27 09 2016

Page 1

Harian Umum Media Indonesia

ENERGI PERADABAN

@mediaindonesia

Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp4.000/eks (di luar P.Jawa + ongkos kirim) Rp89.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

SELASA, 27 SEPTEMBER 2016 / NO. 12900 / TAHUN KE-47

HLM 2 Pengusaha Serempak Ikut Amnesti Pajak Damayanti Wisnu Putranti kian bersemangat membantu KPK untuk menindak pelaku utama. ERANDHI HUTOMO SAPUTRA

S

ETELAH status justice collaborator-nya diterima majelis hakim, mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti berjanji mengungkap tuntas pelaku lain dalam kasus korupsi yang menjerat dirinya. Justice collaborator terbukti ampuh sebagai salah satu instrumen untuk membongkar perkara rasywah. Oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin, Damayanti dinyatakan bersalah melakukan korupsi de ngan menerima uang suap S$328 ribu dari Abdul Khoir agar proyek pembangunan jalan di Maluku dari dana aspirasi milik Damayanti dikerjakan Khoir. Ia juga dinilai terbukti meminta Rp1 miliar kepada Khoir untuk kepentingan calon PDIP di Pilkada Jawa Tengah 2015. Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @mediaindonesia Tanggapan Anda bisa diakses di www.mediaindonesia.com

Namun, majelis hakim yang d i ke t u ai S u m p eno hanya mengganjar 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis itu le bih rendah ketimbang tuntutan jaksa, yakni 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Majelis hakim juga menolak tuntutan jaksa untuk mencabut hak politik Damayanti selama 5 tahun. “Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan,” ucap Sumpeno saat membacakan putusan. Di samping alasan lain seperti bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, status justice collaborator yang disematkan KPK menjadi pertimbangan yang meringankan Damayanti. Hakim menilai status itu ampuh untuk membantu pengungkapan perkara yang membelitnya. Keterangan Damayanti, misalnya, membongkar keterlibatan anggota Komisi V, Budi Supriyanto dan Andi Taufan Tiro. “Terdakwa membuka apa saja yang diketahui dan dialami secara terus terang sehingga perkara ini menjadi terang. Majelis sependapat dengan jaksa KPK bahwa pada

CAC 40

4.406,53

(-1,83%)

FTS 100

6.824,41

(-1,22%)

NIKKEI 225

16.544,56

(-1,25%)

HANG SENG

23.317,92

(-1,56%)

2.849,94

(-0,25%)

STRAIT TIMES Dow Jones

18.148,76

(-0,62%)

5.352,14

(-0,68%)

IHSG Keterangan: Data diambil pukul 20.00 WIB

w w w . m e d i a i n d o n e s i a . c o m

HLM 16 Laga Berat Real Madrid

Sumber: yahoo.finance/idx

28 HALAMAN

HLM 22-23 Membungkam Media yang tidak Sejalan

Justice Collaborator Ampuh Bongkar Korupsi terdakwa patut disematkan status justice collaborator sehingga dapat menjadi pertimbangan yang meringankan,” ujar anggota majelis hakim Sigit Herman. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengakui justice collaborator sangat membantu penyidik untuk mengembangkan penyidikan kasus korupsi. “Lebih cepat mengungkap peran setiap orang yang berpotensi menjadi tersangka.” Mantan Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengutarakan hal senada. “Sayangnya kadangkala status justice collaborator usulan KPK masih di-exam hakim. Ini justru dapat menghambat proses pengungkapan lebih luas dari kasus korupsi itu.” Sebelum Damayanti, sejumlah tersangka juga mendapatkan status justice collaborator. Salah satunya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang mampu menyeret banyak nama seperti mantan Menpora Andi Mallarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ke penjara. Status justice collaborator pun menjadi salah satu syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 untuk pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Namun, syarat itu hendak dihapus Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meski belakangan ia berbalik mendukung.

Kolaborasi Mengungkap Rantai Korupsi KOMISI Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa instrumen justice collaborator menjadi pedang ampuh untuk menebas jaringan kejahatan korupsi yang sudah akut di negeri ini. Kasus suap proyek infrastruktur hasil tangkap tangan terhadap mantan anggota Komisi V DPR asal PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti, membuktikan instrumen justice collaborator bertaji untuk membongkar kasus tersebut. Tiga kolega Damayanti di Komisi V DPR, yaitu Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, dan Musa Zainuddin, bisa dijerat KPK dan telah berstatus tersangka. Boleh jadi penetapan ketiganya sebagai tersangka berawal dari ‘nyanyian’ Damayanti. Sebagai justice collaborator, Damayanti juga mengungkapkan kepada penyidik bahwa sebagian besar anggota Komisi V terlibat. Pun ia mengungkap ihwal lumrahnya penarikan fee setiap proyek di komisi yang menjadi mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu. Atas perannya, Damayanti pun mendapat ‘insentif’. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin, hakim memvonisnya lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa. Insentif berupa peringanan vonis itu memang menimbulkan perdebatan. Sebagian orang berpendapat bahwa mekanisme justice collaborator membuat hukuman bagi koruptor menjadi lebih ringan. Akan tetapi, melalui justice collaborator, penegak hukum mendapatkan informasi berharga tentang siapa saja yang terlibat dalam korupsi. Kita tahu korupsi minimal melibatkan dua orang, penyuap dan penerima suap. Bahkan, korupsi di lembaga hukum atau lembaga politik Silakan tanggapi seperti DPR biasanya diEditorial ini melalui: lakukan beramai-ramai. www.mediaindonesia.com Celakanya, ketika KPK www.metrotvnews.com dan pengadilan tipikor bersemangat menjadikan justice collaborator sebagai instrumen untuk memutus rantai korupsi, Kementerian Hukum dan HAM justru hendak menghapus justice collaborator sebagai syarat untuk memperoleh remisi. Ini jelas kebijakan yang kontraproduktif bagi pemberantasan korupsi. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly beralasan aturan dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mensyaratkan terpidana menjadi justice collaborator untuk mendapatkan remisi bersifat diskriminatif. Yasonna menyatakan remisi merupakan rezim pembinaan di lembaga pemasyarakatan; hal terpisah dari proses penegakan hukumnya. Namun, korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus diperangi secara integral oleh semua lembaga penegak hukum. Upaya pembinaan dan penjeraan dilakukan dari awal atau penyidikan. Yasonna juga memunculkan wacana seolah-olah bila koruptor tidak mendapat remisi, LP akan semakin penuh. Padahal, yang membuat LP penuh ialah maraknya kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Banyak pemakai narkoba, yang semestinya direhabilitasi, dihukum sebagaimana pengedar atau bandar. KPK tegas menolak rencana Menkum dan HAM tersebut. Begitu pula Presiden Joko Widodo, yang menegaskan tidak akan menandatangani revisi PP tersebut jika Yasonna mengajukannya. Akan lebih diapresiasi jika Menkum dan HAM lebih fokus dalam membenahi mekanisme pemberian remisi di lembaganya. Terlalu banyak jenis remisi yang juga ditengarai menjadi komoditas suap bagi napi berduit. Kita mendukung negara tetap menerapkan mekanisme justice collaborator untuk memutus mata rantai korupsi di negeri ini. Akan tetapi, untuk benar-benar menghadirkan efek jera, selain melalui justice collaborator, penegak hukum juga harus menjatuhkan vonis penyitaan atau perampasan aset para koruptor, termasuk mencabut hak politik mereka.

Untuk benar-benar menghadirkan efek jera, selain melalui justice collaborator, penegak hukum juga harus menjatuhkan vonis penyitaan atau perampasan aset para koruptor, termasuk mencabut hak politik mereka.

