JUMAT, 03 11 2017 NO. 13282/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
INDONESIA MEMILIH
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com
Halaman 3-4
Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
KESEJAHTERAAN
Jurus Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi
BIRO PERS/SETPRES
PEMERATAAN EKONOMI: Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri) melihat bantuan alat pertanian saat menghadiri pelaksanaan program perhutanan sosial untuk pemerataan ekonomi di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Probolinggo, Jawa Timur, kemarin. Presiden menjelaskan program itu hadir untuk mengupayakan pemerataan ekonomi serta mengurangi ketimpangan dan kesenjangan.
PRESIDEN Joko Widodo dengan gayanya yang khas meminta seorang petani maju dan mengajaknya dialog secara langsung. Sugiyo, petani asal Jember, Jawa Timur, dengan percaya diri unjuk tangan dan mendekati Jokowi. Dengan semringah, Sugiyo menyampaikan bahwa dia mengantongi surat izin pemanfaatan hutan (IPH) dengan luas dua hektare. Dia akan menanami lahan itu dengan penghijauan untuk pakan ternak sapi perah miliknya. Dia mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) ke BNI 46 sebesar Rp12 juta. “Pembayaran angsuran kredit akan diperoleh dari hasil susu sapi perah,” ujarnya mantap. Dialog Presiden dengan Sugiyo itu terjadi di sela-sela peluncuran program perhutanan sosial di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kemarin. Sebelumnya, Jokowi membuat program yang sama di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kepala Negara menyatakan pemberian IPH dalam program perhutanan sosial untuk pemerataan
ekonomi dan memperjelas status petani dalam mengelola hutan. “Petani memiliki kejelasan status, mana yang bisa dikerjakan, berapa hektare, sudah pasti, sudah pegang izinnya, bisa akses ke bank kalau ingin tambahan modal,” kata Presiden. Sebanyak 2.457 hektare lahan perhutanan dibagikan kepada ribuan petani, masing-masing untuk Kabupaten Probolinggo (1.275 ha, Kabupaten Lumajang (570 ha) dan Kabupaten Jember (612 ha). Setiap petani mendapatkan IPH dengan luas antara 0,5 ha hingga 2 ha. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan, dalam program perhutanan sosial, pemerintah menargetkan seluas 4,3 juta ha lahan yang akan dibagikan kepada masyarakat. “Hingga saat ini baru seluas 1,068 juta ha di luar Pulau Jawa, sedangkan di Pulau Jawa masih baru dimulai,” ujar Siti. Untuk Pulau Jawa sampai akhir 2017, kata dia, akan direalisasikan sebanyak 46.000 ha lahan, seperti di Probolinggo. (AB/X-4)
Pusat Minta Anies Beri Solusi Reklamasi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan sulit untuk membongkar pulau-pulau reklamasi yang sudah telanjur tengah dibangun. ERANDHI HUTOMO SAPUTRA erandhi@mediaindonesia.com
W
AKIL Presiden Jusuf Kalla berharap Pemprov DKI Jakarta segera mengeluarkan solusi pengelolaan pulau reklamasi di pantai utara Jakarta. Menurut Wapres, sulit untuk membongkar pulau yang sudah dibangun. “Tidak mungkin bongkar yang sudah (ada). Maka, pemprov harus kasih solusinya apa, dan khususnya solusi penggunaannya (untuk) apa (pulau) yang sudah ada,” ungkap Kalla di Jakarta, kemarin.
Menurut Wapres, polemik reklamasi terjadi karena informasi yang tak benar beredar saat pilkada. Beberapa pihak kerap mencari kesalahan pasangan lain. “Jadi, terjadilah simpang siur pandangan,” kata Kalla yang juga yakin masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Seperti diketahui, Anies-Sandi dalam kampanye mereka di pilkada menegaskan akan menghentikan reklamasi jika terpilih menjadi Gubernur dan Wagub DKI Jakarta. Namun, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan lebih dulu merilis Surat Keputusan Menko Kemaritiman No S-78-001/02/Menko/Maritim/ X/2017 yang mencabut surat keputusan Menko Maritim pada 2016 yang menghentikan sementara pembangunan pulau reklamasi. Terkait dengan reklamasi, Wapres Jusuf Kalla pada Selasa (31/10) mengatakan pemerintah akan menyelesaikan proses reklamasi Teluk Jakarta untuk pulau buatan yang telanjur sedang dibangun.
“Pemerintah juga tidak mengatakan akan melanjutkan, tapi bahwa apa yang sudah dijalankan itu diteruskan dan saya kira DKI juga sependapat dengan itu,” kata Kalla. Wapres juga mengaku telah mendengar penjelasan langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal keputusan itu. “Ya, menurut pandangan saya, pengertian saya, begitu. Saya sudah bicara juga dengan Anies bahwa penggunaannya akan harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah,” ujarnya. Oleh karena itu, Kalla menegaskan fokus pemerintah saat ini ialah menyelesaikan pembangunan pulau serta mengatur penggunaannya agar bermanfaat bagi masyarakat dan Pemprov DKI Jakarta.
Jangan mubazir Mantan ketua tim sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said, menyatakan pulau-pulau yang sudah telanjur dibangun tidak akan dibongkar,
tetapi akan dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku. “Pemerintah perlu mencari manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum atas pulau yang sudah dibangun. Pemerintah juga harus melindungi investor dengan tidak melawan hukum,” ujarnya dalam sebuah seminar di Jakarta, kemarin. Dia menambahkan, pernyataan Wapres agar reklamasi pulau yang telanjur dibangun untuk dilanjutkan sudah sesuai dengan prinsip AniesSandi. “Pulau C dan pulau D yang telanjur dibangun tidak mungkin dibongkar karena akan mubazir.” Deputi I Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin, berharap masalah reklamasi tidak sampai mengganggu minat para investor. “Kalau nanti memang ada perubahan, itulah yang harus kita kendalikan agar tidak menimbulkan kesan tak ada kepastian hukum di Indonesia dan tak ada kepastian berinvestasi,” ungkapnya. (Nov/Mtvn/Ant/X-11)
Bola reklamasi Teluk Jakarta kini berada di kaki Pemprov DKI. Semoga Anies-Sandi mengeksekusinya dengan kejernihan hati.”
Jokowi-JK Diapresiasi
Lunak Hadapi Terorisme Global
Suu Kyi Ajak Etnik Rohingya Pulang
Pemerintah dikatakan masih memiliki pekerjaan rumah, yakni memperbaiki harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, terutama di luar Pulau Jawa.
Densus 88 melanjutkan pengejaran terhadap Imam Munandar yang diduga sebagai otak aksi teror penembakan terhadap anggota kepolisian di Bima, Nusa Tenggara Barat, 11 September 2017.
Aung San Suu Kyi mengunjungi dua wilayah pusat kekerasan selama ini, Maungdaw dan Buthidaung. Ini kunjungannya yang pertama ke Rakhine sejak konfl ik meletus pada 2012.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Politik & Hukum | Hlm 5
Internasional | Hlm 14
“Saya setuju pendapat orang yang mengatakan Pancasila tidak perlu dibicarakan lagi, tetapi diwujudkan secara nyata.” KH Salahuddin Wahid
Pengasuh Ponpes Tebu Ireng Regional | Hlm 13 SENO
Revolusi Industri dan Geopolitik Dunia
Munculnya fenomena digitalisasi di setiap teknologi yang digunakan untuk memudahkan kebutuhan manusia mendorong persaingan geopolitik melalui cara merebut perhatian masyarakat internasional.
Opini | Hlm 8
SELA
KEMUDAHAN BERUSAHA
Hewan masih Dikirim ke Angkasa Luar
Target Investasi Tahun Depan Dipatok Rp765 Triliun
HINGGA saat ini, setelah 60 tahun lalu saat seekor anjing bernama Laika dikirim ke angkasa luar, para peneliti masih terus mengirimkan hewan lain yang lebih kecil masuk ke orbit. Namun, belakangan ini yang menjadi objek penelitian itu ialah hewan-hewan yang jauh lebih kecil. “Kami mengirim sejumlah besar hewan kecil ke angkasa luar untuk mencapai tujuan SENO penelitian biomedis,” ujar Kepala Ilmuwan untuk Program Stasiun Angkasa Luar Internasional, Julie Robinson. Hewan yang menjadi objek penelitian itu antara lain hewan pengerat, lalat buah, ikan, dan hewan kecil lain seperti siput. “Kami mempertimbangkan tikus untuk masa depan,” tambah Julie. Menurut Julie, untuk eksperimen apa pun yang dilakukan di angkasa luar, astronaut memerlukan pelatihan khusus, termasuk dalam urusan hewan ini. (AFP/Arv/X-5)
DENGAN kenaikan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) di Indonesia dari posisi 91 ke 72, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi tahun depan sebesar Rp765 triliun. Capaian itu naik 12,7% dari target tahun ini sebesar Rp678,8 triliun. Data Januari-September 2017, realisasi investasi sudah mencapai Rp513,2 triliun atau 75,6% dari target. “Itu mendukung pertumbuhan ekonomi 5,4%,” kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Tamba Hutapea, dalam breakfast meeting yang digelar PWI Pusat di Jakarta, kemarin. Untuk menunjang target investasi
Pemerintah terbitkan perpres yang membolehkan investor langsung membangun walau baru mengantongi izin prinsip. tersebut, lanjut Tamba, pemerintah menerbitkan Perpres No 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. “Perpres itu membolehkan investor langsung membangun setelah mendapat izin prinsip di kawasan
industri, free trade zone, dan kawasan ekonomi khusus di Indonesia.” Namun, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menilai sejumlah investor asing justru berharap pemerintah terus membenahi kebijakan yang tidak sinkron di lapang an. “Misalnya, investor pabrik cokelat. Di awal tidak dilarang impor, tetapi kemudian dilarang. Padahal, ketersediaan (bahan baku) di dalam negeri tidak mencukupi.” Presiden United States Chamber of Commerce dan The American Chamber of Commerce Brian Arnold menambahkan besarnya potensi ekonomi Indonesia tidak didukung kebijakan yang signifikan. “Kebijakan yang masih meng-
hambat investasi asing itu terkait kandungan lokal. Ada produsen AS yang tertarik mengembangkan industri tenaga surya. Namun, ada aturan pemakaian komponen lokal sebesar 40%. Ini bisa menghambat pengembangan sektor kelistrikan karena kenaikan biaya dan meng halangi akses teknologi dari perusahaan yang paling inovatif.” Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengakui pemerintah mengambil langkah itu karena industri nasional dianggap mampu memproduksi komponen untuk memenuhi kebutuhan di sektor kelistrikan. (Nyu/Pra/X-3) Reformasi Pajak... | Hlm 17
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG