Media indonesia 01 08 2017 01082017073900

Page 1

@mediaindonesia

SELASA, 01 08 2017

Pelaku Kejahatan Siber bisa Raup Rp6 Triliun Setahun http://bit.ly/2f126Rp

NO. 13191/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN

@mediaindonesia

Tim Penyidik Gabungan Polri-KPK akan Temui Novel http://bit.ly/2uRf0oM

Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

@mediaindonesia

Komisi Yudisial Diminta Awasi Peradilan Kasus KTP-E http://bit.ly/2uQMWBZ

E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

(021) 5812113 & 5801480

J U J U R

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

NARKOBA

Terulang, Terpidana Kendalikan Sindikat SINDIKAT penyelundupan 1,2 juta butir ekstasi dari Belanda yang ditangkap polisi pada Jumat (21/7) lalu dikendalikan Aseng, narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Aseng ialah terpidana mati kasus narkoba. “Iya betul, dia (terpidana mati Aseng) yang kendalikan,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri Brigjen Eko Daniyanto di Jakarta, kemarin. Dalam penangkapan itu polisi menyita ekstasi yang dikemas dalam 120 bungkus plastik aluminium dengan berat masingmasing 2,2 kilogram. Setiap bungkus berisi 10 ribu butir ektasi. Eko menjelaskan seorang tersangka yang menerima paket ekstasi tersebut, Liu Kit Cung alias Acung, ditangkap di dalam gudang di Jalan Raya Kali Baru, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari keterangannya, tersangka mengaku dikendalikan Aseng. Selain Acung, polisi juga menangkap Erwin di Alam Sutra yang berperan sebagai kurir. Penangkapan itu lalu dikembangkan dan polisi menangkap MZ di Tangerang pada 27 Juli. Namun, MZ melawan saat akan ditangkap sehingga terpaksa ditembak mati. Berdasarkan informasi di lapangan, ekstasi yang dikirim dari Belanda itu juga diproduksi di Indonesia. “Ini ekstasi kualitas murni,” ujar seorang sumber di kepolisian. Menurut Eko, pihaknya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk segera memeriksa Aseng. “Rencananya pada Minggu (6/8) kami akan periksa Aseng,” ujarnya. Sebelumnya, praktik narapidana di LP mengendalikan bisnis ekstasi juga dilakukan terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman. Pada 2013 aparat mengungkap penyelundupan 1,4 juta butir pil ekstasi asal Tiongkok yang dikendalikan Freddy yang saat itu ditahan di LP Cipinang. Ketika ditanya apakah ada hubungan antara sindikat Freddy dan Aseng tersebut, Eko mengatakan ada sedikit perbedaan. Freddy memasok ekstasi dari Tiongkok, sedangkan Aseng memesan barang haram tersebut dari Belanda. (Mal/X-5)

ANTARA/RENO ESNIR

TERSANGKA KEJAHATAN SIBER: Sejumlah tersangka kejahatan siber tertunduk saat kepolisian menggelar rilis hasil operasi di Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin. Polri bekerja sama dengan Kepolisian Tiongkok menangkap 149 kriminalis berkewarganegaraan Tiongkok dan Taiwan di Jakarta, Surabaya, Batam, dan Bali dengan barang bukti ponsel, kartu pengenal, serta perangkat elektronik lainnya. WNA Pelaku Kejahatan... | Hlm 21

DPR berharap segera terbit peraturan pemerintah yang mengatur secara rinci tata cara pengelolaan keuangan haji di berbagai jenis investasi. PUTRI ANISA YULIANI

putrianisa@mediaindonesia.com

S

EJUMLAH calon jemaah haji asal Indonesia menyetujui rencana pemerintah menggunakan dana haji jika dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur asalkan dilakukan secara hati-hati dan transparan. Riyah, 52, calon jemaah haji asal Depok, Jawa Barat, misalnya, menilai dana tersebut akan mubazir jika tidak dimanfaatkan. Namun, dia tidak menginginkan jika dana haji nantinya malah dikorupsi pihakpihak tertentu. “Kalau memang untuk kepentingan dan manfaat orang banyak, saya setuju, sebab lebih baik dimanfaatkan daripada dana itu men-

