Media indonesia 04 08 2017 04082017130748

Page 1

JUMAT, 04 08 2017 NO. 13194/ TAHUN KE-48

Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

(021) 5812113 & 5801480

J U J U R

B E R S U A R A

Sanksi Kejahatan Lingkungan Mandul

TAUFAN BUSTAN

taufan@mediaindonesia.com

K

Polri mengaku sulit menyiapkan berkas kejahatan lingkungan selama 90 hari. Selekta | Hlm 2

Kader PDIP Berkukuh Proses Hukum Walau Wakil Ketua Umum Partai Gerindra meminta maaf, kasus hukum tetap berlanjut. Partai Politik | Hlm 4

Kejaksaan Agung Bentuk Tim Internal ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA

PEMERIKSAAN IDENTITAS: Tenaga kerja asing (TKA) menjalani pemeriksaan identitas dan kelengkapan dokumen keimigrasian di Kantor Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin. Dari 38 TKA asal Tiongkok yang ditangkap di lokasi tambang PT BCMG di Kampung Cirangsad, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, 24 orang ditahan karena tidak memiliki dokumen lengkap.

Tipikor | Hlm 6

TENAGA KERJA

Puluhan TKA Tiongkok Abaikan Dokumen

“Konstitusi kita tidak menyebut setiap orang dapat menjadi calon presiden. Konstitusi kita eksplisit menyebut parpol atau gabungan parpol.” Saldi Isra

Hakim Konstitusi Politik | Hlm 3

@mediaindonesia

Media Indonesia

Keberadaan pendamping akan membantu kepala desa membuat program dan mengawasi dana desa.

Editorial | Hlm 2

SENO

@mediaindonesia

Berdayakan Pendamping Dana Desa

Harus ada konsensus bahwa pungli ialah penyakit mental yang harus diperangi dengan aksi nyata dan keteladanan pemimpin.”

Sistem pengawasan di kejaksaan sudah berfungsi secara baik hingga unit terkecil.

Harian Umum Media Indonesia

TIM gabungan dari Kepolisian Sektor Cigudeg dan Kepolisian Resor Bogor kemarin masih menahan 24 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang bekerja di perusahaan tambang PT BCMG di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena tidak dapat menunjukkan dokumen resmi keimigrasian sebagai persyaratan tinggal di Indonesia. Menurut Kepala Polsek Cigudeg Komisaris Yayan Sopian, penahanan para TKA asal Tiongkok itu bermula dari pengembangan kasus pencurian sepeda motor. “Setelah mendapat informasi dari warga, kami menemukan 14 sepeda motor tanpa surat

kendaraan resmi di semak-semak. Kendaraan itu dikatakan sering digunakan para WNA Tiongkok,” ungkap Yayan. Dikatakannya, para pekerja asing yang menjadi buruh kasar ataupun tenaga ahli itu membeli sepeda-sepeda motor dari seseorang berinisial DD yang masih menjadi buron polisi. Aparat kemudian mendatangi PT BCMG pada Rabu (2/8) dan menemukan 38 WNA Tiongkok sedang beristirahat. Karena tidak dapat menunjukkan dokumen kendaraan ataupun dokumen keimigrasian, mereka lalu dibawa ke Kantor Polres Bogor. Setelah polisi melakukan

Ancaman Karhutla Mulai Menurun SELA

Selain bermasalah dengan UU Imigrasi, mereka juga diancam dengan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. pemeriksaan lebih lanjut, 14 orang dikembalikan ke perusahaan karena sudah memiliki dokumen keimigrasian dan surat tanda melapor dari Satuan Intelkam Polres Bogor. Sebaliknya, 24 orang lainnya

masih ditahan. Ke-24 orang itu mengaku dokumen-dokumen milik mereka disimpan di kantor pusat PT BCMG di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Menurut Yayan, selain bermasalah dengan UndangUndang Keimigrasian, para pekerja Tiongkok itu juga diancam dengan Pasal 480 KUHP tentang penadahan barang curian. “Pemeriksaan masih berlangsung karena mereka belum dapat menunjukkan dokumen keimigrasian ataupun dokumen lainnya,” tambah Humas Polda Jabar Komisaris Besar Yusri Yunus dalam rilisnya, kemarin. (DD/Ant/X-11)

Kondisi karhutla ini diharapkan tidak separah 2015 mengingat hujan sesekali masih turun di Kalsel. Nusantara | Hlm 18

NARKOBA

ASUS sejumlah kepala desa masuk p e n j a ra k a r e n a menilap dana desa menyadarkan Alimran Abdul Sama semakin berhati-hati. Kepala Desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, itu mengaku dirinya dan kepala desa lain di daerahnya kini benar-benar memerlukan pendamping dalam penyaluran dana desa. “Kami hanya lulus SMA lalu mengelola dana ratusan juta hingga miliaran rupiah. Semua keputusan di tangan kades. Jika tidak mampu menahan godaan, sudah pasti korupsi. Itulah yang kami hindari,” kata Alimran, kemarin. Alimran melanjutkan, hingga awal Agustus tujuh kepala desa di Tolitoli diterungku di balik terali besi karena tersandung korupsi dana desa. “Oleh karena itu, kami butuh pendamping untuk membantu agar dana desa bermanfaat maksimal.” Keprihatinan Alimran soal pentingnya keberadaan pendamping senada dengan pernyataan Miftahul. Menurut aktivis LSM di Pamekasan itu, penangkapan Kepala Desa Dassok, Pamekasan, Agus Mulyadi, oleh KPK pada Rabu (2/8) disebabkan yang bersangkutan wanprestasi dalam menjalankan program yang dibiayai dana desa. “Kalau diaudit, penyelewengannya di atas Rp100 juta. Kepala desa perlu pendamping yang ikut mengawasi dana desa.” Gubernur Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan merasa perlu melibatkan IPDN dan BPKP untuk menghindari penyalahgunaan dana desa. “Staf IPDN dan BPKP yang membimbing kepala desa. Saya ingatkan kepala desa agar tidak mainmain, nanti ditangkap KPK.” Di Sulawesi Selatan, minimnya pendamping kepala desa juga menghambat penyerapan dana desa tahap pertama tahun ini. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulsel mencatat sembilan desa di enam kabupaten belum mencairkan

dana desa itu. “Serapan dana desa di beberapa desa di Kabupaten Bone, Pangkep, dan Luwu terlambat. Hingga akhir Juli, pencairan dana desa dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) sudah selesai. Akan tetapi, dari RKUD ke RKUN desa baru sekitar 50%. Kepala desa sulit mencairkan dana desa karena belum membuat program dan belum merampungkan anggaran dan belanja desa. Di sini tecermin pentingnya pendamping,” ungkap Kepala Dinas PMD Sulsel Mustari Soba.

Laporan satgas Plt Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Taufik Madjid, tidak memungkiri bahwa pemerintah perlu memperbaiki administrasi dan kualitas perangkat desa agar pengelolaan dana desa semakin baik. “Ada satgas yang mengawasi penyaluran dana desa. Satgas bekerja dengan tenaga pendamping. Mereka membantu kepala desa membuat perencanaan dan laporan. Jika ada pelanggaran, dilaporkan ke satgas,” kata Taufik. Sampai bulan ini, lanjut Taufik, Kemendes menerima sekitar 600 kasus penyelewengan dana desa. “Ada 200 kasus pelanggaran administrasi. Akan tetapi, kami juga sudah menyerahkan 60 kasus ke KPK untuk ditindaklanjuti.” KPK sebagaimana dikemukakan wakil ketua lembaga itu, Laode M Syarif, mengidentifikasi empat celah penyelewengan dana desa, yaitu regulasi, tata laksana, pengawasan, kualitas, dan integritas SDM yang mengurus dana desa. “Untuk itu, kami menggandeng BPKP dan Kemendes untuk mengajari pendamping membuat laporan secara sederhana.” Ketua Satgas Dana Desa, Bibit Samad Rianto, mengapresiasi KPK yang mengungkap kasus korupsi dana desa. “Kami ini berjalan pelan, takut salah injak.” (Pra/Cah/MG/RF/LN/PT/X-3) Kejaksaan Agung... | Hlm 6

Pasta Gigi dan Sperma PENELITIAN terbaru menemukan bahwa bahan kimia yang terdapat di pasta gigi ternyata dapat memengaruhi fungsi sperma, terutama yang mengandung Disruptor endoktrin (EDC) atau bahan kimia yang dapat mengganggu pengolahan hormon natural tubuh dan memengaruhi reproduksi manusia. Penelitian dari Center of Advanced European Studies DUTA and Research, Jerman dan University Department of Growth and Reproduction, Denmark, ini dilakukan dengan menguji sekitar 100 bahan kimia dalam sejumlah produk yang dipakai sehari-hari. Hasilnya, sejumlah produk rumah tangga seperti pasta gigi dan tabir surya mengandung EDC yang memengaruhi fungsi sperma dan kesuburan. Menurut peneliti, EDC menghambat navigasi sperma dan penetrasi ke dalam lapisan pelindung sel telur. “Untuk pertama kalinya, kami telah menemukan hubungan langsung antara paparan EDC dari produk industri dan dampak buruk bagi fungsi sperma manusia,” ujar peneliti Niels E Skakkebaek. (MedicalNewsToday/X-5)

JARINGAN internasional peredaran narkoba yang dikendalikan napi dari balik jeruji lembaga pemasyarakatan (LP) kembali terungkap. Seorang napi narkoba di sebuah LP di Samarinda, Kalimantan Timur, diduga menjadi pengendali penyelundupan 1 kg sabu dari Malaysia. Menurut Kasubdit 1 Ditersnarkoba Polda Kaltim AKB Karyoto, pengungkapan itu bermula saat petugas menangkap tiga tersangka pengedar sabu dari tiga tempat berbeda di Samarinda, pekan lalu. Dari para tersangka, disita dua kantong yang berisi sabu 509 gram dan 400 gram yang dimasukkan ke kaleng lalu ditumpuk dengan kue kering. ‘’Hal ini dilakukan untuk mengelabui pihak kepolisian agar gerakgerik mereka tidak terendus,’’ kata Karyoto, kemarin. Karyoto mengatakan, dari pengakuan tiga tersangka, ba-

“Mereka masuk jaringan Tawau, Malaysia. Kami masih mengembangkan lebih lanjut.” AKB Karyoto

Kasubdit 1 Ditersnarkoba Polda Kaltim rang haram itu milik seorang penghuni LP di Samarinda. ‘‘Mereka masuk jaringan Tawau, Malaysia. Kami masih mengembangkan lebih lanjut,’’ ujar Karyoto saat ditanya identitas napi tersebut. Pengungkapan kasus ini menambah daftar napi yang menjadi pengendali narkoba dari LP. Minggu lalu, Mabes Polri mengungkapkan penyelundupan 1,2 juta butir ekstasi

yang dikendalikan Aseng, napi di LP Nusa Kambangan. Sementara itu, polisi meringkus artis Tora Sudiro dan istrinya, Mieke Amalia, di rumah mereka, kemarin pagi. Polisi menyita barang bukti 30 butir psikotropika jenis dumolid. Berdasarkan pengakuan Tora dan Mieke, keduanya mengonsumsi obat penenang itu karena kesulitan tidur. Kabag Humas Badan Narkotika Nasional Kombes Sulistiandriatmoko mengatakan penggunaan dumolid diatur dalam UU Psikotropika. Dengan demikian, Tora dan Mieke bisa dikenai ancaman pidana kecuali jika mereka bisa menunjukkan surat dokter terkait penggunaannya. Dumolid masuk kategori empat karena mengandung nitrazepam dan satu golongan dengan happy 5 dan memberi efek penenang serta ketergantungan. (SY/TB/Nic/X-10)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Media indonesia 04 08 2017 04082017130748 by Oppah - Issuu