Media indonesia 01 11 2017 01112017084550

Page 1

RABU, 01 11 2017 NO. 13280/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

INDONESIA MEMILIH

www.mediaindonesia.com

Halaman 4

Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Wewenang membubarkan ormas yang tidak sesuai dengan ideologi negara diberikan kepada pemerintah melalui kementerian terkait.”

Pengusaha dan Pemprov DKI mengusulkan UMP 2018 di DKI di angka Rp3,6 juta, sedangkan serikat buruh meminta Rp3,9 juta. Selekta | Hlm 2

ANTARA/RENO ESNIR

PEMASANGAN REL PROYEK MRT: Pekerja memasang rel proyek pembangunan moda raya terpadu (mass rapid transit/MRT) di Jalan Panglima Polim

Indonesia Memilih | Hlm 4

Alexis Dinilai Sulit kembali Beroperasi Kesulitan itu, menurut Pemprov DKI, disebabkan temuan tentang kegiatan prostitusi. Namun, informasi tersebut bukan berdasarkan survei, melainkan dari media massa. Perkotaan | Hlm 10

Raya, Jakarta Selatan, kemarin. Pembangunan fisik MRT fase 1 rute Bundaran HI-Lebak Bulus sepanjang 15,7 km ditargetkan akan selesai pada 2018 dan rencananya bisa digunakan pada Maret 2019. PT MRT Jakarta terus menggenjot pembangunan MRT yang bakal terintegrasi dengan bus Trans-Jakarta yang digadang-gadang menjadi solusi kemacetan Ibu Kota.

Kondisi Ekonomi tidak Terpengaruh Tahun Politik Pemerintah mencatat indikator aktivitas ekonomi masih mengalami pertumbuhan di kisaran 2%-20%. Hal itu menepis pesimisme terkait dengan daya beli masyarakat. ERANDHI HUTOMO SAPUTRA erandhi@mediaindonesia.com

S SENO

“OTT tidak membebaskan Indonesia dari korupsi. Kita perlu bangun sistem integritas nasional agar warga negara dapat membedakan mana milik umum, institusi, dan pribadi.” Saut Situmorang Wakil Ketua KPK Hukum | Hlm 6

@mediaindonesia

Media Indonesia

Risiko Blokir jika tidak Daftar Ulang Kartu

Nilai UMP 2018 di DKI belum Ada Titik Temu

“Saya tidak berandai-andai, tapi kami pinjam bahasa Emil. Kami Real Madrid yang lain Barcelona, kami sudah married yang lain masih berkelana,” kata Uu.

@mediaindonesia

TELEKOMUNIKASI

Editorial | Hlm 2

Uu Merasa Klop dengan Emil

Harian Umum Media Indonesia

EJUMLAH kalangan optimistis tahun politik 2018 yang diramaikan dengan pilkada di 171 daerah ataupun persiapan pilpres tidak memengaruhi iklim perekonomian. Menurut mereka, siklus politik yang bergulir rutin sekali lima tahun itu merupakan hal yang biasa. Di sisi lain, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan daya beli masyarakat tetap tumbuh positif. “Dari (Pemilu) 2004, gerak ekonomi berlanjut. Dunia usaha harus gencar berekspansi tahun depan. Be confidence saja,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara di Jakarta, kemarin. Menurut Mirza, perekonomian Indonesia telah menanjak seiring dengan naiknya harga komoditas sejak kuartal IV 2016. Mirza memperkirakan ekonomi akan terus tumbuh di kuartal III 2017 di kisaran 5,1%-5,2%.

“(Penopangnya) pengeluaran pemerintah yang besar walau (kontribusi) APBN hanya 10%12% dari PDB. Jadi, pertumbuhan ekonomi tetap harus datang dari konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi,” ujar Mirza. Gubernur BI Agus Martowardojo menambahkan volume perdagangan dunia yang menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi juga mulai membaik. Tahun lalu, volume perdagangan tumbuh 1,4% lalu diproyeksikan naik menjadi 2,9% tahun ini. “Ada optimisme di Eropa dan Tiongkok.” Dirut Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio yakin agenda politik tidak akan menganggu pasar modal. “Nilai kapitalisasi pasar di bursa kini mencapai Rp6.659 triliun. Dalam 3-4 bulan ke depan akan menjadi Rp7.000 triliun lebih,” ujar Tito. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyangsikan turunnya daya beli masyarakat. Menurut Sri, indikator aktivitas ekonomi tercatat tumbuh yang ditandai naiknya penerimaan pajak dari sektor industri 16,63%,

Aktivis Desak Bentuk TGPF Novel

perdagangan 18,7%, keuangan 9%, telekomunikasi informasi 4,6%, konstruksi 2,4%, transportasi 9,2%, dan pertanian 23,1%. “Kami harap ini mengurangi pesimisme terkait daya beli. Data household consumption menunjukkan konsumsi masyarakat kelas menengah tumbuh 5%-6%. Kami terus memantau bisnis digital dalam melihat fakta daya beli masyarakat,” ungkap Sri. Chief Marketing Officer Lazada Indonesia Achmad Alkatiri memiliki data masih kuatnya daya beli masyarakat berdasarkan transaksi di Lazada yang tumbuh sekitar 40% tahun ini ketimbang di 2016. “Transaksi per hari di Lazada mencapai ratusan ribu dengan penetrasi 80% dari gawai. Apalagi banyak stimulus seperti gratis ongkos kirim dan diskon,” tutur Alkatiri seusai menghadiri kampanye Online Revolution di Jakarta, kemarin. Head of Marketing and Promotion Ramayana, Ainu Rofik, mengatakan banyaknya gerai perusahaan retail yang tutup belakangan ini justru tidak dialami Ramayana. “Kami membuka tiga toko baru hingga akhir tahun di Serpong, Bekasi, dan Jatinegara. Toko Ramayana di seluruh Indonesia kini

ada 118 gerai. Kami menjalankan bisnis daring untuk memperbesar pangsa pasar,” kata Ainu. Analis Indef Bhima Yudhistira menilai memasuki tahun politik pada 2018 bisnis perhotelan dan restoran akan kembali bergairah. “Belajar dari Pemilu 2014, sektor yang tumbuh ialah perdagangan, periklanan, dan hotel restoran. Pada 2018 tren daya beli seharusnya menguat karena stimulus bantuan sosial, dana desa, dan belanja politik. Ini mendorong tumbuhnya daya beli kelas bawah.”

Serap tenaga kerja Tahun depan pemerintah akan menerbitkan perpres proyek padat karya untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Menurut Kepala Staf Presiden Teten Masduki, program itu bertujuan agar masyarakat mendapatkan pekerjaan dan upah untuk memperkuat daya beli. “Dana desa itu Rp60 triliun. Jika penerima dana desa sekitar 74 ribu desa, diperkirakan melibatkan 14 juta tenaga kerja lebih. Minimal satu desa menyerap 200 orang. Penciptaaan lapangan kerja jadi pertimbangan dalam pembangunan infrastruktur.” (Jes/Try/Pol/X-3) Bappenas Minta ... | Hlm 17

PEMERINTAH melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak kemarin resmi memberlakukan peraturan daftar ulang data untuk pengguna kartu seluler prabayar dengan tujuan memberi rasa aman kepada pengguna serta menekan kejahatan siber yang kian marak. Kewajiban registrasi itu diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017. Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Noor Iza mengatakan periode registrasi kartu prabayar diagendakan mulai dari 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M Ramli mengatakan sudah 18 juta pelanggan yang melakukan registrasi ulang. “Saat ini sudah 18.353.061 pelanggan yang sukses registrasi online. Itu menunjukkan respons masyarakat yang baik,” ujar Ahmad di Jakarta, kemarin. Jumlah 18,3 juta tersebut, tambahnya, di luar dari 47 juta pelanggan yang terlebih dahulu registrasi ulang sebelum 31 Oktober. Kominfo, kata Ahmad, tidak menetapkan target jumlah kartu prabayar yang teregistrasi per bulan. Terpenting, batas akhir registrasi akan jatuh pada 28 Februari 2018. Pengguna kartu prabayar memvalidasi nomornya melalui SMS dengan menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) yang tertera di kartu tanda penduduk serta nomor kartu keluarga. Para pelanggan juga dapat mendatangi gerai layanan operator maupun melihat situs web operator. Pengguna kartu prabayar yang belum mendaftar hingga 28 Februari 2018 masih diberi tenggang waktu 15 hari. Lewat dari tanggal tersebut, layanan panggilan keluar dan pengiriman SMS keluar akan diblokir. Terakhir, akan ada pemblokiran seluruh layanan, termasuk data internet. Di sisi lain, sebagian warga mengaku belum memahami masalah kewajiban registrasi. Sebagian lagi mengeluhkan sulitnya registrasi menggunakan SMS ke nomor 4444 dengan format NIK#NomorKK. Ibu Ati, penjual makanan di sebuah kantin di Jakarta, misalnya, mengira 31 Oktober merupakan hari terakhir daftar ulang. Dia juga mengaku belum mendapat balasan konfirmasi. “Saya dan teman-teman yang lain sampai sekarang belum mendapat balasan dari nomor 4444,” keluhnya. (Try/Nyu/Mtvn/ Ant/X-11)

