Mediaindonesia 05 10 2017 05102017074234 by Oppah

@mediaindonesia

KAMIS, 05 10 2017

Ratusan Anak Yatim Rohingya Dapat Hadiah dari Warga Indonesia http://bit.ly/2kmqwqH

NO. 13253/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN

@mediaindonesia

Rp4.000/eks

TNI Gencar Melawan Dua Agenda Kriminal http://bit.ly/2gaodTf

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

@mediaindonesia

E-mail: cs@mediaindonesia.com

Posisi Hukum Warga Pulau Pari Lemah http://bit.ly/2xR6nOY

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

TNI Jangan Tergoda Politik

Peneliti senior The Habibie Center, Indria Samego, menambahkan bahwa prospek pendekatan baru pemerintah dalam meningkatkan peran serta bidang pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional sangat jelas. Selain redefinisi peran tiap-tiap aktor, basis legal dan aspek pembiayaannya juga harus diperkuat. “Tanpa itu semua akan jadi sekadar mimpi belaka,” kata Indria.

Kenali ancaman

disi kompetitif dunia dewasa ini sungguh luar biasa. Oleh karena itu, persoalan yang sangat penting untuk diperhatikan ialah jangan sampai ada ancaman-ancaman dari luar yang tidak dapat dikenali dengan baik. “Tapi kita sebagai bangsa selalu memunculkan ancaman-ancaman baru yang justru kita ciptakan sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Padahal, ancaman dari luar itu sungguh luar biasa yang harus kita sikapi,” tegas Moeldoko. (Ima/Nov/X-10)

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan kon-

Ingin Berpolitik... | Hlm 3

Hari ini, TNI genap berusia 72 tahun. Kita ingin, dalam usia tak lagi muda, TNI semakin kuat, semakin sejahtera, dan semakin nyaman berada di bawah supremasi sipil.”

Abaikan Audit BPK Pengaruhi Opini

Dijenguk Fahri, BAP Berubah

Putra Daerah Ideal Pimpin Jawa Barat

Temuan BPK menyoroti sejumlah kesalahan dalam pelaksanaan anggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Fahri menjenguk Rochmadi di rutan pada 29 Mei 2017, tiga hari seusai KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 26 Mei 2017.

Uu menjelaskan dirinya yang sudah memimpin Kabupaten Tasikmalaya selama dua periode berjalan siap melangkah lebih jauh.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Tipikor | Hlm 7

Regional | Hlm 12

Media Indonesia

KHOFIFAH Indar Parawansa menegaskan bahwa ia belum mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri sosial di Kabinet Kerja meskipun sudah menyatakan akan maju dalam kontes Pemilihan Gubernur dan Wagub Jawa Timur 2018. Pertimbangan utamanya ialah karena ia belum mendaftar secara resmi ke KPU Jatim. “Saya belum mendaftar resmi. Jadi, saya belum mengajukan pengunduran diri dan belum lapor Presiden,” kata Khofifah kepada wartawan di Sekolah Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, Selasa (3/10). Khofifah berjanji mengundurkan diri segera setelah statusnya sebagai calon Gubernur Jatim jelas. “Kalau sudah resmi mendaftar (ke KPU Jatim), baru saya kirim surat pengunduran diri.” Sejumlah kalangan, termasuk Wapres Jusuf Kalla alias JK, meminta Khofifah mundur dari Kabinet Kerja Jokowi-JK jika telah resmi menjadi calon Gubenur Jatim. “Mesti kampanye, kan? Kalau kampanye, ya keluar dari kabinet,” ujar JK, Selasa (3/10). Khofifah hampir dipastikan maju di Pilgub Jatim 2018 karena Golkar telah resmi memberikan dukungan. Parpol lain pun menyatakan siap mengusung Khofifah. Khofifah juga telah mendaftar menjadi bakal calon Gubernur Jatim dari Demokrat. Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan PAN secara resmi belum memutuskan akan mengusung Khofifah atau Syaifullah Yusuf sebagai cagub Jatim. Di lain sisi, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo memahami kekecewan La Nyalla Mataliti yang mengundurkan diri dari pencalonan sebagai Gubernur Jatim dari Partai Demokrat. (Sur/MTVN/ FL/Ant/X-6)

golda@mediaindonesia.com

Universitas Indonesia Edy Prasetyono memandang tentara dan pemerintah seharusnya bersedia kembali ke jalur profesionalisme yang kuat, menata organisasi, dan perlu menyiapkan SDM untuk menempati sejumlah posisi strategis. HUT ke-72 TNI hari ini merupakan momentum sangat baik untuk melakukan refleksi. “Tentara juga ikut menyumbang (kegagalan), tapi sebetulnya mereka bisa dibuat lebih tenang dengan, misalnya kecukupan anggaran dan kecukupan alutsista, termasuk sipilnya juga tidak menarik-narik ke dunia politik,” kata Edy.

@mediaindonesia

Khoﬁfah Undur Diri setelah Daftar ke KPUD

GOLDA EKSA

ataupun politik praktis. “Panglima TNI itu kewenangannya pembinaan kekuatan, penggunaan kekuatan. Artinya apa? Konteksnya ialah operasi. Dia membina supaya kalau ada pendadakan strategis, tentara semuanya siap,” imbuh Mufti. Menurut dia, upaya menarik institusi TNI ke ranah politik bisa dicegah jika otoritas politik menjalankan fungsi dan peran mereka. Di lain pihak, TNI selaku penjaga dan pelindung kedaulatan negara juga jangan sampai mau ditariktarik ke ranah politik. Dosen hubungan internasional

@mediaindonesia

P I L K A D A J AT I M

Dalam konteks reformasi militer, menghilangkan budaya berpolitik TNI tidak semudah yang dibayangkan dan militer tidak mengenal istilah politik negara ataupun politik praktis.

ARI ini Tentara Nasional Indonesia memperingati hari jadi yang ke-72. Dalam kaitan itu, sejumlah kalangan memberikan pandangan dan harapan terhadap TNI. Menurut pengamat militer Mufti Makarim, salah satu tantangan dalam jangka pendek yang dihadapi TNI ialah menahan godaan politik mengingat 2018-2019 merupakan tahun politik. “Tantangan tentara ialah menahan godaan untuk tidak ikut-ikutan karena tidak sehat untuk institusi TNI, juga tidak sehat untuk proses dinamika demokrasi kita,” ujar Mufti, kemarin. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak menampik bahwa dirinya terlibat dalam percaturan politik. “Panglima TNI pasti berpolitik. Politiknya adalah politik negara, bukan politik praktis. Saya tidak berpikir menjadi panglima apa pun juga, tetapi yang jelas sebagai Panglima (TNI) saya harus melaksanakan tugas saya sesuai konstitusi. Politik saya politik negara,” ujar Gatot seusai meninjau geladi bersih upacara, parade, dan defile peringatan HUT ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Selasa (3/10). Panglima TNI juga disebut berpolitik ketika menyebut ada institusi yang akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal. Pernyataan Gatot itu tak pelak menimbulkan kegaduhan. Mufti mengatakan militer tidak mengenal istilah politik negara

Harian Umum Media Indonesia

“PNS boleh memilih, h, tetapi kalau untuk dipilih, harus keluar dulu. Begitu pilih, juga TNI, boleh dipilih, tetapi keluar dulu.”” Jusuf Kalla

Wakil Presiden RI Politik | Hlm 3 SENO

TNI Manunggal Bersama Rakyat

Dalam peristiwa politik yang terjadi di 1998, TNI sempat menjadi pesakitan sebab lembaga ini banyak dipersalahkan rakyat atas segala tragedi sosial, politik, ekonomi, bahkan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia.

INFRASTRUKTUR

SELA

Mangkrak 37 Tahun, Waduk Karian Dikebut Jokowi

Protein Alami Cegah Kebutaan

PRESIDEN Joko Widodo optimistis proyek pembangunan nasional Waduk Karian di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, selesai pada 2019. “ Wa d u k K a r i a n i n i s u d a h direncanakan sejak tahun 80-an. Baru tiga tahun yang lalu kita eksekusi untuk dikerjakan. Waduk ini ialah waduk terbesar ketiga setelah Jatiluhur dan Jatigede. Pekerjaan Waduk Karian dipercepat dan dipastikan pertengahan 2019 bisa selesai,” ungkap Jokowi. Setelah dilanjutkan pembangunannya, proyek yang mangkrak sejak 37 tahun lalu itu kini progresnya mencapai 47%. Presiden Jokowi, yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, melihat langsung proses pembangunan bendungan. Mantan Gubernur DKI itu mengatakan saat ini ada 49 bendungan atau waduk yang menjadi program

pemerintah. “Sampai saat ini telah bangun 33 waduk dari 49 waduk yang direncanakan. Tahun depan akan tambah 11 waduk lagi yang dibangun. Tahun berikutnya dibangun sisanya,” jelas Kepala Negara. Bendungan Karian yang dibangun dengan menggunakan sumber dana pinjaman dari Korea Selatan Rp1,07 triliun ini memiliki kapasitas sebesar 314,7 juta meter kubik. Bendungan itu dapat mengairi lahan seluas 22.000 hektare, dan menyediakan pasokan air baku untuk Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan wilayah DKI Jakarta sebesar 9,1 m3/detik. Bendungan itu juga menjadi pembangkit listrik tenaga air sebesar 1,8 megawatt. Selain itu, bendungan ini juga dapat mengendalikan banjir di daerah hilir yang merupakan kawasan strategis dengan infrastuktur penting, yakni Tol Jakarta-Merak dan kawasan industri terpadu dengan

PRESIDENTIAL PALACE/AGUS SUPARTO

TINJAU PEMBANGUNAN WADUK: Presiden Joko Widodo dengan

didampingi Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan Waduk Karian di Kabupaten Lebak, Banten, kemarin. kapasitas tampungan banjir sebesar 60,8 juta m3. Pemerintah menargetkan

pertengahan 2019 Bendungan Karian rampung dan siap digenangi di awal 2020. (Adi/WB/X-4)

Opini | Hlm 8

PERISET dari Universitas Macquarie di Australia menemukan protein alami yang disebut neuroserpin dapat berperan mencegah kebutaan akibat glukoma. Neuroserpin bekerja menghambat aktivitas enzim yang disebut plasmin, melindungi sel saraf, serta melawan kerusakan saraf optik di bagian belakang mata akibat plasmin. Periset utama Vivek Gupta dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Macquarie bersama timnya menganalisis sel retina yang berasal dari manusia dengan DUTA dan tanpa glukoma juga retina dari tikus dengan kondisi yang sama. Tim menemukan neuroserpin memainkan peran kunci dalam kesehatan retina, baik manusia maupun tikus, tetapi tidak aktif bagi penderita glukoma pada manusia dan tikus. Neuroserpin juga tidak aktif dalam merespons stres oksidatif yang biasanya disebabkan polusi udara.Temuan yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports itu diharapkan dapat menjadi strategi untuk mencegah dan mengobati penyakit glukoma sejak dini. (MedicalNewsToday/ Ire/X-7)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

SELEKTA

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

EDITORIAL

Tetap di Barak Menjaga Jarak SUDAH lebih dari satu dekade Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada di ruang yang baru di bawah supremasi sipil. Namun, godaan untuk kembali ke ruang lama tatkala mereka menjadi salah satu kekuatan dalam DUTA konstelasi politik praktis di Republik ini belum juga lekang. Orde Reformasi telah mengubah wajah TNI. Di era demokrasi, TNI tak lagi diperkenankan berkecimpung langsung di jagat politik, jagat yang sejak Orde Lama mereka ramaikan. Puncaknya, lewat UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, mereka resmi dilarang berpolitik praktis. Mereka harus menjadi tentara profesional dan wajib mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi. Tentu, tidak mudah TNI beradaptasi di ruang baru yang bertolak belakang dengan ruang yang lama. Namun, harus kita katakan, mereka relatif berhasil menyesuaikan diri. Selama 13 tahun sejak UU tentang TNI diberlakukan, mereka mampu menjaga jarak dengan politik praktis. Secara institusional, TNI betulbetul telah kembali ke barak seperti yang dilakukan tentara di negara-negara demokrasi lainnya. Kendati begitu, bukan berarti godaan kepada TNI untuk kembali ke percaturan politik benar-benar sudah menghilang. Beragam rayuan terus saja berdatangan dari elite-elite politik untuk mengajak TNI kembali berpolitik. Romantisme sejarah bahwa tentara pernah sangat diperhitungkan dalam perpolitikan negeri ini masih menjadi daya pikat. Politisasi TNI pun selalu bersemai, terutama ketika kita hendak menggelar hajat demokrasi, entah itu pilkada entah pemilu legislatif, apalagi pemilihan presiden. Fenomena terakhir setidaknya menunjukkan hal itu, yakni ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melakukan sejumlah manuver yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai manuver politik.

Jenderal Gatot memang sudah membantah tudingan bahwa dirinya berpolitik praktis. Sebagai panglima, ia mengaku berpolitik, tetapi yang ia mainkan politik negara. Namun, apa pun itu, kegaduhan akibat berbagai manuver Jenderal Gatot merupakan penegas bahwa TNI masih sangat rentan untuk dibawa kembali ke ranah politik yang sarat dengan keberpihakan. Dilihat dari segala sisi, TNI amatlah seksi. Mereka bahkan boleh disebut sebagai organisasi terbaik di Republik ini. Mereka menguasai semua modal untuk berkuasa. Akan tetapi, kita sudah bersepakat untuk menempuh jalan demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Di alam demokrasi, tentara haram terlibat dalam perebutan kekuasaan. Di alam demokrasi, tentara dilarang berbisnis dan harus tunduk di bawah supremasi sipil. Di alam demokrasi pula, tentara harus menempatkan kepentingan negara di atas segalanya. Artinya, di negeri ini, tak ada ruang sedikit pun bagi TNI untuk kembali berpolitik. Ruang itu hanya terbuka bagi mereka yang telah pensiun atau pensiun dini dan menjadi warga sipil. Kita yakin, amat yakin, TNI masih dan akan terus menjunjung tinggi semangat reformasi yang membawa bangsa ini ke jalur demokrasi. Kita percaya, amat percaya, TNI mampu membentengi diri dari segala rayuan untuk kembali berpolitik. TNI telah berada di posisi yang benar. Mereka ialah tentara pejuang, tentara yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di posisi tertinggi, jauh lebih tinggi ketimbang kepentingan lain. Biarkan TNI fokus pada tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara. Jangan menyeret mereka keluar barak untuk berebut kuasa. TNI harus terus berada di barak supaya dengan kuasa politik tetap berjarak. Hari ini, TNI genap berusia 72 tahun. Kita ingin, dalam usia yang tak lagi muda itu, TNI semakin kuat, semakin sejahtera, dan terpenting semakin nyaman berada di bawah supremasi sipil. Selamat ulang tahun TNI!

Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials

ANTARA/NYOMAN BUDHIANA

PROSESI DI PURA BESAKIH: Umat Hindu membawa sesaji dalam prosesi ritual tahunan Purnama Kapat di tengah aktivitas Gunung Agung pada

level awas di Pura Besakih, Karangasem, Bali, kemarin. Ritual setahun sekali di pura yang berjarak sekitar 9 kilometer dari kawah Gunung Agung tersebut juga dijadikan momentum untuk doa bersama agar bencana gunung meletus tidak terjadi. Berita terkait halaman 24

Temuan BPK menyoroti sejumlah kesalahan dalam pelaksanaan anggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. ERANDHI HUTOMO SAPUTRA erandhi@mediaindonesia.com

INDAK lanjut temuan BPK terkait dengan pengelolaan anggaran oleh kementerian dan lembaga akan menentukan opini hasil audit pada tahun berikutnya. Hal itu dikemukakan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman kepada Media Indonesia menanggapi hasil temuan lembaganya dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan I Tahun 2017. “Berpengaruh apabila terkait keandalan sistem pengendalian internal dan kepatuhan yang secara material memengaruhi kewajaran laporan keuangan. Selain itu, hasil temuan BPK itu juga menjadi bagian dari proses pemeriksaan keuangan tahun berikutnya,” kata Yudi, kemarin. Pada semester I 2017 BPK memantau 463.715 rekomendasi pemeriksaan dari 2005-30 Juni 2017 senilai Rp285,23 triliun. Dari jumlah itu,

Abaikan Audit BPK Pengaruhi Penilaian rekomendasi yang ditindaklanjuti kementerian dan lembaga mencapai 320.136 (69%) senilai Rp132,16 triliun, belum sesuai dengan rekomendasi 102.551 (22,1%) senilai Rp103,38 triliun, belum ditindaklanjuti 38.657 (8,3%) senilai Rp37,68 triliun, dan tidak dapat ditindaklanjuti 2.371 (0,6%) senilai Rp12,01 triliun. Khusus tindak lanjut temuan BPK periode 2015-30 Juni 2017 terdapat 19.192 rekomendasi (18,1%) senilai Rp33,19 triliun belum ditindaklanjuti. Sebanyak 48.694 rekomendasi (46,0%) senilai Rp14,70 triliun telah sesuai dengan rekomendasi BPK. Lalu 37.937 rekomendasi (35,8%) senilai Rp55,28 triliun belum sesuai dengan rekomendasi dan 93 rekomendasi (0,1%) senilai Rp61 miliar tidak ditindaklanjuti. Dari Sulawesi Utara dilaporkan, perwakilan BPK di provinsi tersebut mengapresiasi perbaikan pengelolaan anggaran oleh pemerintah kabupaten dan kota. “Kami melihat hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah menga-

lami perbaikan dalam dua tahun terakhir,” ujar Kepala Subauditorat Sulut I BPK Perwakilan Sulut, Ida Irawati. Menurut Ida, tahun lalu baru 12 kabupaten dan kota termasuk Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun, pada 2017 jumlahnya naik menjadi 14, kecuali Manado yang mendapatkan penilaian wajar dengan pengecualian (WDP) dan Kabupaten Bolaang Mongondow BPK tidak menyatakan pendapat (TMP). Di sisi lain, Pemprov Sumatra Barat sudah memiliki pedoman penyusunan anggaran sebagai bentuk pengendalian internal untuk menghindari potensi kerugian keuangan negara. “Langkah ini merupakan bentuk tindak lanjut temuan dalam pengelolaan anggaran,” ungkap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Kelak, pihaknya akan mengintegrasikan aplikasi e-planning yang sedang dikembangkan dan aplikasi penganggaran atau e-budgeting. “Penggunaan anggaran harus berpedoman pada hal itu,” tandas Irwan. (Nyu/Ant/X-3)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Empat Program Prioritas Desa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Pandeglang

Pandeglang – Presiden Joko Widodo menandatangani prasasti peresmian 326 embung desa se-Kabupaten Pandeglang di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten, Rabu (04/10). Presiden turut didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo. Dengan manfaat yang dirasakan, Presiden pun meminta agar transparansi penggunaan dana desa terus dikawal bersama. “Yang besar-besar seperti waduk itu urusan pemerintah. Tapi yang di desa-desa ini bisa dikerjakan bersama. Jangan sampai uang di desa larinya ke kota, ke kontraktor, termasuk ke kabupaten,” ujar Presiden Joko Widodo. Dengan luas 30x30 meter dan kedalaman 2,5 meter, embung yang disebut oleh warga setempat dengan Ranca Anis tersebut mampu mengairi 60 hektar areal sawah yang terdapat di dua kecamatan. Kedua desa tersebut adalah Desa Muruy itu sendiri dan Desa Karyasari di Kecamatan Cikeudal.

Presiden pun mengingatkan agar proyek yang menggunakan dana desa dikerjakan secara swadaya. “Dalam tiga tahun ini telah dikucurkan dana desa ke daerah-daerah, ke desa-desa, sebesar Rp127 Triliun. Yang pertama Rp20 Triliun, yang kedua Rp47 Triliun, yang ketiga Rp 60 Triliun. Itu besar sekali, saya titip,” lanjut Presiden. Selain embung, Kabupaten Pandeglang juga secara serius mengembangkan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades). Produksi jagung menjadi komoditas utama dalam pengembangannya. Secara keseluruhan, Pandeglang memiliki luas lahan pengembangan jagung mencapai 51.446 Hektar. Saat ini luas lahan yang sudah ditanami mencapai 20.441 Hektar. Rata-rata produksi mencapai 5 ton/ hektar. Pandeglang sendiri dirancang sebagai penyuplai produksi jagung terbesar di Banten untuk Jakarta. Selain jagung, Pandeglang juga mengembangkan budidaya ikan kerapu. Pemerintah Kabupaten pun telah mengembangkan dua kawasan minapolitan dengan target produksi 40-50 ton dari 12 ton yang sudah ada. “Ini potensinya luar biasa. Saat ini baru setengahnya. Jika semuanya sudah berjalan produktif, maka estimasi produksi jagung bisa mencapai 150,000 ton. Estimasi nilai produksi jagung pun ada di angka Rp 1,35 Triliun per tahun,” ujar Menteri Eko di hadapan Presiden. Untuk mendukung pengembangan Prukades di daerah, Kemendes PDTT juga telah menggelar empat kali Forum Bisnis yang melibatkan 28 kabupaten, Kementerian/ Lembaga terkait,

BUMN, dan pihak swasta. Pandeglang sebagai salah satu kabupaten yang berpartisipasi mendapat kesan positif dari para potensial investor. Hal itu terbukti dengan dukungan dari beberapa pihak berupa bantuan bibit jagung, pupuk dan alat pasca panen dari Kementerian Pertanian; Perusahaan Japfa Comfeed yang memberikan bantuan permodalan dan menampung hasil panen; Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan bantuan KUR tanpa agunan; Arta Graha yang mendirikan dryer untuk 10 BUMDes di sentra penghasil jagung; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) yang membangun 11 jembatan untuk menunjang aksesibilitas produksi pertanian, serta bantuan 56 unit keramba jaring apung dan benih ikan kerapu cantang 115.000 ekor dari Kemendes PDTT. Pengembangan BUMDes juga menjadi perhatian utama. Tercatat hingga tahun 2017 ini, sudah terdapat 326 BUMDes yang terbentuk. Selain itu, juga telah dibentuk PT. Mitra BUMDes di Desa Bengkuyung, Kecamatan Cikeudal. Hadirnya BUMDes diharapkan dapat mendorong desa lebih mandiri secara ekonomi. Program prioritas keempat yakni pembangunan Sarana Olahraga Desa (Raga Desa). Raga Desa diharapkan dapat menciptakan keramaian dan mendorong aktivitas ekonomi. Pada tahun 2016, Kabupaten Pandeglang membangun 186 unit sarana olahraga desa yang meliputi lapangan sepak bola, lapangan bola voli, tenis meja, lapangan bulutangkis, dan lapangan futsal. Rencana pada tahun 2017 ini akan dibangun 150 unit sarana olahraga yang

tersebar di desa-desa. “Presiden memberikan arahan agar dana desa dapat memberikan efek besar terhadappertumbuhan ekonomi desa. Atas saran itu, Kemendes PDTT membuat empat program unggulan tersebut,” lanjut Menteri Eko. Dirinya pun mengapresiasi perkembangan desa-desa di Pandeglang. Hal tersebut

menunjukkan dana desa sebagai stimulan untuk mengimplementasikan empat program prioritas yakni Prukades, embung desa, BUMDes, dan membangun Raga Desa, memberi manfaat positif dan mengungkit kemampuan ekonomi pedesaan. “Data menunjukkan, pada tahun 2014 lalu dari total 326 desa di Kabupaten Pandeglang, sebanyak 214 desa atau 65% masuk kategori desa tertinggal. Sementara pada tahun 2016, jumlah desa tertinggal di Kabupaten Pandeglang turun menjadi 149 Desa atau berkurang 66 Desa,” ungkap Menteri Eko.

www.kemendesa.go.id

@KemenDesa

1500040

POLITIK & KEAMANAN

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

Ingin Berpolitik, Keluar dari TNI Anggota TNI, Polri, dan pengawai negeri sipil tidak dilarang untuk berpolitik praktis asalkan harus menyatakan keluar dari institusi masing-masing. GOLDA EKSA

golda@mediaindonesia.com

AKIL Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, jika ada anggota TNI, Polri, ataupun PNS yang ingin berpolitik praktis, mereka harus keluar dari institusi masing-masing. “Berpolitik itu memang agak bias juga, PNS boleh memilih, tetapi kalau untuk dipilih, harus keluar dulu. Begitu juga dengan TNI dan Polri harus keluar dulu,” tegasnya di sela menyambut anggota Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilizations (CDCC), di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. Wapres mencontohkan langkah yang dilakukan Agus Harimurti Yudhoyono yang mundur dari TNI untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta pada April 2017. “Kalau ingin berpolitik praktis, ya keluar dulu seperti Agus. Bagus itu kan?” Sebelumnya, saat tabur bunga di perairan Selat Sunda, Selasa (3/10), terkait dengan peringatan HUT ke-72 TNI, Panglima Jusuf Kalla TNI Jenderal Gatot Wakil Presiden Nurmantyo mengatakan, sebagai panglima ia juga berpolitik, tapi bukan politik praktis, melainkan politik negara. Politik negara berarti tugas yang dilaksanakan sesuai dengan konstitusi sehingga TNI tetap netral dalam politik praktis. TNI telah terbukti selama 72 tahun melaksanakan tugasnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. “Terbukti selama 72 tahun, TNI mampu melaksanakan tugasnya demi segenap tumpah darah, persatuan dan kesatuan berama-sama dengan rakyat,” jelas Gatot. Selain itu, Kalla juga menyinggung masalah senjata dan nonton film G-30-S/PKI. Ia menegaskan ada banyak kekurangan yang harus

dibereskan. “Ribut senjata, ribut nonton film, kita masih banyak kekurangan,” katanya saat memberikan pidato peradaban di hadapan anggota CDCC. Wapres sadar, sejarah sangat penting bagi generasi muda. Sejarah bisa menjadi pelajaran agar menjadi lebih baik di masa depan. Namun, pemerintah tengah bekerja serius mencapai target itu. Ia meminta semua pihak memprioritaskan hal yang telah disepakati. Dia mengakui pemerintah saat ini belum sempurna. Namun, hal itu merupakan sesuatu yang biasa karena tak pernah ada pemerintahan yang sempurna. “Contoh saja, Bung Karno bicara sandang pangan, Soeharto bicara sandang pangan, sampai sekarang kita bicara sandang pangan,” tandasnya.

“Kalau ingin berpolitik praktis ya keluar dulu seperti Agus (Agus Harimurti Yudhoyono). Bagus itu kan?”

Saling menghargai

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko angkat bicara soal polemik yang menyeret institusi TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara, khususnya menyangkut alat utama sistem persenjataan. Ia menilai persoalan dapat tuntas apabila semua pihak memiliki kepercayaan dan saling menghargai. “Dalam mengelola negara besar, miskomunikasi itu mungkin saja terjadi. Namun, kalau semuanya ada rasa trust, saya pikir komunikasi itu mudah dibangun,” tukasnya seusai memberikan kuliah umum bertema Membaca Indonesia: TNI dan Politik Negara, di Kantor Para Syndicate, Jakarta, kemarin. Saat berkomentar tentang politik negara yang dilontarkan Gatot Nurmantyo, Moeldoko menjawab diplomatis. “Intinya ialah masyarakat Indonesia saat ini perlu mendapatkan sebuah kondisi yang teduh, nyaman, dan aman”. (MTVN/P-3)

KERJA KERAS PEMUDA: Panglima

TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (tengah) berjalan di antara pemuda sebelum memberikan pengarahan kepada 1.000 peserta Wisata Nusantara Bersatu di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, kemarin. Gatot menyatakan agar pemuda mempunyai mimpi besar dan kerja keras sebagai calon pemimpin bangsa ini.

PUSPEN TNI

Harus Ada Aksi Nyata Tolak Paham Radikalisme GENERASI harus diberi imunisasi agar tidak terpengaruh dengan paham radikalisme. Generasi muda khususnya mahasiswa perlu mengetahui dan memahami radikalisme dan upaya pencegahannya. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Hamli mengatakan generasi muda, khususnya mahasiswa, rentan terpengaruh paham-paham radikal. “Oleh karena itu, perlu kita lakukan ‘imunisasi’ terhadap generasi muda,” kata Hamli di sel-sela Seminar Bidang Akademik Pencegahan Terorisme Berbasis Komunitas di Aula Fisipol Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, kemarin. Upaya yang dilakukan untuk membentengi generasi muda dari paham radikalisme, yakni dengan memberi bekal dan pemahaman mengenai radikaliame dan terorisme. “Setelah memahami, bagaimana cara mencegah agar kelompok-kelompok tersebut tidak menginfiltrasi generasi muda.’’ Menurut Hamli, bagi mereka yang telah terpengaruh, upaya yang dilakukan ialah penangkapan jika memang ada bukti cukup, sedangkan bagi yang sudah terpengaruh paham radikal dan ingin kembali ke masyarakat,

tetapi belum memiliki pekerjaan, BNPT telah bersinergi dengan sejumlah kementerian dan lembaga swadaya masyarakat untuk membantu mereka. Hamli mengakui, berdasarkan pemantauan yang dilakukan BNPT, paham ekstrem atau raikal masih mengancam keutuhan NKRI. Dengan situasi global seperti sekarang, paham tersebut turut memperluas jangkauannya. ‘’Paham-paham radikal itu disebarkan melalui media sosial dan jejaring lainnya. Ini sangat membahayakan,’’ujarnya. Pengamat terorisme Taufik Andrie menambahkan harus ada aksi nyata yang lebih konkret dalam melawan perkembangan dan pertumbuhannya. “Pemahaman masyarakat sudah tumbuh, ada kesadaran misalnya untuk menolak (radikalisme-terorisme), tetapi kadang penolakan terhadap radikalisme dan terorisme tidak cukup, harus ada aksi yang lebih nyata karena sebetulnya perkembangan ideologi-ideologi seperti ini tumbuhnya di tengah-tengah masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian itu. (LD/Ant/P-2)

MI/ADAM DWI

TNI DAN POLITIK NEGARA: Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menyampaikan kuliah umum di Kantor Para Syndicate, Jakarta, kemarin. Moeldoko menyampaikan kuliah umum yang membahas tema Membaca Indonesia:TNI dan politik negara.

KRI RE Martadinata-331 Bisa Jadi Primadona TNI Angkatan Laut mengadakan pameran atau open ship di KRI Oswald Siahaan354 bertempat di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, kemarin dalam rangka HUT ke-72 TNI. Kegiatan open ship ini bertujuan untuk mengenalkan alat utama sistem senjata (alutsista) pertahanan laut yang dimiliki TNI-AL kepada masyarakat. Kepala Dinas Penerangan TNI-AL Jonais Mozes Sipasulta mengajak masyarakat, terutama pelajar di sekitar Cilegon, mengunjungi dan melihat lebih dekat kapal perang Republik Indonesia (KRI). Dalam HUT ke-72 TNI nanti, TNI-AL akan unjuk kebolehan alat utama sistem senjata (alutsista) terbaru, yakni kapal selam KRI Nagapasa-403, KRI RE Martadinata-331, Helly Phanter yang

merupakan helikopter antikapal selam serta inovasi kekuatan penggunaan roket multilaras MLRS RM70 Grad di atas KRI Kelas Landing Ship Tank. KRI Nagapasa403 merupakan alutsista strategis terbaru milik TNI-AL. Kapal selam buatan Korea Selatan produksi Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Co Ltd ini dilengkapi sistem persenjataan peluncur torpedo yang mampu meluncurkan torpedo 533 mm dan peluru kendali antikapal permukaan. TNI-AL juga mengerahkan KRI RE Martadinata-331. Kapal ini merupakan kapal perusak kawal rudal SIGMA 10514 pertama yang dibangun di galangan kapal dalam negeri PT PAL Indonesia bekerja sama dengan Damen Schiede Naval Ship Building. Kapal ini akan menjadi salah

satu primadona pada HUT TNI nanti. “Salah satu keistimewaan kapal itu telah menerapkan teknologi siluman (stealth). Kapal ini tidak akan terlihat oleh sensor kapal musuh,” kata Sipasulta. Pengamat militer Susaningtyas Kertopati mengatakan TNI harus melakukan pembenahan yang lebih mengutamakan peningkatan kompetensi dan kapasitas prajurit untuk menjadi scholar warrior sehingga prajurit TNI setara dengan kompetensi prajurit negara maju. “Kapasitas prajurit harus mencapai tingkatan intelektual akademik melakukan analisis berbagai operasi militer secara ilmiah.’’ Menurutnya, pembenahan TNI juga diarahkan untuk mencapai efisiensi organisasi agar lebih responsif menghadapi berbagai jenis ancaman. (Gol/Ant/P-2)

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

PARLEMEN

DPR Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Komisi II DPR mengusulkan Menteri Agama, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, ikut hadir dalam rapat pembahasan Perppu Ormas. ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

PR mengungkapkan kekecewaan atas ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja perdana pembahasan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Dari tiga menteri yang diundang dalam rapat dengan Komisi II DPR, kemarin, di kompleks parlemen, Jakarta, hanya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang hadir. Sebaliknya, pimpinan Komisi II DPR tampak hadir seluruhnya dengan satu ketua dan empat wakil ketua Komisi II. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah tidak menganggap enteng pembahasan Perppu Ormas. Ia berharap pada pembahasan selanjutnya, seluruh menteri yang telah ditunjuk Presiden mengawal Perppu Ormas bisa hadir. “Kita tahu terkait Perppu Ormas kan juga dipersoalkan di MK (Mahkamah Konstitusi). Saya lihat menteri-menteri hadir secara serius di MK, masak di DPR tidak hadir? Semua komponen di pemerintahan harus menganggap isu ini penting,” tutur Ace. Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto. Ia menyayangkan ketidakhadir-

an dua menteri lainnya. Padahal, menurutnya, yang lebih kompeten menjelaskan Perppu Ormas ialah Mendagri Tjahjo Kumolo. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyatakan Fraksi PKS sebenarnya hendak mengungkapkan banyak catatan terkait frasa kegentingan memaksa yang menjadi dasar penerbitan Perppu Ormas. Namun, ia kecewa atas ketidaklengkapan tim pemerintah. “Kami tidak mau menyampaikan saat ini,” cetus Mardani. Tudingan ketidakseriusan dari pihak pemerintah dibantah Menkominfo Rudiantara. Menurutnya, dengan dirinya hadir, justru pemerintah serius dan tidak mau menunda pembahasan Perppu Ormas. “Menkum dan HAM masih berada di luar negeri sehingga tidak bisa hadir. Begitu juga Mendagri tadinya ada acara di MPR, tetapi karena molor jadinya hanya saya di sini. Mohon maaf, tidak ada maksud menganggap ini tidak serius karena ini di luar kuasa kami,” ujar Rudiantara. Saat dimintai konfirmasi, Mendagri menuturkan ia terpaksa absen dari rapat perdana Komisi II membahas Perppu Ormas karena sakit. Sebelumnya, Tjahjo terlihat hadir dalam acara simposium nasional DPD tentang otonomi daerah, di kompleks parlemen, Jakarta. Tidak lama memberikan materi, ia pamit untuk ke rumah sakit.

Perbanyak undangan Menkominfo menegaskan

MI/M IRFAN

MEMBAHAS PERPPU ORMAS: Menkominfo Rudiantara (baju batik) bersama perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkum dan HAM hadir di Komisi II DPR untuk

membahas Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang diterbitkan pemerintah, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Perppu Ormas telah memenuhi syarat kegentingan karena adanya ormas yang terang-terangan melakukan tindakan yang sifatnya ingin mengganti ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945 dengan sistem khilafah. “Semoga DPR dapat menyetujui Perppu Ormas menjadi UU,” pungkasnya. Pada rapat kerja, Komisi II mengusulkan agar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin turut hadir dalam pembahasan Perppu Ormas. Ada pula usulan untuk mengun dang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan. (P-1)

Lemkaji Lempar 4 Rekomendasi untuk DPD HASIL kajian sementara Lembaga Pengkajian (Lemkaji) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah masih belum efektif dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Untuk itu, Lemkaji merekomen-

dasikan 4 poin untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). “Belum efektifnya perjuangan daerah aspirasi daerah di tingkat nasional sehingga posisi daerah masih lemah. Di sisi lain, kewenangan DPD juga terbatas karena amanah konstitusionalnya belum diatur secara

jelas dan tegas,” ujar Ketua Lemkaji MPR, Rully Chairul Azwar, dalam Simposium Nasional Pelaksanaan Otonomi Daerah: Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Butir pertama dalam reko-

mendasi itu ialah meningkatkan kerja sama kelembagaan yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara DPR dan DPD, sesuai UUD NRI tahun 1945. Kedua, memantapkan pelaksanaan kewajiban konstitusional DPD yang meliputi

pemantapan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, khususnya dalam penetapan dan pengawasan dana transfer ke daerah serta dana desa. Ketiga, perlu dibentuk UU tentang Susunan dan Kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah,

sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI tahun 1945. Keempat, diperlukan perubahan berbagai UU, antara lain; a) UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), b) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, c) UU No 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, d) UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Pansus Tunggu KPK Sampai Kiamat WAKIL Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK, Taufiqulhadi, mengatakan pansus segera menggelar rapat internal untuk memanggil kembali pimpinan KPK agar memberikan konfirmasi terkait temuantemuan pansus. KPK hingga kini belum bersedia memenuhi undangan Pansus Hak Angket KPK di DPR untuk memberikan konfirmasi. Politikus Partai NasDem itu menyatakan Pansus Angket KPK belum akan menerapkan mekanisme pemanggilan paksa terhadap KPK. “Menurut saya, itu secara undang-undang diperbolehkan, tetapi kami belum akan menggunakan karena antarlembaga itu kita ingin jaga wibawanya. Kalau KPK mau datang pas kiamat, ya kita tunggu sampai kiamat,” kata Taufiqulhadi di Gedung DPR, Selasa (3/10). Anggota Pansus Hak Ang-

MI/SUSANTO

Itu (panggil paksa) secara undang-undang diperbolehkan, tetapi kami belum akan menggunakan. Taufiqulhadi

Wakil Ketua Pansus KPK ket KPK dari Fraksi PDIP Risa Mariska menambahkan pansus tidak akan menggunakan mekanisme pemanggilan paksa. Ia yakin KPK cukup kooperatif dan tertib.

