Harian Umum Media Indonesia
ENERGI PERADABAN
@mediaindonesia
Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp4.000/eks (di luar P.Jawa + ongkos kirim) Rp89.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
SABTU, 17 SEPTEMBER 2016 / NO. 12890 / TAHUN KE-47
HLM 2 Indonesia Dorong Revitalisasi GNB
KULINER
ICIP-ICIP RASA BEDA NEGARA
Eksplorasi berbagai makanan dari berbagai negara melalui tasting table. Dilakukan setiap bulan dengan berbagai chef mancanegara.
TRAVELISTA
SONSANG, MENANTI DIJAMAH Semilir angin lembah menyejukkan sanubari. Sawah hijau yang membentang luas bak permadani menyambut kami dengan tangan terbuka penuh sapa.
w w w . m e d i a i n d o n e s i a . c o m
HLM 8 Jepang Tingkatkan Aktivitas Militer
24 HALAMAN
HLM 18-19 PON di Tanah Legenda
Kejagung Tindak Lanjuti Temuan TPF Freddy KORPS Adhyaksa berencana membentuk tim pencari fakta untuk menyelisik dugaan keterlibatan jaksa terkait dengan skenario perkara hukum terpidana mati kasus narkotika Freddy Budiman. Apabila informasi permainan oknum jaksa itu terbukti benar, konsekuensi logis ialah pemberian sanksi tegas berupa pemecatan. Jaksa Agung M Prasetyo kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin, menyatakan pembentukan tim pencari fakta itu merupakan tindak lanjut dari temuan Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan Polri. “Kita tidak pernah merencanakan ingin membentuk
TPF. Namun, karena ada fakta lain yang dikatakan ditemukan mereka, tentu saya harus membentuk tim yang sama. Ini agar terbuka semuanya,” ujar Prasetyo. Saat ini kejaksaan mempersiapkan rencana pembentukan tim internal tersebut, termasuk pelibatan beberapa pihak yang dipandang memiliki kredibilitas, seperti Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Koordinator Kontras Haris Azhar, serta dua anggota TPF, Effendi Gazali dan Hendardi. “Saya tidak mau ada dugaandugaan yang tentunya perlu dibuktikan. Kita sedang bersemangat perangi narkoba agar jangan ada isu-isu atau dugaan temuan seperti ini yang masih
Rata-rata dana tebusan yang masuk setiap hari mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun. Penerimaan dana tebusan secara nasional hingga saat ini sudah Rp22 triliun.
MI/ M IRFAN
“Kita tidak pernah merencanakan ingin membentuk TPF. Namun, karena ada fakta lain yang dikatakan ditemukan, tentu saya harus membentuk tim.” M Prasetyo Jaksa Agung
perlu pembuktian.” Sebelumnya, anggota TPF, Effendi Gazali, menyebut adanya indikasi keterlibatan jaksa. Dalam temuan itu, ia menjelaskan bahwa seorang jaksa mencoba meminta uang kepada orang suruhan Freddy untuk mengubah pasal. Namun, karena tidak ada uang, Freddy tetap diganjar vonis mati. Saat menanggapi ajakan bergabung dalam pembentukan TPF Kejaksaan Agung, Hendardi dan Effendi Gazali mengaku masih mempertimbangkan tawaran tersebut. “Saya siap membantu apa saja untuk tim Kejagung walau mungkin tidak harus dengan menjadi anggota tim. Sekali lagi salam dan dukungan untuk
kejaksaan yang bersemangat bersih-bersih,” ujar Effendi melalui pesan tertulis. Effendi juga menyatakan kagum dengan semangat kejaksaan membersihkan institusi itu. “Memang indikasi yang kami temukan ialah kejadian 2012. Jadi, bukan di era Jaksa Agung yang sekarang. Darurat narkoba itu ibarat menyerang seluruh bagian tubuh, makanya ‘darurat’,” kata Effendi. Hendardi pun melontarkan pernyataan senada. “Mengenai Kejagung ingin melibatkan saya untuk TPF kejaksaan, dapat dibicarakan setelah saya kembali ke Jakarta,” terang Hendardi yang saat dihubungi, kemarin, tengah berada di luar negeri. (Gol/X-7)
Wajib Pajak Besar makin Antusias
ASTRI NOVARIA
D
UA pekan menjelang ditutupnya periode pertama (1 Juli-30 September) program amnesti pajak, antusiasme wajib pajak (WP) untuk mendeklarasikan harta mereka semakin besar. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, rata-rata dana tebusan yang masuk setiap hari mencapai Rp2 triliun. Penerimaan dana tebusan secara nasional hingga saat ini sudah Rp22 triliun dan diperkirakan bisa menembus Rp30 triliun pada minggu ini. Sementara itu, penerimaan dana tebusan yang ditargetkan hingga periode tiga (akhir Maret 2017) sebesar Rp165 triliun. Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, yang dihubungi secara terpisah kemarin. Pramono mengaku optimistis banyak pengusaha besar yang mengikuti pengampunan pajak. “Hari ini kita lihat deklarasi repatriasinya sudah tembus Rp600 triliun. Ini menunjukKirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @mediaindonesia Tanggapan Anda bisa diakses di www.mediaindonesia.com
kan program pengampunan pajak yang dulu dianggap pesimistis sebagian orang ternyata berjalan cukup baik,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pendapat Pramono diamini pengusaha sekaligus pemilik PT Niramas Utama, Adhi S Lukman, dan Managing Director Sinarmas Group, Gandhi Sulistiyanto secara terpisah. Menurut Adhi, kesempatan mengikuti program amnesti pajak seharus nya dimanfaatkan pengusaha sebelum benar-benar menginjak era keterbukaan. Lebih lanjut, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) itu mengungkapkan perusahaannya segera ikut amnesti pajak pada September ini. “Bagi kita pengusaha, ini jelas penting. Yang penting pemerintah konsisten dan ini harus terus dilakukan. Tentunya pengusaha akan merespons dengan baik
Mengakhiri Tabiat Defensif TABIAT buruk institusi penegak hukum di negara ini ialah bersikap defensif terutama manakala ada laporan anggota mereka terlibat pelanggaran hukum. Sikap itulah yang dipertontonkan institusi penegak hukum dalam menanggapi informasi Koordinator Kontras Haris Azhar. Haris Azhar menulis di media sosial bahwa gembong narkoba Freddy Budiman menceritakan kepadanya ihwal anggota Polri, BNN, dan TNI yang terima suap dari jaringan pengedar narkoba. Celakanya, Polri, BNN, dan TNI justru berupaya memidanakan Haris Azhar. Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahkan jauh-jauh hari sebelum Tim Pencari Fakta (TPF) menyelesaikan tugas menyatakan tidak ada anggotanya yang menerima suap dari bandar narkoba. Itulah bentuk sikap defensif institusi penegak hukum kita. Polri memang kemudian membentuk TPF. Namun, harus diakui, TPF terbentuk atas desakan publik. Berharap aparat proaktif membentuk TPF bak pungguk merindukan bulan, ibarat menunggu Godot. Celaka pula, anggota TPF Effendi Gazali mencetuskan ada keterlibatan jaksa. Anggota TPF lainnya, Hendardi, mengatakan pernyataan Effendi bersifat pribadi dan prematur. Kita pun bertanya-tanya, bukankah Freddy Budiman yang telah dieksekusi mati menyebut keterlibatan anggota Polri, BNN, dan TNI, bukan jaksa? Apakah pernyataan Effendi itu bukan semacam pengalihan tuduhan dari tadinya yang diduga terlibat ialah Polri, BNN, dan TNI, menjadi kejaksaan? TPF mesti menjawab pertanyaan itu. Di sisi lain, berbicara soal defensif versus proaktif, kita mengapresiasi Jaksa Agung M Prasetyo yang berencana membentuk TPF untuk mengSilakan tanggapi ungkap informasi ihwal jaksa Editorial ini melalui: yang kata Effendi Gazali mewww. mediaindonesia.com nerima duit dari pengedar www.metrotvnews.com narkoba. Kita mengapresiasi karena, ketika institusi penegak hukum lain bersikap defensif, Kejaksaan Agung justru bersifat proaktif. Jaksa Agung tidak melaporkan Effendi Gazali atau TPF ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Kejaksaan Agung bahkan berencana meminta Effendi, juga Hendardi dan Haris Azhar, menjadi anggota TPF. Jaksa Agung juga tidak buru-buru membantah mentahmentah keterlibatan anggotanya. Jaksa Agung bahkan menegaskan akan menindak keras jika kelak TPF menemukan bukti keterlibatan anggotanya. Berulang kali dalam forum ini kita sampaikan bahwa kejahatan narkoba yang masuk kategori kejahatan luar biasa memerlukan cara-cara luar biasa pula dalam memberantasnya. Cara-cara luar biasa itu antara lain sikap proaktif aparat penegak hukum. Sikap proaktif disebut cara-cara luar biasa karena aparat penegak hukum kita terbiasa bersikap defensif. Dengan sikap proaktif, pertama-tama yang mesti dilakukan aparat penegak hukum ialah merespons secara positif informasi tentang keterlibatan anggota mereka. Buru-buru membantah keterlibatan anggota institusi penegak hukum merupakan sikap defensif yang terkesan melindungi anggota yang bersalah. Sikap proaktif memperlihatkan institusi penegak hukum punya niat baik membersihkan institusi mereka dari kaki tangan kotor bandar narkoba. Tanpa niat baik seperti itu, pemberantasan narkoba bakal gagal karena mustahil membersihkan lantai dengan sapu kotor. Sikap defensif dengan melaporkan pemberi informasi juga akan menghambat pemberantasan narkoba. Masyarakat kelak malas melaporkan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, terlebih yang melibatkan aparat, karena khawatir akan dikriminalisasi.
Masyarakat kelak malas melaporkan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, terlebih yang melibatkan aparat, karena khawatir akan dikriminalisasi.
Asam Lemak dan Diabetes bila pemerintah konsisten.” Pendapat yang sama disampaikan Gandhi Sulistiyanto. Menurutnya, Sinarmas Group juga akan mengikuti program amnesti pajak pada bulan ini. Namun, dirinya belum mau mengungkapkan berapa besaran yang akan dilaporkan nanti. “Perusahaannya kan cukup banyak, yah kita masih dalam proses menghitung. Sebelum akhir September pasti sudah siap,” tegas Gandhi. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat,
dan Tenggara (Sulselbartra), Neilmadrin Noor, melaporkan dana tebusan dari program amnesti pajak hingga Kamis (15/9) siang mencapai Rp117,4 miliar dari 1.915 WP. Di Singapura, kata Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrachman Mohammad Fachir, sudah 300 WNI yang ikut program pengampunan pajak. “Saya yakin jumlah itu akan terus bertambah,” ujarnya.
Singapura memfasilitasi Pemerintah Indonesia membantah adanya isu miring
bahwa Singapura akan menjegal kebijakan amnesti pajak. Pun rencana perbankan swasta negara itu akan melaporkan sejumlah nasabah WNI ke polisi terkait pencucian uang. Menurut Fachir, Pramono Anung, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Negeri Singa itu justru memfasilitasi nasabah WNI yang ingin ikut amnesti pajak. Sri mengatakan Indonesia menjamin tidak akan ada penyelidikan terhadap WNI yang menjadi nasabah di bankbank di negara itu apabila ikut program amnesti pajak.
“Pemerintah Singapura memahami itu dan mengatakan bahwa transaksi nasabah Indonesia di perbankan Singapura dalam amnesti pajak tidak diklasifikasikan sebagai transaksi mencurigakan. Itu transaksi legal. Saya telah menanyakan posisi dan arah kebijakan sekaligus menekankan jaminan itu kepada Deputi PM Singapura, Tharman Shanmugaratnam,” ujar Sri seusai rapat terbatas di Kantor Presiden. (Nov/Dro/Pra/LN/DW/X-8)
astri@mediaindonesia.com
ASAM lemak omega 3 secara normal menguntungkan bagi kesehatan tubuh. Namun, penelitian meomega nemukan mengonsumsi terlalu 3 banyak makanan mengandung omega 3 dan asam lemak lainnya asam lemak bisa memicu diabetes, terutama pada perempuan. Studi yang dipublikasikan di jurnal DUTA Diabetologia ini memaparkan bahwa asam lemak omega 3, terutama docosapentaenoic acid (DPA) dan arachidonic yang biasanya ditemukan di dalam daging merah dan ikan berlemak, ternyata berisiko mengakibatkan perempuan terkena diabetes. “Mengonsumsi asam lemak docosapentaenoic dan arachidonic berpengaruh terhadap risiko diabetes,” ujar Dr Guy Fagherazzi dari Centre for Research in Epidemiology and Population Health (CESP). (MedicalNewsToday/Ihs/X-5)