Penyelesaian kasus Novel tidak bisa hanya diserahkan kepada pihak kepolisian. Presiden perlu membentuk tim gabungan pencari fakta.

Hukum | Hlm 6

UU ORMAS

SELA

Naskah Akademik Revisi Mulai Digulirkan

Bermula dari Dinasti

DISKURSUS terkait dengan usul revisi atas Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 disambut positif banyak kalangan. Terlebih Presiden Joko Widodo sudah menegaskan pihaknya bersikap terbuka atas usul revisi UU itu. Menyusul langkah Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono membahas isu tersebut bersama Presiden Jokowi, pekan lalu, kemarin, Partai Demokrat menyerahkan naskah akademik usul revisi UU Ormas kepada Kementerian Dalam Negeri. “Ketua Umum sudah perintahkan

juga ke fraksi lewat Komisi II (DPR) untuk jadi inisiator utama, untuk menginisiasi perubahan itu,” ucap Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan seusai memberikan naskah akademik di Kantor Kemendagri, Jakarta. Mewakili Menteri Dalam Negeri, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menerima langsung berkas revisi. Belasan pasal dikatakan Hinca dibahas dalam berkas itu. Menurut Hinca, Demokrat mengusulkan dua poin penting dalam revisi. Pertama mengenai due proccess of law dan kedua tentang sanksi yang diberikan. Di DPR, pimpinan DPR pun mene-

rima naskah akademik yang sama dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI. “Kami menerima usulan revisi UU Ormas. Ini langkah tindak lanjut dari apa yang kita ambil keputusan beberapa waktu lalu,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat menerima pimpinan F-Demokrat, di Gedung Nusantara III, Jakarta, kemarin. Partai Kebangkitan Bangsa pun dilaporkan tengah menyiapkan naskah akademik terkait dengan usul revisi UU Ormas. “Naskah akademik sedang digodok oleh tim yang dipimpin Malik Haramain,” kata Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, kemarin.

PKB bersama Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan sebelumnya mendukung pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi UU Ormas dengan syarat UU itu direvisi setelah disahkan. Mendagri Tjahjo Kumolo, dalam kesempatan terpisah, meyakini fraksi-fraksi di DPR RI menyepakati prinsip dasar dalam UU Ormas meskipun belum satu suara dalam poinpoin implementasinya. “Saya kira, walaupun DPR tidak bulat, kami dari pemerintah menangkap sinyal, walaupun menolak, bukan menolak prinsip itu,” kata Tjahjo di Yogyakarta, kemarin. (Ric/ Nur/Ant/X-6)

Pada 1977 setelah Spanyol menCATALONIA merupakan kawasan independen di Peninsula Iberia jadi negara demokrasi, Catalonia yang memiliki bahasa dan kebi- kembali diberi status otonomi. Keinginan Catalonia asaan tersendiri. untuk merdeka terus Pada 1150, pernikahan tumbuh hingga Juli antara Petronilia, Ratu 2010. Krisis ekonoAragon, dan Ramon Bemi yang melanda renguer IV, Count of Spanyol semakin Barcelona, membenmemperkuat setuk sebuah dinasti. ruan Catalonia Kekuasaan dinasmerdeka. ti itu berlangsung Akhirnya pada 1 hingga masa kekuaOktober 2017, Catalosaan Raja Philip V. SENO nia menggelar referenPada Perang Spadum yang hasilnya 90% ingin nyol Valencia kalah pada 1707 dan Catalonia 1714, kemudian melepaskan diri dari Spanyol. (Telegraph.co.uk/Bas/X-7) menghasilkan negara Spanyol.

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Media indonesia 01 11 2017 01112017084550 by Oppah - Issuu