Media indonesia 02 09 2017 05092017065114 by Oppah

@mediaindonesia

SABTU, 02 09 2017

Jokowi Ulang Sejarah Soekarno Salat Idul Adha di Sukabumi https://shar.es/1SkjlW

NO. 13221/ TAHUN KE-48 24 HALAMAN

@mediaindonesia

Rp4.000/eks

Percepat Izin Berusaha, Pemerintah Terbitkan Perpres https://shar.es/1SkjOs

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

@mediaindonesia

E-mail: cs@mediaindonesia.com

Haji Mabrur Antihoaks, Fitnah, dan Gibah https://shar.es/1SkjQG

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

LIPUTAN HAJI

Prosesi Haji Berjalan Lancar dan Aman SISWANTINI SURYANDARI Dari Mekah

LEMPAR JUMRAH: Para jemaah haji melakukan lempar jumrah di Jembatan Jamarat, Mina, kemarin. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah,

AFP

seluruh jemaah haji mulai bergerak untuk melempar jumrah di Mina dan melemparkan batu sebanyak tujuh kali ke tugu pertama sebagai simbol mengusir setan pada 10 Zulhijah.

PELAKSANAAN ibadah haji 1438 Hijriah tahun ini berlangsung tertib, lancar, dan aman. Bahkan, jemaah haji Indonesia yang jumlahnya terbanyak di dunia mampu memberikan contoh dalam menjalankan prosesi haji mulai wukuf sampai lempar jumrah dengan baik. Wukuf berlangsung Kamis (31/8). Jemaah Indonesia yang menempati 70 maktab di Arafah melaksanakan wukuf bersama sekitar tiga juta jemaah haji dari seluruh dunia sejak selepas Magrib dengan berzikir, beristigfar, dan bermuhasabah. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, selaku amirul hajj, berpesan agar para jemaah juga mendoakan bangsa Indonesia. “Doakan juga bangsa kita menjadi bangsa yang maju, rakyatnya rukun, dan sejahtera,” ujarnya yang diamini para jemaah. Setelah wukuf, kemarin, jemaah mulai bergerak ke Muzdalifah yang jaraknya sekitar 4,5 kilometer. Je-

maah sesuai dengan kloternya antre tertib di depan pagar tenda. “Jemaah baru boleh keluar dari pagar maktab kalau bus sudah tiba. Ini untuk kenyamanan dan keselamatan jemaah,” kata Muhamad, jemaah asal Jember, Jawa Timur, mengutip ketua rombongannya. Saat tiba di Muzdalifah semua jemaah mendapatkan batu kerikil yang sudah dikemas dalam kantong plastik. Satu kantong plastik berisi 100 kerikil. Tidak lama kemudian mereka bergerak ke Mina. Di Mina, di pintu-pintu pagar maktab diberi lampu merah hijau seperti lampu lalu lintas untuk mengontrol waktu lempar jumrah. Larangan waktu lempar jumrah pada 10 Zulhijah, pada pukul 06.00-10.30, 11 Zulhijah (14.00-18.00), dan 12 Zulhijah (10.30-14.00). “Saya ingatkan harus patuhi jadwal saat lempar jumrah,” tegas Lukman. Hingga kemarin jemaah Indonesia masih dengan baik dan tepat waktu melaksanakan lempar jumrah. (X-5) Komitmen Kebajikan... | Hlm 17

Berkurban dalam Keberagaman Bangsa Kaum muslim menyadari betapa beragamnya Indonesia. Idul Adha pun menjadi momen untuk mengedepankan pengorbanan guna mencapai cita-cita. BENNY BASTIANDY

benny@mediaindonesia.com

EMPERERAT kerukunan sesama muslim dan menjaga persaudaraan di tengah keberagaman bangsa menjadi intisari dari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam perayaan Idul Adha 1438 Hijriah di Kota Sukabumi, kemarin. “Saya mengajak kita semua mempererat persaudaraan di antara sesama muslim, ukhuwah islamiyah,

dan wathoniyah kita sebangsa dan setanah air,” kata Jokowi sebelum salat Id di Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi. Dalam kesempatan itu, Jokowi tidak lupa mengingatkan kembali soal keberagaman di Indonesia. “Indonesia bangsa besar dengan 714 suku dan 1.000 lebih bahasa daerah yang berbeda-beda. Setiap bertemu kepala negara asing, saya sampaikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, jangan sampai karena pemilihan wali kota atau bupati kita terpecah-pecah. Itu hanya urusan pilihan politik,” ujar Presiden yang menyumbangkan seekor sapi ongole seberat 1,2 ton kepada panitia di Masjid Agung Kota Sukabumi. Kepala Negara melaksanakan sa lat Idul Adha bersama ribuan warga Kota Sukabumi. Imam salat Idul Adha ialah Mahfud Gozali dan khatib Ketua MUI Kota Sukabumi Deddy Ismatullah. Di Masjid Istiqlal Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak kaum

muslim memaknai Hari Raya Kurban sebagai bentuk pengorbanan untuk kemajuan bangsa. “Semoga tecermin di kehidupan

kita sehari-hari dalam rangka membangun bangsa maju, aman, dan damai. Umat Islam seyogianya memahami dan mencontoh Nabi Ibrahim

MI/RAMDANI

HEWAN KURBAN MEDIA GROUP: Chairman Media Group Surya Paloh secara simbolis menyerahkan hewan kurban seusai salat Idul Adha 1438 H di Masjid Nursiah Daud Paloh, Kedoya, Jakarta Barat, kemarin.

Permintaan maaf saja tidak cukup. Harus ada upaya lebih nyata lagi untuk memajukan olahraga prestasi di tingkat internasional.

Ganti Nama, Saracen Lanjutkan Aksi

Sejarah Baru Yogyakarta

PDIP Pastikan Cagub Jatim dari NU

Penyidik Bareskrim Polri sedang mendalami keterlibatan kelompok lain dalam bisnis penyebaran ujaran kebencian dan SARA.

Keputusan MK memperjelas kriteria pencalonan dan memastikan ke depan perempuan bisa menjadi Gubernur DIY.

Masukan para kiai NU sangat dibutuhkan karena bangsa ini, khususnya Jatim, tidak bisa lepas dari ulama yang memiliki peran sentral.

Editorial | Hlm 2

Politik & Hukum | Hlm 3

Hukum | Hlm 4

Regional | Hlm 18

yang menuruti perintah Allah SWT. Kita perlu belajar untuk mencapai tujuan tertentu memerlukan pengorbanan yang baik,” kata Kalla. Seusai salat Kalla menyerahkan sumbangan dua ekor sapi ongole atas nama Presiden dan Wapres untuk dibagikan kepada yang berhak. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, dalam khotbah bertema Idul Adha dan semangat rekonsiliasi nasional di Masjid Istiqlal Jakarta mengajak masyarakat kembali mengenang peristiwa berkurban. “Ber-Islam ialah pasrah secara to tal dan autentik atas perintah agama. Ketika berhadapan dengan pe rintah Allah, kepentingan lain ha rus ditenggelamkan,” ungkap Kamaruddin. Lebih lanjut Kamaruddin menjelaskan, Allah SWT menganugerahi In donesia sebagai bangsa paling majemuk di dunia. Hal itu terlihat dari beragamnya suku, budaya, ras, dan agama. “Tujuan beragama ialah menciptakan kemaslahatan manu-

sia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Hanya dengan beragama dan berbangsa amanah itu bisa diwujudkan.” Sementara itu, Chairman Media Group Surya Paloh yang melaksanakan salat di Masjid Nursiah Daud Paloh di Kedoya, Jakarta Barat, menyampaikan bahwa Idul Adha menjadi momen untuk memperkuat pe ngor banan antarsesama umat beragama. “Mari kita menjaga kebersamaan dan pengorbanan ini bukan untuk umat muslim saja, melainkan seluruh umat beragama. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa, kita ti dak bisa hanya mementingkan in dividu atau kelompok. Semangat pengorbanan dan keikhlasan membuktikan bahwa umat muslim merupakan individu mulia,” tandas Surya. Dalam kesempatan itu, Surya menyerahkan kurban 19 ekor sapi dan 20 kambing untuk dibagikan ke pada warga masyarakat. (Nur/ Rio/Ant/X-3)

“Saya setuju kalau (Batam) dikelola satu badan. Kalau ada perppu badan baru atau badan yang ada diperkuat, wewenangnya diperkuat.” Sidarto Danusubroto Anggota Wantimpres Selekta | Hlm 2 DUTA

Bisnis Hoaks dan Literasi Digital

Fenomena bisnis gelap kelompok Saracen yang meledak belakangan ini menjadi gambaran puncak gunung es dari fenomena industri hoaks yang menjadikan isu-isu berdaya ledak tinggi seperti isu SARA nyata adanya di tengah masyarakat.

Opini | Hlm 8

REGIONAL Baca Media Indonesia Edisi Minggu BPS Bebas Intervensi Data yang independen dan pemerintah yang responsif ialah harmoni terbaik. (Kepala BPS Suhariyanto) Wawancara | Hlm 5

Kesegaran Baru si Anak Emas Aksi kocak trio Warkop DKI Reborn kembali. Di hari pertamanya saja sudah mendapatkan 300 ribu penonton. Hiburan | Hlm 20

SELA

Singapura Pilih Presiden Melayu Lagi Tidur Ekstra Tingkatkan TIGA minggu lagi rakyat Singapura akan memilih presiden, yang pertama kalinya sejak 46 tahun lalu, diperuntukkan khusus bagi kandidat Melayu. Warga Singapura bakal memilih presiden Melayu lagi setelah lima pemilu sebelumnya berlalu tanpa calon dari etnik itu, yakni sepeninggal Yusof Ishak hampir setengah abad silam. Ishak yang merupakan pendiri surat kabar Utusan Melayu dan me ninggal pada 1970 sebelum masa jabatan ketiganya berakhir. Hari nominasi pemilu kali ini jatuh pada 13 September dan pemungutan suara 23 September. Sejauh ini sudah ada tiga kandidat yang siap bersaing, yakni mantan Ketua

Parlemen Halimah Yacob, Chief Executive Second Chance Properties Mohamed Salleh Marican, dan Chairman Bourbon Offshore Asia, Farid Khan Kaim Khan. Untuk pertama kalinya dalam pemilu presiden Singapura, pihak yang berkepentingan harus menyerahkan formulir Deklarasi Komunitas kepada Komite Komunitas yang baru dibentuk. Ini memastikan calon benar-benar anggota komunitas etnik yang dicadangkan untuk pemilu kali ini. Kampanye pun akan berbeda dari yang sebelumnya. Sejumlah peraturan baru ditetapkan untuk menjaga muruah jabatan presiden dan memastikan kandidat bertindak dalam garis kesopanan dan

terhormat. Di antara aturan untuk menjaga martabat jabatan presiden ialah kegiatan kampanye di forum televisi tidak disarankan. “Selain itu, calon harus membuat pernyataan bahwa mereka memahami peran presiden sebagaimana tercantum dalam konstitusi,” kata laporan media terkemuka Singapura, The Straits Times. Aturan baru dimaksudkan untuk mencegah janji-janji yang tidak realistis dan terjadinya gejolak selama kampanye. Departemen Pemilu Singapura (ELD) telah mengingatkan para kandidat bagaimana mereka harus berkampanye. ‘’Kampanye pemilihan harus sesuai dengan martabat dan peran presiden,” ujar ELD. (AFP/CNA/Hym/X-8)

Performa Siswa

KAUM remaja umumnya sulit mendapatkan tidur yang cukup karena padatnya jadwal sekolah. Namun, di Smedhagsskolan, sebuah sekolah di utara Stockholm, Swedia, para siswa mendapat tidur cukup setiap hari. Hal itu telah meningkatkan kinerja mereka. Penyiar televisi SVT melaporkan dalam sebuah program sains, Minggu (27/8). Menurut psikiater Anders Hansen, banyak remaja lebih suka tidur dari tengah malam sampai sekitar pukul sembilan pagi. “Fakta perubahan ritme sirkadian dikombinasikan dengan kebutuhan untuk lebih banyak tidur menyebabkan banyak orang DUTA mengalami kesulitan bangun di pagi hari,” kata Hansen. Tidur nyenyak sangat penting bagi remaja yang membutuhkan sembilan jam tidur semalam. (Xinhua/Hym/X-7)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

SELEKTA

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

EDITORIAL

Bangkit dari Krisis Prestasi Olahraga KEOLAHRAGAAN nasional bertujuan antara lain mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Tujuan itu tertuang secara terang benderang dalam undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Tujuan untuk memuliakan nama bangsa, menurut undang-undang itu, dicapai melalui olahraga prestasi. Karena itulah, DUTA olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Harus jujur diakui bahwa saat ini Indonesia gagal membina dan mengembangkan olahraga prestasi. Fakta yang telanjang bulat ada di hadapan kita ialah prestasi olahraga Indonesia di kawasan Asia Tenggara turun dan turun terus. Pada ajang SEA Games yang menjadi ritual dua tahunan itu, Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara yang diperhitungkan. Padahal, Indonesia mendominasi prestasi pada periode awal digelarnya ajang ini pada 1977. Dalam periode 20 tahun terakhir, posisi Indonesia konsisten berada pada rentang peringkat tiga hingga lima. Terus terang dikatakan bahwa SEA Games 2017 di Malaysia menjadi monumen kegagalan olaharaga Indonesia. Disebut kegagalan karena ‘Kontingen Merah Putih’ hanya mampu mendulang 38 medali emas dari 55 emas yang ditargetkan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan negeri ini berada dalam situasi darurat olahraga. Jangan berlama-lama berlarut dalam situasi darurat prestasi olahraga. Kita harus segera bangkit untuk menyambut Asian Games 2018 karena Indonesia bertindak selaku tuan rumah penyelenggaraan ajang olahraga empat tahunan negara-negara Asia tersebut. Tolok ukur kesuksesan Asian Games bukan sematamata memenuhi target delapan besar. Target itu dicapai murni karena prestasi, bukan menghalalkan segala cara dengan memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah. Jauh lebih penting lagi ialah Indonesia sukses sebagai tuan rumah. Karena itulah, pembangunan infrastruktur olahraga harus selesai tepat waktu tanpa korupsi. Prestasi buruk di SEA Games Malaysia perlu dievaluasi secara menyeluruh. Hasil evaluasi itu bisa dijadikan bahan untuk perbaikan menghadapi Asian Games. Pada perhelatan SEA Games, persiapan kontingen Indonesia serbainstan. Ada persoalan keterlambatan uang saku, tidak adanya alat bertanding, batalnya pemberangkatan uji coba serta pemusatan latihan. Singkat kata, kegagalan Indonesia akibat salah urus olahraga prestasi. Lebih ironis lagi, salah urus olahraga prestasi seakan dilestarikan sejak lahirnya UU Sistem Keolahragaan Nasional. Padahal, undang-undang itu sudah secara rinci mengatur peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam memajukan olahraga prestasi. Disebutkan secara eksplisit bahwa pengelolaan olahraga nasional merupakan tanggung jawab seorang menteri. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sudah meminta maaf dan mengaku bertanggung jawab atas kegagalan Kontingen Indonesia pada SEA Games 2017. Permintaan maaf saja tidak cukup. Harus ada upaya lebih nyata lagi untuk memajukan olahraga prestasi di tingkat internasional. Upaya nyata itu, misalnya, mulai menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memetakan potensi olahraga di daerah. Kalau selama ini Lampung menjadi andalan angkat besi, mestinya di sana didirikan pusat pelatihan angkat besi. Kalau di NTT lahir benih atletik, sudah seharusnya di sana dibangun fasilitas olahraga lari yang nyaman. Jangan semuanya dipusatkan di Jakarta. Tidak salah pula bila menteri mulai membangun hubungan yang baik dengan induk olahraga. Untuk keluar dari situasi darurat prestasi olahraga saat ini tidak bisa dengan permohonan maaf. Negeri ini sudah inflasi kata maaf yang diucap pejabat saban gagal memetik prestasi. Harus ada tindakan nyata terukur untuk memajukan olahraga, bukan dengan kata kata.

Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials

AP/A.M. AHAD

NAIK DI ATAP KERETA: Penumpang kereta api mencoba naik ke atap kereta yang penuh sesak saat mudik ke kampung halaman mereka ketika liburan Idul Adha 1438 hijriah

di Dhaka, Bangladesh, kemarin.

Jadikan Batam Otonomi Khusus Secepatnya

Batam tidak bisa dibiarkan seperti sekarang ini yang seperti daerah mafia tidak bertuan. NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia

UKUNGAN agar Batam dijadikan daerah otonomi khusus perekonomian terus berdatangan. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto, dan kalangan pengusaha pun setuju diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mewujudkan hal itu secepatnya. Menurut Sidarto, Batam harus dikelola secara khusus. “Saya setuju kalau (Batam) dikelola oleh satu badan. Kalau ada perppu (Batam bisa dikelola) badan baru atau badan yang ada diper-

kuat,” katanya saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Ia menekankan, Batam sulit berkembang jika masih ada dualisme pengelola, yakni Pemkot Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Padahal, dulu Batam dibangun untuk bisa mengimbangi kemajuan Singapura. Saat ini, tukas Sidarto, waktu yang tepat untuk membenahi pengelolaan Batam. Sebelumnya, dalam seminar bertajuk Quo Vadis Batam: Kembali ke Cita-Cita Awal yang digelar Media Indonesia, pekan lalu, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan, untuk menga khiri dualisme pengelolaan Batam, yakni dengan menjadikan kawasan itu sebagai

daerah otonomi khusus ekonomi. Untuk merealisasikannya, Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PAN Teguh Juwarno meminta Presiden menerbitkan perppu. Ketua Umum Kamar Dagang dan Indonesia (Kadin) Rosan Roslani juga mendukung Batam menjadi daerah otonomi khusus ekonomi untuk mengembalikan semangat dan cita-cita awal Batam sebagai lokomotif perekonomian nasional. Menurutnya, kondisi Batam sekarang ini memprihatinkan di sisi investasi dan bisnis. “Memang kami juga mendapat laporan bahwa investor jadi turun minatnya.’’ Namun, kata Rosan, penerapan otonomi ekonomi khusus bagi Batam harus menyeluruh sehingga tak ada konflik kelembagaan lagi. Kadin mendorong pemerintah agar bergerak cepat melakukan perubahan di Batam untuk kembali ke cita-cita awal

sebagai kawasan industri yang mampu bersaing dengan kawasan industri di negara lain. Pelaku usaha di Batam juga setuju jika pemerintah memberlakukan otonomi khusus sebab selama ini Batam hanya menjadi alat bagi daerah lain di Kepulauan Riau. “Artinya, masyarakat di Kepri merasa berhak atas Batam seperti Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, dan Lingga. Seharusnya tidak begitu,” kata Andi Maslan, Direktur PT Lapech Tech. Menurut dia, pekerja di Batam sebagian besar berasal dari luar Batam seperti Jawa. Jika pemerintah pusat menerapkan otonomi khusus perekonomian, berarti mereka telah mewakilkan Batam sebagai daerah yang bebas dari pengakuan suku tertentu.

Daerah mafia Hal senada dikatakan Irawan,

salah seorang tokoh masyarakat di Batam. Ia meminta pemerintah pusat tegas untuk mengakhiri dualisme pengelolaan di Batam. Soal lahan di Batam, misalnya, harus diambil alih pemerintah pusat. Salah satu bukti kenapa otonomi khusus di Batam harus segera diterapkan ialah banyaknya lahan tak bertuan yang dikuasai orang-orang tertentu seperti Pulau Rempang dan Galang. “Ini harusnya tidak terjadi. Pusat mencla-mencle terhadap Batam. Siapa yang berkuasa tidak jelas. Ibarat daerah mafia yang tidak bertuan,” tandasnya. Akademisi dan staf ahli Kadin Batam Mohammad Gita mengakui ada ketimpangan di Batam. “Kuncinya sekali lagi. Pemerintah pusat maunya apa? Kalau mau otonomi khusus, ayo laksanakan. Jangan tunggu sampai ekonomi Batam di titik nadir baru diselamatkan.’’ Juru Bicara Presiden, Johan Budi, belum bisa mengomentari dorongan sejumlah pihak agar Presiden menerbitkan perppu itu. “Saya harus tanya dulu bagaimana sikonnya. Enggak bisa langsung jawab,” ucap Johan, kemarin. (Adi/HK/X-8)

Pemerintah Terbitkan Perpres Percepat Izin Berusaha PEMERINTAH akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha untuk mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai standar pelayanan. Regulasi itu juga memberi kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan, serta meningkatkan koordinasi di antara kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. “Tunggu saja 3 - 4 hari ini perpres diteken dan semua akan dimulai,” ujar Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat mengumumkan kebijakan ekonomi yang baru, di Jakarta, Kamis (31/8). Kebijakan itu bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan, sekaligus memanfaatkan sistem teknologi informasi. Nantinya segala bentuk perizinan akan diakomodasi dalam sistem perizinan terintegrasi berbasis teknologi informasi (single submission). Darmin mengakui kondisi pelayanan perizinan di Tanah Air masih belum optimal, bahkan

belum seluruhnya menggunakan sistem teknologi informasi. Beberapa indikator menunjukkan kinerja realisasi investasi masih di bawah target (rendah), yakni 1,97% dari rata-rata per tahun periode 2012-2016 sebesar US$1.417,58 miliar. Begitu juga dengan capai an tar get rasio investasi masih rendah, sekitar 32,7%. “Kendati Indonesia sudah masuk sebagai negara layak investasi, realisasi dan kecepatan untuk mulai berusaha belum seperti yang di-

harapkan,” imbuhnya. Di tempat yang sama, Deputi Kemenko Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Eddy Putra Irawadi mengatakan single submission akan mulai diuji coba pada awal 2018. Single submission juga akan terintegrasi dengan sistem perizinan yang dipayungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Pemerintah memastikan tidak akan terjadi tumpang tindih karena BPKM pusat tetap memegang peranan inti terkait

pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), sedangkan sistem single subsmission lebih menjembatani kewenangan perizinan lintas sektoral, sekaligus melakukan pengawasan,” ujarnya. Kepala BKPM Thomas Lembong menambahkan single submission tidak hanya menjembatani wewenang lintas sektoral, tetapi juga mempermudah proses identifikasi investor melalui identitas tunggal. Thomas optimistis kebijakan anyar tersebut dapat mempercepat realisasi investasi di Tanah Air. (Tes/X-7)

Kasus Aris Momentum Evaluasi Internal KPK

AP/ERIC GAY

BANJIR: Pengendara melihat banjir yang meluap dari Sungai Guadalupe di Tivoli, Texas,

Rockport, Amerika Serikat, kemarin. Banjir bandang tersebut akibat dari badai Harvey. Petugas Intensifkan... | Hlm 11

KEHADIRAN Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Aris Budiman ke Pansus Angket KPK, (29/8) lalu, harus disikapi dengan tegas karena telah melakukan pembangkangan terhadap pimpinan KPK. “Ini harus dijadikan momentum untuk bersih-bersih. Tidak hanya memberhentikan secara tidak hormat (Dirdik), tetapi juga mengevaluasi pejabat yang lain,” kata Busyro Muqoddas, mantan pimpinan KPK, di Yogyakarta, kemarin. Busyro menggarisbawahi keberanian dan kenekatan Dirdik KPK hadir ke rapat Pansus KPK di DPR. “Setahu saya, baru kali ini ada direktur yang seberani, senekat itu,” kata Busyro. Menurut dia, pembangkangan Dirdik itu juga sebagai penghinaan kepada KPK. “Pimpinan

KPK kita desak untuk memberhentikannya secepat mungkin dan dikembalikan ke Mabes Polri,” katanya. Selain itu, lanjutnya, ia meminta pimpinan KPK juga turun tangan untuk menanyakan langsung kepada Dirdik. “Jangan hanya menyerahkan kepada pengawas internal. Yang disampaikan Dirdik di Pansus KPK juga harus diselidiki kebenarannya,” desaknya. Busyro juga mengatakan pengawas internal harus ditinjau ulang karena dibutuhkan orang yang berani, berintegritas, dan tidak ada catatan hitam masa lalu. Selain itu, deputi penindakan dan kepala biro hukum juga harus dievaluasi. Terkait dengan kasus Dirdik itu, KPK telah menggelar rapat dengan Dewan Pertimbangan

Pegawai (DPP). Hasilnya telah diberikan kepada pimpinan KPK dalam wujud rekomendasi. “Itu baru rapat tahap awal sebagai respons dan menanggapi perkembangan yang terjadi di KPK. Seperti yang disampaikan Ketua KPK, aturan internal akan ditegakkan,” papar juru bicara KPK Febri Diansyah (31/8). Karena prosesnya masih berjalan, lanjutnya, KPK tidak akan terburu-buru memberikan keputusan. “Kita belum bicara soal sanksi karena prosesnya masih berjalan saat ini,” imbuhnya. Pada bagian lain, Presiden Joko Widodo menegaskan tak akan mencampuri urusan apa pun yang berkaitan dengan Pansus KPK. “Pansus hak angket

KPK ini wilayahnya ada di DPR. Wilayahnya ada di legislatif karena ini merupakan hak DPR,” tegas Jokowi saat kunjungan kerja di penggilingan beras di Kampung Tugu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kemarin. Begitu juga KPK. Menurut Jokowi, lembaga antirasywah itu independen sehingga dirinya tidak ingin mencampuri urusan KPK. “Nanti ada yang ngomong intervensi,” ujarnya sambil tersenyum. Karena itu, lanjut Jokowi, semua pihak harus betul-betul paham dengan tugas dan wewenang masing-masing. “Tolong, harus betul-betul dilihat. Ini wilayahnya legislatif, ini wilayah independen KPK, ini wilayah eksekutif,” tegasnya. (AT/Ric/BB/X-5)

POLITIK & HUKUM

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

Ganti Nama, Saracen Lanjutkan Aksi Penyidik Bareskrim Polri sedang mendalami keterlibatan kelompok lain dalam bisnis penyebaran ujaran kebencian dan SARA. Salah satunya ialah Muslim Cyber Army. SRI UTAMI

ami@mediaindonesia.com

ERSANGKA baru sindikat penyebar ujaran kebencian lewat laman daring Saracen, Muhammad Abdullah Harsono, sempat melanjutkan aksi dengan terlebih dahulu mengubah nama grup menjadi NKRI Harga Mati. Salah satu pendiri Saracen itu ditangkap polisi di Jalan Bawal, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Rabu (30/8). Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Martinus Sitompul, Harsono diketahui meneruskan penyebaran ujaran kebencian di bawah nama NKRI Harga Mati seusai tiga rekannya ditangkap polisi. Ketiga rekannya yang sudah terlebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka itu ialah Jasriadi, Muhamad Faizal Tanong, dan Sri Rahayu Ningsih. “Grup ini sengaja kami biarkan, kami ingin tahu apa saja perkembangannya, apa saja yang terjadi pascapenangkapan Jasriadi. Ternyata yang bersangkutan (Harsono) ini menggantinya kemudian juga mem-posting ujaran kebencian pada suku agama dan ras tertentu,” ungkap Martinus, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (31/8). Martin menerangkan keempat tersangka sama-sama aktif membuat konten kebencian berunsur SARA yang selanjutnya didistribusikan dan disebar. Mereka memiliki peran spesifik masing-masing. Misalnya, Jasriadi bertugas membobol banyak akun untuk dijadikan follower (pengikut). Harsono pun memiliki kemampuan teknologi yang mempuni untuk mengambil alih laman Saracen menjadi NKRI Harga Mati. Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menegaskan polisi akan mengungkap pendana, termasuk pihak yang meng-

gunakan jasa kelompok tersebut. Mereka semuanya tidak akan lepas dari jerat pidana. “Apa yang dilaporkan, siapa yang pernah menggunakan, dananya dari mana, untuk apa, dibayar berapa semua ditelusuri.” Saat ditemui seusai salat Idhul Adha di Lapangan Bayangkara Polri, Jakarta, kemarin, Wakapolri Komjen Syafruddin menyatakan keyakinannya bahwa masih ada kelompokkelompok lain serupa Saracen. Polisi bakal mengungkap mereka. “Saya rasa itu termasuk progres penyidik akan menginvestigasi secara profesional, untuk mengungkap semua. Saya yakin tidak hanya Saracen, pasti ada kelompok lain,” tegas Syafruddin. Penyidik Bareskrim Polri sedang mendalami keterlibatan kelompok lain dalam bisnis penyebaran ujaran kebencian itu. Martinus menyebut kelompok yang tengah didalami ialah grup Muslim Cyber Army (MCA) dan satu kelompok lain.

Perang multidimensi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengingatkan bahwa Indonesia tidak terlepas dari ancaman perang modern yang multidimensi. Perang itu menyebar dan menyuburkan paham terorisme, radikalisme, separatisme, pornografi, pembalakan liar, illegal fishing, narkoba, hingga perdagangan manusia. “Termasuk penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang mengancam keutuhan dan persatuan bangsa negara kita,” cetus Wiranto ketika membuka Rakornas Kesatuan Mahasiswa Hindu Darma Indonesia (KMHDI), di Denpasar, Bali, Kamis (31/8). Untuk menangkal perang tersebut, Wiranto pun meminta semua elemen bangsa menumbuhkan kecintaan dan rasa memiliki pada bangsa dan negara. (OL/Ant/P-1)

ANTARA /PUSPA PERWITASARI

RAPAT PANSUS ANGKET KPK: Presiden Kongres Advokat Indonesia Indra Sahnun Lubis (kiri) dan pengacara Johnson Panjaitan

menghadiri rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/8). Pansus Hak Angket KPK mengundang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk membahas posisi dan fungsi pengacara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 15 tahun keberadaan KPK.

Staf Khusus Menteri Berlebihan OMBUDSMAN bakal mengevaluasi keberadaan staf khusus (stafsus) para menteri di sejumlah kementerian. Idealnya para menteri maksimal memiliki tiga staf khusus. Namun demikian, para staf khusus menteri kerap membawa staf tambahan. Alhasil, jumlah stafsus di kementerian membengkak hingga 30%. Komisioner Ombudsman Alvin Lie mengemukakan hal itu di sela-sela acara Ngupi Bareng Ombudsman, di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/8). “Pemborosannya cukup besar. Kalau tiga staf khusus enggak masalah. Kalau mereka bawa lagi dan mendapatkan fasilitas, itu yang masalah,” tutur Alvin. Bukan hanya jumlahnya yang berlebihan, perilaku mereka pun seringkali

ditemukan di luar batas kewajaran. Mereka dinilai arogan dan bertindak di luar kewenangan. “Dalam pekerjaan sehari-harinya mereka seolah-olah menjadi pejabat struktural. Mereka berani membuat keputusan, memarahi pejabat struktural. Padahal, mereka tidak punya hak di sana. Mereka hanya memberikan masukan kepada menteri,” ujar Alvin. Perihal perilaku staf khusus menteri itu didapatkan Ombudsman melalui perbincangan informal. Menurut Alvin, para pejabat struktural yang mengeluh kepada Ombudsman belum berani menyampaikan secara resmi keluhan tersebut. Alvin menyebut perilaku staf khusus menteri seperti itu tidak bisa dibenarkan. Pejabat struktural, lanjut Alvin, takut pada staf khusus karena mereka selalu

membawa nama menteri. Menurut Alvin, jika diperhatikan dengan serius, keberadaan staf khusus yang kerap berlaku seenaknya itu bakal merugikan pemerintahan Joko Widodo. Apalagi, jika mereka ditemukan melakukan pungutan liar. Karena itu, Alvin meminta para menteri mengendalikan para staf khusus di kementerian. Ombudsman akan menelusuri informasi terkait staf khusus menteri yang kerap punya kuasa lebih. Alvin menegaskan Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik tidak akan diam. “Kami ingin mencari informasi lebih lanjut tentang peraturan dan praktiknya di setiap kementerian. Kami mencari informasi yang lebih dalam lagi, yaitu peran sehari-hari,” tandas Alvin. (Deo/P-1)

Manfaat Ciptakan Budaya dan Lingkungan Kerja Yang Sehat

ANTARA /PUSPA PERWITASARI

PARIPURNA: Petugas Pengamanan Dalam DPR memeriksa kursi-kursi anggota dewan seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/8). Rapat paripurna mengagendakan mendengarkan pandangan fraksi soal Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018.

Kebijakan NasDem Patut Dicontoh Partai Lain PENGAMAT politik J Kristiadi menilai tindakan Partai NasDem memecat pengurus dan kader yang terjerat kasus korupsi patut diapresiasi. NasDem dapat memegang peranan penting dalam memprakarsai reformasi politik. “NasDem ini sudah jelas ideologinya. Kalau bisa, NasDem yang sudah punya integritas dan leadership benar-benar benahi partaipartai bersama mereka yang chemistry-nya sama,” ucap Kristiadi saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. Reformasi politik, lanjut dia, harus segera dilakukan, terutama untuk menghilangkan politik uang yang masih menjadi budaya. Politik uang dapat berujung pada korupsi dan praktik industri hoaks seperti yang dilakukan kelompok Saracen. “Oleh karena itu, partai lain harus berani tegas juga, tegas bukan berarti kejam, kalau memang harus pecat, ya, pecat.” imbuh dia. Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar meminta pemerintah menerapkan model pemecatan kader partai yang terkena

kasus korupsi ke dalam undang-undang. Pasalnya, tidak semua partai bersikap seperti NasDem terhadap korupsi. “Praktik ini harusnya jadi praktik yang melembaga dan dilakukan oleh partai-partai lain. Saya bayangkan ini bukan mekanisme kepartaian, tapi mekanisme negara. Jadi, langsung harusnya semua lembaga, partai dan semua posisi jabatan harusnya menegakan praktik-praktik seperti ini,” terang dia. Indonesia, lanjut dia, dulu sebenarnya memiliki mekanisme Forum Previlegiatum yang membuat pejabat publik diadili tanpa proses lama. Pengadilan khususnya pun dilakukan di Mahkamah Agung. Mekanisme itu dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik agar proses hukum tidak berlarut. “Akan jadi lucu kalau ada pejabat publik tersangka selanjutnya masih petantang-petenteng. Padahal, dia dalam saat yang sama mengorupsi moral publik dan pada waktu itu dia kan posisinya jadi tersangka. Kita kembali ke model ini. Yang penting percepat proses hukumnya,” tukas dia. (Ric/JI/P-5)

Tidak semua partai bersikap seperti NasDem, yakni langsung memecat kader yang terjerat praktik tercela seperti tindak pidana korupsi.

LINGKUNGAN kerja merupakan kehidupan sosial di sekitar tempat kerja yang dapat memengaruhi kinerja karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja yang positif dapat memicu produktifitas dan kinerja karyawan secara sehat, optimal, aman, dan menumbuhkan rasa nyaman. Memahami pentingnya hal tersebut, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara konsisten meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) melalui beragam program pengembangan yang efektif serta perekrutan staf berkualitas. Apa yang dilakukan BCA itu pun berbuah manis, bank berkode emiten BBCA ini kembali terpilih menjadi satusatunya perusahaan Indonesia yang meraih penghargaan ‘Gallup Great Workplace Award - GGWA’. Penghargaan diserahkan oleh Head of Consulting Gallup, South East Asia Taek Lee kepada Wakil Presiden Direktur BCA Armand Hartono di Jakarta, baru-baru ini. “Kenyamanan, keamanan, dan keandalan adalah prioritas utama BCA saat memberikan layanan finansial bagi seluruh nasabah BCA. Kami bertekad terus menjadi pemimpin di industri perbankan nasional

FOTO-FOTO: DOK BCA

Wakil Presiden Direktur BCA Armand Hartono (kiri) menerima penghargaan Gallup Great Workplace Award (GGWA) yang diserahkan oleh Head of Consulting Gallup, South-East Asia Taek Lee (kanan) di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta (21/7). yang berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia,” kata Armand. Armand mengatakan BCA menyadari prioritas dan seluruh strategi bisnis ini mengandalkan dukungan karyawankaryawan yang berkualitas. Untuk itu, BCA akan terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui coaching, pelatihan, dan pembelajaran. Secara berkesinambungan BCA menyediakan program pelatihan dan pengembangan,

menanamkan budaya kerja berbasis kinerja (performancebased work culture), serta aktif memberikan kesempatan pengembangan karir bagi lebih dari 25 ribu karyawan di tahun 2016. Program pengembangan tersebut diimbangi upaya BCA membangun work-life balance untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas karyawan. Gallup Great Workplace Award yang diterima BCA merupakan apresiasi atas komitmen BCA tersebut.

(Dari kiri) Direktur BCA Rudy Susanto, Wakil Presiden Direktur BCA Eugene Keith Galbraith, Wakil Presiden Direktur BCA Armand Wahyudi Hartono, Head of Consulting Gallup South-East Asia Taek Lee, Direktur BCA Lianawaty Suwono, Direktur BCA Inawaty Handoyo, Client Service Manager Gallup Kanika Singh, Executive Vice President Human Capital Management BCA Hendra Tanumihardja, dan Executive Vice President Learning and Development BCA Lena Setiawati, berbincang seusai penyerahan penghargaan GGWA.

Diprakarsai oleh perusahaan konsultasi strategis Gallup, penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan yang berhasil membangun lingkungan kerja yang positif dan produktif, sehingga membantu perusahaan mencapai performance yang terbaik. Dari perusahaan di seluruh dunia yang memenuhi kriteria, hanya sekitar 8% yang dianugerahi Gallup Great Workplace Award. Tahun ini, The Gallup Great Workplace Award diikuti berbagai perusahaan dari 30 industri, sebagian besar di antaranya berasal dari industri perbankan dan asuransi. Pada tahun ini, hanya 37 perusahaan yang memperoleh predikat tersebut. Secara global, level engagement di antara para pemenang award adalah 70 persen dan rasio perbandingan antara karyawan yang engaged dengan yang actively disengaged adalah 14 : 1. Untuk dapat meraih penghargaan ini, perusahaan-perusahaan mengikuti Employee Engagement Survey dengan karyawan minimal 50 karyawan dengan respons 80%. Perusahaan yang mendapatkan nilai rata-rata minimal 4.4 dari 5, berhak masuk nominasi. Sejak dimulai pada 2007, BCA menjadi perusahaan Indonesia pertama yang meraih GGWA pada 2015 dan mempertahankannya pada tahun ini. BCA berhasil mendapatkan response rate sebesar 97% dalam Team Engagement Survey yang lebih tinggi daripada minimum response rate sebesar 80%. Perseroan juga berhasil mendapatkan skor Team Engagement Survey sebesar 4.66, yang juga lebih tinggi daripada syarat minimum, yaitu 4.4. Selain itu, berbagai program Team Engagement yang dilakukan perusahaan turut mendorong kinerja bisnis yang juga menjadi salah satu indikator kemenangan BCA.

HUKUM

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

Lagi, KPK Temukan Bukti Novanto Terlibat Kasus KTP-E

MI/ROMMY PUJIANTO

KUNJUNGAN TAHANAN KPK: Ranny Meydiana (tengah) istri dari terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran Fahd

El Fouz mengunjungi tahanan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Dalam rangka libur Hari Raya Idul Adha, KPK memberikan waktu kunjungan bagi keluarga dan kolega yang terdaftar untuk mengunjungi tahanan KPK. Kebanyakan pengunjung memanfaatkan waktu untuk melepas rindu dan membawakan makanan kesukaan.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menemukan bukti yang menguatkan keterlibatan Setya Novanto dalam skandal korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E). Hal itu terungkap dalam penggeledahan yang dilakukan KPK pada 28 dan 30 Agustus 2017 di dua lokasi berbeda. “Senin dan Rabu yang lalu, penyidik KPK menggeledah rumah saksi,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/8). Dua lokasi yang digeledah merupakan kediaman dua saksi untuk tersangka Setya Novanto. Dua kediaman itu ialah milik mantan Direktur Produksi Perum PNRI, Yuniarto, di Pulogadung, Jakarta Timur, serta milik mantan Direktur Utama PT Quadra Solutions, Anang Sugiana, di Grogol, Jakarta Barat. Dari penggeledahan, penyidik menemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan keterlibatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu, yakni

dokumen-dokumen terkait KTP-E dan barang bukti elektronik. “Dari sana akan dipelajari lebih lanjut bukti-bukti tersebut,” imbuh Febri. Dalam kasus ini, Novanto diduga memiliki peran dalam proses perencanaan dan pengadaan proyek senilai Rp5,9 triliun itu. Dia berperan dalam proses perencanaan dan pengadaan melalui Andi Narogong. Dari kasus korupsi pengadaan Alquran, terdakwa Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq dituntut lima tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan penjara. “Menuntut agar majelis hakim menyatakan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah,” kata jaksa penuntut umum, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (31/8). Dalam tuntutannya, jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan, yakni perbuatan Fahd dinilai tidak mendukung upaya pemerin-

tah memberantas korupsi. Sementara hal-hal yang meringankan antara lain Fahd mengakui perbuatannya dan siap dihukum. Kemudian, keterangan-keterangan Fahd dinilai membantu KPK dalam mengusut kasus ini. Selain itu, politikus Partai Golkar itu juga telah menyetorkan sejumlah uang Rp3,411 miliar ke rekening KPK untuk membayar uang pengganti. Sebelumnya, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq didakwa menerima uang korupsi proyek Alquran dan pengadaan laboratorium komputer di madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama tahun 2011-2012. Dia diduga menerima Rp3,4 miliar. Fahd berharap sikapnya yang kooperatif ini bisa cepat mengungkap semua aktor yang terlibat dalam korupsi Alquran itu. “Komisi VIII ketuanya dari Fraksi PKB. Pembobotan sesuai dengan yang diterima kemarin sudah jelas, PDIP berapa disampaikan Pak Zul (Zulkarnaen Djabar, saksi), PPP berapa, PKS berapa,” tandasnya. (MTVN/P-5)

Sejarah Baru Yogyakarta Keputusan MK memperjelas kriteria pencalonan dan memastikan ke depan perempuan bisa menjadi Gubernur DIY. PUTRI ANISA YULIANI

putrianisa@mediaindonesia.com

AHKAMAH Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY). Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa frasa sepanjang ‘Gubernur dan Wakil Gubernur DIY harus menye-

rahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain, tingkat pendidikan, riwayat pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak’ yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. “Kesimpulan, pertama, mahkamah mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Kedua, bahwa frasa itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat,” jelas Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusan atas perkara Nomor 88/PUU-XIV/2016, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/8). Galam pertimbangan yang dibacakan hakim anggota Maria Farida, disebutkan bahwa kewajiban pengisian daftar riwayat hidup yang tertuang dalam UUK DIY memperlihatkan bahwa negara telah turut campur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Padahal, melalui UU itu, negara telah sepenuhnya menyerahkan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur yang selalu diamanatkan ke-

pada sultan serta adipati. “Pembuat produk hukum yang dalam hal ini negara telah ikut campur dalam pengangkatan gubernur dan wakil gubernur. Padahal, secara otomatis Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ialah sultan dan adipati yang sedang bertakhta,” ujar Maria. Maria juga menjelaskan bahwa MK memandang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tak perlu melampirkan daftar riwayat hidup karena berbeda dengan pemilihan kepala daerah lainnya yang memang dipilih oleh rakyat secara langsung. Pasalnya, di daerah lain, rakyat berhak

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN Jalan Tangkuban Parahu No. 517 Lembang – Bandung Barat 40391 Telepon (022) 2786245; Faksimili (022) 2786416 WEBSITE: www.balitsa.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balitsa@litbang.pertanian.go.id

tahu latar belakang orang yang akan dipilih. “Kalau di DIY, masyarakat tentu sudah tahu siapa sultan dan adipati yang menjabat,” tandasnya. Selain alasan konstitusional tersebut, lanjut Maria, MK juga tidak menyampingkan alasan demokrasi. Keharusan pencantuman riwayat nama istri, saudara kandung, anak, serta pekerjaan membuat frasa tersebut dianggap tidak demokratis dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. “Dengan demikian, seolah cagub dan cawagub haruslah laki-laki yang memiliki saudara kandung, maupun peker-

jaan tertentu atau pendidikan tertentu,” paparnya. Pengamat hukum tata negara Irmanputra Sidin menyatakan negara melalui MK telah mengakui dan menghormati keistimewaan Yogyakarta dan menghapus pasal diskriminatif yang seolah memberikan pesan bahwa raja Yogyakarta haruslah laki laki. “Putusan ini memberi sebuah basis hukum yang kukuh, bahwa siapa pun, baik perempuan atau laki-laki, berhak memimpin, berhak menjadi raja, dan bagian dari urusan internal kasultanan dan kadipaten,” terang penasihat hukum delapan pemohon itu.

Hormati putusan MK Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta semua pihak menerima dan menghormati putusan MK itu. “Semua harus menerima putusan itu, sepakat atau tidak sepakat, ya harus menghormati putusan yang bersifat final dan mengikat itu,” kata Sultan. Putusan itu, imbuh Sultan, tidak bertentangan dengan paugeran atau aturan dasar di lingkungan keraton. Kedua beleid itu, menurutnya, mengatur hal yang berbeda. Putusan MK mengatur tata cara pencalonan Gubernur DIY, sedangkan paugeran mengatur internal kerajaan. (AU/AT/P-3)

SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS www.litbang.deptan.go.id

Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Loan IBRD No. 8188-ID

PENGUMUMAN Undangan untuk Memasukkan Pernyataan Berminat (Request for Expressions of Interest) Nomor : 1242 /PL.020/I.3.1/8/2017 Nama Pekerjaan Balitsa – Indonesian Vegetables Research Institute (IVEGRI) : Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Balitsa Pemerintah Republik Indonesia telah menerima bantuan dana berupa pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)/World Bank (WB) untuk membiayai Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project dan bermaksud untuk menggunakan sebagian dari dana pinjaman tersebut untuk membiayai Paket Kontrak Layanan Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Balitsa. Layanan jasa konsultan tersebut meliputi: (1) Melakukan perencanaan kontruksi pembangunan Gedung dan Bangunan Gedung Kantor Balitsa; (2) Membuat perkiraan Biaya (RAB); (3) Membuat Laporan akhir perencanaan; (4) Menyusun dokumen pelelangan. Jangka waktu pelaksanaan yang diinginkan adalah 60 hari kalender sejak kontrak ditandatangani. Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Kementerian Pertanian mengundang perusahaan konsultan yang berpengalaman di bidang desain konstruksi yang memenuhi syarat untuk memasukkan pernyataan berminat untuk memberikan layanan jasa konsultansi. Perusahaan konsultan yang berminat harus memberikan informasi yang mendukung bahwa perusahaan konsultan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjalankan layanan jasa tersebut. Kriteria dalam penyusunan daftar pendek konsultan (short-list) adalah:, (1) Mempunyai pengalaman minimal 8 tahun dalam merencanakan pembangunan gedung; (2) Mampu menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan; (3). Lebih diutamakan yang mempunyai pengalaman dalam merancang pembangunan/ renovasi Gedung bidang pertanian beserta fasilitas pendukungnya. Perusahaan Konsultan dapat berasosiasi satu sama lain dalam bentuk joint venture atau sub konsultan untuk meningkatkan kualifikasi mereka. Pemilihan Konsultan akan menggunakan metode Consultants’ Qualifications Selection (CQS) sesuai yang ditetapkan dalam Pedoman Konsultan Bank Dunia (Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers) edisi January 2011. Informasi lebih lanjut bagi yang berminat dapat menghubungi: Pokja ULP Pengadaan Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Jalan Tangkuban Parahu No. 517, Lembang, Bandung, 40391. Website: www.balitsa.litbang.pertanian.go.id Pernyataan minat untuk menjadi konsultan dan dokumen kualifikasi harus disampaikan dalam bentuk tertulis ke alamat di bawah ini (secara langsung atau melalui pos) paling lambat diterima oleh Pokja ULP Pengadaan Balitsa tanggal 13 September 2016 jam 14.00 WIB Alamat: Balai Penelitian Tanaman Sayuran UP: Pokja ULP Pengadaan Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Jalan Tangkuban Parahu No. 517, Lembang, Bandung, 40391. Tel: (022 2786245), Fax: (022 2785591), E-mail: ulp_balitsa@yahoo.co.id

MI/BARY FATAHILLAH

SELEKSI CALON HAKIM: Sekretaris Mahkamah Agung AS Pudjoharsoyo (kedua dari kiri)

bersama (dari kiri) Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Bareskrim Polri Brigjen Dharma Pongrekun, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah dan Kabidkum Polda Metrojaya Kombes Agus Rohmat memberikan keterangan terkait seleksi calon hakim 2017 di Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (31/8).

MA Klaim Seleksi Calon Hakim Steril dari Praktik KKN MAHKAMAH Agung (MA) berkomitmen seleksi calon hakim (cakim) 2017 steril dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo menjamin tidak akan ada kecurangan dalam seleksi calon hakim. Menurut Setyo, seleksi hakim menggunakan sistem komputer yang tidak memungkinkan orang berbuat curang. MA menjamin tidak akan ada main mata antara panitia dan peserta. “Seleksinya menggunakan sistem komputer,” ujar Setyo di Gedung MA, Jakarta, Kamis (31/8). Ia menambahkan, pihaknya hanya mengambil porsi pada tahapan wawancara dengan bobot penilaian 25%. Tahapan dengan bobot penilaian terbesar (75%) menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemenpan-Rebiro selaku panitia seleksi nasional (panselnas). Meskipun hanya 25%, MA menyadari porsi kecil itu masih ada celah yang bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pimpinan sudah memberikan arahan kepada pewawancara untuk mengundurkan diri bila ternyata memiliki hubungan dengan calon hakim. “Khususnya yang berasal dari lingkungan MA dan dari luar yang akan melakukan

wawancara ternyata dia punya anak, atau keluarga, atau saudara yang mendaftar, dia (pewawancara) wajib mengundurkan diri,” ujarnya. MA, sambung Setyo, juga mendistribusikan pewawancara tidak sesuai dengan tempat atau lokasi dia bertugas. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi bertemunya pewawancara dengan tetangga atau teman yang ikut mendaftar seleksi cakim. “Bisa saja bukan anak, saudara, atau famili. Mungkin tetangga atau teman. Pewawancara tidak akan ditempatkan di lokasi yang sama dia bertugas,” jelasnya. Sebanyak 30.715 orang sarjana hukum mendaftar sebagai calon hakim. Mereka akan bersaing merebut 1.600 kursi yang tersedia. Menurut Achmad, pendaftaran calon hakim dibuka secara dalam jaringan (daring) pada 1-26 Agustus lalu. Calon hakim yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada 5 September mendatang. Para calon hakim ini akan diumumkan panselnas. Nantinya calon hakim akan ditugaskan di tiga lingkungan peradilan di MA. Ketiganya ialah peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. (Pol/P-5)

PERKOTAAN

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

Metromini Nilai Biaya Integrasi Terlalu Tinggi SEJUMLAH pemilik armada metromini trayek 69 jurusan Ciledug-Blok M enggan berintegrasi dengan PT Transportasi Jakarta (Trans-Jakarta). Mereka menilai patokan uang muka Rp75 juta untuk memiliki satu unit bus sedang masih terlalu mahal. Keberatan itu disampaikan para pemilik bus saat audiensi di Kantor Dinas Perhubungan DKI pekan lalu. Metromini dalam sikapnya menyambut baik rencana integrasi, tapi keberatan dengan nilai uang muka.

Saat ini sudah ada 40 angkutan bus yang siap menandatangani perjanjian kerja sama dengan Trans-Jakarta yakni Dian Mitra, Kowanbisata, Kopaja, dan Koantas Bima. Terkait keberatan pengusaha metromini, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Widjatmoko, kemarin, mengatakan sedang mencari opsi lain untuk pengurangan uang muka kembali. Sebelumnya ditetapkan uang muka sebesar Rp150 juta per unit, yang berarti sudah dikurangi setengahnya. Direktur Operasional TransJakarta Daud Joseph menyatakan pihaknya akan kembali mendiskusikan hal itu. Bagaimanapun, katanya, metromini dan angkutan

transportasi bus sedang lain akan diajak dalam proses revitalisasi. Saat ini sudah ada 40 angkutan bus sedang yang siap menandatangani perjanjian kerja sama dengan Trans-Jakarta. Pengusaha tersebut dari bus Dian Mitra, bus Kowanbisata, Kopaja, dan bus Koantas Bima. Karena itu, pihaknya belum terpikirkan lagi untuk mengurangi nilai uang muka. “Kita akan terus sosialisasikan seputar uang muka itu terkait dengan kepemilikan bus. Mungkin mereka belum dapat info jelas sehingga masih keberatan,” ujar Daud Joseph. Daud mengungkapkan harga satu unit bus sedang seharga Rp600 juta. Uang muka Rp75 juta sangat wajar. Bulan lalu, pihaknya mengajak BNI Syariah untuk mempermudah proses pembayaran uang muka pemilik metromini. Setiap bulannya pemilik metromini membayar kredit ke bank dari pendapatan operasional yang dihitung per kilometer. Soal trayek, Daud menjelaskan, dalam pengintegrasian belum tentu beroperasi di trayek yang sama. Misalnya, metromini trayek 69 belum tentu akan beroperasi di area Ciledug-Blok M saat terintegrasi dengan TransJakarta. Ada rerouting setelah terintegrasi. DPD Organda DKI Jakarta JH Sitorus meyakini Pemprov DKI memiliki solusi mengajak seluruh pemilik bus sedang. Jumlah metromini terus menyusut dalam lima tahun terakhir. Sebelumnya tercatat 3.150 unit, saat ini tinggal 400. Puluhan di antaranya sudah terintegrasi dengan Trans-Jakarta. (Aya/J-2)

CALO JALAN ALTERNATIF:

Sejumlah joki menawarkan jasa penunjuk jalur alternatif kepada pengendara yang terjebak macet di Gadok, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin. Kemacetan karena libur panjang Idul Adha dimanfaatkan sejumlah warga menjadi calo dan joki jasa penunjuk jalan alternatif untuk menghindari kemacetan dengan tarif Rp50.000Rp100.000.

ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA

Tempatkan Polwan dengan Setara Pada HUT mereka hari ini, polwan masih menanti perubahan kebijakan di institusinya, agar bisa membuktikan kemampuan mereka. SRI UTAMI

ami@mediaindonesia.com

ESETARAAN gender di tubuh Polri belum tercapai hingga kini. Diskriminasi itu masih tampak dalam kebijakan penempatan polisi wanita (polwan) yang jarang berada di jabatan strategis. Menurut catatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), polwan yang berpangkat tinggi jauh lebih sedikit dibanding lelaki polisi. Pencapaian tertinggi polwan berhenti di jenderal bintang dua atau inspektur jenderal. “Hingga saat ini belum ada

polwan jenderal bintang tiga, apalagi bintang 4,” kata Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti kepada Media Indonesia, kemarin. Poengki menyebut sejumlah nama polwan berprestasi, seperti Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Basaria Panjaitan, mantan Kapolda Banten Brigjen Rumiah, dan mantan Wakapolda Sumatra Barat Brigjen Nur Afiah. “Ada, tapi memang tidak banyak,” ujarnya. Jumlah keseluruhan polwan pun lebih sedikit jika dibandingkan lelaki polisi. Setiap tahunnya, Polri menerima 150 polwan baik perwira maupun

tamtama. Poengky mengakui hal itu disebabkan pola rekrutmen yang ada. “Ini terpengaruh stigma yang masih melekat di masyarakat bahwa profesi polisi adalah pekerjaan laki-laki. Sedikit peluang diberikan bagi perempuan. Nah itu terjadi juga di institusi Polri,” ujarnya. Secara umum, jumlah anggota Polri memang masih jauh dari ideal. Hal ini terlihat dari perbandingan angka petugas dengan masyarakat yakni 1:800. Idealnya, menurut PBB, satu polisi untuk 400-600 orang. Di tengah kebutuhan penambahan anggota itu, keberadaan polwan dinilai justru belum dioptimalkan. Polwan masih banyak yang ditempatkan sebagai staf pribadi, pelaksana administrasi, dan protokoler tamu. Ada pula yang dieksploitasi sebagai model iklan layanan Polri.

Padahal, menurut pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, tugas-tugas itu di luar tugas pokok mereka yang seharusnya dikerjakan PNS Kepolisian. “Polisi kan harusnya mempunyai kemampuan membina masyarakat, kemampuan penyelidikan, dan penyidikan. Kalau mereka (polwan) punya kemampuan itu, harusnya ditempatkan di lapangan,” ujar Bambang.

Perubahan kebijakan Untuk memahami kondisi tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian pekan lalu, menyoroti peran dan posisi polwan. Ke depan, Tito berharap polwan dapat lebih aktif melaksanakan tugas pokok pelayanan masyarakat. Menciptakan kesetaraan gender dan kesempatan karir yang sama bagi setiap ang-

gota, menjadi agenda penting kepolisian saat ini. “Polri mulai menghilangkan perbedaan gender itu dengan menciptakan kesetaraan dan mendorong polwan itu lebih maju,” ujar Kabag Penum Polda Kombes Martinus Sitompul, kepada Media Indonesia, kemarin. Dia mengatakan, polri akan merombak kebijakan penerimaan dan penempatan polwan di setiap polda, polres dan polsek. “Tidak ada diskriminsi lagi jadi akan dikaji lagi peran mereka (polwan), dirombak betul. Dan itu berlaku untuk semua wilayah,” terangnya. Peran polwan akan dibuat lebih vital. “Jadi setiap kapolda harus memberikan kesempatan yang sama kepada polwannya 5 sampai 10 orang harus berada di posisi penting. Polwannya juga harus ikut penilaian itu,” imbuhnya. (Aya/J-4)

PENGUMUMAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima 5 (lima) orang Calon Hakim Agung yang disampaikan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Untuk memenuhi asas keterbukaan dan pertanggungjawaban publik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada masyarakat luas dengan identitas jelas untuk memberikan masukan terhadap calon-calon tersebut sebagai berikut: NO 1 ANTARA/ROSA PANGGABEAN

KELUHKAN SAMPAH: Sebuah truk beraktivitas di tempat pembuangan sampah di kawasan

Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (31/8). Menurut data yang masuk di Qlue tercatat puluhan ribu laporan terkait kebersihan dan sampah yang tidak terurus dengan baik di Jakarta.

2 3 4

Tanggul Kali Bekasi Diminta Segera Diperbaiki DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, mendesak Balai Besar Wilayah Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) segera memperbaiki sejumlah tanggul di aliran Kali Bekasi. Sebab, beberapa titik tanggul yang rusak tersebut mengancam keselamatan warga. “Kejadian longsor tersebut sudah terjadi sejak Februari 2017, BBWSCC sebagai penanggung jawab harus cepat memperbaiki,” kata Kepala Dinas PUPR, Tri Adhianto, kemarin. Tri menjelaskan, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017, perbaikan tanggul tersebut belum menjadi skala prioritas. Sebab, itu wewenang dari BBWSCC. Selain itu, biaya perbaikan

tanggul mencapai ratusan miliar rupiah karena pengerjaannya harus menyeluruh. Mengingat, aliran Kali Bekasi yang deras, apalagi saat musim hujan. “Lama-lama tanggulnya ambles sebab pinggir kalinya terkikis. Dana daerah tidak cukup,” kata dia.

Dari data yang dihimpun, tanggul Kali Bekasi yang ambles akibat tanah longsor di antaranya terjadi di Jalan Cipendawa, Perumahan Pondok Mitra Lestari, Kecamatan Jatiasih dan Sekolah Dasar Negeri Pekayon VI, Kecamatan Bekasi Selatan. Situasi itu terjadi akibat peningkatan volume air sungai sepanjang musim hujan yang menggerus fondasi tanggul hingga membuat lahannya retak dan sheetpile bergeser miring.

Pergeseran tanggul di Jalan Cipendawa, Jatiasih, mengganggu akses lalu lintas di lokasi itu. Sebab, jalan umum terpaksa ditutup satu lajur untuk menghindari kejadian tak diinginkan akibat pergeseran tanggul sepanjang 50 meter. Begitu pula tanggul di bagian depan Perumahan Pondok Mitra Lestari, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih. Tanggul tersebut mengalami pergeseran tanggul sepanjang 10 meter hingga membuat badan jalan utama perumahan retak dan ambles. Bahkan, tanggul ambles yang paling parah terjadi di SDN VI Pekayon. Tanggul itu ambles sedalam 1 meter hingga membuat sejumlah ruang kelas mengalami keretakan dan mengancam keselamatan siswa. (Gan/J-3)

NAMA CALON HAKIM AGUNG

JABATAN

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya/Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi S.H., M.H. Palembang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Dr. Yasardin, S.H., M.Hum. Banten Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., dan Administrasi Tata Usaha Negara M.H. Mahkamah Agung RI Kepala Pengadilan Militer Tinggi II – Kol. CHK. Hidayat Manao Jakarta Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

KAMAR PERADILAN Pidana Perdata Agama Tata Usaha Negara Militer

Masukan secara tertulis disampaikan kepada: Sekretariat Komisi III DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta – 10270 Telp. : (021) 5715 566 / 5715 864 / 5715 569 Faks. : (021) 5715 566 Email : set komisi3@dpr.go.id. Jakarta, 2 September 2017 PIMPINAN KOMISI III DPR RI,

H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A. KETUA

TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H. WAKIL KETUA

H. DESMON J. MAHESA, S.H., M.H. WAKIL KETUA

Dr. BENNY K. HARMAN, S.H. WAKIL KETUA

MULFACHRI HARAHAP, S.H. WAKIL KETUA

Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Putusan Nomor 88/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PUTUSAN Nomor 88/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1.