Aktual edisi 6 by widhi maulana

| TATAP REDAKS I

Pancasila Tidak Rumit S

alahkah Obama menafsirkan Pancasila dengan cara pandang liberalisme kentalnya? Salahkah kalau Putin juga berusaha menafsirkan Pancasila dengan realitas yang terjadi di negaranya? Atau, salahkah juga kalau SBY menafsirkan Pancasila dengan caranya sendiri? Atau salahkah Sukarno ketika di sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengatakan Pancasila itu bila diperas akan menjadi Trisila. Dan Trisila kalau diperas lagi akan menjadi Ekasila atau Gotong Royong? Sukarno ternyata tidak marah ketika idenya diubah dan dirombak oleh Panitia Sembilan. Sukarno ternyata tidak marah, dia justru bernapas lega. Karena perbedaan cara pandang, cara pikir, cara bersikap dan cara berbudaya setiap manusia yang ada di Panitia Sembilan itu ternyata bisa terakomodasi dengan tawarannya: sebuah draf dasar negara, Pancasila, Trisila atau Ekasila (Gotong Royong). Sukarno ternyata juga tidak marah meski ide aslinya soal Pancasila, Trisila dan Ekasila itu ternyata yang diterima adalah Pancasila. Bukan Trisila atau Ekasila. Sukarno ternyata juga tidak marah ketika Panitia Sembilan akhirnya memutus draf Pancasila-nya Sukarno menjadi Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Sukarno sangat paham bahwa dia tidak bisa memaksakan kehendaknya (Pancasila, Trisila dan Ekasila) ke setiap orang yang ada di Panitia Sembilan. Karena setiap anggota Panitia Sembilan itu juga tidak bisa

CHAIRMAN Yudi Latif Pemimpin Umum M Danial Nafis Pemimpin Redaksi Heriyono Redaktur pelaksana Faizal Rizki Redaktur SENIOR Dhia Prekasha Yoedha, Satrio

Arismunandar

Sidang Redaksi M Danial Nafis, Heriyono, Faizal Rizki,

Dhia Prekasha Yoedha, Febrianto, Epung Saepudin REDAKTUR FOTO Tino Oktaviano Fotografer Amir Hamzah, Oke Dwi Atmaja Desain Grafis Widhi MD, Andhika Putra ASISTEN REDAKTUR Tri Wibowo, Ismet Eka Kusuma, Nurlail, Ari Purwanto Reporter Adi Adrian, Andromeda, Arbie Marwan, Arnold Sirait, Khozin Mubarok, Nebby Mahbubirrahman, Novrizal Sikumbang, Nuniek, Onic Metheany, Purnomo, Rafkha, Vicky Anggriawan, Wahyu Romadhony, Zaenal Arifin

memaksakan kehendaknya ke Sukarno. Sukarno hanya bersyukur, bahwa Pancasila menurut kehendak seluruh anggota Panitia Sembilan itulah yang harus diterima sebagai kehendak bersama untuk memutuskan sebuah dasar negara. Kalau kemudian dia memimpin negara dengan dasar Pancasila maka dia akan konsekuen melaksanakan Pancasila sesuai dengan cara pandangnya sendiri, Gotong Royong. Kalau kemudian Soeharto memimpin negara dengan dasar Pancasila maka dia akan menggunakan Pancasila sesuai dengan pemahamannya. Kalau kemudian Abdoel Kahar Moezakkir ternyata memimpin negara ini, maka dia akan menggunakan Pancasila sesuai dengan penafsirannya sendiri. Jadi jangan pernah marah kalau Pancasila ditafsir berbeda oleh setiap penduduk yang tinggal di negeri ini. Karena Pancasila bukan pernyataan tentang realitas. Tapi tempatkan Pancasila sebagai dasar menuju realitas. Itulah yang terpenting. Pancasila tidak rumit. Dasar negara ini tidak rumit. Pedoman negara ini tidak rumit. Falsafah negara ini tidak rumit. Ideologi negara ini tidak rumit. Landasan negara ini juga tidak rumit. Cukupkan dasar menuju realitas itu dengan lima kata ini: Berketuhanan, Berkemanusiaan, Berkebersamaan, Berkebijaksanaan dan Berkeadilan. Jadi, kalau Obama sampai tukang becak mampu menggunakan lima kata itu sebagai pedoman menjawab realitas kesehariannya maka dia adalah seorang Pancasilais sejati. Tidak rumit bukan?

Koresponden Fitra Ismu (Meksiko), Aceng

Mukarram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Edi (Mataram), Muhammad Dasuki (Semarang), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Yudhi Ari (Surabaya), Bobby Andalan (Denpasar), Busri Toha (Sumenep), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Sigit Pamungkas (Semarang), M. Hasbi Arienta (Bogor)

SEKRETARIS PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin DIREKTUR KOMERSIAL Sontry Napitupulu PROJECT MANAGER Oddy Karamoy Legal Corporation Eko Hendro Prasetyo SIRKULASI Samsul Arifin, Nurman Abdul

Alamat Redaksi

PT Caprof Media Negeri Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : majalah@aktual.co iklan@aktual.co Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email majalah@ aktual.co. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

Kabag. IT Firman Subhi Staf Admin Aulia Kumala Putri

DAFTAR ISI LAPORAN KHUSUS

EDISI 6 | 13 JUNI 2013 - 13 JULI 2013

MENGENANG TAUFIQ KIEMAS

KADER TANGGUH MARHAENIS

PAPUA “DIJAJAH” KAPITALIS

Di bidang ekonomi, AS sudah mulai mengagendakan desakan kepada negaranegara yang ada di Asia Pacific untuk bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP).

Taufiq Kiemas meninggal di Singapore General Hospital, Outram Singapura, 8 Juni 2013 dalam usia 70 tahun.

LAPORAN UTAMA

PANCASILA DITEKUK NEOLIB HUKUM

Ulah Lucas dibisnis tambang

Kasus bermula saat pria bernama Lee Yanto yang mengaku ponakan Lucas ingin bermitra dengan Ingrid untuk mengembangkan tambang mangan di NTT.

Tidak semua kalangan suka dengan Pancasila, sehingga mereka sengaja enggan mengajarkan Pancasila.

TATAP REDAKSI DAFTAR ISI KAKI HARI KILAS NASIONAL LENSA AKTUAL GALERI FOTO BUDAYA INFORIAL OTOMOTIF KILAS DAERAH OASE

NASIONAL

3 4 6 8 10 53 66 68 70 72 74

POLITIK

Cara Golkar Singkirkan Priyo

Ada Fee di Pembahasan PNBP Polri?

41 Adu ‘Lencana’ di Cawang Kencana HUKUM

40 Kertas Palsu untuk Jonny Allen

POLITIK

54 Ketika Dua Menteri Beda soal Ekspor Gas

ENERGI

KAKI HARI

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Yudi Latif, Chairman AKTUAL Network

TINO OKTAVIANO / AKTUAL

erkembangan demokrasi Indonesia ibarat berlari di atas landasan yang goyah. Perubahan demi perubahan terus terjadi di atas kerapuhan basis moral kenegaraan. Politik sebagai teknik mengalami pencanggihan, tapi politik sebagai etik mengalami kemunduran. Praktik politik cenderung mengalami pengerdilan menjadi sekadar perjuangan kuasa demi kuasa; bukan politik sebagai perjuangan mewujudkan kebajikan bersama. Politik dan etika terpisah seperti terpisahnya air dengan minyak. Akibatnya, kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti ketakwaan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan mengalami kelumpuhan. Misi besar reformasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme masih jauh dari harapan. Proses konsolidasi demokrasi terhambat oleh proses ‘demokratisasi’ (perluasan dan pendalaman) korupsi. Praktik korupsi melanda seluruh lembaga dan instansi kenegaraan, serta merembes ke segala lapisan dari pusat hingga daerah. Seiring dengan laju korupsi, wajah negeri seperti tercermin dari warta media menampakkan buruk rupa; kemiskinan keteladanan, kehilangan keadilan dan perlindungan hukum, kesenjangan 6

sosial, keretakan jalinan sosial, perluasan tindak kekerasan, kejahatan dan premanisme, gurita narkoba, kerusuhan di wilayah tambang dan perkebunan, kecelakaan transportasi dan kerawanan sarana publik. Pada titik genting krisis multidimensi ini, para penyelenggara negara justru seperti kehilangan rasa krisis dan rasa tanggung jawab. Kepemimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif lebih mempedulikan ‘apa yang dapat diambil dari negara’, bukan ‘apa yang dapat diberikan pada negara’. Kepemimpinan negara hidup dalam penjara narsisme yang tercerabut dari suasana kebatinan rakyatnya. Perhatian elit politik lebih tertuju pada upaya memanipulasi pencitraan, bukan mengelola kenyataan; lebih mengutamakan kenyamanan diri ketimbang kewajiban memajukan kesejahteraan dan keadilan sosial. Akutnya krisis yang kita hadapi mengisyaratkan bahwa untuk memulihkannya kita memerlukan lebih dari sekadar politics as usual. Kita memerlukan visi politik baru. Peribahasa mengatakan, “where there is no vision, the people perish.” Visi ini harus mempertimbangkan kenyataan bahwa krisis nasional ini berakar jauh pada penyakit spirit dan moralitas yang melanda jiwa bangsa. Suatu usaha national healing perlu dilakukan dengan membawa nilai-nilai spiritual dan etis ke dalam wacana publik. Dengan kata lain, kita memerlukan penguatan etika politik dan pertanggungjawaban moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika Politik Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan

manusia (Suseno, 2001: 8). Di sini ada tiga kata kunci yang perlu dipahami terlebih dahulu: etika, moral, politis. Etika mempersoalkan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Moral menunjuk pada kebaikan manusia sebagai manusia. Dimensi politis adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan— sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan masyarakat secara keseluruhan. Etika politik dapat membantu usaha aparatur negara untuk membumikan falsafah dan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Etika politik memberikan landasan normatif bagaimana sebuah negara dikelola demi kebaikan hidup bersama seluruh masyarakat. Dalam menjalankan kehidupan politik dan kenegaraan berbasis etika, para pekerja politik dan penyelenggara negara perlu memahami landasan-landasan normatif yang bersifat umum dan khusus. Landasan umum dalam pengelolaan politik-kenegaraan meliputi; Pertama, setiap pekerja politik dan penyelenggara negara perlu memahami hakikat politik sebagai seni mengelola kebaikan dan kemaslahatan hidup bersama lewat jalan-jalan deliberative (permusyawaratan) yang damai; bukan seni memperjuangkan kepentingan pribadi lewat jalan-jalan kekerasan dan pemaksaan. Kedua, pekerja politik dan penyelenggara negara harus memiliki ‘Modal Moral’ (Moral Capital). Moral di sini adalah kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat. Capital di sini

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

Membumikan Etika Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara

ISTIMEWA

bukan hanya potensi kebajikan seseorang, melainkan potensi yang secara aktual menggerakkan roda politik. Ada empat sumber utama bagi seorang pemimpin untuk mengembangkan, menjaga, dan memobilisasi ”moral capital” secara politik, yakni basis moralitas, tindakan politik, keteladanan, dan pekerja politik serta penyelenggara negara harus memiliki komitmen pelayanan. Keempat, pembuatan kebijakan publik harus memenuhi setidaknya empat prinsip utama: Kemasukakalan, efisiensi, keadilan, dan kebebasan. Kebijakan publik harus mempertimbangkan rasionalitas publik tanpa kesemena-menaan mengambil kebijakan; adaptabilitas kebijakan dan institusi politik terhadap keadaan; senasib sepenanggungan dalam keuntungan dan beban; serta persetujuan rakyat pada pemerintah. Kelima, kebijakan publik harus berpihak pada tiga pokok kemaslahatan publik (public goods): legitimasi demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan identitas kolektif. Basis legitimasi dari institusi-institusi demokrasi berangkat dari asumsi bahwa institusi-institusi tersebut merepresentasikan kepentingan dan aspirasi seluruh rakyat secara imparsial. Klaim ini bisa dipenuhi jika segala keputusan politik yang diambil secara prinsip terbuka bagi prosesproses perdebatan publik (public deliberation), yang bersifat: bebas, imparsial, setara, rasional dan berwawasan jauh ke depan. Hanya dengan penghormatan terhap prosedur-prosedur public deliberation seperti itulah, peraturan dan keputusan yang diambil memiliki legitimasi demokratis yang mengikat semua warga, dan pemerintah bisa melaksanakannya secara benar (right) dan tanpa ragu (strong). Demokrasi politik tak bisa berjalan baik tanpa demokratisasi di bidang ekonomi. Pancasila sendiri mengisyaratkan, bahwa

ujung pencapaian nilai-nilai ideal kebangsaan harus bermuara pada ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Negara kesejahteraan menjadi pertaruhan dari kesaktian Pancasila. Etika Pancasila Sejak pengesahan UUD Negara Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideologi nasional, ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan, dan sumber dari segala sumber hukum. Meskipun Undang-Undang Dasar kita sejak Proklamasi telah mengalami

beberapa kali perubahan, namun ia selalu menegaskan di dalam Mukadimahnya, bahwa kemerdekaan kita harus disusun berdasarkan Pancasila, yang mengandung lima sila yang saling kait-mengait. Kelima sila itu memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat, memiliki dimensi historisitas, rasionalitas dan aktualitas yang relevan. Selebihnya adalah tuntutan akan pendalaman pemahaman, peneguhan keyakinan, dan kesungguhan komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam segala lapis dan bidang kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Pengamalan nilai-nilai Pancasila hanya dapat terlaksana apabila ada ketaatan dari warga negara. Pusat teladan dari ketaatan ini adalah semangat para penyelenggara negara. Sebaik apapun kandungan nilai-nilai Pancasila dan turunannya UUD 1945, hanyalah keluhuran di atas kertas, tanpa kesungguhan untuk mendagingkan nilai-nilai itu

dalam penyelenggaraan negara. Seperti diingatkan oleh Soepomo: Paduka Tuan Ketua, yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun kita membikin undang-undang yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Dalam usaha membumikan Pancasila dari alam idealitas menuju alam realitas, kita perlu menghayati fitrah (semangat asal) bernegara seperti yang dipesankan dan dicontohkan oleh para pendiri bangsa sendiri. Demikianlah, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita semangat, alasan, dan tujuan perjuangan kebangsaan sedemikian terang dan luhurnya. Sejauh ini, nilai-nilai ideal Pancasila itu belum sepenuhnya terbumikan dalam kenyataan, terutama karena krisis keteladanan para penyelenggara negara. Membumikan Pancasila sebagai pantulan cita-cita dan kehendak bersama, mengharuskan Pancasila hidup dalam realita, tak hanya jadi retorika atau verbalisme di pentas politik. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Marilah kita gemakan terus semboyan Bung Hatta: ”Di atas segala lapangan Tanah Air aku hidup, aku gembira. Dan di mana kakiku menginjak bumi Indonesia, di sanalah tumbuh bibit cita-cita yang kusimpan dalam dadaku.” Lantas ia pun berikrar dengan mengutip seungkai sajak René de Clerq: ”Hanya ada satu tanah air yang bernama Tanah Airku. Ia makmur karena usaha, dan usaha itu adalah usahaku.” Daftar Pustaka Latif, Yudi, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011. 7

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

KILAS NASIONAL

Kerugian Narkoba Capai Rp 55 Triliun tindakan kriminal,” kata dia. Gun Gun menjelaskan, jumlah Rp 55 triliun tersebut merupakan angka yang sangat besar dan akan mendatangkan manfaat luar biasa jika digunakan dengan benar untuk pembangunan dan pembinaan anak bangsa. Sementara pada tingkat dunia, perkiraan nilai uang peredaran gelap narkoba menduduki peringkat pertama dari seluruh jumlah uang yang beredar, yakni sebesar USD 399 miliar.

Kader Golkar Wajib Menangkan Ical

Nasabah Gugat BCA

ader Partai Golkar tidak akan mengutak-atik pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon presiden (capres). Sesuai hasil Rapimnas Partai Golkar, semua pengurus dan kader Golkar wajib memenangkan Ical—sapaan Aburizal Bakrie—sebagai capres. “Yang dievaluasi bukan pencapresan terhadap Aburizal Bakrie, tapi kerja-kerja partai agar menjadi lebih baik, untuk memastikan Ical menang Pilpres 2014,” kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham di, Jakarta, Kamis (30/5), Menurut Idrus, dari berbagai hasil survei, elektabilitas Ical terus meningkat. Bahkan, Ical masuk dalam tiga besar dari hasil surveisurvei tersebut. ADI

engadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang keperdataan terkait adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bank BCA terhadap salah satu nasabahnya, Kemala Atmodjo. Kemala menggugat BCA lantaran terjadi pemotongan yang tercatat

Jumlah tersebut merupakan 80% dari jumlah keseluruhan uang yang beredar di dunia. EPUNG

dalam debet buku tabungan sebesar Rp 1.250.000. Padahal, dirinya tidak melakukan transaksi. “Kami menuntut secara materialnya pihak bank minta maaf kepada saya, lalu memulangkan uang saya sebesar Rp 1,250.000. Selain itu, BCA harus membayar jasa pengacara saya sebesar Rp 200 juta,” kata Kemala,di sela sidang di PN Jakarta Pusat, Senin (27/5). Selain menuntut kepada BCA secara material, Kemala juga menuntut imaterial bank swasta tersebut sebesar Rp 5 miliiar. Kemala menuntut imaterial dengan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dan UU Perbankan. RIZAL

Demokrat Rombak Susunan Pengurus

artai Demokrat dikabarkan akan segera merombak ulang susunan pengurus di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan di Fraksi DPR serta Badan Anggaran (Banggar). Informasi yang dihimpun Aktual, Jumat (7/6), Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Johhny Allen, akan menduduki posisi Wakil Ketua Banggar menggantikan Djoko Udjianto. Perombakan ini merupakan salah satu poin pidato Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) untuk membenahi partai. Selain itu, Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa dan Wakil Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika, juga akan di ganti. Pergantian keduanya masih berhubungan dengan kedekatannya dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Johnny Allen sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar pada periode 2004-2009. Wahyu

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

erugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba pada 2012 di Indonesia mencapai lebih kurang Rp 55 triliun. Hal itu diungkapkan Direktur Diseminasi Informasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Gun Gun Siswandi, di Medan, Senin (27/5). “Komponen biaya ekonomi yang dikeluarkan akibat penyalahgunaan narkoba, antara lain biaya membeli narkoba, biaya terapi, biaya rehabilitasi, biaya produktivitas yang hilang, kematian akibat narkoba, dan

Politisi Hanura Nilai SBY Gila Penghargaan

nggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding berkomentar bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai figur yang gila penghargaan. Hal ini menanggapi rencana penghargaan yang akan diterima SBY dari organisasi nirlaba Appeal of Conscience Foundation (AoCF), Amerika Serikat. “Saya kira untuk apa penghargaan itu, lebih baik kerja

maksimal mengurus HAM. Penghargaan itu justru melegitimasi bahwa SBY gila penghargaan,” kata Sudding, di Jakarta, Senin (27/5). Sudding juga mempertanyakan alasan pemberian penghargaan tersebut. “Apanya yang kondusif dalam toleransi umat beragama, terjadi konflik dimana-mana. Apa dasarnya, apa karena diminta atau memang objektif dalam memberikan penghargaan,” ujar politisi dari Partai Hanura, ini. Dia menduga pemberian penghargaan itu juga tak lepas dari kasus yang menimpa PT Freeport Indonesia. Selain itu, disinyalir penghargaan itu juga untuk memuluskan jalan SBY menjadi Sekjen PBB. ADI

Tersangka, Farhat Abbas Tidak Ditahan

ISTIMEWA | KAPANLAGI.COM

epala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto mengatakan, pihaknya telah melakukan penyidikan terhadap Farhat Abbas. Namun, tim penyidik Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan terhadap Farhat. Padahal, status Farhat sudah dijadikan tersangka. “Rencananya, penyidik akan menyiapkan pemberkasan. Dan dari penyidik juga merasa tidak perlu melakukan penahanan pada yang bersangkutan,” kata dia, di Jakarta, Senin (27/5). Rikwanto menjelaskan, pihaknya tidak melakukan penahanan karena Farhat sejauh ini kooperatif dalam pemanggilan dan penyidikan. “Tidak perlu penahanan, alamatnya jelas, dia kooperatif. Saat ini pemeriksaan

sudah cukup dan penyidik sedang melakukan pemberkasan,” ujar dia. Kasus ini bermula saat Farhat Abbas, suami dari penyanyi lawas Nia Daniati melakukan kicauan berbau SARA di jejaring sosial Twitter. Kicauan itu ditujukan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Akibat kicauan tersebut, sejumlah tokoh masyarakat seperti Ketua Komunitas Intelektual Muda Betawi (KIMB) Ramdan Alamsyah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Anton Medan, serta Ketua Masyarakat Muslim Tionghoa Indonesia (MUTI) Jusuf Hamka membuat laporan ke SPK Polda Metro Jaya. RAFKHA

Anak Bungsu Wiranto Meninggal Dunia

eluarga besar dari Ketua Umum partai Hanura Jenderal (Purn) Wiranto dan sang istri Uga Wiranto, dirundung duka. Putra bungsu mereka yang bernama Zainal Nur Rizky meninggal dunia di Johanesburg, Afrika Selatan, Rabu (29/5), dalam usia 23 tahun. Zainal meninggal saat sedang menimba ilmu di Perguruan Tinggi Ilmu Agama Islam Darul Uloom Zakariyya, Johanesburg. Almarhum dikabarkan meninggal dunia dikarenakan demam. Menurut keterangan Wiranto, sepertiga dari teman-teman anaknya yang bersekolah di tempat yang sama juga terjangkit demam yang sama dengan Zainal. Setelah sempat dua hari dirawat di rumah sakit, Zainal menghembuskan nafas terakhirnya. Uga Wiranto, ibu almarhum, mengatakan, putra bungsunya itu adalah anak laki-laki yang sangat baik, walaupun terkadang suka bandel selayaknya anak laki-laki pada umumnya. Uga bercerita, Zainal tertarik pada dunia dakwah selepas tamat dari SMA, dan kemudian kuliah di Universitas Gajah Mada. Saking cintanya dengan dunia dakwah, Zainal bergabung pada sebuah komunitas dakwah, yang masih satu komunitas dengan mantan personil Sheila on Seven, Sakti. Menyanyi, baca puisi, membaca Al-quran, setiap hari menghafal hadis, serta belajar bahasa Urdu dan Arab, adalah serangkaian hobi dari Zainal. Di Afrika Selatan, pada 15 Maret 2013, Zainal menikah dengan seorang wanita yang bernama Salsabila (15), yang masih satu sekolah dengan almarhum. HERI 9

LENSA AKTUAL

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

â&#x20AC;&#x153;Pancasila Azimat Bangsa, Apa Kabar?â&#x20AC;? Seorang Pria memegang besi pagar pembatas di Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (18/8/2009). Bangsa Indonesia perlu menyadari akan arti pentingnya falsafah negara Indonesia, Pancasila. Dan intisari dari Pancasila adalah gotong-royong. Namun semangat ini (gotong royong) oleh negara dan masyarakat tidak dilaksanakan dengan baik. Akibatnya masalah demi masalah terus bermunculan. Bahkan, dalam hal penegakan hukum Indonesia harus bercokol di posisi 47 sebagai negara terkorup didunia. Foto: Aktual/Tino Oktaviano

LENSA AKTUAL

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Tour De Bromo Sejumlah anggota Journalist MTB peserta Tour de Bromo melintas di lautan pasir Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Probolinggo, Jatim, Sabtu (1/6). Dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut menyajikan pemandangan Gunung Bromo yang berada di jajaran gunung Batok dan gunung Semeru berada di hamparan lautan pasir seluas 10 kilometer persegi tersebut menyajikan trek alami bagi penggemar olahraga sepeda gunung (MTB) Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

dari Fundamen ke Pilar

Laporan Utama

Pancasila,

Tidak semua kalangan suka dengan Pancasila, sehingga mereka sengaja enggan mengajarkan Pancasila. Oleh Adi Adrian, Ari Purwanto, Novrizal Sikumbang, Heriyono

udah 68 tahun Indonesia merdeka selaku negara bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara maupun ideologi bangsa, atau paling sedikit untuk landasan falsafah negara. Bagi sebagian rakyat yang hidup di tiga zaman, dari era Sukarno, lalu masa Soeharto, hingga ke periode Reformasi saat ini, niscaya mengalami langsung dinamika

perubahan pemahaman penguasa atas arti Pancasila. Sesuai pemahaman khalayak, bagaimana pun dinamika itu, arti terpenting Pancasila selalu teracu pada ke ‘bhineka tunggal ika’an dalam konsep hidup bersama. Konsep yang acap dirumuskan dengan satu kata pluralisme dengan menitikberatkan soal toleransi atau tenggang rasa. Setelah itu, arti

Pancasila lalu dituju pada konsep keadilan dan kebersamaan dalam arti gotong royong. Namun yang memprihatinkan adalah penyakit lama bangsa ini yang tidak pernah selaras di antara kata dengan perbuatan. Selalu saja ada senjang. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas kepada Aktual, sebelum dirinya meninggal dunia pada Sabtu (8/7), sempat bertutur kalau bangsa ini tidak menyerap Pancasila, Indonesia sudah lama terpecah belah. Beda dari tahun-tahun lalu, implementasi Pancasila di masyarakat, sekarang mulai membaik. Di pemerintah juga ada kemajuan, pelajaran Pancasila sudah ada. Kita mencoba mengimplementasinya. “Masa negara Pancasila, rakyat masih miskin, rakyat ditinggalkan. Bahwa tidak sempurna, itu pasti. Tapi ada ukurannya sekarang. Dulu belum ada. Dibanding negara lain, Indonesia sudah maju banget soal toleransi,” kata Taufiq Kiemas. Sehingga tentang kasus Ahmadiyah, Syiah, penutupan gereja, dan sebagainya, jelas salah kita semua. Bagaimana pun toleransi berasal dari kita juga dengan niat mengedepankan kearifan lokal. Dahulu, kalau ada apa-apa, kita pasti berembug. “Kita 10 tahun tidak pernah belajar lagi Pancasila. Tapi, masih ada kesadaran masyarakat, bahwa kita ini negara Pancasila. Norma-norma Pancasila memang berat. Bicara toleranisme gampang, tapi menjalankannya berat,” ujar pria yang kini dijuluki sebagai Bapak Empat Pilar. Rizal Ramli juga senada dengan senioren GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) itu. Pancasila bagi Rizal, adalah ideologi negara yang sangat bagus. Bahkan dibandingkan dengan ideologi lain. Proses perumusannya pun hasil olah pikir dengan pertimbangan cukup matang. “Sayang implementasinya sangat jauh dari apa yang ideal tadi, terutama di bidang keadilan sosial dan kemanuasiaan,” sesal mantan aktifis ITB ini. Sebagaimana diungkap Taufik 15

Kiemas, bahwa tak semua kalangan suka dengan Pancasila, sehingga mereka sengaja enggan mengajarkan Pancasila, Rizal juga menemukan masalah yang lebih serius. “Implementasi tak berjalan akibat ada missing link (sirna taut). Banyak UU (undang undang) pelaksanaan yang sebetulnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ada sekitar 20 UU yang dipesan negara-negara dan lembaga asing yang bertujuan mempertahankan dominasi dan hegemoni modal internasional di Indonesia,” kata Rizal yang semasa kuliah pernah dipenjarakan oleh rezim Soeharto. Akibat mising link itu rakyat tidak bisa lagi merasakan manfaat Pancasila dan UUD 1945. Mata rantai yang sirna itu, membuat nilai ideal Pancasila dan UUD 1945 tidak bisa taut lagi dengan kebutuhan nyata rakyat. Jika ke-20 UU bermasalah yang jelas bermuatan kepentingan neolib tersebut tak kunjung diubah, maka makin lama makin sirna tautan antara cita-cita Pancasila dengan kenyataan. “Cita cita itu akan jadi slogan. Slogannya Pancasila kenyataannya kapitalisme ugal-ugalan. Slogannya keadilan sosial, tapi kenyataannya ketimpangan yang makin membesar. Prioritas kita adalah mengubah dan mengganti 20 UU yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, 16

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

seperti UU Migas, UU Investasi dan sebagainya agar manfaat tujuan Pancasila dirasakan betul oleh rakyat banyak,” kata bakal kandidat presiden ini. Missing link itu menurut ahli hukum tata negara Jimly Asshidiqie, sesungguhnya tidak akan terjadi, bila para legislator di DPR maupun eksekutif memahami Pancasila sebagai ruh konstitusi dan segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila itu lima prinsip yg disepakati sebagai filosofi berbangsa dan ditempatkan di posisi sentral dalam UUD sebagai ruh. Sehingga, Pancasila harus dipahami sebagai

yang memberi inspirasi formula pasal demi pasal di dalam UUD. “Itu yang kita sebut sebagai ruh. Sekarang orang sudah banyak yang lupa. Kita harus mengingatkan kembali, dan merevitalisasi,” jelas Jimly. Pancasila bagi mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini, sangat dibutuhkan sebagai ruh konstitusi pemersatu bangsa yang tidak akan lekang oleh waktu. Bahkan selalu dibutuhkan, karena Pancasila itu ideologi negara kita. “ Tinggal bagaimana komitmen kita, kadang ada yang lupa, ada yang ingat lagi. Artinya Pancasila tetap harus jadi ruh konstitusi pemersatu bangsa. Ini harus diikuti dengan merubah dan mengganti semua UU kita yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45,” papar Jimly. Sebagai prinsip prinsip berbangsa dan bernegara, Pancasila seharusnya diejawantahkan dan dipraktikkan secara konkret. Inti dari ihwal prinsip prinsip itu, adalah berupa aturan formal yang wajib dianut. “Itu aturan baku utk semua warganegara. (Bukan hanya) pemimpin formal yang ada aturanaturannya khan,” tandas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto kepada Aktual. Pancasila sebagai nilai dasar seturut stratifikasi doktrin, menurut Djoko, harus diterjemahkan ke

ISTIMEWA

LAPORAN UTAMA

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

dalam aturan formal UUD 1945 dan selanjutnya ke dalam UU berikut peraturan-peraturan turunan lainnya. “Itu formalnya. Yang lebih penting, sebenarnya nilai-nilai dasar perbuatan baik yg terkandung di setiap silanya.” Untuk itu pengejawantahan pemahaman Pancasila laik dilakukan melalui berbagai medium, seperti Penataran P4 semasa Orde Baru atau Sosialisasi 4 Pilar saat ini. Bisa melalui pelajaran pendidikan formal, bisa non-formal, melalui segala macam medium. “Betul. Lho bukan cuma pemimpinnya saja (mutlak memahami Pancasila). Pancasila itukan dasar, falsafah, dan ideologi negara yang harus diterapkan oleh semua warganegara,” ujar mantan Panglima TNI, ini. Jumhur Hidayat, aktifis perburuhan yang bersama Djoko, Jimly, dan Rizal juga acap disebut sebagai bakal calon presiden RI mendatang, bersikap sama, menekankan makna penting Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai filosofie grondslag atau dasar filosofis berdirinya Bangsa Indonesia. “Pancasila bukan saja mencerminkan realitas tetapi sekaligus aktualitas bangsa Indonesia yang beragam tetapi memiliki hasrat bersatu, berdaulat, mandiri dan berkepribadian,” kata Ketua BNPTKI, ini. Tiap penyelenggara negara di kalangan pemerintahan bahkan siapapun yang berkecimpung dalam diskursus kebijakan publik, menurut Jumhur, wajib mengetahui sejarah Pancasila. Karena dengan memahami sejarah Pancasila, berarti memahami hakikat Bangsa Indonesia. Sehingga, “Kita tahu dari mana kita berasal, bagaimana kita harus bertindak hari ini, dan ke arah mana tujuan kita bernegara.” Yang memprihatinkan Jumhur, ternyata ruh Pancasila seperti sirna dalam hidup keseharian sebagian masyarakat. Terutama di kalangan mereka yang mengaku diri pemimpin. Yang menonjol kehidupan materialistik. Padahal ihwal kultural dan spiritual juga sangat penting.

