KAMIS, 02 11 2017 NO. 13281/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
INDONESIA MEMILIH
www.mediaindonesia.com
Halaman 3
Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Mau tidak mau pemerintah harus bekerja lebih keras lagi dan rajin mengevaluasi kebijakan yang telah ditelurkan untuk mengasah efektivitasnya.”
UMP Menjadi Acuan Upah di Daerah
Jokowi tidak Pernah Terbitkan Izin Reklamasi
Rudi Akui Pernah Dihubungi Markus Nari
Nilai UMP 2018 untuk DKI Jakarta diputuskan sebesar Rp3,6 juta atau lebih rendah daripada tuntutan buruh yang meminta Rp3,9 juta.
Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014 merupakan petunjuk bagi pihak yang ingin mengajukan perizinan.
Ketua Bidang Hukum dan HAM Golkar, Rudi Alfonso, membantah mengarahkan kesaksian Markus Nari dan mencabut BAP.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Politik | Hlm 4
Tipikor | Hlm 9
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
“Media mainstream sudah kalah sama media sosial. Kalau ruang publik didominasi media sosial, kita harus waspada.” Sidarto Danusubroto Anggota Wantimpres Hukum & Keamanan | Hlm 6 SENO
Momentum Tarik Investasi Pemerintah mendorong sektor swasta untuk berinvestasi. Tumbuhnya investasi akan menyerap banyak tenaga kerja. TESA OKTIANA SURBAKTI tesa@mediaindonesia.com
ANTARA/FIKRI YUSUF
TRADISI NGEREBEG: Umat Hindu berkeliling wilayah desa dalam Tradisi Ngerebeg saat Hari Raya Galungan di Desa Adat Penglipuran, Bangli, Bali, kemarin. Tradisi Ngerebeg tersebut dilakukan warga setempat untuk menolak bala sekaligus menetralisasi dan menyucikan situasi perdesaan.
TEROR NEW YORK
Trump Ancam Kirim Pelaku ke Guantanamo SEDIKITNYA delapan orang tewas dan belasan lainnya cedera setelah sebuah truk menabrak kerumunan pejalan kaki dan pesepeda di Kota New York, AS, Selasa (31/10) waktu setempat. Aksi teror itu terjadi di dekat World Trade Center (WTC). “Insiden pada Selasa itu merupakan tindakan teror yang sangat pengecut yang ditujukan kepada warga sipil yang tidak berdosa,” kata Wali Kota New York, Bill de Blasio, dalam konferensi pers. Polisi menyatakan truk yang disopiri pria berusia 29 tahun itu memasuki jalur sepeda yang sibuk di West Side of Lower Manhattan, pada pukul 3.05 pm dan menyeruduk sejumlah orang di sepanjang rute tersebut. “Truk itu kemudian terguling setelah menabrak bus sekolah,” kata polisi sebagaimana dikutip Al-Jazeera. Sopir lalu keluar dari truk dan menodongkan
pistol imitasi. Pada saat itu seorang polisi menembaknya. “Tersangka ditembak di perut,” kata James O’Neill, komisaris polisi setempat. Tersangka pelaku teror yang bernama Sayfullo Saipov itu langsung menjalani operasi dan berada dalam kondisi kritis. Seorang pejabat, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan pelaku ialah warga Uzbekistan yang datang ke AS secara legal pada 2010. Saipov memiliki SIM Florida, tetapi diduga tinggal di New Jersey. The New York Times melaporkan terdapat tulisan tangan dalam bahasa Arab di dekat truk yang menunjukkan kesetiaan kepada Islamic State (IS). CNN menyatakan sebuah catatan ditulis dalam bahasa Inggris, yang juga mengindikasikan dukungan untuk IS yang ditemukan dalam truk tersebut. Daily Mail menyebut bendera IS ditemukan
Menyiapkan Hasil EKONOMI GLOBAL Pemilu Serentak 2019
di dalam truk. Namun, terlalu dini menyatakan aksi tersebut bagian dari IS. Pasalnya, pejabat New York sampai saat ini masih menolak untuk menghubungkan pengemudi truk tersebut ke kelompok tertentu. Presiden AS Donald Trump menegaskan mempertimbangkan untuk mengirim pelaku ke penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba. Ia juga menegaskan AS tidak boleh mengizinkan militan IS kembali atau memasuki AS setelah mereka telah kalah di Timur Tengah dan kawasan lainnya. Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS kini lebih mengetatkan pemeriksaan terhadap wisatawan asing yang datang ke AS. (The Guardian/ AFP/Arv/X-5) Mimpi Buruk ... | Hlm 14
Ekspektasi hasilnya, perolehan suara capres pemenang diikuti perolehan partai pengusung yang juga terbesar sehingga terbentuk pemerintahan yang didukung partai mayoritas di parlemen dan efektivitas sistem presidensial.
