Media indonesia 03 08 2017 03082017061444

KAMIS, 03 08 2017 NO. 13193/ TAHUN KE-48

Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

(021) 5812113 & 5801480

J U J U R

B E R S U A R A

Sanksi tegas merupakan kemestian. Itu semua mesti dilakukan agar penjara tak terus-terusan menjadi surga bagi bandar narkoba yang menghadirkan neraka bagi bangsa kita.”

Diduga Curang, Dirut PT IBU Tersangka

Harga Pokok Garam Segera Ditetapkan

OKI Bersatu Kutuk Aksi Provokatif Israel

Dirut PT IBU menjadi tersangka kasus kecurangan dalam proses produksi beras merek Cap Ayam Jago dan Maknyuss.

Penentuan HPP diperlukan untuk mengontrol harga garam menjelang panen dan masuknya garam impor.

Usulan Indonesia agar dunia internasional memberikan perlindungan terhadap Kompleks Masjid Al-Aqsa disambut baik anggota OKI.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Ekonomi | Hlm 11

Internasional | Hlm 20

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

“Paling banyak keluhan masyarakat yang terdata lewat Ombudsman itu berkaitan dengan KTP-E, surat kematian, dan surat keterangan lahir.”

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Politik & Hukum | Hlm 3 SENO

Selamatkan Dana Desa Kementerian Desa mendukung langkah KPK menangkap kepala daerah yang menyelewengkan dana desa.

DERO IQBAL MAHENDRA dero@mediaindonesia.com

J

ARUM jam menunjuk angka 11.30 WIB ketika sejumlah penyidik KPK menemui Bupati Pamekasan Achmad Syafii di pendopo kabupaten, kemarin.

Bupati 52 tahun itu baru tiba seusai menghadiri upacara penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Sejenak raut wajah Syafii menegang. Namun, dia akhirnya menuruti permintaan penyidik KPK yang membawanya ke Polres Pamekasan.

Sebelum menangkap Syafii, di pagi harinya komisi antirasywah terlebih dulu menangkap Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, Kabag Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin, dan Kepala Desa Dassok Pamekasan Agus Mulyadi. Tim KPK menyita pula uang suap sebesar Rp250 juta dalam pecahan Rp100 ribu yang dibungkus kantong plastik.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, tadi malam, menyatakan operasi tangkap tangan di Pamekasan tersebut berawal dari laporan sebuah LSM yang melaporkan Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi ke Kejari Pamekasan terkait dengan dugaan korupsi dana desa sebesar Rp100 juta.

“Nilai proyek yang diduga kekurangan volume itu Rp100 juta. Tahu dirinya dilaporkan ke kejaksaan, Agus menghubungi pejabat di Pemkab Pamekasan untuk menyuap petinggi di kejaksaan agar kasusnya dihentikan. Agus pun menyiapkan dana Rp250 juta,” kata Laode.

Setelah gelar perkara di Kantor Polda Jatim, kemarin, KPK akhirnya menetapkan Achmad Syafii, Sutjipto Utomo, Rudy Indra Prasetya, Noer Solehhoddin, dan Agus Mulyadi sebagai tersangka.

Laode mengaku lembaganya sangat mengkhawatirkan

penyelewengan dana desa seperti di Pamekasan itu juga terjadi di desa-desa lain di Indonesia. “Oleh karena itu, kita harus selamatkan dana desa agar mencapai sasaran.

Kami mengingatkan kepala desa untuk lebih bertanggung jawab mengelola dana desa.”

Ratusan laporan Menurut Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan beberapa waktu lalu, hingga kini ada sekitar 300 laporan (penyelewengan dana desa) yang masuk ke komisi. “Belum lagi sekitar 600 laporan lain yang masuk ke Kementerian Desa.”

Pada tahun ini pemerintah menganggarkan dana desa dalam APBN sebesar Rp81,1 triliun. Jumlah itu meningkat dari tahun lalu Rp46,9 triliun atau empat kali lipat jika dibandingkan dengan di 2015 yang sebesar Rp20,7 triliun.

Kasus di Pamekasan ini, lanjut Laode, menyangkut anggaran yang kecil. Akan tetapi, jika terjadi di ratusan desa lain, berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak terhingga besarnya.

“KPK dari dulu tidak tertarik kasus seperti itu.

Apakah ada hubungannya dengan proyek lain, itu menjadi pekerjaan rumah KPK,” ungkap Laode.

Kejaksaan Agung langsung berkoordinasi dengan KPK setelah penangkapan Kajari Pamekasan. Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku sangat memperhatikan kasus tersebut. “Ini menjadi perhatian kami. Kalaupun itu iya, jangan digeneralisasi. Itu hanya oknum.”

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes, Taufik Madjid, mendukung penuh tindakan KPK menyelamatkan dana desa. “Kami akan mengklarifikasi apakah temuan itu dana desa atau alokasi dana desa. Ini perlu (ditindak) agar menjadi warning bagi daerah lain. Kasus ini menjadi catatan kami untuk mengantisipasi agar tidak merembet ke daerah lain.” (MG/Ant/X-3)

MI/M GHOZI

OTT KPK: Bupati Pamekasan Achmad Syafii keluar seusai

menjalani pemeriksaan di Kantor Polres Pamekasan, Jatim, untuk dibawa tim KPK ke Jakarta, kemarin. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Pemkab dan Kejari Pamekasan atas dugaan suap pengamanan proyek dana desa dan anggaran dana desa 2015-2016.

AFP/IVAN DAMANIK

TERSELIMUTI ABU SINABUNG: Pengendara sepeda motor dengan sekujur tubuh terselimuti abu vulkanis Gunung Sinabung melintas di jalan Desa Tiga Pancur, Karo,

Sumatra Utara, kemarin. Gunung setinggi 2.460 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang kini berada dalam status awas level IV tersebut menyemburkan material vulkanis setinggi 4,2 kilometer dan luncuran awan panas sejauh 4,5 kilometer ke arah tenggara-timur. Sehari, Sinabung Erupsi... | Hlm 18

INVESTASI

PP soal Dana Haji Harus Segera Dirampungkan BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berharap peraturan pemerintah (PP) soal pemanfaatan dana haji sebagai penjelasan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dapat dirampungkan.

“Memang kita mengharap agar peraturan pemerintah segera selesai karena melalui PP tersebut akan diatur lebih terperinci tentang penjelasan dari sejumlah pasal pada UU No 34 Tahun 2014,” kata ang-

gota Badan Pelaksana BPKH Benny Wicaksono kepada Media Indonesia, kemarin.

Penuturan Benny tersebut berkaitan dengan desakan sejumlah kalangan agar PP tersebut dirampungkan.

Benny mencontohkan, dengan adanya PP maka akan didapat petunjuk pelaksanaan tentang bagaimana cara berinvestasi ke investasi syariah, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

“Berapa batasan dan proporsinya serta jumlah per proyek dan lain lain, sebagai dasar BPKH bekerja,” ucap Benny.

Ditambahkannya, BPKH telah menemui Wapres Jusuf Kalla terkait dengan PP tersebut. “Pak JK sangat concern dan akan membantu kami. Namun, PP tersebut bersifat lintas kementerian, setidaknya ada Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, KemenpanRebiro, Kemenkum HAM, dan

Gamang dengan Bela Negara Pertahanan Negara Rapuh

Setneg,” tuturnya.

Benny juga menyebut upaya lintas kementerian itu kini sudah berjalan dan akan segera dibawa ke Kementerian Sekretariat Negara untuk finalisasi.

Di sisi lain, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi NasDem Choirul Muna menegaskan pemerintah harus segera merancang PP soal dana haji supaya mekanisme pemanfaatan dana haji mempunyai kejelasan secara teknis.

Namun, ia mengingatkan,

PP tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU dan pemanfaatan dana haji sebaiknya untuk fasilitas infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan jemaah haji seperti rumah sakit haji di Arab Saudi, pemondokan, ataupun pesawat terbang.

“Kalaupun digunakan untuk yang lainnya, harus memakai prinsip syariah dan mendapat manfaat lebih besar untuk kepentingan jemaah haji kita,” tandasnya. (Bay/X-11)

Melaksanakan bela negara adalah kewajiban dari setiap warga negara, tetapi bukan berarti bisa dilakukan sesuka hati.

Opini | Hlm 7

Peluncuran Perangko Seri Lingkungan Hidup Tahun 2017 PUNCAK peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) tahun 2017, dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bertempat di Kompleks Gedung Wanabakti, Jakarta (2/8).

Acara ini dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, yang sekaligus menyaksikan pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Presiden Joko Widodo juga menandatangani sampul/ perangko hari pertama, Seri Lingkungan Hidup tahun 2017.

Perangko ini sendiri bermakna khusus, karena berisi ajakan untuk menanam pohon paling sedikit 25 pohon seumur hidup.

Menurut Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, KLHK, Hilman Nugroho, kampanye menanam

25 pohon telah dirilis sejak hampir dua tahun lalu dan sedang terus dikembangkan ke tengah-tengah masyarakat, dengan berbagai pola dengan dukungan para penggiat lingkungan, untuk pemulihan DAS, sungai, danau, gunung, pesisir pantai, taman kota dan segala penjuru bumi Indonesia.

“Menanam pohon paling sedikit 25 pohon seumur hidup menandai kecintaan kita pada alam. Karena dari alam, kita telah mendapatkan udara untuk napas kehidupan kita selama ini. Menanam 25 pohon bisa dilakukan sejak di bangku SD, SMP, SMA, kuliah dan saat menikah. Masing-masing 5 pohon. Dengan menanam 25 pohon kita turut menjaga kelestarian alam,” ujar Hilman Nugroho.

Perangko Seri Lingkungan

Hidup 2017 ini didominasi oleh warna hijau, yang menggambarkan upaya Kementerian LHK, yang didukung oleh seluruh komponen bangsa dalam menghijaukan lahan kritis yang ada di Indonesia.

Tulisan “Tanam 25 Pohon Seumur Hidup” merupakan slogan yang berisi ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menanam minimal 25 pohon selama hidup, sebagai wujud terima kasih kepada alam.

Gambar tangan kiri dan kanan membentuk angka 25 menggambarkan upaya pemerintah, untuk menumbuhkembangkan budaya cinta lingkungan kepada masyarakat Indonesia, sejak usia dini untuk secara sukarela menanam pohon sebanyak 25 pohon selama hidup.

Perangko Seri Lingkungan Hidup Tahun 2017, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dalam acara Hari Lingkungan Hidup 2017 di Jakarta kemarin.

Latar Belakang yang beragam, mengambarkan bahwa menanam 25 pohon selama hidup, dapat memberikan banyak manfaat yaitu perbaikan kondisi Daerah Aliran Sungai, perbaikan kualitas udara, perbaikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, serta

perbaikan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia.

Presiden Joko Widodo juga menandai peresmian landmark hutan Indonesia untuk rakyat, dan melakukan penanaman pohon Jati di taman Arboretum Lukito Aryadi, Komplek Kementerian LHK. ***

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

2

SELEKTA

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

EDITORIAL

Memberantas Narkoba di Balik Penjara DALAM banyak hal, lembaga pemasyarakatan (LP) betul-betul mengkhianati fungsinya. Ia yang semestinya menjadi tempat penjeraan tak jarang justru menjadi tempat yang aman bagi narapidana untuk terus melakukan kejahatan.

Keberadaan LP di negeri ini tak jarang mencuatkan anomali. Ia sering membuahkan keanehan karena dari balik sel itulah penjahat yang seharusnya dibuat insaf malah leluasa berbuat jahat. Bukan sekali dua kali publik disuguhi berita tentang terungkapnya praktik kejahatan, khususnya narkoba, yang dikendalikan narapidana.

DUTA Termutakhir, jajaran Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan 1,2 juta butir pil ekstasi. Pil gedek yang jumlahnya sangat besar dengan nilai amat besar pula, yakni sekitar Rp600 miliar, itu didatangkan dari Belanda. Jika barang laknat tersebut lolos ke pasaran, lebih dari 2 juta anak bangsa bakal teracuni.

Tak cuma meringkus tiga pelaku dan menembak mati satu orang lainnya, Polri juga mengungkap fakta bahwa penyelundupan diotaki Aseng, terpidana 15 tahun dalam kasus narkoba yang kini mendekam di LP Nusakambangan. Kukuhnya tembok penjara dan kuatnya jeruji besi bukan halangan berarti bagi Aseng untuk mengendalikan bisnis haram itu.

Kita prihatin, amat prihatin, masih ada narapidana yang bisa mengendalikan bisnis narkoba dari penjara. Kita geram, amat geram, LP yang seharusnya menjadi pengekang justru menjadi pengaman sepak terjang mereka. Dalam beberapa kasus, LP pun menjadi arena peredaran, bahkan pabrik pembuatan narkoba.

Tak berlebihan rasanya jika kita katakan bahwa dalam kasus narkoba, sebagian aparat di Republik ini lebih dungu ketimbang keledai. Jika keledai saja ogah terperosok di lubang yang sama, mereka terus saja kecolongan oleh ulah narapidana yang mengendalikan bisnis narkoba dari dalam penjara.

Juga, wajar jika publik menganggap mustahil para pesakitan itu bebas berbisnis haram kalau tak dibantu, atau setidaknya dibiarkan pengelola penjara. Bukankah sudah ada beberapa sipir atau bahkan kepala LP yang dikenai sanksi karena perkara tersebut?

Lewat forum ini kita berulang kali menyuarakan, seperti halnya korupsi, narkoba ialah kanker stadium empat yang harus ditangani dengan upaya-upaya luar biasa. Perang melawan narkoba juga tak bisa parsial, gigih di satu sektor tapi melempem di sektor lain.

Akan percuma, misalnya, kendati Polri ataupun Badan Narkotika Nasional gencar melakukan penindakan, jaksa atau hakim bermurah hati dalam memberikan penghukuman. Pun, akan sia-sia jika LP tak lagi peduli dengan peran penjeraan. Negeri ini hanya akan memenangi perang besar melawan narkoba jika semua pihak, utamanya aparat, bekerja secara komprehensif, simultan, dan tanpa kompromi. Satu saja lunglai, siap-siap saja kita dipencundangi.

Untuk kesekian kalinya kita mendesak Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang oleh negara diberi amanah sebagai pengelola penjara untuk berbenah diri. Usut tuntas kenapa Aseng masih bisa mengotaki bisnis narkoba dari penjara dan tindak tegas aparat yang terlibat.

Bisa dipastikan, Aseng bukanlah satu-satunya narapidana yang masih berbisnis narkoba, yang tentu saja tak lepas dari ‘kebaikan hati’ petugas penjara. Apalagi, BNN pernah menyatakan 60% peredaran narkoba di Tanah Air dikendalikan dari LP. Karena itu, gebrakan dan terobosan nyata dari Kemenkum dan HAM amat kita tunggu untuk menindak para aparat yang bermental pengkhianat. Peningkatan pengawasan ialah keniscayaan. Sanksi tegas merupakan kemestian. Itu semua mesti dilakukan agar penjara tak terus-terusan menjadi surga bagi bandar narkoba yang menghadirkan neraka bagi bangsa kita.

Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials

Diduga Curang Dirut PT IBU Tersangka POLISI menetapkan Direktur Utama PT Indo Beras Unggul (IBU) Trisnawan Widodo (TW) sebagai tersangka kasus kecurangan dalam proses produksi beras merek Cap Ayam Jago dan Maknyuss.

Penyidik juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kecurangan tersebut.

“Dalam kasus PT IBU, kami telah menetapkan Dirut PT IBU, berinisial TW,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Tersangka pun ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri di Polda Metro Jaya. Terkait dengan kasus itu, polisi telah memeriksa 23 saksi, 11 di antaranya saksi ahli.

Martinus menjelaskan berdasarkan hasil gelar perkara, ada dua pelanggaran utama yang dilakukan PT IBU. Pertama, pada kemasan beras merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago tercantum logo standar nasional Indonesia (SNI).

PT IBU menggunakan SNI 2008. Sesuai dengan ketentuan SNI itu, kualitas beras harus setara dengan mutu 1. Namun, PT IBU tidak mencantumkan mutu beras itu.

“Hak konsumen mengetahui kualitas dan mutunya. Di sini konsumen tidak tahu mutu berasnya,” katanya.

Kombes Martinus Sitompul Setelah diuji di laboratoKabagpenum Polri rium, kualitas beras Maknyuss dan Cap Jago Ayam ternyata di bawah mutu 1. Artinya beras itu tidak sesuai dengan standar kualitas SNI 2008.

Dalam kemasan beras dari kedua merek tersebut, PT IBU juga mencantumkan angka kecukupan gizi (AKG) dalam nilai persen.

Semestinya AKG hanya digunakan untuk produk makanan olahan.

“Seharusnya yang ditampilkan ialah komposisi dari beras itu.”

Tersangka dijerat dengan Pasal 382 bis KUHP, Pasal 141 UU No 18/2012 tentang Pangan, serta Pasal 62 UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ia terancam dipidana maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.

Saat menanggapi penetapan tersangka itu, juru bicara PT IBU Louisa Tuhatu mengaku tidak mengerti yang disangkakan itu.

“Perusahaan kami tidak menipu. Ini bisnis yang sudah berjalan bertahun-tahun,” ujarnya kepada Metro TV. “Tapi kami akan mengikuti hukum yang berlaku,” tambahnya.

Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih menyatakan pihaknya akan terus mengawasi perkembangan kasus ini. “Saat ini PT IBU jangan di-judge bersalah dulu,” ujarnya. (Nic/X-5)

“Hak konsumen mengetahui kualitas dan mutunya. Di sini konsumen tidak tahu mutu berasnya.”

MI/PANCA SYURKANI

HARI LINGKUNGAN HIDUP: Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya (kiri) dan Menko Perekonomian Darmin Nasution mengamati prasasti Landmark Hutan Indonesia pada fosil pohon jati saat akan menanam pohon jati dalam puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) 2017 di Landmark Hutan Indonesia, Kompleks Kementerian LHK, Jakarta, kemarin.

Finlandia dan Swedia Pantas Dicontoh Pengelolaan hutan di Indonesia memerlukan terobosan sehingga hutan bisa berfungsi ekonomis sekaligus menjaga lingkungan.

RUDY POLYCARPUS

poly@mediaindonesia.com

P

RESIDEN Joko Widodo geram dengan pengelolaan hutan di Indonesia karena monoton dan miskin terobosan.

Jokowi meminta kepada Kementerian Lingkungan dan Kehutanan jangan ragu mencontoh Finlandia dan Swedia yang sukses mengelola hutan.

“Saya kira tidak usah sulit-sulit (mencontoh Finlandia dan Swedia).

Sudahlah, di-copy, nanti disesuaikan dengan keadaan hutan di negara kita.

Ekonominya dapat, lingkungannya dapat,” kata Kepala Negara dalam pidato perayaan Hari Lingkungan Hidup (HLH) 2017, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, kemarin.

Pengelolaan hutan, kata Presiden, harus berkesinambungan untuk mendongkrak perekonomian nasional dan masyarakat di sekitar hutan.

“Sangat penting ada strategi besar pembangunan hutan yang punya dimensi ekonomi dan lingkungan.

Harus ada koreksi besar agar ada sesuatu yang baru yang harus dilakukan agar pengelolaan hutan lebih baik,” jelasnya.

Presiden juga mendorong teknik agroforestry diterapkan, seperti pengembangan lahan pertanian dan kehutanan secara paralel agar berkelanjutan. Ia mengingatkan, jangan ada lagi program pengelolaan hutan yang orientasinya proyek.

Ia mengaku prihatin dengan tingginya angka kemiskinan masyarakat

hutan. “Kita butuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kita juga butuh ketahanan pangan yang bisa kita kembangkan melalui agroforestry dan silvopasture (pemanfaatan lahan dengan mengombinasikan tanaman hutan dan peternakan),” tandasnya.

Jokowi menegaskan akan terus memantau apakah instruksinya ditindaklanjuti dengan baik atau tidak.

Presiden juga sudah mengantongi catatan perilaku pihak-pihak yang mengganggu proses pengelola an hutan atau berorientasi terhadap proyek.

GRAFIS:TIYOK

“Kalau yang namanya taman nasional yang perlu dilindungi, ya lindungi secara baik. Jangan hanya namanya taman nasional, tapi digerogoti,” tandasnya.

Model kerja yang baru Di kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan upaya pembenahan pengelolaan terus dilakukan.

Proses dibutuhkan mengingat berbagai praktik perusakan hutan dan lingkungan telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. “Sekarang memang rakyat membutuhkan modelmodel kerja yang baru. Yang ingin cepat selesai, dan sebagainya,” Siti menambahkan.

Sementara itu, dikatakan Siti lagi, sistem birokrasi yang ada sangat terstruktur dan berproses panjang.

“Upaya terus dilakukan dengan berbagai program,” ungkapnya.

Siti melanjutkan, salah satu alasan pelibatan seluruh stakeholder dalam Rapat Kerja Nasional pada puncak perayaan HLH 2017 ialah untuk mencari solusi terkait dengan pengelolaan hutan yang dikritisi Presiden Jokowi. Tema yang diangkat dalam HLH 2017 ialah Menyatu dengan alam.

“Kami akan bawa hasil pemikiran yang muncul dalam rakernas untuk diusulkan ke peraturan-peraturan, baik itu PP, permen, maupun UU,” tuturnya.

Menurut Siti, kelemahan pengelolaan hutan untuk peningkatan ekonomi terletak pada regulasi dalam UU yang belum sempurna, seperti perbedaan regulasi yang mengatur hutan tanaman industri (HTI) dengan perkebunan semacam sawit.

Padahal, kata dia, kedua industri tersebut sama-sama menggunakan tanah yang berasal dari hutan. (Pro/ Uta/X-4)

Sandal Cadangan pun Disediakan Petugas Laporan Siswantini Suryandari dari Madinah JUMLAH jemaah haji yang menjalankan salat Arbain di Masjid Nabawi Madinah terus bertambah.

Setiap hari terjadi kepadatan di masjid yang menjadi simbol Kota Madinah itu. Sebanyak 31.160 jemaah haji Indonesia sudah masuk ke Kota Madinah dengan didampingi 350 petugas kloter.

Persoalan yang muncul ialah banyaknya jemaah yang tersesat di masjid tersebut atau lupa menaruh sandal sehingga saat pulang terpaksa berjalan tanpa alas kaki. Akibatnya, kaki pun melepuh.

“Bukan karena diambil orang, melainkan lupa meletakkan, terutama ini terjadi pada jemaah lanjut usia,” kata Kepala Sektor Khusus Harun Arrosyid di Masjid Nabawi, kemarin.

Saat menemukan jemaah tak mengenakan sandal, petugas segera memberikan sandal. Menurut Harun, hingga hari keempat, lebih dari 10 orang pulang dari masjid tanpa mengenakan sandal.

Selain sandal, tambah Harun, pihaknya juga menyediakan makan ringan yang telah disiapkan Daker Madinah. Penganan itu diberikan

kepada jemaah yang lapar dan kelelahan.

Harun pun mengimbau para jemaah haji Indonesia agar menghafal nomor pintu saat masuk ke Masjid Nabawi sehingga tidak tersesat saat pulang. Ada 40 pintu dan seluruhnya

diberi nomor dengan huruf besar.

“Jemaah yang masuk di pintu 21 maka keluar di pintu yang sama agar tidak tersesat saat pulang. Berangkat berombongan, pulang berombongan juga,” ujarnya.

Sektor Khusus Masjid Nabawi

MI/SISWANTINI SURYANDARI

PADATI MASJID NABAWI: Ribuan jemaah haji memenuhi Masjid Nabawi, Arab Saudi, kemarin. Tidak sedikit jemaah yang terlepas dari rombongan.

Selain itu, ada juga jemaah yang lupa menaruh sandal sehingga pulang tanpa alas kaki. Akibatnya, kaki mereka melepuh karena berjalan tanpa alas kaki di cuaca cukup panas.

terbagi dalam lima pos, dengan gate 21 sebagai pos utama. Total ada 16 personel sektor khusus yang bertugas dalam tiga sif. Dalam menjalankan tugas, sektor khusus difasilitasi ruang kantor, tiga kursi roda untuk evakuasi jemaah risiko tinggi dan yang membutuh pertolongan, serta alat komunikasi bravo.

Terkait dengan penginapan, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia sudah menyewa 131 hotel dan dua hotel cadangan untuk penginapan jemaah haji Indonesia selama di Madinah.

Kepala Seksi Perumahan dan Penempatan Jemaah Ihsan Faisal menjelaskan penyewaan di hotel-hotel tersebut menggunakan sistem blocking time.

“Jemaah haji berada di Madinah hanya 8-9 hari untuk menjalani ibadah Arbain di Masjid Nabawi. Kontrak hotel pun sesuai dengan jadwal itu.

Setelah selesai salat Arbain 40 waktu, jemaah menuju Mekah,” jelas Ihsan di Kantor Misi Haji Indonesia Daker Madinah.

Saat ini sudah 31.160 jemaah haji Indonesia tiba di Madinah. Ihsan berharap para petugas haji, baik di bandara maupun di tempat lain, terus meningkatkan kerja sama. (X-7)

SUARA ANDA

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017 EDITORIAL

Tanggapan Editorial

2 Agustus 2017

Dilepas Bebas

Dana Mangkrak Membengkak K EBANYAKAN permasalahan di negeri ini terus berulang tanpa ada pemecahan yang benar-benar tuntas. Tiap tahun, misalnya, kita disuguhi informasi tentang dana daerah yang mangkrak dalam jumlah besar di bank. Kementerian Keuangan mencatat total dana simpanan pemda di perbankan per akhir Juni 2017 mencapai Rp222,6 triliun. Nilainya membengkak Rp7,9 triliun jika dibandingkan dengan Juni tahun lalu.

Dana lebih dari Rp200 triliun tersebut, bila digunakan untuk membangun dan memperbaiki gedung sekolah, akan menghasilkan tidak kurang dari 2.000 bangunan. Jika itu dipakai untuk membangun pasar modern, bisa didapat sedikitnya 500 unit.

Apabila dana itu dimanfaatkan untuk membangun rumah sakit dengan sarana lengkap tipe A, diperoleh kurang lebih 12 unit.

Pendeknya, dana pemda yang terus mangkrak di bank membuat banyak kesempatan untuk memajukan daerah menguap begitu saja. Kesempatan untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas sebagai modal utama pembangunan berkali-kali terlewatkan. Tidak mengherankan banyak daerah yang lamban tumbuh hingga membuat angka kemiskinan enggan turun.

Para pemimpin daerah dengan dana mangkrak yang besar hampir selalu miskin inovasi. Penyebab lain ialah ketakutan menyalahi aturan dan prosedur bila bergerak cepat. Mereka kemudian terengah-engah mengimbangi pesatnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pusat.

Yang tidak kalah memprihatinkan ialah serapan anggaran tinggi pun tidak selalu m e n c e r m i n k a n ke p i a w a i a n pemimpin daerah dalam memanfaatkan pendapatan daerah sebesar-besarnya untuk kepen-

tingan publik. Angka-angka belanja rutin, seperti tunjangan pegawai dan tunjangan anggota dewan, biaya perjalanan dinas, serta biaya rapat

ditingkatkan agar angka serapan tinggi. Akibatnya, belanja boleh jadi besar, tetapi tidak berpengaruh banyak pada pembangunan daerah.

Itu masih ditambah mental korup yang terus mengakar dalam diri para birokrat. Perilaku-perilaku yang jelas menghambat gerak maju daerah tersebut tidak bisa terus dibiarkan.

Daerah membutuhkan birokrat yang berjiwa entrepreneur atau wirausaha alias biropreneur. Mereka merupakan pemimpin daerah yang efisien dalam mengelola anggaran dan efektif dalam memanfaatkan pendapatan daerah untuk kepentingan umum warganya.

Sikap mental biropreuner tersebut bisa dipupuk dan ditularkan. Tugas pemerintah p u s a t u n t u k m e ny e b a r k a n penerapan tata kelola terbaik ke seluruh daerah. Indikator evaluasi jangan sekadar besarnya serapan anggaran, tetapi harus dikombinasikan dengan indikator kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan warga. Terapkan standar pelayanan publik menjadi pedoman seluruh daerah.

Selain itu, pusat harus mampu menyingkirkan ketak u t a n p e m d a m e ny a l a h i prosedur dengan memberikan pendampingan intensif.

Bila perlu permanenkan kerja sama bimbingan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan. Setelah itu, sanksi bisa diterapkan bagi daerah-daerah yang nilainya rendah. Tidak kalah penting, kesadaran masyarakat untuk tidak menerima begitu saja pelayanan publik di bawah standar nasional. Publik mesti aktif ikut mengawasi dan melaporkan ketidakberesan lewat berbagai saluran pengaduan yang tersedia.

Kini, bukan lagi zamannya bersikap permisif. Koreksi akhir bisa dilakukan lewat ajang pemilihan kepala daerah.

Kedaulatan berada di tangan rakyat agar rakyat bisa mengubah nasib melalui para pemimpin mumpuni.

MEMBENGKAKNYA dana mangkrak di daerah, mungkinkah sebagai bukti gagalnya desentralisasi fiskal? Desentralisasi fiskal yang diluncurkan pada 2001 bertujuan menciptakan aspek kemandirian pengelolaan keuangan daerah.

Bantuan pendanaan berupa transfer ke daerah sebesar triliunan rupiah yang dialokasikan dalam APBN setiap tahun merupakan bukti keseriusan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Dana transfer ke daerah yang sangat besar itu tidak diimbangi dengan transfer of knowledge yang memadai dari pusat ke daerah. Daerah dilepas bebas mengurus tata kelola administrasi keuangan daerah.

Kletus Apeliling

Susah Dipercaya

MEMANG susah dipercaya penguasa daerah untuk bisa ikut serta memajukan negara.

M Makhfudz

Miskin Inovasi

MISKIN inovasi, itulah kata-kata yang tepat untuk para pemimpin di daerah pada umumnya sejak zaman pemerintahan Jokowi yang fokus kepada pembangunan dan menerapkan slogan kerja, kerja, dan kerja.

Kelihatan mana pemimpin daerah yang kreatif dan mana yang kebanyakan teori.

Maaf, kebanyakan saya lihat masing-masing warga daerah yang memilih pemimpin mereka hanya karena berdasarkan, antara lain dia merupakan tokoh masyarakat (belum bisa dibuktikan kerja dan profesionalnya), serta politikus daerah yang berambisi jadi pemimpin daerah tapi kinerja nol.

@al_petarung

Bermental Korup

ADA juga pemimpin daerah yang ‘kelihatan’nya bagus saat membangun daerah yang dia pimpin sebelumnya, misalnya bupati, lalu menjadi bermental korup saat naik kasta menjadi gubernur.

Padahal, masyarakat sudah berekspektasi banyak terhadap figur tersebut dilihat dari rekam jejaknya saat dahulu memimpin daerahnya.

Apakah mereka ketagihan menjadi pemimpin?

Saya lihat banyak sekali pemimpin kita yang sudah memimpin ingin memimpin lagi dua periode. Bahkan, ingin menjadi lebih tinggi lagi jabatannya.

Mungkin mereka beralasan dua periode untuk meneruskan program yang selama ini mereka jalankan. Atau mungkin menjadi pemimpin ada enaknya walaupun miskin inovasi. Begitulah yang terjadi.

@evaljuni

DUTA

FORUM

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Surat untuk Wali Kota Depok

P

EMBERLAKUAN jalur satu arah di Kota Depok membuat pusing kami para penghuni Perumnas Depok I karena biasanya jalan-jalan dalam perumahan tidak terlalu ramai oleh kendaraan.

Namun, setelah pemberlakuan satu arah di Kota Depok tersebut, sangat banyak kendaraan yang berseliweran dalam perumahan kami, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Jalan dalam perumahan kami yang biasanya bisa kami pergunakan untuk jalan santai pada pagi hari, saat ini rasanya agak sulit. Kondisi jalan yang ramai mengharuskan kami untuk lebih hati-hati saat melewatinya. Kami tidak bisa tenang saat menyusuri jalan di perumahan kami karena jumlah kendaraan yang berseliweran saat ini cukup banyak dalam perumahan kami. Bahkan, mereka sering kali membawa kendaraan dengan kencang meskipun masuk ke perumahan dan gang-gang sempit.

Terus terang saja, saya sangat berharap para pengendara itu punya kepedulian sedikit terhadap para penghuni perumahan yang mereka lewati. Saya mengimbau para pengguna jalan, tolong juga menyadari bahwa Perumnas sekarang lebih banyak diisi para pensiunan. Jadi berhati-hatilah melewati perumahan kami. Jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan bersama.

Mengenai pemberlakuan satu arah, seharusnya Bapak Wali Kota Depok memikirkan lebih dulu solusi bagi kami yang tinggal dalam Perumnas tersebut, mengingat banyaknya kendaraan yang melewati perumahan kami dan sangat menganggu karena mereka memacu kendaraan dengan kencang. Apakah perlu ada perbaikan jalan dan

sebagainya.

Selain itu, seharusnya ada sosialisasi sebelum pemberlakuan satu arah di Kota Depok dan pengalihannya ke dalam perumahan kami.

Para pengguna jalan yang melewati perumahan kami seenaknya mengebut, sedangkan kami punya cucu yang masih kecil sehingga menjadi tidak aman lagi jalan di depan rumah kami. Kami pun menjadi ketakutan melihat cucu-cucu kami bermain di sekitar rumah.

Saya mengusulkan, bagaimana kalau pemberlakuannya hanya di jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu saja. Contoh di Jalan Nusantara Raya, jalan tersebut menjadi sering macet saat jam berangkat dan pulang kerja serta jam sekolah.

Sebaiknya, pada Sabtu dan Minggu saat libur, kendaraan tidak lagi melewati perumahan kami. Karena, bagi kami, hari Sabtu dan Minggu itu adalah hari kumpul keluarga.

Kami perlu menggunakan hari-hari tersebut untuk beristirahat bersama keluarga dari kebisingan.

Saya berharap Bapak Wali Kota meninjau ulang soal pemberlakuan jalan kami tersebut. Masukan dari kami supaya dapat menjadi pertimbangan untuk mencari jalan keluar bersama-sama.

Kami juga ingin Kota Depok aman dan tenteram. Soal kemacetan yang merupakan salah satu masalah di Kota Depok harus kita pecahkan bersama. Tidak hanya menyelesaikannya dengan memindahkan kemacetan dan kebisingan ke wilayah perumahan kami.

Semoga masukan ini didengar Bapak Wali Kota Depok.

Yoyo Warga Depok I

Kirimkan komentar Anda atas tema: Bagaimana Melindungi Masyarakat dari Beras Ilegal? (31 Juli - 5 Agustus 2017) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Harus Ada Standar Pelayanan di Kapal Laut

S

UDAH 5 tahun ini saya rutin (minimal 2 kali dalam sebulan) menggunakan jasa penyeberangan kapal ro-ro (roll onroll off) di jalur Merak-Bakauheni dan sebaliknya. Saya mulai memakai jasa kapal ro-ro di jalur ini sejak 1995. Dalam rentang waktu itu, saya memahami kondisi pelayanan di atas kapal.

Jujur saya akui, layanan angkutan penyeberangan MerakBakauheni dan sebaliknya semakin baik tahun-tahun belakangan.

Lama penyeberangan sudah (lumayan) stabil, antara 2,5-3,5 jam.

Kadang malahan tak sampai 2,5 jam.

Lancarnya penyeberangan ini hanya pada hari-hari biasa. Kalau saat masa liburan seperti Natal-Tahun Baru, apalagi saat musim arus mudik atau arus balik Lebaran, ketika penumpang membeludak, lama penyeberangan

biasanya bertambah.

Akan tetapi, molornya tidak lagi seperti 4-5 tahun lalu, penumpang kapal bisa terombang-ambing di tengah laut selama 3-5 jam hanya karena menunggu jadwal sandar di pelabuhan. Syukurlah ‘masamasa kegelapan’ itu sudah bisa diatasi pemerintah.

Kondisi kapal penyeberangan di jalur Merak-Bakauheni sekarang juga sudah jauh lebih baik. Kapalkapal ‘rongsokan’, yang jauh dari layak untuk mengangkut manusia (penumpang) itu, jumlahnya sudah berkurang. Entah kenapa para pemangku otoritas (Kementerian Perhubungan, ASDP, dan Gapasdap) masih mempertahankan kapal-kapal itu.

Kita hanya bisa berharap pemilik ‘kapal rongsokan’ itu segera bertobat dan memperbaiki kapalnya. Mereka mestinya tahu diri, malu, becermin, dan belajar

dari pemilik kapal baru dengan pengelolaan profesional yang semakin banyak beroperasi di jalur Merak-Bakauheni.

Belajarlah dari mereka cara mengelola kapal sehingga dek penumpang dan kendaraan selalu bersih. Bahkan, ada sejumlah kapal yang menyiapkan eskalator dari dek kendaraan ke dek penumpang.

Di dek penumpang, disediakan pula ruang-ruang khusus untuk ibu menyusui, smoking room, tempat tidur untuk sopir, tempat tidur penumpang, unit layanan kesehatan, layanan pijat refleksi, restorasi, dan fasilitas lainnya.

Pelayanan betul-betul memuaskan. Nyaman, bersih, dan relatif lebih aman. Yang tak kalah penting, semua fasilitas tersebut gratis. Tidak ada biaya tambahan ditarik dari penumpang.

Pertanyaan saya, mengapa

pemilik kapal-kapal baru itu mampu memberi pelayanan yang prima dan gratis kepada penumpang? Mengapa pula pemilik kapal ‘rongsokan’ itu tidak mampu?

Apakah manajemen ASDP dan Gapasdap (Gabungan Pengusaha ASDP) tidak punya standar pelayanan? Apakah tidak terpikirkan atau memang sengaja dibiarkan (tanpa standar pelayanan) dan dipertahankan seperti itu?

Saya berharap semua pemangku otoritas di jalur penyeberangan Merak-Bakauheni memberi perhatian serius. Dengan perubahan pelayanan itu, program tol laut yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK betul-betul bisa dinikmati publik. Selamat membenahi.

Kevin SJS, Bandar Lampung

Masyarakat Harus Aktif Membantu B ERAS merupakan kebutuhan utama dalam konsumsi pangan kita, dengan sumber karbohidrat yang sangat penting di dalamnya. Namun, pada pertengahan Juli lalu, kita dikejutkan dengan penggerebekan pabrik beras PT Indo Beras Unggul yang diduga melakukan praktik ilegal dengan memalsukan jenis beras yang telah dipasarkan dengan merek-merek yang sudah terkenal.

Persoalan seperti ini jelas membuat masyarakat terkejut sekaligus terhenyak melihat praktik keji yang dilakukan demi meraup keuntungan besar tersebut.

Bayangkan, jutaan kilogram beras yang dipalsukan dan dimanipu-

lasi menjadi beras untuk kelas premium dan disulap layaknya beras asli dan tidak ada satu kecacatan sedikit pun dalam produksinya. Ini menggambarkan betapa jahatnya produsen itu melakukan semacam penipuan terhadap konsumen dengan embel-embel ‘beras subsidi’.

Perusahaan itu pun sudah jelas melanggar peraturan tentang penggunaan gabah karena membeli gabah dari petani sangat jauh berbeda dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah dibantu aparat penegak hukum terus melakukan investigasi lebih dalam lagi dan harus mengusutnya hingga tuntas.

Kita sebagai masyarakat juga

mengapresiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia beserta dengan Kementerian Pertanian yang telah berhasil membongkar praktik jahat beras abal-abal ini. Kasus ini jangan hanya sampai penindakan awal, diutamakan pengusutan lebih dalam lagi terkait dengan siapa saja orang yang bermain dalam praktik culas dan menyesatkan ini.

Di samping itu, peran aparat berwenang dalam menyelisik sampai ke akar permasalahan ini juga harus diperkuat. Kita pun berharap agar masalah ini lebih cepat selesai diusut dan jangan ada lagi kasuskasus beras abal-abal.

Selain itu, diharapkan juga agar

masyarakat jangan hanya sekadar tahu saja terhadap masalah beras ilegal tersebut. Masyarakat juga harus berperan aktif untuk membantu pemerintah mengecek keberadaan beras ilegal tersebut di pasaran dan melaporkannya bila menemukan hal-hal yang mencurigakan. Untuk selanjutnya, masyarakat juga harus lebih hatihati lagi saat berbelanja beras.

Alvan Lazuardie Alkhaf Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Mahasantri Pesantren KH Mas Mansyur Universitas Muhammadiyah Surakarta.

POLITIK & HUKUM

Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi wilayah yang paling banyak pengaduan soal pungutan liar. golda@mediaindonesia.com

P

RAKTIK pungutan liar pada sentra pelayanan publik di sejumlah kementerian/lembaga serta pemerintah daerah hingga tingkat desa, korporasi, dan lembaga independen terbukti masih marak.

Sektor pelayanan masyarakat, hukum, dan pendidikan mendominasi pelanggaran itu.

Sekretaris Menko Polhukam Letjen Yoedhi Swastono seusai membuka Workshop Satgas Saber Pungli se-Indonesia, di Mercure Convention Centre Hotel, Ancol, Jakarta Utara, kemarin pun membenarkan hal itu.

Kegiatan yang berlangsung sejak 2-4 Agustus itu melibatkan 300 peserta yang berasal dari perwakilan unit pemberantasan pungli (UPP) provinsi, anggota satgas, dan Kementerian Polhukam.

Sejak Satgas Saber Pungli dibentuk pada 28 Oktober 2016, tercatat ada 31.110 laporan pengaduan masyarakat.

Rinciannya, laporan via pesan singkat (SMS) sebanyak 20.020, surat elektronik 6.641, aplikasi

daring 1.960, call centre 193 dengan 1.877 laporan, surat 518, serta pengaduan langsung 94 kasus.

Dari pelaporan itu, pengaduan terbanyak berada pada sektor pelayanan masyarakat, yakni 36%. Berikutnya bidang hukum 26%, pendidikan 18%, perizinan 12%, dan kepegawaian 8%. Satgas dan UPP juga berhasil melakukan 917 kegiatan operasi tangkap tangan (OTT), mengamankan 1.834 tersangka di berbagai instansi, serta mengamankan barang bukti Rp17.623.205.500.

“Instansi paling banyak dilaporkan ialah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan. Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi wilayah yang paling banyak pengaduan tersebut,” katanya.

Wakil Ketua Pelaksana II Satgas Saber Pungli Widyo Pramono menambahkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 telah melegitimasi satuan tugas sapu bersih pungutan liar untuk

3

Langkah Hary Tanoe Dukung Jokowi di 2019 Layak Dicurigai

Sektor Pelayanan y Marak Pungli GOLDA EKSA

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Widyo mengakui satgas tidak perlu mengubah pola kerja meski diketahui pungli semakin marak.

Selama ini satgas bertugas untuk menerima pengaduan masyarakat. Data itu lalu div-

erifikasi serta disampaikan kepada instansi terkait agar segera dilakukan penindakan.

Pungli KTP Soal pungli ini, Mendagri tidak menampik informasi yang menyebut banyak oknum yang meminta imbal jasa dalam pengurusan KTP-E di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta.

Artinya, upaya memberantas praktik pungli terhadap pelayanan masyarakat belum sepenuhnya tuntas.

“Hasil pertemuan kami dengan Ombudsman paling banyak keluhan masyarakat yang langsung terdata lewat Ombudsman itu berkaitan dengan KTP-E, surat kematian, dan surat keterangan lahir,” ujar Tjahjo.

Besaran pungli yang diadukan masyarakat bervariatif, antara Rp10 ribu-Rp20 ribu.

Meski nominalnya terbilang kecil, tetap saja praktik seperti itu sebagai pelanggaran dan tidak boleh dibiarkan. (Gol/P-2)

PARTAI Perindo secara tiba-tiba mendukung Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden 2019. Meski masih sebatas usulan, rencana itu cukup mengejutkan. Apalagi selama ini Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo selalu mengambil posisi berlawanan dengan Jokowi.

Langkah inilah yang dicurigai Partai NasDem. Anggota Dewan Pakar NasDem Taufiqulhadi berharap Hary Tanoe menyelesaikan kasus hukumnya dulu.

“Saya agak heran, kok cepat sekali berbalik. Tidak ada angin, tidak ada hujan, kok berbalik. Seperti angkot yang kekurangan penumpang ya, tiba-tiba berbalik saja dan akhirnya dia bolak-balik di jalan itu enggak tahu ke mana jalan,” kata Taufiq.

Taufiq mengatakan NasDem akan menyikapi manuver Hary Tanoe dengan hatihati. Apalagi, Hary Tanoe sedang memiliki masalah hukum dan kini sudah menjadi tersangka.

Ternyata, sebelum Hary Ta n o e m e ny a t a k a n d u kungan, dia sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Soal pertemuan itu disampaikan langsung oleh Tjahjo. Dia mengatakan pertemuan itu berlangsung selama sekitar 5 jam.

“Saya semalam (1/8) 5 jam sama Pak Hary Tanoe.

Tidak membicarakan itu (dukungan ke Jokowi) ya.

Namun, kita mengevaluasi kinerja Pak Jokowi,” kata Tjahjo saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Tjahjo mengaku terkejut atas sikap Hary Tanoe, yang langsung mengumumkan ke media soal dukungannya terhadap Jokowi.

Lantas, apakah dukungan ini ada kaitannya dengan proses hukum yang dihadapi Hary Tanoe? “Enggak. Enggak ada barter-barteran,” katanya.

Partai politik yang bisa mengusung capres ialah partai yang pernah ikut Pemilu 2014.

Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi mengingatkan bahwa partai politik yang bisa mengusung Joko Widodo di Pilpres 2019 ialah partai yang pernah ikut Pemilu 2014, sesuai dengan UU Pemilu yang mensyaratkan angka presidential treshold 20%-25%.

“Itu artinya bahwa pengusung ialah parpol yang pernah ikut Pemilu 2014,” kata Baidowi.

Menurutnya, jika ketentuan PT belum dibatalkan, dukungan Perindo tidak tercatat di KPU sebagai pengusung.

Anggota Komisi II DPR itu mengatakan PPP belum bisa mengukur seberapa kuat dukungan Jokowi pascasikap Perindo itu.

“PPP tetap mendukung Jokowi karena sudah menjadi keputusan mukernas” katanya. (Deo/Pol/Ant/P-2)

Dana Banpol Mengalir ke Kubu Romi

MI/SUMARYANTO BRONTO

KUNJUNGAN PENERANGAN KOSTRAD: Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman

Kansong (kedua kanan), Direktur Sales & Pengembangan Bisnis Media Indonesia a Shanty Nurpatria (kanan) memberikan cendera mata kepada Kepala Penerangan Kostrad Letkol Inf Putra Widyawinaya (kedua kiri) dan Wakil Kepala Penerangan Kostrad Letkol Inf Piter Dwi Ardianto seusai kunjungan di Kantor Media Group, Jakarta, kemarin. Kunjungan tersebut dalam rangka perkenalan pejabat baru di satuan penerangan Kostrad.

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan pemerintah daerah segera mencairkan dana bantuan partai politik untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

L e w a t s u ra t b e r n o m o r 213/2600/Polpum yang dikirimkan kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kemendagri meminta dana tersebut dicairkan bagi PPP kepengurusan Romahurmuziy alias Romi.

Surat tersebut berpotensi terjadinya pidana korupsi. Pasalnya, pada poin 5 dari surat tersebut menyatakan bahwa sengketa PPP telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali Nomor 79 PK/Pdt.SusParpol/2016 tanggal 16 Juni

2017 mengabulkan gugatan perdata sengketa partai politik yang diajukan Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016 dengan Ketua Umum Romahurmuziy Padahal, diketahui PPP Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz telah mengantongi Putusan MA 601 dan MA 504 yang berkekuatan hukum tetap dan saat ini sedang menunggu eksekusi pelaksanaannya. Ini artinya sengketa PPP saat ini belum berkekuatan hukum tetap.

Kubu PPP Djan Faridz juga melaksanakan peninjauan kembali (PK) di atas PK karena PK kubu Romi dianggap melawan UU Pemilu 2008 yang menyatakan kasasi MA itu ialah final dan banding. Hal ini dimungkinkan karena seng-

keta parpol itu masuk perdata khusus (bukan perdata biasa).

Hal itu tidak diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.

Namun, Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Jakarta Ahmad Dimyati Natakusumah justru tak mempersoalkan dana banpol mengalir ke kubu Romi.

Pasalnya, PPP menjadi satusatunya parpol yang belum mendapatkan dana bantuan politik.

“Atas terbitnya surat itu, mau tidak mau memang harus dicairkan. Daripada hangus.

Soalnya waktunya sudah mepet dan tiap daerah hanya PPP yang belum dapat,” ujar Dimyati.

Dimyati menambahkan, pencairan dana banpol tidak perlu menunggu kedua kubu

PPP islah. Ia menilai dualisme kepengurusan PPP merupakan persoalan internal dan hingga kini prosesnya masih belum menemui titik terang.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan bahwa kemudian keputusan-keputusan resmi yang sudah dikeluarkan, baik oleh Kemenkum dan HAM maupun MA belum mengakhiri konflik PPP itu menjadi urusan internal PPP. “Pemberian bantuan oleh negara mengikut apa yang secara sah sudah diputuskan,” ujarnya.

Karena prosesnya dilakukan mengikuti aturan hukum yang berlaku, menurut Lucius, tidak ada unsur pelanggaran yang bisa digugat. (Deo/P-2)

PKB bakal Agresif Lawan Kampanye Hitam kitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyeru kepada seluruh kadernya di daerah penyelenggara Pilkada 2018 untuk bersikap agresif menanggapi berbagai kampanye hitam yang kerap ditujukan kepada partai.

“Sudah waktunya kader PKB bersikap lebih agresif dalam menghadapi setiap situasi yang ada,” kata Muhaimin di hadapan ratusan kader PKB peserta Musyawarah Wilayah IV Jawa Barat di Bekasi, kemarin.

Menurut Muhaimin, sikap pasif para kader juga pemimpin PKB baik di tingkat dewan pengurus cabang maupun dewan pengurus wilayah terhadap serangan kampanye hitam ini sudah berlangsung sejak lama.

“Sejak akhir 1998, PKB sering kali difitnah dengan isu-isu ketidakislamian, bidah, dan lainnya. Derasnya tuduhan dan fitnah itu selama ini hanya

disikapi dengan diam tanpa ada upaya melakukan klarifikasi dengan kebenaran yang sesungguhnya,” ujarnya.

Demikian pula saat akhirakhir ini muncul tudingan Nahdlatul Ulama (NU) menerima dana hingga Rp1,5 triliun yang tidak terklarifikasi dengan baik.

“Tuduhan tidak benar itu semestinya diklarifikasi karena uang tersebut merupakan program kredit bagi masyarakat,” ujar Muhaimin.

Menurut dia, kampanye hitam seperti itu sudah seharusnya diserang balik dengan klarifikasi lewat sejumlah instrumen, salah satunya di media sosial. Perubahan sikap tersebut diyakini mampu membawa kebangkitan partai menuju posisi yang lebih baik lagi.

Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut menduga ketiadaan figur menonjol di kalangan kader merupakan salah satu akibat kekurangagresifan

MI/M TAUFAN

“Jika saja kaderkader serta ketua-ketua DPC punya sikap agresif tersebut, tentunya di ajang pilgub Jabar sudah ada tokoh internal yang punya daya jual untuk diusung.”

Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB

sikap yang ditunjukkan dalam berpolitik.

“Jika saja kader-kader serta ketua-ketua DPC punya sikap agresif tersebut, tentunya di ajang pilgub Jabar seperti ini sudah ada tokoh internal yang muncul dan punya daya jual untuk diusung. Bukan justru seperti sekarang, semua kandidat muncul dari luar partai dan kita hanya menjadi pendukung,” papar Muhaimin.

Dalam menanggapi seruan tersebut, Syaiful Hadi yang didapuk sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKB Jabar periode 2017-2022 mengaku siap menjalankan arahan ketua umum.

Menurut dia, salah satu penyebab tidak terciptanya agresivitas kader sesuai harapan tersebut ialah terlampau fokusnya perhatian pada suatu problem tertentu.

“Jadinya kurang kreatif, kurang agresif, dan itu yang akan kami ubah,” tandas Syaiful. (Ant/P-1)

ANTARA/RISKY ANDRIANTO

PERKENALKAN CALON GUBERNUR JABAR: Dua bakal calon Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (kiri) dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, menghadiri acara Musyawarah Wilayah IV PKB Jawa Barat di Bekasi, kemarin. Musyawarah tersebut di antaranya mengagendakan pembahasan perkenalan para calon Gubernur Jawa Barat yang akan menjadi pilihan PKB dalam Pemilihan Gubernur Jabar 2018.

4

HUKUM

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

Pansus Komit Ingin Benahi KPK Bila pansus berhenti di tengah jalan, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi DPR sekaligus menjadi malapetaka terhadap perjalanan komisi antirasywah ke depan.

CHRISTIAN DIOR SIMBOLON dior@mediaindonesia.com

M

ESKIPUN belum mampu menghadirkan pimpinan KPK dan ditinggalkan Fraksi Gerindra, Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi tak patah semangat. Menurut Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa, keberadaan pansus dibutuhkan untuk membenahi KPK. “Kalau pansus berhenti di tengah jalan, akan menjadi malapetaka bagi KPK. Saya termasuk yang menyusun UU KPK dan apa yang terjadi saat ini jauh dari mimpi KPK yang dicita-citakan dulu,” ujar Agun dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Status independen bukan berarti KPK bebas dari pengawasan pihak lain.

Agun pun meminta kesediaan pimpinan KPK untuk memenuhi panggilan pansus.

Pasalnya pansus telah mengumpulkan sejumlah laporan dari publik terkait dengan kinerja KPK. Temuan itu nantinya dikonfirmasikan langsung

kepada KPK sebagai bagian dari upaya pembenahan lembaga antirasywah itu.

“Kita akan mengevaluasi perjalanan KPK selama 15 tahun. Apakah betul koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan KPK selama ini?

Apakah betul ada intimidasi dalam pemeriksaan? Yang kita tahu banyak saksi yang mencabut BAP saat di persidangan.

Ini kan jadi pertanyaan,” tegas politikus Golkar itu.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu mempertanyakan sikap KPK yang berkukuh tidak mau hadir di DPR. Padahal, KPK merupakan lembaga yang dilahirkan dari UU yang disusun dan diketukpalukan di DPR. “KPK seolah-olah menjadi komisi paling kuasa. KPK seharusnya enggak boleh antikritik dan mau diawasi. Tidak ada satu lembaga pun di negeri ini yang tidak bisa diawasi.

Enggak boleh absolut begitu.”

Ia menilai KPK terkesan hanya heboh di pemberitaan.

Dari 125 kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin senilai Rp7,7 triliun, misalnya, KPK hanya menggarap lima kasus.

“Itu pun hanya senilai Rp200 miliar. Tapi, kasus korupsi Nazaruddin di polisi Rp2,2 triliun dan kejaksaan Rp700 miliar enggak seheboh seperti KPK. Biasa saja,” imbuhnya.

Masinton berharap Ketua

MI/SUSANTO

PANSUS KPK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI: (Dari kiri) Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu, pengamat hukum Johnson Panjaitan, Koordinator

Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Syaiful Bachri berbicara dalam diskusi tentang Pansus KPK dan pemberantasan korupsi, di Press Room DPR, Jakarta, kemarin.

KPK Agus Rahardjo mempersiapkan diri karena pansus bakal segera memanggilnya ke DPR. “Agus siapkan saja dirinya nanti untuk dipanggil ke pansus sebagai pemimpin KPK,” ucapnya.

Pihak KPK, imbuhnya, tidak perlu takut karena pansus tidak akan mengorek substansi perkara yang ditangani komisi antirasywah.

Menurut dia, pansus akan fokus meminta keterangan Agus tentang pelaksanaan undang-undang dan penggunaan anggaran oleh KPK. “Ini di luar perkara yang ditangani KPK,” tutur politikus PDIP itu.

Praktisi hukum Johnson Pandjaitan mendukung bahwa kinerja KPK perlu dikritik dan dievaluasi. Menurut dia, tidak jarang penyidik KPK melang-

gar hak asasi manusia dengan mengatasnamakan upaya pemberantasan korupsi.

“Contoh yang paling besar, pengacara di kantor hukum OC Kaligis yang tertangkap tangan. Anaknya dilarang menjenguk untuk silaturahim Lebaran karena sedang diisolasi. Ini tidak boleh. Ini pelanggaran HAM namanya,” ujar Johnson.

Wajar tidak hadir Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai wajar bila KPK enggan hadir di pansus angket.

“Karena pansus ini terbuka, mereka (KPK) takut dibongkar soal perkara. Tapi, kan ini bisa dibicarakan. Tidak perlu bicarakan perkara atau kalau terkait perkara, kan bisa saja

(rapat) tertutup,” tuaksnya.

Meskipun berstatus lembaga independen, menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Syaiful Bachri, bukan berarti KPK bebas dari pengawasan. Pengawasan oleh lembaga lain itu harus ada.

“BI (Bank Indonesia) juga independen, tapi bisa kan dipanggil ke DPR,” ujarnya.

(P-3)

Empat LP Khusus Narkoba Disiapkan SEBANYAK empat Lembaga Permasyarakatan (LP) akan dipersiapkan untuk menjadi LP khusus narapidana narkoba. Hal itu sebagai upaya pemerintah agar tidak ada lagi pengedaran narkoba yang dikendalikan dari balik jeruji besi.

Keempat LP tersebut ialah LP Gunung Sindur di Kabupaten Bogor, LP Langkat di Sumatra Utara, LP Batu di Nusakambangan, dan LP Asongan di Kalimantan Tengah. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM akan menggandeng Badan Narkotika Nasional serta Polri untuk melakukan pengamanan dan pengawasan berlapis di empat LP tersebut.

“Secepatnya akan kami persiapkan, kriteria siapa saja napi yang harus masuk sana

juga tengah dibicarakan dengan BNN dan Polri,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan Ma’mun dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, Jakarta, kemarin.

Keempat LP akan dikosongkan terlebih dahulu. Kemudian, dilanjutkan penambahan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi sebagai bagian kelengkapan sistem pengawasan di dalam LP. Pemerintah yakin ide pengosongan tersebut tidak akan menimbulkan kesulitan.

Meskipun demikian, pemerintah tidak mau membocorkan jenis teknologi yang akan dipakai dalam penguatan sarana dan prasarana LP khusus tersebut. “Yang jelas pengawasan akan jadi lebih kuat karena ada tiga lapisan

kekuatan di sini. Selama ini kalau pakai kekuatan kami sendiri tidak cukup,” imbuh Ma’mun.

Pemisahan napi narkoba dan penguatan LP terdorong oleh kasus Aseng yang menjadi napi narkoba kesekian yang masih mampu mengendalikan peredaran narkoba dari balik selnya, di LP Nusa Kambangan. Sebagai buntut kasus tersebut, Kepala LP dan kepala kesatuan pengamanan LP tersebut dipecat.

Ma’mun menyatakan penguatan serupa, yaitu dengan menggandeng pihak luar, sudah diimplementasikan di LP khusus narapidana terorisme di Sentul, Jawa Barat. “Di sana ada BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan kami,” terangnya.

Direktur Keamanan dan Ketertiban Kemenkum dan HAM

Sutrisman menambahkan tidak menutup kemungkinan akan ditambah kembali LP khusus napi narkoba di luar 4 LP tersebut. Hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan formulasi yang disusun bersama BNN dan Polri.

Lebih jauh, Sutrisman mengatakan, penguatan LP akan mengiringi upaya Kemenkum dan HAM yang tengah menyaring aparatur sipil negara (ASN) tambahan untuk ditempatkan di LP. Ia berharap akan ada perbaikan terhadap proporsi ideal petugas dengan narapidana.

“Kurang SDM itu benar, hari ini bisa satu (petugas) banding 62 (napi), sedangkan rekomendasinya satu banding 20. Saat ini penghuni LP ada 225 ribu orang seluruh indonesia dan hanya ada 120 ribuan kamar.”

(Ric/P-1)

MI/M IRFAN

CALON HAKIM AGUNG: Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari (tengah) bersama

dengan komisioner KY Sukma Violetta dan Maradaman Harahap melakukan wawancara kepada calon hakim agung yang dilakukan secara terbuka di Gedung KY, Jakarta, kemarin. Sebanyak 14 calon hakim agung menjalani tes terbuka yang dilakukan satu tim khusus.

Pemerintah Kebut Pembuatan SKB LEGALITAS surat keputusan bersama (SKB) terkait dengan peringatan dan pembinaan terhadap mantan anggota dan pengurus ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai amat dibutuhkan.

SKB merupakan optimalisasi penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sekretaris Menko Polhukam Letjen Yoedhi Swastono menegaskan sejauh ini pemerintah berupaya merampungkan pembahasan SKB itu. Menurutnya, SKB berisi imbauan yang memuat peran pemerintah dalam hal pembinaan.

“Intinya itu imbauan kita semua bahwa perppu itu menyangkut masalah organisasi masing-masing di masyarakat. Itu saja intinya di SKB,” ujar Yoedhi seusai membuka workshop satgas saber pungli se-Indonesia, di Mercure Convention Centre Hotel, Ancol, Jakarta Utara, kemarin.

Apabila SKB resmi dikeluarkan, pemerintah daerah melalui forum komunikasi pimpinan daerah wajib mengimbau seluruh anggota dan mantan pengurus ormas HTI mematuhi regulasi yang berlaku.

SKB tersebut diharapkan tidak berdampak pada tindakan persekusi terhadap mantan anggota HTI. “Masyarakat jangan melakukan persekusi terhadap ormas yang sudah dilarang. Itu enggak

MI/M IRFAN

“Itu imbauan kita semua bahwa perppu itu menyangkut masalah organisasi masing-masing,” Letjen Yoedhi Swastono Sekretaris Menko Polhukam

boleh,” tandasnya.

Di sisi lain, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang terlibat dengan organisasi terlarang HTI akan ditindak sesuai dengan aturan kepegawaian.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku belum mengetahui ada tidaknya PNS di lingkungan Pemkot Surabaya yang terlibat HTI. Meskipun ditemukan, Risma mengatakan akan menindak sesuai aturan

kepegawaian yang ada. “Ya kalau ada, tindakannya sesuai aturan saja,” kata Risma.

Hanya saja, pihaknya tidak ingin serta merta menindak dengan pemberhentian tanpa adanya bukti. “Kan kasian kalau dia cuma ikut-ikutan terus ditindak,” kata Risma.

Ia mengatakan pernah ditemukan PNS Pemkot Surabaya terlibat organisasi terlarang Gafatar yang kemudian ditindak. Namun, lanjut dia, PNS yang ditindak tersebut bukan hanya karena keterlibatannya pada organisasi tersebut, melainkan karena meninggalkan pekerjaan dalam waktu yang lama.

Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya M Nasih meminta dosen dan pegawainya yang menjadi anggota HTI mengisi surat pernyataan tentang kesediaan keluar dari keanggotaan dan tak lagi terlibat dalam HTI. “ J i k a t i d a k m a u m e n g i s i s u ra t pernyataan itu, otomatis yang bersangkutan harus keluar dari Unair. Surat pernyataan ini untuk semua dosen dan pegawai. Kami sudah memanggil dan menanyakan kepada yang bersangkutan siapa saja dosen yang ikut. Ada beberapa yang teridentifikasi, tapi hanya ikut mengaji, setelah sibuk dengan kegiatan lain mereka disuruh keluar karena kesibukan itu,” terangnya. (Gol/ Ant/P-5)

TIPIKOR

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

5

KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Gubernur Bengkulu KOMISI Pemberantasan Korupsi meminta keterangan belasan saksi saat rekonstruksi kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur nonaktif Bengkulu Ridwan Mukti. “Ya, belasan. Saya saksi untuk rekonstruksi di Kantor Gubernur Bengkulu, tetapi untuk materi dan jumlah adegan saya tidak tahu, kami saksi yang tidak terkait, tidak bisa melihat,” kata Asisten II Pemda Provinsi Bengkulu Ari Narsa di Bengkulu, kemarin.

Ari sempat bertemu dengan Ridwan Mukti, tetapi tidak mendapatkan kesempatan untuk berbincang. Walaupun hanya memberikan keterangan untuk kejadian di pemprov, Ari juga dihadirkan saat rekonstruksi di rumah pribadi Ridwan Mukti. “Saya tak sempat ngobrol, tetapi dia (Ridwan Mukti) sehat,” katanya.

Sementara itu, salah satu saksi lainnya, Ny Lia, juga ikut dimintai keterangan terkait kasus suap yang membelit sang gubernur beserta istri tersebut. “Saya kebetulan saat itu ada di rumah Gubernur untuk mengukur baju ibu, sebab ibu menjahit baju di tempat saya.

Setelah itu, saya pergi. Hanya itu saja keterangan Ari Narsa saya,” ucap Lia. Asisten II Pemprov Bengkulu Ridwan Mukti bersama istrinya, Lily Martiani Maddari serta dua tersangka lain, Joni Wijaya dan Rico Dian Sari bersama tim KPK datang ke Bengkulu dan menuju tempat kejadian perkara di rumah pribadi Ridwan Mukti di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB. Seusai dari kediaman Gubernur, rekonstruksi dilanjutkan di Kantor Gubernur Bengkulu sekitar pukul 16.00 WIB. Ridwan dan tiga tersangka lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 20 Juni 2017. Ridwan beserta istri dan Rico Dian Sari diduga menerima fee dari Jhoni Wijaya terkait proyek jalan di dua kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Jhoni Wijaya (JHW) disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, sebagai pihak yang diduga penerima, Rico Dian Sari (RDS), Lily Martiani Maddari (LMM), dan Ridwan Mukti (RM) disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 undang-undang yang sama, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (MY/P-3)

“Ya, belasan.

Saya saksi untuk rekonstruksi di Kantor Gubernur Bengkulu.”

MI/ROMMY PUJIANTO

DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI MARKUS NARI: Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-E Andi Agustinus alias Andi Narogong memasuki Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Andi diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus yang sama untuk tersangka anggota DPR RI Markus Nari.

Penyidikan KTP-E Fokus ke Tim Fatmawati Sebagian besar penyelewengan dalam kasus KTP elektronik direkayasa melalui sejumlah pertemuan yang berlangsung di Ruko Fatmawati, Jakarta Selatan, yang merupakan milik Andi Narogong.

DERO IQBAL MAHENDRA dero@mediaindonesia.com

K

OMISI Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait dengan pangadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E). Untuk sementara pengusutan akan fokus ke pertemuan Fatmawati, Jakarta Selatan. Berkenaan dengan itu, kemarin, KPK memeriksa auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Suaedi.

“Yang bersangkutan diperiksa

sebagai saksi untuk tersangka SN (Setya Novanto),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Selain memeriksa Suaedi, KPK juga memeriksa Deniarto Suhartono (swasta) dan Apandi (petugas keamanan) untuk tersangka Setya Novanto. Sebelumnya, Selasa (1/8), KPK juga memeriksa Dedi Prijono, kakak Andi Narogong, untuk tersangka Setya Novanto.

“Kami mengklarifikasi lebih lanjut soal indikasi peran yang bersangkutan dalam proses pengadaan KTP-E, khsusnya terkait

dengan pertemuan-pertemuan dan pembicaraan-pembicaraan yang terjadi di Fatmawati atau yang dalam tuntutan dan dakwaan disebut tim Fatmawati,” jelas Febri.

Ia menyatakan di ruko Fatmawati itu diduga terjadi pembicaraan atau proses pengaturan pengadaan KTP-E. Ruko itu merupakan tempat Andi Narogong mengatur para pengusaha untuk mengerjakan proyek itu, seperti mengatur pelelangan sehingga konsorsium yang mereka inginkan dapat memenangi lelang.

Proses lelang dan pengadaan, kata Febri, diatur Irman, Sugiharto, dan diinisiasi Andi Narogong yang membentuk tim Fatmawati guna melakukan sejumlah pertemuan di ruko tersebut.

Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, dengan terdakwa Irman dan

Pengusutan Skandal BLBI semakin Kuat PENGADILAN Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal Effendi Mukhtar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Penetapan Syafruddin sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sah karena sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yaitu adanya keterangan saksi, keterangan KPK, dan minimal dua alat bukti.

“Berdasarkan minimal dua

alat bukti yang sah penetapan tersangka kepada pemohon adalah sah secara hukum. Hakim berketetapan penetapan tersebut memenuhi permulaan bukti yang cukup,” kata Effendi saat membacakan putusan, kemarin.

Menurut hakim tunggal itu, permohonan Syafruddin yang menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah secara hukum harus ditolak secara keseluruhan.

Adapun biaya praperadilan yang dibebankan kepada pemohon yakni nihil.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan lembaga

antirasywah sejak awal optimistis akan memenangkan praperadilan tersebut. Ia menambahkan putusan hakim tunggal justru menjadi faktor yang memperkuat pengungkapan skandal BLBI. “Kalau dilihat dari substansi dan materi yang kami sampaikan, kami yakin sekali akan dimenangkan karena semua argumentasi yang disampaikan kami jelaskan mulai dari hal formil dan hal lainnya,” kata Febri.

Ia menambahkan objek kasus yang KPK tangani berbeda dengan objek Kejaksaan Agung yang sudah dihentikan

penyidikannya (SP3).

“Kenapa ini perlu kami jelaskan? Karena sebelumnya pihak tersangka menyampaikan bahwa itu sebagai salah satu argumentasi bahwa KPK tidak bisa memproses lagi karena itu sudah di-SP3 oleh Kejaksaan Agung sehingga bersifat ne bis in idem. Itu juga kami jelaskan,” kata dia.

Syafruddin diduga mengusulkan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004. (Ant/P-5)

HAKIM TOLAK GUGATAN SYAFRUDDIN:

Hakim Effendi Muchtar membacakan putusan praperadilan Syafruddin Temenggung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin. Hakim menolak gugatan praperadilan Syafruddin atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberian surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia di KPK.

MI/BARY FATHAHILAH

Sugiharto, disebutkan beberapa anggota tim Fatmawati, yaitu Jimmy Iskandar alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan, masing-masing menerima Rp60 juta dari aliran dana KTP-E. KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka. Politikus Golkar itu diduga menyalahgunakan kewenangan sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

“Akibat perbuatan itu diduga telah merugikan negara sekurangkurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan KTP-E senilai Rp5,9 triliun.”

Kesaksian Andi Narogong Untuk tersangka Markus Nari, KPK meminta kesaksian Andi Narogong. “Yang bersangkutan

diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN (Markus Nari),” kata Febri, kemarin.

Selain Andi, KPK memeriksa pengacara AKN Law Firm Demberger Panjaitan, juga untuk tersangka Markus Nari. Andi tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Sehari sebelumnya, Selasa (1/8), KPK telah memeriksa Sekjen Kemendagri periode 20072014 Diah Anggraeni, pun untuk tersangka Markus Nari.

Diah seusai diperiksa tidak memberikan komentar banyak terkait dengan materi pemeriksaan dan pertanyaan dari penyidik. “Enggak ada,” elaknya.

Ia pun mengaku tidak mengetahui soal hubungannya dengan Markus Nari terkait dengan kasus penghalangan proses penyidikan dan persidangan KTP-E. “Enggak tahu saya,” ucap Diah.

Febri menyatakan terkait dengan kasus merintangi penyidikan dengan tersangka Markus Nari, KPK harus menelusuri kronologi peristiwa proyek KTP-E. “Seperti pembahasan anggaran perlu kami ketahui sehingga saksi-saksi yang kami pandang berada pada saat itu dan mempunyai informasi pasti diperiksa, juga pihak-pihak yang diduga dipengaruhi tersangka.” (Ant/P-3)

6

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

POLITIK & HUKUM

Pansel Umumkan 14 Calon Komisioner Komnas HAM PANITIA Seleksi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan 14 dari 28 calon komisioner periode 2017-2022 yang lolos tahap wawancara terbuka. Selain unggul dari segi kapasitas, mereka dinilai memahami manajemen di Komnas HAM. Ke-14 calon komisioner yang dinyatakan lolos ialah Arimbi Herupoetri (mantan Komisioner Komnas Perempuan), Sandra Moniaga (petahana), Amirudin (anggota TPF Munir), Ahmad T Damanik (mantan komisioner ACWC), dan Sri Lestari (akademisi).

Panitia seleksi juga meloloskan Antonio Pradjasto (LSM), Beka Ulung Hapsara (LSM), Bunyan Saptomo (mantan dubes), Judhariksawan (akademisi), Hairansyah (akademisi), Mohammad Chairul Anam (advokat), dan Roichatul Aswadih (petahana).

“Nama lain yang lolos ialah Sondang Frishka Simanjuntak (Badan Pekerja Komnas Perempuan) dan Munafrizal Manan (akademisi),” kata Ketua Panitia Seleksi Jimly Asshiddiqie di Gedung Komnas HAM, Jakarta, kemarin.

Peserta yang lolos tahap wawancara terbuka akan mengikuti mekanisme seleksi, yaitu uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. DPR kemudian akan memilih tujuh nama untuk ditetapkan sebagai komisioner Komnas HAM periode 20172022.

Peserta yang lolos tahap wawancara terbuka akan mengikuti mekanisme seleksi uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. “Semoga sumber daya terbaik yang telah kami pilih mampu berkomitmen dan memberikan potensi tertinggi mereka bagi Komnas HAM sehingga mendorong peningkatan level kinerja dan kontribusi Komnas HAM,” lanjut Jimly.

S e m e n t a ra i t u , J a r i n g a n Perempuan Peduli Hak Asasi Manusia (JPP-HAM) menyebut ada lima nama calon komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 yang memiliki kompetensi, kredibilitas, akuntabilitas, dan berkeadilan gender. Itu sesuai dengan hasil pemantauan yang dilakukan 19-21 Juli.

Mereka ialah Arimbi Herupoetri, Sandra Moniaga, Amirudin, Harris Azhar, dan Sri Lestari.

Namun, dari kelima nama itu, hanya Harris Azhar dari Kontras yang tidak lanjut ke tahap berikutnya.

JPP-HAM berharap Komnas HAM periode mendatang tidak lagi gentar dan berani dalam menangani berbagai persoalan pelanggaran HAM.(Ant/P-5)

Gerindra Ogah Bela Arief Poyuono WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan pernyataan koleganya, Arief Poyuono, bersifat pribadi.

Partai tidak akan membantu jika Arief dilaporkan ke polisi karena telah menyebut wajar jika PDI Perjuangan disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Itu kan bukan urusan kita, ya.

Jadi, kita juga sudah menegur yang bersangkutan,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin, seperti dikutip Metrotvnews.com Menurut Fadli, pernyataan Arief sudah melampaui batas.

Arief dalam waktu dekat segera dipanggil ke DPP Gerindra untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu.

Dalam berdemokrasi, terang Fadli, sikap dan pandangan partai bisa saja berbeda. Namun, sesama partai harus saling menghormati. “Dia minta maaf juga pribadi, ya. Bukan atas nama (partai),” ucap Fadli.

Sebelumnya, melalui surat bermaterai, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra Arief Poyuono meminta maaf kepada PDIP atas pernyataannya yang dikutip di sejumlah media. Ia mengaku tidak bermaksud menuding PDIP sebagai PKI. “Karena itu, untuk meluruskan kesalahpahaman, saya Arief Poyuono meminta maaf yang

sebesar-besarnya kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh jajaran kader PDIP yang merupakan sahabat-sahabat saya atas statement saya tersebut di atas,” kata Arief melalui surat bertanggal 1 Agustus 2017 tersebut.

Meski begitu, Arief tetap dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Sekretaris Jenderal DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Wanto Sugito dan Ketua Bidang Hukum & HAM Fajri Safii. Repdem merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan.

Menurut Wanto, pernyataan Arief telah menghina kelompok dan golongan kader-kader PDIP. “Kami Repdem seluruh Indonesia melaporkan ke Polda Metro Jaya dan polda seluruh Indonesia, diterima dengan baik, tinggal menunggu tindak lanjut saja. Laporan didasarkan karena diduga menghina kelompok dan golongan kader kader PDI Perjuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 45A UU ITE,” ujar Wanto di Kantor Polda Metro Jaya, Selasa (1/8).

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyatakan orang yang menuduh PDIP sebagai PKI harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Orang tersebut dinilai tidak mengerti sejarah yang jelas menunjukkan PDIP merupakan partai berideologi Pancasila. (P-1)

PENGUMUMAN LELANG ULANG PEMBANGUNAN BPJS KESEHATAN CABANG BANDUNG Nomor : 1606/Wil-V/0817 Dengan ini diumumkan bahwa BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat akan mengadakan Lelang Ulang untuk Pengadaan : Judul Pembangunan Gedung BPJS Kesehatan Cabang Bandung

Jadwal Pengumuman : 3 Agustus 2017 Pendaftaran : 3 – 4 Agustus 2017

Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dan informasi lainnya untuk mengikuti Lelang ini, dapat dilihat pada Papan Pengumuman di BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat, Jl. Dr. Djundjunan No. 144 Bandung dan di website www.bpjs-kesehatan.go.id sesuai jadwal diatas.

Bandung, 2 Agustus 2017 Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat Tahun 2017

ANTARA/APRILIO AKBAR

HASIL PANSEL KOMNAS HAM: Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM Periode 2017-2022 Jimly Asshiddiqie (kanan), disaksikan Ketua Komnas HAM Nur Kholis (kiri), Wakil Ketua Pansel Harkristuti Harkrisnowo (kedua dari kanan), dan anggota Pansel Zoemrotin K Susilo menunjukkan daftar 14 nama calon anggota Komnas HAM, dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin. Calon komisioner yang lolos akan mengikuti tahapan final, yaitu uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

MK Ingatkan Keabsahan Penggugat Undang-Undang Pengurus partai politik, apalagi anggota DPR, merupakan bagian dari pembuat undangundang sehingga tidak semestinya ikut mengajukan uji materi.

RICHALDO Y HARIANDJA

richaldo@mediaindonesia.com

L

EGAL standing partai politik sebagai pemohon pengajuan uji materi UU Pemilu akan diperhatikan dengan saksama oleh majelis hakim. Anggota partai politik, apalagi anggota DPR yang ikut merumuskan undang-undang, tidak semestinya mengajukan permohonan uji materi.

Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengemukakan hal itu seusai kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan bersama Wasekjen Didi Irawadi yang menyambangi MK. Mereka berkonsultasi perihal rencana pengajuan permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu yang baru saja disahkan di DPR. Menurut Fajar, legal standing pemo-

hon atau penggugat akan dievaluasi di awal. Pengajuan permohonan oleh pengurus partai politik yang merupakan bagian dari DPR akan diragukan keabsahannya.

“Masak ikut membuat, tapi ikut menguji. Akan tetapi, kalau dapat meyakinkan hakim, ya, berarti bisa,” tutur Fajar, di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Fajar menyatakan kedatangan pengurus Partai Demokrat tidak masalah karena hanya untuk berkonsultasi. Mereka meminta kejelasan mekanisme hukum acara.

“Kalau terkait substansi gugatan, tentu tidak boleh,” imbuh Fajar.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan Demokrat akan mengajukan uji materi terhadap UU Pemilu. Salah satu poin krusial yang akan digugat, yakni soal ambang batas pencalonan presiden (presidential

threshold) 20%-25%.

Hinca menjelaskan rencana pengajuan uji materi ke MK merupakan tindak lanjut pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (27/7). UU Pemilu menjadi salah satu isu pokok pembicaraan kedua mantan jenderal TNI itu.

“UU Pemilu itu jadi episentrum kami kemarin karena itu akan mengubah sejarah dalam pilpres (pemilihan presiden) maupun pileg (pemilihan legislatif),” ungkap Hinca.

Persilakan gugat Dalam menanggapi rencana Demokrat, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku tidak mempermasalahkannya. Ia mempersilakan Demokrat menggugat ke MK. “Enggak masalah. Silakan saja (gugat ke MK),” ungkap Tjahjo saat ditemui di sela-sela Workshop Satgas Saber Pungli Se-Indonesia, di Ancol, Jakarta, kemarin.

Tjahjo menegaskan ambang batas 20%-25% yang menjadi salah satu poin yang dipermasalahkan di UU

Pemilu itu sudah dikaji secara menyeluruh. Pemerintah juga tidak sembarangan dalam mengajukan usulan tersebut ke DPR. Politikus PDIP tersebut menyatakan pemerintah tidak mungkin memaksakan pasal ataupun ayat-ayat yang bertentangan dengan konstitusi. Soal persepsi yang berbeda, hal tersebut bisa duji di MK. “Bukan parpol, bukan tokoh masyarakat, bukan anggota DPR, yang berhak menentukan itu MK,” tandas Tjahjo.

Sebelumnya, MK pernah memutuskan permasalahan ambang batas pencalonan presiden, yakni pada 2008 dan 2013. Dalam keputusan itu mahkamah menilai ambang batas pencalonan presiden ialah kebijakan yang terbuka atau open legal policy sehingga tidak masuk kewenangan MK. Kendati begitu, mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan hakim pasti mempunyai pertimbangan dalam memeriksa uji materi ambang batas pencalonan presiden jika dimohonkan lagi. Apa pun putusan hakim harus diterima semua pihak.

(Mtvn/P-1)

Pahami Konteks Kegentingan Memaksa HAKIM konstitusi Suhartoyo meminta pemohon uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat memahami tafsir mengenai keadaan genting yang memaksa.

Itu dikatakan Suhartoyo dalam sidang uji materi gugatan Perppu Ormas dengan pemohon Yayasan Sharia Law Aqonuni di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin. “Mesti dipahami keadaan yang memaksa di konsideran,” kata Suhartoyo.

Menurut dia, kegentingan memaksa di era dulu berbeda dengan konteks kekinian. Ia meminta pemohon dapat menghadapkan konteks kegentingan memaksa dengan kondisi terkini.

Apalagi, di era globalisasi dan informasi seperti sekarang.

“Mahkamah ingin pandangan itu.

Kalau secara konvensional memang Iya, bahwa ini tidak ada kegentingan memaksa. Kalau kita pahami dalam konteks kekinian secara eksisting sudah ada. Ini boleh berdebat,” lanjut dia.

Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo

Ekatjahjana mengatakan pemerintah sangat siap menghadapi gugatan terha dap Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Setidaknya sudah ada enam gugatan terhadap Perppu Ormas yang masuk ke MK. “Perppu diberlakukan untuk menyelamatkan NKRI dan ideologi Pancasila. Terkait anggapan para penggugat bahwa pemerintah sewenangwenang, argumentasi mereka tidak dapat diterima,” kata Widodo.

Ia menambahkan, kelompok masyarakat yang menolak perppu dan pembubaran HTI dapat mengajukan keberatan di pengadilan. Dalam sistem ketatanegaraan, setiap perppu diuji secara politik ke DPR dan secara yudisial ke MK. “Masih ada jalur yudisial dan legislasi. DPR punya kewenangan untuk tidak menerima perppu. Kita hormati (mereka yang menolak perppu) dan itu bagian dari proses demokrasi konstitusional kita,” imbuhnya.

Namun, Widodo belum mau membeberkan strategi hukum pemerintah menghadapi gugatan tersebut. Pasalnya, tidak tertutup kemungkinan draf gugatan diperbaiki setelah mendapat masukan dari majelis hakim konstitusi. (MTVN/AU/P-5)

MI/ADAM DWI

SIDANG UJI MATERI UU ORMAS: Ketua panelis hakim konstitusi

Arief Hidayat memimpin sidang Uji Materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, di Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin. Sidang beragendakan pemeriksaan pendahuluan.

OPINI

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

7

Gamang dengan Bela Negara Pertahanan Negara Rapuh F

ENOMENA yang terjadi te r h a d a p a n c a m a n n e gara tak bisa diabaikan.

Rentet an teror, wacana mengubah dasar negara, dan bergesernya konflik dari wilayah Timur Tengah ke Marawi, Filipina, yang notabene sudah berada di sekitar halaman Indonesia menjadi bukti nyata. Berbagai kebijakan dan aksi yang dilakukan pemerintah dan nonpemerintah terhadap hal tersebut, di satu sisi, perlu diapresiasi. Namun, di sisi lain, itu perlu juga dikritisi.

Berita di harian Media Indonesia (27/7) dengan judul ‘Bela Negara Harus Kekinian, bukan Militeristis’, termasuk yang harus dikritisi.

Dalam berita tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta masyarakat tak salah kaprah dalam memaknai program bela negara yang akan segera diterapkan pemerintah pada perayaan HUT RI pada 17 Agustus nanti. Ia memastikan konsep program itu akan jauh dari pendekatan semimiliteristis karena bela negara bukanlah program wajib militer.

“Tujuannya untuk membangkitkan kebanggaan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jadi konsepnya kekinian dengan melibatkan perkembangan social media, melibatkan berbagai hal, sebab kita tidak bisa lagi yang bersifat dogmatis seperti dulu. Jadi menyentuh seluruh kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Mengutip pesan Presiden Joko Widodo, Pramono mengatakan pendekatan berbau wajib militer, kental dengan berbagai latihan fisik , akan ditanggalkan. Pramono menyebutkan, jika memang

P

RO dan kontra disahkannya UU Pemilu serentak 2019 beberapa waktu lalu mengisyaratkan tarik-menarik kepentingan politik. Ketum Gerindra Prabowo Subianto sejalan dengan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menolak ambang batas pencalonan presiden dalam Pilpres 2019.

Keduanya bertemu di Puri Cikeas, Bogor. Masing-masing memberi keterangan pers yang makin menyeruak perdebatan di ruang publik. “Ini akan ditertawakan oleh anak cucu kita, kita malu pada bangsa-bangsa lain dan sangat bertentangan dengan konstitusi,” kata Prabowo Subianto. Publik ingin tahu konstitusi mana yang dilanggar dengan adanya ‘ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 20%-25% itu? Putusan MK tidak menyebut 0% atau sekian persen, tetapi hanya menyebut ‘pemilu serentak’.

Melawan konstitusi?

Putusan MK itu menyisakan ‘daerah tak bertuan’ yang segera diambil DPR dan pemerintah untuk musyawarah saat menyusun RUU Pemilu agar tetap memiliki ambang batas pencalonan presiden seperti dua periode ini.

Merembukkan hal itu tidak diharamkan demi mencegah chaos negeri yang terus diincar predator pemecah belah bangsa. Ini political game untuk moralitas politik. Pasal

PARTISIPASI OPINI

Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto

dibutuhkan payung hukum untuk sosialisasi bela negara itu, pemerintah akan membuatnya. “Kalau memang dibutuhkan payung hukum, itu akan disiapkan, tapi dalam waktu dekat ini momen 17 Agustus akan dilakukan sosialisasi bela negara itu,” kata dia. Ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, tentang momentum dan payung hukum. Kedua, tentang redaksional ‘menanggalkan wajib militer’.

Kepala Badan Intelijen Strategis TNI periode 2011-2013

Abai pada dasar hukum Jangan sampai hanya karena momentum hari jadi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2017, kesempatan ini digunakan untuk membuat program kekinian dengan ‘mengesampingkan’ dasar hukum yang digunakan dalam membuat program bela negara. Kesan yang ditangkap; buat dulu programnya, aturannya menyusul.

Melaksanakan bela negara adalah kewajiban dari setiap warga negara, tetapi bukan berarti bisa dilakukan sesuka hati karena bela negara merupakan salah satu dari subsistem pertahanan negara.

Pasal 7 ayat 2 UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Hal yang tak kalah penting, pada pasal 8 ayat 3 dinyatakan bahwa komponen cadangan dan komponen pendukung diatur dengan UU. Pasal 9 ayat 2 UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan keikutsertaan warga negara

P’A

dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui, (a) pendidikan kewarganegaraan, (b) pelatihan

dasar kemiliteran secara wajib, (c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara

sukarela atau secara wajib, dan (d) pengabdian sesuai dengan profesi.

Pada pasal 9 ayat 3 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran wajib, dan pengabdian sesuai profesi diatur dengan UU. Dengan demikian, jelas dan mutlak bahwa program bela negara tidak berdiri sendiri, tapi merupakan kegiatan yang secara langsung mendukung sistem pertahanan negara. Komponen cadangan untuk mendukung komponen utama disiapkan melalui pelatihan dasar kemiliteran wajib atau dikenal dengan wajib militer, sedangkan komponen pendukung disiapkan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian lewat profesi.

Kalau kemudian pemerintah akan membuat program bela negara yang bersifat kekinian dan akan meninggalkan wajib militer, serta aturannya dibuat menyusul, jelas itu melanggar undang-undang dan menjadi hal yang aneh jika komponen ‘cadangan dan pendukung’ yang notabene nonmiliter nantinya diberikan pelatihan dan aturan yang berbeda dari komponen utamanya.

Bila pemain utamanya menggunakan aturan sepak bola, sementara cadangannya menggunakan cara dan aturan permainan basket, begitu cadangan dan pendukung dibutuhkan pemain utama, akan terjadi miss alias tidak nyambung bahkan menjadi kacau.

Untuk itu, jangan terburu-buru membuat program jika aturannya belum ada. Ironisnya, hingga hari ini belum ada satu pun undang-undang yang menjadi dasar melak-

Presidential Threshold Inkonstitusional?

6A UUD 1945 mengatur calon presiden dan calon wakil presiden dipilih dalam satu pasang (ayat 1) dan keduanya ‘diusulkan’ oleh partai politik atau gabungan partai politik ‘peserta’ pemilihan umum sebelum pemilu dilaksanakan (ayat 2).

Dua istilah penting dalam ayat ini ialah ‘diusulkan’ dan ‘peserta’.

Keduanya memiliki dimensi konstitusi cukup dalam baik untuk prosedural maupun substansial demokrasi. Secara substansial, konstruksi Pasal 6A ayat (2) ini menempatkan partai politik sebagai pelembagaan demokrasi, maka konstitusi tidak memberi ruang pencalonan capres/ cawapres dari perseorangan.

Dalam konteks multiparty system dengan jarak ideologi yang variatif, usulan pencalonan pasangan capres dan cawapres entah dengan koalisi permanen ataupun ‘koalisi pelangi’ bisa terjadi benturan kepentingan. Karena itu, mereka menyepakati kontrak politik. Kontrak itu antara lain bertujuan meneguhkan presidensialisme sekalipun tidak murni konsekuensi multiparty system tersebut.

Untuk meneguhkan presidensialisme itu, tidak diharamkan adanya ‘ambang batas’ pencalonan presiden sebagai pilihan rasional

Ansel Alaman

Konstitusionalisme berkualitas

Guru Kader Pancasila dan Pilar Bangsa (rational choice) dalam mencegah ekses euforia pilpres 0%. Apalagi bersamaan dengan hiruk-pikuk pemilu legislatif untuk memilih 570 wakil rakyat dan pemilihan perseorangan memilih 125 anggota DPD, belum lagi DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

T u j u a n nya a g a r ke d au l at a n rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan menghasilkan pemimpin berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Tugas partai politik seperti diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU No 2/2008 (perubahannya No 2/2011) secara khusus yakni meningkatkan partisipasi politik rakyat, memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta membangun etika politik.

Nilai-nilai partisipasi, kesatuan bangsa (NKRI), dan etika politik merupakan satu ‘tarikan napas kebangsaan’ dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Pertanyaannya, ambang batas dari mana, padahal pemilu serentak antara legislatif dan presiden?

Kita sadar bahwa Pasal 6A ayat (2) menyatakan ‘diusulkan’ oleh partai

politik atau gabungannya. Standar apa yang digunakan memenuhi syarat pengusulan itu? Jelas kekuatan real politik partai itu di DPR (parliamentary threshold). Jika ditinjau dari timing pelaksanaan pemilu serentak 2019, masih dalam periode politik 2014-2019 (baru berakhir Oktober 2019).

Syaratnya musyawarah. Kompromi tidak tercapai, maka terpaksa dengan voting. Artinya, ambang batas yang ‘tersirat’ dalam Pasal 6A ayat (2) memiliki kaitan dengan Pasal 1 ayat (2) hal kedaulatan rakyat serta pasal-pasal lain penguatan presidensialisme kita seperti Pasal 4, 5, 6, 7, dan Pasal 10-16 UUD 1945. Jika di negara lain diterapkan ambang batas 0%, jangan mudah diterapkan di Indonesia dengan pembelahan sosial (social cleavages) amat luas.

Dengan keragaman suku, agama, daerah/pulau, dan karakter pribadi, sangat rawan terjadi chaos karena suka ngotot-ngototan, black campaign, saling serang, dan saling menjelekkan antarpasangan.

Bahkan tidak jarang memobilisasi untuk pertarungan fisik.

Kedua, istilah ‘peserta’ pemilihan umum. Peserta pemilu seperti diatur dalam Pasal 1 angka 26 UU No 8/2012 tentang Pemilu Legislatif adalah partai politik (untuk pemilu DPR/DPRD) dan perseorangan (untuk pemilu DPD). Syarat sebagai peserta pemilu diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 10 UU itu.

Dengan itu, jelas partai politik sebagai peserta. Partai dengan tujuan khusus seperti disebutkan di depan menjadi pionir demokrasi, maka sangat penting kontrak politik di antara pengurus pusat partai dan fraksinya di DPR untuk ambang batas presiden.

Ambang batas presiden tidak mengamputasi kesetaraan hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3 UUD 1945). Akan tetapi, kesempatan itu harus dengan cara ‘berkualitas’ agar menghasilkan pemimpin berkualitas bagi 260 juta rakyat Indonesia.

Ada dalil metodologis bahwa perilaku yang mengancam perpecahan sosial akan diseleksi secara alami dalam run-off election (pemilihan putaran II), sangat debatable. Dalam konteks Indonesia, ‘seleksi alam politik’ seperti itu terbukti tidak selalu menguntungkan demokrasi

sanakan bela negara. Akibatnya, kewajiban warga negara untuk melaksanakan bela negara menjadi terabaikan dan sistem pertahanan negara menjadi rapuh.

Kekinian Kalau dasarnya pemerintah adalah melihat ‘keberhasilan’ peringatan Pancasila 1 Juni dengan tagline ‘Saya Indonesia, Saya Pancasila’ yang menggema cukup panjang, tentu itu bukan berarti sebagai bentuk esensi dari bela negara. Itu ‘hanyalah’ bagian dari menciptakan kesadaran bela negara, yang jika dikaitkan dengan aturan hukum masuk pada komponen pendidikan kewarganegaraan.

Untuk itu, dalam melaksanakan bela negara, dibutuhkan tiga undang-undang yaitu, undangundang bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, undang-undang bela negara melalui wajib militer, dan undang-undang bela negara melalui profesi. Untuk menciptakan sistem pertahanan negara yang kuat, sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 UndangUndang Pertahanan Negara, harus dilengkapi dengan undang-undang komponen cadangan dan komponen pendukung.

Jika presiden, seperti yang dinyatakan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, ingin memasukkan program bela negara untuk diajarkan secara dini, program ini dapat dimasukkan ke program pendidikan kewarganegaraan dengan judul ‘Program Bela Negara Melalui Pendidikan’, dengan landasan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Bukan meninggalkan wajib militer.

prosedural, tetapi malah membawa demokrasi ke tubir jurang mayoritas yang otoriter, seperti DKI, beberapa pilgub, dan pilbup. Dengan demikian, tuduhan murahan bahwa presidential threshold 20%-25% inkonstitusional terbantahkan dan alasan yang dicari-cari.

Presidential threshold dan kesejahteraan Kelompok yang kalah dalam voting yang terdiri dari Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat kini mengajukan judicial review ke MK. Apakah tindakan mereka salah?

Tentu saja tidak. Sebaliknya, apakah gabungan partai yang menyetujui ambang batas presiden hanya mengejar nafsu kuasa dan menggiring agar muncul pasangan capres/ cawapres tunggal? Tidak benar dan di luar akal sehat. Sebaliknya, ambang batas demi kesejahteraan rakyat.

Adakah korelasi antara pemilihan langsung, ambang batas pencalonan presiden, dan kesejahteraan rakyat? Jelas ada, kualitas dan keteguhan komitmen seorang presiden dan wakil presiden untuk total berjuang demi kesejahteraan rakyat sangat ditentukan, antara lain, konfigurasi politik DPR. Jika tidak, presiden akan lemah karena terus diganggu kebijakannya dan sangat mungkin ia menggunakan berbagai cara ‘menjinakkan’ DPR termasuk dengan uang dan proyek.

Itu yang inkonstitusional.

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP).

Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Arief Hulwan Muzayyin, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cornelius Eko, Christian Dior Simbolon, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iqbal Musyaffa, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Maggie Nuansa Mahardika, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S,

Gurit Adi Suryo, Dhika Kusuma Winata, Zico Rizki Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Rio Thaba Pratama Burhan, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tampan Destawan, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya),

Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan) Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon),

Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-3065014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia. com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

8

PERKOTAAN

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

Ratusan Kendaraan di Trotoar Ditindak PADA hari pertama kegiatan Bulan Tertib Trotoar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mendapati 240 unit kendaraan bermotor yang parkir seenaknya di trotoar. Alhasil, 52 unit di antaranya diderek, 49 unit ditilang, dan 94 unit kendaraan bermotor roda dua serta 45 kendaraan roda empat dicabut pentil bannya.

“Pada hari pertama, Selasa (1/8), ada 240 kendaraan roda dua dan roda empat yang kami tertibkan karena parkir di trotoar,” kata Wakil Kepala Dishub DKI Sigit Wijatmoko di Jakarta, kemarin. “Dalam kegiatan Bulan Tertib Trotoar, ada 500 petugas gabungan yang dikerahkan, terdiri dari personel dishub, Satpol PP, unsur TNI, serta Polri.

Selain tingkat kota, kegiatan itu digelar di tingkat provinsi,” imbuh Sigit.

Pada tingkat provinsi, dia menuturkan Bulan Tertib Trotoar dilaksanakan di tujuh titik dengan rincian trotoar di sepanjang Jalan Gajah Mada, Olimo, Sudirman-Thamrin, Budi Kemuliaan, Medan Merdeka Selatan, dan Kebon Sirih.

Sementara itu, di tingkat Jakarta Pusat, kegiatan tersebut dipusatkan di Jalan Samanhudi, Suryopranoto, Cideng Timur, Jatibaru I, dan Wahid Hasyim.

“Di Jakarta Utara, penertiban difokuskan di kawasan Taman BMW. Di Jakarta Barat, penertiban dipusatkan di Hayam Wuruk, Tanjung Duren, Grogol, dan Stasiun Pesing,” tutur Sigit.

Lalu, di wilayah Jakarta Selatan, penertiban digelar di Jalan Abdullah Syafii, Stasiun Tebet, MT Haryono, Tebet Raya, dan kawa-

ANTARA/WAHYU PUTRO

STERILISASI TROTOAR: Petugas Dishub DKI Jakarta dibantu personel TNI menderek sebuah mobil yang parkir di trotoar kawasan Jalan Abdullah Syafei, Jakarta, Selasa (1/8). Petugas gabungan

dishub, Satpol PP, TNI, dan Polri melakukan razia gabungan untuk menertibkan kios PKL yang didirikan di atas trotoar dan kendaraan yang parkir di trotoar agar dapat dilintasi para pejalan kaki. san di sekitar Mal Kota Kasablanka.

Kemudian di Jakarta Timur, penertiban dilaksanakan di Jalan Raya Bogor, Raya Bekasi, Pasar Rebo, Mayjend Sutoyo, Cipayung, Stasiun Jatinegara, dan Pulo Gadung.

“Melalui pelaksanaan kegiatan Bulan Tertib Trotoar, kami berharap seluruh masyarakat semakin sadar akan fungsi trotoar

yang memang hanya diperuntukkan pejalan kaki,” kata Sigit.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan pelaksanaan kegiatan Bulan Tertib Trotoar selama Agustus 2017 akan berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jadi, kegiatan Bulan Tertib Trotoar itu

akan berjalan sesuai dengan aturan. Penindakannya juga sesuai dengan aturan, ada peraturan daerahnya,” kata Djarot.

Penindakan terhadap para pelanggar mengacu pada Perda No 8/2007 tentang Ketertiban Umum dan Perda No 5/2014 tentang Transportasi.

“Selain aturan yang didasarkan pada

perda, pada pelaksanaannya, kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian,” ujar Djarot.

Dia menargetkan pada saat perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2017 seluruh trotoar di wilayah Ibu Kota sudah berada dalam kondisi yang rapi dan tertata dengan baik. (Ant/J-1)

Ojek Daring Diminta Bangun Lahan Sendiri Minimnya lahan di depan stasiun kereta api membuat angkot, bus, dan ojek menggunakan badan jalan untuk mencari penumpang. Hasilnya sudah bisa diketahui bersama, yakni macet!

YANURISA ANANTA

yanurisa@mediaindonesia.com

P

ERUSAHAAN jasa ojek berbasis daring (online) diminta menyiapkan lahan sendiri sebagai tempat berkumpulnya para pengemudi mereka di sekitar stasiun kereta api.

Manajer Senior Humas PT KAI Daop 1 Suprapto mengatakan tidak semua stasiun memiliki lahan yang luas di depan stasiun.

Jika para pengemudi ojek itu tidak ditempatkan di lahan tersendiri buat menanti penumpang, kemacetan dipastikan tak terelakkan di depan stasiun.

“Perusahaan ojek daring seperti Go-Jek, Grab, dan Uber bisa membeli lahan di sekitar stasiun. Jangan menyerobot lahan stasiun.

Mereka harus bikin sendiri tempat berkumpul pengemudi ojek mereka. Kami fokus ke pelayanan,” kata Suprapto, kemarin.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah gencar menertibkan moda transportasi yang kerap mangkal di area stasiun, semisal angkot, bus, ojek pangkalan, dan ojek daring. Penertiban lalu lintas yang semrawut di area stasiun dianggap BPTJ sudah sebagai kebutuhan mendesak.

Terdapat 17 stasiun yang dinilai berpotensi memiliki lahan pangkalan ojek dan angkot, di antaranya Stasiun Palmerah, Stasiun Tebet, Stasiun Cawang, dan Stasiun Manggarai.

Suprapto mengatakan, hingga saat ini

belum ada perusahaan ojek daring yang mengajukan permohonan pengadaan lahan untuk tempat berkumpul pengemudi ojek daring. Pihaknya menduga perusahaanperusahaan itu masih ragu berinvestasi karena khawatir timbul gesekan dengan pengemudi ojek pangkalan.

“Sampai saat ini belum ada yang mengajukan.

Masih terkendala gejolak sosial buat titik jemput.

Takutnya ada kecemburuan dengan ojek pangkalan,” ujarnya.

PT KAI mendukung tiap langkah perusahaan swasta untuk ikut menjaga ketertiban lalu lintas di area stasiun.

Namun, bantuan dari KAI dipastikan tidak bisa lebih dari itu. KAI memilih fokus pada pelayanan penumpang yang jumlahnya kian meningkat.

“Tidak mungkin kita bereskan ini hanya

melibatkan PT KAI dan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) saja. Dibutuhkan kerja sama dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI, juga swasta,” tandasnya.

Perpindahan penumpang Kemarin, Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengunjungi Stasiun Cikini, Jakarta Pusat, untuk memantau situasi lalu lintas di aera stasiun pada jam sibuk.

Dalam pengamatannya, pada pukul 08.00 hingga 09.00 WIB, Stasiun Cikini dipadati oleh penumpang yang turun dari kereta untuk beraktivitas. Kebanyakan hendak berangkat kerja.

Tiadanya lahan untuk area parkir bagi angkutan umum membuat jalan di depan Stasiun Cikini macet parah.

Bus dan ojek memenuhi separuh badan jalan untuk menanti penumpang.

Hingga kini, belum satu pun perusahaan ojek daring yang mengajukan permohonan pengadaan lahan.

Macet, Jalur Alternatif Tol Japek Disiapkan

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HERO SUPERMARKET Tbk Direksi PT Hero Supermarket Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal Waktu Tempat

ARUS kendaraan penumpang di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) direncanakan akan dialihkan ke jalur alternatif selama pembangunan Tol Susun Japek (Tol Japek II). Hal itu dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemacetan imbas penyempitan ruas jalan tol akibat pembangunan tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dan Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan sejumlah jalan di sekitar Tol Japek untuk jalan alternatif itu.

“Ada Jalan Kalimalang, jalur pantura lewat Cibubur, atau kalau yang mau ke Bandung bisa lewat Jonggol, Cariu, langsung Ciranjang nanti kami siapkan,” ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU-Pera Arie Setiadi Moerwanto di Kantor Kementerian PU-Pera, kemarin.

Dengan pembangunan tol susun sepanjang 36 kilometer (km) dari Simpang Susun Cikunir hingga Karawang Timur tersebut, ada sembilan titik ruas jalan yang mengalami penyempitan, yakni Km 25+400 (Cibitung),

“Setelah kunjungan saya ke lapangan, kemacaten itu terjadi karena perpindahan moda penumpang KRL ke moda transportasi lain yang tidak terfasilitasi dengan baik.

Penumpang berkeliaran di mana-mana mencari angkutan lainnya sehingga mereka melakukan pergerakan sembarangan dan mengganggu aktivitas jalan,” ujar Bambang.

Selain karena perpindahan moda transportasi, penyebab kemacaten lainnya disebabkan parkir transportasi umum yang tidak terfasilitasi dengan baik.

“Seperti taksi dan bus, mereka tidak terfasilitasi untuk mengambil penumpang sehingga mereka menggunakan badan jalan dan jalan menyempit hingga terjadi bottleneck,” kata Bambang.

Tidak tertutup kemungkinan, lahan ojek daring dan pangkalan akan disatukan demi penataan lingkungan stasiun.

“Kami lagi berpikir bagaimana lahan ojek online dan pangkalan dijadikan satu saja.

Mereka kan punya pangsa pasar masingmasing,” kata dia. (J-1)

Km 26+200 (Cibitung), Km 27+50 (Cibitung), dan Km 28+000 (Cibitung), Km 29+700 (Cikarang Utama), Km 31+800 (Cikarang Barat), Km 33+100 (Cikarang Barat), Km 36+750 (Cibatu), serta Km 37+400 (Cikarang Timur). Karena itu, jalur alternatif dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan.

“Kami sudah bicara dengan sejumlah pihak termasuk dengan pengelola kawasan. Boleh tidak kawasan ini jadi salah satu jalan alternatif,” kata dia.

Solusi tambahan Selain akan menerapkan jalur alternatif, Arie mengaku berencana bekerja sama dengan kepolisian untuk menerapkan sistem ganjil-genap. “Namun, ganjil-genap masih dibicarakan dan belum diputuskan,” tambahnya.

Sementara itu, lanjut Arie, bagi

masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan jalan Tol Japek, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan telah menyiapkan angkutan heavy ocupancy vehicle.

“Jadi ada mobil-mobil yang berisi penumpang banyak. Itu akan kami beri prioritas, misalnya memakai bahu jalan, dikawal. Itu angkutan juga untuk menjemput pegawai-pegawai yang kerja di Jakarta,” kata Arie.

PT Jasa Marga selaku pengelola jalan tol pun telah membentuk satuan tugas guna menangani pembangunan Tol Japek II. “Satgas ini ditunjuk untuk mengendalikan pembangunannya,” tandasnya. Sebelumnya, Jasa Marga mengaku telah membangun lajur baru di bahu jalan untuk mengatasi pergeseran lajur di tol itu. (Adi/J-4)

: Jum’at, 25 Agustus 2017 : 15:00 WIB s/d selesai :T Town Hall Lt. 5 Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224

Mata Acara Rapat sebagai berikut: 1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat: Mata acara Rapat diadakan sehubungan dengan persetujuan perubahan komposisi anggota Komisaris Perseroan.

CATATAN: 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan iklan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum diminta unutk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan GDODP SHQLWLSDQ NROHNWLI 37 .XVWRGLDQ 6HQWUDO (IHN ,QGRQHVLD GLZDMLENDQ PHPEDZD .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV 8QWXN 5DSDW (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.

4. Pemegang Saham yang berhak hadir namun tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.

5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan pada jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE Perseroan, yaitu PT. EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 selambat-lambatnya tanggal 22 Agustus 2017.

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di situs web Perseroan atau pada jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, PT Hero Supermarket Tbk, Graha Hero Lt. 4, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224, No. Telp: 021 8378 8388 jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan sejak Pemanggilan Rapat ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang berhak hadir atau kuasa-kuasanya yang sah diminta dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

PEMBANGUNAN SALURAN AIR: Pekerja

menggunakan alat berat saat menyelesaikan pembuatan saluran air di kawasan Tebet, Jakarta, kemarin. Pembangunan saluran air tersebut dalam rangka antisipasi Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya banjir di kawasan itu saat musim hujan.

Tangerang Selatan, 3 Agustus 2017 PT HERO SUPERMARKET Tbk Direksi ANTARA/GALIH PRADIPTA

REGIONAL

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

9

NasDem Targetkan 60% Wilayah Jabar Setelah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang diusung Partai NasDem, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dipastikan meramaikan Pilgub Jabar melalui Partai Golkar.

NURUL HIDAYAH

nurul@mediaindonesia.com

P

MI/EVA PARDIANA

PEMBEKALAN TIM RELAWAN: Calon Gubernur Lampung Mustafa (kanan) memberikan pembekalan terhadap tim relawan dan pendukungnya di Kelurahan Sawah Brebes, Bandar Lampung, kemarin. Pembakalan tesebut dihadiri ribuan relawan.

Mustafa Buka Peluang Calon Pendamping BUPATI Lampung Tengah Mustafa mengaku belum mengantongi satu nama untuk mendampinginya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018.

Karena itu, Mustafa masih membuka peluang yang sama bagi semua tokoh untuk mengisi posisi calon wakil gubernur.

“Semuanya ada peluang. Dari salat istikharah belum memunculkan nama, tapi tanda-tanda sudah ada. Tanda-tanda lebih dari satu. Masih rahasia. Semua bicara dan terbuka dan saling memahami dan mempunyai niat untuk membangun partai,” kata dia di Bandar Lampung, kemarin.

Sejauh ini, Mustafa telah me ngantongi dukungan dari Partai NasDem dan PKS. Dari

kedua partai itu, Mustafa baru mengantongi 16 kursi di DPRD Lampung. Dengan kata lain, masih dibutuhkan satu kursi DPRD Lampung untuk bisa mengusung Mustafa.

Mustafa memastikan ada parpol lain yang akan mengusung dirinya. “Ada lagi partai yang akan bersama kita.

Masih rahasia. Biarkan partai tersebut yang mengumumkan, mudah-mudahan tidak lama,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Mustafa mengukuhkan ribuan relawan pemenangan di Kota Bandar Lampung. Mustafa mengajak ribuan relawan yang berasal dari Kecamatan Tanjung Karang Timur, Enggal, dan Kedamaian untuk menari Tjimande bersama diiringi de-

Patroli Siber Pantau Laman Radikal PATROLI Siber atau Cyber menjalankan empat pilar Troops Polda Sumatra Sela- kebangsaan, yaitu Pancasila, tan mulai bekerja memantau UUD 1945, Bhinneka Tunggal laman yang mengarah pada Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan radikalisme dan terorisme.

“Mereka bertugas di dunia bernegara.

Selain itu, mencegah maya. Situs radikal dimonitor, di-trap, dan dilakukan berkembangnya ekstrempendalaman kasus. Akhir- isme, radikalisme, dan terornya, petugas ke lapangan isme. Juga, mendukung seuntuk menangkap,” kata tiap langkah Kapolda Sumsel Kapolda Sumsel Irjen Agung untuk menindak tegas setiap Budi Maryoto di Palembang, pelaku gangguan keamanan yang mengatasnamakan kemarin.

SARA. A g u n g Mereka jumenjelasga bertekad kan Patroli mengamalSiber dibenk a n a j a ra n tuk untuk Islam sesuai mengatasi teladan Nabi jumlah kejaMuhammad hatan siber.

SAW beserta Dengan bepara sahabat gitu, dia berdan ulama. harap Patroli “ K a m i Siber dapat men dukung menghentiupaya mekan serangan MI/DWI APRIANI m e r a n g i siber. kejahatan, “Patroli si- Agung Budi Maryoto terutama ber juga se- Kapolda Sumsel radikalisme bagai upaya dan teroragar bangsa kita tidak diadu-adu lagi oleh isme,” kata Gubernur Fakultas Teknik Unsri Roben pihak lain,” kata dia.

Secara terpisah, Kapolda Syahputra.

Dalam kesempatan terpiSumsel menghadiri deklarasi dukungan untuk memerangi sah, sekitar 500 pemuda asal radikalisme dan terorisme. Nusa Tenggara Timur yang Deklarasi dilakukan maha- bertemu dalam Raimuna siswa dan akademisi Univer- ke VI Pramuka di Lembata diajak untuk memerangi sitas Sriwijaya (Unsri).

Deklarasi itu juga diteken radikalisme dan terorisme.

Wakil Gubernur NTT Beni Dekan Fakultas Teknik Unsri Subriyer Nasir dan Wakil Litelnoni menilai kegiatan Rektor I Unsri Zainuddin Pramuka sangat relevan menghadapi tindakan keNawawi.

Deklarasi itu antara lain lompok radikal ataupun menyatakan kebulatan tekad teroris. (DW/PT/N-1)

“Ada lagi partai yang akan bersama kita.

Masih rahasia.

Biarkan partai tersebut yang mengumumkan.”

Mustafa

Bakal calon Gubernur Lampung

ngan tabuhan khas Banten.

“Relawan Mustafa merupakan belahan jiwa saya sehingga saya pilih untuk memenangkan saya. Bandar Lampung harus

disentuh Gubernur Lampung yang merangkul masyarakat.”

Dia juga mengatakan, selain memperkuat relawan di tingkat bawah, dirinya terus membangun komunikasi dengan semua partai politik untuk menjadi mitra koalisi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Tony Eka Candra memastikan partai berlambang pohon beringin itu mengusung Arinal Djunaidi sebagai calon gubernur.

Tony menjelaskan keputusan itu termuat dalam dalam SK DPP Partai Golkar nomor B-1186/ GOLKAR/VII/2017 yang diteken Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekjen Idrus Marham. (EP/FL/DW/AS/DY/LN/ VL/TS/N-1)

ARTAI NasDem menargetkan menang di 10 hingga 12 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Jawa Barat pada 2018, termasuk pemilihan gubernur (pilgub).

Ketua DPW Partai NasDem Jabar Saan Mustopa di Kota Cirebon, kemarin, menjelaskan ada 16 kabupaten/kota yang menggelar pilkada serta pilgub pada 2018.

“Dari jumlah itu, Partai NasDem menargetkan menang hingga 60% atau sekitar 10 atau 12 daerah,” kata Saan.

Untuk pilgub, jelas dia, Partai NasDem akan berjuang keras agar bisa memenangkan Ridwan Kamil dalam pilgub.

“Untuk pilgub, target utama menang,” kata Saan.

Terlebih, jelas dia, popularitas dan elektabilitas calon gubernur yang diusung Partai NasDem--Wali Kota Bandung Ridwan Kamil--terus meningkat. “Bahkan elektabilitasnya melebihi kandidat lain,” kata Saan.

Saan optimistis Ridwan Kamil bisa memenangi pilgub. Hanya, komunikasi politik dengan sejumlah parpol masih dilakukan untuk mencari pendamping Kamil dan memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan gubernur dan wakil gubernur.

Dia menggambarkan, jika PKB dan PPP bergabung mengusung Ridwan Kamil, koalisi itu sudah mencukupi untuk mengusung pasangan calon.

“Partai NasDem menyerahkan sepenuhnya kepada Ridwan Kamil ingin berduet dengan siapa. Kami hanya memberi masukan.”

Yang pasti, jelas Saan, Partai NasDem tetap berkomitmen untuk melaksanakan pilkada tanpa mahar. “Kami tidak akan menukar kursi dengan apa pun, termasuk proyek,” kata Saan.

Partai NasDem, jelas Saan, hanya meminta kandidat yang diusung untuk

bekerja keras serta berkomitmen tinggi untuk melayani masyarakat. “Dengan demikian, figur yang kami usung akan membawa kebaikan untuk masyarakat,” kata Saan.

Sekjen DPP Partai NasDem Nining Indra Saleh mengungkapkan, sejak 2015, kemenangan Partai NasDem di sejumlah daerah sudah mencapai 50%. “Karenanya Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengamanatkan agar kemenangan tersebut dipertahankan bahkan terus ditingkatkan,” kata dia.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar MQ Iswara mengatakan DPP Partai Golkar sudah resmi mengusung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai kandidat gubernur.

“Tidak ada nama calon gubernur Partai Golkar selain Dedi Mulyadi,” tegasnya.

Dia menjelaskan terdapat beberapa alasan terpilihnya Dedi sebagai calon gubernur. Pertama, kata dia, Dedi memiliki elektabilitas yang tinggi berdasarkan beberapa hasil survei terakhir.

“Dedi juga memiliki kapasitas dan pengalaman di dunia politik, mulai anggota DPRD, ketua DPRD, wakil bupati, hingga bupati,” kata dia.

Dengan kepastian itu, Iswara menjelaskan akan lebih intensif menggalang koalisi.

“PAN, Hanura, Perindo. Akan diintensifkan komunikasinya,” ujarnya.

Jalur independen Mantan Komandan Korps Marinir TNIAL Mayjen (Purn) Buyung Lalana atau kerap disapa Buana siap mengikuti pilgub Jabar 2018 melalui jalur independen (perseorangan).

Dia mengaku telah memiliki jaringan di seluruh kabupaten/kota di Jabar. “Kalau nanti tidak dengan partai, saya siap maju lewat independen,” kata Buana.

Buana meyakini tidak akan kesulitan untuk menghimpun syarat bukti dukungan masyarakat berupa 2,1 juta KTP warga Jabar. (BY/N-1)

Visi-Misi Sultan DIY Soroti Kemiskinan SRI Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan visi dan misi sebagai calon gubernur di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Penyampaian visi dan misi dilakukan di hadapan anggota DPRD yang menghadiri Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD DIY, kemarin. Rapat Paripurna Istimewa itu antara lain mendengarkan visi dan misi serta penetapan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sultan Hamengku Buwono X dan Adipati Kadipaten Pakualaman Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Pengukuhan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam X itu mengacu UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang menyatakan Gubernur dan Wagub DIY diisi Raja Keraton Yogyakarta dan Adipati Kadipaten Pakualaman.

Dalam visi dan misi calon Gubernur DIY 2017-2022 berjudul Menyongsong Abad Samudra Hindia untuk Kemuliaan

PENETAPAN GUBERNUR DIY:

ANTARA/ANDREAS FITRI ATMOKO

Manusia Jogja, Sultan menyoroti fenomena kemiskinan di DIY. “Jumlah penduduk miskin di DIY pada Maret 2017 sekitar 488 ribu jiwa atau sekitar 13,02%. Masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan penduduk miskin nasional sebesar 10,96%,” jelasnya.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X menjawab pertanyaan wartawan seusai Rapat Paripurna Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2017-2022 oleh DPRD DIY di Kantor DPRD DIY, kemarin.

Sultan menambahkan jumlah warga miskin di perdesaan mencapai 16,11% atau lebih besar ketimbang wilayah perkotaan sebesar 11,72%. Ditambah lagi, lanjutnya, kesenjangan warga kaya dan miskin di DIY yang tertinggi di Indonesia dengan mengacu Gini ratio sebesar 0,432.

“Kesenjangan di perkotaan lebih tinggi, yakni 0,435, jika dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 0,340,” ucap Sultan.

Dia menyebutkan kesenjangan tampak jelas bila dilihat secara wilayah.

“Angka kemiskinan di wilayah selatan Yogyakarta yang mencakup wilayah Gunungkidul 20,83%, Bantul 15,89%, dan Kulonprogo 20,64% lebih tinggi ketimbang wilayah bagian utara yakni Sleman 9,50% dan Yogyakarta 8,67%.”

Sultan menjabarkan arah pembangunan DIY lima tahun ke depan dalam beberapa poin, seperti peningkatan harkat dan martabat manusia yang mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab.

Pembangunan ekonomi di wilayah DIY, lanjut dia, akan diarahkan tidak sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan yang kurang beruntung. (AT/N-1)

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

SELEBRITAS

PODIUM

ALAN BUDIKUSUMA

Daftar f Gagah-gagahan

Warisan Kearifan Keluarga

DUA wakil ketua DPR mengakui kekurangan diri sendiri, yaitu rendahnya produktivitas DPR dalam menghasilkan undang-undang. Mengingat waktu yang tersisa, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berpandangan agar DPR mengutamakan kualitas daripada kuantitas.

Wakil ketua DPR lainnya, EBET Agus Hermanto, mengakui Saur Hutabarat kinerja DPR dalam membuat Dewan Redaksi Media Group undang-undang rendah.

Akan tetapi, ia menilai fungsi pengawasan dan anggaran cenderung membaik. Karena itu, kata dia, produk legislasi tidak bisa menjadi tolok ukur menurunnya kinerja DPR secara keseluruhan.

Sebuah pembelaan diri yang patut didengarkan, tetapi tidak menggugurkan penilaian bahwa fungsi legislasi DPR bukan fungsi angan-angan. Dalam arti DPR berfantasi mematok target sebanyak-banyaknya membuat undangundang agar tampak hebat. Perencanaan penyusunan undang-undang bukan pula hasil improvisasi, tetapi dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Pengertian Proglenas itu sangat hebat, yaitu instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Yang tidak ada dalam definisi itu ialah realistis. Artinya, DPR sebagai pembuat undang-undang mengutamakan hal ihwal rasional (terencana, terpadu, sistematis), tetapi tidak realistis.

‘Tidak realistis’ biasanya penyakit yang diidap mereka yang gagah-gagahan agar tampak hebat. Atas nama instrumen yang terencana, terpadu, dan sistematis, dibuatlah Proglenas yang ‘gagah’ berupa target jumlah menjulang yang faktanya cenderung gagal diraih.

Prolegnas yang mestinya merupakan instrumen keberhasilan nyatanya menjadi instrumen kegagalan. Akan tetapi, kenapa DPR tidak belajar dari perkara yang tidak realistis itu? Siapa pun yang gagah-gagahan kayaknya sulit mengempiskan imajinasi diri agar ‘membumi’.

Suatu hari (Rabu, 21 November 2013), Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK) Indonesia menghadiri dengar pendapat dengan Badan Legislasi DPR (Baleg DPR). Waktu sudah sangat sempit bagi DPR periode 2009-2014. PSHK memberi masukan agar DPR mengurangi jumlah RUU dalam Prolegnas 2014, dengan cara menghentikan semua RUU yang masih dalam tahap persiapan, dan hanya melanjutkan RUU yang sudah masuk tahap pembicaraan tingkat 1. PSHK pun mengingatkan DPR jangan ‘kejar setoran’, yang mengakibatkan kualitas undang-undang yang dihasilkan rendah.

Data Prolegnas 10 tahun (2005-2014) menunjukkan DPR tidak pernah menghasilkan undang-undang sesuai dengan Prolegnas. Tidak ada satu kali pun target suatu tahun tercapai. Dalam 10 tahun itu ditargetkan 737 undang-undang, tetapi nyatanya tercapai hanya 316 atau 42,8%. Capaian di bawah 50% itu kiranya menunjukkan Prolegnas lebih merupakan daftar gagah-gagahan.

Pada 2017 ini DPR menetapkan proritas 49 undang-undang disahkan. Padahal, kemampuan rata-rata hanya 32 undang-undang setahun. Mengingat tahun ini energi DPR nyaris ‘habis’ disedot untuk membahas RUU Pemilu, utamanya ambang batas pencalonan presiden, kiranya realistis bahwa target prioritas itu perlu diprioritaskan lagi. Apakah namanya jika yang telah diprioritaskan masih perlu dibuat prioritas? Namanya prioritas gagah-gagahan.

Seandainya sekarang Baleg DPR kembali bertemu dengan PSHK, kiranya pusat studi itu bakal kembali mengulangi masukan yang sama persis dengan yang mereka sampaikan hampir empat tahun lalu.

Nyatanya, dalam fungsi legislasi, tidak ada yang berubah dalam diri DPR sekalipun dua wakil ketua DPR mengakui kinerja legislasi DPR buruk.

Psikologi DPR gagah-gagahan itu sulit sembuh. Terlebih bila undang-undang yang direvisi Mahkamah Konstitusi turut diperhitungkan. Direvisi, tetapi DPR sepertinya tidak malu kerjaan mereka ‘ditinjau ulang’ dalam konteks konstitusi. Bukankah hal itu menunjukkan DPR sedikit atau banyak ‘mengentengkan’ substansi/kualitas undangundang?

Negeri ini kayaknya tidak kekurangan undang-undang.

Malah terlalu banyak undang-undang yang tidak terlaksana. Fungsi legislasi DPR kiranya diorientasikan lebih realistis dan selektif untuk urusan-urusan besar berbangsa dan bernegara, bukan untuk daftar panjang gagah-gagahan DPR yang nyatanya tidak tercapai.

ONLINE

Jangan Mudah Tertipu Foto Perempuan Cantik dan Suara Lembut

PARAS cantik dan suara lembut bukan jaminan dia wanita tulen (asli). Bisa jadi, seseorang yang sedang berkomunikasi dengan Anda lewat media sosial itu berubah menjadi sosok yang jahat dan penipu. (Nusantara)

Facebook Buat Fitur Khusus Tangkal Konten Negatif di Indonesia

FACEBOOK telah membuat fitur geo blocking g berupa penapisan konten-konten negatif sehingga tidak bisa diakses khusus di negara-negara yang melarang seperti Indonesia. (Humaniora)

Penerimaan Bea Cukai Rp78,7 Triliun

DIREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan bea dan cukai hingga 31 Juli 2017 mencapai Rp78,7 triliun, meningkat Rp5,3 triliun dari periode yang sama 2016. (Ekonomi)

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 10

Ia kini memang tidak lagi bertanding. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk berbisnis dan melatih bulu tangkis.

ANTARA/ANDIKA WAHYU

THOMAS HARMING SUWARTA thomas@mediaindonesia.com

M

A N TA N p e m a i n b u l u tangkis Indonesia yang juga peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992, Alan Budikusuma Wiratama alias Goei Ren Fang, 49, sangat bangga pada orangtuanya. Dari orangtuanya, ia mendapatkan banyak warisan. Bukan warisan harta, melainkan pesan kearifan.

Pesan kearifan itu pula yang menjadi rahasia di balik kesuksesan yang diraihnya dalam bidang olahraga bulu tangkis.

Alan kini memang tidak lagi bertanding. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk berbisnis dan melatih bulu tangkis. Pesan kearifan tetap ia teruskan kepada anak didik yang dilatihnya bersama sang istri, Susy Susanti.

“Bagi saya, keluarga adalah hal terpenting dalam kehidupan. Keluarga adalah pendukung terpenting bagi saya dan tentu juga istri saya untuk meraih prestasi dalam bulu tangkis,”

kata Alan saat ditemui di sela-sela acara hari ulang tahun ke-95 Frisian Flag di Midplaza Hotel, Jakarta, Selasa (1/8).

Alan yang mulai mengayunkan raket sejak umur tujuh tahun tersebut mengaku kebiasaan orangtua dalam mendidik, disebutnya sebagai pesan-pesan kearifan keluarga, sangat memberi peran dalam kehidupannya di kemudian hari, termasuk dalam bidang olahraga yang ia tekuni.

“Jelas sekali bagi saya bahwa orangtua adalah sosok yang spesial yang mendidik saya bahwa keberhasilan harus diraih dengan kedisiplinan, kerja keras, bagaimana mengelola jadwal latihan dengan baik, dan yang tidak kalah penting adalah memastikan konsumsi makanan yang bergizi,” kata pria yang pada 1997 menikah dengan Susy Susanti itu. Susy juga merupakan peraih medali emas tunggal putri Olimpiade 1992.

Alan setelah Olimpiade 1992 memang menunjukkan karier yang makin melejit. Pada final Piala Thomas 1996 di Hong Kong, pria itu menjadi penentu kemenangan mutlak Indonesia 5-0

Alan Budikusuma bersama dengan istri meraih penghargaan Bintang Jasa dari Pemerintah Republik Indonesia. Dia pernah meraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992, juara Malaysia Open 1995, dan juara Indonesia Open 1993.

Denmark saat ia mengalahkan Peter Rasmussen.

Memberi yang terbaik Lagi-lagi ia terkenang dengan pesan orangtuanya yang kini juga dia wariskan kepada anak-anaknya dan anak didik yang dilatihnya.

“Di atas semua prestasi itu, saya me-

mang menyadari satu hal bahwa semua itu dimungkinkan karena orangtua memberi yang terbaik untuk anaknya, mendukung bakat anak tanpa terlalu mengarahkan. Intinya di situ, bakat dalam bidang apa pun, asal diberi yang terbaik oleh orangtua, pasti berhasil,” ungkapnya.

Hal yang sering terjadi saat ini menurut dia ialah orangtua cenderung banyak ‘mengarahkan’ anak pada bidang atau hal yang belum tentu diminati anak.

“Bahkan ketika itu hal baik pun, tetapi kalau tidak diminati, akan sama saja, jadi beban buat anak. Maka tugas kita orang tua adalah menggali apa yang diminati dan dukung yang terbaik. Itu yang sekarang kami lakukan sebagai orangtua kepada anak-anak, ya pesan kearifan orangtua saya dulu, yaitu memberi yang terbaik.”

Saat ini Alan setelah menggantung raket, mengembangkan bisnis peralatan olahraga dengan merek dagang Astec. Astec kependekan dari Alan Susy Technology yang merupakan produsen raket. (H-5)

ANGGY UMBARA

NADINE WAWORUNTU

GLENN FREDLY

Munculkan Rhoma Irama

Ikuti Jejak Ibu

Tandaa Mata untuk Slank

FALCON Pictures telah merilis trailer untuk film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 2. Pada akhir tayangan, muncul sosok musikus dan aktor Rhoma Irama yang bertemu dengan tokoh Dono, Kasino, Indro, serta beberapa tokoh lain.

Rhoma, mengenakan pakaian kuning, berseru kepada mereka dengan menyebut Ani, nama tokoh kekasih dia di sejumlah film. Kasino menjawab dan Rhoma berseru lagi, “Bohong!”

Sutradara Anggy Umbara, 36, dan tim tidak mereka ulang adegan tersebut atau membawa lagi Rhoma untuk syuting.

Namun, mereka menggunakan aset rekaman dari film asli untuk didaur ulang di film Warkop DKI Reborn Part 2. Anggy berujar bahwa adegan kejutan itu hanya satu dari sekian kejutan serupa yang akan disuguhkan.

“Itu eksplorasi kita. Di dalam filmnya (ada eksplorasi lain yang) jauh lebih kaya. Itu tadi cuma dikasih satu aja,” kata Anggy dalam a c a ra p e r i l i s a n trailer di kantor Falcon Pictures Jakarta, Selasa (1/8).

(MTVN/H-5)

PUTRI diva pop Ruth Sahanaya, Nadine Waworuntu, mengaku bangga akan perkembangan musik di Tanah Air saat ini. Perempuan 22 tahun itu optimistis dengan kiprah para penyanyi muda yang mampu meramaikan industri musik pop Tanah Air dengan warna yang beragam, khususnya musik Afro-Amerika (black music) seperti jazz, R&B, soul, dan blues. “Untuk saya sendiri, masih jauh ke arah sana (menjadi musikus muda),” ungkapnya.

Saat ini dia tengah menyiapkan dua single.

Dirinya ingin mengikuti jejak sang ibu sebagai penyanyi. “Sedang proses bikin single. Rencananya tahun ini bisa dirilis,” ucapnya.

Salah satunya akan mendaur ulang lagu ibunya berjudul Selalu Bersama. “Saya diberi izin Papa (Jeffry Waworuntu) untuk mengerjakannya sendiri, termasuk soal aransemen, mencari produser, dan mengurusi segala macam lainnya,” ujarnya.

Untuk satu lagu lain, dia bakal menggarapnya dengan nuansa black music dicampur pop. Dia akan menggandeng penyanyi pria kondang Tanah Air. Namun, Nadine merahasiakan identitasnya.

(Dhk/H-5)

PENYANYI Glenn Fredly, 41, kembali menyiapkan Konser Tanda Mata tahun ini setelah tahun sebelumnya menggelar Konser Tanda Mata untuk Ruth Sahanaya. Konser Tanda Mata merupakan sebuah persembahan Glenn Fredly untuk musikus legendaris yang telah menginspirasi dan punya pengaruh besar di Indonesia. Dalam konser tahun lalu, Glenn memilih Ruth Sahanaya yang telah 30 tahun berkarya di industri musik Tanah Air. “Ruth Sahanaya menjadi inspirasi buat saya dan juga apa yang Ruth Sahanaya kerjakan sangat berhubungan dengan ekosistem musik Indonesia saat ini,” ujar Glenn dalam keterangan tertulisnya.

Setelah sukses tahun lalu, Konser Tanda Mata digelar secara rutin setiap tahun ini.

Tanggal 30 September dipilih karena bertepatan dengan hari lahir Glenn. Tahun ini, Ko n s e r Ta n d a Mata dipersembahkan Glenn untuk Slank, band d legendaris yang sudah puluhan tahun berkiprah di dunia musik Tanah Air. Bumi Entertainment selaku promotor konser pun sudah mengunggah sejumlah foto kebersamaan Glenn dan para personel Slank.

(MTVN/H-5)

DOK. MTVN

MI/PERMANA

MI/PANCA SYURKANI

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

HALAMAN 11

HLM 12 53 Pembangkit EBT Siap Dibangun

HLM 18 Siswa Butuh Sekolah Baru

HLM 22 Neymar Mulai Berpamitan

EKONOMI Harga Pokok Garam Segera Ditetapkan Penentuan HPP diperlukan untuk mengontrol harga garam menjelang panen dan masuknya garam impor.

JESSICA SIHITE

Jessica@mediaindonesia.com

P

EMERINTAH akan menetapkan harga pokok penjualan (HPP) garam di tingkat petani.

Hal itu dilakukan guna menjaga harga garam menjelang panen raya yang diprediksi terjadi pada September mendatang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan pihaknya akan mulai merancang HPP garam bersama Kementerian Perindustrian dan para pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Pembahasan HPP akan dimulai hari ini.

“Akan kami bahas, tapi leading sector-nya harus kami panggil dulu. Dari industri seperti apa, IKM-nya seperti apa. Besok (hari ini) dibahas,” ucap Brahmantya di Jakarta, kemarin.

Penetapan HPP juga dibuat karena adanya kucuran impor garam konsumsi dan industri. Sebanyak 75 ribu ton garam bahan baku konsumsi akan masuk pada 10-31 Agustus dari Australia. Adapun impor garam industri sudah diizinkan masuk tanpa adanya pembatasan kuota. Dikhawatirkan, garam industri tersebut bocor ke pasar rakyat dan menyebabkan harga garam anjlok.

Brahmantya menjelaskan besaran HPP nantinya akan menyesuaikan kadar natrium klorida (NaCl). Semakin tinggi NaCl, HPP akan semakin tinggi karena kualitasnya dianggap lebih bagus. Sebagai informasi, HPP garam di titik pengumpul (collecting point) ditetapkan Rp750/kg untuk garam kualitas I (K1) dan Rp550/kg untuk garam kualitas II (K2). HPP

tersebut belum pernah direvisi sejak diterbitkan pada 2011 lewat Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No 02/ Daglu/PER/5/2011 tentang Penetapan Harga Penjualan Garam di Tingkat Petani Garam.

Harga ideal Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Garam (persero) Budi Sasongko juga belum bisa menyebut kisaran HPP garam yang akan diusulkannya. Namun, ia mengaku siap membeli garam rakyat bila anggaran perseroan mencukupi.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menilai HPP garam yang ideal Rp2.500Rp3.000 per kg. Harga itu dinilai moderat bagi daerah produsen utama garam atau yang bukan. Menurutnya, HPP garam sebenarnya bisa berbeda di tiap daerah. Misalnya, di Indramayu yang bukan produsen utama, HPP idealnya Rp3.000-Rp3.500 per kg. Di Lombok sebagai daerah penghasil garam, HPP bisa hanya Rp1.000-Rp1.500 per kg. Harga itu, kata Susan, berdasarkan perhitungan biaya produksi dan transportasi.

Kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, stok garam melimpah mencapai 809 ton. “Setiap hari selalu ada pengusaha yang datang ke Sabu untuk membeli garam,” kata Pelaksana Tugas Bupati Sabu Raijua Nikodemus Rihi Heke.

Terkait dengan dugaan adanya kartel garam yang dilontarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia Tony Tanduk menyarankan sebaiknya Susi melaporkan hal itu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (PO/BB/ RF/YK/E-2)

ANTARA /ADITYA PRADANA PUTRA

SWASEMBADA DAGING: Peternak memberikan makan sapi di salah satu peternakan di Bawen, Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Untuk mencapai target swasembada daging sapi pada 2026, Kementerian Pertanian menggalakkan program sapi indukan wajib bunting yang sejak Oktober 2016 hingga saat ini telah berhasil melahirkan 1,4 juta sapi.

Beras akan Dikelompokkan Menjadi 3 Jenis PEMERINTAH berencana membagi harga beras menjadi tiga jenis, yakni beras medium, premium, dan khusus. Harga itu akan ditetapkan menjadi harga eceran tertinggi (HET).

“Nanti hanya ada tiga jenis beras yang diatur harganya, medium, premium, dan khusus,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti kepada Media Indonesia, kemarin.

Sebelumnya, pemerintah menyebut terdapat ratusan jenis beras yang dijual di Indonesia. Hal

TAHAN BEBAN:

ANTARA /AUDY ALWI

Managing Director of PT Saint-Gobain Construction Products Indonesia (SGCPI) Hantarman Budiono (kanan) bersama Technical Sales Development Manager of Saint-Gobain Construction Products South East Asia Jose Carlos Pereira (kiri) menjelaskan Habito, dinding yang dapat menahan beban, kepada Chairman of Green Product Council Indonesia Hendrata Atmoko, di Jakarta, kemarin. SGCPI, produsen papan gipsum dengan merek dagang Gyproc, meluncurkan tiga produk dinding, yaitu Habito, Glasroc H, dan Xroc.

itu berdampak pada bervariasinya harga beras dan membuat disparitas harga di tingkat petani dengan konsumen terlalu jauh.

Saat ini, pemerintah masih mengumpulkan informasi terkait dengan perberasan di lapangan dari para pengusaha. Baru setelah itu, pemerintah dan pengusaha perberasan menetapkan kriteria dan HET beras medium, premium, dan khusus.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Nellys Soekidi mengakui jenis

beras memang sangat banyak dan memengaruhi variasi harga komoditas itu di Indonesia. Jenis beras yang dijual sesuai dengan kemampuan penggilingan dan varietas benihnya. “Namun, mungkin pemerintah punya penilaian sendiri. Makanya dari rapat kemarin, kebetulan saya hadir, rencananya ada pembagian jenis beras medium, premium, dan khusus. Itu larinya akan ke penetapan HET,” papar Nellys saat dihubungi, Selasa (1/8).

Menurutnya, beras medium merupakan beras dengan kadar air

Garuda Tawarkan 2,6 Juta Kursi Promosi MASKAPAI Garuda Indonesia menawarkan 2,6 juta kursi dengan harga tiket promo pada Garuda Online Travel Fair Fase II yang digelar hari ini hingga Rabu (9/8).

“Kami menyediakan 2,6 juta kursi untuk bisa dibeli online (daring) di situs garuda atau channel lainnya dalam periode sekitar seminggu,” kata Dirut Garuda Indonesia Pahala N Mansury kepada pers di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan pihaknya juga menyediakan diskon hingga 85% untuk tiket tertentu dan hanya bisa didapatkan di jam-jam tertentu.

Sebagai contoh, untuk tiket JakartaLabuan Bajo dihargai Rp2,2 juta, Jakarta-Raja Ampat PP Rp1,9 juta,

dan Jakarta-Medan PP Rp1,2 juta.

Masa berlaku tiket tersebut yakni hingga enam bulan ke depan.

Dengan penjualan tiket murah dari pameran tahunan itu, dia mengaku bisa berkontribusi pada pendapatan meskipun skalanya masih kecil. “Kami harap total penjualan Rp180 miliar pada pameran ini dari total penjualan tahun ini sebesar Rp3 triliun. Tentu kecil.”

Pada pameran, ia mengaku menyiapkan lima rute domestik dan lima rute internasional unggulan.

Untuk domestik yakni Denpasar, Padang, Balikpapan, Lombok, dan Labuan Bajo, dan internasional yakni Melbourne, Seoul, Singapura, London, dan Hong Kong.

Layanan Pelabuhan Tetap Berjalan saat Mogok PEMERINTAH, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, sudah menyiapkan rencana darurat (contingency plan) terkait dengan rencana mogok kerja Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) pada 3-10 Agustus 2017.

Untuk itu, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Kelas Utama Tanjung Priok I Nyoman Gede Saputra meminta masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir secara berlebihan akan aksi tersebut. Kekhawatiran berlebihan justru akan menimbulkan iklim usaha yang tidak baik, padahal pemerintah sudah siap mengantisipasi kemungkinan mogok kerja SP JICT hari ini.

“Sebagaimana perintah Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Per-

“Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok telah menyiapkan rencana darurat seperti pengalihan pelayanan ke terminal internasional lain.”

I Nyoman Gede Saputra

Kepala Kantor OP Tanjung Priok hubungan Laut untuk tetap menjaga kelancaran arus barang dan kapal, otoritas Pelabuhan Tanjung Priok telah menyiapkan rencana darurat seperti

pengalihan pelayanan jasa kepelabuhanan JICT ke terminal internasional lain yang juga berada di Pelabuhan Tanjung Priok,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, New Port Container Terminal 1 (NPCT-1), Terminal MAL, dan Terminal Peti Kemas Koja yang akan membantu pelayanan jasa kepelabuhanan selama mogok kerja tersebut terjadi.

“Prinsipnya, Pelabuhan Tanjung Priok siap menerima pengalihan jasa kepelabuhanan JICT akibat adanya mogok kerja. Pengalihan tersebut telah dimulai pada (31/7) lalu ketika JICT menyerahkan operasional peralatannya ke TPK Koja untuk pengoperasian 300 meter dermaga utara JICT yang bisa diperpanjang menjadi 720 meter

14%-15%, butir patah maksimal 20%, dan derajat sosoh (tingkat terlepasnya lembaga dan kulit ari dari butir beras) minimal 90%.

Sementara itu, beras premium merupakan beras dengan kandungan air maksimal 14%, butir patah maksimal 15%, dan derajat sosoh 95%. Beras khusus jenisnya beda.

Contohnya, beras pandan wangi bentuknya bulat. Secara nasional, kata Nellys, pasokan beras khusus yang beredar hanya 5%-10% dari total stok beras Indonesia. Jumlah porsi beras medium dan premium hampir seimbang. (Jes/E-2)

jika diperlukan,” ujarnya.

Begitu juga dengan pelayanan kapal raksasa yang selama ini ditangani JICT, Nyoman mengatakan sementara akan dialihkan ke terminal internasional lainnya bila terjadi mogok kerja. Untuk pelaksanaan rencana pengalihan jasa kepelabuhanan JICT ke terminal internasional lainnya, OP Tanjung Priok telah berkoordinasi dengan PT Pelabuhan Indonesia II. Terkait dengan pengamanan, OP Tanjung Priok telah berkoordinasi dengan kepolisian. OP Tanjung Priok telah mendatangkan tenaga operator crane andal ke Pelabuhan Tanjung Priok yang berasal dari Semarang, Pontianak, Panjang, dan Palembang untuk mengantisipasi rencana mogok kerja di JICT. (Ant/E-1)

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kemenpar I Gde Pitana mendorong semua maskapai menggelar pameran perjalanan yang menjual tiket murah agar menarik minat wisatawan lokal dan asing untuk berwisata.

Saat ini memang hanya maskapai pelat merah Garuda Indonesia yang menggelar pameran perjalanan baik konvensional maupun daring setiap tahunnya.

“Memang pemerintah saat ini mengutamakan Garuda, tapi bukan berarti satu-satunya. Karena itu, kami mendorong maskapai lain juga untuk melakukan pameran perjalanan.” (Ant/E-3)

12

SEKTOR RIIL

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

53 Pembangkit EBT Siap Dibangun Pemerintah bekerja keras membuat ketersediaan pasokan listrik makin banyak termasuk menjalin kerja sama dengan IPP agar tarif listrik semakin terjangkau.

CAHYA MULYANA

cahya@mediaindonesia.com

M

ENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan sebanyak 53 Independent power producer (IPP) menyepakati pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).

“Sebanyak 53 IPP sepakat tanda tangan termasuk enam PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) di antaranya. Ini terobosan besar,” kata Jonan saat menghadiri power purchase agreement (PPA) atau perjanjian kontrak jual beli listrik

berbasis EBT antara PLN dan 53 IPP di Jakarta, kemarin.

Selain Jonan, penandatanganan PPA disaksikan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana, dan Direktur Utama PT PLN (persero) Sofyan Basir.

Sebelumnya, kesepakatan dengan IPP mencapai 64 pembangkit, tapi 11 di antaranya tidak hadir tanda tangan kesepakatan atau tidak menyetujui kesepahaman.

Terkait dengan itu, Jonan menegaskan dalam perjanjian tidak ada paksaan kepada peng usaha untuk membeli atau menjual listriknya sebab hal itu mengikat kontrak hingga 20-25 tahun ke depan.

Yang jelas, kata Jonan, kewajiban pemerintah yakni membuat ketersediaan pasokan listrik semakin banyak.

Dengan begitu, tarif listrik akan semakin terjangkau.

“Pemerintah juga paham para pengembang atau mitra PLN dalam bentuk IPP tentu melakukan investasi yang uangnya harus ada tingkat pengembalian wajar. Karena itu, pemerintah akan membuat peraturan penyesuaian supaya

ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA

PENANDATANGANAN PPA PLN-IPP: Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) bersama Direktur Utama PLN Sofyan Basir (kedua dari kanan) menyaksikan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) Energi baru terbarukan antara PLN dan Independent Power Producer (IPP) di Jakarta, kemarin. Penandatanganan ini merupakan bukti komitmen PLN dan para pengembang untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sesuai dengan target yakni 23% hingga 2025. tarifnya fair,” jelasnya.

Jonan melanjutkan pemerintah kini juga sedang menyokong pengembangan EBT seperti energi air, bio, surya, dan biomassa termasuk pem-

bangkit tenaga listrik arus laut.

Harapannya agar menghasilkan harga listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

Untuk itu, ia menegaskan perizinan pengembangan

energi mendapat prioritas dan kemudahan dari pemerintah.

Ajak investor Dirut PT PLN Sofyan Basir menambahkan PLN terus

mengembangkan EBT untuk mendapatkan energi listrik selain dari energi fosil karena EBT melimpah ruah. “Banyak EBT yang bisa dikembangkan untuk listrik demi menyeim-

bangkan keekonomian energi,” tuturnya.

Karena itu, lanjut Sofyan, PLN bekerja keras mengembangkan energi listrik selain dari fosil dan mengupayakan listrik agar dapat dinikmati semua masyarakat.

Bahkan, lanjut dia, proyek 35 ribu Mw ditargetkan selesai sampai akhir tahun ini. Adapun 28 ribu Mw di antaranya sudah dilakukan tanda tangan kontrak dengan sejumlah pengusaha, kemarin.

“Sekarang 28 ribu Mw sudah ditandatangani, transmisi sudah 50% lebih masuk proyek.

Distribusi di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan sudah selesai dan tugas kami sampai 2019 membangun cadangan hingga 30%,” ucap Sofyan.

Itu sebabnya, pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2017 yang menetapkan patokan harga pembelian listrik dari energi terbarukan terus berupaya mengajak investor menyukseskan pengembangan pembangkit listrik EBT. “PLN berpedoman pada Permen 12 mengajak investor menyukseskan pembangunan (pembangkit listrik) energi baru terbarukan,” pungkas dia. (Ant/E-3)

LPDB Pede Alirkan Dana Syariah Rp500 M

PENDAPATAN MENINGKAT :

Pekerja memeriksa alat berat PT Kobexindo Tractors Tbk, di Cibitung, Jawa Barat, kemarin.

Kobexindo, mitra dan distributor eksklusif alat berat merek Doosan (Korea Selatan), Tata-Daewoo (Korea Selatan), NHL (Tiongkok), dan Jungheinrich (Jerman), merevisi target pertumbuhan pendapatan dari 20% menjadi 40%.

LEMBAGA Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) optimistis bisa memenuhi target penyaluran pinjaman syariah hingga Rp500 miliar hingga akhir tahun ini. Pasalnya, kini LPDB KUKM telah memiliki direktorat syariah yang khusus menangani penga juan pinjaman atau pembiayaan dengan pola syariah.

Hal itu diungkapkan Jaenal Aripin seusai dilantik sebagai Direktur LPDB Syariah oleh Sekretaris Kementerian KUKM Agus Muharram, Rabu (2/8).

Jaenal menggambarkan situasi di dalam direktorat baru itu saat ini bagaikan sebuah mesin yang sudah menyala. “Hanya tinggal mengatur irama berjalannya,” ujar Jaenal.

Dia mengatakan tugas pertama yang harus segera dijalankan ialah membuat petunjuk teknis (juknis) serta standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk LPDB Syariah sehingga dalam penerapannya, juknis dan SOP yang kini masih tergabung pada LPDB konvensional, nantinya akan dijalankan secara terpisah.

Dia pun menargetkan wak-

tu selama dua bulan untuk mengatur segala hal terkait pembenahan direktorat baru sehingga dapat berjalan dengan maksimal.

“Sebenarnya ini sejak setahun lalu sudah disiapkan, sumber daya manusianya, kantornya, sistemnya, tinggal disempurnakan saja.”

Direktur Utama LPDB Kemas Danial menyebutkan, dengan dibentuk secara terpisah, dia yakin penyaluran LPDB Syariah akan lebih maksimal ke depannya.

“Karena ini rencana bisnisnya sudah ada, sudah diran-

cang sejak tahun lalu. Tinggal dijalankan saja,” ujar Kemas.

Secara menyeluruh, LPDB menargetkan penyaluran sebesar Rp1,5 triliun pada tahun ini dengan porsi Rp900 miliar untuk UKM dan Rp600 miliar untuk pembiayaan koperasi.

Hingga Juli, Kemas menyebutkan realisasi penyerapan sudah mencapai sekitar Rp950 miliar, tepatnya Rp700 miliar untuk konvensional dan Rp250 miliar di sektor syariah.

Untuk tahun anggaran 2018, ia mengatakan potensi penyaluran akan kurang lebih sama dengan tahun ini. (Pra/E-4)

ANTARA/HO

Revitalisasi Rusunawa Dorong Ketersediaan Hunian Murah REVITALISASI rumah susun sewa sederhana (rusunawa) dipandang sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan ketersediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat tidak mampu.

Karena itu, penghuni yang mendapat keuntungan selama tinggal di rusunawa mestinya tidak mementingkan diri sendiri dengan menolak rencana revitalisasi rusunawa.

“Revitalisasi ini untuk meningkatkan kualitas bangunan rusunawa agar penghuni merasakan hidup lebih baik.

Dengan revitalisasi, juga makin banyak warga tidak mampu akan tertampung,” kata pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna, di Jakarta, kemarin.

Yayat berpandangan, jika tidak dilakukan revitalisasi, kualitas rusunawa malah

menurun dan bangunan menjadi kumuh. “Berbahaya kalau suatu bangunan terlalu lama digunakan. Mungkin tidak terlihat, tetapi sebenarnya kualitas bangunan sudah menurun dan berbahaya bagi penghuninya,” katanya.

Yayat menambahkan, dengan revitalisasi tersebut, penghuni lama dijamin akan kembali dan menempati bangunan baru dengan kualitas lebih baik, tanpa harus mengeluarkan biaya.

Karena itu, terkait dengan penolakan penghuni rusunawa untuk direlokasi sementara, pemilik rusunawa hendaknya bisa berkomunikasi atau berdialog dengan baik.

Direktur Eksekutif Housing Resource Center (HRC) Mahditia Paramita menambahkan revitalisasi rusunawa bisa jadi salah satu solusi untuk

mengatasi keterbatasan hunian terjangkau di sejumlah kota besar seperti Jakarta.

“Solusi lainnya seperti program-program rumah sewa lain yang solutif untuk memperbanyak stok dan mengatasi keterjangkauan warga.

Rumah sewa sebagai transisi menuju rumah milik.”

Ia berpendapat untuk menyelesaikan penolakan penghuni rusunawa, perlu dilakukan pengkajian kontraknya serta hak dan kewajiban di dalamnya. “Perlu pertemuan dengan warga untuk rencana aksi revitalisasi itu.”

Seperti diketahui, sejumlah rusunawa akan direvitalisasi.

Salah satunya rusunawa Dahlia di Cengkareng, Jakarta Barat, yang kini butuh peremajaan lantaran kondisi struktur bangunan yang dinilai sudah tidak layak huni. (Ant/E-3)

SEKILAS

Surveyor Indonesia Raup Omzet Rp401 Miliar

Buka Tabungan Cukup 10 Menit di Commonwealth

RNI Rilis Sukuk Ijarah Senilai Rp200 Miliar

PT Surveyor Indonesia (persero) meraup omzet atau pendapatan Rp401 miliar sepanjang semester I 2017. Laba sebelum pajak mencapai Rp73 miliar.

Pendapatan tersebut terutama merupakan kontribusi dari sektor migas dan sistem pembangkit serta sektor mineral batu bara.

Dalam menghadapi persaingan usaha, PTSI melakukan inovasi-inovasi terutama dalam menyajikan pelayanan dan solusi total bagi para pengguna jasa.

“Kami telah menyelesaikan perbaikan proses bisnis internal dengan automasi sistem melalui pemanfaatan teknologi informasi,” ujar Direktur Utama PT Surveyor Indonesia M Arif Zainuddin dalam keterangan tertulis, Rabu (2/8).

Kinerja PTSI selama ini yang mengalami pertumbuhan kinerja keuangan yang cukup baik menunjukkan bahwa perusahaan tersebut merupakan BUMN yang sehat, strategis, dan dinamis. Diharapkan, dengan kondisi tersebut, Surveyor Indonesia dapat memantapkan diri sebagai perusahaan independent assurance yang diakui dunia.

(RO/E-4)

BANK Commonwealth meluncurkan Tyme Digital, platform perbankan digital onboarding yang memungkinkan nasabah untuk membuka tabungan dalam waktu kurang dari 10 menit, Presiden Direktur Bank Commonwealth Lauren Sulistiawati menjelaskan proses pembukaan tabungan dilakukan secara digital end to end.

“Artinya, tidak perlu mengantre di kantor cabang, paperless, dan seluruh proses sudah termasuk pendaftaran, berifikasi, penerimaan kartu ATM, hingga pengaktifan layanan mobile banking dan internet banking,” kata Lauren, di Jakarta, kemarin.

Lauren menambahkan program Tyme Digital dapat menunjukkan komitmen Bank Commenwealth dalam mendukung literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Salah satu hambatan untuk menggunakan jasa perbankan ialah pandangan bahwa melakukan aktivasi perbankan itu rumit, kaku, dan membuang waktu. Saat ini, untuk membuka rekening tabungan di Indonesia rata-rata diperlukan sedikitnya waktu 1 jam. (Nyu/E-4)

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) menerbitkan mekanisme pendanaan berbasis syariah berupa Sukuk Ijarah I RNI Tahun 2017 senilai Rp200 miliar.

“Penerbitan Sukuk Ijarah I merupakan bagian dari paket medium term note (MTN) PT RNI senilai total Rp665 miliar,” kata Direktur Utama RNI B Didik Prasetyo di Jakarta, kemarin.

Penerbitan Sukuk Ijarah tersebut menggenapi MTN sebelumnya, penerbitan pertama senilai Rp77 miliar pada 13 April 2017, dan penerbitan kedua dengan nilai Rp388 miliar pada 9 Juni. Didik menilai sistem pendanaan syariah sangat menjanjikan, terindikasi antara lain dengan tingginya permintaan investor terhadap Sukuk Ijarah.

“Sukuk yang kami terbitkan mengalami oversubscribe atau kelebihan permintaan.

Nilai permintaan yang masuk sebesar Rp475 miliar atau oversubscribe 2,4 kali lipat dari jumlah yang disediakan yaitu sebesar Rp200 miliar,” ungkap Didik. Hal itu menunjukkan RNI diakui sebagai perusahaan yang layak investasi. (Try/E-4)

OTOMOTIF

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

13

OTO INFO

Selebrasi HUT RI, Tur hingga Brunei Darussalam PERINGATAN ke-72 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang akan menjadi momen bersejarah bagi komunitas Velozity dan Toyota Kijang Club Indonesia (TKCI). Kedua komunitas tersebut akan mengikuti upacara Hari Kemerdekaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Brunei Darussalam setelah tur dengan mobil masing-masing.

Perjalanan bertajuk Turing Kemerdekaan itu akan diawali di Pontianak, 12 Agustus mendatang, menuju Entikong.

Dari situ, perjalanan dilanjutkan ke Kuching, Malaysia, kemudian menuju Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam.

Total jarak yang akan ditempuh sekitar 3.000 km.

Bagi Velozity, komunitas pengguna

mobil Toyota Avanza tipe Veloz (tertinggi), itu merupakan perjalanan lintas negara pertama dengan menjajaki rute yang menantang. “Melalui kegiatan ini juga kami akan melakukan aksi sosial dan peduli lingkungan seperti menanam pohon di Brunei Darussalam sebagai tanda simbol persahabatan. Di Pontianak, kami juga akan menyerahkan donasi kepada sejumlah sekolah,” kata Ketua Umum Velozity Didi Soenaryadi saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (27/7).

Sementara itu, Ketua TKCI Denny Agus Himawan memastikan enam jenis mobil Toyota Kijang yang pernah ada di Indonesia akan dibawa dalam tur kemerdekaan kali ini. “Misi kami ialah meningkatkan rasa nasionalisme dan mengenal kebudayaan negara lain.” (Gnr/S-2)

Lexus Coupe LC500 Resmi Diluncurkan di Indonesia LEXUS Indonesia mengumumkan peluncuran coupe mewah LC500 untuk memenuhi permintaan para penggemar Lexus di Tanah Air. Lexus LC 500 merupakan coupe beperforma tinggi yang dikombinasikan dengan desain eksotis.

“LC 500 dibangun dari konsep desain masterpiece oleh Lexus engineer didukung keahlian dan ketelitian Lexus takumi untuk menghadirkan kenyamanan berkendara melebihi ekspektasi pelanggan,” ungkap General Manager of Lexus Indonesia Adrian Tirtadjaja dalam siaran persnya, kemarin.

Takumi ialah sebutan bagi individu pilihan yang memiliki cita rasa dan keterampilan tingkat tinggi. Lexus LC500 dibangun dengan postur ultra-low center of gravity sehingga menjamin kestabilan

serta pengendalian prima di setiap tingkat kecepatan. Kemampuannya disokong mesin V8 Natural Aspirated 2UR-GSE berkapasitas 4.969 cc DOHC dual-VVTi yang mampu menghasilkan 470 hp pada 7.100 rpm.

Untuk mencapai kecepatan 100 km/ jam dari kondisi statis, coupe mewah berbanderol Rp4,29 miliar on the road ini hanya butuh tempo 4,5 detik, sedangkan kecepatan maksimalnya dibatasi secara elektronik di angka 250 km/jam untuk alasan keselamatan.

Bersamaan dengan peluncuran LC500 yang digelar di Lexus Gallery, Jl Proklamasi No 35 Jakarta, Pusat, Lexus Indonesia juga mengumumkan tagline baru mereka, yaitu Experience Amazing.

(Cdx/S-2)

Mercedes-Benz AMG GTR DOK. MERCEDES-BENZ

Mengintip Deretan Mobil Segar di GIIAS 2017 Sampai kini detail spesifikasi kendaraan yang merupakan versi produksi dari XM Concept masih rahasia.

Mercedes-Benz New AMG E 43

Mitsubishi XM Concept DOK. MERCEDES-BENZ

NURTJAHYADI

chadie@mediaindonesia.com

ANTARA/AUDY ALWI

SIAP DI GIIAS 2017: Wakil Presdir PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto (kiri)

dan EGM Marketing Fransiscus Soerjopranoto melihat maket stan Toyota pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017, di Jakarta, kemarin. Pada GIIAS 2017 yang berlangsung 10-20 Agustus, TAM akan menempati stan terluas, yakni 3.075m2 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, dan akan menempatkan 28 unit display dari berbagai segmen.

Toyota Sumbang 87%

Ekspor Mobil Nasional KINERJA ekspor nasional kendaraan secara utuh pada semester I 2017 berdasarkan data Gaikindo tercatat lebih dari 113.300 unit. Toyota Indonesia menyumbangkan 87% dari total ekspor tersebut.

“Toyota akan menyediakan kendaraan berkualitas global yang sesuai dengan kebutuhan tiap pasar, sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong ekspor nonmigas,” ujar Vice President Director of PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Edward Otto Kanter di Jakarta, Jumat (28/7).

Ia menyebutkan, pada 2017, Toyota menargetkan peningkatan ekspor kendaraan utuh bermerek Toyota sebesar 10%. Tercatat sebanyak lebih dari 80 negara di kawasan AsiaPasifik, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika menjadi tujuan ekspor Toyota. Tahun ini ada tiga pasar baru yang diincar, yaitu Singapura, Argentina, dan Maroko. TMMIN pun telah mengekspor sembilan model kendaraan, yaitu Fortuner, Vios, Kijang Innova, Yaris, Sienta, Avanza, Rush, Town/ Lite Ace, dan Agya.

President Director of TMMIN Warih Andang Tjahjono menambahkan, tahun ini kinerja ekspor Toyota Indonesia telah memasuki 30 tahun sejak pengapalan pertama pada 1987. Dalam kurun waktu tiga dekade tersebut, total ekspor kendaraan utuh (completely built-up/CBU) mencapai lebih dari 1,1 juta unit, 833.500 kendaraan terurai

(completely knock down/CKD), 1,47 juta mesin utuh, serta lebih dari 648 juta potong komponen dengan total nilai mencapai US$19 miliar.

Pada semester I 2017, produksi kendaraan utuh di pabrik TMMIN mencapai 114 ribu unit. Tiga angka produksi tertinggi pada periode tersebut dicapai Fortuner (44 ribu unit), Kijang Innova (33 ribu unit), dan Vios (16 ribu unit).

Komposisi pasar ekspor dan domestik produk TMMIN memiliki berimbang 50%:50%.

Edward juga menyebutkan lebih dari 90% produk Toyota yang dipasarkan di Indonesia oleh Toyota Group merupakan produk dalam negeri. Model kendaraan yang diproduksi TMMIN ialah Etios Va l c o , V i o s , Yaris, dan Sienta yang menggunakan komponen lokal sebesar 60%-80%. Sementara itu, di segmen MPV dan SUV, penggunaan lokal pada produk Kijang Innova mencapai 85% dan Fortuner 75%.

“Toyota berupaya meningkatkan rasio kandungan dalam negeri. Sepanjang semester I 2017, TMMIN baru saja menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan pemasok lokal level 2 terkait dengan produksi lokal resin dan material non-woven,” tambah Edward.

Kelak, jelasnya, Toyota akan terus menggandeng berbagai pihak untuk melokalkan beberapa material pembentuk komponen lainnya seperti baja, aluminium, dan plastik sintetis.

(Ria/S-2)

Model kendaraan yang diproduksi TMMIN ialah Etios Valco, Vios, Yaris, dan Sienta yang menggunakan komponen lokal sebesar 60%-80%.

G

ABUNGAN Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) kembali menghadirkan pameran otomotif berskala internasional. Ajang bernama Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 dengan mengusung tema Rise of the future mobility tersebut akan digelar pada 10-20 Agustus 2017 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Banten.

GIIAS 2017 akan didukung secara penuh oleh 32 merek mobil anggota Gaikindo. Terdapat 24 merek kendaraan penumpang berpartisipasi, seperti BMW, Daihatsu, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, dan Toyota. Ditambah lagi delapan merek kendaraan niaga, di antaranya Hino dan Mitsubishi Fuso.

Hingga akhir Juni lalu tercatat lebih dari 40 kendaraan terbaru akan diluncurkan pada pergelaran GIIAS 2017. Salah satunya multi-purpose vehicle segmen menengah ke atas (MPV high) keluaran Toyota Astra Motor (TAM) bernama All New Voxy juga akan menjadi bintang baru di GIIAS 2017. Executive General Manager TAM Fransiscus Soerjopranoto, Jakarta, kemarin, memaparkan sebenarnya pihaknya akan meluncurkan tiga mobil baru saat hajatan itu. Khusus dua mobil lain akan langsung diperkenalkan Presiden Direktur TAM Yoshihiro Nakata dan Wakil Presdir TAM Henry Tanoto saat GIIAS 2017 berlangsung.

Total Toyota akan menampilkan 28 mobil, salah satunya mobil masa depan

DOK. TOYOTA

Toyota C-HR

yang disebut C-HR. Henry melanjutkan bahwa C-HR masih berada dalam tahap kajian, mulai dari teknologi yang disematkan hingga pangsa pasar yang diisi C-HR nanti. Sejauh ini proses kajian tersebut menunjukkan perkembangan yang positif dan menggembirakan.

Selain jajaran mobil baru tersebut, TAM bakal menampilkan sejumlah mobil edisi khusus dan edisi terbatas dalam stan yang mengambil tema Endless possibilities for a better future tersebut.

Mobil edisi khusus yang dikeluarkan merupakan mobil yang dimodifikasi TAM, yaitu Agya, Vios, dan Corolla Altis. Mobil edisi terbatas yang hanya dikeluarkan saat GIIAS 2017 ialah Avanza dan Sienta.

DOK. MITSUBISHI

Wuling Confero S MTVN

Toyota All New Voxy

Paling digunjingkan Wajah segar lain yang penuh misteri sehingga banyak dipergunjingkan akhir-akhir ini, yaitu small MPV dari Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI). Sampai kini detail spesifikasi kendaraan dari versi produksi dari XM Concept yang pernah dipamerkan di GIIAS tahun lalu itu masih rahasia.

Menurut Chief Product Specialist Product Strategy Division Mitsubishi Motors Corporation Jepang Takaaki Kishii, Jakarta, Senin (24/7), mobil yang disebutsebut bernama Mitsubishi Expander itu dibuat berdasarkan hasil riset selama lebih tiga tahun yang melibatkan masyarakat dan konsumen mobil di Indonesia. Hasilnya, sosok kendaraan yang dijuluki sebagai Next Generation MPV de-

DOK. TOYOTA

ngan klaim terbaik di kelasnya.

Harga mobil perpaduan SUV dan MPV dibanderol mulai Rp189 juta hingga Rp246 jutaan. MMKSI masih merahasiakan beberapa detail spesifikasinya. Semua akan diungkap saat debut dunianya di ajang GIIAS ke-25 nanti, termasuk nama resminya.

Mercedes-Benz Indonesia (MBI) tidak mau ketinggalan. Menurut Public Relations MBI Dennis Kadaruskan, pihaknya akan memajang 19 kendaraan unggulan.

“Kami juga akan meluncurkan empat model baru,” tutur Dennis, Jakarta, Rabu (19/7).

Keempat mobil anyar itu ialah The New E-Class Coupe, The New E 350 e Plug-in Hybrid, The New AMG E 43, dan

mobil sport The New AMG GT R. The New E 300 Coupe berupaya untuk memperluas portfolio Mercedes-Benz E-Class.

Untuk sedan hibrid belum ada rencana penjualan di Indonesia karena harganya masih tinggi.

AMG E43 dan sports car AMG GTR sedang dipersiapkan untuk dilepas ke pasar dalam waktu dekat.

Di sisi lain, produsen asal Tiongkok, Wuling Motors, merilis harga resmi mobil LMPV miliknya, Confero dan Confero S setelah diperkenalkan di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) beberapa waktu lalu.

Dua varian mobil pertama Wuling di Indonesia itu juga menjadi andalan Wuling Motors dalam GIIAS 2017.

Varian Confero 1.5 dibanderol dengan harga Rp128,8 juta.

Confero S 1.5C dilepas ke pasar dengan harga Rp150,9 juta. Varian tertinggi Confero S, yaitu Confero 1.5L dilepas ke pasar dengan harga Rp162,9 juta. Presiden Wuling Motors Xu Feiyun di Jakarta, kemarin, optimistis meraup penjualan hingga 8.000 unit pada tahun ini. (Gnr/S-4)

14

MEGAPOLITAN

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

LINTAS BERITA

Akhirnya Depok Raih Piala Adipura DEPOK akhirnya meraih Piala Adipura. Daerah berjuluk Kota Belimbing tersebut berhasil meraih penghargaan tertinggi di bidang kebersihan. Sebelumnya Depok pernah menorehkan prestasi dalam bidang lingkungan hidup. Namun, hanya meraih Serifikat Adipura pada 2013 dan 2015. Sebagai bentuk rasa syukur, Piala Adipura itu pun diarak keliling Depok, kemarin. Anak-anak sekolah pun dikerahkan menyambut arak-arakan.

Sutimah, warga Jalan Tole Iskandar, mengaku bangga dengan perolehan Piala Adipura. Baginya ini suatu penghargaan luar biasa bagi kota yang baru berusia 18 tahun. “Ini penghargaan bagi Kota Depok.

Menjaga kebersihan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga warga,” tukasnya.

Ardan, siswa kelas VI SD di Jalan Tole Iskandar, mengatakan sangat bangga. Ia selalu diajarkan keluarga dan sekolah agar membuang sampah pada tempatnya. “Kata Bu Guru piala ini karena kita buang sampah di tong sampah,” tandasnya.

Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mempersembahkan Piala Adipura untuk seluruh elemen. Piala Adipura bisa diraih karena kerja keras pemerintah kota, masyarakat, dan komunitas pegiat lingkungan.

“Adipura raihan seluruh komponen masyarakat, kami hanya fasilitasi. Ini kebanggaan kami, bagaimana kebersamaan menangani kebersihan dan kesertaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan,” kata Idris. (KG/J-2)

Produsen Merkuri Digerebek Polisi SATUAN Reskrim Polres Bogor menggerebek tempat pembuatan merkuri di Kampung Bungur, RT 005/ RW 04, Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Kapolres Bogor AKB Andi Muhammad Dicky Pastika menyebutkan dalam penggerebekan itu pihaknya menangkap tujuh orang. Saat itu ketujuh orang tersebut tengah melakukan aktivitas membuat atau memproduksi merkuri. Mereka ialah LS, 42, UM, 22, HN, 19, YSF, 24, JND, 25, ATN, 35, dan US, 37. Mereka semuanya warga Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk.

“Mereka memproduksi merkuri yang berasal dari bahan tambang berupa batu cinnabar. Jika proses pemasakan ditambah bubuk besi, bisa menghasilkan bahan kimia berbahaya merkuri,” jelas Dicky, kemarin. Hasil pemeriksaan, bahan tambang batu cinnabar diperoleh pelaku dari Maluku. Dicky menyebutkan salah satu penggunaan merkuri ialah untuk memisahkan emas dari bahan tambang mineral lain, dan itu dilarang penggunaannya di banyak negara, termasuk Indonesia.

Dari lokasi penggerebekan disita barang bukti berupa 30 buah bong, 70 ember plastik, 2 baskom plastik, 3 bak plastik, selembar kain halus, 1 co-rong plastik, 5 karung serbuk besi, 2 karung kecil serbuk kapur, 37 karung batu cinnabar, 1 timbangan kecil, 7 jeriken berisi merkuri, 1 tabung besi berisi merkuri, dan 1 mesin penghancur batu. (DD/J-2)

MI/ARYA MANGGALA

PEMUSNAHAN BEMO: Pekerja memotong rangka bemo di pul Dishub Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta, kemarin. Sebanyak 30 bemo yang terjaring razia dimusnahkan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta karena larangan beroperasi, dan akan digantikan bajaj Qute.

JAKARTA SELATAN

Pembangunan LRT Rasuna Said Dimulai P

EMBANGUNAN light rail transit (LRT) Cawang-Dukuh Atas segera dimulai.

Selama pelaksanaan proyek tidak dilakukan penutupan jalan, hanya pembatasan dan pengaturan lalu lintas.

Pembangunan LRT CawangDukuh Atas dibagi menjadi lima zona. Zona 1 dari underpass Kuningan hingga Gedung Kemenkes dimulai 22 September 2017 sampai Desember 2018.

Zona 2 dari Gedung Kementerian Kesehatan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, hingga Rumah Sakit MMC dimulai 12 Agustus 2017. Zona 3 dari RS MMC hingga depan Gedung KPK mulai 14 Juli hingga Desember 2018.

Zona 4 dari depan Gedung KPK hingga Landmark dimulai

13 September hingga Desember 2018. Adapun zona 5 dari Landmark sampai Hotel Shangri-La dimulai 18 November 2017 sampai Desember 2018.

Saat ini sudah dimulai pemasangan pagar proyek dan relokasi sarana prasarana di zona 2. Guna melancarkan proses pembangunan, median jalan pembatas antara jalur cepat dan jalur lambat sepanjang Jalan HR Rasuna Said akan dibongkar.

“Median cepat-lambat sepanjang Jalan HR Rasuna Said akan dibongkar di kedua sisi,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah, kemarin.

Sebelumnya, pengerjaan zona 3 dari RS MMC sampai Gedung KPK berupa pemasangan pagar proyek dan relokasi sarana prasarana juga telah dimulai

Kita akan buat menjadi empat lajur mix traffic selama masa pekerjaan pembangunan LRT di Jalan HR Rasuna Said.

pada 14 Juli. “Disinilah lokasi awal pengerjaan,” lanjut Andri Yansyah.

Meski terjadi pengurangan lebar jalan atau jumlah lajur yang semula 2 lajur lambat, 2 lajur cepat, dan 1 lajur bus Trans-Jakarta, Dishub DKI me-

mutuskan tidak ada penutupan jalan, tapi hanya pembatasan dan pengaturan lalu lintas.

“Kita akan buat menjadi empat lajur mix traffic selama masa pekerjaan pembangunan LRT di Jalan HR Rasuna Said,” ujarnya.

Untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas, pengguna jalan dapat menggunakan jalur alternatif. Pengendara dari utara menuju selatan dan sebaliknya dapat melalui Jalan MH Thamrin sampai Jalan Jenderal Sudirman, melewati Jalan Supomo sampai Jalan Saharjo atau Casablanca dan sebaliknya.

Di tempat terpisah, Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto menjelaskan pembebasan tanah untuk LRT Jakarta-Bogor-DepokBekasi (Jabodebek) kelar pada September mendatang. Saat ini

hampir seluruh lahan sudah terbebaskan sehingga pembangunan bisa dikebut.

Kepemilikan tanah terbagi dalam dua bagian, yakni milik negara dan swasta. Tanah milik pemerintah seluruhnya sudah bisa digarap, sedangkan milik swasta masih ada yang perlu dibebaskan.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pembebasan lahan untuk LRT tidak mengalami masalah. Seluruh dokumen dan penetapan lokasi pembebasan dinilai sudah beres dan tinggal dikerjakan. Dengan begitu, ia mengklaim pembangunan LRT Jabodebek bisa rampung di kuartal pertama 2019. (Aya/Jes/J-2)

HUMANIORA

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

15

Menristek Apresiasi MTIC Award 2017 GUNA mengapresiasi peneliti yang fokus pada kekayaan alam Tanah Air, Martha Tilaar Innovation Center (MTIC) PT Martina Berta Tbk bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) menggelar RistekdiktiMTIC Award 2017.

Apresiasi itu dimaksudkan memotivasi peneliti agar dapat memadukan pengetahuan leluhur (indigenous knowledge), teknologi, sumber daya alam Indonesia, dan consumer insight, serta meningkatkan kesadaran konsumen.

“MTIC Award ini memberi kegairahan bidang penelitian kita sekaligus cermin kolaborasi positif antara kalangan peneliti dan kampus dengan perusahaan,” kata Menristek Dikti M Nasir dalam sambutannya pada acara penganugerahan RistekdiktiMTIC Award di Ballroom Yudistira Gedung Patrajasa, Jakarta, kemarin, Martha Tilaar menyatakan kompetisi Ristekdikti-MTIC Award bertujuan menjembatani kesenjangan antara riset yang dilakukan para peneIiti di berbagai institusi litbang dan perguruan tinggi

dengan kebutuhan industri.

“Kita tidak bisa sendiri karena itu kolaborasi antarlembaga dalam memajukan riset kita amat penting,” ujarnya.

Martha Tilaar selaku Dirut PT Sari Ayu Marta Komestika mengingatkan peneliti itu harus melakukan 3C, yakni colaboration, connecting, dan competitive.

Peneliti harus memanfaatkan hasil bumi untuk riset dan berkelangsungan untuk industri. Inovasi dan industri sebagai produsen dapat mendorong percepatan hilirisasi dan komersialisasi agar hasil penelitian dapat menghasilkan produk Indonesia berbasis inovasi, memiliki daya saing tinggi, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan menjadi tamu terhormat di dunia internasional.

Setelah seleksi yang ketat oleh juri, Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristek Dikti Jumain Ape mengumumkan tiga pemenang RistekdiktiMTIC Award 2017.

Mereka ialah Beni Lestari (UGM) sebagai juara serta Enos Tangke Arung (Universitas Mulawarman) dan Puguh Riyanto (Undip) sebagai pemenang dua dan tiga.

(Bay/H-1)

Pejuang Lingkungan Dianugerahi Kalpataru Dengan penghargaan Kalpataru, kerja keras mereka diharapkan akan terus berlanjut dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain di berbagai daerah.

PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI

ANTARA/HO

HUT FRISIAN FLAG: Corporate Affairs Director Frisian Flag Indonesia Andrew F Saputro (kiri) bersama Sosiolog Universitas Indonesia Paulus Wirutomo memamerkan produk susu pada perayaan 95 Tahun Frisian Flag Indonesia di Jakarta, Selasa (1/8).

Kearifan pesan keluarga antargenerasi menjadi inspirasi bagi Frisian Flag Indonesia untuk terus bersama membangun dan menghadirkan produk susu bergizi bagi keluarga Indonesia.

SEKILAS

Nippon Paint Dukung Tropica Festival PRODUSEN cat Nippon Paint memberikan dukungan pada para seniman untuk menampilkan kreativitas di acara tahunan bertajuk Tropica Festival 2017. Festival yang berlangsung di Bali pada 26–30 Juli itu merupakan kegiatan yang memberi kesempatan pada para seniman lokal dan internasional untuk melukis mural.

“Ini menjadi salah satu bentuk komitmen kami ikut secara aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai isu lingkungan dan sosial, khususnya melalui seni grafiti/mural. Melalui dua produk unggulan kami, kami ingin membantu masyarakat sekitar Canggu, Bali untuk ikut menikmati keindahan seni mural yang selaras dengan lingkungan sekitarnya,” ujar Thomas Ng, perwakilan dari Nippon Paint Indonesia melalui siaran pers.

Pada festival itu pihak Nippon Paint Indonesia memberikan dukungan berupa uang tunai, 520 liter cat Nippon Weatherbond, dan 2.664 kaleng pylox. (Nik/H-1)

putri@mediaindonesia.com

S

EBANYAK 10 individu dan kelompok pejuang lingkungan meraih penghargaan Kalpataru. Penghargaan diberikan atas kerja keras mereka dalam merawat, menyelamatkan, serta memberdayakan lingkungan sekitar dalam waktu yang tidak singkat.

“Semua hasil didapatkan melalui penilaian panjang oleh lembaga independen. Dilakukan dengan melihat langsung

peran masing-masing individu atau kelompok di lapangan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang menyerahkan penghargaan dengan disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017, di Jakarta, kemarin.

Siti mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan para peraih Kalpataru dalam menyelamatkan lingkungan. Dengan penghargaan tersebut, kerja keras mereka diharapkan akan

BKKBN, UNS Optimalkan Bonus Demografi BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) tentang program pengendalian kependudukan, KB, dan pembangunan manusia di Kota Surakarta, Jawa Tengah, kemarin.

Kerja sama itu bagian dari upaya mengoptimalkan bonus demografi di Indonesia pada 2020. Pada saat itu jumlah usia angkatan kerja 15 tahun-64 tahun diperkirakan mencapai 70%.

Penandatanganan dilakukan Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty dan Rektor UNS Ravik Karsidi disaksikan Sekda Kota Surakarta Budi Yulistianto, dan pejabat BKKBN. Dalam sambutannya Surya mengatakan, karakter manusia Indonesia juga dinilai belum terbangun dengan baik. “Pembangunan karakter itu dilakukan melalui revolusi mental. Itu yang tadi saya istilahkan membangun komunikasi. Yaitu, komunikasi dengan Tuhan, diri sendiri, dan manusia lain.” (FR/OL/H-1)

Susu Kental Manis Aman bagi Anak-Anak GABUNGAN Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) menyatakan susu kental manis merupakan produk yang aman dikonsumsi. Menurut Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman, susu kental manis merupakan produk yang sudah diakui pemerintah sebagai produk layak dikonsumsi. “Jadi susu kental manis itu aman dikonsumsi anak-anak,” ujar Adhi saat dihubungi, Senin (31/7).

Pernyataan Adhi menanggapi wacana yang menginginkan pemerintah membatasi iklan susu kental manis di masyarakat karena dianggap produk itu tidak termasuk susu. Padahal, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan sudah secara tegas menyebutkan susu kental manis termasuk produk susu.

Menurut Adhi, selain dari Badan POM, keberadaan susu kental manis sudah melalui proses penilaian oleh Kementerian Kesehatan. Karena itu, dia tidak melihat ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dari konsumsi susu tersebut. (RO/H-1)

MI/PERMANA

terus berlanjut dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain di berbagai daerah.

Salah satu penerima Kalpataru, Anuar dari Sumatra Utara mengatakan, upaya penyelamatan lingkungan terus ia lakukan sejak puluhan tahun lalu. Ia menanam jutaan bibit mangrove di kawasan pesisir Deli Serdang. Tidak hanya menanam, Anuar juga menjual bibit mangrove yang dikembangkannya hingga ke berbagai wilayah di Sumatra.

“Saya menjual bibit untuk mereka tanam juga. Ke Aceh, Mandailing Natal, Nias, Sumatra Barat, dan Bangka Belitung,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi berpesan agar ma syarakat Indonesia terus menjaga lingkungan. “Kita orang Indonesia dari dulu bergantung dan jadi satu dengan

KANAL DIGITAL: Head of Content Partnership Youtube APAC Vishal Sarin (ketiga dari kiri) menyampaikan paparan saat berkunjung di kantor Media Group, Jakarta, kemarin. Kunjungan tersebut dalam rangka silaturahim dan menjajaki kerja sama antara Google Indonesia, YouTube, dan Media Group dalam bentuk pelatihan pemanfaatan kanal digital.

Facebook Bikin Fitur Penangkal Konten Negatif PENYEDIA layanan aplikasi Facebook sepakat membuat fitur baru khusus untuk menangani konten-konten negatif di Indonesia.

Dengan adanya fitur bernama Geo Blocking, konten-konten negatif tidak bisa diakses di negara-negara yang memiliki larangan seperti Indonesia.

Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abijani Pangarepan mengatakan, upaya itu dilakukan untuk memerangi penyebaran konten yang bertentangan dengan aturan perundangan di Tanah Air pada media sosial.

“Ada peraturan yang melarang tentang konten (tertentu) di sini, tapi mungkin di regional lain tidak dilarang. Konten itu tidak bisa diakes di Indonesia. Pornografi banyak bentuknya.

Tapi, di Indonesia jelas semua konten yang mengandung pornografi dilarang,” terangnya seusai pertemuan antara Kominfo dan perwakilan Facebook untuk wilayah Asia Pasifik di Jakarta, kemarin.

Facebook diwakili Director Head of Trust and Safet Asia Pacific Jeff Wu dan Kepala Kebijakan Publik Asia Tenggara Alvin Tan.

Samuel mengatakan, poin penting lain dari pertemuan tersebut adalah permintaan agar Facebook dapat meningkatkan service level index (SLI), terutama respons terhadap pemerintah. “Selama periode 2016-2017 mereka harus memperbaiki standar layanan publik, rata-rata respons mereka terhadap permintaan pemerintah untuk Facebook baru 49,3% dan Instagram 40,3%. Masih di bawah jika dibandingkan dengan media sosial lain sudah mendekati angka 70%,” paparnya.

Dalam waktu dekat Facebook juga akan membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Perusahaan milik Mark Zuckerberg itu akan meresmikan kantornya pada bulan ini.

Saat menanggapi soal penanggulangan informasi tidak benar atau hoax di media sosial dan penyebarannya marak di Facebook, Samuel mengatakan Facebook juga berencana membuat algoritma khusus untuk Indonesia dalam menangani penyebaran hoax.

“Mereka sudah punya mekanisme pelaporannya. Penyebaran hoax sangat cepat dan tidak bisa tanpa adanya partisipasi dari masyarakat,” tegasnya. (Ind/H-2)

alam. Ini yang tidak boleh kita lupa sebab alam Indonesia adalah bagian penting dari identitas kita sebagai manusia Indonesia dan satu kesatuan dengan alam Nusantara. Oleh sebab itu, tema nasional Hari Lingkungan Hidup tahun ini tepat, yaitu menyatu dengan alam,” katanya.

Adipura Selain penyerahan kalpataru, pada acara tersebut juga diberikan penghargaan Adipura bagi daerah yang dinilai berhasil dalam mengelola lingkungan.

Hasil seleksi menetapkan 116 kabupaten/kota sebagai peraih Adipura dan 6 kabupaten/kota meraih Adipura Kencana (memiliki kinerja melebihi parameter-parameter yang ditentukan). Ke-6 kabupaten/kota itu ialah Kudus, Pemkot Surabaya,

Tangerang, Balikpapan, dan Kabupaten Jombang.

“Ke depan, kami berusaha untuk terus menyempurnakan Program Adipura ini terutama dalam hal mendorong pe merintah kabupaten/kota untuk terus berinovasi dalam menemukan solusi berbagai permasalah lingkungan hidup perkotaan yang dihadapi,” ujar Plt Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian LHK, Karliansyah.

Salah satu kota peraih Adipura adalah Kota Jambi. Kota Jambi juga berhasil menyabet Plakat Taman Kota Terbaik Nasional untuk kategori kota besar.

Ini merupakan Adipura ke-4 berturut-turut di masa kepemimpinan Wali Kota Syarif Fasha. Dengan demikian Wali Kota Syarif Fasha berhasil memecahkan rekor sebagai satu-satunya kepala daerah di Provinsi Jambi yang berhasil meraih anugerah Adipura secara berturut dan terbanyak di masa kepemimpinannya. ‘‘Bapak Wali Kota dijadwalkan akan langsung menerima anugerah tersebut dari Presiden di Jakarta,’’ kata Kabag Humas Kota Jambi, Abu Bakar, kemarin. (Ant/H-3)

Kemendikbud Percepat Distribusi PIP DIREKTORAT Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (PSMP-Dikdasmen) Kemendikbud menggelar sosialisasi sekaligus percepatan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) secara serentak di berbagai kabupaten/kota di Tanah Air. Salah satunya di Kota Bogor. Sebanyak 9.048 penerima PIP langsung mendapatkan manfaatnya.

“Sebagaimana yang selalu disampaikan Mendikbud, PIP ialah program prioritas Presiden Joko Widodo untuk membantu siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu agar tetap melanjutkan sekolah,” kata Stafsus Mendikbud bidang Monitoring Implementasi Kebijakan Alpha Amirrahman di SMPN 4 Kota Bogor, kemarin.

Menurut Supriano, percepatan ini dilakukan agar hak-hak dari siswa dari keluarga tidak mampu langsung dapat dipenuhi sehingga mereka dapat menggunakan manfaat dana PIP untuk kebutuhan sekolah sehari-hari. “Insya Allah di akhir Agustus nanti, sebanyak 2.543.653 siswa SMP penerima PIP akan mendapatkan manfaatnya minimal satu juta siswa terlebih dulu.”

Setiap tahun, siswa SMP menerima Rp750.000 per tahun yang disarankan agar dicairkan di bank. Bagi siswa yang tidak memiliki rekening BRI, bisa dilakukan secara kolektif kepala sekolah.

Penerima manfaat PIP selu-

ruh Indonesia 17 juta siswa dari seluruh jenjang, siswa SMP berjumlah 4,3 juta. Sebanyak 2,5 juta penerima sudah menerima melalui rekening.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor, Jaya Sugiana berpesan kepada orangtua dan siswa yang hadir agar memanfaatkan PIP sebaik-baiknya.

PIP adalah salah satu program Presiden Joko Widodo bagi anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu.

Siswa kelas 9 SMP PGRI 7 Kota Bogor, Audrina Salsabila senang menerima dana ini.

“Saya akan gunakan untuk membeli tas dan sepatu.”

Difa Ardiasnyah, siswa kelas 9 SMPN 20, mengaku terbantu.

Namun, dia hanya akan menggunakan sebagian uang yang diterimanya. “Sisanya akan saya tabung.”

PIP ialah salah satu program prioritas pendidikan Presiden Joko Widodo yang menyasar anak-anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu. Siswa SD/Paket A mendapatkan Rp450 ribu per tahun, siswa SMP/Paket B Rp750 ribu, dan siswa SMA/Paket C menerima Rp1 juta. (DD/Bay/DW/H-1)

18

NUSANTARA

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

Sehari, Sinabung Erupsi 19 Kali SETELAH meletus pada September 2013, Gunung Sinabung belum mau berhenti beraktivitas. Sampai tadi malam, dalam tempo 24 jam, gunung di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, itu sudah 19 kali erupsi.

Kali ini, semburan awan panasnya lebih tinggi dari biasa, mencapai 4,2 kilometer, dengan jarak luncuran mencapai 4,5 kilometer ke arah tenggara timur.

“Suhu awan panas yang diluncurkan mencapai 600 derajat Celsius. Hari ini, Sinabung 19 kali erupsi dan 19 kali juga menyemburkan awan panas,” kata Kepala Pos Pemantau Gunung Sinabung, Armen Putra.

Erupsi juga diikuti guguran material vulkanis yang terjadi terus-menerus.

Setidaknya ada 20 kali guguran.

Semburan abu vulkanis kali ini membuat warga 10 desa di lima kecamatan terdampak. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, tebaran abu sangat mengganggu aktivitas masyarakat.

Yang terparah, warga yang berada di selatan-barat daya. Abu tebal juga menyebar di Kota Kabanjahe dan Berastagi. Selain rumah, jalan-jalan pun dipenuhi abu tebal.

“Kita terus-menerus mengimbau masyarakat tidak banyak beraktivitas di luar. Selain tetap menggunakan masker, anak-anak juga harus dijauhkan dari areal turunnya abu vulkanis,” lanjut Armen.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, Natanail Perangin-angin menambahkan setelah erupsi besar, BPBD terus berpatroli dan mengimbau warga tidak memasuki zona berbahaya. “Kami konsen mensterilkan zona merah. Warga tidak boleh masuk, apalagi kondisi gunung tidak dapat diprediksi.”

Petugas pos jaga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Muhammad Nur Asrory menduga erupsi menyebabkan longsornya kubah lava Gunung Sinabung yang berada di bibir kawah. “Status Sinabung masih awas.”

Dari Aceh dilaporkan masa rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa di Kabupaten Pidie Jaya akan digulirkan mulai bulan ini. “Pemerintah mengalokasikan dana hibah Rp343 miliar,” kata Wakil Bupati Said Mulyadi. Selain untuk membangun rumah warga, dana juga digunakan untuk memperbaiki jalan, jembatan, tempat ibadah dan fasilitas kesehatan. (PS/YN/MR/LD/N-2)

ANTARA/HENDRA NURDIYANSYAH

KIRAB BUDAYA FKY: Peserta mengikuti kirab budaya pembukaan Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) ke-29 Kabupaten Bantul di kawasan Alun-Alun Bantul, DI Yogyakarta, kemarin. Pesta kesenian tahunan dengan tema Umbar mak byar yang digelar di Kota Yogyakarta serta Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul itu berlangung hingga 13 Agustus 2017.

Siswa Butuh Sekolah Baru Desakan segera membangun kembali sekolah yang dibakar di Palangka Raya menguat.

Pemerintah provinsi wajib membantu.

SURYA SRIYANTI

sriyanti@mediaindonesia.com

K

ESEDIHAN Ina Isa Anyuani karena kehilangan gedung sekolahnya bisa sedikit terobati. Kemarin, sejumlah tokoh mendesak pemerintah daerah bahu-membahu membangun delapan sekolah di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang rusak berat karena dibakar.

Ina merupakan guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Menteng. Kebakaran yang disengaja itu memusnahkan sembilan ruang kelas di sekolah tersebut. Sebanyak 270

siswa pun terpaksa belajar dengan menumpang di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang bersebelahan dengan sekolah mereka.

“Saya sangat sedih. Anak-anak yang baru sekolah sangat terpukul melihat sekolah mereka tinggal jelaga,” ungkap Ina, kemarin.

Dukungan untuk membantu Ina dan para siswa sehingga bisa memiliki kelas yang memadai lagi datang dari berbagai pihak. DPRD Kalimantan Tengah lewat Ketua Komisi C Elisa Lambung berjanji mendesak pemerintah provinsi membantu dan menyediakan anggaran guna memperbaiki gedung sekolah yang terbakar.

“Jika Pemerintah Kota Palangka Raya tidak mampu menyediakan anggaran, pemprov wajib ikut mengatasinya,” tegasnya.

Dalam soal kewenangan, pembangunan gedung SD dan SMP merupakan tanggung jawab pemerintah kota atau kabupaten. Untuk tingkat SMA dan SMK, itu menjadi kewajiban pemerintah provinsi.

Sikap Elisa juga diamini Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Abdul Razak. “Pemprov wajib membantu membangun kembali tujuh sekolah dasar dan satu SMK itu. Sepanjang ada anggaran, pemprov harus membantu.”

Anggaran kontingensi Soal anggaran, mantan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang mengungkapkan pemprov bisa menggunakan angg-

aran kontingensi atau darurat. “Secara aturan memang pengelolaan SD merupakan tanggungjawab pemkot, tapi bukan berarti pemprov tidak bisa ikut membantu.”

Ia berharap Pemprov Kalimantan Tengah tidak terlalu kaku dalam soal ini. Mereka harus berani mencari terobosan demi kepentingan masyarakat.

“Jangan karena tidak berani melakukan terobosan, lalu proses belajar-mengajar anak-anak kita terganggu,” tandasnya.

Namun, sikap pemerintah provinsi ternyata belum selaras dengan mereka. “SD merupakan kewenangan pemkot sehingga pemprov tidak bisa membantu,” kata Plt Sekda Kalimantan Tengah Mugeni.

Namun, Gubernur Sugianto Sabran tetap memberikan perhatian

YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA

PULAU KE PULAU

Keberagaman Jadi Contoh Dunia

ANTARA/PRASETIA FAUZANI

SINDIKAT PENGEDAR PIL KOPLO: Polisi memperlihatkan barang bukti pil koplo sejumlah 450 ribu butir beserta tersangka pengedar saat rilis penyalahgunaan narkoba di Polres Kediri, Jawa Timur, kemarin.

Pil berbahaya itu disita dari sindikat pengedar berinisial JN, 27, dengan barang bukti 200 ribu butir, sedangkan sisanya 250 ribu butir disita dari 11 rekannya yang ditangkap di tempat berbeda.

KEHILANGAN

PERHIASAN

Tlh Hilang SHGB Nomor:11605,Kelurahan

STAR ARLOJI ,BELI JAM bkas/berlian dgn hrgTgg

Jalupang,Kecamatan Serpong Utara,Kota

ROLEX,BULGARI,OMEGA,BREITLING,dll,Hub:Bp.

Tangerang Selatan,Banten. Bila Menemu-

TONY 392 9079, 0812 9455 198 Apt Menteng Prada

kan, Harap Menghubungi No.Telepon:021-

Lt. 1 No.10 A dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).

5864002, HP: 0816708449.

KULIT ASLI Furniture,Car,Fashion,Promotion,Walet ,Bag,Shoes,Etc Harco Elektronik Mangga Dua,Ruko Blok.B No.2 Jakarta Tlp:0216128888/www.dhenigleather.com

INFORMASI PEMASANGAN IKLAN Sales Counter 021 - 581 2088 ext. 41159/41160

K E H I D U PA N r u k u n d a n keberagaman di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jakarta menjadi contoh bagi dunia.

“Saya melihat Jakarta dan DIY dengan keberagaman yang begitu besar ternyata mampu menjaga kerukunan sehingga potensi konflik mampu dicegah. Ini menjadi contoh yang baik untuk dunia,” jelas Ketua Komite Awam dan Keluarga Federasi KonferensiKonferensi Waligereja Asia (FABC) Kardinal Patrick D’Rozario di Yogyakarta, kemarin.

Dia mengatakan itu di sela-sela The 7th Asian Youth Day (AYD) yang dihadiri 942 orang muda Katolik dari 22 negara Asia Pasifik.

Sejak tiba di Indonesia pada 30 Juli, para peserta AYD ditempatkan di rumah warga dari berbagai agama di 11 keuskupan di Indonesia.

“Yang dilakukan para pemuda ini merupakan tindakan nyata

keimanan yang diajarkan agama Katolik, yakni saling mencintai,” katanya.

Ketua panitia sekaligus Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Ignatius Suharyo menjelaskan Kota Yogyakarta dipilih menjadi lokasi puncak acara AYD mengingat tingginya toleransi di tengah keberagaman masyarakat di kota itu.

“Bertemakan Coming together as multicultural Asia, kami ingin mengenalkan peserta bagaimana kehidupan bangsa Indonesia di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya yang mampu berjalan berdampingan serta saling menghormati,” jelasnya.

Dia menjelaskan AYD kali ini juga akan mempertemukan uskup besar dari 22 negara dengan tokoh besar agama lain.

“Ini bertujuan mempromosikan keberagaman Indonesia adalah kekayaan besar yang bisa menjadi

pada kejadian ini. “Gubernur akan berupaya melibatkan pihak ketiga, khususnya dana CSR perusahaan swasta, untuk memperbaiki sekolah yang rusak itu,” tandasnya.

Di sisi lain, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yang mengusut kasus itu, sampai kemarin, belum bisa meringkus HG, yang diduga sebagai aktor utama kasus tersebut. Dua pelaku pembakaran yang sudah ditangkap, yakni SRY dan FA, mengaku disuruh HG, dengan imbalan uang Rp500 ribu per orang.

“Kami masih mengejar HG. Kami juga sudah membuat sketsa wajah pelaku untuk disebarluaskan sehingga masyarakat bisa melapor ke polisi jika melihat tersangka,” kata Kapolda Kalimantan Tengah Brigadir Jenderal Anang Revandoko, kemarin. (Ant/N-2)

anutan,” kata dia.

Dari Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Bali, sebanyak 450 pelajar dari 50 negara mengikuti World Schoold Debating Championship (WSDC).

“Jumlah pesertanya sebanyak 450 orang dari 50 negara. Ini merupakan jumlah yang sangat banyak karena digelar di Bali,” ujar Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhamad, tadi malam.

Para pelajar akan berdebat dalam bahasa Inggris dengan tema besar Listens to diversity, speak of harmony. “Itu merupakan tema besarnya. Nanti peserta akan diundi dalam sub-subtema kecil,” ujarnya.

Tema itu, lanjut dia, sengaja dipilih agar dunia tahu bahwa Indonesia bisa tetap utuh dan harmonis meski berbeda-beda.

(AU/OL/N-1)

2 Harimau Benggala Lahir di KBB KOLEKSI Kebun Binatang Bandung (KBB), Jawa Barat, bertambah dengan lahirnya dua anak harimau benggala, akhir pekan lalu. Satu harimau jenis kelamin jantan lahir dengan bobot 4,5 kilogram dan yang betina 4,9 kg.

“Kami belum memberi nama bagi keduanya.

Kami harapkan ada warga yang memberi nama sekaligus mereka yang akan menjadi orangtua angkat kedua anak harimau itu,” kata Humas KBB Aan Sulhan, kemarin.

Orangtua asuh, lanjut dia, mendapat hak eksklusif untuk bertemu dengan anak angkat mereka. Namun, mereka juga mempunyai kewajiban memberi makan atau susu selama satu tahun. Kebijakan orangtua asuh itu juga berlaku untuk satwa lain. (BY/N-2)

Tim UNESCO Nilai Geopark Ciletuh TIM penilai UNESCO Global Geopark sudah dua hari berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, untuk menilai kawasan Geopark Nasional Ciletuh-Palabuhanratu. Mereka fokus mendatangi berbagai tempat di Kecamatan Palabuhanratu dan Kecamatan Ciracap.

“Pada hari pertama, tim melakukan presentasi di Istana Presiden di Palabuhanratu. Setelah itu, penilaian dilanjutkan mengunjungi Geopark Information Center di Citepus,” terang Sekda Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri, kemarin.

Di Geopark Information Center, kata Iyos, tim penilai terlihat puas dan mengapresiasi keberadaan bangunan ini. Menurut tim, di tempat lain yang pernah mereka datangi, tidak terdapat gedung informasi guna memudahkan pelayanan bagi pengunjung dan masyarakat.

(BB/N-2)

Sulsel Pakai Lahan Reklamasi PEMPROV Sulawesi Selatan memanfaatkan lahan hasil reklamasi di Jalan Metro Tanjung Bungan, Kota Makassar, untuk membangun kompleks Center Point of Indonesia, dengan bangunan utama gedung serbaguna dan wisma negara. Luas kompleks itu 5,2 hektare dengan luas bangunan 31 ribu meter persegi.

“Gedung serbaguna mulai dibangun 2015 dengan biaya Rp109 miliar. Karena belum rampung, tahun ini ada tambahan Rp28 miliar,” ungkap Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang, kemarin.

Gubernur Syahrul Yasin Limpo menambahkan, waktu pembangunan wisma negara belum dipastikan. “Gedung itu akan dibangun dengan menggunakan APBN, tetapi belum bisa dilaksanakan karena masih ada masalah.”

Lahan bekas tambang itu direklamasi PT Yasmi dengan luasan 157 hektare. Pemprov Sumatra Selatan mendapat bagian 50 hektare di antaranya. (LN/N-2)

PEREMPUAN PERKASA

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

Bangkit sebagai Orangtua Tunggal

ASIH NUR CANDRA

Demi Keadilan bagi Pekerja Rumah Tangga Pengantar:

Perempuan perkasa tidak mesti diukur lewat karier, tetapi justru mereka yang sehari-hari berjuang menjadi kepala keluarga dan tulang punggung pendapatan. Tidak jarang pula mereka mampu menjawab kondisi penuh beban itu hingga melahirkan kemajuan lingkungan.

Dalam memperingati HUT ke-47 Media Indonesia, apresiasi untuk para perempuan perkasa kami hadirkan lewat ke 47 sosok di antara mereka. Berikut sosok ke-25.

Karena menjadi korban kekerasan di usia remaja, ia bangkit untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan pejuang keadilan bagi pekerja rumah tangga (PRT).

ARDI TERISTI HARDI

MI/ ARDI TERISTI HARDI

ardi@mediaindonenesia.com

H

ARI menjelang petang ketika saya bertemu dengannya di Alun-Alun Sewandanan, Kadipaten Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (26/7). Tidak ada yang istimewa dari penampilannya, tetapi pembawaannya yang tenang sangat terpancar.

Asih Nur Candra namanya. Di balik pembawaannya yang tenang, perempuan kelahiran Sukoharjo ini ialah sosok yang gigih dan berani saat memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya pekerja rumah tangga (PRT).

Sejak 1997, Candra-- demikian ia biasa dipanggil, telah menjadi aktivis buruh di Solo. Dari situ, Candra memperluas jaringannya, hingga sejak 2003 mulai fokus di Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT).

Keputusannya fokus pada isu pekerja rumah tangga karena melihat kenyataan, para pekerja rumah tangga (PRT) kurang mendapat perlindungan. “Dari penyebutannya saja sudah tidak melindungi.

Masyarakat umum masih banyak menyebut pembantu rumah tangga, bukan pekerja rumah tangga,” kata perempuan 42 tahun ini.

Terminologi pembantu dinilai berbeda dengan pekerja.

Sebutan pekerja berarti memiliki hak-hak dan perlindungan yang melekat kepada profesi tersebut.

Adapun pembantu hanya dianggap sebagai jasa yang membantu sehingga tidak memiliki perlindungan dan hak-hak sebagai pekerja.

Sejak bergabung dengan JPPRT, Candra mengaku banyak menemui kasus tindakan semena-mena majikan terhadap para PRT. Di antaranya adalah kasus PRT tidak dibayar, pemerkosaan, dan penganiayaan PRT. Candra menyebut, perempuan PRT paling rawan menerima ketidakadilan, dari ketidakjelasan kontrak kerja, tugas-tugas yang harus dikerjakan, hingga waktu kerja.

“PRT perempuan semakin rentan terhadap ketidakadilan karena banyak dari PRT perempuan tidak berpendidikan. Akibatnya, mereka tidak tahu langkah-langkah yang harus dilakukan apabila menerima ketidakadilan,” papar Candra.

Biodata Nama:

Asih Nur Candra

Tempat dan tanggal lahir:

Sukoharjo, 10 Januari 1975

Aktivitas Organisasi:

• Anggota Solidaritas Perempuan • Anggota Perhimpunan Solidaritas Buruh • Anggota Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Untuk memberdayakan para PRT perempuan, ia bersama JPPRT melakukan berbagai kegiatan, yang meliputi pengorganisasian, pendidikan, serta advokasi dan kampanye kepada para PRT, terutama PRT perempuan. Langkah pengorganisasian dilakukan dengan membentuk serikat-serikat PRT. Lewat serikat itu, Candra dan jaringan kemudian memberi penyuluhan kesehatan reproduksi, dan hak-hak pekerja.

Telah beberapa waktu ini, Candra dan rekan-rekannya juga berjuang untuk lahirnya Undang-undang perlindungan PRT.

Pengalaman Kekerasan Besarnya perhatian Candra pada isu perempuan, rupanya berangkat dari pengalaman pahitnya di masa remaja. “Saya pernah menjadi korban kekerasan seksual,” terang Candra kembali mengingat masa-masa kelamnya. Tampak kenangan pahit itu belum bisa dilupakannya.

Secara perlahan-lahan, ia membuka ingatan kejadian sekitar 20-an tahun yang lalu. Saat itu, ketika usianya masih belasan tahun, ia mengalami kekerasan seksual oleh orang dewasa yang tinggal di dekat rumahnya.

Sekitar 10 tahun berlalu, kenangan pahit yang disimpannya rapat ternyata tidak dapat terlupakan.

Candra merasa kekerasan seksual itu membuat dirinya kotor.

Beruntung, semakin beranjak dewasa, Candra mulai menyadari bahwa menyimpan sendiri pengalaman kekerasan seksual telah berakibat buruk pada perkembangan jiwanya. Candra merasa susah berkomunikasi dengan laki-laki dan memiliki stigma buruk terhadap lawan jenis. “Ketika saya punya teman laki-laki, saya merasa laki-laki itu jahat,” kata dia.

19

Tidak ingin terus terpuruk, Candra mulai memberanikan diri untuk bercerita kepada teman dekatnya. Ia disarankan untuk konseling ke Rifka Annisa, sebuah organisasi konseling psikologis dan konsultasi hukum perempuan dan anak.

Dari situ, Candra mendapat pencerahan. Ia mendapat pemahaman bahwa hukum semestinya ditegakkan pada pelaku kekerasan seksual.

Selain itu, korban tidak semestinya mendapat penghukuman, termasuk penghukuman dari diri sendiri.

Semenjak mendapat pemahaman dan kepercayaan diri kembali, Candra pun lebih peka terhadap hak-hak perempuan dan juga tindak kekerasan yang rawan dialami kaumnya.

Ia terpanggil untuk ikut membantu perjuangan hak tersebut.

Paling tidak, ia ingin mengajak perempuan untuk berani bersuara terhadap hak-haknya sendiri.

Dengan cara itu, kekerasan seksual juga dapat dicegah. Candra pun menanam kan pemahaman yang sama pada sang buah hati. Ia ingin semenjak kecil, orang telah diajarkan tentang pentingnya melawan ketidakadilan. (M-3)

TIDAK hanya berjuang untuk para perempuan lainnya, kehidupan Asih Nur Candra juga penuh perjuangan. Setelah mendapat pengalaman kelam di usia remaja, sebagai perempuan dewasa ia harus menerima pahitnya menjadi orangtua tunggal.

Hal itu terjadi setelah Candra ditinggalkan pria yang menghamilinya. Ia pun memilih menjalani kehamilan sendiri dengan tinggal di rumah indekos. Setelah melahirkan, ketakutan yang lain muncul, yaitu khawatir kesulitan administrasi kependudukan.

Beruntung, ketakutan-ketakutannya tidak terbukti. Ia dapat mengurus dengan lancar akta kelahiran untuk buah hatinya.

Orangtua dan teman-temannya pun mendukung keputusannya sebagai orangtua tunggal.

Kini sudah 12 tahun ia menjalani peran sebagai ibu sekaligus ayah. Dari pengalaman yang sudah dilalui, Candra mengatakan dukungan dari lingkungan, seperti orangtua dan teman-teman terdekat, sangat dibutuhkan dalam melewati masa-masa sulit.

“Saya juga punya supporting group, yaitu Single Parent Indonesia,” kata dia. Dari forum itu, banyak hal yang dibagi dan dipelajari perihal menjadi orangtua tunggal.

Dari berbagai pengalaman itu, Candra bisa berkata dengan mantap bahwa bangkit dari keterpurukan bukan hal yang mustahil.

Namun, upaya bangkit itu harus diawali dengan pengetahuan tentang hak-hak.

Sayangnya kini, di lingkungan sosial masih banyak tindakan dan stigma yang membuat perempuan merasa inferior. Perasaan rendah diri ini juga kerap terkait dengan faktor ekonomi.

Dari berbagai kasus yang ditemui, Candra melihat perempuan akan lebih berani mengambil keputusan ketika memiliki ekonomi yang kuat. “Beberapa kasus perempuan yang masih bertahan dalam kondisi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) biasanya ketergantungan ekonomi sangat tinggi terhadap suami,” kata dia.

Candra pun melihat pentingnya perempuan untuk memiliki teman. Dengan bersosialisasi dan berbagi cerita, pikiran akan lebih terbuka termasuk soal pilihanpilihan hidup. (AT/M-3)

20

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

INTERNASIONAL

Pemimpin Oposisi Venezuela Diseret ke Penjara BADAN intelijen Venezuela menyeret dua pemimpin partai oposisi terkemuka kembali ke penjara pada Selasa (1/8) waktu setempat. Kejadian itu memicu kemarahan internasional karena menilai Presiden Nicolas Maduro menyalahgunakan kekuasaannya.

Dalam sebuah pernyataan, Mahkamah Agung Venezuela mengatakan pemimpin demonstrasi Leopoldo Lopez dan Wali Kota Caracas Antonio Ledezma dikirim kembali ke penjara karena mereka dianggap melanggar persyaratan tahanan rumah mereka dengan membuat pernyataan politik.

Kedua orang tersebut ialah dua pemimpin oposisi Venezuela yang paling terkenal. Keduanya menyerukan pemboikotan pemilihan umum yang digelar untuk memilih anggota majelis konstituante yang ditugaskan menulis ulang konstitusi.

Penahanan itu memicu kemarahan internasional karena menilai Nicolas Maduro menyalahgunakan kekuasaannya.

Penggerebekan dan penangkapan yang dilakukan pada malam hari itu terjadi saat majelis baru yang terpilih pada Minggu (30/7) bersiap untuk berkuasa, menggantikan legislator yang dikuasai oposisi.

Pihak berwenang bertindak dengan sangat cepat dan mende sak karena mereka telah me nerima informasi bahwa pasangan tersebut memiliki rencana melarikan diri.

Meski begitu, dalam sebuah video yang dibuat sebelumnya jika dia dikirim kembali ke penjara, Lopez mendesak pendukungnya untuk terus melawan pemerintahan Maduro.

“Jika Anda melihat video ini, itu karena mereka secara tidak sah dan tidak adil datang dan mengembalikan saya ke penjara. Saya adalah seorang tahanan politik. Kita tidak boleh menyerah dalam pertarungan.

Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh bosan menuntut Venezuela menjadi lebih baik,” ujar Lopez melalui video itu.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) telah memberikan tamparan pedas berupa sanksi terhadap Maduro dan pejabat tinggi sebagai reaksi terhadap berita terbaru tersebut.

Presiden AS Donald Trump dengan tegas memperingatkan Maduro bahwa dia bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan kedua tokoh oposisi tersebut. Spanyol pun mengatakan akan mendorong sanksi dari Uni Eropa.

“Lopez dan Ledezma ialah tahanan politik yang ditahan secara ilegal oleh rezim,” kata Trump. (AFP/Arv/I-2)

AFP/HOSHANG HASHIMI

BOM BUNUH DIRI: Seorang pewarta melintas di dalam masjid pascaledakan bom bunuh diri di Herat, Afghanistan, kemarin. Sedikitnya 30 orang tewas dan 60 lainnya terluka akibat ledakan yang terjadi

saat masjid penuh sesak oleh jemaah yang tengah melaksanakan salat Subuh.

OKI Bersatu Kutuk Aksi Provokatif Israel Usulan Indonesia agar dunia internasional memberikan perlindungan terhadap Kompleks Masjid Al-Aqsa disambut baik anggota OKI. HAUFAN HASYIM SALENGKE

haufan_hasyim@mediaindonesia.com

O

RGANISASI Kerja Sama Islam (OKI), kemarin, menyatakan tekad membela Masjid Al-Aqsa dari semua ancaman Israel dan mengutuk setiap upaya Tel Aviv yang berusaha mengubah status quo di situs suci itu.

Dalam sebuah komunike akhir yang dikeluarkan dalam Pertemuan Luar Biasa Komite Eksekutif OKI di Istanbul, Turki, Selasa (1/8) waktu setempat, para menteri luar negeri OKI mengutuk tindakan provokatif Israel barubaru ini, termasuk penutupan Masjid Al-Aqsa.

“Komite mengecam pelarangan muslim dan Kristen

Palestina dari hak alami mereka untuk beribadah di tempat-tempat suci di Al-Quds Al-Sharif (Jerusalem Timur) dan penggunaan kekuatan mematikan dan berlebihan ter hadap jemaah Palestina yang damai,” ujarnya.

Organisasi itu juga menekankan toleransi beragama penuh teladan yang berjalan selama berabad-abad di bawah pemerintahan Islam di Al-Aqsa dan mengingatkan masjid suci itu ialah kiblat Islam pertama dan merupakan satu dari tiga masjid paling suci milik umat Islam.

OKI bertekad mempertahankan Al-Aqsa dari semua

ancaman yang diakibatkan pendudukan kolonial Israel.

“Palestina memiliki kedaulatan penuh atas Kota Al-Quds Al-Sharif (Jerusalem Timur) sebagai ibu kota negara Palestina,” tegas komunike itu.

OKI juga mengutuk upaya Israel yang berencana mengubah status quo bersejarah di Masjid Al-Aqsa, termasuk pemasangan detektor logam dan kamera pengawas di dalam dan di sekitar Al-Haram Al-Sharif.

Organisasi dunia Islam tersebut juga menolak dan mengutuk upaya Israel membuat undang-undang yang mengubah komposisi demografis di

Al-Quds Al-Sharif, yang mereka sebut tidak sah menurut hukum internasional dan resolusi PBB. Sekretaris Jenderal OKI Yousef Al-Othaimeen mengatakan pelanggaran berkelanjutan Israel di Jerusalem menjadi tanggung jawab di pundak negara-negara anggota. Othaimeen menambahkan rakyat Palestina harus mendapatkan perlindungan internasional.

Disambut baik Usulan Indonesia agar dunia internasional memberikan perlindungan terhadap Kompleks Masjid Al-Aqsa disambut baik para anggota OKI. “Umat Islam harus bersatu dan mengambil tindakan konkret untuk membantu Palestina,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Retno menegaskan insiden kekerasan di kompleks suci itu ialah refleksi dari kebijakan kekerasan yang melanggar HAM dan dampak dari pen-

dudukan ilegal Israel yang berkelanjutan di Palestina.

“Apakah kita akan membiarkan kejadian seperti di Al-Aqsa terus berulang? Kita tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi!” tegas Retno.

Ia menekankan perlunya negara anggota OKI menggunakan berbagai forum, termasuk Dewan Keamanan PBB, untuk memberikan tekanan kepada Israel agar mengubah kebijakan kekerasan di Palestina. Israel juga didesak untuk mematuhi semua resolusi PBB terkait dengan Palestina.

Retno juga mengusulkan OKI segera meminta Dewan HAM PBB untuk menggelar pertemuan khusus membahas situasi pelanggaran HAM di Al-Aqsa.

“Insiden yang terjadi di AlAqsa bukanlah yang pertama, tetapi merupakan bentuk kekerasan, pendudukan ilegal, dan pelanggaran HAM yang harus dipertanggungjawabkan Israel,” pungkas Retno.

(AFP/Anadolu/I-2)

Tiongkok Lakukan Provokasi di Laut China Timur KAWASAN Asia Timur kembali memanas pekan ini. Situasi yang tidak kondusif itu bukan dipicu aksi provokatif Korea Utara (korut) di Semenanjung Korea, melainkan aksi Tiongkok di Laut China Timur.

Berbeda dengan Laut China Selatan yang diperebutkan Tiongkok dengan sejumlah negara Asia Tenggara, Laut China Timur menjadi sengketa antara Beijing dan Tokyo.

Kedua negara sama-sama mengklaim kepulauan di Laut China Timur. Jepang mengklaim Pulau Senkaku masuk wilayah kedaulatan mereka.

Tokyo secara reguler mengirim kapal patroli ke kepulauan tersebut.

Sementara itu, Tiongkok ber keras menyebut Pulau Senkaku atau Diaoyu adalah milik mereka. Kendati dike-

cam, Beijing tetap melakukan pengeboran sumber daya minyak dan gas di pulau sengketa tersebut.

Sekarang, persoalan Laut China Timur kembali memanas setelah Tiongkok pada Rabu (2/8) berkeras aktivitas minyak dan gas yang mereka lakukan di perairan tersebut termasuk di wilayah yurisdiksi mereka.

“Kegiatan minyak dan gas Tiongkok di Laut China Timur semuanya berada di wilayah maritim yang tidak dapat disangkal lagi di bawah yurisdiksi Tiongkok. Isu yang disebut ‘eksploitasi sepihak’ tidak pernah terjadi,” ujar Ke menterian Luar Negeri (Ke menlu) Tiongkok dalam sebuah pernyataan.

Sehari sebelumnya, Selasa (1/8), juru bicara pemerintah

‘Negeri Sakura’ Yoshihide Suga menyampaikan penyesalan terhadap Tiongkok yang secara sepihak melanjutkan kegiatan pengembangan dengan kapal pengeboran di dekat garis tengah yang memisahkan zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara.

Yoshihide mengatakan Jepang pada akhir bulan lalu juga telah mengajukan protes terkait dengan aktivitas kapal ‘Negeri Tirai Bambu’ di perairan tersebut.

Jauh sebelumnya terkait dengan kepulauan sengketa, Tokyo dan Beijing sempat menjalin kerja sama dalam mengeksplorasi sumber daya minyak dan gas di Laut China Timur pada Juni 2008. Dua tahun kemudian, kesepakatan tersebut dilanggar. (AFP/ Ihs/I-3)

AFP/US NAVY/MC2 SEAN M CASTELLANO

MELINTASI LAUT CHINA TIMUR: Kapal induk Amerika USS Carl Vinson (CVN 70) (depan) bersama kapal Pasukan Bela Diri Jepang JS Samidare (DD 106) melintas di Laut China Timur, Kamis (9/3). Laut China Timur menjadi sengketa antara Beijing dan Tokyo.

Dua Mantan PM Thailand Bebas Hukuman

AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

LAMBAIKAN TANGAN: Mantan PM Somchai Wongsawat (tengah) melambaikan tangan saat tiba di gedung Mahkamah Agung di Bangkok, Thailand, kemarin. MA membebaskan Wongsawat yang didakwa dalam tindakan kekerasan terhadap demonstran antipemerintah pada 2008 yang menewaskan dua orang.

MAHKAMAH Agung Thailand, kemarin, membebaskan dua mantan perdana menteri (PM) dan dua mantan kepala polisi yang didakwa terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap demonstrasi antipemerintah pada 2008 yang menewaskan dua orang.

Mantan Perdana Menteri, Somchai Wongsawat dan wakilnya, Chavalit Yongchaiyudh, ditahan karena dianggap bertanggung jawab atas operasi polisi mengusir demonstran yang mengepung parlemen.

Me reka mulai diadili pada 2014 saat militer merebut kekuasaan.

Dalam putusannya, kemarin, sembilan hakim menolak

kasus itu. Mereka beralasan otoritas bertanggung jawab untuk membersihkan demonstran yang ricuh dan keduanya tidak bertanggung jawab langsung atas korban jiwa yang jatuh saat itu.

“Para demonstran mengepung parlemen dan mengancam akan menyerbu gedung itu, jadi bukan demonstrasi damai. Pihak berwenang harus menggunakan kekuatan untuk membersihkan kawasan itu.

Pengadilan telah menolak kasus ini,” demikian isi ringkasan pernyataan pengadilan.

Saat insiden penumpasan itu terjadi, Wongsawat ialah perdana menteri yang menjabat, sedangkan Yongchaiyudh

menjabat sebagai perdana menteri pada 1990-an.

Keduanya berasal dari faksi politik yang terikat dengan mantan PM, Thaksin Shinawatra, pelopor gerakan populis yang juga ipar Wongsawat.

Shinawatra digulingkan dalam kudeta militer pada 2006.

Sejak itu, ‘Negeri Gajah Putih’ tersebut terus dilanda kekerasan politik. Pemerintahan hanya menjabat dalam waktu singkat.

Partai yang dipimpin Shinawatra selalu memenangi setiap pemilihan umum sejak 2001 berkat dukungan besar dari pemilih pedesaan dan warga miskin dari utara.

Dalam protes 2008, kelom-

pok yang mengepung gedung parlemen merupakan kelompok anti-Shinawatra yang dikenal sebagai kelompok Kaus Kuning. Setahun kemudian, kelompok itu menduduki Bandar Udara Suvarnabhumi, Bangkok, untuk mencoba menggulingkan pemerintahan.

Sekelompok kecil pendukung Kaus Kuning, kelompok anti-Shina wat ra berteriak, “Pembunuh!” saat keempat orang itu meninggalkan pengadilan setelah dibebaskan.

Di luar pengadilan, Wongsawat melambai kepada pendukung nya. “Saya senang kami menerima keadilan dari pertarungan ini,” katanya.

(AFP/Ire/I-1)

OLAHRAGA

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

21

Bolt Bersiap Ukir Prestasi Terakhir SPRINTER Jamaika, Usain Bolt bersiap mengukir prestasi di kejuaraan dunia atletik 2017 di London. Kejuaraan yang akan berlangsung 4-13 Agustus di Olympic Stadium London tersebut akan menjadi penampilan terakhir Bolt di lintasan atletik.

Bolt, peraih delapan medali emas Olimpiade, akan tampil dalam dua nomor 100 meter dan 4x100 meter estafet putra. Atlet berusia 30 tahun tersebut menyatakan akan lebih fokus mempertahankan gelar di nomor 100 meter.

Namun, di nomor spesialisnya kali ini, peraih 11 emas kejuaraan dunia itu tidak diunggulkan. “Itu yang saya baca dari berita-berita dan tim saya juga menyatakan hal itu. Karena itu saya akan kembali membuktikan siapa saya,” jelas Bolt.

Sprinter Amerika Serikat, Justin Gatlin dinilai berpeluang meruntuhkan dominasi Bolt di nomor paling bergengsi itu. Setelah kembali ke lintasan atletik seusai menjalani skorsing dari 2006-2010, Gatlin menunjukkan penampilan menjanjikan.

“Saya dan dia (Bolt) saling

bersaing. Dia yang membuat saya menjadi atlet seperti saat ini,” ungkap Gatlin.

Di sisi lain, Presiden Federasi Atletik Internasional (IAAF) Sebastian Coe menyebut Bolt merupakan sprinter terbaik sepanjang masa.

Bahkan, Coe menyebut Bolt merupakan seorang jenius di cabang olahraga atletik.

“Ia (Bolt), seorang jenius.

Selain Muhammad Ali, saya tidak melihat ada seorang atlet yang memberi dampak besar terhadang sebuah cabang olahraga seperti yang dilakukan Bolt,” ujar Coe. Selain Bolt, atlet yang akan menjadi sorotan adalah Wayde van Niekerk. Atlet Afrika Selatan yang masih berusia 25 tahun tersebut diyakini akan menjadi salah satu bintang di kejuaraan dunia tahun ini.

Niekerk merupakan peraih emas nomor 400 meter Olimpiade Rio 2016 dan Kejuaraan Dunia 2015. Selain nomor spesialisasinya itu, Niekerk juga akan tampil di nomor 200 meter di kejuaraan dunia tahun ini. “Kini, ia (Niekerk) juga akan tampil di nomor 200 meter dan itu akan sangat menyenangkan,” ujar Bolt. (AFP/Wdo/R-1)

MI/ROMMY PUJIANTO

KONTINGEN SEA GAMES 2017: Atlet dan ofisial mengikuti acara pengukuhan kontingen Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2017 Kuala Lumpur, Malaysia,

di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, kemarin. Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2017 berkekuatan 857 orang, terdiri atas 534 atlet dan 166 ofisial.

Indonesia menargetkan merebut 61 medali emas dan masuk posisi empat besar SEA Games 2017.

Bonus SEA Games 2017 masih Dibahas Posisi empat besar menjadi incaran Indonesia di pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara kali ini. Sebanyak 61 emas pun dibidik untuk memenuhi target tersebut.

BUDI ERNANTO

budi_ernanto@mediaindonesia.com

P AFP/ADRIAN DENNIS

GAYA USAIN BOLT: Sprinter asal Jamaika Usain Bolt berpose saat menghadiri konferensi pers menjelang Kejuaran Dunia Atletik 2017 di London, Inggris, kemarin. Pemegang rekor dunia lari 100 meter itu sebelumnya menyatakan akan pensiun seusai kejuaraan dunia atletik tahun ini.

SEKILAS GELANGGANG

SM Utamakan Pemain Muda KLUB Satria Muda (SM) Pertamina akan memaksimalkan pemain muda menghadapi Liga Bola Basket Indonesia (IBL) musim kompetisi 2017/2018. Hal itu dilakukan sebagai persiapan melakukan regenerasi pemain.

“Fokus kami ialah pematangan pemain muda dan mencari pemain asing yang bagus,” ujar Rony Gunawan, Vice President PT Indonesia Sport Venture, perusahaan penaung Satria Muda di Jakarta, kemarin.

Dalam merekrut pemain baru, Rony mengatakan SM akan mengutamakan pebasket muda berbakat seperti Rivaldo Tandra Pangesthio, 21, yang bisa menjadi pilar tim di masa depan. “Rivaldo awalnya sempat bimbang karena juga mendapatkan tawaran dari klub lain. Namun, akhirnya kami bisa meyakinkan dirinya dan dia memantapkan diri untuk bergabung dengan SM,” kata Rony. (Ant/R-2)

Federer Tampil di Piala Rogers JUARA Wimbledon 2017 Roger Federer akan memulai kampanye menghadapi grand slam Amerika Serikat dengan tampil di ajang Piala Rogers yang akan berlangsung 6-13 Agustus mendatang di Montreal, Kanada. Petenis Swiss tersebut mengincar gelar ketiga di turnamen yang berlangsung di lapangan keras tersebut.

“Saya senang dapat kembali ke Montreal, sebab saya tidak memiliki kesempatan untuk bermain di sini selama bertahuntahun. Musim 2017 ini begitu menyenangkan dan saya benarbenar tidak sabar untuk kembali ke lapangan di Tur ATP,” kata Federer dalam pernyataan yang dirilis Tennis Kanada, kemarin.

Kepastian tampilnya Federer, peraih 119 gelar grand slam, disambut gembira penyelenggara Piala Rogers. “Kami senang dengan kepastian tampilnya Federer,” kata direktur turnamen Eugene Lapierre. (Ant/R-2)

Lima Tunggal Putri Melaju INDONESIA meloloskan Lima wakil ke babak kedua sektor putri New Zealand Open Grand Prix Gold 2017 di Auckland. Dalam laga kemarin, Dinar Dyah Ayustine, Hanna Ramadini, Fitriani, Yulia Yosephine Susanto, dan Putri Sekartaji mampu lolos dari hadangan lawan masing-masing.

Fitriani yang merupakan unggulan dua melaju setelah menundukkan Tiffany Ho dari Australia, 21-14, 21-4. “Di pertandingan hari ini, saya berusaha main di pola saya sendiri, enggak membuat kesalahan yang tidak perlu sehingga membuat poin lawan terus bertambah,” ujar pemain asal klub Exist tersebut.

Fitriani berharap dapat tampil lebih baik di babak kedua. Faktor nonteknis seperti fokus dan konsentrasi menjadi perhatian utama bagi Fitriani. “Di laga selanjutnya, saya berharap bisa tampil fokus,” ungkap Fitriani. (Badminton.org/R-2)

EMERINTAH memastikan prestasi yang didapat di SEA Games 2017 Kuala Lumpur, Malaysia, akan diganjar dengan bonus. Tak hanya bagi atlet, bonus juga akan diberikan kepada pelatih yang atlet asuhannya meraih medali.

Namun, besaran bonus yang dananya berasal dari anggaran pembangunan olympic center itu belum ditentukan.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot S Dewa Broto seusai pengukuhan kontingen Indonesia untuk SEA Games 2017 di Kantor Kemenpora, Jakarta,

kemarin.

“Kami harap bonus bisa diberikan tidak lama setelah ajang ASEAN Para Games 2017 yang juga berlangsung di Malaysia, 17-23 September.

Soal besarannya belum bisa saya umumkan karena masih dibahas,” ujar Gatot.

Pada SEA Games 2015 Singapura, pemerintah memberikan apresiasi bonus sebesar Rp200 juta untuk peraih emas perseorangan dan Rp100 juta untuk nomor beregu dengan tiga atlet atau lebih. Peraih perak diganjar Rp30 juta (perorangan) dan Rp25 juta untuk beregu. Peraih perunggu diberi bonus Rp25 juta (perorang an) dan Rp15 juta (beregu). Untuk pelatih, diberikan Rp60 juta (emas), Rp40 juta (perak), dan Rp25

“Kami harap, bonus bisa diberikan tidak lama setelah ajang ASEAN Paragames 2017 yang juga berlangsung di Malaysia.”

DOK-MI

Gatot S Dewa Broto Sekretaris Kemenpora

juta (perunggu).

Lebih jauh, Gatot menambahkan pemerintah juga se-

dang memberikan tambahan bonus, tetapi bukan dalam bentuk uang.

“Pemberian bonus dalam bentuk lain itu bukan sebagai pengganti bonus uang,” ujarnya.

Pemerintah sudah menyiapkan dana Rp55 miliar untuk bonus SEA Games 2017.

Kemenpora sempat meminta tambahan Rp25 miliar kepada Komisi X DPR, tapi tidak disetujui Badan Anggaran DPR dengan alasan kondisi keuangan negara sedang tidak baik.

Empat besar Dalam acara pengukuhan kontingen SEA Games 2017, Ketua Umum KOI Erick Thohir meminta para atlet yang akan tampil bisa menunjukkan prestasi terbaik untuk meraih kejayaan. Menurut Erick, SEA Games 2017 akan menjadi ajang persiapan Indonesia menghadapi Asian Games 2018.

Erick berharap atlet Indone-

sia mampu membuat terobosan dalam hal prestasi. Ia mencontohkan prestasi tim voli putra yang mampu menembus empat besar kejuaraan Asia 2017 dan perenang Siman Sudartawa yang lolos ke semifinal kejuaraan dunia 2017 di Hongaria.

Di SEA Games 2017, target Indonesia ialah menempati posisi empat besar. Pada SEA Games 2015 Indonesia menduduki posisi kelima dengan raihan 47 emas, 61 perak, dan 74 perunggu. Untuk bisa menembus posisi empat besar, para atlet Indonesia diharapkan bisa mengumpulkan sedikitnya 67 emas.

Komandan Kontingen (CdM) Indonesia di SEA Games 2017 Aziz Syamsuddin mengatakan kontingen Indonesia akan diberangkatkan secara bertahap dalam 15 kelompok terbang (kloter). “Kontingen Indonesia akan dilepas Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara pada 17 Agustus mendatang. Kontingen pertama akan berangkat setelah acara pelepasan di Istana,” kata Aziz.

Dalam SEA G ames 2017 konting en Indonesia akan berkekuatan total 857 orang.

Dari jumlah itu, sebanyak 534 orang merupakan atlet yang akan tampil di 35 dari 38 cabang olahraga yang dipertandingkan/dilombakan. (R-2)

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

SEPAK BOLA

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 22 KISI-KISI

AP

Suka Nongkrong GELANDANG Tottenham Hotspur Dele Alli mengaku masa remajanya dihabiskan dengan nongkrong di jalanan hingga dini hari. Namun, itu tidak lagi dia lakukan sejak mulai berkenalan dengan sepak bola.

Menurut pemain berusia 21 tahun itu, sepak bola benar-benar menyelamatkan hidupnya.

Kariernya kini cerah bahkan terus bersinar setelah dirinya memutuskan untuk membela klub ibu kota Inggris itu.

“Sepak bola memberikan saya kesempatan untuk mengarahkan energi ke hal lain ketimbang nongkrong di jalanan sampai dini hari saat masih berusia 12 tahun. Saat itu saya suka terlibat masalah karena salah pergaulan,” kata Alli yang mengaku bergaul dengan orang-orang yang lebih tua dan tidak berada di wilayah yang baik. (TheSun/Beo/R-1)

Neymar Mulai Berpamitan AP

Ia datang ke tempat latihan keesokan paginya alias pukul 09.00 waktu setempat, tapi hanya selama 43 menit, lantas pergi lagi.

SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

N

EYMAR selangkah lagi akan memecahkan rekor pemain termahal dunia jika benar merapat ke klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain (PSG). Pada sesi latihan Rabu (2/8) waktu Spanyol, kapten timnas Brasil itu disebut sudah berpamitan kepada rekanrekannya.

Pemain 25 tahun itu kembali ke Barcelona pada Selasa (1/8) setelah melawat ke Tiongkok untuk menjalani promosi klub. Ia datang ke tempat latihan keesokan paginya

alias pukul 09.00 waktu setempat, tapi hanya selama 43 menit, lantas pergi lagi.

“Pemain datang untuk latihan sesuai dengan jadwal dan mengumumkan kepada rekan-rekannya bahwa dia pergi. Pelatih memberi ia izin untuk tidak latihan demi segera merampungkan kejelasan masa depannya,” ucap salah seorang sumber.

Barcelona seakan tidak berkutik dengan hasrat besar PSG yang rela menebus klausul pelepasan Neymar. Dengan kekuatan uang dari taipan Timur Tengah, Les Parisiens rela merogoh kocek 222 juta euro atau sekitar Rp3,5 triliun. Itu dua

kali lipat lebih besar daripada rekor transfer yang saat ini masih dipegang gelandang Manchester United Paul Pogba.

Drama kepindahan Neymar ke PSG dikabarkan semakin menemui kenyataan. Media lokal Spanyol mengklaim Senin (7/8) akan menjadi akhir cerita transfer saga ini.

Presiden klub PSG Nasser AlKhelaifi, saat diwawancara televisi Maroko, Medi 1 TV, tidak blakblakan tentang perkembangan proses negosiasi Neymar. Namun, Al-Khelaifi memastikan kehadiran pemain bintang layaknya mantan punggawa Santos itu bukan hal mubazir. Pemain berusia 25 tahun itu akan membuat pamor dan profit PSG meningkat di masa mendatang.

“PSG punya ambisi untuk memiliki pemain yang besar yang dikenal seluruh dunia. Itu akan

membantu meningkatkan reputasi kami dan klub mencari pelatih dan pemain yang dapat mewujudkan ekspektasi tersebut,” ujar pebisnis asal Qatar itu.

Dimusuhi Catalan Keputusan Neymar yang mulai mengarah ke pintu keluar Barcelona membuat kapten timnas Brasil tersebut perlahan-lahan menjadi musuh besar publik Nou Camp. Di sudut-sudut Catalan, poster yang menyudutkan Neymar sebagai pengkhianat terpampang jelas.

‘Dicari, seorang pengkhianat.

Prajurit itu harus pergi, Barcelona hanya untuk pemain yang mencintai seragam ini’, demikian tulisan di poster tersebut.

Tidak hanya sampai situ, dua kompatriotnya, Lionel Messi dan Luis Suarez, juga menentang ke-

putusan Neymar. Messi dan Suarez merespons kecut ajakan tos pemain 25 tahun itu saat pertandingan International Champions Cup (ICC) 2017 melawan Real Madrid pada akhir pekan lalu. Kejadian tersebut terekam oleh juru kamera.

Di lain pihak, Presiden La Liga Javier Tebas juga menentang tercapainya kesepakatan tersebut.

Hal itu disebabkan PSG dinilainya akan melanggar aturan financial fair play (FFP) dari Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA).

“Kami tidak akan menerima uang dari klub seperti PSG, khususnya ketika klub ini melanggar dan menyalahi aturan UEFA,” ujar Tebas.

Meski demikian, PSG bisa keluar dari jeratan FFP jika ikut melepas beberapa pemain mereka di bursa transfer musim ini. (AFP/ Marca/R-4)

AP/MANU FERNANDEZ

HIJRAH: Penyerang asal Brasil Neymar saat tiba di tempat latihan klub Barcelona, Ciutat Esportiva Joan Gamper, di Sant Joan Despi, Spanyol, kemarin. Neymar dikabarkan sudah berpamitan dengan rekanrekan setimnya dan bakal hijrah ke klub Prancis, Paris Saint-Germain, dengan nilai transfer Rp3,4 triliun. Angka itu merupakan nilai transfer termahal di dunia sepak bola.

Larangan Bermain BINTANG Real Madrid Gareth Bale dibatasi klubnya sendiri untuk bermain sepak bola. Bale tidak diperbolehkan bermain di rumah sendiri.

Bale seperti diketahui membuat lapangan kecil di ‘istananya’ senilai 4 juta pound (Rp70 miliar) di Wales. Madrid melarang Bale bermain di lapangan tersebut karena asuransi klub tidak menanggung seandainya kapten timnas Wales itu cedera.

“Saya pikir Madrid takut jika kaki Bale cedera lagi di lapangan yang tidak rata, tetapi lapangan itu sangat bagus dan dirawat secara profesional. Ia menyewa perawat lapangan dari sebuah stadion profesional,” kata salah seorang saudara Bale. Rumah itu dibeli Bale dan tunangannya, Emma Rhys-Jones, seharga 2 juta pound (Rp35 miliar), ditambah biaya perbaikan 2 juta pound. (TheSun/Beo/R-1)

Klopp masih Galau Tatap Musim Depan TUJUH laga uji coba dengan hasil enam kali menang dan sekali seri selama pramusim belum juga memuaskan pelatih Liverpool Juergen Klopp. Eks arsitek Borussia Dortmund itu menilai the Reds butuh persiapan lebih demi meraih prestasi lebih baik musim depan.

Klaim Klopp sebenarnya cukup aneh. Pasalnya Philippe Coutinho dkk sukses menjungkalkan perlawanan raksasa Jerman Bayern Muenchen dalam ajang Piala Audi, kemarin dini hari. Di depan ribuan pasang mata pendukung tim

lawan yang memadati Allianz Arena, klub asal Merseyside itu menang tiga gol tanpa balas.

“Belakangan ini semuanya luar biasa, tapi kami masih dalam masa persiapan. Kami belum cukup memainkan sepak bola bagus sejauh ini.

Muenchen menguasai bola terlalu banyak dan kami hanya berlari-lari,” tutur Klopp merendah.

Dengan mengandalkan trio serang Roberto Firmino, Sadio Mane, dan winger anyar Mohammed Salah, Liverpool terlihat begitu piawai memanfaatkan serangan balik kilat.

Islah Suporter Nasional Siap Digelar PERSIAPAN acara Islah Suporter Nasional yang dicanangkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah mencapai seratus persen. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto menyebut segala keperluan untuk agenda konsolidasi suporter hari ini telah rampung.

“Semua persiapan sudah seratus persen, dari izin kepolisian hingga hal kecil sudah selesai semua,” ujar Gatot saat dihubungi, kemarin.

Sejauh ini sudah 167 orang dari berbagai kelompok suporter yang sudah terkonfirmasi hadir dalam acara yang digelar di Wisma Menpora, Jakarta, hari ini. Itu belum

termasuk kedatangan para stakeholder sepak bola nasional seperti perwakilan klub, pihak kepolisian, dan Ketua Umum PSSI Letnan Jenderal (Letjen) TNI Edy Rahmayadi.

Namun, komitmen kehadiran perwakilan klub sejauh ini masih minim. Tercatat hanya Persebaya Surabaya dan Semen Padang yang telah

mengonfirmasi kehadiran mereka hari ini. “Kalau kelompok suporter, secara gelondongan jumlahnya segitu. Yang baru menyatakan bisa hadir itu Persebaya dan Semen Padang, yang lain belum ada kabar lebih lanjut,” tambah Gatot.

Kemenpora berkomitmen membiayai perjalanan dan penginapan selama di Jakarta

Gol Mane pada menit ke-7 dan gol Salah 10 menit menjelang turun minum menjadi saksi kehebatan lini serang ‘Merseyside Merah’. Di babak kedua, penyerang pengganti Daniel Sturridge melengkapi kemenangan Liverpool.

“Salah sangat baik sejak ia masih di Basel dan kami beruntung mendapatkannya, sedangkan Mane pemain utama dalam mengatur tempo,” puji Klopp.

Pada partai final yang dilangsungkan dini hari tadi, Liverpool menjajal kekuatan Atletico Madrid yang menga-

lahkan Napoli dengan skor 2-1 di lokasi yang sama pada Selasa (1/8) malam.

Semua gol dicetak pada babak kedua, diawali torehan penyerang Napoli Jose Callejon pada menit ke-56 dan langsung dibalas 16 menit kemudian oleh Fernando Torres dan Luciano Vietto, 9 menit menjelang laga usai.

“Kami tahu musim ini akan lebih sulit karena kami dihukum FIFA (tak boleh membeli pemain), tapi ini kesempatan yang baik untuk setiap pemin menunjukkan potensi,” ujar Torres. (Goal/Marca/Sat/R-4)

untuk setiap perwakilan kelompok suporter yang hadir.

Kegiatan itu sendiri merupakan respons lanjutan dari pemerintah atas tindakan kekerasan antarsuporter yang terus memakan korban jiwa.

Di lain pihak, pemusatan latihan timnas Indonesia U-22 untuk menghadapi SEA Games 2017 pertengahan bulan ini akan dimulai di lapangan Sekolah Pelita Harapan (SPH) Karawaci, Minggu (6/8). Skuat

asuhan Luis Milla Aspas itu hanya akan fokus selama enam hari sebelum berangkat ke Malaysia pada 12 Agustus.

Tim ‘Garuda Muda’ tergabung dalam grup B bersama juara bertahan Thailand, Vietnam, Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Timnas Indonesia U-22 diharapkan segera bangkit setelah gagal melaju ke Piala Asia U-23, apalagi PSSI menargetkan medali emas di SEA Games 2017. (Sat/R-4)

AP

Korban Penculikan TIDAK pernah sekali pun di benak Jesus Navas tebesit bahwa dirinya bakal jadi korban penculikan. Hingga akhirnya dia diculik oleh dua orang tidak dikenal.

Namun, rupanya penculikan tersebut hanya merupakan pemberitahuan dari Sevilla bahwa sebenarnya mereka berhasil merekrut Navas yang sebelumnya merupakan pemain Manchester City. Sevilla mengunggah video penculikan itu ke media sosial.

“Sevilla telah mencapai kesepakatan dengan Navas. Dia terikat kontrak empat musim dengan Sevilla. Dia sekarang memiliki kemampuan yang baik dan sedang dalam kondisi yang memukau,” kata manajemen Sevilla. Bagi Navas, Sevilla bukan klub asing karena dia merupakan binaan klub Liga Spanyol itu sejak berusia 15 tahun. Navas hijrah ke Inggris pada 2013 lalu. (Mirror/Beo/R-1)