Media indonesia 02 09 2017 05092017065114

@mediaindonesia

SABTU, 02 09 2017

Jokowi Ulang Sejarah Soekarno Salat Idul Adha di Sukabumi https://shar.es/1SkjlW

NO. 13221/ TAHUN KE-48 24 HALAMAN

@mediaindonesia

Rp4.000/eks

Percepat Izin Berusaha, Pemerintah Terbitkan Perpres https://shar.es/1SkjOs

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

@mediaindonesia

E-mail: cs@mediaindonesia.com

Haji Mabrur Antihoaks, Fitnah, dan Gibah https://shar.es/1SkjQG

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

LIPUTAN HAJI

Prosesi Haji Berjalan Lancar dan Aman SISWANTINI SURYANDARI Dari Mekah

LEMPAR JUMRAH: Para jemaah haji melakukan lempar jumrah di Jembatan Jamarat, Mina, kemarin. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah,

AFP

seluruh jemaah haji mulai bergerak untuk melempar jumrah di Mina dan melemparkan batu sebanyak tujuh kali ke tugu pertama sebagai simbol mengusir setan pada 10 Zulhijah.

PELAKSANAAN ibadah haji 1438 Hijriah tahun ini berlangsung tertib, lancar, dan aman. Bahkan, jemaah haji Indonesia yang jumlahnya terbanyak di dunia mampu memberikan contoh dalam menjalankan prosesi haji mulai wukuf sampai lempar jumrah dengan baik.

Wukuf berlangsung Kamis (31/8).

Jemaah Indonesia yang menempati 70 maktab di Arafah melaksanakan wukuf bersama sekitar tiga juta jemaah haji dari seluruh dunia sejak selepas Magrib dengan berzikir, beristigfar, dan bermuhasabah.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, selaku amirul hajj, berpesan agar para jemaah juga mendoakan bangsa Indonesia. “Doakan juga bangsa kita menjadi bangsa yang maju, rakyatnya rukun, dan sejahtera,” ujarnya yang diamini para jemaah.

Setelah wukuf, kemarin, jemaah mulai bergerak ke Muzdalifah yang jaraknya sekitar 4,5 kilometer. Je-

maah sesuai dengan kloternya antre tertib di depan pagar tenda.

“Jemaah baru boleh keluar dari pagar maktab kalau bus sudah tiba.

Ini untuk kenyamanan dan keselamatan jemaah,” kata Muhamad, jemaah asal Jember, Jawa Timur, mengutip ketua rombongannya.

Saat tiba di Muzdalifah semua jemaah mendapatkan batu kerikil yang sudah dikemas dalam kantong plastik. Satu kantong plastik berisi 100 kerikil. Tidak lama kemudian mereka bergerak ke Mina.

Di Mina, di pintu-pintu pagar maktab diberi lampu merah hijau seperti lampu lalu lintas untuk mengontrol waktu lempar jumrah. Larangan waktu lempar jumrah pada 10 Zulhijah, pada pukul 06.00-10.30, 11 Zulhijah (14.00-18.00), dan 12 Zulhijah (10.30-14.00). “Saya ingatkan harus patuhi jadwal saat lempar jumrah,” tegas Lukman.

Hingga kemarin jemaah Indonesia masih dengan baik dan tepat waktu melaksanakan lempar jumrah. (X-5) Komitmen Kebajikan... | Hlm 17

Berkurban dalam Keberagaman Bangsa Kaum muslim menyadari betapa beragamnya Indonesia. Idul Adha pun menjadi momen untuk mengedepankan pengorbanan guna mencapai cita-cita.

BENNY BASTIANDY

benny@mediaindonesia.com

M

EMPERERAT kerukunan sesama muslim dan menjaga persaudaraan di tengah keberagaman bangsa menjadi intisari dari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam perayaan Idul Adha 1438 Hijriah di Kota Sukabumi, kemarin.

“Saya mengajak kita semua mempererat persaudaraan di antara sesama muslim, ukhuwah islamiyah,

dan wathoniyah kita sebangsa dan setanah air,” kata Jokowi sebelum salat Id di Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi tidak lupa mengingatkan kembali soal keberagaman di Indonesia.

“Indonesia bangsa besar dengan 714 suku dan 1.000 lebih bahasa daerah yang berbeda-beda. Setiap bertemu kepala negara asing, saya sampaikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Namun, jangan sampai karena pemilihan wali kota atau bupati kita terpecah-pecah. Itu hanya urusan pilihan politik,” ujar Presiden yang menyumbangkan seekor sapi ongole seberat 1,2 ton kepada panitia di Masjid Agung Kota Sukabumi.

Kepala Negara melaksanakan sa lat Idul Adha bersama ribuan warga Kota Sukabumi. Imam salat Idul Adha ialah Mahfud Gozali dan khatib Ketua MUI Kota Sukabumi Deddy Ismatullah.

Di Masjid Istiqlal Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak kaum

muslim memaknai Hari Raya Kurban sebagai bentuk pengorbanan untuk kemajuan bangsa.

“Semoga tecermin di kehidupan

kita sehari-hari dalam rangka membangun bangsa maju, aman, dan damai. Umat Islam seyogianya memahami dan mencontoh Nabi Ibrahim

MI/RAMDANI

HEWAN KURBAN MEDIA GROUP: Chairman Media Group Surya Paloh secara simbolis menyerahkan hewan kurban seusai salat Idul Adha 1438 H di Masjid Nursiah Daud Paloh, Kedoya, Jakarta Barat, kemarin.

Permintaan maaf saja tidak cukup. Harus ada upaya lebih nyata lagi untuk memajukan olahraga prestasi di tingkat internasional.

Ganti Nama, Saracen Lanjutkan Aksi

Sejarah Baru Yogyakarta

PDIP Pastikan Cagub Jatim dari NU

Penyidik Bareskrim Polri sedang mendalami keterlibatan kelompok lain dalam bisnis penyebaran ujaran kebencian dan SARA.

Keputusan MK memperjelas kriteria pencalonan dan memastikan ke depan perempuan bisa menjadi Gubernur DIY.

Masukan para kiai NU sangat dibutuhkan karena bangsa ini, khususnya Jatim, tidak bisa lepas dari ulama yang memiliki peran sentral.

Editorial | Hlm 2

Politik & Hukum | Hlm 3

Hukum | Hlm 4

Regional | Hlm 18

yang menuruti perintah Allah SWT. Kita perlu belajar untuk mencapai tujuan tertentu memerlukan pengorbanan yang baik,” kata Kalla.

Seusai salat Kalla menyerahkan sumbangan dua ekor sapi ongole atas nama Presiden dan Wapres untuk dibagikan kepada yang berhak.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, dalam khotbah bertema Idul Adha dan semangat rekonsiliasi nasional di Masjid Istiqlal Jakarta mengajak masyarakat kembali mengenang peristiwa berkurban.

“Ber-Islam ialah pasrah secara to tal dan autentik atas perintah agama. Ketika berhadapan dengan pe rintah Allah, kepentingan lain ha rus ditenggelamkan,” ungkap Kamaruddin.

Lebih lanjut Kamaruddin menjelaskan, Allah SWT menganugerahi In donesia sebagai bangsa paling majemuk di dunia. Hal itu terlihat dari beragamnya suku, budaya, ras, dan agama. “Tujuan beragama ialah menciptakan kemaslahatan manu-

sia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Hanya dengan beragama dan berbangsa amanah itu bisa diwujudkan.”

Sementara itu, Chairman Media Group Surya Paloh yang melaksanakan salat di Masjid Nursiah Daud Paloh di Kedoya, Jakarta Barat, menyampaikan bahwa Idul Adha menjadi momen untuk memperkuat pe ngor banan antarsesama umat beragama.

“Mari kita menjaga kebersamaan dan pengorbanan ini bukan untuk umat muslim saja, melainkan seluruh umat beragama. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa, kita ti dak bisa hanya mementingkan in dividu atau kelompok. Semangat pengorbanan dan keikhlasan membuktikan bahwa umat muslim merupakan individu mulia,” tandas Surya.

Dalam kesempatan itu, Surya menyerahkan kurban 19 ekor sapi dan 20 kambing untuk dibagikan ke pada warga masyarakat. (Nur/ Rio/Ant/X-3)

“Saya setuju kalau (Batam) dikelola satu badan. Kalau ada perppu badan baru atau badan yang ada diperkuat, wewenangnya diperkuat.”

Sidarto Danusubroto Anggota Wantimpres Selekta | Hlm 2 DUTA

Bisnis Hoaks dan Literasi Digital

Fenomena bisnis gelap kelompok Saracen yang meledak belakangan ini menjadi gambaran puncak gunung es dari fenomena industri hoaks yang menjadikan isu-isu berdaya ledak tinggi seperti isu SARA nyata adanya di tengah masyarakat.

Opini | Hlm 8

REGIONAL Baca Media Indonesia Edisi Minggu BPS Bebas Intervensi Data yang independen dan pemerintah yang responsif ialah harmoni terbaik.

(Kepala BPS Suhariyanto) Wawancara | Hlm 5

Kesegaran Baru si Anak Emas Aksi kocak trio Warkop DKI Reborn kembali. Di hari pertamanya saja sudah mendapatkan 300 ribu penonton.

Hiburan | Hlm 20

SELA

Singapura Pilih Presiden Melayu Lagi Tidur Ekstra Tingkatkan TIGA minggu lagi rakyat Singapura akan memilih presiden, yang pertama kalinya sejak 46 tahun lalu, diperuntukkan khusus bagi kandidat Melayu.

Warga Singapura bakal memilih presiden Melayu lagi setelah lima pemilu sebelumnya berlalu tanpa calon dari etnik itu, yakni sepeninggal Yusof Ishak hampir setengah abad silam. Ishak yang merupakan pendiri surat kabar Utusan Melayu dan me ninggal pada 1970 sebelum masa jabatan ketiganya berakhir.

Hari nominasi pemilu kali ini jatuh pada 13 September dan pemungutan suara 23 September. Sejauh ini sudah ada tiga kandidat yang siap bersaing, yakni mantan Ketua

Parlemen Halimah Yacob, Chief Executive Second Chance Properties Mohamed Salleh Marican, dan Chairman Bourbon Offshore Asia, Farid Khan Kaim Khan.

Untuk pertama kalinya dalam pemilu presiden Singapura, pihak yang berkepentingan harus menyerahkan formulir Deklarasi Komunitas kepada Komite Komunitas yang baru dibentuk. Ini memastikan calon benar-benar anggota komunitas etnik yang dicadangkan untuk pemilu kali ini.

Kampanye pun akan berbeda dari yang sebelumnya. Sejumlah peraturan baru ditetapkan untuk menjaga muruah jabatan presiden dan memastikan kandidat bertindak dalam garis kesopanan dan

terhormat. Di antara aturan untuk menjaga martabat jabatan presiden ialah kegiatan kampanye di forum televisi tidak disarankan.

“Selain itu, calon harus membuat pernyataan bahwa mereka memahami peran presiden sebagaimana tercantum dalam konstitusi,” kata laporan media terkemuka Singapura, The Straits Times.

Aturan baru dimaksudkan untuk mencegah janji-janji yang tidak realistis dan terjadinya gejolak selama kampanye. Departemen Pemilu Singapura (ELD) telah mengingatkan para kandidat bagaimana mereka harus berkampanye. ‘’Kampanye pemilihan harus sesuai dengan martabat dan peran presiden,” ujar ELD. (AFP/CNA/Hym/X-8)

Performa Siswa

KAUM remaja umumnya sulit mendapatkan tidur yang cukup karena padatnya jadwal sekolah. Namun, di Smedhagsskolan, sebuah sekolah di utara Stockholm, Swedia, para siswa mendapat tidur cukup setiap hari. Hal itu telah meningkatkan kinerja mereka.

Penyiar televisi SVT melaporkan dalam sebuah program sains, Minggu (27/8). Menurut psikiater Anders Hansen, banyak remaja lebih suka tidur dari tengah malam sampai sekitar pukul sembilan pagi.

“Fakta perubahan ritme sirkadian dikombinasikan dengan kebutuhan untuk lebih banyak tidur menyebabkan banyak orang DUTA mengalami kesulitan bangun di pagi hari,” kata Hansen. Tidur nyenyak sangat penting bagi remaja yang membutuhkan sembilan jam tidur semalam. (Xinhua/Hym/X-7)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

2

SELEKTA

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

EDITORIAL

Bangkit dari Krisis Prestasi Olahraga KEOLAHRAGAAN nasional bertujuan antara lain mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Tujuan itu tertuang secara terang benderang dalam undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Tujuan untuk memuliakan nama bangsa, menurut undang-undang itu, dicapai melalui olahraga prestasi. Karena itulah, DUTA olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Harus jujur diakui bahwa saat ini Indonesia gagal membina dan mengembangkan olahraga prestasi. Fakta yang telanjang bulat ada di hadapan kita ialah prestasi olahraga Indonesia di kawasan Asia Tenggara turun dan turun terus.

Pada ajang SEA Games yang menjadi ritual dua tahunan itu, Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara yang diperhitungkan. Padahal, Indonesia mendominasi prestasi pada periode awal digelarnya ajang ini pada 1977. Dalam periode 20 tahun terakhir, posisi Indonesia konsisten berada pada rentang peringkat tiga hingga lima.

Terus terang dikatakan bahwa SEA Games 2017 di Malaysia menjadi monumen kegagalan olaharaga Indonesia. Disebut kegagalan karena ‘Kontingen Merah Putih’ hanya mampu mendulang 38 medali emas dari 55 emas yang ditargetkan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan negeri ini berada dalam situasi darurat olahraga.

Jangan berlama-lama berlarut dalam situasi darurat prestasi olahraga. Kita harus segera bangkit untuk menyambut Asian Games 2018 karena Indonesia bertindak selaku tuan rumah penyelenggaraan ajang olahraga empat tahunan negara-negara Asia tersebut.

Tolok ukur kesuksesan Asian Games bukan sematamata memenuhi target delapan besar. Target itu dicapai murni karena prestasi, bukan menghalalkan segala cara dengan memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah.

Jauh lebih penting lagi ialah Indonesia sukses sebagai tuan rumah. Karena itulah, pembangunan infrastruktur olahraga harus selesai tepat waktu tanpa korupsi.

Prestasi buruk di SEA Games Malaysia perlu dievaluasi secara menyeluruh. Hasil evaluasi itu bisa dijadikan bahan untuk perbaikan menghadapi Asian Games.

Pada perhelatan SEA Games, persiapan kontingen Indonesia serbainstan. Ada persoalan keterlambatan uang saku, tidak adanya alat bertanding, batalnya pemberangkatan uji coba serta pemusatan latihan. Singkat kata, kegagalan Indonesia akibat salah urus olahraga prestasi.

Lebih ironis lagi, salah urus olahraga prestasi seakan dilestarikan sejak lahirnya UU Sistem Keolahragaan Nasional. Padahal, undang-undang itu sudah secara rinci mengatur peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam memajukan olahraga prestasi. Disebutkan secara eksplisit bahwa pengelolaan olahraga nasional merupakan tanggung jawab seorang menteri.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sudah meminta maaf dan mengaku bertanggung jawab atas kegagalan Kontingen Indonesia pada SEA Games 2017.

Permintaan maaf saja tidak cukup. Harus ada upaya lebih nyata lagi untuk memajukan olahraga prestasi di tingkat internasional.

Upaya nyata itu, misalnya, mulai menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memetakan potensi olahraga di daerah. Kalau selama ini Lampung menjadi andalan angkat besi, mestinya di sana didirikan pusat pelatihan angkat besi. Kalau di NTT lahir benih atletik, sudah seharusnya di sana dibangun fasilitas olahraga lari yang nyaman. Jangan semuanya dipusatkan di Jakarta. Tidak salah pula bila menteri mulai membangun hubungan yang baik dengan induk olahraga.

Untuk keluar dari situasi darurat prestasi olahraga saat ini tidak bisa dengan permohonan maaf. Negeri ini sudah inflasi kata maaf yang diucap pejabat saban gagal memetik prestasi. Harus ada tindakan nyata terukur untuk memajukan olahraga, bukan dengan kata kata.

Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials

AP/A.M. AHAD

NAIK DI ATAP KERETA: Penumpang kereta api mencoba naik ke atap kereta yang penuh sesak saat mudik ke kampung halaman mereka ketika liburan Idul Adha 1438 hijriah

di Dhaka, Bangladesh, kemarin.

Jadikan Batam Otonomi Khusus Secepatnya

Batam tidak bisa dibiarkan seperti sekarang ini yang seperti daerah mafia tidak bertuan.

NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia

D

UKUNGAN agar Batam dijadikan daerah otonomi khusus perekonomian terus berdatangan. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto, dan kalangan pengusaha pun setuju diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mewujudkan hal itu secepatnya.

Menurut Sidarto, Batam harus dikelola secara khusus. “Saya setuju kalau (Batam) dikelola oleh satu badan. Kalau ada perppu (Batam bisa dikelola) badan baru atau badan yang ada diper-

kuat,” katanya saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Ia menekankan, Batam sulit berkembang jika masih ada dualisme pengelola, yakni Pemkot Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Padahal, dulu Batam dibangun untuk bisa mengimbangi kemajuan Singapura.

Saat ini, tukas Sidarto, waktu yang tepat untuk membenahi pengelolaan Batam. Sebelumnya, dalam seminar bertajuk Quo Vadis Batam: Kembali ke Cita-Cita Awal yang digelar Media Indonesia, pekan lalu, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan, untuk menga khiri dualisme pengelolaan Batam, yakni dengan menjadikan kawasan itu sebagai

daerah otonomi khusus ekonomi. Untuk merealisasikannya, Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PAN Teguh Juwarno meminta Presiden menerbitkan perppu.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Indonesia (Kadin) Rosan Roslani juga mendukung Batam menjadi daerah otonomi khusus ekonomi untuk mengembalikan semangat dan cita-cita awal Batam sebagai lokomotif perekonomian nasional. Menurutnya, kondisi Batam sekarang ini memprihatinkan di sisi investasi dan bisnis. “Memang kami juga mendapat laporan bahwa investor jadi turun minatnya.’’

Namun, kata Rosan, penerapan otonomi ekonomi khusus bagi Batam harus menyeluruh sehingga tak ada konflik kelembagaan lagi. Kadin mendorong pemerintah agar bergerak cepat melakukan perubahan di Batam untuk kembali ke cita-cita awal

sebagai kawasan industri yang mampu bersaing dengan kawasan industri di negara lain.

Pelaku usaha di Batam juga setuju jika pemerintah memberlakukan otonomi khusus sebab selama ini Batam hanya menjadi alat bagi daerah lain di Kepulauan Riau. “Artinya, masyarakat di Kepri merasa berhak atas Batam seperti Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, dan Lingga. Seharusnya tidak begitu,” kata Andi Maslan, Direktur PT Lapech Tech.

Menurut dia, pekerja di Batam sebagian besar berasal dari luar Batam seperti Jawa. Jika pemerintah pusat menerapkan otonomi khusus perekonomian, berarti mereka telah mewakilkan Batam sebagai daerah yang bebas dari pengakuan suku tertentu.

Daerah mafia Hal senada dikatakan Irawan,

salah seorang tokoh masyarakat di Batam. Ia meminta pemerintah pusat tegas untuk mengakhiri dualisme pengelolaan di Batam. Soal lahan di Batam, misalnya, harus diambil alih pemerintah pusat.

Salah satu bukti kenapa otonomi khusus di Batam harus segera diterapkan ialah banyaknya lahan tak bertuan yang dikuasai orang-orang tertentu seperti Pulau Rempang dan Galang. “Ini harusnya tidak terjadi. Pusat mencla-mencle terhadap Batam. Siapa yang berkuasa tidak jelas. Ibarat daerah mafia yang tidak bertuan,” tandasnya.

Akademisi dan staf ahli Kadin Batam Mohammad Gita mengakui ada ketimpangan di Batam. “Kuncinya sekali lagi.

Pemerintah pusat maunya apa?

Kalau mau otonomi khusus, ayo laksanakan. Jangan tunggu sampai ekonomi Batam di titik nadir baru diselamatkan.’’

Juru Bicara Presiden, Johan Budi, belum bisa mengomentari dorongan sejumlah pihak agar Presiden menerbitkan perppu itu. “Saya harus tanya dulu bagaimana sikonnya. Enggak bisa langsung jawab,” ucap Johan, kemarin. (Adi/HK/X-8)

Pemerintah Terbitkan Perpres Percepat Izin Berusaha PEMERINTAH akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha untuk mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai standar pelayanan. Regulasi itu juga memberi kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan, serta meningkatkan koordinasi di antara kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

“Tunggu saja 3 - 4 hari ini perpres diteken dan semua akan dimulai,” ujar Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat mengumumkan kebijakan ekonomi yang baru, di Jakarta, Kamis (31/8).

Kebijakan itu bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan, sekaligus memanfaatkan sistem teknologi informasi. Nantinya segala bentuk perizinan akan diakomodasi dalam sistem perizinan terintegrasi berbasis teknologi informasi (single submission).

Darmin mengakui kondisi pelayanan perizinan di Tanah Air masih belum optimal, bahkan

belum seluruhnya menggunakan sistem teknologi informasi.

Beberapa indikator menunjukkan kinerja realisasi investasi masih di bawah target (rendah), yakni 1,97% dari rata-rata per tahun periode 2012-2016 sebesar US$1.417,58 miliar.

Begitu juga dengan capai an tar get rasio investasi masih rendah, sekitar 32,7%. “Kendati Indonesia sudah masuk sebagai negara layak investasi, realisasi dan kecepatan untuk mulai berusaha belum seperti yang di-

harapkan,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Deputi Kemenko Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Eddy Putra Irawadi mengatakan single submission akan mulai diuji coba pada awal 2018. Single submission juga akan terintegrasi dengan sistem perizinan yang dipayungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Pemerintah memastikan tidak akan terjadi tumpang tindih karena BPKM pusat tetap memegang peranan inti terkait

pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), sedangkan sistem single subsmission lebih menjembatani kewenangan perizinan lintas sektoral, sekaligus melakukan pengawasan,” ujarnya.

Kepala BKPM Thomas Lembong menambahkan single submission tidak hanya menjembatani wewenang lintas sektoral, tetapi juga mempermudah proses identifikasi investor melalui identitas tunggal. Thomas optimistis kebijakan anyar tersebut dapat mempercepat realisasi investasi di Tanah Air. (Tes/X-7)

Kasus Aris Momentum Evaluasi Internal KPK

AP/ERIC GAY

BANJIR: Pengendara melihat banjir yang meluap dari Sungai Guadalupe di Tivoli, Texas,

Rockport, Amerika Serikat, kemarin. Banjir bandang tersebut akibat dari badai Harvey.

Petugas Intensifkan... | Hlm 11

KEHADIRAN Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Aris Budiman ke Pansus Angket KPK, (29/8) lalu, harus disikapi dengan tegas karena telah melakukan pembangkangan terhadap pimpinan KPK. “Ini harus dijadikan momentum untuk bersih-bersih. Tidak hanya memberhentikan secara tidak hormat (Dirdik), tetapi juga mengevaluasi pejabat yang lain,” kata Busyro Muqoddas, mantan pimpinan KPK, di Yogyakarta, kemarin.

Busyro menggarisbawahi keberanian dan kenekatan Dirdik KPK hadir ke rapat Pansus KPK di DPR. “Setahu saya, baru kali ini ada direktur yang seberani, senekat itu,” kata Busyro.

Menurut dia, pembangkangan Dirdik itu juga sebagai penghinaan kepada KPK. “Pimpinan

KPK kita desak untuk memberhentikannya secepat mungkin dan dikembalikan ke Mabes Polri,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, ia meminta pimpinan KPK juga turun tangan untuk menanyakan langsung kepada Dirdik.

“Jangan hanya menyerahkan kepada pengawas internal. Yang disampaikan Dirdik di Pansus KPK juga harus diselidiki kebenarannya,” desaknya.

Busyro juga mengatakan pengawas internal harus ditinjau ulang karena dibutuhkan orang yang berani, berintegritas, dan tidak ada catatan hitam masa lalu. Selain itu, deputi penindakan dan kepala biro hukum juga harus dievaluasi.

Terkait dengan kasus Dirdik itu, KPK telah menggelar rapat dengan Dewan Pertimbangan

Pegawai (DPP). Hasilnya telah diberikan kepada pimpinan KPK dalam wujud rekomendasi.

“Itu baru rapat tahap awal sebagai respons dan menanggapi perkembangan yang terjadi di KPK. Seperti yang disampaikan Ketua KPK, aturan internal akan ditegakkan,” papar juru bicara KPK Febri Diansyah (31/8).

Karena prosesnya masih berjalan, lanjutnya, KPK tidak akan terburu-buru memberikan keputusan. “Kita belum bicara soal sanksi karena prosesnya masih berjalan saat ini,” imbuhnya.

Pada bagian lain, Presiden Joko Widodo menegaskan tak akan mencampuri urusan apa pun yang berkaitan dengan Pansus KPK. “Pansus hak angket

KPK ini wilayahnya ada di DPR. Wilayahnya ada di legislatif karena ini merupakan hak DPR,” tegas Jokowi saat kunjungan kerja di penggilingan beras di Kampung Tugu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kemarin.

Begitu juga KPK. Menurut Jokowi, lembaga antirasywah itu independen sehingga dirinya tidak ingin mencampuri urusan KPK. “Nanti ada yang ngomong intervensi,” ujarnya sambil tersenyum.

Karena itu, lanjut Jokowi, semua pihak harus betul-betul paham dengan tugas dan wewenang masing-masing. “Tolong, harus betul-betul dilihat.

Ini wilayahnya legislatif, ini wilayah independen KPK, ini wilayah eksekutif,” tegasnya.

(AT/Ric/BB/X-5)

POLITIK & HUKUM

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

3

Ganti Nama, Saracen Lanjutkan Aksi Penyidik Bareskrim Polri sedang mendalami keterlibatan kelompok lain dalam bisnis penyebaran ujaran kebencian dan SARA. Salah satunya ialah Muslim Cyber Army.

SRI UTAMI

ami@mediaindonesia.com

T

ERSANGKA baru sindikat penyebar ujaran kebencian lewat laman daring Saracen, Muhammad Abdullah Harsono, sempat melanjutkan aksi dengan terlebih dahulu mengubah nama grup menjadi NKRI Harga Mati. Salah satu pendiri Saracen itu ditangkap polisi di Jalan Bawal, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Rabu (30/8).

Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Martinus Sitompul, Harsono diketahui meneruskan penyebaran ujaran kebencian di bawah nama NKRI Harga Mati seusai tiga rekannya ditangkap polisi. Ketiga rekannya yang sudah terlebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka itu ialah Jasriadi, Muhamad Faizal Tanong, dan Sri Rahayu Ningsih.

“Grup ini sengaja kami biarkan, kami ingin tahu apa saja perkembangannya, apa saja yang terjadi pascapenangkapan Jasriadi.

Ternyata yang bersangkutan (Harsono) ini menggantinya kemudian juga mem-posting ujaran kebencian pada suku agama dan ras tertentu,” ungkap Martinus, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (31/8).

Martin menerangkan keempat tersangka sama-sama aktif membuat konten kebencian berunsur SARA yang selanjutnya didistribusikan dan disebar. Mereka memiliki peran spesifik masing-masing. Misalnya, Jasriadi bertugas membobol banyak akun untuk dijadikan follower (pengikut). Harsono pun memiliki kemampuan teknologi yang mempuni untuk mengambil alih laman Saracen menjadi NKRI Harga Mati.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menegaskan polisi akan mengungkap pendana, termasuk pihak yang meng-

gunakan jasa kelompok tersebut. Mereka semuanya tidak akan lepas dari jerat pidana.

“Apa yang dilaporkan, siapa yang pernah menggunakan, dananya dari mana, untuk apa, dibayar berapa semua ditelusuri.”

Saat ditemui seusai salat Idhul Adha di Lapangan Bayangkara Polri, Jakarta, kemarin, Wakapolri Komjen Syafruddin menyatakan keyakinannya bahwa masih ada kelompokkelompok lain serupa Saracen. Polisi bakal mengungkap mereka.

“Saya rasa itu termasuk progres penyidik akan menginvestigasi secara profesional, untuk mengungkap semua. Saya yakin tidak hanya Saracen, pasti ada kelompok lain,” tegas Syafruddin.

Penyidik Bareskrim Polri sedang mendalami keterlibatan kelompok lain dalam bisnis penyebaran ujaran kebencian itu. Martinus menyebut kelompok yang tengah didalami ialah grup Muslim Cyber Army (MCA) dan satu kelompok lain.

Perang multidimensi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengingatkan bahwa Indonesia tidak terlepas dari ancaman perang modern yang multidimensi. Perang itu menyebar dan menyuburkan paham terorisme, radikalisme, separatisme, pornografi, pembalakan liar, illegal fishing, narkoba, hingga perdagangan manusia.

“Termasuk penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang mengancam keutuhan dan persatuan bangsa negara kita,” cetus Wiranto ketika membuka Rakornas Kesatuan Mahasiswa Hindu Darma Indonesia (KMHDI), di Denpasar, Bali, Kamis (31/8).

Untuk menangkal perang tersebut, Wiranto pun meminta semua elemen bangsa menumbuhkan kecintaan dan rasa memiliki pada bangsa dan negara. (OL/Ant/P-1)

ANTARA /PUSPA PERWITASARI

RAPAT PANSUS ANGKET KPK: Presiden Kongres Advokat Indonesia Indra Sahnun Lubis (kiri) dan pengacara Johnson Panjaitan

menghadiri rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/8). Pansus Hak Angket KPK mengundang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk membahas posisi dan fungsi pengacara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 15 tahun keberadaan KPK.

Staf Khusus Menteri Berlebihan OMBUDSMAN bakal mengevaluasi keberadaan staf khusus (stafsus) para menteri di sejumlah kementerian. Idealnya para menteri maksimal memiliki tiga staf khusus.

Namun demikian, para staf khusus menteri kerap membawa staf tambahan.

Alhasil, jumlah stafsus di kementerian membengkak hingga 30%.

Komisioner Ombudsman Alvin Lie mengemukakan hal itu di sela-sela acara Ngupi Bareng Ombudsman, di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/8).

“Pemborosannya cukup besar. Kalau tiga staf khusus enggak masalah. Kalau mereka bawa lagi dan mendapatkan fasilitas, itu yang masalah,” tutur Alvin.

Bukan hanya jumlahnya yang berlebihan, perilaku mereka pun seringkali

ditemukan di luar batas kewajaran. Mereka dinilai arogan dan bertindak di luar kewenangan.

“Dalam pekerjaan sehari-harinya mereka seolah-olah menjadi pejabat struktural. Mereka berani membuat keputusan, memarahi pejabat struktural. Padahal, mereka tidak punya hak di sana. Mereka hanya memberikan masukan kepada menteri,” ujar Alvin.

Perihal perilaku staf khusus menteri itu didapatkan Ombudsman melalui perbincangan informal. Menurut Alvin, para pejabat struktural yang mengeluh kepada Ombudsman belum berani menyampaikan secara resmi keluhan tersebut.

Alvin menyebut perilaku staf khusus menteri seperti itu tidak bisa dibenarkan.

Pejabat struktural, lanjut Alvin, takut pada staf khusus karena mereka selalu

membawa nama menteri.

Menurut Alvin, jika diperhatikan dengan serius, keberadaan staf khusus yang kerap berlaku seenaknya itu bakal merugikan pemerintahan Joko Widodo. Apalagi, jika mereka ditemukan melakukan pungutan liar. Karena itu, Alvin meminta para menteri mengendalikan para staf khusus di kementerian.

Ombudsman akan menelusuri informasi terkait staf khusus menteri yang kerap punya kuasa lebih. Alvin menegaskan Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik tidak akan diam.

“Kami ingin mencari informasi lebih lanjut tentang peraturan dan praktiknya di setiap kementerian. Kami mencari informasi yang lebih dalam lagi, yaitu peran sehari-hari,” tandas Alvin. (Deo/P-1)

Manfaat Ciptakan Budaya dan Lingkungan Kerja Yang Sehat

ANTARA /PUSPA PERWITASARI

PARIPURNA: Petugas Pengamanan Dalam DPR memeriksa kursi-kursi anggota dewan seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/8). Rapat paripurna mengagendakan mendengarkan pandangan fraksi soal Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018.

Kebijakan NasDem Patut Dicontoh Partai Lain PENGAMAT politik J Kristiadi menilai tindakan Partai NasDem memecat pengurus dan kader yang terjerat kasus korupsi patut diapresiasi. NasDem dapat memegang peranan penting dalam memprakarsai reformasi politik.

“NasDem ini sudah jelas ideologinya. Kalau bisa, NasDem yang sudah punya integritas dan leadership benar-benar benahi partaipartai bersama mereka yang chemistry-nya sama,” ucap Kristiadi saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Reformasi politik, lanjut dia, harus segera dilakukan, terutama untuk menghilangkan politik uang yang masih menjadi budaya. Politik uang dapat berujung pada korupsi dan praktik industri hoaks seperti yang dilakukan kelompok Saracen.

“Oleh karena itu, partai lain harus berani tegas juga, tegas bukan berarti kejam, kalau memang harus pecat, ya, pecat.” imbuh dia.

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar meminta pemerintah menerapkan model pemecatan kader partai yang terkena

kasus korupsi ke dalam undang-undang.

Pasalnya, tidak semua partai bersikap seperti NasDem terhadap korupsi.

“Praktik ini harusnya jadi praktik yang melembaga dan dilakukan oleh partai-partai lain. Saya bayangkan ini bukan mekanisme kepartaian, tapi mekanisme negara. Jadi, langsung harusnya semua lembaga, partai dan semua posisi jabatan harusnya menegakan praktik-praktik seperti ini,” terang dia.

Indonesia, lanjut dia, dulu sebenarnya memiliki mekanisme Forum Previlegiatum yang membuat pejabat publik diadili tanpa proses lama.

Pengadilan khususnya pun dilakukan di Mahkamah Agung.

Mekanisme itu dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik agar proses hukum tidak berlarut. “Akan jadi lucu kalau ada pejabat publik tersangka selanjutnya masih petantang-petenteng. Padahal, dia dalam saat yang sama mengorupsi moral publik dan pada waktu itu dia kan posisinya jadi tersangka. Kita kembali ke model ini.

Yang penting percepat proses hukumnya,” tukas dia. (Ric/JI/P-5)

Tidak semua partai bersikap seperti NasDem, yakni langsung memecat kader yang terjerat praktik tercela seperti tindak pidana korupsi.

LINGKUNGAN kerja merupakan kehidupan sosial di sekitar tempat kerja yang dapat memengaruhi kinerja karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lingkungan kerja yang positif dapat memicu produktifitas dan kinerja karyawan secara sehat, optimal, aman, dan menumbuhkan rasa nyaman.

Memahami pentingnya hal tersebut, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara konsisten meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) melalui beragam program pengembangan yang efektif serta perekrutan staf berkualitas.

Apa yang dilakukan BCA itu pun berbuah manis, bank berkode emiten BBCA ini kembali terpilih menjadi satusatunya perusahaan Indonesia yang meraih penghargaan ‘Gallup Great Workplace Award - GGWA’.

Penghargaan diserahkan oleh Head of Consulting Gallup, South East Asia Taek Lee kepada Wakil Presiden Direktur BCA Armand Hartono di Jakarta, baru-baru ini.

“Kenyamanan, keamanan, dan keandalan adalah prioritas utama BCA saat memberikan layanan finansial bagi seluruh nasabah BCA. Kami bertekad terus menjadi pemimpin di industri perbankan nasional

FOTO-FOTO: DOK BCA

Wakil Presiden Direktur BCA Armand Hartono (kiri) menerima penghargaan Gallup Great Workplace Award (GGWA) yang diserahkan oleh Head of Consulting Gallup, South-East Asia Taek Lee (kanan) di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta (21/7). yang berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia,” kata Armand.

Armand mengatakan BCA menyadari prioritas dan seluruh strategi bisnis ini mengandalkan dukungan karyawankaryawan yang berkualitas.

Untuk itu, BCA akan terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui coaching, pelatihan, dan pembelajaran.

Secara berkesinambungan BCA menyediakan program pelatihan dan pengembangan,

menanamkan budaya kerja berbasis kinerja (performancebased work culture), serta aktif memberikan kesempatan pengembangan karir bagi lebih dari 25 ribu karyawan di tahun 2016.

Program pengembangan tersebut diimbangi upaya BCA membangun work-life balance untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas karyawan. Gallup Great Workplace Award yang diterima BCA merupakan apresiasi atas komitmen BCA tersebut.

(Dari kiri) Direktur BCA Rudy Susanto, Wakil Presiden Direktur BCA Eugene Keith Galbraith, Wakil Presiden Direktur BCA Armand Wahyudi Hartono, Head of Consulting Gallup South-East Asia Taek Lee, Direktur BCA Lianawaty Suwono, Direktur BCA Inawaty Handoyo, Client Service Manager Gallup Kanika Singh, Executive Vice President Human Capital Management BCA Hendra Tanumihardja, dan Executive Vice President Learning and Development BCA Lena Setiawati, berbincang seusai penyerahan penghargaan GGWA.

Diprakarsai oleh perusahaan konsultasi strategis Gallup, penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan yang berhasil membangun lingkungan kerja yang positif dan produktif, sehingga membantu perusahaan mencapai performance yang terbaik.

Dari perusahaan di seluruh dunia yang memenuhi kriteria, hanya sekitar 8% yang dianugerahi Gallup Great Workplace Award. Tahun ini, The Gallup Great Workplace Award diikuti berbagai perusahaan dari 30 industri, sebagian besar di antaranya berasal dari industri perbankan dan asuransi.

Pada tahun ini, hanya 37 perusahaan yang memperoleh predikat tersebut. Secara global, level engagement di antara para pemenang award adalah 70 persen dan rasio perbandingan antara karyawan yang engaged dengan yang actively disengaged adalah 14 : 1.

Untuk dapat meraih penghargaan ini, perusahaan-perusahaan mengikuti Employee Engagement Survey dengan karyawan minimal 50 karyawan dengan respons 80%. Perusahaan yang mendapatkan nilai rata-rata minimal 4.4 dari 5, berhak masuk nominasi.

Sejak dimulai pada 2007, BCA menjadi perusahaan Indonesia pertama yang meraih GGWA pada 2015 dan mempertahankannya pada tahun ini. BCA berhasil mendapatkan response rate sebesar 97% dalam Team Engagement Survey yang lebih tinggi daripada minimum response rate sebesar 80%.

Perseroan juga berhasil mendapatkan skor Team Engagement Survey sebesar 4.66, yang juga lebih tinggi daripada syarat minimum, yaitu 4.4. Selain itu, berbagai program Team Engagement yang dilakukan perusahaan turut mendorong kinerja bisnis yang juga menjadi salah satu indikator kemenangan BCA.

4

HUKUM

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

Lagi, KPK Temukan Bukti Novanto Terlibat Kasus KTP-E

MI/ROMMY PUJIANTO

KUNJUNGAN TAHANAN KPK: Ranny Meydiana (tengah) istri dari terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran Fahd

El Fouz mengunjungi tahanan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Dalam rangka libur Hari Raya Idul Adha, KPK memberikan waktu kunjungan bagi keluarga dan kolega yang terdaftar untuk mengunjungi tahanan KPK. Kebanyakan pengunjung memanfaatkan waktu untuk melepas rindu dan membawakan makanan kesukaan.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menemukan bukti yang menguatkan keterlibatan Setya Novanto dalam skandal korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E). Hal itu terungkap dalam penggeledahan yang dilakukan KPK pada 28 dan 30 Agustus 2017 di dua lokasi berbeda.

“Senin dan Rabu yang lalu, penyidik KPK menggeledah rumah saksi,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/8).

Dua lokasi yang digeledah merupakan kediaman dua saksi untuk tersangka Setya Novanto. Dua kediaman itu ialah milik mantan Direktur Produksi Perum PNRI, Yuniarto, di Pulogadung, Jakarta Timur, serta milik mantan Direktur Utama PT Quadra Solutions, Anang Sugiana, di Grogol, Jakarta Barat.

Dari penggeledahan, penyidik menemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan keterlibatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu, yakni

dokumen-dokumen terkait KTP-E dan barang bukti elektronik. “Dari sana akan dipelajari lebih lanjut bukti-bukti tersebut,” imbuh Febri.

Dalam kasus ini, Novanto diduga memiliki peran dalam proses perencanaan dan pengadaan proyek senilai Rp5,9 triliun itu. Dia berperan dalam proses perencanaan dan pengadaan melalui Andi Narogong.

Dari kasus korupsi pengadaan Alquran, terdakwa Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq dituntut lima tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan penjara. “Menuntut agar majelis hakim menyatakan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah,” kata jaksa penuntut umum, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (31/8).

Dalam tuntutannya, jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan, yakni perbuatan Fahd dinilai tidak mendukung upaya pemerin-

tah memberantas korupsi.

Sementara hal-hal yang meringankan antara lain Fahd mengakui perbuatannya dan siap dihukum. Kemudian, keterangan-keterangan Fahd dinilai membantu KPK dalam mengusut kasus ini. Selain itu, politikus Partai Golkar itu juga telah menyetorkan sejumlah uang Rp3,411 miliar ke rekening KPK untuk membayar uang pengganti. Sebelumnya, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq didakwa menerima uang korupsi proyek Alquran dan pengadaan laboratorium komputer di madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama tahun 2011-2012. Dia diduga menerima Rp3,4 miliar.

Fahd berharap sikapnya yang kooperatif ini bisa cepat mengungkap semua aktor yang terlibat dalam korupsi Alquran itu. “Komisi VIII ketuanya dari Fraksi PKB. Pembobotan sesuai dengan yang diterima kemarin sudah jelas, PDIP berapa disampaikan Pak Zul (Zulkarnaen Djabar, saksi), PPP berapa, PKS berapa,” tandasnya. (MTVN/P-5)

Sejarah Baru Yogyakarta Keputusan MK memperjelas kriteria pencalonan dan memastikan ke depan perempuan bisa menjadi Gubernur DIY. PUTRI ANISA YULIANI

putrianisa@mediaindonesia.com

M

AHKAMAH Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY). Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa frasa sepanjang ‘Gubernur dan Wakil Gubernur DIY harus menye-

rahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain, tingkat pendidikan, riwayat pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak’ yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Kesimpulan, pertama, mahkamah mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Kedua, bahwa frasa itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat,” jelas Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusan atas perkara Nomor 88/PUU-XIV/2016, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/8).

Galam pertimbangan yang dibacakan hakim anggota Maria Farida, disebutkan bahwa kewajiban pengisian daftar riwayat hidup yang tertuang dalam UUK DIY memperlihatkan bahwa negara telah turut campur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Padahal, melalui UU itu, negara telah sepenuhnya menyerahkan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur yang selalu diamanatkan ke-

pada sultan serta adipati.

“Pembuat produk hukum yang dalam hal ini negara telah ikut campur dalam pengangkatan gubernur dan wakil gubernur. Padahal, secara otomatis Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ialah sultan dan adipati yang sedang bertakhta,” ujar Maria.

Maria juga menjelaskan bahwa MK memandang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tak perlu melampirkan daftar riwayat hidup karena berbeda dengan pemilihan kepala daerah lainnya yang memang dipilih oleh rakyat secara langsung. Pasalnya, di daerah lain, rakyat berhak

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN Jalan Tangkuban Parahu No. 517 Lembang – Bandung Barat 40391 Telepon (022) 2786245; Faksimili (022) 2786416 WEBSITE: www.balitsa.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balitsa@litbang.pertanian.go.id

tahu latar belakang orang yang akan dipilih. “Kalau di DIY, masyarakat tentu sudah tahu siapa sultan dan adipati yang menjabat,” tandasnya.

Selain alasan konstitusional tersebut, lanjut Maria, MK juga tidak menyampingkan alasan demokrasi. Keharusan pencantuman riwayat nama istri, saudara kandung, anak, serta pekerjaan membuat frasa tersebut dianggap tidak demokratis dan berpotensi mengganggu ketertiban umum.

“Dengan demikian, seolah cagub dan cawagub haruslah laki-laki yang memiliki saudara kandung, maupun peker-

jaan tertentu atau pendidikan tertentu,” paparnya.

Pengamat hukum tata negara Irmanputra Sidin menyatakan negara melalui MK telah mengakui dan menghormati keistimewaan Yogyakarta dan menghapus pasal diskriminatif yang seolah memberikan pesan bahwa raja Yogyakarta haruslah laki laki.

“Putusan ini memberi sebuah basis hukum yang kukuh, bahwa siapa pun, baik perempuan atau laki-laki, berhak memimpin, berhak menjadi raja, dan bagian dari urusan internal kasultanan dan kadipaten,” terang penasihat hukum delapan pemohon itu.

Hormati putusan MK Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta semua pihak menerima dan menghormati putusan MK itu. “Semua harus menerima putusan itu, sepakat atau tidak sepakat, ya harus menghormati putusan yang bersifat final dan mengikat itu,” kata Sultan.

Putusan itu, imbuh Sultan, tidak bertentangan dengan paugeran atau aturan dasar di lingkungan keraton. Kedua beleid itu, menurutnya, mengatur hal yang berbeda. Putusan MK mengatur tata cara pencalonan Gubernur DIY, sedangkan paugeran mengatur internal kerajaan. (AU/AT/P-3)

SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS www.litbang.deptan.go.id

Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Loan IBRD No. 8188-ID

PENGUMUMAN Undangan untuk Memasukkan Pernyataan Berminat (Request for Expressions of Interest) Nomor : 1242 /PL.020/I.3.1/8/2017 Nama Pekerjaan Balitsa – Indonesian Vegetables Research Institute (IVEGRI) : Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Balitsa Pemerintah Republik Indonesia telah menerima bantuan dana berupa pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)/World Bank (WB) untuk membiayai Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project dan bermaksud untuk menggunakan sebagian dari dana pinjaman tersebut untuk membiayai Paket Kontrak Layanan Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Balitsa.

Layanan jasa konsultan tersebut meliputi: (1) Melakukan perencanaan kontruksi pembangunan Gedung dan Bangunan Gedung Kantor Balitsa; (2) Membuat perkiraan Biaya (RAB); (3) Membuat Laporan akhir perencanaan; (4) Menyusun dokumen pelelangan. Jangka waktu pelaksanaan yang diinginkan adalah 60 hari kalender sejak kontrak ditandatangani.

Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Kementerian Pertanian mengundang perusahaan konsultan yang berpengalaman di bidang desain konstruksi yang memenuhi syarat untuk memasukkan pernyataan berminat untuk memberikan layanan jasa konsultansi. Perusahaan konsultan yang berminat harus memberikan informasi yang mendukung bahwa perusahaan konsultan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjalankan layanan jasa tersebut. Kriteria dalam penyusunan daftar pendek konsultan (short-list) adalah:, (1) Mempunyai pengalaman minimal 8 tahun dalam merencanakan pembangunan gedung; (2) Mampu menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan; (3). Lebih diutamakan yang mempunyai pengalaman dalam merancang pembangunan/ renovasi Gedung bidang pertanian beserta fasilitas pendukungnya.

Perusahaan Konsultan dapat berasosiasi satu sama lain dalam bentuk joint venture atau sub konsultan untuk meningkatkan kualifikasi mereka.

Pemilihan Konsultan akan menggunakan metode Consultants’ Qualifications Selection (CQS) sesuai yang ditetapkan dalam Pedoman Konsultan Bank Dunia (Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers) edisi January 2011.

Informasi lebih lanjut bagi yang berminat dapat menghubungi: Pokja ULP Pengadaan Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Jalan Tangkuban Parahu No. 517, Lembang, Bandung, 40391.

Website: www.balitsa.litbang.pertanian.go.id Pernyataan minat untuk menjadi konsultan dan dokumen kualifikasi harus disampaikan dalam bentuk tertulis ke alamat di bawah ini (secara langsung atau melalui pos) paling lambat diterima oleh Pokja ULP Pengadaan Balitsa tanggal 13 September 2016 jam 14.00 WIB Alamat: Balai Penelitian Tanaman Sayuran UP: Pokja ULP Pengadaan Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Jalan Tangkuban Parahu No. 517, Lembang, Bandung, 40391.

Tel: (022 2786245), Fax: (022 2785591), E-mail: ulp_balitsa@yahoo.co.id

MI/BARY FATAHILLAH

SELEKSI CALON HAKIM: Sekretaris Mahkamah Agung AS Pudjoharsoyo (kedua dari kiri)

bersama (dari kiri) Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Bareskrim Polri Brigjen Dharma Pongrekun, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah dan Kabidkum Polda Metrojaya Kombes Agus Rohmat memberikan keterangan terkait seleksi calon hakim 2017 di Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (31/8).

MA Klaim Seleksi Calon Hakim Steril dari Praktik KKN MAHKAMAH Agung (MA) berkomitmen seleksi calon hakim (cakim) 2017 steril dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo menjamin tidak akan ada kecurangan dalam seleksi calon hakim.

Menurut Setyo, seleksi hakim menggunakan sistem komputer yang tidak memungkinkan orang berbuat curang. MA menjamin tidak akan ada main mata antara panitia dan peserta. “Seleksinya menggunakan sistem komputer,” ujar Setyo di Gedung MA, Jakarta, Kamis (31/8).

Ia menambahkan, pihaknya hanya mengambil porsi pada tahapan wawancara dengan bobot penilaian 25%. Tahapan dengan bobot penilaian terbesar (75%) menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemenpan-Rebiro selaku panitia seleksi nasional (panselnas).

Meskipun hanya 25%, MA menyadari porsi kecil itu masih ada celah yang bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pimpinan sudah memberikan arahan kepada pewawancara untuk mengundurkan diri bila ternyata memiliki hubungan dengan calon hakim.

“Khususnya yang berasal dari lingkungan MA dan dari luar yang akan melakukan

wawancara ternyata dia punya anak, atau keluarga, atau saudara yang mendaftar, dia (pewawancara) wajib mengundurkan diri,” ujarnya.

MA, sambung Setyo, juga mendistribusikan pewawancara tidak sesuai dengan tempat atau lokasi dia bertugas. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi bertemunya pewawancara dengan tetangga atau teman yang ikut mendaftar seleksi cakim.

“Bisa saja bukan anak, saudara, atau famili.

Mungkin tetangga atau teman. Pewawancara tidak akan ditempatkan di lokasi yang sama dia bertugas,” jelasnya.

Sebanyak 30.715 orang sarjana hukum mendaftar sebagai calon hakim. Mereka akan bersaing merebut 1.600 kursi yang tersedia. Menurut Achmad, pendaftaran calon hakim dibuka secara dalam jaringan (daring) pada 1-26 Agustus lalu.

Calon hakim yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada 5 September mendatang. Para calon hakim ini akan diumumkan panselnas.

Nantinya calon hakim akan ditugaskan di tiga lingkungan peradilan di MA. Ketiganya ialah peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. (Pol/P-5)

PERKOTAAN

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

Metromini Nilai Biaya Integrasi Terlalu Tinggi SEJUMLAH pemilik armada metromini trayek 69 jurusan Ciledug-Blok M enggan berintegrasi dengan PT Transportasi Jakarta (Trans-Jakarta). Mereka menilai patokan uang muka Rp75 juta untuk memiliki satu unit bus sedang masih terlalu mahal.

Keberatan itu disampaikan para pemilik bus saat audiensi di Kantor Dinas Perhubungan DKI pekan lalu.

Metromini dalam sikapnya menyambut baik rencana integrasi, tapi keberatan dengan nilai uang muka.

Saat ini sudah ada 40 angkutan bus yang siap menandatangani perjanjian kerja sama dengan Trans-Jakarta yakni Dian Mitra, Kowanbisata, Kopaja, dan Koantas Bima.

Terkait keberatan pengusaha metromini, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Widjatmoko, kemarin, mengatakan sedang mencari opsi lain untuk pengurangan uang muka kembali.

Sebelumnya ditetapkan uang muka sebesar Rp150 juta per unit, yang berarti sudah dikurangi setengahnya.

Direktur Operasional TransJakarta Daud Joseph menyatakan pihaknya akan kembali mendiskusikan hal itu.

Bagaimanapun, katanya, metromini dan angkutan

transportasi bus sedang lain akan diajak dalam proses revitalisasi. Saat ini sudah ada 40 angkutan bus sedang yang siap menandatangani perjanjian kerja sama dengan Trans-Jakarta. Pengusaha tersebut dari bus Dian Mitra, bus Kowanbisata, Kopaja, dan bus Koantas Bima.

Karena itu, pihaknya belum terpikirkan lagi untuk mengurangi nilai uang muka.

“Kita akan terus sosialisasikan seputar uang muka itu terkait dengan kepemilikan bus. Mungkin mereka belum dapat info jelas sehingga masih keberatan,” ujar Daud Joseph.

Daud mengungkapkan harga satu unit bus sedang seharga Rp600 juta. Uang muka Rp75 juta sangat wajar. Bulan lalu, pihaknya mengajak BNI Syariah untuk mempermudah proses pembayaran uang muka pemilik metromini. Setiap bulannya pemilik metromini membayar kredit ke bank dari pendapatan operasional yang dihitung per kilometer.

Soal trayek, Daud menjelaskan, dalam pengintegrasian belum tentu beroperasi di trayek yang sama. Misalnya, metromini trayek 69 belum tentu akan beroperasi di area Ciledug-Blok M saat terintegrasi dengan TransJakarta. Ada rerouting setelah terintegrasi.

DPD Organda DKI Jakarta JH Sitorus meyakini Pemprov DKI memiliki solusi mengajak seluruh pemilik bus sedang.

Jumlah metromini terus menyusut dalam lima tahun terakhir. Sebelumnya tercatat 3.150 unit, saat ini tinggal 400. Puluhan di antaranya sudah terintegrasi dengan Trans-Jakarta. (Aya/J-2)

CALO JALAN ALTERNATIF:

Sejumlah joki menawarkan jasa penunjuk jalur alternatif kepada pengendara yang terjebak macet di Gadok, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Kemacetan karena libur panjang Idul Adha dimanfaatkan sejumlah warga menjadi calo dan joki jasa penunjuk jalan alternatif untuk menghindari kemacetan dengan tarif Rp50.000Rp100.000.

ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA

Tempatkan Polwan dengan Setara Pada HUT mereka hari ini, polwan masih menanti perubahan kebijakan di institusinya, agar bisa membuktikan kemampuan mereka.

SRI UTAMI

ami@mediaindonesia.com

K

ESETARAAN gender di tubuh Polri belum tercapai hingga kini.

Diskriminasi itu masih tampak dalam kebijakan penempatan polisi wanita (polwan) yang jarang berada di jabatan strategis.

Menurut catatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), polwan yang berpangkat tinggi jauh lebih sedikit dibanding lelaki polisi. Pencapaian tertinggi polwan berhenti di jenderal bintang dua atau inspektur jenderal.

“Hingga saat ini belum ada

polwan jenderal bintang tiga, apalagi bintang 4,” kata Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti kepada Media Indonesia, kemarin.

Poengki menyebut sejumlah nama polwan berprestasi, seperti Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Basaria Panjaitan, mantan Kapolda Banten Brigjen Rumiah, dan mantan Wakapolda Sumatra Barat Brigjen Nur Afiah. “Ada, tapi memang tidak banyak,” ujarnya.

Jumlah keseluruhan polwan pun lebih sedikit jika dibandingkan lelaki polisi. Setiap tahunnya, Polri menerima 150 polwan baik perwira maupun

tamtama. Poengky mengakui hal itu disebabkan pola rekrutmen yang ada.

“Ini terpengaruh stigma yang masih melekat di masyarakat bahwa profesi polisi adalah pekerjaan laki-laki. Sedikit peluang diberikan bagi perempuan. Nah itu terjadi juga di institusi Polri,” ujarnya.

Secara umum, jumlah anggota Polri memang masih jauh dari ideal. Hal ini terlihat dari perbandingan angka petugas dengan masyarakat yakni 1:800.

Idealnya, menurut PBB, satu polisi untuk 400-600 orang.

Di tengah kebutuhan penambahan anggota itu, keberadaan polwan dinilai justru belum dioptimalkan. Polwan masih banyak yang ditempatkan sebagai staf pribadi, pelaksana administrasi, dan protokoler tamu. Ada pula yang dieksploitasi sebagai model iklan layanan Polri.

Padahal, menurut pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, tugas-tugas itu di luar tugas pokok mereka yang seharusnya dikerjakan PNS Kepolisian.

“Polisi kan harusnya mempunyai kemampuan membina masyarakat, kemampuan penyelidikan, dan penyidikan.

Kalau mereka (polwan) punya kemampuan itu, harusnya ditempatkan di lapangan,” ujar Bambang.

Perubahan kebijakan Untuk memahami kondisi tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian pekan lalu, menyoroti peran dan posisi polwan. Ke depan, Tito berharap polwan dapat lebih aktif melaksanakan tugas pokok pelayanan masyarakat.

Menciptakan kesetaraan gender dan kesempatan karir yang sama bagi setiap ang-

gota, menjadi agenda penting kepolisian saat ini.

“Polri mulai menghilangkan perbedaan gender itu dengan menciptakan kesetaraan dan mendorong polwan itu lebih maju,” ujar Kabag Penum Polda Kombes Martinus Sitompul, kepada Media Indonesia, kemarin.

Dia mengatakan, polri akan merombak kebijakan penerimaan dan penempatan polwan di setiap polda, polres dan polsek. “Tidak ada diskriminsi lagi jadi akan dikaji lagi peran mereka (polwan), dirombak betul. Dan itu berlaku untuk semua wilayah,” terangnya.

Peran polwan akan dibuat lebih vital. “Jadi setiap kapolda harus memberikan kesempatan yang sama kepada polwannya 5 sampai 10 orang harus berada di posisi penting. Polwannya juga harus ikut penilaian itu,” imbuhnya.

(Aya/J-4)

PENGUMUMAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima 5 (lima) orang Calon Hakim Agung yang disampaikan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Untuk memenuhi asas keterbukaan dan pertanggungjawaban publik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada masyarakat luas dengan identitas jelas untuk memberikan masukan terhadap calon-calon tersebut sebagai berikut: NO 1 ANTARA/ROSA PANGGABEAN

KELUHKAN SAMPAH: Sebuah truk beraktivitas di tempat pembuangan sampah di kawasan

Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (31/8). Menurut data yang masuk di Qlue tercatat puluhan ribu laporan terkait kebersihan dan sampah yang tidak terurus dengan baik di Jakarta.

2 3 4

Tanggul Kali Bekasi Diminta Segera Diperbaiki DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, mendesak Balai Besar Wilayah Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) segera memperbaiki sejumlah tanggul di aliran Kali Bekasi. Sebab, beberapa titik tanggul yang rusak tersebut mengancam keselamatan warga.

“Kejadian longsor tersebut sudah terjadi sejak Februari 2017, BBWSCC sebagai penanggung jawab harus cepat memperbaiki,” kata Kepala Dinas PUPR, Tri Adhianto, kemarin.

Tri menjelaskan, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017, perbaikan tanggul tersebut belum menjadi skala prioritas. Sebab, itu wewenang dari BBWSCC. Selain itu, biaya perbaikan

tanggul mencapai ratusan miliar rupiah karena pengerjaannya harus menyeluruh.

Mengingat, aliran Kali Bekasi yang deras, apalagi saat musim hujan. “Lama-lama tanggulnya ambles sebab pinggir kalinya terkikis. Dana daerah tidak cukup,” kata dia.

Dari data yang dihimpun, tanggul Kali Bekasi yang ambles akibat tanah longsor di antaranya terjadi di Jalan Cipendawa, Perumahan Pondok Mitra Lestari, Kecamatan Jatiasih dan Sekolah Dasar Negeri Pekayon VI, Kecamatan Bekasi Selatan.

Situasi itu terjadi akibat peningkatan volume air sungai sepanjang musim hujan yang menggerus fondasi tanggul hingga membuat lahannya retak dan sheetpile bergeser miring.

5

Pergeseran tanggul di Jalan Cipendawa, Jatiasih, mengganggu akses lalu lintas di lokasi itu. Sebab, jalan umum terpaksa ditutup satu lajur untuk menghindari kejadian tak diinginkan akibat pergeseran tanggul sepanjang 50 meter.

Begitu pula tanggul di bagian depan Perumahan Pondok Mitra Lestari, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih.

Tanggul tersebut mengalami pergeseran tanggul sepanjang 10 meter hingga membuat badan jalan utama perumahan retak dan ambles.

Bahkan, tanggul ambles yang paling parah terjadi di SDN VI Pekayon. Tanggul itu ambles sedalam 1 meter hingga membuat sejumlah ruang kelas mengalami keretakan dan mengancam keselamatan siswa. (Gan/J-3)

5

NAMA CALON HAKIM AGUNG

JABATAN

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya/Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi S.H., M.H. Palembang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Dr. Yasardin, S.H., M.Hum. Banten Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., dan Administrasi Tata Usaha Negara M.H. Mahkamah Agung RI Kepala Pengadilan Militer Tinggi II – Kol. CHK. Hidayat Manao Jakarta Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

KAMAR PERADILAN Pidana Perdata Agama Tata Usaha Negara Militer

Masukan secara tertulis disampaikan kepada: Sekretariat Komisi III DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta – 10270 Telp. : (021) 5715 566 / 5715 864 / 5715 569 Faks. : (021) 5715 566 Email : set komisi3@dpr.go.id.

Jakarta, 2 September 2017 PIMPINAN KOMISI III DPR RI,

H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A. KETUA

TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H. WAKIL KETUA

H. DESMON J. MAHESA, S.H., M.H. WAKIL KETUA

Dr. BENNY K. HARMAN, S.H. WAKIL KETUA

MULFACHRI HARAHAP, S.H. WAKIL KETUA

Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Putusan Nomor 88/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PUTUSAN Nomor 88/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1.

Nama Pekerjaan Warga Negara Alamat

Prof. Dr. Saparinah Sadli Pensiunan Indonesia Jalan Brawijaya IV Nomor 24, RT. 002/ RW.002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai -------------------- PEMOHON I;

2.

Sjamsiah Achmad, MA. Pensiunan PNS Indonesia Jalan Garuda I Kav. 75 Rempoa, RT/ RW 05/07 Kel/Desa Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Prov.Banten Selanjutnya disebut sebagai ------------------- PEMOHON II;

3.

Nama Pekerjaan

4.

Nama Pekerjaan Warga Negara Alamat

: : : :

: : : :

: Dra. Siti Nia Nurhasanah : Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) Warga Negara : Warga Negara Indonesia Alamat : Jalan Plitur Raya Nomor 3 Kamp. Ambon, RT.001/RW. 017, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung.

Selanjutnya disebut sebagai ------------------ PEMOHON III; Nama Pekerjaan Warga Negara Alamat

: : : :

Ninuk Sumaryani Widiyantoro Psikiater Indonesia Jalan Hang Tuah VII, Nomor 3 RT.002/ RW.008, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------- PEMOHON IV;

5.

Nama Pekerjaan Warga Negara Alamat

: : : :

Dra. Masruchah Karyawan Swasta Indonesia Bintaran Wetan RT. 006/RW.- Desa Srimulyo, Kecamatan. Piyungan, Kabupaten Bantul, DIY Selanjutnya disebut sebagai ------------------- PEMOHON V;

6.

Nama Pekerjaan Warga Negara Alamat

: : : :

Anggiastri Hanantyasari Utami Karyawan Swasta Warga Negara Indonesia Jalan Arjuna Nomor 21 RT/RW 046/010, Kelurahan/Desa Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan Selanjutnya disebut sebagai ------------------ PEMOHON VI;

7.

Nama Pekerjaan Warga Negara Alamat

: : : :

8.

Nama Pekerjaan Warga Negara Alamat

: : : :

9.

Nama Pekerjaan Warga Negara Alamat

: : : :

10. Nama Pekerjaan Warga Negara Alamat

: : : :

Dra. IM. Sunarsih Sutaryo, APT.,SU. Dosen WNI Sedan, RT. 002, RW. 033, Desa Sariharjo, Kecamatan Nagklik, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY Selanjutnya disebut sebagai ----------------- PEMOHON VII; Bambang Prajitno Soeroso Swasta WNI Jalan. Taman Lebak Bulus I BLOK Z/14 A RT. 001 RW. 007 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai ----------------- PEMOHON VIII; Wawan Harmawan, S.E. Swasta WNI Mantrijeron MJ 3/846 RT. 054 RW. 015, Kelurahan Manjtrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY Selanjutnya disebut sebagai ------------------ PEMOHON IX; Raden Mas Adwin Suryo Satrianto Wiraswasta/Abdidalem Warga Negara Indonesia Sorowajan Baru, RT.015/ -, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Selanjutnya disebut sebagai ------------------- PEMOHON X;

11. Nama : Supriyanto, S.E. Nama Paring Ndalem : Mas Bekel Jaya Supriyanto Pekerjaan : Perangkat Desa Warga Negara : Warga Negara Indonesia Alamat : RT.01/ -, Kelurahan Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------ PEMOHON XI; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Agustus 2016 dan 17 Oktober 2016 memberi kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Agustiar, S.H., dan Alungsyah, S.H., yaitu para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultants yang beralamat kantor di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik bersama-sama ataupun sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Daerah; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sdr. Adjie Bantjono dan H. Abdul Muhaimin; Mendengar dan membaca keterangan saksi para Pemohon dan Pihak Terkait Sdr. Adjie Bantjono dan H. Abdul Muhaimin serta ahli para Pemohon, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pihak Terkait Sdr. Adjie Bantjono dan H. Abdul Muhaimin; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA Dan seterusnya 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan

9.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat ¿nal untuk menguji UndangUndang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339, selanjutnya disebut UU KDIY) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian UndangUndang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/ PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo adalah Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang berbunyi sebagai berikut: (1) Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi syarat: a. …. m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

2. Bahwa inti argumentasi para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dalam permohonan a quo adalah bahwa dengan rumusan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas yang hanya menyebutkan kata “istri” berarti negara telah tidak lagi menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Dengan rumusan demikian seolah-olah hanya laki-laki saja yang dapat menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY sehingga norma a quo bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Selain itu, norma Undang-Undang a quo juga telah memasuki persoalan yang merupakan lingkup kewenangan internal Keraton Kasultanan dan Kadipaten sesuai dengan ruang lingkup keistimewaan yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU KDIY kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. Argumentasinya, di satu pihak, Pasal 18 ayat (1) huruf c UU KDIY menyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY adalah bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur, di mana kedua hal ini merupakan kewenangan penuh Kasultanan dan Kadipaten berdasarkan hukum yang berlaku di internal Kasultanan dan Kadipaten; di lain pihak, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY dinyatakan bahwa calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Dengan demikian, Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY telah ikut mengatur siapa yang boleh bertahta menjadi Sultan dan siapa yang boleh menjadi Adipati. Selain itu, berlakunya Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY berpotensi menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta jika syarat dalam norma Undang-Undang a quo tidak terpenuhi.

3. Bahwa Pemohon I, Prof. Dr. Saparinah Sadli, adalah perorangan warga negara Indonesia, aktivis yang memperjuangkan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan tokoh kunci di balik terbentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan terpilih sebagai ketua pertama lembaga ini.

4. Bahwa Pemohon II, Sjamsiah Ahmad, M.A., adalah perorangan warga negara Indonesia yang konsen dengan perjuangan kesetaraan gender dan terus berjuang dan beraktivitas dalam perjuangan hak-hak perempuan, baik melalui proses politik di legislatif maupun di eksekutif dan peradilan.

5. Bahwa Pemohon III, Dra. Siti Nia Nurhasanah, adalah perorangan warga negara Indonesia penggiat anti diskriminasi dan aktif memperjuangkan hak-hak perempuan (kesetaraan gender) untuk menduduki jabatan publik. Pemohon III adalah Ketua Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI).

6. Bahwa Pemohon IV, Ninuk Sumaryani Widiyantoro, adalah perorangan warga negara Indonesia, seorang psikiater, dan aktivis anti diskriminasi dan aktif memperjuangkan hak-hak perempuan (kesetaraan gender) untuk menduduki jabatan publik.

7. Bahwa Pemohon V, Dra. Masruchah, adalah perorangan warga negara Indonesia yang lebih dari 20 tahun aktif memperjuangkan dan mengadvokasi hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan, baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Pemohon V pernah menjabat sebagai Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia yang core issue-nya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga pengambil kebijakan, termasuk di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

8. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, berdasarkan curriculum vitae yang disertakan dalam Permohonan a quo (bukti P-4 s.d. bukti P-11) secara faktual menunjukkan yang bersangkutan adalah aktivis penggiat anti diskriminasi, khususnya terhadap perempuan, dan oleh Mahkamah sudah beberapa kali

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan jabatan publik di bidang legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) yang memuat isu diskriminasi terhadap perempuan meskipun yang bersangkutan tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014.

Dengan demikian, oleh karena isu dalam permohonan a quo juga berkait dengan persoalan diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas, maka pertimbangan Mahkamah dalam menerima kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dalam kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku pula terhadap Permohonan a quo sehingga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan a quo.

Bahwa Pemohon VI, Anggiastri Hanantyasari Utami, adalah perorangan warga negara Indonesia, bekerja pada sebuah lembaga pengembangan diri dan komunitas bernama Kemuning Kembar yang menyediakan dan melakukan pendidikan dengan materi ajar, antara lain, psikologi, kesehatan, dan kebudayaan (bukti P-14). Lembaga ini memberi layanan berupa penilaian, konsultasi, dan intervensi psikologi bagi anak, remaja, dan dewasa. Lembaga ini bekerjasama dengan sejumlah institusi, di antaranya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Daerah Istimewa Yogyakarta di mana salah satu programnya adalah Pelatihan Simulasi Anak Berbasis Budaya Jawa Pada Kaderkader Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (bukti P-14).

Bahwa Pemohon VII, Dra. IM. Sunarsih Sutaryo, APT., SU, adalah perorangan warga negara Indonesia, bekerja pada Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua I (bukti P-16). YKI Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh dana APBD melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa Pemohon VIII, Bambang Prayitno Soeroso, warga negara Indonesia, pelaku bisnis pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan oleh PT Taman Wisata Jogya milik Pemohon VIII dan PT Bumi Gejayan Mas (bukti P-23). Bisnis Pemohon VIII memanfaatkan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta atas persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang disewa oleh Pemohon VIII dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Dengan demikian, bisnis Pemohon VIII sangat berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat terhambat jika tidak ada Gubernur de¿nitif untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga Pemohon VIII akan mengalami kerugian, dalam hal ini kerugian ¿nansial.

Bahwa Pemohon IX, Wawan Harmawan, S.E., M.M., adalah warga negara Indonesia, direktur utama PT Ragam Kriya Nusantara dan PT Harpa Inti Mandiri (bukti P-25) yang masing-masing bergerak dalam bidang perdagangan dan industri. Kemajuan bisnis Pemohon IX bergantung pada pameran dan misi dagang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga apabila terjadi kekosongan jabatan Gubernur, hal itu akan berpengaruh terhadap bisnis Pemohon IX karena dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tidak akan terealisasi.

Bahwa Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX, pada intinya mendasarkan anggapan kerugian konstitusional yang potensial akan dideritanya pada kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian dihubungkan dengan aktivitas atau pekerjaan mereka tetapi tidak secara spesi¿k menunjuk hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kendatipun Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX berupaya membangun konstruksi argumentasi dengan menghubungkan kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keberadaan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, konstruksi argumentasi demikian tidak sesuai dengan maksud terpenuhinya syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana dijelaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan a quo.

Bahwa Pemohon X, Raden Mas Adwin Suryo Satrianto, S.T., perorangan warga negara Indonesia, adalah Abdidalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pangkat Wedana (bukti P-28) yang menjabat atau berada pada posisi Kawedanan Widya Budaya yang berada di bawah Kawedanan Hageng Punakawan Nitya Budaya (departemen yang secara khusus bertugas menjaga kelanggengan budaya). Kawedanan Widya Budaya memiliki tugas, antara lain: (1) melaksanakan upacara adat Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (gerebeg, labuhan, jamasan pusaka, dan lainlain), (2) mengelola seluruh tata tertib, pranata lampahlampah upacara, dan karya sastra serta khasanah budaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, (3) mengatur kegiatan penelitian serta pembelajaran di lingkungan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, (4) mengelola dan mengatur kegiatan pengarsipan di lingkungan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (bukti P-27 s.d. bukti P-31). Dengan demikian, Pemohon X adalah bagian dari sistem dalam Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Sultan yang bertahta selaku Ngarsa Dalem.

Bahwa Pemohon XI, Supriyanto, S.E., perorangan warga negara Indonesia, adalah salah seorang Abdidalem Keprajen di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (bukti P-32 s.d. bukti P-35) yang memegang posisi pada Tepas Dworo Puro yang langsung berada di bawah Kawedanan Hageng Panitrapuro (Sekretaris Jenderal Keraton). Dalam Tepas Dworo Puro terdapat beberapa Abdidalem Keprajan yang merupakan organ pendukung fungsi Sultan (Ngarsa Dalem). Pemohon XI adalah juga Pamong Desa di Desa Gilangharjo Pandak Bantul, Kabupaten Bantul. Jabatan Abdidalem dan Pamong Desa yang dipegang Pemohon XI adalah berasal dari Sultan (Ngarsa Dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat) yang fungsinya sebagai perwujudan fungsi Karaton atau representasi Sultan di tengah masyarakat Desa Gilangharjo Pandak Bantul.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 15 dan angka 16 di atas telah terang bagi Mahkamah bahwa, dalam kedudukannya sebagai Abdidalem, keberadaan Pemohon X dan Pemohon XI berkenaan langsung dengan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga hak-hak yang melekat pada status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, yang di antaranya termasuk hak Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat untuk menentukan siapa yang berhak bertahta sebagai Sultan, secara langsung juga mempengaruhi jabatan Pemohon X dan Pemohon XI dalam kapasitasnya sebagai Abdidalem. Dengan demikian, dalil kerugian hak konstitusional yang diturunkan dari Pasal 18B UUD 1945 yang berlaku bagi daerah khusus atau istimewa sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas juga berlaku terhadap Pemohon X dan Pemohon XI. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon X dan Pemohon XI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan a quo.

Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai dengan angka 16 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon X, dan Pemohon XI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo, sedangkan Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Pokok Permohonan [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan sebagian dari Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon (selanjutnya disebut para Pemohon), Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan di mana para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.5] di atas bertentangan dengan UUD 1945 dengan dalil yang apabila diringkaskan pada pokoknya sebagai berikut (dalil para Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara): 1) Menurut para Pemohon, masuknya kata “istri” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tersebut bermakna bahwa yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya seorang laki-laki. Pasal 18 ayat (1) huruf m ini berkait dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU KDIY yang mengatur calon gubernur dan calon wakil gubernur DIY bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon

wakil gubernur. Kedua Pasal tersebut menunjukkan adanya proses internal Keraton dan Kadipaten yang menghasilkan seorang Sultan dan Adipati yang bertakhta. Terhadap proses yang menghasilkan lembaga gubernur dan wakil gubernur harus tunduk pada persyaratan umum konstitusional yang telah diterima sebagai penalaran yang wajar dan tidak berlebihan, seperti umur, pendidikan, keterangan kesehatan dan seterusnya seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU KDIY. Kedua proses tersebut seharusnya dipisahkan. Menurut para Pemohon, Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY telah mencampuri terlalu jauh, bahkan eksesif, antara proses internal Keraton dan kelembagaan gubernur dan wakil gubernur.

2) Menurut para Pemohon, Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon berargumentasi bahwa salah satu penyangga tegaknya negara hukum adalah prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-II/2004. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan sendirinya melarang adanya diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Salah satu larangan diskriminasi itu adalah diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang mengatur syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang isinya hanya menyebutkan kata “istri” saja tanpa kata “suami” sebagai frasa yang objektif, hal itu menunjukkan hanya laki-laki saja yang dapat menjadi Gubernur dan Wakilnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan demikian norma Undang-Undang a quo bersifat diskriminatif terhadap perempuan.

3) Menurut para Pemohon, Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY melanggar Pasal 28C ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] sebagaimana dijamin dalam negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]. Para Pemohon berargumentasi bahwa dengan rumusan demikian dapat membuat jabatan Gubernur (c.q.

Sultan) dan jabatan Wakil Gubernur (c.q. Adipati) atau bisa jadi keduanya dianggap tidak memenuhi syarat sehingga terjadi kekosongan permanen jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sebab bisa jadi Sultan yang bertakhta atau Adipati yang bertakhta tidak memiliki istri, anak, dan saudara kandung sementara Negara sendiri tidak boleh mencampuri urusan penggantian Sultan bertakhta dan Adipati bertakhta agar memiliki istri terlebih dahulu. Syarat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY juga secara rasional tidak wajar karena telah mengintervensi takdir Tuhan. Kekosongan permanen jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur itu akan menjadi bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 karena kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menjadi tidak mungkin dilaksanakan. Kalaupun terhadap kekosongan itu dapat diisi dengan penjabat/pejabat sementara atau pelaksana tugas, kewenangannya sangat terbatas. Keadaan demikian pada akhirnya akan menyebabkan kehidupan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak dapat dilaksanakan sehingga dengan sendirinya merugikan hak-hak konstitusional masyarakat, seperti hak untuk memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945], hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan [Pasal 28H ayat (1) UUD 1945], dan juga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945]. Norma dalam pasal a quo juga dapat menimbulkan adanya perbedaan penafsiran karena memberi ruang kepada Negara, melalui DPRD DIY, untuk menolak menetapkan Sultan yang bertakhta dan Adipati yang betakhta untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY karena tidak memiliki istri dan sekaligus bersifat diskriminatif terhadap perempuan, sementara itu kepastian hukum juga merupakan salah satu tujuan hukum yang merupakan prinsip penting dalam negara hukum, sehingga norma a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

4) Menurut para Pemohon, Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY bertentangan dengan pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Para Pemohon beragumentasi bahwa status istimewa yang dimiliki oleh DIY bukanlah pemberian negara melainkan bentuk pengakuan dan penghormatan tertinggi oleh Pemerintah Republik Indonesia (Sukarno-Hatta) berdasarkan sejarah asal-usul keberadaan DIY dan kontribusinya dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini juga dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008.

Pasal 18B UUD 1945 memberikan kemungkinan pengaturan tersendiri dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 sehingga hubungan antara kedua norma Konstitusi itu adalah setara, tidak saling membawahi. Dengan demikian, Pasal 18B ayat (1) yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi di atas memiliki keistimewaan yang diperoleh berdasarkan asalusul dan kenyataan sejarah, peran dan kontribusinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pengertian, jenis dan ruang lingkup keistiwaan DIY itu diatur dan ditegaskan dalam UU KDIY. Kata “istri”, “anak” dan “saudara kandung” dalam norma a quo, yang melampaui takdir dan pemenuhannya tidak dapat ditunda, dapat menghambat Sultan yang bertakhta dan Adipati yang bertakhta untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sehingga hal itu menjadi bertentangan dengan pengakuan dan penghormatan keistimewaan DIY sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan dalam UU KDIY sendiri.

[3.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-59, ahli yaitu Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., Dr. =ainal Ari¿n Mochtar, S.H., Brigjend [Purn] RM. Nuryanto, S.H./KPH Yudohadiningrat dan 1 (satu) saksi yaitu Drs. Paulus Yohanes Summino, MM., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan masing-masing pada tanggal 17 November 2016, 29 November 2016, dan 11 Januari 2017, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.8] Menimbang terhadap permohonan a quo, Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 8 November 2016 yang pada pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Maret 2017, namun oleh karena keterangan tertulis tersebut diterima Kepaniteraan Mahkamah setelah batas penyerahan kesimpulan oleh para pihak dan persidangan untuk pembuktian telah berakhir maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut keterangan DPR tersebut; [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan keterangan pada tanggal 17 November 2016 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 November 2016, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Dewan Perwakilan Daerah juga menghadirkan ahli yaitu Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si., Heru Wahyukiswoyo, RH., S.Sos., M.Si., Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum., dan KH. Dr. Marzuki Wahid yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan masing-masing pada tanggal 30 Januari 2017 dan 8 Februari 2017, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.11] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait yaitu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sri Sultan Hamengkubuwono ke X) telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 17 November 2016 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2017, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.12] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait yaitu Adjie Bantjono dan H. Abdul Muhaimin telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 30 Januari 2017, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Pihak Terkait juga menghadirkan ahli yaitu Prof. Drs. Purwo Santoso, MA., Ph.D., GBPH Yudhaningrat, M. Jadul Maula, S.Ag dan 1 (satu) saksi yaitu Sukiman yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan masing-

masing pada tanggal 8 Februari 2017 dan 21 Februari 2017, sedangkan ahli Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D., hanya menyampaikan keterangan tertulis, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan serta pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.6] sampai dengan paragraf [3.12] di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1) Bahwa jika merujuk pada perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia sebagai negara merdeka, dengan melihat fakta keberagaman yang ada, secara ideal tidaklah mungkin membuat desain hubungan Pusat dan Daerah secara seragam. Karena itu, salah satu tantangan yang menyertai sejarah perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia terletak pada kemampuan mengelola segala bentuk keberagaman daerah sehingga tetap memiliki kemampuan mempertahankan karakter atau kekhususan yang dimiliki setiap daerah; 2) Bahwa dalam kaitan ini Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menegaskan negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Lahir dan diberlakukannya UU KDIY, yang menjadi objek permohonan a quo, adalah guna memenuhi amanat Konstitusi di atas, sebagaimana ditegaskan dalam konsiderans bagian “Menimbang” UU KDIY (vide lebih jauh konsiderans bagian “Menimbang” huruf a sampai dengan huruf d UU KDIY); 3) Bahwa, secara garis besarnya, diberikannya status “daerah istimewa” kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman, yang sekarang dinamakan Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah karena peran dan sumbangsih Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana telah menjadi fakta sejarah yang tak terbantahkan, setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman secara sukarela menyatakan bergabung dan menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun pada saat itu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah memiliki wilayah, penduduk, dan pemerintahannya sendiri. Pernyataan berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dituangkan ke dalam Maklumat bertanggal 5 September 1945, masing-masing ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII, yang kemudian dikukuhkan dengan Piagam Kedudukan Presiden Republik Indonesia bertanggal 6 September 1945 yang sekaligus menyatakan status integrasi Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai daerah istimewa; 4) Bahwa dalam UU KDIY kemudian ditegaskan, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimilikinya berdasarkan sejarah dan hak asalusul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Sementara itu, yang dimaksud kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (vide Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU KDIY); 5) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) UU KDIY dijelaskan lingkup kewenangan yang termasuk ke dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, yaitu meliputi: a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b. kelembagaan pemerintahan daerah DIY; c. kebudayaan; d. pertanahan; dan e. tata ruang.

Dengan demikian telah jelas bahwa tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY serta kelembagaan pemerintahan daerah DIY merupakan bagian dari lingkup kewenangan yang termasuk ke dalam urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu berarti memberikan proses pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia merupakan wujud dari “bentuk khas” atau kekhususan dalam mewadahi praktik desentralisasi terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta; 6) Bahwa salah satu ciri keistimewaan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah cara pengisiannya tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung, sebagaimana berlaku dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur di daerah lainnya di Indonesia, melainkan melalui mekanisme khusus sebagaimana diatur dalam Bab VI UU KDIY di mana yang dapat mengisi jabatan Gubernur harus bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan untuk dapat mengisi jabatan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta harus bertakhta sebagai Adipati Paku Alam, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UU KDIY; 7) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 5) di atas, secara a contrario, telah menjadi terang bagi Mahkamah bahwa seseorang yang tidak bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono secara hukum tidak dapat menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan seseorang yang tidak bertakhta sebagai Adipati Paku Alam secara hukum tidak dapat menjadi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal yang menjadi persoalan kemudian, apakah negara yang direpresentasikan melalui Undang-Undang (in casu UU KDIY) berwenang menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai Sultan Hamengku Buwono dan sebagai Adipati Paku Alam?

Terhadap pertanyaan ini Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan utama pemberian status “Istimewa” kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah karena Sultan yang bertakhta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam yang bertakhta di Kadipaten Pakualaman pada masa awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sukarela menyatakan diri bergabung atau berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, Sultan yang bertakhta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam yang bertakhta di Kadipaten Pakualaman bukan “pemberian” atau dibentuk oleh Negara (in casu Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sebaliknya, justru karena tindakan sukarela Sultan dan Adipati yang bertakhta pada saat itulah sehingga menyebabkan daerah yang sekarang kita kenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, andaikata setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Pakualaman saat itu tidak secara sukarela menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka daerah yang sekarang kita kenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sendirinya belum tentu merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, secara historis maupun yuridis Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman lebih dahulu ada dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, hukum yang berlaku dalam menentukan siapa yang berhak dinobatkan sebagai Sultan di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, demikian pula siapa yang berhak dinobatkan sebagai Adipati di Kadipaten Pakualaman, adalah hukum yang berlaku di internal keraton Kasultanan dan di internal Kadipaten. Negara (yang direpresentasikan oleh Undang-Undang, in casu UU KDIY) tidak memiliki landasan argumentasi konstitusional logis maupun historis untuk turut serta menentukan siapa yang berhak dinobatkan sebagai Sultan yang bertakhta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun untuk turut serta menentukan siapa yang berhak dinobatkan sebagai Adipati Paku Alam di Kadipaten Pakualaman.

Dengan demikian, secara logis maupun historis, adalah bertentangan dengan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan asal-usul satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 jika dalam kasus a quo negara (in casu melalui UU KDIY) turut campur dalam menentukan persyaratan siapa yang berhak menjadi Sultan di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan siapa yang berhak menjadi Adipati di Kadipaten Pakualaman.

8) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1) sampai dengan angka 6) di atas maka tindakan atau keputusan pembentuk undang-undang yang memutuskan bahwa salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah adanya pengaturan secara tersendiri dalam tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernurnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU KDIY, merupakan tindakan atau keputusan yang tepat karena sejalan dengan jiwa Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Hal itu kemudian ditegaskan dalam Pasal 18 UU KDIY yang mengatur persyaratan calon Gubernur dan

calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 18 ayat (1) huruf c UU KDIY berbunyi, “Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi syarat: … c. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur”.

Dengan rumusan demikian berarti negara (melalui UU KDIY) telah menegaskan bahwa siapa pun yang berdasarkan aturan yang berlaku di Kasultanan dinyatakan bertakhta sebagai Sultan maka yang bersangkutan secara hukum dianggap memenuhi syarat sebagai calon Gubernur. Hal itu merupakan kewenangan penuh hukum yang berlaku di Kasultanan. Demikian pula halnya dengan calon Wakil Gubernur, siapa pun yang menurut aturan yang berlaku di Kadipaten Pakualaman dinyatakan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam maka yang bersangkutan secara hukum dianggap memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur.

Hal itu pun merupakan kewenangan penuh hukum yang berlaku di Kadipaten Pakualaman.

9) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas telah jelas bahwa, secara logis maupun historis, adalah bertentangan dengan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan asal-usul satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 jika negara (melalui Undang-Undang, in casu UU KDIY) turut campur dalam menentukan persyaratan siapa yang berhak menjadi Sultan di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan siapa yang berhak menjadi Adipati di Kadipaten Pakualaman.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY merupakan bentuk campur tangan negara ke dalam domain yang oleh UUD 1945 telah diakui sebagai kewenangan Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman. Sebab, tatkala pembentuk undang-undang menegaskan bahwa syarat untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DIY, di satu pihak, harus bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur [sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UU KDIY di mana hal ini sejalan dengan semangat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945] namun, di lain pihak, untuk menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY juga harus “menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY, maka secara langsung berarti pembentuk undang-undang mempersyaratkan bahwa: a. untuk dapat menjadi calon Gubernur DIY maka seseorang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono harus mempunyai tingkat pendidikan tertentu, mempunyai pekerjaan, mempunyai saudara kandung, mempunyai istri, dan mempunyai anak; b. untuk dapat menjadi calon Wakil Gubernur maka seseorang yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam harus mempunyai tingkat pendidikan tertentu, mempunyai pekerjaan, mempunyai saudara kandung, mempunyai istri, dan mempunyai anak.

Dengan konstruksi penalaran demikian maka telah terang bahwa melalui frasa “yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY telah turut memberikan pengaruh terhadap persyaratan siapa yang berhak untuk bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan siapa yang berhak bertakhta sebagai Adipati Paku Alam.

Padahal secara konstitusional, oleh UUD 1945 hal itu diakui merupakan wewenang penuh Kasultanan dan Kadipaten berdasarkan hukum yang berlaku di internal Kasultanan dan Kadipaten, sebagaimana telah diuraikan pada angka 1) sampai dengan angka 7) paragraf ini.

Oleh karena itu, terlepas dari ada-tidaknya persoalan diskriminasi sebagaimana didalilkan para Pemohon, yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini, telah terang bagi Mahkamah bahwa adanya frasa “yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” telah menjadikan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY menyimpang dari semangat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

Secara rasional, syarat menyerahkan daftar riwayat hidup bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesungguhnya hanya relevan untuk daerah-daerah yang pengisian jabatan kepala daerah dan wakilnya melalui pemilihan langsung karena hal itu berkait dengan hak publik atau masyarakat untuk mengetahui lebih mendalam latar belakang calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerahnya. Sementara itu, untuk pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang nyata-nyata melalui pengangkatan, yaitu dalam hal ini pengangkatan terhadap seseorang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam, syarat menyerahkan daftar riwayat hidup sesungguhnya tidak terlalu relevan meskipun hal itu tidak serta-merta berarti bertentangan dengan UUD 1945. Dikatakan tidak terlalu relevan sebab masyarakat Yogyakarta sudah tahu bahwa yang akan menjadi gubernur adalah seseorang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan yang akan menjadi wakil gubernur adalah seseorang yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam. Namun, apabila melalui syarat menyerahkan daftar riwayat hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY itu pembentuk undang-undang bermaksud agar masyarakat secara formal mengetahui latar belakang calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur mereka, yang dalam hal ini tiada lain adalah seseorang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan seseorang yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam, maka tanpa frasa “yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” itu pun maksud tersebut sesungguhnya sudah terpenuhi.

Sebaliknya, dengan menambahkan frasa “yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” telah membuat hal-hal yang disebutkan dalam frasa itu menjadi imperatif di mana sifat imperatif ini, disengaja atau tidak, menyebabkan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY itu jadi turut mengatur persyaratan seseorang yang berhak menduduki takhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan sebagai Adipati Paku Alam. Dengan kata lain, syarat “menyerahkan daftar riwayat hidup” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 namun adanya frasa “yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” yang menyertai syarat “menyerahkan daftar riwayat hidup” itulah yang menyebabkan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dalam hal ini Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

10) Bahwa adanya frasa “yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab syarat untuk menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU KDIY adalah bersifat kumulatif, artinya semua persyaratan yang disebut di dalam Pasal 18 ayat (1) UU KDIY harus terpenuhi. Namun, pada saat yang sama terdapat kemungkinan terjadinya keadaan saling bertentangan antarsesama syarat yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU KDIY tersebut, yaitu dalam hal ini antara huruf c dan huruf m. Pasal 18 ayat (1) huruf c UU KDIY menyatakan bahwa “bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur” merupakan salah satu syarat. Selanjutnya, oleh karena kriteria tentang siapa yang berhak atau memenuhi syarat untuk bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan siapa yang berhak atau memenuhi syarat sebagai Adipati Paku Alam merupakan urusan internal Kasultanan dan Kadipaten yang oleh UUD 1945 maupun oleh UU KDIY sendiri diakui sebagai bagian dari keistimewaan DIY maka dengan sendirinya persoalan siapa yang berhak atau memenuhi syarat untuk bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan siapa yang berhak atau memenuhi syarat sebagai Adipati Paku Alam ditentukan oleh hukum yang berlaku di Kasultanan dan di Pakualaman. Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY menyatakan bahwa calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur harus “menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak”.

Dengan demikian sangat mungkin terjadi keadaan di mana syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UU KDIY terpenuhi namun pada saat yang sama syarat yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tidak terpenuhi. Akibatnya, timbul keragu-raguan perihal ketentuan mana yang harus diutamakan berlakunya, apakah ketentuan huruf c atau huruf m dari Pasal 18 ayat (1) UU KDIY tersebut, suatu keadaan yang seharusnya tidak boleh terjadi mengingat seluruh persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1), mulai dari huruf a sampai dengan huruf n, adalah bersifat kumulatif. Oleh karena itu, menurut penalaran yang wajar, potensi terjadinya ketidakpastian

hukum yang disebabkan oleh adanya keragu-raguan tersebut sangatlah besar. Ketidakpastian hukum demikian bahkan dapat berkembang menjadi krisis politik yang berbahaya karena terjadi kebuntuan dalam pengisian jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur DIY. Maka telah menjadi terang bagi Mahkamah bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY sepanjang berkenaan dengan frasa “yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak”, dalam kaitannya dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU KDIY, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lagi pula, apabila dibandingkan dengan syarat kepala daerah atau wakil kepala daerah, misalnya yang diatur dalam UU Pilkada, sama sekali tidak mencantumkan syarat normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tersebut. Dengan demikian tentu menjadi pertanyaan, mengapa syarat normatif demikian harus dicantumkan dalam UU KDIY; 11) Bahwa, selanjutnya, hal yang juga harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa “yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY bersifat diskriminatif, dalam hal ini khususnya terhadap perempuan.

Terhadap hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa perihal diskriminasi, UUD 1945 telah menyatakan secara tegas dalam Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Dengan demikian secara legal maupun konstitusional, diskriminasi dilarang dipraktikkan di Indonesia.

Lebih jauh, sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga telah merati¿kasi berbagai instrumen hukum internasional yang melarang diskriminasi, salah satu di antaranya adalah Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah dirati¿kasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 2 ayat (1) ICCPR menyatakan, “Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini sepakat untuk menghormati dan menjamin setiap individu dalam wilayahnya dan yang tunduk pada yurisdiksinya hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya” (Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, nasional or social origin, property, birth or other status). Bahkan, dalam hubungannya dengan perempuan, ICCPR secara khusus memandang perlu memberi penegasan mengenai persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan atas hak-hak yang dijamin dalam ICCPR. Pasal 3 ICCPR menyatakan, “Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini sepakat untuk menjamin persamaan hak antara lakilaki dan perempuan bagi penikmatan hak-hak sipil dan politik yang dinyatakan dalam Kovenan ini” (The State Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant).

Secara lebih spesifik, berkenaan dengan larangan diskriminasi terhadap perempuan, Indonesia juga telah menjadi negara pihak (state party) dengan merati¿kasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women). Pasal 1 CEDAW menegaskan pengertian diskriminasi terhadap perempuan dengan rumusan, “Untuk tujuan Konvensi ini, istilah ‘diskriminasi terhadap perempuan’ diartikan sebagai setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berakibat atau bertujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan hak asasi dan kebebasan manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya, terlepas dari status perkawinan mereka, dengan berlandaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan” (For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on the basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other ¿eld). Selanjutnya, negara-negara pihak (state parties) dalam CEDAW di samping menyepakati untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 CEDAW (dan karenanya menjadi kewajiban untuk menaatinya), juga sepakat untuk mengambil segala langkah atau upaya yang diperlukan di segala bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, termasuk langkah-langkah melalui legislasi, guna memastikan perkembangan dan kemajuan penuh perempuan dengan tujuan untuk menjamin perempuan dalam pelaksanaan dan penikmatan hak asasi dan kebebasan mendasar manusia di atas landasan persamaan dengan laki-laki.

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 3 CEDAW yang menyatakan, “Negara-negara Pihak akan mengambil segala upaya yang tepat di segala bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, termasuk legislasi, guna menjamin perkembangan dan pemajuan perempuan, dengan tujuan menjamin mereka akan pelaksanaan dan penikmatan hak asasi dan kebebasan mendasar di atas landasan persamaan dengan laki-laki” (State Parties shall take in all ¿elds, in particular in the political, social, economic and cultural ¿elds, all appropriate measures, including legislation, to ensure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men).

Sebagai negara pihak (state party) maka sudah tentu terdapat kewajiban yang didasarkan pada hukum internasional (international legal obligation) bagi Indonesia untuk menaati ketentuan dalam hukum internasional dimaksud, khususnya dalam hal ini pentaatan terhadap larangan diskriminasi. Oleh karena itu, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya bahwa diskriminasi adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan sekaligus bertentangan pula dengan hukum internasional (vide lebih jauh, antara lain, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006). Meskipun demikian, Mahkamah juga mengakui dan telah berkali-kali pula menegaskan bahwa dimungkinkan untuk dilakukan pembatasan tehadap hak-hak asasi manusia dan karenanya pembatasan demikian adalah konstitusional sepanjang memenuhi maksud dan persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dengan demikian, menurut UUD 1945, agar suatu pembatasan terhadap hak dan kebebasan asasi manusia dapat dikatakan konstitusional maka pembatasan itu harus memenuhi persyaratan: a. pembatasan itu harus dilakukan dengan Undang-Undang; b. pembatasan yang harus dilakukan dengan Undang-Undang itu adalah dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain; c. pembatasan yang harus dilakukan dengan Undang-Undang itu juga dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sementara itu, dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY secara a contrario terkandung pengertian bahwa pihak-pihak yang statusnya tidak memenuhi kuali¿kasi dalam norma a quo tidak dimungkinkan untuk menjadi calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur di DIY, yang di dalamnya termasuk perempuan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon.

Dengan kata lain, Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY telah membatasi hak politik pihak-pihak tersebut untuk menjadi calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur DIY, khususnya dalam hal ini perempuan. Namun, untuk sampai pada kesimpulan apakah pembatasan demikian merupakan bentuk diskriminasi, hal itu akan bergantung pada jawaban atas pertanyaan apakah

pembatasan demikian konstitusional apabila dinilai berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Atas pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak menemukan argumentasi yang dapat diterima secara konstitusional untuk membenarkan pembatasan demikian, sebab: a. pembatasan terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY, termasuk perempuan, sebagai calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur DIY dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan maksud atau tujuan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang hak atau kebebasannya terganggu atau terlanggar jika pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tersebut menjadi calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur DIY; b. pembatasan terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY, termasuk perempuan, sebagai calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur DIY tersebut juga bukan didasari oleh maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil yang didasarkan atas pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, maupun ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Sebaliknya, justru untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat Indonesia yang demokratis pembatasan demikian tidak boleh terjadi. Dengan kata lain, dalam masyarakat Indonesia yang demokratis, tidak ada gagasan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ataupun ketertiban umum yang terganggu atau terlanggar jika pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY, termasuk perempuan, menjadi calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur di DIY sebagaimana secara empirik juga terbukti di mana pembatasan demikian tidak terdapat dalam pengisian jabatan kepala daerah di daerah-daerah lain, baik untuk jabatan kepala daerah di tingkat provinsi maupun kepala daerah di tingkat kabupaten/ kota, juga untuk jabatan-jabatan publik pada umumnya.

Lebih-lebih jika mempertimbangkan DIY sebagai daerah istimewa yang pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernurnya digantungkan pada persyaratan siapa yang bertakhta sebagai Sultan berdasarkan hukum yang berlaku di internal Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan siapa yang bertakhta sebagai Adipati berdasarkan hukum yang berlaku di internal keraton Kadipaten Pakualaman, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 10 di atas.

Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY bersifat diskriminatif adalah beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.13] di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, dengan mengingat kedudukannya sebagai ahli tatkala permohonan a quo masih dalam proses persidangan maka demi menaati dan memegang teguh prinsip imparsialitas peradilan, sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama), Hakim Konstitusi Saldi Isra tidak memberikan pendapatnya terhadap permohonan a quo dan melepaskan haknya untuk turut serta memutus permohonan a quo.

4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1]

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2]

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon X, dan Pemohon XI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3]

Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.4]

Pokok permohonan beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, 1.

Mengabulkan permohon para Pemohon untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan frasa “yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3.

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, di mana satu orang hakim konstitusi (Saldi Isra) tidak memberikan pendapatnya, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, dan oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 12.02 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA, ttd.

Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, Anwar Usman Maria Farida Indrati I Dewa Gede Palguna Suhartoyo Manahan MP Sitompul Aswanto Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, Hani Adhani Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 31 Agustus 2017 Panitera,

Kasianur Sidauruk Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi.go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Telp.

(021) 23529000.

8

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

OPINI

Bisnis Hoaks dan Literasi Digital Gun Gun Heryanto

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Presidium Asosiasi Ilmuwan Komunikasi Politik Indonesia (AIKPI)

T

AWURAN opini di ragam kanal komunikasi warga hingga saat ini masih terjadi. Bahkan, kecenderungannya kian menjadi-jadi. Selain karena polarisasi politik akibat dukungan yang berbeda di kontestasi elektoral, muncul sejumlah penyebab riuh rendahnya media daring, terutama di media sosial. Fenomena bisnis gelap kelompok Saracen yang meledak belakangan ini menjadi gambaran puncak gunung es dari fenomena industri hoaks yang menjadikan isu-isu berdaya ledak tinggi seperti isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) nyata adanya di tengah masyarakat.

Model Saracen Industri hoaks di Indonesia menemukan momentumnya. Intensitas konsumsi hoaks naik tajam, terutama sejak 2014 meskipun hoaks sendiri sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Kata hoaks jika ditelusuri dari sejarah asal katanya pertama kali populer digunakan pada pertengahan hingga akhir abad ke-18. Berasal dari kata yang kerap digunakan para pesulap yakni hocus pocus. Istilah hocus pocus sendiri pertama kali muncul awal abad ke-17.

Dalam Cambridge Dictionary (2017), disebutkan hoaks adalah rencana menipu sekelompok besar orang. Intinya hoaks adalah informasi yang tidak berdasarkan fakta atau data, tetapi tipuan dengan tujuan memperdaya masyarakat dengan model penyebaran informasinya yang masif. Dengan demikian, ada dua karakter menonjol dari hoaks ini, yakni selalu direncanakan dan kebohongannya ditunjukkan untuk memapar banyak orang dalam waktu bersamaan.

Contoh terhangat adalah kelompok Saracen.

Strategi mengelola bisnis hoaks dilakukan terencana, terorganisasi, dan memanfaatkan ceruk ‘pasar’ konsumen dan produsen informasi di media sosial yang abai dengan literasi digital, literasi informasi dan juga literasi politik. Kalau ilihat dari modusnya, para pelaku bukan semata-mata mahir menebar berita palsu, ujaran kebencian, dan ‘menggoreng’ isu, melainkan juga terkoneksi ke jejaring politik dan sepertinya punya stelsel aktif para petualang di belakang layar.

Lihat saja penamaan kelompok mereka.

Jika ditelusuri di literatur akademik, dalam The Advanced Learner’s Dictionary of Current English, yang disusun AS Hornby, EV Gatenby, dan H Wakefield, Saracen merupakan nama yang digunakan orang Yunani dan Roma untuk orang Arab atau muslim pada masa perang Salib. Dengan demikian, dari aspek namanya saja sudah terendus niat mengembuskan semangat berperang (warmongering). Dalam komunikasi politik, istilah warmongering memiliki makna teror berbentuk propaganda yang mengembus-embuskan perang.

Jadi, Saracen sepertinya bukan industri hoaks biasa, melainkan terhubung dengan jangkar-jangkar politik yang memanfaatkan hoaks sebagai sarana pencapaian kepentingan pragmatis kekuasaan melalui politik adu domba dengan menjadikan SARA sebagai amunisinya. Model bisnis hitam Saracen ini sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia. Terutama, jika tak cepat diatasi, itu akan mengoyak kebangsaan kita melalui eksploitasi fitnah, gosip, pembunuhan karakter yang dibalut dengan sentimen SARA. Modus bisnis semacam Saracen mendapatkan pasar karena tiga faktor. Pertama, pola konsumsi dan distribusi informasi di media

daring yang memindahkan cara bercerita dan bertukar gosip serta rumor dari mulut ke mulut menjadi tautan informasi yang menyesaki lini massa media sosial. Tak dimungkiri, meminjam istilah Walter Fisher, sebagaimana dikutip Julia T Wood, Communication Theories in Action (2004), manusia adalah homo narrans alias makhluk pencerita.

Kerap kali, karena keinginan bercerita dan bergosip yang t a k d i im-

TIYOK

bangi dengan literasi digital, informasi, dan politik inilah, warga internet (netizen) menjadi mata rantai bekerjanya industri hoaks.

Kedua, cara berkomu-

nikasi yang diarahkan mental bigot. Istilah bigot merujuk pada orang yang memiliki dasar pemikiran bahwa siapapun yang tak memiliki kepercayaan yang sama dengan dirinya adalah orang atau kelompok yang salah. Sektarianisme merupakan bentuk bigotry yang mewujud dalam sentimen emosional penuh kebencian dan intoleran.

Berpikiran negatif terhadap orang atau kelompok berbeda terutama suku, agama, dan ras.

Hubungan komunikasinya sangat berjarak akibat pola superioritas dan inferioritas yang dijadikan acuan. Semakin banyak pertentangan, dan masyarakat saling membenci, semakin suburlah bisnis hoaks ini.

Ketiga, agenda politik yang berimpitan dan tidak dibarengi dengan kedewasaan dalam menyikapinya. Misalnya kontestasi elektoral sejak 2014 terus berlangsung. Pilkada serentak 2015, 2017, 2018, dan memuncak di pemilu presiden dan pemilu legislatif yang diselenggarakan serentak pada 2019. Cara memenangi pertarungan kerap diwarnai dengan kampa-

nye hitam atau propaganda yang menggunakan isu SARA sebagai senjata.

Daya tahan Kasus Saracen harus dituntaskan! Selain para pelaku yang berbisnis hoaks tersebut, harus diusut siapa saja para pemesannya.

Melalui jejak digital dan aliran transaksi keuangan mereka, kita harapkan ada penegakan hukum untuk para pelaku dan pemesan. Namun, ada hal fundamendal lain yang harus dijadikan kerja bersama untuk merestriksi maraknya bisnis seperti Saracen ini. Masyarakat perlu menguatkan daya tahan diri, dalam menghadapi paparan informasi yang berlimpah setiap saat.

Untuk menguatkan daya tahan tersebut, diperlukan inokulasi komunikasi. William J McGuire sebagaimana dikutip di bukunya Pfau, The Inoculation Model of Resistance to Influence (1997), menganalogikan proses ini seperti di dunia medis. Orang menyuntik vaksin untuk merangsang mekanisme daya tahan tubuhnya. Jika Anda memiliki daya tahan tubuh kuat, tentu tak akan mudah terserang penyakit. Pun demikian dalam proses berkomunikasi.

Proses memberi vaksin tersebut, tiada lain adalah literasi digital. Konteks literasi digital itu adalah kemampuan menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital seperti media daring dengan tiga landasan utama yakni pengetahun, skill dan sikap. Pengetahuan untuk menjadi penyaring sebuah informasi itu masuk akal atau tidak, punya landasan argumentasi, data, fakta atau tidak.

Skill untuk mengakses dan membandingkan antara satu informasi dengan informasi lain dari sumber-sumber yang kredibel. Sikap ajek dan tegas yang diperlukan untuk memastikan bahwa baik sebagai produsen maupun konsumen akan bertanggung jawab secara sosial atas informasi yang dipertukarkan. Jangan pernah menoleransi apa pun bentuk hoaks!

Menakar Nilai Divestasi Saham Freeport Ahmad M Ali

Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi NasDem

R

AKYAT Indonesia patut berbangga, tanpa tekanan diplomasi hard power, melainkan perundingan diplomasi soft power, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Widodo berhasil ‘menjinakkan’ Freeport McMoran lewat kesepakatan divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 51%. Peristiwa bersejarah ini amat penting karena divestasi saham menjadi bagian dari tiga kesepakatan yang dicapai, dalam perundingan pemerintah dan Freeport sejak Februari 2017. Selain rela melepas kepemilikan saham 51%, Freeport Indonesia harus membangun smelter, pemurnian, dan jaga penerimaan negara dalam konteks izin usaha pertambangan khusus (IUPK) harus lebih baik dari masa kontrak karya (KK).

Usaha dan tekad besar untuk mengembalikan tambang emas dan tembaga pada pangkuan Ibu Pertiwi terbukti bukan pepesan kosong. Pemerintah tidak hanya menggertak dengan dalil-dalil konstitusional sarat perspektif nasional, tetapi juga menghidupkan kembali apa yang disebut dalam Pasal 33 UUD 1945, kekayaan alam yang dikelola sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan kondisi seperti ini, peluang RI meletakkan dasar-dasar industrialisasi nasional sebagai prasyarat membangun kemandirian ekonomi nasional sangat terbuka lebar.

Akan tetapi, kita tidak boleh ‘tidur nyenyak’ dalam selebrasi, apalagi euforia berlebihan.

Sampai saat ini, pemerintah belum mem-

PARTISIPASI OPINI

berikan keterangan jelas seperti apa proses pembelian saham dilakukan. Apakah pemerintah juga mengikutkan kewajiban perizinan, revenue, dll sebagai bagian pembelian saham?

Jika itu terjadi, tentu keadaan negara sekarang, termasuk asset BUMN tidak mungkin memenuhi hal itu. Dalam konteks inilah arti penting perundingan divestasi saham.

Pemerintah harus memastikan pencapaian ini membawa berkah bagi rakyat RI. Sebab tantangan dan jebakan salah urus bisa jadi akan lahir sebagai momok yang membuyarkan tujuan sejati divestasi saham Freeport Indonesia itu. Pada akhirnya, saham divestasi jatuh ke tangan swasta, kembali listing di pasar saham sehingga kembali jatuh ke pihak korporasi asing. Tentu saja ini tidak kita inginkan.

Menakar nilai saham Saham 51% memang ‘ibarat berkah menanti pancing’, bisa jadi jalan negara memakmurkan rakyat dan menjadi bencana bila jatuh pada permainan elite, terutama broker saham.

Integritas dan rasa nasionalisme memang bisa dimaknai dari beragam sudut pandang, tetapi jumlah uang yang diperlukan untuk membayar seluruh total saham tidak sedikit. Dalam konteks inilah, substansi perundingan saham Freeport itu harusnya dibicarakan.

Seiring dengan keberhasilan perundingan, banyak pihak kini mendorong isu pembayaran saham divestasi dalam konteks perhitungan pasar. Asumsi itu dipatok lebih tinggi

dari jumlah yang sanggup dibayarkan seluruh BUMN yang digabungkan, yakni sebesar Rp107 triliun. Mereka berpendapat, kalaupun seluruh aset dijaminkan, tidak akan bisa memperoleh utang sampai Rp107 triliun. Rujukan itu menggunakan aturan BI, utang tak boleh melebihi nilai aset yang dimiliki.

Dalam berbagai perhitungan nilai dari 51% saham Freeport diperkirakan mencapai ratusan triliun apabila akan dikonversi dalam metode pembayaran. Katakanlah, misalnya, perhitungan secara fair market value, berdasarkan nilai cadangan dengan masa kontrak sampai 2041, nilai 100% saham PT Freeport Indonesia adalah US$15,9 miliar atau sekitar Rp211 triliun. Dengan demikian, nilai 51% saham sekitar Rp 107 triliun, sedangkan pemerintah menggunakan metode perhitungan replacement cost. Jika pada metode ini nilai 100% saham Freeport adalah US$5,9 miliar atau sekitar Rp78 triliun, nilai 51% saham kurang lebih Rp40 triliun.

Metode replacement cost inilah yang menjadi acuan pemerintah berani mematok divestasi saham 51% karena dengan gambaran holding BUMN pertambangan dianggap memiliki kemampuan mengumpulkan jumlah uang yang diperlukan. Holding BUMN pertambangan merupakan gabungan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk, dan PT Inalum. Dalam taksiran kasar berdasarkan data tersedia, prediksi total nilai aset BUMN-BUMN bila digabungkan mencapai Rp58 triliun. Artinya, merujuk nilai itu, kita memiliki kesanggupan membayar saham yang dilepaskan Freeport Indonesia.

Gotong royong Jebakan tikus di lumbang padi menjadi metafora tepat untuk menggambarkan tugas pascaperundingan divestasi saham Freeport Indonesia. Bagaimanapun, potensi lirikan dan permainan para ‘pemburu saham’ mengintip peluang mengambil keuntungan pribadi dari proses yang sedang berlangsung. Bila salah urus, bukan tidak mungkin apa yang telah dicapai justru menjadi arena baru perburuan saham, menunggangi nasionalisme untuk mendapatkan konsesi.

Pemerintah harus membangun roadmap dan blueprint tata kelola divestasi Freeport yang berisi pembahasan mengenai siapa dan bagaimana proses pembelian saham Freeport dilakukan. Berdasarkan PP No 1/2017, penawaran saham diprioritaskan pada pemerintah pusat, lalu pemda bila pusat tidak berminat, kemudian prioritas berikut ke BUMN, BUMD, dan swasta nasional.

Bentuk penawaran saat ini berjenjang dari pemerintah pusat, daerah, hingga pelibatan swasta. Oleh karena itu, beberapa jalan berikut menjadi opsi yang penting dipertimbangkan.

Pertama, dalam pembayaran saham, pemerintah harus memastikan bahwa perizinan dan aset konstan seperti land konsesi tidak menjadi bagian perhitungan Freeport sehingga harga saham yang dimaksud tidak mencapai ratusan triliunan rupiah seperti diwacanakan. Sebab jika nilainya katakanlah Rp107 triliun, tidak mungkin dengan aset BUMN yang ada sanggup membeli itu.

Kedua, peran perbankan harus didorong keluar dari kotak peraturan penyertaan modal bank yang tertuang dalam Peraturan BI No

15/11/PBI/13 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Penyertaan Modal. Aturan itu telah diberlakukan sejak 22 November 2013 yang melarang BUMN perbankan berinvestasi di luar core bisnisnya sehingga BUMN dapat memiliki akses penambahan modal melalui jalur perbankan BUMN. Ketiga, peran intermediasi untuk membantu penyertaan modal BUMN dalam divestasi Freeport harus dilakukan sebagai langkah cepat mengumpulkan dana besar.

Langkah ini tentu punya risiko keuangan yang harus ditanggung sebagai efek perubahan kebijakan perbankan. Karena itu, Presiden harus menerbitkan aturan khusus (lex specialist) terhadap agenda pembelian saham Freeport dalam perspektif ketahanan nasional. Keempat, pemerintah mesti memaksimalkan ‘dana publik’ nasional yang dikelola sebagai opsi tambahan atau kasarnya cadangan yang dapat dimanfaatkan negara untuk menutupi jumlah tagihan pembelian saham Freeport.

Dengan demikian, jalan inilah diperlukan untuk mewujudkan mimpi bersama seperti makna konstitusi. Negara dan rakyat sudah saatnya bergotong royong, mengabarkan pada dunia bahwa kita mampu berdiri di atas kaki sendiri untuk mengusahakan dan mengelola kekayaan alam pemberian Tuhan YME dengan tangan sendiri. Sebuah rezeki yang selama berabad-abad tertanam di dalam tanah, dieksploitasi korporasi asing, menciptakan kemakmuran di negeri mereka. Sudah saatnya rezeki yang melimpah itu dirasakan, dinikmati oleh kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya putra-putri Papua.

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP).

Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Arief Hulwan Muzayyin, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cornelius Eko, Christian Dior Simbolon, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iqbal Musyaffa, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Maggie Nuansa Mahardika, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S,

Gurit Adi Suryo, Dhika Kusuma Winata, Zico Rizki Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Rio Thaba Pratama Burhan, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tampan Destawan, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya),

Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan) Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon),

Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-3065014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia. com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

SUARA ANDA

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

EDITORIAL

9

Tanggapan Editorial

31 Agustus 2017

Dua Sisi KPK

E

KSISTENSI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendapat sorotan berbeda.

KPK yang selama ini selalu kebanjiran puja-puji mulai ramai oleh kabar miring.

Sejak didirikan pada 2002, KPK memang telanjur merebut hati publik berkat segudang prestasi dalam perang besar melawan korupsi. Meski berusia jauh lebih muda, mereka sukses menyedot kepercayaan rakyat, jauh lebih dipercaya ketimbang saudara tua mereka, kejaksaan dan Polri.

Selama lebih dari dua dekade, KPK mampu melambungkan optimisme bahwa negeri ini akan mampu memberantas korupsi yang sudah berurat berakar di semua sendi. Mereka seakan tak pernah kehabisan energi keberanian untuk memberangus para pemangsa uang negara, siapa pun dia dan dari mana pun asalnya. Begitu banyak anggota DPR atau DPRD, tak sedikit menteri atau kepala daerah, cukup banyak pula pimpinan lembaga tinggi negara hingga elite-elite politik yang mereka antarkan ke penjara.

Hingga saat ini pun, satu per satu pejabat yang bermental korup terus dibekuk. Operasi tangkap tangan yang menjadi senjata andalan KPK terus memakan korban. Dalam sebulan terakhir saja, setidaknya empat penyelenggara negara mereka ringkus.

Terakhir, Wali Kota Tegal Siti Masitha

FORUM

Soeparno tak berkutik ketika sejumlah penyidik KPK menangkapnya dua hari lalu.

Sulit diingkari, kita terlalu sering angkat topi untuk mengapresiasi KPK yang tiada henti meng ungkap kasus korupsi.

Sulit dimungkiri, KPK merupakan role model bagaimana memerangi korupsi. Itulah wajah KPK yang selalu apik dan mulus. Wajah yang selalu memikat publik untuk semakin mencintai dan mengidolakan mereka hingga saat ini.

Namun, belakangan ada wajah lain KPK yang juga harus dipandang. Ada sejumlah cacat di wajah itu, cacat yang satu per satu diungkap sejumlah pihak dalam testimoni di hadapan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di DPR. Di hadapan pansus yang legalitasnya masih menjadi perdebatan itu, beragam persoalan ataupun penyimpangan yang diduga dilakukan KPK dibeberkan. Misalnya, disebut kurang berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi.

Soal harta sitaan terungkap pula bahwa KPK hanya mendaftarkan barang sitaan dalam bentuk barang

bergerak seperti mobil dan motor ke Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara. Bahkan, menurut pakar hukum pidana Romli Atmasasmita di hadapan pansus, ada 36 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tanpa bukti permulaan yang cukup.

Blakblakan teranyar dilakukan orang dalam KPK, yakni Direktur Penyidikan Brigjen Aris Budiman.

Dia menyatakan ada friksi di penyi-

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

dik KPK. Dia juga menyebut ada sosok yang powerfull di KPK yang bahkan bisa mengubah kebijakan pimpinan.

Tentu, semua testimoni adanya cela di KPK belum tentu benar.

Apalagi ketika testimoni itu meluncur dari mulut orang-orang yang sakit hati kepada KPK dan disampaikan di depan pansus DPR yang sejak awal berseberangan dengan KPK. Pengakuan Aris pun belum tentu sesuai dengan realitas, terlebih kehadirannya di pansus tanpa izin pimpinan KPK. Namun, berapa pun kadar kebenarannya, pembeberan soal dugaan penyimpangan di KPK pantang dinafikan begitu saja. KPK tak mungkin selamanya benar karena bukan dikelola malaikat yang imun dari kesalahan.

Di satu sisi, KPK memang masih menjadi tumpuan harapan rakyat akan suksesnya pemberantasan korupsi di Republik ini. Akan tetapi, di sisi yang DUTA lain, ada kekhawatiran harapan itu akan sia-sia karena ternyata diduga ada banyak noda di tubuh KPK. Kini, semua bergantung pada bagaimana KPK menyikapinya. Mereka tak cukup memberikan klarifikasi sepihak, tapi mesti menindaklanjuti beragam testimoni tersebut untuk kemudian memperbaiki diri. Sudah seharusnya KPK benar-benar memerangi korupsi dengan cara yang benar sehingga tak ada celah bagi orang-orang yang bernafsu mengebiri mereka.

Persoalan Sistemik

LUAR biasa perlawanan koruptor dan pencoleng kekayaan negara. Persoalan KPK sistemik di perekrutan penyidik yang masih bergantung pada Polri.

@s_normin

Tegakkan Negara Bersih

BAGIKU, apa pun tuduhan miring yang menimpa KPK, lembaga antirasywah tetaplah terus berjalan menegakkan negara agar bersih dari koruptor.

@KangMas2

Melihat Kebenaran

SEMUA peristiwa akan menunjukkan kepada kita, mana yang benar mana yang kurang benar atau bahkan salah, tetapi bukan salah kaprah, ya.

@Muradizeroo

Tidak Percaya DPR

YANG jelas KPK sudah menangkap koruptor. Panitia Khusus Hak Angket KPK akal-akalan anggota dewan dengan segala macam dalil. Tak percaya dengan DPR.

@raulwenas

Harus Eksis

KPK tidak boleh sirna oleh badai Panitia Khusus Angket KTP-E, tetapi harus eksis menghancurkan koruptor, rakyat tetap percaya KPK!

@dkarhita

Fit and Proper Test

SEBAIKNYA KPK memang harus di-fit and proper test. Harus ada ketegasan.

Boney Gonds

Kirimkan komentar Anda atas tema: Bagaimana Prestasi Timnas Kita di Sea Games?

(28 Agustus-2 September 2017) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Tikus Bagasi Berkeliaran di Bandara Soekarno–Hatta

O

RANGTUA saya menggunakan penerbangan Singapore Airlines (SQ25) dari New York pada 25 Agustus 2017, kemudian transit di Singapura. Penerbangan dilanjutkan dari Singapura ke Jakarta dengan nomor penerbangan SQ956, dan mendarat pada 27 Agustus 2017 pukul 10.10 WIB. Namun, saat orangtua saya mengambil bagasi, salah satu koper sudah setengah terbuka.

Karena sudah kelelahan dalam perjalanan yang panjang, mereka tidak sempat meme-

riksa terlebih dahulu di bandara dan langsung pulang ke rumah.

Barang-barang yang hilang hanya tersisa boks-boks yang sudah rusak dan kosong. Padahal, kami sudah membungkusnya dengan rapi dan menggulungnya dengan baju-baju.

Saat buka koper, semuanya sudah terceraiberai.

Atas kejadian tersebut, kami sudah melaporkannya melalui telepon ke pihak ground handling bandara (PT JAS). Kemudian hal ini

Bangun Wahai Pemuda, Bangunlah Indonesia

”B

ERIKAN aku satu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya.

Berikan aku satu pemuda, maka akan kuguncangkan dunia,” (Bung Karno).

Kalimat yang diucapkan Founding Father sekaligus proklamator Indonesia itu seakan mengobarkan semangat para pemuda pada era kemerdekaan. Hal tersebut membuktikan pemuda ialah jantung yang gerakannya akan menentukan hidup atau matinya suatu negara.

Pascaperayaan 72 tahun Indonesia merdeka, kembali muncul pertanyaan retoris, “Mau diapakan dan dikemanakan Indonesia pada masa mendatang?” Sebuah perusahaan jasa keuangan dunia, Pricewaterhouse Coopers (PwC) memprediksi Indonesia dapat tumbuh menjadi negara dengan perekonomian peringkat 5 pada 2030 dan terbesar nomor 4 di dunia pada 2050 dan tertuang dalam laporan yang berjudul The Long View : How Will The Global Economic Order Change by 2050?. Data tersebut didukung dengan data hasil proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa populasi penduduk Indonesia didominasi kelompok usia produktif, yakni antara 15-64 tahun dengan persentase hampir 70%.

Tentunya bukan hal mudah mewujudkan perekonomian Indonesia yang dapat mengayomi setiap masyarakat dan berpengaruh di dunia.

Perkiraan atau prediksi itu seharusnya menjadi motivasi bagi para pemuda supaya gigih berjuang demi kemajuan Indonesia.

Tantangan para pemuda dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan diakui dunia semakin berat akibat kenyamanan teknologi yang membuat mereka menjadi terlena. Seakan memori peperangan, pergerakan, dan tumpah darah untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan itu mulai memudar. Generasi pada zaman ini disebut sebagai generasi dengan seribu kemudahan, dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. Segala kemudahan itu yang menjadi perang untuk generasi muda masa kini. Adanya berbagai kemudahan dan kenyamanan itu hendaknya tidak membuat kaum muda menjadi malas untuk berjuang demi cita-cita bangsa.

Siapa sangka bahwa di balik isu-isu polemik negeri terkait masa depan bangsa, beberapa generasi muda berhasil kembali menuai prestasi pada lomba penelitian tingkat dunia,

di antaranya Intel International Science and Engineering Fair 2017, International Exhibition for Young Inventors 2017, dan ASEAN Student Science Project Competition (ASPC) 2017, serta berhasil mengharumkan Indonesia dengan berbagai penghargaan dan medali yang dapat diraih.

Siswa-siswi yang menjadi perwakilan Indonesia tersebut merupakan juara penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2016, yaitu Lomba Karya Ilmiah Remaja dan National Young Inventor Award. Pada 17 Agustus 2017, tepat 72 tahun Indonesia merdeka, Presiden RI memberikan apresiasi atas pencapaian mereka dengan mengundang siswa-siswi itu dalam upacara peringatan HUT ke-72 RI di Istana Merdeka, Jakarta pada 17 Agustus lalu.

Tentunya berita menggembirakan ini sebisa mungkin mendongkrak kembali semangat pemuda untuk terus bergerak maju, menguatkan tekad untuk mengibarkan Sang Merah Putih ke penjuru dunia dan menunjukkan Indonesia bukanlah bangsa yang mundur, mudah dijajah, dan tidak menunjukkan eksistensinya sebagai negara merdeka.

Namun, sebaliknya, Indonesia adalah negara yang kaya, memiliki generasi emas, dan siap bersaing dengan bangsa lainnya. Menumbuhkan semangat perjuangan dan rasa cinta Tanah Air juga sepatutnya ditanamkan ke jiwa muda sebagai bekal untuk memimpin bangsa ini.

Untuk itu, marilah sebagai generasi muda kita semua berusaha lebih keras dalam berjuang meraih cita-cita bangsa dengan memupuk tekad dan keinginan untuk berjuang dalam berbagai bidang pengembangan, seperti penelitian, organisasi, seni, olahraga, pendidikan, dan hiburan, yang akan membawa Indonesia menjadi lebih maju dengan pedoman ‘Berprestasi untuk Negeri’ demi Indonesia yang maju di masa mendatang.

“Jangan takut bermimpi, karena dari mimpi itulah akan menjadi sebuah kenyataan. Jangan pernah menyerah, karena dengan kata menyerah, kita tidak akan bisa menggapai mimpi.

Jangan pernah takut gagal, karena setiap orang berhasil pasti pernah mengalami kegagalan”.

(Azizah,2017)

Indonesia adalah negara yang kaya, memiliki generasi emas, dan siap bersaing dengan bangsa lainnya.

Azizah Dewi Suryaningsih Mahasiswi Universitas Diponegoro, Semarang

telah diserahkan ke pihak airlines langsung, dalam hal ini Singapore Airlines. Kami juga telah berkomunikasi (melalui e-mail) dengan Singapore Airlines di Cengkareng. Sejauh ini Singapore Airlines menangani masalah ini dengan baik dan profesional. Saat ini investigasi sedang dilakukan. Kami diminta mengisi baggage claim form dan melampirkan dokumen serta foto-foto untuk kelengkapan klaim.

Jadi, kami masih menunggu kabar selanjutnya dari pihak Singapore Airlines.

Adapun barang-barang yang hilang, yakni 2 pasang kacamata baru dengan total nilai US$127,20, 1 botol parfum baru senilai US$55,60, dan satu jam tangan perempuan baru senilai US$12,99. Total kerugian US$195,79.

Kami berasumsi bahwa barang-barang yang diincar ialah barang dengan bentuk yang tidak besar dan mudah dikantongi.

Sebabnya, kami menyimpan sepatu dan tas baru di dalam koper yang nilainya lebih

mahal, tapi tidak ikut diambil.

Atas kehilangan barang-barang tersebut, kami menduga ini bukan kesalahan airlines.

Kami menyayangkan hal ini masih terus terjadi, khususnya di terminal internasional. Tentunya hal ini akan memberikan nama yang tidak baik terhadap bandara dan manajemennya.

Hani Handayani Bogor, Jawa Barat

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN Jalan Tangkuban Parahu No. 517 Lembang – Bandung Barat 40391 Telepon (022) 2786245; Faksimili (022) 2786416 WEBSITE: www.balitsa.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balitsa@litbang.pertanian.go.id

SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS www.litbang.deptan.go.id

Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Loan IBRD No. 8188-ID

PENGUMUMAN Undangan untuk Memasukkan Pernyataan Berminat (Request for Expressions of Interest) Nomor : 1241.3 /PL.020/I.3.1/8/2017 Nama Pekerjaan Balitsa – Indonesian Vegetables Research Institute (IVEGRI) : Jasa Konsultan Perencanaan Revitalisasi KP Berastagi Pemerintah Republik Indonesia telah menerima bantuan dana berupa pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)/World Bank (WB) untuk membiayai Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project dan bermaksud untuk menggunakan sebagian dari dana pinjaman tersebut untuk membiayai Paket Kontrak Layanan Jasa Konsultan Perencanaan Revitalisasi KP Berastagi.

Layanan jasa konsultan tersebut meliputi: (1) Melakukan perencanaan kontruksi pembangunan Gedung dan Bangunan Kebun Percobaan Berastagi; (2) Membuat perkiraan Biaya (RAB); (3) Membuat Laporan akhir perencanaan; (4) Menyusun dokumen pelelangan. Jangka waktu pelaksanaan yang diinginkan adalah 60 hari kalender sejak kontrak ditandatangani.

Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Kementerian Pertanian mengundang perusahaan konsultan yang berpengalaman di bidang desain konstruksi yang memenuhi syarat untuk memasukkan pernyataan berminat untuk memberikan layanan jasa konsultansi. Perusahaan konsultan yang berminat harus memberikan informasi yang mendukung bahwa perusahaan konsultan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjalankan layanan jasa tersebut. Kriteria dalam penyusunan daftar pendek konsultan (short-list) adalah:, (1) Mempunyai pengalaman minimal 8 tahun dalam merencanakan pembangunan gedung; (2) Mampu menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan; (3). Lebih diutamakan yang mempunyai pengalaman dalam merancang pembangunan bidang pertanian beserta fasilitas pendukungnya.

Perusahaan Konsultan dapat berasosiasi satu sama lain dalam bentuk joint venture atau sub konsultan untuk meningkatkan kualifikasi mereka.

Pemilihan Konsultan akan menggunakan metode Consultants’ Qualifications Selection (CQS) sesuai yang ditetapkan dalam Pedoman Konsultan Bank Dunia (Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers) edisi January 2011.

Informasi lebih lanjut bagi yang berminat dapat menghubungi: Pokja ULP Pengadaan Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Jalan Raya Medan – Berastagi Km. 60, 221511, Sumatera Utara Kotak Pos 4.

Website: www.balitsa.litbang.pertanian.go.id Pernyataan minat untuk menjadi konsultan dan dokumen kualifikasi harus disampaikan dalam bentuk tertulis ke alamat di bawah ini (secara langsung atau melalui pos) paling lambat diterima oleh Pokja ULP Pengadaan Balitsa tanggal 13 September 2017 jam 14.00 WIB Alamat: Balai Penelitian Tanaman Sayuran UP: Pokja ULP Pengadaan Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Jalan Raya Medan – Berastagi Km. 60, 221511, Sumatera Utara Kotak Pos 4.

Tel: (0628 91177), Fax: (0628 91001), E-mail: pokjaulpbalitsaberastagi@yahoo.com

10

MEGAPOLITAN

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

LINTAS BERITA

Pertamina tidak Lindungi Penjual Aset PT Pertamina (Persero) tidak melindungi oknum penjual aset milik perusahaan. Pertamina bahkan mendukung langkah penegak hukum untuk menyelesaikan masalah itu. Termasuk di antaranya, selalu siap memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses hukum atas dugaan tindakan penyimpangan terhadap penjualan aset tanah Simpruk milik perusahaan.

Demikian disampaikan Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito di Jakarta, dalam rilis yang diterima wartawan, kemarin.

Menurut Adiatma, sejak awal penyelidikan berlangsung, misalnya, Pertamina berupaya memberikan informasi yang dibutuhkan aparat kepolisian dalam penanganan masalah pengalihan aset perusahaan yang diduga melibatkan oknum karyawan Pertamina. “Kami akan terus mendukung penegakan hukum dan berharap prosesnya dapat dituntaskan segera,” kata Adiatma.

Menurutnya, agar proses penyelidikan dan penegakan hukum berlangsung baik, manajemen telah membebastugaskan tersangka dan membantu aparat kepolisian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Proses ini juga akan mempercepat adanya kepastian hukum, baik tersangka maupun kepada masyarakat. ”Pertamina tidak melindungi siapa pun oknum yang terlibat.

Kami akan memaksimalkan upaya untuk membantu kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut dalam upaya penyelamatan aset negara yang dikelola Pertamina,” ujarnya. (Ssr/J-3)

Aparat Antisipasi Bentrok Susulan

MI/ARYA MANGGALA

PELANGGARAN JAMAK: Sejumlah pengendara sepeda motor nekat melintas di trotoar di Jalan Kasablanca, Jakarta Timur, Selasa (29/8). Meskipun di trotoar telah terpasang balok beton, pengendara tetap nekat menerobos jalur yang seharusnya untuk para pejalan kaki dan kaum penyandang disabilitas.

JAKARTA SELATAN

BEKASI

Pemotongan Hewan Modern TAHUN ini, DKI Jakarta memiliki tiga fasilitas penampungan dan pemotongan hewan kurban berstandar nasional. Yakni di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, di Makam Mbah Priok, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, serta di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pemprov DKI Jakarta berencana membuat tempat serupa di seluruh wilayah. Dengan demikian, masyarakat tak lagi memotong hewan kurban di sembarang tempat. Fasilitas ini dibangun dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh Kementerian Pertanian. DKI Jakarta menerima Rp1 miliar yang cukup untuk membangun tiga tempat.

Di kawasan Pesanggrahan, fasilitas pemotongan dibangun tepat di halaman Masjid Baiturrahman Alhaq, Petukangan Utara. Fasilitas ini merupakan yang terkecil di antara dua tempat lainnya, dengan biaya pembangunan berkisar Rp250 juta. Bentuknya sederhana, berupa atap seng dengan tiang-tiang penyangga.

Tidak ada dinding pembatas, hanya ruang terbuka.

Namun, justru karena berbentuk sederhana itu lah model tempat pemotongan hewan ini bisa dibangun di mana pun, baik di halaman masjid hingga pekarangan sekolah. Meski tidak berfungsi di sepanjang tahun, pada hari-hari biasa fasilitas ini bisa dialihkan menjadi tempat parkir sepeda motor.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengklaim fasilitas pemotongan hewan model ini telah memenuhi standar higienis dan syariat Islam.

“Ini merupakan suatu model yang menurut saya tidak terlalu mahal, karena tiga lokasi cuma Rp1 miliar. Kita dorong masuk di wilayah-wilayah, sehingga warga tidak memotong (hewan kurban) di sembarang tempat,” kata Djarot di Masjid Baiturrahman Al-haq, kemarin.

Hewan yang akan disembelih, tidak perlu lagi dipegangi banyak orang. Baik sapi maupun kambing hanya perlu diikat di sebuah lubang pengait sehingga posisinya terduduk dan memudahkan proses penyembelihan. Di area itu pula, terdapat saluran tempat penampungan limbah bekas penyembelihan. Limbah kemudian disedot menggunakan mobil tinja dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Dengan demikian, limbah tidak dibuang di sembarang tempat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Darjamuni menyebut fasilitas pemotongan hewan ini dapat mempersingkat waktu eksekusi, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan daging. (Nic/Ssr/J-3)

Tol Cikampek Macet, Ambil Jalur Alternatif P

ENGERJAAN jalan layang Tol Jakarta-Cikampek (elevated) berimbas pada kemacetan. Kondisi tersebut diperparah tiga proyek lain yang bersinggungan. Pengguna jalan tol diminta mencari jalan alternatif.

E mp at meg ap royek yang sedang dibangun pemerintah pusat meliputi Tol JakartaCikampek, light rail transit, ke r e t a c e p a t J a k a r t a - B a n dung, dan Tol Cibitung-Cilincing di simpang susun Cibitung Km 25.

Atas pembangunan keempat proyek, ruas Tol Jakarta-Cikampek diperkirakan terus mengalami kemacetan hingga s e l e s a i p a d a 2 0 1 9 . Ke p a l a Humas Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Handoyono mengingatkan pembangunan semata-mata untuk kepentingan masyarakat.

“Setiap pembangunan pasti ada dampaknya, kami mohon masyarakat bersabar,” ujar Handoyono, kemarin. Ia menganjurkan pengendara yang tidak ingin tertahan kemacetan agar menggunakan jalur alternatif menuju Cikampek atau Bekasi.

Jalur alternatif yang bisa digunakan dari arah Jakarta via Tol Dalam Kota/Tol Jakarta-Cikampek dapat keluar di gerbang Tol Jatiwaringin/Jatibening.

Selanjutnya pengendara melewati jalur arteri Kalimalang atau dapat menggunakan akses jalan tol kembali melalui gerbang

Setiap pembangunan pasti ada dampaknya.

Masyarakat dimohon untuk bersabar.

Tol Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun, dan seterusnya.

Pengguna jalan dari arah Jakarta Outer Ring Road bisa keluar di gerbang Tol Jatiwarna/ Jatiasih. Selanjutnya, melewati jalur arteri Bekasi atau dapat menggunakan akses jalan tol kembali melalui gerbang Tol Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun, dan seterusnya. “Itu jalur pilihan agar warga tidak terkena macet akibat pembangunan ini,” jelas Handoyono.

Pemasangan fondasi Saat ini, pengerjaan jalan layang Tol Jakarta-Cikampek sudah memasuki 9% atau tahap pemasangan fondasi di beberapa titik. Proyek yang diprediksi selesai pada April 2019 itu menghabiskan dana investasi Rp13,5 triliun.

Fondasi yang sedang dikerjakan meliputi median jalan Km 14-Km 18, row sisi utara Km 23-Km 25, row sisi selatan Km 39-Km 46. Setelah jalan layang

tol rampung, bisa memindahkan 40% pengguna jalan Tol JakartaCikampek.

“Jalan layang Tol JakartaCikampek ini hanya untuk perjalanan jarak jauh dari Cikunir Km 9 hingga Karawang Barat Km 47,500. Pengguna dengan tujuan jarak dekat ke arah Bekasi hingga Cikarang Timur gunakan jalan tol bawah,” cetus pimpinan proyek pembangunan jalan layang Tol Jakarta-Cikampek Iwan Dewanto.

Kondisi Tol Jakarta-Cikampek sudah melebihi ambang batas ratio normal. Maksimal visi ratio kendaraan banding kapasitas jalan adalah sebesar 0,8. Namun, saat ini visi ratio kendaraan banding kapasitas jalan sudah mencapai 1,3.

Bila tak segera menemukan solusi mengurai kemacetan di ruas tersebut, lanjutnya, Tol Jakarta-Cikampek bakal lumpuh total.

“Pelebaran tidak mungkin.

PembangunanTol Jakarta Cikampek II dari Sadang-Jati Asih masih menunggu pembebasan lahan. Jadi inilah solusi tercepat,” tegasnya.

Operasional Tol JakartaCikampek disiapkan dengan batas kecepatan maksimum 80 kilometer/jam untuk kendaraan pribadi. Prediksinya jarak tempuh dari Km 9-Km 47,500 maksimum 60 menit. Saat ini, jarak tempuh dari Cikunir ke Karawang Barat itu di atas dua jam. (Gan/J-2)

PULUHAN aparat Kepolisian dan TNI-AD, disiagakan di Jalan Patumbak RT 004 RW 05 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pascakerusuhan dua kelompok organisasi masyarakat di sana. Mereka bersenjata lengkap berjaga-jaga di kawasan bentrok yang terjadi, Kamis (31/8).

Kepala Satuan Tahanan dan Barang bukti Polres Depok Ajun Komisaris Bandi, menjelaskan pengamanan akan terus dilakukan hingga situasi di sana benar-benar kondusif. “Pasukan masih terus bersiaga di lokasi yang terlibat bentrok. Pasukan kita melakukan penjagaan terhadap titik-titik konsentrasi massa. Hal ini kita lakukan agar tidak ada lagi bentrok susulan,” jelasnya kepada Media Indonesia, kemarin.

Selain mengamankan lokasi, lanjut Bandi, pihak kepolisian juga mengamankan tujuh motor bebek, dua mobil yang mengalami rusak parah di lokasi bentrokan, serta tumpukan batu dan kayu bekas. Terkait pemicu perkelahian antardua kelompok ormas ini, Bandi mengatakan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. (KG/J-3)

Pelanggan Baru Cukup Bayar DP PERUSAHAAN Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang, memberlakukan skema pembayaran pelanggan baru.

Tidak harus kontan, cukup membayar down payment (DP) atau uang muka.

“Dengan DP Rp250 ribu, masyarakat bisa menjadi pelanggan atau dapat menikmati pelayanan air bersih dari kami,” kata Direktur PDAM Tirta Benteng Sumarya, Kamis (31/8). Sisanya, sebesar Rp1.125.000, dicicil selama sembilan bulan, berbarengan dengan tagihan penggunaan air yang tarifnya sebesar Rp2.775/m3.

Lebih jauh Sumarya menjelaskan, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pihaknya juga sedang melakukan pemasangan 600 KM pipa di Zona 1 yang meliputi empat Kecamatan, yaitu Batu Ceper, Neglasari, Benda, dan Cipondoh.

Adapun zona lainnya, seperti Zona dua yang mencakup Kecamatan Jatiuwung, Periuk, Karawaci, Cibodas dan zona tiga Kecamatan Ciledug, Larangan, Pinang, dan Karang Tengah menyusul.

“Untuk zona satu, saat ini pengerjaannya sudah mencapai 260 km, sehingga dalam waktu dekat diharapkan sudah bisa melayani masyarakat,” kata dia. Sebelumnya Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah juga mengatakan dari 13 Kecamatan yang ada di Kota Tangerang, baru 28% yang teraliri air bersih dari PDAM TB. Untuk itu kata dia, pada 2017 ini, pihaknya berharap pemasangan jaringan pipa di zona satu harus sudah terealisasi. Lalu untuk zona lainnya, bisa ditindaklanjuti pada 2018 nanti. (SM/J-3)

MI/ WISANG PUTRAHESA

ANTUSIAS: Keluarga nelayan menaiki perahu untuk

melaksanakan Salat Idul Adha di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, kemarin. Warga sekitar pelabuhan yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan buruh panggul tersebut begitu antusias mengikuti Salat Idul Adha 1438 H.

Toko Kosmetik, Kenapa Jual Narkotik?

K

MI/ADAM DWI

LIBURAN: Warga melihat gajah saat berkunjung ke Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan , kemarin. Memanfaatkan libur Idul Adha, warga berkunjung ke lokasi wisata yang murah dan mudah dijangkau dengan moda transportasi massal.

ESABARAN warga akhirnya meledak.

Saat suara azan takbir Idul Adha berkumandang, ratusan orang mendatangi toko kosmetik di Jalan Raya Puspiptek, RT 11/03, Setu, Kota Tangerang Selatan.

Warga resah sebab beberapa kali laporan ke kantor polisi tak membuahkan hasil. “Lapor ke polisi sia-sia. Katanya itu bukan tugas polisi, tapi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau ke Dinas Kesehatan Tangsel,” cerita Syamsir, warga setempat, kemarin.

Sudah sekitar dua bulan ini warga mencurigai aktivitas di dalam toko kosmetik.

Pembeli yang datang ke toko kebanyakan anak-anak

berusia belasan tahun dan biasanya berjumlah lebih dari dua orang.

Warga sepakat untuk melakukan pengintaian.

Kamis (31/8) sore, terlihat tiga remaja pria mendekat ke toko. Ketiganya celingakcelinguk dulu sebelum masuk toko. Warga semakin curiga kenapa mereka celingak-celinguk dulu.

Apalagi mereka anak laki-laki setingkat SMP, sedangkan pembeli parfum umumnya wanita usia dewasa.

Warga memberi waktu beberapa menit kepada ketiga orang itu berada di dalam.

Lalu dengan tiba-tiba mereka menggeruduk ke dalam toko.

Dalam tangan anak-anak itu warga menemukan beberapa

butir obat jenis tramadol.

Ketiganya tidak dapat menjelaskan apa yang mereka beli. “Mereka sangat ketakutan sampai gemetaran.

Kami memang sudah curiga pasti ada sesuatu yang aneh sebab toko kosmetik kok pasiennya anak laki-laki,” ketus Gembong, warga lainnya.

Setelah memastikan ada aktivitas terlarang, sebagian warga langsung menyerang dua penjaga toko. Meski sudah terbukti menjual obat-obatan terlarang, penjaga masih berkelit tidak mengetahui yang mereka jual obat terlarang.

Warga yang sudah geram tak dapat menahan sabar.

Kedua penjaga itu pun kena

gebuk. Untunglah, Ketua RT 11 segera bertindak dengan mengingatkan warga agar tidak main hakim sendiri.

Ketua RT berinisiatif mengevakuasi kedua penjaga dan ketiga remaja masuk ke bagian dalam toko. Hal itu untuk menghindari amuk massa. Pasalnya, beberapa orang sudah terlihat sangat emosi atas beroperasinya toko obat-obatan terlarang di lingkungan rumah mereka.

“Bagaimana tidak marah.

Mereka jual obat terlarang seperti toko legal. Lihat anak-anak itu. Kasihan mereka, masih muda tapi sudah nenggak obat-obatan berbahaya,” teriak seorang warga.

Kericuhan mereda setelah

petugas Polsek Cisauk tiba di lokasi. Namun, upaya petugas meredam kemarahan warga tidak mudah. Dengan menjadikan bagian punggung mereka sebagai tameng, petugas dan pengurus RT melarikan kedua pelaku dan ketiga remaja ke mobil untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Cisauk.

Dari dalam toko, petugas menyita ratusan butir obat tramadol yang masuk daftar G. Kapolsek Cisauk Ajun Komisaris Abdul Kohar belum bersedia menjelaskan hasil pemeriksaan atas kedua tersangka. Begitu juga dengan laporan warga yang sudah berkali-kali meminta supaya Polsek Cisauk menertibkan toko kosmetik mencurigakan itu, Ia malah menjawab akan ke lokasi dulu. (Deni Arianto/J-2)

INTERNASIONAL

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

11

MA Kenya Batalkan Pemilu Setelah memutuskan hasil pemilu 8 Agustus tidak sah, MA Kenya memerintahkan pemilihan presiden ulang digelar dalam tempo 60 hari ke depan.

HAUFAN HASYIM SALENGKEE

haufan_hasyim@mediaindonesia.com

M

AHKAMAH Agung Kenya, kemarin, secara mengejutkan memutuskan hasil pemilihan presiden yang digelar pada bulan lalu tidak sah dan tidak berlaku lagi. MA Kenya memerintahkan pemilihan ulang digelar dalam tempo 60 hari ke depan.

“Pemilihan presiden yang diadakan pada 8 Agustus lalu tidak dilakukan sesuai dengan konstitusi,” tegas Hakim Agung David Maraga dalam putusannya yang menguntungkan oposisi yang menentang deklarasi Presiden Uhuru Kenyatta sebagai pemenang pemilu.

Perayaan dan atmosfer kegembiraan seketika meletus di luar pengadilan dan di Nairobi setelah putusan yang menyatakan kemenangan Kenyatta untuk periode kedua dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, dan batal.

Pemimpin oposisi veteran Raila Odinga, 72, yang kepadanya putusan itu berpihak, mengatakan hal itu merupakan kemenangan langka dalam karier politiknya. Ia memuji keputusan tersebut sebagai sesuatu yang bersejarah.

“Ini hari bersejarah bagi rakyat Kenya dan secara luas orang-orang di Benua Afrika,” kata Odinga.

“Kami siap untuk pemilihan berikutnya. Namun, kami tidak me miliki kepercayaan pada komisi pemilihan (IEBC). Para komisioner itu harus diberhentikan,” serunya.

Dia mengatakan ini kali pertama sebuah hasil pemi lihan presiden dibatalkan di ‘Benua Hitam’ itu.

Hakim Agung David Maraga mengatakan putusan mayoritas oleh panel tujuh hakim, dengan adanya dua perbedaan pendapat, menemukan bahwa Kenyatta ‘tidak terpilih secara sah’ sehingga membuat hasil pemilu ‘tidak sah, tidak berlaku, dan batal’.

Maraga mengatakan komisi pemilihan (IEBC) telah gagal, mengabaikan, atau menolak untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dengan cara yang sesuai dengan peraturan konstitusi.

Sementara itu, pengacara Kenyatta, Ahmednassir Abdullahi, mengkritik putusan pengadilan yang disebut ‘sangat politis’.

Namun, ia menegaskan mereka akan ‘menghadapi segala konsekuensinya’.

Berpesta Ribuan pendukung Odinga membanjiri jalan-jalan di permukiman kumuh Kibera di Nairobi dan basis-basis kuatnya di kota barat Kisumu.

“Ini adalah keadilan bagi kita orang-orang Kisumu. Mereka (polisi) datang untuk memukul dan menembak kita saat kita memprotes hasil pemilihan, tapi sekarang kebenaran telah muncul,” kata Jackson Oduor di Kisumu.

Kenya memiliki sejarah panjang hasil pemilu yang disengketakan, kekerasan saat jajak pendapat, dan kurangnya kepercayaan terhadap independensi peradilan.

Proses pemilu 8 Agustus tercoreng oleh pembunuhan pejabat utama IEBC, Chris Msando, dan tuduhan oposisi bahwa kecurangan suatu keniscayaan.

Odinga dan Aliansi Super Nasional (NASA) memprotes pelanggaran segera setelah penghitungan dimulai, mengklaim sistem transmisi suara telah diretas, dan formulir dari tempat pemungutan suara yang dimaksudkan untuk mendukung hasil elektronik tidak diunggah.

Deklarasi kemenangan Kenyatta pada 11 Agustus dengan 54,27% suara--dengan belum semua surat suara dihitung-memicu dua hari demonstrasi dan kerusuhan di daerah kumuh Nairobi dan Kisumu, basis tradisional kelompok oposisi.

(AFP/I-2)

AP/BEN CURTIS

LAMBAIKAN TANGAN: Pemimpin oposisi Kenya dan pemimpin National Super Alliance (Nasa) Raila Odinga melambaikan tangan ke kerumunan pendukung mereka saat meninggalkan mahkamah agung di Nairobi, Kenya, kemarin. Odinga memuji keputusan bersejarah mahkamah agung yang membatalkan hasil pemilihan umum presiden dan memerintahkan digelarnya pemilihan umum ulang dalam waktu 60 hari ke depan.

Petugas Intensifkan Penyelamatan SATU pekan setelah badai raksasa Harvey mendarat di Gulf Coast, pekerja penyelamat, kemarin, menyisiri wilayah tenggara Amerika Serikat yang dilanda badai itu untuk menjangkau korban yang terjebak di rumah mereka akibat banjir.

Petugas darurat melakukan penyelamatan dramatis melalui udara dan air di kota-kota Texas yang sampai saat ini terputus akibat amukan banjir yang dilepaskan Harvey sebagai badai Kategori 4 mulai Jumat (25/8).

Ribuan personel penyelamat dan warga sipil bahu-membahu membantu mengatasi kondisi sulit untuk mencapai korban banjir.

“Kami merasa akan baik-baik saja, ternyata kami salah,” kata Lonnie Givens, yang menolak meninggalkan

Rusia Tutup Konsulat di AS AMERIKA Serikat, kemarin, memerintahkan Rusia untuk menutup konsulat di San Francisco dan dua kantor Rusia lainnya dalam tempo dua hari.

Rusia mengaku sangat menyesalkan keputusan AS yang menjadi pertanda memburuknya hubungan kedua negara.

Kementerian Luar Negeri AS mengatakan keputusan itu diambil ‘Negeri Paman Sam’ sebagai aksi balasan setelah Moskow pada Juli lalu meminta AS untuk memangkas jumlah staf diplomatik mereka di Rusia.

Pertengkaran diplomatik itu mencerminkan hubungan ASRusia yang mencapai titik nadir usai Perang Dingin menyusul pencaplokan Krimea dari Ukraina oleh Rusia pada 2014.

Pihak Barat lalu menghukum

Rusia dengan mengenakan sanksi ekonomi yang dibalas Rusia berupa embargo produk pertanian Barat.

Menjelang akhir jabatannya, Presiden Obama juga menindak Rusia dalam kasus pemilu AS yang dicurigai dipengaruhi Rusia sehingga berimbas kepada kemenangan Donald Trump.

Obama antara lain memerintahkan penutupan dua fasilitas bagi diplomat Moskow.

Di awal masa jabatan Presiden Trump pada Januari lalu, miliarder itu mengaku dirinya bisa memperbaiki hubungan dengan Rusia.

Namun, setelah Kongres AS menyepakati sanksi ekonomi baru untuk Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan agar jumlah staf

diplomatik AS dipangkas secara drastis.

Selain konsulat Rusia di San Francisco, instalasi Rusia lainnya yang diperintahkan untuk ditutup ialah kantor perwakilan di Washington dan konsulat di New York.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengungkapkan penyesalan atas keputusan AS itu setelah Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson menyampaikan keputusan Washington itu.

“Moskow akan mempelajari langkah baru yang diambil Amerika secara detail. Kemudian kami akan mengumumkan reaksi kami,” ungkap Lavrov.

Konsulat Rusia di San Francisco sendiri mengeluarkan 16 ribu visa bagi warga AS pada tahun lalu. (AFP/Bas/X-11)

MENCARI KORBAN SELAMAT: Petugas

penyelamat dan warga mencari korban selamat di lokasi bangunan yang runtuh di Mumbai, Kamis (31/8). Sedikitnya 24 orang tewas dan lebih dari 30 orang terluka akibat sebuah gedung 5 lantai berusia 117 tahun roboh.

AFP/REHMAN ASAD

rumah mereka di Kota Orange yang kini masih terendam air 10 sentimeter.

“Kami benar-benar tidak punya tempat untuk pergi,” kata Givens.

Meski hujan di Houston telah mereda, banyak wilayah di sekitar bendungan dan sungai masih dalam kondisi banjir. Kawasan timur Texas mulai kering namun masih terancam banyaknya air yang terakumulasi sewaktu badai itu melintasi kawasan tersebut selama berhari-hari.

Sebuah rumah sakit di Kota Beaumont yang terkepung banjir terpaksa mengevakuasi pasiennya--hampir 200 orang--ketika persediaan air kota turun.

Namun, di tengah kondisi yang berangsur membaik, badai Irma telah meningkat menjadi sistem Kategori 3,

berputar di perairan terbuka menuju ke selatan Karibia, yang diperkirakan akan mendarat awal pekan depan.

Penasihat Keamanan Dalam Negeri Tom Bossert memperkirakan 100.000 rumah terkena banjir--beberapa setinggi 2,4 meter atau lebih--dan mengatakan Gedung Putih akan meminta Kongres untuk dana darurat.

Gedung Putih, kemarin, mengatakan mereka akan meminta Kongres untuk menggelontorkan dana darurat untuk keperluan pemulihan banjir di Texas dan Louisiana. Seorang pejabat tinggi mengatakan jumlah rumah yang terkena dampak mencapai 100.000 unit.

Sementara itu, Presiden Donald Trump akan menyumbangkan US$1 juta untuk upaya bantuan di Texas dan Louisiana. (AFP/Hym/I-2)

Saat Penjual Rokok Jadi Gerilyawan

H

ARI-HARI Mohammad Omar biasanya dihabiskan menyeberangi perbatasan Myanmar ke Bangladesh untuk menjual rokok. Namun, belakangan dia memiliki agenda yang berbeda: menyediakan pasokan untuk gerilyawan Rohingya yang melawan pasukan keamanan Myanmar.

Para anggota baru itu, Omar menjelaskan, dilatih dan dipersenjatai di lereng-lereng bukit di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Rakhine sendiri kini merupakan pusat konflik berdarah dalam sepekan terakhir yang telah menyebabkan setidaknya 110 orang tewas dan hampir 20 ribu warga sipil mengungsi ke Bangladesh.

Omar, 20, mengatakan dia termasuk di antara 170 pejuang dari minoritas muslim Rohingya yang bersembunyi di hutan. Dari hutan itulah mereka menyerang dan merebut senjata tentara Myanmar.

Omar juga mengaku tergabung dalam organisasi Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA). Kelompok itulah yang mengklaim berada di balik serangan mengejutkan pada Jumat (25/8) yang menewaskan 11 perwira Myanmar dan memicu pertempuran terburuk yang terjadi di Rakhine dalam beberapa bulan terakhir.

“Kami tidak memiliki senjata sehingga kami menyerang mereka dengan tongkat dan parang,” kata Omar yang menggunakan nama samaran untuk melindungi identitasnya.

“Kami menang jumlah dari mereka (pasukan Myanmar), 17 banding satu,” tukasnya.

POS PERBATASAN: Polisi perbatasan Myanmar berjaga di sebuah pos

AFP

pemeriksaan di dekat pintu masuk Kota Maungdaw di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, Senin (28/8). Sejumlah gerilyawan Rohingya yang masih muda direkrut dan dipersenjatai di lereng bukit untuk melawan pasukan keamanan Myanmar.

Omar bergabung dengan ARSA-atau Harakah al-Yaqin dalam istilah setempat--setelah serangan Oktober terjadi dan muncul seruan kepada warga Rohingya agar mengangkat senjata dan mempertahankan desadesa mereka.

Dia berhenti menjual barang di Bangladesh tetapi terus menggunakan izin masuk hariannya untuk membeli makanan dan kebutuhan lainnya lalu diselundupkan kembali ke Myanmar.

Laporannya tidak dapat diverifikasi secara independen, tetapi menawarkan gambaran tersendiri tentang pertempuran di wilayah paling barat Myanmar itu.

Setelah bertahun-tahun warga Rohingya tidak membalas kekerasan

terhadap mereka, ARSA lalu muncul pada Oktober lalu untuk melakukan serangan terkoordinasi dan mematikan terhadap sejumlah pos polisi.

Hal itu kemudian memicu aksi penumpasan selama berbulan-bulan oleh tentara Myanmar yang membuat sejumlah orang tewas.

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa meyakini respons tentara Myanmar terhadap serangan ARSA pada Oktober itu dapat disetarakan dengan pembersihan etnik. Tuduhan PBB itu lalu dibantah militer Myanmar maupun pemerintahan Aung San Suu Kyi. (AFP/Haufan Hasyim Salengke/X11)

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

SELEBRITAS

PODIUM

SOS Olahraga WAKIL Presiden Jusuf Kalla kecewa dengan prestasi olahraga yang dicapai kontingen Indonesia di SEA Games Kuala Lumpur yang ditutup Rabu (30/8). Wapres tidak habis pikir bagaimana Indonesia yang begitu besar memiliki prestasi yang jauh di bawah dua negara kecil, Vietnam dan Singapura.

Sebenarnya, tidak ada yang mengejutkan dari kegagalan kontingen Indonesia di ajang SEA Games.

EBET Sebelum keberangkatan ke Kuala Lumpur, di kolom ini kita sudah Suryopratomo mengatakan mustahil bagi IndoneDewan Redaksi Media Group sia meraih prestasi tinggi. Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menjadi juara umum hanya mimpi di siang bolong.

Mengapa? Karena persiapan atlet amburadul. Kita tidak mempersiapkan para atlet dengan baik. Bahkan sampai pesta olahraga berakhir, peraih medali emas tolak peluru putri Eki Febri Ekawati masih mengeluhkan uang akomodasi yang sudah delapan bulan belum dibayarkan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Menpora Imam Nahrawi meminta maaf dan akan segera mencari tahu penyebabnya. Namun, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan minta maaf. Ini menunjukkan kealpaan negara untuk mempersiapkan atlet agar bisa meraih prestasi tertinggi.

Tidak salah apabila kondisi yang kita hadapi sekarang ini dikatakan darurat olahraga. Pembinaan generasi muda ditangani orang-orang yang medioker. Mereka tidak paham esensi dari olahraga dan bagaimana olahraga itu seharusnya ditangani.

Olahraga tidak mengenal namanya jalan pintas. Mereka yang lebih mau berkeringat, merekalah yang akan meraih hasil lebih tinggi. Proses menuju juara merupakan proses panjang dan melelahkan. Latihan terus-meneruslah yang akan membawa ke kesempurnaan. Practice makes perfect.

Prestasi Singapura bisa jauh lebih tinggi daripada kita karena olahraga diletakkan sebagai bagian dari budaya. Olahraga ditangani Kementerian Kebudayaan, Komunitas, dan Pemuda. Dengan menjadikan olahraga sebagai bagian dari kebudayaan, yang dituju bukan sekadar kemenangannya, melainkan juga pembangunan karakternya.

Ketika membangun Indonesia, hal yang pertama kali dilakukan Bung Karno ialah membangun jiwa para pemuda. Bahkan Presiden Pertama Republik Indonesia itu dengan lantang mengatakan, “Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.”

Kita lihat bagaimana Bung Karno kemudian mengirimkan ribuan pemuda untuk menimba ilmu di luar negeri. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV 1962, putra-putra terbaik tidak hanya dilatih secara spartan, tetapi mereka juga dikirim berlatih ke luar negeri. Apa hasilnya? Indonesia tidak hanya sukses menjadi tuan rumah pesta olahraga bangsa Asia, tetapi juga menjadi peraih medali emas terbanyak kedua setelah Jepang.

Sekarang kita alpa untuk membangun karakter bangsa. Kita terjebak dalam pragmatisme ekonomi yang akut. Ukuran keberhasilan itu seakan-akan hanya uang. Tidak usah heran apabila kita lupa membangun fasilitas olahraga. Bahkan Gelora Bung Karno pun dikelompokkan sebagai badan layanan umum yang harus menghasilkan penerimaan untuk negara.

Cabang atletik yang menjadi penyumbang medali emas terbanyak di SEA Games harus membayar sewa stadion madya Rp5 miliar setiap tahun. Padahal, tidak ada pemasukan apa pun dari penyelenggaraan pertandingan atletik. Ketua Umum PB PASI Bob Hasan harus mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri minimal Rp2 miliar per bulan guna membiayai pemusatan latihan nasional.

Sekarang ketika Gelora Bung Karno sedang direnovasi untuk persiapan Asian Games 2018, para atlet atletik diminta keluar dari stadion madya. Pertanyaannya, apakah pemerintah memikirkan ke mana mereka harus pindah berlatih? Apakah pemerintah memikirkan di mana selanjutnya para atlet harus tinggal?

Tidak ada sama sekali perhatian dari pemerintah. Semua itu dianggap tanggung jawab induk olahraga. Ketika terjadi kasus keterlambatan pembayaran biaya akomodasi seperti dialami Eki Febri, Menpora masih berdalih pembayaran harus sesuai dengan aturan penggunaan anggaran negara. Sebegitu repotnyakah aturan pengeluaran anggaran untuk sesuatu yang sudah jelas peruntukannya? Apakah benar tugas pembiayaan pembinaan atlet yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dibebankan kepada ketua umum cabang olahraga?

Tidak terbayangkan apabila negara ini tidak memiliki orang seperti Bob Hasan (atletik), Anindya Bakrie (renang), atau Titiek Soeharto (panahan) yang mau mengeluarkan dana untuk pembinaan olahraga.

Dengan anggaran negara yang hanya 0,08% untuk pembinaan olahraga, kita tidak perlu heran apabila prestasi olahraga Indonesia mencapai titik nadir seperti sekarang ini.

Lalu, bagaimana kita pantas berharap ketika menjadi tuan rumah Asian Games tahun depan para atlet kita bisa berjaya? Dengan waktu tidak sampai tahun tersisa, hanya keajaiban yang bisa mengubahnya.

Namun, kalau cara pengelolaan negara sekadar memotong-motong anggaran, kita pantas bersiap bukan hanya akan gagal meraih prestasi besar. Kita pun tidak akan mampu menjadi penyelenggara yang baik.

Semoga itu tidak pernah terjadi.

ONLINE

Keraton Yogyakarta Gelar Garebek Besar KERATON Yogyakarta hari ini dijadwalkan menggelar upacara Gerebek Besar untuk merayakan Idul Adha. Keraton akan mengeluarkan tujuh gunungan yang terdiri atas hasil bumi dan makanan. Lima di antaranya akan diperebutkan masyarakat. (Nusantara)

Dirdik KPK ke Pansus Angket DPR Harus Disikapi Tegas KEDATANGAN Direktur Penyidikan (Dirdik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aris Budiman ke Panitia Khusus Angket KPK di DPR, kata Busyro Muqoddas, harus disikapi dengan tegas karena Dirdik membangkang terhadap pimpinan KPK. (Polkam dan HAM)

Warga Gerebek Toko Kosmetik Penjual Narkoba RATUSAN warga menggerebek satu toko kosmetik, yang diduga menjual narkoba, di Jalan Raya Puspiptek, Kota Tangerang Selatan. Mereka melakukan itu karena polisi tidak menindaklanjuti laporan warga. (Megapolitan)

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 12

DENNIS ADHISWARA

Start-up Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Daerah

Start-up dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan seharihari, termasuk di Indonesia yang memiliki banyak masalah.

MI/RAMDANI

DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com

D

I tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perusahaan rintisan (start-up) yang saat ini menjadi fenomena di Tanah Air, pemain film Dennis Adhiswara mengaku bangga atas makin banyaknya start-up yang bermunculan itu.

Laki-laki berusia 34 tahun itu menilai bisnis start-up sangat dibutuhkan untuk membereskan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat sekaligus berpotensi membantu perekonomian daerah.

“Saya senang melihat perkembangannya. Karena start-up memang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan kita,” ucapnya saat ditemui di sela-sela peluncuran Festival Film Indonesia 2017 di Jakarta, pekan lalu.Menurut pemeran film Ada Apa dengan Cinta 2 itu, potensi perkembangan start-up di Indonesia terbuka lebar. Pasalnya, banyak sekali masalah sehari-hari yang belum mempunyai solusi.

Misalnya, kesemrawutan pembayaran sistem parkir, kehadiran tengkulak di sektor pertanian, tidak adanya hotline untuk orang-orang depresi, ke-

langkaan stok darah, dan tidak adanya sistem pemrosesan sampah yang lebih aman. Oleh karena itu, ia berpendapat seorang pendiri start-up harus memiliki kepekaan dan bisa memecahkan masalah di sekitarnya.

“Start-up muncul untuk memecahkan masalah dengan menawarkan solusi. Di Indonesia memang banyak masalah. Selama masalah tetap ada, peluang juga ada,” ucapnya.

Kelahiran Kota Malang, Jawa Timur, itu juga mengatakan usaha start-up berpotensi tumbuh besar di kota-kota selain Jakarta. Syaratnya, kata Dennis, infrastruktur internet harus memadai.

Selain itu, dibutuhkan juga CTO (chief technical officer) yang kuat. CTO biasanya berkaitan dengan pengembangan website dan pemrograman.

“Karena itu, start-up bisa memajukan perekonomian lokal. Semua kota di Indonesia bisa,” ujarnya.

Dennis juga menilai bisnis rintisan tidak hanya untuk memecahkan masalah di perkotaan, tapi juga di perdesaan. Ia lalu bercerita tentang start-up yang menjembatani petani dan peternak dengan pemodal, sehingga bisa menambah produksi dan panen dengan modal baru.

“Itu (konsep) investor level mikro.

Misalnya, Anda ingin beternak sapi,

bisa menanam modal dengan menyetor Rp100 ribu per bulan. Akhir tahun akan ada pembagian hasil.”

Masa depan start-up di Tanah Air, lanjutnya, berpotensi tumbuh besar di kawasan Asia. Hal itu mengacu pada International Unicorn Club, yakni perusahaan-perusahaan rintisan yang nilainya di atas US$1 miliar, Ia lalu menyebutkan, perusahaan Unicorn di luar daratan Amerika Serikat jumlahnya 91. Sekitar 75% di antaranya terdapat di kawasan Asia.

Bisnis start-up di AS, tambahnya, mulai lesu sedangkan di Asia sedang tumbuh bergairah.

Meski begitu, ia menyarankan kepada para pemula yang ingin mendirikan usaha rintisan agar lebih cermat dalam menawarkan solusi kepada masyarakat. Pasalnya, seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya, banyak pula start-up yang gagal.

Menurut Dennis, hal itu bisa disebabkan solusi yang ditawarkan tidak diminati pelanggan. Bisa juga karena solusi yang ditawarkan ketika itu belum dibutuhkan masyarakat.

“Ada pepatah bilang, dari 10 start-up yang muncul, sembilan di antaranya mati dan hanya satu yang bertahan.

Karena itu timing-nya harus pas dan nilai jasa yang ditawarkan harus

relevan,” tuturnya.

Di sisi lain, ia juga mengkhawatirkan tentang kelangkaan talenta CTO di Tanah Air. Apalagi, CTO merupakan elemen penting dalam pengembangan bisnis rintisan berbasis teknologi. Karena itu, ia menganjurkan kepada anak-anak muda agar mau melihat peluang pekerjaan di usaha berbasis teknologi tersebut.

“Makanya kalau ada orangtua yang bingung menyekolahkan anaknya, saya sarankan untuk ambil jurusan pemrograman. Karena studi itu di masa depan akan dibutuhkan.”

Setahun sekali Semenjak aktif dalam dunia startup pada 2012, Dennis hanya setahun sekali terlibat dalam produksi film. Ia pun tidak ragu-ragu mengakui usaha start-up-nya merupakan sumber pendapatan utamanya saat ini. “Main film masih, tapi setahun sekali. Tahun depan saya terlibat dalam satu film, tapi belum bisa saya kasih tahu (produksinya),” ucapnya.

Start-up pertamanya ialah Layaria, yaitu jaringan multikanal berbasis video daring yang menjembatani antara pembuat video di Youtube dan Facebook dengan berbagai produk untuk kepentingan promosi. (H-2)

BRUCE SPRINGSTEEN

RAISA ANDRIANA

BUNGA CITRA LESTARI

Perpanjang Konser di Broadway

Campur Aduk Jelang Akad

Favoritkan Bunga Mawar

BRUCE Springsteen mengumumkan akan memperpanjang konser di Broadway sampai 2018 setelah tiket pertunjukan habis diborong penggemar.

Pria yang dijuluki The Boss, yang terkenal dengan pertunjukan maraton yang selalu dipenuhi penonton ini, akan menggelar lima konser dalam sepekan di Walter Kerr Theatre mulai 3 Oktober.

Saat tiket dijual dan laris keras pada Rabu lalu, Springsteen, 67, mengatakan konsernya akan berlangsung sampai 3 Februari atau dua bulan lebih panjang daripada rencana awal.

Pencipta lagu Born in the USA itu berharap bisa memberantas calo-yang menjamur di acara besar--dengan program baru verifikasi penggemar dari raksasa penjual tiket, Ticketmaster.

Dalam sistem verifikasi itu, para penggemar harus mendaftar sebelumnya untuk mendapatkan kode untuk membeli t i ke t . S i s tem verifikasi ini mendapat dukungan dari Taylor Swift, beberapa waktu lalu.

(Ant/H-1)

PENYANYI Raisa Andriana, 27, dan aktor Hamish Daud, 37, akan resmi menjadi pasangan suami istri. Raisa dan Hamish bakal melangsungkan akad pernikahan dan resepsi di Hotel Midplaza, Jakarta, besok.

Pelantun lagu Kali Kedua itu sebelumnya sudah menjalani prosesi adat ngeuyeuk seureuh, siraman, dan pengajian di kediamannya di bilangan Cinere, Depok.

Melalui akun media sosialnya, Raisa mengaku terharu dan sulit mengungkapkan perasaannya. “Butuh beberapa hari untuk mencerna segala perasaan campur aduk setelah menjalani beberapa prosesi adat bersama keluarga terdekat. Rasanya luar biasa sekali,” ucapnya melalui akun Instagram raisa6690, Kamis (31/8).

Dirinya hanya bisa m e m be r i k a n ga mba ran isi hatinya kepada sesama perempuan yang telah menjalani proses pernikahan.

“Yang sudah pernah, pasti tahu apa yang saya maksud. Yang belum pernah, tidak akan cukup ruang caption ini untuk menggambarkannya.”

Raisa dilamar aktor berkebangsaan Australia itu dan bertunangan pada 21 Mei lalu.

(Dhk/H-1)

AKTRIS sekaligus penyanyi Bunga Citra Lestari, 34, berpendapat kaum perempuan masa kini yang cenderung multitasking perlu pandai-pandai bersiasat agar bisa menjalani kegiatan sehari-hari dengan lancar. Selain harus pintar membagi waktu untuk keluarga, pekerjaan, dan diri sendiri, perempuan perlu menjaga mood agar tetap positif saat mengurus anak, suami, dan pekerjaan.

“Bicara soal mood, aku tidak bisa lepas dari wewangian. Bagiku, wewangian merupakan mood booster karena bisa menciptakan aura positif, termasuk menambah rasa percaya diri,” ujarnya saat ditemui pada peluncuran Molto Eau de Parfum varian Luxury Rose di Jakarta, Kamis (31/8).

Dari berbagai jenis wewangian, lanjut artis yang sering disapa BCL itu, aroma bunga menjadi favoritnya, terutama bunga mawar.

“Bukan karena namaku Bunga lho ya, tapi karena wangi bunga mawar memberi sensasi segar, lembut, berkelas, sekaligus seksi,” jelas Brand Ambassador Molto itu.

(Nik/H-1)

AP

DOK MI/IMMANUEL ANTONIUS

MI/M IRFAN

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

HALAMAN 13

HLM 14 Pasokan Listrik Jawa Bali Diperkuat

HLM 16 Batasi Ponsel pada Anak

HLM 24 Bencana di Depan Mata Belanda

EKONOMI Bank Harus Punya Jaringan Alternatif

DOK BANK MANDIRI

PEMBIAYAAN MANDIRI UNTUK PNM: Direktur Government and Institutional Bank Mandiri Kartini Sally (kedua dari kiri) menandatangani naskah kerja sama penyaluran kredit dengan Direktur Keuangan PNM Tjatur H Priyono (kedua dari kanan) disaksikan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A Arianto (kiri) dan Direktur Utama PNM Parman Nataatmadja di Jakarta, Kamis (31/8). Bank Mandiri menyalurkan kredit modal kerja senilai Rp300 miliar kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk membiayai kegiatan usaha peserta program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera PNM, yang kebanyakan kaum perempuan dari keluarga prasejahtera.

Pemerintah Kaji Penurunan PPh UMKM

Pencapaian target perpajakan 2018 akan dilakukan tanpa menimbulkan tekanan bagi perekonomian.

TESA SURBAKTI

tesa@mediaindonesia.com

K

E M E N T E R I A N Ke uangan tengah mengevaluasi penurunan pajak penghasilan (PPh) final terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang saat ini mencapai 1% dari omzet maksimum 4,8 miliar per tahun. Menurut rencana, pengenaan pajak dari sektor yang menggerakkan roda perekonomian masyarakat itu akan diturunkan menjadi 0,25%.

Wacana perubahaan tarif pajak bagi sektor UMKM akan tertuang dalam revisi Pera-

turan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Penurunan pajak dilatarbelakangi keinginan untuk mendorong kepatuhan pembayaran pajak dari sektor UMKM. “Kami sedang melakukan evaluasi (penurunan pajak UMKM). Nanti kalau sudah siap, kami sampaikan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai Rapat Paripurna RUU APBN 2018, Kamis (31/8).

Senada, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara juga masih enggan menjabarkan detail perihal kepastian penurunan pajak terhadap UMKM. Menurut-

nya, pergerakan sektor UMKM memilki kontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini kita masih diskusikan, jadi tunggu saja. Prinsipnya adalah membuat UMKM bisa lebih meningkat ketaatannya,” ujar Suahasil.

Niatan pemerintah memperbaiki tingkat kepatuhan pajak UMKM, sambung dia, dengan cara memasukkan sektor tersebut dalam sistem perpajakan.

Dalam artian, pemerintah akan mengkaji lebih lanjut tidak hanya pengenaan tarif, tetapi juga jenis dan objek pajak.

“UMKM bagian ekonomi yang

cukup besar, keinginan agar mereka lebih taat pajak caranya tentu dengan memasukkan mereka dalam sistem pajak.

Bagaimananya sedang dirundingkan, bukan hanya tarif, melainkan juga jenis pajak, objek pajak, harus didetailkan di revisi (PP) tersebut,” jelasnya.

Risiko penerimaan Menkeu Sri Mulyani memastikan pencapaian target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2018 sebesar Rp1.609,4 triliun akan dilakukan tanpa menimbulkan tekanan kepada pelaku ekonomi. “Saat ini reformasi perpajakan dilaksanakan dengan fokus pada pengamanan target penerimaan tanpa membuat perekonomian dan pelaku ekonomi merasakan tekanan

yang berlebihan,” tandas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyampaikan pandangan tersebut saat mewakili pemerintah dalam membacakan jawaban atas tanggapan fraksi-fraksi DPR terhadap Nota Keuangan dan RAPBN 2018.

Ia memahami bahwa penerimaan perpajakan terus mengalami kendala dan laju pelemahan dalam enam tahun terakhir sehingga menimbulkan kesan pencapaian target pendapatan negara pada 2018 terlalu optimistis.

Namun, menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2018 masih cukup moderat dan sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi, inflasi maupun upaya ekstra yang akan ditempuh.

Meski demikian, masih terdapat risiko dari proyeksi penerimaan perpajakan tersebut, yaitu tingkat realisasi pendapatan dari sektor pajak dan kepabeanan cukai yang bisa dicapai (Ant/E-1)

Dua Purwarupa Mobil Perdesaan Tuntas Dibangun KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) telah menyelesaikan konsep produk dan proses pengembangan kendaraan pedesaan. Selanjutnya, industri otomotif di Indonesia dipacu agar mampu memproduksi kendaraan berupa alat angkut hasil pertanian dan perkebunan.

“Tentu konsep kendaraan ini yang mobilitasnya bisa digunakan di seluruh daerah pedesaan.

Bentuknya semipikap, yang belakangnya bisa dipasang alat mesin pertanian dan perkebu-

nan seperti untuk angkat kelapa sawit,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Jumat (1/9).

Airlangga mengungkapkan dua prototipe kendaraan perdesaan yang telah selesai dibangun Kemenperin disebut Generasi 2A dan Generasi 2B. Purwarupa ini bisa disempurnakan pelaku industri yang ingin mengembangkannya. “Jadi, kendaraan perdesaan ini juga tidak hanya untuk offroad tetapi juga bisa masuk ke jalan-jalan desa di

luar tol.”

Lebih lanjut, menurut Airlangga, prototipe kendaraan niaga multiguna tersebut telah melalui sejumlah pengujian, di antaranya uji keselamatan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Kementerian Perhubungan serta pengujian emisi di Balai Termodinamika Motor dan Propulsi BPPT. “Sedangkan, melalui Institut Otomotif Indonesia, prototipe ini akan lebih dikembangkan se-

hingga dapat diproduksi sesuai dengan kaidah-kaidah manufaktur,” tambah dia.

Hingga saat ini sudah ada beberapa perusahaan dalam negeri yang berminat mengembangkan mobil perdesaan. Misalnya, PT Fin Komodo di Jawa Barat, CV Karya Hidup Sentosa (produsen traktor Quick) di Yogyakarta, dan PT Astra Otoparts Tbk di Bekasi yang telah melakukan ekspor perdana mobil perdesaan merek Wintor ke Malaysia.

Airlangga menggaransi kendaraan petdesaan akan disiapkan dengan harga terjangkau. “Dengan kapasitas mesin di bawah 1.000 cc, kendaraan ini akan dijual lebih murah dari LCGC, di bawah Rp100 juta,” tutur dia.

Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan ribuan IKM dalam negeri siap berkontribusi dalam memproduksi komponen kendaraan perdesaan. “Kami memang memprioritaskan IKM lokal untuk terlibat.” (Jes/E-4)

BANK Indonesia (BI) berharap pemulihan gangguan sistem keuangan dan perbankan akibat anomali Satelit Telkom 1 dapat selesai tepat waktu pada 10 September 2017 sesuai dengan perkiraan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan perbankan harus memiliki rencana keberlangsungan bisnis, seperti memiliki jaringan alternatif selain jaringan utama sebagai bentuk kehati-hatian agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu. “Semua harus mempersiapkan diri menggunakan jaringan alternatif. Kalau dalam bisnis ada continuity plan yang menjamin bahwa jangan sampai pelayanan masyarakat terganggu karena masalah itu,” kata Agus di lingkungan Gedung Bank Indonesia Jakarta, kemarin.

Agus mengatakan dirinya belum mendapatkan laporan terbaru terkait dengan jumlah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang sudah diperbaiki maupun yang masih mengalami gangguan. Namun, dia menilai interkoneksi antar-ATM yang telah terbangun dapat memberikan kemudahan bagi nasabah yang terkena dampak gangguan tersebut. BI pun berjanji terus memantau perkembangan pemulihan gangguan ini dan terus berkoordinasi dengan perbankan maupun lembaga-lembaga terkait.

CEO Telkom Group Alex J Sinaga mengatakan lebih dari 1.000 teknisi Telkom Group dari seluruh Indonesia terlibat dalam migrasi layanan dari Telkom-1 ke Telkom 2, Telkom 3S, dan satelit lainnya. “Proses migrasi ini harus selesai pada 10 September 2017 segenap personel fokus bekerja selam 7x24 jam di bawah komando crisis center,” ujar Alex.

Hingga Kamis (31/8) tercatat 4.647 site pelanggan telah selesai dimigrasikan dan beroperasi normal.

Namun, kerja keras masih terus dibutuhkan untuk sesegera mungkin dapat memulihkan layanan hingga 15 ribu site lainnya. (Ant/E-1)

Pollux Gandeng Grohe untuk Suplai Sanitasi PERUSAHAAN properti, Pollux Properties, menjalin kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa sanitasi, Grohe. Perusahaan di bawah Lixil Group Corporation ini bakal menyediakan komponen sanitasi pada ketiga proyek andalan Pollux.

“Pollux Properties akan menggunakan produk Grohe untuk sanitary fitting di semua area, yakni area bathroom, pantry, toilet umum, serta fasilitasfasilitas publik lain seperti mal dan hotel,” ujar CEO Pollux Properties seusai upacara penandatangan kerja sama yang diadakan di Hotel Raffles, Jakarta, Selasa (29/8). Bijoy Mohan selaku CEO Asia Pacific Lixil Water Technology atau Lixil Housing Technology menandatangani kerja sama itu.

Ketiga proyek yang tengah digarap Pollux itu ialah Meisterstadt yang berada di Kota Batam, Chadstone di daerah Cikarang dan Gangdam District di Bekasi.

Proyek selanjutnya ialah Chadstone yang berada di Cikarang berupa superblok dan kota masa depan yang akan menghadirkan hunian apartemen, mal berkelas internasional, SOHO, dan berbagai macam fasilitas yang dapat membuat Kota Cikarang menjadi sebuah kota mandiri.

Yang terakhir ialah proyek superblok Gangdam District Bekasi yang menawarkan sebuah gaya hidup baru di tengah kota penunjang utama Jakarta.

Gangnam District merupakan kawasan hunian terpadu yang terintegrasi dengan mal, hotel, dan fasilitas dunia lainnya.

Proyek Meisterstadt, Batam, dikembangkan Pollux Properties bersama dengan Presiden Ke-3 Indonesia, BJ Habibie. Meisterstadt dikembangkan melalui Pollux Habibie International. “Meisterstadt berasal dari bahasa Jerman. Kita ingin ini meniru beberapa hal dari Jerman dalam mengembangkan Meisterstadt,” kata Ilham. (Rio/Gnr/E-4)

OJK Tantang Perusahaan Sekuritisasi Aset OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mendorong BUMN dan perusahaan swasta untuk mencari sumber-sumber pendanaan jangka panjang melalui skema sekuritisasi.

Hal ini dikatakan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat meresmikan penerbitan produk sekuritisasi Jasa Marga dengan nama KIK EBA Mandiri JSMR01.

“EBA akan selalu kita dorong agar perusahaan-perusahaan mendapat dana jangka panjangnya, lebih sustain, daripada pembiayaan-pembiayaan yang jangka pendek,” ujar Wimboh, di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (31/8).

Menurut dia, BUMN dan swasta yang sudah mempunyai proyek memiliki peluang besar untuk mencari pembiayaan melalui produk sekuritisasi. Nantinya, aset yang disekuritisasi ini dalam bentuk piutang. Dengan demikian, sumber pembiayaan tidak melulu hanya dari kredit dan pinjaman lainnya.

Sebelumnya, Wimboh juga menyampaikan apresiasi atas langkah Jasa Marga yang menerbitkan produk sekuritisasi. “Ini ‘pecah telor’, mudah-mudahan akan diikuti BUMN yang lain.”

PT Jasa Marga (persero) Tbk menerbitkan KIK EBA Mandiri JSMR01-Surat Berharga Pendapatan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi

(Jagorawi) (KIK EBA Mandiri JSMR01).

Penerbitan KIK EBA JSMR merupakan yang pertama kalinya. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Jokowi untuk menyekuritisasi aset infrastruktur. Dia berharap, setelah Jasa Marga, banyak instansi yang bisa menerbitkan sekuritisasi aset.

Penerbitan dana sekuritisasi aset, kata Wimboh, bisa meningkatkan dana yang ada di pasar modal. Wimboh menargetkan, tahun ini Pasar Modal bisa menghimpun dana Rp170,1 triliun.

Saat ini, kata Wimboh, pasar modal diperkirakan dapat me-

nyalurkan pembiayaan Rp717 triliun, 73% dana tersebut berasal dari sektor perbankan nasional, 24% dari sektor pasar modal, dan sisanya dari sektor industri keuangan nonbank (IKNB).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pemerintah menempatkan pembangunan sebagai prioritas yang sangat tinggi.

Dengan melibatkan swasta dan BUMN dalam membiayai infrastruktur, Presiden RI, kata Darmin, meminta BUMN untuk tidak menutup pintu proyek, melainkan disekuritisasi untuk mengubah aliran dana masuk.

(Try/E-4)

ANTARA /BIRO PERS ISTANA

KIK-EBA: Presiden Joko Widodo berdialog dengan Dirut PT Jasa Marga Desi Aryani saat Pencatatan Perdana Kontrak Investasi Kolektif–Efek Beragun Aset (KIK–EBA) Mandiri–PT Jasa Marga Tbk Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (31/8).

14

SEKTOR RIIL

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

Pasokan Listrik Jawa-Bali Diperkuat Geo Dipa Energi segera mempercepat pembangunan 2 PLTU setelah keluarnya putusan pengadilan yang memenangkan Geo Dipa.

CORNELIUS EKO

cornelius@mediaindonesia.com

M ANTARA/HO

DAYA SAING UMKM: Dekan FH Unpad An An Chandrawulan (tengah) dan

Dewan Pengawas Padjadjaran Alumni Club (PAC) Dewi Tenty (kanan) memberikan penghargaan saat Seminar Nasional Penggunaan Merek Kolektif atas Produk Koperasi dan UMKM untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Nasional, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (29/8). FH Unpad bersama PAC menyadari salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks persaingan di tingkat nasional maupun internasional ialah mempertahankan daya saing produk pengusaha UMKM yang tergabung dalam koperasi.

ENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meresmikan dimulainya pembangunan (groundbreaking) proyek perluasan PLTU Tanjung Jati B (PLTU Jawa 4). PLTU dengan kapasitas 2 x 1.000 Mw itu berlokasi di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Jepara, Jawa Tengah.

“Pembangunan PLTU Jawa 4 diharapkan dapat menambah dan memperkuat sistem kelistrikan di Jawa-Bali,” sebut Jonan, dalam sambutan pada acara peresmian,

Kamis (31/8).

Dengan adanya penambahan pasokan listrik ini, kata dia, kebutuhan harian masyarakat dan industri bakal semakin terpenuhi.

Selain itu, sebagai bagian dari program pembangkit tenaga listrik 35 ribu Mw, proyek perluasan ini dinilai dapat meningkatkan listrik negara.

PLTU Jawa 4 ialah bagian dari megaproyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu Mw dan bagian dari fast track program 2, dengan skema independent power producer (IPP) atau listrik swasta.

Pembangkit ini akan memberikan kontribusi 2 x 1.000 Mw untuk sis tem interkoneksi Jawa-Bali dan akan terhubung ke saluran transmisi 500 KV Tanjung Jati-Tx Ungaran.

Direktur Utama PT PLN (persero) Sofyan Basir menambahkan proyek perluasan PLTU Jawa 4 ditargetkan rampung dalam kurun 50-54 bulan (3 tahun) yang terhitung sejak April 2017. Sementara itu, unit 5 diperkirakan dapat beroperasi pada Mei 2021, sedangkan unit 6 akan beroperasi pada September 2021.

Proyek pembangkit listrik ini dikelola PT Bhumi Jati Power (BJP), yang merupakan sebuah IPP. BJP dimiliki konsorsium Sumitomo Corporation (50% saham), PT United Tractors Tbk (25%), PT Astra In ternasional, dan The Kansai Electric Power (25%).

PLTP Geo Dipa PT Geo Dipa Energi mengatakan Asian Development Bank (ADB) akan membantu mendanai dua pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru, yakni WKP (wilayah kerja panas bumi) Arjuno Welirang dengan estimasi potensi 189 Mw dan WKP Candi Umbul Telomoyo dengan potensi 90 Mw setelah mendapat instruksi langsung dari menteri.

“Kami akan ngebut menggarap dua PLTP baru tersebut, dan sudah ada komitmen bantuan pinjaman dari ADB sebesar US$200 juta, sedangkan ekuitas Geo Dipa sendiri sekitar US$60 juta,” kata Riki Ibrahim, Dirut Geo Dipa Energi, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/8).

Dengan didampingi Direktur Operasional Dodi Herman dan

Direktur Keuangan M Ikbal Nur, Riki menjelaskan pengembangan proyek panas bumi akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK dalam menyukseskan program listrik 35 ribu Mw. Saat ini perseroan tengah menggarap pembangunan PLTP Patuha Unit 2 dan Unit 3 serta PLTP Dieng Unit 2 dan Unit 3.

“Geo Dipa mengembangkan empat lapangan panas bumi, yaitu lapangan existing Dieng dan Patuha yang masing-masing memiliki potensi 400 Mw, dan dua lapangan yang baru saja ditugaskan langsung oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, yaitu WKP Arjuno Welirang dengan estimasi potensi 200 Mw dan WKP Candi Umbul Telomoyo potensi sebesar 100 Mw,” katanya.

Riki optimistis pada 2025, Geo Dipa dapat menambah kontribusi pasokan listrik total 700 Mw. Bahkan, perseroan menargetkan total produksi listrik pada i 2030 mencapai 1.100 Mw. Optimisme Geo Dipa didorong juga dengan keputusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan BUMN yang bergerak di ranah panas bumi dan di bawah Kementerian Keuangan, atas gu gatan dugaan penipuan proyek PLTP Bumi Dieng-Patuha dengan terdakwa Dirut PT Geo Dipa.

“Salah satu tantangan kami sudah berhasil dilalui. Secara hukum, hak pengelolaan panas bumi Dieng dan Patuha memang sudah sah milik PT Geo Dipa Energi sejak 2002,” tandasnya. (Ant/E-1)

EKSPEDISI

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

15

Salju Papua di Ujung Usia MI/BRIYAN B HENDRO

TERUSS MENYUSUT: Puncak Soekarno dan Puncak Sumantri Brodjonegoro yang berada di Pegunungan Tengah Papua terlihaat dari tebing Carstensz, Jumat (18/7). Salju Indonesia yang berada di kedua puncak tersebut terus menyusut. Penelitian terakhir i BMKG pada d 21-27 21 27 November N b 2016, 2016 ditemukan dit k fakta f kt bahwa b h dalam d l setahun t h k ketinggian ti i es menyusutt sekitar kit 5 meter. t

Eksistensi tutupan es di Papua lebih rentan terhadap pemanasan global karena ketinggiannya lebih rendah daripada dua pegunungan es lainnya yang berada di daerah tropis.

BRIYAN B HENDRO

briyan@mediaindonesia.com

S

YAHDAN, pada 1623, Jan Carstensz, pelaut berkebangsaan Belanda yang tengah berlayar dari Ambon ke New Guinea melihat jajaran pegunungan yang sangat tinggi saat melintasi selatan Pulau Papua. Beberapa titik puncaknya bahkan terlihat putih bak tertutup oleh salju.

Kesaksian tersebut dibawanya saat kembali ke Eropa. Banyak orang tidak percaya dan mencemooh Carstensz.

Bagaimana mungkin daerah di dekat khatulistiwa yang hangat dan beriklim tropis memiliki salju?

Namun, tidak semua orang beranggapan bahwa Carstensz mengada-ngada. Sebagian lainnya menjadikan catatan perjalanan Carstensz sebagai acuan dalam perlombaan menggapai salju di pulau Indonesia paling timur itu bertahun-tahun kemudian.

Setelah gagal pada 1907 untuk mencapai gunung es dari sisi utara Papua, peneliti Belanda Dr HA Lorentz kembali mencoba misi pada 1909. Kali itu, ia datang dari selatan dengan didampingi JW van Nouhuys dan Letnan D Habbema.

Ia datang dengan 61 tentara dan 82 orang suku Dayak sebagai portir.

Ekspedisi itu berhasil mencapai puncak berketinggian 4.730 mdpl yang kemudian diberi nama Puncak Wilhelmina, yang kini telah berganti menjadi Puncak Trikora.

Nama Lorentz pun diabadikan sebagai nama taman nasional yang mencakup puncak-puncak bersalju tersebut.

Kesuksesan Lorentz menginspirasi petualang lain untuk menjamah pegunungan salju di Papua. Ekspedisi Colijn pada 1936 yang beranggotakan Dr Anton H Colijn, Frits J Wissel, dan JJ Dozy berhasil mencapai Puncak Ngga Pulu yang tertutup salju abadi.

JJ Dozy, yang juga seorang geolog Belanda, kemudian menemukan sesuatu yang menakjubkan, yaitu emas di gunung, yang kemudian dinamainya Ertsberg dan Grasberg. Meskipun tidak mencapai titik tertinggi, tim ekspedisi pun menamai Carstensz Pyramid untuk titik tertingginya demi menghormati Jan Carstensz

Keindahannya Seelok Himalaya Peg. Sudirman

Peg

Lembah Baliem

. Ja

yaw ijay a

sebagai orang pertama yang melaporkan keberadaan pegunungan salju di Papua.

Pada 1962, Heinrich Harrer, penjelajah asal Austria, dan Philip Temple dari Selandia Baru, mencatatkan diri sebagai orang pertama yang menginjakkan kaki di titik tertinggi, Carstensz Pyramid. Hingga kini, jalur pendakian Philip Temple menuju kawasan Pegunungan Tengah tetap digunakan para pendaki dan dinamai New Zealand Pass.

Puncak Bersalju Ada tiga puncak di Pegunungan Tengah, Papua, yang tertutup salju abadi, yakni Puncak Soekarno atau Ngga Pulu, Puncak Sumantri Brodjonegoro yang diresmikan kelompok Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Indonesia (Mapala UI), dan Puncak Carstensz Timur. Dikatakan salju abadi karena puncak-puncak tersebut selalu tertutup oleh salju kendati musim berubah-ubah. Di Carstensz Pyramid yang merupakan titik tertinggi malah hanya ada butiranbutiran es. Itu pun menghilang jika matahari bersinar di siang hari.

Saat berpartisipasi pada Ekspedisi Polwan 2017, Media Indonesia berhasil mencapai zona lidah es, terletak di antara Puncak Soekarno dan Soemantri, pada Kamis (16/8). Perlu mendaki selama 2 jam dari Lembah Danau-Danau yang berketinggian 4.275 mdpl untuk mencapai lidah es di ketinggian sekitar 4.600 mdpl itu.

Meskipun elevasi yang dilahap tidak terlalu tinggi, perjalanan tidak menjadi mudah. Oksigen yang tipis serta cuaca buruk menjadi faktor penghambat terbesar. Bukan hanya hujan air, tim juga mesti dihadapkan pada hujan butiran es yang menyakitkan kulit wajah. Penyakit karena ketidakmampuan tubuh beradaptasi dengan baik di ketinggian atau acute mountain sickness (AMS) turut menghantui.

Sesampainya di lidah es, butuh alat untuk pendakian di medan es seperti krampon yang terpasang di sepatu dan kapak es. Berjalan pun mesti dengan teknik walking together, yaitu tiap orang saling terikat dengan tali agar yang lainnya mampu menahan jika ada yang terjatuh di rekahan es.

Batas antara ujung es dan tanah terlihat membentuk gua-gua kecil.

Saat berjalan di atas es seperti ada 2 lapisan es. Bagian atas layaknya es serut, sedangkan bagian bawahnya berupa lapisan es yang sangat keras dan licin.

Namun, salju di Pegunungan Tengah mungkin tidak lagi abadi.

Menurut kesaksian Maximus Tipagau, 34, warga lokal yang acap bertandang ke Pegunungan Tengah, kondisi es di sana terus menyusut.

“Dulu waktu usia 6 tahun, saat berburu bersama ayah, dari bawah (setelah Lembah Danau-Danau) saja sudah terlihat warna putih es semua. Bahkan dinginnya terasa sampai di kampung saya, Ugimba,” jelas Maximus.

Hendricus Mutter, pendaki senior yang menjadi pemandu Ekspedisi Polwan, menambahkan, pada 2010, es antara Puncak Soekarno dan Soemantri masih menyambung. “Pada 2015 penyusutan makin terlihat jelas, es antara (Puncak) Soekarno dan Sumantri mulai terpisah. Tahun ini makin terlihat jauh dengan jarak lebih dari 20 meter,” jelasnya.

Terus menyusut Kondisi salju Papua yang terus menyusut turut mendorong Badan Meteorologi dan Geosifika (BMKG) untuk melakukan penelitian. Pada 2010, BMKG mengebor zona es inti dan menanamkan pipa sebagai alat pengukur ketinggian es. Lalu saat penelitian terakhir pada 21-27 November 2016, bekerja sama dengan Divisi Environment PT Freeport Indonesia, ditemukan fakta bahwa dalam setahun es menyusut sekitar 5 meter.

Belum ada angka pasti mengenai laju pengurangan tebal dan luasan

tutupan es setiap tahunnya di Papua.

Namun, riset BMKG sebelumnya menunjukkan, pada 1942, tutupan es di Papua seluas 10 km2-11 km2. Lalu, 30 tahun kemudian, menyusut menjadi menjadi sekitar 7 km2. Kemudian, pada 1987, luas es sekitar 5 km2.

Pada 2.000, kurang lebih sekitar 2,5 km2, dan pada 2005, luas tutupan es tinggal sekitar 1,8 km2.

Menurut Donaldi Permana, peneliti BMKG yang fokus meneliti kondisi es di Papua, penyebab utama pencairan es di sana adalah faktor pemanasan global. Menurutnya, pencairan es juga terjadi di kawasan pegunungan tropis lain, seperti di Pegunungan Andes di Amerika Selatan dan Kilimanjaro di Afrika.

“Akan tetapi, eksistensi tutupan es di Papua lebih rentan terhadap pemanasan global karena ketinggiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan dua pegunungan es lainnya di tropis,” jelas Donaldi kepada Media Indonesia, Selasa (29/8).

Secara fisik, tutupan es di Papua sudah menyusut signifikan dan banyak terdapat rekahan-rekahan es.

Penyusutan es ini kemudian berdampak pada meluasnya batuan di sekitarnya. Alhasil, energi matahari akan lebih banyak terserap sehingga memanaskan es yang masih ada di permukaan.

“Tentunya segala aktivitas pengurangan gas rumah kaca dan pemanasan global seperti pencegahan keba karan hutan mungkin dapat mengurangi laju penyusutan es di Papua,” kata Donaldi.

“Namun, menurut kami, melihat kondisi bumi yang semakin hangat, akan sulit dapat mempertahankan keberadaan es di Papua dalam jangka waktu panjang,” pungkasnya. (X-5)

JAJARAN Pegunungan Tengah Papua memanjang dari barat ke timur membelah bagian tengah ‘Bumi Cenderawasih’. Lembah Baliem memisahkan dua jajaran Pegunungan Tengah Papua, yaitu Pegunungan Jayawijaya di sisi timur dan Pegunungan Sudirman di sisi barat.

Tidak ada pulau di mana pun di dunia dengan pegunungan seluas dan setinggi Pegunungan Tengah Papua. Pegunungan Himalaya di Asia, Pegunungan Andes di Amerika Selatan, Pegunungan Rocky di Amerika Utara, dan Pegunungan Alpen di Eropa merupakan jajaran pegunungan besar dunia yang semuanya terletak di daratan benua, bukan di pulau seperti Papua.

Jajaran Pegunungan Tengah Papua terbentuk dari tumbukan Lempeng Australia dengan Lempeng Pasifik 2 hingga 65 juta tahun yang lalu. Hasil tumbukan dua lempeng itu ialah pegunungan curam yang menjulang lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Namun, di antara jajaran pegunungan besar di dunia, Pegunungan Tengah Papua relatif masih belum terjamah. Padahal, potensi ekowisata di wilayah tersebut amat besar. Umpama, untuk wisata petualangan macam trekking g atau hiking.

Seperti Appalachian Trail dan Pacific Crest Trail di Amerika atau kawasan Pegunungan Himalaya di Nepal yang menarik jutaan petualang dari seluruh dunia saban tahun, wilayah Pegunungan Tengah Papua pun berpotensi untuk membangun jalur trekking g serupa. “Ini kekayaan alam negara kita yang luar biasa, ya.

Sayangnya, mungkin dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, hanya segelintir orang yang bisa melihat keindahan ini,” ujar Ketua Tim Ekspedisi Polwan, Tri Suswati Tito Karnavian, yang turut serta trekking di kawasan Pegunungan Tengah Papua, Minggu (13/8).

Ketika kami mengikuti Ekspedisi Polwan menuju Puncak Carstenzs Pyramid, Papua, medio Agustus lalu, sensasi pemandangan dan petualangan yang diperoleh tidak kalah dengan sensasi trekking g di kawasan Pegunungan Himalaya.

Kebetulan, dua tahun lalu, Media Indonesia sempat merasakan trekking g di kawasan Annapurna, Pegunungan Himalaya.

Bedanya, di Papua semuanya serbabelum jelas. Jalur trekking belum jelas, sistem perizinannya apalagi. Faktor keamanan juga menjadi salah satu problem yang urgen untuk diatasi.

Faktor SDM

FOTO-FOTO: MI/BRIYAN B HENDRO

SALJU KHATULISTIWA: (Foto kiri) Gletserr menutupi jalur menuju Puncak Soekarno dan Puncak Sumantri, Rabu (16/7). Sedangkan butiran es yang memenuhi jalur menuju Puncak Carstensz Pyramid akan hilang seiring bersinarnya matahari di siang hari.

Pendidikan merupakan hal krusial nan mendasar untuk membangun infrastruktur awal ekowisata di Papua. Menurut Hendricus Mutter, pendaki senior Indonesia yang sudah belasan kali menyambangi Pegunungan Tengah, banyak warga lokal yang tidak paham soal kedatangan para turis yang melintasi daerah mereka untuk menuju Pegunungan Tengah.

“Pendidikan itu yang paling awal mesti dibenahi. Saya biasa mengantar tamu lewat desa adat, (mereka) selalu keluar uang puluhan juta untuk membayar pre-

manisme,” cetus Hendricus saat berbincang dengan Media Indonesia, baru-baru ini.

Ada beberapa jalur desa adat yang dapat dilalui guna mencapai wilayah Pegunungan Tengah, Papua, yaitu via Ugimba, Soanggama, dan Illaga. Namun, gangguan keamanan menjadi kendala utama. Tradisi ‘palang pintu’, yaitu menghadang setiap pelintas, lazim terjadi. “Perlu edukasi dan pemahaman agar warga paham mengenai keberadaan turis ke Papua, khususnya wilayah Pegunungan Tengah,” komentar Hendricus.

Maximus Tipagau, warga lokal dari suku Moni yang juga pemilik operator pendakian Adventure Carstensz, menilai ketidakadilan dan keterbelakangan menjadi penyebab warga menghadang tiap orang yang datang.

“Bahkan gerakan separatis di sini saya yakin bisa hilang andai ada keadilan untuk orang Papua.

Selama ini, untuk makan saja mereka susah dan tidak ada sekolah,” tuturnya.

“Ekonomi warga bisa bangkit jika jalur wisata sudah jelas dan terbuka untuk umum.”

Maximus Tipagau Warga lokal

Padahal, lanjut Maximus, potensi ekowisata di wilayah Pegunungan Tengah Papua sangatlah besar. Ada berbagai hal yang dapat menjadi pengalaman menarik bagi para pelancong. “Di sana ada puncak bersalju, padahal daerah tropis.

Ada juga Carstensz Pyramid yang jadi bagian dari 7 summitt dunia.

Seluruh pendaki dunia bercita-cita ke Carstensz,” terangnya.

Mereka yang ingin menuju Pegunungan Tengah melalui desa adat pun sejatinya bisa menyaksikan kehidupan warga yang masih tradisional. Jika ada peristiwa penting tertentu, akan ditemui juga pesta bakar batu--ritual membakar babi dengan batu yang dijadikan sebagai arang. Portir yang membantu pun unik karena menggunakan noken--semacam tas yang dianyam dari serat kulit kayu--untuk membawa barang bawaan.

Sebelum sampai di Pegunungan Tengah, turis pun akan melewati hutan tropis yang amat lebat nan alami. “Banyak juga flora dan fauna yang langka, seperti dingiso--hewan sejenis tupai,” ujar Maximus.

Sekarang, kondisi infrastruktur menuju wilayah Pegunungan Tengah memang sangat terbatas.

Menuju desa adat di Ugimba saja membutuhkan penerbangan perintis yang tidak setiap hari ada dari Timika atau Nabire dengan tujuan Sugapa. Lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki selama sehari penuh.

“Semoga pemerintah mau membuka mata mengenai potensi wisata petualangan di sini. Saya yakin ekonomi warga bisa bangkit jika jalur wisata menuju Pegunungan Tengah sudah jelas dan terbuka untuk umum,” harap Maximus. (Bry/M-2)

16

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

HUMANIORA SEKILAS

Siswa Tampilkan Budaya Taiwan SEBANYAK 25 siswa berprestasi dari universitas di Taiwan yang merupakan delegasi muda mempersembahkan sebuah pertunjukan budaya dengan tema Taiwan night di Jakarta, Rabu (30/8). Pertunjukan tersebut merupakan puncak kunjungan mereka ke Indonesia dalam rangka mempererat hubungan persahabatan melalui pertukaran budaya.

Mulai tarian tradisional, kontemporer, hingga serba serbi budaya dari masyarakat Taiwan ditampilkan.

Pada kesempatan itu, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah turut berpartisipasi dan merayakan pertukaran budaya dalam pertunjukan tersebut.

“Melalui budaya saya ingin masyarakat Indonesia mengetahui betapa kayanya budaya Taiwan juga sebaliknya. Mereka akan memperkenalkan budaya Indonesia saat pulang nanti,” ujar Kepala Perwakilan Kantor Dagang dan Ekonomi Taiwan (TETO) John Chen dalam pertunjukan itu. (Ind/H-1)

SENI TAIWAN:

Mahasiswa dari Taiwan melakukan pertunjukan seni saat acara Kunjungan Delegasi Taiwan Youth Ambassadors New Southbound Vision Ke Indonesia di Jakarta, Rabu (30/8).

Europalia Bawa Pesan Keberagaman

MI/RAMDANI

Batasi Ponsel pada Anak

Penggunaan gadget oleh anak memicu mereka meniru konten negatif, antara lain kekerasan, sehingga pembatasan usia pengguna ponsel harus segera diberlakukan.

DEPI GUNAWAN

depi@mediaindonesia.com

T

IGA kementerian segera mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler (ponsel) pada anak-anak.

Langkah itu diambil antara lain guna menghindari kekerasan pada anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengatakan para 2030 Indonesia harus bebas dari kekerasan terhadap anak dan perempuan. Terkait dengan pembatasan penggunaan ponsel pada anak, pihaknya

telah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Kemarin Menteri Kominfo telah menyampaikan ke saya bahwa kami bertiga akan membuat satu keputusan tiga menteri yang isinya tentang pembatasan penggunaan handphone (ponsel) pada anak-anak,” kaya Yohana di sela temu wicara dengan kader Posdaya Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (31/8).

Menurutnya, pembatasan penggunaan ponsel pada anak

harus segera diterapkan agar anak-anak tidak terjerumus pada hal negatif yang bisa merusak pikiran mereka akibat kecanduan ponsel. Penggunaan gadget oleh anak, tambahnya, sangat berbahaya jika tidak dikontrol, terutama dengan banyaknya konten negatif yang bisa ditiru anak.

“Saya belum tahu batas usia anak yang tidak boleh menggunakan handphone. Nanti akan dibicarakan dalam rapat bersama tiga menteri. Tapi saya harap bisa secepatnya diterapkan,” tuturnya.

Penggunaan ponsel oleh anak, ujarnya, harus dibatasi dan mereka hanya boleh menggunakannya atas izin guru sekolah, antara lain untuk mencari bahan atau materi pembelajaran dari internet.

Yohana juga meminta para orangtua untuk mendukung pembatasan penggunaan pon-

sel agar jangan sampai seluruh waktu anak tersita untuk mengoperasikan ponsel.

“Harus terbentuk hubungan antara anak dan orangtua.

Anak-anak harus diajak mengalihkan perhatian dari ponsel, antara lain dengan mengajak anak untuk pergi ke taman, renang, atau kegiatan positif lainnya. Kalau tidak seperti itu, anak-anak akan terbiasa seperti ini (bermain dengan ponsel) dan sangat disayangkan,” katanya.

Guna mendukung target Indonesia bebas dari kekerasan terhadap anak dan perempuan pada 2030, ujar Yohana, pihaknya akan memberdayakan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang bertugas menghentikan, mendeteksi, dan melaporkan kejadian kekerasan pada anak dan perempuan.

Korban perceraian Selain masalah ketergantun-

gan anak terhadap ponsel, kata Menteri PPPA, kementeriannya juga tengah menyoroti tingginya angka perceraian di Indonesia yang menyebabkan anak mengalami kasus kekerasan.

Karena itu, pihaknya menyambut baik penerbitan peraturan daerah (perda) ketahanan keluarga untuk membangun komitmen pemerintah dengan masyarakat sehingga dalam keluarga bisa terbina hubungan yang harmonis.

“Kekerasan terhadap anak dan perempuan harus diakhiri. Semua kabupaten/ kota di Indonesia harus menjadi daerah layak anak dan perempuan. Tingginya angka kekerasan pada perempuan karena biasanya karena menikah saat mental belum siap.

Akhirnya terjadi perceraian, imbasnya sering terjadi kekerasan yang dialami anakanak,” terangnya. (H-2)

SEKITAR 500 seniman Indonesia akan tampil di negara-negara Eropa pada ajang Europalia Art Festival 2017 di Belgia. Festival ini dimulai dan dibuka di Brussels, Belgia. Acara dibuka pada 10 Oktober 2017 dan ditutup 10 Januari 2018.

Ajang ini, selain memiliki misi pariwisata dan ekonomi, membawa pesan identitas keindonesiaan yang mampu hidup bersatu dalam keberagaman kepada masyarakat internasional terutama Eropa. Festival ini merupakan festival ke-26 sejak 1969 dan yang ke-4 sejak didedikasikan untuk negara-negara di Asia.

“Kita tahu bagaimana Eropa saat ini dilanda banyak masalah. Yang salah satunya ialah bagaimana hidup berdampingan dengan yang lain atau yang berbeda di tengah gelombang besar imigran yang masuk ke negara tersebut. Kita mampu hidup bersama bertahuntahun dan tahu caranya mengelola itu,” kata Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (31/8).

Praja Pelaku Kekerasan Dipecat INSTITUT Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) resmi memberhentikan dua praja tingkat 4 yang menjadi otak pemukulan praja asal Kalbar. Sementara itu, tiga praja pelaku kekerasan mendapat sanksi penurunan tingkat.

Keputusan ini merupakan revisi keputusan Rektor IPDN yang hanya menurunkan tingkat mereka. Menurut Rektor IPDN, Ermaya Suhadinata, revisi ini ialah hasil pembahasan tim kecil yang dibentuk IPDN dan konsultasi langsung dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri serta Menteri Dalam Negeri. “Ya hasil diskusi akhirnya dua orang yang menjadi otak pemukulan kami keluarkan,” kata Ermaya di Kemendagri, Kamis (31/8).

Ermaya juga menuturkan pemberatan sanksi juga diinstruksikan langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

(Put/H-1)

AGENDA

Indonesian Golf Tour INDONESIAN Golf Tour (IGT) bekerja sama dengan Professional Golf of Malaysia (PGM) akan mengadakan turnamen profesional berskala internasional yang bertajuk IGT-PGM Championship 2017. Tim dari kedua negara akan bertemu untuk kedua kalinya setelah beradu untuk pertama kalinya di Malaysia tahun lalu.

Delapan pemain berasal dari daftar Order of Merit di Tour masing-masing dan empat pemain merupakan pilihan kapten. Tim Indonesia akan dikomandani Jubilant ‘Teddy’ Arda, kapten timnas golf Indonesia ketika meraih dua medali emas (individu dan beregu putri) dan dua medali perak (individu dan beregu putra) di SEA Games 2011.

Tempat : Riverside Golf Club, Cimanggis-Cibubur, Jakarta Waktu : 5-7 September 2017

AFP

Music Bank Worldtour LAGI-LAGI konser K-pop segera menghibur para fannya di Indonesia. Music Bank Worldtour akan digelar di Jakarta pada 2017. Music Bank Worldtour di Jakarta akan digelar pada 2 September mendatang di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Utara. EXO, BAP, GFriend, Astro, dan NCT127 telah dipastikan akan menghibur para fan di acara tersebut.

Lebih spesialnya lagi, Music Bank Worldtour akan dipandu salah satu pasangan MC favorit,

Park Bo-geum dan Irene ‘Red Velvet’.

Music Bank Worldtour terjadi atas kerja sama KOCCA (Korea Creative Content Agency), KITA (Korea International Trade Association), dan KBS. Selain Indonesia, Music Bank Worldtour akan digelar di Singapura, Turki, Brasil, dan Meksiko.

Tempat : JI Expo, Kemayoran, Jakarta Utara Waktu : 2 September 2017

Run Foriver Mapala UI Half Marathon

MI/ BARY

MAHASISWA Pecinta Alam Universitas Indonesia (Mapala UI) kembali mengadakan Run Foriver Mapala UI Half Marathon untuk keempat kalinya pada Minggu, 10 September 2017, di Kompleks Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Acara ini merupakan sebuah bentuk kampanye kepedulian terhadap lingkungan, terutama Sungai Ciliwung, yang dikemas dalam bentuk kompetisi lari dengan tagline ‘Run for Better Ciliwung.’

Run Foriver Mapala UI Half Marathon 2017

bertujuan mengedukasi dan mempublikasikan River Adoption atau Adopsi Sungai kepada masyarakat. Dana yang terkumpul dari acara ini akan digunakan untuk membuat website yang berisi segala informasi mengenai Ciliwung beserta berbagai komunitas yang ada di dalamnya untuk menjembatani masyarakat dalam program adopsi sungai.

Tempat : Kompleks Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat Waktu : 10 September 2017

HUMANIORA

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

17

Komitmen Kebajikan Sesama

Allah SWT menciptakan manusia secara sosiologis menjadi berbangsa dan bersuku-suku dengan tujuan saling mengenal, bukan untuk berkonflik, apalagi menghujat.

SISWANTINI SURYANDARI ndari@mediaindonesia.com

S

UASANA Arafah akan melahirkan cara beragama yang tidak berisi aneka fragmen hidup. “Kita hendaknya dapat bermuhasabah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan, menyadari tanggung jawab kemanusiaan kita, menghormati antarsesama, menjaga harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan senantiasa menyadari hak dan kewajibannya, baik sebagai pemimpin maupun rakyat biasa. Revolusi mental untuk meneguhkan komitmen kebajikan antarsesama tanpa caci maki dan saling hina,� kata Sekretaris Amirul Hajj Abdul Djamil saat menyampaikan khotbah wukuf di Masjid Misi Haji Indonesia di Padang Arafah, Kamis (31/8).

Khotbah disampaikan sebelum salat Zuhur. Hal sama juga dilakukan maktab-maktab lain jemaah Indonesia. Setiap maktab menghadirkan khotbah wukuf. Khotbah wukuf tahun ini bertema Nilai-Nilai kemanusiaan ibadah haji untuk meningkatkan kualitas keagamaan serta tanggung jawab sosial.

Dalam khotbahnya, Abdul menjelaskan Allah SWT menciptakan manusia secara sosiologis menjadi berbangsa dan bersuku-suku dengan tujuan saling mengenal, bukan untuk saling membunuh, saling berkonflik, termasuk bukan untuk saling menghujat.

Entitas manusia sesungguh-

nya dan nilai-nilai perdamaian dalam Islam itu telah dijelaskan dalam Alquran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Pemahaman terhadap esensi nilai-nilai ibadah haji di balik yang tersurat akan menambah kualitas diri, khususnya setelah pulang ke Tanah Air. Menurutnya, hari Arafah merupakan wahana training spiritual bagi umat Islam, yang seharusnya berdampak pada peningkatan kualitas diri setelah selesai dan kembali ke Tanah Air.

“Prinsip persamaan derajat dan kedudukan inilah yang tecermin dalam ibadah haji.�

Abdul Djamil

Sekretaris Amirul Hajj Sepulang ke Tanah Air akan terlihat tanda-tanda kemabruran seseorang yang menunaikan ibadah haji. Haji mabrur dapat dicapai jika pulang dalam keadaan zuhud terhadap dunia dan mencintai akhirat sebagaimana dikatakan ulama sufi abad 8, Hasan Basri.

Tanpa atribut Umat Islam berada di Arafah hanya bisa bersimpuh dan mengenakan pakaian ihram, selembar kain putih tanpa dijahit yang melilit di tubuh seperti membungkus mayat.

“Tidak ada atribut, pangkat, dan kedudukan serta status sosial. Prinsip persamaan derajat dan kedudukan inilah yang tecermin dalam ibadah haji.

Kita diajari tidak saling mementingkan ego masing-masing dan sebaliknya, pedulilah kepada urusan banyak orang,� ujar Abdul Djamil.

Umat Islam harus membiasakan diri untuk berbagi, menolong orang yang lemah, dan menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat.

Selain itu, umat manusia harus dibiasakan untuk meningkatkan ketundukan pada kehendak Allah, menekan ego masing-masing. “Dan membiasakan diri untuk hidup apa adanya. Bukan hidup apa-apa ada dari sumber yang tidak jelas asal usulnya,� tambahnya.

Untuk itulah, umat Islam haruslah banyak berzikir mengingat Allah agar hati tenang, damai, dan khusyuk. “Itulah sesungguhnya puncak kebahagiaan sejati manusia tatkala begitu dekat dengan Allah.

Selain itu, banyaklah istigfar memohon ampun kepada Allah dari segala khilaf dan dosa yang telah dilakukan selama ini,� timpal Abdul.

Pelaksanaan wukuf dimulai pukul 11.00 waktu setempat yang diisi sambutan Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel dan Menag Lukman Hakim Saifuddin. Seusai salat Zuhur, dilaksanakan wukuf dengan berdiam diri di dalam tenda. Para jemaah bermunajat, berzikir, dan memohon ampunan Allah SWT. (H-1)

DOK SEMEN INDONESIA

KURBAN SEMEN INDONESIA: Plt Direktur Utama Semen Indonesia Johan Samudra menyerahkan bantuan hewan kurban kepada

perwakilan kelurahan sekitar perusahaan di Gresik, jawa Timur, kemarin. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan 199 ekor hewan kurban senilai Rp 4 miliar diseluruh wilayah operasional perseroan.

Pusat Edukasi Majapahit Siap Dibangun UPAYA mempertahankan eksistensi sejarah Kerajaan Majapahit terus dilakukan berbagai kalangan. Salah satunya melalui upaya pembangunan pusat kebudayaan, edukasi, dan seni Taman Perdamaian Dunia Soerjo Modjopahit (TPDSM) di Trowulan, Mojokerjo, Jawa Timur, oleh komunitas budayawan, arkeolog, dan masyarakat setempat. “Bangunan tersebut bukan untuk museum, tetapi pusat kebudayaan. Rencananya, semua hasil penelitian tentang Majapahit akan disimpan di sana. Karena, selama ini hasil penelitiannya hanya tersimpan di universitas-universitas, hingga sulit diakses masyarakat luas,� kata Ketua Dewan Pembina Taman Perdamaian Dunia Soerjo Modjopahit Bambang Sulistomo, saat peluncuran website TPDSM di Gedung Joeang 45 Jakarta, kemarin.

Kehadiran Taman Perdamaian Dunia

Soerjo Modjopahit, ujarnya, menjadi bentuk pelestarian nilai-nilai budaya warisan Kerajaan Majapahit dan Nusantara sekaligus sebagai sentra kegiatan budaya tingkat nasional dan internasional.

Selain itu, juga dapat membuka banyak pintu perkembangan positif, antara lain pemberdayaan masyarakat setempat dan sekitar, mendukung program Kampung Modjopahit, dan menjadikan Sendang Panguripan sebagai objek wisata. “Taman Perdamaian Dunia Soerjo Modjopahit diharapkan juga dapat menjadi lokomotif ekonomi kreatif berbasis kegiatan pariwisata dan budaya di Jawa Timur,� ujar Bambang.

Taman Perdamaian Dunia Soerjo Modjopahit akan melibatkan kehadiran budaya Nusantara dan negara-negara sahabat, terutama yang memiliki keterkaitan historis dengan Kerajaan Majapahit. Keha-

diran area ekshibisi dari berbagai negara diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat tentang kekayaan budaya negeri ini yang dapat mendorong toleransi antarsuku bangsa di Indonesia.

Saat ini upaya pembangunan pusat kebudayaan, edukasi, dan seni tersebut terus dilakukan, di antaranya dengan mematangkan konsep, bentuk, dan luas wilayah. Selain ini, juga dilakukan dialog dengan berbagai ahli sejarah dan budaya untuk mematangkan isi dan konsep yang akan disajikan di dalamnya.

Salah satu langkah yang dilakukan untuk mematangkan konsep serta sosilaisasi dini pembangunan Taman Perdamaian Dunia Soerjo Modjopahit ialah dengan meluncurkan situs www.tpdsm.org. Melalui situs tersebut masyarakat diharapkan bisa terpandu untuk mengetahui lokasilokasi bersejarah di Indonesia. (Pro/H-2)

Jl Wana Segara No 2 - 5 Kuta, Bali - Indonesia

"% ( + # $ $ )#() '# ' # &! )& !

B

EROPERASI mulai 2009, Aston Kuta Hotel & Residence menjadi pilihan tempat berlibur terbaik di Pulau Dewata, Bali. Lokasinya yang sangat dekat dengan pantai di wilayah Kuta merupakan tujuan wisata para turis yang berkunjung ke Bali.

Pantai yang tenang atau pusat wisata yang ramai bisa dijadikan pilihan untuk menciptakan pengalaman liburan yang mengesankan.

Sambutan musik rindik yang merdu, kesan tradisional, luxurious dan tenang langsung terasa saat pertama menginjakkan kaki di hotel bintang empat ini.

Dengan warna-warna bertemakan alam, memberikan suasana yang tenang untuk beristirahat melepas lelah seusai berwisata. Hotel ini memiliki 215 kamar terdiri dari 4 kategori, yaitu kamar Superior, Deluxe, Family, dan Premier Suite. “Semua tipe kamar memiliki ruang yang luas dan

dilengkapi dengan bathtub untuk memanjakan tubuh lelah para tamu,� kata General Manager Aston Kuta Hotel & Residence Dewi Andriani.

Fasilitas lain ialah kids club, gym, spa, dan 8 pilihan ruang pertemuan, yang dapat menampung sampai dengan 180 orang. Aston Kuta merupak-

an tempat yang ideal untuk dijadikan pertemuan bisnis, seminar, workshop, talkshow, dan pernikahan.

Pegawai yang profesional siap membantu dengan berbagai keperluan acara penting dan besar. Hotel ini juga menyediakan Rooftop Lounge yang terletak di lantai 7 dengan

suasana yang nyaman. Dengan latar belakang pemandangan matahari terbenam, lokasi ini biasa dijadikan sebagai tempat untuk welcome dinner, farewell dinner, wedding, ataupun berbagai acara sesuai dengan kebutuhan.

Liburan ke Bali tidak lengkap tanpa bersantai di pantai. Sebagai salah satu fasilitas terbaru sejak awal 2017, Aston Kuta dilengkapi dengan Beach Lounge di pinggir Pantai Jerman.

Anda bisa berekreasi di kolam renang dan berjemur di kursi panjang untuk menikmati pantai beserta pemandangan matahari terbenamnya yang indah.

Para tamu akan dimanjakan dengan suasana yang tenang dan tropis di sekeliling kolam renang. Di sekitar Beach Lounge juga dilengkapi dengan jogging track yang menghubungkan pantai Jerman dengan pantai Kuta bagi para tamu yang ingin jogging ataupun bersepeda di tepi pantai.

DOK ASTON KUTA HOTEL & RESIDENCE

Dewi Andriani

General Manager Aston Kuta Hotel & Residencen Aston Kuta Hotel juga dikelilingi mal, restoran, bar, kafe, juga the best waterpark di Asia. Pasar seni Kuta untuk membeli oleh-oleh juga dapat diakses dengan mudah.

Bernaung di bawah manajemen Archipelago International Indo-

nesia, Aston Kuta menawarkan paket lengkap yang dapat memberikan pengalaman liburan yang tidak terlupakan. Untuk pemesanan kamar dan mendapatkan harga spesial liburan, hubungi: 0361-754999. (N-2)

& ' & # &" * )#

& ' % ' ! #) )' #( &

$( ! &* * ' # # )# #

&$"$' #) % ' !

SAHID Eminence Hotel Convention & Resort Ciloto Puncak merupakan hotel bintang empat dengan fasilitas bintang lima. Hotel itu menyatukan desain keDOK SAHID EMINENCE mewahan hotel bintang lima dengan nuansa alam pegunungan. Sahid Eminence memiliki 379 kamar dengan 12 meeting room dan grand ballroom berkapasitas 1.000 orang. Tidak salah lagi jika hotel itu dikenal sebagai hotel terbesar dan termewah di Puncak. “Kami dapat menyediakan akomodasi yang lengkap bagi kebutuhan liburan keluarga dan kepentingan bisnis,� ujar Public Relation Sahid Eminence Hotel Convention & Resort Ciloto, Puncak, Rizki Sutrisna. Hotel yang baru melaksanakan soft opening pada Desember tahun lalu itu sudah ramai dikunjungi para tamu. Bahkan sejumlah perusahaan besar pun berdatangan untuk melaksanakan meeting dan mengadakan acara. Banyak keunggulan Sahid Eminence, di antaranya kamar yang luas, ruang meeting dengan high class technology, dan pemandangan pegunungan yang sangat menakjubkan.

Hubungi 0263-512000.

SWISS-BELHOTEL Airport, Jakarta, menghadirkan promosi menu baru dengan tema resep khas daerah di Restoran Swiss-Cafe, sejak 25 DOK SWISS-BELHOTEL Agustus. Rangkaian menu andalan chef Andi Nuraji, Executive Chef Swiss-Belhotel Airport, Jakarta, yang ditawarkan merupakan paduan rempah pilihan. Pengolahannya menggunakan teknik memasak berstandar internasional. Menu khas yang disajikan ialah iga bakar sambal rica, bebek bakar sambal matah, nasi timbel parahyangan, lontong kuah kari ayam dan nasi krawu gresik. Rangkaian menu masakan tersebut akan tersedia dan dapat dinikmati di Restoran Swiss-Cafe mulai 1 September. “Swiss-Belhotel Airport, Jakarta, secara berkesinambungan akan terus berkreasi dan menghadirkan menu-menu khas Nusantara dalam upaya mengangkatnya sebagai hidangan berstandar internasional,� ujar Deddy Sasmita, General Manager Swiss-Belhotel Airport & Zest Hotel Airport, Jakarta.

Hubungi 021-2252 3000.

HOTEL bintang empat di Jalan Dewi Sri 68, Kuta, Bali, ini mulai beroperasi sejak 2012. Bergabung dengan manajemen PHM Hospitality sejak Maret 2016, Fontana HoDOK FONTANA HOTEL BALI tel Bali, a PHM Collection didesain ramah lingkungan, dan meminimalkan penggunaan AC. Hotel didesain arsitek lingkungan Popo Danes dan Direktur Kreatif Desain 9 Nobuyuki Narabayashi, dengan menggunakan beberapa barang daur ulang dari Italia, Vietnam, dan Jawa. Tulisan pada restoran dan bar, semuanya berasal dari Blora dan Semarang. Pada setiap kamar tamu juga ditampilkan sejumlah karya seni kreatif yang dirancang Ananta Sutopo. Berdiri pada lahan seluas 46 hektare, Fontana Hotel Bali, a PHM Collection memiliki 136 kamar dengan 4 tipe kamar berbeda. Fasilitas lain yang bisa dinikmati tamu ialah kolam renang, Portabela Bistro, Sunny 16 Cafe, Suma Spa, dan fitness center. Di hotel ini juga terdapat restoran yang memiliki konsep interior yang sangat unik. Mata kita akan dimanjakan dengan pernak-pernik kuno di setiap dindingnya.

Hubungi 0361-8947100.

SELAMA Agustus, S t r e a t s R e s t a u ra n t menyuguhkan menu spesial dengan sajian cita rasa Nusantara.

Restoran bernuansa modern di Hotel All DOK ALL SEASONS Seasons Jakarta Gajah Mada ini menawarkan salmon sensasional untuk pecinta makanan laut. Selain salmon woku, disediakan salmon tongseng, dan salmon sauce lembang. Kelezatan salmon sensasional dapat Anda cicipi dengan harga Rp85 ribu per porsi. Sajian ini akan makin sensasional dengan sajian minuman berkualitas, yakni jus merah putih. Kombinasi stroberi dan sirsak yang baik untuk pencernaan itu bisa dinikmati dengan harga Rp35 ribu.

Streats Restaurant yang buka dari pukul 06.00 hingga pukul 23.00 WIB juga menyediakan beragam pilihan menu makanan dan minuman lain yang tidak kalah istimewa. All Seasons Jakarta Gajah Mada berlokasi di area bisnis Jakarta Pusat yang sangat strategis, dekat dengan China town dan Kota. Selain itu, akses ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga bisa ditempuh hanya sekitar 90 menit. Hubungi 021-63856111.

18

REGIONAL

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

PDIP Pastikan Cagub Jatim dari NU CALON Gubernur Jawa Timur yang bakal diusung PDIP berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

Hal itu ditegaskan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018. “Kami bisa pastikan bahwa cagub Jatim yang diusung PDIP dari NU,” ujarnya di Bulak Banteng, Surabaya, kemarin.

Sebagai tindak lanjut dan keseriusan mengusung calon dari NU, Hasto menuturkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri meminta masukan kiai-kiai sepuh NU di Jatim. “Bu Mega telah memerintahkan Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah dan didampingi Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi meminta masukan kiai di Jatim,” ucapnya seperti dilansir Antara.

Masukan para kiai NU sangat dibutuhkan karena bangsa ini, khususnya Jatim, tidak bisa lepas dari ulama yang memiliki peran sentral. Hal itu akan menjadi dasar bagi PDIP menentukan nama terbaik untuk memimpin Jatim selama lima tahun ke depan.

“September ini dijadwalkan rekomendasi sudah turun, dan Bu Mega yang memiliki wewenang,” tuturnya.

Terkait dengan pilkada Malang, DPC Partai Demokrat Kota Malang mendaftarkan Gufron Marzuqi dalam penjaringan wakil wali kota di PKB untuk mendampingi calon Wali Kota Mochamad Anton.

Pendaftaran dari Demokrat itu membuka peluang besar bakal terjadinya koalisi dengan PKB. Gufron merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang. PKB sudah menetapkan Ketua DPC PKB Kota Malang Mochamad Anton sebagai satu-satunya calon wali kota.

Anton ialah petahana bersama Wakil Wali Kota Malang Sutiaji yang juga kader PKB. Namun, Sutiaji juga kesengsem ingin berlaga menjadi wali kota dengan cara mendaftarkan diri melalui PDIP. Gufron menjelaskan proses politik akan terus dilalui termasuk menunggu rekomendasi dari DPP Partai Demokrat. Selain itu, setelah mendaftarkan diri pada penjaringan di PKB, masih ada penilaian kelayakan. Gufron sebagai pengusaha di Kota Malang mengaku sudah sering berkomunikasi dengan Mochamad Anton. “Saya sebagai pelaku usaha terus berkomunikasi, dan saya kan bukan orang lain karena sebagai warganya Abah Anton,” ujarnya.

Ketua Pemenangan Pemilu PKB Kota Malang Arief Wahyudi mengatakan penjaringan bakal calon wakil wali kota sengaja dibuka secara terbuka untuk unsur parpol maupun perseorangan.

Siapa pun yang mendaftar tetap mengikuti proses uji kompetensi, uji publik, serta memiliki visi dan misi dalam membangun Kota Malang. Selain itu, figurnya memiliki jiwa kepemimpinan dan kerja tim dengan Abah Anton. “Selain membuka penjaringan, tim PKB terus bergerak dalam melakukan penjajakan dengan parpol lain dalam membangun koalisi,” tegasnya. (BN/OL-4)

Jatim tidak bisa lepas dari para ulama yang memiliki peran sentral.

Hal itu akan menjadi dasar bagi PDIP menentukan nama terbaik untuk memimpin Jatim selama lima tahun ke depan.

MI/BAGUS SURYO

BERPELUANG KOALISI: Ketua Pemenangan Pemilu PKB Kota Malang Arief Wahyudi (tengah) mengumumkan penjaringan bakal calon Wakil Wali Kota Malang untuk mendampingi calon Wali Kota Mochamad Anton di Kantor DPW PKB, Kota Malang, Jawa Timur, Senin (28/8). PKB-Demokrat berpeluang besar koalisi setelah DPC Partai Demokrat mendaftarkan Ghufron Marzuqi sebagai calon wakil wali kota di PKB.

Uu Ruzhanul Persatukan PPP Kepentingan politik menjadi alasan bagi sebagian pihak untuk melupakan sejenak friksi yang terjadi. Tinggal bagaimana mengemas perseteruan menjadi kekuatan.

KRISTIADI

kristiadi@mediaindonesia.com

L

ANGKAH Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum untuk melangkah menjadi Gubernur Jawa Barat didukung PPP kubu Djan

Faridz.

“Kami sangat mendukung Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum pada Pilgub Jawa Barat, termasuk mendukung juga Wali Kota Bandung Ridwan Kamil,” kata Ketua DPC PPP Ruhimat di Tasikmalaya, Jawa Barat, kemarin.

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini

beralasan dukungan tersebut dilakukan karena tidak ada (kader PPP) yang memberanikan diri mencalonkan diri menjadi pemimpin di Jabar.

Dengan kata lain, Uu Ruzhanul sudah menyatukan PPP kubu Romahurmuzy dan PPP kubu Djan Faridz untuk mendukung dirinya. Ruhimat menuturkan pencalonan Uu bisa satu paket dengan Ridwan Kamil, yang sudah lebih dulu diusung Partai NasDem. Namun, dalam persepektif anggota Fraksi PPP DPR RI Nurhayati, pihaknya lebih condong mengusung Ridwan Kamil kendati juga bersiap mengusung kader internal.

“DPP PPP belum menentukan cagub dan cawagub Jabar. Salah satu kader terbaik yakni Bupati Tasikmalaya tentu akan didahulukan, tetapi harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ujar Nurhayati di Pendopo Lama. Namun, ia mengisyaratkan dukungan lebih intens dilakukan terhadap Ridwan Kamil.

Kontes kecantikan Ridwan Kamil menuturkan penentuan calon yang akan mendampinginya pada

Pilgub Jabar 2018 diserahkan kepada masyarakat. “Kalau saya inginnya beauty contest (kontes kecantikan) saja. Semuanya diserahkan kepada masyarakat,” tutur Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, seusai bertemu Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz di Sukabumi, Kamis (31/8).

Semula Emil digadang-gadang bakal dipasangkan dengan Wali Kota Bogor Bima Arya. Namun, wacana itu batal lantaran Bima Arya masih ingin memimpin Kota Bogor. Emil pun menghargai keputusan kader PAN tersebut.

Menurut Emil, koalisi partai merupakan bagian dari sebuah usaha. Tidak ada yang instan karena semuanya butuh proses. Ia juga terbuka dengan koalisi partai yang akan mengusungnya.

Terkait dengan rencana Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto yang bakal bertarung dalam pemilihan Wali Kota Bandung 2018, Emil belum mau mengambil sikap. Ia akan berkonsultasi dengan berbagai pihak agar langkah yang diambilnya tidak keliru.

Sejumlah pakar yang diajaknya berkonsultasi tentang berpolitiknya aparat sipil negara (ASN) ternyata berbeda-beda

sudut pandang. “Multitafsir. Ada yang mengatakan ketika mendaftar ke partai, berarti ada keberpihakan. Namun, menurut pihak lain, ini sudah diuji tiga kali di MK. Mundur itu nanti kalau sudah ditetapkan,” paparnya.

DPP Partai Golkar masih memantau bakal cawagub yang akan mendampingi Dedi Mulyadi pada Pilgub 2018. “Sampai saat ini belum ada perkembangan baru.

DPP Partai Golkar terus melakukan survei,” ungkap Ketua Bidang Pemenangan Pilkada DPP Partai Golkar Yahya Zaini seperti dilansir Antara.

Dalam keterangannya, Yahya menyebutkan rekomendasi DPP hanya kepada Dedi Mulyadi dan Bupati Purwakarta itu diminta untuk mencari pendampingnya.

Namun, penegasan itu masih berupa pernyataan mengingat DPP belum mengeluarkan surat resmi buat Dedi. Bahkan sebelumnya muncul pernyataan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Indonesia I (Jawa-Sumatra) Nusron Wahid yang mengatakan Golkar belum memastikan nasib Dedi.

Justru Ridwan disebutnya berpeluang diusung Golkar. (BB/BY/OL-4)

Nursholeh Resmi Jadi Plt Wali Kota Tegal

MI/SUPARDJI RASBAN

PECAT AMIR MIRZA: Jajaran pimpinan DPW Partai NasDem Jawa Tengah mengumumkan secara resmi menunjuk Sonny Parnoto sebagai Plt Ketua DPD Partai NasDem Brebes menggantikan Amir Mirza yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kantor DPW Jawa Tengah, Selasa (29/8).

KEHILANGAN

WAKIL Wali Kota Tegal HM Nursholeh ditunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi pelaksana tugas (plt) wali kota.

Penunjukan tersebut dilakukan setelah Wali Kota Tegal Siti Masitha ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, Selasa (29/8). Pengukuhan dilakukan dalam acara pengarahan Gubernur Jateng terhadap ratusan pejabat strukural di lingkungan Pemkot Tegal, di Gedung Adipura Balai Kota Tegal, Kamis (31/8).

Dalam pidatonya, Gubernur menyebut penugasan Plt Wali Kota Tegal dan SK

tentang penugasan wali kota juga sudah ia tandatangani. Gubernur menegaskan kejadian OTT agar tidak terjadi lagi di tempat lain.

“Saya harap pidato seperti ini yang terakhir. Terpaksa sekali saya harus pidato begini. Sudah tiga kali ini, yaitu di Kebumen, Klaten, dan sekarang Tegal.

Ini harus dijadikan pelajaran agar tidak kembali lagi terulang,” ujar Ganjar.

Ganjar menegaskan, kalau ada pejabat yang meminta setoran silakan lapor langsung ke dirinya. Ia juga menuturkan plt wali kota terpilih agar segera ke KPK

untuk konsultasi memperbaiki proses birokrasi. Kepada pejabat yang hadir, Gubernur meminta mereka mulai mengubah gaya hidup dari bermewah-mewah menjadi lebih sederhana.

Dalam sambutannya, Nursholeh mengatasnamakan pemerintah dan masyarakat Kota Tegal memohon maaf atas terjadinya peristiwa OTT KPK terhadap Siti Masitha. Ia berharap para pejabat dapat mengambil hikmah atas peristiwa tersebut dan menjadikannya momentum melakukan bersih-bersih.

Sementara itu, melalui musyawarah mu-

fakat dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Selly Andriany Gantina akhirnya resmi menggantikan Tasiya Soemadi sebagai Wakil Bupati Cirebon. Selly menggantikan posisi Tasiya yang tersandung kasus korupsi dan saat ini masih buron.

“Ini amanah, mudah-mudahan saya bisa lebih tanggung jawab. Minta doanya,” kata Selly. Ia akan terlebih dahulu fokus melakukan koordinasi dengan bupati, legislatif, dan seluruh instansi. Ini dilakukannya agar setiap langkah yang ia ambil tidak akan berseberangan dengan Bupati Sunjaya Purwadisastra. (JI/UL/LN/OL-4)

Anggaran Pilkada Empat Kabupaten belum Tuntas

Hilang 1 buah BPKB minibus Nissan Serena Highway Star AT thn 2016,Nopol A 1810 XN,abu-abu metalik,noka.C24-A06018,nosin.

QR 20-568222A. an.Aji Purwantoro.

PERHIASAN STAR ARLOJI ,BELI JAM bkas/berlian dgn hrgTgg ROLEX,BULGARI,OMEGA,BREITLING,dll,Hub:Bp. TONY 392 9079, 0812 9455 198 Apt Menteng Prada Lt. 1 No.10 A dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).

INFORMASI PEMASANGAN IKLAN Sales Counter 021 - 581 2088 ext. 41159/41160 Direct 021 - 581 2113 Faximile 021 - 581 2110

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur Meryanti Adoe menyebutkan masih empat kabupaten di daerah itu yang belum menuntaskan anggaran pilkada serentak 2018.

“Masih empat kabupaten belum menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kebutuhan pilkada serentak. NPHD itu menjamin ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan pilkada,” kata Maryanti Adoe di Kupang, kemarin.

Kabupaten tersebut ialah Nagekeo, Sumba Tengah, Rote Ndao, dan Timor Tengah Selatan. Adapun NPHD yang sudah ditandatangani ialah Provinsi NTT, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Alor, Ende, Sikka, dan Kupang.

Maryanti berharap empat kabupaten itu sudah menandatangani NPHD awal September, karena setelah itu masih ada proses administrasi yang cukup panjang.

daerah (TPAD).

Dalam PKPU 1 Tahun Di Kalimantan Utara 2017 batas akhir pe(Kaltara), KPU Daerah nandatanganan NPHD (KPUD) setempat meng27 September 2017. Daharuskan kepenguruslam surat terakhir KPU an parpol di daerah RI disebutkan jika samotonomi baru (DOB) pai dengan akan dibenharus diverifikasi jetuknya panitia ad hoc lang Pemilu 2019. KPU pada 12 Oktober 2017 Kaltara pun kini melatak juga beres, tahapan kukan persiapan untuk pelaksanaan pilkada melakukan verifikasi akan ditunda. faktual.

Untuk Kabupaten Ketua KPU Kaltara Nagekeo, DPRD setemSuryanata Al Islami pat telah memangkas mengungkapkan, pasanggaran pilkada Rp2 ca pengesahannya UU miliar dari kebutuhan No.7/2017 tentang Peanggaran Rp20 miliar. Suryanata Al Islami milu, KPU sudah menyiKPU sudah berupaya me- Ketua KPU Kaltara apkan dan merancang lakukan pengurangan lagi, tapi tidak bisa karena anggaran Rp20 PKPU-nya untuk diberlakukan. Saat miliar itu sudah rasional dari hasil asis- ini KPU Kaltara masih menunggu hasil tensi bersama tim anggaran pemerintah sinkronisasi PKPU yang sedang dalam

“Secara resmi hasilnya kami belum terima meski KPU RI sudah menyosialisasikan kepada KPU Kaltara tentang pelaksanaan verifikasi parpol.”

uji publik.

“Ini baru selesai koordinasi. Secara resmi hasilnya kami belum terima meski KPU RI sudah menyosialisasikan kepada KPU Kaltara tentang pelaksanaan verifikasi parpol. Ini telah kami sampaikan ke KPU di daerah-daerah yang ada di Kaltara atau dinamakan sistem informasi partai politik (Sipol). Nah, itu yang dijadikan salah satu syarat dalam proses pendaftaran nantinya,” ungkapnya.

Dijelaskannya, jelang proses Pemilu 2019 yang akan dimulai pada 3 Oktober nanti, akan dimulai pendaftaran parpol dari tingkat pusat hingga daerah. Namun, verifi kasi faktual parpol belum akan dimulai di Kaltara karena masih menunggu informasi resmi KPU Pusat.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan, pihaknya telah sepakat bahwa seluruh parpol di DOB seperti Kaltara harus melakukan verifikasi faktual. (PO/VR/OL-4)

NUSANTARA

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

Jokowi Pastikan Tiga Proyek Pembangunan double track, Tol Bocimi, dan bandara di Sukabumi diharapkan bisa mengatasi persoalan arus barang dan mobilisasi orang. benny@mediaindonesia.com

T

mobilitas orang. Soal anggaran (double track) sudah tidak masalah. Tinggal pembebasan lahan dan pengerjaannya,” ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan pembangunan bandara di Sukabumi ditargetkan dilakukan mulai 2019. “Tempatnya akan kita kaji lagi. Semula tempatnya jauh dari kota Sukabumi,” jelas Budi Karya.

Tidak masalah Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz mengapresiasi kinerja cepat Presiden Jokowi dalam menjawab semua keinginan dan

perjuangan Pemkot Sukabumi dalam pembenahan infrastruktur transportasi. “Mudahmudahan rencana pembangunan bandara rintisan di Sukabumi bisa segera direalisasikan. Meskipun nanti lokasinya tak berada di Kota Sukabumi karena keterbatasan lahan, di wilayah Kabupaten Sukabumi pun tidak masalah,” kata Muraz.

Bagi Muraz bukan perkara mudah mewujudkan kepastian pembangunan infrastruktur transportasi sesuai keinginan itu. Pemkot Sukabumi terus memperjuangkan agar pembangunan Tol Bocimi yang mangkrak sejak 1996 silam itu bisa segera dipercepat.

Bus Terguling Tewaskan Empat Orang

223 Ton Pupuk Nonsubsidi Kedaluwarsa Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) membongkar kejahatan pupuk nonsubsidi dengan barang bukti 223 ton pupuk jenis NPK kedaluwarsa asal Malaysia.

Kapolda Babel Brigjen Anton Wahono, kemarin, mengatakan, ratusan ton pupuk nonsubsidi tersebut diamankan di dua lokasi berbeda.

“Total pupuk yang kita amankan dari dua lokasi di Bangka Tengah dan Belitung sebanyak 223 ton,” kata dia.

Polisi, lanjut dia, telah menetapkan pimpinan perusahaan pemasok pupuk itu, Guantoro Alias Ahap, 56, sebagai tersangka.

Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan, mengaku malu karena sudah empat kali terjadi penangkapan pupuk nonsubsidi kedaluwarsa.

Pemerintah, sambungnya, akan mengumpulkan distributor dan membentuk tim pengawas pupuk. (RF/N-1)

“Akhir 2016 kita menggagas dilaksanakannya Sukabumi Summit untuk meminta dukungan Tol Bocimi dari kepala daerah di wilayah tengah Jawa Barat. Alhamdulillah perjuangan kami akhirnya mendapatkan respons dari Pak Presiden,” sebut Muraz.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyerahkan satu sapi kurban seberat sekitar 1,2 ton.

Sebelumnya, pada Kamis (31/8), Jokowi menyerahkan sertifikat 5.500 bidang tanah, 1.200 kartu Indonesia pintar, dan bantuan sosial Program Keluarga Harapan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). (Cah/N-4)

ETELAH 65 tahun, Lapangan Merdeka Kota Sukabumi, Jawa Barat, kembali menjadi lokasi salat Idul Adha yang dihadiri kepala negara. Sebelum Presiden Joko Widodo, pada 31 Agustus 1952 Presiden Pertama RI Soekarno hadir di lokasi yang sama.

Presiden Joko Widodo atau yang kerap disapa Jokowi, kemarin, mengungkapkan tekad untuk merayakan salat Idul Fitri maupun Idul Adha bersama masyarakat di berbagai daerah.

“Sekaligus, saya datang untuk melihat hal-hal yang bisa kita back up dari,” terang Presiden.

Jokowi menikmati suasana Sukabumi selama kunjungan kerja sejak Kamis (31/8) hingga kemarin.

Soal makanan, Jokowi mengacungkan jempol. “Makanannya enak-enak. Ikan bakarnya enak. Saya makan sampai habis satu ikan gede,” kelakar Jokowi.

Saat penyerahan sertifikat tanah pada Kamis (31/8), Presiden Jokowi menyapa masyarakat dengan bahasa Sunda, sampurasun. Sontak masyarakat menjawab, “Rampes.”

“Kumaha, damang,” lanjut Presiden.

“Sae,” jawab warga.

Jokowi mengaku baru menghafalkan sapaan itu di mobil saat perjalanan dari Stasiun Sukabumi ke Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri.

“Kadang lupa. Tadi ada yang mengingatkan. sampurasun dan kumaha damang, ingat saya.”

Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz mengaku bangga atas kehadiran Presiden. “Bung Karno pernah salat Idul Adha pada 65 tahun lalu.” (Benny Bastiandy/N-1)

PALU, SULTENG

PULAU KE PULAU

SEBUAH bus terguling hingga menewaskan empat orang dan puluhan orang terluka.

Sejumlah kendaraan minibus dan sejumlah sepeda motor juga rusak akibat kejadian itu.

“Ada empat tewas dan 45 korban luka yang dirawat di RSUD Kudus dan RS Mardi Rahayu,” kata Kepala Bagian Humas Polres Kudus, Jawa Tengah, AK Sumbar Priyono, kemarin.

Kanit Dikyasa Satlantas Polres Kudus Iptu Ngatmin menjelaskan peristiwa pada Kamis (31/8) malam itu berawal saat bus milik PO Indonesia tengah melaju dari arah Surabaya, Jawa Timur, menuju Semarang, Jateng.

Saat di persimpangan Proliman Tanjung, Jati, Kudus, lanjut dia, sopir bus Ikhwan Mukminin, 46, membanting setir menghindari sepeda motor yang berhenti karena lampu lalu lintas berwarna merah. Akibatnya, bus terguling hingga menimpa pengendara sepeda motor. (AS/N-1)

Presiden Puji Ikan Bakar di Sukabumi

S

BENNY BASTIANDY

ERDAPAT tiga proyek besar infrastruktur di Sukabumi, Jawa Barat, yang akan digenjot pemerintah sehingga pengerjaannya bisa dipercepat. Ketiga proyek itu ialah jalur kereta api double track Bogor-Sukabumi, Tol Bogor-Cianjur-Sukabumi (Bocimi), dan bandara.

Kepastian itu diucapkan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya, kemarin.

“Tahun ini akan dimulai pembangunan jalur kereta api double track dari Bogor ke Sukabumi. Kenapa waktu ke Sukabumi saya naik kereta? Karena saya biasa cek langsung ke lapangan. Insya Allah tahun ini akan dimulai pengerjaannya. Anggarannya sudah ada,” terang Jokowi seusai salat Idul Adha dan penyerahan sapi kurban di halaman Masjid Agung Kota Sukabumi.

Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar. Jokowi menyebutkan revitalisasi total jalur kereta api dari Bogor, Sukabumi, Cianjur, hingga Bandung sangat penting.

Karena itu, imbuhnya, jika jalur double track Bogor-Sukabumi selesai tahun ini, pengerjaan jalur Sukabumi-Cianjur-Bandung akan dilakukan.

“Karena waktu tempuh Jakarta ke Sukabumi itu bisa mencapai 6 hingga 7 jam. Malahan dari bandara bisa mencapai 9 jam. Kemacetan seperti ini harus bisa diselesaikan sehingga nantinya bisa mengatasi arus barang dan

19

Kurban bukan Seremoni Politik

MI/ HAMDI JEMPOT

PENCARIAN KAPAL NELAYAN: Petugas Bakamla RI melakukan

pencarian kapal nelayan KM Yora 03 dengan pesawat Bakamla RI di perairan Pulau Seram, Pulau Buru, dan Pulau Ambon, Kamis (31/8). Kapal yang membawa 15 nelayan tersebut hingga kini belum ditemukan akibat cuaca buruk.

PENYEMBELIHAN hewan kurban pada Idul Adha yang dilakukan parpol jangan menjadi kegiatan bermotif politik.

“Kurban bukan seremonial untuk tujuan politis, tapi melatih diri dan mental kader untuk senantiasa suka berbagi kepada sesama. Dengan begitu, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang dermawan,” tegas Ketua DPW Partai NasDem Sulteng Ahmad HM Ali di Kota Palu, kemarin.

Dalam kesempatan itu, DPW Partai NasDem Sulteng menyembelih 18 sapi.

“Saya tidak ingin kegiatan ini dilaksanakan asal jadi. Ini bukan kegiatan seperti yang lain. Ini ibadah kita,” jelasnya.

Saat di Sukabumi, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyerahkan sapi jenis ongole seberat 1,2 ton kepada panitia kurban di Masjid Agung Kota Sukabumi.

“Saya serahkan kurban sapi untuk disembelih. Kemudian dagingnya dibagikan menurut tuntunan syariat,” terang Jokowi sambil menyerahkan sapi kepada panitia kurban yang juga menjabat Asisten Daerah II Setda Pemkot Sukabumi, Deden Solehudin.

Presiden juga memberikan dua sapi kepada masyarakat. Satu sapi simental seberat 1,1 ton untuk warga Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, dan sapi seberat 850 kilogram ke Kelurahan Ke-

bonjati Kecamatan Cikole.

Sementara itu, warga di Kota Palembang, Sumatra Selatan, antusias mendatangi Masjid Taqwa, Kecamatan Ilir Barat II, untuk melihat sapi brahman berbobot 1,3 ton yang hendak dikurbankan Presiden.

“Sering dibicarakan banyak orang.

Karenanya, kami sengaja salat Idul Adha di Masjid Taqwa untuk melihat sapi dari Presiden,” kata Muhammad Saleh, warga Palembang.

Sapi seharga Rp90 juta tersebut dipesan sejak dua pekan lalu dari peternakan di Dusun Talang Jering, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumsel. (Tim/N-1)

20

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

EKSPLORASI

Demi Tambang, Status Cagar Alam Hutan Amazon Dicabut

H

UTAN Amazon dengan luas 6,7 juta kilometer, merupakan harta karun flora dan fauna dunia. Hutan hujan itu menjadi rumah untuk setidaknya 10% dari seluruh spesies dunia.

Keanekaragaman hayati tersebut dimulai sekitar jutaan tahun yang lalu ketika sebagian Hutan Amazon terendam air. Hal itu mempercepat evolusi. Namun, pertanyaannya, dari mana air tersebut berasal?

Sebelumnya, para peneliti berspekulasi air yang mengalir dari Pegunungan Andes membagi spesies Amazon menjadi beberapa kelompok.

Kelompok-kelompok ini berevolusi menjadi spesies baru.

Kini ada kabar tidak menyenangkan dari Rio de Janeiro, Brasil. Sebabnya, pemerintah Brasil telah mencabut status perlindungan cagar alam Hutan Amazon sehingga memungkinkan operasi tambang di wilayah tersebut.

Pencabutan status melalui dekret itu

dipublikasikan pada Rabu (23/8).

Faktor yang melatarbelakangi pencabutan ini tidak lain investasi.

Tujuannya menambah investasi baru ke negara berpenduduk 207 juta jiwa itu.

Lahan seluas empat juta hektare itu dikabarkan menyimpan kekayaan emas dan mineral. Tercatat pada 1984, di bawah rezim diktator militer Brasil, status perlindungan cagar alam membatasi kegiatan penambangan hanya untuk perusahaan milik negara.

Dekret tersebut menekankan pencabutan status tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan lingkungan hidup.

“Tujuan tindakan ini menarik investasi baru, menghasilkan kekayaan untuk negara dan lapangan kerja, juga pendapatan bagi masyarakat,” ujar Kementerian Pertambangan dan Energi Brasil dalam sebuah pernyataan resmi sebagaimana di-

wartakan di BBC News.

Namun, organisasi pencinta lingkungan seperti World Wildlife Fund (WWF) mengkhawatirkan ancaman proyek penambangan tersebut.

“Pertambangan di kawasan paruparu dunia itu bakal menyebabkan ledakan demografi, penggundulan hutan, penghancuran sumber daya air, dan hilangnya keanekaragaman hayati,” kata Kepala WWF di Brasil, Mauricio Vojvodic.

Menurut laporan Kementerian Pertambangan Brasil pada April lalu, pencabutan status perlindungan akan memberikan akses eksploitasi mineral yang mungkin terkandung di wilayah tersebut dengan mengizinkan perusahaan swasta beroperasi di sana.

WWF juga memprediksi adanya pontensi konflik lahan karena di sana terdapat komunitas etnik yang telah menetap di kawasan tersebut sejak lama. (AFP/bbc/Antara/Grt/L-2)

Punya Empat Sayap, tapi tak Bisa Terbang FOSIL seekor dinosaurus seukuran angsa baru-baru ini ditemukan di Tiongkok Utara. Yang unik dari fosil tersebut ialah hewan itu memiliki empat sayap. Meski memiliki empat sayap, dinosaurus ini tidak dapat terbang.

Fosil tersebut diberi nama Serikornis sungei dan diperkirakan hidup sekitar 160 juta tahun lalu. Meski tertutup bulu-bulu halus dan memiliki empat sayap yang mengesankan, burung itu sepertinya tidak pernah akan sampai langit. Berdasarkan analisis rinci tentang bulunya, diketahui, Serikornis tidak memiliki fitur penting dari bulu modern yang memungkinkan sayapnya tetap kaku dan menahan udara. Dengan demikian, saat angin bergerak, ia akan langsung tertiup menembus bulu dinosaurus kecil itu.

Selain itu bulu Serikornis sangat simetris, sama sekali tidak mendukung di saat terbang. Dinosaurus mungil itu cenderung melompat-lompat di hutan, melesat di antara pepohonan saat mengejar mangsa. (iflscience/dys/L-3)

WIKIMEDIA

Tempo Musik Populer Menjadi Lebih Lambat KETIKA tempo selera musik Anda melambat, bukan berarti Anda mulai menua dan menyukai musik bertempo pelan. Hal tersebut bisa jadi bersumber dari para pencipta musiknya sendiri.

Para ahli baru-baru ini menyatakan tempo lagu populer rata-rata telah turun 20% sejak 2012. Lagu paling populer pada 2012 memiliki tempo 113,5 denyut per menit (bpm). Namun lagu-lagu populer saat ini seperti Shape of You milik Ed Sheeran atau Evolve milik Imagine Dragons hanya memiliki tempo rata-rata 90,5 bpm.

Pengembang aplikasi Mixed in Key untuk Dj yang berbasis di Miami, Yakov Vorobyev, meyakini musisi memperlambat beat mereka karena terpengaruh penyanyi nge-top seperti Adele dan Ed Sheeran agar dapat disukai pasar.

Faktor lain yang berpengaruh ialah suasana suatu negara yang penuh dengan banyak masalah dan ingar bingar kehidupan membuat masyarakat menjadi lebih reflektif dan untuk menarik perhatian pasar yang berubah-ubah dengan cepat. (dailymail/Hnf/L-2)

FOTOLIA

Alat Perangsang Pertumbuhan Ikan Lele dari Unair LIMA mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) dan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya merancang alat perangsang pertumbuhan ikan lele dari medan listrik untuk budi daya ikan itu. Mereka berkolaborasi dengan mahasiswa prodi Otomasi dan Sistem Instrumentasi FST untuk meneliti dan membuat alat medan listrik sebagai stimulator perkembangan gonad ikan lele dumbo.

“Teknik pemanfaatan pemaparan medan listrik ini sebagai stimulator kematangan gonad ikan dan dapat meningkatkan ketersediaan benih ikan lele dengan kuantitas yang banyak,” kata salah satu peneliti Endah Rochmatika.

Hasil penelitian menunjukkan ikan mengalami pertambahan berat yang ditandai dengan adanya konsumsi pellet dalam jumlah dan intensitas yang banyak melebihi biasanya.

(Antara/Grt/L-2) ANTARA

TEKNOPOLIS PRODUK

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

21

Facebook Video Diprediksi

Booming 2018 Penggunaan video di media sosial diperkirakan pada tahun depan akan lebih meningkat ketimbang tahun ini.

DOK. ASUS

Lini Smartphone Zenfone 4 Baru ASUS meresmikan kehadiran generasi keempat dari ponsel pintar andalannya, ASUS Zenfone, di kawasan Asia Pasifik. Peluncuran resmi yang dilakukan di Taipei, Taiwan, sekaligus menegaskan fokus ASUS untuk menghadirkan ponsel pintar dengan kemampuan fotografi yang mumpuni.

Mengusung tema We love photo, ASUS merilis seluruh varian Zenfone 4 dengan fitur dual camera.

Di Indonesia, lini ASUS Zenfone 4 diawali dengan varian ASUS Zenfone 4 Max Pro ZC554KL. “Kami akan menghadirkan resmi ASUS Zenfone 4 Max Pro ZC554KL di pasaran Indonesia pada 7 September mendatang. Ponsel pintar ini akan langsung tersedia dalam kuantitas yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengguna di seluruh penjuru Nusantara,” sebut Galip Fu, Country Marketing Manager ASUS Indonesia.

Ponsel ini mengombinasikan dua kamera 16 MP di bagian depan dan di bagian belakang. Di kamera belakangnya, terdapat tambahan satu kamera wide yang bisa menangkap gambar hingga sudut 120 derajat. Sementara itu di kamera depan tersedia soft LED untuk pengambilan foto di kondisi redup.

Perangkat ini juga dibenami baterai litium polimer berkapasitas ekstra lega, yakni 5.000 mAh. Meski desainnya tipis, baterai menghasilkan energi yang maksimal. Dalam pengujian, Galip menambahkan, Zenfone 4 Max Pro bisa digunakan selama 26 jam nonsetop untuk menjelajah web via wi-fi, memutar film selama 22 jam nonsetop, atau berbicara di jaringan 3G selama 40 jam berturut-turut. (Rio/M-4)

Iphone 8 Diperkenalkan 12 September Mendatang PERUSAHAAN ponsel pintar Apple berencana memperkenalkan produk terbaru mereka, Iphone 8, Selasa, (12/9). Rencananya, perkenalan itu akan diadakan di Steve Jobs Theater.

Tak hanya memperkenalkan produk teranyar itu, Apple berencana memperkenalkan produk terbaru, yakni Iphone 7s Plus, Iphone 7s, New Apple Watch, dan New Apple TV. Beberapa spesifikasi Iphone 8 sudah bocor dari berbagai penjuru sumber. Antara lain, dikatakan, mengusung tampilan 5,8 inci OLED dengan bingkai tipis, desain berbalut kaca, serta kamera sensor 3D. Prosesornya juga disebut-sebut mengandalkan Apple A11 dengan 4 inti berkecepatan 2,74 GHz, serta menggunakan perangkat terbaru dalam hal wirelees charging. (Rio/M-4)

Facebook di Indonesia

115juta

1 dari 2

pengguna di Facebook setiap bulan

SUMBER: SEMINAR TREND DIGITAL 2018 / GRAFIS: NOVIN

orang termasuk dalam grup Facebook

65juta

97%

aktivitas di Facebook setiap hari

menggunakan aplikasi Facebook di ponsel setiap bulan

DOK. TWITTER.COM/BENSEN

M TAUFAN SP BUSTAN

INFO TEKNO

m.taufan@mediaindonesia.com

Enam Wakil Indonesia ke Kejuaraan Dunia Ayo Dance PT Megaxus Infotech (Megaxus) selenggarakan kompetisi e-sport tingkat nasional dalam Megaxus Olimpiade 2017 dan e-sport tingkat dunia Audition Ayo Dance World Championship 2017.

Babak final yang diselenggarakan 25-27 Agustus lalu diikuti lebih dari 1.000 peserta. Mereka memperebutkan Rp140 juta. Puncaknya, enam pemain dengan skor tertinggi di kompetisi Audition Ayo Dance akan mewakili Indonesia di Audition Ayo Dance World Championship 2017 di Seoul, Korea Selatan, 23 September mendatang, untuk memperebutkan hadiah US$23.200. Ada enam negara yang akan bertanding di ajang itu, yaitu Indonesia, Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, Thailand, dan Filipina. ”Megaxus dengan bangga mengirimkan enam gamer Audition Ayodance untuk mewakili indonesia bertanding dengan gamer dari negara-negara lainnya di Audition Ayo Dance World Championship 2017.

Ini wujud nyata upaya Megaxus untuk mendukung kemajuan e-sport Indonesia,” uja Eva Muliawati, CEO PT Megaxus Infotech. Kompetisi e-sport seperti ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan e-sport dan industri gim di Indonesia. (RO/M-4)

DOK. MEGAXUS

WAKILI INDONESIA: Pemenang Audition Ayo

Dance World Championship 2017 yang akan mewakili Indonesia di Audition Ayo Dance World Championship 2017 di Seoul, Korea Selatan.

“Media sosial yang kita miliki, seperti Facebook, Instagram, dan Path, itu bisa membuat kita dikenal banyak orang.

Bahkan bisa menjadi tempat penghasilan sampingan bagi kita.”

A

PERKEMBANGAN video dalam dunia digital mulai mengalami peningkatan tahun ini. Mulai Twitter video, vlog di Youtube, atau Facebook video mulai marak digunakan masyarakat, bahkan diperkirakan semakin meningkat tahun depan.

Business Lead-Telecom, Financial Service, Entertainment Facebook, dan Instagram, Giuliano Octavianos, mengatakan data penggunaan internet di Singapura sudah mencapai 83% berbanding 34% di Indonesia, dan 71% di Malaysia.

Aktivitas di ‘Negeri Singa’ itu hampir semua berbasis internet. Namun, aktivitas digital yang paling banyak pada 2016 ialah Facebook Messenger. Aplikasi pesan itu, lanjut Giuliano, dipilih untuk rekrutmen dan menjual produk karena lebih personal dan persuasif.

“Atau di Indonesia lebih mirip dengan aktivitas agen Oriflame di Facebook,” katanya saat menjadi speaker di seminar Trend Digital 2018 dengan tema Are you ready to ride the wave yang digelar IM3 Ooredoo di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (29/8).

Menurut Giuliano, ada beberapa hal yang menarik seputar tren digital menjelang akhir 2017. Apalagi, berbagai faktor infrastruktur dan karakteristik masyarakat digital di Indonesia.

Giuliano mengaku media sosial buatan Mark Zuckerberg itu meniru Youtube.

Di samping itu, Facebook video mampu menayangkan iklan dengan durasi 30 detik sehingga lebih menguntungkan secara korporasi.

“Durasi Facebook video lebih singkat daripada video Youtube. Padahal, durasi TVC di Facebook video sama dengan yang ada di Youtube. Facebook video perlahan tapi pasti akan menyaingi Youtube dan fokus video di media sosial akan terbagi

MI/M TAUFAN SP BUSTAN

TREN DIGITAL 2018. Business Lead-Telecom, Financial Service, Entertainment

Facebook, dan Instagram, Giuliano Octavianos menjadi speaker dalam seminar Tren Digital 2018 dengan tema “Are you ready to ride the wave’ yang digelar IM3 Ooredoo di Pullman Hotel Jakarta, 29 Agustus lalu. secara frontal antara Youtube dan Facebook video,” imbuhnya.

Sementara itu, I4 Trainer, Digital Endorser, dan penulis buku, Nadia Mulya, mengaku menjadi terkenal saat ini tidak hanya melalui media mainstream.

“Media sosial yang kita miliki, seperti Facebook, Instagram, dan Path, itu bisa membuat kita dikenal banyak orang.

Bahkan bisa menjadi tempat penghasilan sampingan bagi kita,” ungkapnya.

Namun, Nadia mengingatkan kita untuk bijak menggunakan media sosial.

Penggunanya harus jujur mengunggah dan memikirkan kontennya sesuai dengan kehidupan nyata sang pengguna.

“Media sosial tidak lain untuk penci-

traan, harus jujur dan sesuai kehidupan sehari-hari kita,” ujarnya.

Digital Marketing Acara itu menghadirkan pakar dunia digital seperti CEO Bigevo dan Bigevo Academy Andy Santoso, Giuliano Octavianos, dan Nadia Mulya. Division Head Core Service & Bundle Offering Indosat Ooredoo, Sharif Mahfoedz, mengatakan Indonesia telah berkembang menjadi bangsa digital. Inovasi baru terus bermunculan memenuhi kebutuhan manusia untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, semakin banyak juga organisasi yang mengandalkan digital marketing sebagai salah satu strategi

untuk mendongkrak kinerja, baik yang berkaitan dengan merek mereka, dari sisi awareness, reputasi, maupun penjualan.

“Penerapan teknologi digital menjadi salah satu strategi penting baik bagi individu, pelaku bisnis, dan termasuk industri media saat ini,” katanya.

Sharif menyebutkan perkembangan digital mengharuskan media untuk terus meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta memberikan pengalaman terbaik bagi para pembaca lintas platform. Tidak hanya fesyen ataupun gaya hidup yang memiliki tren di setiap tahunnya, perkembangan tren juga berlaku di dunia digital.

“Era disruptif membuat dunia usaha semakin ketat, setiap organisasi harus terus melakukan adaptasi dengan tren digital di masa mendatang,” ucapnya.

Guna mendukung perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat akan internet, Indosat Ooredoo menyediakan paket layanan seperti kuota internet.

Termasuk stream on untuk streaming musik di Spotify dan menonton film serta serial TV di Iflix dan berbagai paket lainnya selama ribuan jam. (M-4)

22

KICK ANDY

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

DWI ANDAYANI

ANDRIYANTA

Komunitas 1.001 Buku BUKU ialah jendela dunia. Sayangnya, terbatasnya akses ke bacaan berkualitas membuat kalimat itu menjadi slogan belaka. Keterbatasan akses itu menjadi alasan berdirinya komunitas 1.001 buku.

Komunitas yang namanya diambil dari buku Cerita 1.001 Malam itu berharap cerita yang disuguhkan setiap malam itu tidak pernah habis. Komunitas ini pun berharap buku untuk anak tidak pernah habis.

“Jadi 1.001 itu tidak akan pernah habis bukunya dan kita akan bagikan bukunya ke anak-anak yang membutuhkan di daerahdaerah yang termarginalkan di seluruh Indonesia agar anak-anak tumbuh mimpimimpinya seperti di sini,” ucap ketua komunitas 1.001 Buku Dwi Andayani yang malam itu mengenakan kaus bertuliskan ‘Dan Lihatlah Anak-Anak Tumbuh Bersama Mimpi-mimpinya’.

Komunitas yang berdiri pada 2001 itu menggunakan mailing list, tapi baru pada 2002 mulai mengumpulkan buku. Baru pada 10 Januari 2003 mereka meluncurkan nama 1.001 Buku. Komunitas relawan yang berbasis di Jakarta itu mendukung taman baca anak di seluruh Indonesia.

“Jadi menyumbangkan bahan bacaan berkualitas untuk mereka,” ujar Dwi. Anggota daring komunitas ini mencapai 5.000-6.000 relawan, tetapi 60-100 orang offline. Semua dari berbagai latar, mulai usia SD hingga orang tua, dengan satu mimpi agar anak-anak Indonesia cerdas dan memperoleh pendidikan tinggi.

Komunitas ini tidak membatasi diri untuk buku anakanak, tapi juga buku bertema keterampilan memasak, menjahit, perikanan, maupun pertanian.

“Kami percaya bahwa dengan membaca buku, membuka jendela dunia, kita bisa mengubah masyarakat,” ungkapnya.

Awalnya buku-buku yang diperoleh komunitas ini dari donasi dan dibeli dari kocek pribadi. Seiring dengan waktu, jaringan meningkat dan donasi pun bertambah termasuk jaringan di Eropa.

“Pokoknya kita dikuatkan jejaringnya antarteman, antarrelawan. Jadi setiap bulannya kita mengirimkan 2.000-3.000 buku ke sekitar 30-40 taman baca di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Sebelum buku dikirim ke taman baca, terlebih dahulu buku disortir untuk menentukan kelayakan dan kesesuaian buku dengan anak-anak.

“Ketika datang buku kita sortir. Ini komik ini layak enggak sih untuk anak usia segini. Ini bahan bacaan ini layak enggak untuk anak-anak. Jadi ini memang kita sortir benar-benar baru kita kirimkan,” ujarnya.

Untuk mendaftar cukup mudah. Cukup mengisi formulir di situs mereka. Komunitas ini tidak membatasi diri untuk buku anak-anak, tapi juga buku bertema keterampilan memasak, menjahit, perikanan, maupun pertanian. “Itu kita kabulkan.

Malah kita cari bukunya,” tegas Dwi. Tidak sebatas di wilayah aman, komunitas ini juga mendirikan di daerah rawan konflik seperti Poso. Sempat dicurigai, tapi saat anak-anak nyaman membaca, giliran orangtua mereka yang penasaran. Mereka pun mendatangi taman baca. Ketika melihat anak-anak mereka dapat rukun dan bermain bersama, mereka juga turut serta.

“Akhirnya sekarang sudah aman enggak terjadi konflik, bisa berkegiatan bersama,” pungkasnya. (Zuq/M-4)

Satu Rumah Satu Perpustakaan

(Dari kiri) Dwi Andayani, Nadia Shafiana Rahma, Muthia Fadhila Khairunnisa, dan Andriyanta.

MI/SUMARYANTO BRONTO

MUTHIA FADHILA KHAIRUNNISA DAN NADIA SHAFIANA RAHMA

Akrab Literasi sejak Dini Sejak usia dini, kedua anak ini diperkenalkan dengan membaca buku. Kecintaan pada membaca mengantarkan mereka menjadi penulis cilik.

ABDILLAH M MARZUQI

abdizuqi@mediaindonesia.com

B

UKAN rahasia, kebiasaan membaca sangat dipengaruhi lingkungan terutama keluarga. Ketika dibesarkan dalam lingkungan yang gemar membaca, anak-anak pun akan mengikuti kebiasaan baik itu. Tak pelak banyak penulis produktif yang lahir dari lingkungan yang paham pentingnya literasi.

Kebiasaan bersentuhan dengan buku sejak kecil itu yang membuat Muthia Fadhila Khairunnisa berkarya sejak kecil. Di usianya ke-16 tahun, sudah 37 buku yang ditulisnya. Remaja yang mulai menulis sejak usia 3 tahun itu tidak lepas dari peran sang ibu, Shinta Handini, yang bekerja sebagai editor lepas.

Hobi membaca itu merangsang remaja yang dipanggil Thia itu menulis. Hasilnya ketika duduk di bangku kelas satu sekolah dasar, Muthia dapat dengan lancar membuat ringkasan cerita seminggu sekali. Proses itu berkembang menjadi sebuah blog. Saat kelas 2 SD, Muthia sudah mulai bermain dengan blog. Bahkan ia memublikasikan cerita pendek pertamanya berjudul Chesee Cake is Yummy.

“Di sekolah itu enggak ada PR. Pokoknya murid-murid itu meringkas satu cerita satu minggu. Nah, ya sudah akhirnya aku mulai meringkas cerita. Dari meringkas cerita itu, memang dari aku kecil aku sudah

terbiasa mainan dengan buku. Jadi, buku-buku yang dari kardus, yang bisa dibuka-buka, atau pop-up gitu.

Itu sudah jadi mainanku sejak kecil,” terang Muthia.

Kini, sulung dari tiga bersaudara itu melebarkan sayap sebagai penulis skenario untuk film pendek. Muthia pun memperoleh pin emas penghargaan kebudayaan 2016 kategori anak dan remaja sebagai penulis muda produktif.

Menariknya, karya remaja kelahiran Jakarta, 14 Januari 2001 itu, salah satunya, buku None OndelOndel; Jalan-Jalan Seru di Kota Jakarta. Buku itu bermula ketika ia mendapat permintaan menulis soal Jakarta. Ia mengawali ide penulisan dari pengalamannya yang sering ikut ajang Abang-None Jakarta. Lalu dikembangkan tentang tokoh yang menang perlombaan Abang-None Jakarta dan mendapat hadiah keliling Jakarta. Meski sejak kecil tinggal di Jakarta, Muthia belum pernah ke tempat yang nantinya menjadi latar dalam cerita itu.

Penulis cilik terbaik 2011 itu meriset destinasi wisata budaya di Jakarta.

Melalui internet, Muthia pun mendapat banyak bahan untuk penulisan.

“Dari internet saja seorang penulis sudah bisa berimajinasi, sudah bisa ke mana-manalah,” terang Muthia.

Kumpulan Berbeda ceritanya dengan Nadia Shafiana Rahma, 13, yang telah menu-

lis 27 buku sejak usia lima tahun. Kegemarannya menulis membuat dia kerap mengikuti ajang lomba menulis di tingkat daerah. Sejak duduk di bangku taman kanak-kanak, Nadia pun telah memulai aktivitas menulis.

Dengan kalimat sederhana dan tidak terlalu panjang, tulisan Nadia mampu menembus koran lokal. Tulisannya dimuat di koran minggu.

Nadia mulai menulis dengan tulisan tangan. Barulah ketika kelas satu SD, ia mulai menggunakan komputer.

“Kalau menulis yang buat pengalaman yang cuma lima kalimat, enam kalimat di koran lokal sih biasanya. Itu sudah (sejak) lima tahun TK (taman kanak-kanak),” terang Nadia.

“Kalau buat buku kumpulan cerpen yang sudah 45 lembar itu kelas 1 SD,” lanjutnya.

Di usia 7 tahun, Nadia mulai menulis cerita pendek. Salah satu karyanya bercerita tentang seorang anak yang sering di-bully dan diejek. Si anak punya hati yang baik yang disimbolkan dengan putih. Ia tidak pernah menyimpan dendam pada anak yang mem-bully. Bahkan, ia pun menjenguk ketika si pem-bully sakit.

Berkat karya Si Hati Putih, Nadia terpilih menjadi penulis termuda Indonesia. Bukunya diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dipamerkan di Frakfurt Book Fair 2015 di Jerman. Di sana pula Nadia mendongeng pertama kali tentang nyamuk mendenggung. Cerita itu adalah cerita rakyat yang berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta. (M-4)

MENJADI guru honorer dengan gaji Rp300 ribu tidak menghalangi Andriyanta untuk menyebarkan manfaat berguna kepada anak-anak. Bersama teman-temannya yang peduli literasi anak, ia menggagas gerakan One Home One Library. Program ini bertujuan agar satu rumah di kampung mempunyai satu perpustakaan. Penduduk kampung menyediakan rak-rak di depan rumah yang akan diisi buku dari Taman Baca Masyarakat (TBM) di Desa Kepek, Saptosari, Gunung Kidul.

Kepedulian suami Sri Wahyuni itu akan anak-anak dimulai saat menyelenggarakan bimbingan belajar gratis. Meski bimbingan dimulai pukul 18.30, anak-anak sudah berdatangan setelah Magrib.

“Memang anak-anak belajar di tempat saya, belajar gratis. Tahun 2010 kegiatan awal kita mulai,” terang Andriyanta yang juga Ketua TBM Kuncup Mekar.

Program ini bermula dari kekhawatiran saat anak-anak harus menunggu kepulangannya dari bermain sepak bola.

Banyak anak bermain berlarian sehingga dikhawatirkan jatuh. “Akhirnya saya berpikir bagaimana anak-anak ini sebelum saya pulang itu ada yang mendampingi,” imbuhnya.

Saat itu ia ditawari untuk mengelola taman bacaan dari PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang tidak aktif pascabencana gempa pada 2006. Pada 2012, ia dipercaya mengelola taman bacaan masyarakat (TBM) Kuncup Mekar yang ada di PKBM. Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan itu semakin diterima masyarakat.

Kini program One Home One Library telah berjalan di dua dusun. Dusun pertama yang terbagi menjadi 2 RT mempunyai 50 kepala keluarga yang mempunyai perpustakaan. Sementara itu, 3 RT di dusun lain terdapat 40 kepala keluarga yang sudah memiliki rak dari 72 kepala keluarga.

Menariknya, di depan rumah masyarakat muncul beragam tempat buku. Di antara mereka ada yang hanya memakai ban atau ember bekas.

“Waktu itu ada yang membuat dari ember bekas terus digantung. Dari ember bekas terus digantung seperti itu. Ada hikmah juga diekspos media. Langsung itu dibenahi. Dari ember terus ban bekas itu sekarang Alhamdulillah di Dusun Kepek itu sudah wujud kayu,” ujarnya.

Seluruh pengurus TBM Kuncup Mekar bergerak berdasarkan kerelaan. Tidak ada di antara mereka yang dibayar. “Semua pengurus tidak dibayar, ini kerelaan,” pungkasnya. (Zuq/M-4)

MEMBUKA JENDELA DUNIA Kemampuan baca dan tulis merupakan kemampuan yang penting dalam proses perkembangan anak.

Memupuk kebiasaan itu akan membudayakan membaca.

SAKSIKAN DI METRO TV, Sabtu, 2 September 2017, pukul 13.05 WIB

OLAHRAGA

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

23

SEKILAS GELANGGANG

Cavendish Siap Terjun di Tour of Britain PEMBALAP sepeda asal Inggris, Mark Simon Cavendish, akan kembali beraksi untuk pertama kalinya setelah mengalami kecelakaan mengerikan berkecepatan tinggi di Tour de France tahun lalu.

Cavendish akan turun pertama kalinya di Tour of Britain yang dimulai di Skotlandia pada Minggu (3/9). Kali ini dia akan bergabung dengan tim di Tour de France. Kecelakaan terjadi saat dia menabrak pagar pembatas.

Selain Cavendish, pembalap Norwegia pemegang gelar juara Tour of Britain 2015, Edvald Boasson Hagen, akan meramaikan persaingan Tour of Britain yang terdiri dari delapan etape tersebut. (AFP/R-4)

Half Marathon Diikuti 1.000 Pelari

AFP/CLIVE BRUNSKILL

LEPAS KETEGANGAN: Unggulan utama asal Spanyol Rafael Nadal merayakan kemenangan sekaligus melepas ketegangan setelah menang di babak kedua ajang

grand slam AS Terbuka, kemarin. Sempat kalah di set pembuka, Nadal akhirnya melaju ke babak ketiga dengan unggul atas petenis Jepang, Taro Daniel, 4-6, 6-3, 6-2, 6-2.

Unggulan Dipaksa Main Lima Set Rafael Nadal, petenis nomor satu dunia asal ‘Negeri Matador’ , itu menyatakan bahwa kemenangan yang perolehnya dari Daniel sangat penting.

BUDI ERNANTO

budi_ernanto@mediaindonesia.com

P

ETENIS nomor tiga dunia, Roger Federer, hampir saja tersingkir dari ajang grand salam Amerika Serikat (AS) Terbuka 2017. Petenis asal Swiss itu dibuat kewalahan oleh Mikhail Youzhny (Rusia) karena dipaksa memainkan lima set di babak 64 besar.

Bahkan, dalam pertandingan yang berlangsung di Arthur Ashe Stadium, New York, AS, Federer, pemegang 19 gelar grand slam tersebut, sempat kalah dua set walau-

pun akhirnya dapat menuntaskan pertandingan dengan skor akhir 6-1, 6-7(3/7), 4-6, 6-4, 6-2.

“Turnamen ini sudah mulai menyenangkan, sudah mulai panas,” ujar Federer. “Lawan Youzhny benar-benar sulit.

Namun, itu mungkin jadi pertandingan terberat yang pernah kami jalani,” kata petenis asal Swiss yang mencatatkan selalu menang dari Youzhny selama 17 kali bertemu.

Selain Federer, yang lolos dari lubang jarum, ialah petenis Spanyol, Rafael Nadal.

Petenis unggulan nomor satu itu menang empat set dari

lawannya yang asal Jepang, Taro Daniel, dengan hasil 4-6, 6-3, 6-2, 6-2.

Namun, Nadal sempat kalah di set pertama dan menegaskan bahwa siapa pun bisa kalah jika tidak berusaha sebaik mungkin. “Setiap pertandingan di sini sangat sulit,” ucap Nadal.

Petenis nomor satu dunia asal ‘Negeri Matador’ itu menyatakan bahwa kemenangan yang perolehnya dari Daniel adalah sangat penting.

Federer pun mengakui bahwa dirinya sempat bermain tidak baik hingga sempat menyerah saat set pertama.

Di babak 32 besar, Nadal yang dikenal sebagai petenis jagoan tanah liat itu akan berjumpa dengan petenis Argentina Leonardo Mayer, sedangkan Federer akan melawan Feliciano López (Spanyol)

yang merupakan unggulan ke-31. Dua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Sabtu (2/9).

Rekor terlama Rekor baru tercipta di sektor tunggal putri saat petenis nonunggulan Shelby Rogers (AS) dan Daria Gavrilova (Australia) berjumpa.

Keduanya harus memainkan pertandingan yang menguras keringat dan membutuhkan waktu 3 jam 33 menit dan menjadi laga terlama di laga tunggal putri AS Terbuka.

Kemenangan diraih Rogers dengan hasil 7-6 (8/6), 4-6, 7-6 (7/5).

Sebelumnya, pertandingan yang memakan waktu paling lama di AS Terbuka, ialah saat petenis Inggris, Johanna Konta, mengalahkan Garbine Muguruza dari Spanyol dua

tahun lalu. Usaha Konta untuk membungkam lawannya membutuhkan 3 jam 23 menit saat itu.

Di sisi lain, petenis putri nomor satu yang juga menjadi unggulan teratas di AS Terbuka 2017, Karolina Pliskova, melaju ke babak 32 besar setelah menang dengan mudah atas petenis tuan rumah Nicole Gibbs dengan hasil 2-6, 6-3, dan 6-4.

Di babak selanjutnya, Pliskova, pemegang sembilan gelar tunggal WTA Tour, akan bertanding melawan Zhang Shuai, petenis rangking dua Tiongkok yang mengalahkan petenis Jepang, Risa Ozaki, dengan skor 6-0, 6-3 Di laga lain, Rogers akan mendapat lawan sulit, yakni Elina Svitolina, petenis unggulan keempat asal Ukraina.

(AFP/Beo/R-4)

Birokrasi Hambat Prestasi Atlet MASALAH tersendatnya pendanaan dinilai menjadi salah satu penyebab utama buruknya prestasi Indonesia di SEA Games 2017. Target posisi empat besar dengan raihan 55 medali emas gagal diwujudkan kontingen ‘Merah Putih’.

Sebelum SEA Games 2017, masalah anggaran untuk peralatan dan uang saku atlet banyak dikeluhkan. Permasalahan itu kembali mencuat menyusul pengakuan peraih emas tolak peluru putri Eki Febri Ekawati yang menyatakan belum menerima dana akomo-

dasi sejak Januari 2017.

Dalam menanggapi hal itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyatakan anggaran untuk kebutuhan atlet lebih banyak berasal dari kas negara sehingga banyak prosedur yang harus dipatuhi.

Menurut Imam, memang harus ada terobosan agar aturan untuk anggaran olahraga bisa lebih fleksibel.

“Kami harus buat terobosan bersama. Tapi kami harus hati-hati karena anggarannya bersumber dari APBN dan keuangan negara. Kalau tidak, bisa ada persoalan hukum di

ANTARA

Imam Nahrawi Menpora

belakang,” kata Imam, Kamis (31/8).

Untuk bisa mewujudkan fleksibilitas pemberian angga-

ran olahraga, jelasnya, peran Lembaga Pendanaan Khusus Olahraga (LPUDK) akan dimaksimalkan. Lembaga tersebut dapat segera memproses kebutuhan anggaran atlet yang dananya bersumber dari BUMN atau donasi perusahaan swasta.

“Kalau pakai APBN, sekali lagi, itu harus ada proses dan administrasi. Kalau tidak itu jadi temuan. LPDUK ini yang akan menerobos itu,” jelas Imam.

Beberapa cabang olahraga mengaku mengirim atlet ke SEA Games 2017 tanpa dana

pemerintah. Misalnya tujuh atlet junior Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) yang berangkat dengan biasa Ketua Umum PASI Bob Hasan.

Dari karate, disebutkan ada sejumlah peralatan tanding yang belum diserahkan ke atlet. Akibatnya, saat bertanding, para karateka harus mengenakan peralatan yang lama.

Manajer tim karate Zulkarnaen Purba mengatakan dirinya sudah malas menagih ke Satlak Prima. “Saya sudah lelah menjelaskan hal ini. Tapi kondisinya begitulah,” kata dia. (Beo/R-2)

Sean Bidik Poin di Sirkuit Monza SERI ke-9 ajang FIA Formula 2 2017 di Sirkuit Monza, Italia, akhir pekan ini akan menjadi kesempatan Sean Gelael untuk mendulang poin. Kepastian ikut dalam sesi latihan bebas di empat GP Formula 1 bersama tim Scuderia Toro Rosso (STR) menjadi penyemangat pembalap tim Pertamina Arden tersebut untuk meraih hasil terbaik demi bisa memperbaiki posisi di klasemen pembalap.

Sean akan tampil di sesi latihan bebas Formula 1 di GP Singapura (15-17 September), GP Malaysia (29 September-1 Oktober), GP Amerika Serikat (20-22 Oktober), dan GP Meksiko (27-29 Oktober).

“Itu kesempatan yang luar biasa. Pertama, saya berterima kasih kepada semua orang yang membuat hal tersebut terjadi, dan yang paling penting ada kepercayaan yang

diberikan kepada saya,” ungkapnya.

Wal au tel ah me n dap at kepastian menjajal mobil Formula 1, Sean dan rekan setimnya, Norman Nato, tetap harus fokus menghadapi balapan di Monza. Hasil di seri sebelumnya di Spa-Francorchamps, Belgia, akhir pekan lalu, menjadi modal untuk meraih hasil terbaik di Monza.

Di Belgia, Nato masih bisa mempertahankan tradisi meraih poin bagi tim Pertamina Arden dengan finis di urutan ke-8 pada balapan pertama (feature race) dan ke-4 pada balapan kedua (sprint race). Namun, Sean gagal menyumbang poin.

Balapan di Monza diprediksi tidak mudah bagi tim Pertamina Arden. Kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan, terutama jika turun hujan.

DOK/TIM PERTAMINA ARDEN

AKSI SEAN: Pembalap tim Pertamina Arden Sean Gelael di Sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia pekan lalu. Sean membidik poin di seri ke-9 FIA Formula 2 2017 di Sirkuit Monza, Italia, akhir pekan ini.

Sejauh ini tim Pertamina Arden belum memiliki pengaturan yang pas untuk kondisi balapan di sirkuit basah. Kru tim Pertamina Arden masih belum menemukan solusi terbaik jika harus menjalani lomba dalam lintasan basah.

Hasil di Spa-Francorchamps

menunjukkan fakta tersebut.

Mobil tim Pertamina Arden kurang mumpuni jika tampil di lintasan basah.

Pada sesi latihan bebas di Spa-Francorchamps, Sean dan Nato sempat mengukir waktu tercepat dan masuk 10 besar. Namun, hasil babak

kualifikasi yang berlangsung setelah hujan cukup mengecewakan.

“Ya, ini tantangan yang sulit. Pekan lalu di Belgia, kami harus berjuang keras dengan setting-an mobil terutama saat tampil di lintasan basah,” kata Sean. (RO/R-2)

Panitia penyelenggaraan Half Marathon Palu Nomoni ditargetkan diikuti sekitar 1.000 pendaftar, baik pelari regional hingga atlet nasional.

“Saat ini pendaftar baik, melalui online maupun offline, sudah mencapai 600 pendaftar, kami menargetkan peserta maraton ini 1.000 pelari,” kata pihak penyelenggara, ACP Ract Management, Adi, pada jumpa pers di Atrium Mall Tatura, Palu, Rabu (30/8) malam.

Jumpa pers juga dihadiri antara lain Wali Kota Palu Hidayat, Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said alias Pasha, Kadispora Kota Palu Andi Sumardi, serta pihak pelaksana teknis Lebah Madu Management.

Adi mejelaskan, pelaksanaan maraton kali ini hanya melibatkan pelari lokal hingga nasional karena kegiatan itu memang khusus dikemas untuk masyarakat umum dan pelari di Tanah Air. Half Marathon Palu Nomoni memiliki rute 21 kilometer yang dibagi menjadi tiga kelas. Untuk kelas 5 kilometer diikuti khusus pelajar di Kota Palu dan umum, sedangkan kelas 10 dan 21 kilometer ‘open’ nasional Indonesia.

Half Marathon merupakan kegiatan pendukung Festival Pesona Palu Nomoni II (FPPN II) yang diselenggarakan 22-27 September 2017.(Ant/R-4)

The Doctor Alami Patah Kaki PEMBALAP veteran MotoGP asal Italia, Valentino Rossi, mengalami patah kaki kanan akibat kecelakaan saat latihan. Pada Kamis (31/8), juru bicara tim Yamaha mengatakan the Doctor, julukan untuk Rossi, akan menjalani operasi sesegera mungkin.

Kecelakaan dialami Rossi saat mengendarai sepeda motor enduro off-road di timur Italia. Dengan insiden itu, peluang pembalap 38 tahun tersebut untuk meraih gelar tahun ini semakin sulit.

Saat ini, Rossi berada di peringkat keempat di klasemen MotoGP dan tertinggal 26 angka dari pemuncak klasemen sekaligus kompatriotnya, Andrea Dovizioso. Balapan selanjutnya berlang-sung di Misano, Italia, pada 10 September.

Pembalap yang mengoleksi 115 kemenangan Grand Prix di semua kelas tersebut pernah mengalami patah kaki kanan saat berlatih untuk Grand Prix Italia pada 2010.

Saat itu the Doctor harus absen selama e n a m pekan.

(AFP/ R-4)

Valentino Rossi

AP

SEPAK BOLA

SABTU, 2 SEPTEMBER 2017

Bencana di Depan Mata Belanda

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 24

FOTO A 21.5 x 16.6

Jepang dan Iran memastikan diri menjadi wakil Asia yang menyusul jejak Brasil yang sudah memastikan diri merebut tiket ke putaran final di Rusia tahun depan.

WIDHOROSO

widhoroso@mediaindonesia.com

J

ALAN Belanda menuju putaran final Piala Dunia 2018 Rusia makin terjal. Bahkan, bukan tidak mungkin tim ‘Oranye’ harus mengulang mimpi buruk gagal lolos ke putaran final seperti pada Piala 2002 Korea-Jepang.

Kala menghadapi tuan rumah Prancis dalam lanjutan kualifikasi Grup A zona Eropa di Stade de France, kemarin, Belanda kalah telak 0-4. Hasil tersebut membuat tim besutan Dick Advocaat itu melorot ke posisi keempat dengan poin 10.

Dengan sisa tiga laga, Belanda tertinggal dua poin dari Bulgaria yang berada di posisi ketiga dan tiga poin dari Swedia yang menempati urutan kedua. Sementara itu, Prancis kukuh di posisi pertama dengan poin 16.

Untuk menjaga asa, Belanda dituntut menang saat menjamu Bulgaria, besok. Jika gagal apalagi kalah, Be-

Brasil* Kolombia Uruguay Cile Argentina Peru Paraguay Ekuador Bolivia Venezuela

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

11 7 7 7 6 6 6 6 3 1

3 4 3 2 5 3 3 2 1 4

1 4 5 6 4 6 6 7 11 10

36 25 24 23 23 21 21 20 10 7

landa hampir bisa dipastikan tidak lolos ke Rusia. Di zona Eropa, juara di sembilan grup akan langsung lolos, sedangkan delapan runner up terbaik akan berhadapan di babak play-off untuk memperebutkan empat tiket tersisa.

Kapten Belanda, Arjen Robben, mengakui kekalahan dari Prancis membuat posisi Belanda makin sulit.

Namun, pemain Bayern Muenchen tersebut menegaskan peluang untuk lolos masih ada.

“Kami yang akan menentukan langkah kami sendiri. Kami harus meraihnya dengan segala yang kini miliki,” ungkap Robben.

Dalam menghadapi Prancis, Belanda memang tidak mampu berbuat banyak. Tampil dengan 10 pemain sejak Kevin Strootman mendapat kartu merah pada menit ke-30 membuat Belanda lebih banyak bertahan.

Sebaliknya, Prancis mampu mendominasi pertandingan dengan

Prancis Swedia Bulgaria Belanda Belarus Luksemburg

7 7 7 7 7 7

Iran * Korea Selatan Suriah Uzbekistan Tiongkok Qatar

5 4 4 3 1 1

1 1 0 1 2 1

9 9 9 9 9 9

1 2 3 3 4 5

AFP/CHRISTOPHE SIMON

JATUH BANGUN: Gelandang Belanda Wesley Sneijder (kiri) harus berjibaku untuk berebut bola dengan gelandang Prancis N’Golo Kante (tengah) dan Antoine Griezmann pada laga kualifikasi Piala Dunia 2018 di Stade de France, Saint-Denis, kemarin. Prancis melumat Belanda dengan skor telak 4-0.

terus menekan pertahanan Belanda.

Diawali gol Antoine Griezmann pada menit ke-14, Prancis mempermalukan Belanda dengan kemenangan 4-0 lewat tambahan gol Thomas

16 13 12 10 5 4

6 4 3 4 2 2

Swiss Portugal Hongaria Kep Faroe Andorra Latvia

3 2 3 0 3 1

0 3 3 5 4 6

21 14 12 12 9 7

7 7 7 7 7 7

7 6 3 1 1 1

0 0 1 2 1 0

0 1 3 4 5 6

21 18 10 5 4 3

Jepang * Arab Saudi Australia UAE Irak Thailand

Lemar (73’, 88’) serta Kylian Mbappe (90).

“Kami tampil sangat bagus. Menjadi sebuah kepuasan yang sangat besar melihat Prancis mampu tampil

Belgia Yunani Bosnia Siprus Estonia Gibraltar

9 9 9 9 9 9

6 5 4 4 2 0

7 7 7 7 7 7

6 3 3 3 1 0

2 1 4 1 2 2

Neymar dari Barcelona seharga 222 juta euro, jumlah yang mendudukkan Neymar sebagai pemain termahal dunia sepanjang sejarah sepak bola modern.

Pada hari penutupan transfer, Mbappe menorehkan performa apik saat membela timnas Prancis. Dia mencetak gol pertama bagi skuat Les Bleus saat menang 4-0 atas Belanda pada laga penyisihan Piala Dunia 2018 di Stade de France.

Saat ini Mbappe merasa ada di jalur yang tepat untuk terus berkembang menjadi lebih baik.

“Sepak bola tempat saya menunjukkan kemampuan terbaik. Apa yang saya lakukan semuanya untuk sepak bola. Saya sangat menyukai bermain sepak bola dan sangat senang kembali tampil di

1 3 1 4 5 7

0 0 2 3 4 7

19 13 11 10 5 0

17 16 16 13 8 2

Jepang lolos Dari zona Asia, Jepang memastikan diri menjadi salah satu negara yang lolos ke Rusia. Tiket ke putaran final didapat Jepang setelah menundukkan Australia 2-0 melalui gol Takuma Asano (41’) dan Yosuke Ideguchi (82’) dalam lanjutan laga Grup B zona Asia. Bagi Jepang, ini kali keenam secara beruntun mereka mampu lolos ke putaran final Piala Dunia.

Sukses merebut tiket ke Rusia merupakan jawaban pelatih Jepang Vahid Halilhodzic atas kritik yang kerap ditujukan kepadanya. Kesuksesan tersebut sekaligus menjadi kepastian ia akan tetap menduduki jabatannya.

“Banyak pihak yang mengkritik saya walaupun Jepang memimpin

klasemen dan saya yang bertanggung jawab atas hasil yang diraih tim. Saya akan tetap menjalankan tugas saya. Sampai kapan? Kita lihat saja nanti,” ungkap pelatih asal Bosnia itu.

Di Grup A, Korea Selatan gagal memanfaatkan keuntungan saat bermain di kandang. Ketika menjamu Iran, yang bermain dengan 10 orang sejak menit ke-52, tim berjuluk ‘the Taeguk Warriors’ harus puas dengan hasil imbang tanpa gol.

Dengan hasil tersebut, Korsel yang kini menempati posisi kedua dengan poin 14 harus menunggu hingga laga terakhir melawan Uzbekistan untuk memastikan lolos.

Bagi Iran, hasil imbang melawan Korsel sudah cukup mengantar mereka ke Rusia. Tambahan satu poin dari Korsel membuat Iran telah mendulang 21 poin dan memastikan diri menjadi juara grup. (AFP/R-1)

Aksi Timnas Harus Enak Ditonton

Mbappe Pilih Belajar di PSG KYLIAN Mbappe menyatakan kepindahannya dari Monaco ke klub elite Paris Saint-Germain (PSG) ialah upaya untuk terus belajar dan membuktikan potensi yang dimilikinya di lapangan hijau.

Mbappe, 18, menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Namun, pada hari penutupan bursa transfer pemain liga-liga Eropa, Kamis (31/8), pemain timnas Prancis itu hanya berstatus sebagai pemain pinjaman ke PSG. Namun, klub ibu kota Prancis itu memiliki opsi membelinya dengan harga 180 juta euro (Rp2,7 triliun) pada tahun depan.

PSG menunda pembelian Mbappe musim ini karena mereka di bursa transfer musim ini telah memboyong bintang Brasil

1 4 2 1 2 0

bagus sebagai sebuah tim,” ujar pelatih Prancis, Didier Deschamps.

AFP/FRANCK FIFE

BERLABUH KE PSG: Kylian Mbappe memberikan tanda tangan di bola berlogo klub Paris Saint-Germain, saat latihan bersama timnas Prancis di Clairefontaine, Senin (28/8). Mbappe resmi membela PSG, setelah berstatus pemain pinjaman dari Monaco.

lapangan,” ungkapnya.

Mbappe menyatakan PSG merupakan klub yang tetap baginya.

“Ini proyek yang ideal buat saya untuk belajar di level tertinggi.

Saya harus banyak belajar di PSG dan banyak membuktikan kemampuan,” tegasnya.

Di bagian lain, penutupan bursa transfer pemain di Liga Eropa mendudukkan klub-klub Inggris sebagai klub terboros dalam berbelanja. Klub-klub Inggris menghabiskan 1,4 miliar pound sterling (Rp24 triliun). (Soccerway/AFP/Agt/R-2)

PELATIH tim nasional Indonesia Luis Milla berharap ke-19 pemain timnas yang dipanggilnya bisa berkontribusi positif jika diturunkan menghadapi Fiji dalam laga persahabatan internasional yang digelar sore ini.

“Yang paling penting bagi saya ialah para pemain dapat menunjukkan kontribusi dan permainan yang baik bagi tim.

Selain itu, saya berharap anak-anak bisa bertingkah laku baik,” ujar Milla di situs resmi PSSI, kemarin.

Milla melanjutkan secara umum dirinya juga ingin timnas menampilkan permainan yang enak ditonton. Untuk itu, di laga kontra Fiji, ditekankan pentingnya peran gelandang di timnas.

“Pemain tengah itu memiliki peran strategis dalam permainan,” kata Milla.

Sementara itu, gelandang timnas Indonesia Andik Vermansyah menyebut dirinya tidak mengalami kesulitan berarti dalam beradaptasi dengan konsep Luis Milla.

Menurut Andik, apa yang diterapkan Milla hampir sama dengan strategi di klubnya bermain, Selangor FC, Malaysia.

“Saya tidak ada masalah dengan strategi di tim. Saya sudah membayangkan akan bermain di mana, apakah sayap kanan atau kiri,” tutur Andik, yang baru pertama kali bergabung dengan timnas di bawah asuhan Luis Milla.

Laga persahabatan internasional FIFA timnas Indonesia versus Fiji digelar di Stadion Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, mulai pukul 16.00 WIB. Di bagian lain, pelatih timnas Fiji Christophe Gamel sangat mengapresiasi kesempatan melakoni partai uji coba menghadapi timnas Indonesia.

“Bagi kami, ini pengalaman baru bermain di Indonesia dan berhadapan dengan tim dari luar negara kami. Patut diketahui bahwa tim ini adalah tim muda, yang baru kami bentuk dan bermain di tiga sampai empat pertandingan,” beber Gamel. (Ant/Goal/R-1)

KISI-KISI

Rooney Ditangkap Polisi

Bek Inter Milan Amnesia

Usain Bolt Idolakan Nistelrooy

PENYERANG Everton Wayne Rooney kembali membuat kejutan. Dia ditangkap polisi karena diduga mabuk saat mengendarai mobil, Kamis (31/8).

Rooney ditangkap di dekat rumahnya di Cheshire, Inggris, pada malam hari.

Polisi menghentikan mobil karena merasa curiga dengan mantan pemain Manchester United itu. Belum ada laporan lebih lanjut mengenai nasib Rooney yang beberapa pekan lalu telah memutuskan untuk pensiun dari timnas Inggris.

Rooney kini berseragam Everton setelah 13 tahun mengabdi untuk ‘Setan Merah’. Tidak butuh waktu lama bagi Rooney untuk beradaptasi dengan Everton karena klub tersebut rumah lamanya. Dia bahkan sudah mencetak dua gol dalam dua laga perdana Liga Primer. (DailyMail/Beo/R-1)

KLUB asal Italia, Inter Milan, tengah pusing. Pemain belakangnya yang bernama Joao Miranda dikabarkan cedera ketika berlaga bersama timnas Brasil saat melawan Uruguay pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2018, kemarin.

Miranda disebutkan hanya bermain selama 45 menit. Tim medis mengatakan bahwa Miranda sempat mengalami hilang ingatan. “Miranda tidak hilang kesadaran, tapi dia sempat lupa beberapa hal. Dia tidak ingat berapa skor pertandingan atau bahkan beberapa kejadian selama pertandingan berjalan,” ucap dokter timnas Brasil, Rodrigo Lasmar.

Namun, Lasmar memastikan kondisi Miranda tidak terlalu buruk. Saat ini Miranda menjalani perawatan dan untuk sementara tidak turun ke lapangan.

“Kami tidak ingin mengambil risiko lebih lanjut karena trauma kedua akan lebih berbahaya,” jelas Lasmar. (FootballItalia/ Beo/R-1)

BINTANG Manchester United asal Belanda Ruud van Nistelrooy rupanya benar-benar menjadi idola bagi mantan pelari Jamaika, Usain Bolt. Menurut Bolt, Nistelrooy adalah satu-satunya alasan dirinya menjadi penggemar ‘Setan Merah’. “Saya menganggap dialah salah satu yang terbaik. Saya suka cara dia bermain. Buat saya dia yang menjadi penyebab saya menyaksikan pertandingan-pertandingan United,” kata Bolt, pemegang rekor dunia 100 meter putra.

Bolt sendiri akan menjadi penonton dalam pertandingan amal antara legenda Manchester United dan Barcelona akhir pekan ini. Laga itu menjadi kesempatan untuk menyaksikan pemain-pemain MU idolanya dan salah satunya yang akan tampil adalah Nistelrooy.

(Manchester/Beo/R-1)

THESUN. CO. UK.

AFP

TWITERS BOLT