Indonesia akan menghadapi bahaya bila meninggalkan semangat dasar filsafat bangsa ini. Bukan saja akan menyimpang dari tujuan berbangsa dan bernegara, bahkan menimbulkan keretakan yang mengancam persatuan. “Telah terjadi materialisasi dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Ini berbahaya,” katanya. Sekali lagi, Jumhur menegaskan siapapun pemimpin bangsa, mutlak memahami Pancasila sebagai ideologi. “Kesalahan kolektif bangsa kita, karena belum melanjutkan elaborasi nilai-nilai pancasila menjadi kebijakan negara yang lebih deskriptif. Kesalahan kolektif ini bisa mengaburkan nilai ideologi yang dikandungnya. Padahal cara mengatasinya mudah, tinggal

mendalami dan menerjemahkan pemikiran-pemikiran dalam sidangsidang BPUPKI, 29 Mei-1 Juni 1945, terutama pemikiran dari Bung Karno dan Mohammad Yamin,” katanya. Dengan mendalami proses kelahiran Pancasila, Jumhur yakin Indonesia bisa terhindar dari jebakan retorika. Bahkan, kita akan mampu mengatasi ‘kejahatan demokrasi’ seperti politik uang, oligarki, pendewaan materi. Kejahatan demokrasi itu tercipta akibat alam demokrasi saat ini yang sangat liberal tanpa aturan pengendali kebebasan. Sehingga niscaya hanya menghasilkan pemimpin gadungan yang meretorikakan Pancasila, bukan menjalankan atau mengimplementasikan nilai Pancasila dalam berbagai kebijakannya. 17

LAPORAN UTAMA

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Kisah Penggalian Pancasila oleh Sukarno Sukarno menawarkan lima prinsip groundslag, yaitu nasionalisme; internasionalisme/humanisme; demokrasi; keadilan; dan ke-Tuhanan yang disebutnya sebagai Pancasila. Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

mondok di Bandung. Sukarno resmi meminang Inggit pada Sanusi suaminya, yang memang jarang mengopeni istrinya yang cantik itu. (baca buku; Kuantar ke Gerbang, Otobiografi Inggit Garnasih, dituliskan oleh Ramadhan KH ) Selanjutnya, pada 25 Mei 1926, Sukarno meraih gelar insinyur dari THS. Hotel Preanger adalah salah satu karya arsitekturnya. Pertengahan 1926, Sukarno ikut mendirikan Klub Studi Umum, Bandung, klub diskusi yang berubah menjadi gerakan politik radikal. Terbit artikel Sukarno yang terkenal; Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme di dalam koran Suluh Indonesia Muda (1926). Di dalam artikel itu Sukarno menegaskan bahwa nyawa pergerakan rakyat Indonesia mempunyai tiga sifat, yaitu Nasionalistis, Islamistis, dan Marxistis. Pernyataan Sukarno, “Bukannya kita mengharap, yang Nasionalis itu

supaya berubah faham jadi Islamis atau Marxis. Bukannya maksud kita menyuruh Marxis dan Islamis itu berbalik menjadi Nasionalis, akan tetapi impian kita ialah kerukunan, persatuan antara tiga golongan itu.” Artikel itu ditulis akibat keprihatinan dia atas perseteruan SI Putih pimpinan Agus Salim dengan SI Merah (Sarekat Rakyat) pimpinan Semaun. Padahal keduanya sayap dari SI. Akhirnya, anggota Sarekat Rakyat yang banyak merangkap keanggotaan dengan ISDV (Indische Socialisch Democratig Verenieging) pimpinan Sneevliet, Baars, dan sebagainya melebur dan mendirikan PKI (Partai Komunis Indonesia). Kemudian PKI dengan modal sejumlah basis kaum proletar di Jawa dan Sumatera melancarkan pemberontakan. Namun, pemberontakan ini dengan mudah ditumpas habis Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. ***

ISTIMEWA

enggali Pancasila, Sukarno dilahirkan 6 Juni 1901 di Lawang Seketeng, Surabaya, Jawa Timur. Dia lahir dari pasangan Ida Ayu Rai Srimben/Ida Ayu Nyoman Rai asal Singaraja, Bali dan Raden Soekemi Sosrodihardjo dari Probolinggo, Jawa Timur. Setelah pindah sebentar ke Sidoarjo, keluarga Soekemi menetap di Mojokerto, Jawa Timur, dan Sukarno mulai bersekolah di sekolah dasar zaman Belanda hingga kelas lima. Lalu dia melanjutkan pendidikan ke Europeesche Lagere School (ELS), sekolah Eropa berbahasa Belanda, di Surabaya. Pada 1915, Sukarno masuk Hoogere Burger School (HBS), sekolah menengah Belanda, dan ikut menumpang di rumah HOS Tjokroaminoto, ketua Sarekat Islam (SI). Di situ, dia berkenalan dengan tokoh-tokoh senior pergerakan dan memulai proses magang politik. Dari situ Sukarno bertemu dengan para saudara seperguruan mulai dari Agus Salim, Tan Malaka, SM Kartosuwiryo, Semaun, Darsono, dan sebagainya. Semua adalah murid HOS. Kemudian, 21 Januari 1921, artikel Sukarno yang pertama terbit di halaman depan koran Oetoesan Hindia milik Sarekat Islam. Sukarno menikah dengan Oetari Tjokroaminoto, anak induk semangnya—yang menjadi perkawinan pertama Sukarno. Pertengahan 1921, Sukarno kuliah di Technische Hooge School (Institut Teknologi Bandung). Lalu, pada 1923 Sukarno menikahi Inggit Garnasih, ibu semang dia selama

ISTIMEWA

Sukarno saat memberikan kuliah tentang â&#x20AC;&#x153;Shaping and Reshaping Indonesiaâ&#x20AC;? di Bandung, 3 Juli 1957, menuturkan, selama Juli 1927 dia kerap berjalan-jalan ke sawah di sekitar Bandung selatan. Pengakuan ini juga dituturkan Sukarno kepada Cindy Adams, yang menuliskan kisah pertemuannya dengan Pak Marhaen dalam otobiografi, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat as told as to Cindy Adams. Konon pertemuannya dengan petani di Cigareleng itu, yang lalu mengilhami Sukarno untuk menamai pemahamannya tentang sosionasionalisme dan sosiodemokrasi selaku tujuan dan asas perjuangannya sebagai marhaenisme. Yang kelak acap diakui juga sebagai Marxisme ala Indonesia atau Marxisme yang diterapkan sesuai dengan kultur dan natur Indonesia. Penamaan pemahaman ideologinya itu diambil Sukarno dari nama seorang petani yang pernah dia temui, yaitu Marhaen, sebagai istilah yang dia nilai pas untuk menggambarkan sosok rata-rata masyarakat Indonesia, yang memiliki

soekarno di pengadilan Indonesia Menggugat

tanah/sawah yang dikerjakan sendiri dengan alat-alat milik sendiri namun meski dikerjakan bukan untuk orang lain/pemodal lain, mereka tetap saja miskin. Kemiskinan rakyat yang digambarkan Sukarno sebagai Marhaen, adalah akibat dimelaratkan oleh feodalisme, kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme. Sebagian pengamat dan kritikus sinis, mengatakan Marhaen sesungguhnya bukan nama petani di Cigareleng, tapi lebih sebagai produk fiktif dari pemikiran Sukarno. Yaitu akronim dari nama Marx Hegel and Engels. Namun apapun, terlepas dari kontroversi apakah petani yang bernama Marhaen itu ada atau tidak, apa yang dilakukan Sukarno dengan rumusan nama Marhaen itu, sesungguhnya merupakan kritik dan revisi Sukarno atas doktrin dan teori Marxisme-Leninisme yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan komunisme. Bagi Sukarno, belajar dari kegagalan pemberontakan PKI pada 1926, itu membuktikan bahwa di Indonesia belum ada kelas proletar. Itu thesis pertamanya. Karena yang ada di Indonesia, terbanyak adalah

di dalam koran Suluh Indonesia Muda (1926), Sukarno menegaskan nyawa pergerakan rakyat Indonesia mempunyai tiga sifat, yaitu Nasionalistis, Islamistis, dan Marxistis. marhaen, bukan proletar. Yang, jika dianalogikan di luar profesi petani, maka premise Sukarno itu akan akan mencakup pula para pedagang kecil alias la petite bourgouise atau pity capitalist. Dari thesis ini Sukarno lalu meningkat ke thesis kedua, yang notabene menolak konsep pertentangan kelas di dalam perjuangan revolusioner untuk mewujudkan sosialisme. Sehingga thesis berikut Sukarno tentang revolusi di Indonesia, justru hanya mengenal dua tahap, yaitu Revolusi Borjuis Nasional, dan Revolusi Sosialisme Indonesia. Dalam revolusi borjuis nasional itulah kaum marhaen justru harus bersatu padu dengan para borjuis tanggungâ&#x20AC;&#x201D;sisa-sisa feodalis lamaâ&#x20AC;&#x201D;, untuk menumbangkan kekuasaan kolonialisme asing demi memerdekakan dulu negara bangsa sebagai ruang hidup (jembatan emas ke gerbang kemerdekaan) untuk mewujudkan sosialisme Indonesia (merdeka dengan sempurna). Baru setelah Indonesia merdeka, dimulai penyiapan tahapan kedua revolusi sosialisme Indonesia dengan memerdekakan masing-masing individu bangsa dari kemiskinan, dan kebodohan. Dengan begitu, sesungguhnya Marhaenisme yang dimaksud Sukarno bisa dibandingkan dengan formulasi pendekatan teori kewirausahaan (enterpreneurship) yang baru diperkenalkan pada era 1970-an oleh David Mc Cleland, yaitu hampir 50 tahun kemudian. Bedanya, jika Mc Cleland lebih menekankan opsi pada upaya penanaman virus 19

N.ach (Need for Achievement) atau kehendak untuk maju dari kalangan rakyat atau pengusaha kecil, sehingga notabene didominasi oleh pendekatan fungsional. Maka pendekatan Sukarno atas marhaen (pity capatalist), justru bersifat struktural, yaitu melalui penanaman sikap progresif revolusioner. Pada 4 Juli 1927, Sukarno mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) di Bandung. Pada kongres 1928, gerakan itu memproklamasikan diri sebagai partai, dengan nama baru; Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berasaskan Marhaenisme, dalam rumusan ringkas sebagai visi ideologi yang memperjuangkan sosio-nasionalisme dan sosiodemokrasi. Atau biasa disebut sebagai Dwisila, di mana unsur sila ketiga, spiriritualitas religiusitas masih berupa unsur yang tersirat dalam Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi. Pilihan tanggal 4 Juli selaku hari pendeklarasian PNI ini membuktikan kekaguman Sukarno terhadap Revolusi Amerika dan Declaration Of Independence yang dirumuskan oleh para the founding father Amerika Serikat, nation state terbesar dan tertua di dunia. *** Kemudian, pada 28 Oktober 1928, terjadi peristiwa Sumpah Pemuda. Menyusul hasil kesepakatan dalam kongres pertama pada 1926 yang dihadiri berbagai kelompok pemuda di Hindia Belanda, seperti Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Sumatra, Jong Sunda (Sekar Rukun), Jong Java, dan lainnya. Dalam kongres pertama itu disepakati untuk digelar kembali kongres lanjutan atau kedua pada Oktober 1928. 20

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Kongres inilah yang akhirnya berhasil mencapai kesepakatan bulat agar para pemuda dari berbagai etnis dan wilayah koloni Hindia Belanda di Asia Tenggara, untuk sama-sama bersatu padu menyatakan diri sebagai ‘memiliki bangsa, bahasa, dan Tanah Air yang sama; Indonesia’. Untuk pertama kalinya Lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan oleh sang penggubahnya Wage Rudolf Supratman. Sukarno juga menghadiri sidang sebagai anggota Tri Koro Darmo (Jong Java). Setahun kemudian, pada 29

Desember 1929, Sukarno bersama sejumlah tokoh PNI, ditangkap dan dijebloskan ke tahanan Penjara Banceuy. Mereka semua dituduh sebagai merencanakan pemberontakan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Medio Agustus 1930 melalui Indonesia Menggugat, pidato pembelaannya yang amat terkenal dalam sidang pengadilan kolonial itu, Sukarno mengecam penjajahan dan menyerukan perlawanan. Pada hakekatnya, intisari pleidoi Sukarno adalah kupasan mendalam tentang Anggaran Pembelian dan Belanja (APB) pemerintahan kolonial yang dikecam karena sama sekali tidak sedikit pun ada unsur pro rakyat. APB Kolonial

sangat proinvestor asing, sehingga malah menghancurkan sendi-sendi perekonomian rakyat koloni. Kebijakan politik anggaran dan neraca pembayaran APB Kolonial, terbukti semakin menyengsarakan nasib rakyat Hindia Belanda yang telah jatuh melarat sejak diperas habis oleh politik tanam paksa (kultuur stelsel). Pemberlakuan politik gagasan Johanes van den Bosch seabad yang lalu itu memang terbilang sukses besar bagi investor, akibat dukungan penuh pemerintah kolonial yang tega mengorbankan sawah ladang petani hanya untuk diabdikan bagi kepentingan komoditas perkebunan yang laris di pasaran dunia. Padahal keuntungan yang berlipatganda dari hasil ekspor komoditas primer dari tanaman monokultuur malah disedot terus mengalir deras ke negara induk Kerajaan Belanda di Eropa, atau populer disebut sebagai Batig Slot. Dalam pleidoi ini untuk pertama kalinya, Sukarno memakai istilah ‘Marhaen’ sebagai pengganti dari kaum buruh (proletar). Sehingga lewat risalah yang menggugat kekejaman kolonialisme inilah, istilah marhaen kemudian menjadi semakin populer. Selanjutnya, pada 31 Desember 1931, hukuman Sukarno dipotong dua tahun dan dia dibebaskan. Namun sebelumnya PNI telah membubarkan diri pada tahun itu. Sebagian di antara anggota yang lebih berorientasikan pada partai kader lalu mendirikan PNI Baru (Pendidikan Nasional Indonesia) dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Sebagian lagi yang berfaham radikal mendirikan Partai Indonesia (Partindo) dipimpin oleh MR Sartono.

ISTIMEWA

LAPORAN UTAMA

ISTIMEWA

Sukarno kemudian masuk Partindo. Dalam kurun 1932-1933, Sukarno mencoba lebih merinci lagi pemahaman yang dia maksudkan tentang Marhaen dan Marhaenisme yang lebih mempertajam perbedaan di antara kosep Marhaen-nya dengan konsep Proletariat dari kaum Sosialis Barat, terutama dari kaum Komunis. Prinsipnya kalau struktur masyarakat Eropa telah melahirkan kaum buruh sebagai golongan tertindas atau proletar, maka masyarakat Indonesia yang belum industrialis mempunyai kaum marhaen yang juga sengsara dan melarat. Risalah Sukarno itu dimuat dalam Fikiran Rakyat. Pemahaman ini dikembangkan lebih lanjut lagi oleh Partindo menjadi Sembilan Tesis Pokok Marhaenisme dan Marhaenis. Rumusan Sukarno ini, bisa dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap analisa kelas yang dipertahankan dan dikembangkan sebagai ideologi oleh pesaingnya dari PNI Baru (berdasarkan pokok

pemikiran Sutan Sjahrir dan Hatta). Rumusan Sukarno mengubah visi ekonomi sosialisme Eropa yang berdasarkan kolektivisme menjadi konsep kebahagiaan dan keadilan sosial untuk ke-90% lebih rakyat marhaen Indonesia. Agustus 1933, Sukarno ditangkap untuk kedua kalinya. Empat bulan kemudian, tepatnya 21 November 1933, Sukarno menyatakan diri keluar dari Partindo. Pada 17 Februari 1934, Sukarno dibuang ke Ende, Flores. Di sini Sukarno banyak bergaul dengan penduduk setempat dan olah ajar seni sandiwara. Yang paling penting adalah Sukarno mendalami agama, khususnya Islam. Baik dari bukubuku kiriman yang dimintanya, maupun dari korespondensinya. Inilah periode ‘Surat-Surat Islam’ dalam proses perkembangan pemikiran Sukarno termasuk polemik dia dengan Mohammad Natsir. Periode ini terus berlanjut sampai saat–antara lain yang berkenaan dengan isu poligami yang dinilai Sukarno sebagai titik lemah hukum

Islam karena merugikan hak-hak kaum perempuan. Empat tahun kemudian, atau sekitar Februari 1938, pengasingan Sukarno dipindahkan ke Bengkulu. Di sini Sukarno langsung terlibat diskusi mengenai masalah sosial politik, khususnya dari tinjauan agama Islam, dengan sejumlah tokoh Muhammadiyah. Termasuk dengan Hassan pengurus Muhammadiyah setempat, yaitu ayah dari Siti Fatimah yang sering mengantar makanan rantangan untuk Sukarno, yang kemudian dinikahi dan diganti namanya menjadi Fatmawati. Sementara Inggit yang menolak dimadu, lalu meminta cerai dan pulang ke Bandung. *** Cerita terus berlanjut. Pada 9 Juli 1942 Sukarno kembali ke Pulau Jawa dan merebut simpati rakyat sebagai pemimpin pergerakan Indonesia di zaman Jepang. Keberhasilan merebut simpati ini sesungguhnya, dipengaruhi oleh dua unsur utama yang saling berkaitan. 21

LAPORAN UTAMA Yaitu dukungan dari para pemimpin pergerakan yang menempuh pola kooperatif dengan Balatentara Pendudukan Jepang (sehingga di mata pihak sekutu bisa dianggap sebagai kolaborator penjahat perang) yang umumnya berasal dari kelompok nasionalis Islam, contoh Haji Agus Salim dan sebagainya, dan yang berlatarbelakang kelompok nasionalis Jawa, seperti Ki Hajar Dewantara, dan seterusnya. Jangan lupa, selama masa di pembuangan, Sukarno juga kian memahami seluk beluk pemikiran dan unsur nilai radikalisasi Islam dan nilai tradisi serta budaya dari banyak kelompok etnis (Nusa Tenggara dan Sumatera) di Nusantara. Dukungan yang lain, datang dalam bentuk pemahaman pentingnya strategi menempuh pendekatan berbeda baik itu, strategi terbuka maupun strategi tertutup, untuk tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Pemahaman berupa kesepakatan tertutup itu datang dari para pemimpin pergerakan yang memilih menentang pendudukan Jepang (Anti Fasis) dengan melakukan perlawanan bawah tanah, terbanyak berlatar belakang dan berorientasi Marxis, seperti Sutan Sjahrir, Tan Malaka, dan Amir Sjarifudin. Jepang pada 16 April 1943 membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Poetera) yang ternyata dipakai sebagai sarana pekerja paksa (romusha) dan menjadi propagandis Negeri Matahari Terbit itu. Kemudian pada 7 September 1943, penguasa Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia kelak di kemudian hari (namun tanpa memberitahukan batas waktu yang spesifik). Singkat cerita, pada 1 Juni 1945, untuk menjawab pertanyaan Ketua Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Dr Radjiman dalam rapat BPUPKI, mengenai apa filosofie groundslaag atau dasar negara dari Indonesia, Sukarno (yang kelak kemudian hari akan dikenal sebagai Pidato Lahirnya 22

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Pancasila) menawarkan lima prinsip groundslag, yaitu nasionalisme; internasionalisme/humanisme; demokrasi; keadilan; dan ke-Tuhanan yang disebutnya sebagai Pancasila. Dengan alternatif, lima rumusan prinsip itu bisa disederhanakan menjadi tiga prinsip, yaitu sosionasionalisme (gabungan pemadatan nasionalisme dan internasionalisme); sosiodemokrasi (gabungan demokrasi politik dan ekonomi) dan ke-Tuhanan, atau disebut Trisila (yang sesungguhnya

Sukarno (yang kelak kemudian hari akan dikenal sebagai Pidato Lahirnya Pancasila) menawarkan lima prinsip groundslag, yaitu nasionalisme; internasionalisme/ humanisme; demokrasi; keadilan; dan keTuhanan yang disebutnya sebagai Pancasila.

merupakan Marhaenisme dalam formulasi terbaru Sukarno sebagai hasil perenungan dia semasa pembuangan). Bahkan menurut Sukarno, Trisila itu pun masih bisa diringkas lebih padat lagi menjadi satu prinsip kebersamaan yaitu gotong royong, atau disebut Ekasila. Tawaran Sukarno itu ternyata diterima aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI, yaitu dalam bentuk perumusan yang terdiri atas lima dasar. Padahal peserta sidang nyaris terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda, antara kelompok

yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan kelompok yang menginginkan negara sekuler. Rapat-rapat BPUPKI itu juga bertugas untuk mempersiapkan dan merumuskan suatu naskah UndangUndang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia, yang kelak akan dikenal sebagai UUD 1945. Pada 22 Juni 1945, perumusan tujuan kemerdekaan dan dasar negara Pancasila berdasarkan masukan utama dari Sukarno dalam pidato 1 Juni 1945 itu, kemudian berhasil selesai dituntaskan dan ditandatangani oleh Panitia kecil yang dibentuk BPUPKI. Panitia kecil itu bertugas merumuskan suatu naskah yang dipersiapkan untuk dibacakan sebagai dokumen pernyataan kemerdekaan Indonesia kelak, yang sekaligus guna dijadikan pula sebagai preambule konstitusi. Naskah yang juga ditandatangani oleh Mr Max Maramis selaku wakil golongan Kristen, empat wakil golongan kebangsaan, dan empat wakil golongan Islam ini kelak dikenal sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Pada 16 Agustus 1945, Sukarno menolak tuntutan pemuda untuk memproklamasikan Indonesia dengan alasan belum mendapat kepastian menyerahnya Jepang dalam perang. Mereka menculik Sukarno dan Hatta dan membawanya ke Rengasdengklok. Sehari kemudian, atau pada 17 Agustus 1945, Proklamasi Indonesia dibacakan oleh Sukarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Pernyataan proklamasi yang dibacakan itu berdasarkan naskah darurat yang dipersiapkan secara seketika pada malam Jumat 16 Agustus 1945, dalam rapat mendadak sejumlah anggota BPUPKI dan para pemuda dari kelompok Menteng Raya di rumah dinas Laksamana Maeda, (di Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat yang sekarang dijadikan Museum Naskah Proklamasi, red). Rapat semula sempat mengagendakan bahwa naskah proklamasi (yang draf teks-nya ditulis tangan oleh Sukarno, dan kemudian

ISTIMEWA

diketik oleh Sayuti Melik, sementara draf tulisan tangan Sukarno yang sempat tercampak di tempat sampah, berhasil diselamatkan sebagai salah satu dokumen asli sejarah oleh Burhanudin Muhamad Diah) akan ditandatangani oleh para anggota BPUPKI bersama para eksponen Pemoeda Menteng Raya 31. Dalam arti mereka semua yang hadir malam itu di rumah itu otomatis semua akan menjadi ‘Para Proklamator’ dengan atribut justifikasi sebagai ‘WakilWakil Bangsa Indonesia’. Namun, para eksponen ‘Pemoeda’ ternyata menolak agenda tersebut. Ihwal historis ini terungkap dari pernyataan Soekarni saat itu yang dengan lantang menyatakan: … “Tidak. Kami tidak mau jika para kolaborator fasis Jepang itu (Kata Soekarni lantang sambil menunjuk para anggota BPUPKI) ikut menandatangani proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatantanginya atas nama bangsa Indonesia. Karena kami hanya percaya kepada kedua

Dwitunggal Pemimpin Rakyat ini.” Sejak saat itu istilah Dwitunggal Proklamator mulai dipopulerkan. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang menetapkan UUD 1945. Namun atas desakan pers, maka PPKI segera mempercepat agenda pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan aklamasi menetapkan Dwitunggal Proklamator Sukarno sebagai Presiden dan Mohamad Hatta sebagai Wakil Presiden. Kelak mereka dikenal dengan sebutan Dwitunggal. PPKI hari itu menetapkan UUD 1945 dengan Mukadimah yang diangkat dari seluruh naskah Piagam Jakarta namun tanpa mencantumkan lagi tujuh anak kata ’kontroversial’: ‘dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya.” Di sini tercatat peran historis dari Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, dan tokoh lain dalam menghapuskan tujuh anak kata, sebagaimana permintaan dari para wakil Indonesia di kawasan Timur

yang semula mengancam, bahwa mereka (Indonesia Timur) akan lebih suka berdiri di luar Negara Republik Indonesia yang memerdekakan diri itu, jika ketujuh anak kata yang berkesan diskriminatif itu tetap dipertahankan dalam mukadimah konstitusi. Ancaman itu membuat Hatta nyaris menangis. Karena Negara Republik Indonesia yang baru ’setengah hari merdeka itu, belum apa-apa sudah terancam pecah’. Padahal mereka semua telah puluhan tahun menempuh penjara dan pengasingan demi memperjuangkan kemerdekaan Negara Bangsa Republik Indonesia berdasarkan persatuan kesatuan seluruh suku bangsa di Nusantara. Karena itu sang co-proklamator Hatta langsung bergegas melobi para tokoh Muslim yang juga menjadi anggota BPUPKI dan PPKI, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan lainnya. Mereka semua sependapat mengalah. Lahirlah Hadiah Terindah dari Umat Islam, yaitu Pancasila yang kita kenal sekarang ini. 23

LAPORAN UTAMA

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Mereka Bicara Pancasila...

(Alm) TAUFIQ KIEMAS Bagaimana implementasi Pancasila saat ini? Dalam konteks budaya, 1 Juni di Ende peringatan Pancasila. Implementasi Pancasila di masyarakat, sekarang sudah mulai baik. Jauh berbeda dari

tahun-tahun lalu. Ada kemajuan. Di pemerintah juga ada kemajuan. Pelajaran Pancasila sudah ada. Kita baru mencoba implementasinya. Masa negara Pancasila, rakyat masih miskin, rakyat ditinggalkan. Maksudnya? Kalau tidak menyerap pancasila, kita sudah pecah belah. Tidak bisa bersatu seperti sekarang. Bahwa tidak sempurna, pasti. Tapi, ada ukurannya sekarang. Dulu kan belum ada. Dibanding negara lain, Indonesia sudah maju banget soal toleransi. Memang sekarang belum sempurna. Tapi sudah menarik sekali. Dibandingkan tahun-tahun lalu, sekarang sudah ada kemajuan. Apa yang harus dilakukan masyarakat terhadap Pancasila? Semua lapisan masyarakat harus berpegang pada local genuine. Anggaran untuk sosialisasi sudah cukup untuk sosialisasikan. Tapi, memang MPR kan lembaga politik. Kalau tidak maksimal, ya wajar. Soal peristiwa Ahmadiyah, Ciketik, gereja, yang salah kita semua. Toleransi kan dari kita juga. Mesti toleransi, kearifan lokal mesti di kedepankan, kalau ada apa-apa berembug. Kita selama 10 tahun terakhir tidak pernah belajar lagi Pancasila. Tapi masih ada kesadaran dari masyarakat Indonesia bahwa kita negara Pancasila. Norma-norma Pancasila memang berat. Bicara toleranisme itu gampang. Tapi berat menjalankannya. Ada kesengajaan dari semua pihak yang tidak senang Pancasila, untuk tidak diajarkan soal Pancasila. Tidak semua kalangan suka dengan Pancasila. Tapi kenapa kita selalu ingat Pancasila, karena kita rindu pancasila. Problem saat ini, orang menjalankan (manfaatkan) Pancasila untuk kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat.

TINO OKTAVIANO / AKTUAL

erikut ini wawancara terakhir Adi Adrian dari Aktual dengan Ketua MPR Taufiq Kiemas pada akhir Mei lalu mengenai Pancasila, sebelum Taufiq berangkat ke Singapura untuk berobat pada Senin (3/6).

Jumhur Hidayat J

ika ada pemimpin yang tidak memahami Pancasila, tapi ngeyel menerapkan kebijakan yang bernafaskan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, pemimpin begitu harus segera dimazulkan. Apalagi mekanisme pemakzulan sudah ada, tinggal bagaimana melaksanakannya. Bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa dan agama ini memang harus memahami Pancasila. Pemimpin dan rakyatnya harus siap menggelorakan semua kearifan lokal dan kejeniusan lokal dari masing masing suku bangsa tersebut. Jangan pernah sekali pun ‘mematikan’ mereka dengan alasan modernitas. Justru yang harus dilakukan adalah menangkap modernitas dan rasionalitas dengan kearifan budaya itu sendiri. Dengan begitu, maka Bangsa Indonesia akan memiliki karakter yang sesungguhnya. Menurut saya, pada era sekarang ini, perlu dikembangkan ajaran yang menekankan pada ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah filosofie grondslag atau dasar filosofis dari berdirinya Bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila bukan saja

mencerminkan realitas tetapi sekaligus aktualitas Bangsa Indonesia yang beragam tetapi memiliki hasrat bersatu, berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Saat ini, mereka yang mengaku dirinya pemimpin, ruh Pancasila ini sepertinya sirna dalam kehidupan keseharian. Yang lebih menonjol adalah kehidupan yang materialistik. Padahal, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bukan hanya mementingkan materi tetapi juga kultural dan spiritual. Telah terjadi materialisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Ini tentunya berbahaya. Bangsa ini akan menghadapi bahaya bila meninggalkan semangat dasar filsafat bangsa ini. Bila kita meninggalkan Pancasila, bangsa

kita bukan saja akan menyimpang dari tujuan berdirinya berbangsa dan bernegara tetapi lebih daripada itu bisa menimbulkan keretakan yang membahayakan persatuan. Memang, dalam alam demokrasi yang sangat bebas dan kurangnya aturan yang membatasi ‘kejahatan demokrasi’ seperti politik uang, ologarkhi dan penghambaan kepada materi, maka niscaya akan menghasilkan pemimpinpemimpin gadungan. Karena gadungan, ya maka Pancasila pastinya hanya diretorikakan saja, bukan dijalankan atau diimplementasikan dalam berbagai kebijakannya.

Franz Magnis Suseno

P TINO OKTAVIANO / AKTUAL | ISTIMEWA

ancasila dicetuskan sebagai solusi dalam menghadapi berbagai masalah bangsa yang tersirat dalam lima sila di dalamnya. Pancasila dicetuskan Bung Karno untuk memecahkan masalah, terkait apakah Indonesia mau menjadi negara agama atau nasionalis sekuler, pada saat itu. Saya mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa Pancasila lebih dari sekedar ideologi bangsa, melainkan unsur kunci bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Pancasila mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara semua warganya. Indonesia menjadi milik semua rakyat, tak terkecuali kaum minoritas. Sementara itu, lima sila yang tersurat dalam Pancasila adalah tujuan bangsa Indonesia sebagai negara yang mempersatukan keberagaman di dalamnya.

LAPORAN UTAMA

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Rizal Ramli

Dasman Djamaludin, jurnalis senior

P J

adi, jangan Pancasila yang disalahkan. Jangan-jangan nanti ada orang yang mati, lalu Pancasila yang disalahkan juga. Bangsa Indonesia jangan seperti itu saling tuding menyalahkan Pancasila sebagai penyebab keterpurukan.

erpecahan atas nama agama di Indonesia, dengan adanya pelarangan Syiah, Ahmadiyah, serta pelarangan warga negara melaksanakan ibadah, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menunjukkan sekarang nilai Pancasila sudah hilang dari negara ini. Kalau terjadi perpecahan sekarang, karena nilai Pancasila sudah tidak ada, kalau dulu memang perpecahan terjadi, tetapi

karena perdebatan menafsirkan Pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara lahir dalam suatu proses budaya yang sudah mengakar sejak lama di Nusantara. Jadi bukan serta merta hasil pemikiran Sukarno dalam sehari-dua hari. Terjadi perdebatan panjang ketika awal munculnya Pancasila di Republik ini antara beberapa kelompok ideologis seperti Islam, nasionalis, dan komunis.

TINO OKTAVIANO, AMIR HAMZAH / AKTUAL

M Jasin, mantan pimpinan KPK

ejala mengambinghitamkan Pancasila, akibat fenomena pemimpin yang berbicara soal Pancasila lebih sebagai retorika. Yang menganggap ideologi bangsa ini lebih sebagai slogan, alat untuk pidato dan jampi-jampi tetapi jarang memperjuangkan nilai nilai Pancasila itu menjadi undang-undang yang bermanfaat besar bagi rakyat. Pancasila sejatinya merupakan ideologi sejarah perjuangan bangsa. Ketika saya di penjara LP Sukamiskin, saat mengkritik kebijakan Presiden Soeharto, saya mengisi waktu dengan membaca banyak buku sejarah, buku ideologis, karya pendiri bangsa ini, mulai dari Sukarno, Hatta, Yamin, Tan Malaka, dan sebagainya. Karena itu, saya meyakini Pancasila itu penting dan masih sangat dibutuhkan bangsa ini, walau dalam kenyataannya sering dilupakan. Persis seperti keyakinan Ketua MPR Taufiq Kiemas bahwa kenapa kita selalu ingat Pancasila, karena kita rindu Pancasila. Sehingga untuk menjalankan Pancasila untuk kepentingan rakyat, yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat harus berpegang pada local genuine (kearifan lokal).

Djoko Suyanto

Maruarar Sirait

upas satu persatu sila-sila Pancasila itu, niscaya nilainilai yang terkandung dalam tiap sila selalu mampu mengakomodir perubahan yang terjadi. Pada era kontemporer ini nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka justru menunjukkan keunggulan mampu beradaptasi dengan

ancasila adalah hadiah terindah dari umat Islam. Saya melihat Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan, saya menilai Islam di Indonesia sangat toleran. Nilai toleransi itu juga yang ada dalam Pancasila. Daerah pemilihan saya bukan daerah orang Batak. Kadang saya sosialisasi di pesantren, dan mungkin hanya saya yang non-muslim. Itu menandakan Islam di Indonesia sangat toleran.

Zuhairi Misrawi,

Chairman Moderate Muslim Society

perkembangan global tanpa meninggalkan nilai nilai dasar yang terkandung dalam kelima silanya. Bung Karno pernah berkata bahwa negara kita itu berada dalam taman sari dunia, tidak akan lepas dari dinamika global. Yang harus dilestarikan nilai-nilai dasarnya.

Jimly Asshiddiqie

TINO OKTAVIANO / AKTUAL | ISTIMEWA

aya menyesali kecenderungÂ an banyak pemimpin saat ini yang memperlakukan Pancasila sebagai retorika politik. Seharusnya, nilainilai Pancasila tercermin pada perilaku di dalam bernegara. Cara bertutur kata, cara mengambil keputusan, substansi kebijakan yang mau kita kembangkan, harus dengan sadar merupakan implementasi dari nilai-nilai yang kita yakini, yakni Pancasila dan UUD 1945.

ntuk mengembaÂ likan nilai Pancasila harus dimulai dari elite politik. Ini karena masalah yang terjadi itu, seperti masalah politik, justru ada pada elite. Oleh karena itu, harus dimulai para elite. Cara memaknai Pancasila harus dengan menyentuh langsung masyarakat.Â Dengan membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan penindasan. Dan itu harus diperkuat secara metodologis, dengan cara Pancasila harus digunakan pula sebagai metode ilmu pengetahuan yang diterapkan di dalam berbagai bidang keilmuan, termasuk ekonomi, sosial, hukum maupun politik. Saya prihatin karena nilai Pancasila belum diyakini setiap elemen di Indonesia. Bahkan ada kelompok masyarakat yang menolak tegas Pancasila. Padahal, Pancasila dan Islam tidak bertentangan. Bahkan, para kiai dari Nahdatul Ulama berpandangan Pancasila itu final. Karena Pancasila sinkron kepada semua agama. Di dalam sila pertama, makna ketuhanan adalah Ketuhanan yang berkebudayaan, dan kebudayaan bersifat universal.

LAPORAN UTAMA

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Sosok Mujais konsisten memperjuangkan terwujudnya sistem gotong royong yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Mujais mempertanyakan apakah gagasan ekonomi Pancasila yang dia kerjakan selama ini hanya kandas karena hasil pemungutan suara saja. Oleh Muchammad Nasrul Hamzah, Heriyono

ujais sangat berapi-api ketika membicarakan soal Pancasila. Dia yakin bahwa Pancasila adalah ‘jalan tengah’ bagi bangsa Indonesia untuk keluar dari keterpurukan saat ini. Pria berusia 38 tahun ini merupakan calon walikota Malang, Jawa Timur. Namun sayang, dalam gelaran pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) baru-baru ini, dia hanya menduduki peringkat buncit. Maju dari perserorangan dan mendapat nomor urut empat, Mujais berpasangan dengan Yunar Mulya. Dalam hajatan pemilukada Kota Malang, pasangan Mujais-Yunar Mulya atau yang lebih dikenal dengan nama Ra-Ja (Rakyat Jaya), dalam rekapitulasi akhir Komisi Pemilihan 28

Umum Daerah (KPUD) Kota Malang, hanya meraup suara sebesar 2,5%, atau sekitar 9.518 suara. Dia dikalahkan secara telak oleh pasangan Moch Anton-Sutiaji yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra yang sukses meraih 179.675 suara (47,3%). Di pemilukada Kota Malang, selain pasangan Mujais-Yunar Mulya dan Moch Anton-Sutiaji ada tiga pasang calon lainnya, mereka adalah Sri Rahayu-Priyatmoko Oetomo (diusung PDI Perjuangan, Partai Damai Sejahtera, Partai Serikat Indonesia) yang meraih 84.477 suara (22,3%), Heri Pudji Utami-Sofyan Edi Jarwoko (diusung 16 partai diantaranya Partai Golkar, PAN, dan PBB) 68.971 suara (18,2%), Dwi Cahyono-Muhammad Nur Uddin

(perserorangan) 22.158 suara (5,8%), dan Agus Dono-Arif HS (Partai Demokrat, PKS, Hanura, dan PKPB) 14.849 suara (3,9%). Menurut Mujais, keputusan KPUD Kota Malang tentang hasil pemilukada Kota Malang yang menyatakan bahwa pasangan dengan suara terbanyak, yakni pasangan Moch Anton-Sutiaji, sebagai satusatunya hasil pemilukada Kota Malang, masih belum memenuhi keadilan bagi pasangan MujaisYunar Mulya dan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP). “Belum ada jaminan kepastian dan perlindungan hukum untuk upaya kepastian kesejahteraan bagi para pemegang kartu serasi berdaya dalam melaksanakan sistem ekonomi Pancasila dan wadah GPP yang kepentingan hukumnya diwakili oleh pasangan Mujais-Yunar Mulya,” kata Mujais kepada Aktual di Jakarta, baru-baru ini, usai mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kartu serasi berdaya yang dicanangkan pasangan Mujais-Yunar Mulya berisi paket-paket pelayanan terhadap seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di Kota Malang maupun masyarakat asli Kota Malang yang tinggal di luar Kota Malang, baik invidu maupun kelompok/ institusi/ golongan tanpa membedakan latar belakang SARA pada small area. Adapun paket yang ditawarkan dalam kartu serasi berdaya adalah; pelayanan kualitas iman dan takwa kepada Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaan masing– masing, pelayanan modal usaha tanpa bunga dan tanpa agunan yang terjejaring dengan Baitul Maal/ koperasi/ lumbung RW (Pasal 33 ayat 1 UUD 1945) di landasi atas dasar saling percaya satu sama lain, pelayanan pemerataan kualitas pendidikan untuk semua, pelayanan

ISTIMEWA

Dari Desa Mempertanyakan Ekonomi Pancasila

kualitas kesehatan, pelayanan Jaminan Sosial (Pasal 34 UUD 1945), pelayanan tempat tinggal yang layak, dan pelayanan advokasi hukum dan sosial. Nantinya, jika dia terpilih menjadi walikota Malang, semua program yang dicanangkan dalam kartu serasi berdaya akan dianggarkan dengan APBD melalui premi asuransi. Mujais menerangkan, ada perbedaan mendasar yang menjadi dasar gugatannya. Dia menjelaskan, pasangan Moch AntonSutiaji diusung oleh gabungan partai politik sementara dia dan pasangannya dicalonkan oleh suatu keputusan GPP yang merupakan suatu gerakan pemberdayaan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam) berbasis budaya budi pekerti luhur dengan semangat kekeluargaan, saling percaya dan gotong royong dalam rangka melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sesuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Karakter Pancasila dari pasangan Moch Anton-Sutiaji dalam penyelenggaraan kenegaraan belum terurai dengan jelas. Sedangkan karakter pasangan kami mewakili kepentingan GPP telah diuraikan dengan jelas dalam pakta integritas, yaitu semangat gotong-royong, saling percaya, dan kekeluargaan,” jelas Mujais. Mujais menambahkan, terkait visi, misi, dan program pasangan Moch Anton-Sutiaji belum secara jelas menjamin terlaksananya keinginan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 dalam suatu sistem sosial

ekonomi Pancasila bagi GPP beserta 94.451 pemegang kartu ‘serasi berdaya’. “Perbedaan lainnya, proses perolehan suara dengan pola kampanye dan proses lainnya dalam pemilukada oleh pasangan Moch Anton-Sutiaji berbeda dengan pasangan kami yang menghadapi pemilukada dengan mengedepankan semangat gotong-royong, saling percaya dan kekeluargaan dengan tanpa kampanye, tanpa biaya, tanpa saksi, kecuali yang dibutuhkan oleh proses administrasi KPUD sebagai konsekuensi logis dari pakta integritas,” ujar dia. Mujais menjelaskan, surat resmi KPUD Kota Malang secara garis besar menyatakan bahwa pihaknya memang tidak mempunyai wewenang untuk menjawab kepastian hukum pasangan Ra-Ja di samping memberikan kesempatan pada pasangan tersebut untuk melakukan gugatan ke MK. “Sebenarnya KPUD mengapresiasi langkah pasangan Ra-Ja untuk mewujudkan demokrasi

Pancasila yang lebih substansial terhadap perlindungan individu sesuai visi besar kami,” terang dia. Dalam gugatani ke MK di atas namakan Mujais selaku calon walikota Malang serta Ahmad Tarmizi ketua majelis hikmah GPP yang dilengkapi dengan dukungan sekitar 94.451 warga Malang yang menunjukkan bahwa mereka setuju dengan visi misi pasangan Ra-Ja dan menjadikan sebagai walikota pemberdayaan yang dijadikan dasar dalam gugatannya. “Apakah gagasan ekonomi Pancasila ini hanya kandas karena hasil pemungutan suara saja? Saya memperjuangkan terwujudnya sistem gotong royong yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” tegas dia. Ada tujuh petitum (tuntutan) primair (utama/pokok) dan tiga petitum subsidair yang dimintakan Mujais sebagai penggugat kepada Mahkamah Konstitusi. Tujuh petitum primair yang diajukan Mujais adalah, pertama, memutuskan visi, misi, program, dan rancangan peraturan walikota (ranperwali) pasangan Mujais-Yunar Mulya telah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika untuk dilaksanakan dalam ruang lingkup 29

Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP). Kedua, memutuskan bahwa pakta integritas dari Mujais selaku calon walikota/calon penyelenggara negara dari GPP telah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 untuk Mujais sendiri dan GPP. Ketiga, memutuskan bahwa GPP telah sesuai dengan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, memutuskan bahwa hasil suara pemilukada Kota Malang yang sah bagi pasangan Mujais-Yunar Mulya, pasangan dengan nomor urut empat adalah 94.451 suara. Kelima, memutuskan visi, misi, program, ranperwali, pakta integritas, dan jumlah pemegang kartu serasi berdaya sebanyak 94.451 adalah merupakan hasil-hasil dari pemilukada Kota Malang bagi pasangan Mujais-Yunar Mulya dan GPP. Keenam, memutuskan bahwa Mujais selaku calon penyelenggara negara (calon walikota/calon kepala daerah) menjadi salah satu penyelenggara yang sah dan berwenang serta bertanggungjawab dalam lingkup GPP. Ketujuh, memutuskan bahwa hasil pemilukada bagi pasangan

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Mujais-Yunar Mulya adalah untuk ruang lingkup pasangan MujaisYunar Mulya dan GPP dan tidak untuk dibenturkan dengan hasil pemilukada lainnya dari KPU Kota Malang. Dalam setiap gugatan primairnya itu, pasangan Mujais-Yunar Mulya juga meminta setiap gugatannya tidak dijadikan dasar gugatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk mendapatkan jaminan kepatian dan perlindungan hukum. Sedangkan tiga gugatan subsidair yang diajukan pasangan Mujais-Yunar Mulya adalah, pertama, apabila melalui majelis MK masa depan GPP serta status Mujais selaku salah satu calon penyelenggara negara belum mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, MK berkenan memberikan rekomendasi pihak penyelenggara yang dapat memberikan

jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi Mujais dan GPP untuk memberikan kebebasan berpendapat, berpikir, dan bertindak dalam ruang lingkup pakta integritas. Kedua, atau apabila MK berpendapat adanya alternatif jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masa depan GPP serta status Mujais selaku salah satu calon penyelenggara negara sesuai dengan pakta integritas yang melekat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, adapun keterkaitan kebenaran hasil keputusan MK bagi pasangan Mujais-Yunar Mulya dan dengan segala kepentingannya serta pengaruhnya terhadap hasil-hasil pemilukada Kota Malang, sebagai konsekuensi dari pakta integritas dan GPP, maka pasangan Mujais-Yunar Mulya sepenuhnya tunduk dan patuh kepada keputusan MK apakah akan memerintahkan kepada penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilukada ulang di Kota Malang atau tidak dengan suatu keputusan yang seadil-adilnya tanpa ada yang dikorbankan, dan ini bukan bagian dari petitum yang dimohonkan pasangan Mujais-Yunar Mulya.

ISTIMEWA

LAPORAN UTAMA

1 Juni dan Hari Pancasila

TINO OKTAVIANO / AKTUAL

Oleh: Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH

ebagian orang menyebut tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila, yang sekarang sebagian orang menyebutnya dengan istilah ‘Hari Pancasila’. Saya mempunyai catatan tentang hari lahirnya Pancasila atau ‘Hari Pancasila’ itu, semoga ada manfaatnya. Pancasila adalah landasan falsafah negara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat. Saya lebih suka menyebut Pancasila sebagai ‘Landasan Falsafah Negara’ bukan ‘Dasar Negara’ atau ‘Ideologi’ sebagaimana yang sering kita dengar. Istilah ‘Landasan Falsafah’ negara itu bagi saya, lebih sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Ketua BPUPKI Dr Radjiman Wedyodiningrat. Di awal sidang, Radjiman berkata, “Sebentar lagi kita akan merdeka. Apakah filosofische grondslag Indonesia merdeka nanti?” Radjiman tidak bertanya tentang ideologi negara atau dasar negara. Dia bertanya filosofische grondslag atau landasan falsafah negara. Bagi saya, ucapan Radjiman itu benar. Landasan falsafah adalah sesuatu rumusan yang mendasar, filosofis, dan universal. Berbeda dengan ideologi yang bersifat eksplisit, yang digunakan oleh suatu gerakan politik, yang berisi basis perjuangan, program, dan cara mencapainya. Landasan falsafah negara haruslah merupakan kesepakatan bersama dari semua aliran politik ketika mereka mendirikan sebuah negara. Karena itu, landasan falsafah negara harus menjadi ‘titik temu’ atau common platform dari semua aliran politik yang ada di dalam negara itu. Ada beberapa tokoh yang menanggapi pertanyaan Radjiman. Supomo, Hatta, Sukarno, Agus Salim, Kiyai Masykur, Sukiman

adalah di antara tokoh yang memberi tanggapan atas pertanyaan Radjiman itu. Sukarno adalah pembicara terakhir yang menyampaikan tanggapannya pada 1 Juni 1945. Dia mengusulkan lima asas untuk dijadikan sebaga landasan falsafah. Sukarno menyebut lima asas yang diusulkannya itu sebagai Pancasila. Setelah semua tanggapan diberikan, Supomo berkata bahwa dalam BPUPKI itu terdapat dua golongan, yakni Golongan Kebangsaan dan Golongan Islam. Golongan Islam, kata Supomo, menghendaki Indonesia merdeka berdasarkan Islam. Sebaliknya, Golongan Kebangsaan menghendaki negara persatuan nasional yang memisahkan antara agama dengan negara. Setelah itu, dibentuklah Panitia Sembilan untuk merumuskan landasan falsafah negara berdasarkan semua masukan yang diberikan para tokoh. Kesembilan tokoh itu adalah Sukarno, Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Agus Salim, Achmad Subardjo, Kahar Muzakkir, Wahid Hasyim, AA Maramis dan Muhammad Yamin. Dari sembilan tokoh itu, empat orang mewakili Golongan Kebangsaan, empat orang mewakili Golongan Islam, dan satu orang mewakili Golongan Kristen. Sembilan tokoh ini merumuskan naskah Proklamasi yang sekaligus akan menjadi Pembukaan UUD. Naskah tersebut disepakati pada 22 Juni 1945. Yamin menyebut naskah itu sebagai ‘Piagam Jakarta’ yang berisi gentlemen agreement seluruh aliran politik di Tanah Air. Dengan Piagam Jakarta, kompromi tercapai, Indonesia tidak berdasarkan Islam, tapi juga tidak berdasarkan sekularisme yang memisahkan agama dengan negara. Dalam Piagam Jakarta itulah untuk pertama kalinya kita temukan rumusan Pancasila sebagai landasan falsafah negara yang disepakati semua aliran. Ketika Proklamasi, naskah Piagam Jakarta tidak jadi dibacakan sebagai teks Proklamasi. Teks baru dirumuskan pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945. Teks baru Proklamasi yang dibacakan pada 17 Agustus 1945

adalah teks yang kita kenal sekarang, yakni untaian kalimat, “Kami bangsa Indonesia…” dan seterusnya. Namun, naskah Piagam Jakarta disepakati akan menjadi Pembukaan UUD yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 Sebelum disahkan, Sukarno dan Hatta minta tokoh-tokoh Islam setuju agar frasa, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” dihapus. Walaupun kecewa, namun Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo akhirnya menerima ajakan Sukarno dan Hatta. Kalimat, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” akhirnya dihapus dan diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari rangkaian peristiwa ini? Bahwa kompromi terakhir tentang landasan falsafah negara, Pancasila, dengan rumusan seperti dalam Pembukaan UUD 1945 adalah terjadi pada 18 Agustus 1945. Bahwa hari lahirnya Pancasila bukanlah tanggal 1 Juni, tetapi tanggal 18 Agustus ketika rumusan final disepakati dan disahkan. Bahwa pidato Sukarno tanggal 1 Juni barulah masukan, sebagaimana masukan dari tokoh-tokoh lain, baik dari Golongan Kebangsaan maupun dari Golongan Islam. Lebih jauh lagi, jika kita bandingkan usulan Sukarno tanggal 1 Juni 1945 cukup mengandung perbedaan fundamental dengan rumusan final yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketuhanan saja diletakkan Sukarno sebagai sila terakhir, tetapi rumusan final justru menempatkannya pada sila pertama. Sukarno mengatakan, bahwa Pancasila dapat diperas menjadi Trisila, dan Trisila dapat diperas lagi menjadi Ekasila yakni gotong-royong. Sementara rumusan final Pancasila, menolak pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Pokok-pokok pikiran Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH yang disampaikan dalam wawancara tertulis dengan Aktual dan ditulis ulang oleh Nur Lail pada 5 Juni 2013.

LAPORAN UTAMA

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Bung Karno, Pohon Sukun dan Pancasila

anggal 1 Juni 2013, Wakil Presiden RI, Boediono meresmikan Monumen Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Monumen itu menggambarkan Bung Karno duduk di bawah pohon sukun yang bercabang lima ketika dia dibuang oleh Belanda pada 1934-1938. Di sanalah Bung Karno sering menghabiskan waktunya merenung tentang filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara yang kelak menjadi falsafah kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila, juga terdiri atas lima dasar sebagaimana pohon sukun bercabang lima. Tentang pembuangannya selama empat tahun di Ende ini, Bung Karno khusus menceritakan kepada Cindy Adams penulis dan wartawan perempuan Amerika Serikat (suaminya pelawak Joey Adams) yang menyusun buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia dan terbit pertama kali pada 1966. Halaman 189 buku tersebut, cetakan ke-7, 2001, Bung Karno bercerita; â&#x20AC;&#x153;Tempat pelarian menyendiri yang kugemari adalah di bawah pohon sukun yang menghadap ke-laut,â&#x20AC;? ujarnya. Di bawah pohon inilah kemudian lahir perenungan yang membuahkan hasil. Berupa lima butir-butir pemikiran yang kemudian menjadi falsafah kehidupan bangsa Indonesia yang digali dari budaya asli bangsa, yaitu Pancasila. Perlu diketahui, separuh hidup Bung Karno berada dalam pembuangan. Setelah dari Ende, ke Bengkulu. Sebelumnya, pada 1929, Bung Karno ditahan Belanda karena dianggap melakukan rapat-rapat gelap hingga ke penjara Sukamiskin. Setelah kemerdekaan, dia ditahan di Bangka. Ketika ibukota kedua Republik Indonesia, Yogyakarta, diserang, Bung Karno dan Bung Hatta juga ditahan. 32

Lahirnya Pancasila Ide-ide dasar yang menjadi bahan renungan di bawah pohon sukun di Ende dimunculkan Bung Karno dalam pidato tanpa teks selama satu jam di dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.

Juni 1945, Soekarno memenuhi permintaan ketua BPUPKI dengan menguraikan pentingnya Indonesia merdeka dan sebagai dasarnya adalah Pancasila. Pada 1 Juli 1947, Ketua BPUPKI Dr Radjiman Wedyodiningrat memberi pengantar pada penerbitan pidato Sukarno 1 Juni 1945 yang

Di dalam salah satu ceramahnya, Roeslan Abdulgani, juru bicara Manipol/Usdek di zaman pemerintahan Sukarno, menceritakan bahwa pada suatu malam sebelum 1 Juni 1945, Sukarno lebih dahulu memohon petunjuk kepada Allah SWT apa yang harus diucapkan sehubungan dengan masalah Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI esok harinya. Pada hari keempat sidang, 1

disebutnya sebagai pidato lahirnya Pancasila. Urutan awal Pancasila yang diucapkan Sukarno pada 1 Juni 1945 itu adalah, Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan. Pidato ini dirumuskan oleh sembilan orang tokoh terpilih, yaitu Sukarno, Hatta, AA Maramis, Abikusno Tjokrosuyoso, Abdul Kahar

AMIR HAMZAH / AKTUAL | KOMPAS.COM

Oleh Dasman Djamaluddin

Muzakir, H Agus Salim, Ahmad Subardjo, KH Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin pada 22 Juni 1945 yang rumusannya dinamakan Piagam Jakarta. Urutannya; Ketuhanan dengan kewajiban menjalan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 1945), maka esoknya

pada 18 Agustus 1945, SukarnoHatta secara aklamasi diangkat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Ada pun urutan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan RI pada 18 Agustus 1945, yang tetap tidak berubah hingga sekarang; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gotong Royong Sebagai seorang penggali dan menemukan ide-ide yang mengakar dari budaya Indonesia, Sukarno sangat memahami jati diri bangsa Indonesia. Pancasila dari lima diperas menjadi tiga, yaitu Sosionasionalisme, Sosio-demokrasi dan Ketuhanan. Sosio-nasionalisme, artinya apa pun warna kulitnya, apa pun nama sukunya, apa pun agamanya, apa pun bahasa yang digunakan, asal warga negara Indonesia, harus berjiwa nasionalis dan tidak berjiwa kosmopolitan. Sosio-demokrasi, artinya apa pun warna kulitnya, apa pun nama sukunya, apa pun agamanya dan bahasa apa pun yang digunakan, asal warga negara Indonesia harus berjiwa demokratis, tidak berjiwa feodalis, kolonialis, imperialis, separatis, provinsialis, federalis, egois, tiranis, individualis, anarkis dan epotis. Sementara itu, ke-Tuhanan, artinya, apa pun warna kulitnya, apa pun sukunya, apa pun agamanya dan apa pun bahasa yang dipakai, asal warga negara Indonesia harus berjiwa ke-Tuhanan, harus bertuhan, tidak boleh atheis. Dalam hal ketuhanan ini, Sukarno memberikan penjelasan khusus yaitu bangsa Indonesia harus berjiwa Ketuhanan yang berkebudayaan tanpa egoisme agama. Bung Karno sangat memahami apa yang terjadi terhadap rakyatnya. Oleh karena itu dari lima dasar Pancasila, dia menggarisbawahi dengan penguraiannya (memeras) menjadi tiga, agar bisa dipahami benar inti dari Pancasila tersebut. Bahkan dari tiga itu, diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu Gotongroyong, artinya â&#x20AC;&#x2DC;pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersamaâ&#x20AC;&#x2122;. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat

kepentingan bersama. Era Soeharto Pemerintahan Sukarno berakhir setelah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Seorang penggali Pancasila pun menemui nasib yang menyedihkan. Dia ditahan sebagaimana yang pernah dialaminya di masa penjajahan. Kali ini yang menahannya adalah bangsanya sendiri. Dia pergi sebelum konsep Pancasilanya matang untuk diketahui dan dipraktikkan bangsanya. Itulah sebabnya berungkali dia katakan, â&#x20AC;&#x153;Revolusi belum selesai,â&#x20AC;? karena dia berharap jangan nantinya Pancasila ditafsirkan hanya sesuai dengan orang yang menggantikannya. Tidak berpihak kepada rakyat miskin. Tidak visioner, karena diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sejarah membuktikan, ketakutan Bung Karno itu terjadi hari ini. Malah yang lebih memprihatinkan demokrasi atau budaya bangsa ini sudah tidak sesuai dengan budaya aslinya. Di masa Soeharto, ideologi negara betul-betul salah tafsir. Gema Pancasila sebatas gaung tetapi tidak terpatri di dalam hati sanubari bangsa Indonesia. Bahkan Soeharto lebih mempercayai ideologi liberal yang dimunculkan dalam bentuk Pancasila, tetapi ruh dan jiwanya tidak sesuai dengan Pancasila yang dimpi-impikan para pencetus dan penggali Pancasila tersebut, Sukarno. Jati diri bangsa Indonesia kembali menghadapi krisis. Identitas bangsa Indonesia semakin terpuruk. Indonesia berada di persimpangan jalan dan terlanjur terseret mengikuti ideologi negara lain (liberalisme). Bukannya berusaha mempertajam, mendialogkan dan menyempurnakan Pancasila gagasan Bung Karno itu. Sekarang apa yang kita banggakan? Tidak memiliki produksi mobil sendiri, produksi di berbagai bidang.. Kita lebih suka membeli yang bekas-bekas dan impor. Termasuk buah impor. *Penulis adalah Jurnalis dan Sejarawan