Investasi Dana Haji Lebih Banyak Manfaat

ganggur bertahun-tahun,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. Namun, perempuan yang menurut rencana berangkat haji pada 2027 itu menekankan bahwa penggunaan dana haji untuk kepentingan pembangunan harus hatihati. Selain itu, ia berharap para calon haji tetap mendapat fasilitas yang baik dan tidak mendapat halangan ketika berangkat setelah sebelumnya dana mereka digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur. “Jangan sampai malah jadi ladang korupsi baru. Dana itu harus digunakan sebaik-baiknya. Lalu ketika pada saatnya nanti berangkat, ya tidak mendapat masalah karena dananya kenapa-kenapa,” ujarnya.

Calon jemaah haji lain asal Depok, Yahya, 57, menyebut penggunaan dana calon jemaah haji untuk kepentingan pembangunan boleh saja dilakukan asal tidak ada yang dirugikan. Yahya juga meminta pemerintah berhati-hati karena proses pengumpulan dana umat tersebut melibatkan sisi psikologis. “Jangan sampai bermasalah karena rakyat bisa marah besar. Misalnya, jangan sampai karena dananya tidak kembali untung lalu calon haji jadi korban, tidak bisa berangkat,” ungkapnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengelola dana haji dengan menginvestasikan di sektor menguntungkan seperti infrastruktur. Berdasarkan audit dana haji, baik setoran awal,

Presidential threshold tinggi akan memperkuat sistem presidensial. Angka presidential threshold tinggi membuat partai tidak obral calon presiden.”

Pemberangkatan Jemaah ke Mina Lebih Awal

Lawan Politik Takut Berkompetisi

Polisi Optimistis tanpa Bentuk TPF

Mencegah terulangnya tragedi Mina, Kementerian Urusan Haji Wilayah ASEAN meminta semua negara, memberangkatkan jemaah ke Mina lebih awal.

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang merakyat membuat elektabilitasnya tetap tinggi.

Hasil tim pencari fakta tidak pro justitia. Itu pun tidak bisa dibawa ke pengadilan. Itu sebabnya polisi lebih suka membentuk tim investigasi.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Politik | Hlm 3

Hukum | Hlm 5

Pemerintah Siapkan SKB Lindungi Eks Anggota HTI

nilai manfaat, maupun dana abadi umat pada 2016 mencapai Rp95,2 triliun.

Payung Hukum Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi NasDem, Choirul Muna, menyatakan dana haji boleh diinvestasikan ke sektor infrastruktur umum seperti jalan tol dan pelabuhan jika dilakukan melalui sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN). Dikatakannya, payung hukum berupa UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji belum memunculkan peraturan turunannya, termasuk soal tata cara pengelolaan keuangan haji. Choirul berharap segera terbit peraturan pemerintah yang mengatur itu secara terperinci, misalnya

“Mereka (developer) yang borong tanah, mereka yang punya tanah, mereka mau bikin daerah mewahnya.” Darmin Nasuition

Menko Perekonomian Ekonomi | Hlm 17 SENO

Surat keputusan bersama (SKB) akan digodok tim kecil lintas kementerian. SKB itu XGXGXG bertujuan mencegah main hakim sendiri pascapembubaran HTI. Deradikalisasi | Hlm 4

KEBANGSAAN

SELA

Pemerintah Dinilai sudah Berada di Trek yang Benar MI/ARYA M

“Agar apa yang sudah ditempuh selama ini dengan perbaikan bangsa ini diteruskan. Presiden tidak (boleh) mundur oleh tekanantekanan.“ Gomar Gultom Sekretaris PGI

berapa persen maksimal investasi di produk perbankan, surat berharga, emas, dan investasi lainnya. “Daripada membuat gaduh dengan wacana-wacana yang tidak jelas standar hukumnya, lebih baik fokus menyusun peraturan pemerintah yang diamanatkan tersebut. Peraturan pemerintah ini adalah nyawa dan panduan bagi BPKH nantinya untuk melakukan pengelolaan keuangan haji,” tegasnya di Jakarta, kemarin. BPKH sendiri kemarin menyatakan masih melakukan pemetaan dan konsolidasi internal bersama Dewan Pengawas BPKH soal pemanfaatan dana. “Nanti di saat yang tepat kami akan memaparkan secara komprehensif,” kata anggota Badan Pelaksana BPKH, Benny Wicaksono, di Jakarta. (Bay/X-11)