Opini | Hlm 10
SELA
UU ORMAS
Deklarasi yang Ubah Nasib Palestina
Pimpinan DPR Kaji Usulan Revisi
SAAT Perang Dunia (PD) I, pemerintah Inggris mengeluarkan sebuah pernyataan publik berisi dukungan untuk ‘tanah air nasional bagi orang Yahudi’ di Palestina. Saat itu Palestina masuk kawasan Dinasti Utsmaniyah (Ottoman) dengan populasi minoritas Yahudi. Pernyataan itu dikenal DUTA dengan Deklarasi Balfour karena dikeluarkan Menteri Luar Negeri Britania Raya Arthur Balfour kepada Lord Walter Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi, pada 2 November 1917. Isinya, mendorong orang Yahudi untuk beremigrasi ke tanah Palestina. Tahun ini 100 tahun Deklarasi Balfour yang dirayakan penuh sukacita oleh orang Israel. Kebijakan Inggris itu pula yang ikut menabur benih konflik Israel-Palestina dan pendudukan 50 tahun Israel yang terus berlanjut di Tepi Barat hingga kini. (AFP/Hym/X-7)
L
APORAN tahunan Bank Dunia soal kemudahan investasi 2018 yang bertajuk Reforming to Create Jobs memacu pemerintah terus memperbaiki iklim usaha untuk meningkatkan investasi, terutama dari sektor swasta. Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rilis resmi yang diterima media di Jakarta, kemarin. Menurut Sri, investasi yang ditanamkan sektor swasta amat penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Dunia mengakui perbaikan yang dilakukan Indonesia. Kepercayaan Bank Dunia menjadi modal penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” kata Sri. Survei Bank Dunia teranyar menunjukkan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/ EODB) di Indonesia beranjak dari posisi 91 menjadi 72 atau naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Posisi Indonesia itu lebih tinggi dari Tiongkok (78), Afrika Selatan (82), India (100), Filipina (113), dan Brasil (125) (lihat grafik). Menkeu menegaskan Presiden Joko Widodo juga telah mencanangkan peningkatan koordinasi antarinstansi pemerintah untuk memperbaiki regulasi kemudahan berusaha. “Baik itu di level pusat maupun daerah. Pemerintah juga akan menerbitkan kebijakan fiskal yang produktif dan mereformasi perpajakan agar lebih ramah terhadap pengusaha untuk menstimulasi aktivitas perekonomian,” ujar Sri Mulyani.
Jokowi di sela peninjauan tambak udang di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, kemarin, me ngakui peringkat kemudahan berusaha di Indonesia sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya. “Tetapi targetnya peringkat 40. Dengan (negara) gede-gede kita bisa lebih baik. Oleh karena itu, kita harus mereformasi total urusan perizinan, kelistrikan, dan kebijakan properti sehingga pengusaha kecil maupun besar memperoleh kemudahan. Kalau mereka ingin membuka usaha atau memperluas usaha, harus dipermudah karena dari situlah nanti ada rekrutmen tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja baru,” ungkap Jokowi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menambahkan pi haknya akan terus melakukan sosialisasi kepada kementerian, lembaga, dan pemda agar semakin memahami reformasi ekonomi terkini untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.
Tiga Indikator Private Sector Development Spe cialist Bank Dunia, Joanna Nasr, mengatakan ada tiga indikator yang masih perlu dibenahi karena terkait dengan efisiensi, yaitu penegakan kontrak, pendaftaran properti, dan penguatan hak pemegang saham minoritas. “Yang harus dilakukan ialah membandingkan performa Indonesia dengan negara regional terkait dengan praktik yang harus dipahami dan bisa dilaksanakan pembuat kebijakan di Indonesia,” kata Joanna Nasr. Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia (KTI) Andi Rukman Karumpa menyayangkan kemudahan berusaha itu belum menjalar sepenuhnya ke wilayahtimur Indonesia. “Akses listrik dan perizinan harus diakui semakin mudah. Hanya kami harap pemda tidak menambah peraturan yang menyulitkan dunia usaha. Reformasi birokasi belum optimal mendorong kemudahan berbisnis,” tandas Rukman. (Pol/Try/LN/Ant/X-3)
PIMPINAN DPR disebut segera mengkaji usulan kali. Karena ini sudah pembahasan perubahan sejumlah fraksi terkait revisi UU Ormas. Yang Prolegnas, hanya pembahasannya nanti menungbakal dikaji terlebih dahulu ialah persoalan yang gu dari proses secara bersama dari setiap daftar menyangkut keadilan, hukum, serta hak untuk inventarisasi masalah tiap fraksi,” ujarnya. Taufik mengapresiasi sudah berserikat dan berkumpul dalam ada fraksi yang mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti naskah akademik dan draf revisi UU Nomor 2 Tahun 2017 yang UU Ormas, tetapi secara kolektif telah disahkan menjadi undangakan dibahas secara bersamaundang tersebut. sama dengan fraksi lain. “Naskah akademik dan draf Ketua Baleg DPR, Supratman revisi UU Ormas bisa usulan dari Andi Agtas, menyebutkan bahwa anggota fraksi atau bisa dari pepihaknya menyambut baik kemerintah. Kami akan kaji dahulu. inginan beberapa fraksi di DPR Saya setuju revisi karena dari untuk merevisi UU Ormas. awalnya Perppu Ormas kacau, MI/SUSANTO Lebih lanjut kata dia, seusai maka perlu direvisi untuk mengo- Taufik Kurniawan masa reses yang berakhir 15 Noreksinya. Saya tidak tahu apakah Wakil Ketua DPR vember 2017, Baleg akan segera revisinya komprehensif atau terbatas, tetapi bisa keduanya dilakukan,” ujar Wakil membahasnya dengan pemerintah. Untuk diketahui, Partai Demokrat telah menyerahkan naskah Ketua DPR Fadli Zon, Jakarta, kemarin. Wakil Ketua DPR dari PAN, Taufik Kurniawan, akademik UU Ormas ke pimpinan DPR dan sejummenilai pembahasan atas revisi UU Ormas akan lah partai juga akan menyusul langkah serupa. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro Partai berlangsung dinamis. Menurutnya, materi yang direvisi dalam UU Ormas tidak bisa dibatasi pada Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, menyatakesepakatan informal yang diambil beberapa kan PKS tidak akan mengajukan inisiatif usulan revisi atas UU Ormas. pihak. “Sikap kami sudah selesai, yaitu kami menolak “Proses revisi suatu UU tidak bisa dibatasi tertentu pada hal-hal yang sudah ditentukan dalam perppu yang kemudian menjadi UU Ormas tersekaitan kesepakatan informal, sangat dinamis se- but,” ujarnya. (Nov/X-6)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG