Aktual edisi 7 by widhi maulana

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

TATAP REDAKSI

DAULAT PANGAN

ita mungkin lupa pesan bapak pendiri negara bangsa ini. Sukarno pernah meninggalkan pesan bahwa Bangsa Indonesia hanya bisa maju jika mampu mewujudkan Trisakti, atau selengkapnya Trisakti Tahun Vivere Pericoloso, tahun menyerempetmenyerempet bahaya. Bahaya? Ya, karena upaya mewujudkan mantra kebangsaan yang terdiri dari tiga sarana sakti itu memang penuh risiko tinggi. Banyak pihak yang tidak suka, karena bisa kehilangan nikmat cengkeraman mereka atas Indonesia. Mengapa? Karena sakti pertama adalah berdaulat dalam politik. Sakti kedua yaitu berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari dalam ekonomi. Sakti ketiga berkepribadian dalam kebudayaan. Kunci awal untuk mewujudkan Trisakti adalah berusaha mencukupi kebutuhan sendiri agar tak lagi bergantung kepada pihak lain.

Tidak bisa tidak, itu berarti pemenuhan kebutuhan perut alias swasembada pangan. Namun mewujudkan swasembada tidak segagah bersemboyan. Perlu tekad. Karena pihak yang selama ini mencekoki kita, niscaya tidak ingin merugi. Lihat saja, Mesir dengan mudah mereka goyang. Juga Brasil. Jadi kembali pada kesadaran kita bersama dalam menatap diri, kita ini Bangsa Indonesia atau seperti yang digambarkan oleh Khalil Gibran dalam puisinya berjudul Bangsa Kasihan. Kasihan bangsa yang mengenakan pakaian yang tidak ditenunnya, memakan roti dari gandum yang tidak ia panen, dan meminum susu yang ia tidak memerasnya. Kasihan bangsa yang menjadikan orang dungu sebagai pahlawan dan menganggap penindasan penjajah sebagai hadiah. Kasihan bangsa yang meremehkan nafsu dalam mimpi-mimpinya ketika

tidur, sementara menyerah padanya ketika bangun. Kasihan bangsa yang tidak pernah angkat suara kecuali jika sedang berjalan di atas kuburan, tidak sesumbar kecuali di reruntuhan, dan tidak memberontak kecuali ketika lehernya sudah berada, di antara pedang dan landasan. Kasihan bangsa yang negarawannya serigala, filosofnya gentong nasi, dan senimannya tukang tambal dan tukang tiru. Kasihan bangsa yang menyambut penguasa barunya dengan terompet kehormatan, namun melepasnya dengan cacian, hanya untuk menyambut penguasa baru lain dengan terompet lagi. Kasihan bangsa yang orang sucinya dungu menghitung tahun-tahun berlalu, dan orang kuatnya masih dalam gendongan. Kasihan bangsa yang terpecahpecah, dan masing-masing pecahan menganggap dirinya sebagai bangsa.

AKTUAL CHAIRMAN Yudi Latif

Koresponden Fitra Ismu (Meksiko), Aceng

Pemimpin Umum M Danial Nafis

Mukarram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Edi (Mataram), Muhammad Dasuki (Semarang), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Yudhi Ari (Surabaya), Bobby Andalan (Denpasar), Busri Toha (Sumenep), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Sigit Pamungkas (Semarang), M. Hasbi Arienta (Bogor)

Pemimpin Redaksi Heriyono Redaktur pelaksana Faizal Rizki Redaktur SENIOR Dhia Prekasha Yoedha, Satrio

Arismunandar, Hendrajit Sidang Redaksi M Danial Nafis, Heriyono,

Faizal Rizki, Dhia Prekasha Yoedha, Febrianto, Epung Saepudin REDAKTUR FOTO Tino Oktaviano Fotografer Oke Dwi Atmaja Desain Grafis Shofrul Hadi

SEKRETARIS PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin

ASISTEN REDAKTUR Ismet Eka Kusuma, Nurlail,

DIREKTUR KOMERSIAL Sontry Napitupulu

Ari Purwanto

PROJECT MANAGER Oddy Karamoy

Reporter Adi Adrian, Andromeda, Arbie

Legal Corporation Eko Hendro Prasetyo

Marwan, Arnold Sirait, Khozin Mubarok, Nebby Mahbubirrahman, Novrizal Sikumbang, Purnomo, Rafkha, Vicky Anggriawan, Wahyu Romadhony, Zaenal Arifin

Alamat Redaksi

PT Caprof Media Negeri Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : majalah@aktual.co iklan@aktual.co Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email majalah@aktual.co. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

SIRKULASI Samsul Arifin Kabag. IT Firman Subhi Staf Admin Aulia Kumala Putri

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

DAFTAR ISI EDISI 7 | 13-27 JULI 2013

AKTUAL TAMU KITA

58 18 26 38 48 4

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

JERUJI... TKI... ISTANA bINCANG JUMHUR TENTANG PENGALAMANYA MENGELOLA tki DAN KESIAPANNYA IKUT kONVENSI PARTAI DEMOKRAT LAPORAN UTAMA

HARGA MATI DAULAT PANGAN mENGAPA MENCAPAI DAULAT PANGAN BEGITU BERAT TANTANGANNYA

NASIONAL

DAGING MERAMBAH HATTA MEMBANTAH hatta membantah tarsangkut dengan kemelut impor daging sapi

POLITIK

ICW VS DPR HINGGA KE DANA ASING Dituding terima uang dari kpk rp 400 juta, apa komentar icw?

LAPORAN KHUSUS

KONGKALIKONG POLITIK ANGGARAN apa benar Antara ARB dan sby dalam pengalokasian dana lapindo dan dukungan kenaikan bbm dari golkar

TATAP REDAKSI DAFTAR ISI KAKI HARI OBITUARI KILAS NASIONAL LENSA AKTUAL OPINI OTOMOTIF KILAS DAERAH OASE

HUKUM

3 4 7 6 8 10 78 82 84 86

saat bos medco turun tangan soal ruu tembakau INTERNASIONAL

POLITIK

NASIONAL

impor daging lagi deh...

NASIONAL

Sengkarut TPPI Belum Berakhir

36 POLITIK

INTERNASIONAL

ENERGI

Aceh Kembali Dilanda Gempa

LANGKAH cerdik ‘timorese’

Di balik Deklarasi Hanura

ENERGI

Mesir Di Simpang Jalan Revolusi

Demokrat Umumkan Mekanisme Konvensi

DAERAH MENANGKAN RONDE TERAKHIR

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

72 5

OBITUARI AMIR HUSIN DAULAY

Wafatnya Aktivis Tak Kenal Lelah Amir Husin Daulay adalah salah satu tokoh aktivis yang memelihara bara perlawanan di Jakarta terhadap kekuasaan Orde Baru.

ktivis senior pendiri lembaga Pro-Demokrasi (ProDem), Amir Husin Daulay, meninggal dunia. Kabar dukacita itu pertama kali diterima Aktual dari BlackBerry Messanger (BBM) yang dikirim Jumhur Hidayat, rekan sesama aktivis yang kini menjabat sebagai kepala BNP2TKI. BBM itu dikirim Jumhur ke Aktual pada Sabtu (6/7) pukul 11.43 WIB. Bunyi pesan BBM itu adalah, “”Innalillahi wainna ilaihi raaji'un. Semoga Allah Swt menempatkan sahabat kita Almarhum Amir Husin Daulay di surga abadi dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan iman. Almarhum meninggalkan kita pukul 11.25 wib, 6 Juli 2013,” begitu pesan yang disampaikan. Hamid Dipramono, sahabat Amir Husin Daulay, mengatakan, almarhum meninggal dunia setelah sempat mendapatkan bantuan pernapasan selama sepuluh menit, tetapi tak tertolong. Sejak Kamis (4/7), almarhum dirawat di Rumah Sakit Permata Cibubur. Jenazah dimakamkan di dekat rumahnya di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, pada 6

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

hari itu juga. Menurut Jumhur, Amir Husin Daulay adalah salah satu tokoh aktivis yang memelihara bara perlawanan di Jakarta terhadap kekuasaan Orde Baru. “Dan, saat itu hal yang sama dilakukan saya dan teman-teman di Bandung,” kata aktivis mahasiswa ITB di era 1980an, ini. Pasca-reformasi, lanjut Jumhur, Amir Husin masih terus menjaga ruh aktivisnya dengan tidak bergabung dalam kekuatan politik apapun. Namun, almarhum seakan tak pernah lelah untuk tetap menyuarakan perubahan, bahkan ketika kondisi kesehatan tubuhnya mulai menurun. Berdasarkan data yang dihimpun Aktual, seperti dikutip dari blog almarhum, Amir Husin Daulay juga merupakan aktivis di Indonesia Democracy Monitor. Lembaga itu konsen terhadap masalah dinamika politik nasional dan mendorong pemantapan demokrasi. Lembaga tersebut didirikannya pada Januari 2000 bersama-sama dengan sejumlah tokoh politik nasional, seperti Adnan Buyung Nasution, Hariman Siregar, Moeslim Abdurrahman (pendiri Partai Amanat Nasional), Malik Fadjar (mantan menteri Pendidikan Nasional), Jusman Syafei Djamal (menteri Perhubungan saat ini), dan lainnya. Almarhum juga aktif sebagai

ketua presidium Sa-Roha Foundation—sebuah perkumpulan anak negeri keturunan Tapsel (Tapanuli bagian Selatan), khususnya di kawasan Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan dan Mandailing Natal (Madina). Lahir di Medan, 9 Desember 1960, Amir Husin sempat menempuh pendidikan di Akademi Ilmu Statistik (tamat 1983), Universitas Indonesia (1980), dan Universitas Nasional (1989). Amir juga dikenal sebagai salah satu ‘pelopor gerakan reformasi’ dengan mendirikan Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi (PIJAR) Indonesia, September 1989. Selama ini, almarhum aktif mempelopori berkembangnya kelompok-kelompok demonstrasi dan aksi protes bersama dengan para aktifis pers mahasiswa dan kelompok studi dari berbagai kota, antara lain Mataram, Denpasar, Ujungpandang, Malang, Surabaya, Jombang, Jember, Salatiga, Surakarta, Semarang, Jogjakarta, Purwokerto, Bandung, Bogor, Bandar Lampung, Palembang, Jambi, Medan, Banda Aceh dan lainlain dalam kurun waktu 1989-1995. Almarhum juga pernah menjabat sebagai jurnalis, diantaranya wartawan majalah Promosi Ekonomi, redaktur pelaksana tabloid Makelar, pemimpin umum/pemimpin redaksi tabloid Bongkar, dan redaktur pelaksana koran Reporter. Selamat jalan Bang Amir!!!

aktual/ istimewa

Oleh: Heriyono

KAKI HARI

rIsiko kehilangan karakter pancasila

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

leh karena kekeluargaan merupakan jantung keindonesiaan, kehilangan semangat kekeluargaan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia merupakan kehilangan segala-galanya. Jika demokrasi Indonesia kian diragukan kemaslahatannya, tak lain karena perkembangan demokrasi itu cenderung tercerabut dari jiwa kekeluargaan. Peraturan daerah berbasis eksklusivisme keagamaan bersitumbuh menikam jiwa ketuhanan yang berkebudayaan; lembaga-lembaga finansial dan korporasi internasional dibiarkan mengintervensi perundangundangan dengan mengorbankan kemanusiaan yang adil dan beradab; tribalisme, nepotisme, dan pemujaan putra daerah menguat dalam pemilu kepala daerah melemahkan persatuan kebangsaan; anggota parlemen bergotong royong menjarah keuangan rakyat, memperjuangan ”dana aspirasi” seraya mengabaikan aspirasi rakyat, melupakan kegotongroyongan berdasarkan hikmah kebijaksanaan; ekspansi neoliberalisme, kesenjangan sosial dan tindak korupsi melebar menjegal keadilan sosial. Demokrasi yang dijalankan justru memutar jarum jam ke belakang, membawa kembali rakyat pada periode prapolitik, saat terkungkung dalam hukum besi sejarah survival of the fittest dan idol of the tribe. Ada jarak yang lebar antara voices dan choices; antara apa yang diargumentasikan dengan pilihan institusi dan kebijakan yang diambil. Distorsi terjadi karena orangorang bekerja dari politik, bukan

untuk politik. Di sinilah pintu masuk bagi persekongkolan antara pengusaha hitam dan politisi hitam dalam proses institutional crafting dan legal drafting. Suatu penyanderaan demokrasi yang mengarah pada legalisasi kejahatan. Tiba-tiba saja nubuat Pramoedya

Ananta Toer dalam Rumah Kaca menjadi kenyataan, ”Akan ada permainan politik oleh orang-orang kriminal dan permainan kriminal oleh orang-orang politik.” Demokrasi yang dikembangkan tanpa mempertimbangkan sistem pencernaan kebudayaan dan karakter keindonesiaan, seperti biduk yang limbung. Dalam satu dekade terakhir, kita seakan-akan telah mengalami begitu banyak perubahan. Namun, perubahan yang terjadi tidak membawa kita ke mana pun. ”Change alone is unchanging,” ujar Heraclitus. Kehilangan terbesar bangsa ini bukanlah kemerosotan pertumbuhan ekonomi atau tak ada tokoh menonjol, melainkan kehilangan harga diri karena diabaikannya semangat dasar kehidupan bernegara.

YUDI LATIF Chairman AKTUAL Network

Mengutip Juvenalis, ”Aib terbesar ketika kamu lebih mementingkan kehidupan ketimbang harga diri, sementara demi kehidupan itu sendiri engkau telah kehilangan prinsipprinsip kehidupan.” Kembali ke Rumah Pancasila Secara singkat dapat dikatakan bahwa sebagian besar ketidakmampuan kita memecahkan masalah hari ini disebabkan ketidakmampuan kita merawat warisan terbaik dari masa lalu. Adapun warisan termahal para pendiri bangsa yang merosot saat ini adalah karakter. Ketika suatu golongan dibiarkan dicincang di altar kebencian golongan lain, dan ketika elite negeri berpesta pora memakan bangkai daging rakyatnya sendiri kita mengalami amnesia yang parah tentang makna kemerdekaan. Bung Karno berkata, “Aku, ya Tuhan, telah Engkau beri kesempatan melihat penderitaan-penderitaan rakyat untuk mendatangkan negara Indonesia yang merdeka itu. Aku melihat pemimpin-pemimpin, ribuan, puluhan ribu, meringkuk di dalam penjara. Aku melihat rakyat menderita. Aku melihat orangorang mengorbankan ia punya harta benda untuk tercapainya cita-cita ini. Aku melihat orang-orang didrel mati. Aku melihat orang naik tiang penggantungan. Bahkan aku pernah menerima surat daripada seorang Indonesia yang keesokan harinya akan naik tiang penggantungan. Dalam surat itu dia mengamanatkan kepada saya sebagai berikut: ‘Bung Karno, besok aku akan meninggalkan dunia ini. Lanjutkanlah perjuangan kita ini’.” *** AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

KILAS NASIONAL

Represif, Tanda JK: Bank Rampok Uang Masyarakat Pemerintah Lemah

indakan represif dalam sebuah negara dengan sistem hukum yang salah dan lemah, akan kontra produktif dan mendorong goverment agency menjadi represif dan frustasi. Pada gilirannya akan menjadikan pemerintahannya tersebut bukan to govern lagi, tetapi to order, to push, to limited. Demikian penjelasan mantan Ketua KPK, Taufiequrrahman Ruki di Jakarta, awal Juli lalu. Ruki menjelaskan, perspektif negara seperti ini, kalau dikehendaki adanya supermasi hukum, maka diperlukan sebuah strong government, bukan yang didukung oleh kekuatan bersenjata yang solid atau yang didukung oleh mayoritas pemilih. Tetapi oleh proses peralihan kekuasaan yang keabsahannya diakui sehingga memiliki aksebilitas yang baik. / Arbie Marwan

antan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, masyarakat secara tidak sadar bahwa uangnya telah dirampok oleh bank. Dengan menetapkan suku bunga yang tinggi, perbankan sebenarnya telah mengambil dana murah dari masyarakat dan menempatkan di surat berharga negara dengan jaminan pemerintah, perbankan masih untung. “Masyarakat itu tidak sadar bahwa perbankan sudah merampok uang masyarakat secara tenang,” kata pria yang disapa JK ini, di Jakarta, awal Juli lalu. Oleh karena itu, JK mengimbau kepada perbankan untuk menurunkan suku bunganya. Dengan suku bunga yang rendah, menurut JK, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. JK juga mencontohkan pengalamannya di luar negeri. Menurut dia, saat ini banyak negara sedang berlomba-lomba memberikan suku bunga perbankan yang kompetitif, terutama bunga kredit. / Arnold Sirait

Fadel Muhammad Tolak Impor Merajalela

encana pemerintah yang membuka keran impor sebesarbesarnya terhadap banyak produk dikecam oleh bekas menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad. Bahkan, Fadel yang kini menjabat ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) menemui Wakil Presiden Boediono untuk menyatakan ketidak setujuan ini.

“Saya sudah membuat proposal soal ketahanan pangan, agar tidak lagi bergantung dengan impor. Saya pernah bikin Indonesia mandiri di sektor garam dan jagung,” kata dia saat dihubungi Aktual, awal Juli lalu. Fadel menjelaskan, salah satu program yang ada di proposal adalah memberi bantuan Rp 100 juta ke kelompokkelompok tani. / Ari Purwanto

Gamawan Sambut Pengesahan UU Ormas

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

engesahan RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi undangundang disambut baik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. “Ormas merupakan aset bangsa dan potensi kekuatan masyarakat,” kata Gamawan usai pengesahan RUU Ormas, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7). Gamawan menjelaskan, perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas perlu dilakukan karena sudah tidak sesuai lagi dengan semangat UUD 1945 yang telah empat kali di amandemen. Menurut Gamawan, saat ini jumlah ormas yang telah terdaftar pada instansi pemerintah sebanyak 139.957 organisasi, dengan rincian yang terdaftar pada Kemendagri sebanyak 65.577, yang terdaftar pada Kemensos 25.406, terdaftar pada Kemenkum HAM 48.866, dan ormas asing yang terdaftar di Kemenlu sebanyak 108 organisasi. / Wahyu Romadhony

Peredaran Miras Mesti Diawasi Ketat

Tino oktaviano/ aktual - ISTIMEWA/ aktual (bank mutiara)

parat kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta diminta tegas menindak tempat hiburan malam yang melanggar jam operasi selama bulan Ramadan. Selain tempat hiburan, peredaran minuman keras (miras) juga harus diawasi secara ketat. Agung Astari Kiemas, peneliti dari Public Trust institute (PTI), mengatakan, penegakan hukum soal peredaran miras dan hiburan malam sangat lemah. Akibatnya, sering memicu terjadinya konflik horisontal antara pengelola tempat hiburan malam dengan anggota ormas keagamaan maupun kedaerahan. Dia mengaku prihatin atas maraknya peredaran miras yang saat ini sangat mudah diperoleh dari minimarket atau convenience store di Jakarta. “Sementara pembelinya pun berasal dari berbagai kalangan, termasuk kalangan pelajar dan mahasiswa,” kata

epala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mirza Adityaswara menyatakan harga jual Bank Mutiara masih di angka Rp 6,7 triliun. Harga tersebut menurutnya sesuai dengan undangundang.

BNN Apresiasi Peran LSM Anti Narkoba

araknya peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun ini tak lepas dari peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti Narkoba. Demikian diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar, di kantor pusat BNN, Jakarta, awal Juli lalu.

dia, di Jakarta, awal Juli lalu. Padahal, dikatakan Agung, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 43/2009 secara tegas mengatur sejumlah tempat yang boleh dan tidak boleh menjual miras. Penjualan miras juga boleh dilakukan kepada warga yang telah berusia di atas 21 tahun. / Epung Saepudin

Bank Mutiara Tetap Dibanderol

Rp 6,7 Triliun

“Sesuai UU, LPS menawarkan saham Bank Mutiara seharga Rp 6,7 triliun, yaitu nilai dana talangan yang dikucurkan pemerintah ke eks Bank Century tersebut,” kata dia, di Jakarta, Selasa (2/7). Walau sempat tidak laku, Mirza mengaku sudah ada investor yang menyatakan minatnya untuk membeli saham Bank Mutiara. Dari enam investor tersebut, Mirza mengaku sudah ada lima investor yang telah memasukkan dokumendokumen penawaran sebelum batas akhir yang ditetapkan LPS. / Arnold Sirait

Sementara, Ketua Umum GANN M Fariza Y Irawady mengungkapkan, semakin besarnya jaringan narkoba harus diimbangi oleh jaringan rakyat anti narkoba. “Saat ini, GANN telah mengadakan pelatihan/sosialisasi dalam jumlah total lebih dari 28 ribu orang,” ujar Fariza. / Ismed Eka Kusuma

Kemenpera Bangun Rusunawa Pekerja

ementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) kembali membangun rumah susun sewa (rusunawa) bagi para pekerja di Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur. Proses pembangunan rusunawa pekerja tersebut ditandai dengan acara peletakan batu pertama rusunawa Rawa Bebek, oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa didampingi Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz, Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Selasa (2/7). / Ari Purwanto

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

LENSA AKTUAL

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

KAISAR CINA ALA Jokowi di jakarnaval 2013 Gubernur Jakarta Joko Widodo memakai kostum ala kaisar Cina dan menunggangi kuda saat mengikuti pawai Jakarnaval 2013 memperingati HUT ke-486 DKI dari Balai Kota menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (30/6). Pemrov DKI menggelar Jakarnaval dalam rangkat HUT Jakarta ke 486. Acara itu berkonsep parade menampilkan mobil hias dan hiburan. Ada pun sejumlah ruas jalan yang ditutup antara lain ruas Jalan MH Thamrin. Bus TransJakarta juga ada yang tak beroperasi normal. Foto: Aktual/Tino Oktaviano

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

LENSA AKTUAL

“Bentrokan Paska Coup d’etat militer” Konvoi militer Mesir tiba di lokasi bentrokan antara pendukung konstitusi presiden Mesir versus pendukung coup d’etat militer Mesir di Kairo, Mesir, Jumat, 5 Juli, 2013. Jutaan demonstran dari koalisi kelompok Islam dipimpin Ikhwanul Muslimin turun ke jalan menuntut kembalinya rel konstitusi Mesir, dengan mengembalikan Presiden Muhammed Moursi kembali memimpin Mesir. Jum’at malam (5 Juli 2013) bentrokan tidak terelakkan dengan melemparkan batu, petasan, tembakan, hingga missil. Kendaraan lapis baja militer berlari melintasi jembatan Sungai Nil di counterassault terhadap pendukung Moursi. Foto: AP Photo/ Hassan Ammar

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Saat Bos Medco Turun Tangan

soal RUU Tembakau Sejumlah data disampaikan Komnas Pengendalian Tembakau ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK terkait pembahasan RUU Pertembakauan. Oleh: Arbie Marwan, Novrizal Sikumbang

aipan Arifin Panigoro, Jumat (28/6), tiba-tiba mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dia datang tidak berkaitan dengan bisnis migas yang selama ini ia geluti. Bos Grup Medco tersebut datang ke lembaga anti rasuah untuk menyampaikan pengaduan adanya dugaan korupsi terkait penggodokan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Pertembakauan. Arifin datang ke KPK atas kapasitasnya sebagai penasehat Komisi Nasional (Komnas) Pengendalian Tembakau. Organisasi itu didirikan pada 1998, terdiri atas 23 organisasi dan individu terkemuka yang memiliki tujuan dari bahaya kecanduan merokok atau kecanduan lainnya yang

berhubungan dengan tembakau. Menurut Arifin, RUU Pertembakauan sangat bertentangan dengan UU Kesehatan. “Saya datang ke KPK mewakili Komnas Pengendalian Tembakau. Sudah ada beberapa hal yang disampaikan,” kata dia. Dia mengungkapkan, timbul kecurigaan dan dirinya sebagai penasihat Komnas Pengendalian Tembakau untuk melaporkan adanya dugaan korupsi menyangkut pembahasan regulasi tersebut. “UU Pertembakauan kalau diteruskan bertentangan dengan UU Kesehatan yang sudah jadi. Kami ingin unsur kesehatannya ditonjolkan,” jelas pengusaha berkepala plontos ini. Arifin menilai, RUU yang dibahas di Badan Legislatif (Baleg) DPR ini juga bertentangan dengan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap kesehatan yang juga masih dibahas di Baleg. Dia menduga terdapat tindak pidana korupsi di dalam pembahasan RUU tersebut. Sejumlah data dia sampaikan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Data ini untuk melengkapi laporan yang pernah diterima KPK. “Semua yang ada hubungannya dengan suap, korupsi pasti kami laporkan. Dugaannya begitu, Baleg (korupsi, red),” kata Arifin. Sementara, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nasional Wisnu Brata, Selasa (2/7), mengatakan, kedatangan Arifin Panigoro ke KPK terkait adanya dugaan korupsi dalam penggodokan RUU tentang Pertembakauan dinilai hanya untuk mengalihkan perhatian publik terhadap persoalan dugaan korupsi dalam peristiwa Lapindo. “Saya menduga dia (Arifin) meminta KPK mengusut indikasi penyimpangan anggaran negara dalam kasus Lapindo. Diduga ada

aktual/ istimewa

HUKUM

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

penyimpangan dalam pengeboran gas minyak di Blok Brantas tersebut,” ucap Wisnu. Tidak sampai disitu, Wisnu menjelaskan, kedatangan Arifin ke KPK diduga ditunggangi kelompok anti tembakau untuk melaporkan kasus dugaan korupsi RUU Pertembakauan tersebut. “Sebagai tokoh nasional dia dimanfaatkan untuk mendegradasi RUU Pertembakauan atau dalam rangka membuat RUU Pertembakauan menjadi RUU Anti Pertembakauan untuk alasan kesehatan,” jelas Wisnu. Salah satu petani tembakau, Imron, mengungkapkan, apa yang dilakukan Arifin tidak dalam posisi untuk membela petani, melainkan untuk menghabisi kehidupan petani tembakau di Indonesia. “Apa yang dilakukan Arifin justru tidak melindungi petani tembakau. Dia mau membunuh petani tembakau, karena RUU Pertembakauan ini dia

minta dibatalkan,” tegas Imron. Imron menegaskan, para petani tembakau sepakat untuk melawan berbagai pihak yang berusaha menghalangi pengesahan RUU Pertembakauan. RUU Pertembakauan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2013. Dalam Prolegnas DPR tahun ini, RUU Pertembakauan berada pada urutan ke-59 dari 70 rancangan. Di situ ada tanda bintang yang dijelaskan di bawah: masih menunggu judul yang tepat sesuai dengan kesepakatan rapat pleno DPR, 13 Desember tahun lalu. Sebelumnya, Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono pernah berkomentar, pembahasan RUU Pertembakauan di DPR belum dimulai. Draf RUU Pertembakauan masih dibintangi oleh Baleg karena masih ada sejumlah pro kontra. “Belum apa-apa. Masuk Prolegnas

saja, tapi masih dibintangi. Judulnya masih butuh dicari yang lebih tepat,” kata dia, beberapa waktu lalu. Saat ini Baleg DPR masih terus menerima masukan dari berbagai pihak. Banyak pihak menolak RUU Pertembakauan karena alasan kesehatan. “Yang menolak itu karena kesehatan, tapi ada juga yang mendukung,” jelas Ignatius. Pihak yang mendukung antara lain dari kalangan industri, karyawan dan petani tembakau yang tak mau kehilangan pekerjaan jika pembatasan tembakau ketat seperti saat ini. “Orang-orang itu merasa takut dengan UU Kesehatan itu karena ada pemikiran mereka harus pindah profesi. Kalau pindah, petani tambakau mau jadi petani apalagi? Mereka merasa kalau begini jadi repot,” ujar Ignatius. AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

EKONOMI

Lampu Kuning Inflasi Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi perlu diperhatikan pada Juli dan Agustus mendatang. Oleh: Arnold Sirait, Ari Purwanto

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Bank Dunia memperkirakan Indonesia dapat menangani dampak paket reformasi subsidi BBM terhadap kondisi makro. Kenaikan harga BBM itu diperkirakan hanya akan berdampak negatif dalam jangka pendek yang kecil terhadap pertumbuhan. Ini karena kenaikan harga BBM dibarengi pula dengan paket kompensasi untuk menjaga daya beli kaum miskin. Bank Dunia juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 dari 6,2% menjadi 5,9% karena masih ada pelemahan konsumsi domestik dan penurunan ekspor. ”Masih ada gejolak hingga akhir tahun karena adanya perlambatan pertumbuhan permintaan dalam negeri dan berlanjutnya tekanan terhadap harga komoditas serta penerimaan ekspor,” jelas Diop. Dia menjelaskan, Indonesia harus melakukan penyesuaian terhadap tekanan ekonomi yang

terus berlanjut, seperti perlambatan pertumbuhan pada triwulan I dan rencana penarikan quantitative easing, untuk mengamankan stabilitas ekonomi makro. “Menjaga kebijakan ekonomi makro yang fleksibel tetapi dapat diprediksi dan dikomunikasikan dengan baik akan membantu Indonesia melalui masa yang penuh ketidakpastian,” katanya. Sementara, Kepala riset eTrading Securities Betrand Raynaldi, Rabu (3/7), mengatakan, laju inflasi pada Juni 2013 tercatat sebesar 1,03% month to month (mom) atau 5,9% year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi yoy Mei 2013, yakni 5,47%. Menurut dia, inflasi pada Juni belum merefleksikan sepenuhnya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi perlu diperhatikan pada Juli dan Agustus mendatang. Pada bulan-bulan tersebut,

aktual/ istimewa

enaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang ditetapkan pemerintah pada 22 Juni lalu menjadi salah satu penyebab naiknya inflasi. Hal itu diungkapkan ekonom utama Bank Dunia Ndiame Diop di Jakarta, Selasa (2/7). Dia mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong laju ratarata inflasi pada 2013 sekitar 1,8 poin persentase menjadi 7,2%. “Inflasi ini akan memuncak pada kisaran 9% year-on-year menjelang akhir tahun,” kata dia. Diop menjelaskan, dampak inflasi akan berangsur menghilang pada pertengahan 2014. Asumsinya, perkiraan inflasi jangka panjang tidak terpengaruh dan kebijakan moneter tetap cepat tanggap terhadap tandatanda kenaikan harga barang. Bank Dunia juga memprediksi peningkatan harga BBM bersubsidi akan menurunkan defisit neraca berjalan sebesar 0,2% dari produk domestik bruto pada 2013. Dalam jangka menengah, dampak terhadap neraca luar negeri Indonesia akan sulit diukur, namun tetap positif secara umum. Ini karena kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong penggunaan impor BBM lebih efisien. Selanjutnya, kebijakan ini akan mendorong kepercayaan investor terhadap kebijakan dan posisi fiskal Indonesia.

tekanan inflasi akan lebih tinggi, mengingat adanya faktor musiman, yaitu bulan puasa yang bertepatan dengan liburan anak sekolah. Hal ini dapat meningkatkan permintaan dan konsumsi (demand pull), sementara harga barang-barang konsumsi telah naik akibat kenaikan harga BBM bersubsidi (cost push). Dalam hal ini, imbuh Betrand, kebijakan moneter yang tepat diharapkan dapat mengendalikan laju inflasi. Dia memperkirakan ada kemungkinan meningkatnya BI rate dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI) rate pada kisaran 25-50 basis poin untuk membantu meredam gejolak inflasi. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juni 2013 sebesar 1,03%. Hal itu disampaikan Kepala BPS Suryamin di Jakarta, Senin (1/7). “Pada Juni 2013 terjadi inflasi sebesar 1, 03% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 140,03%.” Walau pengaruh kenaikan BBM bersubsdidi belum penuh, menurut Suryamin, andil inflasi terbesar pada Juni 2013 adalah BBM. Kenaikkan harga BBM bersubsidi tersebut berdampak juga pada kenaikkan tarif angkutan umum. Ini juga mempunyai andil 0,14% terhadap inflasi.

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL (Rizal ramli) - Aktual/ istimewa (dodi budiwaluyo, mirza adityaswara)

*** Di sisi lain, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan BI rate alias suku bunga acuan akan naik lagi hingga mencapai 6,3% hingga akhir tahun. Kenaikan BI rate memperhatikan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kepala Eksekutif LPS Mirza Adityaswara, Kamis (27/6), mengatakan, proyeksi LPS itu disesuaikan dengan prediksi inflasi yang bisa mencapai 8% akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Proyeksi LPS ini muncul meski kondisi global belum membaik, di antaranya pasar finansial global yang

mengalami ketidakpastian setelah The Fed mengumumkan rencana pengurangan stimulus ekonomi tahap III (quantitative easing). Terutama setelah perbaikan data-data ekonomi terbaru Amerika Serikat. Sementara, Bank Indonesia (BI) jelang hari raya Idul Fitri siap menjaga tingkat inflasi di kisaran 7%. Bahkan, jika pemerintah bisa menjaga pasokan pangan, inflasi dapat dijaga di level 7,65% sepanjang tahun ini. Dodi Budiwaluyo, kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI, Sabtu (22/6), mengatakan, pihaknya sudah melakukan mitigasi moneter dengan menaikkan BI rate dan FASBI. “Akibatnya memang inflasi diprediksi menurun, dari sebelumnya mencapai 7,9% ke angka 7,65%,” kata dia. Menurut Dodi, untuk mencegah kenaikan inflasi, pemerintah harus menjaga ketersediaan pangan dan bahan baku pokok menjelang Idul Fitri. Tindakan mitigasi dengan kebijakan moneter tidak cukup kuat bila tanpa diimbangi dengan menjaga ketersediaan bahan pokok. Inflasi sebesar 7,65% sudah meliputi dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung melalui kenaikan premium dan solar sebesar 1,23%, tarif angkutan sebesar 0,82% dan komoditas lainnya sebesar 0,40%. Kenaikan ini juga sudah memperhitungkan kenaikan tarif angkutan umum sebesar 30%. Di pihak lain, ekonom senior Rizal Ramli, Rabu (3/7), menegaskan, Indonesia harus mengembalikan pembangunan ekonomi ke tengah. Pancasila dan UUD 1945 telah menetapkan garis ekonomi secara jelas, bukan komunisme bukan kapitalisme. Namun, lanjut Rizal, rezim yang berkuasa telah menarik kebijakan ekonomi terlalu ke kanan, sehingga menumbuhkan kapitalisme tanpa batas. Akibatnya, kesejahteraan semakin timpang dan kehidupan

sebagian besar rakyat justru makin terpuruk. “Sistem ekonomi neolib yang menyerahkan segala sesuatunya pada mekanisme pasar, benar-benar telah menjauhkan Indonesia dari ekonomi konstitusi. Bukan cuma ekonomi menjadi sangat liberal, tapi pendidikan dan kesehatan pun menjadi sangat mahal dan tidak terjangkau sebagian besar rakyat. Ini harus segera diubah,” tegas Rizal. Menurut Rizal, kebijakan ekonomi neoliberal hanya bisa terjadi karena hegemoni penguasa antek yang korup. Rezim neoliberal yang korup telah merenggut hak-hak dasar rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Ekonomi konstitusi tidak berarti Indonesia menutup diri dari dunia luar. Sesuai semangat konstitusi, ekonomi Indonesia tidak anti modal asing. Namun, ekonomi konstitusi sejak awal mencegah perekonomian Indonesia didominasi dan menjadi objek eksploitasi negara lain. AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Laporan Utama

BERDIKARI Ide Bung Karno soal Indonesia berdikari, dan Indonesia berdaulat masih sangat relevan hingga kini, mungkin sampai akhir zaman. Oleh: Arbie Marwan, Novrizal Sikumbang

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

AKTUAL/ Istimewa

ahun 1964 lalu, Bung Karno dengan kemarahan yang luar biasa berpidato soal Dwikora (Ganyang Malaysia). Dikabarkan, foto Soekarno dirobek-robek dan lambang Garuda Pancasila diinjak-injak di Malaysia. Soekarno paham, dibalik itu ada keinginan imperialisme Inggris untuk kembali menguasai Indonesia lewat klaim federasi Malaysia atas wilayah Brunei, Sabah, Serawak dan Singapura yang akan digabung menjadi persekutuan tanah Melayu pada tahun 1961. Soekarno menilai ini adalah upaya neokolonialisme Inggris di kawasan Asia Tenggara. Ini cuplikan pidato Soekarno saat itu. “Justru ide berdikari ini yang membuat kaum imperialis gemetar....Kalau konperensi AA (Asia Afrika) kedua terjadi di Aljazair, dan di situ Indonesia (akan) menganjurkan berdikari, berdikari berdikari kepada seluruh rakyat Asia dan Afrika. “Aku berkata di Bogor,’Lonceng kematian imperialisme berbunyi’. Sebab inti daripada imperialisme adalah membuat bangsabangsa nggak berdiri di atas kaki sendiri. Prinsip, inti daripada imperialisme adalah membuat bangsa-bangsa memerlukan barang-barang bikinan imperialis, memerlukan persenjataan daripada pihak imperialis, memerlukan bantuan daripada pihak imperialis....” “Kita ini sekarang sedang dikepung, Saudara-Saudara! Malaya itu, Singapur, adalah suatu basis sebetulnya, Saudarasaudara!, daripada kekuatan militer Inggeris. Kalimantan Utara basis daripada kekuatan militer Inggeris!” “Dan saya beritahu kepada Saudara-saudara, Inggeris sekarang hendak memperkuat juga pulau di selatan kita ini.

Dijadikan juga basis yang kuat! Jadi, utara kita dikepung, selatan kita dikepung.” “ Tapi kita tidak minta tolong kepada negara lain, bangsa lain. Heei..., kamu dikepung, minta tolong… Tidak! ”Kami malah akan berkata biar sampai kompang-kamping diserbu, Indonesia tak hancur lebur sama sekali! Meski konteks dan zamannya berbeda, namun ide Bung Karno soal Indonesia berdikari, dan Indonesia berdaulat masih sangat relevan hingga kini, mungkin sampai akhir zaman. Ditengah gempuran globalisasi, traktat perjanjianperjanjian multilateral yang sangat merugikan negara-negara miskin dan kecil, ketergantungan terhadap bantuan negara lain dan tekanan politik dan ekonomi dibawah hegemoni negara-negara besar hanya ada ini kata yang bisa melawannya: memupuk kembali Keberdikarian, Kemandirian dan Kedaulatan bangsa dan negara. Semangat berdikari ala Bung Karno ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Indonesia meski hanya dalam beberapa program.Isu yang menguat adalah swasembada daging sapi. Padahal, ada beberapa isu swasembada lain yang belum maksimal dilakukan seperti swasembada garam, kedelai, beras, jagung dan hortilultura. Beberapa tekanan politik dan hukum yang dianggap tidak adil terjadi di PKS. Yang terakhir, adalah kasus Luthfi Hasan Ishaaq di kasus korupsi pengaturan impor daging sapi. Kasus Luthfi ini ternyata bukan sekadar kasus daging semata. Ada kepentingan besar dibalik itu. Pertama adalah upaya besar AS dan sekutunya untuk menyingkirkan kekuatan Ikhwanul Muslimin yang sudah mulai unjuk gigi di pecaturan politik global, termasuk pengaruh kekuatan Ikhwanul Muslimin di Asia

Tenggara, khususnya Indonesia. Yang kedua adalah soal kepentingan nasional AS dan beberapa sekutunya yang terganggu akibat upaya beberapa negara, termasuk Indonesia, yang mulai melawan skenario AS dengan menyatakan diri tidak lagi bergantung penuh atas impor pangan dari AS dan atau negara-negara sekutunya. Yang ketiga, ini yang cukup penting disimak, bahwa AS dan sekutunya sekarang sedang berupaya membalik gelombang akan Islam global menjadi gerakan Islamophobia global setelah sukses menghancurkan Rusia dan sekutunya lewat salah satu skenarionya, Komunistophobia. Tulisan Laporan Utama kali ini ingin menunjukkan bahwa sudah saatnya bangsa ini sadar bahwa jangan sampai sebuah partai yang juga concern terhadap kemandirian dan kedaulatan bangsa juga ikut dihabisi bangsa ini hanya karena kasus dugaan korupsi Rp1,5 miliar yang dilakukan satu orang anggota partai, yang kebetulan saat itu adalah pejabat Presiden PKS. Kalau toh Luthfi Hasan Ishaaq dan beberapa oknum ditubuh PKS bersalah, dan terbukti korupsi memang itu dihukum diusut sampai tuntas. Kalau toh PKS mempunyai cara pandang lain soal ideologi itu harus dipandang sebagai sebuah perbedaan. Namun bukan berarti karena kasus Luthfi dan cara pandang yang berbeda soal ideologi, PKS sebagai organisasi yang punya prinsip teguh dalam soal kemandirian dan kedaulatan negara harus ikut dihukum. Soekarno jauh sebelumnya sudah mengatakan bahwa jangan sampai bangsa ini terperangkap pada komunistophobia dan Islamophobia. Ada hal-hal yang baik dari keduanya juga harus diterima sebagai kebenaran, dan jangan takut untuk membenarkannya bahkan mengadopsinya. “Sampai sekarang masih saja ada orang-orang yang tidak bisa berfikir secara bebas apa yang baik bagi rakyat Indonesia dan apa keinginan Rakyat Indonesia...,” kata Bung Karno.

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

KUNJUNGAN Yang BERBuntut Di tengah kontroversi kasus Luthfi Hasan yang membuat nama PKS jatuh sampai titik nadir, di belahan bumi lain, Presiden Mesir Muhammad Moursi dikudeta. Oleh: Nebby Mahbiburrahman, Arbie Marwan, Novrizal Sikumbang

ore itu, Selasa, 29 Januari 2013, di kantor KPK, ada kejadian yang tidak seperti biasanya. Dubes AS untuk Indonesia Scot Alan Marciel bersama enam orang rombongannya muncul dari sebuah pintu kantor KPK. Sontak wartawan yang biasanya “mangkal” di sana kaget. Naluri sebagai jurnalis tergugah untuk bertanya kepada Marciel soal kunjungannya ke kantor KPK kali ini. Marciel menjawab, kunjungan ke KPK yang dimulai sejak siang jam 12.00 WIB sampai sekitar jam 15.00 WIB itu adalah bagian dari dukungan untuk KPK dalam penguatan capacity

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

building. “Kami sudah memberikan bantuan sejak lama, dan akan terus kami berikan bantuan seperti pelatihan membangun kapasitas KPK agar kinerja lembaga itu lebih baik,” kata Marciel ketika itu. Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha mengatakan bahwa kunjungan Marciel saat itu adalah kunjungan informal. Dua tahun lalu, secara formal, tepatnya Rabu, 2 Maret 2011, KPK juga menerima kedatangan Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) AS Robert S Mueller bersama Scot Marciel. Sebagian jurnalis mengira, sisi

lain kunjungan Marciel saat itu berhubungan dengan kasus yang lagi menghangat saat itu, soal dugaan korupsi Emir Moeis. Namun, dugaan itu salah ketika malam harinya KPK secara mendadak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq di kantor DPP PKS setelah sebelumnya Ahmad Fathanah, yang diduga orang dekat Luthfi tertangkap tangan lagi bugil dengan seorang wanita muda. Spekulasi dan rumor pun berkembang soal OTT itu. Namun, KPK mengisyaratkan bahwa OTT Luthfi adalah soal dugaan korupsi pengaturan kuota daging impor. Keesokan harinya beberapa petinggi PKS mulai memberi klarifikasi soal OTT itu. Namun, ada sebuah pernyataan penting dari seorang petinggi PKS yang khusus mempertanyakan kedatangan Merciel ke KPK. Kepada sebuah media, Ketua FPKS DPR Hidayat Nurwahid di hari penangkapan Luthfi mengatakan, “Apakah kemudian ada intervensi dari Amerika? Saya tidak bisa menafikan, apakah datang (Marceil, red) KPK jadi tetap independen, tidak membiarkan kepentingan lain,” kata Hidayat. Kemudian Hidayat sedikit menyinggung peran Luthfi Hasan Ishaaq untuk isu Palestina. Hidayat mengatakan Luthfi adalah orang penting dalam penggalangan dana buat kemerdekaan Palestina. Sebagian besar aktivis PKS akhirnya mahfum bahwa Luthfi Hasan Ishaaq adalah seorang ketua di bidang upaya pengumpulan dana untuk membantu perjuangan gerilyawan HAMAS untuk kebebasan

tino oktaviano/ aktual

LAPORAN UTAMA

AKTUAL. ISTIMEWA

Palestina. Hal ini dibenarkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera dalam sebuah pertemuan kader PKS di Markas Dakwah DPW PKS Riau pada 30 Mei lalu. Menurut Mardani, salah satu capaian penting Luthfi Hasan adalah dengan dana yang sudah dikumpulkan, dia berhasil meyakinkan PM Malaysia Muhammad Najib Abdul Razak untuk mendirikan kantor cabang HAMAS di Malaysia. Kantor ini adalah kantor perwakilan HAMAS untuk wilayah Asia Tenggara. Konon kabarnya, pada hari Rabu, 30 Januari 2013 (sehari setelah peristiwa OTT), Luthfi berencana bertandang ke Malaysia untuk menandatangani perjanjian pendirian kantor itu. Namun tidak jadi karena sudah keburu tertangkap tangan oleh KPK. Diberitakan sebelumnya, seminggu sebelum peristiwa OTT Luthfi, tepatnya pada 22 Januari 2013, Perdana Menteri Malaysia dan istrinya berkunjung ke Jalur Gaza melalui perbatasan Rafah. Kunjungan itu disambut meriah oleh delegasi HAMAS yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Gaza, Ismail Haniyah. Najib Abdul Razak mengatakan bahwa Malaysia akan mengirim bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan Tepi Barat disamping memulai beberapa proyek bantuan berupa pembangunan beberapa gedung pemerintahan di Gaza yang hancur akibat serangan pasukan Israel pada November tahun lalu. Dikabarkan juga, pertemuan itu adalah bagian dari proses konsolidasi pembentukan jaringan HAMAS di Asia Tenggara. Yang menarik, di tengah kontroversi kasus Luthfi Hasan yang membuat nama PKS jatuh sampai titik nadir, di belahan bumi lain, Presiden Mesir Muhammad Moursi dikudeta. Sekadar catatan, saat terpilih menjadi Presiden Mesir melalui Partai Keadilan dan Kebebasan Mesir,

Moursi dianggap sebagai salah satu contoh kemenangan gerakan Ikhwanul Muslimin global. Moursi dijatuhkan oleh beberapa kelompok yang bekerjasama dengan beberapa Jenderal di Mesir. Yang jelas, akibat kudeta itu kepentingan AS dan beberapa negara sekutunya aman. Sebelumnya, Moursi sudah memulai gerakan mengurangi ketergantungan impor pangan dari AS yang sudah mencapai 90% saat Husni Mubarak berkuasa. Dan kiblat militer ke AS dia diperkecil dengan menyebar kerja sama dengan Rusia, Cina, Brasil dan Iran. Langkah ini membuat AS dan Barat kelimpungan. Langkah yang dilakukan Mousri juga dilakukan PKS di Indonesia. PKS lewat salah satu kadernya, Menteri Suswono berupaya mengurangi ketergantungan impor pangan dari AS dan Australia. Layak kalau ada gerakan politik yang sangat kuat untuk mengganti posisi Suswono melalui skenario dugaan keterlibatan Suswono dalam kasus korupsi Luthfi Hasan Ishaaq. Anggota DPR dari fraksi PKS yang cukup vokal, Fahri Hamzah memahami arah gerakan politik tersebut. Dia dengan tegas membantah, “Mentan itu sukses swasembada, suskes mengendalikan harga daging sapi kecuali terakhir setelah ada peristiwa LHI, Mentan juga dapat penghargaan FAO karena program swasembada,” katanya beberapa saat lalu. Fahri membeberkan data, impor daging sapi pada 2010 turun 53%, tahun 2012 turun menjadi lagi menjadi 18% dan tahun ini 13%. “Suswono juga membuat Permentan No 50

yang mengharuskan pengurusan impor kepada tiga lembaga (selain Kementerian Pertanian, red) yaitu Kementerian Perdagangan dan Menko Perekonomian mengharuskan pengurusan,” dia menambahkan. Kalau KPK tetap memaksakan kehendaknya yang terlihat dipaksakan, Fahri menuding, SBY lah yang paling bertanggungjawab atas itu. Bahkan Fahri menantang SBY untuk bersikap tegas kepada ketiga menteri asal PKS yakni Menteri Tifatul, Menteri Suswono dan Menteri Salim setelah PKS dikeluarkan SBY dari Setgab akibat protes keras partainya terhadap ulah Istana yang dianggap juga ada dibalik skenario besar itu yang sudah menyudutkan PKS. SBY dinilai Fahri Hamzah tidak berani mencopot ketiga menteri PKS itu. “SBY penakut,” kata Fahri dalam sebuah acara media di Depok, Jawa Barat. Sampai saat ini, PKS mumutuskan untuk tidak menarik ketiga kadernya itu dengan alasan mentaati UUD 1945 Pasal 17. “PKS tidak mau melanggar UUD 1945, karena jika PKS melakukan itu maka akan melanggar konstitusi negara. Seharusnya SBY yang tegas,” ungkap Fahri. Dalih Fahri memang tidak bisa menghentikan tekanan politik dan hukum terhadap kedua kader terbaik PKS itu. Bahkan sudah terjadi tekanan yang bertubi terhadap keberadaan PKS di Indonesia, dalam bahasa lugasnya: PKS dibubarkan. Karena secara global, ada juga kepentingan besar untuk mengerdilkan gerakan Islam, khususnya Ikhwanul Muslimin. Ternyata kunjungan Dubes Amerika, Scot Marciel ke KPK saat itu memang bukan hanya sekadar soal bantuan capacity building ke KPK. Terlalu banyak buntutnya... AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

LAPORAN UTAMA

Langkah Berat Menuju Daulat Pangan Australia melakukan beberapa perlawanan dengan beberapa bentuk politik dagang yang tidak terpuji.

eperti langkah bersambung. Pasca-operasi tangkap tangan (OTT) Luthfi, sepuluh hari kemudian (10 Januari 2013) Perwakilan Dagang Amerika Serikat Ronald â&#x20AC;&#x153;Ronâ&#x20AC;? Kirk mengajukan nota protes resmi ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization). Kirk meminta konsultasi ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO soal impor produk hortikultura, hewan ternak dan produk hewan ternak yang diterapkan pemerintah. AS protes dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang diberlakukan mulai 27 Oktober 2012. Isi peraturan tersebut adalah soal kewajiban importir produk hortikultura untuk memperhatikan aspek keamanan pangan, ketersediaan produk dalam negeri, dan penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura. Importir juga dibebani untuk memenuhi persyaratan kemasan

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

dan pelabelan, standar mutu serta ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan. Selain itu, AS juga protes pemberlakukan Permentan Nomor 60 Tahun 2012 tentang tujuan pelabuhan masuk produk hortikultura impor. Indonesia hanya membolehkan masuk lewat Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar dan Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan peraturan lain yang membuat AS geram juga adalah peraturan pembatasan impor daging sapi dan hewan sapi serta penetapan asal negara impor. Asal tahu saja, nilai impor produk hortikultura pada 2007 sudah mencapai USD 798 juta AS. Nilai ini naik sebesar USD 1,7 miliar pada 2011. Nilai impor produk hortikultura pada Januari-Juli 2012 saja mencapai sudah mencapai USD 1 miliar, setara Rp 10 triliun. Menurut pengamat ekonomi Bustanil Arifin, lebih separuh dari nilai impor hortikultura

pada 2012, yakni sekitar USD 600 disumbang oleh impor buah. Yang menyakitkan, katanya, impor buah Indonesia ternyata tidak sekadar buah subtropis, seperti apel merah, anggur, pir, dan kiwi, tetapi juga buah tropis yang dimiliki Indonesia, seperti durian, pisang dan nangka dan yang lainnya. Layak kalau Kementerian Pertanian membuat kebijakan bahwa tidak lagi merekomendasi untuk impor enam jenis buah yakni durian, nanas, melon, pisang, mangga, dan pepaya; empat jenis sayuran yakni kentang, kubis, wortel, dan cabai; dan tiga jenis bunga yakni krisan, anggrek, dan helicona. Alasan Kementan sangat logis dan realistis: kemampuan dalam negeri sangat cukup untuk memenuhi permintaan yang ada. Yang menarik dan menjadi pertanyaan adalah mengapa yang protes AS? Padahal semua pada mahfum, impor hortikultura Indonesia justru lebih besar Cina ketimbang AS. Bahkan untuk daging sapi saja justru didominasi Australia dan Selandia Baru, bukan AS. Nilai impor daging Indonesia dari AS juga hanya 3,5% dari total daging sapi impor. Sedangkan impor sapi dari Australia dan Selandia Baru hampir mencapai 97%. Itu sudah menjadi indikator ketergantungan yang sangat tinggi. Adapun nilai impor hortikultura Indonesia dari AS hanya USD 120 juta per tahun, atau sekitar 12% dari total impor hortikultura. Data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai

tino oktaviano/ aktual

Oleh: Arnold Sirait, Arbie Marwan, Novrizal Sikumbang

Tabel Komoditas Hortikultura Nasional yang Diatur Impor Sebelum Revisi Produk yang Dibatasi Jumlah Kuota Impor -

- - - - - -

Bawang (bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih) Jeruk (jeruk siam, jeruk mandarin) Lemon Grapefruit/ Pamelo Anggur Apel Lengkeng

Produk yang Dilarang Masuk ke Indonesia - - - - - - - - - - - - -

Durian Nanas Melon Pisang Mangga Pepaya Kentang Kubis Wortel Cabe Krisan Anggrek Heliconia

Sumber: Permentan No. 60 Tahun 2012 akhir April 2013 menunjukkan, kontribusi nilai impor sayur Cina sudah mencapai 57% dengan nilai USD 88,85 juta dari total nilai USD 156,15 juta. Sedangkan kontribusi impor buah-buahan dari Cina sudah mencapai 64% senilai USD 09,22 juta dari total impor USD 170,01 juta. Ada kesan, upaya protes AS ke WTO adalah bagian dari upaya melindungi sekutu dekatnya yang tergabung dalam anggota Trans Pacific Partnership yakni Kanada, Australia, Brunei, Chile, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Vietnam dan Jepang. Perlu dicatat, negara pemain besar impor hortikultura selain Cina yang dominan adalah Myanmar dengan nilai USD 19,7 juta, Australia USD 8,7 juta, Kanada USD 8,5 juta dan AS USD 6,6 juta. Sedangkan untuk komoditas buah, tercatat AS USD 10,9 juta, Australia USD 9,1 juta, dan Peru USD 5 juta dan negaranegara lainnya USD 23,7 juta. Hampir semua negara negara tersebut, selain Cina, adalah sekutu AS dalam menekan Indonesia untuk bergabung dalam sebuah perdagangan baru Amerika, Trans Pacific Partnership untuk meminimalisir kekuatan Cina di kawasan Asia Pasifik. Yang terjadi di Indonesia, justru secara konsisten Kementan di bawah

pimpinan kepemimpinan Menteri Anton sampai Menteri Suswono melakukan pengurangan impor agar petani bisa terangsang lagi untuk memproduksi komoditas lokal yang sebenarnya bisa dihasilkan di Indonesia dengan melimpah. Untuk daging sapi, Data BPS 2012, menunjukkan jumlah impor menurun menjadi 40.338 ton, dari 102.850 ton pada 2011. Dengan nilai impor daging yang dilakukan Indonesia di 2012 sebesar USD 156,05 juta, jumlah ini menurun cukup drastis dibandingkan 2011 yang nilainya USD 321,42 juta. Sedangkan impor sapi hidup dari Australia pada 2012 senilai USD 285,9 juta (101,4 ribu ton). Jumlah ini menurun dari 2011 yang senilai USD 328 juta (122,4 ribu ton). Jumlah impor daging sapi dari AS juga menurun, karena pemerintah Indonesia menurunkan impor daging sapi dari AS pada April 2012 setelah merebaknya kasus sapi gila di California, AS. Australia sebenarnya juga melakukan beberapa perlawanan dengan beberapa bentuk politik dagang yang tidak terpuji. Seperti laporan video kekerasan tentang tindakan penjagalan sapi di Cakung, upaya pemboikotan ekspor sapi, pelarangan pemotongan sapi lokal di beberapa tempat pejagalan sampai

isu kartel daging sapi. Namun, Menteri Suwono tetap kukuh dengan kebijakannya. Targetnya tetap, sampai 2014 hanya 10% impor daging saja. Menteri Suswono bahkan mencoba lobi dengan India dan Brasil untuk mengimpor daging sapi jika Australia masih terus memainkan politik dagang yang tidak terpuji itu. Meski ini gagal karena alasan hukum. Itu salah satu alasan sebenarnya yang membuat Australia dan AS marah di samping soal kerugian peternak dan industri sapinya yang sudah mencapai ratusan miliar itu. Menurut mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Prabowo Respatiyo Caturroso yang diwawancarai sebuah media online, memang sapi dari Brasil dan India sudah masuk ke Indonesia, meski kedua negara tersebut masih dianggap belum bebas dari penyakit kuku dan mulut. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq akhirnya berkomentar soal polemik swasembada pangan ini. â&#x20AC;&#x153;Setelah mafia bawang berhasil tahan suplai ke pasar dan akibatkan harga naik, sekarang mereka paksa pemerintah loloskan impor ilegal... Bahkan mereka juga pakai tangan negara pengekspor untuk menekan... Swasembada pangan butuh dua hal: kebijakan afirmatif dan protektif. Musuhnya adalah rezim pasar bebas. Diperlukan ketegasan rezim,â&#x20AC;? demikian kicauan twitter Mahfudz. Dia yakin, siapapun menterinya, tetap saja akan menghadapi kasus seperti ini. Kebijakan kemandirian dan kedaulatan pasti akan berhadapan langsung dengan rezim perdagangan bebas. Selama dianggap mengganggu kepentingan rezim perdaganan bebas, maka selalu ada gangguan terhadap kebijakan kedaulatan ekonominya. Hanya keberanian dan tekad saja yang bisa menjadikan Indonesia berdaulat atas pangan. Wani piro??? AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

LAPORAN UTAMA

Akhirnya Pembatasan Impor Itu Dilepas

ementerian Pertanian mulai memberlakukan kebijakan pembatasan impor produk hortikultura pada Januari 2013 hingga akhir bulan Juni 2 berdasarkan Permentan No. 60 Tahun 2012. Ada 7 komoditas yang dibatasi jumlah kuota impornya dan ada 13 komoditas yang dilarang untuk diimpor. Setelah AS melaporkan Indonesia ke WTO atas kebijakan pembatasan impor hortikultura, Kementerian Perdagangan Indonesia akhirnya melakukan revisi. Per 22 April 2013, Kementerian dibawah pimpinan Menteri Gita Wirjawan akhirnya

mengeluarkan 18 jenis komoditas dari kebijakan pembatasan yang sudah ditetapkan Kementan beberapa waktu lalu. Diantaranya adalah bawang putih, bawang putih bubuk, cabe bubuk, kubis, bunga krisan, bunga heliconia, bunga anggrek, dan beberapa produk hortikultura olahan. Peraturan Menteri Perdagangan No. 16/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura itu secara otomatis mencabut peraturan terdahulu yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 30/MDAG/PER/6/2012 yang sudah mengalami perubahan beberapa

kali dan termasuk Permendag No. 60/M-DAG/PER/9/2012. "Importasi produk hortikultura tidak lagi menerapkan pembatasan alokasi kuota," ungkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Bachrul Chairi dalam sebuah siaran pers. Menko Hatta Rajasa, sebelumnya sebenarnya sudah memberi sinyal tentang pelonggaran kebijakan tata niaga impor dengan membuka kran produk holtikultura dan daging jenis prime cut. Menurut Hatta, langkah itu untuk menekan laju inflasi 3 bulan pertama tahun ini yang sudah mencapai 2,43% dibandingkan tahun lalu. "Pembatasan impor produk

Serangan AS ke kubu PKS: Kebijakan Impor Pangan dan kelompok Ikhwanul Muslimin

Sumber: berbagai sumber, diolah Aktual

19 Juni 2012. Menteri Suswono mengeluarkan Permentan No. 15 dan 16 Tahun 2012 yang memberlakukan pembatasan pintu masuk bagi produk hortikultura impor.

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Rabu, 14 November 2012. Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan tiga kementerian yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertahanan ke KPK atas tuduhan praktik kongkalikong anggaran kementerian dengan DPR.

26 September 2012. Menteri Suswono mengeluarkan lagi kebijakan Permentan No. 60 Tahun 2012 tentang pembatasan impor produk hortikultura yang yang efektif berlaku sejak bulan Januari 2013 hingga akhir bulan Juni 2013.

Selasa Siang, 29 Januari 2013. Dubes AS Indonesia Scot Alan Marciel bersama enam orang rombongannya secara informal mengunjungi KPK.

22 Januari 2013. PM Malaysia Najib Abdul Razak mengunjungi kota tempat pejuang HAMAS di jalur Gaza, Palestina. PM Najib berjanji akan memberi bantuan ke PM Palestina, Ismail Haniyeh.

Selasa Malam, 29 Januari 2013 -30 Januari 2013. Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaaq.

Rabu 30 Januari 2013. Luthfi Hasan Ishaaq rencananya akan menuju Malaysia soal peresmian kantor HAMAS di Asia Tenggara

aktual/ ISTIMEWA

2 Maret 2011. KPK menerima kedatangan Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) AS, Robert S. Mueller bersama Scot Marciel.

Selasa, 6 Juli 2011, Wakil Kepala Biro Investigasi Federal (FBI) Departemen Kehakiman AS John S. Pistole menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, di Gedung KPK, Jakarta.

hortikultura dan daging yang berlaku tahun ini justru mengakibatkan tingginya inflasi," kata Hatta selepas Rakor Kebijakan Holtikultura dan Daging di Kemenko Perekonomian pada Rabu (17/4). Berdasarkan keputusan Menko Hatta itu, sejak Mei lalu, pemerintah memutuskan Bulog untuk mengimpor 3.000 ton tambahan daging potong khusus (carcass) dengan alasan untuk operasi pasar menurunkan harga daging sapi sampai tingkat Rp75 ribu per kg. Menteri Gita membenarkan itu. Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.12 tahun 2011 tentang ketentuan impor dan ekspor hewan dengan Permendag No.22 tahun 2013. Dia optimistis kuota untuk Bulog itu mampu menurunkan harga daging. "3.000 ton itu hanya bagian dari total

Kamis, 31 Januari 2013. Luthfi Hasan Ishaaq resmi ditahan KPK.

AKTUAL/ ISTIMEWA

Rabu 30 Januari 2013. Petinggi PKS, Hidayat Nur Wahid menyatakan alasan OTT terhadap Luthfi Hasan Ishaaq berkaitan dengan kegiatannya membantu pejuang HAMAS di Palestina.

10 Februari 2013. Perwakilan Dagang Amerika Serikat Ronald “Ron” Kirk mengajukan nota protes resmi ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) soal kebijakan pembatasan impor hortikultura dan daging. Indonesia diberi waktu 60 hari sampai tanggal 20 April 2013 untuk memutuskan apa yang harus dilakukan.

Jumat, 1 Februari 2013. Dalam orasi politiknya setelah dipilih menggantikan Luthfi Hassan Ishaaq mengatakan: “Yang dihadapi PKS adalah sebuah konspirasi besar yang ingin bertujuan hancurkan partai ini”

diputuskan Bulog dapat mengimpor 3000 ton. Yang utama untuk operasi pasar dulu, bagaimana mengamankan harga terutama di DKI. Agar harga daging tidak naik," kata Mentan Suswono. Namun, ada hal yang menarik ketika beberapa media secara serempak memberitakan bahwa Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi Prof Dr. Jusuf Gunawan Wangkar pada 14 Mei 2013 lalu mengundurkan diri mendadak. Pengunduran diri ini terjadi tiga hari sebelum Rapat Rakor Kebijakan Holtikultura dan Daging di Kemenko Perekonomian. Banyak spekulasi yang berkembang, salah satunya ketika dibeberapa media juga diungkap bahwa Jusuf Gunawan adalah pemain penting dalam kartel pangan, termasuk daging sapi. Nah lo...orang dekat Istana lagi.

20.000 ton yang dikuotakan seluruh pelaku usaha untuk per kuartal. Jadi saya rasa itu cukup (menurunkan harga)," tandasnya kepada sebuah media. Menurut Gita, pasokan dari Bulog itu akan difokuskan untuk pasar Jabodetabek karena kenaikan harga daging sapi lebih sering terjadi di Jabodetabek. Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog), Sutarto Alimoeso membenarkan hal itu. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan kedutaan Australia soal ini. Bulog bahkan sudah menyiapkan pendanaan Rp210 miliar dan jika pemerintah menaikkan lagi jatah impornya sebesar menjadi 5000 ton Bulog akan menaikkan pendanaan itu menjadi Rp310 miliar. Menurut Alimoeso Bukopin dan BRI siap membantu Bulog. "Sampai akhir tahun ini telah

22 April 2013. Akhirnya, Kemendag mengumumkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang baru. Isinya mencabut kembali beberapa komoditi yang sudah dibatasi impornya terdahulu.

17 April 2013. Menko Hatta Rajasa mengumumkan bahwa pemerintah akan membuka kran kebijakan tata niaga impor produk holtikultura dan daging sapi jenis prime cut lagi.

12 Mei 2013. Menteri Pertanian Queensland John McVeigh, dan Menteri Industri Utama dari Northern Territory Westra van Holthe melakukan negoisasi soal perdagangan sapi dengan Indonesia.

April 2013. Bulog dapat izin untuk mengimpor daging sapi dari Australia.

5 Juli 2013 SBY bertemu dengan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd di Istana Bogor. Agenda yang dibicarakan adalah soal kerjasama ke dua negara ke depan. Salah satunya adalah soal perdagangan soal daging sapi dan pengadaan sapi.

Rabu 3 Juli 2013. Presiden Mesir Mohammed Mosri yang berasal dari kubu kelompok Ikhwanul Muslimin Mesir digulingkan.

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Nasional Daging Merambah Hatta MEMBANTAH Hatta Rajasa menganggap wajar namanya disebut terlibat dalam kasus suap daging sapi impor. Oleh Adi Adrian, Arnold Sirait, Nebby Mahbubirrahman, Wahyu Romadhony

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

tino oktaviano/ aktual

ama Hatta Rajasa tiba-tiba disebut dalam kasus dugaan korupsi penambahan kuota impor daging sapi. Adalah terdakwa suap impor sapi yang juga direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi, yang menyebut keterlibatan menteri Koordinator Perekonomian yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini dalam penambahan kuota impor daging sapi. Juard dalam kasus dugaan korupsi dituntut 10 tahun penjara. Pernyataan itu disampaikan Juard dalam nota pembelaan diri (pledoi) dalam persidangan di Gedung Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (19/6). Juard membenarkan bahwa nama Hatta muncul dari mulut Elda Devianne Adiningrat alias Dati alias Bunda yang menjabat sebagai direktur PT Radina Niaga Mulia, Penjelasan Juard, ketika itu Elda menyertakan nama Hatta Rajasa guna meyakinkan atasannya, Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman, supaya mau mengajukan penambahan kuota impor daging sapi ke Kementerian Pertanian pada 2013, dengan bantuannya. Juard mengatakan, dia mendengar hal itu dari anak buah Elda, Jerry Roger Kumontoy. Menurut dia, Elda mengutus Jerry guna menyampaikan supaya PT Indoguna Utama mengajukan penambahan kuota impor daging sebesar delapan ribu ton. “Jerry diminta Elda agar menyampaikam kepada saya mengajukan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak delapan ribu ton untuk 2013. Jerry mengatakan saat itu Uban (Hatta Rajasa) telah menyetujui tambahan kuota impor sebesar 20 ribu ton,” kata Juard, ketika membacakan pledoinya. Juard mengaku, ketika itu dirinya tak meyakini kalau Hatta Rajasa ikut bermain dalam kasus ini. Dia mengklaim, itu cuma akalakalan dari Elda saja. Selanjutnya, menurut Juard, dia lantas berusaha membuktikan pernyataan Jerry itu. Dia kemudian memerintahkan seorang stafnya, Priyoto, membuat kembali surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi. Setelah jadi, Priyoto membawa surat itu buat diberikan kepada Jerry Roger. Keduanya lantas bertemu di sebuah minimarket dekat kompleks Kementerian Pertanian, dan surat itu pun berpindah tangan. “Tapi kemudian saya tahu surat permohonan itu tidak pernah

dimasukkan Jerry atau Elda ke loket Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian,” jelas Juard. Dikonfirmasi, Hatta Rajasa menganggap wajar namanya disebut terlibat dalam kasus suap daging sapi impor. Menurut dia, namanya pasti akan selalu disebut karena jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi yang mengurus seluruh bidang ekonomi. “Pasti disebut terus wong namanya Menko Perekonomian seluruh ekonomi semua muaranya Kemenko Perekonomian,” kata dia, Minggu (29/6). Namun, Hatta menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut. “Ya nama saya dicatut ya sudah, wong dicatut itu tidak betul,” imbuhnya. Sebelumnya, pada Kamis (20/6), Hatta juga telah membantah keterlibatannya dalam kasus impor daging sapi. Bahkan saat itu dia terkesan tidak mau ambil pusing soal isu tersebut. “Biar aja orang mencatut, KPK kan paham siapa yang mencatut, yang jelas dia mencatut,” ujarnya. Walau mengaku kenal dengan Elda Devianne Adiningrat alias Dati alias Bunda, Hatta mengaku tidak pernah membahas mengenai sapi dengannya. ”Itu anak ITB, tapi saya tidak pernah bicara soal itu (impor sapi),” tambahnya. Hatta bahkan mengatakan pencatutan tersebut sangatlah kejam. “Aneh dan kejam betul, bilang Pak Hatta sudah setuju menambah kuota 20%.” Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6), menegaskan, kasus suap impor daging tidak akan berhenti pada Luthfi Hasan Ishaaq. Lembaga antirasuah ini membuka peluang menjerat Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam kasus ini. “Kasus ini (suap impor daging) belum berhenti. Sebentar lagi akan dikembangkan, jadi sabar saja,”

katanya. Samad menjelaskan, lembaganya siap menjerat siapapun petinggi negara (termasuk Hatta Rajasa) jika terbukti terlibat dalam kasus itu maupun kasus-kasus korupsi lainnya. Samad pun memberi contoh ketika menjadikan Andi Mallarangeng menjadi tersangka kasus Hambalang, meski saat itu menjadi menteri Pemuda dan Olahraga. Contoh lainnya saat KPK menjadikan dua ketua umum partai, Anas Urbaningrum (Demokrat) dan Luthfi Hasan Ishaaq (PKS) sebagai tersangka. Anas dijerat dalam kasus Hambalang, sementara Luthfi dalam kasus suap impor daging. “Awalnya, banyak pihak yang meragukan kerja KPK. Seiring berjalannya waktu, kami menetapkan menteri (Andi) jadi tersangka dan menyusul kemudian ketum (Anas Urbaningrum) jadi tersangka. Jadi, tidak perlu meragukan. Dulu diragukan KPK, tapi buktinya terjadi. Tunggu saja,” tegas Samad. Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi, Kamis (20/6), mengatakan, KPK berjanji bakal memvalidasi keterangan mengenai adanya dugaan keterlibatan Hatta Rajasa dalam penambahan kuota impor daging sapi. “Tentu divalidasi setiap informasi dari saksi atau tersangka,” kata dia. Meski belum berencana memeriksa Hatta Rajasa, tapi validasi itu akan dilakukan dengan berbagai cara. “Kan validasi itu bukan hanya dengan memanggil orang yang disebut-sebut oleh seorang saksi atau tersangka,” kata Johan. Sebelumnya, pada 19 Juni 2013, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Menteri Pertanian Suswono tak menampik jika penambahan kuota impor daging itu pernah dibahas dalam rapat Menteri Perekonomian. Pernyataan Suswono, diperkuat oleh pernyataan Juard Effendi, yang mengaku Elda Devianne Adiningrat alias Dati alias Bunda menyertakan AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

nama Hatta guna meyakinkan atasannya, Maria Elizabeth Liman, supaya mau mengajukan penambahan kuota impor daging sapi ke Kementerian Pertanian pada 2013.

Ucok Sky Khadafi

*** Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ucok Sky Khadafi menilai, penanganan kasus korupsi impor daging sapi oleh KPK bernuansa politis. Pasalnya, lembaga anti korupsi itu tidak melebarkan penyidikan terhadap keterlibatan

Hatta Rajasa. Ucok berharap KPK segera menindaklanjuti keterlibatan Hatta, seperti disebutkan oleh beberapa kalangan. “Kementerian Pertanian di sini hanya berperan sebagai operasional. Pada ranah kebijakan ada pada

menteri Koordinator Ekonomi. Dari sana harusnya dibidik KPK dan diperiksa,” kata Ucok. Uchok juga meyakini adanya keterlibatan orang besar di luar Luthfi Hasan dari lingkaran Istana. “Pengusaha dekat dengan penguasa

Hasil: • Memutuskan Kuota impor nasional 2013 sebesar 80.000 ton • terdiri atas 60% bakalan, 40% daging • Penerbitan rekomendasi dan izin impor dilakukan satu kali, namun tetap membagi periodesasi pemasukan per semester

Melibatkan Menteri dari: • Kemenko • Kementan • Kemendag • Kemenperin PT. Indoguna mengajukan kuota 500 ton untuk Semester ke II 2013 Ditolak oleh Pemerintah

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Pra Rakornas Eselon 1 20 November 2012

Terlibat, Es • Kementa • Kemend • Kemenp

28 Nov 2012

Sumber: berbagai sumber, diolah Aktual

26 Nov 2012

Hasil: Usulan Kuota Impor Tahun 2013 sebesar 80.000 ton

8 Nov 2012

Okt 2012

Mekanisme pembahasan dan penetapan kuota impor daging (Permentan No.50 tahun 2011)

Ditolak oleh Kementan 30 Nov 2012

ME dikenalkan LHI oleh EDA

Rakornas Menteri 28 November 2012

PT Indoguna Mengajukan kuota 5150 ton untuk 2013

Melibatkan, Eselon 1 dari: • Kemenko • Kementan • Kemendag • Kemenperin • Pelaku Usaha • Asosiasi Importir

Rakornas Eselon 1 30 November 2012

aktual/ istimewa

Nasional

penanganan kasus korupsi impor daging sapi oleh KPK bernuansa politis. Pasalnya, lembaga anti korupsi itu tidak melebarkan penyidikan terhadap keterlibatan Hatta Rajasa.

itu biasa, dan siapa yang mendukung para importir itu, KPK harus membukanya. Nah itu patut dibuka oleh KPK,” ujarnya. Menurut Ucok, jika KPK tidak mendalami keterlibatan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, terbukti kasus ini politis untuk menyerang Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Jika tidak dibuka dengan seluas-luasnya dan kasus ini berhenti. Maka, benar kasus ini politis dan KPK menjadi alatnya,” tegas dia. Senada dengan Ucok, koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman pun mendesak KPK memanggil Hatta Rajasa. “Hatta

*** Sekedar mundur ke belakang. Pada 16 November 2012, berdasarkan informasi yang dihimpun Aktual, Hatta Rajasa sebagai menteri

Belum mendapat jawaban hingga saat ini

PT. Indoguna mengajukan kuota 5.700 ton untuk 2013

29 Jan 2013 013

an 2

30 J

Rakornas Eselon II 4 Desember 2012

AF DITANGKAP KPK

Pembicaraan AF-LHI via telepon

18 Des 2012

an 2

11 J

Rakornas Eselon II 3 Desember 2012

Pembahasan dan penetapan Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan (RPP) untuk sapi Bakalan per importir

9 Jan 2013

Pembahasan dan penetapan Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan (RPP) untuk Daging Industri & HOREKA per importir

Koordinator Perekonomian marah besar. Dia geram dengan harga daging sapi yang terus melonjak dan langka di pasaran. Seketika itu pula Hatta memanggil Syukur Iwantoro yang menjabat sebagai dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Inilah ihwal awal perlunya penambahan kuota impor daging sapi yang kemudian menjadi perkara korupsi. Kemarahan Hatta itu, sampai di telinga Komisaris PT Radina Niaga Mulya Elda Devianne Adiningrat yang biasa dipanggil Bunda. Informasi itu kemudian disampaikan oleh Direktur Utama

Rajasa harus dipanggil sebagai saksi oleh KPK,” dia. Bukan hanya itu, Hatta juga harus dipanggil sebagai saksi dalam persidangan kasus ini di Pengadilan Tipikor. “Ini semua demi penegakan hukum dan harus dilakukan agar kabar yang berhembus bisa terklarifikasi dalam proses pro yustisia,” imbuhnya.

013

012

es 2

28 D

LHI DITANGKAP KPK

Keputusan final kebijakan impor daging sapi

selon 1 dari: an dag perin

Pertemuan AF, EDA, ME dan LHI di steak house (Chase Plaza)

Pertemuan Medan: LHI-SUS-SWAF-ME

Hasil: • Penetapan alokasi untuk semester I sebanyak 60% (9.200 ton) dan semester II sebanyak 40% (12.800 ton) • Alokasi tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan industri sebesar 19.400 ton dan HOREKA (hotel, restoran, dan katering) sebesar 12.600 ton. • Alokasi impor daging untuk kebutuhan industri diberikan melalui masing2 anggota asosiasi Industri Pengolahan Daging. Pembagian alokasi tersebut dilakukan berdasarkan kapasitas produksi sesuai perhitungan di Kemenprin. • Alokasi impor daging untuk kebutuhan Horeka diberikan kepada seluruh Importir Terdaftar (IT) Produk Hewan yang telah mengajukan dan alokasi per perusahaan dibahas bersama oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri-Kemendag, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan-Kementan dan Ditjen Industri Agro-Kemenperin.

Keterangan: • Warna Kuning dan Abu-abu merupakan prosedur yang dijalankan Kementan • Warna Biru adalah upaya permintaan kuota di luar prosedur AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Nasional 30

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

salinan surat ASPIDI kepada Hatta. Surat ini kemudian yang menjadi alasan Hatta menambah kuota impor daging sapi pada 2013. Elda menyebutkan rencana penambahan kuota itu akan di back up Alimin. Namun, kepada Aktual Alimin membantah hal tersebut. “Tidak benar itu. Saya tidak penah ngomong impor daging dengan Pak Hatta. Saya di komisi berapa kan anda tahu, tidak ada kaitannya,” elak dia. Saat dikonfirmasi Aktual, Hatta juga menegaskan bahwa dirinya siap dilaporkan ke KPK jika benar dirinya memerintahkan Alimin untuk memback up rencana penambahan impor daging sapi pada 2013. “Menyuruh Alimin Abdullah apa urusan saya? Tidak betul, Alimin Abdullah itu komisi apa? Ngawur itu, isu dari mana? Ngawur itu, laporkan KPK

kalau ada,” ujarnya. *** Sementara, Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menilai, Hatta Rajasa harus ikut bertanggung jawab atas kasus korupsi penambahan kuota impor daging sapi. Menurut dia, sejak awal, Menteri Pertanian Suswono telah membagi kewenangan dengan menerbitkan Peratutan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. “Regulasi itu juga menulis bahwa ketentuan impor harus dikoordinasikan dengan tiga kementerian. Kalau mau korupsi

tino oktaviano/ aktual

PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Atas saran Elda, Maria kemudian meminta Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendy mengirim surat kepada Hatta. Menggunakan kop surat Asosiasi Pengusaha Importir Daging Sapi (ASPIDI), surat yang ditandatangani Juard tersebut, meminta Hatta menambah kuota impor daging sapi. Konon, salinan surat itu diberikan kepada kolega Hatta yakni Ketua DPP KNPI Arif Rahman yang juga dekat dengan Elda. Atas saran Arif kemudian tersebut nama politisi PAN Alimin Abdullah. Anggota Komisi VII DPR ini disebut Arif dapat membantu mengurus penambahan kuota daging sapi di Kementerian Perekonomian. Pukul 06.00 pagi, 15 Januari 2013, Arief Rahman menyerahkan

(Suswono) kenapa justru dia membagi-bagi kewenangan? Logikanya kalau mau korupsi dia kuasai saja sendiri,” kata dia, Selasa (25/6).

Aboe Bakar Al-Habsyi

Sedangkan pasal 4 ayat (1) menjelaskan; Pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dilakukan sesuai analisa kebutuhan nasional. Aboe Bakar Al-Habsyi, anggota Komisi

“

AKTUAL/ Istimewa

keterlibatan Hatta Rajasa dalam kasus korupsi penambahan kuota impor daging sapi perlu terus didalami KPK.

Fahri menambahkan, dengan fakta bahwa semuanya harus dikoordinasikan oleh Kementerian Perekonomian, maka kalaupun ada korupsi harusnya terkoordinasi. “Ini artinya menteri Koordinator Perekonomian dan menteri Perdagangan ikut juga terlibat, karena impor itu semuanya dibicarakan oleh tiga menteri,” imbuhnya. Pasal 4 ayat (2) Peratutan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/ OT.140/9/2011 menyebutkan; Analisa kebutuhan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi terbatas tingkat menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui masukan dari Menteri Pertanian dan/atau Menteri terkait.

”

III DPR dari Fraksi PKS , menambahkan, keterlibatan Hatta Rajasa dalam kasus korupsi penambahan kuota impor daging sapi perlu terus di dalami KPK. Meskipun terdakwa kasus tersebut, yakni Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi, menyebut nama Hatta hanya dicatut oleh rekanannya yakni Elda Devianne Adiningrat. “Kesaksian Juard Effendi pada persidangan yang menyebutkan nama Hatta perlu di dalami oleh KPK. Apakah Elda Devianne Adiningrat hanya mencatut nama Pak Hatta untuk meyakinkan Maria Elizabeth atau bagaimana,” ujar dia. Aboe Bakar tidak yakin Komisaris PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman percaya begitu saja jika tidak ada kedekatan antara Hatta dan Elda yang merupakan saksi penting dalam

kasus ini. “Sebagai seorang pengusaha senior Maria tentunya tidak sembarangan mempercayai Elda ketika mencatut nama seorang Menko, karena menurut rumor yang berkembang mereka memang ada kedekatan, oleh karenanya keterangan tersebut layak untuk didalami,” jelas dia. Aboe Bakar berpendapat, KPK juga sudah selayaknya menetapkan Elda sebagai tersangka atas perannya yang besar dalam kasus yang juga menjerat mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq tersebut. “Elda terlihat sangat aktif untuk melakukan lobi ke berbagai pihak untuk kuota impor daging sapi, ada yang menyebut terdapat 27 rekaman pembicaraan Elda ke Ahmad Fathanah. Namun sampai saat KPK belum menetapkannya sebagai tersangka, padahal sudah bolak balik diperiksa,” tegasnya. Informasi yang diperoleh Aktual, Hatta Rajasa memang mengenal Elda. Bahkan Elda dan Elizabeth diketahui kenal dengan istri Hatta Rajasa lewat korps alumni Institut Pertanian Bogor (ITB). Semua sudah disampaikan Elda dan Elizabeth di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sekjen PAN Taufik Kurniawan, Kamis (20/6), menegaskan, Hatta Rajasa tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi penambahan kuota impor daging sapi seperti dikatakan terdakwa Juard Effendi. “Namanya orang, silahkan saja kalau mau jualjual nama. Tapi kami membantah keras, Pak Hatta tidak pernah mengurusi hal itu,” ujarnya Menurut Wakil Ketua DPR ini, Hatta terbukti tidak menyanggupi penambahan kuota yang diminta Juard lewat Elda Devianne. “Itu kan akhirnya juga ditolak sama Pak Hatta. Siapapun dalam konteks hukum kalau tersangka menjual nama, pasti akan terjawab dengan fakta hukum. Apalagi yang disaksikan itu tidak terbukti,” jelas dia. AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Kementerian Pertanian Rp 1 triliun, Kementerian Sosial Rp 500 miliar, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp 500 miliar. Dalam pertemuan itu disepakati Yudi bertugas menyiapkan dana untuk mengijon proyek. Sementara Luthfi akan mengawal prosesnya melalui relasi di kalangan partai, kementerian, dan DPR. Sementara Fathanah bertugas menjadi penghubung dan mengawal proses di lapangan, serta mengatur distribusi dana mendapatkan proyek-proyek itu. Dikonfirmasi, Setya Novanto membantah terlibat dalam kasus korupsi penambahan kuota impor daging sapi seperti dikatakan saksi

Yudi Setiawan. “Saya tidak tahu, tidak komen, tidak ikut campur urusan Pak Lutfi Hasan Ishaaq. Itu urusan dia dan internal PKS. Jadi Alhamdulillah, saya tidak ada urusannya,” kata dia, Selasa (2/7). Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ini juga membantah mengenal Yudi. “Saya tidak tahu, tidak kenal sama sekali. Tidak tahu,” ujarnya. Di lain pihak, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul ternyata mengenal tersangka kasus penambahan kuota korupsi impor daging Maria Elizabeth Liman. “Iya saya mengenal dia. Kita dekat, dia kan mantan kilen saya. Aku ini pengacaranya PT Indoguna,” kata dia kepada Aktual, Selasa (2/7). Anggota Komisi III DPR tersebut mengaku sudah lama menjadi pengacara Komisaris PT Indoguna Utama tersebut. “Aku jadi pengacaranya sudah sejak lama. Waktu sebelum jadi anggota DPR aku sudah pengacaranya,” ujarnya. Ruhut membantah kabar yang menyebutkan dirinya yang mengenalkan Maria dengan Menteri Pertanian Suswono. “Tidak-lah bos. Mana mungkin, Maria itu sudah main di Kementan sejak Orde Baru, jadi pemain lama. Tapi dalam kasus ini menurutku Maria itu korban,” jelasnya.

tino oktaviano/ aktual (SAPI) - AKTUAL/ ISTIMEWA (RUHUT SITOMPUL)

Nasional

Selain nama Hatta Rajasa, sebelumnya pada Senin (1/7), Luhtfi Hasan Ishaaq kembali menilai KPK telah berbuat diskriminatif. Tuding Luthfi ditunjukan KPK terhadap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto. Menurutnya, meski kedua nama petinggi Partai Golkar itu disebut dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), seorang saksi bernama Yudi Setiawan, bahwa Ical sapaan akrab Aburizal dan Setya Novanto, mengenal sosok terpidana kasus pembobolan kredit fiktif Bank Jatim dan korupsi anggaran di Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, Yudi Setiawan. Namun KPK tak coba mendalami informasi itu. “Kenyataannya dalam berkas dakwaan terdakwa, jaksa penuntut umum tidak mencantumkan nama Ical dan Setya Novanto. Padahal dalam BAP, Yudi Setiawan mengakui mengenal kedua orang itu,” ujar Luthfi sebagaimana dalam nota pembelaan (Eksepsi) yang dibacakan pengacaranya Zainuddin Paru,di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Paru menuding KPK melakukan diskriminasi dan hendak menghancurkan PKS dalam berkas dakwaan Luthfi. Dalam berkas dakwaan, antara awal sampai September 2012, Luthfi, Yudi, dan Ahmad Fathanah sempat bertemu dan membahas berbagai proyek yang akan dilelang pada 2012, atau direncanakan dilaksanakan pada 2013. Yudi meminta komisi 1% dari nilai pagu anggar proyek. Kemudian, pada 12 Juli 2012 bertempat di kantor PT Cipta Terang Abadai (CTA), Luthfi, Yudi, dan Fathanah bertemu dan membahas rencana konsolidasi perolehan dana Rp 2 triliun, dalam rangka pemenuhan target PKS pada pemilu 2014. Dalam pertemuan itu, Yudi memaparkan rencana prediksi perolehan sumber dana dari tiga kementerian, yakni

AKTUAL/ Istimewa

Siapa Yudi Setiawan? Nama Yudi belakangan kerap disangkutkan dengan berbagai kasus korupsi yang melanda sejumlah politisi di negeri ini. Yudi Setiawan pada Rabu (3/7), divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai Susi Saptati dan Dana Hanura serta Mardiantos di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam kasus pengadaan alat peraga pendidikan dan buku di Dinas Pendidikan Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan pada 2011. Selain hukuman penjara, Yudi juga harus menanggung putusan lain hukuman denda Rp 200 juta atau subsidir kurungan penjara selama tiga. Dia juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 1 miliar lebih, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka gantinya kurungan penjara selama satu tahun. Apabila itu tidak terpenuhi maka harta Yudi akan disita. Pada putusan, majelis hakim menjerat Yudi dengan pasal 2 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Putusan hakim berbeda dengan tuntutan JPU Erwan Suwarna yang menyatakan Yudi terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri sesuai dengan pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999. Atas dasar itu Yudi dituntut JPU selama lima tahun denda Rp 50 juta atau subsidir kurungan penjara selama 3 bulan, selain itu terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar lebih, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka gantinya kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Usai sidang, Yudi memilih banding. Dia pun merasa dikriminalisasi kepolisian dan kejaksaan, makanya dia berencana melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yudi merupakan Direktur PT Cipta Inti Parmindo. Berdasarkan perhitungan BPKP, kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus itu mencapai Rp 1,02 miliar dari total nilai pagu proyek Rp 2,639 miliar. Yudi juga menjadi tersangka dalam kasus lain, yakni kasus korupsi kredit macet Bank Jatim Cabang HR Muhammad dengan nilai kerugian 52 miliar. Sedang untuk Polda Metro Jaya, Yudi menjadi tersangka kasus sabu dan kepemilikan senjata api. Sedangkan di Mabes Polri, Yudi terbelit kasus money laundry. Sementara di Kejaksaan Agung, Yudi terkena kasus korupsi Bank Jabar Banten (BJB). Warga Klampis Surabaya itu, menurut penyidikan Polda Jatim, memang spesialis pembobol kredit. Yudi ditengarai membuat 25 CV fiktif, dan enam diantaranya digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja ke Bank Jatim Cab HR Muhammad Surabaya. Para direksi di CV bentukan Yudi tersebut tidak lain adalah para karyawan Yudi di PT CIP. Pengajuan kredit di Bank Jatim tersebut dilakukan dalam kurun Desember 2010 hingga Maret 2011.

Kasus sudah disidik Polda Jatim, status Yudi telah dijadikan sebagai tersangka. Total terdapat 21 pengajuan yang dilakukan enam CV fiktif milik Yudi itu. Hal itu dilakukan karena limit pengajuan kredit yang bisa disetujui oleh cabang hanya Rp 2 miliar. Total dana kredit yang dicairkan Bank Jatim Cabang HR Muhammad untuk CV palsu Yudi adalah Rp 50,4 miliar. Setelah kredit cair ke rekening masingmasing debitur, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening Yudi. Bagaimana cara Yudi mendapat persetujuan kredit? Ketua penyidiknya AKBP Indarto menjelaskan, Yudi memalsukan dokumen dari empat kabupaten, yakni Lamongan, Mojokerto, Situbondo, dan Pamekasan. Yudi dan timnya diduga ahli membuat akta palsu, surat palsu, nota palsu, dan kuitansi palsu. Hal itu dilakukan seakan-akan dia mendapat banyak proyek. Mereka juga memalsukan stempel yang diperlukan untuk pengajuan kredit. Yudi punya ratusan stempel palsu. Saat gelar perkara di Polda Jatim, ratusan stempel itu dibeber. Bahkan, â&#x20AC;&#x2DC;stempelâ&#x20AC;&#x2122; tandatangan gubernur Jatim pun Yudi punya. Kasus ini muncul disejumlah media massa di Surabaya mulai Oktober 2012. AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Saat ini Indonesia masih saja mengandalkan impor daging sapi, terutama dari Australia. Oleh Arnold Sirait Ironi. Mungkin itu kata yang tepat ketika bicara soal impor sapi yang dilakukan negeri ini. Sebagai negara agraris, Indonesia semestinya bisa mandiri dalam bidang peternakan, khususnya sapi. Seharusnya Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam bidang peternakan, khususnya produksi daging sapi. Faktanya, impor daging sapi terus terjadi di republik ini. Hingga saat ini Indonesia masih saja mengandalkan impor daging sapi, terutama dari Australia. Bukti ironi lainnya, belakangan masyarakat dikagetkan dengan terus melonjaknya harga daging sapi. Saat ini, harga daging sapi di pasar lokal berkisar Rp 90 ribu hingga Rp 100 ribu per kilogramnya. Berdasarkan data Bank Dunia (2012), harga daging sapi di Indonesia adalah yang tertinggi, yakni mencapai USD 9,76 dibandingkan Malaysia (USD 4,3), Thailand (USD 4,2), Australia (USD 4,2), Jepang (USD 3,9), Jerman (USD 4,3), atau India (USD 7,4). Situasi ini tentu saja menjadikan rakyat gelisah. Tak bisa dipungkiri, populasi masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi daging sapi semakin hari semakin banyak. Rencana pemerintah terkait swasembada daging menimbulkan pro dan kontra. 34

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Pemerintah berkinginan Indonesia bisa melakukan swasembada daging. Tapi, banyak kendala yang dialami bangsa ini. Sejatinya, program swasembada daging yang dirancang pemerintah sangat bagus. Namun, populasi sapi lokal yang ada di Indonesia masih cukup rendah. Akhirnya, impor menjadi alternatif. Berdasarkan data yang diperoleh Aktual, sejak 2010, Indonesia mulai masif melakukan impor daging sapi. Pada tahun itu, alokasi impor daging sapi dan sapi bakalan yang ditetapkan masing-masing sebanyak 120 ribu ton dan 520 ribu ekor. Adapun jumlah perusahaan importir daging sapi dan perusahaan importir sapi bakalan masing-masing sebanyak 52 dan 31 perusahaan (Lihat Tabel!). Anehnya, meskipun sejak 2011 hingga 2013 terjadi penurunan impor daging sapi maupun sapi bakalan, namun jumlah perusahaan importir daging sapi terus meningkat. Sementara untuk jumlah perusahaan

importir sapi bakalan menurun. Pada 14 Mei 2013, Menteri Pertanian Quennsland John McVeigh, seperti dilansir ABC, mengatakan, Indonesia akan menambah kuota impor sapi dari Australia. â&#x20AC;&#x153;Penambahan kuota akan berlaku mulai Juni tahun ini,â&#x20AC;? kata McVeigh. Saat itu McVeigh tengah berada di Indonesia bersama Menteri Pertanian Wilayah Utara Australia Willem van Westra Holthe untuk bernegosiasi terkait kuota impor sapi. Australia terganggu dengan pembatasan kuota impor yang diterapkan Indonesia. Negara yang bergantung pada produksi ternak ini biasanya mengirimkan 700 ribu ekor sapi per tahun ke Indonesia. Jumlah itu berkurang drastis menjadi 270 ribu ekor per tahun seiring dengan masterplan swasembada pangan Indonesia. Namun, menurut McVeigh, pascapertemuan dengan Menteri Pertanian Indonesia Suswono, kuota itu akan diubah. â&#x20AC;&#x153;Suswono menegaskan akan membuka keran impor pada kuartal

aktual/ iSTIMEWA

Nasional

impor daging lagi deh...

ketiga tahun ini,” ungkap dia. Sementara, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, pada Juli pemerintah mengimpor 20-30 ribu ekor sapi guna menekan harga daging sapi di pasaran. “Tentunya sapi-sapi ini merupakan sapi yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri,” kata dia, di Jakarta, pertengahan Juni lalu. Menurut Gita, harga daging sapi di pasaran masih tinggi, khususnya di Jadebotabek masih pada kisaran Rp 90-95 ribu per kilogram. Sementara untuk wilayah Jawa Tengah, harga sudah mulai menurun, yakni berada pada kisaran Rp 80-85 ribu per kilogramnya. Dia berharap dengan adanya pasokan 30 ribu ekor sapi tersebut, harga daging sapi di pasar akan stabil. Selain itu, Gita mengklaim harga pasokan pangan lainnya di pasaran sudah mulai stabil.

Fakta Perkembangan Swasembada Daging Sapi

221.23 53% 156.85 34.9% 95.02 18.63%

2010

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

Tahun

2011

Jumlah Perusahaan Jumlah Perusahaan Importir Daging Sapi Importir Sapi Bakalan

2012 Alokasi Impor Daging (ribu ton)

75.26 13.69%

Pernyataan Gita soal impor sapi kembali diulang pada 22 Juni. Dia mengatakan, pemerintah akan mendatangkan 35 ribu ekor sapi untuk memastikan kecukupan pasokan daging selama bulan puasa serta menyambut Lebaran. Gita optimistis jumlah sapi yang akan didatangkan tersebut mampu menjaga pasokan di seluruh wilayah Indonesia. Sebelumnya, pada 20 Juni lalu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah sepakat memberikan kuota impor daging sapi kepada Perum Bulog sebanyak 3.000 ton. Upaya ini merupakan langkah intervensi untuk menjaga harga daging tetap stabil di pasar, terutama menjelang hari raya Lebaran. Kepala Bulog Sutarto Alimoeso menyatakan siap menindaklanjuti penugasan impor sapi untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga daging sapi ini. Namun, importasi akan dilakukan setelah perizinannya dengan kementerian terkait selesai. “Rekomendasi harus keluar dari menteri pertanian, setelah itu keluar Surat Persetujuan Impor dari menteri perdagangan,” kata Sutarto. Dengan upaya ini, menurut Sutarto, diharapkan harga daging dapat ditekan di kisaran Rp50-75 ribu per kilogram sesuai dengan jenisnya. Dengan tambahan jatah 3.000 ton impor daging sapi oleh Bulog ini, maka impor daging sapi untuk tahun ini secara keseluruhan menjadi 83 ribu ton. Terdiri atas 48 ribu ton sapi bakalan dan 32 ribu ton daging sapi beku.

2013 Alokasi Impor Sapi bakalan (ribu ekor)

2010

120

520

2011

394,8

2012

285

2013

267

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Total yang meninggal hingga Minggu (7/7) tercatat 40 orang. Sebanyak 63 orang luka berat masih dirawat di rumah sakit dan 2.362 orang menjalani rawat jalan. Oleh Ari Purwanto

elasa (2/7) menjadi hari duka bagi masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya di wilayah Aceh Tengah. Hari itu, tepatnya pukul 14.37 WIB, wilayah tersebut dilanda gempa berkekuatan 6,2 skala Richter. Akibat gempa, hingga Minggu (7/7), tercatat korban tewas sebanyak 40 orang. Namun, gempa tidak berpotensi tsunami, Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 31 orang meninggal di kawasan Aceh Tengah, sementara sembilan orang tewas di Kabupaten Bener Meriah. â&#x20AC;&#x153;Total yang meninggal hingga Minggu tercatat 40 orang,â&#x20AC;? kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Minggu (7/7/2013). Sutopo mengatakan, sebanyak 63 orang luka berat masih dirawat

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

di rumah sakit dan 2.362 orang menjalani rawat jalan. Jumlah pengungsi mencapai 22.125 orang, dan sebanyak 15.919 rumah rusak. Gempa itu juga mengakibatkan kerusakan pada 623 bangunan fasilitas umum. Rincian BNPB, sebanyak 232 desa dari 352 desa di Aceh Tengah terkena langsung dampak gempa. Di daerah tersebut, empat orang masih dinyatakan hilang. Mereka yang dirawat di rumah sakit karena luka berat mencapai 40 orang. Pengungsi sebanyak 19.870 orang tersebar di 70 titik. Adapun jumlah rumah rusak di wilayah tersebut mencapai 13.862 unit dengan rincian 5.516 rusak berat, 2.750 rusak sedang, dan 5.596 rusak ringan. Sementara untuk fasilitas umum yang rusak ada 547 unit,

seperti Puskesmas, sekolah TK hingga SMA, masjid, mushala, dan kantor pemerintahan. Di Kabupaten Bener Meriah, delapan dari 233 desa mengalami dampak langsung gempa. Dari delapan desa itu, 23 orang luka berat masih dirawat di RS PMI Lhokseumawe dan RSU Banda Aceh. Adapun jumlah pengungsi sebanyak 2.265 orang. Di Bener Meriah, jumlah rumah yang rusak sebanyak 2.057 unit dengan rincian 662 rusak berat, 311 rusak sedang, dan 1.184 rusak ringan. Sebanyak 766 fasilitas umum juga mengalami kerusakan. Penyelamatan dan pencarian korban terus dilakukan dengan mengerahkan lebih dari 2.000 personel. Sutopo menjelaskan, untuk penanganan darurat tersebut, dikerahkan 802 personel TNI, 676 personel Polri, dan ratusan personel dari BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, Tagana, RAPI, SKPD, relawan, dan lainnya. Bantuan untuk korban dan pengungsi terus berdatangan. BNPB telah mengirimkan lebih 40 ton bantuan logistik dan peralatan ke Aceh. Di Kabupaten Bener Meriah, pengungsi sangat membutuhkan selimut. Sabtu (6/7), bantuan Presiden sebanyak empat truk telah tiba di Bener Meriah.Â Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan, pusat gempa berada di kedalaman sepuluh kilometer, 181 kilometer kota Banda Aceh, sekitar 35 kilometer barat daya Kabupaten Bener Meriah. Pakar gempa dari Institut Teknologi Bandung Irwan Meilano, mengatakan, bagian timur dari sumber gempa bergerak ke tenggara dan bagian baratnya bergerak ke arah barat laut. Pergeseran ini yang menimbulkan getaran gempa yang dikatakan mencapai V-VI MMI atau masuk kategori sedang hingga kuat. Gerakan sesar yang bisa menimbulkan gempa ada dua, horisontal atau geser dan vertikal.

AKTUAL/ ISTIMEWA

Nasional

Aceh Kembali Dilanda Gempa

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

POLITIK

ICW Versus DPR,

ICW melansir 36 caleg DPR yang tak pro pemberantasan korupsi. Di sisi lain, ICW dinilai memperoleh dana dari asing untuk menjalankan kegiatan operasional hariannya. Oleh Adi Adrian, Ari Purwanto, Wahyu Romadhony

ndonesian Corruption Watch (ICW), Jumat (28/6), merilis nama 36 anggota DPR yang dinilai tidak pro terhadap pemberantasan. Peneliti ICW Donald Fariz mengatakan, ada lima indikator para politisi tersebut tidak pro pemberantasan korupsi. “Peringkat tertinggi berasal dari Golkar sebanyak 10 orang,” kata dia. Pertama, politisi yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi. Kedua, politisi bekas terpidana kasus korupsi. Ketiga, politisi yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan 38

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Kehormatan DPR. Keempat, politisi yang mengeluarkan pernyataan di media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kelima, politisi yang mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan lembaga tersebut. Selain itu, imbuh Fariz, ICW juga mempertimbangkan serangan politisi Senayan terhadap pemberantasan korupsi seperti revisi UU KPK yang mengamputasi kewenangan lembaga tersebut, pembintangan dana untuk pembangunan

gedung KPK, pengurangan anggaran KPK, intervensi terhadap proses pemindahan persidangan Walikota Semarang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, penolakan moratorium remisi bagi koruptor, dan ancaman pemotongan anggaran KPK oleh DPR. Salah satu anggota DPR yang masuk kategori tidak pro pemberantasan korupsi adalah anggota Komisi III DPR dari PKS Fahri Hamzah. Disebutkan indikatornya bahwa Fahri pernah mendorong pembubaran KPK. Sontak penyataan ICW tersebut mendapat ‘perlawanan’ dari anggota DPR yang disebut namanya. Bahkan, dua anggota DPR, Sarifuddin Sudding dan Ahmad Yani, secara resmi melaporkan ICW ke

tino oktaviano/ aktual

Hingga ke Dana Asing

polisi. Kedua anggota dewan itu tidak terima dengan pemberitaan ICW yang melansir anggota DPR, termasuk keduanya, memiliki niat tidak pro pemberantasan korupsi. Ketika dihubungi Aktual, Sudding menjelaskan ICW sudah dilaporkan dengan surat laporan polisi: TBL/294/VII/2013/Bareskrim tanggal 1 Juli 2013. “ICW diancam dengan pasal 310, 311 KUHP, pasal 27 ayat 3, pasal 36, pasal 45 ayat 1 dan pasal 51 ayat 2 UU 11/2008 tentang ITE,” jelas Ketua Fraksi Hanura, ini. Sudding menegaskan, pelaporan ini dilakukan karena ICW tidak memiliki itikad baik untuk melakukan klarifikasi ke publik soal tuduhan mereka.”Memang saya dan Emerson (aktivis ICW) sudah berkomunikasi. Saya minta dia melakukan klarifikasi ke publik atas dirilisnya nama saya, tapi itu tidak dilakukan. Makanya saya laporkan mereka ke polisi,” tegas dia. “Ini menyangkut kehormatan dan harga diri saya, siapapun saya lawan!” Senada, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa dirinya mempersiapkan langkah hukum. “Saya sendiri tengah mempersiapkan langkah hukum atas tudingan tersebut,” kata dia. Bahkan, Fahri Hamzah menyindir ICW karena hidup dan makan dari KPK. “Tempat cari makan utama ICW sekarang adalah KPK karena itu mereka terpukul sekali kalau ada kritik kepada KPK,” kata Fahri, Jumat (28/6). Menurut Fahri, ICW tidak mau korupsi hilang sebab bila ada korupsi, maka sumber proyeknya tetap ada. Bahkan, kecam politisi PKS itu, ICW mendapatkan dana asing dari menyerang lembaga negara dan parpol serta individu yang kritis pada cara pemberantasan korupsi yang tidak kunjung ada hasil. “Begitu masuk koran dan dikliping, uang masuk. Begitulah cara kerjanya. Jadi mustahil mereka bersepakat dengan saya sebab kita

Daftar 36 Ca le Tak Pro Pem g DPR yang Dinilai ICW berantasan Korupsi Syamsuddin (Pa rtai Golka

• Aziz r/Komisi III), dis simulator SIM AK ebut oleh saksi BP Thedy Rusm kasus dugaan kor awan dalam persid proyek tersebut. upsi proyek angan menerim a uang untuk me • Desmond J Ma mperlancar hesa (Partai Ge rin dra /Komisi III), disebu simulator SIM AK t oleh saksi kasus BP Thedy Rusm aw du an gaan korupsi pro proyek tersebut. dalam persidangan yek menerima uang • Herman Hery untuk memperlan (PDI Perjuangan car /Ko mis i III), disebut oleh SIM AKBP Thed saksi kasus dugaa y Rusmawan da lam n kor pe upsi proyek simula tersebut. r sidangan me tor nerima uang untuk • Bambang So memperlancar pro esatyo (Partai Go yek lka r/K omisi III), disebu simulator SIM AK t oleh saksi kas BP Thedy Rusm us dugaan korup awan dalam persid proyek tersebut. si proyek angan menerim a uang untuk me • Edhie Baskoro mperlancar Yudhoyono (Pa rta i De nama baik oleh Yu mokrat/mantan Ko lianis dinilai LPSK misi I), laporanny menghambat pe a dugaan pence • Mahyudin (Pa mberantasan kor maran rtai Golkar/ Komis upsi. i X), dis Mindo Rosalina M, ebut oleh saksi kas sebagai ‘Pak Ketua us dugaan korup • I Wayan Koste si proyek Wisma ’ menerima sejum r (PDI Perjuangan Atlet lah uang. /Komisi X), disebu menerima uang t oleh saksi Lutfi Rp 5 miliar dari Gro Ardiansyah dalam up Permai. • Said Abdullah persidangan (PDI Perjuangan /Komisi VIII), dis menggiring sejum ebut oleh Yulian lah proyek bersa is dalam persidan ma Group Permai. • Mirwan Amir gan turut ser ta (Partai Demokra t/Komisi I), saksi peran Mirwan seb Mindo Rosalina agai ‘Ketua Besar dalam persidangan ’ yang menerima • Abdul Kadir Ka menyebutkan uang dari proyek rding (PKB/Kom Wisma Atlet. isi VI), disebut ole menggiring sejum h Yulianis dalam lah proyek bersa persidangan turut ma Group Permai. • Olly Dondokam ser ta dalam bey (PDI Perjuan gan/Komisi XI), dis dalam menggiring ebut oleh Yulianis sejumlah proyek dalam persidangan bersama Group • Jhonny Allen turut ser ta Permai. Marbun (Partai Demokrat/Komisi Pembangunan De VII), disebut ole rmaga dan Band h ter ara san Ind dalam proyek itu. gka kasus korup onesia Timur, Ab dul Hadi Jamal me si nerima uang Rp1 • Ahmad Yani (PP miliar P/ Komisi III), me nd uku kewenangan lem ng upaya revisi baga tersebut . UU KPK yang be • Syarifuddin Su rpotensi melemah ding (Partai Hanur kan a/Komisi III), me melemahkan kew ndukung upaya enangan lembaga revisi UU KPK yan tersebut. • Nasir Djamil g berpotensi (PKS/Komisi III) , mendukung up kewenangan lem aya revisi UU KP baga tersebut. K yang berpoten • Idris Laena (Pa si melemahkan rtai Golkar/Komisi I), melakukan pe barang atau upeti langgaran etika sed kepada BUMN. ang dalam kasus • Achsanul Qosa permintaan sih (Partai Demo krat/Komisi XI), me permintaan baran lakukan pelangga g atau upeti kepad ran etika ringan a BUMN. • Zulkifliemans dalam kasus yah (PKS/Komisi VII), melakukan barang atau upeti pelanggaran etik kepada BUMN. a ringan dalam kas • Ignatius Mulyo us permintaan no (Partai Demo krat/Komisi II), me permintaan Anas mbantu penguru Urbaningrum. san ser tifikat Ha • Nudirman Mu mbalang atas nir (Partai Golka r/Komisi III), me melemahkan kew ndukung upaya enangan lembaga revisi UU KPK tersebut. • Setya Novanto yang berpotensi (Partai Golkar/Kom isi III), kesaksian mengaku menye Lukman Abbas di rahkan uang US Pengadilan Tipiko D 1.050.000 kep Setya Novanto. r Pekanbaru ada Kahar Muzak ir setelah pertemu • Kahar Muzakir an dengan (Partai Golkar/Kom isi X), kesaksian mengaku menye Lukman Abbas di rahkan uang US Pengadilan Tipiko D1.050.000 kepad • Adang Darajatu r Pekanbaru a Kahar Muzakir. n (PKS/Komisi III) , tidak bersedia (Nunun Nurbaiti) menyampaikan kep saat menjadi bur ada KPK kebera onan kasus travel • Fahri Hamzah daan istrinya cheque. (PKS/Komisi VII), mendorong pemb • Ribka Tjiptanin ubaran KPK. g (PDI Perjuangan /Komisi IX), dijatuh larangan memim i sanksi oleh Bada pin rapat panitia n Kehormatan DP khusus atau paniti hilang dalam UU R berupa a kerja di DPR ter Kesehatan. kait kasus ayat tem • Pius Lustrilana bakau yang ng (Partai Gerin dra/Komisi IX), me • Melchiar Marcu ndukung pemban s Mekeng (Parta gunan gedung ba i Golkar/Komisi BBM antara Mindo ru DPR. XI), disebut seb Rosalina Manulan agai “Ketua Besar g dan Anggelina • Muhammad Na ” dalam pesan Sondakh dalam sir (Partai Demo kasus Wisma Atl krat/Komisi XI), termaktub dalam et. audit BPK menye akta kepemilikan but nama Muha PT Anugerah Nu • Vonny Anneke mmad Nasir santara. Panambunan (Pa rtai Gerindra/ Ma kasus korupsi Ba ntan Bupati Minah ndara Loa Kulu di asa Utara), manta Kutai Kartanegar • Nazaruddin Sja n terpidana a. Dia divonis 1,5 msuddin (PBB/M tahun penjara pa antan Ketua KPU), asuransi. da Mei 2008. terpidana kasus korupsi dana tak • Sutan Bhatoeg tis KPU dan ana (Partai Demo krat/Komisi VII), Solar Home Syste disebut oleh JPU m (SHS). Hal itu menerima uang diakui oleh terda • Marzuki Alie (Pa dalam kasus kwa Kosasih Abas. rtai Demokrat/Ketu a DPR), pernah • Priyo Budi Sa menyampaikan wa ntoso (Partai Go cana pembubara lkar/Wakil Ketua JPU atas kasus n KPK. DPR), nama Pri proyek pengada yo Budi S masuk an Alquran dan Zulkarnain Djaba dalam tuntutan Laboratorium yan r. g menyeret Dend • Max Sopacua i Prasetya dan (Partai Demokra t/Komisi I), disebu Sekretaris Jende t dalam surat da ral Departemen kwaan untuk ter Kesehatan Sjafii proyek pengadaan dakwa bekas Ahmad di Penga Alkes di Depkes. dilan Tipikor, me • Charles Jona nerima uang dari s Mesang (Parta i Golkar/Komisi bekas Sekretaris IX), disebut dalam Jenderal Departe surat dakwaan un men Kesehatan uang dari proyek tuk terdakwa Sjafii Ahmad di pengadaan Alkes Pengadilan Tipiko di Depkes. • H Achmad Fa r, menerima rial (PPP/Komisi VII), disebut ole System (SHS). Ha h JPU menerim l itu diakui oleh ter a uang dalam kas dakwa Kosasih Ab us Solar Home as.

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Aziz Syamsuddin

Olly Dondokambey

Ahmad Yani

berbeda tujuan. Ini soal hidup dan mati lembaga mereka,” ungkap Fahri. Wakil Sekjen PKS itu juga menyebutkan, ICW adalah lembaga yang tak percaya demokrasi atau perbedaan pendapat. “Mereka otoriter dan mengidap semacam dendam kepada orang yang berbeda. Siapapun yang tidak sepaham dengan ide mereka akan dituduh koruptor persis seperti Orba dulu memakai cap PKI, ekstrem kanan/ kiri, subversif, dan lain sebagainya,” imbuh Fahri. Sementara, ICW menegaskan siap menghadapi laporan DPR ke Bareskrim Polri terkait pemberitaan calon legislatif bermasalah. “Pelaporan ini tentu saja tidak akan menghentikan kerja ICW dan koalisi untuk terus mengawasi penyelenggaraan negara, termasuk DPR,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah, kepada Aktual, Senin (1/7). Menurut Febri, penyampaian hasil temuan ICW terhadap 40

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Syarifudin Suding

Fahri Hamzah

36 calon legislatif (caleg) bermasalah merupakan bagian dari tanggungjawab masyarakat sipil meningkatkan kinerja DPR. “Ini adalah salah satu bagian dari kerja masyarakat untuk mengawasi agar DPR nanti benar-benar bisa menjadi bagian yang memperkuat pemberantasan korupsi. Jangan justru memperlemah,” jelas dia. Selain itu, Febri merasa lembaganya tidak pernah menyampaikan secara personal daftar caleg bermasalah tersebut. “Perlu kami tegaskan juga, apa yang kami sampaikan bukan soal personal, tetapi dalam posisi pengawasan terhadap para penyelenggara negara,” katanya. *** Belum tuntas ‘urusan’ ICW

dengan para anggota DPR, lembaga swadaya masyarakat anti rasuah tersebut kembali disibukkan dengan adanya isu dana asing yang masuk ke kas ICW. Dalam dokumen laporan keuangan ICW yang diperoleh Aktual terungkap, dalam kurun 2011 dan 2012, ICW menerima dana sekitar Rp 20,76 miliar. Rinciannya, penerimaan dana dari grantor (terikat) dan penerimaan tidak terikat pada 2011 sebesar masingmasing Rp 6,26 miliar dan Rp 2,7 miliar. Kemudian pada 2012, menerima dana dari grantor sebesar Rp 7,4 miliar dan penerimaan dana tidak terikat sebesar Rp 4,4 miliar. Informasi yang diterima Aktual, ICW salah satunya mendapat dana dari Revenue Watch Institute (RWI) Migas. Lembaga ini diendus sebagai lembaga bentukan BP Migas dan mendapat dana dari institusi migas yang sudah bubar itu—kini lembaga itu berganti nama menjadi SKK Migas. Sementara, dana dari KPK berasal dari fund rising terkait pembangunan gedung baru. Dikonfirmasi Aktual, Kamis (4/7), Elan Biantoro, humas SKK Migas, mengatakan, selama berkarir di BP Migas ataupun saat ini di SKK Migas, dirinya tidak pernah

aktual/ istimewa

POLITIK

mengenal soal RWI Migas. Dia pun membantah mengalirkan dana ke RWI. “Saya tidak pernah kenal dengan RWI. Saya tidak pernah bertemu apalagi membuat MoU (memorandum of understanding),” jelas dia. Pernyataan Elan

itu sekaligus membantah tudingan bahwa BP Migas mengalirkan dana ke RWI. “Kalau ada aliran dana, pasti lewat saya. Kan saya humasnya,” ujarnya. Elan menambahkan, kalau ada yang membantu RWI atau ICW, mungkin hanya oknum. “Kalaupun ada oknum yang melakukan itu atas nama instansi pasti mendapatkan hukuman yang setimpal. Pasalnya, di lembaga ini ada peraturan yang mengatur soal pemberian hadiah dan gratifikasi,” kata Elan. Sementara, Wakil Koordinator ICW Ade Irawan kepada Aktual, Kamis (4/7), menjelaskan, dana asing yang masuk ke ICW belum seberapa dibandingkan yang diterima Kementerian, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). “Lembagalembaga itu adalah yang paling banyak menerima dana asing. Uang atau dana asing yang masuk ke ICW tak sampai 10%,” kata Ade. Sayangnya, Ade tidak merinci berapa

dana asing yang masuk ke Polisi, Jaksa dan Kementerian. Menurut Ade, ICW mendapatkan dana dari dua sumber, yakni dari donatur dan publik. Bahkan ada donatur yang berasal dari luar negeri. ”Dana asing itu benar didapat ICW. Seperti data yang beredar, bahwa ICW dapat dana dengan kode 11.11.11. Itu berasal dari Belgia,” jelasnya. Ade menjelaskan, uang atau dana asing yang masuk ke ICW pasti diketahui oleh negara karena harus disahkan oleh Bappenas atau Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, setiap tahun dipublikasi. “Yang penting ICW tidak boleh terima dari negara, BUMN dan perusahaan,” ungkap Ade. Terkait dana dari BP Migas, Ade menyatakan, ICW tidak pernah menerima dana dari BP Migas. “Bukan dari BP Migas, tapi dari Revenue Watch Institute yang programnya memang untuk riset pola korupsi di sektor migas. Dana RWI itu merupakan donor umum saja. Ditulis ‘Migas’ adalah untuk memudahkan auditor saja karena untuk diaudit,” katanya. Dia menambahkan, sedangkan fund raising KPK sebesar Rp 407 juta, adalah uang saweran untuk membangun gedung KPK. “Untuk mengakomodir penyumbang, pakai rekening ICW, uang itu akan diserahkan ke KPK. Kami tak terima dari KPK, kami tak terima dari APBN, IMF,” jelasnya. Secara terpisah, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya membantah menjadi salah satu penyandang dana ICW. “Tidak benar itu. KPK tidak pernah jadi donatur,” tegas Johan. AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

POLITIK Hal itu pula yang dipakai Wakil Kordinator ICW Emerson Juntho dalam membantah pernyataan Nudirman. Emerson mengklaim, lembaganya memiliki aturan sendiri dalam menggalang dana. Salah satunya adalah, ICW tidak menerima uang yang berasal dari APBN, APBD, IMF, dan Bank Dunia karena itu akan menimbulkan konflik kepentingan. Menanggapi hal itu, Nurdiman Munir malah menertawakan. Menurut dia, alibi tersebut sangat tak berdasar. Sebab, sepengetahuannya, dana yang diberikan KPK kepada ICW, diberikan jauh sebelum ada penggalangan dana pembangunan gedung KPK. “Ha..ha..ICW itu bagus,

tapi sudah mulai menyimpang sejak 2010. Dana dari KPK itu kan sudah ada sebelum pimpinan KPK saat ini,” tegas Nurdiman. Di satu sisi, ICW menerima dana dari pihak asing tidak hanya saat ini. Lembaga itu juga pernah menerima dana dari lembaga fund raising Amerika Serikat yakni Bloomberg Initiative. Hal ini berdasarkan data yang dilansir dari www. tobaccocontrolgrants.org. Selain ICW, ada delapan LSM di Indonesia yang menerima dana dari Bloomberg Initiative. Kala itu, ICW ditengarai menerima dana sebesar USD 45,470 ribu. Dana tersebut dikucurkan pada periode program Juli 2010 hingga Maret 2012.

tino oktaviano/ aktual (ICW) - AKTUAL/ ISTIMEWA (NUDIRMAN MUNIR)

Sementara, anggota Komisi III DPR Nudirman Munir, mengungkapkan, salah seorang pimpinan KPK mengaku, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke KPK sebesar Rp 40 miliar per tahun, sebanyak Rp 400 juta dialokasikan ke ICW. “Dana itu diberikan ICW secara rutin per tahun. Itu diakui sendiri oleh pimpinan KPK saat rapat dengan Komisi III. Tahun lalu, dari dana Rp 40 miliar yang kami alokasikan ke KPK, diberikan ke ICW sebesar Rp 400 juta,” kata Nurdiman Munir, di Jakarta, Sabtu (6/7). Namun, dia tidak menjelaskan siapa pimpinan KPK yang mengaku tersebut. Soal aliran dana senilai Rp 400 juta itu sempat dibantah KPK. Juru bicara KPK Johan Budi menyebut kalau dana tersebut merupakan aksi patungan pembangunan gedung KPK yang digalang masyrakat.

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

POLITIK

Demokrat Umumkan Mekanisme Konvensi Ada tujuh aturan pokok yang menjadi aturan main dalam konvensi calon presiden 2014 yang akan diusung Partai Demokrat.

alah satu ruang di Hotel Darmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (7/7) malam, tampak berbeda. Kesan ‘wah’ sangat terlihat jelas di salah satu ruangan tersebut. Maklum, malam itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik meluncurkan buku berjudul Jero Wacik di Mata 100 Tokoh. Sejumlah tokoh penting di negeri hadir di acara itu. Sebut saja Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Usai acara, SBY yang juga ketua umum Partai Demokrat menggelar konprensi pers mengenai konvensi calon presiden 2014 yang bakal diusung Partai Demokrat. Dalam keterangannya tersebut, SBY menegaskan akan ada tujuh aturan pokok yang menjadi aturan main dalam konvensi. Pertama, sistem konvensi digelar semi terbuka. Dalam arti peserta konvensi bisa berasal dari non-kader Partai Demokrat. Konvensi adalah seleksi dan dilaksanakan secara transparan. “Konvensi ini melibatkan rakyat dalam pemilihan dan penetapan pemenang konvensi, dan tidak ada penyisihan di tengah jalan kecuali kandidat yang bersangkutan mengundurkan diri,” kata SBY. Kedua, lanjut SBY, mengenai

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

organisasi konvensi, nantinya akan dibentuk komite konvensi yang bertugas menyelenggarakan semua kegiatan seleksi dan konvensi. Pimpinan dan keanggotaan komite konvensi merupakan paduan tokoh Partai Demokrat dan tokohtokoh independen, dan komite ini bertanggung jawab kepada Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ketiga, peserta konvensi berasal dari kader dan non-kader Partai Demokrat serta memenuhi syarat yang dilakukan konvensi. Menurut SBY, komite konvensi akan melakukan penjaringan kepada mereka yang cocok (eligible) sebagai kandidat. SBY juga akan meminta seluruh kandidat untuk menandatangani dan menjalankan kode etik konvensi. “Komite konvensi akan memberikan sanksi kepada kandidat yang melakukan pelanggaran. Jadi yang aktif adalah komite konvensi, saya kira ini fair,” jelas dia. Keempat, mengenai kegiatan dan proses konvensi. SBY menjelaskan bahwa seleksi akan berupa pengenalan kandidat kepada masyarakat oleh komite konvensi. Wawancara media juga akan diatur oleh komite konvensi, termasuk debat antar-kandidat.

Tidak hanya itu, SBY juga memberi jaminan bahwa kandidat dapat melaksanakan kegiatan lain di luar kegiatan resmi komite konvensi, sesuai dengan aturan konvensi. Kelima, tahapan konvensi berlangsung selama delapan bulan, mulai September 2013 hingga April 2014, dan dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama SeptemberDesember 2013, semua kegiatan dilaksanakan kecuali debat antarkandidat. Tahap kedua, Januari-April 2014, semua kegiatan dilaksanakan termasuk debat antar-kandidat. “Komite konvensi akan menentukan nama peserta konvensi pada akhir Agustus 2013,” ungkap SBY. Keenam, peserta konvensi atau kandidat tidak dipungut biaya. Ketujuh, dalam semua kegiatan konvensi yang diselenggarakan, biaya ditanggung oleh komite konvensi. Biaya konvensi berasal dari sumber-sumber yang sah dan halal. Biaya untuk kegiatan kandidat yang dilakukan di luar konvensi disediakan oleh kandidat itu sendiri dan diwajibkan berasal dari sumber yang sah dan halal. “Penentuan pemenang konvensi akan ditentukan selambat-lambatnya Mei 2014 setelah pemilihan legislatif dan sebelum pemilihan presiden,” kata SBY.

aktual/ istimewa

Oleh Novrizal Sikumbang

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

POLITIK

Di balik Deklarasi Hanura

ereka menyatukan kedua tangannya. Tangan Wiranto dan Hary Tanoesoedibyo kemudian terangkat ke atas. Suara jepret kamera dan riuh tepuk tangan menyatu. Itu menandai salah satu momen bersejarah Partai Hanura. Di sebuah hotel di bilangan Hayam Wuruk, pada 2 Januari 2013, pagi itu, Partai ini mendeklarasikan Wiranto dan Hary Tanoe sebagai Capres dan Cawapres pada 2014. Memang cukup mengejutkan. Sejak hari Minggu (30/6) beberapa DPD sudah kasuk-kusuk. Mereka kemudian melakukan konsolidasi, entah siapa yang ada dibalik itu. Kemudian mereka sepakat menodong Wiranto yang terlihat terkejut dengan manuver itu. "Konsolidasi baru kemarin malam (Minggu, 30/6) oleh 46

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

DPD-DPD, dan dari hasil konsolidasi tersebut kita berikan, dan langsung dibahas oleh DPP Hanura," ucap Ketua DPD Hanura Nusa Tenggara Timur (NTT), Jimy Sianto, kepada Aktual.co, di Jakarta. Pernyataan Jimy Sianto rupanya diamini Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin. "Ada arus keras permintaan dari daerah yang menginginkan agar Pak Wiranto diduetkan dengan Pak HT menjadi pasangan capres-cawapres," katanya. Permintaan DPD itu langsung direspon. Wiranto setuju deklarasi Wiranto-HT dilakukan secepatnya. Sontak keputusan itu membuat beberapa kalangan bertanya. Termasuk internal partai sendiri. Bekas Ketua Bapilu Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi meski

mempertanyakan, namun dia tetap memilih taat dengan keputusan partainya. Keputusan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto tidak dapat diganggu gugat. "Ini keputusan beliau (Wiranto.red) sendiri. Mungkin beliau dapat wangsit," kata Yuddy yang juga Ketua DPP Hanura itu. Maklum, keputusan untuk deklarasi capres dan cawapres biasanya selalu melihat dari hasil pemilihan legislatif dulu karena dari hasil tersebut akan diketahui konstelasi politik dan posisi Hanura dalam konstelasi politik tersebut. Ketika bicara soal ini, rupanya Yuddy tidak ingin berbicara lebih jauh. "Tanya saja ke capresnya," sambungnya. Kasak-kusuk politik akibat

Amir hamzah/ aktual

Oleh Wahyu Romadhony, Arnold Siratit, Arbie Marwan, Novrizal Sikumbang

AKTUAL/ istimewa

kontroversi itu tidak hanya menghangat di Hotel Mercury tempat hajatan yang berlangsung selama tiga hari itu. Di luar, termasuk Gedung Bundar. Banyak yang mempertanyakan Deklarasi itu. Partai Hanura dinilai terlalu cepat, terburu-buru, prematur dan dianggap bunuh diri politik. Mereka mempertanyakan keyakinan Partai Hanura untuk bisa lolos meraih suara 20 persen untuk mengusung Capres-Cawapres. "Artinya, dia harus naik berapa kali lipat, sekarang aja cuman 17 anggota, minimal kan 120 angggota DPR dia baru bisa usung Capres sendiri," ujarnya,” kata politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Sekadar informasi, RUU Pemilihan Presiden saat ini masih belum tuntas di DPR. Ada kecenderungan beberapa partai justru memilih agar presidential threshold yang menjadi syarat parpol bisa mengajukan capres tidak diubah dari Undang-Undang Pilpres yang sudah ada. Dalam RUU tersebut presidential treshold yakni 20 persen kursi di parlemen dan 25 persen suara di tingkat nasional. Kalau DPR memutuskan presidential treshold pada Pilpres 2014 tetap 20 persen maka konsekuensinya Partai Hanura akan memacu untuk menaikkan elektabilitasnya. Ini bukan pekerjaan satu atau dua bulan. Menurut Ruhut, deklarasi itu juga menutup peluang kemungkinan Hanura untuk koalisi dengan partai yang ada. Itu belum soal kemampuan Partai Hanura untuk menembus parliamentary threshold 3,5 persen untuk Pemilu 2014. "Lihat saja survei Hanura, kan masih di bawah 3,5 persen," kata Pengamat Pemilu Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin kepada Aktual pekan lalu.

Hanura bukan tidak paham soal sindiran Ruhut dan Said tadi. Sampai saat ini, fraksi Hanura di DPR tetap konsisten untuk mendesak agar batasan presidential threshold (PT) diturunkan, meski belum berbuah hasil. Dan Ketua DPP Partai Hanura Susaningtyas Kertopati yakin partainya akan masuk 3 partai besar. “Kami yakin bisa lebih besar. Kami akan bisa menjaring floating mass,” katanya. Namun, dibalik hitung-hitungan politik tadi, justru masalah utama partai ini soal Capres adalah figur Ketua Umumnya sendiri, Wiranto. Kekalahan beruntun di dua Pemilu sebelumnya harus dilihat sebagai masalah beban elektoral partai ini ketika hendak mengusung nama Wiranto lagi. Dalam deklarasi itu, Wiranto masih memakai latarbelakang militernya sebagai modal untuk mendongkrak elektabilitasnya. Padahal dua kali beruntun dia kalah dengan “modal militer“ itu. Hary Tanoesoedibjo secara gamblang menyebut bahwa Wiranto yang berlatarbelakang militer dan dia yang berlatar belakang bisnis akan membentuk sinergi kuat memimpin negeri ini "Kita akan memiliki sinergi untuk memimpin bangsa ini," kata Hary saat deklarasi di Hotel Grand Mercure, Jakarta Namun, buat jenderal bintang empat itu kekalahannya tidak berarti banyak. "Dua kali saya gagal dalam pemilu lalu. Tapi tidak membuat saya gentar untuk maju yang ketiga kali ini. Saya belajar dari kegagalan terdahulu. Ini modal untuk menang," kata Wiranto usai deklarasi. Strategi Menaikkan Elektabilitas Secara kalkulasi politik, Hanura memang berat melangkah untuk mencapai target 2014. Terutama dalam

soal mengangkat elektabilitas partai. Maka untuk membaca manuver politik deklarasi Wiranto-HT ini seyogyanya harus dilihat dari sisi upaya untuk menaikkan tingkat elektabilitas partai di 2014. Bukan semata urusan Presiden dan Wakil Presiden semata. Bisa dikatakan, modal awal partai Hanura mendeklarasikan Wiranto-HT adalah berdasarkan kenaikan elektabilitas Partai Hanura karena dianggap partai bersih korupsi (meski tidak begitu besar. red), membludaknya animo bakal caleg yang ingin bergabung dengan Hanura dan suntikan finansial dari Hary Tanoe. Langkah Partai Hanura kali ini sebenarnya adalah langkah penting untuk mencuri perhatian rakyat untuk meningkatkan elektabilitas dan citra partainya. Wiranto bahkan dengan lantang mengindentifikasikan dan mencitrakan dirinya sebagai pemimpin ‘baru’ ditengah banyak penyimpangan yang dilakukan pemimpin saat ini. “Indonesia sangat memerlukan perubahan. Karena sudah terlalu banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin bangsa ini. Ini menjadikan Indonesia menjadi bangsa terpuruk,” kata Wiranto saat deklarasi. Mungkin, Wiranto dan Hary Tanoe memang sudah sepakat, bahwa posisi Capres atau Cawapres mungkin tidak akan menjadi fokusnya. Namun, langkah mencuri perhatian dengan mengindentifikasikan diri dan partainya lebih dini sebagai calon Presiden dan Wakil presiden dari partai bersih korupsi maka itu akan jadi hitungan politik sendiri untuk menaikkan tingkat elektabilitas Partai Hanura pada 2014. Minimal untuk menarik suara massa yang mengambang. Dan jangan salah, kalau kemudian ternyata suara Partai Hanura melejit dan melewati batas presidential treshold dan parliamentary treshold karena strategi ini. Bisa jadi ini momen sejarah baru. AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

LAPORAN KHUSUS

Dari konsep dan praktik ideal, proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) terdiri atas perencanaan dan penganggaran. Dua hal mendasar itu harus dilaksanakan terintegrasi (unified budgeting) berlandaskan konsep penggunaan sumberdaya/ dana untuk pemenuhan kebutuhan publik (money follows function). Jika kita tidak serius berbenah, maka yang terjadi adalah ada saja garong menggarong anggaran, ada saja kongkalikong dalam pengalokasian anggaran, termasuk juga peninaboboan pendapat umum hanya karena ingin mengejar pujian pihak tertentu. Tanpa sadar bahwa itu pujian berbisa. 48

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

tino oktaviano/ aktual

Kongkalikong Politik Anggaran

â&#x20AC;&#x153;MAIN MATAâ&#x20AC;? SBY - ARB Bukan tahun ini saja pemerintah menggelontorkan dana untuk membantu Lapindo.

Oleh Dhia Prekasa Yoedha

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

lokasi anggaran penanganan lumpur Lapindo dalam RAPBN-P yang diselundupkan melalui Pasal 9 ayat 1 UU APBN-P 2013, patut dicurigai sebagai kesepakatan politik petinggi Partai Demokrat dengan Partai Golkar. Apalagi fakta bahwa salah satu pos pengeluaran yang dianggarkan sebesar Rp 155 miliar yang baru konangan sesaat sebelum disahkan oleh DPR itu, ternyata untuk penanganan lumpur Lapindo. Kucuran dana itu jelas merupakan mahar dari Partai Demokrat yang bernomor urut 7 di Pemilu 2014 kepada Partai Golkar agar menyetujui pengesahan RAPBN-P 2013. Karena, jika partai

yang dipimpin Aburizal Bakrie menolak menyetujui pengesahan RAPBN-P 2013, niscaya Partai Demokrat terancam kalah pada saat voting dilaksanakan. "Jelas ini bisa dikatakan sebagai bentuk main mata. Kalau Golkar teriak, maka kenaikan BBM bisa tidak jadi. Itu tentu saja ada deal politik antara kedua partai Demokrat dan Golkar," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khaddafi kepada Aktual, Rabu (19/6). Pasal 9 ayat 1 RUU APBN-P 2013 menyebutkan "untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur

Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2013 dapat dipergunakan". Selanjutnya, Pasal 9 Ayat 1 poin (a), menjelaskan alokasi dana bantuan diperuntukkan bagi pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak di tiga desa; Desa Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan. Dan juga alokasi anggaran untuk rukun tetangga di tiga kelurahan yakni Kelurahan Siring, Jatirejo, dan Mindi. Pasal 9 ayat 1 APBN-P 2013 poin (b) pemerintah diharuskan menanggung pembangunan kontrak rumah, pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar area terdampak AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

untuk warga di Kelurahan Mindi, Kelurahan Gendang, Kelurahan Porong, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunt, Desa Ketapang. Pemerintah diharuskan menggelontorkan Rp 155 miliar untuk 'menangani' bencana di area bisnis milik Aburizal Bakrie itu. "Pagu paling tinggi sebesar Rp 155 miliar," bunyi Pasal 9 ayat 2. Di tengah mengegolkan alokasi anggaran untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), pemerintah ternyata juga memasukkan pasal lain. Pasal itu adalah mengatur penanganan korban lumpur Lapindo. Di dalam RAPBNP 2013 yang baru disahkan itu, pemerintah dan DPR telah menyepakati anggaran sebesar Rp 155 miliar yang diperuntukkan untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak di tiga desa. Bukan tahun ini saja pemerintah menggelontorkan dana untuk membantu Lapindo. Menurut data Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk Lapindo sejak 2007. Jadi total dari 2007 hingga sekarang mencapai Rp 6,2 triliun. Rinciannya, pada 2007 anggaran darurat yang dicairkan untuk penanggulangan lumpur mencapai Rp 505 miliar. Sementara alokasi APBN 2008 sebesar Rp 1,1 triliun, 2009 sebesar Rp 1,147 triliun, 2010 sebesar Rp 1,216 triliun, 2011 sebesar Rp 1,286 triliun, 2012 sebesar Rp 1,533 triliun dan 2013 sebesar Rp 2,256 triliun. Bahkan, untuk pos anggaran 2014 sudah disiapkan. Besarannya mencapai Rp 845,1 miliar. Anggaran itu sudah disetujui oleh Komisi V DPR dan sudah masuk dalam pagu Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Jika tahun depan saja anggaran untuk Lapindo sudah disiapkan, lalu sampai kapan pemerintah membantu Lapindo? 50

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

"Kalau presidennya ganti. Karena nanti pada 2015 tergantung presiden baru yang terpilih nanti. Semoga presiden baru nanti bisa menghentikan," kata Ucok. Padahal anggaran yang digelontorkan selama ini sudah triliunan akibat tidak pernah ada alokasi dana untuk menghentikan semburan. Alokasi triliunan itu hanya untuk memperbaiki fasilitas publik yang rusak dan ganti rugi korban lumpur Lapindo. "Bisa juga anggaran selama ini dibikin permainan politis. Padahal jika semua anggaran untuk Lapindo ditotal, jangan jangan sudah bisa untuk membangun jembatan Selat Sunda," jelasnya. Anggaran Besar FITRA mensinyalir ada lobi politik tingkat tinggi yang membuat anggaran penanganan bencana lumpur Lapindo itu bisa sangat besar. Bahkan anggaran untuk Lapindo ini mengalahkan anggaran penanganan bencana maupun anggaran untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Â Perbedaan mencolok nilai anggaran untuk BPLS dengan anggaran lembaga negara lain,

mengkonfirmasikan ada lobi dan pengaruh politik yang kuat untuk meloloskan anggaran BPLS itu. Dana APBN yang digelontorkan untuk BPLS tahun ini sebesar Rp 2,2 triliun, dipotong sebesar Rp 204 miliar, sisanya menjadi Rp 2 triliun. "Ini lobi politik yang canggih. Sedangkan buat lembaga negara lain, lobi politiknya tidak kuat, maka kuota anggaran jadi sedikit deh," ujar Ucok. Dalam nota keuangan APBN 2013, anggaran untuk Lapindo itu lebih besar ketimbang anggaran untuk KPK yang cuma Rp 662,4 miliar, Komisi Yudisial (KY) Rp 85,9 miliar, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Rp 364,1 miliar dan Badan Pengembangan Suramadu Rp 365,8 miliar. Anggaran BPLS juga lebih besar dibanding anggaran BMKG Rp 1,3 triliun, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Rp 258,4 miliar. Bahkan anggaran untuk Mahkamah Konstitusi (MK) pun hanya Rp 186,5 miliar dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) sebesar Rp 69,6 miliar. Bahkan gelontoran untuk BPLS juga melebihi anggaran

tino oktaviano/ aktual

LAPORAN KHUSUS Kongkalikong Politik Anggaran

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rp 1,3 triliun, Ombudsman Rp 64,5 miliar dan Badan Penanggulangan Terorisme Rp152 miliar. "Alokasi anggaran untuk BPLS atau lumpur Lapindo sebesar Rp 2 triliun ini sangat besar, dan mengalahkan anggaran lembagalembaga negara lain, yang sebenarnya sangat dibutuhkan publik," kata Ucok tidak habis pikir. Dari telisik data tadi, tampak perbedaan mencolok BPLS dengan lembaga negara lain. Anggaran BPLS terus menerus didongkrak segemuk mungkin, sedangkan lembaga negara lain dianggap tak begitu penting sehingga alokasi anggarannya pun dikondisikan kurus atau diabaikan. "Aneh dengan alokasi anggaran yang sangat besar ini, kenapa masih ada warga yang kena lumpur Lapindo belum mendapat ganti rugi," ujar alumni PMII, ini. Korelasi Dukungan Golkar Sinyalemen ada kongkalikong antara Partai Demokrat dengan Partai Golkar berkenaan dengan pengalokasian dana bagi BPLS dengan dukungan persetujuan

kenaikan harga BBM dalam APBN-P, diperkuat pula oleh politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno. "Saya rasa ada korelasi antara dukungan Golkar terhadap APBNP 2013 dengan Pasal 9 (RUU APBN-P). Tetapi apakah pasal 9 ini dijadikan prakondisi bagi Golkar untuk memberikan dukungan, kita baru sebatas bisa menduga saja. Tapi korelasinya pasti ada," kata anggota Komisi VI DPR ini. Hendrawan mempertanyakan juga klausul kewajiban pemerintah mengeluarkan Rp 155 miliar yang tertuang dalam RUU, sebagai tambahan dana untuk menangani dampak lumpur Lapindo. Seharusnya, porsi tanggung jawab kasus Lapindo tak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. "Munculnya lumpur ini karena kelalaian saat mengebor, tidak bisa menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, karena berkonsekuensi APBN yang harus menanggung," gugat Hendrawan. Karena itu jika lalu muncul pasal Lapindo yang berhasil diselundupkan itu niscaya akibat ada tekanan politik. Setelah anggaran penanganan

dampak lumpur Rp 155 miliar yang termaktub dalam RUU APBNP 2013 disetujui di paripurna, kini Komisi V DPR menyetujui pagu anggaran untuk BPLS tahun anggaran 2014 senilai Rp 845,1 miliar. "Untuk BPLS 2014, yang diajukan Rp 845,129 miliar, pagu RKP sesuai yang diajukan," kata Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan mitra Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (19/6). Selain menyetujui pagu anggaran penanganan lumpur Lapindo, Komisi V DPR juga menyetujui pagu anggaran sejumlah mitra kerja di pemerintah untuk 2014. Kementerian Pekerjaan Umum Rp 68,714 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 33,558 triliun, Kementerian Perumahan Rakyat Rp 4,264 triliun, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Rp 1,130 triliun. Pimpinan DPR Tidak Tahu Ketua DPR Marzuki Alie dan Wakilnya Pramono Anung mengaku tidak mengetahui ada perencanaan pemberian dana senilai Rp 155 miliar untuk Lapindo. Pengakuan kedua pimpinan DPR ini dinilai janggal. Menkokesra Agung Laksono selaku mantan Ketua DPR mengatakan sebagai pemimpin DPR, Marzuki dan Pramono seharusnya tahu apa apa saja yang dibahas dalam anggaran. "Saya kira itu sudah dibahas dalam di rapat-rapat DPR. Jadi saya kira kalau sudah diputuskan semua wajib mengetahui. Tidak ada yang tidak tahu. Sehingga itu sudah diputuskan DPR, harus diketahui dalam pembahasan seperti itu," kata Agung, Rabu (19/6). Namun Pramono berani bersumpah dia tidak mengetahui ada pasal Lapindo dalam RUU APBN-P 2013. Dia baru tahu, saat pembahasan RUU itu dibawa dalam lobi-lobi rapat paripurna di DPR, Senin (17/6). "Sebagai pimpinan, saya baru tahu ini di forum lobi. AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Sebelumnya gak tahu sama sekali. Kalau perlu sumpah Tuhan saya berani," kata Pramono. Kalau pun Pasal 9 RUU APBN-P 2013 yang disebut sebagai pasal Lapindo itu diubah, menurut Pramono, tentu bakal mempengaruhi semua konstruksinya. Pramono juga menjelaskan Ketua DPR Marzuki Alie pun baru tahu saat rapat lobi-lobi tersebut. "Mungkin karena pimpinan gak diinformasikan lengkap. Pak Marzuki juga baru tahu di forum itu (lobi)," ungkapnya. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan, pembahasan teknis pasal-pasal Lapindo memang tidak dipaparkan dalam sidang paripurna. Tetapi mekanismenya dibahas dalam rapat Banggar secara detail. "Pimpinan DPR tidak bisa mengintervensi keputusan politik setiap alat kelengkapan dewan, Lagi pula dalam posisi sebagai laporan APBN-P, ketua Banggar hanya menyampaikan keputusan Banggar. Tentu saja ada beberapa hal yang lebih teknis. Ini semestinya diketahui bersama oleh seluruh Banggar baik anggota maupun pimpinan," jelas Taufik yang juga Sekjen Partai Amanat Nasional ini, Kamis (20/6). Teknik Golkar Menekan Partai Golkar sempat bersuara lantang menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diajukan pemerintah. Alasannya, proposal tersebut tidak relevan untuk disetujui DPR. Namun sikap itu tiba-tiba berubah 180 derajat setelah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie secara khusus bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana. Keduanya kemudian bertemu secara tertutup. Di Istana, Ical akhirnya menyetujui kompensasi kenaikan BBM untuk rakyat miskin. "Saya katakan harus ada kompensasi jangka pendek," kata Ical, Rabu (7/5). Menurut Ical, subsidi kepada 52

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

rakyat tak mampu bisa berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dan beras untuk orang miskin. Dia mengaku tidak menolak jika pemerintah menggelontorkan anggaran untuk kompensasi kenaikan BBM. "Harus ada BLSM yaitu kompensasi yang sangat pendek untuk menahan gejolak kenaikan harga yang akan dirasakan rakyat miskin," katanya. Melunaknya sikap Golkar ini pun kemudian terjawab pada Senin (17/6) saat DPR melakukan rapat paripurna APBN-P. Golkar akhirnya benar-benar mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi. Tetapi bukan hanya sekadar kenaikan BBM saja yang disahkan dalam rapat paripurna tersebut. Golkar memang partai koalisi, tetapi banyak kalangan menyebut jika persetujuan partai Beringin itu terhadap kenaikan BBM bukan gratis. Golkar disebutsebut barter dengan pasal Lapindo yang juga disahkan dalam APBN-P. Munculnya pasal untuk menalangi korban lumpur Lapindo di RUU APBN-P 2013, diduga karena Golkar melakukan tukar guling dengan kenaikan BBM.

Lalu benarkah pasal Lapindo tersebut merupakan hasil tukar guling dengan kenaikan BBM? Untuk itu Partai Golkar mempersilakan rakyat menguji materi UU APBN-P 2013, termasuk pasal biaya penanggulangan lumpur Lapindo di dalamnya. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya, pasal Lapindo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. "Pasal 9 kalau dicermati ya untuk korban Lapindo yang di luar tanggung jawab Lapindo. Silakan saja kalau mau diuji," kata Tantowi saat dihubungi, Rabu (19/6). Tantowi membantah kabar yang beredar, kalau pasal Lapindo sebagai 'tukar guling' Golkar dengan pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi. "Ini tidak benar, dana itu untuk korban di luar peta terdampak yang memang tanggung jawab pemerintah. Sesuai Perpres, korban lumpur Sidoarjo di luar peta terdampak ditanggung pemerintah, yang di dalam peta terdampak dibantu Lapindo. Saat ini Lapindo sudah bantu lebih dari Rp 9 triliun, sisanya tinggal sedikit akan diselesaikan tahun ini," ujarnya.

tino oktaviano/ aktual

LAPORAN KHUSUS Kongkalikong Politik Anggaran

IMF dan Bank Dunia Puji Penaikkan Harga BBM

ADB Nilai Sistem Perlindungan Sosial Indonesia Gagal Lindungi Warga Miskin

Oleh Dhia Prekasa Yoedha

AKTUAL / istimewa

enaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baru diimplementasikan 22 Juni 2013. Padahal, rencana kebijakan ini sudah digulirkan sejak tahun 2012. Namun dalam sidang paripurna saat itu, DPR menolak mutlak rencana pemerintah. Penaikan harga ini sudah sejak lama, didukung penuh berbagai lembaga internasional. Contoh, saat pemerintah menggulirkan lagi isu kenaikan BBM awal tahun 2012, Dana moneter internasional atau International Monetary Fund (IMF) langsung mendukung rencana itu. Senior Resident Representative IMF di Indonesia, Milan Zavadji melihat, kenaikan BBM akan membuat ekonomi Indonesia makin baik. “Dalam jangka pendek dampak kenaikan harga BBM bersubsidi memang negatif, tapi untuk jangka menengah dan panjang keputusan ini positif,” kata Milan Maret tahun lalu. IMF melihat penikmat BBM bersubsidi terbanyak malah kelas menengah ke atas. “Bukan rakyat miskin pengguna transportasi umum yang tak memiliki mobil atau motor, Jadi pihak yang paling diuntungkan subsidi BBM justru pemilik mobil dan motor,” kata Milan. Bank Dunia juga mengapresiasi langkah pemberian dana kompensasi bagi warga miskin. Laporan triwulan terbaru Bank Dunia atas kinerja perekonomian Indonesia meyakini kenaikan BBM bakal berdampak positif. Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop menilai kebijakan harga BBM ini sebagai reformasi besar untuk mengalihkan Rp42 triliun subsidi premium dan solar tahun ini menjadi belanja program bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), agar mampu mengentaskan kemiskinan pada 2014. “Tingkat kemiskinan diproyeksikan turun jadi 9,4 persen pada Maret 2014,” ujar Diop di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/7). Namun karena perekonomian dunia hingga akhir tahun masih tidak pasti, Bank Dunia meminta pemerintah ekstra hati-hati. Bank Dunia merevisi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 dari 6,2 persen jadi 5,9 persen untuk 2013. “Walau kebijakan moneter dan fiskal Indonesia telah responsif, tekanan lain juga bermunculan, sehingga perlu penyesuaian kebijakan selanjutnya,” Tekanan itu bisa berupa gejolak harga pangan, kurs valuta asing, penurunan investasi sejalan dengan rencana bank sentral Amerika mengurangi pembelian obligasi. Namun Diop yakin, Indonesia mampu mengatasi situasi itu secara fleksibel, sehingga kondisi ekonomi makro Indonesia diprediksi hanya bakal sedikit melambat. “Selama kebijakan ekonomi makro fleksibel dapat diprediksi dan dikomunikasikan dengan baik, Indonesia akan mampu melalui masa penuh ketidakpastian ini,” katanya.

ebaliknya Bank Pembangunan Asia (ADB) menilai sistem perlindungan sosial di berbagai negara Asia Pasifik berpendapatan menengah gagal melindungi sebagian besar orang miskin. Studi The Social Protection Index yang dilansir ADB, Rabu 3 Juli 2013 menunjukkan pengeluaran untuk program perlindungan sosial di berbagai negara Asia Pasifik saat ini masih di bawah tiga persen dari PDB,. Director in ADB’s Regional and Sustainable Development Department, Bart Edes menyoroti berbagai program bantuan sosial seperti cash transfer yang ternyata salah sasaran bukan ke orang yang memang miskin. “Sistem perlindungan sosial gagal melindungi mereka yang terkena risiko tinggi tak terduga seperti pengangguran, kesehatan yang buruk, dan asuransi sosial lainnya,” kata Bart Edes. Pola belanja negara untuk sistem perlindungan sosial dari 35 negara yang dianalisis, ternyata bervariasi. Beberapa negara seperti Jepang, Korea, Mongolia, dan Uzbekistan memiliki Indeks Perlindungan Sosial lebih tinggi, karena sudah berinvestasi delapan persen dari PDB. “Sedangkan Armenia, Fiji, Samoa, India, Indonesia, Pakistan, dan Filipina, tetap berada di bawah tiga persen dari PDB,” paparnya. Studi ini menemukan orang miskin yang bekerja di sektor informal, kurang mendapatkan manfaat sistem ini akibat tidak memiliki akses ke asuransi sosial. ADB juga menemukan, anggaran sedikit dihabiskan untuk program tenaga kerja seperti pengembangan keterampilan. Padahal, program ini layak dipacu di tengah meningkatnya pengangguran pemuda, kesenjangan keterampilan, dan jumlah tidak proporsional perempuan yang tidak mampu memasuki pasar kerja formal.

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

LAPORAN KHUSUS Kongkalikong Politik Anggaran

IKUT GARONG DUIT RAKYAT DPR enggan mengoreksi biaya-biaya dinas pemerintah yang sangat besar, namun tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Oleh Dhia Prekasa Yoedha

â&#x20AC;&#x153;

dana APBN-P untuk kepentingan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo. Padahal, masalah musibah lumpur Lapindo itu diyakini banyak pihak, merupakan kesaahan pihak swasta. Tetapi mengapa negara yang harus menanggung biaya penanggulangan korban bencana itu. Bahkan, mantan Menteri Ekonomi Rizal Ramli pun menyesalkan jika masalah Lapindo kembali ditanggung oleh negara dengan mengalokasikan dana APBN-P 2013 bagi korban lumpur Lapindo. Rizal berpendapat, praktik korupsi justru sering terjadi dalam proses APBN Perubahan. Sehingga sejak dulu, Rizal tidak sepakat jika ada APBN-P dalam sistem penganggaran setiap tahun.

Anggota DPR malah ikut menggarong APBN untuk kepentingan diri dan partainya. Ucok Sky Khadafi

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

â&#x20AC;?

"Seharusnya tidak boleh ada APBN-P tiap tahun. Kecuali ada gejolak ekonomi, gejolak internasional. Ini kondisi normal tapi APBN diubah. Dalam praktik APBN-P menjadi pintu masuk korupsi berjamaah. (Contoh) Kasus hambalang, PON masuk dari APBN-P, karena pembahasannya yang dipercepat," ungkap Rizal di Jakarta, Jumat (21/6). Kali ini, lanjut Rizal, masuk kasus Lapindo yang kembali dianggarkan pemerintah dalam APBN-P 2013. Di tengah upaya Pemerintahan SBY menggolkan alokasi anggaran untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), pemerintah

tino oktaviano/ aktual

ekecewaan terhadap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2013 yang kurang memperhatikan kepentingan rakyat banyak dikemukakan oleh kalangan partai oposisi maupun pengamat. Bahkan kalangan pengamat mencurigai bahwa, APBN-P yang ditetapkan dalam sidang paripurna DPR dengan suara terbanyak berdasarkan voting itu, memang berindikasi ada politik dagang sapi di antara dua partai besar yang menguasai kursi parlemen. Secara umum kalangan kritis, menuding bahwa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap licik dengan cara mengalokasikan kembali sejumlah

ternyata menyelundupkan pasal lain. Yaitu pasal yang mengatur penanganan korban lumpur Lapindo. Sehingga Grup Bakrie, perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie (Ical) bakal calon presiden dari Partai Golkar itu, imbuh Rizal, bukan hanya memetik keuntungan dari lumpur Lapindo, bahkan juga diputuskan pemerintah boleh membeli saham PT Newmont Nusa Tenggara pula, meskipun tidak dinyatakan secara gamblang. "Tidak hanya mendapat dana APBN untuk Lapindo, tapi juga diputuskan, Bakrie boleh membeli saham Newmont di NTB yang bernilai ratusan juta dolar. Padahal

seharusnya saham Newmont dibeli negara," ujar dia. Untuk itu, Rizal meminta Ical harus bertanggung jawab penuh menangani kasus lumpur Lapindo yang merugikan warga Sidoardjo, tanpa membebani APBN negara. Apalagi, Ical hendak mencalonkan diri sebagai capres di Pemilu 2014. "Saya minta Aburizal Bakrie ngono yo ngono neng ojo ngono. Artinya kita tahu ada permainan dalam APBN-P untuk Lapindo ini. Tapi Aburizal jangan gitu dong you kan mau jadi presiden. Jangan masalah pribadi justru negara disuruh bayar," katanya. Koordinator Forum Indonesia

untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ucok Sky Khadafi kepada Aktual juga menilai DPR periode ini tidak berupaya serius mengoreksi postur APBN yang disusun pemerintah agar lebih memihak kepentingan rakyat. "Anggota DPR malah ikut menggarong APBN untuk kepentingan diri dan partainya," kecam Ucok. Padahal dengan wewenang pembahasan anggaran APBN hingga Satuan Tiga, DPR seharusnya bisa mendorong alokasi anggaran pembangunan yang lebih besar. Apalagi, anggota DPR lebih tahu kondisi di lapangan saat menyerap aspirasi di daerah pemilihannya. "Ternyata tidak dilakukan DPR karena yang mereka pikirkan bukan rakyat," sesal dia. Sebagai contoh, DPR enggan mengoreksi biaya-biaya dinas pemerintah yang sangat besar, namun tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Alih-alih memiliki politik anggaran yang berpihak kepada rakyat, DPR malah banyak memboroskan anggaran juga, seperti pengalokasian dana untuk studi banding ke luar negeri. "Biaya studi banding seharusnya dibuatÂ at cost, yakni dikeluarkan sesuai yang dihabiskan. Bukan dalam bentukÂ lumpsum," kata Ucok. Beranjak dari temuan atas kinerja para anggota DPR itu, FITRA juga menengarai ada peluang caleg dari partai koalisi yang saat ini menjadi menteri akan memanfaatkan anggaran kementeriannya untuk kepentingan pemilu. Tercatat ada 10 caleg yang saat ini menjabat menteri. Yaitu EE Mangindaan, Syarifuddin Hasan, Amir Syamsuddin, Jero Wacik, Roy Suryo, Suswono, Tifatul Sembiring, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Helmy Faishal Zaini. Sementara itu ekonom yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengakui politik penganggaran dari APBN-P memang kurang berpihak kepada AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

rakyat. Karena rata-rata dana yang dialokasikan untuk stimulus pembangunan itu ternyata hanya 10%. Sebagian besar anggaran DPR malah dihabiskan untuk urusan birokrasi di pusat dan daerah, serta untuk membayar utang.Â Yang dimaksud sebagai urusan birokrasi, terutama untuk membayar gaji PNS, para pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif baik di pusat maupun di daerah. Kondisi penganggaran yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini., menurut wakil ketua umum DPP PAN ini, cenderung bertambah buruk karena RAPBN memang disusun pemerintah. Kendati DPR memiliki wewenang mengoreksi dan mengubah RAPBN tersebut, namun secara natural, anggaran yang disusun pemerintah niscaya cenderung mengutamakan kebutuhan birokrasi. Karena pemerintah di mana pun dan kapan pun, niscaya harus memastikan mesin birokrasinya bisa berputar. Justru karena itulah, maka sebagai wakil rakyat, DPR diberikan hak budgeting untuk mengoreksi agar anggaran birokrasi dan anggaran pembangunan seimbang sesuai kebutuhannya. "Pemerintah tidak 56

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

persis tahu apa saja kebutuhan masyarakat. Dan secara logika DPR yang lebih tahu karena mereka berhubungan dengan rakyat. Karena itulah DPR seharusnya mengoreksi dan memberi masukan, apa-apa saja yang dibutuhkan rakyat terkait anggaran pembangunan," papar Dradjad. Untuk itu Dradjad berharap, DPR mendatang bisa memiliki politik anggaran yang lebih berpihak kepada rakyat. Tapi harapan Drajad, ditertawakan oleh Ucok yang memperkirakan DPR periode mendatang malah kian sulit diharapkan memiliki visi politik anggaran yang pro rakyat. Lho mengapa? Lihat saja caleg-caleg yang dijagokan parpol pada Pemilu 2014 yang akan datang, terbanyak justru petahana-petahana yang telah terbukti gagal mendorong postur APBN yang lebih berpihak kepada rakyat. "Jika incumbent-incumbent itu terpilih lagi, penyusunan anggaran ke depan sulit diharapkan bisa mendorong kesejahteraan. DPR periode saat ini bisa dibilang tidak memiliki politik anggaran yang berpihak kepada masyarakat," kata

Ucok Khadafi. Untuk menekan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, pemerintah pusat perlu segera memperbaiki politik anggaran. Apa lagi kebijakan tata kelola anggaran yang berlaku saat ini, ditengarai menjadi salah satu penyebab korupsi dan kongkalikong di kalangan pejabat pemerintahan daerah. â&#x20AC;&#x153;Selama politik anggaran masih seperti saat ini, niscaya korupsi tidak bisa dihilangkan. Jadi seharusnya politik anggarannya yang diperbaiki,â&#x20AC;? kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa di Senayan, Jakarta, kepada pers beberapa waktu lalu. Korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah, menurut Agun, bukan akibat ketidaktahuan mereka terhadap peraturan seperti didalihkan oleh Presiden SBY. Korupsi justru akibat politik anggaran yang kurang memihak daerah. Kepala daerah selama ini tidak diberi kewenangan penuh mengelola seluruh anggaran pembangunan yang berasal dari pusat untuk daerah. Pemerintah pusat melalui kementerian masih menggelontorkan anggaran langsung ke desa-desa tanpa melalui pemerintah daerah. Pemerintah pusat menjadikan dinas-dinas di daerah hanya sebagai unit pelaksana teknis pelaksanaan anggaran. Padahal, menurut politisi dari Golkar ini, pemerintah pusat seharusnya memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola sendiri anggaran dari pemerintah pusat sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Justru selama politik anggaran masihÂ bersifat sentralistis, menurut Agun, akan membuat daerah seperti dimiskinkan. Karena daerah sering kali mengalami defisit keuangan, maka para kepala daerah dan pejabat terpaksa mencari cara untuk menutupi defisit. Salah satu dengan mendatangi kementerian di Jakarta untuk meminta alokasi program dan

tino oktaviano/ aktual

LAPORAN KHUSUS Kongkalikong Politik Anggaran

anggaran bagi daerahnya. ”Itulah yang membuat praktik kongkalikong terjadi. Kongkalikong antara daerah dan pusat,” ungkap Agun. Selain itu, menurut Agun, dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 31 triliun pada 2013 masih kurang ideal dibagikan untuk seluruh daerah di Indonesia. Seharusnya alokasi anggaran pusat untuk daerah atau transfer daerah, khususnya DAK, bisa diperbesar. Dengan demikian, para pejabat daerah tak perlu lagi meminta tambahan anggaran ataupun program ke pusat. Kecenderungan politik anggaran maupun regulasi yang kurang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, juga bisa ditilik dari aspek sisi sektoral. Contoh alokasi dana kesehatan yang hanya senilai 2,1% dari APBN, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan alokasi pembayaran utang yang mencapai 10%. Sementara upaya untuk menghindarkan agar pelayanan kesehatan tidak menjadi komoditas ekonomi, juga memerlukan strategi regulasi yang tersendiri. Ketimpangan alokasi itu pernah disingkap Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo dalam Diskusi Bulanan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Jakarta awal 2013. Dalam diskusi bertema ”Setahun Menjelang Pilpres, Masihkah Kesehatan Rakyat Mendapatkan Perhatian Pemerintah?”, Sudaryatmo mengingatkan alokasi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan perlu perhatian lebih besar agar benar-benar pro rakyat, jangan terbuai pujian lembaga keuangan internasional yang meninabobokan Indonesia sebagai “good boy” dalam membayar utang. Karena perhatian serupa wajib diberikan pada pembangunan kesehatan. Penduduk sehat dan produktif justru modal pembangunan. Dari sisi regulasi yang pro

rakyat, Sudaryatmo mengingatkan pelayanan kesehatan jangan sampai jadi komoditas ekonomi, karena bisa mengancam keadilan sosial. Untuk itu, YLKI menyarankan Indonesia belajar dari Amerika, yang melarang dokter memiliki saham di klinik tempat mereka memberikan pelayanan. “Sehingga dokter terhindar dari konflik kepentingan,” katanya. Dampak politik anggaran yang tidak pro rakyat, menurut Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Abdul Razak Thaha bisa ditilik dari populasi anak pendek dan kelaparan (zero hunger) sebagai indikator pembangunan. Anak pendek menunjukkan kekurangan gizi akibat kelaparan. Bayi yang lahir dengan panjang kurang dari 48-50 sentimeter dan berat kurang dari 2.500 gram termasuk kriteria anak pendek. Indonesia memiliki orang pendek terbanyak kelima di dunia. “Jadi pendapatan perkapita yang terus meningkat, belum tentu menjamin meratanya kesejahteraan masyarakat,” kata Abdul Razak. Tudingan bahwa politik anggaran Pemerintrahan SBY tidak pro rakyat, dibantah Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Meski secara persentase kecil, namun secara nominal anggaran kesehatan mencapai Rp 31,2 triliun tahun 2012. Dan tahun ini, alokasi anggaran kesehatan naik jadi Rp 34,5 triliun. “Anggaran promosi kesehatan dan prevensi juga diperbesar. Sehingga, tidak banyak orang jatuh sakit,” katanya. Bantahan serupa juga dikemukakan oleh Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo kepada Vicky Anggriawan dari Aktual. PBN Kementerian ESDM, menurut Susilo, tidak bisa tidak memang harus berpihak pada masyarakat kecil, sehingga otomatis semua program Kementerian ESDM juga wajib berpihak pada

masyarakat kecil. “Saya tidak melihat ada program ESDM yang tidak pro masyarakat kecil. Kalau ada, coba tunjukan saya pengen tahu,” katanya. Kenaikan harga BBM Subsidi justru merupakan bentuk keberpihakan APBN di sektor ESDM kepada masyarakat kecil. Karena subsidi itu selama ini terbanyak bukan dinikmati oleh rakyat kecil, tetapi dinikmati oleh mereka yang tidak berhak. Begitu pula dengan kenaikan TDL pada tahun ini, karena subsidi listrik memang juga harus dikurangi. “Percaya deh pemerintah nggak punya niat untuk menyengsarakan masyarakat,” ujar Susilo. Dari sisi lain penyesuaian tarif BBM, menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, memperluas peluang pengembangan dan pemakaian enerji baru. Contoh potensi penggunaan BBG pun akan lebih meningkat, karena lebih menarik. “Oleh sebab itu untuk investor harga jualnya kita naikkan, maksudnya akan kita berikan patokan harga listrik biofuel yang merangsang untuk digunakan. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan enerji fosil,” jelas Hatta kepada Arnold Sirait dari Aktual. Kebijakan politik anggaran pro rakyat dalam sektor energi itu, menurut Menko Perekonomian, memang sejalan dengan tiga sektor prioritas yang ditetapkan pemerintah. Yaitu dalam sekior pangan, sektor enerji, dan sektor infrastruktur. Sementara itu program kunci dalam sektor infrastruktur di Indonesia, menurut Hatta adalah pengutamaan pembangunan connectivity. dengan target pencapaian untuk menurunkan ongkos logistik dari 14,08% menjadi 10%, sehingga dwelling time sudah bisa diperbaiki dari 7 hari menjadi 4 hari. Sehingga bisa tercapai efisiensi dalam perekonomian nasional.

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

TAMU KITA

MOHAMMAD JUMHUR HIDAYAT

JERUJI... TKI... ISTANA 58

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

membela, memperhatikan dan membimbing nasib jutaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah lama terpinggirkan. Ayah dua orang anak ini membuktikan bahwa dia masih tetap konsisten untuk membela yang dia anggap benar. Dia kini memimpin Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Ditempat ini, jutaan nasib TKI bergantung kepadanya. Apa yang dia lakukan sebenarnya dan apa obsesi besarnya. Ini cuplikan obrolan singkat wartawan Aktual Faizal Rizki, Heriyono dan pewarta foto Tino Oktaviano dengan Jumhur soal TKI sampai soal pencalonan dirinya sebagai presiden. Apa yang Anda lakukan ketika pertama kali diberi amanah untuk memimpin BNP2TKI? Jadi gini ya, yang pertama anda harus tahu, pertama saya menjabat sebagai kepala badan tentunya saya me-review proses bagaimana bisa menjadi TKI. Saya masih ingat waktu saya pertama me-review mulai dari sistem recruitment, bagaimana pelatihannya, bagaimana sertifikasi, bagaimana pemeriksaan kesehatan, sampai mereka (TKI) berangkat. Apa yang Anda temukan saat itu? Saya menemukan, ini perdagangan orang. Saya jujur saja dan saya sampaikan hal itu kepada calon pejabat BNP2TKI (waktu itu BNP2TKI belum ada, karena badan baru dibentuk, baru ada kepalanya, red). Saya bilang ke mereka, ini adalah pedagang orang berlogo Garuda. Karena memang prosesnya hampir tidak ada pengawasan serius. Kata kuncinya, kita harus bisa menempatkan orang di sini dan mari kita berbenah, kita urai satu persatu permasalahan ini, dan kita selesaikan. Saya juga ngomong seperti ini di dalam rapat yang dipimpin langsung

Menko Kesra dan beberapa menteri saat itu. Menko Kesra kaget ketika saya terus terang mengatakan bahwa proses yang selama ini berjalan itu adalah proses perdagangan orang berlogo Garuda. Saya ngomong apa adanya, karena itu yang harus saya benahi, Nah, itu dasar saya bekerja di BNP2TKI. Bisa Anda gambarkan? Contohnya paling gampang gini deh. Yang namanya di kabupaten dan kota sedikit yang tahu berapa banyak rakyatnya yang berangkat keluar negeri. Dia juga tidak punya data base, karena dia memang dilewatkan oleh para calo dan sponsor. Calo itu merekrut sampai ke desa-desa, kemudian seringkali memanipulasi jati diri TKI, dan kemudian memalsukan cap kepala dinas, cap kepala desa. Hampir semua dipalsukan calo, brengsek betul ini. Kemudian calon TKI itu dibawa ke Jakarta. Nah, di Jakarta ini kemudian dibawa ke Kementerian Tenaga Kerja, sebelum ada BNP2TKI ya. Ketika berproses yang terjadi sama saja, karena tidak ada sistem. Oleh karena itu, akhirnya Menaker memerintahkan BNP2TKI untuk mulai menggunakan sistem periksa baru kemudian berangkat. Yang terjadi saat itu, setiap TKI kan normalnya harusnya dilatih, dapat pelatihan. Katakanlah TKI yang harus berangkat ke negara di Timur Tengah minimum 200 jam pelatihannya. Fakta yang ada yang datang ke tempat pelatihan itu bukan orang, tapi daftar nama TKI. Hancur memang negara ini. Saya ingat waktu itu saya kumpulkan anak-anak aktivis. Saya bilang tolong bantu saya untuk survei di sejumlah balai latihan kerja (BLK). Saya minta mereka datang ke setiap BLK dengan membawa norma, dalam artian mereka sudah dibekali dengan catatan bahwa BLK yang benar itu adalah yang mempunyai beberapa kualifikasi. Mereka saya minta untuk AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

59 AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

erbicara dengan Mohammad Jumhur Hidayat seperti berbicara dengan air. Mengalir, meriak dan terkadang mengombak penuh makna. Mirip seperti kisah hidupnya yang sarat dengan tangis, penderitaan, keberanian dan kedalaman semangat juang. Jumhur lahir di Bandung 18 Pebruari 1986. Anak ketiga dari dari empat bersaudara pasangan Sobari Sumartadinata dan Ati Amiyati ini besar dari keluarga yang berkecukupan. Selepas SMA di Bandung, Jumhur menemukan dunianya di ITB. Dia memilih Teknik Fisika untuk menapak masa depannya, namun dunia aktivis ternyata membawa masa depan Jumhur ke arah yang sama sekali berbeda. Kemiskinan, buruh, ketidakadilan dan demokrasi menjadi tema kesehariannya dengan beberapa kawan aktivisnya. Rasa takutnya hilang meski saat itu, taruhannya adalah berhadapan langsung dengan tembok-tembok kekuasaan yang sangat otoriter. Jumhur dan beberapa rekannya justru menantang dan memaksa tembok-tembok simbol otoriterianisme itu roboh. Seperti Sukarno, di Nusakambangan sampai Sukamiskin, Jumhur banyak belajar. Ketika banyak orang menyerah setelah keluar dari jeruji, Jumhur justru bertambah yakin bahwa jeruji itu ternyata mampu menyalakan semangat dan konsistensinya untuk berjuang, melawan ketidakadilan. Adi Sasono menangkap kobaran semangat itu. Adi meminta Jumhur mendampinginya di CIDES (Center for Information and Development Studies). Dan waktu membawa semangatnya ke sebuah tempat. Kemudian, SBY memintanya untuk

TAMU KITA

MOHAMMAD JUMHUR HIDAYAT

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

cek apakah BLK-BLK itu sesuai dengan kualifikasi yang ada. Dan ternyata hancur juga. Ada sebuah BLK yang mengirim puluhan ribu TKI tapi tidak punya tempat pelatihan dan sarana pelatihan. Kayak rumah biasa saja tapi statusnya BLK yang menempatkan puluhan ribu orang. Apakah cuma di BLK saja yang amburadul? Saat pemeriksaan kesehatan juga sama. Ada jual beli akte, seenaknya saja meriksa. Kementerian Kesehatan hampir tidak pernah dilibatkan dalam pemeriksaan TKI. Padahal seharusnya mereka dilibatkan karena kesehatan kan domainnya Kemenkes. Namun ketika bersentuhan sama TKI, mereka ini dilewatin saja. Saya ingat betul di sebuah rapat koordinasi menteri, Siti Fadhilah— saat masih menjabat menteri kesehatan—bilang di rapat itu, “Pak 60

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Menko, untuk urusan TKI, Kemenkes itu tidak pernah dilibatkan. Baru zamannya Mas Jumhur ini kami diajak.” Jadi, saya yang memulai Depkes untuk terlibat dalam urusan TKI. Saya minta Depkes turun langsung karena memang itu wilayah Depkes. Nah, yang jual beli sertifikat kesehatan itu akhirnya bisa kita benahin. Tantangannya cukup besar saat itu ya? Iya. Intinya sih, PJTKI (Perusahaan Jasa TKI) marah. Bencinya minta ampun sama saya. Jadi, pembenahan sistem yang saya lakukan mengakibatkan terjadi pengetatan di sana-sini. Saya bilang ke anak buah saya di BNP2TKI,“Kalau keberadaan kita membuat situasi biasa-biasa saja, kita berarti seperti angin sepoi-sepoi saja. Tapi kalau keberadaan kita membuat geger, berarti kita dijalan yang

benar.” Iya dong, kalau kita biasa aja berarti kita ngelanjutin yang dulu dong . Kalau seperti gini berarti kita udah benar, meski yang benci banyak juga ya . Kalau dilihat, PJTKI pada 20082009 kan ada empat asosiasi. Itu isinya orang-orang yang berduit. Kerjaannya ngecak duit tiap hari. Kerjaannya pokoknya gimana caranya supaya saya itu diganti. Pokoknya segala macam cara dipakai biar saya hilang dari BNP2TKI. Saya sih ngomong, silakan saja... Saya tidak mau apa yang saya yakinin itu berubah. Mereka mau demo saya, silakan demo saja. Mau ngirim 10.000 orang ke istana, silakan. Dekat-dekat hari H, tahu-tahunya nggak jadi. Ha ha ha... Tapi, di tengah PJTKI yang marah itu, ada beberapa beberapa diantaranya yang serius . Mereka nyamperin saya, terus bilang gini, “Pak Jumhur, saya tuh seneng sama

programnya pak Jumhur. Kami ingin kerja bener, kami bikin BLK, BLK ini kami bangun miliaran bahkan mungkin puluhan miliar, tujuan kami memang ingin melatih supaya orang jadi bener, berangkat bener. Kami tidak mau ada kasus- kasus, makanya kami lakukan serius. Tapi repotnya, yang terjadi selama ini banyak BLK abal-abal, tapi bisa berangkatkan orang juga. Begitu ada kasus, kita ini seolah-olah penjahat semua, padahal kami ini ngelatih , gedung bagus, pelatih bener, nah baru jaman pak Jumhur kami dapet penghargaan.” Intinya, mereka sebenarnya senang dengan keberadaan BNP2TKI. Ada beberapa BLK yang bagusbagus, Tapi kalau yang cuma sekedar penampungan, nggak ada pelatihan dan cuma mengandalkan cap doang ? Yang benar aja.... Akhirnya menyerah juga?

Sistem online seperti apa yang Anda buat? Satusatunya lembaga pemerintahan yang online secara real time dengan dinas di kabupaten kota, dan seluruh mitranya

di seluruh Indonesia, itu cuma BNP2TKI. Sekarang ada sekitar 500-an kabupaten kota. Kami sudah terhubung ke 438 kabupaten kota yang online di BNP2TKI. Yang belum terhubung memang bukan di kantong TKI seperti di Papua. Jadi tidak perlu di-online-kan. Tapi kalau di Jawa dan Sumatera sudah 100% . Jadi sudah real time. Apa maksudnya real time? Kalau dulu calo bisa rekrut dari kabupaten/desa langsung bisa dibawa ke Jakarta. Mereka bisa tipu kepala dinas, stempelnya palsu, semua dimanipulasi deh. Padahal ada 2.000 TKI setiap hari yang berangkat. Ada 14 dokumen per TKI, jadi ada 28.000 dokumen yang harus dicek tiap harinya. Semua dokumen itu diperiksa secara manual? Ya matilah kita, apa sanggup? Contohnya, ada surat rekomendasi dari kepala desa di Indramayu, apa mau ditelpon satu –satu untuk ngecek itu, “Pak, apa benar ini tanda tangan Bapak?” Ini tidak mungkin. Nah, dengan sistem online yang real time, TKI ini wajib diwawancara oleh pejabat dinas kabupaten kota. Coba anda bayangkan, ini sebenarnya sebuah revolusi. Tanya sama pejabat dinas kabupaten kota, mereka wajib diwawancara, wajib diseleksi, kemudian kalau harus ditolak , tolak disitu. Dan perjanjian penempatan antara PJTKI dengan TKI-nya itu dilakukan dihadapan pejabat dinas kabupaten kota. Selama ini proses itu dilewatkan oleh PJTKI. Jadi cara kerja sistem itu seperti ini gambarannya. Calon TKI itu masuk, sudah beres diwawancara, baru data itu di upload oleh si pejabat. Makanya real time, mulai dari nama TKI , dan seterusnya, sampai akhirnya masuklah datanya ke server nasional. Nah, dari situ barulah di proses selanjutnya. Dia baru bisa periksa kesehatan, dia boleh sertifikasi, dia boleh pelatihan dan sebagainya. Jadi prosesnya tidak bisa langsung. Sampai ujungnya nanti terima kartu, kartu tenaga kerja luar AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

61 AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Secara bertahap. Mereka ikut akhirnya. Mereka melihat kok Jumhur nggak diganti-ganti ya? Saya bilang, itu bukan urusan saya tapi urusan Presiden. Pokoknya, saya bilang sama anak buah saya di sini berulang kali, bahwa the main function of government , is to govern, tugas utama pemerintah, itu memerintah. Karena ada kebiasaan pejabat dan urusan di urusan TKI ini semacam didikte oleh pengusaha. Maka saya katakan kita ini jangan diperintah– perintah, apalagi oleh PJTKI . Contohnya seperti regulasi yang disetir sama mereka sejak lama. Saya dapat info soal itu. Dan setelah saya cek memang iya benar info itu. Ketika kita bikin keberatan yang dalam tanda kutip tidak merespons mereka yang kacau-kacau itu, kecuali yang bagus-bagus, mereka kaget. Kok ada anak muda yang gila, berani banget dia. Waktu itu saya masih muda sekitar umur 38 atau 39 tahun. Saya kemudian mengembangkan sistim online. Kedengarannya sederhana,cuma online system, padahal sejatinya ini adalah upaya saya menertibkan setiap proses yang ada.

TAMU KITA

MOHAMMAD JUMHUR HIDAYAT

negeri (KTKLN). Seorang TKI ingin beangkat secara resmi harus ikut proses yang ada dari sistem yang sudah ada

62 AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Apa masalah yang muncul ketika prosesnya jadi online? Setiap permainan itu ada konsuekuensinya. Misalnya begini, karena TKI wajib lewat sebuah proses pengecekan, dan ada kemungkinan disana TKI dipaksa menyerahkan sejumlah uang. Masalah itu memang terjadi satu dua kasus. Itu dengan mudah bisa kita tegur. Ada satu kabupaten yang laporan ke kami, “Pak ini suka main kutip nih pak.” Kalau itu yang terjadu saya kunci upload sistemnya dan dia (pejabat) kelabakan. Akhirnya mereka tanya, “Pak kok sistemnya terkunci ?“ Saya bilang, “Ya, soalnya saya dapat laporan kalo anda macemmacem. Kalau mau dibuka, anda harus janji dan yang buka bukan saya tapi bupati Anda.” Langsung dia ketakutan. Saya katakan kemudian, “Saya mau buka kalau Bupati anda yang kirim surat.” Dia ketakutan, tapi akhirnya saya buka juga sistemnya. Itu salah satu cara benahin masalah. Jadi real time itu menjadi penting karena akhirnya sekarang semuanya menjadi terlibat dalam pengawasan. Yang tadinya tidak ada pengawasan jadi semua terlibat. Bisa Anda cek tadinya kantor dinas itu kosong karena sering dilewatin PJTKI sama TKI, tapi sekarang kayak pasar. Mereka senang karena merasa dihargai. Nah, kalau dari perlindungan jelas, orang yang diseleksi bisa dilindungi sejak awal. Kalau dia harus tolak, tolak saja dari awal. Dari sini baru diproses, kemudian diperiksa kesehatan, kalau dia sakit maka sistem akan memutus secara otomatis. Di sistem udah ngga ada nama dia lagi karena ada sidik jari segala macam , begitu nama dia rusak karena sakit HIV misalnya, atau TBC misalnya ya udah dia dinyatakan tidak bisa berangkat. 62

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Ini penting karena selama ini banyak orang sakit tapi berangkat. Kasihan sebenarnya buat si TKI-nya, karena begitu dia berangkat tidak lama dia dipulangin, sudah dia bayar duit, dia sudah capek, sudah lelah, sampai sana cuma ngadem sebentar terus dipulangin lagi. Di sanakan mereka diperiksa kesehatan lagi. Bahkan tingkat penolakannya bisa mencapai 2-4%. Pada proses pelatihan, kita bisa kunci juga. Calon TKI yang masuk BLK tanggal 1 misalnya ada yang 200 jam, ada yang 400 jam, kira-kira sebulanlah, nama dia bisa keluar tanggal 25 atau 28. Nama mereka tidak akan bisa keluar tanggal 15 atau

teknologi mereka (PJTKI) yang berniat main-main sudah tidak bisa lagi. Kalau ada BLK yang abal-abal mereka pasti mati semua. Kami sebelum menentukan BLK bisa beroperasi atau tidak , kami survei dulu, siapa instrukturnya, bagaimana ruangannya, kamar mandinya, tempatnya seperti apa? Yang layak baru kami nyatakan dalam program online.

tanggal 20. Kalau belum puas dengan pelatihan saja, saya kasih itu CCTV. Jadi anda bisa lihat itu 300 BLK di seluruh Indonesia. Jadi, di tempat latihan itu ada CCTV. Ngapain menempatkan pengawas di setiap BLK? Kan tidak mungkin lagi zaman sekarang orang suruh nungguin. Langsung saya taruh saja kamera itu disitu. Mau di Surabaya, di Cilacap atau dimanapun , sekarang udah online. Artinya sudah bisa dengan

sekarang. Untuk membangun sistem online ini saya cuma perlu beli 500 komputer. Taruhlah satu komputer Rp1 0 juta, paling totalnya berapa sih Rp 2,5 miliar. Dan kalau ditotal seluruhnya Rp 10 miliar juga jadi, bagi negara, ini nothing-lah. Saya mau ceritakan tentang dua sistem yang ada saat ini. Jadi TKI ini ada dua sistem. Sistem yang pertama itu ke Middle East dan kedua Asia Pasific. Yang ke Middle East itu TKI itu tidak boleh dipungut 1 rupiah

Cukup besar biayanya untuk membangun sistem seperti ini? There is a will , there is a way. Kalau ada kemauan, ada jalan. Kalau masalah teknologi sudah murah

Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi itu? Saya kumpulkan lagi teman

teman di BNP2TKI. â&#x20AC;&#x153;Kita mau gila-gilaan emang? Masa kaya di Singapura, di sana sampai sembilan kali gaji dipotong karena sebagian untuk di sini. Agen di sana itu diambil dari duit TKI . Masa menteri tidak ada cost structure-nya sih? UndangUndang Dasar saja ada undangundang dasar sementara. Masa kita tidak bisa bikin cost structure sementara? Akhirnya saya yang bikin itu. Dan saya yang tetapkan dan ini tidak berlaku bila menteri mengeluarkan. Jadi saya bikin yang di Singapura, yang mulai dari sembilan kali atau 10 kali saya potong jadi tiga kali. Gaji saya naikan , dan potongan saya jadikan cuma tiga kali gaji. Kami dalam tanda kutip mungkin tidak ada amanatnya, tapi ini demi TKI. Ya sudah bikin saja, saya nanti yang tanggung jawab. Toh kami tidak nyolong, kami ingin nyenangin orang. Kalau mereka mau protes, ya silakan protes. Pokoknya saya tidak mau lihat TKI saya di lapangan itu tersiksa. Dan yang menarik, setelah kami bikin itu, di sana (Kemenakertrans) terprovokasi, akhirnya mereka bikin. Kalau kita bicara soal perlindungan TKI, dulu banyak TKI bermasalah. Sehari bisa 200

Kalau soal TKI di bandara, apa sebenarnya yang terjadi? Begini. Saya sempatkan waktu itu saya berkantor di gedung TKI di Cengkareng. Berkantor sampai tiga di sana. Saya ingin tahu apa sih urusannya. Saya ikuti seluruh prosesnya disana karena masalah TKI itu sangat teknis dan detil sifatnya. Saya bertemu dengan TKI bermasalah di sana yang dipaksa pulang ke PJTKI. Saya tanya anak buah saya, katanya ini adalah protap yang sudah puluhan tahun berjalan. Saya ubah itu pasal. TKI yang bermasalah, harus kembalikan ke orang tuanya dengan fasilitas negara, gratis. Jangan ada lagi kasus dikembalikan ke PJTKI. Mulai besok saya buat ini peraturan baru. Saya bikin aturan yang baru. Sejak saat itu itu bos-bos PJTKI pada marah semua sama saya. Gimana tidak marah, bayangkan saja dia merugi banyak. Kalau 200 orang, kalikan saja Rp 10 juta sehari, berarti Rp 2 miliar sehari, sebulan Rp 60 miliar. Itu perputaran uangnya. Jadi singkat cerita, gara-gara pasal yang saya ubah itu banyak yang melobi saya untuk dicabut. Ini AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

63 AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

pun karena seluruh biaya ditanggung oleh si calon pengguna jasa disana. Tapi kalau yang Asia Pasific, karena gajinya juga besar. Jadi biaya-biaya pelatihan itu ditanggung sendiri oleh si TKI. Nah di sini dikatakan sering adanya permainan sehingga kontrol terhadap mereka kurang. Itu yang disebut dengan struktur biaya, dan struktur biaya itu adalah berapa biaya yang boleh diambil dari si TKI untuk biaya pelatihan dan sebagainya. Di beberapa negara, itu struktur biayanya tidak ditulis. Dan struktur biaya itu yang buat adalah Menteri Tenaga Kerja, bukan saya, BNP2TKI. Jadi itu sebenarnya kewajiban Menaker. Jadi ada catatannya, berapa mereka ditarik biayanya itu ada aturannya. Tapi ini tidak pernah dibuat sampai kami ini stres karenanya. Ini sama artinya kalau ada orang yang menarik berapapun kami tidak bisa hukum dia karena tidak ada dasar hukumnya. Harusnya dibuat oleh menteri, tapi menteri kan anak buahnya mungkin tidak mengerjakan ke arah sana.

orang dari sekitar 2.000 TKI yang diberangkatkan. Yang bermasalah 10% dan itu pulang ke Indonesia lagi. Mudah-mudahan sih saya harap kebijakan saya ini banyak pahalanya. Karena begini, mereka yang 200 itu begitu mereka pulang sebelum ada kebijakan dari saya itu mereka dikembalikan ke PJTKI. Tetapi setelah itu mereka dipaksa kembali kerja di luar negeri, di tempat yang beda karena dianggap telah merugikan PJTKI. Maka dari itu mereka harus mau kerja lagi di tempat lain secara paksa, atau disandera dengan alasan telah merugikan PJTKI. Si TKI, paspor, jati diri dan segala macamnya bisa balik kalau ditebus. Laporan peristiwa seperti ini hampir tiap hari terjadi. Ini gila banget.

TAMU KITA

MOHAMMAD JUMHUR HIDAYAT

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

kerugian ratusan ratusan miliar, bahkan mungkin bisa triliun rupiah bagi PJTKI. Anda bayangkan kalau saya mau main pungutan di situ. Tapi saya bilang begini ke mereka, saya itu tahu bisnis anda. Anda nempatin orang 100, anda itu nempatin 100 untungnya udah Rp 500 juta,tapi dari 100 orang itu ada 2-5 orang bermasalah, akhirnya anda cuma dapat Rp 400 juta. Nah menurut anda, yang Rp 100 juta itu kerugian buat anda? Tidak, anda itu tamak dan tamak itu dosa. Anda untung, tapi tidak jadi Rp 500 juta, untungnya cuma Rp 400juta. Kalau anda rugi, anda pasti minus. Ada beberapa PJTKI yang bilang, Pak Jumhur itu sebenarnya menyelamatkan dosa tamak anda. Jadi anda harus berterima kasih kepada Pak Jumhur karena ketika ada gebrakan itu dosa tamak Anda itu berkurang. Dan saya tetap pada keputusan saya, pasal itu tidak akan berubah kecuali anda bisa ganti saya, anda 64

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

minta ganti sama Presiden, anda lobi sama Presiden lalu saya diganti baru anda bisa ubah lagi peraturannya. Anda sempat membuat gebrakan dengan menaikkan upah TKI Sejak republik ini berdiri, tidak pernah ada kebijakan menetapkan upah minimal TKI. Ini gila. Upah tergantung pasar yang ada di luar negeri. Background saya adalah aktivis buruh . Saya paham soal ini. Saat saya menjabat di BNP2TKI pada 2007, saya panggil pejabat – pejabat yang ada, saya bertanya, ”Pak bagaimana soal upah ini. Di Saudi ini gimana ini?” “Ooo di Saudi pak ini sekarang upahnya 600 real sejak tahun 1980an pak. Karena di sana tidak ada inflasi, jadi tidak ada alasan untuk naik upah”. Saya pikir masuk akal juga nih alasan, tinggal kita lihat saja siapa yang kadal dan buaya ha ha ha.... Oke kalau gitu tolong anda cek income perkapita rakyat di Saudi

tahun 1980an , dan bandingkan dengan income perkapita pada hari ini. Ternyata 3–4 kali lipatnya. Rata-rata mereka sudah lebih kaya dibanding 20 tahun yang lalu. Masa gaji TKI tetap sama saja. Tapi untuk menaikkan gaji saya harus berdebat dulu, akhirnya saya kesana dengan Salim al Juffri (sekarang Mensos, red), dia yang mendampingin saya saat itu. Waktu itu saya minta naik sampai 30%, jadi sekitar 800 real, dari Rp 1,5 juta jadi Rp 2 juta lah kira-kira. Kata mereka, naiknya 50 real saja dulu, nanti dievaluasi setelah dua tahun. Saya bilang tidak, itu kelamaan sudah 20 tahun tidak naik-naik. Saya saat itu minta naik langsung 200 real, 33%. Saat itu memang ada penerjemah. Kata penerjemah itu, kalau begitu pertemuan ini tidak ada gunanya. Deadlock kalau Pak Jumhur memang tidak mau begitu, kata penerjemah itu. Ooo gitu, ya sudah kalau tidak ada gunanya, sekalian saja kita pulang. Ketika saya mau berangkat, lalu saya ditahan saya sama Pak Dubes ini (Salim al Jufri). “Sebentar Pak Jumhur, ini yang nerjemahinnya keliru,” katanya. Akhirnya setelah mediasi, jadilah itu.... Nah kemudian di Singapura, kalau di Singapura ini lebih gila malahan. Begitu saya putuskan kenaikan upah dari S$ 280 ke S$ 350. Dan semenjak saya jadi kepala badan, sampai sekarang akhirnya saya naikin lagi jadi S$ 520. Ternyata orang Singapura dengan gaji TKI segitu mampu kok. Saya ingat sekali soal kenaikan upah ini. Waktu itu, saya umumkan kenaikan upah sekitar jam 10 pagi. Sekitar setengah jam kemudian saya dapat telepon dari anak buah saya yang kebetulan lagi ada seminar di Singapura yang dihadiri Menteri Tenaga Kerja Singapura. Kata dia, “Pak Jumhur, saya mau izin menyampaikan sesuatu”. Apa? saya tanya. “Kenapa pemerintah

makin banyak TKI yang berminat ke Singapura , karena dengan dia ke Singapura dia dapat upah lebih tinggi daripada di Malaysia. Memang kadang-kadang dalam diplomasi apapun, kita suka salah membaca diri kita sendiri . Bukan berarti salah kalau Anda membaca diri layak maju Capres 2014? Kalau masalah pencapresan sendiri saya sebenarnya belum memutuskan soal itu. Begini ya, karena sekarang kan ada orang yang berharap adanya nuansa-nuansa baru. Begitulah, terutama temanteman aktivis atau satu perjuangan di perburuhan atau LSM. Kenapa kok yang boleh maju, dalam tanda kutip, hanya mereka yang punya uang. Yang boleh percaya diri untuk maju jadi capres atau cawapres adalah yang punya uang saja. Dan orang-orang yang tidak punya uang lebih baik tidak usah, mimpi saja itu.

Dengan ekspektasi kenaikan upah, maka permintaan TKI di Singapura turun. Tapi saya berpikir, tidak masalah, yang penting TKI saya naik upahnya. Tapi begitu saya evaluasi di akhir tahun, ternyata TKI bertambah jadi 36.000 orang. Ini sebenarnya memang mental kita aja yang inlander, tidak berani negosiasi. Padahal setelah kita naikin , justru

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

65 AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Indonesia tidak berkonsultasi dengan pemerintah Singapura soal kenaikan upah ini, main naik-naikin ajaâ&#x20AC;?. Lalu saya bilang â&#x20AC;&#x153;Gini saja bu Endang , bilang sama mereka, ambil TKI kita dengan harga segitu , kalo tidak mau ya sudahâ&#x20AC;?. Saya saat itu agak riskan juga ketika melihat data kalau penempatan TKI tahun 2006 mencapai sekitar 27.000 orang.

Lalu apakah uang juga yang mengganggu Anda? Menurut saya, kekuasaan itu instrumen. Instrumen untuk perbaikan pastinya. Dan untuk masalah pencapresan ini, kalaupun saya harus ikut, saya tidak mau ini menjadi peristiwa individual. Pencapresan saya harus bisa mejadi peristiwa kolektif karena kita dari dulu kan selalu sama-sama berjuang. Kalau kita berharap perjuangannya akan menjadi semakin efektif kalau ada salah satu teman kita di kekuasaan dan itu adalah Jumhur . Maka dari itu, pencapresan itu harus menjadi ikrar bersama. Saya tidak mau itu karena saya pribadi. Saya tidak punya uang yang berlebih untuk permainan ini, karena ini skalanya Indonesia. Bukan skala kabupaten, beda sekali kelasnya. Ambil contoh. Iklan capres masuk TV. Saya pasti tidak bisa masukin iklan ke TV seperti capres yang

TAMU KITA

MOHAMMAD JUMHUR HIDAYAT

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

lainnya. Iklan TV kan mahal, sekali lewat aja bisa berapa puluh juta. Anda bayangkan kalau sekali lewat itu Rp 30 juta untuk satu TV. Kalau ada 10 kali lewat sudah Rp 300 juta. Kalau ada 10 TV udah sudah Rp 3 miliar. Sebulan sudah Rp 90 miliar, lima bulan udah sekian ratus miliar. Tapi, efeknya memang dikenal masyarakat karena kita sosialisasi terus di TV. Nah kalau saya pasti tidak bisa seperti itu. Tapi saya ingin bilang seperti ini, harus ada gerakan kolektif yang sanggup memastikan wajah saya, foto saya, poster saya, baliho saya dan gagasan-gagasan saya itu ada di setiap pojok-pojok, goronggorong, pertemuan-pertemuan di kampung-kampung, di angkotangkot, atau di warteg-warteg di semua tempat di Indonesia. Hal dan strategi seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya jaringan. Orang yang tidak punya jaringan pasti tidak akan bisa berbuat seperti ini. Ceritanya akan lain jika dengan senang hati mereka ingin memperkenalkan saya. Kalau kita bisa seperti ini baru saya mau maju. Kalau tidak bisa, ya saya tidak mungkin dong. Nanti saya jadi bahan dagelan. Saya tidak ingin peopleâ&#x20AC;&#x2122;s makes fun of me. Atau orang bikin lelucon tentang diri saya. Misal, â&#x20AC;&#x153;Ehh Jumhur mau jadi presiden, Jumhur mau jadi presiden, mimpi kali yee! â&#x20AC;? Kan gitu jadinya, dan saya tidak mau orang berpikiran seperti itu. Kalau Anda memilih maju, Anda pakai parpol apa? Ini catatannya dulu, kalau kita ternyata sanggup secara kolektif bersama-sama memperjuangkan itu, ayo, saya siap. Dan yang paling mungkin sekarang dibuka peluangnya kan Partai Demokrat. Orang bertarung dulu di internal untuk ikut konvensi, Kalau menang dia jadi capres. Nah justru menurut saya, kalau kita cuma menjual diri, dalam tanda kutip, menjual gagasan diri kita untuk jadi capres tapi 66

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

tidak menunjukkan kendaraan apa orang jadi bingung. Lalu mau jadi capres, kendaraannya apa, nunggu dilamar? Kalau tidak ada yang lamar bagaimana? Kalau saya menang di konvensi, saya akan jadi capres, itu lebih masuk akal. Apakah Anda tidak takut dengan terpaan kritik Partai Demokrat sarang koruptor? Kalau masalah takut tidak takut mungkin berbeda. Kalau kasus kan pasti orang, tidak mungkin lah kebijakan sebuah partai, saya tidak percaya itu. Partai Demokrat

pasti tidak mungkin begitu, tapi ada oknum-oknum di Partai Demokrat, di partai lain pun yang terbukti juga ada. Jika Anda presiden terpilih, apa yang Anda lakukan? Kalau menurut saya sih ada dua hal yang paling utama. Dari sisi kedaulatan ekonomi dulu, saya ingin menghilangkan ironi-ironi besar negara ini. Maksudnya saya, ini bangsa agraris , tapi kalau mau cari orang miskin tidak perlu susah-susah, cari petani. Ini negara maritim , kalau anda mau cari kampung miskin, cari kampung nelayan. Ini ironi besar.

Pasti ada masalah dalam urusan ini semua. Faktanya memang iya. Kita menjadi negara pengimpor terbesar, bahkan garam pun kita impor. Menurut saya kalau kita jadi penguasa, ini tidak boleh ironi seperti sekarang. Harus ada perubahan serius. Dan menurut saya, pemimpin ideal buat Indonesia adalah orang yang mengerti semua tentang Indonesia. Bukan hanya mengerti secara kognitif, tetapi juga terjadi proses internalisasi. Maksud saya memang pemimpin itu harus berada di permainan itu. Jadi idealnya, pemimpin bangsa ini adalah orang yang pernah merasakan perjuangan bersama, dengan segala kesulitannya. Itu yang paling ideal, tidak itu orang mendadak jadi pemimpin. Karena berbahaya, terjadi diskonektifitas antara yang menjadi harapan rakyat, dengan yang dia yakini.

Menurut saya pemimpin yang ideal itu harus mengerti tentang Indonesia, Indonesia yang sekarang, maupun indonesia masa lalu dan Indonesia kedepan. Memahami potensi Indonesia, potensi yang ada hari ini, potensi yang bisa dieksplorasi ke depan. Itu potensi yang dipahami dan dia juga harus mengerti tentang Indonesia yang beragam, Indonesia yang punya banyak local genius, Indonesia yang punya banyak local wisdom. Nah, ini yang belum dieksplor. Buat saya,

salah satu kekurangan kita di situ. Kita belum banyak mengeksplorasi local genius, bukan pengertian tentang kebudayaan saja. Di luar itu banyak, kegiatan–kegiatan ekonomi yang sebenarnya bisa tumbuh dari kejeniusan lokal.

BURUH DI BELAKANG JUMHUR

NTB. “Sudah saatnya yang memimpin negara Republik Indonesia ini adalah orang yang benar-benar berasal dari aktivis pekerja/buruh agar mengerti kepentingan pekerja/buruh, Hidup Pekerja! Hidup Buruh!” pungkasnya. Sementara, pengamat Politik Ray Rangkuti mengingatkan bahwa menjelang 2014 bukan lagi membicarakan sebesar apa elektabilitas seorang calon presiden melainkan memberikan jalan keluar bagi persoalan bangsa, terutama terkait dengan liberalisasi aset strategis, tentang utang luar negeri dan pemerintahan yang bersih. “Nah, saya berharap orang seperti Jumhur ini, bicara tentang itu. Jadi bukannya soal sekedar pernyataan dukungan, bukan lagi soal elektabitas. Setidaknya dalam argumen dia, kita bisa baca Indonesia yang lebih baik,” kata Ray. Diakui Ray, meski berbeda era, sebagai sesama aktifis, sosok Jumhur merupakan tipikal yang ideal untuk maju sebagai calon presiden, diantaranya masih muda, berkomitmen kuat, pekerja keras dan berasal dari aktivis.

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

67 AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

alangan serikat pekerja/serikat buruh Jawa Barat yang terdiri atas SPTSK SPSI, SPN, Gaspermindo, KSBSI, SBSI’92, GOBSI, SPOI, Minggu (7/7), menyatakan kebulatan tekat tergabung dalam deklarasi aliansi serikat pekerja/serikat buruh Jawa Barat pendukung Jumhur Hidayat sebagai representatif ratusan tibu pekerja/buruh yang ada di Jawa Barat. Para pekerja/serikat buruh itu secara bulat mendeklarasikan Jumhur Hidayat untuk maju sebagai calon presiden 2014 – 2019. “Kaum buruh secara bulat serta tekad yang kuat mendukung Jumhur Hidayat untuk maju sebagai calon presiden 2014 – 2019,” kata Iwan Kusmawan, ketua panitia deklarasi aliansi serikat pekerja/serikat buruh Jawa Barat. Menurut Iwan, deklarasi ini sebagai awal sosialisasi dan konsilidasi yang disampaikan kepada para pekerja/buruh. Rencananya serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Pendukung Jumhur Hidayat akan keliling ke-10 provinsi besar di Indonesia antara lain, Nangroe Aceh Darussalam, Medan, Sulawesi Utara, Pekanbaru, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan

ENERGI

Sengkarut TPPI Belum Berakhir TPPI memiliki utang pokok, bunga, dan denda kepada seluruh kreditur yang berjumlah 362 sebesar Rp 17,88 triliun. Oleh Vicky Anggriawan, Heriyono

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

juga disebutkan; Terdapat ketidakpatuhan dalam proses penunjukkan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara dan pengelolaan piutang kondesat. Ada tiga poin ketidakpatuhan yang dimaksud dalam dokumen itu. Pertama, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)—sekarang Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)—tidak melaksanakan ketentuan prosedur penunjukkan langsung TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara. Kedua, BP Migas tidak mengelola penjualan kondensat bagian negara kepada TPPI sesuai kontrak. Ketiga, penyelesaian piutang kepada TPPI sebesar Rp 1,35 triliun berlarut-larut dan berpotensi tidak tertagih. Dokumen BPK juga mencatat, pada 15 April 2013 dibuat Kesepakatan Bersama (KB) tentang mekanisme penyelesaian piutang negara atas penjualan kondensat

bagian negara oleh TPPI yang diteken oleh SKK Migas, PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA (Persero), dan PT Pertamina (Persero). Inti dari KB adalah, pengelolaan piutang TPPI dialihkan kepada Pertamina. Namun, KB tersebut belum efektif karena belum seluruh pihak menandatangani. Firlie Ganinduto, ketua Komite Tetap Hulu Migas Kadin Indonesia, mengatakan, persoalan TPPI sudah menjadi isu tidak sehat termasuk di kalangan pengusaha. "Utang besar, tapi penyelesaian berlarut. Kami prihatin,” kata dia kepada Aktual, belum lama ini. Menurut Firlie, pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada TPPI saat restrukturisasi pertama pada 2004. Namun, dia mengkritik penanganan utang TPPI selama ini tidak mengedepankan profesionalisme. “Kabar terakhir yang saya dengar pemerintah sudah ambilalih melalui Pertamina. Sekarang tinggal masalah

aktual/ istimewa

ecarik dokumen yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyangkut piutang pemerintah kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) masuk ke meja redaksi Aktual awal Juli lalu. Dokumen itu sebenarnya menjadi satu kesatuan dari audit BPK perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP SPI – LKPP) Tahun 2012. Pada butir 5.15 dokumen itu menyebutkan; Pemerintah mencatat piutang jangka panjang diantaranya adalah piutang kepada PT TPPI atas hasil penjualan kondensat bagian negara, yang dikategorikan sebagai piutang macet. Dalam dokumen

AKTUAL / istimewa

administrasi keuangan saja. Pemerintah mesti bergerak cepat,” jelas dia. Anggota Komisi VII DPR Bobby Rizaldi pernah

berkomentar, setelah pemerintah melalui PPA resmi mengambilalih kilang pengolahan minyak milik TPPI di Tuban, Jawa Timur, maka pemerintah harus segera menyerahkan kilang TPPI kepada Pertamina agar bisa dioperasikan kembali. “Pengoperasian kembali kilang TPPI ini akan memberikan

manfaat kepada negara,” kata dia, beberapa waktu lalu. Menurut dia, kilang TPPI merupakan fasilitas yang memproduksikan sejumlah produk

petrokimia, seperti paraksilen dan benzen yang selama ini diimpor. “Sudah terlalu lama tidak dioperasikannya TPPI, mengakibatkan pemborosan negara karena kita masih impor produk turunan minyak yang dihasilkan TPPI,” ujarnya.

Dia menambahkan, pemilik TPPI sudah terbukti tidak memiliki kemampuan finansial lagi, sehingga tidak layak memperoleh kesempatan. Hal senada dikemukakan pengamat energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro. “Kalau sampai penyelesaian utangnya diperpanjang lagi, ini sudah keterlaluan,” katanya. Dia berpendapat, sejak awal penyelesaian kasus TPPI memang tidak normal. “Pemerintah tidak memiliki ketegasan karena kemungkinan banyaknya benturan kepentingan di dalamnya,” katanya. Sementara, koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan menyelidiki kasus utang piutang TPPI. Lembaga penegak hukum harus menyelidiki lantaran kasus itu mengendap. Pemerintah juga dinilai tidak terbuka kepada publik terkait proses penyelesaian utang piutang yang pernah ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) hingga beralih ke PPA. “Dalam banyak kasus, utang piutang perusahaan yang melibatkan BPPN selalu rentan penyelewengan keuangan negara. Ini pasti ada penyimpangannya. Penegak hukum wajib menyelidiki jika pejabat pemerintah tidak terbuka menjelaskan ke publik,” kata dia, Jumat (21/6). Dia mewanti-wanti, jangan sampai kasus kredit macet perbankan ketika krisis ekonomi 1998, negara dengan mudah memberikan Surat Keterangan Lunas (SKL) pada AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

ENERGI

Rincian Utang TPPI

sejumlah obligor. "Pengalaman SKL harus jadi pelajaran,” tegasnya.

Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengatakan, sebenarnya kasus TPPI sudah selesai. Ini terlihat dari sudah ditekennya kesepakatan bersama tersebut. “Tinggal menteri keuangan yang belum tanda tangan. Sebab, saat itu Pak Agus keburu turun. Jika semua sudah tanda tangan, semua jadi urusan Pertamina dan Pertamina yang mengambilalih semuanya,” kata dia kepada Aktual, di Jakarta, Rabu (3/7). Dia menambahkan, nantinya kilang TPPI akan menjadi milik Pertamina. “Pertamina yang akan kelola (kilang). Jadi, Pertamina akan punya kilang baru,” ujar dia. Akhir Maret lalu, Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro pernah berkomentar, pihaknya berharap kilang pengolahan minyak TPPI di Tuban, Jawa Timur, segera beroperasi kembali. “Kepentingan kami (pemerintah) adalah kilangnya beroperasi kembali,” kata dia, waktu itu. Selain itu, imbuh Edy, pihaknya juga berkepentingan agar TPPI melunasi kewajiban utang kondensat. Menurut dia, pemerintah berharap kilang TPPI memproduksikan kembali bahan bakar elpiji, sehingga bisa mengurangi impor. “Elpiji yang dihasilkan bisa untuk memenuhi kebutuhan 12 kg dan 3 kg yang kini masih diimpor,” ujar dia. Selain elpiji, kilang TPPI juga memproduksi aromatik jenis paraksilen dan benzen, sehingga akan menutupi kebutuhan domestik yang juga masih dipenuhi dari impor. Rencananya, pemerintah melalui PT PPA akan memiliki kilang pengolahan minyak TPPI pada 26 Maret 2013. Pada hari itu merupakan batas akhir PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro), selaku pemilik 59,5% saham TPPI, melunasi 70

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Aset Nonkas TPPI

USD 899 juta (per 30 September 2012)

Total Utang

Rp 17,88 triliun (USD 1,8 miliar)

Jumlah Kreditur

362

Utang Separatis

Rp 9,746 triliun (12 kreditur)

Diantaranya

Pertamina (Rp 4,135 triliun), JGC Corporation (Rp 2 triliun), SKK Migas (Rp 1,348 triliun), United Overseas Bank Ltd (Rp 932 miliar), Polytama International Finance BV (Rp 372 miliar), dan sisanya milik tujuh kreditur lainnya.

Utang konkuren

Rp 8,135 triliun (350 kreditur)

Diantaranya

Pertamina (Rp 2,444 triliun), Argo Capital BV (Rp 1,61 triliun), Polytama International BV (Rp 773 miliar), dan Argo Fund Ltd (Rp 688 miliar). Sumber: berbagai sumber, diolah Aktual (data per 27 November 2012).

utang kepada PPA senilai Rp 2,83 triliun. Batas waktu itu mengacu penerbitan notice of default oleh PPA dalam hal ini menteri Keuangan kepada Tuban Petro pada 27 September 2012 yang menyebutkan Tuban Petro diberi batas waktu melunasi utang selama 180 hari atau berarti akan berakhir 26 Maret 2013. Setelah penerbitan notice of default, maka seluruh utang Rp 2,83 triliun menjadi jatuh tempo seketika dan sebagai konsekuensi hukumnya, PPA berhak melakukan eksekusi jaminan dan penagihan kepada Honggo Wendratno sebagai pemberi jaminan pribadi. Termasuk dalam jaminan pribadi Honggo itu adalah 59,5% saham TPPI yang dimiliki Tuban Petro. Selain itu, PPA bisa mengeksekusi jaminan pribadi Honggo lainnya berupa 80% saham PT Polytama Propindo, 50% saham PT Petro Oxo Nusantara, 30% saham Tuban Petro milik PT Silakencana Tirtalestari, tagihan Tuban Petro kepada PT

Tirtamas Majutama (Zero Coupon Bond), dan 3rd Rank Fixed Asset TPPI. Juru bicara Pertamina Ali Mundakir, medio Maret lalu, pernah mengatakan, Pertamina ingin mengambilalih operasional TPPI. Manajemen Pertamina berharap, kilang petrokimia di Tuban itu dapat segera beroperasi. Pengoperasian ini sebagai upaya menyelesaikan pembayaran utang TPPI. “Sejatinya sejak pertengahan tahun lalu kami telah mengambilalih manajemen TPPI. Sekarang Pertamina memang sudah memegang direksinya. Namun tahap pengoperasiannya, kami masih menunggu hasil eksekusi kepemilikan saham PPA,” kata dia. Ali menambahkan, Pertamina

tino oktaviano/ aktual

***

Komposisi Awal Saham TPPI TPPI

GRUP TIRTAMAS 70%

Siam Cement 20%

Nissho Iwai 5%

Itochu Corp 5%

Komposisi saham tppi saat ini TPPI

PT Tuban Petrochemical Industries 59,5%

PT PPA (Persero) 70%

PT Pertamina (Persero) 15%

***

AKTUAL / istimewa

Itochu Corp 0,85%

PT Silakencana Tirtalestari 30%

berharap eksekusi kepemilikan saham Tuban Petro oleh PPA bisa segera dilakukan dalam waktu dekat ini. Sebab, restrukturisasi kepemilikan saham TPPI seharusnya ditetapkan terlebih dahulu sebelum pengoperasian kilang Tuban yang dijanjikan akan dimulai pada Mei lalu. Ali mengungkapkan, setelah ketetapan pemegang saham di TPPI rampung, diharapkan kilang petrokimia dengan kapasitas 100 ribu barel per hari (bph) sudah bisa beroperasi. Hasil pendapatan dari produksi petrokimia tersebut akan digunakan untuk mencicil utang kepada beberapa kreditur.

Berdasarkan data per 27 November 2012, TPPI memiliki utang pokok, bunga, dan denda kepada seluruh kreditur yang berjumlah 362

Sojitz Corp 4,25%

sebesar Rp 17,88 triliun atau sekitar USD 1,8 miliar. Utang itu terdiri atas separatis Rp 9,746 triliun dan konkuren Rp 8,135 triliun. Utang separatis tercatat kepada 12 kreditur dengan porsi terbesar adalah Pertamina sebesar Rp 4,135 triliun, lalu JGC Corporation Rp 2 triliun, SKK Migas Rp 1,348 triliun, United Overseas Bank Ltd Rp 932 miliar, Polytama International Finance BV Rp 372 miliar, dan sisanya milik tujuh kreditur lainnya. Untuk utang konkuren tercatat kepada 350 kreditur dengan porsi terbesar Pertamina Rp 2,444 triliun, disusul Argo Capital BV Rp 1,61 triliun, Polytama International BV Rp 773 miliar, dan Argo Fund Ltd Rp 688 miliar. Sementara, aset nonkas TPPI per 30 September 2012 hanya bernilai USD 899 juta atau tidak dapat menutupi liabilitasnya sebesar USD 1,8 miliar. Kilang TPPI beroperasi komersial

sejak 2006. Namun, karena menghadapi berbagai masalah termasuk keuangan, kilang berhenti operasi sejak Desember 2011. Selain elpiji, produksi kilang TPPI antara lain paraksilen 500 ribu ton per tahun dan benzen 300 ribu ton per tahun. Tanpa produksi dari TPPI, maka pada 2015 diperkirakan Indonesia akan mengimpor paraksilen sebesar 900 ribu ton dan benzen 400 ribu ton. Selain Tuban Petro yang menguasai 59,5%, pemegang saham TPPI lainnya adalah Pertamina 15%, Sojitz Corporation 4,25% dan Itochu Corporation 0,85%. TPPI merupakan perusahaan yang dirintis Hasyim Djojohadikusumo (pemilik Grup Tirtamas) bersama Honggo Wendratno. Semula, komposisi saham PT TPPI adalah, Grup Tirtamas 70%, Siam Cement 20%, Nissho Iwai 5%, dan Itochu 5%. Karena tersangkut masalah, komposisi saham TPPI kemudian berubah menjadi PT Tuban Petrochemical Industries sebesar 59,5%, Pertamina 15%, dan pemegang saham asing 25,5%. Sedangkan saham Tuban Petrochemical dimiliki Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)â&#x20AC;&#x201D;kini berubah menjadi PPAâ&#x20AC;&#x201D;sebesar 70% dan Silakencana Tirtalestari milik Honggo Wendratno sebesar 30%. Semula, TPPI akan membayar utang kepada tiga institusi jika pinjaman dari Deutsche Bank AG cabang London, Inggris, cair. Awalnya, TPPI meminjam dana ke Deutsche Bank sebesar USD 1 miliar, namun yang akan dikabulkan dan dicairkan hanya US$ 500 juta. Pinjaman itu dibarengi dengan pola restrukturisasi di mana Pertamina 'diwajibkan' membeli elpiji dan mogas (bensin premium) hasil kilang TPPI dengan harga jauh di atas harga pasar. Pertamina menolak membeli elpiji dan mogas TPPI. Apesnya, pinjaman TPPI ke Deutsche Bank AG dibatalkan/tidak disetujui. AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

DIVESTASI NEWMONT

DAERAH MENANGKAN RONDE TERAKHIR Pemerintah pusat tidak menganggarkan pembelian sisa 7% saham divestasi Newmont dalam APBN-P 2013. Oleh Arnold Sirait, Heriyono

emerintah daerah (Pemda) Nusa Tenggara Barat (NTB) berpeluang besar menambah kepemilikan sahamnya di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Pasalnya pemerintah pusat tidak menganggarkan pembelian sisa 7% saham divestasi PT NNT dalam APBN-P 2013. Ini berarti semua permasalahan diserahkan ke Pemda NTB. Pernyataan itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, Kamis (4/7). “Kalau pemerintah pusat tidak menganggarkan dalam APBN, maka itu kembali ke pemerintah daerah.” Sebelumnya, Senin (1/7), anggota Komisi Keuangan DPR Dolfie OF Palit mengatakan, dana pembelian 72

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

7% saham divestasi PT NNT tidak dibahas saat penyusunan APBN Perubahan 2013. “Sudah pasti tidak ada (tahun ini),” kata dia. Dolfie menilai, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), pembelian saham oleh pemerintah harus seizin DPR. Izin DPR juga dianggap wajib meski pembelinya badan usaha milik negara (BUMN). Dia mengungkapkan, usulan dana itu tidak pernah dibahas di Komisi Keuangan dan Badan Anggaran DPR. Medio April lalu, Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Soritaon Siregar pernah mengatakan, pemerintah melalui PIP dan PT

NNT sepakat memperpanjang lagi perjanjian jual beli (sale and purchase agreement/SPA) divestasi saham PT NNT periode 2010 sebesar 7%. Ini merupakan perpanjangan kontrak yang keenam kalinya. “Kedua pihak sepakat memperpanjang transaksi ini hingga tiga bulan mendatang. Diperpanjang hingga 26 Juli 2013,” kata dia. Menurut Soritaon, PIP akan mengevaluasi pengalihan pembelian saham itu dari pemerintah pusat kepada konsorsium BUMN yang sudah dibentuk. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto menambahkan, pemerintah pusat harus memperpanjang perjanjian jual beli tersebut untuk memastikan proses divestasi dapat berjalan lancar. Sementara, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai landasan hukum berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ditegaskan bahwa pemerintah mesti mendapatkan izin DPR untuk membeli saham divestasi PT NNT. Pembelian saham juga harus ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Audit BPK tersebut merupakan permintaan dari DPR. Parlemen tidak setuju pembelian saham itu dilakukan tanpa persetujuan DPR. Keberatan dilayangkan DPR kepada menteri Keuangan melalui surat bernomor PW.01/9333/ DPR RI/X/2011 bertanggal 28 Oktober 2011. DPR juga berkirim surat kepada menteri ESDM dengan nomor surat AG/9134/DPR RI/X/2011. DPR berpendapat, pembelian 7% saham divestasi PT NNT periode 2010 harus mendapat persetujuan legislatif terlebih dahulu.

aktual/ ISTIMEWA

ENERGI

AKTUAL / istimewa

*** Sejak awal, divestasi PT NNT memang kerap bermasalah. Banyak pihak yang menginginkan kepemilikan saham PT NNT. Maklum saja, perusahaan emas dan tembaga yang menambang di Batu Hijau, Sumbawa Barat, NTB itu ibarat seorang gadis cantik nan seksi, yang banyak diperebutkan para lelaki. Saham divestasi PT NNT periode 2010 merupakan saham tahap akhir yang wajib didivestasikan. Sesuai kontrak karya (KK) yang diteken pada 1986 antara PT NNT dengan pemerintah Indonesia, pemegang saham asing PT NNT yang tergabung dalam Nusa Tenggara Partnership (NTP), wajib mendivestasikan sahamnya ke peserta Indonesia sebesar 51%. Komposisi pemegang saham NTP adalah, Newmont Indonesia Limited (NIL) 56,25% dan Nusa Tenggara Mining Corp (NTMC)/berafiliasi dengan Sumitomo Corp sebesar 43,75%. Sedangkan saham NIL sebanyak 100% dimiliki Newmont Mining Corp (NMC), perusahaan tambang yang berbasis di Denver, AS. Sementara, saat ini komposisi saham PT NNT terdiri atas NTP 56%,

PT Multi Daerah Bersaing (MDB) 24%, PT Pukuafu Indah 17,8%, dan PT Indonesia Masbaga Investama (IMI) 2,2%. Sedangkan saham PT MDB terdiri atas, PT Daerah Maju Bersaing (DMB) 25% dan PT Multicapital 75%. PT DMB merupakan perusahaan daerah yang sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi NTB 40%, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat 40%, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa 20%. Sementara PT Multicapital mayoritas sahamnya dimiliki PT Bumi Mineral Resources Tbk, grup usaha Bakrie. Publik masih teringat, ketika proses divestasi awal, yakni periode 2006-2007 yang kemudian dilanjutkan periode 2008-2009, pun menimbulkan ‘perang sedarah’ antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah akhirnya memenangkan ‘perang sedarah’ itu dengan dukungan pihak ketiga, yakni Grup Bakrie melalui PT Multicapital. Saham divestasi PT NNT sebesar 24% pun sukses dikuasai PT MDB dengan total nilai pembelian US$ 887,3 juta. Nilai total itu terdiri atas saham divestasi periode 2006-2007 senilai US$ 391 juta dan US$ 493,6 juta untuk periode 2008-2009. PT

MDB juga menempatkan Kenneth Ferrel, yang merupakan salah satu eksekutif di Bumi Resources, sebagai salah seorang direktur baru PT NNT dan dua orang komisaris yang berasal dari putra daerah, yaitu Kurtubi dan Abdul Salim. Jadwal divestasi 31% saham PT NNT sesuai KK, nonsaham PT Pukuafu Indah yang semula 20%, adalah 3% pada Maret 2006, 7% Maret 2007, 7% Maret 2008, 7% Maret 2009, dan 7% di Maret 2010. Namun, hingga kini proses akhir divestasi untuk periode 2010 tak kunjung usai. Di satu sisi, persoalan divestasi PT NNT yang kerap disangkutkan dengan Grup Bakrie membuat petinggi grup itu pun angkat bicara. Salah satu pengendali Grup Bakrie, Nirwan D Bakrie, mengaku tak lagi meminati sisa saham divestasi PT NNT periode 2010 sebesar 7%. “Grup kami sudah tidak lagi terlibat dalam divestasi 7% saham PT NNT,” kata dia, beberapa waktu lalu. Namun, Nirwan mengingatkan sebaiknya pihak nasional mesti mengendalikan manajemen PT NNT. Hal itu bertujuan agar semangat divestasi yang dijabarkan dalam KK PT NNT bisa terealisasi. AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

INTERNASIONAL

Timor-Leste dalam kebijakan luar negerinya mengambil sikap ‘bersahabat dengan semua orang dan tidak memusuhi siapapun’. Oleh Faizal Rizki

ungkin kalimat dari Deng Xiaoping ini mampu menjelaskan terobosanterobosan kebijakan luar negeri Timor-Leste saat ini: “Saya tidak peduli, apa itu kucing putih atau kucing hitam, sejauh kucing itu bisa menangkap tikus, itu kucing yang baik.” Deng yakin saat mengucapkan kalimat itu. Masa depan dan kepentingan nasional Cina adalah terletak pada kemampuannya menerima dan menyerap semua ideologi yang ada. “Pertikaian

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

ideologi membuat Cina terbelakang,” katanya. “Pragmatisme” ala Cina ini rupanya digunakan Timor-Leste dalam kebijakan luar negerinya. “Halo amigo ba ema hotu no la halo inimigo ba ema ida”, terjemahan bebasnya, “bersahabat dengan semua orang dan tidak memusuhi siapapun.” Setelah merdeka, pada 2002 Timor-Leste secara mengejutkan membuka aliansi strategisnya dengan Cina. Pertimbangannya cukup sederhana, Cina adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar setelah AS dan Cina memainkan peranan penting dalam perekonomian global. Dan Cina sangat agresif melihat potensi geopolitik dan geoekonomi Timor-Leste. Kerja sama dalam bidang energi, perdagangan dan infrustruktur saja tidak cukup. Cina

mengimbanginya dengan bantuan “gratis” ke pemerintah TimorLeste dengan membangun gedung Istana Negara, Kantor Kementerian Luar Negeri, Kantor Kementrian Pertahanan Nasional, Kantor Residensi F-FDTL (Residential Quarter F-FDTL officers), Center for Diplomatic Studies, Lokasi Barak dan Perumahan untuk tentara. Bukan itu saja, Cina juga memberi bantuan kapal patroli senilai USD 25 juta di samping kesediaan Cina secara penuh untuk mendidik 30 personel tentara Timor-Leste di Cina. Sontak Australia, AS, Jepang dan beberapa negara ASEAN “cemas”. Ramos Horta, saat itu, mengatakan kerja sama Cina di Timor-Leste juga harus dipandang sama dengan kebijakan Cina di negara-negara lain, termasuk kebijakan luar negeri Cina di Afrika. Bahkan, PM Xanana Gusmao

aktual/ ISTIMEWA

LANGKAH cerdik ‘TIMORESE’

dengan tegas mengatakan bahwa tidak tepat kalau langkah Cina dianggap sebagai “invasi” Cina di Timor-Leste. “Investasi Cina di negara kami hanya sekitar USD 60 juta. Bandingkan dengan uang Cina yang sudah diinvestasikan di negara lainnya,” katanya kepada Aktual, beberapa saat lalu. Pada 2012 saja, Cina sudah mengguyur uang sekitar USD 54 miliar di AS. Di Indonesia, Cina sudah menyebar sekitar USD 25 miliar investasi dan di Australia sekitar USD 60 miliar. Namun, ketika Hillary Clinton berkunjung ke Timor-Leste setelah Taur Matan Ruak dan Xanana Gusmao terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden baru Timor-Leste tahun lalu, membuat beberapa negara kembali melihat ulang kepentingan posisi geopolitik Timor-Leste dalam percaturan kebijakan luar negerinya. BBC sempat melaporkan bahwa kunjungan Hillary kali ini adalah potret gerahnya AS dengan kegiatan investasi Cina terutama di sektor infrastruktur. Sejak 2008, TimorLeste sudah membangun proyek infrastruktur listrik senilai USD 400 juta yang dibiayai langsung oleh negara. Proyek ini konstruksinya dibuat langsung oleh China Nuclear Industry 22 tanpa melalui tender yang transparan. Disebut juga, PT Pertamina (Persero) yang akan memasok minyak untuk energi pembangkitnya ke proyek tersebut. Layak kalau AS sudah menganggap Cina mulai berniat mengembangkan kebijakan soft– power di kawasan Asia Pasifik lewat Timor-Leste. Rumor yang berkembang kuat, Cina akan membangun juga pangkalan militer di sana. Perlu diketahui, kunjungan Hillary di Timor-Leste dilakukan setelah AS memutuskan untuk menempatkan sekitar 2.500 marinir di kota Darwin sebagai langkah strategis untuk antisipasi menguatnya pengaruh militer Cina di kawasan

Asia Pasific termasuk Timor-Leste. AS juga mulai mengembangkan soft-power-nya di Timor-Leste dengan mengembangkan kerja samakerja sama di bidang kemanusian, kesehatan dan beberapa kerja sama lainnya lewat bantuan-bantuan luar negerinya (USAID). Timor Leste dan ASEAN Di tengah belum kuatnya perekomian Timor-Leste, disebabkan belum lamanya negara tersebut merdeka, Xanana mengambil sikap memainkan strategi smart diplomacy. Terbukti strategi ini cukup menguntungkan bagi TimorLeste. Investasi mulai masuk ke Timor-Leste, meski itu adalah investasi untuk meredam pengaruh investasi Cina di Timor-Leste. Sebuah laporan mengatakan, sampai 2008 saja, sekitar 10 ribu orang Cina masuk ke Timor-Leste. Mereka bekerja di bidang konstruksi, telekomunikasi dan infrastruktur. Sekitar 4.000 UMKM Cina sudah membuka gerai restoran dan beberapa usaha perdagangan kelas menengah dan kecil. Cina juga ingin sektor perbankan masuk pada 2011 lalu. Exim Bank, BUMN perbankan milik Cina sebenarnya sudah berniat mengucurkan USD 3 miliar untuk membuka cabang di Dili. Namun, niat itu terhenti karena ada kepentingan Inggris dan Australia di sektor ini sudah lebih dulu masuk. Ini menguntungkan posisi Bank Mandiri di Timor-Leste. Layak kalau Dahlan Iskan sempat sesumbar, bahwa Bank Mandiri akan menjadi leader di sektor perbankan TimorLeste. Alhasil, pertumbuhan ekonomi Timor-Leste mulai menggeliat meski tidak terlalu besar. Masuknya investasi dari negaranegara besar dari sisi ekonomi memang menguntungkan, namun itu harus diperkuat dengan “investasi” di bidang politik juga. Timor-Leste mau tidak mau harus meredam pengaruh-

pengaruh negara besar yang ada di negaranya dengan bergabung ke ASEAN. Memang, untuk bergabung menjadi negara ASEAN yang ke-11, syarat pertumbuhan ekonomi saja belum cukup. Target harus bisa bergabung ke ASEAN pada 2012 tidak tercapai. Ada beberapa prasyarat lain yang dinilai belum dipenuhi Timor-Leste. Namun sebuah hubungan bilateral dengan Singapura mulai terjalin bulan lalu. MoU sudah ditandatangani, padahal Singapura adalah negara yang paling getol menolak masuknya Timor-Leste dalam ASEAN. Begitu juga dengan Philipina, kerjasama strategis sudah dilakukan. Layak kalau Menlu Marty Natalegawa berani mengatakan bahwa semua anggota negara ASEAN siap mendukung Timor-Leste menjadi anggota baru ASEAN. "Indonesia mendukung penuh keinginan Timor-Leste menjadi anggota ASEAN. Dari segi geopolitik dan ekonomi memang tepat kalau Timor Leste menjadi bagian dari ASEAN," kata Presiden SBY beberapa saat lalu. Setidaknya, menjadi anggota ASEAN adalah target penting Timor-Leste sampai 2015 nanti. Karena masalah terorisme, human trafficking dan money laundering dan kemungkinan separatisme sangat besar terjadi dalam waktu dekat ini yang bisa mengganggu pembangunan Timor-Leste. Belum lagi, gelombang tekanan AS dalam traktat Trans Pacific Partenship yang membuat Timor-Leste harus mempunyai pegangan yang kuat agar tidak bisa dimainkan oleh peperangan ekonomipolitik antara AS dan Cina dikawasan Asia Pasifik. Dengan bergabung dengan ASEAN, Timor-Leste akan lebih mudah mengilimanasi tekanantekanan politik dan keamanan baik dari AS, Cina, Australia dan negaranegara ASEAN sendiri, termasuk Indonesia. AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

INTERNASIONAL ...integrasi dalam sistem kapitalisme global justru melemahkan Mesir... semodel “pembangunan lumpen” yang melahirkan tipe borjuis yang bergantung pada kapital asing atau borjuis komprador para elite militer dan kepolisian, pemimpin agama, dan politisi sipil...

Mesir kembali bergolak. Tanda-tanda itu dimulai Selasa (2/7), saat Presiden Mesir Mohamed Moursi menolak ultimatum tentara Mesir yang mengancam akan kudeta jika dia tidak memenuhi tuntutan rakyat. Ultimatum Senin 1/7 di televisi nasional itu mendesak Moursi menjawab dalam 48 jam. “Jika tidak dipenuhi ... (angkatan bersenjata) akan mengumumkan roadmap dan langkah-langkah untuk mengawasinya,” kata pejabat militer Mesir, seperti dilansir channelnewsasia.com. Rabu (3/7) malam, militer Mesir benar-benar menggulingkan Moursi, presiden pertama yang dipilih secara demokratis. Militer juga menciduk pendukung Moursi yang berkeras ‘menyoal keabsahannya’. Pendukung Moursi tidak tinggal diam. Bentrokan terjadi. Hingga Senin (7/7), Kementerian Kesehatan Mesir, dilaporkan NBC News, mencatat 42 orang tewas dan 460 cedera dalam bentrok antar pendukung dan antikudeta militer seantero negara itu. Ulama besar kharismatik Syekh Yousuf al-Qardhawi Sabtu( 6/7) memfatwakan, intervensi militer menggulingkan Moursi bertentangan dengan agama dan demokrasi. Mesir harus bangkit mencari solusi bernegara yang pantas, katanya seperti dilansir Egypt Independent, Minggu (7/7). Syekh Qardhawi Ketua Federasi Ulama Muslim Sunni Internasional ini menjadi acuan banyak kalangan untuk menentukan keputusan-keputusan dalam beragama dan bernegara. Tokoh ini ‘ditakuti’ negara Teluk lantaran restunya kepada pemuda-pemuda Arab untuk

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Mesir Di Simpang Jalan Revolusi melakukan revolusi. Perlawanan revolusioner rakyat 2,5 tahun terakhir memuncak luar biasa. Puluhan juta orang turun ke jalan. Ini membuat protes menentang rezim Moursi jadi aksi massa terbesar dalam sejarah. Tentu ada kekuatan yang terancam oleh kebangkitan revolusioner ini. Pertama, kelas berkuasa di Mesir yang didominasi borjuis komprador dan kapitalis birokrat. Kedua, kekuatan asing penikmat keuntungan ekonomi dan politik akibat posisi Mesir yang lemah. Mereka lazim disebut Troika: AS, Israel, dan negaranegara Teluk (Qatar dan Arab Saudi). Inisiatif militer “melengserkan” Moursi itu bagian kepentingan Troika. Seolah berpihak pada rakyat, tapi demi agenda politik terselubung: membendung revolusi dan mengkanalisasinya menuju konsesi baru. Itulah “peta jalan” yang ditawarkan militer. Pertentangan militer dengan Ikwanul Muslimin (IM) bukan pertentangan sejati. Keduanya “kawan akrab”. Sejarah neoliberalisme Mesir sejak era Sadat tak lepas dari aliansi komando politik militer dan fundamentalis Islam. Revolusi Mesir pertama 1920 dan 1952 bercita-cita besar: kemerdekaan nasional, demokrasi, dan keadilan sosial. Ini digaungkan Nasserisme tahun 1950an lewat land reform, nasionalisasi, dan lain-lain. Tahun 1970 semua proses itu berakhir. Presiden baru Anwar Sadat menjalankan “de-Nasserization” dengan membuka pintu Mesir bagi kapital asing. Itulah awal neoliberalisme Mesir. Anwar

juga membebek Amerika dan bersahabat dengan Israel. Sadat pula yang memulai “Re-Islamisasi” Mesir. Samir Amin, ekonom kritis Mesir, menilai integrasi dalam sistem kapitalisme global justru melemahkan Mesir sehingga bergantung pada kekuatan metropolis (negara kapitalis maju) semodel “pembangunan lumpen” yang melahirkan tipe borjuis yang bergantung pada kapital asing atau “borjuis komprador” para elite militer dan kepolisian, pemimpin agama, dan politisi sipil Partai Nasional Demokratik –ciptaan Sadat dan Mubarak. Mereka adalah blok reaksioner yang mengontrol instrumen politik: aparatus militer dan polisi, Partai Nasional Demokratik, aparatus agamawan (syekh di Al Azhar), dan faksi politik Islam (IM dan Salafi). Blok reaksioner ini punya orientasi politik sama: pro-Amerika, prokapitalisme/pasar, anti-komunis, dan antidemokrasi. Militer sangat loyal pada AS. Tiap tahun, AS memberi bantuan USD 1,5 miliar. Bukan untuk memperkuat kapasitas militer Mesir. Sebaliknya menciptakan “korupsi sistematis” di lingkaran militer. Sehingga tentara menjadi salah satu klik dalam borjuis komprador, dan membuat posisi militer sangat kuat dalam kehidupan ekonomi-politik. Selama 30 tahun sistem neoliberal SadatMubarak, hampir 60% rakyat Mesir hidup dalam ekonomi “informal”. Kemiskinan dan “ekonomi informal” ini menjadi lahan subur pertumbuhan IM. Didukung dana Arab Saudi dan Qatar, IM mendirikan pusat-pusat layanan amal (apotik, dll). Kegiatan amal

aktual/ ISTIMEWA

Oleh Dhia Prekasha Yoedha

AKTUAL / istimewa

–plus janji surga–ini efektif membentuk “loyalitas ketergantungan” dari massa yang terjepit kemiskinan. IM tidak anti kapitalis dan tidak anti amerika. IM mendukung ekonomi pasar. Bandingkan dengan PKS yang falsafah dasar dan platform pembangunanya menyebutkan: “menuntut pengelolaan ekonomi berbasis sektor riil yang menitikberatkan kesempatan berusaha. Prinsip itu menyetarakan kapital (modal) dan usaha (buruh) serta berbasis ekonomi pasar yang memberi kesempatan berkompetisi secara adil.” Perimbangan Kekuatan Dua hal utama yang mempengaruhi dinamika revolusi di Mesir. Pertama, frustasi kondisi ekonomi-politik hasil “kediktatoran” rezim neolib Mubarak. Kedua, kebijakan neolib yang diterapkan sejak 1970-an menyebabkan ekonomi Mesir hancur melahirkan: kemiskinan, pengangguran, pembengkakkan sektor informal. Pemberontakan rakyat tahun 2011 bukan sekedar “anti-kediktatoran” tapi juga frustasi atas neolib. Kedua, perimbangan kekuatan barisan penentang rezim Mubarak tahun 2011. Spektrum politik komposisi kelompok yang terlibat pemberontakan tahun 2011 lazim disederhanakan sebagai: radikal, liberal, dan oposisi Islam. Namun, sebenarnya terdiri dari kaum muda, kiri-radikal, demokrat kelas menengah, dan Ikhwanul Muslimin. Kaum muda mewakili oposisi paling luas di Mesir ini terdiri atas mereka yang terpolitisasi, menentang ketidakadilan, dan hegemoni imperialisme AS. Semula bersifat cair, tapi kini terorganisir menjadi tamaroud (pemberontakan). Kiri radikal yang berasal dari tradisi komunis, nasionalis kiri, dan kelompokkelompok kiri, meski mereka lebih kecil, tetapi memainkan peranan panjang dalam menentang rezim neoliberal. Lalu kekuatan demokrat liberal meliputi kaum intelektual, golongan liberal, dan pengusaha menengah. Tokoh utamanya Mohamed ElBaradei, jubir Front Penyelamat Nasional (NSF) sangat pro-kapitalisme. Mereka hanya menolak konsentrasi kekuasaan segelintir elit

militer, polisi, dan borjuis komparador. Terakhir IM yang sejak berdiri tahun 1927 menurut Samir selalu jadi sekutu loyal kekuatan imperialisme dan blok reaksioner. Bagi imperialis, kelompok Islam reaksioner seperti IM efektif untuk melawan rezim nasionalis-sekuler, seperti pada era Gamal Abdul Nasser. IM propasar dan tidak menolak hegemoni AS. IM menentang gerakan buruh dan petani. IM melarang pemogokan, serikat buruh, landreform, dan lain-lain. IM berpengaruh kuat di klas menengah reaksioner dan anti-komunis. Mereka berhasil merangkul guru-guru, dokter, pengacara, dan lainlain. Dengan program amalnya, IM berhasil menyentuh massa miskin di perkotaan dan pedesaan. Inisiator perlawanan anti-Mubarak ialah kaum muda yang memanfaatkan sukses Revolusi di Tunisia sebagai pembakar semangat. Lalu bergabunglah kelompok kiri radikal dan kaum demokratliberal. Semula IM menolak berpartisipasi. Namun begitu aksi anti-Mubarak meluas, IM pun memobilisasi pendukungnya. Dari keseluruhan oposisi penentang Mubarak, IM yang paling terorganisir rapih. Ketika perlawanan gagal dipukul mundur polisi dan milisi pro-Mubarak, posisi militer tiba-tiba berbalik mendukung gerakan rakyat. Padahal, militer salah satu pilar penting rezim Mubarak. Ini niscaya bukan skenario internal murni militer, tapi plot yang dibisikkan AS untuk menjaga kontinuitas kebijakan neolib dan bisnis korporasinya di Mesir. AS butuh rezim boneka pro-Amerika. Jebakan Pemilu Dengan pura-pura anti Mubarak dan memihak rakyat, militer menjalankan skenario AS. Omar Sulaiman, Wapres Mubarak, ditunjuk jadi Presiden sementara. Omar lalu mentransfer kekuasaan ke Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF), sebagai penguasa baru yang menggodok peta jalan Mesir pasca Mubarak, berupa transisi demokrasi persis roadmap proposal Presiden Barack Obama. November 2011, protes anti junta militer meletus. Rakyat kembali ke lapangan Tahrir. Tapi kali ini pemimpin

IM melarang anggotanya ikut protes. Artinya, IM menerima proposal transisi dari militer dan Obama. Ketika militer menindas gerakan rakyat, IM dan dunia barat tutup mata. Padahal, saat itu 36 aktivis tewas menolak kekuasaan politik militer yang semakin dominan pasca Mubarak. Sejak itu, militer dan IM berhasil mengisolasi gerakan radikal dari massa rakyat mesir secara luas. Datanglah tawaran pemilu, yang diskenario AS dan blok reaksioner untuk mengatur transisi pemulihan kekuasaan mereka. Yang paling siap IM karena menguasai media, lembaga pendidikan, dan pengadilan. Pesaingnya paling militer dan borjuis-liberal. IM pun menang, Moursi jadi presiden. Nah, begitu berkuasa, IM melanjutkan kebijakan ekonomi-politik era Mubarak. Rezim Moursi tetap mengadopsi kebijakan privatisasi, pencabutan subsidi, liberalisasi perdagangan, dll. Bisnis dan investasi asing tidak terganggu. Ia malah lanjutkan negosiasi dengan IMF untuk pinjaman 4,8 milyar USD. Ia memotong subsidi energi, roti, minyak, dan beras. Termasuk ikutikutan mengutuk rezim Assad di Syria. Sikap IM itu mengundang protes anti-Moursi. Rakyat Mesir berpendirian revolusi tidak boleh diinterupsi. Tujuan awal Revolusi: perubahan sistem ekonomi-politik. Rezim Moursi terbukti hanya pelanjut Mubarak. Karena itu energi utama revolusi, kaum muda dan kaum kiri yang mulai terorganisasi melalui Tamarod berhasil mengumpulkan tanda-tangan 22 juta rakyat Mesir guna menuntut Moursi mundur. Lagi lagi militer sok campur tangan melengserkan Moursi, untuk mencegah aksi itu bermuara jadi revolusi. Gelagat ini terbaca, setelah melengserkan Moursi, militer pura-pura galak mengenakan tahanan rumah atas Moursi, menangkap pimpinan IM Mohammed Badie, menutup media IM, dan menangkap ratusan pendukungnya. Ini hanya skenario. Anwar Sadat juga begitu: memukul islamis lalu merangkulnya lagi. Terbukti, Kamis (4/7), Presiden sementara Mesir, Adly Mansour, menyeru IM untuk bergabung kembali dalam kehidupan politik Mesir.

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

OPINI

Hatta dan Impor Daging Sapi

ekanisme penetapan alokasi impor daging sapi dan pembagian kuota per importir dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peratutan Menteri Pertanian No 50/2011 dan Peraturan Menteri Perdagangan No 24/2011. Kenapa impor daging sapi? Karena permintaan konsumen lebih besar dari stok/suplai. Hal ini yang menyebabkan harga daging sapi mahal di pasar. Padahal, menurut hasil Sensus Ternak Nasional 2011, di Indonesia ada 14,8 juta sapi potong yang tersebar di peternak. Untuk bisa dikategorikan swasembada daging sapi cukup hanya 12,4 juta ekor sapi saja. Pertanyaannya adalah, kenapa masih impor? Jawabannya, pemerintah tidak mempunyai sapi. Sapi itu milik peternak yang digunakan sebagai tabungan/ investasi rumah tangga, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging di pasar atau mengikuti agenda pemerintah. Pemerintah tidak membangun sentra-sentra produksi peternakan yang seharusnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sungguh ironi. Provinsi Jawa Barat dan Banten yang dekat dengan Jakarta sebagai pasar yang mengkonsumsi 60%, kebutuhan daging sapinya masih minus. Akibatnya Jakarta mesti mendatangkan sapi dari provinsi lain. Kondisi ini kemudian menyalahkan struktur pasar yang tidak efisien padahal pemerintah yang tidak inovatif. Impor sapi bakalan dan daging beku (frozzen) sesuai dengan Peratutan Menteri Pertanian No 50/2011 dan Peraturan Menteri Perdagangan No 24/2011 hanya 78

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

untuk kebutuhan industri dan hotel, restoran, dan katering (horeka). Tapi kemudian karena kebutuhan daging di pasar masih kurang, maka dijual di pasar. Kemudian, adanya tuduhan bahwa Hatta Rajasa terlibat kasus impor daging sapi, adalah fitnah. Perlu diketahui, pengusaha importir produk hewan, sebelum melakukan importasi harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Mulai dari mengurus izin terdaftar (IT), rekomendasi persetujuan pemasukan (RPP) yang ditandatangani Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Selanjutnya RPP ini diteruskan ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk diproses surat persetujuan impor (SPI). Berapa besar alokasi impor, nama perusahaan importir, jenis daging, asal negara, dan waktu pemasukan, sepenuhnya diputuskan secara teknis oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Ditjen Perdagangan luar Negeri Kementerian Perdagangan, dan Ditjen industri Agro Kementerian Perindustian. Lalu, apa kaitannya dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa? Hatta Rajasa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Menko Perekonomian, sesuai dengan Keputusan Presiden No 162 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menko. Tugas Menko Perekonomian adalah membantu presiden dalam mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya

di bidang perekonomian. Menko menyelenggarakan fungsi untuk mengkoordinasikan para menteri negara dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, dan juga keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah. Menko berwenang untuk menetapkan kebijakan secara makro untuk keterpaduan dan sinkronisasi seluruh kebijakan lembaga pemerintah di bidangnya dan menyusun rencana makro untuk sinkronisasi rencana dan program lembaga pemerintah di bidangnya. Jadi, adanya pernyataan negatif yang menyudutkan Hatta Rajasa yang dilakukan oleh siapapun, termasuk kader PKS adalah pernyataan yang menyesatkan dan menjalankan politik lempar batu sembunyi tangan. KPK ada baiknya menindaklanjuti secara serius pernyataan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi yang menyatakan bahwa tabel alokasi kuota, rekomendasi impor per perusahaan sudah disiapkan terlebih dulu oleh pihak Kementerian Pertanian. Menurut saya hal itu penting. Pertama, agar program swasembada daging sapi yang dicanangkan pemerintah berkali-kali itu agar tidak gagal lagi. Kedua, agar pemerintah serius melindungi masyarakat konsumen dalam hal keterjangkauan, penyediaan pasokan dan pengendalian harga. Rakyat jangan dibebani dengan harga tinggi karena ada moral hazzard atau praktik rente. Ketiga, semua elemen bangsa bersatu-padu membangun kedaulatan pangan sebagai bagian dari membangun kedaulatan bangsa.

aktual/ ISTIMEWA

Oleh Viva Yoga Muladi Anggota DPR-RI Fraksi PAN

OPINI

AKTUAL / istimewa

Karut Marut Pengelolaan Bea Cukai Sungguh ironi melihat ulah Ditjen Bea dan Cukai Indonesia. Berdasarkan hasil investigasi yang saya lakukan menunjukkan bahwa pelayanan DJBC sangat buruk. Sebagai buktinya, mari kita lihat beberapa fakta berikut: 1. Salah satu indikator utama pelayanan kepabeanan dan cukai dalam lalu lintas barang adalah dwell time (DT). Dwell time adalah total waktu yang diperlukan sejak kontainer keluar dari kapal ketika datang hingga keluar dari pintu area pelabuhan. Pemerintah di bawah koordinasi Menko Perekonomian menargetkan penurunan DT dari 6,04 hari menjadi empat hari. Sebagai perbandingan, DT di Port Klang (Malaysia) hanya empat hari, di Australia dan Selandia Baru tiga hari, Hongkong dua hari, sedangkan di Singapura 1,1 hari. Realitas yang terjadi di Kantor Pelayanan Utama (KPU) BC Tanjung Priok, DT untuk Jalur Merah (JM) memakan waktu paling cepat 11,5 hari. Bahkan tidak jarang prosesnya mencapai 21 hari. Contoh sederhana, proses permohonan petugas pemeriksa semestinya selesai paling lama empat jam. Namun saat ini bisa memakan waktu hingga dua hari penuh. Penarikan kontainer ke lokasi behandel yang harusnya bisa selesai paling lama 24 jam, sekarang memakan waktu 1-5 hari. Khusus untuk JM, pemeriksaan dokumen dan fisik secara menyeluruh, saya melihat setidaknya ada enam titik proses yang seharusnya DJBC bisa percepat pelayanan. Hal ini dimulai dari persiapan dokumen, pendokumenan oleh aparat BC, pemeriksaan fisik, respons PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen), proses akhir Notul (Nota Pembetulan) sampai terbitnya SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang).

2. Saya bahkan mendapatkan satu laporan pengaduan dari PT HMI yang dibuat pada 7 Juni 2013. Gambaran secara ringkas kasusnya yaitu PT HMI mengimpor 295 bundles steel section with boron. Kewajiban pabean telah diselesaikan pada 6 Juni 2011. DJBC lewat KPU BC Tanjung Priok menetapkan tarif dan nilai pabean yang mengakibatkan PT HMI harus membayar tagihan kekurangan BM (Bea Masuk) dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) sebesar Rp 1,58 miliar. Menghadapi keputusan tersebut, PT HMI merasa keberatan. Mereka kemudian mengajukan banding ke pengadilan pajak. Akhirnya pengadilan mengabulkan permohonan banding PT HMI pada 30 April 2013. Meski sudah kalah di pengadilan, DJBC tetap belum mengizinkan pengeluaran barang. Akibatnya hingga saat ini, barang pun tertahan selama 730 hari. Inkompetensi dan arogansi birokrasi seperti ini jelas tidak bisa ditolerir. Ini menjadi contoh khas bagaimana birokrasi Kementerian Keuangan membunuh pelaku usaha. 3. Lebih ironi lagi, DJBC mempunyai proporsi JM yang luar biasa besarnya. Umumnya di seluruh dunia proporsi JM berkisar 5% dari total dokumen dan atau nilai impor barang. Di Indonesia, proporsi JM amat sangat berlebihan. Sebagai contoh, pada 2012 KPU (Kantor Pelayanan Utama) BC Tanjung Priok menerima dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) sebanyak 526.275 dokumen dengan nilai impor USD 66,4 miliar. Jumlah kontainernya 1,69 juta kontainer, atau sekitar 141 ribu kontainer per bulan. Ternyata, proporsi JM di KPU BC Tanjung Priok mencapai sekitar 22%! Angka ini menunjukkan bahwa JM di Indonesia empat kali lipat dari standar normal di dunia.

Oleh Drajad Wibowo Wakil Ketua Umum DPP PAN Kalau proporsi JM 8-10% mungkin bisa diterima, mengingat risiko ketidakpatuhan di Indonesia. Hebatnya lagi, selama periode Januari sampai Juni 2013, JM di KPU BC Tanjung Priok naik menjadi 26% dari 252.349 dokumen PIB. Bagaimana dengan Kantor BC yang lain? JM di Pelabuhan lain bahkan lebih parah! Di Tanjung Perak, proporsi JM mencapai 26% pada 2012, bahkan mencapai 32% pada semester pertama 2013. Di Tanjung Emas, proporsi JM pada 2012 pada posisi 48%, naik tajam menjadi 56% pada semester pertama 2013! Kita bisa melihat pada tahun ini, DJBC justru semakin memperbesar JM yang gila-gilaan proporsinya. DJBC terlihat semakin birokratis, semakin menumpuk kekuasaan. Itu sebabnya terjadi penumpukan kontainer yang luar biasa di berbagai pelabuhan. Rata-rata DT menjadi lama sekali. Jika proporsi JM diturunkan menjadi 8-10%, saya yakin DT dan penumpukan kontainer bisa turun drastis. Saya tidak menginginkan kita kembali mengamputasi DJBC seperti zaman Orba dulu dengan mengontrak lembaga asing. Namun sudah saatnya pemerintah merombak total DJBC mulai dari jajaran paling bawah hingga ke Dirjen-nya. Fakta yang terjadi, DJBC saat ini sangat buruk dan lambat dalam pelayanan. Seperti diketahui, Jargon MP3EI adalah tidak doing business as usual. Bukannya mengikuti jargon tersebut, DJBC malah way worse than usual. Saatnya pemerintah mengambil tindakan nyata, bukan lagi ropat-rapat. AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

OPINI

Apa Yang Kau Cari di Yogya, Maya? Oleh Hendrajit

Maya Sutoro. Dan dalam berita itu diwartakan bahwa Lukas dijanjikan akan diatur pertemuan khusus dengan Presiden Obama. Selang beberapa waktu kemudian, meski di hari yang sama, detiknews sekali lagi meng-update berita tersebut yang persis sama dengan berita sebelumnya, namun kali ini ada tambahan berupa berita bantahan dari pihak Maya Sutoro bahwa dirinya tidak benar jika bersedia mengatur dan memfasilitasi

pertemuan Gubernur Lukas dengan Presiden Obama. Mencermati dua rangkaian berita tersebut ada tiga hal menarik. Pertama, situs detiknews adalah satu-satunya yang berhasil mengakses informasi langsung dari Gubernur Papua, bahwa secara faktual ada pertemuan khusus meski bersifat informal, antara Maya dan Gubernur Lukas.

aktual/ ISTIMEWA

da yang aneh menyusul kunjungan Maya Sutoro ke Yogya beberapa waktu lalu. Adik satu ibu beda bapak dari Presiden Barrack Obama ini memang sudah diberitakan secara luas oleh berbagai media baik cetak, elektronik maupun portal berita. Namun pada 25 Juni lalu, situs detiknews satu-satunya media yang mengangkat berita yang bersumber dari Gubernur Papua Lukas Enembe sehubungan pertemuannya dengan

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

Kedua, meski berita ini ekslusif berasal dari detiknews, tapi anehnya tak ada media media lain yang mewartakan berita yang menurut saya amat sangat penting ini. Mengingat adanya indikasi dalam beberapa tahun belakangan ini, isu internasionalisasi Papua mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Baik dari Gedung Putih maupun Kongress. Sehingga pertemuan informal Maya Sutoro dan Gubernur Papua punya magnitude yang cukup besar. Ketiga, berita detiknews yang semula hanya mengangkat berita pernyataan Gubernur Papua bahwa telah terjadi pertemuan dirinya dengan Maya, lalu kemudian muncul revisi berita dari detiknews yang memuat bantahan Maya, mengindikasikan adanya ketergangguan dan rasa tidak nyaman dari pihak Maya yang kebetulan adalah adik satu ibu beda bapak dari Obama. Hal ini mengisyaratkan adanya "Operasi Khusus" yang dimainkan oleh Maya Sutoro dalam kunjungannya ke Yogya yang terkesan sekadar kunjungan wisata dan nostalgia belaka. Dalam momen yang semakin memanas menjelang Pemilihan Presiden 2014, sekelumit kisah yang sadar atau tidak, telah diungkap oleh Gubernur Papua Lukas Enembe ihwal adanya pertemuan Maya Sutoro dengan Gubernur Papua, berikut 16 bupati dan beberapa anggota DPRD Papua, secara persuasif telah mengindikasikan peran Keagenan yang dimainkan oleh Maya Sutoro. Menelisik masa lalu Maya, mau tak mau kita harus membuka kembali arsip lama pertemuan Ann Dunham.

Lolo Sutoro, setelah menamatkan sarjana muda Fakultas Geografi di Universtas Gajah Mada, dengan biaya ikatan dinas, kemudian melanjutkan studi tingkat master di Universitas Hawaii, di Manoa, pada 1964. Setahun kemudian, pada 1965, Sutoro menikah dengan Ann Dunham, yang saat itu sudah punya anak laki-laki, Barrack Obama. Setelah pulang ke Indonesia, bersama Ann Dunham dan Obama yang kala itu masih berusia 6 tahun, Lolo bekerja di dinas Topografi Angkatan Darat. Inilah satu fakta menarik yang pertama, mengingat kala itu angkatan darat sangat dengan dengan Amerika dan sama sama menganggap Bung Karno adalah musuh yang harus disingkirkan dari tampuk kekuasaan. Tapi ini baru sebagian dari cerita. Jejaring dan relasi Lolo Sutoro dengan para pemain kunci di Washington semakin terang-benderang ketika dia kemudian bekerja sebagai konsultan hubungan pemerintan pada Mobil Oil, dan bahkan sumber lain ada yang mengatakan dia bekerja untuk sebuah perusahaan minyak raksasa AS Unocal. Bagaimana tali-temalinya dengan Maya? Pada 1970, 5 tahun setelah bermukim di Indonesia, lahirlah anak perempuan Sutoro dan Ann Dunham, yaitu Maya Sutoro. Meski pada 1980, Sutoro dan Dunham bercerai, namun satu fakta yang tak terbantahkan bahwa Obama dan Maya ada ikatan darah. Kenyataan ini, dari sudut pandang para perancang skema dan strategi global AS, posisi dan latarbelakang Maya yang unik ini, jelaslah merupakan aset strategis yang amat berharga untuk dijadikan agen intelijen untuk menjalankan

serangkaian operasi khusus di Indonesia menuju Pemilu 2014. Menarik menyimak frase kata dari Maya ketika membantah adanya janji yang diberikan kepada Gubernur Lukas. " Ini hanya sebuah kesalahpahaman. Saya bukan seorang pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan ini. Saya tidak bisa melakukan tindakan untuk menghubungkan pertemuan ini,” ujar Maya Soetoro melalui juru bicaranya, Micah Fisher, Selasa (25/6/2013). Lebih aneh lagi ketika Maya menambahkan, "“Tidak pernah ada informasi bahwa saya menyanggupi, karena memang tidak mempunyai kewenangan. Kakak saya sangat tegas mengatakan cara kerja yang sah itu sangat penting,” lanjutnya. Demikian kutipan langsung dari situs detiknews. Benarkah hanya sebuah kesalahpahaman mengingat pertemuan informal sekalipun, ketika melibatkan sosok sekaliber Gubernur Papua dan seseorang yang begitu dekat dengan lingkar dalam kekuasaan Gedung Putih, memungkinkan terjadinya tafsir ganda untuk sebuah pertemuan yang amat sangat sensitif? Apalagi ketika isu internasionalisasi Papua dan indikasi campurtangan AS sedang sangat sensitif bagi berbagai elemen bangsa saat ini. Kedua, pernyataan Maya yang merasa perlu menegaskan arahan Obama bahwa cara kerja yang sah itu sangat penting, lagi lagi semakin mengindikasikan adanya kegusaran dan sikap defensif dari Maya menyusul informasi dari Gubernur Lukas Enembe. Jadi, apa sesungguhnya yang kau cari di Yogya, Maya? AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

TOMOTIF

Nissan Siap Luncurkan City Car Terbaru New Nissan Note akan dipasarkan bersamaan dengan diluncurkannya New March. Oleh Rafkha

ersaingan dunia otomotif kian semakin ketat. Nissan tahun ini akan menghadirkan beberapa senjata andalan, yakni dengan hadirnya tiga model city car. Salah satunya yakni dengan memproduksi New Nissan Note yang digadang-gadang sebagai pesaing Honda Jazz. Hadirnya New Nissan Note merupakan besutan setelah Nissan menghadirkan New March. New Nissan Note merupakan generasi kedua dalam city car

B-segment. Di Indonesia, New Nissan Note akan dipasarkan bersamaan dengan diluncurkannya New March. New Nissan Note merupakan city car yang memiliki dimensi panjang 4,1 meter. Mobil jenis ini telah didesain ulang agar tampilan lebih sempurna. Untuk urusan dapur pacu, New Nissan Note akan sama dengan yang dipergunakan New Nissan March, hanya saja akan ada versi mesin diesel. Ada beberapa tipe yang akan ditawarkan. Mesin pertama dengan

1.2 liter tiga silinder bertenaga 80 hp. Kedua, ada 1.2 liter supercharged DIG-S bertenaga 98 hp. Sedangkan yang ketiga dengan mesin diesel berkapasitas 1.5 liter dCI yang bertenaga 90 hp. Transmisi otomatis CVT akan hanya tersedia pada New Note tipe mesin 1.2 liter DIG-S. Jika New Nissan March dibanderol mulai harga Rp 153 juta, New Nissan Note ini akan dipasarkan mulai dari Rp 181 jutaan. New Nissan Note 1.2 liter DIG-S akan dibanderol Rp 202 jutaan dan versi mesin diesel Rp 216 jutaan. Fitur standar yang akan dimiliki ketiga model ini adalah idle stop/start, front electric windows, remote central locking, dan cruise control.

abrikan motor asal India, TVS, semakin diperhitungkan sepak terjangnya dalam memproduksi kendaraan roda dua. Terbukti, di Indonesia, TVS telah menghadirkan beberapa model sportbike keren, bahkan kabarnya dalam waktu dekat TVS akan menghadirkan jenis sportbike terbarunya. Melalui Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) Kementerian Perindustrian terungkap, terdapat sebuah kode terbaru yang didaftarkan oleh pabrikan 82

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

motor India tersebut, dan diprediksi kode tersebut tidak akan jauh dari sosok sportbike yang dibekali dengan mesin 125 cc. Sportbike besutan TVS tersebut, kemungkinan ada dua varian sportbike TVS, yakni TVS Flame SR 125 dan TVS Phoenix 125. Namun, yang jelas kedua nama sportbike 125 cc itu akan ditempatkan di level sportbike entry-level yang diharapkan bisa mengejar pamor Honda Verza (150 cc) dan Suzuki Thunder 125. / Rafkha

aktual/ ISTIMEWA

TVS Munculkan Sportbike teranyar

Honda Jazz Teranyar Segera Hadir Oleh Rafkha

onda Jepang secara resmi akan memperkenalkan varian terbarunya, yakni Jazz (Fit) pada September nanti. Perkenalan besutan Honda tersebut akan dihadirkan di tengah-tengah masyarakat dalam perhelatan bergengsi otomotif di Tokyo Motor Show pada November 2013. Untuk desain, Jazz (Fit) mengalami beberapa perubahan,

Desain racing-look style Jazz (Fit) sudah disiapkan Honda untuk mengemas bodi terbarunya ini.

seperti di bagian fascia-nya, yang di mana pada bagian gril dan headlampnya terlihat lebih sporty dan agresif lagi. Jika ditilik lebih jauh, sepertinya desain racing-look style Jazz (Fit) sudah disiapkan Honda untuk mengemas bodi terbarunya ini. Dilihat sepintas, dimensi Jazz (Fit) lebih bongsor. Ini akan memberikan kenyamanan ekstra dari kabinnya. Jazz (Fit) memiliki bodi lebih panjang

60 mm dan wheelbase lebih 80 mm dari varian terbaru sebelumnya. Kendaraan berjenis city car ini memiliki tenaga yang mengusung platform terbaru seperti yang direncanakan digunakan di varian Honda City dan SUV terbarunya. Namun, dari segi kapasitas mesin, All-New Jazz yang dikenal sebagai Honda Fit di Jepang diprediksi tetap menggunakan mesin bensin 1.2 liter.

Lotus Bidik Pasar Sepeda Motor

Holzer, dan tim balap Kodewa. Keterlibatannya hanya sebatas meminjamkan nama. Lotus menggambarkan sepeda motor ini sebagai hyper bike dengan teknologi balap yang terintegrasi. Bahan yang digunakan, selain karbon, ada titanium, dan baja berkualitas yang dipakai pada pesawat. Mesinnya masih misteri, tapi Lotus mengklaim mempunyai tenaga maksimum 200 PS. / Ismed Eka Kusuma

AKTUAL / istimewa

erasa kurang sukses di pasar mobil, Lotus mulai melirik konsumen roda dua. Perusahaan asal Inggris ini merilis prototipe bernama Lotus C-01. Bentuk utuh belum diperlihatkan, baru berupa teaser tangki bahan bakar dari serat karbon dengan logo Lotus berkelir hitam dengan lis kuning yang mirip dengan mobil balap F1. Menggarap roda dua, Lotus bermitra dengan mantan desainer Volkswagen Daniel Simon, Grup

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

KILAS DAERAH

Pembebasan Waduk di Jakarta Terkendala Anggaran

Jatah Kursi Siswa Miskin di Bandung Mesti Ditambah

encana Pemprov DKI Jakarta membuat sejumlah waduk untuk meminimalisir banjir menemui kendala. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan lahan disinyalir akan menghambat langkah Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembebasan lahan. Seperti yang terjadi untuk pembebasan lahan Waduk Brigif, Jakarta Selatan. Jumlah anggaran yang hanya Rp 2 miliar dinilai menyulitkan tim P2T Jakarta Selatan untuk menyelesaikan persiapan awal Waduk Brigif dengan cepat. Tri Joko, ketua Tim P2T Jakarta Selatan, Selasa (2/7), mengatakan, kebutuhan lahan untuk membuat Waduk Brigif mencapai 11 hektare. Hingga saat ini penyelesaian pembebasan lahannya tinggal menyisakan sekitar 5%.

oalisi pendidikan Kota Bandung, Jawa Barat meminta penambahan jatah kursi siswa miskin kepada pemerintah setempat. Alasannya, dari 27 SMA Negeri, hanya 10 sekolah yang menerima siswa miskin di Kota Bandung. Sama halnya dengan 15 SMK, 53 SMP dan 600 lebih SD milik pemerintah.

Pertengahan Juli, Gubernur NTT yang Baru Dilantik

ilhelmus Fony, kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Nusa Tenggara Timur (NTT), mengatakan, pihaknya telah menetapkan tanggal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Frans Lebu Raya- Beny Litelnoni (Frenly) pada 17 Juli 2013. Jadwal pelantikan itu, menurut dia, sesuai dengan berakhirnya masa

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

jabatan gubernur NTT periode 20082013, setelah berakhirnya sidang gugatan sengketa Pilgub NTT putaran kedua yang menolak gugatan pasangan calon Esthon-Paul. Menurut dia, Pemerintah Provinsi NTT segera membentuk panitia pelantikan gubernur dan wakil gubernur NTT terpilih untuk selanjutnya bekerja mempersiapkan pelantikan itu. / Albertus Vincentius

Menurut juru bicara koalisi pendidikan kota Bandung, Iwan Hermawan, permintaan penambahan jatah kursi siswa miskin itu dilayangkan kepada DPRD setempat. â&#x20AC;&#x153;Padahal pemerintah pusat sudah menyiapkan masing-masing sekolah Rp 1 miliar untuk siswa miskin. Dari provinsi Rp 200 juta dan dari bantuan walikota khusus (bawaku) Kota Bandung itu disiapkan Rp27 miliar untuk siswa miskin kota Bandung,â&#x20AC;? kata dia, di Bandung, Senin (1/7). Iwan Hermawan mengaku, permintaan ke DPRD setempat terkait penambahan jatah kursi untuk siswa miskin, agar perwakilan daerah tersebut mendesak kepala Dinas Pendidikan agar segera melaksanakan ketentuan jatah kursi siswa serupa di seluruh sekolah. / Arie Nugraha

TINO OKTAVIANO / AKTUAL | ISTIMEWA

/ Epung

Penyaluran BLSM di Jatim Melenceng Tidak Direstui

Orang Tua, Dua Caleg Demokrat Mengundurkan Diri

emerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) menemukan kekacauan dalam penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di sejumlah tempat. Asisten III Sekdaprov Jatim Edi Purwinarto, di Surabaya, Selasa (2/7), mengatakan bahwa kekacauan penyaluran BLSM tersebut diketahui dari banyaknya pengaduan di posko BLSM yang didirikan oleh Pemprov. “Banyak pengaduan di posko yang mengeluh saat penyaluran BLSM di 36 Kabupaten/ Kota di Jatim,” kata dia. Lebih lanjut dikatakan, bahwa keluhan yang masuk ke posko tidak bisa dihitung jumlahnya karena setiap keluhan yang masuk langsung diserahkan ke masing masing daerah untuk diselesaikan terutama peran Badan Musyawarah Desa (BMD). Edi menambahkan, keluhan yang banyak masuk adalah adanya satu keluarga yang menerima lebih dari satu kartu. Padahal, satu keluarga harus satu nama sesuai kartu keluarga (KK). / Aderai

Jembatan Soekarno Hatta Memprihatinkan

K TINO OKTAVIANO / AKTUAL | ISTIMEWA

ondisi Jembatan Soekarno Hatta yang semakin memprihatinkan, rupanya mendapat tanggapan dari Wali Kota Malang Peni Suparto. “Di Jembatan itu volume kendaraan yang lewat sangat banyak, dan itu menyangkut keselamatan banyak orang, harus ada rekayasa lalu lintas,” kata dia, di Malang, Senin (1/7) Peni menjelaskan, pengaturan jalan pada jembatan tidak cukup hanya menggunakan traffic light semata. Jajaran kepolisian yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan harus melakukan

pengaturan lalu lintas yang baik. Saat ini sedang dilakukan uji forensik terhadap kelayakan jembatan oleh pihak Universitas Brawijaya. Hasil uji forensik tersebut dapat dijadikan landasan kebijakan apakah jembatan tersebut tidak boleh dilewati kembali ataukah masih layak. / Hamzah

antaran tidak mendapat restu dan doa oleh orang tua, Muhammad Luthfi, calon legislatif Partai Demokrat dari Kota Pekalongan mengundurkan diri. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi mengumumkan nama Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) bernomor urut 9 di Dapil 1 Kecamatan Pekalongan Barat ini. “Saya terpaksa mengundurkan diri sebagai caleg dari Demokrat, karena tidak mendapat restu orangtua,” kata M Luthfi saat dihubungi Aktual, di Semarang, Senin (1/7). Dia menyatakan, sebenarnya ada rasa sesal dan kekecewaan setelah memutuskan untuk mengundurkan diri. Sebab, selama tiga bulan sejak mendaftar sebagai caleg sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Satu caleg lainnya juga telah mengundurkan diri, yakni Muhajir yang berada di Dapil 2 Kecamatan Pekalongan Selatan. Sementara, saat dikonfirmasi, fungsionaris DPC Partai Demokrat Kota Pekalongan, A Hendri Setiawan, membenarkan bahwa saat ini sudah ada dua caleg partainya yang mengundurkan diri sebagai peserta Pemilu 2014. Kedua orang itu adalah M Luthfi dan Muhajir. / Dasuki AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

OASE

DUKAMU BHAYANGKARA PUTRI

ko Pujo Nugroho saking bertangan rajin ikut nimbrung mengukur tubuh Rani Indah Yuni Nugraeni dengan dalih memastikan ukuran pas baju dinas polwan molek bawahannya, akhirnya harus rela dicopot dari jabatan Kapolres Mojokerto. Meski merekomendasi pencopotan, Propam Polda Jatim dalam sidang 26 Juni 2013 menilai â&#x20AC;&#x2DC;pekerjaan tanganâ&#x20AC;&#x2122; Eko itu sama sekali tidak ada unsur pelecehan seksual, namun Eko terlanjur pasrah tanpa niat mengajukan banding. Sebaliknya sidang Jumat 28 Juni 2013, merekomendasikan pemecatan Briptu Rani yang terbukti mangkir beruntun tiga bulan. Rani yang diwajibkan mempertanggung -jawabkan foto-foto syur dia yang tersebar di dunia maya, justru menyatakan banding. Rani konon disersi karena tidak tahan dilecehkan Eko terus. Rani, menurut Kabid Humas Polres Mojokerto, AKP Lilik Achiril Ekowati, memang sering membolos. Terbukti sejak 2010, seusai bertugas di Polwil Bojonegoro dan dimutasi ke Mojokerto, Rani acap tidak masuk dengan modus menggunakan surat keterangan sakit dari dokter. Bahkan pada Januari 2013, unit Propam Polres Mojokerto pernah menjatuhkan hukuman 21 hari tahanan, atas polwan kelahiran Bogor tahun 1988, ini. Nah setelah sidang pertama itu Rani mendadak raib. Alhasil sesuai kode etik Polri dan aturan perundangundangan terkait, Propam menetapkan putusan tetap untuk Rani. Lalu beberapa bulan kemudian, Rani muncul di jaringan televisi nasional membeberkan bahwa dia kerap dilecehkan oleh atasannya Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho. Cuplikan kisah nyata tadi mungkin 86

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013

mewakili puluhan kasus serupa baik di berbagai instansi sipil dan militer, maupun di lembaga pemerintah atau swasta. Di mana saja ada saling penyalahgunaan posisi maupun wewenang, niscaya ada ketertindasan Yang lebih mengenaskan karena ketertindasan serupa justru bisa bersifat struktural maupun sistemik. Bahkan tak jarang berskala masal dan masif, tatkala mereka yang berada di pucuk strata enggan berbagi atau abai peduli. Keengganan yang malah akan berujung mencipta terobosan terobosan pelanggaran di bawah tangan. Terlepas siapa yang semula menjadi penggiur atau mengawali godaan, setiap pola relasi yang secara kebetulan berhimpit dengan perbedaan jenis kelamin, niscaya rawan dengan soal syahwat. Kasus Eko dan Rani tidak musykil terjadi hanya akibat tindak tanduk salah satu pihak. Lantas apa yang bisa didayagunakan untuk mencegah agar kasus serupa tak akan berulang lagi kemudian hari? Dalam ihwal kepolisian, terutama begitu korps Bhayangkara ini menginjak usia ke-67 tanggal 1 Juli lalu, upaya saling membentengi diri bisa ditempuh antara lain dengan merawat aurat. Meski tidak menjamin, namun kehendak bersama menjaga adab, tentu akan membentuk ahklak semua petugas

bhayangkara. Karena itu tidak ada salahnya apabila jajaran perumus kebijakan dan pengambil keputusan di Trunojoyo, Jakarta Selatan, mulai bersikap lentur memenuhi tuntutan hak dari sebagian anggotanya. Yaitu kehendak sejumlah muslimah anggota Polwan yang ingin menggenapi syarat keibadahan untuk mengenakan hijab atau berjilbab. Di lain sisi sebagaimana maksud awal dan keyakinan semula, kewajiban anggota mengenakan seragam antara lain agar penyandang seragam termotivasi menjaga martabat citra dan nama baik lembaga yang diwakili oleh seragam itu, bukankah pemakaian jilbab juga bisa berdampak serupa? Setidaknya polwan yang berjilbab pasti lebih tersadarkan untuk menjaga perilaku dan ahlaknya saat dia menyandang busana muslimah itu. Tidak ada alasan bagi Kapolri untuk menunda lagi pemberlakukan aturan yang membolehkan polwan berjilbab. Bahwa belum ada anggaran yang dialokasikan guna pengadaan hijab, sesungguhnya bisa diatasi dengan menyerahkan dulu biaya pembuatan seragam dan jilbab tersebut kepada masingmasing polwan. Sambil menunggu penganggaran seragam hijab bagi Polwan, dibahas di DPR. Alangkah indahnya, berkenaan dengan ulang tahun Bhayangkara dan memasuki Ramadan, Kapolri bersedia memberlakukan segera ketentuan khusus yang memperbolehkan polwan berjilbab. Insya Allah, kasus seperti Eko dan Rani bisa dicegah, sehingga tak ada lagi leceh berleceh oleh dan atas Bhayangkara putri. Dirgahayu wahai Bhayangkara negara.

aktual/ ISTIMEWA

Oleh Dhia Prekasha Yoedha

AKTUAL Edisi 7 | 13-27 Juli 2013