Media indonesia 03 09 2017 06092017102657

Page 1

MINGGU, 03 09 2017

@mediaindonesia

Pelaksanaan Haji Tahun ini Lancar http://bit.ly/2xEqqNV

NO. 13222/ TAHUN KE-48 24 HALAMAN

@mediaindonesia

Rp4.000/eks

Batasi Ponsel pada Anak http://bit.ly/2xEwNAC

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

@mediaindonesia

E-mail: cs@mediaindonesia.com

Bangkit dari Krisis Prestasi Olahraga http://bit.ly/2eNgfyB #EditorialMI

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

Faktanya ada sebagian di antara kita yang sedang ‘menyembah’ Durga. Perilakunya menghalalkan segala cara, seperti menghujat, memfitnah, dan menyebarkan kabar bohong.

Bencana Kemanusiaan di Rakhine

Pigura | Hlm 10

EKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan adanya bencana kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, setelah mendapati laporan bahwa hampir 400 orang-mayoritas muslim Rohingya--tewas dalam sepekan terakhir. “Kami sangat prihatin dengan ekses yang terjadi selama operasi keamanan pasukan Myanmar di Rakhine. PBB mendesak militer Myanmar untuk menahan diri guna mencegah bencana kemanusiaan,” ungkap pihak PBB dalam pernyataannya, Jumat (1/9) waktu setempat. Guterres menekankan bahwa pemerintah Myanmar bertanggung jawab dalam memberikan keamanan bagi warga dan membuka akses kepada badan bantuan dalam menjangkau pengungsi. Sekjen PBB juga menyampaikan keprihatinan tersebut dalam komunikasinya dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Jumat (1/9). Menlu Retno pun menyampaikan seruan Indonesia bahwa semua kekerasan harus dihentikan. “Perlindungan harus diberikan kepada semua umat,” kata Retno. Keduanya mendukung laporan komisi penasihat pimpinan mantan Sekjen PBB Kofi Annan tentang adanya pembantaian dan pembakaran desa secara sistematis. Mereka berharap rekomendasi komisi itu segera diimplementasikan. Sementara itu, Program Pangan Dunia (WFP) kemarin menyatakan menunda bantuan makanan ke Rakhine menyusul memburuknya situasi keamanan. Badan bantuan, termasuk WFP, selama ini kerap dituding pemerintah Myanmar membantu gerilyawan Rohingya. “Diperkirakan ada 250 ribu peng-

Kemarau Tahun ini Lebih Kering Sebanyak 13 kabupaten/ kota di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat telah menetapkan status darurat kekeringan. Bantuan air bersih telah disalurkan kepada masyarakat. Selekta | Hlm 2

KASN Soroti Staf Khusus Arogan Keberadaan staf khusus menteri perlu dikaji kembali oleh pemerintah agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Politik | Hlm 3

Penerapan HET Beras masih Butuh Waktu Pemerintah diminta bisa memastikan produsen dan distributor benar-benar mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Umum | Hlm 4

Penundaan sementara bantuan makanan WFP diperkirakan akan berdampak pada nasib lebih dari 250 ribu pengungsi Rohingya dan warga lainnya. HAUFAN HASYIM SALENGKE

haufan_hasyim@mediaindonesia.com

S

MI/RAMDANI

AKSI SOLIDARITAS UNTUK ROHINGYA: Massa melakukan aksi di depan Kedubes Myanmar di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, kemarin. Dalam aksi itu mereka memprotes pembantaian yang terjadi terhadap kaum Rohingya di Myanmar dan meminta pemerintah RI agar melakukan langkah diplomatik. ungsi dan warga lain yang bakal terkena dampak penundaan ini,” ungkap WFP dalam pernyataan resminya. PBB memperkirakan hampir 60 ribu warga Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak kekerasan meletus di Rakhine pekan lalu. Banyak pula pengungsi tenggelam saat mencoba menyeberangi Sungai Naf untuk mencapai Bangladesh. Sejumlah negara ikut menyatakan keprihatinan mereka atas situasi di Myanmar. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pihaknya akan memobilisasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan menggelar pertemuan puncak untuk masalah Rakhine tahun ini. Sementara itu, India merencanakan pertemuan Perdana Menteri Narendra Modi dan pemerintahan Aung San Suu Kyi di Myanmar pada Selasa (5/9). “India akan mencoba membantu penanganan situasi pengungsi di Rakhine,” tutur pejabat se-

D A R U R AT P R E S TA S I DUTA

“Saya sangat menyadari posisi saya bahwa ketika BPS mengeluarkan sebuah data, ada berita baik dan buruk yang mungkin beberapa pihak tidak suka.” Suhariyanto Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Wawancara | Hlm 5

Bangkitkan Olahraga dengan Totalitas TERPURUKNYA kontingen Merah Putih di SEA Games Kuala Lumpur, Malaysia, ialah penanda Indonesia sedang darurat olahraga. Perlu totalitas seluruh pemangku kepentingan untuk bangkit. Di SEA Games 2017 Kuala Lumpur yang baru saja berakhir, Indonesia

terjerembap di posisi kelima daftar perolehan medali di bawah tuan rumah, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Raihan medali mereka bahkan terburuk sepanjang sejarah SEA Games, yakni cuma membawa pulang 38 emas, 63 perak, dan 90 perunggu, dari target 55 emas.

Surga di Gugusan Terluar Indonesia

nior Kementerian Luar Negeri India, Sripriya Ranganathan. Dari dalam negeri, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kemarin meminta Myanmar untuk menghormati hak kemanusiaan warga Rohingya dan meminta semua pihak menahan diri. Menurut Menag, pemerintah telah melakukan langkah proaktif dan produktif seperti memfasilitasi terbentuknya Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang beranggotakan 11 ormas dan lembaga kemanusiaan. Sejumlah demonstran kemarin juga berunjuk rasa di depan Gedung Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta. Mereka mendesak Myanmar dan pemimpin nasional Aung San Suu Kyi menghentikan pengusiran serta pembantaian terhadap etnik Rohingya. Namun, mereka gagal bertemu dengan Dubes Myanmar untuk Indonesia. (Nda/LN/AFP/AP/Ant/X-11)

Pengamat olahraga Fritz Simanjuntak mengatakan, jika ingin mengulang kejayaan Indonesia seperti di era Orde Baru, pemerintah harus memiliki tolok ukur yang jelas. Pemerintah, tegasnya, kemarin, mesti memiliki cetak biru olahraga Indonesia sehingga bisa fokus untuk mengedepankan cabang yang berpotensi mendulang emas. “Fokus ke latihannya, ke atletnya, ke uji cobanya, dan ke anggarannya.” Beragam persoalan mengganggu persiapan para atlet Indonesia sebelum SEA Games Kuala Lumpur seperti keterlambatan uang saku, tidak adanya alat bertanding, dan batalnya uji coba. Menurut pelatih kepala tim

wushu Indonesia, Novita, pemerintah jangan asal menuntut atlet berprestasi jika tak bisa memberikan dukungan. “Permasalahan olahraga di Indonesia bukan barang baru, tapi terus berulang kali terjadi. Peralatan, uang saku, akomodasi, itu kan masalah klasik,” cetus Novita. Ia juga menilai, masih tingginya ego pemangku kepentingan, seperti Kemenpora, KOI, dan Satlak Prima menghambat peningkatan prestasi. Untuk bisa bangkit di Asian Games tahun depan, Novita menegaskan, semua pihak harus bersinergi dan total bekerja. Mantan Ketua Umum PB Ikatan

Anggar Seluruh Indonesia, Rohmad Hadiwijoyo, menilai ada dua hal yang menyebabkan terpuruknya Indonesia di SEA Games. Pertama, kurang pekanya Kemenpora dalam mempersiapkan atlet. Kedua, tak ada koordinasi yang jelas dengan KONI dan KOI. Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan Asian Games 2018 ialah momentum untuk mengembalikan kejayaan olahraga Indonesia. Karena itu, dalam 11 bulan waktu yang tersisa, pihaknya akan mematangkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder. Presiden Jokowi pun berjanji akan melakukan evaluasi besar-besaran. (Beo/X-8)

Mari ke Anambas, panjangnya perjalanan dijamin akan impas, ditebus suguhan panorama alam dan senyum hangat masyarakatnya.

Travelista | Hlm 15

SELA

JEDA

Antidepresan Perburuk Kondisi

UU Perlindungan Konsumen Perlu Disempurnakan

SEBUAH studi anyar peneliti Oregon Health & Science University (OHSU), AS, mengungkapkan bahwa obat antidepresan dapat memperburuk kondisi seseorang yang dikenal sebagai tinitus. Orang dengan tinitus memiliki sensasi bunyi dering atau pendengaran yang konstan di telinga, menciptakan CAKSONO iritasi konstan, dan kecemasan berat. Peneliti menemukan neuron yang dikenal sebagai sel fusiform di bagian otak menjadi hiperaktif dan hipersensitif terhadap rangsangan saat terpapar serotonin. Sebuah kelas umum antidepresan yang dikenal sebagai selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) yang diresepkan untuk mengobati kecemasan atau depresi malah memperburuk tinitus pasien. (Xinhua/Hym/X-5)

KONDISI perlindungan bagi pelanggan atau konsumen di Indonesia sudah baik, tetapi kurang sempurna. Pasalnya Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8/1999 belum mengatur secara rinci mengenai banyak hal. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Johannes Gunawan, mengatakan sosialisasi UU Perlindungan Konsumen ini mungkin belum merata pada seluruh masyarakat sehingga masyarakat masih belum memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya. “Masyarakat juga perlu mengubah

prilakunya yang terlalu permisif sehingga perlu adanya perubahan sikap dari konsumen itu sendiri,” ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (30/8). Untuk itu, diperlukan perubahan-perubahan UU Perlindungan Konsumen nantinya yang akan memperjelas mana yang merupakan tanggung jawab pelaku usaha barang dengan pelaku usaha jasa, yang selama ini disamakan. Contohnya untuk pelaku usaha jasa maupun barang kedua-duanya disebut pelaku usaha, padahal pelaku usaha jasa tidak semuanya mencari

laba. “Jasa profesional seperti dokter, advokat, akuntan, dan psikolog tidak mau disebut sebagai pelaku usaha sehingga sejak 2000 mereka mengatakan tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen,” paparnya. Hal lainnya yang perlu diatur dalam revisi UU tersebut nantinya ialah mengenai kriminalisasi pelaku usaha. Pasalnya banyak tindakan yang merupakan tindakan hukum perdata dikriminalisasikan, yang seharusnya secara teoretis sanksi pidana itu bisa diterapkan setelah sanksi-sanksi lainnya tidak cukup membuat si pelaku usaha itu jera.

“Sanksi pidana itu terakhir setelah sanksi perdata dan sanksi administra tif diterapkan, tapi dalam UU Perlindungan Konsumen yang saat ini berlaku bahwa sanksi pidana itu dapat langsung diterapkan. Itu salah satu yang menyebabkan iklim usaha menjadi kurang baik,” imbuhnya. Revisi UU tersebut ditargetkan masuk ke prolegnas pada 2019 mendatang. Saat ini revisi itu sudah hampir selesai dan pada 2018 akan dilakukan pembahasan dengan DPR RI. (Riz/M-2) Hak Pelanggan... | Hlm 6

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.