@mediaindonesia
SELASA, 05 09 2017
Masyarakat Adat Papua akan Dijatah 5%-10% Saham Freeport http://bit.ly/2ey1zmr
NO. 13224/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN
@mediaindonesia
Rp4.000/eks
Penerimaan Pajak Agustus Lebih Rendah daripada Tahun Lalu http://bit.ly/2xJlA1P
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
@mediaindonesia
E-mail: cs@mediaindonesia.com
ICW Minta KPK Konfrontasi Sandiaga Uno dan Nazaruddin di Pengadilan http://bit.ly/2vZ8nQu
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Myanmar Sambut Positif RI Indonesia meminta Myanmar melindungi semua warga di Negara Bagian Rakhine tanpa memandang suku ataupun agama mereka. ANASTASIA ARVIRIANTY
arvirianty@mediaindonesia.com
M
YA N M A R m e nyambut positif usulan Indonesia untuk meredam krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kepada Aung San Suu Kyi di Naypyidaw, kemarin. Hal itu dikemukakan Retno dalam pernyataan resmi yang diterima Media Indonesia di Jakarta, kemarin. “Kami membahas detail akses bantuan kemanusiaan dan implementasi rekomendasi komisi penasihat dari Kofi Annan. State Counsellor Myanmar Daw Aung San Suu Kyi menanggapi positif usulan Indonesia,” kata Retno. Menurut Retno, Indonesia menyampaikan usulan yang disebut Formula 4+1, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, melindungi semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku ataupun agama, dan memandang penting dibukanya akses untuk bantuan keamanan (lihat grafik). Empat elemen pertama, lanjut Retno, harus segera dilakukan agar krisis kemanusiaan dan keamanan tidak kian memburuk. Satu elemen lain ialah pentingnya penerapan segera rekomendasi laporan Komisi Penasihat untuk Negara Bagian Rakhine yang dipimpin Kofi Annan.
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
Pelaku korupsi yang berasal dari jajaran penegak hukum sudah sepatutnya mendapatkan pemberatan hukuman, bukan malah dicarikan hal-hal yang meringankan.” Editorial | Hlm 2
Pansus Minta KPK Klarifikasi Sikap KPK dinyatakan masih tidak berubah terhadap Pansus Angket KPK, yakni menanti putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan legalitas pansus. Selekta | Hlm 2
AFP/MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
DIPLOMASI KEMANUSIAAN: Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (kiri) melakukan pertemuan dengan State Counsellor Myanmar Aung San Suu Kyi di
Naypyidaw, Myanmar, kemarin. Selain bertatap muka dengan Suu Kyi, Menlu Retno Marsudi bertemu pejabat tinggi Myanmar lainnya guna melakukan diplomasi kemanusiaan mengatasi krisis Rohingya. “Misi diplomasi kemanusiaan Indonesia menekankan bantuan harus sampai kepada yang memerlukan tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnik,” ujar Retno. Selain bertemu Suu Kyi, Retno juga melakukan pembicaraan dengan tiga menteri Myanmar, yaitu menteri pada kantor presiden, national security advisor, dan menteri muda urusan luar negeri. Pertemuan membahas teknis mekanisme bantuan kemanusiaan oleh Myanmar. “Misi telah mencapai dua hal. Pertama, menyampaikan perhatian besar Indonesia di Rakhine State. Kedua, komitmen Myanmar mengatasi segera krisis kemanusiaan.” Ketua Komnas HAM Nur Kholis mengapresiasi langkah
pemerintah. “Krisis yang menimpa etnik Rohingya berdampak buruk bagi situasi HAM di Asia Tenggara.” Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari juga menghargai pernyataan Presiden Joko Widodo (Minggu, 3/9) yang tegas menanggapi kekerasan yang menimpa etnik Rohingya. Anggota Fraksi PKS di DPR itu menilai pernyataan Jokowi sudah lama ditunggu untuk mengakhiri kekerasan di sana. “Saya apresiasi menlu dan dubes, tetapi kalau perlu ASEAN embargo Myanmar.” Guru besar hukum internasional UI, Hikmahanto Juwana, menaruh harapan pertemuan Retno dengan Suu Kyi dapat menghentikan aksi kekerasan terhadap etnik Rohingya.
“Apa yang terjadi terhadap etnik Rohingya bisa masuk kategori genosida. Apabila tidak juga dihentikan, masyarakat internasional dapat bertindak terhadap Myanmar berdasarkan konsep yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu responsibility to protect atau R2P,” kata Hikmahanto. ASEAN dapat melaksanakan R2P untuk menyelamatkan etnik Rohingya dengan menggelar sidang darurat untuk menekan Myanmar. “Jangan sampai ASEAN gagal menjalankan kewajiban internasional, bahkan mendiamkan atau membiarkan kejahatan internasional,” tandas Hikmahanto. (Nov/Ant/X-3)
6 RUU Mendapat Perhatian Khusus Pemerintah dan Baleg DPR sepakat untuk segera merampungkan sejumlah RUU yang sudah lama masuk daftar tunggu prolegnas tapi tak kunjung dibahas. Politik & Hukum | Hlm 4
PPP Jatim akan Ikuti Suara para Kiai Keputusan DPP akan menjadi sikap tegas partai dalam mengusung kandidat kepala daerah. Namun, hingga kini masih banyak yang belum melakukannya. Regional | Hlm 13
Berita terkait hlm 12 & 14
KORUPSI
Vonis Patrialis Dianggap Terlalu Ringan
MI/PANCA SYURKANI
DIVONIS 8 TAHUN PENJARA: Mantan hakim konstitusi
Patrialis Akbar dikerumuni wartawan seusai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Patrialis divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.
HUKUMAN terhadap mantan hakim konstitusi (MK) Patrialis Akbar seharusnya tidak jauh berbeda dengan mantan hakim MK lainnya, Akil Mochtar, yang sebelumnya dihukum penjara seumur hidup. Peneliti Indonesia Corruption Watch Febri Hendri menegaskan hal itu menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Patrialis dihukum 8 tahun
Wake-up Call Olahraga Kita
penjara serta denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Putusan tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa sebesar 12,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Mantan menteri hukum dan HAM itu dinilai majelis hakim menerima suap US$10 ribu dan Rp4,043 juta dari importir daging Basuki Hariman terkait dengan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK.
“Perbuatan Patrialis Akbar membocorkan draf putusan dan menerima uang atas perbuatan tersebut telah mencoreng pengadilan Indonesia terutama Mahkamah Konstitusi,” ujar Febri. Dia juga menyoroti salah satu pertimbangan meringankan dari hakim karena Patrialis dinilai telah berjasa dalam pengabdian kepada negara, salah satunya mendapat satyalencana. “Padahal, itu adalah per-
SENO
buatan yang mencederai kepercayaan negara,” katanya. Patrialis meminta waktu sebelum memutuskan untuk banding atau tidak. Namun, dia menyatakan tidak bersalah dalam perkara ini. Jaksa Lie Putra Setiawan juga menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu amar putusan itu. Menurutnya, putusan itu hampir mendekati 2/3 tuntutan jaksa. (Ric/X-10)
”Pemerintah daerah tidak berwenang mengurus pengungsi asing, terkecuali mendapat mandat dari pemerintah pusat setelah berkoodinasi dengan UNHCR.”
Orang Dekat.. | Hlm 7
Politik | Hlm 5
Soemarsono Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri
Persiapan menuju Asian Games 2018 kurang dari 360 hari. Prestasi SEA Games 2017 harus dijadikan wake-up call dan sarana evaluasi. Bukan sebagai ajang mencari kambing hitam. Permintaan maaf saja tidak cukup untuk memperbaiki olahraga nasional.
KO N F L I K KAWASA N
SELA
PBB Siapkan Sanksi Lebih Keras terhadap Korut
Uang untuk Kebahagiaan
UNTUK kali kedua Dewan Keamanan (DK) PBB menggelar pertemuan darurat dalam sepekan pada Senin (4/9) setelah Korut menggelar uji coba bom hidrogen bawah tanah, Minggu (3/9). Pertemuan atas desakan diplomat AS, Jepang, Prancis, Inggris, dan Korsel itu untuk memberikan tambahan hukuman dan langkah potensial lain terhadap Korut. “Kami menyerukan percepatan pelaksanaan sanksi yang ada dan Dewan Keaman-
an PBB segera mencari langkah baru,” kata PM Inggris Theresa May, kemarin. Dalam pertemuan mengemuka langkah membatasi ekspor Korut untuk produk batu bara, besi, timah, dan makanan laut dengan nilai sekitar US$3 miliar. DK PBB juga menimbang sanksi atas ekspor yang menguntungkan Korut, yakni tekstil. “Kemungkinan lain ialah membatasi buruh Korut di luar negeri,” ujar staf DK PBB.
DK PBB menimbang sanksi atas ekspor yang menguntungkan Korut, yakni tekstil. Akan tetapi, dalam sidang DK PBB tersebut, muncul pandangan berbeda dari Dubes
Rusia Vassily Nebenzia. Nebenzia menyebut penanganan isu di semenanjung Korea melalui tekanan sanksi tidak mungkin. “Karena tidak membuka opsi bagi Korut terlibat dalam perundingan konstruktif.” Rusia dan Tiongkok samasama mengusulkan pendekatan dua arah, yakni Korut menangguhkan program nuklir dan rudal. Lalu AS dan Korsel juga menangguhkan latihan militer gabungan yang diklaim bersifat defensif tapi
dianggap invasi bagi Korut. Seminggu sebelumnya DK PBB dengan keras mengecam peluncuran rudal balistik Pyongyang yang mengejutkan di atas wilayah udara Jepang. Kurang dari sebulan lalu, DK PBB juga sudah menjatuhkan sanksi paling keras bagi negara yang tertutup itu, tetapi selalu diabaikan. Korut telah berhasil melakukan uji coba nuklir keenam sejak 2006. (AFP/AP/Ire/X-3) AS Ancam.. | Hlm 14
Opini | Hlm 8
TAMPAKNYA uang bisa membeli kebahagiaan. Namun, yang membuat bahagia bukanlah saat membelanjakan uang untuk diri sendiri, melainkan ketika menghibahDUTA kan kepada orang lain. Riset yang dilakukan Universitas Zurich dan dipublikasikan pekan lalu menyebutkan pengeluaran untuk orang lain memiliki dampak kausal yang konsisten terhadap kebahagiaan. Penelitian dilakukan terhadap 50 partisipan yang dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama membelanjakan uang untuk dirinya sendiri dan kelompok kedua membeli sesuatu untuk orang lain. Tingkat kebahagiaan pun diukur pada skala subjektif sebelum dan sesudahnya. Hasilnya peneliti melihat hubungan antara kemurahan hati dan kebahagiaan. (The Guardian/Arv/X-10)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG