Harian Umum Media Indonesia
ENERGI PERADABAN
@mediaindonesia
Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp4.000/eks (di luar P.Jawa + ongkos kirim) Rp89.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
RABU, 21 SEPTEMBER 2016 / NO. 12894 / TAHUN KE-47
HLM 2 Kasus Narkoba, Kombes Dibidik Megawati Soekarnoputri meminta Basuki Tjahaja Purnama menghapuskan permasalahan terkait dengan SARA di Ibu Kota.
28 HALAMAN
w w w . m e d i a i n d o n e s i a . c o m
HLM 16 Atletico Menantang Rekor Buruk
HLM 22-23 Satu Waduk Sejuta Manfaat
Ahok-Djarot Sulit Terbendung
Menabur Keberagaman di Pilkada DKI PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat sudah berjalan lebih dari satu dekade sejak pertama kali digelar pada 2005. Mestinya, bangsa ini kian dewasa menapaki demokrasi lokal. Proses pendewasaan demokrasi lokal, terutama, ada di pundak partai politik. Partai politik memiliki kewenangan untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah selain pencalonan melalui jalur independen. Pasangan calon itulah yang didaftarkan partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 101 daerah yang menggelar pilkada serentak pada 15 Februari 2017. Pendaftaran dilakukan mulai hari ini hingga Jumat (23/9). Meski pilkada digelar di 101 daerah di Indonesia, pilkada DKI Jakarta paling menyedot perhatian publik. Menyedot perhatian bukan karena Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berpasangan lagi dengan Djarot Saiful Hidayat. Jakarta menyedot perhatian karena ia sering juga disebut sebagai Indonesia dalam bentuk mini. Berbagai etnik dari seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta. Isu-isu primordial sangat rawan menjadi amunisi pemicu konflik. Bukankah kampanye hitam bermuatan primordialisme sudah bertebaran di mana-mana? Harus tegas dikatakan bahwa isu-isu primordial yang menyertai pilkada itu memperlihatkan bangsa ini tak kunjung dewasa dalam menjalani demokrasi lokal. Celakanya, isu-isu primordial itu justru diprakarsai mereka yang menyebut diri sebagai pentolan reformasi. Orang yang saat mengetuai lembaga negara getol bicara keragaman, gi liran tak berkuasa lagi, malah gemar bicara rasialisme. Ia ibarat pendekar dewa mabuk yang mengeluarkan jurus rasialis ke segenap penjuru Ibu Kota. Dalam perspektif itulah, Silakan tanggapi Editorial ini melalui: kita sepakat dengan para www.mediaindonesia.com pengamat bahwa penetapan www.metrotvnews.com Basuki Tjahaja Purnama berpasangan lagi dengan Djarot Saiful Hidayat bertujuan mengalahkan serangan berbau sektarian. Ahok-Djarot dipercayai bisa menyemai pluralisme. Mungkinkah Ahok-Djarot sebagai antitesis sektarian? Jawabannya ialah sangat mungkin. Jangan lupa, sektarianisme hanya tumbuh subur di kalangan elite partai. Isu sektarian disemai untuk meraih kekuasaan semata. Para elite lupa, atau pura-pura lupa, hasil sejumlah penelitian menunjukkan pada dasarnya pemilih di Indonesia terbilang cerdas dan rasional. Ceruk pasar isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kian sempit, hanya memengaruhi segelintir pemilih. Meski demikian, isu SARA tetap perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan bahaya besar jika direproduksi terus-menerus di ruang publik. Mayoritas pemilih Jakarta cukup moderat dalam memandang asal usul agama dan etnik ketika menentukan dukungan terhadap calon gubernur. Pemilih Jakarta yang cerdas dan rasional itulah modal sosial untuk terus menumbuhkembangkan demokrasi rasional. Dalam demokrasi rasional, rakyat pemilih wajib hukumnya menjatuhkan pilihan pada kandidat terbaik yang memiliki kapasitas menyelesaikan persoalan Jakarta. Tidak boleh memilih berdasarkan isu primordial, apalagi dipengaruhi iming-iming uang. Isu SARA biasanya sengaja dimainkan ketika lawan tanding dianggap susah dikalahkan dengan gagasan, program, dan integritas. Karena itu, Badan Pengawas Pemilu jangan hanya berpangku tangan, harus turun tangan untuk memastikan terselenggaranya demokrasi lokal yang rasional. Kita semua harus memastikan pilkada DKI Jakarta tidak menggerus keberagaman, tapi menyemai pluralisme.
Isu SARA biasanya sengaja dimainkan ketika lawan tanding dianggap susah dikalahkan dengan gagasan, program, dan integritas.
MI/ARYA MANGGALA
DUET PETAHANA: Pasangan bakal calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (kiri) dan Djarot Saiful Hidayat, berpose di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jakarta, kemarin. PDIP akhirnya resmi mencalonkan duet petahana tersebut untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
GOLDA EKSA
P
ERTEMUAN di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin sore, ialah pertemuan yang istimewa bagi calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan calon wakil gubernur Djarot Syaiful Hidayat. Sejumlah elite partai banteng moncong putih hadir. Megawati yang mengenakan blus bergaris hitam duduk di sebuah meja kayu panjang. Ahok yang mengenakan kemeja batik cokelat dan Djarot yang memakai kemeja merah duduk bersebelahan. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 90 menit itu, Megawati menanyakan kesediaan Ahok untuk menjalankan Dasa Prasetya atau 10 poin janji kesetiaan PDIP jika menjadi cagub pada Pilgub DKI 2017. Selain itu, Megawati dan petinggi PDIP lainnya memberikan wejangan kepada Ahok agar melakukan introspeksi atas segala pernyataannya selama ini. Itulah proses yang mendahului
penetapan duet Ahok-Djarot. Alhasil, DPP PDIP secara resmi mengumumkan Ahok-Djarot sebagai cagub dan cawagub DKI periode 20172022. “PDI Perjuangan memutuskan untuk menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur dan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon wakil gubernur,” ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, tadi malam. Hasto menjelaskan ada beberapa pertimbangan terkait dengan keputusan itu, di antaranya ideologi PDIP yakni Pancasila dan Trisakti sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan pluralisme. Selain Ahok-Djarot, PDIP juga mengumumkan pasangan calon yang diusung mereka pada Pilkada 2017 di 101 wilayah. Seusai menandatangani kontrak politik, Ahok mengatakan Megawati meminta dirinya menghapuskan permasalahan terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena tidak sesuai dengan Pancasila. “Tidak ada lagi SARA,” tandasnya. Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormat-
“Secara kuantitatif dan logika kualitatif, pasangan Ahok-Djarot ini berada di atas angin.” Yunarto Wijaya Pengamat politik dari Charta Politika an DPP PAN Amien Rais dan sejumlah tokoh politik nasional membuat ‘Deklarasi Istiqlal’ yang mengharamkan memilih pemimpin nonmuslim.
Peluang menang Dalam menanggapi keputusan PDIP, pengamat politik Gun Gun Heryanto menilai PDIP menerapkan teori struktur peluang (opportunity structure) untuk menyandingkan Ahok dengan Djarot. “Peluang (kemenangan) ada di incumbent,” ujar Gun Gun ketika dihubungi, tadi malam. Senada, pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan Ahok-Djarot merupakan perpaduan calon berelektabiltas tinggi dengan mesin partai terkuat, PDIP. “Secara kuan-
titatif dan logika kualitatif, pasangan Ahok-Djarot ini berada di atas angin,” ungkapnya kepada Metrotvnews.com. Sementara itu, nama Anies Baswedan menjelang pendaftaran cagub-cawagub DKI menguat. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan mantan mendikbud itu dipertimbangkan oleh partainya, PKB, Partai Demokrat, dan PAN. Keputusan DPP PDIP disambut elite PDIP DKI yang dulu menolak Ahok dengan lagu ‘Ahok Pasti Tumbang’, seperti Prasetio Edi Marsudi dan Gembong Warsono. Kini, lagu itu berubah menjadi ‘Ahok-Djarot Pasti Menang’, seperti yang mereka nyanyikan seusai penetapan di Kantor DPP PDIP, tadi malam. (X-4)
golda@mediaindonesia.com Berita terkait halaman 3 Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @mediaindonesia Tanggapan Anda bisa diakses di www.mediaindonesia.com
Amnesti Pajak Bisa Tembus Rp4.000 Triliun LONJAKAN angka fantastis terjadi setiap jamnya pada peserta pengampunan pajak menjelang berakhirnya periode pertama (September 2016). Perolehan komposisi harta kini telah menembus Rp1.126 triliun dengan proporsi Rp772 triliun dari deklarasi dalam negeri, Rp296 triliun luar negeri, dan Rp58,6 triliun dari repatriasi. Fenomena itu membuat Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo optimistis pengampunan pajak bisa menarik dana hingga Rp4.000 triliun ke dalam negeri. “Dari weekend kemarin (Sabtu-Minggu) penerimaan pajak bagus sekali, lebih dari Rp78 triliun untuk September saja,” urai Mardiasmo saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin. Menurutnya, animo wajib pajak (WP) memang meningkat drastis memasuki hari-hari terakhir periode pertama pengampunan pajak. Dasbor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan hingga kemarin dini hari, perolehan dari surat pernyataan harta (SPH) sudah mencapai Rp98,87 triliun atau Rp76,68 triliun sepanjang September saja. Sementara itu, surat setoran pajak (SSP) mencapai Rp75,99 triliun sepanjang September, atau Rp99,49 triliun sejak Juli. “Ini menunjukkan sudah ada
engine of growth,” tambahnya. Sebanyak 97.913 wajib pajak (WP) tercatat telah mengikuti amnesti pajak.
Padahal, akhir bulan lalu jumlahnya baru 22.017. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mul-
yani Indrawati mengatakan pemerintah mempertimbangkan perpanjangan pengampunan pajak periode I, yakni September. Tarif tebusannya 2%, lebih rendah ketimbang periode II dan III. “Saya akan dengar semua masukan dari masyarakat dan akan evaluasi bersama,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Di tempat terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum memutuskan wacana perpanjangan waktu periode pertama. Namun, kata dia, solusi yang ditawarkan Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak ialah memudahkan proses administrasi bagi wajib pajak yang ingin mengikuti pengampunan pajak periode September. “Misalnya, seseorang punya uang Rp100 miliar di Singapura, untuk melaporkan dananya kan butuh waktu lama. Kemenkeu dan Ditjen Pajak akan memberi kemudahan. Laporkan dulu yang 100 miliar. Syarat administrasi bisa menyusul,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan pengampunan pajak juga diminati pengusahapengusaha ritel. (Fat/Pol/X-7)
Tertawa dan Mental SUDAH lama tertawa diketahui dapat menunjang kesehatan seseorang. Namun, penelitian terbaru mengungkapkan tertawa disertai aktivitas fisik yang ringan dapat meningkatkan kesehatan mental bagi orangorang usia lanjut alias DUTA manula. Peneliti senior dalam studi ini, Celeste Greene, dari Gerontology Institute di Georgia State University, mengatakan pihaknya ingin membantu orang-orang usia lanjut agar memiliki pengalaman positif dalam olahraga dengan mengembangkan program aktivitas fisik yang secara khusus melalui tawa. “Tertawa merupakan kegiatan menyenangkan dan begitu banyak manfaatnya bagi kesehatan,” kata Greene. Peneliti menyebut metode studi ini laughactive, yaitu menggabungkan aktivitas fisik dengan teknik simulasi tertawa tanpa ada rangsangan lucu. Diketahui, tubuh tidak mampu menentukan perbedaan antara tertawa simulasi dan tertawa alamiah sehingga ini baik bagi kesehatan. (MNT/ Ths/X-5)