan dalam satu kandang yang sangat sempit sehingga tak banyak ruang bagi burung ini untuk melebarkan sayapnya, sehingga mereka juga berhimpitan mendapatkan makanan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak mau ambil pusing soal penilaian media itu. Dia mengklaim kondisi KBS saat ini

sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. "Kondisi ini sudah jauh lebih baik. Saya berbicara seperti ini disaksikan sama Tuhan," kata Risma kepada Aktual beberapa waktu lalu.

Menurut Risma, setelah diambil oleh Pemkot, kondisi KBS jauh lebih baik daripada ketika masih dikelola swasta. Tak jelas arah manajemennya. "Saya tahu siapa di belakang ini semua. Yakinlah, kondisi ini jauh lebih baik dari pada dulu," kata Risma.

Namun upaya Wali Kota Risma itu masih belum mampu menyelesaikan salah satu akar masalah di KBS yakni penjarahan sekitar 400 satwa yang dilakukan

oleh sebuah kelompok bisnis kotor yang ingin menguasai bisnis zoo park di Indonesia. Ini adalah hal paling kejam dibandingkan dengan kematian satwa di KBS. Sumber Aktual di KBS mengatakan bahwa ada peran besar organisasi Perhimpunan Kebun Binatang Se Indonesia (PKBSI) dibalik kisruh KBS. Dia menduga Ketua Umum PKBSI, Rahmat Shah yang juga anggota DPD RI ini sebagai salah satu aktornya. "Menggunakan wewenangnya sebagai Ketum PKBSI dan berdalih menyelamatkan KBS,” katanya beberapa saat lalu.

Rahmat Shah yang juga pengelola Taman Hewan Pematang Siantar ini berkolaborasi dengan Tonny Sumampau, Sekretaris Jendral PKBSI. “Rahmat dan Tonny yang juga Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) ini akhirnya membentuk Tim Pengelola Sementara (TPS) KBS saat itu," tambahnya.

Untuk memuluskan operasinya, mereka menggandeng dan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Akhirnya PKBSI berhasil ‘menguasai’ KBS dengan dalih penyelamatan akibat isu buruknya manajemen yang mengakibatkan banyak satwa mati.

Tonny mendapat tugas memimpin TPS-KBS. "Lebih tiga tahun TPS-KBS yang dipimpin Tonny Sumampau tidak melakukan perubahan yang signifikan, justru menimbulkan konflik baru di KBS, antara Kemenhut dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengenai hak dan ijin pengelolaan Kebun Binatang yang berdiri di atas tanah Pemkot Surabaya," tambah sumber.

Duet Rahmat Shah dan Tonny in membuat beberapa satwa KBS berpindah ke beberapa lokasi kebun bintang atau zoo park yang ada di luar Surabaya. “Dengan dalih KBS sudah over populasi dan sempitnya lahan, satwa KBS tersebut dibagikan ke Kebun Binatang (KB) milik kronikroni Rahmat Shah,” tambahnya Beberapa satwa berpindah ke Taman Hewan Pematang Siantar milik Rahmat yang menjabat sebagai Ketum PKBSI untuk kali ke tiga 1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

53

kalinya ini. Sebagian ke Taman Safari Indonesia-nya Tonny. Sebagian juga ada yang ditempatkan ke KB baru di Banyuwangi Jawa Timur, yang konon dimiliki oleh keluarga atau kerabat Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan.

Bukan itu saja, satwa KBS ternyata juga dibagikan ke Taman Satwa (TS) Lembah Hijau di Lampung milik keluarga Rahmat Shah. Itu belum tercatat beberapa hewan yang berpindah ke lokasi lain.

Wali Kota Risma paham dengan skenario bisnis kotor itu. Dan tak salah kalau Wali Kota Risma mengambil alih paksa KBS dari tangan Rahmat dan Tonny. Bahkan dia melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Januari 2013 lalu. Wali Kota Risma berharap KPK bisa menghentikan kemelut yang terjadi di KBS. "Kebetulan, Senin (20/1), saya diundang Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta. Saat itu juga saya akan ke KPK melaporkan sejumlah kasus di KBS," ujarnya 54

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

kepada wartawan di sela Peresmian Masjid Ridhotus Sholihin di Bulak Banteng Bandarejo Surabaya, dua hari sebelum ke Jakarta menemui Menhut dan KPK. Wali Kota Risma bukan tanpa data melapor ke KPK dan Menhut.

Beberapa laporan dari KBS dan audit dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tentang aset yang dimiliki KBS akan dibawa serta saat melaporkan hal tersebut ke KPK. "Data-data audit Unair akan kami sampaikan. Pemkot tidak mau disalahkan dengan persoalan yang terjadi di KBS, karena datanya sudah lengkap, khususnya saat mulai masuk mengelola," kata Risma.

Ketika Risma mendatangi gedung KPK, dia bahkan mengatakan bahwa hilangnya beberapa satwa dari KBS akibat adanya kerjasama antara direksi pengelola KBS sebelumnya (Tonny cs.) dengan pihak lain, yang menukarkan hewan langka dengan sejumah barang atau dinilai dengan Rupiah. "Setelah ambil alih, di situ

ada mobil Innova, bangunan. Nah kemudian ada kerja sama kami diminta menyerahkan binatang itu. Nah direksi kami diminta menyerahkan. Saya bilang gak bisa, karena dalam Perpu tidak ada pergantian binatang. Maksudnya binatang tak bisa ditukar dengan mobil Innova, dan bangunan. Tapi kalau pertukaran (binatang dengan binatang) bisa. Tapi itu harus ada izin Presiden untuk binatang yang dilindungi," kata Risma di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Karena itu dia berinisiatif untuk menanyakan aspek hukumnya kepada KPK. Sebab direksi KBS saat ini terus ditekan oleh pihak tersebut untuk segera menyerahkan hewan-hewan yang telah disepakati sesuai kerjasama itu. "Ini soal pertukaran ini. Kalau benar secara hukum, silakan. Tetapi, menurut analisa, setelah Universitas Airlangga mengaudit baik dari sisi sosial maupun administrasi hingga fisik teknis, banyak disitu diberikan

tino oktaviano/ aktual

laporan khusus

aktual/ istimewa

tonny sumampau

masukan, termasuk status hukumnya binatang. Jadi di situ, mereka tak boleh ada pertukaran, pergantian satwa. Misalkan satwa dinilai rupiah, mobil, atau bangunan. Ini yang akan saya sampaikan ke KPK," tambah Risma.

Lalu, siapa yang akan dilaporkan Risma ke KPK? Jawaban Wali Kota eksentrik ini akhirnya juga mengarah ke pengelola KBS lama (Tonny cs.) yang bermain dalam penjarahan satwa. Risma mengaku, bahwa dia melaporkan mantan mantan pengelola Kebun Binatang Surabaya (KBS) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski tidak menyebut nama toh beberapa awak media yang ada di KPK saat itu mahfum bahwa mantan pengelola KBS itu adalah Tonny cs. "Ada yang saya laporkan.

Pokoknya ada," ucap Wali Kota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Menurut Risma, dia akan terus mendukung KPK. Kalau laporannya ke KPK saat itu belum lengkap atau kurang Risma siap menambahkan.

Pasalnya, Risma tidak punya cara yang efektif untuk menangani kasus ini karena Tonny punya backing yang kuat dibelakangnya.

Dia tak mampu melawan kekuatan backing itu. "Saya kan gak punya kekuatan. Dan saya nggak punya kekuasaan. Nah untuk itu perlu koordinasi hukum," kilah Risma ke

beberapa media, saat di pelataran Kantor KPK, Kuningan Jakarta Selatan saat melaporkan kasus KBS. Dan Risma juga berjanji akan mendukung penuh upaya KPK untuk mengupas aroma bisnis dan korupsi di KBS, "Saya akan terus mendukung dengan datadata yang lainnya termasuk bukti penyerahan-penyerahan satwa itu," tegas Risma.

Tak hanya KPK dilapori, Wali Kota Risma juga menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna membahas masa depan konservasi penanganan KBS secara utuh kepada Pemerintah Kota Surabaya, demi kelangsungan satwa yang ada. "Masalahnya kalau kami tidak dapat ijin konservasi, kami tidak bisa menernak (breeding). Kalau pengelolaan ijin konservasi kami dapat, kami full bisa menangani.

Kalau ada pegawai nakal langsung bisa kami tangani," tandasnya.

Langkah strategis Risma kali ini membuat keder kelompok penjarah KBS. Langkah Risma mendapat respon dari banyak kalangan.

Direktur Utama Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta atau GLZoo, KMT. A. Tirtodiprojo secara terbuka mendukung upaya Risma melaporkan ke KPK. Pria yang biasa disapa Joko itu bahkan menilai Risma semestinya juga melaporkan pihak mantan pengelola KBS kepada

Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengetahui apakah ada pelanggaran dalam pengelolaan kebun binatang selama ini. “Semestinya juga harus dilaporkan ke MK. Agar bisa diketahui apakah ada ketentuan atau aturan-aturan perundangan yang dilanggar. Karena kalau di KPK itu kan hanya terkait tindak pidana korupsi saja,� katanya beberapa saat lalu di Yogyakarta.

Menurut pemerhati satwa, Singky Soewadji langkah Wali Kota Risma kali ini ini sangat bagus dan strategis.

"Saya dukung. Supaya kemelut KBS cepat selesai, " kata Singky saat dihubungi Aktual beberapa waktu lalu. Masih kata Singky, karena banyaknya pertukaran binatang di KBS, membuat kebun binatang tersebut menjadi rusak. KBS bukan lagi sebagai konservasi untuk pendidikan dan pariwisata. Tetapi sudah menjadi tempat penjarahan binatang. "Setidaknya Wali Kota harusnya sudah melakukan itu. Jadi semua bisa terungkap. Siapa yang ngebet masuk KBS maunya cuma menjarah," ungkapnya.

Saat dihubungi Aktual, mantan Ketua Tim Pengelolaan Sementara Kebun Binatang Surabaya (TPSKBS) Tonny Sumampau mengatakan bahwa kematian satwa akhir-akhir ini merupakan bukti kegagalan Pemkot Surabaya mengelola KBS. Sumber daya manusia pengelola baru yakni Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) kurang menguasai pengelolaan satwa, sehingga mengakibatkan banyak satwa yang kurang terurus dengan baik. "Waktu saya tangani, unta itu gemuk-gemuk. Tapi sekarang unta itu kini kurus," katanya di Surabaya, pada Kamis (16/1).

Selain itu, dia menyayangkan pernyataan Wali Kota Surabaya yang menganggap pemberitaan media asing "Daily Mail" yang menyebut KBS adalah zoo of death atau kebun binatang kematian adalah tidak benar. Bahkan fakta beberapa foto sejumlah satwa yang tidak diperlakukan selayaknya diambil reporternya, Richard Sears adalah 1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

55

laporan khusus dianggapnya foto lama ketika Tonny masih mengelola KBS. "Saya katakan, itu foto diambil wartawannya sendiri pada 29 Desember 2013. Itu sungguh mencerminkan buruknya kebun binatang Surabaya," katanya.

Ia menjelaskan bahwa pada saat memimpin KBS, dia sempat mengambil foto salah satu satwa KBS yakni unta yang kurus pada 2011. Namun, lanjut dia, pada 2012, pihaknya mengambil gambar unta tersebut sudah gemuk lagi. "Tapi sekarang unta itu kurus karena diare," ujarnya.

Mestinya, lanjut dia, “Jika unta itu kurus, maka pengelola melakukan upaya. Wali Kota jangan tuding sana tuding sini. Ini musim hujan, apa yang dimakan harus kering. Kalau pengelola KBS tidak mengerti berarti benar tidak becus," katanya.

Ketika Aktual mencoba

mengklarifikasi tuduhan penjarahan satwa kepada dirinya, Tonny mengaku itu merupakan amanat dari keputusan tim Kemenhut yang diketuai Profesor Alikodra yang merekomendasikan satwa KBS itu surplus dan harus dipindahkan ke tempat yang lebih layak.

Namun, dari data yang diperoleh Aktual, pertukaran satwa KBS itu terjadi dan didasari dengan surat perjanjian kerjasama yang penuh kejanggalan. Sebanyak enam perjanjian pemindahan satwa ini kepada enam taman satwa dan tempat rekreasi. (lihat Boks) Penandatanganan ini dilakukan oleh Tonny Sumampau yang saat itu masih Ketua Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya, pada tanggal 23 April 2013 dan 4 Mei 2013.

Setelah ditelaah perjanjian pertukaran itu, ternyata ada beberapa kejanggalan di soal jumlah, materi yang dibarter, maupun institusi penerima pertukaran. Selama 2013, ternyata ada perjanjian kerjasama pertukaran hewan koleksi KBS sebanyak 397 satwa koleksi KBS. Satwa tersebut ditukar dengan museum, mobil, hingga uang.

Sementara itu, dalam data terungkap unsur kolusi cukup kental dimana institusi penerima pertukaran, sebagian punya kedekatan dengan pimpinan TPS (Tonny) saat itu, baik sebagai kolega, kerabat maupun keluarga.

Pertama pada 23 April 2013 terdapat perjanjian pertukaran satwa antara KBS dan Taman Hewan Pematang Siantar yang dipimpin Rahmat Shah.

perjanjian pertukaran satwa yang dilakukan Tonny Sumampau

Perjanjian Kerjasama Pemindahan Satwa Surplus Kebun Binatang Surabaya Antara Kebun Binatang Surabaya dan Taman Hewan Pematang Siantar Nomor: 03/KS/TPS-KBS/IV/2013 56

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

Perjanjian Kerjasama Pemindahan Satwa Surplus Kebun Binatang Surabaya Antara Kebun Binatang Surabaya dan CV. Mirah Fantasia Nomor: 04/KS/TPS-KBS/IV/2013

Perjanjian Kerjasama Pemindahan Satwa Surplus Kebun Binatang Surabaya Antara Kebun Binatang Surabaya dan Taman Satwa Lembah Hijau Nomor: 05/KS/TPS-KBS/V/2013

Dalam pertukaran tersebut 148 satwa KBS dibarter dengan pembangunan museum yang diberi nama Museum Edukasi Satwa Rahmat Shah. Ratusan satwa itu antara lain Komodo, Jalak Bali, Babi Rusa, Orang Utan, Kasuari Glembir dua. Tonny dan Rahmat adalah kolega satu organisasi, yakni di Perhimpunan Kebun Binatang Se Indonesia (PKBSI). Dalam organisasi tersebut Tonny menjabat sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen), sedangkan Rahmat sebagai Ketua Umum (Ketum).

Kedua, pada 24 April 2013 terdapat pertukaran satwa antara KBS dan CV Mirah Fantasia Banyuwangi. Ada 80 satwa KBS yang ditukar uang Rp 200 juta serta seekor Jerapah. Kejanggalannya, CV Mirah Fantasia yang juga pengelola Taman Binatang Banyuwangi ini, kelayakan

tempatnya dipertanyakan karena TB Banyuwangi adalah lahan baru pemeliharaan satwa.

Ketiga, pada 4 Mei 2013, Perjanjian Kerjasama Pemindahan Satwa Surplus Kebun Binatang Surabaya Antara Kebun Binatang Surabaya Dan PT Taman Safari Indonesia II Prigen. KBS diwakili Tonny sebagai Ketua Harian TPS, sedangkan PT TSI II diwakili Michael Sumampau. Keduanya memiliki hubungan keluarga. Tonny adalah ayah Michael. Sebanyak 90 satwa KBS antara lain Komodo, Pecuk Padi Hitam dan Celeng Goteng yang kelasnya Appendix I ditukar dengan satwa berjenis Appendix II milik TSI. Keempat, pada tanggal 4 Mei 2013 terjadi pertukaran dengan Taman Satwa Lembah Hijau.

Terjadi pertukaran sebanyak 43

satwa dengan 1 buah Innova E M/T dan sepeda motor Honda untuk operasional TPS KBS. Kelima, pada tanggal 4 Mei 2014, TPS KBS yang diwakili Toni melakukan pertukaran satwa dengan Jatim Park, Batu Jawa Timur. Dalam data perjanjian tercantum sebanyak 18 satwa KBS ditukar 4 satwa Appendix II. Kejanggalannya, 18 satwa Appendix I (baca halaman 68, CITES: Perjanjian Melindungi Hewan.red) yang dilindung oleh lahan konservasi yang layak ditukar dengan satwa Appendix II. Jatim Park sendiri belum mempunyai kelayakan tempat untuk memelihara satwa tersebut.

Keenam, pada tanggal 4 Mei 2013, terjadi perjanjian pertukaran satwa antara KBS dan Maharani Zoo Lamongan dengan kompensasi empat satwa dan renovasi kandang.

Waduh....

Perjanjian Kerjasama Pemindahan Satwa Surplus Kebun Binatang Surabaya Antara Kebun Binatang Surabaya Dan Jawa Timur Park (PT. Bunga Wangsa Sejati) Nomor: 06/KS/TPS-KBS/V/2013

Perjanjian Kerjasama Pemindahan Satwa Surplus Kebun Binatang Surabaya Antara Kebun Binatang Surabaya dan Maharani Zoo & Goa (PT. Bumi Lamongan Sejati) Nomor: 07/KS/TPS-KBS/V/2013

Perjanjian Kerjasama Pemindahan Satwa Surplus Kebun Binatang Surabaya Antara Kebun Binatang Surabaya Dan PT Taman Safari Indonesia II Prigen Nomor: 08/KS/TPS-KBS/V/2013

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

57

laporan khusus

Perjanjian yang ada adalah cacat hukum. Sebab, dalam perjanjian tertulis perpindahan satwa. Padahal kata perpindahan hanya untuk menghindari PP No 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Satwa Liar.

Oleh: Sukardjito, Damai Mendrofa, Muhammad Nasrul Hamzah, Ahmad Haris Budiawan, Novrizal Sikumbang

P

enelusuran Aktual di KBS pada Juli 2013 lalu ada beberapa fakta lain yang cukup mengejutkan.

Ada kabar santer KBS terancam dieksekusi lahannya oleh pihak Pemkot Surabaya pada Senin, 1 Juli 2013 lalu. Namun hingga sore harinya tidak terlihat tanda - tanda bakal dilakukan eksekusi lahan oleh pihak Pemkot Surabaya. Setelah melakukan cek silang ke beberapa pihak, ternyata Pemkot Surabaya saat itu sedang melakukan rapat internal di Dinas Peternakan Surabaya untuk menentukan kembali kapan kepastian akan dilakukan eksekusi tersebut.

Sebenarnya sejak pagi hari itu, di sekitar halaman dan di dalam area KBS masih terlihat tenang. Memang terlihat sekelompok regu Satpol PP Pemkot Surabaya terlihat berjaga jaga disana. Ada juga beberapa aparat dari Kodim Surabaya Selatan dan Korem 084 Baskara Jaya Surabaya sedang bersiap dilokasi, jumlahnya sekitar puluhan.

58

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

Pengunjung terlihat berjubel di pintu tiket KBS. Menurut petugas loket, hari ini sudah terjual sekitar 8 ribu karcis sampai pukul 13.00 wib.

Dan menjelang sore hari, terlihat sekitar 20 personel anggota Polhut BKSDA Jawa Timur memasuki loksai KBS, langsung dipimpin oleh Kepala Seksi Wilayah III Surabaya, Wiwid Widodo.

Di dalam area KBS sendiri terlihat beberapa karyawan sibuk membuat kandang angkut transportasi untuk memindahkan satwa keluar dari KBS. Memang beberapa hari sebelumnya ada kabar bahwa KBS akan memindahkan 80 ekor satwanya ke Taman Satwa Mirah Fantasia di Banyuwangi.

Sekitar 4 satwa yang terdiri dari 2 ekor burung Pelikan dan 2 Kuda Nil akan dipindahkan ke Maharani Zoo di Lamongan. Dan pada tanggal 29 Juni lalu, sebenarnya KBS sudah memindahkan 29 satwanya dari ke sebuah Lembaga Konservasi di provinsi Lampung melalui jalur darat.

Di antaranya adalah Orang Utan, Pelikan, Patuk Padi, Rusa Bawean, Sipatunga, Babi Rusa, Bekantan dan lainnya.

Di depan media, Humas KBS saat itu, Agus Supangat, mengatakan bahwa satwa tersebut "ditukar" dengan sebuah mobil

Innova terbaru dan sebuah sepeda motor untuk sarana transportasi KBS. Dan saat itu pihak KBS sedang mempersiapkan pemindahan Kuda Nil dan beberapa satwa lainnya ke Taman Satwa Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Beberapa awak media terlihat berusaha mewawancarai bagian Humas KBS, Agus Supangat dan Kepala Seksi Wilayah III KSDA Jawa Timur, Wiwid Widodo. Dalam kesempatan itu, Wiwid mengatakan bahwa yang bisa dilakukan pihak KSDA hanyalah mengamankan satwa yang

aktual/ istimewa

ADA Bau BUSUK di KBS

gembiraloka.com (Rahmat Shah) - evelinsimarmata.blogspot.com (kuda nil)

memang menjadi kewenangan mereka, dengan cara memindahkan secara bertahap ke beberapa Lembaga Konservasi yang memang sudah bekerja sama serta siap menampung kedatangan satwa satwa dari KBS. Mereka mengaku pasrah apabila pihak Pemkot melakukan eksekusi terhadap lahan KBS. Pemkot Surabaya, sesuai hasil rapat 1 Juli 2013 menyatakan akan menunda eksekusi lahan KBS sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Hal ini berkaitan dengan belum turunnya ijin LK dari Kemenhut dan perlu waktu yang lama untuk proses pemindahan satwa keluar dari KBS. Pernyataan tersebut disikapi secara satir oleh Kepala BKSDA Jawa Timur, Luthfi Achmad. Di depan media dia hanya mengeluarkan pernyataan bahwa kota yang beradab haruslah memiliki sebuah kebun binatang.

Setelah peristiwa itu, KBS kedatangan beberapa orang berseragam PKBSI serta Mitra PKBSI. Di antara mereka ada yang datang dari Safari Marine Park Bali, serta beberapa pengelola Taman Satwa serta Mini Zoo dari berbagai daerah, baik dari sekitar Jawa Timur maupun luar Jawa Timur. Di antaranya dari pengelola dan pengurus Mini Zoo dari Mojokerto, Probolinggo, Banyumas, Banjarnegara bahkan dari Sumatera dan Sulawesi.

Kejadian di Juli 2013 itu menuai kritik. Singky Soewadji, mengatakan polisi dan KPK harus mengusut tuntas pertukaran satwa itu dinilai cacat hukum dan masuk ranah pidana. "Pihak yang terlibat harus dimintai pertanggung jawaban secara hukum," ungkapnya.

Menurut dia, polisi bisa memidanakan mereka karena pertukaran terebut menyalahi hukum. Siapakah pihak yang terlibat?

Singky menjawab yakni Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) yang dalam pertukaran satwa tersebut sebagai pihak yang mengetahui. Padahal, menurut Singky, kewenangan BBKSDA sebenarnya hanya mengeluarkan

surat angkut tumbuhan dan satwa ke dalam dan luar negeri.

Sementara itu pihak yang menukar adalah pengelola KBS pada 2013, yaitu Tim Pengelola Sementara (TPS), mereka juga harus diusut. Sebab, kata Singky, status TPS hanya sementara, sehingga seharusnya tidak bisa mewakili dalam penukaran satwa. "Tonny Sumampau itu berstatus Ketua Harian TPS, sehingga dia tidak bisa mewakili dalam pertukaran. Harus ada ijin dari Kementerian Kehutanan," ujarnya Yang sangat penting, selain pertukaran yang harus seimbang, harus ada penilaian terhadap kelayakan lembaga konservasi atau kebun binatang penerima. Misalnya

148 satwa KBS ditukar dengan pembangunan museum edukasi satwa yang dilakukan Taman Hewan Pematang Siantar (THPS) yang dipimpin Rahmat Shah. "Kualitas antara KBS dan HPS seharusnya sama agar satwa benar-benar sejahtera," ujar mantan kepala staf Presiden South East Asian Zoos and Aquaria Association (SEAZA) itu.

Singky mengatakan, luas THPS hanya sekitar 3 Ha dengan kandang sempit dan tidak memiliki ruangan terbuka. Kondisinya jauh dibawah

Rahmat Shah

KBS yang luasnya 15 Ha dengan kandang yang terbuka begitu luas.

"Ini hanya soal luas lahan", tutupnya.

Ketika Aktual melakukan penelusuran di Taman Hewan Pematang Siantar (THPS), kandang satwa disana diduga juga kurang memiliki keakuratan dan standar kandang untuk hewan. Misalnya, Kuda Nil dari Kebun Binatang Surabaya ternyata tidak ditempatkan dikandang yang representatif.

Kandang tersebut ditempatkan di bekas kolam burung yang diberi 1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

59

laporan khusus

60

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

Prof Alikodra menyejahterakan satwanya serta agar satwa tersebut tidak gampang sakit, stres, dan kemudian mati. Pertukaran satwa sebuah pengelola konservasi juga harus menjunjung tinggi moral dan etika terhadap binatang. "Prinsip tukar menukar satwa berdasarkan tingkat kesejahteraan satwa intinya.

Jadi ada daya dukungnya berapa, ada kekurangan jumlah kelamin, ada kekurangan umur kan begitu. Supaya menghasilkan satwa-satwa yang sejahtera," ujar dia.

Menurut Prof Kodra, sebelum terjadi pertukaran, harus dilihat dulu kondisi jumlah satwa yang ada di suatu kebun binatang. Ada jumlah satwa yang terlalu banyak.

Kemudian ada juga jumlah satwa yang populasinya kurang. "Artinya di sini mesti ada pertukaran satwa. Yang over mestinya harus dikeluarkan dari situ."

Jadi pertukaran satwa bukanlah untuk tujuan bisnis, jual-beli hewan.

"Artinya tidak boleh dilakukan pertukaran dalam bentuk lain. Tidak ada petunjuk ke arah sana. Bukan dengan mobil bukan dengan uang.

Kejanggalan pertukaran satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) itu bermasalah pada segi jumlah, materi yang dibarter, maupun institusi penerima pertukaran," tegas Prof Kodra.

Selain itu, belum ada aturan baku mengenai konservasi satwa di Indonesia. Sehingga pengelola satwa

KMT. A. Tirtodiprojo bisa dengan seenaknya melakukan pertukaran tanpa memperhatikan rasa belas kasihan terhadap hewan.

"Memang belum diatur secara detail pertukaran satwa. Misal, satwa jenis Harimau Loreng dengan binatang jenis dan jumlah tertentu.

Tetapi seharusnya sepengetahuan Kementerian Kehutanan," kata Alikodra.

Sehingga, kata dia, karena belum diatur secara baku sulit untuk menentukan hukuman setimpal diberikan kepada pengelola konservasi tersebut. Hukuman yang dapat diberikanpun hanya sekedar sanksi peringatan atau pencabutan izin. "Setiap lembaga konservasi berkewajiban untuk menyejahterakan satwanya. Artinya tidak boleh satwa itu sakit, stres, mati. Terhadap hal tersebut maka lembaga tersebut akan dikenakan sanksi oleh Kemenhut.

Sanksi mulai teguran sampai pencabutan izin," katanya.

Soal tukar menukar satwa golongan Appendix, menurut Prof Kodra, harus mengacu aturan IUCN. "Seharusnya seizin Menteri dong kalau berhubungan dengan Appendix 1. Tapi kalau membawa rusa, gak usahlah lapor Menteri, cukup lembaga konservasi saja," ujarnya. Sekarang kalau melihat kasus KBS, sudah benar pengelolaan satwa izinnya diberikan kepada Wali Kota. "Untuk itu maka harus ada manajemen strategis."

wwf (Alikodra) - doc. aktual

penyekat, tidak ada daratan, kalaupun ada hanya pulau kecil dan sempit sehingga Kuda Nil tidak bisa leluasa berada di darat. Jadi, tidak ada ruang dan total area THPS cuma tiga hektar.

Ironisnya, berdasarkan data yang diperoleh Aktual, 140-an satwa KBS juga ditukar dengan museum pula.

Padahal museum tidak masuk sebagai Lembaga Konservasi. Demikian juga dialami oleh lima institusi yang juga terjadi pertukaran satwa diantaranya, Taman Safari, Jatim Park, Maharani Zoo, Taman Satwa Banyuwangi dan Taman Satwa Lembah Hijau, Lampung yang status Lahan Konservasinya juga dipertanyakan.

Beberapa kejanggalan itu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Di pasal 32, pada ayat 1 (satu), Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang sudah dipelihara oleh Lembaga Konservasi.

Di ayat dua (2), Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh dan antar Lembaga Konservasi dan pemerintah.

Sedang di pasal 33, pada ayat satu (1), Pertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dapat dilakukan antara satwa dengan satwa, atau tumbuhan dengan tumbuhan. Di ayat dua (2) Pertukaran dilakukan atas dasar keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang bersangkutan. Dan di ayat tiga (3), Penilaian atas keseimbangan nilai konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh sebuah tim penilai yang pembentukan dan tata kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pakar konservasi dari Institut Pertanian Bogor Prof Alikodra, mengamini kejanggalan tersebut.

Ketika dihubungi Aktual, Prof Kodra mengatakan bahwa prinsip tukar-menukar satwa pada dasarnya boleh-boleh saja, selama penukaran tersebut bertujuan untuk

Profesor yang juga mantan Ketua Tim Kemenhut soal satwa surplus menyesal telah mengeluarkan rekomendasi pengeluaran satwa surplus KBS. Dia tidak menyangka kalau rekomendasi itu dimanfaatkan untuk bisnis kotor yang diduga dilakukan oleh Tonny cs. Memang ada beberapa surat izin yang dimanfaatkan oleh Tonny CS agar terjadi pertukaran itu, tanda tangan Prof Kodra di salah satu surat izin tersebut (lihat boks).

Dihubungi terpisah, Direktur Utama Kebun Binatang GembiraLoka Yogyakarta atau GLZoo, KMT. A. Tirtodiprojo menduga ada indikasi atau upaya pihak-pihak tertentu yang menginginkan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ditutup atau dimatikan.

Dia menduga ada pihak-pihak yang tak ingin KBS yang berada di pusat kota Surabaya ramai dikunjungi pelancong. Pasalnya Mantan Pengelola Kebun Binatang Surabaya, Tonny juga merupakan direktur Taman Safari Group yang juga memiliki sejumlah Lembaga Konservasi atau Kebun binatang termasuk Taman Safari di Prigen.

“Antara Surabaya dan Prigen itu kan dekat. Tidak jauh. Mungkin saja,

ada upaya membuat KBS itu sepi pengunjung, agar tidak menyaingi Taman Safari di Prigen. Itu kan bisa saja. Saya juga tidak tahu. Nanti dikira saya menuduh,” katanya.

Menurut Joko pertukaran satwa harus seijin Presiden bisa c/q Menteri Kehutanan dan ditandatangani oleh Dirjen PHKA Kemenhut dan tidak boleh oleh pejabat eselon di bawahnya. "Itupun hanya satwa liar yang dilindungi dan masuk Appendix I, diantaranya, Harimau Sumatera, Orang Utan, Komodo, Burung Cendrawasih, Babi Rusa, Trenggiling, Badak Jawa," ucapnya.

Sementara itu, dalam kasus "dijarahnya" sekitar 420 Ekor Satwa KBS dengan alasan over populasi dan penyelamatan satwa telah menyalahi prosedur. Menurutnya, kesalahan prosedur itu yakni Kebun Binatang (KB) yang dianggap salahi aturan atau tidak penuhi standar, "Bukan satwanya diambil atau ditutup, tapi dilakukan pembinaan dan peringatan kesatu dan seterusnya," paparnya.

Kalaupun, tambah dia, harus dipindahkan (evakuasi), harus ke tempat yang lebih layak dari KB semula, "Bukan seperti yang terjadi di KBS Satwa dipindah ke KB Pematang Siantar yang jauh di bawah KBS

beberapa surat izin Pertukaran Satwa 1. Surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor : SK. 81/IV-KKH/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan Satwa KBS; 2. Surat Menteri Kehutanan nomor :S.343/MENHUT-IV/2012 tanggal 16 Agustus 2012 hal rekomendasi Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan Satwa KBS; 3. Surat Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia nomor : 054/R-PKBSI/X12 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Rekomendasi satwa surplus KBS; 4. Surat Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur nomor : S.509/IV-KHK/2012 tanggal 5 November 2012 perihal pengelolaan satwa surplus KBS; 5. Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor : S.509/IV-KKH/2012 tanggal 19 Desember 2012 hal Berita Acara Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan Satwa KBS; 6. Surat Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur nomor : S.40/BBKSDA.JAT-2.1/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Rencana pengelolaan satwa surplus KBS tahap I

baik standar maupun kualitasnya," sergahnya. "Apa lagi ke KB baru di Banyuwangi, jelas salah prosedur nasional maupun internasional".

Soal ditukar dengan Museum Satwa, yang di dunia internasional juga tidak masuk (bukan) Lembaga Konservasi (Zoo Association). "Yang jadi pertanyaan ada apa dengan Perhimpunan Kebun Binatang Se Indonesia (PKBSI) ? Kenapa Kemenhut mendukung penuh langkah yang salah ini (apapun alasannya) ?" tuturnya.

Beberapa tahapan yang belum dipenuhi dalam pertukaran satwa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1999. Dalam pasal 33 yang menyebutkan pertukaran satwa dengan satwa yang diharuskan ada kesimbangan nilai konservasi serta ada tim penilai. Selain itu, pasal 34 yang menyebut ada beberapa satwa harus mendapat izin presiden C/q Menteri Kehutanan.

Dikatakan dalam setiap Lembaga Konservasi terdapat aturan maupun ketentuan terkait pemindahaan, penerimaan, maupun penukaran binatang. Sebuah kebun binatang dimungkinkan mendatangkan atau memperoleh binatang baik dengan cara tukar-menukar, ditangkarkan, pinjaman, sitaan, atau sumbangam berupa hibah. “Sesuai Peraturan Pemerintah No 7 dan 8 tahun 1999, binatang adalah milik Negara.

Sehingga untuk memindah juga harus ada ijin Negara. Untuk binatang yang tidak dilindungi atau sudah ditangkarkan banyak itu membeli memang bisa. Tapi untuk binatang seperti gajah kan tidak bisa. Sehingga jalannya adalah dengan meminjam atau menukar dengan LK yang lain.

“Tinggal kompensasinya apa,” kata Joko beberapa saat lalu.

Dijelaskan, dalam setiap pertukaran itu memang tidak harus selalu binatang degan binatang.

Namun bisa juga dengan teknologi dan sebagainya. Namun dikatakan hal itu tidak serta merta, seekor binatang yang dilindungi dapat diperjualbelikan dengan secara eksplisit dipatok sejumlah harga 1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

61

tertentu. “Misalkan saja Gembiraloka, kita akan membangun jalan dan butuh dana Rp 300 juta. Lalu utuk mendapatkan uang itu menjual hewan. Padahal pembangunan fisik itu kan tidak ada hubungan dengan urusan binatang. Mestinya kan pengembangan seperti itu harus dihitung secara manajemen perusahaan. Tidak serta merta seperti itu. Hal semacam itu jelas tidak masuk akal,” katanya.

Jika memang terdapat kelalaian atau kesalahan pihak pengelola, maka harus ada sanksi tegas.

Penegakan aturan secara tegas itu harus dilakukan untuk menghindari adanya kematian dan pertukaran binatang. “Saya kira semua makhluk hidup pasti ada yang mati. Tapi kan harus kita lihat penyebabnbya apa. Kalau memang ada kelalaian atau kesalahan, letaknya dimana?

Sehingga diperlukan pemantauan.

Karena sesuai Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistim hal itu telah diatur. Ada ketentuan berupa sanksi,” katanya.

Dia kemudian mencontohkan, Gembiraloka Zoo yang hendak mendatangkan 6 buah Pinguin dari Singapura bahkan harus melewati persyaratan yang begitu banyak dan ketat. Sebelum pinguin itu tiba, pihak pengelola harus melewati berbagai prosedur mulai dari belajar merawat satwa, menyiapkan kandang, menyiapkan pakan dan sebagainaya. ”Kita harus belajar dulu ke sana, lalu ditinjau apakah kandang kita sudah layak atau belum, jika sudah, lalu soal pakannya gimana. Ternyata kita harus impor. Dan perijinan untuk mendatangkan pakannya saja itu sangat sulit, ada 8 macam ijin yang harus kita penuhi,” katanya.

Sehingga menurut Joko, sebuah kebun binatang semestinya tidak bisa asal menukar atau mengirim binatang ke tempat lain sebelum memenuhi syarat-syarat tersebut.

Jika tempat tersebut belum memenuhi maka dapat dipastikan adanya pelanggaran ketentuan atau aturan. “Dalam memelihara binatang itu ada etika dan kesehata satwa.

62

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

Meliputi 9 poin, mulai dari hewan harus diberi pakan dan kandang yang sesuai, lingungan tidak boleh mengganggu satwa dan sebagainya.

Nah, KBS dan KB calon penerima itu sudah menerapkan semua aturan dan ketentuan itu belum?,” tanyanya.

Akan halnya Direktur Pro Fauna Rosek Nursahid. Ketika dihubungi Aktual, Rosek menegaskan kasus pertukaran hewan KBS adalah kasus korupsi. Pertukaran hewan dengan mobil dan sebagainya itu sama dengan menyalahgunakan wewenang, "Itu dinamakan korupsi," tegasnya.

Dia tetap mengacu pada PP No 8/99. Bahwa yang diperbolehkan hanyalah menukar satwa dengan satwa. "Paham nggak dia tentang konservasi. Kalau paham mengapa lakukan hal itu?" tanya Rosek.

Soal konflik yang dijadikan alasan karut marut manajemen KBS dianggapnya jangan dijadikan masalah yang justru akan berpengaruh pada kelangsungan hidup satwa di KBS. " Solusinya, harus ada perubahan total di level manajemen, orang-orangnya harus diganti semua, pergantian kepemimpinan dan yang paling penting diisi oleh orang yang paham akan satwa. Oleh karena itu, pihak

Kemenhut juga harus menempatkan orangnya di KBS sebagai pengawas.

Kembali lagi yang terpenting manajemen harus dirubah total, benar diambil alih Pemkot, namun didalamnya masih orang-orang lama," ucapnya.

Pendapat Rosek soal indikasi korupsi di KBS juga diamini Pengamat Hukum asal Surabaya, Trimoelja D Sudarjadi. Kepada Aktual dia mengatakan perjanjian yang ada adalah cacat hukum. Sebab, dalam perjanjian tertulis perpindahan satwa. Padahal kata perpindahan hanya untuk menghindari PP no 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis satwa liar.

Dalam PP tersebut seharusnya bukan perpindahan, namun pertukaran. Dan itu, lanjutnya, hanya bisa dilakukan pertukaran satwa dengan satwa. "Ini hanya bentuk untuk menghindari peraturan saja.

Seharusnya itu pertukaran bukan pemindahan satwa." ujar Trimulya.

Mengenai ijin, kata dia, seharusnya juga ada ijin dari Presiden C/q Menhut ditandatangani oleh Dirjen atau eselon setara tidak boleh eselon di bawahnya untuk satwa-satwa Appendix I seperti misal Harimau Sumatera, Komodo,

gembiralokazoo.com

laporan khusus

aktual/ istimewa

AKBP Farman Cendrawasih, Orang Utan, Babi Rusa, Bekantan, Badak Jawa, Banteng, Trenggiling. "Tetapi pada kenyataanya, ijin yang dilakukan pertukaran satwa KBS hanya mendapat ijin dari Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jatim. Dan itu jelas melanggar aturan sesuai PP, karena Kepala BBKSDA itu di bawah Dirjen," ungkapnya.

Dari sini, lanjutnya, polisi atau KPK seharusnya bisa peka dengan pertukaran satwa yang saat ini menjadi polemik. Karena, sama halnya dengan perdagangan satwa liar yang dilindungi negara.

Dalam hal data yang diperoleh Aktual, seperti terdapat di perjanjian antara TPS KBS dan Taman Hewan Pemantang Siantara milik Rahmat Shah terdapat Komodo, Babi Rusa, dan Orang Utan, namun ijinnya hanya Kepala BBKSDA Jawa Timur saat itu dijabat oleh Luthfie.

Di lima perjanjian kerjasama lainnya juga ada hewan jenis Appendix I. Padahal Kepala BBKSDA mengetahui adanya PP 8 Tahun 1999 ini. Trimoelja menanggapi adanya praktek "sulap" dan penyelewangan PP terkait pertukaran satwa ini.

"Perjanjian itu hanya pura-pura untuk dapatkan keuntungan. Dan ini bisa diartikan korupsi," tutupnya.

Bak gayung bersambut Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya langsung melakukan langkah

penyelidikan kasus penjarahan satwa ini. Polrestabes Surabaya pun mulai melakukan penyelidikan dijarahnya satwa-satwa Kebun Binatang Surabaya. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Farman, mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan pelanggaran pidana dalam kasus pertukaran satwa yang mencuat di media.

Namun tidak mudah untuk melakukan penyelidikan.

Sebab, ada peraturan-peraturan pertukaran satwa dari lembaga yang bersangkutan untuk dipelajari lebih dulu. Salah satunya, AKBP Farman harus meminta pendapat dari pakar satwa, Singky Soewadji. "Ya, kita melakukan kajian dan diskusi dengan Singky. Ini hanya kajian saja sebelum kita melangkah awal," ujarnya.

Menurut Farman, kajian ini untuk mengetahui bagaimana tahap-tahap pertukaran satwa. Kalau ada unsur pidana yang dilakukan pengurus TPS KBS, maka harus dilakukan penyidikan. "Namun untuk dugaan korupsinya, polisi menyerahkan sepenuhnya pada KPK," ucapnya.

Keseriusan dalam menangani pertukaran satwa Kebun Binatang Surabaya ditunjukkan oleh anak buah Kombes Pol Setija Junanta ini.

Setelah melakukan penyelidikan beberapa minggu, kini polisi akan berlanjut ke penyidikan untuk membidik calon tersangka. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Farman, mengatakan bahwa rencana penyidikan memang akan dilakukan setelah mendapatkan data-data dari BKSDA dan sumber lain ketika melakukan penyelidikan.

"Tahapannya berbeda. Dari penyelidikan menjadi penyidikan untuk membidik tersangka. Awalnya memang dilakukan pengkajian dan penyelidikan. Dari hasil itu ada dokumen-dokumen yang kita dapatkan. Nah, setelah itu kita baru melakukan penyidikan untuk mengusut soal pertukaran satwa," ujar AKBP Farman, Sabtu (8/2).

Polisi sendiri, lanjut AKBP Farman, akan memanggil orangorang yang terlibat dan mengetahui ketika terjadi pertukaran satwa.

Sebab, ada beberapa dokumen yang didapat tersebut, tidak sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

Dalam undang-undang nomer 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA hayati dan ekosistemnya. Pada salah satu pasal disebutkan larangan memperdagangkan satwa yang dilindungi.

"Begitu pula di peraturan pemerintah no 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Salah satu pasal menyebutkan jika satwa hanya bisa ditukar dengan satwa. Dan tumbuhan juga bisa ditukar dengan tumbuhan.

Tidak disebutkan bisa ditukar dengan barang," papar AKBP Farman.

Namun, pada kenyataannya, di KBS ada dugaan terjadi pertukaran satwa dengan kendaraan oprasional KBS atau dengan uang. Hal ini jelas bertentangan karena sama saja dengan memperdagangkan satwa.

Seperti diketahui, kejanggalan pertukaran satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) itu bermasalah pada segi jumlah, materi yang dibarter, maupun institusi penerima pertukaran.

Untuk kasus dugaan korupsi yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dilakukan telaah alias pendalaman terhadap laporan yang diajukan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini, terkait persoalan dugaan 'penjarahan' ratusan hewan langka di kebun binatang Surabaya (KBS). "Masih di pengaduan masyarakat (dumas) di telaah," ucap Juru Bicara KPK, Johan Budi saat dikonfirmasi, di Jakarta, Senin (3/2).

Ketika disinggung bahwa isi laporan tersebut terkait dengan dugaan penerimaan fee yang diterima oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dalam proses pertukaran sejumlah hewan satwa yang diduga melibatkan Ketua Umum (Ketum) Perhimpunan Kebun Binatang Se Indonesia (PKBSI), Rahmat Shah yang juga anggota DPD RI? Johan tidak dapat berspekulasi. "Waduh aku gak tahu isi laporan nya," sambung Johan.

Johan juga tidak dapat 1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

63

memastikan berapa lama proses telaah terkait laporan yang masuk ke Dumas, hingga naik di tingkat penyelidikan KPK. "Tergantung sejauh mana laporan nya, saya tidak tahu proses telaah itu butuh waktu berapa lama," tandasnya.

Di kesempatan berbeda, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memastikan pemindahan satwa dari Kebun Binatang Surabaya ke kebun binatang ataupun lembaga konservasi lain, atas sepengetahuan dan izin kementeriannya. "Pemindahan satwa tersebut (KBS) atas sepengetahuan Kementrian Kehutanan," tegasnya saat dikonfirmasi wartawan di sela Konferensi Nasional Konservasi Macan Tutul di Taman Safari Indonesia (TSI) I, Cisarua, Bogor, Rabu (29/1).

Hal itu dijelaskan Zulkifli menanggapi langkah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang melaporkan dugaan penjualan satwa KBS oleh pengurus lama.

Namun, ia enggan menanggapi terlalu jauh menyangkut langkah 64

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

hukum yang ditempuh Risma.

Secara umum Zulkifli menyatakan mendukung, selama tindakan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan satwa. Menurutnya, pemindahan satwa KBS memang sangat perlu dilakukan untuk menjaga kesejahteraan satwa.

Selain populasinya sudah melebihi kapasitas, pemindahan satwa bertujuan untuk menghindari terjadinya inbreeding atau perkawinan sekerabat, kenyamanan tinggal satwa, serta kesehatan satwa itu sendiri. "Makanya tidak heran satwa di KBS ada kurus, sakit, karena jumlah satwa di KBS over populasi," kata Zulkifli.

Dijelaskan Zulkifli, satwa-satwa liar di Indonesia adalah milik negara dan dilindungi negara, sehingga dimanapun keberadaannya tetaplah milik negara. "Sehingga bila ada pemindahan satwa ke kebun binatang di luar negeri pun, tetaplah milik negara," jelasnya.

Terkait itu, Komisi III DPR RI

akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan masalah jual beli hewan yang diduga dilakukan oleh anggota DPD RI, Rahmat Shah.

"Ya kita akan panggil pelapor dan terlapor dalam waktu dekat karena ini sudah masuk dalam ranah hukum dan pidana," kata Ahmad Yani.

Sebelum memanggil terlapor dan pelapor, Komisi III DPR RI meminta Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI agar bisa masuk menuntaskan kasus tersebut. "Saya kira, persoalan KBS harus diusut tuntas, jangan dibebankan ke KPK. Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung bisa masuk dan menangani kasus tersebut," ungkap politisi PPP itu.

Tak hanya sebatas memanggil, dirinya mengusulkan kepada Komisi III DPR RI untuk melakukan kunjungan spesifik.

"Saya akan usulkan kepada Komisi III agar secepatnya melakukan kunjungan spesifk ke sana (KBS) untuk mengetahui secara jelas," kata Yani.

tino oktaviano/ aktual

laporan khusus

PKBSI ANGKAT BICARA Oleh: Sukardjito

S

etelah didera tudingan keras yang ditujukan oleh sekelompok pihak kepada Perkumpulan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) terkait kisruh pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) akhirnya Ketua Umum PKBSI, Rahmat Shah angkat bicara.

Melalui rilis yang dikirim oleh Humas PKBSI, Azhar Adam ke redaksi Aktual pada 25 Pebruari 2012, Rahmat Shah dan Tonny Sumampau menolak sorotan negatif yang ditujukan ke PKBSI. Menurut Rahmat, kasus KBS yang saat ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan media dinilainya sudah terlalu melebar hingga masuk ke ranah politis. Imbasnya, kata Rahmat, berbagai informasi menjadi bias karena banyak orang-orang yang tidak mengerti persoalan justru ikutikutan memberi komentar.

"Karena ini tahun politik dan pencitraan Kebun Binatang Surabaya (KBS) jadi makin menarik. Saya menilai jika polemik KBS sudah terlalu jauh karena banyak sekali pihak yang memberikan komentar tanpa mengetahui duduk persoalannya.

Bahkan, tuduhan keras bahwa saya (Rahmat Shah) sebagai perampok dan penjual satwa perlu mendapat respon serius dari PKBSI. Sesuai kesepakatan bersama Dewan Penasihat PKBSI, kami bersepakat akan mengajukan langkah-langkah hukum terkait fitnah itu," kata Rahmat, saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Pengurus PKBSI Periode 2013-2018, Selasa (25/2), di Jakarta.

Rahmat menduga ada upaya dari pihak tertentu untuk menyudutkan PKBSI yang diketuai olehnya. Dia menegaskan tudingan penjarahan

di Kebun Binatang Surabaya (KBS) seperti yang dituding oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebuah fitnah untuk dirinya dan PKBSI. Dari Enam Kebun Binatang yang melakukan kerjasama dan menerima pemindahan satwa KBS semuanya sudah disetujui oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan.

"Apa yang kita (PKBSI) lakukan sudah sesuai dengan kebutuhan, peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Tujuannya tentu saja untuk melakukan tindakan penyelamatan satwa di KBS tersebut," katanya.

Pada kesempatan itu, Anggota DPD RI tersebut menjelaskan polemik KBS ini berpangkal pada perbedaan pandangan tentang konservasi antara PKBSI dan Tim Pengelola Sementara (TPS) KBS dengan Pemkot Surabaya. Inilah, lanjut Rahmat, yang mengakibatkan pemutarbalikkan fakta yang berujung pada pencemaran nama baik dan reputasi PKBSI, TPS KBS maupun individu-individu terkait.

"Ada aturan main dan tata cara mengelola kebun binatang yang baik dan benar. Aturan itu diatur sesuai standard WAZA (World Association of Zoos And Aquarium), SEAZA (South East Asian Zoos Association) dan PKBSI. Karena itu, pertukaran satwa yang dilakukan saat ini mengacu pada aturan WAZA, SEAZA dan PKBSI. Acuan ini yang salah dimengerti oleh Walikota Surabaya," kata Rahmat.

Sementara itu, Sekjen PKBSI, Tonny Sumampau, menjelaskan jika kisruh KBS disebabkan oleh konflik internal berkepanjangan. Menurut Tonny, kekacauaan manajemen dan banyaknya

satwa yang mati diakibatkan salah satunya oleh buruknya pengelolaan KBS sebelum diambil alih TPS. "Kemenhut yang memiliki kewenangan dalam bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem mencabut izin pengelolaan KBS sebagai lembaga konservasi. Kemenhut lalu membentuk tim pengelola sementara (TPS) merujuk pada dasar hukum UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Menteri Kehutanan No 31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi. Tim TPS diberi mandat melalui SK Menhut dan saya diangkat sebagai ketua harian TPS KBS," katanya.

Selama tiga tahun, lanjut Tonny, Tim TPS KBS bekerja tanpa pamrih dan tidak menggunakan dana APBN, APBD maupun dana kas KBS. Semua diikhtiarkan demi konservasi dan kesejahteraan satwa serta membangun KBS untuk menjadi lembaga konservasi yang baik dan modern, tambahnya.

Tonny menambahkan bahwa kerjasama diantara lembaga konservasi dalam rangka pertukaran satwa sangat bermanfaat untuk perbaikan mutu genetik dan bukan sekedar penambahan koleksi, mencari pasangan dan nilai ekonomis semata.

"Bentuk kerjasama bisa berupa hibah, imbalan, tukar menukar, peminjaman dan lain-lain yang sudah diatur. Juga mencegah kelebihan populasi satwa dan kawin sedarah di sebuah lembaga konservasi," katanya.

Dalam acara Pengukuhan Pengurus PKBSI tersebut, hadir Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri dan Dirjen KKH (Konservasi dan Keanekaragaman Hayati), Kementerian Kehutanan RI. Kiki sendiri merupakan ketua Dewan Pembina PKBSI periode 2013-2018.

Adapun selaku ketua dan anggota Dewan Penasihat, Prof.Emil Salim sebagai ketua, AM Hendropriyono, Jimly Asshidiqie, Prof. Rosichon Ubaidillah, Taufiequrahman Ruki, Dedy Mizwar dan Jansen Manansang.

Serta Dewan Pengurus yang diketuai oleh Rahmat Shah, Ketua Umum, Tonny Sumampau, Sekjen PKBSI dan Ade Meyliala, Ph.D, sebagai Bendahara.

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

65

laporan khusus

C

66

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

CITES, Perjanjian Melindungi Hewan Sekitar 5.000 spesies hewan dan 29 ribu spesies tanaman dilindungi CITES dari overeksploitasi dalam perdagangan internasional.

Oleh: Dhia Prekasha Yoedha seperti bulu disejumlah negara.

Tapi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia, terutama di Cina, fokus berubah jadi produk yang diminta di sana.

Terutama yang digunakan untuk barang-barang mewah, seperti gading atau sirip hiu atau untuk tujuan mitos seperti cula badak.

Pada 2013, daftar permintaan larangan di CITES telah diperluas secara besar-besaran, mencakup ribuan spesies yang sebelumnya

dianggap biasa-biasa saja dan tidak dalam bahaya kepunahan. Contoh pari manta atau trenggiling.

Ratifikasi Teks konvensi diselesaikan pada pertemuan perwakilan 80 negara di Washington DC, Amerika Serikat pada 3 Maret 1973. Saat itu terbuka untuk penandatanganan sampai dengan 31 Desember 1974. Ini mulai berlaku setelah ratifikasi ke-10 oleh negara penandatangan pada 1 Juli 1975.

Negara yang menandatangani konvensi menjadi peserta dengan meratifikasi, menerima atau menyetujui itu. Pada Mei 2013, sebanyak 178 negara telah meratifikasi konvensi, yang terbaru Lebanon.

CITES mencakup ketentuan-

cites

ITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) atau dikenal sebagai Konvensi Washington, ialah perjanjian multilateral untuk melindungi tanaman dan hewan yang terancam punah. Perjanjian ini diadopsi dari hasil resolusi 1963 pertemuan anggota Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN). Konvensi dibuka untuk ditandatangani pada 1973, dan mulai berlaku 1 Juli 1975.

Tujuannya, memastikan perdagangan internasional spesimen hewan liar dan tanaman tidak mengancam kelangsungan hidup spesies di alam liar, dan itu sesuai berbagai tingkat perlindungan kepada lebih dari 34 ribu spesies hewan dan tumbuhan.

Dalam rangka memastikan Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) sekarang WTO (World Trade Organization) tidak dilanggar, maka Sekretariat GATT juga diajak konsultasi selama proses penyusunan.

CITES merupakan salah satu konvensi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan terbesar dan tertua yang pernah ada.CITES menyediakan kerangka kerja hukum nasional bagi tiap negara yang mengadopsi konvensi ini untuk menerapkan CITES di tingkat nasional. Sering undang-undang domestik, terutama di negara yang belum meratifikasinya, belum memberikan hukuman setimpal bagi kejahatan pedagang satwa liar.

Sanksi bilateral telah diberlakukan atas dasar legislasi nasional (misalnya Amerika Serikat menggunakan Amandemen Pelly berhasil menekan Jepang untuk memperketat reservasi bagi penyu sisik pada 1991, sehingga mampu mengurangi volume ekspornya).

Pelanggaran yang terjadi mungkin termasuk kelalaian sehubungan dengan izin penerbitan ekspor, perdagangan berlebihan, kelemahan penegakan hukum. dan ketiadaan laporan terjadwal tahunan..

Semula CITES ditujukan atas permintaan barang-barang mewah,

Peraturan Perdagangan CITES beroperasi dengan mencantumkan perdagangan internasional atas spesimen dari spesies rawan langka di bawah kontrol tertentu. Semua impor, ekspor, re-ekspor dan introduksi spesies yang tercakup dalam konvensi harus harus disahkan melalui sistem perizinan.

Setiap pihak pada konvensi harus menunjuk satu atau lebih otoritas manajemen. Tugasnya, mengelola sistem perizinan, dan satu atau lebih otoritas ilmiah untuk memberitahu mereka tentang efek perdagangan terhadap status spesies itu. Sesuai pasal IX Otoritas Konvensi, manajemen dan ilmiah menyatakan pihak kompeten yang ditunjuk, dengan otoritas memberi izin atau

ketentuan dan aturan perdagangan dengan non-pihak. Dari 193 negara anggota PBB , hanya 15 negara yang belum meratifikasi. Yaitu Andorra, Republik Demokratik Rakyat Korea, Federasi Mikronesia, Haiti, dan Irak. Kemudian, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Sudan Selatan, Tajikistan, Timor- Leste, Tonga, Turkmenistan, dan Tuvalu.

Kepulauan Faroe, sebuah wilayah Denmark, juga diperlakukan sebagai non-Pihak CITES. Vatikan juga belum menandatangani perjanjian.

Amandemen terhadap teks Konvensi CITES yang dikenal sebagai Amandemen Gaborone memungkinkan organisasi integrasi ekonomi regional (regional economic integration organizations/REIO), seperti Uni Eropa, untuk memiliki status negara anggota. REIO akan memilih di pertemuan CITES dengan jumlah suara yang mewakili jumlah anggota di REIO. REIO akan memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara..

sertifikat atas nama negara.

Sekitar 5.000 spesies hewan dan 29 ribu spesies tanaman dilindungi CITES dari over-eksploitasi dalam perdagangan internasional. Setiap spesies yang dilindungi atau populasi termasuk dalam salah satu dari tiga daftar yang disebut Lampiran Lampiran yang berisi daftar spesies atau populasi mencerminkan sejauh mana ancaman itu dan kontrol yang berlaku untuk perdagangan.

Spesies yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam atau dihapuskan dari lampiran harus dilakukan pada pertemuan Konferensi Para Pihak (Conference of Parties/CoP), yang diadakan sekali tiap tiga tahun. Terakhir CoP 16 di Bangkok, Thailand pada 3 - 15 Maret 2013.

Lampiran I Lampiran I (Appendix I)berisi sekitar 1.200 spesies yang terancam punah dan atau dipengaruhi langsung perdagangan komersial spesimen liar. Perdagangan spesies Lampiran I untuk kegunaan hewan penangkaran atau tanaman budidaya (dengan persyaratan izin khusus yang ketat). Ini diperlakukan sebagai spesimen Lampiran II The Scientific Authority. Negara pengekspor harus membuat temuan non-merugikan, meyakinkan bahwa ekspor dari spesies itu tak akan mempengaruhi populasi liar. Setiap perdagangan spesies ini memerlukan ekspor dan izin impor. Manajemen otoritas negara ekspor diharapkan untuk memeriksa bahwa izin impor telah diamankan, dan bahwa negara pengimpor mampu merawat spesimen memadai.

Spesies hewan penting yang tercantum dalam Lampiran I termasuk panda merah (aluris fulgenis ), gorila (gorilla), para simpanse spesies (pan spp), harimau (panthera tigris subspesies), singa Asia (panthera leo persica), macan tutul (panthera pardus), jaguar (panthera onca ), cheetah (acinonyx jubatus ), gajah Asia (elephas maximus ), beberapa populasi gajah Afrika (loxodonta africana), dan sebagainya.

Lampiran II Lampiran (Appendix II) sekitar 21 ribu spesies yang belum tentu terancam punah.

Tapi mungkin bisa punah, jika perdagangan spesimen itu tidak tunduk kepada peraturan ketat. Lampiran II dapat disahkan dengan pemberian izin ekspor atau sertifikat re-ekspor. Dalam praktik, banyak ratusan ribu hewan Lampiran II diperdagangkan tiap tahun. Tidak ada izin impor yang diperlukan untuk spesies di bawah CITES, meski beberapa pihak membutuhkan izin impor sebagai bagian dari langkah-langkah domestik mereka lebih ketat. Contoh spesies yang terdaftar di Lampiran II adalah hiu putih/great white shark (carcharadon carcharias), beruang hitam Amerika (ursus americanus), zebra Hartmann gunung (equus hartmannae), burung beo abu-abu Afrika (psittacus erithacus), iguana hijau, ratu keong (strombus gigas), biawak mertens (varanus mertens ), dan sebagainya.

Lampiran III Lampiran III (Appendix III), sekitar 170 spesies yang masuk kategori jenis spesies tidak selalu terancam punah secara global. Di semua negara anggota, perdagangan spesies tersebut hanya diperbolehkan dengan izin ekspor yang tepat dan sertifikat asal dari negara-negara anggota yang telah terdaftar spesies.

Contoh spesies yang terdaftar pada Lampiran III dan negara-negara yang terdaftar mereka adalah kemalasan dua-berujung (choloepus hoffmanni ) oleh Costa Rica, musang Afrika (civettictis civetta) oleh Botswana, dan kura-kura alligator snapping (macrochelys temminckii) oleh Amerika Serikat.

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

67

militer

Panglima TNI menyerukan penolakan paham liberalisme di Indonesia, karena neoliberalisme bisa menggerogoti kedaulatan NKRI. Di bawah panji neoliberalisme, TNI memang terancam kehilangan jati diri sebagai Tentara Rakyat, dan militer hanya akan difungsikan sebagai ‘centeng’ kepentingan kapitalis global.

Oleh: Satrio Arismunandar

L

angit cerah, tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi tahu-tahu ada tanah longsor. Analogi ini mungkin tidak sepenuhnya pas untuk menggambarkan pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko di Kota Pekalongan, 4 Februari 2014. Namun, pernyataan lantang pimpinan senior militer, yang muncul di tahun politik menjelang

68

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden, itu memang bisa menimbulkan tanda tanya dan beragam penafsiran.

Di hadapan sekitar 2.000 alim ulama, pada acara Silaturahmi TNI, Polri, dan Ulama se-Indonesia dalam Rangka Wawasan Kebangsaan, yang digelar dalam rangkaian Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW,

Moeldoko mengajak para alim ulama untuk menolak paham neoliberalisme di Indonesia. Alasannya, jika paham itu dibiarkan tumbuh subur di negeri ini, akan mengancam kedaulatan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Moeldoko, paham neoliberalisme merupakan sebuah mekanisme ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada pasar bebas dunia, dan hal itu tidak sejalan dengan iklim geopolitik-ekonomi Indonesia yang menganut Demokrasi Pancasila. Moeldoko menilai, saat ini Indonesia masih menganut neoliberalisme, padahal paham itu sudah mulai ditinggalkan di negara asalnya, Amerika.

tino oktaviano/ aktual

menolak Militer sebagai ‘Centeng’ Neoliberalisme

Moeldoko tentunya sadar bahwa dengan mengecam neoliberalisme sebenarnya secara tak langsung ia telah mengeritik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri. Pemerintah SBY, bersama pasangannya Wapres Boediono, dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani memang sudah lama dituding sebagai ‘antek neolib’. Sejumlah menteri lain di kabinet SBY pasca-Sri Mulyani juga dituding lebih membela kepentingan modal asing ketimbang kepentingan rakyatnya sendiri.

yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus diserahkan untuk diprivatisasi (baca: dikuasai pemodal asing). Jika negara sudah tunduk, militer sebagai alat negara tentunya juga hanya bisa menjadi ‘centeng’ yang patuh.

Lebih parah lagi, jika tentara akhirnya dipaksa menggunakan instrumen kekerasan yang dimilikinya untuk menginjak rakyatnya sendiri, demi ‘menjaga iklim investasi’ alias mengamankan agenda kaum pemodal global.

Maka, jika itu sampai terjadi, akan lenyap pula salah satu jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, yang secara sederhana selama ini dimaknakan sebagai tentara yang berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat.

Skenario peran militer sebagai ‘centeng’ neoliberalisme, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bukan cuma bisa terjadi d Indonesia, tapi juga sudah terjadi di negara-negara lain. Termasuk di negara dedengkot

antara

Bersembunyi di Bawah Jargon Tulisan ini tidak bermaksud membahas motivasi seruan Moeldoko, ataupun berbagai kontroversi atau spekulasi yang bisa muncul dari pernyataannya itu.

Tulisan ini hanya ingin menggunakan momen pernyataan Moeldoko untuk membahas ‘hubungan akrab’ antara

neoliberalisme dan militer. Dalam konteks kapitalisme global dan neoliberalisme, militer diposisikan untuk berperan sebagai ‘centeng’, yang bertugas mengamankan proyekproyek dan kepentingan kapitalis global.

Jadi ucapan Moeldoko benar. Neoliberalisme memang menggerogoti kedaulatan NKRI. Di bawah panji neoliberalisme, negara hanya menjadi instrumen untuk menjalankan agenda-agenda kepentingan modal asing, yang bersembunyi di bawah jargon-jargon globalisasi, perdagangan bebas, kebebasan berinvestasi, kepentingan pasar, swastanisasi, dan sebagainya.

Negara bahkan tak bisa atau tak leluasa melindungi kepentingan rakyatnya sendiri, karena harus tunduk pada aturan lembaga-lembaga global, seperti: Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Bank Dunia. Berbagai aset vital

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

69

neoliberalisme: Amerika Serikat.

Tren ke arah ekonomi global neoliberal dan menyebarnya militerisme di seluruh dunia sering diperlakukan sebagai fenomena yang terpisah dan tak berhubungan.

Banyak aktivis. yang mengeritik dan menentang dampak-dampak negatif akibat meningkatnya integrasi global, lebih menekankan pada faktor-faktor ekonomi. Padahal fenomena-fenomena militerisme dan neoliberalisme ini saling berhubungan. Hubungan antara neoliberalisme dan militer bukan lagi sekadar ‘hubungan dekat’, tetapi sudah menjadi ‘perkawinan’.

Ekonomi Perang Permanen Hubungan antara neoliberalisme dan militer Amerika Serikat (AS) bisa ditunjukkan lewat ilustrasi ini.

Pada 1998, pembelanjaan militer dunia total mencapai USD 785 miliar, di mana 30%-nya adalah pembelanjaan militer AS. Suatu angka yang sangat besar. Memang, AS telah memiliki apa yang disebut ‘ekonomi perang’ permanen sejak Perang Dunia II. Pentagon, dengan demikian, bukanlah sekadar lembaga militer, namun Pentagon adalah ‘perusahaan terbesar Amerika, bahkan perusahaan yang paling sibuk dan paling sukses’.

Anggaran militer AS lebih besar dari ExxonMobil, Ford, atau General 70

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

motor.

Ketika memberi pengarahan pada para CEO dari perusahaanperusahaan besar AS, Oktober 1998, William Cohen yang waktu itu menjabat Menteri Pertahanan, menyatakan adanya hubungan erat antara investasi ekonomi dan aktivitas militer. Cohen mengungkapkannya secara gamblang.

“Bisnis itu mengikuti bendera... Kami menyediakan kondisi keamanan dan stabilitas.

Anda menyediakan laba yang menjamin investasi dan laba bagi komunitas-komunitas lokal, yang pada gilirannya akan membeli produk-produk Anda... Kami perlu meneruskan hubungan seperti ini, di mana kami memberikan keamanan dan Anda memberikan investasi...,” ujarnya. Seperti dikatakan seorang wartawan senior, McDonald’s (perusahaan makanan, yang terkenal dengan produk burger-nya) tidak bisa berkembang dan sukses tanpa McDonnell Douglas (perusahaan pembuat pesawat, yang banyak memproduksi peralatan militer).

Anggaran militer yang bengkak itu sendiri menyerap banyak sumberdaya, yang sebenarnya juga dibutuhkan bagi programprogram yang memberi manfaat sosial di banyak negara. Apalagi

jika mengingat fakta bahwa masyarakat sipil –khususnya kaum perempuan dan anak-anak—adalah bagian terbesar dan mayoritas di antara korban keganasan perang kontemporer. Sementara anggaran untuk kepentingan sosial dibatasi, anggaran militer dan bisnis persenjataan justru berkembang dan sangat menguntungkan. Para aktivis sosial dengan demikian beranggapan, militerisme merupakan bagian intrinsik dari integrasi ekonomi neoliberal.

Di masyarakat-masyarakat yang otoriter, negara keamanan (security state) biasanya secara terang-terangan dipromosikan sebagai kebutuhan atau keharusan, demi kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Sedangkan di masyarakat-masyarakat yang disebut demokratis, rakyat dikondisikan secara berbeda, untuk menerima keberadaan masyarakat yang dimiliterisasikan (militarized). Di AS, budaya konsumsi digunakan untuk menggalang dukungan bagi negara keamanan, yang eksis terutama untuk menjamin berlanjutnya penyebaran neoliberalisme.

Lewat paham neoliberalisme ini, ada suatu kelas ekonomi yang ingin secara efektif menggunakan mesin militer terbesar di dunia, untuk mencapai ‘dominasi seluruh spektrum’ (full spectrum dominance). Itu adalah istilah yang digunakan oleh kalangan militer AS sendiri. Doktrin neoliberal, yang juga dikenal dengan sebutan Washington Consensus, menggunakan baik kekuatan ekonomi maupun kekuatan militer untuk mendominasi masyarakat-masyarakat di seluruh dunia.

Kembali ke konteks Indonesia kita, jika peringatan Jenderal TNI Moeldoko itu memang pencerminan dari keprihatinan terhadap kondisi negara, yang sudah terlanjur terjerat oleh neoliberalisme, sikap Panglima TNI itu bagaimanapun juga harus diapresiasi. Namun, seberapa jauh sikap itu akan terwujud dalam langkah-langkah konkret, kita tunggu dan lihat.

antara

militer

INFO KEMENTAN

Puso Belum Pengaruhi Ketahanan Pangan Nasional 22 ha (0,004 % dari luas tanam 1.443.926 ha) terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ada sejumlah upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengendalikan serangan OPT dan menangani banjir serta kekeringan. Pertama, melakukan pengendalian OPT utama pada tanaman padi seluas 786.817 ha. Kedua, rencana kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) tanaman pangan tahun 2014 sebanyak 1.000 unit. Ketiga, rencana kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SLI) tanaman pangan tahun 2014 sebanyak 120 unit. Keempat, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap perkembangan luas serangan OPT dan DPI.

t

anaman padi yang rusak akibat banjir sejak Oktober tahun lalu mencapai 240.683 ha.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 43.427 ha dinyatakan puso atau gagal panen. Nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp 2,54 triliun. “Puso paling parah terjadi di Jawa Tengah dengan luas 11.931 ha,” kata Menteri Pertanian Suswono pada rapat dengar pendapat dengan komisi IV DPR tentang bencana alam, Senin (3/2).

Suswono mengatakan, setidaknya dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 510,07 miliar untuk penanggulangan banjir. Anggaran ini di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Rinciannya, anggaran tersebut akan dipakai untuk rehabilitasi tanaman pangan sebesar Rp 319,27 miliar. Lalu pemulihan areal perkebunan sebanyak Rp 25,78 miliar dan pembenahan peternakan Rp 165,02 miliar.

Sementara berdasarkan data Kementerian Pertanian, tahun ini, terutama untuk periode Januari 2014, luas areal padi yang mengalami puso karena serangan OPT (organisme pengganggu tanaman) dan banjir seluas 114.889 ha (7,96 % dari luas tanam 1.443.926 ha). Luas puso terbesar pada periode tersebut adalah banjir seluas 114.867 (7,96% dari luas tanam 1.443.926 ha) terutama di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Kemudian puso karena OPT seluas

Pada kesempatan lain, Mentan menjelaskan bahwa areal lahan yang puso belum mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Pasalnya dibanding luas panen padi nasional yang mencapai sekitar 14 juta ha jumlah itu masih kecil. "Walaupun begitu pemerintah tidak menganggap kecil persoalan puso ini. Pemerintah akan membantu agar lahan puso bisa ditanami kembali,” kata Suswono, usai memimpin rapat koordinasi dengan para kepala dinas pertanian di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (4/2).

Rakor yang membahas penanggulangan lahan pertanian dan peternakan yang rusak akibat banjir di lima kabupaten itu dihadiri para kepala dinas dari lima kabupaten yang terkena dampak banjir, dan kelima kabupaten tersebut juga menjadi lumbung pangan nasional, yakni Kudus, Demak, Grobogan, Pati, dan Jepara. Hadir juga Bupati dan Wakil Bupati Kudus.

Dalam rakor tersebut Suswono mendengarkan laporan para kepala dinas mengenai dampak banjir terhadap lahan pertanian dan peternakan. Mentan meminta agar para kepala dinas pertanian mendata dengan akurat lahan yang rusak akibat banjir. “Hasil pendataan itu segera sampaikan kepada Kementan agar dapat dialokasikan bantuan yang diperlukan,” ujar dia.

Usai memimpin rakor, Suswono langsung meninjau lokasi sawah yang rusak karena tergenang banjir di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut Suswono menyerahkan bantuan 10 unit hand tractor, 10 unit pompa air, benih, dan obat-obatan untuk hewan ternak.*** 1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

71

INFO KEMENTAN

mentan optimistis capai target pro Apalagi Didukung Aksi Bukittinggi

M

enteri Pertanian Suswono mengatakan bahwa bencana alam di beberapa daerah di Tanah Air, hingga saat ini belum mengganggu ketahanan pangan secara nasional. “Berdasarkan laporan yang kami terima, termasuk bencana erupsi Gunung Sinabung, dampak terhadap ketahanan pangan relatif masih kecil. Bahkan dari sisi persentasenya juga kecil, karena tanaman padi puso tidak lebih dari 40 ribu hektare (ha),� kata dia usai rapat koordinasi dengan lima kepala dinas yang terkena banjir beberapa kabupaten di Pendopo Kabupaten Kudus, di Kudus, Selasa (4/2).

Suswono menjelaskan, luas tanaman padi secara nasional berkisar 13,5 juta hingga 14 juta ha, sehingga persentase tanaman padi puso masih

72

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

tergolong kecil. Meski demikian, dia mengingatkan semua daerah di Tanah Air untuk tetap waspada, mengingat curah hujan tinggi diprediksi masih berlangsung hingga pertengahan Februari 2014.

Dengan demikian, lanjut Suswono, kemungkinan terjadi bencana banjir masih bisa terjadi kembali.

Areal tanaman padi puso di sejumlah daerah, termasuk di daerah sentra pangan, seperti Kabupaten Kudus, Pati, Demak, Jepara, dan Grobogan, akan segera mendapatkan bantuan benih tanaman padi.

Hal tersebut masih memungkinkan mengingat stok benih cadangan nasional padi kita masih ada mencapai 13.600 ton dan bisa ditanam di areal seluas 565 ribu ha, termasuk stok benih jagung dan kedelai.

oduksi pangan 2014

“Setiap saat, cadangan benih nasional tersebut bisa didistribusikan kepada daerah yang membutuhkan, mengingat potensi banjir masih ada,” ujar Siswono.

Pendistribusian benih bantuan benih tersebut, katanya, harus mempertimbangkan kesiapan daerah untuk kembali menanam tanaman padi yang rusak akibat bencana alam. Selain dibantu benih tanaman padi, para petani yang tanaman padinya puso juga akan dibantu biaya pengolahan lahan Rp 2,7 juta per ha.

Terkait dengan rencana produksi padi nasional selama 2014, ditargetkan bisa tercapai 76 juta ton gabah kering giling (GKG). “Dibanding tahun 2013 yang bisa mencapai 71,8 juta ton GKG, target tahun ini memang terjadi peningkatkan cukup signifikan,” jelas Siswono.

Meski demikian, dia mengaku optimistis bisa mencapai target produksi pangan tersebut, mengingat sudah ada Rencana Aksi Bukittinggi. Ia mengakui aksi Bukittinggi tersebut memang belum ada dukungan anggaran, karena masih menunggu pembahasan di Kementerian Perekonomian. Apabila rencana aksi Bukittinggi dijalankan semua, dia optimistis potensi untuk mencapai target pangan 76 juta ton gabah bisa tercapai.

Khusus untuk bantuan benih, imbuh Suswono, pihaknya meminta BUMN yang ditugaskan menyalurkan benih harus sigap. “Begitu benih dibutuhkan harus segera tersedia, Pasalnya, selain benih memiliki masa kadaluwarsa, menanam juga ada musimnya. Kalau telat benihnya akan expired atau hilang satu musim tanam,” ujar Siswono. *** 1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

73

nasional

bank dunia dan analisis Gallagher Oleh: Arbie Marwan, Arnold Sirait

D

i penghujung tahun 2013 lalu, ada sebuah MoU cukup penting ditandatangani.

Saat itu, Direktur Jenderal Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti pada Jumat, 27 Desember 2013 sepakat untuk 74

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

memanfaatkan bahan bakar nabati untuk pesawat udara (aviation biofuel) dan energi terbarukan (renewable energy) secara berkelanjutan untuk bandar udara.

MoU itu adalah jawaban kongkret atas keputusan Menteri Perhubungan Nomor 201 Tahun 2013 tentang implementasi aviation biofuel dengan bauran 2 persen pada 2016 dan target bauran 3 persen pada 2020.

kesaksian bahwa pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia saat ini hanya 5 persen dari total bauran energi nasional. Sangat jauh dari potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia.

Perlu diketahui, Indonesia memiliki potensi bahan bakar nabati terbesar kedua di dunia setelah Brasil. "Minyak kita impor, gas lebih.

Masak yang lebih tidak dipakai.

tino oktaviano/ aktual

Biofuel:

MoU itu sekaligus juga membahas pemanfaatan energi terbarukan sebesar 7,5 megawatt pada bandar udara sampai 2020. “Nantinya, pakai bahan bakar biofuel pasti jauh lebih murah," kata Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan yang ikut hadir saat penandatangan itu. Menteri ESDM Jero Wacik yang hadir juga dalam acara tersebut juga memberi

tino oktaviano/ aktual

Padahal tanah kita punya, rakyat juga yang tanam. Inilah kenapa aviation biofuel itu penting," kata Menteri Jero kepada sebuah media dua bulan lalu.

Pengembangan biofuel menjadi cacatan khusus pemerintahan SBY untuk menjawab tantangan ke depan untuk melepas ketergantungan kepada minyak bumi. Pemerintah berencana membangun dan

Data dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mengatakan bahwa kapasitas terpasang di industri pengolahan biodiesel saat ini sudah mencapai mencapai 5,6 juta kiloliter per tahun.

Namun realisasi produksinya pada tahun 2012 saja hanya mencapai 2,2 juta kiloliter atau 39,2 persen dari kapasitas.

Sampai saat ini komoditas yang

tahun.

Catat saja apa yang sudah dilakukan PT Wilmar Indonesia untuk mengembangkan bahan bakar untuk pesawat jet dengan menggunakan inti buah kelapa sawit. Perusahaan ini bahkan sudah membangun kilang pengolah (biorefinery) kernel sawit berkapasitas 500 ton per hari sejak Desember 2011 lalu. Alhasil,

mengembangkan industri bahan bakar nabati di Indonesia bagian Timur. Saat ini tengah berlangsung pembangunan pabrik biodiesel di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dalam skala besar. Rencananya akan dibangun juga infrastruktur distribusi dan transportasi-nya untuk mendukung produksi dan penyediaan bahan bakunya.

paling potensial untuk dijadikan bahan baku biodisel adalah kelapa sawit. Selain sawit, tebu, nipah dan sagu juga dianggap potensial juga.

Soal teknologi pemrosesan, sudah ada beberapa teknologi yang layak guna untuk menghasilkan bahan baku tersebut menjadi biodiesel. Saat ini saja sudah ada industri biodiesel yang dibangun di Indonesia dengan kapasitas 4,28 juta kiloliter per

sekitar 20 persen bioolefin dan 80 persen biodiesel mampu dihasilkan pabrik ini. Produk bioolefin ini yang kemudian diolah menjadi bahan bakar pesawat jet.

Menurut Direktur Eksekutif Kawasan Industri Wilmar Gresik, Taufik Tamin, perusahaannya sengaja membeli teknologi pengolahan bahan bakar olefin untuk pesawat jet dari pemenang Nobel 2005, Robert H.

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

75

nasional

F William Engdahl

Grubbs. Tak kurang sekitar Rp700 miliar uang dikeluarkan perusahaan untuk membeli teknologi tersebut.

Dengan menggandeng investor, Elevance Renewable Sciences Inc., PT Wilmar yang basis bisnisnya bergerak di agribinis ini menancapkan langkah awal untuk memuluskan rencana bisnis kedepannya: Biofuel.

Dengan “menggandeng� dan dukungan penuh dari pemerintah, masa depan bisnis PT Wilmar ini semakin mencorong. Ditambah 76

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

MoU antara kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan tadi, maka semakin bertambah cerah bisnis biofuel ini.

Memang harus diakui pasar energi terbarukan global semakin menjanjikan. Sebuah lembaga riset, Pike Research bahkan memperkirakan pasarnya akan meningkat meningkat dua kali lipat satu dekade mendatang.

Dalam laporan risetnya Biofuels Markets and Technologies, Pike

World Bank dan Gallagher Review Namun impian cerahnya bisnis masa depan biofuel tidak seperti yang dibayangkan banyak analis dan pengamat ketika melihat beberapa kenyataan dan realitas yang justru berlawanan.

Juli 2008 lalu, peneliti geopolitik pangan global, F William Engdahl mengatakan bahwa World Bank sebenarnya telah merilis laporan penting soal gejolak harga pangan global. Laporan itu menyatakan bahwa kegiatan kultivasi di sekitar bisnis biofuel yang dilakukan di AS dan negara-negara Uni Eropa ternyata berpengaruh besar terhadap kenaikan harga dan pangan global yang cukup besar.

Engdahl mengatakan, “The World Bank secret report says that at least 75% of the recent price rises are due to land being removed from

desmoinesregister.com (Bush) - article.wn.com

Research menyebut permintaan biofuel global akan mengalami kenaikan dari 71,8 miliar galon per tahun saat menjadi lebih dari 1 triliun galon per tahun pada 2021. Atau naik dari USD 82,7 miliar per tahun pada 2012 menjadi USD 185,3 miliar per tahun 2021. Ini bisnis yang sangat menggiurkan.

Pike Research juga mencatat, sampai tahun 2012 saja produksi biofuel global dunia hanya mencapai 29,4 miliar galon per tahun dan akan meningkat hingga 49,5 miliar galon per tahun pada 2021. Jadi masih sangat besar jurang permintaan dan kemampuan produksi biofuel global.

Saat ini AS masih jadi pemimpin pasar biofuel dimana sekitar 70 persen pasar dikuasainya dengan memanfaatkan bahan dasar minyak jagung. "Tingginya skala kebutuhan biofuel akan mengubah peta industri dan geopolitik secara radikal," kata analis senior Pike, Mackinnon Lawrence seperti dikutip dari media online nasional.

Jadi tak salah kalau Indonesia tergiur. Apalagi Indonesia bukan hanya memiliki jagung. Banyak bahan dasar lain yang cukup melimpah di Indonesia.

aktual/ istimewa

agriculture—mainly maize in North America and rapeseed and corn in the EU—in order to grow crops to be burned for vehicle fuel”.

Karena dianggap mengganggu industri biofuel AS, Presiden Bush menekan World Bank untuk tidak menyebarkan laporan tersebut.

Namun Bush lupa, laporan itu ternyata sudah beredar di beberapa media dan beberapa LSM yang berkepentingan dengan pangan.

Lalu apa sebenarnya inti dari laporan World Bank tersebut?

Laporan itu sempat beredar juga beberapa hari sebelum pertemuan penting negara G8 yakni 34th G8 Summit yang diselenggarakan di Hokkaido Jepang pada 7-9 Juli 2008 lalu. Indonesia hadir dalam pertemuan penting itu yang salah satu agendanya adalah membahas soal perubahan iklim dan harga pangan global.

Entah, apakah benar delegasi Indonesia saat itu menerima salinan bocoran laporan World Bank itu atau tidak saat itu. Namun yang jelas dalam laporan itu dijelaskan bahwa meningkatnya harga pangan global sebesar dua kali lipat dalam waktu 3 tahun terakhir (dari tahun 2005 sampai 2008) mampu meningkatkan jumlah orang yang hidup dibawah

tingkat garis kemiskinan. Mau tahu jumlahnya? Ada sekitar 100 juta orang miskin baru muncul, termasuk di Indonesia. Ini mengerikan. Lalu seperti apa angka itu pada tahun ini, tahun 2014? Ternyata World Bank belum menerbitkan laporan lanjutan soal itu.

Laporan itu juga mencatat bahwa kenaikan harga pangan global mencapai 140% sejak 2002 sampai Pebruari 2008. Sekitar 15% kenaikan itu disumbang oleh meningkatnya harga energi dan pupuk. Sedangkan 75% disumbang oleh peningkatan produksi biofuel yang sebagian diproduksi oleh AS dan Uni Eropa.

Engdahl kemudian menekankan kembali peran industri biofuel dalam menciptakan krisis pangan global, “The study (World Bank Report. red) demonstrates that production of bio-fuels has distorted food markets in three main ways. First, it has diverted grain away from food for fuel, with over a third of US corn now used to produce ethanol and about half of vegetable oils in the EU going to production of biodiesel. Second, farmers have been encouraged to set land aside for bio-fuel production. Third, it has sparked financial speculation in

grains, driving prices up higher”.

Dampak biofuel juga diteliti oleh pemerintah Inggris. Renewable Fuels Agency (RFA) yang dibentuk pemerintah Inggris bahkan mengeluarkan laporannya pada 7 Juli 2008 bertepatan saat dimulainya G8 Summit ke 34 di Hokkaido. Report itu berjudul "The Gallagher Review of the Indirect Effects of Biofuels Production" Riset yang dipimpin oleh Professor Ed Gallagher itu menyatakan seperti ini, "...in the light of new evidence suggesting that an increasing demand for biofuels might indirectly cause carbon emissions because of land use change, and concerns that demand for biofuels may be driving food insecurity by causing food commodity price increases". Mirip hasilnya dengan laporan World Bank tadi.

Akibat laporan ini, Inggris memutuskan untuk mengurangi laju pengembangan industri biofuelnya.

Bahkan Guardian melaporkan bahwa sejak Januari 2009 lalu kampanye nasional yang digelar pemerintah Inggris tentang "Biofuel sebagai energi alternatif berkelanjutan pengganti minyak bumi" dihentikan.

Namun berdasarkan beberapa rilis yang dikeluarkan beberapa LSM menyatakan bahwa para pemimpin negara G8 tutup mulut ketika melihat fakta yang dirilis World Bank dan Gallagher Review itu. "Para pemimpin kelihatannya mengabaikan bukti kuat bahwa biofuel adalah faktor penting penyumbang krisis harga pangan global,” kata policy adviser Oxfam, Robert Bailey kepada Guardian.

Entah mengapa, Indonesia sangat menggebu ingin memajukan industri biofuel nya. Apakah fakta itu belum cukup untuk menjelaskan dampak biofuel. Bahkan Indonesia ke depan berencana akan melakukan ekspor besar-besaran produk biofuelnya.

Mungkin perlu dipikirkan lagi model pengembangan industri biofuel yang tidak menggangu kedaulatan pangan kita. Ini penting untuk dipikirkan demi kedaulatan pangan negara bangsa ini.

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

77

Internasional singapura

Dalam memenuhi kebutuhannya terhadap peralatan militer berteknologi tinggi, Singapura mengandalkan pada Israel.

Oleh: Hendrajit

R

78

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

Indonesia Sasaran Perang Asimetris Singapura lebih besar, anggaran militernya pada 2010 diproyeksikan masih sekitar Rp 42 triliun rupiah.

Saat ini, Singapura telah meningkatkan anggaran pertahanannya sekitar 4,3% dibanding tahun lalu. Sehingga total pengeluaran departemen pertahanan dalam tahun keuangan 2012 diproyeksikan menjadi SGD 12,28 miliar (USD 9,74 miliar), atau sekitar Rp 87,119 triliun. Berarti, ada peningkatan sebesar SGD 504 juta. Dengan catatan, ini menurut data versi resmi yang dirilis pemerintah Singapura. Sehingga jumlah sesungguhnya bisa jadi lebih besar daripada yang diumumkan.

Sekadar perbandingan dari segi peralatan militer, Singapura memiliki empat pesawat jet tempur F-16B, 10 F-18D, 36 F-SC, dan delapan F-5T.

Sedangkan Indonesia, hanya punya 12 jet tempur F-16, dengan catatan hanya beberapa yang layak terbang.

Tak heran jika angkatan bersenjata Singapura cukup canggih secara teknologi, karena rata-rata anggaran militernya mencapai 6% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Dari gambaran sekilas tersebut, jelas Singapura mengidap ketakutan berlebihan atau paranoid sehingga mendorong sektor pertahanan nasionalnya menjadi agenda yang paling utama.

Hal ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa 10% dari jumlah penduduk Singapura yang sekarang berjumlah 3,2 juta penduduk, ternyata bekerja di bidang militer.

Sebanyak 50 ribu personel bekerja full time, dan sekitar 250 ribu lainnya

aktual/ istimewa bloomberg

ibut-ribut soal Kapal Republik Indonesia(KRI) Usman–Harun yang memicu keberatan dari pihak Singapura memang sempat mengundang reaksi keras berbagai elemen di Tanah Air. Tapi bagaimana bahaya sesungguhnya Singapura di tengah pergeseran arena konflik dari Timur Tengah dan Afrika Utara ke Asia Pasifik, justru luput dari pembahasan. Termasuk ke mana Singapura akan berkiblat jika terjadi Perang Asia Timur Raya jilid II yang titik kulminasinya diprediksi antara 2015-2017.