UPAYA pemerintah dalam menjaga persatuan dan merawat keberagaman dinilai sudah berada di jalur yang benar. Namun, menurut Sekretaris Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom, pemerintah mesti lebih getol menyosialisasikan kebijakan ke publik sehingga tidak menimbulkan polemik. “Pemerintah sudah ada pada trek dan langkah yang benar. Akan tetapi, tentu saja harus dijelaskan kepada masyarakat karena medsos (media sosial) begitu cepat berkembang. Informasi bisa dipelintir,” ujar Gomar seusai pertemuan pengurus PGI dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka,

Jakarta, kemarin. PGI, kata dia, meminta pemerintah tidak tunduk pada tekanan kelompok-kelompok yang berupaya memecah belah bangsa. “Agar apa yang sudah ditempuh selama ini dengan perbaikan bangsa ini diteruskan. Presiden tidak (boleh) mundur oleh tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok yang tidak menginginkan negara ini maju.” Ketua Umum PGI Henriette Hutabarat menambahkan, dalam pertemuan itu, PGI menekankan sikap untuk selalu bersama pemerintah dalam merawat kemajemukan. “Bagaimana kita bersama-sama membangun NKRI ini.”

PGI juga berharap Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan diimplementasikan secara bijaksana. Perppu itu, tegas pengurus PGI Bambang Wijaya, merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk menegakkan Pancasila, tetapi tidak boleh dijadikan alat kekuasaan. “Harapan PGI tentang perppu (ormas), penggunaannya akan terukur. Kita tidak mengharapkan perppu itu akan menjadi alat kekuasaan untuk membungkam siapa saja,” tukas Bambang. Dengan Perppu Ormas, pemerintah bisa dengan cepat

membubarkan ormas yang dinilai anti-Pancasila. Seusai perppu diterbitkan, pemerintah langsung membekukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pada pertemuan tersebut, Henriette menuturkan Presiden menjelaskan upaya pemerintah untuk merawat nilai-nilai kebangsaan dan persatuan bangsa dengan kembali membangun semangat nilai-nilai Pancasila. Jokowi juga menerangkan tentang pembangunan di berbagai sektor, terutama infrastruktur, demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, karena keterbatasan dana, pemerintah harus mengandalkan investasi swasta. Jokowi menjelaskan pula soal posisi utang Indonesia yang kian membengkak. “Beliau menjelaskan apa yang sekarang ini sebenarnya akumulasi utang yang diwarisi dan bunganya cukup besar, mengembang, dan menambah utang itu.” (Deo/X-8)

Menjadi Ibu di Usia 30 Lebih Panjang Umur PERISET dari Universitas Coimbra, Portugal, menemukan perempuan yang menjadi ibu pada usia 30 tahun ke atas akan lebih panjang umur. “Seiring dengan bertambahnya usia saat hamil, harapan hidup perempuan hingga usia 65 tahun juga bertambah. Dengan kata lain, semakin tua perempuan melahirkan, semakin lama mereka hidup,” ungkap tim periset. Tim itu menganalisis kelahiran dan harapan hidup dari seluruh bangsa Uni Eropa termasuk Inggris. Hasilnya, seperti yang dipublikasikan di Journal Of Public DUTA Health, satu dari 25 kelahiran di Inggris saat ini berasal dari ibu berusia 40 tahunan. Menurut pakar fertilitas Lord Winston, perempuan yang melahirkan pada usia tersebut cenderung berkedudukan sosial lebih tinggi dan berpendapatan lebih baik yang menjamin gaya hidup sehat di masa depannya. Riset lain dalam jurnal Menopause oleh ilmuwan AS menyatakan menjadi ibu di usia 30 tahun ke atas lebih panjang umur. (Dailymail/Ire/X-7)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.