Mengenang Taufiq Kiemas

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Kader Tangguh Marhaenis Taufiq Kiemas meninggal di Singapore General Hospital, Outram Singapura, 8 Juni 2013 dalam usia 70 tahun. Oleh DHIA PREKASHA YOEDHA

kader marhaenis, Taufiq akhirnya sempat intim dan menikahi Megawati Sukarnoputri. Megawati, putri pertama Bung Karno itu telah lama menjanda sejak Letnan Satu Surindro Supjarso, suaminya pilot pesawat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNIAU) mengalami kecelakaan. Pesawat Skyvan T-701 yang dikendalikan Surindro terhempas di perairan pulau Biak, Irian Jaya pada 22 Januari 1970. Sehingga Surindro beserta tujuh awak pesawat hilang tak tentu rimbanya. Yang tersisa hanya serpihan puing pesawat terserak di perairan itu. Padahal pernikahan Mega dengan sosok pilot tinggi ganteng yang akrab dipanggil ‘Pacul’ pada Sabtu, 1 Juni 1968 di Jalan Sriwijaya Nomor 7 Kebayoran Baru, Jakarta ini telah membuahkan putra Mohammad Rizki Pratama dan Mohammad Prananda yang tengah dikandung saat kecelakaan. Sebelum jumpa dengan Taufiq, Mega beberapa tahun kemudian, pada 1972, saat mengasuh kedua anak balitanya, sempat merajut kasih dengan pria diplomat Mesir yang bertugas di Jakarta, Hassan Gamal Ahmad Hasan. Namun, pernikahan kedua Mega ini hanya bertahan tiga bulan. Karena pernikahan dengan Hassan ini dihebohkan media massa yang

menganggap Megawati masih terikat perkawinan sah dengan Surindro, yang hingga saat itu belum ada keputusan yang pasti dari pemerintah, dalam hal ini Markas Besar TNI-AU, tentang nasib suami pertamanya yang jenazahnya sampai kini belum ditemukan. Keluarga Bung Karno tak tinggal diam. Mereka menyewa pengacara, Sumadji, guna membatalkan pernikahan kedua Mega yang kontroversial itu melalui penetapan keputusan Pengadilan Tinggi Agama - Jakarta. Akhirnya Hassan menyerah. Kebahagiaan hidup rumah tangga Mega baru benar-benar terjalin dan dirasakan dalam perkawinan ketiga, setelah dinikahi Taufiq Kiemas sesama aktivis GMNI. Taufiq Kiemas yang dijuluki Guntur Sukarnoputra sebagai ‘si Bule’ menikahi Mega pada akhir Maret 1973 di Panti Perwira TNI AL, Kwitang, Jakarta Pusat. Kemudian lahirlah Puan Maharani anak ketiga Megawati Soekarnoputri dan anak pertama dan satu-satunya dari Taufiq Kiemas. Kegigihan Taufiq berjuang sebagai kader marhaenis ini, yang kemudian mengantarkan Mega sebagai keluarga Sukarno untuk kemudian aktif dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) setelah Kongres Pondok Gede yang deadlock menampilkan generasi baru politisi PDI di bawah kepimpinan

TINO OKTAVIANO / AKTUAL

uhammad Taufik Kiemas gelar Datuk Basa Batuah lebih dikenal dengan nama Taufik Kiemas. Beliau lahir di Jakarta, 31 Desember 1942, semasa pendudukan Jepang. Taufiq lahir dari pasangan Tjik Agus Kiemas dan Hamzathoen Roesyda. Ayahnya berasal dari Sumatera Selatan, sedangkan ibunya dari Minangkabau. Taufiq merupakan penghulu kaum keluarga ibunya di Kanagarian Sabu, Batipuh Ateh, Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan gelar Datuk Basa Batuah. Suami presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Sukarnoputri, ini menjabat sebagai ketua MPR RI periode 2009–2014. Taufiq Kiemas memulai karir politik sejak mahasiswa dengan bergabung sebagai anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Darah politik ini diwarisi dari ayahnya yang merupakan aktivis Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dan ibunya aktivis Partai Murba (pengikut ajaran Tan Malaka). Saking aktif tercatat sebagai loyalis Bung Karno, selama pergolakan politik pasca-Gerakan Satu Oktober (Gestok) 1965-1967, Taufiq Kiemas akhirnya ditangkap aparat intelijen Orde Baru dan dipenjarakan tanpa proses peradilan yang benar Ketangguhan almarhum sebagai kader ‘pejuang pemikir pemikir pejuang’ yang pernah mengikuti gemblengan kader Inti Pembina Jiwa Revolusi, untuk menegakkan ajaran Sukarno, membuat Taufiq tetap gigih berkiprah di front nasional kalangan marhaenis selepas dari penjara. Dari temu kangen sesama

ISTIMEWA

Soerjadi sejak 1986. Sehingga, pada pemilu 1987, Taufiq dan Mega di samping berhasil mendongkrak perolehan kursi “partai sandal jepit” ini, mereka juga ikut terpilih masuk ke Senayan. Langkah ini kemudian diikuti dengan bergabungnya Guruh Sukarnoputra ke PDI. Ketika tren PDI kian menguat begitu Keluarga Sukarno aktif penuh, rezim Orde Baru pun pasang ancang-ancang membendungnya. Termasuk menjegal Mega (otomatis juga Taufiq). Pembendungan melalui berbagai operasi intelejen, sejak Mega yang didukung langsung rakyat secara de facto terpilih menjadi ketua umum DPP PDI dalam Kongres Luar Biasa di Sukolilo, Surabaya. Setelah beberapa kali gagal menumbangkan Mega dan Taufiq dari kepemimpinan PDI, akhirnya Suharto melalui operasi senyap pada 27 Juli 1996 yang dikenal dengan Matatuli (Malapetaka 27 Juli) yang dalam versi penguasa disebut Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli) berhasil menyingkirkan Mega dari formal kepemimpinan PDI yang telah ditukangi melalui Kongres Medan. Operasi senyap Matatuli itu dilancarkan berdasarkan hasil rapat di Kodam V Jayakarta pada24 Juli yang dipimpin langsung Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selaku Kasdam V Jayakarta. Berkat sukses operasi berdarah membungkam gerakan prodemokrasi ini, SBY segera mendapat kenaikan pangkat jadi Mayor Jendral dan dipromosi menjadi Pangdam Sriwijaya, pada 29 Juli. Akibat Matatuli, posisi Taufiq, terutama Mega pun terpuruk. Namun, operasi gorong-gorong yang digalang para aktivis pendukung Mega, sebagai bentuk clandestine (perlawananan bawah tanah) pun semakin meluas, dan berujung pada Gerakan Reformasi yang berhasil memaksa Presiden Suharto lengser mengakhiri hegemoni Orde Baru. Taufiq yang selama itu turut menggalang operasi gorong-gorong berhasil mengangkat PDI Promeg menjadi PDI Perjuangan. Di samping giat di partai,

Taufiq juga tidak lupa membesarkan kembali organisasi almamaternya GMNI. Berkat kemampuannya, Taufiq berhasil melobi Siswono Yudo Husodo, Suko Sudarso, Bondan Gunawan, Murdaya Poo, Theo L Sambuaga dan sejumlah alumni GMNI lainnya untuk ikhlas gotongroyong merogoh kocek masingmasing demi membeli sebidang tanah dan bangunan yang cukup luas bagi kegiatan GMNI di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Untuk pertama kalinya, salah satu ormas eks Front Marhaenis PNI bisa memiliki gedung kantor sendiri. Berbeda dengan sejumlah senioren PNI yang sempat

cakar-cakaran berebut menjual aset eks PNI (Partai Nasional Indonesia) di sejumlah kantor cabang PNI/ Front Marhaenis se-Indonesia, Taufiq malah memberi aset kepada almamaternya. Meski dikebiri selama Orde Baru, Taufiq sempat terpilih menjadi anggota DPR/ MPR-RI pada 1992 mewakili PDI. Karirnya kian mencorong begitu rezim Soeharto tumbang. Pada Pemilu 1999, PDI Perjuangan jadi pemenang. Walaupun demikian, PDI Perjuangan gagal membawa Megawati ke kursi kepresidenan, karena kalah voting dalam Sidang Umum MPR 1999 dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan oleh karenanya Megawati menduduki kursi wakil presiden. Setelah Abdurrahman Wahid turun dari jabatan presiden pada 2001, PDI Perjuangan berhasil menempatkan Megawati ke kursi

presiden kelima. Taufiq juga pernah menjabat ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu). Dia kembali terpilih jadi anggota DPR 2009–2014 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II. Karir politik Taufiq Kiemas juga acap diulas sejumlah penulis, seperti Derek Manangka dalam buku Jurus dan Manuver Politik Taufiq Kiemas : Memang Lidah Tak Bertulang yang terbit pada 2009. Buku lain adalah Tanpa Rakyat Pemimpin tak Berarti Apa-apa: Jejak Langkah 60 tahun Taufiq Kiemas. Pada 10 Maret 2013, Taufiq Kiemas mendapat gelar Doktor Honoris Causa bidang Kebangsaan dan Bernegara dari Universitas Trisakti, Jakarta. Sebelumnya, pada 17 Desember 2011, alumni SMAN 2 Palembang ini harus menjalani operasi pergantian baterai alat pemacu jantung di Rumah Sakit Harapan Kita. Adik Megawati, Guruh Soekarno Putra, mengaku terakhir berkomunikasi dengan Taufiq Kiemas sebelum acara peringatan hari lahir Pancasila di Ende, NTT, 1 Juni 2013. “Saat itu, mas Taufiq minta saya ikut ke Ende sebagai wakil keluarga. Tapi saya kena sakit tifus, jadi berhalangan hadir,” kata Guruh, Sabtu (8/6). Taufiq meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif di General Hospital, Singapura pada Sabtu (8/6). Almarhum sakit akibat kelelahan usai menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2013 di Ende Nusa Tenggara Timur. Acara tersebut dihadiri Wakil Presiden RI Boediono. Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung yang ikut menemani Taufiq di Singapura, mengatakan, Taufiq mengalami masalah kesehatan sejak pulang dari Ende pada Senin (3/6). “Sepulang dari Ende, beliau terkena ginjalnya, sehingga sulit buang air kecil. Itu menjadi problem beliau dengan jantungnya,” kata dia, Minggu (9/6). Taufiq Kiemas dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Minggu (9/6). Prosesi pemakaman dipimpin langsung Presiden SBY. Selamat jalan Pak Taufiq. 35

Mengenang Taufiq Kiemas

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Taufiq Kiemas dalam Kesan Fahri Hamzah

Yusril Ihza Mahendra

aya bagaikan seorang adik bagi beliau. Saya sungguh berhutang budi kepada almarhum Pak Taufiq. Beliau selalu menasehati saya agar teguh pendirian, menjadi anak Masyumi sejati. Kini, kakak saya yang baik hati itu telah pergi untuk selamanya dengan meninggalkan sejuta kenangan. Saya masih ingat ketika ibu saya empat tahun yang lalu di RS Cikini. Pak Taufiq datang mengunjungi dan berbincang-bincang, bercerita tentang Masyumi zaman dulu.

Almarhum TK merupakan politisi negarawan yang tak pernah menilai seseorang berdasarkan kategori tua muda.Â Beliau tokoh yang tak pernah membuat kita yang muda merasa kita muda dan dia tua. Keakrabannya mencairkan usia.

Viva Yoga Mauladi

Ali Masykur Musa

lmarhum sosok nasionalis yang hidup dalam keluarga Masyumi. Dalam cerita almarhum, setelah lulus SMA, almarhum dinasehati ayahnya jika nanti sudah kuliah agar masuk organisasi ekstra kampus, HMI. Setelah masuk kampus justru almarhum masuk GMNI. Hal ini justru terbalik dengan kisah pendiri HMI, Prof Lafran Pane (alm.) yang berasal dari keluarga nasionalis (PNI) tetapi mendirikan HMI.

TK politisi senior ulung yang disegani politisi partai lain. TK adalah pemecah karang kebekuan politik. Contoh kebekuan Mega dengan SBY. Karena skenarionya kedua tokoh tersebut sering bertemu meski kelihatan kaku. Bagi kalangan NU khususnya almarhum Gus Dur, TK dikenal santun menghormati kyai.

Ganjar Pranowo

aya punya kesan mendalam dengan almarhum, yakni sering dimarahi dengan kata-kata tidak enak, caci-maki. Namun, hal itu justru menggugah dan memacu diri saya menjadi politisi sejati. Ternyata wejangan itu sangat berarti sebagai dorongan peneguh hati saya.

Rustriningsih

eliau tidak menunjukkan bahwa perbedaan dalam suatu partai harus disikapi dengan bermusuhan, melainkan pendewasaan berpolitik. Meskipun bersikap penuh kontroversi dan berseberangan dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputeri, namun pilihan sikap politik almarhum dalam berpartai, tidak menunjukan perbedaan itu dengan bermusuhan.

Joko Widodo

lmarhum Taufiq Kiemas sosok negarawan yang memiliki nasionalisme tinggi dan sangat berjasa kepada bangsa dan negara. Peninggalan beliau untuk bangsa dan negara ini adalah terus menjaga empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seusai pemilihan gubernur DKI Jakarta kemarin, beliau bercerita kemarin sakit, tapi sudah mendapat obat, ternyata obatnya saya, setelah terpilih di DKI.

Drajad Wibowo Beliau pemimpin yang piawai menjembatani berbagai perbedaan. Bagi beliau, perbedaan adalah kebhinekaan. Tugas pemimpin adalah merajut kebhinekaan tersebut. Â Saya tak heran ketika beliau gencar mengampanyekan 4 pilar, yakni Pancasila, UUD, kebhinekaan dan NKRI.

Marzuki Alie

lmarhum politisi kawakan, legendaris yang berangkat dari dunia aktivis penuh idealisme. Di dalam dirinya tertanam nasionalisme mendalam dan itu terefleksikan dalam pilihan dan sikap juangnya. Sosok Taufiq memiliki spektrum pergaulan yang luas, bergaul dengan semua elemen bangsa yang plural, tanpa memandang kelas atau strata ekonomi, etnisitas, agama, kesukuan dan berbagai perbedaan primordial lainâ&#x20AC;? ujarnya.

Yunarto Wijaya Dia lebih dari politisi. Dia adalah negarawan, konsisten terhadap kebangsaan, dan mampu beradaptasi di segala zaman. Benarbenar metamorfosis sebagai politisi yang matang dan tokoh bangsa. Dia konsisten mulai dari seorang aktivis, keterlibatan dengan Ibu Mega sebagai pihak tertindas di masa Orde Baru, lalu Â berkuasa, sampai tidak berkuasa, dan kemudian menjabat sebagai ketua MPR.

TINO OKTAVIANO/AKTUAL | SETPRES

POLITIK

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Cara Golkar Singkirkan Priyo Priyo di Pengadilan Tipikor disebut menerima sejumlah dana dari kasus korupsi yang menjerat Wakil Ketua MKGR Zulkarnain Djabar.

divonis delapan tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider satu bulan kurungan. Ini vonis terberat dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) ini terbukti melanggar dakwaan primer yakni Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut Zulkarnain dengan hukuman 12 tahun penjara. Dalam pertimbangan, Zulkarnain dan Dendy dinilai telah mencederai hati umat Islam dan menghalanggi umat Islam beribadah.

“Perbuatan terdakwa. Tentunya dapat menghambat peningkatan beribadah, keimanan, dan ketakwaan umat Islam terhadap Allah SWT,” ujar hakim. Zulkarnain pun dengan emosional langsung memberikan tanggapan atas putusan hakim. Tanpa berkonsultasi dengan penasehat hukumnya, dia mengatakan akan mengajukan banding. “Saya tanpa berkonsultasi dengan kuasa hukum menyatakan banding,” ucapnya berapi-api. Wakil Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) tersebut mengungkapkan akan blakblakan mengungkap dalang korupsi yang sempat menyinggung nama

TINO OKTAVIANO / AKTUAL

uka politisi Partai Golkar Zulkarnain Djabar seketika menegang. Duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (30/5) malam, dia langsung melotot ke arah penesehat hukumnya Erman Umar. Sambil mengggerakkan kedua tangan seolah tidak percaya Ketua Majelis Hakim Afiantara menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Anggota Komisi VIII DPR tersebut. Zulkarnain terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan laboratorium dan penggandaan Al Quran 2011-2012 di Kementerian Agama. Zulkarnaen dianggap melakukan perbuatan korupsi itu bersama-sama dengan putranya, Dendy Prasetya, yang

Oleh Wahyu Romadhony

ISTIMEWA

mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin tersebut. “Ada yang janggal dalam penetapan saya sebagai tersangka. Ini bertepatan dengan Rapimnas Golkar di mana saya ditetapkan sebagai tersangka. Saat itu saksinya saja belum ada. Siapa yang bermain ini, saya akan ungkap,” ujar dia. *** Siang hari, Sabtu (1/6), mobil Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sudah terparkir di halaman Lembaga Pemasyarakatan (LP) Suka Miskin, Bandung, Jawa Barat. Mobil yang sama mengantar Priyo dua hari sebelumnya untuk mengikuti ujian program Doktor di Universitas Padjadjaran (Unpad). Didampingi seorang ajudannya, Priyo membesuk Ketua umum Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR) Fahd El Fouz atau yang akrab dipanggil Fahd A Rafiq. Dia terpidana kasus suap dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) yang juga saksi kunci yang menyeret Priyo dalam kasus korupsi pengadaan Al Quran. Kepala LP Sukamiskin, Giri Purbadi mengakui izin Priyo tersebut untuk bertemu dengan Fahd. “Izin

DENDY PRASETYA DIPERIKSA KPK

kunjungannya memang menengok Fahd. Tapi bertemu juga dengan (napi) yang lain. Tadi ketemu sebentar dengan Fahd,” jelas dia. Kunjungan Ketua Umum MKGR ini kontan mengundang reaksi. Dua hari sebelumnya di Pengadilan Tipikor Jakarta namanya disebut menerima sejumlah dana dari kasus korupsi yang menjerat Wakil Ketuanya MKGR Zulkarnain Djabar. “Untuk pengadaan laboratorium komputer tahun 2011 sebesar Rp 31,2 miliar, Senayan atau Zulkarnaen mendapat jatah 6%, Fahd 3,2%, Dendy 2,2%, Vascoruseimy atau Syamsurahman 2%, Priyo Budi Santoso 1% dan kantor 1%,” ujar hakim anggota Alexander Marwata. Di samping itu, Priyo juga disebut menerima bagian sebesar 3,5% untuk proyek pengadaaan Al Quran. Priyo tidak membantah kunjungan tersebut. Namun, sia menolak kunjungan itu khusus untuk menemui Fahd yang saat ini menjadi saksi kunci kucuran dana kasus korupsi untuk dirinya. Dia menyebut kunjungan pribadinya itu untuk menengok politisi Golkar yang menjadi pesakitan di LP Sukamiskin. “Saya pastikan tidak ada pembicaraan khusus orang per

orang termasuk Fahd. Tidak memungkinkan karena umum sifatnya itu. Jadi selayang pandang semuanya. Saya menyampaikan itu dan berkunjung biasa,” tegas dia. Di sana, Priyo juga mengaku bertemu sejumlah terpidana kasus korupsi. Mantan Gubernur Sumatera Utara Samsul Arifin, mantan Dirut PLN Edi Widiyono dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin hadir dalam pertemuan itu. Priyo mengaku ada tekanan yang besar oleh sekelompok elite pimpinan Golkar yang mencoba menyudutkan dia dalam kasus ini. ““Saya agak sedih juga temanteman di dalam saya ada segelintir pimpinan teras yang seperti sengaja menggerakkan pemberitaan dan seterusnya,” tutur dia. Menurut Priyo, upaya di internal partai pimpinan Abu Rizal Bakrie ini untuk mengincar posisi dan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. “Tidak apa-apa, tapi menurut saya kalau ingin menggantikan posisi saya dimanapun, ya sebentar lagi pemilu tinggal setahun lagi, silakan saja. Caranya yang baik tidak harus seperti ini,” jelas dia. Wakil Ketua DPP Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo membantah pernyataan Priyo itu. “Tidak ada sama sekali yang incar-incar posisi (Priyo Budi Santoso, red),” tegasnya. Hal senada juga diungkap Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Yorris Raweyai. “Seharusnya, Pak Priyo tak perlu komentari soal internal Golkar. Dari mana itu, pernyataan hanya emosi, dia panik,” kata Yorris. Namun, yang menarik, kasus Priyo ini justru mulai berkembang ke arah apakah legal atau tidak kunjungannya ke LP SUkamiskin tadi? Bukan inti masalahnya, apakah benar Priyo menerima fee dari proyek Alquran. Ada spekulasi yang berkembang bahwa Priyo ingin menggeser masalah hukumnya ke ranah politik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah nasib Priyo dan Golkar akan sama seperti nasib Luthfi Hasan Ishaaq dan PKS? 39

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

POLITIK

Kertas Palsu untuk Jonny Allen Jhonny Allen terancam dicoret jika benar ditetapkan sebagai tersangka.

ecarik kertas berkop Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya beredar di Gedung DPR, Selasa (21/5). Isi surat itu adalah soal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kasus penggelapan yang dilaporkan Selestinus A Ola. Namun, yang mengejutkan, pada bagian surat tersebut disebutkan bahwa Wakil Ketua Partai Demokrat Johnny Allen Marbun ditetapkan sebagai tersangka. Kontan saja hal itu membuat Johnny Allen gelisah. Anggota Komisi VII DPR tersebut kaget atas berita penetapan dirinya sebagai tersangka. Terlebih penetapan itu berdasarkan laporan mantan supirnya yakni Selestinus A Ola. “Apa dasarnya? Tersangka apa? Wong tanah saya sendiri yang beli kok. Coba dikejar kepada Polda itu (alasan tersangka),” ujar Johnny. Kasus ini menurutnya bermula dari pembelian tanah seluas 472 m2. Tanah itu dibeli dan diatasnamakan Selistinus oleh Johnny. “Saya beli tanah melalui notaris. Karena kesibukan saya, notaris bikin atas

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Bayu Seno

nama dia. Dia (Salestinus, red) ini dulu saya suruh ngurusin. Dia bikin tanah itu atas nama dia sama isterinya tanpa ada surat tertulis. Ya notaris percaya saja karena dia adalah ajudan saya, tiap hari dekat saya. Itu kejadianya 20072008,” tegas dia. Namun, orang kepercayaanya itu mengubah akte tanah menjadi atas nama istrinya. Johnny mengaku sudah menceritakan semuanya kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Bayu Seno. “ Pada 2012 baru dia bikin itu tanah dia, termasuk sudah dibikin atas nama isterinya. Saya juga sudah jelaskan itu kepada Kapolda. Bahkan notaris pun sudah melapor,” jelas dia. Kabar penetapan Johnny ini menjadi perhatian Ketua Tim Penjaringan Calon Legislatif Partai Demokrat Suadi Marasabessy. Johnny tercatat sebagai calon legislatif (caleg) nomor urut 1 Partai Demokrat dari daerah pemilihan Sumatera Utara II. Dia terancam dicoret jika benar ditetapkan sebagai tersangka. “Saya masih sedang klarifikasi ke Ditserse Polda Metro. Saya sudah dikabari. Saya masih terus berusaha klarikasi ke Polda,” katanya.

Polda Metro Jaya bergerak cepat mengklarifikasi beredarnya dokumen tersebut. Kepala Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Daniel Bolly Tifaona menyebut SP2HP tersebut palsu. “Dalam surat itu kata saksi diganti menjadi tersangka,” kata Daniel. Daniel menegaskan akan menyelidiki kasus pemalsuan SP2HP tersebut. “Kami masih mencari tahu siapa pelaku pemalsuan tersebut,” ujarnya. Polda Metro Jaya juga akan memeriksa Johnny sebagai saksi. Seperti dikutip dalam SP2HP tersebut Polda telah memeriksa sejumlah saksi. Mereka adalah Salestinus A Ola, Andar M Situmorang, Pardamean Hutapea, Mastuti, Herni Dwiyanti, Retno Santi Prasetyati, dan Siti Narwiyah. Bagian bawah surat juga mencantumkan tulisan mengenai rencana Polda memeriksa Jhonny.

TINO OKTAVIANO / AKTUAL

Oleh Wahyu Romadhony

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

HUKUM

Adu ‘Lencana’

di Cawang Kencana BPN berulang kali mengeluarkan surat yang menegaskan bahwa Gedung Cawang Kencana merupakan milik YHCU. Oleh Arbie Marwan, Nebby Mahbubirrahman, Heriyono

TINO OKTAVIANO, OKE DWI ATMADJA / AKTUAL

aut wajah Moerwanto Soeprapto seperti tidak menunjukkan letih. Padahal, mantan sekretaris jenderal (sekjend) Departemen Sosial (Depsos) yang juga Purnawirawan TNI AD berpangkat mayor jenderal (mayjend) ini merupakan tahanan kota sejak 6 Agustus 2012. Dia dihukum penjara selama dua tahun enam bulan dalam sengketa penguasaan tanah dan bangunan Cawang Kencana di Jalan Mayjen Sutoyo Kav 22 Cawang, Jakarta Timur oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melawan Depsos (kini bernama Kementerian Sosial/ Kemensos, red). Kejaksaan menilai Moerwanto telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun, hingga kini Moerwanto berkukuh bahwa bangunan gedung Cawang Kencana merupakan milik Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) yang diketuai dirinya, bukan milik Depsos. “Saya korupsi apa? Gedung Cawang Kencana dibangun bukan melalui dana APBN, tapi dari dana yayasan. Saat ini saya dan YCHU sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,” kata Moerwanto kepada Aktual di Jakarta, baru-baru ini. Moerwanto bercerita, dalam sidang beberapa waktu lalu,

mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah ketika hadir sebagai saksi ahli menegaskan bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) atas tanah dan bangunan Cawang Kencana adalah murni milik YCHU. Bahkan, kala itu Bachtiar Chamsyah sempat melontarkan pernyataan dirinya mencium ada yang tidak beres, sehingga bersedia secara sukarela menjadi saksi ahli untuk meringankan tersangka. “Ini sampai ke Tipikor saja sudah aneh.

Memang benar bahwa BPN sudah mengeluarkan surat kepemilikan atas tanah milik yayasan, dan bukan milik Depsos,” kata Bachtiar, 26 Desember 2012. Pernyataan Bachtiar Chamsyah itu ternyata juga diperkuat oleh Salim Segaf Al-Jufry, menteri Sosial saat ini. Ketika ditemui Aktual dalam sebuah acara di Tangerang Selatan, Minggu (2/5), Salim Segaf menegaskan bangunan Cawang Kencana bukan milik negara. “Tanah milik kementerian, cuma 41

HUKUM

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

bangunannya yang bukan, ini masih proses hukum,” kata dia. Menurut Moerwanto, pernyataan Salim Segaf sebenarnya sama dengan yang disampaikan oleh Bachtiar Chamsyah. “Demikian pula yang disampaikan secara tertulis mantan sekjend Kemensos sebelumnya, bahwa yang diserahkan hanyalah sertifikat tanah Cawang Kencana dan tidak termasuk Gedung Cawang Kencana,” tegas dia. Moerwanto menambahkan, sejak awal pembangunannya pada 1993, dengan seizin menteri Sosial, Gedung Cawang Kencana dibangun oleh Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS). “Sehingga, izin mendirikan bangunan (IMB)-nya pun atas nama YDBKS. Sementara, pada saat pembangunan gedung Cawang Kencana, saat itu sudah tidak menyelenggarakan lagi undian SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah),” ujar dia. Dia mengungkapkan, yang berkukuh ingin merebut Gedung Cawang Kencana dari YHCU adalah Chazali Situmorang, mantan sekjend Kemensos. “Pertanyaannya adalah, ketika menterinya mengatakan bahwa Gedung Cawang Kencana bukan milik negara, lalu Situmorang bertindak atas instruksi siapa? Atas ide siapa pula Situmorang melayangkan somasi beberapa kali kepada kami? Kenapa seberani itu dia melakukan 42

hal itu atas nama Kemensos,” kata Moerwanto. Bahkan, lanjut Moerwanto, mantan menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, yang juga sempat dihadirkankan sebagai saksi ahli, mengatakan bahwa jika banyak kepentingan nonhukum ikut bermain di ranah hukum, maka bisa dipastikan keadilan dan kepastian hukum takkan pernah ada. “Jika kepentingan nonhukum ikut bermain, orang salah bisa tidak dihukum. Sebaliknya, orang tidak salah bisa dihukum, dan ini terjadi di mana mana. Negara harus tegas kepada aparat penegak hukum. Kalau ada kepentingan nonhukum ikut bermain di balik penegakan hukum, harus diberi sanksi yang berat,” jelas Yusril, 26 Desember 2012. Pada 1971, Yayasan Pembangunan Sosial (YPS)/Yayasan Rehabilitasi Sosial (YRS) dengan Ketua AM Pasila membeli tanah dari para penggarap dengan jumlah luas keseluruhan 17.127 m2 yang terdiri atas sembilan akta jual beli (AJB) dari Kecamatan Jati, Jakarta Timur, selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Selanjutnya, YPS/YRS dibubarkan dengan akta nomor 186 tanggal 27 Desember 1977. Kemudian, pada 20 Mei 1978, didirikanlah Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS). Tujuan pendirian YDBKS adalah

Jumlah luas keseluruhan adalah 20.254,50 m2, terdiri atas satu lantai dasar dan tujuh lantai, dua basement dan auditorium. Pada 1994, bangunan mulai dimanfaatkan untuk kegiatan YDBKS dan badan usaha yang berafiliasi dengan YDBKS. Berdasarkan akta nomor 82 tanggal 29 September 1999 dari Notaris SP Henny Singgih, ada berita acara penyerahan tanah dan bangunan Cawang Kencana dari YDBKS kepada YCHU. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas laporan keuangan Kemensos. Berdasarkan dokumen audit BPK terakhir, yang diumumkan pada 14 Mei 2012, yang salinannya diperoleh Aktual,

ISTIMEWA

membantu meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia. Singkat cerita, pada 1992, YDBKS mulai membangun Gedung Cawang Kencana berdasarkan surat IMB No 9216/IMB/1992 tanggal 1 Oktober 1992. Biaya pembangunan gedung keseluruhan dari dana YDBKS.

Kronologis

pada halaman 40 disebukan bahwa sebidang tanah seluas 7.902 m2 di Cawang senilai Rp 51,363 miliar, di atas tanah milik Kementerian Sosial berdiri Gedung Cawang Kencana yang statusnya masih disengketakan antara Kemensos dengan YCHU. Versi YCHU, dana pembangunan Gedung

Cawang Kencana tidak menggunakan dana APBN, akan tetapi menggunakan dana dari hasil SDSB. Sedangkan versi Kemensos, pembangunan gedung itu memang bukan dari dana APBN, tapi dari SDSB yang izin pelaksanaannya dimerikan Menteri Sosial, sehingga dana yang SDSB yang terkumpul merupakan penerimaan yang semestinya menjadi hak negara. Badan Pertahanan Nasional (BPN) juga pernah mengeluarkan Keputusan Kepala BPN No 206/ HP/DA/88/A/19 tentang Ralat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria No 206/

HP/DA tertanggal 29 Juni 1988. Surat itu diteken Wakil Kepala BPN Luthfi Nasution. Surat itu memutuskan memberikan kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial hak pakai atas tanah seluas No 141, 142, dan 143 seluas 7.902 m2 di Jalan Letjend Sutoyo, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kemudian, memberikan izin kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial untuk mengalihkan hak pakai dimaksud kepada Yayasan Citra Handadhari Utama, sesuai surat Menteri Agraria/Kepala BPN tanggal 14 Oktober 1999 No 530.2-4300. Setelah itu, BPN juga mengeluarkan beberapa surat yang menguatkan keberadaaan YCHU. Pada 12 Juli 2004, saat Lutfi Nasoetion menjabat sebagai kepala BPN, dia berkirim surat kepada Menteri Sosial dengan nomor surat 570.31-1779 perihal permohonan penangguhan/pembatalan hak pakai No 158/Cawang atas nama YCHU. Surat itu menanggapi surat sebelumnya yang dikirim Menteri Sosial kepada BPN dengan nomor surat A/A-155/VII-02/MS tertanggal 15 Juli 2002 dan No A/A187/X-2003/MS tanggal 14 Oktober 2002 dan No A/A-267/IV-03/MS tanggal 23 April 2003. Dalam jawaban suratnya, kepala BPN menjelaskan, penerbitan surat keputusan pemberian hak pakai No 158/Cawang atas nama YCHU telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena prosesnya dilakukan atas permintaan Departemen Sosial, sebagaimana surat No AC.58/IX99/MS tanggal 17 September 1999 dan No A/C-67/X-99/MS tanggal 11 Oktober 1999. â&#x20AC;&#x153;Berkenaan dengan hak tersebut di atas sepanjang belum ada kesepakatan dengan pihak YCHU maka permohonan saudara (menteri Sosial, red) untuk menangguhkan atau membatalkan surat keputusan pemberian hak dan sertipikat hak pakai dimaksud tidak dapat dipertimbangkan,â&#x20AC;? jelas Lutfi Nasoetion dalam suratnya, kala itu.

Sengketa Gedung Cawang Kencana 1971 YPS/YRS dengan Ketua AM Pasila membeli tanah seluas 17.127 m2, terdiri atas sembilan akta jual beli (AJB) di Kecamatan Jati, Jakarta Timur. 27 Desember 1977 YPS/YRS dibubarkan dengan akta nomor 186. 20 Mei 1978 Didirikan YDBKS. Tujuan pendirian YDBKS adalah membantu meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia. 19 Maret 1986 Terbit Keputusan Menteri Sosial (Nani Soedarsono) No 34/HUK/1986 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Tanah Departemen Sosial yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur kepada YDBKS. 12 Mei 1987 Menteri Sosial Nani Soedarsono dengan suratnya nomor K/B-46V-87/MS kepada Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri meminta agar tanah di Cawang disertifikatkan atas nama YDBKS. 29 Juni 1988 Keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri No 206/HP/DA/88 yang memutuskan memberikan hak pakai kepada Departemen Sosial untuk kepentingan YDBKS untuk jangka waktu selama dipergunakan. 22 Juli 1988 Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No 206/HP/DA/99 tanggal 29 Juni 1988 terbit tiga sertipikat hak pakai atas nama YDBKS, masing-masing SHP No 132 seluas 7.518 m2, SHP No 133 luas 133 m2, dan SHP No 134 luas 251 m2. Sehingga total luasnya menjadi 7.902 m2. 1 Oktober 1992 YDBKS mulai membangun gedung Cawang Kencana berdasarkan surat IMB No 9216/ IMB/1992. Biaya pembangunan gedung keseluruhan dari dana YDBKS. 1994 Bangunan mulai dimanfaatkan untuk kegiatan YDBKS dan badan usaha yang berafiliasi dengan YDBKS. 21 Juli 1999 YCHU didirikan dengan akta nomor 42 dengan Notaris Henny Singgih di Jakarta dengan delapan orang pendiri yang terdiri atas mantan pegawai/pejabat Departemen Sosial. 1 September 1999 Atas permohonan tertulis YCHU, terbit pendapat hukum (legal opinion), intinya menyebutkan bahwa YPRS/YPS maupun yayasan swasta murni. 29 September 1999 Berdasarkan akta nomor 82 dari Notaris SP Henny Singgih, ada berita acara penyerahan tanah dan bangunan Cawang Kencana dari YDBKS kepada YCHU.

HUKUM

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Ulah Lucas di Bisnis Tambang Kasus bermula saat pria bernama Lee Yanto yang mengaku ponakan Lucas ingin bermitra dengan Ingrid untuk mengembangkan tambang mangan di NTT. Oleh Wahyu Romadhony, Heriyono

menyatakan telah memanggil Lucas secara patut, baik ke kantornya di Wisma Metropolitan maupun kediaman Jalan Gading Timur 1B 3/23, RT 08, RW 08, Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut). Namun, ketua RT setempat menyatakan Lucas sudah tidak tinggal di sana sejak 2001. Sementara, jawaban surat yang dikirim JPU ke kantor Lucas, menyatakan Lucas sedang berada di luar kota dan pekan depan akan ke luar negeri. Usai persidangan terdakwa menyatakan keterangan Lucas dipersidangan sangat penting karena dirinya dan Lucas sepakat untuk bisnis tambang di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus ini berawal dari kerja

sama dan, kesepakatan bersama antara terdakwa yang notabene direktur CV Kasih Mulia si pemilik izin pertambangan. Dengan investor bernama Hubertus Dasilva. Dalam pengelolaan tambang mangan di dua lokasi Kabupaten Belu, Atam Bua, dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kefa Menanu, NTT. Saat kerja sama awal, Hubertus mengklaim bahwa dia sudah mengirimkan uang sebanyak Rp 1,2 milIar kepada terdakwa, untuk pengurusan izin Amdal. “Proses perizinan sudah saya kerjakan sebagai mana mestinya sesuai aturan berlaku. Di sinilah kemudian saya dituduh melakukan penggelapan,” kata Ingrid. *** Di sebuah tempat di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (7/6), Ingrid bertemu Aktual untuk bercerita sebab

ISTIMEWA

uasana sidang kasus penipuan senilai Rp 7,2 miliar dengan terdakwa Ingrid Wijaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (28/5), berlangsung haru. Pasalnya, Ingrid menangis di depan majelis hakim PN Jaksel. Tangisan itu disebabkan lantaran saksi utama kasus ini, Lucas, yang juga pengacara kondang, kembali mangkir dari panggilan jaksa penuntut umum (JPU). “Persoalan ini sebenarnya antara Lucas dengan saya. Saya punya bukti. Saya minta majelis hakim tolong hadirkan Lucas di persidangan ini,” kata Ingrid sambil terisak, dalam persidangan kala itu. Ini kelima kalinya Lucas mangkir dari panggilan sebagai saksi. Menangapi permintaan terdakwa, majelis hakim yang diketuai Gusrizal SH menyatakan untuk menghadirkan saksi dipersidangan merupakan kewenangan JPU. Sidang sempat berjalan alot karena tim kuasa hukum meminta hakim menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan JPU menjemput paksa Lucas. “Kami curiga Lucas menghindar dari panggilan yang berwajib (JPU). Kalau dia ke luar negeri, kemana? Dalam tugas apa? Dia seorang advokat tentu mengetahui aturan,” ujar kuasa hukum terdakwa Silvestor Nong. Majelis hakim akhirnya memerintahkan JPU untuk memanggil kembali Lucas. Hakim memberi waktu selama dua minggu. “Supaya JPU memanggil kembali,” tegas Gusrizal. Di awal persidangan, JPU

ISTIMEWA

musabab kasus ini terjadi. Ditemani dua orang anaknya yang masih kecil dan salah seorang rekannya, Ray Mudas, Ingrid bercerita banyak. Untuk datang ke lokasi pertemuan, Ingrid, kedua anaknya, dan Ray datang dengan menggunakan kendaraan umum. Selama di Jakarta, Ingrid indekost bersama anakanaknya di daerah Jakarta Pusat. Menurut cerita Ingrid, kasus ini bermula pada akhir Februari 2010. Kala itu dia mendapat telepon dari seorang pria bernama Lee Yanto yang mengaku keponakan Lucas. Dalam pembicaraan via telepon itu, Lee Yanto mengaku sebagai investor yang ingin bermitra dengan Ingrid untuk mengembangkan tambang mangan di NTT. “Dia (Lee Yanto) menelepon saya berulang kali untuk bertemu. Namun, saat itu kondisi saya sedang hamil. Singkatnya, kami bertemu di Jakarta untuk pertama kali pada 18 April 2010. Kedatangan saya ke Jakarta, mulai dari akomodasi tiket pesawat, menginap di hotel, dan sebagainya, semua ditanggung oleh Lee Yanto,” ungkap Ingrid. Ingrid meneruskan ceritanya. “Saya bertemu Lucas keesokan harinya pada 19 April 2010 pukul 22.00 WIB. Pertemuan berlangsung singkat. Sebelum bertemu Lucas, Lee Yanto kerap berkata kepada saya bahwa saya akan dipertemukan dengan bos besar. Ternyata bos besar itu Lucas.” Dia menambahkan, Lucas ingin bermitra karena dirinya merupakan pemegang konsesi tambang mangan di NTT. Di bawah bendera CV Kasih Mulia, Ingrid memegang dua konsesi

tambang mangan di NTT, yakni di Kefa Menanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan di Atam Bua, Kabupaten Belu. Di Kabupaten TTU, luas konsesi tambang mangan yang dikelola CV Kasih Mulia seluas 2.500 hektare (ha) dengan pola kuasa pertambangan (KP). Sedangkan di Kabupaten Belu, luas konsesinya sekitar 2.520 ha dengan status izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi. “Kesepakatan awal, Lucas yang ingin membiayai seluruh kegiatan pertambangan yang dilakukan CV Kasih Mulia. Jika telah berproduksi, kami hanya menerima fee sebesar Rp 200 per kilogram (kg) dari mangaan yang dijual. Tidak ada yang namanya pengalihan saham atau apapun bentuknya,” jelas Ingrid. Ingrid mengakui, Lucas sempat memberikan uang sebesar Rp 6 miliar kepada CV Kasih Mulia . Uang itu digunakan untuk membangun kantor, stock pile, jalan-jalan desa yang akan dilalui truk pengangkut mangan, dan kegiatan tanggung jawab perusahaan (corporate social responsibility/CSR)

lainnya. “Lucas juga memberikan uang sebesar Rp 1,2 miliar untuk biayabiaya peningkatan izin tambang. Namun, Lee Yanto pun sempat mengambil uang dari CV Kasih Mulia sebesar Rp 1,75 miliar untuk digunakan membeli alat-alat pertambangan,” kata Ingrid. Sengketa bermula ketika praktik di lapangan ternyata pada saat peningkatan IUP produksi tambang yang di Kabupaten TTU luas lahan tambang menyusut hingga hanya 199 ha yang boleh diproduksi. “Yang menyebabkan penyusutan luas tambang bukan keinginan kami, tapi pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Sebab, di lahan awal yang seluas 2.500 ha, pada saat dilakukan peningkatan IUP eksplorasi menyusut menjadi 1.019 ha,” terang Ingrid. Alasan pemkab setempat, lanjut Ingrid, karena di area tersebut terdapat kawasan hutan lindung, tanah adat, dan sebagainya yang tidak boleh ditambang. “Nah, inilah pokok permasalahannya. Apalagi saat 45

HUKUM peningkatan kembali IUP produksi hanya tersisa 199 ha. Saya tidak mengerti apakah Lucas paham soal tambang atau purapura tidak paham. Di dalam bisnis tambang, meskipun pada awalnya kita memiliki luas konsesi 2.500 ha, namun pada saat akan ditambang belum tentu semua kawasan itu bisa ditambang. Ini bisa ditanyakan kepada pelaku bisnis tambang lainnya.” Ingrid menilai, perbedaan pendapat inilah yang kemudian menjadi masalah. “Perluasan lahan bisa dilakukan bila kita menyerahkan sejumlah dana untuk jaminan reklamasi kepada pemerintah,” jelasnya. Penjelasan Ingrid, dalam hubungan kerja itu, Lucas memang bukan pihak yang langsung menangani semuanya segala perjanjian. Lucas mempercayakan kerja sama itu kepada Lee Yanto dan Hubertus. “Namun, setiap laporan perkembangan di lapangan disampaikan kepada Lucas. Saya dan Hubertus wajib memberikan laporan perkembangan ke Lucas. Bukti tertulis dan perjanjian itu ada yang berkaitan dengan nama Lucas,” ungkap Ingrid. Keanehan lain juga terjadi. Ingrid mengungkapkan, pada 15 Desember 2010, ada dana masuk ke rekening CV Kasih Mulia di Bank Danamon dari PT Asia American yang dikirim melalui Bank Credit Suisse di Singapura dengan kode SWIFT 46

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

CSPBSGSG sebesar USD 500 ribu, jika dirupiahkan menjadi Rp 4,504 miliar. Dua hari kemudian, lanjut Ingrid, atau tepatnya pada 17 Desember 2010, ada dana keluar dari CV Kasih Mulia di Bank Danamon ke Bank Windu cabang Slipi dengan nilai yang sama dengan nama penerima Hubertus Dasilva. Keanehan terus berlanjut. Pada 21 Desember 2010, kembali ada uang masuk ke rekening Bank Danamon milik CV Kasih Mulia dari sumber yang sama sebesar USD 389 ribu atau Rp 3.511.892.000. Di hari yang sama, langsung terjadi penarikan kembali uang tersebut senilai Rp 3,496 miliar oleh Hubertus Dasilva ke Bang Windu. “Keluar masuknya rekening itu ke CV Kasih Mulia tanpa sepengetahuan saya selaku direktur.

Saya lantas menanyakan perihal itu ke Bank Danamon. Sebab, saya selaku direktur CV Kasih Mulia tidak mengetahui transaksi dana keluar masuk itu dalam rangka hubungan kerja atau kegiatan apa,” kata Ingrid. “Semula saya menganggap Lucas itu seperti pahlawan karena ingin membantu saya mengembangkan tambang mangaan. Bahkan, nama terakhir anak saya juga saya berikan sama dengan nama dia, Lucas, karena saya percaya dia. Namun, jika saya tahu akhirnya saya dituduh seperti ini, menyesal saya mengenal Lucas. Saya juga menjadi curiga jangan-jangan dia ingin menguasai seluruh tambang milik saya. Saya ingin bertemu Lucas di pengadilan untuk bersumpah atas nama Tuhan soal kejadian sebenarnya,” ujarnya sambil menghapus air matanya.

Siapa Lucas? Pria yang selalu berpakaian perlente ini kerap mendapat suara-suara miring dari berbagai pihak. Oleh Wahyu Romadhony

NURKHOLIS ANSARI LUBIS

edio 2006, tidak ada pengacara di Jakarta yang kenal nama Lucas. Semula, jebolan fakultas hukum dari Universitas Hasanuddin pada 1992 ini hanyalah pegawai di bagian legal Bank Indonesia Raya (Bank Bira) yang dimiliki Lauw Tjin Ho alias Atang Latief alias Apiang Djinggo. Bank Bira kemudian dilikuidasi karena tersangkut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 325 miliar. Lulus S1, Lucas melanjutkan kuliahnya di Universitas Airlangga dengan mengambil master hukum dan notariat. Dia lulus program master pada 1995. Nama Lucas mulai moncer ketika pemerintah Indonesia mendirikan pengadilan niaga. Pengacara berwajah bulat ini namanya lantas mencuat. Dia kerap sukses memenangi setiap perkara kepailitan yang dipegangnya di Pengadilan Niaga Jakarta. Sejumlah pihak kerap melontarkan pertanyaan sebegitu jagokah dan mendalam pengetahuan Lucas soal seluk-beluk masalah kepailitan? Belum tentu. Namun, pria yang selalu berpakaian perlente ini kerap mendapat suara-suara miring dari berbagai pihak. Sepak terjang Lucas pun membuat resah koleganya. “Lucas itu sangat pandai dalam soal tipu muslihat,” ujar seorang pengacara kondang. Bahkan, pengacara Palmer Situmorang pun sempat berkomentar. “Sepak terjangnya mencoreng citra korps pengacara,” ujar Palmer, seperti dilansir dari setiyardi.wordpress.com. Palmer memberi bukti. Setidaknya ada lima perkara yang ditangani pengacara yang berkantor di Wisma Metropolitan, Jakarta, itu yang bermasalah. Paling fenomenal adalah kasus saham ganda Manulife. Kasus ini bermula dari pembelian 40% saham Dharmala Sakti Sejahtera oleh Manulife International. Perusahaan asuransi ternama asal

Kanada itu membeli saham Dharmala lewat lelang resmi pada 26 Oktober 2000 senilai Rp 170 miliar. Belakangan, muncul klaim bahwa saham Dharmala tersebut telah dibeli oleh Roman Gold Asset senilai Rp 354,4 miliar dari Harvest Hero International. Sedangkan Harvest memperoleh saham tersebut dari Highmead Limited, yang mendapat kuasa penjualan dari bekas bos Grup Dharmala, Suyanto Gondokusumo. Pertanyaannya adalah, bagaimana Roman bisa mendapatkan saham Dharmala sebelum lelang diadakan?Pada akhir 2008, di pengadilan Hong Kong terungkap tentang ‘keahlian’ Lucas. Seorang tertuduh, Maggie Ho Yuk Lin, direktur AMS Management Services di Hong Kong, mengaku bahwa dia membuat dokumen-dokumen palsu atas instruksi Lucas. Salah satunya adalah tentang pendirian Harvest Hero, yang pendiriannya diundurkan ke tahun 1996, padahal dokumen dibuat tahun 2000. Begitu juga affidavit (kesaksian tertulis) seorang notaris asal Singapura yang bernama Wilson Yip di pengadilan yang sama. Yip mengungkapkan permintaan Lucas agar dirinya ikut merekayasa transaksi fiktif penjualan saham Dharmala kepada Roman Gold. Adalagi kasus Panca Overseas Finance (POF), anak usaha Grup Panin yang gagal dipailitkan. Awalnya, pada Januari 2001, POF digugat pailit oleh International Finance Corporation (IFC) karena mengemplang utang sebesar USD 13 juta. Saat gugatan IFC tengah berlangsung di Pengadilan Niaga Jakarta, tiba-tiba muncul 14 lembaga keuangan yang mengklaim sebagai kreditor POF. Ke-14 kreditor fiktif ini mengaku memiliki piutang sebesar Rp 1,3 triliun di POF. Anehnya, sebagai kreditor mayoritas, mereka menolak langkah pemailitan POF. “Sialnya, hakim percaya pada cerita

soal 14 kreditor itu,” ujar Luhut MP Pangaribuan, kuasa hukum International Finance Corporation. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), asosiasi advokat tempat Lucas menjadi salah satu anggotanya juga dibuat resah. Wakil Ketua Umum PERADI Sugeng Teguh Santosa mengaku tidak terkejut dengan sepak terjang Lucas. “Saya sudah lama mendengar Lucas melakukan praktik yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mafia hukum,” ujar Teguh saat berbincang dengan Aktual. Sugeng meminta lembaga penegak hukum yang dirugikan oleh tindakan ilegal Lucas untuk melapor kepada Dewan Kehormatan PERADI. “Kami sudah menunggu lama laporan dari pihak yang dirugikan Lucas. Ini sudah sangat mencemaskan. PERADI tidak butuh orang seperti Lucas yang merusak citra organisasi,” tegas dia. Sugeng mengatakan akan memecat Lucas dan mencabut izin pengacaranya jika Lucas terbukti melakukan sejumlah suap kepada penegak hukum itu terbukti. “Nanti kalau laporannya sudah masuk. Kami akan prioritaskan. Sudah pasti jika terbukti kami akan pecat dan cabut kartu pangacaranya,” ujar dia. Pengacara keturunan Tionghoa ini cenderung menutup diri kepada wartawan. Pelbagai pemberitaan tentang dirinya membuatnya menjadi apriori terhadap pers. Dia begitu susah dihubungi oleh awak jurnalis. 47

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

KPK Siap Garap Lucas KPK serius menggarap dugaan penyuapan yang dilakukan hakim di MA oleh kantor pengacara Lucas SH & Partners. Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Oleh Wahyu Romadhony, Heriyono

ama Lucas juga ikut terseret dalam kasus penyuapan hakim Mahkamah Agung (MA). Adalah Hakim Agung Samsan Nangro yang diduga menerima uang suap dari kantor pengacara Lucas SH & Partners. Uang itu diduga untuk memuluskan proses penanganan perkara yang berkaitan dengan klien Lucas. Namun, dengan tegas hal itu dibantah Samsan Nangro. “Ah, tidak ada itu. Dan soal itu saya sudah memberikan pernyataan,” kata Andi saat dikonfirmasi, Kamis (16/5). Ketika terus diminta klarifikasinya, Andi kembali membantah bahwa ada uang tersebut terkait penanganan sebuah perkara yang ada di Mahkamah Agung. “Oh, tidak itu.” 48

singkatnya. Andi pun langsung masuk kedalam kendaraan pribadinya. Dari penelusuran data yang diterima Aktual, nama Andi diduga menerima tiga kali aliran dana dari kantor Lucas, yakni pada 15 Januari sebesar Rp 15 juta, dan pada Febuari menerima dua kali pemberian sebesar Rp 2 juta dan Rp 25 juta, yang diduga dilakukan pada 2009. Selain nama Andi, ada pula nama Ketua MA Hatta Ali. Senada dengan Andi, Hatta Ali membantahnya. Bahkan dia menantang supaya polisi menyidik dirinya, terkait dugaan pemberian uang senilai Rp 200 juta dari kantor pengacara Lucas. “Saya malah menantang, sidik saja di polisi, laporkan saya,” tegas Hatta Ali, Jumat (24/5).

Di satu sisi, Komisi Pemberanta san Korupsi (KPK) serius menggarap dugaan penyuapan yang diduga dilakukan hakim di MA. Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). “Laporannya ada, masih terus ditelaah KPK,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, awal Mei lalu. Kendati demikian, sejauh ini terang Johan, pihaknya belum memintai keterangan terkait pihakpihak yang diduga mengetahui kasus tersebut. “Kami baru validasi laporannya.” Pengacara Lucas dari kantor advokat Lucas SH & Patners dilaporkan ke KPK lantaran diduga melakukan praktik suap terhadap hakim agung yang menanganinya kasus di MA. Dalam laporan TPDI, pihaknya memberikan sejumlah dokumen pembukuan aliran dana dari pengacara Lucas ke hakim agung. “Seluruh dokumen berupa catatan keuangan serta bukti pendukung lain, kita sudah serahkan,” kata Ketua TPDI Petrus Selestinus di kantor KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. Petrus juga mengungkapkan, dari beberapa dokumen itu, ada nama-nama pejabat yang memiliki kedudukan penting di MA yang dilaporkan ke KPK. Bahkan Petrus mengatakan, untuk memastikan bukti-bukti tersebut, pihaknya sudah melakukan konfirmasi kepada pihak pemberi suap ke para hakim itu. “Setelah kita konfirmasi mereka juga membenarkan telah membayar. Mereka memberi berapa, terus disetorkan kemana. Nanti dari mereka disebarkan kepada siapasiapa yang menerima,” jelas Petrus.

TINO OKTAVIANO, OKE DWI ATMADJA / AKTUAL | ISTIMEWA

HUKUM

Tito Kei Tewas Ditembak

Kasus penembakan yang dialami Tito Kei sangat tidak lazim. Korban bukan dalam keadaan sedang melakukan perlawanan saat ditembak. Oleh Rafkha, Adi Adrian

DETIK.COM | ISTIMEWA

ransiskus Refra alias Tito Refra Kei (40), adik kandung dari John Kennedy Kei Refra alias John Kei, tokoh pemuda dari Pulau Kei, Kabupaten Tual, Maluku Tenggara, tewas tertembak di warung kopi Jalan Titian Indah Raya, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (31/5) malam sekitar pukul 20.00 WIB, saat sedang bermain kartu. Selain Tito Kei, Ratim (70), penjaga warung kopi juga tewas tertembak. Ratim menderita luka tembak di bagian dada kiri. Menurut hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan petugas kepolisian, peluru yang digunakan pelaku berkaliber 9 mm. “Senjata yang digunakan jenis pistol bukan revolver. Dengan peluru berkaliber 9 mm,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Toni Hermanto , di Mapolda Metro Jaya, Selasa (4/6). Toni mengatakan, anak peluru yang ditembakkan pelaku sempat bersarang di kepala Tito. “Tito terkena satu tembakan di bawah mata sebelah kanan dan anak peluru bersarang di kepala,” jelas Toni. Penyidik menduga, Ratim merupakan orang pertama yang dieksekusi oleh pelaku tak dikenal. “Ini dugaan berdasarkan hasil olah

TKP, dan keterangan tiga saksi yang ada,” kata Kepala Subdit Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Helmi Santika, di Mapolda Metro Jaya, Rabu (5/6). Helmi menjelaskan, dari analisis pihaknya, pelaku datang dari gang kecil yang ada di samping warung. Pelaku kemudian menembak Ratim terlebih dahulu sebelum menembak Tito Kei. “Kami menduga korban pertama Ratim,” ujar Helmi. Menurut Helmi, guna mengungkap siapa pelaku penembakan Tito Kei, aparat kepolisian baik Polda Metro Jaya dan Polres Bekasi membentuk Tim khusus yang berjumlah 50 penyidik. “Tim khusus ini dibentuk untuk mengungkap siapa pelakunya dan apa motifnya. Karena cara pelaku menembakan ke sasaran tidak seperti biasanya, seorang pelaku melakukan tindakan pidana, artinya ini sangat rapih,” jelas Helmi. Helmi menerangkan, kasus penembakan yang dialami Tito Kei sangat tidak lazim. Untuk itu, kata Helmi, saat ini pihaknya telah melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk tidak terpancing dengan peristiwa ini. Selain itu, untuk menyelidiki kasus penembakan Tito Kei, pihak kepolisian juga akan meminta keterangan dari keluarga ataupun rekan-rekan Tito. Hal itu untuk mengetahui rejam jejak kasus yang Tito tangani sebagai seorang pengacara. “Apa ada Tito menangani kasus-kasus yang signifikan yang mungkin berpengaruh dalam kasus ini,” ungkap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto. Jenazah Tito Kei dimakamkan di kampung halamannya. Paulinus

Refra (80), ayah Tito Kei, mengatakan, almarhum dimakamkan dekat pusara ibu dan kakaknya di Desa Tutren, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Ibu dan kakak kedua Tito telah duluan berpulang. Paulinus, kakek dari 24 cucu yang terdiri atas 17 laki-laki, tujuh cucu perempuan, dan kakek buyut seorang bayi perempuan. Paulinus ayah dari enam anak. Tito anak bungsu, adik dari John Kei. Tewasnya Tito Kei langsung diketahui kakak kandungnya, John John Kei, yang kini mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat. “John sudah tahu adiknya meninggal tertembak,” ujar Paulinus. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengatakan, bakal caleg PAN, Tito Kei, yang tewas tertembak bukan karena dikarenakan soal pencalegan. “Persoalan ini bukan soal persaingan antar calon legislatif,” kata Viva di Jakarta, Sabtu (1/6). Tito Kei adalah bakal calon legislatif (caleg) PAN dari daerah pemilihan Papua Barat dan sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Di saat terakhir perbaikan berkas caleg, Tito Kei belum mengirim berkas perbaikan sehingga oleh KPU namanya harus diganti caleg lain,” kata anggota Komisi IV DPR, ini. 49

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

NASIONAL

Fee sebesar Rp 4 miliar adalah hasil dari upaya ‘jerih payah’ sejumlah anggota Komisi III DPR memuluskan peningkatkan persentase penggunaan dana PNBP Polri dari 70% menjadi 90%. Oleh Wahyu Romadhony

olitisi Partai Golkar Bambang Soesatyo bersumpah. Sumpahnya kali ini tidak main-main. Dia siap ditembak mati jika terbukti menerima suap dari kasus yang menjerat mantan Irjen Djoko Susilo di kasus korupsi Proyek Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM). “Kabar itu tidak benar. Saya pribadi siap. Jangankan dipenjara, ditembak matipun akan saya hadapi jika saya melakukan hal yang tidak terpuji itu. Dan saya tidak akan pernah bungkam menyuarakan 50

kebenaran,” ujar anggota Komisi III DPR, ini. Sumpah itu adalah respons tudingan Ketua Panitia Lelang proyek pengadaan driving simulator SIM, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Teddy Rusmawan yang bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 28 Mei lalu. Dalam kesaksiannya, Teddy memberi uang sebesar Rp 4 miliar untuk sejumlah anggota Komisi III

DPR di bawah koordinasi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin pada 2010. “Saya menghitung sendiri, ada Rp 4 miliar untuk Nazaruddin. Ada kuitansinya,” tegas Teddy dihadapan majelis hakim. Meski tidak yakin, Teddy mengaku uang yang dibungkus dalam empat kardus itu tidak terkait dengan proyek driving simulator. Menurutnya, Nazaruddin menawarkan bantuan anggaran sebesar Rp 600 miliar untuk pendidikan di Koprs Lalu Lintas (Lantas). “Uang Rp 600 miliar itu masuk dalam pendidikan dan bisa dicairkan ke polisi untuk pendidikan ke Diklantas,” ujarnya menirukan Nazaruddin. Tak hanya Bambang, Teddy mengaku juga ada tiga anggota

TINO OKTAVIANO / AKTUAL

Ada Fee di Pembahasan PNBP Polri?

TINO OKTAVIANO, WAHYU ROMADHONY / AKTUAL | ANTARA

Komisi III DPR lain. Yakni Wakil Ketua Komisi Aziz Syamsuddin dari Partai Golkar, Desmond J Mahesa dari Partai Gerindra dan Herman Herry dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuang. Pengakuan Teddy, transaksi uang itu dilakukan di Restoran Basara, Menara Summitmas, Jakarta. Ketiga anggota DPR itu ternyata ada dan hadir dalam peristiwa itu. Pertemuan itu diakui langsung Herman Herry. “Ya kan ini diundang makan di restoran, sebagai manusia yang beretika tentu tidak menolak, apalagi yang mengundang kawan sendiri,” ujarnya. Akan halnya Desmon. Dia juga tidak membantah soal itu. Dia juga mengaku sempat bertemu dengan Irjen Djoko Susilo yang saat itu masih pejabat Kepala Korps Lalu Lintas. “Saya pernah ikut makan di Restoran Jepang, ada Djoko, Herman. Apa yang dibicarakan aku enggak ngerti, dan langsung kembali ke DPR. Itu awal aku jadi anggota DPR,” jelasnya. Mereka semua membantah menerima uang, seperti pengakuan Teddy di pengadilan Tipikor. Memang tidak ada yang salah dengan bantahan tersebut karena Teddy memang tidak menyerahkan uang itu ke mereka secara langsung. “Yang menerima di Plaza Senayan itu diterima oleh sopir dan ajudan yang ngambil di lantai berikutnya. Jadi di bawah sesudah ketemu Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo, lalu memerintahkan ajudan naik,” tegas Teddy. Lalu, untuk tujuan apa Teddy menyerahkan uang Rp 4 miliar itu ke mereka? Ini pertanyaannya. Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika, mengakui pendanaan proyek driving simulator Polri memang tidak pernah dibahas di komisinya karena komisi hanya membahas dana seputar Anggaran Pendapan Belanja Negara (APBN) saja. Soal proyek simulator, itu sudah masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan ini tidak dibahas

di DPR. “Saya kurang tahu karena waktu proyek itu saya belum di Komisi III. Tapi memang tidak menggunakan APBN tapi dananya diambil dari PNBP,” kata dia. Bambang Soesatyo yang juga Wakil Bendahara Umum Partai Golkar membenarkan hal itu. “Sama sekali tidak ada pembahasan secara spesifik soal pengadaan driving simulator SIM karena pengadaannya bersumber dari PNBP. Dan jika mengacu pada pasal 5 PP No 73/1999, dikatakan: instansi yang bersangkutan dapat menggunakan dana PNBP sebagaimana dimaksud pasal 4 setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan,” kata pria yang biasa dipanggil dengan sebutan Bamsoet, ini. PP No 73/1999 itu mengatur tentang Tatacara Penggunaan PNBP Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu. Di kelembagaan Polri, urusan PNBP diatur khusus dalam PP No 50/2010 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri atas perintah negara berhak menarik dana dari masyarakat. Dalam penjelasan PP tersebut, disebut dengan rinci 11 jenis penerimaan bukan pajak yang ditarik dari masyarakat oleh Polri. Salah satunya adalah penarikan biaya ujian keterampilan mengemudi melalui simulator (driving simulator) sebesar Rp 50 ribu per sekali ujian. Adapun, soal sampai seberapa besar persentase penggunaan dan pemanfaatan hasil PNBP itu oleh Polri, Kementerian Keuangan yang mengatur mekanismenya. “Jadi, kalau di Polri itu diatur dalam PP 50/2010. Kemudian penggunaan persentasenya, berdasarkan PP-nya, adalah jenis- jenis PNBP dan tarifnya,

ditetapkan oleh Peraturan Presiden. Sedangkan untuk berapa persen penggunaannya diatur Kemenkeu dengan keputusan Menkeu,” kata Direktur PNBP di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjelaskan mekanisme anggaran untuk proyek ini yang merugikan keuangan negara Rp 114 miliar ini. Nah, besar kemungkinan, ini titik awal cerita Bambang Soesatyo dan kawan-kawannya. Sumber Aktual mengungkap bahwa fee sebesar Rp 4 miliar tersebut adalah hasil upaya ‘jerih payah’ sejumlah anggota Komisi III DPR memuluskan peningkatkan persentase penggunaan dana PNBP Polri dari 70% menjadi 90%. Sekadar diketahui, Polri berhak menggunakan 70% PNBP-nya pada tahun itu. Dan, peran Komisi III DPR saat itu adalah mengupayakan agar naik menjadi 90%. Akhirnya ketetapan kenaikan persentase itu diketokpalukan dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo pada 2 September 2010. Dari salinan dokumen laporan hasil Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR yang diterima Aktual disebutkan 41 anggota Komisi Bidang Hukum tersebut hadir. Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Aziz Syamsuddin itu disebutkan; “Berdasarkan target 51

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Dari dokumen yang diperoleh penerimaan PNBP Polri yang telah Aktual, tender proyek dengan ditetapkan pada TA 2010 sebesar nilai total Rp 196.867.952.000 Rp 2,002 triliun maka dengan telah tersebut diikuti oleh lima peserta diberlakukannya PP No 50 Tahun tender. PT Citra Mandiri Metalindo 2010 sejak 26 Juni 2010 dapat Abadi sebagai pemenang, bersaing diproyeksikan adanya kenaikan dengan PT Bentina Agung, PT penerimaan PNBP sampai dengan Digo Mitra Slogan, PT Dasma akhir tahun 2010 diharapkan Pertiwi, dan PT Kolam mencapai Rp 2,25 triliun”. Intan Prima. Proyek ini Berdasarkan pencapaian itu, maka terbagi menjadi dua, raker itu menetapkan 90% anggaran yakni simulator untuk di PNBP bisa digunakan oleh Polri. kendaraan roda dua “Berdasarkan Pagu Sementara Polri dengan nilai kontrak TA 2011 telah ditetapkan alokasi PNBP Rp 54.453.000.000 sebesar Rp 2,507 triliun (90,1% dari serta simulator target) sehingga penetapan target PNBP Polri TA 2011 Ini 38 Perusahaan Milik Muhammad Nazaruddin sebesar Rp 2,798 triliun. Dengan diberlakukannya - PT Permai Raya Wisata - PT Putra Lakopo Perkasa - PT Mahkota Negara - PT Karya Sinar Felix PP No 50 Tahun 2010, - PT Anak Negeri - PT Putra Utama Mandiri maka target PNBP Polri - PT Anugrah Nusantara - PT Darmo Sipon TA 2011 diprediksikan - PT Exartech Technology Utama - PT Bluewater Indonesia menjadi sebesar Rp 3,45 - PT Alfindo Nuratama Perkasa - PT Hotlinetama Sarana - PT Cakrawala Abadi - PT Kolam Intan Prima triliun,” dikutip dari - PT Nuralindo Bangun Perkasa - PT Dulamayo Raya dokumen. - PT Pacific Putra Metropolitan - PT Panahatan Hasil keputusan - PT Marell Mandiri - PT City Investment inilah yang kemudian - PT Citra Dua Permata - PT Inti Karya Plasma Perkasa dibawa ke Badan - PT Buana Ramosari Gemilang - PT Taruna Bakti Persada - PT Nuri Utama Sanjaya - PT Mega Niaga Anggaran DPR. Yang - PT Sean Hulbert Jaya - PT Calista Matra Medica menarik, ketika politisi - PT Eksekutif Money Changer - PT Borisdo Jaya Partai Demokrat Dasrul - PT Digo Mitra Slogan - PT Nova Putri Jelita Djabbar diperiksa - PT Berkah Alam Berlimpah - PT Daya Mery Persada - PT Darmakusumah - Amphi IT KPK, dia membantah - PT Ananto Jempieter pernah ada pembahasan mengenai PNBP politisi untuk roda empat dengan nilai Rp di Komisi III. “Sumber dana, dari 142.414.952.000. pendapatan PNBP. Kalau PNBP nya Dari lima perusahaan tidak dibahas di komisi III, setahu yang mengikuti tender saya,” katanya. tersebut dua perusahaan Bedanya dengan Bambang, dipastikan merupakan politisi ini tak ikut-ikutan bersumpah milik Muhammad ditembak mati. Nazaruddin, yakni PT *** Digo Mitra Slogan dan Keterlibatan anggota Komisi PT Kolam Intan Prima. III DPR dalam proyek pengadaan Kepastian keterlibatan simulator SIM sebenarnya sudah perusahaan Nazaruddin tersebut terjadi sejak 2008. Adalah mantan diketahui dari Berita Acara Bendahara Umum Partai Demokrat Pemeriksaan (BAP) mantan Direktur Muhammad Nazaruddin yang Keuangan Nazaruddin Yulianis di terlibat dalam kasus korupsi proyek depan penyidik KPK. pengadaan simulator Surat Izin Saat diperiksa sebagai saksi Mengemudi (SIM) di Korps Lalu dalam kasus berbeda, Yulianis Lintas Polri. Terpidana kasus korupsi mengungkapkan Nazaruddin proyek Wisma Atlet Sea Games bersama dengan istrinya Neneng Sri ini diketahui ikut dalam tender Wahyuni memiliki 38 perusahaan pengadaan simulator SIM yang saat termasuk PT Digo Mitra Slogan dan ini ditangani oleh KPK. 52

PT Kolam Intan Prima. Menurut pengakuan pelapor kasus simulator SIM Bambang Sukotjo, PT Digo Mitra Slogan memenangkan tender untuk proyek simulator pada 2010. Perusahaan yang berkantor di Ruko Duren Sawit Center No 8-S, Jl. Duren Sawit Raya Kelurahan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur tersebut menangani 50 unit simulator tipe Isuzu Elf, 7 simulator tipe Hino Ranger dan 100 unit tipe Honda Tiger. Sebelumnya, Nazaruddin sempat mengatakan dirinya tidak mau dikait-kaitkan dengan proyek simulator yang saat ini menjerat Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka tersebut. Namun, Nazaruddin juga yang pertama kali menyebut keterlibatan koleganya di Komisi III DPR di dalam proyek ini. “Saya diperiksa soal Simulator SIM. Itu yang terlibat Azis Syamsudin, Herman Herry, Bambang Soesatyo,” katanya. Selain itu, nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Wasekjend Partai Demokrat Saan Mustopa juga terseret dalam kasus ini. Keduanya sempat disebut pernah mengadaan pertemuan dengan Djoko Susilo di Restoran King Crab. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Nazaruddin itu terjadi kesepakatan untuk menggiring anggaran simulator yang berasal dari PNBP. Nazaruddin disebut meminta jatah Rp 12 miliar. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urabaningrum juga sempat diperiksa oleh KPK dalam kasus ini. Dia membantah ada pertemuan di sebuah restoran kepiting itu. “Saya tidak pernah ketemu Pak Djoko Susilo apalagi sampai ada kepitingnya gini,” ujarnya. Setali tiga uang Saan Mustopa juga membantah pertemuan itu.

TINO OKTAVIANO / AKTUAL

NASIONAL

GALERI FOTO SKK MIGAS

Bupati Pelalawan HM Harris Menandatangani Prasasti Gedung SMPN 3 Bandar Sei kijang

Bupati Pelalawan pada saat Pengguntingan pita tanda diresmikan SMPN 3 Bandar Sei kijang

Bupati Pelalawan HM. Harris bersama Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan Beserta UPK Kec. Bandar Sei Kijang Foto Bersama Setalah Peresmian SMPN 3 Bandar Sei Kijang

Bupati Pelalwan Disambut dengan adat melayu sebalum dimulai acara peresmian SMPN 3 Bandar seikijang

Membuka Tirai Papan nama SMPN 3 Bandar seikijang oleh bupati Pelalawan tanda diresmikan SMPN 3 Seikijang

pengangalungan Bunga kepada bupati pelalawan pada saat rombangan tiba di lokasi SMPN 3 Bandar sei kijang

ENERGI

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Ketika Dua Menteri Beda soal Ekspor Gas Hatta Rajasa ingin ekspor gas disetop, sementara Jero Wacik berkukuh ekspor gas tetap mesti dilakukan. Oleh Arnold Sirait, Vicky Anggriawan

menerima kunjungan dari Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Nicole Briqs, Rabu (5/6), Wacik berusaha menenangkan hati Nicole Bricq soal isu Blok Mahakam di Kalimantan Timur. “Itu bukan masalah besar. Kami masih dalam pendewasaan demokrasi, jadi seolah terlihat gawat. Tapi sebenarnya tidak ada masalah,” kata Wacik. Wacik menjelaskan, delegasi dari Prancis memang menanyakan bagaimana kelanjutan usaha dari Total E&P Indonesie, perusahaan migas asal Prancis tersebut. Pasalnya, menurut Nicole, Total telah mengeluarkan banyak investasinya, baik di Blok Mahakam maupun di wilayah Indonesia lainnya. Medio akhir Januari 2013, Wacik pernah berkomentar, sejumlah negara seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Eropa khawatir jika Indonesia menghentikan ekspor gas. Wacik mengaku sudah didatangi oleh beberapa pengusaha dan menteri dari negara-negara tersebut. “Yang dipermasalahkan atau dikhawatirkan mereka adalah menutup kran ekspor, misalnya gas,” kata Wacik, 29 Januari

2013. Dalam perdagangan dan kerja sama internasional, kata Wacik, ekspor energi fosil Indonesia tidak dapat serta merta dihentikan. “Kami tidak bisa memutus sesuatu yang sudah dikontrak begitu saja. Harus ada cara-cara elegan untuk merevisinya,” ujar dia. Wacik membeberkan pertemuan dengan salah satu menteri asing yang negaranya sangat tergantung dari gas Indonesia. Menteri itu menyebut negaranya akan kacau jika Indonesia menghentikan ekspor gas. Versi lain menurut Wacik, Indonesia masih perlu tetap mengekspor gas karena Indonesia masih membutuhkan uang dari ekspor gas tersebut. “Kenapa kita ekspor (gas)? Karena kita masih butuh uang masuk untuk pembangunan,” kata dia. Dia menjelaskan, harga jual gas untuk ekspor (pasar internasional) lebih mahal dibandingkan jika dijual dalam pasar dalam negeri. Wacik memberi contoh; harga jual gas untuk ekspor berkisar USD 16 hingga USD 20 per MMbtu, sementara harga jual gas dalam negeri hanya USD 11

TINO OKTAVIANO / AKTUAL

da yang aneh dalam pemerintahan ini. Dua pejabat menteri berbeda pendapat soal ekspor gas. Kedua menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Hatta Rajasa dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Hatta menginginkan pemerintah tidak lagi mengekspor gas keluar negeri. Daripada di ekspor, menurut ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, lebih baik gas tersebut digunakan untuk pertumbuhan domestik. “Maksud saya, sumber-sumber gas ekspornya dihentikan dahulu, Untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan kawasan pembangunan dan kawasan industri,” kata dia, di Jakarta, Jumat(7/6). Selain itu, imbuh Hatta, jika pemerintah terus melakukan ekspor maka industri dalam negeri tidak akan pernah bangkit. “Industri yang bangkit yaitu negara yang menjadi tujuan ekspor,” tambahnya. Hatta menegaskan, sikap tersebut bukanlah sebagai sikat yang anti ekspor. “Tapi memang kebutuhan dalam negeri kita meningkat.” Sikap Hatta tersebut tentu sangat berbeda dengan Wacik. Versi Wacik, Indonesia akan tetap mengekspor gas walaupun kebutuhan dalam negeri tiap tahun terus meningkat. Alasan pemerintah adalah untuk mendapatkan pendapatan negara karena harga ekspor gas jauh lebih mahal. Sementara, ketika menerima

TINO OKTAVIANO / AKTUAL | ISTIMEWA

hingga USD 12 per MMbtu. “Bahkan harga gas untuk industri (domestik) kita jual USD 7- USD 8 per MMbtu,” ungkap Wacik. Namun, pernyataan Wacik tersebut segera dibantah oleh Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) A Qoyum Tjandranegara. Menurut Qoyum, ekspor gas jelas merugikan negara. Hal ini dikarenakan harga ekspor gas yang hanya mencapai setengah dari harga bahan bakar minyak (BBM). “Apapun alasannya, ekspor gas bumi baik dalam bentuk gas maupun cair (liquefied natural gas/LNG), tetap tidak menguntungkan negara meskipun dengan menggunakan formula harga LNG Bontang maupun LNG Arun,” ujar dia. Qoyum menjelaskan, harga ekspor LNG tidak lebih dari 55% harga impor BBM. Sehingga, setiap penjualan LNG Indonesia harus mengimpor BBM dengan menambah devisa 45% harga BBM. “Indonesia mengekspor LNG bukan mendapatkan devisa, tapi justru kehilangan devisa.” Qoyum menambahkan, BBM impor tersebut di dalam negeri dijual dengan harga subsidi, sehingga Indonesia akan rugi dua kali. Pertama, Indonesia kehilangan devisa dan kedua, Indonesia harus menanggung beban subsidi BBM. Dia mencontohkan, pada 2008 dimana harga rata-rata minyak mentah USD 100 per barel, dengan jumlah BBM impor 35,84 juta kiloliter senilai Rp 297,5 triliun. Sementara dengan jumlah yang sama, pendapatan negara dari ekspor gas LNG hanya Rp 164,9 triliun. Dan subsidi penjualan BBM dalam negeri 134,7 triliun. Jadi total, negara kehilangan Rp 267,3 triliun. Dengan kebijakan pelarangan ekspor gas, lanjut Qoyum, negara akan memperoleh keuntungan dan rakyat akan menikmati harga energi murah. Target lifting gas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada 2014 tidak berbeda dengan target lifting gas 2013. Hal ini dikarenakan

masih mengandalkan dari produksi gas dari Blok Mahakam dan Blok Tangguh. “Saat ini yang bisa diandalkan hanya blok Mahakam dan Tangguh, jadi perubahan target lifting tidak signifikan,” ujar pengamat energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro. Lebih lanjut Komaidi mengatakan, target lifting dengan hanya mengandalkan produksi gas dari Mahakam dan Tangguh, maka lifting gas nasional tidak akan meningkat banyak, dan masih akan terus sama dengan tahun-tahun sebelumnya. “Target lifting gas 1,23 juta boepd sampai 1,25 juta boepd, sedangkan dalam APBNP 2013 sebesar 1,24 juta boepd,” terang Komaidi. Sementara, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyetujui sebanyak tujuh perjanjian jual beli gas (PJBG) dan perubahan perjanjian jual beli gas untuk pasokan gas domestik ke kilang minyak, industri dan kelistrikan. Ketujuh perjanjian jual beli gas dan perubahan perjanjian jual beli gas tersebut menambah penerimaan negara hingga USD 571 juta atau sekitar Rp 5 triliun dengan total volume 561 triliun british thermal unit (tbtu) selama periode kontrak. Perjanjian jual beli gas dan perubahan perjanjian jual beli gas tersebut diteken pertengahan Mei lalu dalam acara pameran dan eksibisi Indonesian Petroleum Association (IPA) yang ke-37. “Penandatangan kontrak jual beli gas dan perubahan kontrak jual beli gas hari ini merupakan komitmen SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk memenuhi kebutuhan gas domestik,” ujar kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Ketujuh PJBG dan perubahan perjanjian jual beli gas tersebut

adalah, pertama, perubahan PJBG antara Chevron Indonesia Company dengan PT Pertamina dengan volume kontrak sebesar 45 juta kaki kubik per hari (MMscfd) untuk periode Januari 2013 hingga 2018. Kedua, perubahan PJBG antara EMP Bentu Limited dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper dengan total volume kontrak sebesar 21 miliar british thermal unit per hari (BBtud). Ketiga, PJBG antara Santos (Madura Offshore) Pty Ltd dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kelistrikan di Jawa Timur dengan total volume kontrak sebesar 25 BBtud. Keempat, perubahan PJBG antara PT Pertamina EP dengan PT Media Karya Sentosa dengan volume kontrak sebesar 40 BBtud. Kelima, perubahan PJBG antara PT Pertamina EP dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kebutuhan sektor kelistrikan di wilayah Jambi dengan total volume kontrak sebesar 5 MMscfd. Keenam, PJBG antara PT Pertamina EP dengan Perusda Serumpun Pseko dengan total volume kontrak 1 MMscfd. Ketujuh, perubahan PJBG antara PT Lapindo Brantas dengan PT Perusahan Gas Negara. Kepala SKK Migas menegaskan dengan tambahan pasokan gas yang baru diharapkan dapat membantu sektor industri dan kelistrikan dapat terus tumbuh dan berkembang sehingga mampu meningkatkan ketahanan energi nasional. Sementara dengan adanya perubahan harga dalam perubahan perjanjian jual beli gas diharapkan dapat mendorong penerimaan negara yang semakin besar untuk kepentingan ekonomi nasional. 55

ENERGI

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Kenaikan harga BBM bersubsidi diterapkan pemerintah untuk menekan subsidi BBM di APBN yang hampir mencapai Rp 300 triliun. Oleh Vicky Anggriawan

emerintah berharap pembahasan seputar bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat selesai akhir Juni ini. Ketidakpastian besaran kenaikan harga BBM bersubsidi akan sangat tidak produkti. “Kalau bisa pembahasan BBM dapat selesai sebelum akhir Juni. Menaikkan BBM adalah kewenangan pemerintah jadi tidak perlu lagi izin DPR, tetapi untuk kompensasinya, bantuan kepada rakyat miskin memerlukan konsultasi dengan DPR,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, akhir Mei lalu. Wacik menjelaskan, kompensasi untuk rakyat menengah bawah sangat diperlukan karena mereka yang sangat terkena dampak kenaikan harga BBM. “Jika dinaikkan, pasti ada dampak inflasi dan itu akan berdampak kepada rakyat miskin

yang kurang mampu, inilah yang harus diproteksi,” ujar dia. Kenaikan harga BBM bersubsidi diterapkan pemerintah untuk menekan subsidi BBM di APBN yang hampir mencapai Rp 300 triliun. Di satu sisi, pemerintah mengusulkan volume BBM bersubsidi pada 2014 antara 51,04-52,41 juta kiloliter (kl). Peningkatan volume ini sesuai dengan pertumbuhan kendaraan roda dua dan empat yang mencapai 10% per tahun dan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata sekitar 6%. “Usulan 52 juta kl yang kami usulkan, sesuai dengan pertumbuhan kendaraan per tahun. Belum lagi pertumbuhan ekonomi,” jelas Dirjen Migas Kementerian ESDM A Edy Hermantoro. Usulan volume BBM bersubsidi sebesar 51,04-52,41 juta kl ini sudah memperhitungkan pengendalian BBM bersubsidi sebagai

implementasi Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM, kebijakan konversi BBM ke bahan bakar gas serta koordinasi BPH Migas dengan Pemda dalam pengendalian BBM bersubsidi. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (4/6), Jero Wacik mengusulkan volume BBM bersubsidi tahun 2014 antara 51,0452,41 juta kl, terdiri atas premium 33,5 juta kl, minyak tanah 1,1-1,2 juta kl, dan solar 16,44-17,71 juta kl. Alpha BBM subsidi diusulkan sesuai dengan formula APBN-P 2013. Sementara, dua fraksi besar di DPR, yakni PKS dan PDI Perjuangan dipastikan menolak usulan pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM bersubsidi. Fraksi PKS berpendapat, kenaikan harga BBM patut ditolak karena manajemen fiskal yang diatur pemerintah tidak cermat. Sedangkan PDI Perjuangan menilai subsidi adalah hak dasar rakyat yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Fraksi Partai Hanura pun menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Hanura menilai tak ada alasan kuat untuk menaikkan harga BBM. “Pada prinsipnya sikap Hanura sejak awal menolak kenaikan harga BBM,” kata Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin. Sedangkan Fraksi Partai Gerindra masih galau dalam menyikapi kenaikan harga BBM bersubsidi. Ini dibuktikan sampai sekarang partai pimpinan Prabowo Subianto itu belum menentukan sikapnya. Sementara fraksi di DPR yang setuju kenaikan harga BBM bersubsidi adalah, Partai Demokrat, Partai Golkar, PKB, PAN, dan PPP.

ISTIMEWWA

Menanti Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Mimpi Kosong Pajak Ekspor Batubara

Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) dengan tegas menolak rencana pemberian pajak terhadap ekspor batubara. Oleh Vicky Anggriawan

TINO OKTAVIANO / AKTUAL | ISTIMEWA

emerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mau untuk memberikan pajak ekspor bagi pengusaha batubara, meski ekspor batubara Indonesia dinilai sudah berlebih. “Untuk mengurangi ekspor dengan meningkatkan kebutuhan batubara dalam negeri,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite, Jakarta, Rabu (5/6). Thamrin mengatakan, pengusaha batubara lebih tertarik mengekspor batubaranya, dikarenakan saat ini belum ada harga batubara di dalam negeri, yang ada adalah harga pasar internasional. Untuk itu, Thamrin menegaskan, ke depannya harus ada harga yang mengatur pasar dalam negeri serta meningkatkan kebutuhan dalam negeri agar pengusaha mengurangi ekspor batubara melalui mekanisme

domestic market obligation (DMO). “Kalau konsumsi dalam negeri tinggi akan kami paksakan untuk DMO. Kalau dalam negeri dibutuhkan maka tidak mungkin akan diekspor, karena itu kebijakan pemerintah, selama dalam negeri membutuhkan gak boleh diekspor,” jelas Thamrin. Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) dengan tegas menolak rencana pemberian pajak terhadap ekspor batubara. “Sebelum memberikan pajak ekspor batubara lebih baik pemerintah menaikkan royalti tambang mineral seperti PT Freeport Indonesia yang hanya 1%,” ujar Direktur Eksekutif APBI Supriatna Suhala, di Jakarta, akhir Mei lalu. Supriatna mengatakan, saat ini pemerintah sudah memberikan kewajiban pembayaran royalti batubara sebesar 13% dari

pendapatan kotor penjualan batubara. Sehingga, kalau pemerintah ingin memberikan pajak terhadap ekspor batubara lebih baik pemerintah menurunkan beban royalti menjadi 7%. Produksi batubara nasional tahun ini diprediksi bisa mencapai 400 juta ton, melampaui target sebesar 390 juta ton. Menurut Supriatna, kebutuhan batubara terutama yang berkalori rendah (low rank) saat ini tetap stabil sejalan dengan maraknya pembangunan pembangkit listrik. Kondisi ini diyakini tetap memicu kegiatan produksi. Itu terbukti dari realisasi produksi batubara Indonesia selama tiga bulan pertama 2013 sudah mencapai 95 juta ton. Sementara realisasi produksi pada 2012 mencapai 386 juta ton. Dari jumlah ini 75 juta ton diserap pasar dalam negeri dan sisanya diekspor ke Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan. Pada 2013, pasar domestik diperkirakan mampu menyerap sekitar 80 juta ton produksi. 57

Di bidang ekonomi, AS sudah mulai mengagendakan desakan kepada negaranegara yang ada di Asia Pacific untuk bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Oleh Faizal Rizki

alam diskusi terbatas yang diselenggarakan Aktual soal masa depan Papua, belum lama ini, ada sebuah kesimpulan menarik. Masalah Papua

harus lebih banyak ditinjau dari aspek geopolitik meski aspek lain juga penting. Dalam diskusi hadir Edo Kondologit, bakal calon legislatif PDI

TINO OKTAVIANO / AKTUAL

Laporan Khusus

Papua dan Persoalan Geopolitik

Perjuangan dari daerah pemilihan Papua, Direktur Global Future Institute Hendrajit, dan peneliti senior Indonesia Public Institute Karyono Wibowo. Menurut Hendrajit, soal keberadaan PT Freeport Indonesia dan Amerika Serikat (AS) di balik masalah Papua juga harus tetap menjadi faktor krusial untuk diperhatikan. Pasalnya, kepentingan AS di Freeport terlalu besar untuk tidak dianggap sebagai faktor penting.

Sementara, Edo menilai, mesti ada perubahan paradigma ketika membicarakan persoalan Papua. Edo ketika bicara soal tanah kelahiran kerap merasa sedih, kecewa, dan marah. Di Papua, kekerasan seperti tak pernah berhenti. Rakyat Papua hampir selalu menjadi korban dari kekerasan yang terus terjadi. “Hati saya sedih, kecewa, marah. Campur aduk sebenarnya. Saya ini orang Papua, tetapi warga negara Indonesia, dan sedih dengan keadaan di tanah saya yang tak kunjung selesai masalahnya. Ternyata akar masalahnya kita sudah tahu, permasalahannya adalah kesejahteraan. Orang Papua itu ingin hidup sejahtera, ingin hidup layak. Bukan muluk-muluk. Mereka bisa cukup makan, anak-anaknya bisa

sekolah. Punya rumah yang layak,” tegas dia. Pandangan Karyono Wibowo, bicara soal Papua, masih relevan jika strategi geopolitik AS di Indonesia (Papua) masih melibatkan minyak dan gas sebagai salah satu faktor penting. Menariknya, terang Karyono. perlu diperhatikan strategi geopolitik ‘pivot’ Presiden Barack Hussein Obama yang mulai dideklarasikan saat pertemuan APEC di di Honolulu, Hawaii pada 2011. “The 21st century will be America’s Pacific century,” kata Menteri Luar Negeri AS Hillary Rodham Clinton. Dia juga

keberhasilan ekonomi neolioberal, red) yang sebenarnya sudah terjadi sejak 2008. Awalnya, TPP diprakarsai oleh sembilan negara. Empat negara di antaranya adalah anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Adapun negara lain yang tergabung adalah AS, Kanada, Meksiko, Selandia Baru, dan Australia. Terakhir, Mei lalu, Jepang sudah bersedia bergabung. Kesediaan Jepang bergabung ini membuat AS gembira. Betapa tidak, kehadiran Jepang membuat posisi tawar TPP di perekonomian global bertambah. Masuknya Jepang membuat TPP menguasai 40% produk domestik bruto

menjabarkan bahwa AS akan berada di wilayah ini dalam bentuk kedutaan di negara Asia Pasifik, militer dan kekuatan ekonomi. Gerak baru Obama ini adalah strategi balancing dan constraining kekuatan dan pengaruh Cina di Asia Pasifik. Obama serius soal ini. Sekitar 60% kekuatan armada tempurnya sudah di geser ke kawasan ini. Di bidang ekonomi, AS sudah mulai mengagendakan desakan kepada negara-negara yang ada di Asia Pasifik untuk bergabung dalam TransPacific Partnership (TPP). Bagi Obama, TPP adalah strategi ekonomi pamungkas AS untuk menjawab kehancuran perekonomian AS (ikon penting 59

LAPORAN KHUSUS Sebuah riset yang dilakukan Peter Phillips, professor Sosiologi dari Sonoma State University dan muridnya Kimberly Soeiro di universitas yang sama menunjukkan bahwa TPP hanya menguntungkan 1% orang atau jaringan super kaya yang ada di muka bumi ini. (GDP) atau gross domestic product (GDP)perekonomian global. Itu belum terhitung rencana AS yang juga akan mendesak Thailand, Filipina dan Korea Selatan untuk bergabung. Meskipun Indonesia masih belum masuk dalam radar TPP, namun ditengarai AS sudah lama mendesak Indonesia untuk bergabung. Beberapa undang-undang (UU) yang disahkan pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memberi isyarat bahwa Indonesia siap bergabung. Ambil contoh UU soal tembakau misalnya. Di TPP, soal industri rokok juga mendapat agenda utama. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pada 24 Desember 2012, sebenarnya Indonesia sudah siap jika industri tembakau nasional ada dalam konteks TPP. Namun, ada beberapa agenda penting yang masih mengganjal Indonesia untuk bergabung penuh dalam TPP. Salah satunya soal pertambangan. Kalau tiga negara terakhir ini bergabung dan akhirnya Indonesia juga bergabung, TPP akan menjadi penguasa dominan percaturan ekonomi global. Sebuah hegemoni ekonomi baru akan terjadi. Lalu, siapa yang diuntungkan jika AS berhasil memaksakan kehendaknya ini? Yang diuntungkan ternyata bukan negara-negara anggota TPP. Sebuah riset yang dilakukan Peter Phillips, professor Sosiologi dari Sonoma State University dan muridnya Kimberly 60

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Soeiro di universitas yang sama menunjukkan bahwa TPP hanya menguntungkan 1% orang atau jaringan super kaya yang ada di muka bumi ini. Dalam riset yang bertajuk The Global 1%: Exposing the Transnational Ruling Class, mereka menyimpulkan perekonomian dunia ternyata hanya dikuasai oleh sebuah jaringan yang terdiri dari sekitar 1% orang dari miliaran orang yang hidup di bumi ini. Jaringan itu terdiri atas beberapa orang super kaya dunia yang bekerja sama dengan beberapa pemerintah di beberapa negara untuk memanipulasi dan memaksakan kebijakannya agar mereka tetap kaya dan berkuasa. Riset itu juga menyimpulkan bahwa militer AS, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) dan jaringan media milik kerajaan media global adalah penjaga dan alat mereka untuk berlindung dari â&#x20AC;&#x2DC;seranganâ&#x20AC;&#x2122; yang dianggap bisa menghambat kepentingan mereka. AS ternyata tempat yang paling

strategis bagi jaringan 1% orang super kaya tersebut. Memang neoliberalisme menghancurkan ekonomi AS, tapi bukan 1% orang super kaya itu. Obama melihat realitas itu. Kekuatan ekonomi AS bukan lagi kekuatan ekonomi rakyatnya, tapi beberapa orang kaya saja. Tak salah kalau negosiasi-negosiasi soal drafdraf perjanjian dalam TPP dibuat dengan sangat rahasia dan tertutup dengan melibatkan orang-orang super kaya. Perlu diketahui, sekitar 600 perusahaan besar (Lihat Boks!), multinasional dan organisasi-organisasi pendukung berskala global berkumpul untuk mendungkung langsung agendaagenda multinasional TPP di bawah Obama secara rahasia. Bahkan, kesepakatan-kesepakatan yang dibuat sangat tertutup. Ini terbukti ketika TPP melakukan pertemuan besarnya di Lima, Peru pada Mei lalu. Layak kalau kongres AS protes keras ke Obama soal langkah tertutupnya di TPP ini.

Sejumlah Perusahaan DAN LEMBAGA yang Mendukung Langsung Trans-Pacific Partnership (TPP) 55AdvaMed 55American Apparel & Footwear Association (AAFA) 55American Automotive Policy Council (AAPC) 55American Chamber of Commerce Australia 55American Chamber of Commerce Hong Kong 55American Chamber of Commerce New Zealand 55American Chamber of Commerce Peru 55American Chamber of Commerce in Shanghai 55American Chamber of Commerce Singapore 55American Chamber of Commerce Vietnam â&#x20AC;&#x201C; Hanoi 55American Chemistry Council (ACC) 55American Cleaning Institute 55American Council of Life Insurers (ACLI) 55American Legislative Exchange Council (ALEC) 55Ann Taylor 55Applied Materials, Inc. 55Association of Equipment Manufacturers (AEM) 55AT&T 55Avaya Inc. 55Best Buy Co., Inc. 55The Boeing Company 55California Chamber of Commerce 55Campbell Soup Company 55Cange International, Inc. 55Cargill, Incorporated 55Caterpillar Inc. 55Charming Shoppes, Inc. 55Chevron 55Citibank, N.A.

55Coalition of New England Companies for Trade 55Coalition of Service Industries (CSI) 55The Coca-Cola Company 55Council of Insurance Agents and Brokers (CIAB) 55Council of the Americas 55Corn Refiners Association 55CropLife America 55Distilled Spirits Council of the United States 55The Dow Chemical Company 55El Camino College Center for International Trade Development 55Emergency Committee for American Trade 55Express Association of America (EAA) 55Exxon Mobil Corporation 55Fashion Accessories Shippers Association 55FedEx Express 55Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. 55Gap Inc. 55General Electric (GE) 55GlaxoSmithKline 55Grocery Manufacturers Association (GMA) 55Hanesbrands 55Hewlett-Packard Company 55IBM Corporation 55Information Technology Industry Council (ITI) 55Intel Corporation 55International Business-Government Counselors (IBC) 55J.C. Penney Corporation, Inc.

Kapitalis ‘Menjajah’ Papua Freeport McMoran sudah siap mengolah seluruh hasil tambang dan mineral yang dihasilkan oleh negara anggota TPP. Termasuk seluruh hasil tambang dan mineral yang ada di Papua. Oleh Faizal Rizki

ISTIMEWA

da beberapa catatan penting untuk sektor tambang dalam skema Trans-Pacific Partnership (TPP) yang perlu dipertanyakan. Pertama, soal Investor-State Dispute Resolution. Dalam skema TPP, kasus-kasus hukum yang melibatkan penanaman modal asing (PMA) dengan pemerintahan lokal atau negara dalam lingkup pertambangan, pihak PMA bisa mengabaikan norma hukum yang ada di negara di mana dia menempatkan modalnya. PMA bisa bisa melakukan by pass langsung ke lembaga hukum internasional. Kedua adalah soal kebebasan PMA untuk mengintepretasikan semua apa yang dilakukannya, sepanjang itu logis tanpa memperhitungkan sejarah, budaya

dan nilai dimana pertambangan itu ditempatkan. Ketiga, PMA berhak memutuskan sendiri sampai sejauh apa penggunaan local content, transfer teknologi dan beberapa prasyarat yang dibebankan sebelumnya oleh undang-undang lokal. Dan yang terakhir yang paling penting adalah klausul “The Country of origin should be the stateproducer of raw materials”. Ada kemungkinan skema ini akan tidak memperbolehkan negara penghasil tambang untuk memproses lebih jauh hasil tambangnya. Meski itu hanya berupa barang setengah jadi. Ini siasat keji Amerika Serikat (AS) untuk mencegah melebarnya ekspansi Cina di kawasan Pasifik. Ini juga jadi salah satu alasan mengapa Indonesia harus

berpikir panjang jika ingin masuk dalam TPP. Masalah-masalah tersebut akan menjadi perdebatan dalam waktu dekat ini. Indonesia akan menggelar pertemuan puncak Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) pada Oktober 2013 di Nusa Dua, Bali. Ini pertemuan paling penting di wiIayah Asia Pasifik, setelah TPP menggelar pertemuan puncaknya di Lima, Peru. Sejumlah pemimpin negara Asia Pasifik akan hadir di pertemuan APEC, seperti Presiden AS Barack Hussein Obama dan Perdana Menteri Cina Li Keqiang. Dikabarkan, Obama akan membawa skema TPP dalam pertemuan penting itu. Belum diketahui pasti, strategi apa yang 61

LAPORAN KHUSUS akan dipakai Keqiang untuk meng-counter desakan Obama. Namun bisa dipastikan akan terjadi persinggungan kepentingan geoekonomi, geopolitik, dan geostrategi dari anggota APEC , khususnya negara- negara besar, termasuk AS dan Cina. Indonesia memainkan peranan penting kali ini di tengah pertempuran kepentingan AS dan Cina di wilayah Asia Pasifik. Lalu, di mana letak penting Papua dalam konteks strategi geopolitik dan geoekonomi AS? Sebuah riset tentang manuver AS di TPP memperlihatkan bahwa agenda di sektor pertambangan adalah yang paling penting dalam TPP, di samping beberapa agenda lain seperti pertanian, hak cipta, kesehatan, tembakau, internet dan lainnya. Riset yang dikeluarkan Institute for Policy Studies Global Economy Project di AS, bertajuk Mining for Profits in International Tribunals: Lesson for the Trans-Pacific Partnership menunjukkkan fakta bahwa enam negara yang sudah bergabung dalam TPP ternyata 20% lebih ekspornya disumbang oleh sektor pertambangan. Yang paling tinggi adalah Brunei Darusallam sebesar 87%. (Lihat Tabel!) Perlu dicatat, masih banyak potensi tambang lain di negaranegara tersebut yang belum dieksplorasi dan siap dieksplorasi jika TPP ini sudah diratifikasi bersama. Untuk Papua, AS paham sekali dengan nilai kekayaan tambang dan mineral yang ada di sana. Ada potensi minyak mentah dan gas bumi, emas, tembaga, batubara, nikel, pasir besi, dan bahan mineral lainnya masih banyak yang belum dieksplorasi. Berdasarkan perkiraan,Â di Merauke saja sudah ditemukan potensi migas dengan mutu dan jumlah terbesar di dunia. Potensi gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG) yang ada sekitar 23,7 triliun kaki kubik dan baru sekitar 14,4 triliun kaki kubik telah disertifikasi sebagai candangan terbukti. AS sejak 2001 lalu sudah terlibat langsung dalam pengelolaan LNG 62

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Tangguh. Sejak 2008, LNG Tangguh sudah menjadi pemasok langsung energi untuk kawasan pantai barat AS. Ini salah satu faktor penting Papua buat AS. Di tambang emas dan tembaga, Freeport McMoRan Copper & Gold Inc sebagai perusahaan induk PT Freeport Indonesia, menguasai salah satu tambang emas terbesar di dunia dengan cadangan terukur kurang lebih 3.046 ton emas, 31 juta ton tembaga, dan 10 ribu ton lebih perak tersisa di pegunungan Papua. Berdasarkan perhitungan kasar, cadangan emas yang ada ini diperkirakan masih bisa dikeruk hingga 34 tahun mendatang. Tapi menurut laporan sumber lain, cadangan emas dan tembaga yang ada di Gunung Grasberg yang merupakan area penambangan terbesar dari seluruh area penambangan PT Freeport Indonesia, mencapai lebih dari 50 miliar pon (25 ribu ton) tembaga dan 60 juta ons (6 ribu ton) emas yang masih dapat terus ditambang hingga 2040 atau bahkan lebih lama lagi. Dengan potensi itu, Freeport Indonesia adalah perusahaan emas penting bagi AS yang merupakan penyumbang emas nomor dua bagi industri emas di Amerika setelah PT Newmont Nusa Tenggara. Sekadar informasi, saat ini Freeport McMoran adalah perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar dunia. Perusahaan ini mengontrol penuh deposit yang ada di Indonesia, Amerika Selatan dan Utara sekaligus yang ada di Afrika. Pada 2010, Freeport McMoran dilaporkan sudah mengeruk keuntungan atas tambangtambangnya sekitar USD 18,9 miliar dan laba bersihnya diperkirakan sekitar USD 4,2 miliar. Bisa dibayangkan, jika Papua (Indonesia) masuk dalam TPP. Bisa jadi Papualah, yang paling penting buat

agenda AS dalam TPP. Spekulasi ini mungkin ada benarnya ketika melihat manuver-manuver yang dilakukan Freeport McMoran di AS dalam setahun terakhir ini Sekadar catatan, pada Juli lalu perusahaan ini sudah menyelesaikan proses akusisi Plains Exploration & Production Co, sebuah perusahaan minyak dan gas AS. Sekitar USD 6,2 miliar uang dikucurkan Freeport untuk akusisi penting itu. Tak cukup satu akuisisi saja. Mc Moran Exploration Co, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor energi ini rencananya juga akan diakuisisi. Nilainya sekitar USD 2,1 miliar. Akuisisi tersebut adalah cara Freeport McMoran menjawab kepentingan dan agenda AS dalam TPP. Bahasa bisnisnya, Freeport McMoran sudah siap mengolah seluruh hasil tambang dan mineral yang dihasilkan oleh negara anggota TPP. Termasuk seluruh hasil tambang dan mineral yang ada di Papua. Dari semua fakta itu, Papua adalah aset yang paling dilindungi Freeport McMoran dan AS dalam skema TPP. Untuk ini, AS siap melakukan apapun. Termasuk menciptakan instabilitas (termasuk kemerdekaan Papua?) di Papua sampai membangunan pangkalan militer di Darwin, Australia yang jarak tempuhnya paling lama dua jam perjalanan menggunakan pesawat terbang. Sudah saatnya, Indonesia bersikap tegas soal Freeport dan AS di Papua. Karena masa depan Papua sangat bergantung oleh sikap Indonesia dalam menghadapi strategi geopolitik dan geoekonomi AS di Asia Pasifik.

Kontrak pertambangan dengan Freeport itu juga yang pertama kali menandai kontrak yang menguntungkan perusahaan asing Oleh Faizal Rizki

ejadiannya mirip, atau mungkin berulang. Pada 15 Januari 1998, dengan kedua tangan terlipat, Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus melihat (mungkin ingin memastikan) Soeharto sudah benar meneken letter of intent (LoI) yang sudah dirancang Dana Moneter Internasiona l (International Monetary Fund/IMF) sebelumnya. Kejadian yang sama juga diterima Soeharto pada 1967. John D Rockefeller Jr saat itu juga menyiapkan sebuah draf undangundang (UU) untuk ditandatangani Soeharto. Presiden Indonesia ke dua ini juga dipaksa untuk membubuhkan tanda tangan di beberapa carik kertas UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). John D Rockefeller Jr adalah anak dari John D Rockefeller Sr. Sang ayah merupakan industriawan terkaya sepanjang sejarah, sekaligus filantrofis terbesar dunia. Kebesaran dan kesuksesan Standard Oil adalah bukti nyata kesuksesan John. Nama John D Rockefeller Sr

ISTIMEWA

Khusus untuk Gunung Esberg, Dozy menggambarkan bahwa ada bijih tembaga yang bisa langsung dipungut dari permukaan tanah di gunung itu, tanpa harus menggalinya.

Freepot Bikin Repot juga tak bisa lepas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tanpa sumbangan Rockefeller Foundation mungkin PBB tidak akan pernah ada! Bahkan, dana operasi awal sampai tanah tempat markas PBB berpijak adalah sumbangan dari Rockefeller Foundation. Konon, sepanjang hidupnya John telah menyumbangkan seluruh harta kekayaannya dan menyisakan USD 25 juta untuk dirinya sendiri. Di Indonesia, Yayasan Rockefeller pernah banyak berkiprah pada dekade 1970 dan 1980an melalui program pemberian beasiswa bagi dosen dan peneliti lembaga-lembaga pendidikan/ penelitian milik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan. Yayasan ini juga terkenal karena membantu pelaksanaan Revolusi Hijau (termasuk di Indonesia) dan sejumlah program pemberantasan penyakit menular. Bicara soal UU No 1/1967 tentang PMA, dalam sejarah, ini adalah UU pertama negara bangsa ini yang berhubungan langsung dengan perusahaan asing. Perusahaan asing itu bernama Freeport Sulphur, sebelum berganti nama menjadi Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. Kontrak pertambangan dengan Freeport itu juga yang

pertama kali menandai kontrak yang menguntungkan perusahaan asing. Maklum, ketika Sukarno masih pejabat presiden, kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia. Tandatangan Soeharto di UU No 1/1967 itu bukan momen kilat. Ada cerita panjang kenapa Soeharto tandatangan di UU itu. Kisahnya bermula pada 1936. Seorang Prancis bernama Jean Jaques Dozy menulis sebuah laporan penelitian, tepatnya mungkin sebuah catatan perjalanan ilmiah di Gunung Esberg, Papua Barat. Catatan Dozy ini tersimpan lama di perpustakaan Belanda sebelum seorang Belanda, Direktur Pelaksana East Borneo Company Jan van Gruisen menemukan dan melahap isi habis laporan itu. Gruisen mendiskripsikan laporan Dozy soal Gunung Esberg di Papua Barat itu sebagai sebuah temuan yang sangat luar biasa. Dozy bercerita tentang keindahan dan kekayaan alam Papua Barat yang sangat indah dan melimpah. Khusus untuk Gunung Esberg, Dozy menggambarkan bahwa ada bijih tembaga yang bisa langsung dipungut dari permukaan tanah di gunung itu, tanpa harus menggalinya. Cerita Gruisen itu didengar oleh pengusaha tambang kaya asal 63

Amerika Serikat, Forbes Wilson. Rupanya dia tertarik dengan cerita itu. Sebab, saat itu, Wilson lagi kelimpungan akibat ulah Fidel Castro yang menasionalisasi perusahaan asing yang ada di Kuba. Freeport Sulphur, perusahannya yang sudah siap menghasilkan nikel di sana gagal jadi tambang uangnya. Tak salah kalau dia tertarik dengan cerita tembaga yang hanya tinggal pungut di Gunung Grasberg. Lisa Pease menulis cukup apik soal Forbes Wilson ini dalam sebuah tulisan berjudul John F Kennedy, Indonesia, CIA and Freeport Sulphur. Dalam tulisan itu dikisahkan, pada 1959 (ketika Belanda masih menduduki Papua Barat) akhirnya Wilson menemui Gruisen. Singkat cerita, akhirnya Wilson memutuskan untuk melakukan survei lanjutan dengan menggunakan dasar laporan survei awal yang dilakukan Dozy. Dan memang Wilson menemukan ‘harta karun terpendam’ di Gunung Esberg. Bukan hanya tembaga, Wilson juga menemukan bijih emas dan perak di sana. Tanpa menunggu waktu, pada Februari 1960, Wilson atas nama Freeport Sulphur dan Jan van Gruisen atas nama East Borneo Company melakukan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk bekerja sama mengambil bijih tembaga di sana. Spekulasi Wilson saat itu, Gunung Grasberg akan jadi pengganti kerugian Freeport Sulphur di Kuba. *** 64

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

PRESIDEN SUKARNO (TENGAH) BERSAMA JOHN F. KENNEDY (KIRI) DAN LYNDON B. JOHNSON (KANAN)

Rupanya langkah Freeport Sulphur masuk Papua tidak semulus yang diduga Wilson. Papua saat itu masih menjadi masalah politik internasional. Sejak 1954, Sukarno sebenarnya sudah membawa masalah Papua Barat ini ke PBB. Langkah diplomasi Indonesia ini selalu gagal karena AS selalu berpihak ke Belanda atas pendudukannya di Papua Barat. Soekarno lantas hilang kesabaran. Akhirnya, Sukarno memanfaatkan ketegangan Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Soviet. Seraya memutuskan diplomasi dengan Belanda pada Agustus 1960, Indonesia juga membeli persenjataan militer secara besar-besaran dari sejumlah negara Blok Timur untuk menekan AS. “Harapan lenyap, kesabaran hilang, bahkan toleransi pun mencapai batasnya. Semuanya itu kini telah habis dan Belanda tidak memberikan alternatif lainnya, kecuali memperkeras sikap kami,” kata Sukarno saat itu.

Sejarah saat itu mencatat, Indonesia membeli peralatan perang besar-besaran dari Uni Sovyet, Italia, Jerman Barat, dan Yugoslavia. Langkah ini membuat Indonesia menjadi negara yang paling diperhitungkan di kawasan Asia. Sekadar catatan, saat itu Indonesia punya 41 helikopter MI4; 9 helikopter MI-6; 30 pesawat jet MIG-15; 49 pesawat buru sergap MIG-17; 10 pesawat buru sergap MIG-19; dan 20 pesawat pemburu supersonik MIG-21. Itu belum tercatat 12 kapal selam kelas Whiskey; puluhan korvet dan satu buah kapal penjelajah kelas Sverdlov (sekarang KRI Irian); kapal perang jenis MTB (Motor Torpedo Boat) Klas Jaguar dari Jerman Barat; 22 pesawat pembom ringan Iliyushin IL-28; 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16; dan 12 pesawat TU-16 versi maritim yang dilengkapi dengan persenjataan peluru kendali anti kapal (rudal) air to surface jenis AS-1 Kennel.

ISTIMEWA

LAPORAN KHUSUS

TINO OKTAVIANO / AKTUAL | ISTIMEWA

Ada juga 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQvia-14; 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12B;dan 10 pesawat angkut berat jenis C-130 Hercules. Langkah Sukarno kali ini membuat John Fitzgerald ‘Jack’ Kennedy, presiden AS ke-35, gentar. Proses diplomasi Indonesia di PBB selama delapan tahun berturut-turut yang selalu gagal akibat intervensi AS akhirnya mulai mendapat angin. Kennedy mulai longgar melihat masalah Papua Barat. Situasi ini membuat Wilson kembali limbung. Di matanya, Kennedy yang dulunya bisa diandalkan untuk mem-backup MoU-nya dengan Gruisen ternyata kini lebih condong untuk membela Sukarno. Apalagi akhirnya, Kennedy memutuskan untuk meminta Belanda keluar dari Papua Barat. Kemarahan Wilson memuncak. Ketika MoU nya dengan East Borneo Company ternyata ikut bubar bersama hengkangnya Belanda dari Papua Barat. Saat itulah, Freeport Sulphur memutuskan untuk ikut ‘berpolitik’ untuk mendapatkan akses-akses ekonominya. Ketika Kennedy yang tewas ditembak pada November 1963 diganti oleh Presiden Lyndon Baines Johnson pada 1964, tercatat salah satu direktur Freeport saat itu, Augustus C.Long, adalah tokoh penting di balik keberhasilan pemilihan dan kampanye Presiden Johnson. *** Lisa Pease cukup detail

menggambarkan peran Augustus C Long. Lisa mencatat, di samping direktur di Freeport Sulphur, Long ternyata punya saham besar di perusahaan Texaco yang saat itu ternyata juga mengoperasikan perusahaan Caltex yang join dengan Standard Oil of California untuk eksplorasi minyak di Indonesia. Bisa dibayangkan, betapa kesalnya Long ketika Sukarno pada 1961 secara sepihak membuat kebijakan baru bahwa dalam kontrak tambang minyak, 60% labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex yang saat itu adalah operator minyak terbesar di Indonesia sangat terpukul. Long yakin, agar bisnis Freeport dan Caltex bisa kembali lagi ke tangannya, maka satu-satunya jalan adalah Soekarno harus jatuh. Dan Lisa Pease juga mencatat bahwa pada Maret 1965, setelah Long pensiun dari Freeport dan Caltex, dia diangkat sebagai direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan bank milik Rockefeller. Ini posisi yang sangat-sangat

strategis, karena ini berkenaan dengan pengaturan dana-dana politik AS saat itu. Lalu yang lebih mengejutkan lagi, empat bulan kemudian, pada Augustus 1965, Long diangkat Presiden AS untuk dijadikan dewan penasehat intelijen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Long dianggap punya pengaruh besar dalam operasi-operasi rahasia plus pendanaannya di negara-negara tertentu, termasuk Indonesia. Meskipun penuh kontroversi, Long juga dianggap berperan dalam lingkaran besar skenario kudeta Sukarno oleh Soeharto. Kesuksesan kudeta dan bantuan pinjaman uang dari AS buat Indonesia pasca-kudeta itu bukan bantuan gratis. Soeharto harus membayar dengan bentuk lain. Tak salah kalau ada spekulasi bahwa Long adalah tokoh penting di balik Rockefeller yang memaksa Soeharto menandatangani kontrak karya baru Freeport dengan Indonesia pada 1969 sebagai balas jasa mendukung Soeharto sebagai presiden Indonesia. Mulai saat itu, cerita dan episode soal Papua terus berlanjut. Ini sekadar catatan sejarah bahwa akar masalah Papua Barat saat ini bukan soal kemerdekaan Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tapi kepentingan Freeport, dan AS atas apa yang terkandung di Gunung Grasberg. Titik. 65

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

BUDAYA

Air Conditioner

Kondisi geografis Indonesia sebagian besar disinari terangnya matahari. Oleh Faizal Rizki

Indonesia yang sebagian besar disinari terangnya matahari justru diwarnai dengan tumbuhnya gedung, bangunan bahkan rumah-rumah modern yang tertutup dan tanpa lubang udara. Hal Ini membutuhkan daya listrik besar dan tentu AC harus beroperasi seharian agar tidak kepanasan di dalam ruangan tertutup. Adopsi tanpa sekat dari budaya barat soal konsep bangunan dan arsitektur membuat konsep pengembangan permukiman dan perumahan di Indonesia tidak bersinggungan langsung dengan kondisi geopolitik yang ada. Kalau mau sejalan dengan kondisi geopolitik asli Indonesia, justru sebuah rumah atau gedung diperbanyak dengan pintu dan jendela. Lebih terbuka. Seperti yang dikatakan Romo Mangun, â&#x20AC;&#x153;Bangunan rumah harus mempunyai ruh persaudaraan dan kasih. Konsep arsitektur bukan melulu tentang kemewahan, tapi perasaan nyaman dalam berinteraksi dengan keluarga dan alam.â&#x20AC;? Bukan tertutup atau

menutup diri. Kalau kesadaran seperti itu tumbuh, tentu (mungkin) AC tidak akan laku di pasar Indonesia. Itu hanya catatan kecil soal kesadaran geopolitik dalam konteks AC. Coba kalau ditarik ke ranah yang lebih luas lagi: kesadaran geopolitik bahwa negara bangsa ini adalah negara bangsa maritim. Lalu bayangkan juga, kalau seluruh rakyat Indonesia selalu berpikir bahwa kehidupannya saat ini atau masa yang akan datang akan sangat bergantung terhadap laut dan seluruh potensi kelautan yang ada di negaranya. Mungkin cerita soal negara bangsa ini akan lain. Pemahaman soal pentingnya budaya geopolitik adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran negara bangsa ini tentang potensi yang dimilikinya. Bukan potensi yang dimiliki negara bangsa lain. Karena tidak pernah ada sebuah bangsa besar yang hidup dengan mengandalkan pertolongan dan merengek pada bangsa besar lainnya.

TINO OKTAVIANO / AKTUAL

ulu, orang-orang kaya di Romawi membangun rumahnya dengan membuat penampung air di setiap dinding rumah. Ketika suhu dalam rumah bertambah panas akibat terik matahari di luar, penampung air itu akan mengalirkan air ke dinding-dinding rumah. Itu adalah cara mereka untuk mengurangi suhu panas dalam ruangan. Willis Haviland Carrier, seorang insinyur dari New York, berhasil menyempurnakan beberapa penemuan sebelumnya soal pendingin. Dia memberi solusi atas berkembangnya industri yang membutuhkan pendingin agar mesin tidak overheating, Air Conditioner. Baru pada 1927, revolusi pendingin untuk perumahan mulai berkembang di Negeri Paman Sam tersebut. Orang-orang kaya di AS memaksakan diri untuk menggunakan AC untuk sekadar gaya hidup ketika menghadapi musim panas. Padahal, AC bukan kebutuhan mendesak bagi mereka. Yang mendesak justru adalah penghangat ruangan, karena sebagian besar iklim di sana lebih banyak dingin ketimbang panas. Namun, revolusi teknologi AC jadi sangat mengherankan ketika masuk ke negara-negara tropis, seperti Indonesia. Lalu, apa yang terjadi? Dalam kajian-kajian geopolitik, negara akan selalu dikaitkan oleh kondisi geografi dan geologinya. Artinya, dalam tata kelola politik, negara harus memperhatikan faktor geografis dan geologis alamiah yang ada. Hanya dengan begitu, kehidupan suatu negara bisa maju. Kata Plato, alam lah yang membentuk negara, termasuk manusia di dalamnya. Bukan sebaliknya. Jadi ada kesadaran bahwa ada hubungan spiritual antara negara dengan alam. Kesadaran itu yang sering disebut dengan Kesadaran Geopolitik (Geopolitik BewuĂ&#x;tsein). Ini yang akan membawa sebuah bangsa mampu tumbuh bersama spirit kearifan lokal dan alamnya. Lalu apa hubungan AC dengan geopolitik di Indonesia? Ini sesungguhnya tidak masuk di akal. Kondisi geopolitik

TINO OKTAVIANO / AKTUAL | ISTIMEWA motogp.com

INFORIAL SKK MIGAS

PetroChina Terus Komitmen KESUNGGUHAN DALAM Berikan Kontribusi ke Indonesia

MENINGKATKAN KINERJA

Sejak 2002 hingga 2012, PetroChina telah memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah Indonesia hingga sebesar USD 11 miliar.

PERKEMBANGAN PROYEK MINYAK DAN GAS BUMI Proyek hulu migas di tahun-tahun mendatang, akan didominasi oleh proyek gas dan berada di wilayah offshore. 200 150

MBOEPD

etroChina Company Limited merupakan perusahaan minyak dan gas terkemuka yang berbasis di Cina. Didirikan pada 5 November 1999, pembentukan PetroChina Company merupakan bagian dari restrukturisasi China National Petroleum Corporation. atuan Kerja Khusus Pelaksana Sebagai salah satu perusahaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak minyak dan gas di Cina dadan Gasterbesar Bumi (SKK Migas) lam hal penjualan, PetroChina saat telah memberikan kontribusi rata-rata sekitardivisi Rp 300usaha. triliun ini memiliki empat per tahuneksplorasi, bagi negara.yakni Atas dukungan Pertama, divisi yang berbagai pihak, kinerja menggembirakan khusus menangani pengembangan, juga ditunjukkan SKK Migas pada periproduksi dan minyak menode Januari – penjualan April 2013 lalu. tahRealisasi dan gas alam.minyak Kedua,periode refining. produksi Januari – ini April lebih meningkat 1,6 persen, dari Divisi banyak bergerak rata-rata 827 ribu barel per hari (bph) menuntuk pengangkutan, penyimpanan, jadi 840 ribu bph. Hal ini dapat dicapai dan pemasaran karena kerusakanminyak peralatanmentah produksiserta dapat produk bumi. produksi alamiah ditekan,minyak laju penurunan jugaKetiga, dapat ditahan serta Divisi dapat direalisaproduksi. ini fokus sikannya kegiatan pemboran lebih untuk memproduksi danyang menjual cepat dari jadwal dan adanya beberapa produk petrokimia dasar, produk proyek minyak yang telah dapat diselekimia produk kimia saikan.derivatif, Pencapaiandan produksi ini mendulainnya. Keempat adalah negara transmisi kung pencapaian penerimaan dari sektor huludan migas sebesarmentah, 99,9 persen tergas alam minyak serta hadap target sampai dengan April 2013. penjualan gas alam. Keberhasilan kinerja hulu migas ini bumasuk ke SKK Indonesia kanPetroChina merupakan keberhasilan Migas pertama kali pada 2002 melalui dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama saja tapi merupakan keberhasilan kolaborasi bendera PetroChina International seluruh pemangku kepentingan. Antara Companies in Indonesia. President lain, Kementerian Koordinator PerekonoPetroChina di Indonesia Wei Zhigang mian, Kementerian ESDM, Kementerian mengatakan, setelah pembangunan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Betara Gas Keuangan, Plant, PetroChina dan Kementerian Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia, kalangan DPR mitranya menjadi salah satu pemasok dan DPRD, Pemerintah Daerah Provinsi utama gas ke Singapura. maupun Pemerintah Daerah Kabupaten, “Produksi kami dalamsekitar lima daetakalangan asosiasi, masyarakat hun meningkat dua kali lipat swadaya dari 46 rah operasi hulu migas, lembaga masyarakat kalangan media dan ribu boepd serta (barrel of oil equivalent pengamat mendukung operasi hulu per day) yang menjadi 90 ribu boepd. migas bisa berjalan dengan lancar. PetroChina di Indonesia saat ini mampu memproduksi minyak rataINFO R I Aribu L rata 114 boepd yang berasal dari Blok Jabung di Jambi, Bermuda dan Salawati di Papua Barat, serta Blok Tuban di Jawa Timur,” kata Wei Zhigang. Wei Zhigang mengungkapkan,

100 50 0

2013

2014

2015

2016

2017

Sumpal

Kepodang

Ruby

Banyu Urip

IDD Bangka

IDD – Gendalo Hub

IDD – Gehem Hub

Jangkrik

MDA-MBH

Peciko 7B SisiNubi Peciko 7C

Bukit Tua Ande-Ande Lumut

2018

2019

Masela

Tangguh Train 3

Senoro

Madura BD

TAMBAHAN PRODUKSI Terdapat 5 proyek utama hulu migas (IDD, Banyu Urip, Masela, Muara Bakau Jangkrik dan Jangkrik North East, serta sejak 2002 hingga 2012, PetroChina Tangguh Train III) yang akan memberitelah memberikan kontribusi penkan tambahan produksi signifikan mulai tahun 2015. Untuk menjaga penerimaan dapatan kepada pemerintah Indonesia negarasebesar dari proyek-proyek tersebut, SKK hingga USD 11 miliar. Migas melakukan negosiasi ulang terhaSong Zhizong, VP Operation dap beberapa proyek yang akan direalisaPetroChina di Indonesia, menjelaskan, si, seperti pembangunan proyek IDD di Kalimantan Timur danmengoperasikan pengembangan PetroChina saat ini proyek Tangguh Train III dan di Papua. sejumlah blok minyak gas yang Pelaksanaan pembangunan proyek tersebar mulai dari Sumatera hingga Banyu Urip secara keseluruhan telah Papua Barat. mencapai 48,8 persen. Saat ini telah diAdapun blok minyak 2dan gassumur yang mulai kegiatan pemboran buah dari 42 sumur yang direncanakan. Readikelola PetroChina saat ini adalah; lisasi Jabung pencapaian produksi sebesar 165 Blok dan Bangko di Jambi ribu bph sangat tergantung pada kelandengan luas area masing-masing mencaran kegiatan di lapangan yang saat ini capai 1.643Perda kilometer (km) persegi terkendala Pemda Bojonegoro No. 23 Tahun 2012.Kemudian, Namun dengan dan 770 km2. Blokmaksud Tuban agarMadura negara dapat segeraTimur menikmati dan di Jawa masinghasil produksi lapangan tersebut, SKK

masing seluas 1.478 km2 dan 2.713 km2. Serta Blok Kepala Burung dan Salawati Basin di Papua Barat dengan luas masing-masing 1.097 km2 dan 885 km2. Blok Jabung, Bangko, Madura, dan Salawati Basin menggunakan skema kontrak bagi hasil (production

Gas

Minyak

Migas telah berhasil meningkatkan produksi pada fase awal dari 22 ribu bph menjadi 27 ribu bph. sharing contract/PSC). Renegosiasi IDD dilakukanSementara karena biaya proyek yang meningkat tajam untuk Blok Tuban dan Salawati Island akibat asumsi harga danoperating risiko pasarbody memakai skema joint yang berubah. Sementara renegosiasi (JOB). Tangguh Train III dilakukan untuk mensatu sisi, Budikhususnya Setiadi, VP jagaDi penerimaan negara, Partnership and penghasil Government Repenerimaan daerah dalam hal ini Teluk Bintuni, tidak berkurang dari lations PetroChina di Indonesia, penerimaan daerah tahun 2013 memiliki saat Train menambahkan, PetroChina III mulai diinvestasikan. Hasilnya, disekomitmen kuat untuk menjaga kepakati pada tahun 2013 daerah penghasil seimbangan dan senantiasa sadar akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp 70 miliar. Ini jauh meningkat dari lingkungan sebelum atau sesudah jumlah sebelumnya sebesar pengeboran Rp 5 miliar. kegiatan survei seismik, Untuk mencapai target produksi tahun eksplorasi, hingga produksi. “Pe2013 sebesar 830 ribu – 850 ribu bph, troChina memastikan melakukan dan untuk meningkatkan produksi dipenilaian lingkungan yang komprehensif masa mendatang, SKK Migas mencanangkan tahun 2013 sebagai Tahun di setiap lini pekerjaan,” jelas dia.Pemboran. Untuk menyukseskan Akhmadi Sabidi, Actprogram General tersebut dilakukan rapat kerja dengan

Manager Jabung, mengatakan, Blok Jabung merupakan salah satu blok yang paling menarik ketika diawal PetroChina ingin mengakuisisinya. “Ketika PetroChina mengambilalih Blok Jambung, upaya sebelumnya telah menghasilkan penemuan minyak dan gas diberbagai lokasi sekitar,

PetroChina saat ini mengoperasikan sejumlah blok minyak dan gas yang tersebar mulai dari Sumatera hingga Papua Barat. seperti di North Geragai, Makmur, North Betara, Northeast Betara, dan Gemah,â&#x20AC;? ujar dia. Secara keseluruhan, imbuh Ma Wenjie, Geological and Geophysical Specialist PetroChina di Indonesia, sejak Januari 1997 hingga Februari 2013, Blok Jabung total memproduksi 205.636 juta barel setara minyak (million barrel oil equivalent/mboe). Lei Cheng, VP Business PetroChina di Indonesia, menjelaskan, di lapangan Gambang-1, salah satu bagian dari Blok Bangko, semula ditemukan produksi minyak sebesar 116 barel per hari (bph) dengan sedikit gas. Namun, seiring pemboran dua sumur lainnya pada 2005, lapangan Gambang diestimasikan bisa memproduksi 55 miliar standar kaki kubik (billion stan-

dard cubic feet/bscf) gas alam. PetroChina melakukan survei seismik dua dimensi (2D) sepanjang 306 km sebelum melakukan pemboran enam sumur dalam kurun 2003-2004. Pemboran ini sukses menemukan dua sumur, yakni Piano dan West Piano dengan rata-rata produksi 1.521 bopd minyak dan 7,7 MMscfd gas. Kemudian, PetroChina juga melakukan eksplorasi di sumur Kenong-1 dan menemukan 13,3 MMsfd gas dan 406 bopd minyak pada akhir 2006. Di Blok Tuban, PetroChina dalam kurun 2004 hingga 2008 sukses meningkatkan produksi minyak ekui valen dari semula 5.000 boepd men jadi 28 ribu boepd. PetroChina me-

lanjutkan kesuksesan produksi minyak ekuivalennya di Blok Tuban hingga mencapai 44 ribu boepd. Sementara di Blok Kepala Burung dan Salawati Basin, sejak mulai berproduksi pada 1973, kedua blok ini masing-masing telah memproduksi minyak sebanyak 344 juta barel dan 35 juta barel. Terkait kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), khususnya di sekitar Blok Jabung, manajemen PetroChina International (Jabung) Ltd, unit usaha PetroChina di Indonesia, menyampaikan bahwa bersama SKK Migas tetap berkomitmen meneruskan 14 program CSR yang telah disepakati bersama pemerintah daerah setempat untuk tahun anggaran 2012-2013. Ke-14 program itu antara lain adalah; program pembangunan puskesmas, pembangunan sekolah, sa rana ibadah, renovasi rumah untuk keluarga kurang mampu, hingga pembangunan jalan, fasilitas pengolahan air bersih, dan jaringan listrik. â&#x20AC;&#x153;Ada program yang kini sudah selesai, tetapi ada pula yang tengah berada pada tahap persiapan tender. Tetapi, seluruhnya tetap akan dilaksanakan hingga selesai. SKK Migas bersama PetroChina tetap ber komitmen melaksanakan program yang bertujuan membantu masyarakat tersebut,â&#x20AC;? ujar Novie Latanna, Communication Manager PetroChina International Companies in Indonesia. 69

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

OTOMOTIF

Sukses Nissan Bersama Livina Sepanjang kurun waktu enam tahun kehadirannya, konsumen telah memilih Nissan Grand Livina sebagai kendaraan keluarga yang dapat diandalkan. Oleh Rafkha

Nissan Grand Livina. “NMI berharap bahwa All New Nissan Grand Livina mampu memperoleh sambutan baik. Sepanjang kurun waktu enam tahun kehadirannya, terbukti bahwa para pelanggan telah memilih Nissan Grand Livina sebagai kendaraan keluarga yang dapat diandalkan,” kata Vice President National Sales & Marketing NMI Yoshiya Horigome, baru-baru ini. Menurut dia, dengan dengan inovasi terbarunya ini, NMI yakin bahwa All New Nissan Grand Livina mampu meraih kesuksesan penjualan. All New Nissan Grand Livina dibesut dengan mesin baru HR15DE, yang

Mitsubishi Pajero Sport Limited

T Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) secara resmi menghadirkan besutan terbarunya di kelas sport, yakni Mitsubishi Pajero Sport Limited. Mobil berkelas dengan tampilan yang ciamik ini sekilas tak banyak perubahan. Namun, kendaraan keluarga ini memberikan kelebihan pengalaman berkendara dua dunia, yaitu off road dan on road, yang sejatinya tak dimiliki kendaraan sejenis lainnya. “Pajero Sport Limited, benar-benar eksklusif. Karena ini semua dihadirkan untuk memenuhi animo para pecinta Pajero Sport,” kata Direktur Pemasaran KTB Rizwan Alamsjah, Sabtu (25/5). Besutan mobil sport keluarga yang dikeluarkan oleh Mitsubishi ini dilengkapi lima aksesori terbaru, meliputi front aero kit, running day light, rear aero kit, limited emblem, dan 2DIN mulai media monitor, GPS Navi dan rear camera. RAFKHA 70

mengimplementasikan teknologi dualinjection dengan twin VTC (untuk saluran intake dan exhaust). “Teknologi ini dapat menghasilkan torsi yang lebih baik terutama pada kecepatan rendah hingga menengah, selain itu efisiensi bahan bakar All New Nissan Grand Livina meningkat sebesar 4% dibandingkan dengan generasi pendahulunya,” jelas Yoshiya. Pada mesin ini juga terdapat XTRONIC CVT (Continuous Variable Transmission) generasi baru, di mana All New Nissan Grand Livina menawarkan sesi berkendara yang lebih halus dan nyaman.

BMW 320d Seri 3

una menawarkan produk yang efisien juga memanjakan pencinta otomotif, BMW Indonesia berencana akan menghadirkan besutan terbarunya, yakni sedan seri 3. Sedan seri 3 ini sebagai seri terlaris dengan kode produk 320d. Sedan bermesin diesel ini memiliki mesin baru seperti yang juga dipasang dan dijual pada produk SUV kecil X1 di Indonesia. “Kami akan segera luncurkan 320d, Seri 3 dengan mesin advanced diesel,” kata Helena Abidin, marketing director BMW Group Indonesia, Selasa (28/5). Menurut Helen, sedan bermesin diesel ini untuk negara maju sangatlah dinanti. Sebab, sedan ini menjadi alternatif dari tingginya harga mobil hibrida, dikarenakan persoalan harga baterai. “BMW Indonesia yakin Advanced Diesel berhasil mengangkat suksesnya mobil bermesin diesel di Indonesia,” ujar dia. RAFKHA

ISTIMEWA

ejak diperkenalkannya Grand Livina pada 2007 oleh PT Nissan Motor Indonesia (NMI), mobil ini menjadi produk unggulan MPV (Multi Purpose Vehicle) yang cukup digemari di Indonesia. Hingga kini, Grand Livina sukses mencatat penjualan lebih dari 130 ribu unit serta meraih 17 penghargaan bergengsi. Bahkan, untuk memudahkan mengakomodir keperluan berbagai informasi dari berbagai komunitas pecintanya yang kian berkembang, kini NMI juga telah menciptakan sebuah akun Facebook sebagai wadah komunikasi yang khusus didedikasikan bagi pecinta

Penjualan Toyota Terus Meningkat

enjualan PT Toyota Astra Motor meningkat tajam sepanjang April 2013. Tercatat telah terjual 39.668 kendaraan atau tumbuh sekitar 21,2% dibandingkan Maret 2013 yang sebanyak 32.726 unit. “Total penjualan pada April merupakan pencapaian tertinggi yang ditorehkan pada 2013,” kata General Manager Corporate Planning & Public Relation PT Toyota Astra Motor Widyawati di Jakarta, belum lama ini. Toyota tercatat dalam kurun Januari-April 2013 sudah

membukukan total penjualan 143.635 unit atau tumbuh 10,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 130.317 unit. Widyawati menjelaskan, di segmen compact car, pada April 2013 Toyota membukukan pertumbuhan 54,7% dengan total penjualan 5.488 unit, berkat kontribusi dari Etios Valco sebanyak 2.719 unit, serta Yaris sebanyak 2.768 unit. Avanza kembali membukukan rekor penjualan menembus angka 19.798 unit atau tumbuh 38,1% dibandingkan penjualan bulan sebelumnya. Kijang Innova menorehkan penjualan sebanyak 5.056 unit dan NAV1 331 unit. Segmen SUV Toyota meraih total penjualan 5.080 unit, dengan pertumbuhan 22,2%, berkat kontribusi penjualan Rush sebanyak 2.998 unit, serta Fortuner (4x2) 2.082 unit. EKA

All-New KIA Carens 2013

ISTIMEWA

ak mau ketinggalan dengan pesaingnya yang telah mengeluarkan produk-produk terbaru MPV, KIA Mobil Indonesia meluncurkan MPV terbarunya, yakni All-New KIA Carens 2013. MPV yang dibesut KIA ini siap bersaing dengan Toyota Kijang Innova. Fitur-fitur terbaru yang dimiliki All-New KIA Carens ini sangat keren dan desainnya pun terlihat lebih sporty dan dinamis. Kehadiran All-New Kia Carens ini dilengkapi dengan teknologi LED Daytime Running Light (DRL), di mana saat mengendarai kendaraan ini seperti bergaya di dataran benua Eropa. Untuk kapasitas penumpang, All-New Kia Carens sanggup membawa tujuh penumpang, tapi untuk pilihan tipe juga akan tersedia pilihan lima penumpang. Fitur baru yang dimiliki All-New Carens 2013 yakni fitur tombol Start/Stop,

bahkan untuk memberikan hiburan All-New Kia Carens terdapat layar sentuh 4,3 inch dan juga Panoramic Sunroof. All-New KIA Carens sebagai MPV generasi ketiga ini menggunakan mesin Gamma 1.6 GDI, Nu 2.0 MPI dan U2 1.7 Diesel, yang juga tersedia pilihan transmisi manual maupun otomatis 6 percepatan. Mobil ini diklaim irit lantaran mengusung teknologi Active ECO System. RAFKHA

Kawasaki The Beast Z800

etelah mengeluarkan motor sport dengan varian nakedsportbike Z250, kali ini Kawasaki Motor Indonesia (KMI) selaku pemegang tahta penjualan motor sport dan moge di Tanah Air dalam waktu dekat akan melahirkan keluaran terbarunya, yakni The Beast Z800. Sejak dikenalkan pada akhir 2012, Kawasaki global memberikan pilihan baru serta model baru dan masuk dalam daftar daftar uji coba motor di data Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor (TPT) Kementerian Perindustrian. “Dari korespondensi mereka didapatkan kesimpulan bahwa kemungkinan besar the real streetfighter atau The Beast ini akan diperkenalkan pada Agustus mendatang,” kata General Manager Marketing PT Kawasaki Motor Indonesia, Yusuke Shimada, Kamis (30/5). Namun, untuk harga yang ditawarkan The Beast Z800, KMI belum dapat memastikan. Tapi, jika menelisik dari besutan KMI lainnya, yakni ER-6n yang memiliki torsi mesin 650 cc saja dibanderol Rp 102 jutaan. Tidak menutup kemungkinan kalau KMI akan memposisikan Z800 pada angka kisaran harga Rp 150 sampai Rp 200 jutaan. RAFKHA

KILAS DAERAH

AKTUAL Edisi 6 | 13 Juni 2013 - 13 Juli 2013

Dikubur 13 Tahun, Asman Muncul Lagi

ariu, warga RT 05 Desa Manurung, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pertengahan Mei lalu, memastikan bahwa putranya yang bernama Asman telah meninggal dunia sekitar 13 tahun silam karena kecelakaan motor saat dibonceng oleh sang paman. “Kejadiannya hari ke-10 bulan puasa tahun 2000. saya lupa

tanggalnya. Asman dan pamannya menabrak tumpukan batu di Jalan Sedadap jam tiga sore. Meninggalnya jam sembilan malam di rumah sakit. Besoknya baru dikubur di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum,” kata Lariu, menjelaskan perihal kecelakaan yang merenggut nyawa Asman saat berumur 20 tahun, kala itu. Namun, berita kemunculan Asman di Lahad Datu, Sabah, Malaysia dalam keadaan segar bugar, sontak membuat geger warga Sebatik. Sejak dibawa pulang ke rumahnya, Asman menjadi perhatian warga Sebatik, bahkan warga Nunukan yang jauh dari Sebatik. Kemunculan Asman pertama kali setelah dikubur selama 13 tahun adalah di Kampung Paris, Lahad Datu, Sabah. Asman mengaku, tiba

17 Tahun Warga Dua Desa Minum Air Hujan

tiba saja dia telah berada di atas batu nisan di tanah pekuburan Kampung Paris, setelah mengalami peristiwa gaib disiksa dan menyeberangi jembatan yang konon itu adalah di alam kubur. Kehadiran Asman menarik perhatian warga kampong. Asman sempat akan dihakimi warga Kampung Paris, karena mereka curiga Asman disangka orang Filipina yang menjadi prajurit pasukan kesultanan Sulu, yang beberapa waktu lalu bersengketa dengan pemerintah Malaysia. Saat diinterogasi, dia mengaku berasal dari Sulawesi Selatan bersuku Bugis, Enrekang Kalupini. Warga kemudian berinisiatif memanggil salah satu warga Enrekang yang tinggal di kampung Paris yang bernama Alias. Sukoco

Tak Ada Elpiji, Warga Gunakan Kayu Bakar

asyarakat di dua desa di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, masing-masing Desa Makarti Nauli dan Rawa Makmur, mengeluhkan kurangnya pengadaan air bersih di daerahnya. Hingga saat ini, atau terhitung 17 tahun lamanya sejak daerah tersebut dibuka, masyarakat hanya mengandalkan keberadaan air hujan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air minumnya. Sementara

untuk mandi dan mencuci, warga terpaksa menggunakan air rawa baik yang berasal dari sumur buatan maupun parit. “Ya, minum air hujan, kadangkadang terpaksa minum air rawa, tahulah air rawa baunya seperti apa. Kalau musim kemarau masyarakat harus mengambil air hingga puluhan kilometer,” ujar Darwis, salah seorang tokoh pemuda Kecamatan Kolang, kepada Aktual, Senin (27/5). DAMAI

MUHLAS

TINO OKTAVIANO / AKTUAL | ISTIMEWA

ahalnya harga gas elpiji ukuran 3 kilogram (kg) dirasakan sebagian warga di sekitaran lokasi proyek Banyu Urip, Blok Cepu. Sarni, salah satu warga di ring I Blok Cepu, Desa Bonorejo, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, pertengahan Mei, mengatakan, belum lama ini harga gas tabung elpiji 3 kg naik dikisaran Rp 17 ribu hingga Rp 20 ribu. Sarni mengaku, gas tabung elpiji 3 kg tidak dia gunakan untuk keperluan dapur rumah tangga, namun untuk penunjang jualannya. Untuk keperluan dapur, dia lebih memilih menggunakan kayu bakar.

DKPP SIDANG SENGKETA PILKADA BALI

ewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar kembali sidang kedua atas tindakan kecurangan penyelenggara Pilkada Bali, dengan Pengadu yakni pasangan Anak Agung Gede Nugurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawanda. Adapun pihak Teradu I KPU

Kabupaten Badung, Teradu II KPU Kabupaten Karangasem, Teradu III KPU Kabupaten Buleleng, Teradu IV KPU Kabupaten Tabanan, Teradu V KPU Provinsi Bali. “Sidang berikutnya adalah pembuktian dari pihak pengadu, untuk itu pihak pengadu harus memperbaiki pengaduan dan mempersiapkan saksi-saksi yang akan dihadirkan,” ujar Ketua Majelis DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, awal Juni ini. Namun, untuk waktu persidangan, belum dapat ditentutkan. Karena masih menyesuaikan dengan agenda sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Karena selain mengadu ke DKPP, pihak pengadu juga menyampaikan aduannya ke MK. Arbie

Cari Modal Maju Pilgub, Khofifah Jadi Bintang Iklan

TINO OKTAVIANO / AKTUAL | ISTIMEWA

ak punya modal cukup untuk pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur, calon gubernur yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Khofifah Indar Parawangsa, nekat menjadi bintang iklan larutan cap kaki tiga. Kepastian Khofifah menjadi bintang iklan tersebut di-launching dalam sebuah peringatan Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU di Blitar, belum lama ini. Saat dihubungi di Surabaya, Senin (27/5), Khofifah mengatakan bahwa menjadi bintang iklan agar mendapat pemasukan cukup lumayan untuk biaya pilgub. “Dana pilgub itu mahal, makanya saya mau jadi bintang

Dua Tahun Balita TKW Ditelantarkan Ibu Kandung

yu Shakira, balita berusia 3 tahun 10 bulan, harus kehilangan belaian kasih sayang sang ibu yang melahirkannya. Ibu yang melahirkan Ayu merupakan seorang tenaga kerja wanita (TKW) yang bermasalah di Khucing, Sarawak, Malaysia. Ibu Ayu kini berkewarganegaraan Malaysia. Ironi, pernikahan orang tua Ayu tidak tercatat di negeri tersebut. Lahir di Kuching, Sarawak, Malaysia, pada 6 Juli 2010, Ayu kini diserahkan oleh Kementerian Luar negeri Indonesia ke Rumah Perlindungan Sosial Anak Kementerian Sosial pada 22 Desember 2011. Devi, direktur Yayasan Dian Nanda Nusantara, organisasi yang konsen terhadap perlindungan perempuan dan anak, awal Juni, menjelaskan, ibu kandung Ayu bernama Purwanti Harjo Sukanti, berusia 39 tahun. Wanita ini berasal dari Desa Margo Mulyo Dusun Rampal Ombo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Aceng

iklan,” ujar perempuan yang juga mantan menteri Pemberdayaan Perempuan, ini. Ditanya soal keputusannya menggandeng mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol (Purn) Herman S

Sumawiredja sebagai wakilnya, dia berkeyakinan hal itu akan membawa kemenangan. Soal lawannya yang merupakan calon petahana, Khofifah menampik adanya penilaian bahwa petahana sulit dikalahkan. Dia merujuk pada beberapa hasil pilkada yang baru saja berlangsung. Di Jawa Tengah, misalnya, pasangan petahana ternyata kalah dengan angka cukup telak. ARI 73

OASE

Sastra Jendra

i dunia wayang, pernah para dewa protes. Mereka mempertanyakan alasan Betara Guru ketika memutuskan untuk memberikan Sastra Jendra ke manusia yang kebetulan bernama Begawan Wisrawa. Apa jawabannya? Betara Guru hanya mengatakan, itu sudah takdir. Dalam serat Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, Sastra Jendra adalah ilmu rahasia para dewata tentang kehidupan semesta, dan soal hakikat kesempurnaan makhluk. Malaikat dan iblis pun sempat protes kepada Tuhan. Mereka juga mempertanyakan alasan Tuhan memberikan tugas kekhalifahan kepada Adam. Mereka beralasan keputusan itu justru akan membawa alam pada kehancuran. Dan Tuhan pun menjawab,â&#x20AC;?Itu sudah keputusanKU.â&#x20AC;? Tuhan hanya memberi isyarat, hanya manusia lah yang mampu mengemban tugas kekhalifahan (wakil Tuhan). Dan benar, Begawan Wisrawa menangis saat itu, ketika menerima Sastra Jendra. Bukan karena gembira, namun tanggungjawabnya terlalu besar. Dia tahu, hakikat Sastra Jendra adalah soal pertanggungjawaban pelimpahan tugas-tugas kepemimpinan semesta. Dia dipilih Tuhan untuk menjadi wakil-Nya untuk ikut mengatur semesta. Namun Tuhan tahu, tidak semua manusia mampu memikul Sastra Jendra. Tuhan memang memilih manusia yang mampu memimpin dan mengatur alam. Tuhan mewakilkan kepemimpin alam ke pengemban Sastra Jendra agar berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Saat Sastra Jendra turun ke bumi, sejarah manusia dan peradaban pun memulai episodeepisode bersambungnya, sampai ke

episode negara Pandawa dengan negara Kurawa. Di dunia manusia, â&#x20AC;&#x2DC;episode Sastra Jendraâ&#x20AC;&#x2122; ini dimulai dengan cerita Adam-Hawa, Yunani kuno sampai cerita-cerita soal negara. Termasuk cerita-cerita soal negara bangsa, Indonesia. Di Jawa, pengakuan paling ekstrim soal ini adalah ketika Sultan Agung mendeklarasikan dirinya sebagai Sultan Agung Hanyokrokusumo ing Alogo Panatogomo Khalifatulloh yang berkuasa mengatur semesta Mataram termasuk penguasaan semesta gaib ketika dia mengawini Nyai Roro Kidul. Fenomena tersebut sebenarnya adalah lazim ditemukan di belahan bumi timur. Dalam sejarah Islam, Budha dan Hindu dan di sebagian besar peradaban dunia bagian timur kepemimpinan selalu dihubungkan dengan kemampuan mengatur semesta. Imam al Ghazali Rahimahullah bahkan mengatakan manusia seperti Tuhan kecil. Bahkan Tuhan memerintahkan malaikat dan jin untuk bersujud di hadapan Adam (baca: manusia). Tuhan memberi karunia berupa sifat-sifat untuk manusia agar mampu menjadi khalifah. Di belahan dunia barat terjadi hal lain. Charles Darwin menulis

pengalaman indrawinya dalam sebuah buku The Origin of Species (1859). Meskipun kontroversial, namun Darwin mampu meyakinkan komunitas ilmiah bahwa teori evolusinya adalah yang paling valid untuk menjelaskan asal-usul sejarah manusia. Ketika teorinya digabung dengan konsep genetika dan ekonomi maka dunia barat diguyur teori baru: Survival of the fittest. Sastra Jendra nya dunia barat adalah sejarah penaklukan manusia terhadap alam agar tetap bertahan hidup. Begitu bahasa sederhananya. Ini kontras. Di satu sisi, Sastra Jendra adalah soal pengaturan alam, harmoni. Di sisi lainnya adalah soal penaklukan alam. Yang menarik, Sastra Jendra modern ternyata adalah rangkaian gelombang sejarah upaya penaklukan semesta agar manusia bisa bertahan hidup. Dan ini menjadi episode-episode bersambung. Sekarang episodenya sudah sampai pada cerita soal kepemimpinan Neoliberalisme Semesta. Kepemimpinan manusia dipahami sebagai upaya menaklukan binatang, api, angin, air, tanah dan semesta lain agar manusia bahagia dan sejahtera. Ini dipertanyakan banyak kalangan. Dalam bahasa Maryam Jameela, sains dalam bungkus liberalisme tidak akan pernah kritis dengan apa yang terjadi dan akan terjadi pada semesta lain di luar manusia. Di bawah Sastra Jendra ala Darwin ini, ketimpangan, ketidakadilan dan ketamakan justru berkembang pesat saat kepemimpinan manusia ternyata hanya sekadar upaya menaklukkan manusia lainnya dan sekaligus juga menaklukkan semesta. Jadi tak salah kalau protes dewa, malaikat dan jin tadi. Dan tak salah juga mereka protes untuk kedua kalinya kepada Betara Guru dan Tuhan.

ISTIMEWA

Faizal Rizki