Sebagai salah satu negara anggota Asean, Singapura sebenarnya belum banyak kalangan yang tahu apa kekuatan yang sesungguhnya dari negara yang luasnya lebih kecil dari Jakarta itu. Pada kenyataannya, Singapura dikenal sebagai pusat keuangan di Asia Tenggara. Menurut penelusuran dari berbagai sumber, indikator-indikator ekonomi Singapura kerap menjadi tolakukur bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Masuk akal, karena negara yang didirikan oleh Lee Kuan Yew ini merupakan basis regional dari berbagai perusahaan multinasional negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat (AS). Bahkan para konglomerat besar Cina dari Indonesia, Hong Kong dan Taiwan, juga menjadikan Singapura sebagai basis regionalnya untuk melancarkan operasi bisnisnya di Asia Tenggara.

Namun, tahukah anda bahwa sisi yang berbahaya dari Singapura di masa depan justru terletak pada pertumbuhan pesatnya di bidang pertahanan? Mari kita simak peningkatan pesat antara periode 2001 dan 2014. Pada 2001, anggaran militernya sudah mencapai USD 4,3 miliar. Padahal kita negaranya jauh

masuk kategori komponen cadangan yang bisa digerakkan kapan saja.

Yang lebih mencemaskan lagi, dalam memenuhi kebutuhannya terhadap peralatan militer berteknologi tinggi, Singapura mengandalkan pada Israel. Secara psikologis, kedua negara memang memiliki ketakutan yang sama. Keduanya sama-sama negara kecil, sama-sama berwilayah sempit, dan berpenduduk pendatang yang bukan asli lokal. Dan dikelilingi oleh negara-negara besar berpenduduk mayoritas muslim. Nampaknya inilah yang mendasari eratnya kerjasama militer kedua negara.

Ngomong-ngomong soal kedekatan Singapura dengan Israel, ada cerita menarik dari ZA Maulani, mantan kepala Badan Intelijen Negara di era Presiden BJ Habibie. Menurut Maulani, pada era militer masih dikuasai oleh Jenderal Benny Murdani, seringkali Indonesia mengirim personil-personil TNI untuk dilatih di Israel. Dan menariknya, Singapura dijadikan basis untuk memberangkatkan para personil TNI ke Israel secara rahasia.

Artinya, secara resmi TNI dikirim ke Singapura, namun setelah sampai di Singapura, kemudian segala identitas personil TNI tersebut diproses ulang, untuk kemudian diberangkatkan ke Israel dengan identitas baru hasil kreasi aparat militer dan intelijen Singapura.

Berarti, ada semacam konspirasi antara beberapa perwira TNI, para petinggi militer dan intelijen Singapura, dan tentunya pihak Israel.

Berdasarkan penelisikan pustaka tim Aktual, sejak menjadi negara merdeka dan lepas dari Malaysia pada 1965, Singapura memang mengandalkan Israel untuk membentuk tentaranya.

Israel kemudian mengirim beberapa perwira handalnya ke Singapura.

Tim pertama dipimpin oleh Elazari, yang bertugas untuk memberi pelatihan mengenai sistem pertahanan dan keamanan dalam negeri. Tim kedua, dipimpin oleh Mayor Jenderal Yehuda Golan, bertugas untuk membangun infrastruktur militer

ala Israeli Defense Force (IDF).

Yang menariknya lagi, tim militer Israel tersebut sebelum berangkat ke Singapura dilatih oleh Jenderal Rehavam Ze’evi yang menurut informasi merupakan fundamentalis Zionis.

Kedekatan kedua negara semakin kelihatan jelas ketika pada 1968, tak lama setelah angkatan bersenjata Israel berhasil menaklukkan Mesir dan negara-negara Arab di gurun Sinai, Singapura membeli 72 tank jenis AMX-13 buatan Israel. Dalam pembangun rudal anti tank, Singapura berkerjasama dengan Israel Aircraft Industries (IAI). Dan karena kerjasama tersebut, Israel bersedia mentransfer teknologi militernya ke Singapura.

Bukan itu saja. Investasi Singapura di Israel hampir sebagian besar dikonsentrasikan dalam sektor teknologi tinggi. Pada 2000-2002, nilai investasi Singapura diperkirakan mencapai USD 400 juta, dan sebagian besar ditanamkan di sektorsektor industri berteknologi tinggi.

Lebih lanjut Aktual juga menemukan sebuah fakta penting bahwa setidaknya dua perusahaan besar bermain dalam bisnis raksasa ini yaitu Temasek dan Capital TIF Ventures. Masuk akal, karena kedua perusahaan tersebut milik Dewan Pengembangan Ekonomi Singapura yang berinvestasi di lima perusahaan permodalan Israel.

Lebih dahsyatnya lagi, kedua negara juga menjalin aliansi strategis dalam bidang pengembangan riset, dengan mengikat kerjasama industri melalui Singapura-Israel Industry R&D (SIIRD). Melalui lembaga ini, memberikan 50% dananya untuk pengembangan riset bagi perusahaan Israel maupun Singapura.

Melalui gambaran sekilas kerjasama strategis SingapuraIsrael, sudah bisa kita pastikan AS dan sekutu-sekutu NATO-nya akan mendukung Singapura jika terjadi konflik bersenjata antara Indonesia dan Singapura. Namun, untuk saat ini, ketika Indonesia-Singapura masih pada taraf Perang Asimetris ketimbang Perang Simetris, maka membaca anatomi intelijen Singapura

di Indonesia kiranya jauh lebih penting untuk diungkap. *** Singapura memiliki badan intelijen, namanya Singapura Intelligence Service (SIS). Menurut beberapa sumber informasi, mereka ini berperan besar dalam membantu berbagai elemen masyarakat untuk menjatuhkan rezim Soeharto pada Mei 1998. Termasuk, mendukung Megawati menjadi presiden menyusul pemilu pertama Juni 1999. Setidaknya kalangan petinggi pemerintahan dan dunia usaha di Singapura berharap Mega bisa dikendalikan dengan mudah sebagai kuda troya.

Kalau kita menelusur lepasnya Indosat ke tangan perusahaan Singapura, Singtel, semasa Laksamana Sukardi menjadi Menteri BUMN era Megawati, sinyalemen tersebut jadi masuk akal adanya.

Cerita selanjutnya malah lebih seru lagi. Laksamana Sukardi dan Mayor Jenderal Purnawirawan Theo Syafei disebut-sebut merupakan pemain kunci dalam memfasilitasi terjadinya pengalihan asset kepemilikan BUMN ke Singapura.

Syafei dikenal sebagai perwira tinggi yang dekat dengan Benny Murdani.

Lantas bagaimana badan intelijen SIS memainkan perannya di Indonesia? Mari kita buka kembali tumpukan arsip-arsip lawas.

Sebagaimana diwartakan oleh Tabloid Intelijen edisi 13-26 Juli 2006. Para agen intelijen SIS tersebut berlindung atas nama Kedutaan Singapura.

Bahkan Tabloid Intelijen di edisi yang sama, menyebut koresponden Straits Times, Derwin Pereira, sebagai salah satu mata-rantai dari operasi intelijen yang dilancarkan oleh SIS. Dalam konteks ini, peran SIS harus dibaca sebagai bagian dari matarantai konspirasi yang dilancarkan badan intelijen Amerika Serikat CIA dan badan intelijen Israel, Mossad.

Ketiga badan intelijen tiga negara tersebut inilah yang diyakini banyak kalangan telah ikut berperan dalam menjatuhkan Suharto dari tampuk kepresidenan pada Mei 1998.

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

79

Internasional singapura

Ujung Tombak AS-NATO Lumpuhkan Indonesia Pembuat kebijakan luar negeri dan politik-keamanan di tingkat hulu di Indonesia, mutlak harus paham soal geopolitik negerinya, terutama pergeseran ‘arus barang dan jasa’ jika kelak Kra Thailand selesai terbangun.

Apa yang harus dipetakan (mapping) dari Thailand sebagai daerah target? Apa kemudian akan berdampak bagi Indonesia?

Nampaknya inilah sisi lain dari bahayanya Singapura saat ini.

Usut punya usut, rupanya ada sebuah wilayah yang secara geopolitik

sangat bernilai strategis bukan saja bagi Thailand, tapi juga bagi Indonesia, namun bisa berbahaya bagi Singapura. Itulah Terusan Kra. Kelak jika beroperasi terusan di tanah Kra Thailand/Terusan Kra dan Pelabuhan Sabang, secara geopolitik akan mematikan Singapura sebab

Oleh: Hendrajit

80

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

.marforpac.marines.mil (atas) - defense.gov (bawah)

P

erlu dicermati latihan militer bersama dengan nama sandi "Cobra Cold" yang melibatkan Thailand sebagai tuan rumah, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, dan Malaysia pada Februari 2013.

Mengingat kenyataan bahwa sejak masa Perang Dingin di era 1970-an Thailand merupakan basis militer AS yang sekaligus merupakan basis operasi intelijen CIA, maka latihan bersama Cobra Gold ini sudah seharusnya diwaspadai oleh para pemangku kebijakan luar negeri dan politik-keamanan di Indonesia.

Sebagaimana diberitakan, latihan militer berupa penyerangan amfibi itu melibatkan lebih dari 300 personel militer Thailand dan AS. Tugas mereka merebut posisi musuh di pantai. Operasi militer itu juga didukung oleh sejumlah jet tempur F-18, Harrier, pasukan terjun payung serta pendaratan kendaraan amfibi Thailand dan AS. Sekadar informasi, "Cobra Gold" telah digelar sejak 1981, saat itu sebagai latihan militer bersama tahunan antara Thailand dan AS, ketika Thailand dianggap sebagai negara terdepan dalam menghadapi penyebarluasan komunisme di kawasan itu (Era Perang Dingin).

Belakangan latihan ini juga mengikutsertakan beberapa negara lain, termasuk Indonesia.

‘kehidupan’-nya bergantung pada Selat Malaka. Padahal jika terusan ini akhirnya terbangun, akan mematikan Selat Malaka. Dengan kata lain, Selat Malaka secara geopolitik tidak strategis lagi.

Melalui Terusan Kra dan Sabang selain memangkas jarak 612 mil dari Laut Cina Selatan menuju Lautan Hindia, juga menghindari kemacetan dan ‘pajak’ di Selat Malaka. Dari asumsi ini bisa ditebak, bahwa dengan segala cara pihak Singapura akan berupaya ‘menggagalkan’ proyek tersebut, kalau perlu dengan menciptakan konflik-konflik lokal di sekitar lokasi pembangunan proyek baik di Thailand maupun di Aceh.

Maka dari itu, pembuat kebijakan luar negeri dan politik-keamanan di tingkat hulu di Indonesia, mutlak harus paham soal geopolitik negerinya, terutama pergeseran ‘arus barang dan jasa’ jika kelak Kra Thailand selesai terbangun.

Sekadar informasi. Kanal Thai, sebelumnya dikenal sebagai Kra Canal atau kanal tanah genting Kra, merujuk kepada rencana untuk kanal besar yang akan memotong melalui Thailand Selatan untuk memungkinkan peningkatan transportasi di daerah, seperti Terusan Panama dan Terusan Suez.

Jika selesai, diyakini bahwa kanal akan membawa dorongan ekonomi untuk kawasan di dekatnya

dan seluruh negara. Kanal akan bersaing langsung dengan pelabuhan di kawasan Selat Malaka, termasuk Port Klang dan Singapura. Dengan demikian, ada desas-desus sejak lama di wilayah ini Singapura dan Malaysia telah berusaha sangat keras untuk mencegah pembangunan proyek dengan menyuap pejabat Thailand di parlemen Bangkok untuk memberikan suara menentang terhadap pembangunan proyek.

Di Indonesia, Singapura sangat khawatir jika Pelabuhan Sabang berfungsi dengan baik, karena pada perkembangannya juga akan mematikan nilai strategis Selat Malaka.

Tidak heran ketika pada Februari 2013, angkatan laut Singapura coba menebar isu dengan memperingatkan Indonesia akan adanya kelompok teroris yang bermaksud mengadakan aksi perompakan di Selat Malaka.

Menariknya, peringatan tersebut dilontarkan angkatan laut Singapura menyusul penangkapan beberapa orang Aceh sebelumnya, sehingga memberi kesan bahwa orangorang Aceh inilah yang dimaksud.

Singapura mau memberi kesan bahwa elemen-elemen Gerakan Aceh Merdeka masih aktif dan membahayakan stabilitas kawasan.

Namun aksi dis-informasi Singapura macam ini bisa dimengerti mengingat tujuan sesungguhnya adalah untuk tetap menciptakan suasana

yang tidak kondusif di wilayah seputar Sumatera Utara dan Aceh di tempat mana Pelabuhan Sabang berada.

Mengingat keahlian Mossad dalam teknik penyesatan (deception), maka kita patut bercuriga terhadap peringatan yang dilontarkan angkatan laut Singapura tersebut. Sebagai badan intelijen yang dilatih oleh Mossad bertahun-tahun, intelijen Israel sangat ahli dalam menerapkan teknik false flag alias bendera palsu.

Operasi ini biasanya dimaksudkan untuk merekrut agen atau operator lapangan dengan tujuan untuk melakukan operasi tipuan yang tentunya dengan menjalankan misi yang juga palsu adanya.

Dalam operasi false flag yang jadi keahlian Israel, Mossad seringkali merekrut orang-orang Arab yang justru merupakan musuh mereka, dengan menyamar sebagai orang Eropa, orang Arab atau bangsa lain selain Israel.

Maka kalau ada aksi terorisme seperti pemboman Hotel Marriot, atau Ritz Carlton setahun yang lalu, maka adanya indikasi keterlibatan jaringan Al-Qaeda atau Jemaah Islamiyah, rasa-rasanya kita harus bersikap skeptis terhadap versi-versi resmi yang dilontarkan aparat keamanan kita. Karena yang kita kira agenagen kedua gerakan tersebut, bisa jadi merupakan bagian dari teknik operasi false flag yang diterapkan oleh Mossad, CIA dan SIS. 1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

81

Internasional ukraina

Mengapa Presiden Yanukovich Jatuh?

Oleh: Epung Saepuddin, Nebby Mahbiburrahman

S

udah tiga bulan penuh demonstrasi dan kerusuhan terjadi di negara pimpinan Presiden Viktor Yanukovich.

Sekitar 80-an orang dikabarkan tewas. Pesaing utamanya, Yulia Tymoshenko, yang dipenjara selama lebih dari 5 tahun itu, dibebaskan.

Tymoshenko didaulat menjadi simbol perlawanan terhadap rezim pemerintahan saat itu yang pro Russia.

Puncaknya, parlemen Ukraina mengetok palu untuk menyetujui Presiden Yanukovich lengser.

Presiden Yanukovich menganggap pelengserannya adalah upaya kudeta terencana yang didukung penuh oleh negara Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Mengapa Uni Eropa dan AS demikian getol untuk menjatuhkan Yanukovich? Mari kita lihat ke belakang, apa sebenarnya yang sudah dilakukan Yanukovich.

Kemarahan AS dan Uni Eropa sebenarnya memuncak setelah Presiden Yanukovich menolak beberapa tekanan ekonomi politik yang dilakukan AS dan kelompok negara EU. Dia lebih memilih bersekutu dengan Rusia, China bahkan dengan Iran.

Ingat pada 2011 lalu, IMF gagal menjebol perekonomian Ukraina ketika pemerintah saat itu menolak mentah-mentah rekomendasi IMF untuk menghentikan subsidi harga

82

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

gas yang dikonsumsi sebagian besar rakyat Ukraina. Padahal, IMF sudah menyetujui pinjaman untuk Ukraina sebesar USD 15 miliar.

Berikutnya, Jerman juga menekan Ukraina untuk bergabung dengan jaringan politik dan bisnisnya lewat kekuatan kelompok negara Uni Eropa. Perlu diketahui, Jerman sebenarnya sedang memulai proyek geopolitik besarnya melawan Russia dengan memperluas jaringan EU Eastern Partnership-nya.

Proyek itu ternyata hanya mampu menggandeng negara Georgia and Moldova. Sedangkan Negara Belarus dan Armenia yang sudah dalam radar Jerman ternyata memilih bergabung ke kelompok negara Eurasian Customs Union yang dipimpin Russia. Kini Ukraina yang kaya sumber energi itu juga menolak mentah-mentah pula keinginan EU. Memang Jerman harus marah dengan tindakan Ukraina. Pasalnya, Ukraina dianggap sebagai negara kunci untuk memenangkan perang pasar energi global Uni Eropa melawan kelompok negara-negara

Senator Partai Republik AS, John McCain (Tengah) bersama Tyahnybok (Kanan), pemimpin partai Svoboda.

globalresearch.ca

Parlemen Ukraina mengetok palu untuk menyetujui Presiden Yanukovich lengser. Mengapa Uni Eropa dan AS demikian getol untuk menjatuhkan Yanukovich?

Reuters

yang pro Russia dan China. Jika Ukraina jadi bergabung dengan Uni Eropa, prediksinya, maka Uni Eropa akan mampu mengatur pasar energi global, minimal ditingkat negaranegara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Sebenarnya, langkah Uni Eropa untuk “menguasai” Ukraina sudah dilakukan jauh sebelumnya.

Beberapa perusahaan besar Jerman sudah membangun pipa gas untuk memenuhi kebutuhan gas yang cukup besar buat rakyat Ukraina.

Ini bukan pekerjaan mudah. Pipapipa tersebut dibangun melintasi Polandia and Hungaria dan Slovakia.

Ada keinginan besar Jerman, pipapipa tersebut akan menyelesaikan ketergantungan Ukraina terhadap pasok gas yang selama ini disalurkan dari Rusia.

Jadi, Jerman ingin upaya besar tersebut dibayar oleh Presiden Yanukovich dengan menandatangi kesepakatan untuk bergabung

dengan Uni Eropa. Karena kemudian Presiden Yanukovich memilih bergabung dengan Russia kemudian mendekati China dan Iran maka bisa dikatakan Presiden Yanukovich ingkar janji. Artinya, biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur pipa gas tadi menguap begitu saja. Sia-sia.

Itu beberapa gambaran "perang" yang terjadi dibalik digulingkan Presiden Yanukovich.

Itu juga yang menjelaskan, skenario besar dibalik ribuan demonstrasi yang berlindung di simbol gerakan “Pro Demokrasi” dan “Anti Presiden Yanukovich”.

Lalu, kelompok apa saja yang berada dibalik gerakan “Pro Demokrasi” itu? Ada tiga kelompok besar dibalik penggulingan Yanukovich. Pertama adalah partai Batkivschyna yang dipimpin Yulia Tymoshenko. Partai ini didukung dan dibiayai langsung dan tidak langsung oleh Jerman.

Yang kedua adalah Partai Svoboda yang mengusung ideologi Neo Nazi. Partai ini adalah kelompok yang paling kuat menentang Yanukovich. Partai yang anti Yahudi (termasuk Yahudi Russia) ini dibiayai langsung oleh Washington. “Svoboda is supported directly by Washington,” kata peneliti soal globalisasi, Prof Michel Chossudovsky.

Partai in i dipimpin Oleh Tiahnybok. Oleh mengembangkan partai Neo Nazi-nya berangkat dari gerakan Neo Nazi yang berkembang di Eropa. Partai Svoboda adalah partai terbesar ke-empat di Ukraina. “They’re also part of the Alliance of European National Movements along with the BNP and Jobbik...This is Svoboda, the Neo-Nazi group that is doing the fighting in Ukraine,” tambah Chossudovsky.

Partai ketiga adalah partai Udar yang dipimpin langsung oleh Vitally Klitschko, mantan juara tinju kelas berat dunia. Klitschko adalah salah satu capres yang akan maju di Pemilu 2015 Ukraina.

Partai German Christian Democrat Union memastikan Klitschko adalah salah satu orang penting untuk menjembatani semangat pro Uni Eropa di Ukraina.

Yang menarik, banyak pemberitaaan media justru menyorot dan menjadikan head linenya ke arah munculnya semangat Neo Nazi di Ukraina. Ada pula yang mengatakan bahwa Ukraina akan menjadi negara neo fasis baru. Partai Svoboda dan gerakan Neo Nazi-lah yang menjadi head line besar banyak media.

Padahal isu besar dibalik jatuhnya Presiden Yanukovich adalah soal pertarungan penguasaan energi global antara kelompok negara Trans Pacific Partnership yang dimotori AS dan kelompok negara Uni Eropa yang dimotori Jerman melawan kelompok negara BRICS yang dimotori Russia dan China.

Camkan skenario besar ini agar kita bisa lebih arif melihat apa yang terjadi saat ini di Indonesia.

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

83

Kilas daerah

Korban Letusan Gunung Kelud Dilarang Mengemis

Bahas Komunisme, Polisi Amankan 10 Orang

P

P

emerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan surat edaran Gubernur yang melarang warga korban letusan Gunung Kelud mengemis dan meminta sumbangan di jalan.

"Surat edaran sudah dikirim ke lima kepala daerah yang wilayahnya terdampak. Sifatnya ini wajib dan harus dipatuhi," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sukardi pekan lalu Larangan meminta sumbangan di jalan tertuang dalam Surat Edaran Nomor 460/1823/031/2014 tertanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Sekdaprov Jatim mewakili Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

"Surat ditujukan untuk Bupati Malang, Wali Kota Batu, Bupati Blitar, Bupati Jombang dan Bupati Kediri. Sebab, kelimanya kepala daerah yang daerahnya terdampak langsung," imbuh Sukardi.

Gubernur Jatim Soekarwo juga menyarankan kepada masyarakat di sejumlah daerah yang ingin memberikan sumbangan agar selektif dan jangan sampai ada yang dirugikan.

"Tidak sedikit yang hanya memanfaatkan dan mengatasnamakan lembaga maupun perseorangan. Masyarakat jangan sampai dirugikan dan harus hatihati," imbuhnya. / Nasrul Hamzah

Gubernur Ganjar Pranowo Pasang Badan

A

cara bedah buku karya Harry Poeze berjudul Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia akhirnya bisa berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang pada 17 Februari 2014 setelah acara tersebut gagal dilaksanakan di Surabaya.

Sebelumnya, sekelompok orang yang tergabung dalam Masyarakat 84

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

olisi dan TNI membubarkan pertemuan yang diduga membahas paham terlarang. Dari pembubaran itu sebanyak 10 warga yang kesemuanya lansia diamankan polisi. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, Kombespol Djihartono mengatakan, dari ke10 warga ini setelah dilakukan pemeriksaan belum menemukan keterkaitan dengan paham komunis.

"Dalam pertemuan itu belum ada indikasi ke arah Komunisme," ujar dia pekan lalu.

Terpisah, Kasat Intelkam Polrestabes Semarang, AKBP Ahmad Sukandar menambahkan meski ditemukan buku terkait ajaran paham terlarang, pihaknya belum bisa memastikan pertemuan tersebut membahas itu karena pembubaran dilakukan sebelum dimulai.

"Yang merupakan mantan tapol (tahanan politik) itu (inisial S dan A) teman di Lapas di Nusakambangan.

Kemarin belum mulai pertemuannya.

Masih didalami," tutur Sukandar. / Dasuki

Peduli Nasib Bangsa sempat mendemo dan menolak acara tersebut. Bahkan Pemuda Pancasila Semarang dan Front Pembela Islam Jawa Tengah juga merencanakan penolakan juga.

Penolakan itu menyurut ketika Universitas Diponegoro bersedia meminjamkan tempatnya untuk acara tersebut. Apalagi Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Ketua DPRD Jateng Bambang Sadono bersedia hadir dalam acara itu. / Dasuki

Ribuan Bayi Masih Berada di Posko Penampungan Sinabung

K

oordinator Media Center Penanggulangan Bencana Sinabung menyebutkan sebanyak 1.163 bayi saat ini masih berada di Posko Penampungan Pengungsi Sinabung di Kabanjahe, dan mereka dalam keadaan sehat dan mendapat perawatan.

"Bayi para pengungsi tersebut, selalu diberikan asupan gizi yang baik, sehingga pertumbuhan mereka cepat berkembang," ungkap Koordinator Media Center Penanggulangan Bencana Sinabung di Kabanjahe, Jhonson Tarigan, pekan lalu.

Dia menyebutkan, bayi yang tinggal di pengungsian, saat ini semakin berkurang jumlahnya, karena orang tua mereka sudah kembali ke desa yang berada di luar radius lima kilometer dan aman dar erupsi Gunung Sinabung.

Bahkan, jelasnya, bayi yang berada di penampungan dan sudah kembali ke rumah, tetap diperhatikan Pemkab Karo dan Satgas Penanggulangan Bencana Sinabung.

"Dinas Kesehatan Karo juga mengawasi pertumbuhan dan kesehatan bayi anak pengungsi erupsi Sinabung," sambung Jhonson. / Damai

Habitat Kerbau Moa Terancam P

erkembangbiakan kerbau Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, terancam keberlanjutannya sebab populasi hewan plasma nutfah itu kekurangan padang rumput akibat pembangunan lapangan terbang.

"Padang pergembalaan plasma nuftah yang biasanya di sekitar Gunung Kerbau itu lokasi semakin sempit dengan dibangunnya Bandara Moa sehingga perlu program pemkab untuk menangani kelestarian kerbau moa," kata salah seorang tokoh masyarakat setempat, Adolof Unawekly, pekan lalu.

Dia menegaskan tidak bermaksud menghambat pembangunan Bandara Moa yang dijadwalkan pengoperasiannya dalam waktu dekat ini. Namun, kehadiran fasilitas perhubungan udara itu berdampak kurang baik kepada kerbau plasma nutfah di sana.

"Kami sangat mendambakan kehadiran Bandara Moa karena mengatasi keterisolasian wilayah di Selatan Maluku saat kondisi cuaca ekstrem sehingga transportasi laut dilarang beroperasi dengan harapan perkembangbiakan kerbau juga tidak diabaikan," ujar Adolof.

Ia juga khawatir dengan populasi kerbau Moa yang saat ini semakin berkurang sehubungan dibeli

pedagang pengumpul dari Sulawesi Selatan. "Biasanya saat kondisi laut tenang (September-November) ratusan kerbau diantarpulaukan ke Sulawesi Selatan sehingga populasinya semakin berkurang karena perkembangbiakan juga kurang optimal," terang Adolof.

Kerbau Moa termasuk dalam bangsa kerbau lumpur (swamp buffalo). Binatang tersebut adalah jenis kerbau yang sudah lama terpisah dari habitat aslinya (yang berair) namun memiliki kemampuan beradaptasi tinggi sehingga penyebarannya tidak hanya di daerah yang berawa seperti Kalimantan dan Sumatera, tapi juga di wilayah beriklim kering seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten MBD, Maluku. / Nur Lail 1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

85

oase

Kebun Binatang Oleh Faizal Rizki

D

ulu. Para Firaun selalu memiliki beberapa satwa peliharaan beberapa binatang buas yang sudah dijinakkan. Binatang buas jadi simbol kekuasaan penting disamping harta.

Singa dan harimau juga dijadikan simbol kekuatan dan kekayaan di arena gladiator zaman Romawi kuno. Mereka ditangkap dari alam kemudian diadu dengan para gladiator. Satwa peliharaan tetap menjadi simbol kekuasaan kekayaan raja dan kaum aristokrat sampai sekitar 1700-an.

Cerita itu berubah ketika era kejayaan imperialisme. Kapal-kapal dagang yang berlayar mengunjungi daerah-daerah tropis membawa banyak satwa dan tanaman eksotis yang tidak pernah ditemukan di negara yang memiliki empat musim.

Satwa dan tanaman itu itu diperjualbelikan di kalangan keluarga aristokrat dan kerajaan-kerajaan di Eropa. Karena mahal dan sulit didapat, satwa tersebut menjadi simbol kekayaan dan luasnya kekuasaan area tanah jajahan.

Ketika Francis I, suami dari Maria Theresa dari Austria memutuskan untuk mempertontonkan koleksi satwanya ke khalayak, saat itulah sejarah kebun binatang dimulai. Raja Francis I membangun sebuah lokasi khusus di istananya, SchĂśnbrunn Palace, untuk satwa peliharaannya pada 1752. Khalayak diminta untuk menonton simbol-simbol kekuasaan kerajaan. Bukan menonton satwa.

Cara Francis I mempertontonkan kekuasaannya itu ditiru oleh banyak aristokrat Eropa. Beberapa kebun binatang bermunculan di kota-kota besar.

Kebun binatang akhirnya menjadi salah satu ciri penting untuk mengidentifikasi bahwa di kota tersebut ada seorang aristokrat kaya atau memang kota itu kaya.

Simbol aristrokrasi itu berubah perlahan ketika Thomas Stanford Rafless memperkenalkan buku dan setumpuk catatan risetnya di seputar satwa dan tanaman eksotis tropis. Fungsi kebun binatang pun secara perlahan berubah. Kini, kebun binatang bukan lagi simbol aritokrasi tetapi tempat upaya penyelamatan dan konservasi satwa.

Hampir seluruh kebun binatang besar saat ini menjadi pusat riset dan konservasi satwa penting untuk menyelamatkan hidup dan kehidupan 86

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014

mereka yang terus tergusur oleh manusia. Bukan hanya sekadar tempat rekreasi, pungutan karcis atau bisnis semata.

Kebun binatang menjadi simbol penting penghargaan atas kehidupan dan harmoni. Di sana, satwa yang dipertontonkan mendapat perlakuan yang sangat terhormat. Di sana mereka menjadi kunci untuk upaya menyeimbangkan kembali kehidupan (baca alam.red) yang sudah mulai rusak oleh ulah manusia. Di sana, setiap nyawa dan kehidupan satwa dihargai sama seperti kehidupan dan nyawa manusia.

Di sana, di kebun binatang juga, adalah tempat manusia untuk belajar menghargai setiap nyawa selain manusia. Nyawa satwa, nyawa tumbuhan, nyawa banyak makhluk lain yang memang harus hidup berdampingan dengan manusia di alam ini.

Karena bumi ini bukan milik manusia saja.

Kebun binatang sekarang bukan lagi sebagai simbol kekuasaan dan aristokrasi. Namun sebagai salah satu simbol penting untuk mengukur tingkat moralitas dan peradaban manusia yang hidup di sebuah kota, daerah atau negara.

Seperti kata Mahatma Gandhi, “The Greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated�. Lalu, apa yang terjadi di kebun binatang kita?

1-15 Maret 2014 Edisi 18 AKTUAL

87

88

AKTUAL Edisi 18 1-15 Maret 2014