Siap bongkar Damayanti kian bersemangat membantu KPK untuk membuka keterlibatan pihak lain termasuk pelaku utama. “Konsekuensi sebagai justice collaborator harus membantu KPK untuk membuka kasus Komisi V ini sampai selesai,” ujarnya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pengacara Damayanti, Wirawan Adnan, menyatakan dengan diterimanya status justice collaborator oleh majelis hakim membuktikan kliennya bukan pelaku utama. Ia menyebut pelaku utamanya ialah atasan Damayanti di komisi atau pimpinan Komisi V. “Ya atasannya Damayanti.” Saat dimintai tanggapan, Ketua Komisi V Fary Djami Francis meminta agar tuduhan terhadap dirinya bisa dibuktikan KPK. “Kita serahkan ke KPK berproses.“ (Adi/Cah/X-8)

Bursa per 26 September 2016

ANTARA/ROSA PANGGABEAN

DIVONIS 4 TAHUN 6 BULAN: Mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti seusai sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Damayanti divonis hukuman penjara empat tahun enam bulan dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan karena kasus korupsi dana aspirasi proyek pembangunan jalan di Maluku.

erandhi @mediaindonesia.com

Clinton-Trump Berjuang Hapuskan Kesan Negatif MENJELANG debat perdana dua kandidat Presiden AS, Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik, popularitas keduanya berkejaran. Sebanyak 100 juta orang diperkirakan menyaksikan debat Clinton-Trump yang disiarkan di televisi pada Senin (26/9) malam waktu setempat atau pagi hari ini WIB. Clinton, 68, memasuki debat 90 menit tersebut dengan sederet jabatan mengilap sebagai mantan menlu dan senator yang selama 40 tahun melayani masyarakat. Adapun lawannya, Trump, 70, terkenal sebagai miliuner dan bintang acara layar kaca. Dia percaya diri, tidak mudah diprediksi, dan lebih nyaman menjadi pusat perhatian. Debat perdana berlangsung di Universitas Hofstra, New York. Inilah yang jadi pusat perhatian warga AS enam

ming gu sebelum Pemilihan Presiden AS 8 November nanti. Debat digelar sehari setelah jajak pendapat Washington Post-ABC News yang menunjukkan keunggulan Clinton atas Trump pada bulan lalu telah menguap. Hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan Clinton dan Trump sama-sama memperoleh 41% suara. Kandidat Partai Liberal Gary Jhonson 7% dan kandidat Partai Hijau Jill Stein 2%. Dalam kontes dua arah, Trump dan Clinton bahkan meraup 46% suara di antara pemilih terdaftar. Jajak pendapat oleh CNN/ ORC, kemarin, menunjukkan Clinton dan Trump hanya terpaut dua poin di dua negara bagian yang harus mereka perebutkan, yaitu Pennsylvania dan Colorado. Banyak analis mengatakan debat tidak menjamin kemenangan kandidat dalam

pemilihan presiden. Namun, debat bisa membuat seorang kandidat terjungkal. Kesalahan satu kalimat atau keseleo lidah saja bisa berdampak serius. “Saya pikir ini akan ketat hingga akhir. Kita harus bersiap setiap hari. Debat menjadi jalan yang baik untuk melakukannya,” kata Clinton. Selain menyiapkan diri menjelang debat, kedua kandidat juga berjuang untuk menghapus pandangan negatif warga AS. Kejujuran Clinton dipertanyakan akibat skandal e-mailnya, penggunaan dana Clinton Foundation, dan keterkaitannya dengan Wall Street. Sebaliknya, kubu Trump berupaya setengah mati meyakinkan para pemilih bahwa dia memiliki temperamen dan kebijakan yang kuat untuk menjadi kepala negara adidaya. (AFP/AP/Ire/Hde/X-3)

Berita terkait hlm 9

Oksigen dan Umur STUDI tim dari Kunming College of Life Science, Chinese Academy of Sciences, menemukan lingkungan rendah oksigen dapat membuat umur panjang. Itu tampak pada usia orang tua di dataran tinggi Tibet yang cenderung lebih lama ketimbang orang tua di daerah lain di Tiongkok. Menurut sensus, proporsi penduduk Tibet berusia lebih dari 60 tahun lebih rendah ketimbang penduduk Han Tiongkok. Namun, ada kenaikan dramatis dalam proporsi orang tua berusia lebih dari 91 tahun. Proporsi orang tua berusia lebih dari 100 tahun pun lebih tinggi untuk laki-laki Tibet. Hasil studi menunjukkan lingkungan rendah oksigen dapat mempercepat evolusi gen penuaan yang dapat mengimbangi efek penuaan dan memperpanjang umur. (Xinhua/Ire/X-5)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
27 09 2016 by Oppah - Issuu