Media indonesia 05 07 2017 05072017043436

Page 1

@mediaindonesia

RABU, 05 07 2017

Hary Tanoe tidak Penuhi Panggilan Polisi http://bit.ly/2sBo17J

NO. 13164/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN

@mediaindonesia

RUU Antiterorisme Utamakan Penangkalan Teror http://bit.ly/2tbsMDN

Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

@mediaindonesia

Rindu Komnas HAM Zaman Orde Baru http://bit.ly/2sAGotx

E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

(021) 5812113 & 5801480

J U J U R

B E R S U A R A

Kelengahan dan kemalasan memuliakan Indonesia sebagai negara agraris hanya akan berujung pada kebinasaan negeri nan elok ini.”

Presidential Threshold Sumber Kebuntuan

Pansus Angket Temukan Kejanggalan pada KPK

Korut kembali Bikin Geram AS dan Sekutu

Pembahasan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold di DPR hingga kemarin masih alot .

Pansus akan menelaah apakah penyadapan-penyadapan seperti yang dilakukan KPK sudah memiliki landasan hukum yang cukup.

Presiden AS Donald Trump mendesak Tiongkok memberi tindakan tegas terhadap sekutu mereka, Korea Utara.

Editorial | Hlm 2

Selekta| Hlm 2

Birokrasi | Hlm 5

Internasional | Hlm 14

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

“Negara kita itu negara demokrasi mayoritas. Komnas HAM itu pengimbang.” Jimly Asshiddiqie Ketua Pansel Komnas HAM Komnas HAM | Hlm 6 SENO

Pengikut Organisasi Teroris di LN Dipidana RUU Antiterorisme menyiapkan sanksi bagi WNI yang akan pergi dan pulang setelah bergabung dengan organisasi teroris di luar negeri. CHRISTIAN DIOR SIMBOLON dior@mediaindonesia.com ANTARA/WAHYU PUTRO A

DIALOG DENGAN PELAKU PASAR MODAL: Presiden Joko Widodo berjalan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika melakukan kunjungan kerja

di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, kemarin. Kunjungan kerja tersebut bertujuan meninjau pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) secara langsung serta melakukan dialog dengan para pelaku pasar modal.

PA S A R M O D A L

Investor Percaya Ekonomi Indonesia semakin Baik PRESIDEN Joko Widodo mengharapkan kalangan pasar modal di Indonesia menjaga kepercayaan para investor. Pasalnya mereka menilai Indonesia memiliki prospek yang baik dan kondusif untuk berinvestasi. Hal itu dikemukakan Jokowi setelah meninjau Bursa Efek Indonesia, kemarin. “Indeks harga saham gabungan memecahkan rekor menembus level 5.900. Artinya, pasar menilai negara kita memiliki prospek bagus untuk berinvestasi. Angka yang saya dapatkan, arus uang masuk selama satu tahun pada 2016 dari Januari sampai Desember itu Rp126 triliun. Pada 2017, dari Januari sampai Juni sudah Rp124 triliun, baru setengah tahun. Ada arus uang masuk yang banyak ke Indonesia. Momentum tadi saya sampaikan di bursa harus betul-betul dimanfaatkan dan dijaga sehingga memberikan manfaat bagi negara. Kita berharap tahun ini bisa double,” kata Presiden. Total arus uang yang masuk ke instrumen pasar, yakni surat berharga

negara, saham, dan obligasi korporasi mencapai Rp126 triliun tahun lalu. Lebih tinggi daripada tahun sebelumnya sebesar Rp50 triliun. Jokowi juga mendorong agar anak perusahaan BUMN melantai di bursa saham Indonesia. “Indonesia butuh pembiayaan besar untuk infrastruk-

tur. Perusahaan asing maupun lokal yang beroperasi dan mengambil untung di Indonesia, tetapi melantai di bursa luar negeri agar listing di pasar modal Indonesia.” Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida menambahkan, ada sekitar

Terorisme dan Ancaman Keselamatan Polisi

52 perusahaan beroperasi di Indonesia, tetapi melantai di bursa luar negeri. “Nanti kami lihat adakah peraturan yang membuat mereka sulit listing di sini. Semakin banyak emiten di Indonesia membuat likuiditas pasar meningkat.” Pelaku usaha yang tergabung dalam Apindo merespons positif keinginan pemerintah mendorong pertumbuhan pasar modal di Tanah Air. “Indeks tembus 6.000 mungkin saja karena bursa lebih banyak dipengaruhi faktor psikologis. Intinya Presiden memberi sinyal positif kepada para pelaku pasar, jangan hanya wait and see,” ujar Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani. Namun, analis Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada, mengingatkan arus investasi asing yang masuk kadang bersifat sementara. “Modal yang masuk lebih baik kalau ke sektor riil. Buka usaha di dalam negeri untuk menambah lapangan kerja sehingga imbasnya setoran pajak dan GDP juga meningkat.” (Try/X-3)

Polisi kini tidak hanya menghadapi ulah penjahat, tetapi polisi juga harus menghadapi ulah pelaku terorisme.

Opini | Hlm 8

TENAGA KERJA

Pemerintah Minta Akses ke Malaysia soal TKI PEMERINTAH melalui Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur di Malaysia berupaya mengajukan akses konsuler untuk menemui 195 TKI ilegal yang ditahan setelah negeri jiran itu merazia pendatang asing tanpa izin (PATI) sejak Jumat (30/6) hingga Senin (3/7). Razia besar-besaran bernama Operasi Mega Imigressen itu dilakukan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) setelah program pendaftaran E-kad (enforcement card) berakhir. Para PATI yang tertangkap itu terancam dideportasi. Ketua Satgas Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur Yusron B Ambary mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Direktur Pekerja

Asing di Imigrasi Malaysia dan menanyakan apa yang sebaiknya dilakukan PATI asal Indonesia saat ini. “Beliau bilang yang terbaik ialah ikut program 3+1 atau pulang sukarela dengan laluan (jalan) yang selamat dan sah,” katanya. Dirjen Imigrasi Malaysia Datuk Seri Mustafar Ali di Kuala Lumpur mengatakan selama empat hari operasi yang dilakukan di seluruh negeri itu, sebanyak 1.509 PATI dan 28 majikan telah ditahan. “Dari seluruh PATI yang ditahan, warga Bangladesh menempati urutan tertinggi, yakni 752 orang, diikuti Indonesia 195, Myanmar 117, Filipina 50, dan Thailand 45 orang.

Pada 13 Juni JIM meluncurkan program kartu sementara bagi pekerja asing yang tidak berdokumen (E-kad). Malaysia memberikan batas waktu untuk mengurus E-kad mulai 15 Februari hingga 30 Juni 2017 dan itu akan berlaku selama setahun. Program tersebut sejatinya memberi kesempatan bagi majikan dan PATI mengurus izin kerja. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Lalu Muhamad Iqbal mengakui WNI yang mengikuti program itu sangat minim. “Program itu kurang diminati karena para WNI cenderung menunda dan yakin program serupa diadakan setiap tahun.” Di Malaysia, imbuhnya, terdapat

2,5 juta PATI dan 50% ialah WNI. Meski begitu, Iqbal tetap mengimbau para TKI agar melengkapi dokumendokumen yang diperlukan. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Soes Hindharno mengungkapkan pihaknya telah melakukan berbagai upaya sosialisasi terkait dengan pendaftaran program E-kad bagi para TKI ilegal. “Kami sudah melakukan sosialisasi di sana. Daripada dikejar-kejar, kan lebih baik ikut daftar. Perwakilan Kemenaker di Kuala Lumpur akan terus mendampingi permasalahan TKI ilegal yang tidak kunjung selesai,” ujar Soes. (Ihs/Pra/Ant/X-7)

W

ARGA negara Indonesia yang ikut bergabung dengan organisasi-organisasi teroris atau menjadi milisi dalam perang di luar negeri tak bisa lagi melenggang pulang kampung ke Tanah Air. Mereka bakal dijerat sanksi pidana dalam Rancangan UndangUndang Antiterorisme yang baru. “Sengaja ikut latihan (dengan kelompok) teroris di luar negeri dan maka itu akan dikenai sanksi pidana. Tentu enggak boleh berlaku surut, tapi ini untuk ke depan,” ujar anggota tim ahli dari pemerintah, Harkristuti Harkrisnowo, di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, kemarin. Selama ini, Harkristuti mengatakan aparat penegak hukum tidak bisa menindak eks milisi yang pulang ke Indonesia setelah sempat bergabung dengan organisasi teroris semisal Islamic State di Suriah. Pasalnya tidak ada payung hukum yang bisa digunakan kepolisian untuk menindak mereka. “Ketika pulang dari Suriah, ketika mereka belum lakukan apa-apa, polisi juga enggak bisa menindak. Makanya, harus ada payung hukum yang mengaturnya. Ini kan untuk pencegahan juga,” ujarnya. Pemerintah dan DPR masih terus berupaya menuntaskan pembahasan RUU pengganti UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Antiterorisme, Arsul Sani, mengatakan RUU Antiterorisme yang baru bakal mengadopsi prinsip universalitas. Artinya

warga negara Indonesia yang terlibat dalam kasus-kasus terorisme di luar negeri bisa diproses secara hukum di Tanah Air. “Mereka bisa diancam hukuman penjara sampai 12 tahun,” ujarnya. Pada Pasal 12A ayat (2) RUU Antiterorisme disebutkan bahwa ‘setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/ atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun’. Di ayat (3) pada pasal yang sama disebutkan bahwa pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan kegiatan terorisme bisa dipidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. “Ini disebut pasal perbuatan persiapan. Jadi, yang berangkat maupun yang pulang bisa langsung dijerat,” ujar Arsul. Sebelumnya, SP, salah satu penusuk polisi di Kantor Polda Sumatra Utara, Minggu (25/6) dini hari, pernah mendalami terorisme di Suriah selama enam bulan.

Teror Simbolik Aksi teror kepada polisi terus berlanjut. Setelah penikaman terhadap anggota Brimob di Masjid Falatehan, Jakarta Selatan, pada Jumat (30/6), orang tidak dikenal memasang atribut berupa bendera yang menyerupai lambang Islamic State di pagar depan Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan, kemarin pagi. Kepala Divisi Humas Irjen Setyo Wasisto menyebut pelaku pemasangan bendera tersebut bisa dikenai pasal terorisme. Pengamat terorisme Ridwan Habib mengatakan pemasangan atribut yang menyerupai bendera IS dan surat ancaman di Polsek Kebayoran Lama merupakan bentuk teror simbolis. “Walaupun tidak ada korban jiwa, dalam teori intelijen (pemasangan atribut) disebut sebagai simbolic attack, sengaja dipasang untuk menjatuhkan mental anggota kepolisian,” katanya. (Nic/X-4)

SELA

Alergi Picu Gangguan Cemas pada Anak ANAK yang alergi terhadap makanan ternyata memiliki gangguan kecemasan. Demikian hasil penelitian terbaru Columbia University Mailman School of Public Health dan Albert Einstein College of Medicine, yang dipublikasi di jurnal Pediatrics. Tim peneliti, jelas Renee Goodwin dari Mailman School of Public Health, menganalisis 80 anak berusia 4-12 tahun yang tidak alergi makanan di

DUTA

Bronx, New York. Hasilnya terdapat hubungan antara alergi makanan dan gangguan kecemasan, serta depresi pada anak, terutama bagi mereka yang hidup dalam ekonomi rendah. “Biaya pengobatan yang mahal membuat anak-anak depresi,” ujarnya. (Medicalnewstoday/Ihs/X-7)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.