Nasional, e) UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, f ) Peraturan DPD RI No 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, g) Peraturan DPD RI No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. “Lemkaji melihat pembangunan daerah saat ini masih belum merata meskipun negara telah memberikan otonomi daerah secara luas,” tandas Rully. (Ant/P-5)

Terbukti saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, KPK datang lengkap bersama jajaran pimpinan. Namun, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai pencarian indikasi penyimpangan kinerja KPK yang didapat pansus sudah cukup. Laporan kerja pansus yang disampaikan setelah 60 hari kerja juga cukup detail. Untuk itu pansus angket tidak perlu lagi melanjutkan kerja. Lebih lanjut Yandri memberi saran supaya Pansus Angket KPK segera menyusun rekomendasi akhir untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, KPK, Kejaksaan Agung, Polri, ataupun Badan Intelijen Negara (BIN). “Sebenarnya yang dilakukan pansus sudah banyak terhadap empat bagian itu dengan turunannya sudah sangat detail. Tinggal dari hasil temuan itu direkomendasikan ke mana. Apakah ke Presiden apa saja, ke KPK apa saja, kejaksaan, kepolisian, ke BIN. Kan bisa dipilah-pilah dari hasil temuan di pansus atau di lapangan dari para ahli,” kata Yandri di Jakarta, kemarin. (Nov/P-1)

POLITIK

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

Belanja Pemilu Capai Rp25 Triliun PAGU belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2018 diperkirakan membengkak karena pengeluaran persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin. “Belanja kementerian/lembaga mengalami kenaikan Rp25,5 triliun, dari pagu awal Rp814,1 triliun, untuk belanja instansi yang harus melakukan fungsi mengamankan siklus politik seperti pilkada dan pemilu, serta belanja mendesak lainnya,” jelas Sri Mulyani. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan Pilkada 2018 menelan dana Rp10,7 triliun, sedangkan Pemilu 2019 yang terdiri atas pemilihan legislatif dan presiden memerlukan sekitar Rp10,8 triliun. Saat ini tahapan Pemilu 2019 telah dimulai dengan pendaftaran calon peserta. KPU memberi kesempatan bagi partai politik calon peserta untuk memperbaiki berkas syarat pendaftaran yang belum lengkap ketika mendaftarkan diri pada tahapan pendaftaran 3-16 Oktober 2017. Ko m i s i o n e r K P U H a s y i m A s y ’ a r i mengungkapkan masa perbaikan diberikan untuk melengkapi persyaratan administratif ataupun temuan kekurangan yang didapat saat KPU melakukan verifikasi faktual. “Dokumen-dokumen yang belum terpenuhi harus dipenuhi semua, misalkan surat keputusan di proses administrasi dan nama-nama ganda anggota partai saat verifikasi faktual,” tutur Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, kemarin. Hasyim menjelaskan masa perbaikan kelengkapan dokumen administrasi berlangsung tujuh hari sejak KPU selesai meneliti kelengkapan administrasi. Untuk perbaikan nama-nama keanggotaan partai yang ditemukan kekurangan pada tahapan verifikasi faktual, KPU akan memberi waktu kepada parpol selama 14 hari. Selanjutnya KPU akan menerbitkan berita acara dan surat keputusan. Berita acara dan surat keputusan itu merupakan kesimpulan atau keputusan KPU apakah parpol yang bersangkutan lolos atau tidak sebagai peserta Pemilu 2019. (Uta/Nyu/Ant/P-1)

MEKANISME PENYELESAIAN:

(Dari kanan) Ketua KPU Arif Budiman, komisioner Bawaslu RI M Afiﬀudin, Ketua Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi, dan peneliti ICW Donal Fariz berbicara dalam diskusi di Jakarta, kemarin. Diskusi mengusung topik Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu. MI/RAMDANI

KPU Ingin Terima Bersih Bawaslu dapat menggandeng KPK dan PPATK agar lebih efektif mengeluarkan putusan bagi pelanggar aturan pemilu. DERO IQBAL MAHENDRA dero@mediaindonesia.com

OMISI Pemilihan Umum (KPU) berharap, dalam pelaksanaan Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak lagi mengeluarkan rekomendasi terkait dengan temuan pelanggaran. Bawaslu sudah langsung memberikan putusan sehingga KPU tinggal terima bersih alias melaksanakan

putusan itu. Ketua KPU RI Arief Budiman mengemukakan hal tersebut dalam diskusi bertajuk Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu, di Jakarta, kemarin. “Akan merepotkan KPU kalau isi surat itu (masih) berbentuk rekomendasi karena jika rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi, KPU harus melaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU No 25 Tahun 2013. Mulai meneliti, mengkaji, dan mengambil kesimpulan bahwa dugaan pelanggaran administrasi itu terbukti atau tidak,” jelas Arief. Menurut Arief, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan wewenang Bawaslu untuk memutus. Dengan demikian, hasil temuan Bawaslu keluar dalam bentuk putusan agar KPU tidak direpotkan lagi.

MI/ADAM DWI

PARPOL PESERTA PEMILU: Komisioner KPU Hasyim Asy’ari (kiri) meninjau meja pendaftaran di

Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (3/10). Memasuki hari kedua pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019, belum ada parpol yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Namun, sudah ada tiga parpol yang berkonsultasi terkait dengan syarat pendaftaran.

Presiden Ajak Masyarakat Awasi Dana Desa DANA desa diharapkan ikut mendorong pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat ekonomi desa serta mempercepat pemerataan ekonomi. Presiden Joko Widodo meminta dana itu dipakai secara cermat dan efektif. Ia meminta masyarakat terlibat mengawasi pengucuran dana desa. Ada 900 desa yang mendapatkan pengaduan terkait dengan pengelolaan dana desa. Jokowi tidak ingin niat mulia dana desa dikotori dengan praktik korupsi. “Sampai tahun ini ada kurang lebih ada 900 desa yang punya masalah. Hatihati kepala desanya ketangkep karena selewengkan dana desa. Tidak hanya aparat, yang paling penting masyarakat harus ikut awasi agar dana desa ini betul-betul memiliki manfaat,” tandasnya di hadapan kepala desa dan masyarakat tani se-Banten di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, kemarin.

Pemerintah mulai 2015 mengalokasikan dana bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia. Nilainya meningkat bertahap, dari Rp20,76 triliun pada 2015 menjadi Rp60 triliun pada tahun ini dan Rp120 triliun pada 2018.

Jika dana desa tidak mampu membuat desa sejahtera, pasti karena dikorupsi atau salah kelola. Dengan peningkatan alokasi itu, anggaran yang dikelola pemerintah desa bertambah dari semula di bawah Rp200 juta kini mencapai Rp800 juta. “Kira-kira Rp300 juta tahun pertama, tahun kedua Rp600 juta, tahun ketiga Rp800 juta. Satu desa, lo,

ini. Hati-hati dapat uang segitu gedenya,” ujar Presiden mengingatkan. Jika dana desa tidak mampu menyejahterakan desa, tandas Presiden, pasti ada yang salah, baik karena dikorupsi maupun salah kelola. Agar membawa manfaat maksimal, dana tersebut mesti berputar di desa saja. Jokowi memberi contoh, bila ingin membangun embung, gunakan 100% dana untuk membeli bahan material dari desa itu. Pemanfaatan tenaga kerja juga harus melibatkan warga desa setempat. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menambahkan dana desa yang dikucurkan perlu dimanfaatkan untuk membangun kekuatan ekonomi desa dengan sistem gugus. Pembentukan badan usaha milik desa (BUM-Des) dapat menjadi model bisnis. ”Desa diharapkan dapat memiliki pendapatan sendiri.” (Pol/P-1)

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz megatakan Bawaslu nantinya berwenang memanggil kedua pihak, baik pelapor maupun terlapor, serta menghadirkan saksi sebagai bagian dari ajudikasi untuk mengambil keputusan. Bentuk putusan langsung dari Bawaslu sekaligus memberikan kepastian hukum. “Bahkan terobosan untuk saat ini ialah dimungkinkan adanya pemeriksaan dan pengambilan keputusan secara in absentia. Dulu dalam praktiknya kalau kita laporkan dugaan politik uang, saksi kita disembunyikan sehingga kasusnya menjadi kedaluwarsa dan ini sering terjadi,” papar Donal. Perluasan wewenang Bawaslu, kata Donal, berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan dengan partai politik. Itu disebabkan Bawaslu akan masuk menangani wilayah

sensitif bagi partai politik. Untuk itu, Bawaslu harus memperkuat mesin organisasi untuk menjawab tantangan yang ada ke depannya, sebab Bawaslu sendiri juga memiliki batasan. “Kita harus sadar bahwa mobilnya dikasih besar, tetapi mesinnya kecil. Ini politik legislasi. Kewenangan diberikan besar tetapi di balik itu sengaja membatasi Bawaslu untuk tidak mengejar hal itu. Caranya dengan memperbesar mesinnya atau bekerja sama dengan lembaga yang mesinnya besar misalnya dengan KPK dan PPATK,” ujar Donal.

Hukum berat Bawaslu siap mengantisipasi perluasan kewenangan tersebut. Komisioner Bawaslu RI M Afifuddin menekankan tugas Bawaslu ialah melakukan pencegahan dan penindakan proses sengketa

pemilu, terutama dalam kaitan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) misalnya politik uang. Afifudin menyebut salah satu sanksi yang dikhawatirkan peserta pemilu ialah diskualifikasi. Karena itu, pelanggaran yang terbukti bersifat TSM dikenai saksi berat tersebut. “Kalau sifatnya denda, mereka itu enggak kapok.” Saat ini, Bawaslu juga bisa menindak praktik politik uang hingga pelaksanaan hari H. Berbeda dengan penanganan yang lalu, praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif hanya bisa ditindak jika dilakukan 60 hari sebelum hari pencoblosan. Ketua Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi berharap Bawaslu menjalankan putusan secara konsisten dan tegas agar orang akan berpikir dua kali untuk melanggar. (P-1)

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

HUKUM & BIROKRASI

Tahun Politik Rawan Kejahatan Siber

MI/SUSANTO

KONDISI HAM DAN DEMOKRASI TERKINI: Peneliti dari Australia National University Eve Warburton (kanan) disaksikan Direktur Amnesty International Indonesia

Usman Hamid (kiri) menyampaikan pemaparan dalam diskusi tertutup di Kantor Amnesty International, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Diskusi tersebut menganalisis berbagai sisi terkait dengan kondisi HAM dan demokrasi terkini di Indonesia khususnya di era pemerintahan Joko Widodo.

PAKAR teknologi siber, Pratama D Persada, menegaskan kegagalan pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara pada September lalu menciptakan kondisi Indonesia rawan kejahatan siber di tahun politik 2018-2019. Seusai berbicara dalam seminar sains dan teknologi yang bertema Tunjukkan Yogyamu untuk Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta, kemarin, Pratama mengatakan seharusnya Badan Siber dan Sandi Negara itu sudah terbentuk pada 23 September 2017, bersama dengan alokasi anggaran, strategi, dan rencana program sehingga mulai tahun depan dapat bekerja maksimal. ‘’Kehadiran Badan Siber dan Sandi Negara sangat dibutuhkan guna menanggulangi serangan pencuri data dan informasi penting negara. Dengan informasi penting itu, pihak-pihak berkepentingan bisa menggunakan untuk mengontrol Indonesia,’’katanya. Pratama menilai tingkat keamanan siber di Indonesia masih berantakan sehingga ditakutkan pada tahun politik 2018 dan 2019 serangan melalui dunia maya akan semakin diintesifkan untuk memecah Indonesia. Menurutnya, serangan siber sebenarnya sudah dimulai se-

jak beberapa tahun yang lalu. Namun, Joko Widodo masih kuat sehingga kehadiran kejahatan siber masih belum dirasakan. ‘’Tidak hanya itu, hampir 58% pengguna internet di Indonesia tidak merasa mendapatkan serangan sehingga hal ini tidak terlalu dipentingkan,’’ lanjutnya. Ia menunjuk kehadiran Badan Siber dan Sandi Negara, seperti di Malaysia, Singapura, Australia, dan Thailand, selain sebagai penanggulangan serangan siber, badan ini juga membuat regulasi terkait pengadaan infrastuktur jaringan internet. Selain itu, jika semua instansi pemerintah di pusat dan daerah terhubung, penjahat siber akan mencari titik lemah jaringan yang dipergunakan sebagai pintu masuk. Sri Sultan Hamengku Buwono X menambahkan perkembangan informasi teknologi di Yogyakarta berbeda karakteristiknya dengan kota besar lainnya. Di Yogyakarta informasi teknologi dipergunakan dan dimanfaatkan demi kemajuan masyarakat. Berbeda seperti di Jakarta, Bandung, dan Bali yang kemajuan informasi teknologi lebih banyak bertujuan material. (AU/P-2)

Perkuat Konsolidasi Internal Kelemahan paling menonjol dari komisioner Komnas HAM yang lama ialah kerapuhan internal. Masalah itu tidak boleh terulang pada periode berikutnya. NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

OMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki tantangan yang besar ke depan. Lembaga itu harus mampu membawa isu HAM menjadi agenda penting di negeri ini. Demikian imbauan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam menanggapi penetapan komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 oleh DPR. Tujuh komisioner baru Komnas HAM yang ditetapkan oleh DPR me-

miliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dalam jangka pendek, menurut Usman, mereka harus melakukan konsolidasi internal dengan berkaca pada kepemimpinan Komnas HAM periode sebelumnya. “Kemarin Komnas HAM dari segi kepemimpinan sangat bermasalah. Staf juga harus ditata ulang. Pembenahan ke dalam atau konsolidasi internal itu agenda paling dekat yang harus dilakukan,” kata Usman di Sekretariat Amnesty International Indonesia, Jakarta, kemarin. Setelah konsolidasi internal, sam-

bung Usman, Komnas HAM juga harus memperbaiki komunikasi yang selama ini yang tidak baik dengan pemerintah dan DPR. Pasalnya, dalam menuntaskan kinerjanya, Komnas HAM perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah dan lembaga legislatif. “Dukungan DPR dan pemerintah paling menentukan apakah hasil-hasil kerja Komnas HAM akan dijalankan atau tidak, memenuhi harapan masyarakat atau tidak. Komnas HAM masih merupakan variabel yang tergantung pada institusi politik seperti DPR dan pemerintah,” jelasnya. Jika dukungan dari DPR dan pemerintah baik, sambungnya, kerja Komnas HAM dalam menyelidiki suatu kasus pelanggaran HAM berat pun akan mendapat dukungan. Dengan begitu, hasil penyelidikan bisa ditindaklanjuti. “Saat ini kan,

Usman Hamid

Direktur Amnesty International Indonesia misalnya bukti-bukti yang mereka kumpulkan masih kurang. Tidak apa-apa, itu sebagai introspeksi agar penyelidikan ke depan buktinya diperkuat sehingga tidak bisa disangkal,” ujar Usman. Dia menilai pemerintah dan DPR memiliki political will untuk menye-

Integritas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengharapkan komisioner Komnas HAM yang baru benar-benar memiliki integritas dan bernyali. “Anggota Komnas HAM periode 2017-2022 hendaknya tidak menutup diri dari masukan-masukan publik dan selalu berkoordinasi dengan masyarakat/korban pelanggaran HAM,” kata Koordinator Kontras Yati Andriyani. Menurut dia, pihaknya tidak menjamin ketujuh komisioner baru itu memiliki parameter dan komitmen yang kuat terkait penegakan HAM di Indonesia. Pasalnya, calon yang lolos uji kelayakan memiliki disparitas pemahaman dan perspektif akan HAM sehingga menjadi kekhawatiran ke depannya. (Ant/P-3)

Kemendagri Kuatkan Inspektorat Cegah Praktik Korupsi

GUBERNUR PAPUA SERAHKAN LHKPN: Gubernur Papua Lukas Enembe (kanan) berada di ruang tunggu saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Kedatangan Lukas ke kantor lembaga antirasywah itu bertujuan menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A

Jonru Ginting Dijerat Pasal Berlapis PENYIDIK Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjerat Jonru Ginting dengan pasal berlapis. Jonru sudah ditahan lantaran sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Wadirreskrimsus Polda Metro Jaya Ahmad Yusep mengatakan Jonru dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman maksimal enam tahun penjara. Jonru juga dijerat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik. Dalam undang-undang ini ancaman maksimal lima tahun penjara. Polisi juga menjerat Jonru

“Kemarin Komnas HAM dari segi kepemimpinan sangat bermasalah. Staf juga harus ditata ulang.”

lesaikan kasus pelanggaran HAM. Namun, tidak cukup hanya dengan political will. “Harus benar-benar ada tindakannya.” Komisi III DPR, Selasa (3/10), telah memilih tujuh dari 14 calon anggota Komnas HAM. Ketujuh komisioner tersebut ialah Mohammad Choirul Anam, Beka Ulung Hapsara, Ahmad Taufan Damanik, Manafrizal Manan, Sandrayati Moniaga, Hairansyah, dan Amiruddin Al Rahab. Salah satu komisioner Ahmad Taufan Damanik pun menyampaikan bahwa pihaknya akan memperbaiki internal Komnas HAM. Ia menilai dalam lima tahun terakhir ini secara kelembagaan internal Komnas HAM mengalami kemunduran tata kelola. Jika internal telah diperbaiki, pihaknya pun akan fokus untuk menaikkan kembali isu HAM yang selama ini terpinggirkan.

dengan Pasal 156 KUHP tentang Penghinaan terhadap Suatu Golongan Tertentu dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. Yusep menegaskan Jonru melakukan perbuatan itu secara berulang-ulang. Jonru bisa saja dikenai hukuman kumulatif. “Dia melakukan perbuatannya berulang-ulang di Facebook-nya banyak posting-an yang diduga mengandung ujaran kebencian,” jelas Yusep. Sebelumnya, Muannas Al Aidid melaporkan Jonru ke Polda Metro Jaya pada Kamis 31 Agustus 2017. Dalam laporan bernomor LP/4153/ VIII/2017/PMJ/ Dit Reskrimsus itu, Jonru disebut menebar ujaran kebencian di media sosial pada periode Maret hingga Agustus 2017.

Laporan merujuk Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tak hanya itu, Jonru juga sudah dilaporkan seorang pengacara bernama Muhammad Zakir Rasyidin terkait hal yang sama. Selain itu, kemarin Bareskrim Mabes Polri juga memeriksa tersangka kasus Saracen, yakni Jasriadi dan Asma Dewi. Keduanya diperiksa terkait keterlibatan dalam kasus kejahatan media sosial saracen. Pemeriksaan untuk kesekian kalinnya itu dilakukan penyidik Bareskrim guna mendalami motif kejahatan media sosial berkonten SARA. (Mal/Nic/Mtvn/P-2)

KEMENTERIAN Dalam Negeri memberikan penguatan kepada satuan pengawas internal, yakni inspektorat untuk dapat melakukan pencegahan dan penindakan terhadap dugaan praktik pungutan liar dan korupsi. “Penguatan ini dilakukan untuk mencegah adanya praktik dugaan korupsi dan pungutan liar,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, kemarin. Menurutnya, Inspektorat Jenderal Kemendagri juga memiliki kekuatan untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Namun, sampai saat ini belum ada oknum yang ditindak, baik dalam kasus pungutan liar maupun dugaan korupsi. Padahal, Inspektur Jenderal Kemendagri ialah Wakil Ketua Saber Pungli. “Apakah pegawai di lingkung an Kemendagri bersih semua atau mungkin segan dengan koleganya,” katanya. Tjahjo mengatakan di pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota, inspektorat di daerahnya juga diberikan penguatan untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Tjahjo memperkirakan tidak adanya penindakan karena inspektur daerah, pangkat, dan golongannya masih di bawah sekretaris daerah, sehingga ada rasa segan. “Apalagi jika inspektur daerah mau menindak kepala daerah, tentunya segan,” ujarnya. Untuk mencegah korupsi itu pula, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi meluncurkan pemerintahan elektronik (e-govt) untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang lincah, efektif, dan efisien. “Penggunaan sistem elektronik akan mengubah segalanya sehingga lebih efekfif dan efisien,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Menteri mengatakan melalui sistem tersebut dipastikan akan mengubah budaya kerja. Sebab kini monitoring terhadap kinerja pegawai lebih efektif. “Namanya pegawai tidak bisa lagi kucing-

kucingan, kinerja bisa dimonitor secara detail.’’ Selain itu, e-govt juga memberikan penghematan anggaran karena surat-menyurat menjadi lebih efisien dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Asman mengatakan sistem e-govt yang tengah digunakan oleh kementeriannya itu bersifat terbuka agar bisa direplikasi oleh kementerian/ lembaga dan pemda daerah. Diharapkan peluncuran itu juga menginspirasi kementerian/lembaga dan pemda dalam melaksanakan e-govt. (Nur/Ant/P-2)

MI/M IRFAN

KEMENPAN-REBIRO LUNCURKAN E-GOVERNMENT: Menko Polhukam Wiranto memberikan sambutan setelah peluncuran e-government di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, kemarin. Penerapan e-government bertujuan mewujudkan birokrasi pemerintahan yang lincah, efektif, dan efisien.

TIPIKOR

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

Mantan Atase KBRI Dituntut 5 Tahun Penjara SIDANG TUNTUTAN DWI WIDODO:

MI/BARY FATHAHILAH

Terdakwa kasus suap pengurusan calling visa dan pembuatan paspor Dwi Widodo (tengah) seusai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Mantan Atase Imigrasi Kedubes RI di Malaysia itu dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan karena menerima suap pada 2013-2016.

Dijenguk Fahri, BAP Berubah Fahri menjenguk Rochmadi di rutan pada 29 Mei 2017, tiga hari seusai KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 26 Mei 2017. RICHALDO Y HARIANDJA

richaldo@mediaindonesia.com

UDITOR Utama BPK Rochmadi Saptogiri mengaku mengubah berita acara pemeriksaan (BAP) tentang penerimaan uang Rp200 juta setelah dijenguk Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di rumah tahanan. Hal itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. “Ketika ditahan di polres ada yang menemui Saudara sehingga pada tanggal 7 berikut-

nya diperiksa, Saudara sudah mengubah keterangan?” tanya jaksa penuntut umum KPK Ali Fikri dalam sidang. “Seingat saya ada, setahu saya namanya saudara Fahri Hamzah, setahu saya dia adalah anggota DPR. Dia mengatakan ‘Sabar, ini ujian dari Allah. Ini takdir dari Ilahi. Sabar’,” jawab Rochmadi. Rochmadi menjadi saksi untuk terdakwa Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dan Kepala Bagian TU dan Keuangan In-

spektorat Jenderal Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo. Keduanya didakwa memberi suap Rp240 juta kepada Rochmadi Saptogiri agar memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. Fahri menjenguk Rochmadi di rutan pada 29 Mei 2017, tiga hari setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Mei 2017. “Apakah hanya menyampaikan itu saja? Lalu seminggu kemudian Saudara mencabut BAP?” lanjut jaksa Ali Fikri. “Iya, tanpa (dibesuk) itu pun akan saya cabut Yang Mulia,” jawab Rochmadi. BAP yang dimaksud ialah BAP No 15 tanggal 27 Mei 2017. Di situ disebutkan bahwa pada 10 Mei 2017 Rochmadi menda-

pat titipan berupa uang yang diletakkan di bawah tempat tidur. Uang itu diakuinya dimasukkan ke brankas tanpa ia hitung. Di brankas itu KPK kemudian menemukan 173 amplop yang berisi uang dalam berbagai pecahan dengan total sekitar Rp1 miliar. Dalam BAP, Rochmadi mengakui uang ‘titipan’ itu meski tidak mengetahui maksud penitipannya. Namun, belakangan ia merevisinya dengan menyebut semua uang di brankas merupakan uang pribadinya.

Pertemuan Mendes Dalam persidangan juga terungkap bahwa Sugito meminta diatur pertemuan antara Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo dan anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi. Rochmadi dan

Sugito bertemu di Gedung BPK pada 27 April 2017. Selanjutnya, pertemuan antara Mendes PDTT dan Eddy Mulyadi berlangsung pada 4 Mei 2017. Setelah pertemuan, Sugito dan Rochmadi kembali bertemu, tapi membantah bahwa pertemuan itu membahas pemberian uang yang akan diberikan Sugito melalui Jarot kepada auditor BPK Ali Sadli. Keterangan itu bertentangan dengan keterangan Ali pada persidangan sebelumnya yang menyatakan uang dari Kemendes diserahkan Sugito atas perintah Rochmadi. Atas kesaksian itu, Sugito menyatakan keberatan. Menurutnya, ia diarahkan Rochmadi pada 4 Mei. “Mudah-mudahan kalau tadi Pak Rochmadi bilang tidak bicara itu, sekarang jadi ingat,” sindir Sugito. (Ant/P-5)

AFP

MANTAN Atase Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia Dwi Widodo dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia dianggap terbukti bersalah sebagai penyelenggara negara yang menerima pemberian uang Rp524.350.000 terkait dengan penerbitan calling visa terhadap sejumlah perusahaan dalam periode 2013-2016. “Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ucap jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Suhermanto dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin. Dalam tuntutannya, jaksa menilai Dwi menerima uang yang berasal dari PT Anas Piliang Jaya, PT Semangat Jaya Baru, PT Trisula Mitra Sejahtera, PT Sandugu International, PT Rasulindo, PT Atrinco Mulia Sejati, PT Afindo Prima Utama, dan PT Alif Asia Africa. Selain itu, Dwi juga menerima RM63.500 dan voucer hotel senilai Rp10.807.102. Atas dasar itulah jaksa menuntut agar Dwi mengembalikan uang hasil tindak pidana suap sebesar Rp535.147.102. Jumlah itu merupakan gabungan antara uang yang diterimanya senilai RM27.400 dan voucer hotel. “Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa untuk dilelang, dan bila tidak

mencukupi, akan dipidana selama dua tahun penjara,” imbuh Arif. Uang pengganti yang harus dibayar Dwi itu berkurang karena sejumlah pegawai KBRI Kuala Lumpur yang menerima uang dari Dwi sudah mengembalikannya dalam penyidikan di KPK.

Dia dianggap terbukti bersalah sebagai penyelenggara negara yang menerima pemberian uang Rp524.350.000 dalam periode 2013-2016. “Uang 63.500 ringgit Malaysia ada yang digunakan untuk THR staf KBRI pada 2016. Namun, staf KBRI sudah mengembalikan 36.100 ke KPK pada tahap penyidikan sehingga jumlah yang harus dikembalikan ialah Rp524,35 juta. Voucer hotel senilai Rp10,807 juta dan 63.500 dikurangi 36.100 ringgit Malaysia sebagai jumlah yang dinikmati terdakwa,” ungkap ja20ksa. Atas tuntutan tersebut, hakim memberikan kesempatan kepada Dwi untuk mengajukan pembelaan. Dengan demikian, agenda persidangan minggu depan ialah pembacaan pleidoi dari terdakwa. “Kami akan mengajukan pleidoi, Yang Mulia,” ucap Dwi singkat. (Ric/P-5)

OPINI

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

TNI Manunggal Bersama Rakyat Yusa Djuyandi

Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Peneliti pada Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia

kebijakan ini mirip dengan karakteristik rantai komando militer yang terpusat.

Era reformasi

NI manunggal bersama rakyat merupakan jargon yang sering kali didengungkan kelompok militer. Kalimat ini sejatinya mengandung makna sosiologis dan politis. Sosiologis karena hendak menunjukkan bahwa TNI lekat dengan rakyat dan selalu berada di tengah-tengah rakyat. Setidaknya ini dilakukan ketika era Orde Baru muncul istilah ‘tentara masuk desa’, yang berarti melibatkan anggota TNI dalam pelaksanaan program pembangunan di desa. Kalimat manunggal bersama rakyat juga dapat dilihat dari makna politis yang menunjukkan TNI mendapat kekuatan dan kekuasaan dari rakyat meski hal ini sesungguhnya sempat disalahgunakan pemerintahan Orba karena memanfaatkan konsep kemanunggalan untuk memperkukuh kekuasaan dengan basis kekuatan militer. Konsep TNI manunggal bersama rakyat yang sebenarnya sudah muncul ketika sebelum reformasi, tetapi sesungguhnya pernah hampir luntur ketika terjadi peristiwa reformasi pada 1998. Dalam peristiwa politik yang terjadi di 1998, TNI sempat menjadi pesakitan sebab lembaga ini banyak dipersalahkan rakyat atas segala tragedi sosial, politik, ekonomi, bahkan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Pemanfaatan militer untuk mempertahankan kekuasaan Orba dan penempatan militer dalam banyak lini sektor organisasi pemerintahan serta perusahaan negara telah membuat TNI tidak hanya menjadi ‘anak emas’,

tetapi juga bagian dari kekusaaan itu sendiri. Ketika pada masa Orba TNI digunakan sebagai alat mempertahankan kekuasaan, tidak jarang tindakantindakan represif diberikan anggota TNI kepada para aktivis. Padahal, urusan TNI adalah urusan pertahanan. Namun, pada saat itu kondisi ini mungkin sengaja tidak diatur secara jelas oleh pemerintah. Tidak hanya dalam urusan pembubaran aksi, bahkan kadang kala militer turut dilibatkan dalam beberapa proses penangkapan aktivis yang dianggap ‘membahayakan’ meski sesungguhnya lagi-lagi terjadi penyalahgunaan tafsir ‘membahayakan’ oleh pemerintah Orba. Mereka yang berdemonstrasi dianggap memberi ancaman terhadap keamanan meski sesungguhnya tidak. Begitupun dalam bidang ekonomi dan pemerintahan, TNI yang seharusnya fokus pada aspek perlindungan negara justru banyak menempatkan anggota-anggotanya pada beberapa lembaga ekonomi dan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Hal yang tidak asing pada saat Orba berkuasa, ketika beberapa perwira militer aktif kemudian menjadi pemimpin di beberapa perusahaan negara, juga ketika beberapa perwira aktif kemudian ada yang menjadi kepala daerah. Apa yang terjadi dan dilakukan pemerintah Orba pada saat itu seolah ingin semua keputusan yang diambil dalam berbagai organisasi dan lini sektor, dari pusat sampai daerah, menjadi tersentral. Struktur dan

Di awal-awal bergulirnya reformasi, kondisi TNI seperti berbalik 180 dera-

jat, yaitu dari awalnya dikagumi dan dicintai kemudian seolah dianggap menjadi penghalang atau musuh. Ini terjadi karena adanya pemanfaatan militer oleh Orba untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan dan sikap aparat militer yang bersamasama aparat kepolisian selalu bertindak represif ketika menyikapi aksi demonstran. Lunturnya kepercayaan sebagian besar masyarakat atas institusi militer menjadikan TNI sebagai pesakitan, disalahkan atas berbagai peristiwa masa lalu, dan dianggap sebagai penghambat kemajuan demokrasi. Kondisi ini untungnya tidak disikapi secara emosional oleh kelompok mili-

ter, khususnya pimpinan militer. Pada 1999 Jenderal TNI Wiranto selaku panglima mengambil langkah dan keputusan tepat untuk melakukan reformasi di internal tubuh TNI. Kebijakan ini, meski mungkin bukan hal yang populis di sebagian anggota TNI, menjadi penentu diperolehnya kembali kepercayaan rakyat di masa ini. Kebijakan reformasi internal TNI menjadi beriringan dengan arah kebijakan reformasi yang dikehendaki rakyat dan wakil rakyat pada saat itu, ketika TNI mulai dikembalikan pada posisinya sebagai alat pertahanan. Mereka dipisahkan dengan institusi kepolisian sehingga meminimalkan potensi tindakan-tindakan represif jika terjadi aksi demonstrasi. Selain itu, dalam agenda reformasi, TNI juga dilarang berpolitik dan berbisnis, sebab dapat membuat TNI sangat jauh menyimpang dari tugas pokok dan fungsinya. Proses untuk mampu membuat militer sepenuhnya tidak berpolitik dan berbisnis memang dilakukan dengan bertahap. Diperlukan sebuah proses adaptasi dan pembiasaan terlebih dahulu sehingga pada akhirnya mampu diterima secara baik oleh semua unsur di dalam militer. Hasilnya ialah saat ini proses depolitisasi militer telah mencapai tahapan yang sepenuhnya dianggap memuaskan meski memang ada sebagian pihak yang tetap ingin mencoba menariknarik kembali militer untuk berpolitik. Untuk menghadapi persoalan adanya tarik ulur kepentingan politik itu, Panglima TNI perlu dengan tegas menyatakan diri bahwa institusi militer tidak lagi dan tidak akan masuk ranah politik karena akan menghancurkan nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun. Bagi TNI, hal yang perlu diingat ialah proses mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya membutuhkan sebuah pengorbanan. Kembali diserukannya TNI manunggal bersama rakyat sejatinya saat ini tidak diposisikan untuk kepentingan politik praktis tetapi untuk kepentingan politik kebangsaan, yaitu memperkuat kedaulatan negara dan bangsa di mata negara lain. Politik kebangsaan yang dapat dan

perlu dimainkan TNI ialah dengan menjadikan bangsa ini tetap bersatu dan berjuang menghadapi tantangan masa depan. Rakyat saat ini sudah kembali memiliki kepercayaan dan atensi yang positif terhadap TNI dan hal itu tentunya harus dijaga dengan baik. Rakyat di sisi lain juga saat ini mulai membutuhkan bantuan TNI dan ini yang perlu mendapat atensi. Kembali berpolitik bukan sebuah pilihan bijak. Namun, kembali ke rakyat merupakan sebuah pilihan yang sangat bijak. Ketika kembali ke rakyat, sesungguhnya TNI benar-benar mengimplementasikan apa yang disebut manunggal dengan rakyat. Sebagaimana hal yang perlu diapresiasi ialah ketika TNI memiliki kepedulian terhadap persoalan pertanian. Atas perintah dan kebijakan presiden, TNI dapat membantu menciptakan sebuah ketahanan pangan. Di era reformasi ini, banyak hal yang juga dapat dilakukan TNI untuk menjadikan bangsa semakin kuat. Kuatnya bangsa ialah kuatnya juga TNI. Untuk memperkuat kebangsaan, TNI dapat membantu pemerintah dalam menumbuhkan semangat dan wawasan kebangsaan kepada para pemuda. Hambatan yang mungkin dihadapi pemuda lebih bersifat kompleks, seiring dengan globalisasi yang dapat memberikan dampak negatif dari segi kultur dan perilaku sosial. Kemampuan TNI dalam membantu memecahkan persoalan bangsa dan tantangan bangsa menjadi titik penting yang perlu diperhatikan. Presiden Jokowi dan Panglima TNI saat ini perlu untuk terus menjaga dan meyakinkan bahwa TNI akan terus mampu menjadi tentara yang profesional. Keinginan agar tentara kuat bersama rakyat, selain perlu dilakukan melalui penguatan rakyat, juga perlu dilakukan melalui penguatan TNI secara tugas pokok dan fungsinya. Pemenuhan kesejahteraan prajurit serta perbaikan dan modernisasi alutsista menjadi hal penting yang tetap harus diperhatikan. Semoga dengan Dirgahayu TNI, kemanunggalan TNI dan rakyat akan menciptakan rakyat dan TNI yang kuat.

dia, dan beberapa negara lainnya. Indonesia sejak beberapa tahun terakhir sudah mulai memasuki era baru dalam dunia hukum dengan mengembangkan legal tech dan regulatory technology. Sebagaimana informasi yang dikeluarkan Techinasia, pada 18 September 2017, terdapat enam start-up lokal yang berkecimpung di bidang regtech dan legaltech Tanah Air membentuk Asosiasi Regtech dan Legaltech Indonesia atau yang disingkat dengan nama IRLA. Keenam start-up itu antara lain adalah Legal Go, Pop Legal, Startup Legal Clinic, Lawble, Privy ID, dan Eclis.id. Asosiasi Regtech dan Legaltech Indonesia sendiri hadir sebagai wadah bagi perusahaan rintisan maupun institusi yang memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai bagian dalam pengembangan usahanya di bidang hukum. Asosiasi ini bertujuan membuat masyarakat semakin aware dan mengerti hukum lewat beragam inovasi produk dan teknologi yang diperkenalkan para anggota ekosistemnya. Berbeda dengan fintech dan ranah start-up lainnya, regtech dan legaltech kerap dipandang sebagai ranah yang kurang begitu seksi bagi pengamat perkembangan start-up di Indonesia. Meskipun demikian, potensi yang dimiliki sektor ini tetaplah tidak dapat dipandang

sebelah mata. Terlebih lagi dalam kondisi di saat masyarakat (khususnya kelas menengah ke atas) mulai menyadari pentingnya pemahaman isu seputar hukum, legalitas, dan segala macam struktur yang menaunginya seperti di Hong Kong dan Singapura. Permasalahan yang dihadapi pelaku sektor ini di Indonesia ialah kondisi pasar yang kurang begitu siap dalam menerima perkembangan teknologi legaltech dan regtech di Indonesia. Permasalahan ini ditambah lagi dengan adopsi institusi regulator Indonesia yang lamban sehingga memperkecil potensi yang dimiliki sektor ini di Indonesia. Sementara itu, pada 2017, salah satu anggota IRLA yakni Lawble menargetkan setidaknya ada sekitar 700 law firm, dengan satu law firm bisa mengantongi 10 pengguna Lawble dengan penetrasi pengguna 50%. Jadi, diprediksi akan ada 3.500-4.000 yang akan menjadi subscriber Lawble. Lawble juga membidik perguruan tinggi yang nanti akan ada 100 perguruan tinggi yang bergabung dengan total 2.000 orang. Perkembangan ini tentu saja akan menstimulasi pasar hukum di bidang teknologi yang lebih menantang karena perjalanan perkembangan bisnis digital saat ini sangat membutuhkan dua hal, yakni fintech dan regtech.

P’A

Era Disruption Hukum Reza Zaki

Dosen Hukum Universitas Bina Nusantara

ADA 1997, sekitar 20 tahun yang lalu, Clayton M Christensen memperkenalkan teori yang dikenal sebagai disruption. Kata disruption ini menjadi amat populer karena bergerak sejalan dengan muncul dan berkembangnya aplikasi-aplikasi teknologi informasi dan mengubah bentuk kewirausahaan biasa menjadi start-up. Kata ini bergeser dari istilah yang dikenal setelah Perang Dunia, yaitu ‘destruction’ yang diperkenalkan Schumpeter. Strategi bisnis yang dapat dikatakan melakukan disruption dalam menghadapi bisnis incumbent, menurut Rhenald Kasali (2017), ialah dengan melakukan penyederhanaan produk, melakukan revolusi, bergerak ke segmen yang lebih rendah dengan strategi harga yang terjangkau, dan dapat diakses. Cicero pernah berkata Ubi societas ibi ius yang artinya hukum tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Sekitar 10 tahun yang lalu, muncullah sebuah inovasi le-

PARTISIPASI OPINI

gal start-up sebanyak 20 penyedia jasa di dunia. Saat ini penyedia jasa hukum itu sudah berkembang 600-1.200 di dunia. Sekitar 2/3 legal start-up berasal dari Amerika Serikat (Anna Ronkainen, 2016).

Jasa hukum online vs konvensional Di awal 2000-an, pasar hukum melihat gelombang inovasi pertama. Pada 2007, pasar hukum mulai mengindikasikan munculnya gelombang inovasi kedua. Felix dan Filip (2015) memberikan sebuah pandangan mengapa begitu sulit bagi firma hukum benar-benar menghasilkan inovasi produk dan layanan yang nyata. Mereka berpendapat masalah mendasarnya ialah kesulitan dalam inovasi model bisnis untuk perusahaan hukum. Sering kali masyarakat, akademisi, bahkan hingga praktisi mengalami kesulitan dalam mengakses hukum baik itu dokumen maupun pendampingan. Hal ini akhirnya memberikan dampak buruk bagi perkembangan hukum di banyak

negara. Pertama, akademisi kesulitan dalam mengakses peraturan hukum yang aktual dan akurat. Akibatnya sering kali riset dan penelitian mengalami kendala dalam membuat formulasi rekomendasi kebijakan akibat kurangnya data informasi. Kedua, masyarakat sering kali menemukan kesulitan dalam membuat kontrak dan kesulitan dalam menghadapi persoalan hukum. Akibat adanya gap di antara hukum dan masyarakat, akhirnya menimbulkan banyak perkara hukum yang menumpuk atau masyarakat kelas bawah yang tertipu dalam hal perjanjian/perikatan. Ketiga, para praktisi seperti pengacara, jaksa, hakim, dan konsultan kerap menemukan persoalan dalam menyusun sebuah argumentasi hukum, pendapat hukum, hingga berkas hukum. Upaya untuk menyusun itu semua membutuhkan waktu yang cukup panjang. Akhirnya banyak perkara harus di-pending dalam kurun waktu yang tidak pasti. Hal-hal tersebut tentu saja menjadi mimpi buruk bagi teras hukum di beberapa negara termasuk Indonesia. Karena itu, diperlukan sebuah

keberanian untuk menghadirkan penyedia jasa hukum yang mampu memberikan jenis layanan hukum yang berbeda serta menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi konsumen dalam hal biaya, efisiensi, dan akses terhadap keadilan. Jasa hukum konvensional harus menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi berlatih menurut status quo. Tuntutan kebutuhan hukum di era global saat ini semakin tinggi baik untuk pasar konsumen menengah atas atau menengah bawah. Perubahan pasar ini pula yang sudah mulai direspons penyedia jasa hukum online seperti di India, yakni Law Rato, yang memberikan beragam jasa hukum seperti draf perjanjian, mendapatkan pendampingan hukum dari pengacara yang sudah berpengalaman selama belasan tahun pada bidang perdata, pidana, hingga korporasi. Law Rato juga menampilkan profil para pengacara berikut dengan rating dan biaya jasa mereka. Artinya konsumen diberi pelayanan yang transparan dalam mengakses jasa hukum ini.

Robot hukum di Indonesia Perkembangan legal start-up tentu saja mengandalkan artificial intelligence technology atau teknologi kecerdasan buatan. Upaya melahirkan robot hukum ternyata tidak hanya masif di AS, Eropa, In-

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Arief Hulwan Muzayyin, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cornelius Eko, Christian Dior Simbolon, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iqbal Musyaffa, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Maggie Nuansa Mahardika, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S,

Gurit Adi Suryo, Dhika Kusuma Winata, Zico Rizki Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Rio Thaba Pratama Burhan, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tampan Destawan, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya),

Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan) Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon),

Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-3065014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia. com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

SUARA ANDA

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

EDITORIAL

Tanggapan Editorial

4 Oktober 2017

Pemimpin yang Konsisten

Kembali kepada Jati Diri Bangsa

IDAK satunya kata dan perbuatan merupakan penyakit yang berbahaya, sangat berbahaya. Siapa pun yang mengidap penyakit itu, lambat atau cepat, ia akan diterpa kerusakan dan kebangkrutan. Bila gejala itu menghinggapi individu, akan rusaklah reputasi dan kehidupan dari individu tersebut. Bila gangguan itu menimpa sebuah bangsa, niscaya bangsa tersebut akan sulit mencapai keunggulan di percaturan global. Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan kegalauan semacam itu saat membuka Rapat Kerja Koordinasi Khusus Pemenangan Pemilu 2019 di Riau dan silaturahim DPW NasDem se-Sumatra dan Bali di Pekanbaru, Senin (2/10). Indonesia saat ini terjebak dalam gejala kejiwaan hipokrisi atau kemunafikan yang parah. Hal itu terjadi karena para pemimpin dan banyak elemen bangsa ini telah melupakan ideologi Pancasila sebagai jati diri bangsa. Kenapa kita tidak perkasa? Karena kita tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan. Bangsa ini penuh hipokrisi atau kemunafikan. Lain di mulut lain di hati. Kalau kalah, tak mengakui kekalahan. Bicara ideologis itu di bibir, tapi sebenarnya transaksional dan duit. Ironisnya, perilaku bangsa seperti itu terus berkembang dan menular sedemikian jauh ke banyak dimensi kehidupan. Di dalam dunia politik, misalnya, partai-partai tampil dengan dua kepribadian. Di depan publik menawarkan politik tanpa mahar. Akan tetapi, di belakang masyarakat, pemilik dan pengurus partai meminta uang tanpa malu kepada para calon ang-

DUTA

FORUM

Zackywahab

gota legislatif ataupun calon kepala daerah. Celakanya, penyakit yang berorientasi kepada materi, khususnya uang dan kepentingan kelompok serta golongan ini, terus menular dan menjalar menghinggapi seluruh wilayah dan domain kehidupan di Tanah Air. Kita prihatin bahkan sangat prihatin dengan gejala yang hingga kini tidak juga menunjukkan tanda-tanda berakhir. Dalam beberapa kasus, kita bahkan melihat kondisi gejala penyakit kemunafikan itu semakin memburuk. Pengakuan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang terungkap beberapa waktu lalu menambah bukti betapa gejala itu semakin memburuk. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu mengaku dimintai Rp10 miliar jika ingin diusung pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Kita percaya fenomena Dedi merupakan gejala gunung es. Selaras dengan yang ditegaskan Surya Paloh, kita yakin di bawah permukaan, permintaan mahar semakin masif berlangsung. Politik dramaturgi terus dimainkan. Di depan panggung tanpa keraguan, tanpa kecanggungan, aktor politik menjual slogan politik tanpa mahar. Namun, di belakang panggung mereka menekan para calon untuk membayar mahal tiket pencalonan. Di depan publik, aktor politik membual akan membela kepentingan rakyat. Di belakang panggung, ia menekan dan mengabdi kepada yang bayar. Politik kemunafikan terus saja dipraktikkan. Politik penuh kemunafikan ini mesti dihentikan. Kembali kepada jati diri bangsa dengan menyatukan kata dan perbuatan menjadi satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Bila tidak, kebangkrutan kita sebagai bangsa dan negara hanyalah tinggal menunggu waktu.

Banyak yang Munafik

BEGITULAH gambaran partai politik di negeri ini. Banyak yang munafik, pura-pura membela rakyat, padahal hanya mencari keuntungan partai politiknya saja.

Ediwar

Selektif Pilih Parpol

RAKYAT harus selektif dan cerdas pilih partai politik (parpol). Jangan pilih parpol yang diisi orang-orang munafik.

Olivia Nastasia

Korupsi Sulit Hilang

KASUS korupsi tidak akan pernah hilang di negeri ini kalau setiap calon pemimpin daerah harus membayar mahar ke parpol dengan nilai hingga Rp10 miliar.

Wiwiek

Sulit Bersaing

INDONESIA makin sulit bersaing di pecaturan global bila pemimpinnya tidak memberi teladan kejujuran.

Hendra Gustav

Pemimpin Berani

DIBUTUHKAN seorang pemimpin yang berani untuk menghapus politik dramaturgi. Indonesia butuh pemimpin yang berani mendobrak politik yang hanya berorientasi kepada materi.

Electronic Solution Ubah Syarat Ketentuan Voucer voucer, tetapi tidak ada satu pun yang mengangkat telepon. Akhirnya pada 27 September saya mampir ke ES Mal Taman Anggrek dan kepada customer service (Pak Yamin) saya menanyakan tata cata penggunaan voucer tersebut. Dia menyebutkan bahwa voucer tersebut bisa dipakai dengan nilai transaksi minimal Rp3 juta. Saya berkali-kali memperjelas soal voucer tersebut, yang dijawab Pak Yamin bahwa voucer saya bisa digunakan. Saat itu saya menginformasikan bahwa saya memiliki 175 voucer senilai Rp17,5 juta. Kepada Pak Yamin saya menanyakan apakah jumlah voucer tersebut bisa diguna-

Bersinergi Perbaiki Citra Kampus lewat Prestasi ENCUATNYA skandal plagiarisme masif yang ditemukan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menjadi tamparan keras bagi dunia akademik di Indonesia. Kegiatan plagiarisme bukanlah kegiatan yang pantas dilakukan. Kegiatan plagiarisme atau lebih dikenal dengan kegiatan menjiplak karya orang lain ini sangat tidak dibenarkan siapa pun. Kegiatan plagiarisme merupakan tindakan yang melanggar moral dunia akademi. Mirisnya kegiatan ini seolah mendapat restu dari pihak universitas. Bisa dibayangkan jika kegiatan plagiarisme ini diturunkan kepada semua mahasiswa, tentu hal itu akan memperburuk dinamika pendidikan serta memberikan citra buruk bagi universitas yang merupakan salah satu perguruan terbaik di Indonesia itu. Dampak dari kasus plagiarisme tentu mencoreng UNJ. Masyarakat pun akhirnya mempertanyakan kualitas sistem akademik UNJ. Kasus ini bukan mencoreng muruah UNJ semata, kasus ini mencoreng harga diri serta citra baik universitas dan rektor seluruh Indonesia. Tugas untuk mengembalikan nama baik universitas

DIBUTUHKAN pemimpin yang memiliki konsistensi antara yang dipikirkan dan yang diucapkan dan konsisten antara yang diucapkan dan yang diperbuat.

bukan tugas UNJ saja, melainkan menjadi tugas seluruh sivitas akademika khususnya para rektor yang memimpin universitas-universitas di Indonesia agar tidak melakukan hal serupa. Untuk itu, pihak-pihak yang terlibat dalam dunia akademisi harus bersinergi dalam mengembalikan citra baik perguruan tinggi di masyarakat. Salah satu caranya ialah melalui prestasi para mahasiswanya. Tolok ukur baik atau buruknya suatu kampus bisa dilihat dari mahasiswanya. Mahasiswa merupakan refleksi nyata dari buah sistem pengajaran dan pendidikan. Semakin berprestasi mahasiswa di suatu perguruan tinggi, tentunya akan mengharumkan universitas tersebut. Khusus untuk UNJ, seluruh mahasiswa dan dosen bersinergi dalam mengukir prestasi di segala bidang, baik akademik maupun nonakademik. Bila mereka mampu meraih prestasi dan menghasilkan karya yang positif, citra buruk yang sempat melekat bisa pupus.

Abiyyu G Gunawan UIN SGD Bandung

El Rahmi

Kirimkan komentar Anda atas tema: Bagaimana Mengembalikan Muruah Perguruan Tinggi yang Tercoreng Skandal Plagiarisme di UNJ? (2-7 Oktober 2017) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

ADA pameran Travel Fair Garuda yang diadakan di JCC pada 22-24 September lalu, para tamu yang telah membeli tiket ataupun paket tur, bisa melakukan redeem invoice berupa voucer senilai Rp100 ribu. Pada awal mulanya saya lebih tertarik untuk mengambil voucer Gondola Ancol, Pizza Marzano, Krispy Creme, dan Waterboom PIK. Saya sama sekali tidak berniat mengambil voucer Electronic Solutin (ES) karena belanja Rp3 juta baru bisa dapat diskon Rp100 ribu, tapi pihak Garuda menyebutkan bahwa di voucer itu berlaku kelipatan. Akhirnya saya mengambil voucer ES. dan berhasil mendapatkan 175 voucer ES atau setara Rp17,5 juta. Setelah mendapatkan voucer tersebut, saya kontak ke semua cabang ES untuk mengonfirmasi

kan untuk membeli barang senilai Rp20 juta? Pak Yamin menyebutkan bahwa saya bisa membeli barang dengan nilai tersebut dengan 175 voucer yang saya miliki. Kemudian, pada 28 September, saya kembali datang untuk memilih produk yang dibeli. Namun, ternyata ada 1 produk yang tidak ada di ES Taman Anggrek, barang tersebut hanya ada di ES cabang Emporium sehingga saya pun menunda pembelian hari itu. Namun, sebelum pergi saya kembali memastikan ke Pak Yamin mengenai voucer saya yang dijawab Pak Yamin voucer tersebut bisa digunakan. Pada 29 September pukul 19.00 saya datang ke Mal Emporium dan

saya mendapat telepon dari teman saya yang menginformasikan bahwa voucer tidak bisa digunakan di Mal Taman Anggrek dan satu voucer hanya berlaku untuk satu kali transaksi atau tidak berlaku kelipatannya seperti info sebelumnya. Setelah mendapatkan barang saya ke customer service Emporium dan menunjukkan voucer yang menyebutkan voucer saya bisa dipakai. Pada saat voucer dihitung, tiba-tiba manajer memanggil anak buahnya dan baru mendapatkan info melalui e-mail dari kantor pusat yang menyebutkan bahwa voucer tidak bisa digunakan. Saat itu juga saya langsung me-

PEMBERITAHUAN TENDER ULANG KONSULTAN PENGAWAS PT Industri Kapal Indonesia (persero) menawarkan pekerjaan Konsultan Pengawas untuk Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Sarana Galangan Makassar Tahap III, yang berminat bisa datang kembali untuk mendaftar dan mengambil dokumen ke Tim Pelelangan dan Pengadaan Barang dan Jasa PT lndustri Kapal Indonesia (Persero ), JI. Galangan Kapal No. 31 Makassar 90211 dengan membawa copy surat izin usaha dan company profile perusahaan, mulai tanggal 5 - 9 Oktober 2017 pada jam kerja (07.30 - 16.30 Wita).

PENGUMUMAN LELANG TERBATAS ULANG Nomor : 06 / PLKPDRD2/ 1017 Dengan ini diumumkan bahwa BPJS Kesehatan Kantor Pusat akan mengadakan Lelang Terbatas Ulang : Judul

Jadwal

Jaringan Komunikasi Data di Kantor Pusat dan di DRC

Pengumuman: 05 Oktober â&#x20AC;&#x201C; 09 Oktober 2017 Pendaftaran : 05 Oktober â&#x20AC;&#x201C; 12 Oktober 2017

Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dan informasi lainnya untuk mengikuti Lelang ini, dapat dilihat pada Papan Pengumuman di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jl. Let. Jend. Suprapto, Kavling 20 Nomor 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan website www.bpjs-kesehatan.go.id sesuai jadwal diatas. Jakarta, 05 Oktober 2017 Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa BPJS Kesehatan Kantor Pusat Tahun 2017

nyatakan keberatan saya, tetapi manajer tidak berani keluar untuk minta maaf. Sang manajer malah memanjang informasi dari kantor pusat tentang voucer yang tidak bisa digunakan di meja customer service. Sungguh manajer yang tidak punya sopan santun. Saya pun secara resmi mengajukan keberatan ke ES Taman Anggrek, tetapi tidak ada solusi dari keluhan saya tersebut. Setelah saya mengajukan keberatan pada 2 Oktober ke e-mail customer call center untuk di-follow up ke pusat, baru saya mendapat tanggapan. Namun, jalan keluar yang mereka berikan tidak masuk akal dan aneh. Pasalnya, ES mengubah

syarat dengan menyebutkan bahwa voucer tidak dapat digabungkan dan hanya berlaku satu transaksi. Namun, kalau saya belanja Rp20 juta saya bisa menggunakan enam voucer. Untuk saya, bisa menggunakan voucer tanpa ada pembatasan yang penting tetap mengikuti kelipatan transaksi, sedangkan orang lain hanya diberikan maksimum 2 voucer. Saya benar-benar kecewa dengan ketidakprofesionalan ES dalam mengakui kesalahan. Mengapa tidak dari awal syarat itu dipajang di pameran Garuda? Mengapa persyaratan itu diubah pada 29 September, sedangkan voucer sudah berlaku dari 22 September?

Effendi Wijaya Tangerang

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

PERKOTAAN

Mobil Dinas DPRD Harus Dikembalikan Sebanyak 101 mobil yang wajib dikembalikan tidak termasuk milik Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebab mereka lebih memilih mendapatkan mobil ketimbang uang transportasi. YANURISA ANANTA

yanurisa@mediaindonesia.com

MI/ BARY FATHAHILAH

REVITALISASI PASAR SENEN: Pekerja menggunakan alat berat menyingkirkan puing-puing sisa bangunan Pasar Senen yang rata dengan tanah di Senen, Jakarta Pusat, kemarin. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp116,9 miliar untuk merevitalisasi Pasar Senen yang akan terintegrasi dengan rumah susun dan transportasi.

Gubernur Segera Terbitkan Aturan Utilitas GUBERNUR DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat segera mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) yang bertujuan mengatur pemanfaatan ruang bawah tanah. “Pergub nanti bertujuan mengatur pemanfaatan ruang bawah tanah agar seluruh jaringan utilitas masuk ke ducting, g bukan lagi terpasang di udara,” papar Djarot di Balai Kota, kemarin. Selama ini, menurut dia, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur jaringan utilitas tidak lagi efektif sebagai acuan pemanfaatan ruang bawah tanah di Ibu Kota. “Setahu saya, belum ada undang-undang yang mengatur ducting. Oleh karena itu, kekosongan tersebut bisa disiasati dengan menerbitkan pergub. Jadi, ada

aturan mainnya,” lanjut Djarot. Keberadaan jaringan utilitas di Ibu Kota selama ini terlihat semrawut dan berpotensi membahayakan orang lain. Penggalian yang dilakukan buruh sering tidak diawasi operatornya. Buruh itu meninggalkan begitu saja galian dalam keadaan terbuka. Selain itu, pemasangannya tidak berizin, bahkan tidak diketahui siapa pemilik jaringan utilitas tersebut. Operator yang sering menggunakan ruang bawah tanah antara lain Telkom, PLN, Perusahaan Daerah Air Minum, PT PAM Lyonnaise Jaya, serta sejumlah operator pemilik jaringan dan fiber optis. Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat beberapa

waktu lalu menemukan sekitar 20 kabel utilitas serta pipa menumpuk dan melintang di dalam saluran sepanjang Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, yang mengakibatkan banjir. Temuan itu berawal dari genangan air dan jalan ambles sekitar perempatan menuju Jalan Sabang. Petugas kemudian menggali dan menemukan kabel utilitas menumpuk dalam saluran air selebar 2 meter. Air tidak bisa mengalir karena sampah tertahan di sepanjang utilitas mulai Stasiun Gondangdia hingga samping Gedung Jaya. Karena saluran mampet, akhirnya air membuncah ke jalan raya dan membuat genangan di kawasan Menteng. “Pekerjaan pemasangan atau

pembongkaran instalasi utilitas bawah tanah oleh sejumlah operator sering kali merusak infrastruktur pemerintah, yaitu trotoar dan jalan, kemudian menimbulkan kemacetan lalu lintas,” tutur Djarot. Dia mengungkapkan pergub yang nantinya diterbitkan mengatur koordinasi sekaligus sinergi antara operator atau pemilik utilitas dengan pemerintah agar seluruh jaringan utilitas dimasukkan ke ducting. Lebih lanjut, mantan Wali Kota Blitar itu meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta agar segera menyebarluaskan informasi mengenai lokasi penataan jalan dan trotoar yang dipasangi ducting kepada para pemilik utilitas dan operator. (Nic/Ant/J-2)

EMERINTAH Provinsi DKI Jakarta meminta anggota DPRD DKI agar mengembalikan sebanyak 101 mobil dinas paling lambat akhir bulan ini. Pasalnya Pemprov DKI akan melelang mobil-mobil tersebut seiring dengan disetujuinya anggaran tunjangan transportasi. Sebelumnya, disepakati dalam rapat paripurna pengesahan APBD-P 2017 bahwa jika anggota dewan mendapat tunjangan transportasi dalam bentuk uang, mobil dinas yang saat ini dipegang harus dikembalikan. “Konsekuensinya adalah kalau mau menerima tunjangan transportasi, mobil yang sedang dipakai anggota dewan harus dikembalikan dulu. Sebelum itu (mobil) diterima oleh Pemprov DKI, tunjangan tidak akan diberikan,” terang Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, kemarin. Sebanyak 101 mobil yang wajib dikembalikan tidak termasuk milik Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebab mereka lebih memilih mendapatkan mobil ketimbang uang transportasi. Djarot telah memerintahkan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI untuk memeriksa kelengkapan mobil-mobil dinas anggota dewan tersebut. Setelah menjalani pengecekan kelengkapan oleh BPAD, mobil-mobil yang nantinya tidak lagi terpakai akan dilelang secara terbuka. Terkait dengan lelang, Pemprov DKI akan berkirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk meminta izin melelang secara terbuka. Izin dari Kemendagri dan Kemenkeu menjadi penting berdasarkan aturan aset yang usianya belum lima tahun tidak boleh dilelang. Mobil-mobil bermerek Toyota Corolla Altis yang digunakan anggota DPRD DKI merupakan pengadaan 2015. “Meski belum lima tahun, tetap kami lelang. Itulah sebabnya saya minta kirim surat ke Kemendagri dan Kemenkeu,” tuturnya. Pemprov DKI memutuskan melelang mobil bekas anggota dewan karena tempat penyimpanan aset mobil milik

Pemprov DKI di Pulomas, Jakarta Timur, dinilai tidak layak. Lagi pula, lelang berpotensi mendatangkan penghasilan bagi kas daerah.

Estimasi “Kalau disimpan, semakin lama nilainya semakin turun. Apalagi tempat penyimpanannya tidak baik. Terkena panas dan hujan. Terkecuali kita punya showroom. Oleh karena itu, langsung dilelang secara terbuka,” tambah Djarot. Nilai estimasi anggaran kenaikan tunjangan buat anggota DPRD sudah masuk APBD-P DKI yang totalnya sebesar Rp71,89 triliun, tetapi berapa besarannya belum diketahui. Pasalnya Djarot belum menerbitkan peraturan gubernur terkait dengan penaikan tunjangan anggota dewan tersebut.

“Meski belum lima tahun, tetap kami lelang.” Djarot Saiful Hidayat Gubernur DKI Jakarta

Hanya Djarot sudah memberikan ancar-ancar nilainya berdasarkan kapasitas mesin mobil, yakni 2.500 cc untuk mobil pimpinan dan 2.400 cc untuk mobil anggota dewan atau senilai Rp27 juta per bulan. Di masa depan, Djarot justru mengusulkan supaya penggantinya tidak perlu lagi membeli mobil baru. Ia menyarankan agar menyewa saja agar tidak membebani pengeluaran daerah. Terkait dengan pengembalian mobil, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan sudah menyosialisasikan peraturan itu kepada anggota dewan. Ia sepakat bahwa mobil-mobil tersebut dikembalikan paling lambat akhir Oktober sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 18/2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “Secepatnya. Setelah ini, kita buat surat, sosialisasi kepada teman-teman dewan. Akhir Oktober harus selesai sesuai aturan,” ujarnya. (J-2)

DKI dan KPK Teken MoU Pencegahan Korupsi DI penghujung masa jabatannya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menandatangani komitmen bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Provinsi DKI Jakarta. Selain Djarot, komitmen itu turut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Purwadi Arianto, perwakilan dari BPKP DKI dan Kejaksaan Tinggi DKI, serta pimpinan KPK Basaria Panjaitan. Di antara poin yang disepakati mencakup implementasi e-planning g dan e-budgeting g dalam tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta. Selain itu, juga penerapan sistem pelayanan terpadu

satu pintu. Basaria menilai upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi di DKI Jakarta telah cukup bagus. Apalagi, nilai APBD di DKI Jakarta terbilang besar berkisar Rp71,89 triliun. “Kita lihat di DKI cukup bagus, tapi ada peralihan kekuasaan. Kita ingin banyak hal yang bagus ini terus berjalan. Itu kira-kira pokok pemikiran kita,” kata Basaria di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. Atas peralihan kepemimpinan, Basaria mengatakan implementasi e-planning g dan e-budgeting g menjadi suatu keharusan dan persyaratan atas tata kelola pemerintahan saat ini. Ia bahkan berharap DKI Jakarta bisa menjadi role modell di provinsi lain. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pun turut diundang. Namun, keduanya tidak hadir.

Kita lihat di DKI cukup bagus, tapi ada peralihan kekuasaan. Kita ingin banyak hal yang bagus ini terus berjalan. Serah terima Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dipastikan dilantik pada 16 Oktober. “Sudah dipastikan tanggal 16 Oktober,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Pelantikan keduanya diselenggarakan di Istana Negara. Agenda acara mencakup pembacaan sumpah jabat-

an, penandatanganan pakta integritas, hingga pelantikan oleh Presiden Joko Widodo. Setelahnya, barulah ada kewajiban serah terima jabatan dari gubernur sebelumnya paling lambat tiga hari setelah pelantikan. Pelantikan AniesSandi, kata Sumarsono, berbarengan dengan penetapan Sri Sultan Hamengkubowono X dan Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Biro Kerja Sama Daerah dan Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta Mawardi mengatakan, seusai pelantikan di Istana Negara, Anies-Sandi akan langsung menuju ke Balai Kota DKI Jakarta. Setibanya di Balai Kota DKI akan ada prosesi penyambutan tradisi palang pintu, serah terima laporan memori akhir jabatan. (Nic/J-2)

MENANTANG BAHAYA: Sejumlah pengendara motor menerobos palang pintu dan berhenti di area berbahaya di pelintasan KRL di Jalan RE Martadinata, Bogor, Jawa Barat, kemarin. Perilaku tidak disiplin pesepeda motor tersebut membahayakan keselamatan diri sendiri, pengguna jalan lainnya, dan KRL.

ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA

LALU LINTAS

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

Belum Terintegrasi, Tilang-e cuma Mimpi Ibu kota negara laiknya menjadi rujukan sebagai kota cerdas (smart city). Sayangnya tidak demikian, soal tilang-e saja masih berwacana. DENI ARYANTO

deni_aryanto@mediaindonesia.com

‘T

ADI siang saya ketemu teman yang juga tetangga di Cengkareng mengingatkan jangan masuk/trobos jalan BUSWAY. Soalnya kemarin sekitar tgl.12.09.2017 sewaktu teman saya memperpanjang STNK mobil didenda Rp1jt sambil dikasih bukti foto mobilnya masuk BUSWAY malam hari sekitar jam 23, pada Maret 2017 dan harus dibayar dulu (sebelum bayar STNK tidak dapat diperpanjang). Teman tanya petugas loket kok bisa ada rekaman CCTV, petugas bilang dibelakang mobil BUSWAY dipasang CCTV langsung CONECT ke PUSAT dan harap SEBARKAN.....’. Demikian pesan berantai di media sosial belakangan ini. Di beberapa grup Whatsapp yang kami lihat, terjadi debat yang cukup hangat. Mereka yang percaya info itu berdalih memang ada CCTV di belakang bus Trans-Jakarta karena ada foto bus tersebut. Sesudah dijelaskan pun, mereka kukuh meyakini info itu benar. Apa memang benar secanggih itu? Pengamat perkotaan Nirwono Joga meragukan soal tersebut. Menurutnya, yang dimaksud kota cerdas ialah bagaimana antara masyarakat dan pemangku kebijakan sama-sama membangun kota. Ada integrasi data antara pemangku kebijakan satu dan lainnya. Namun, pada kenyataannya, saat ini konsep yang berjalan masih berjalan secara sendiri-sendiri. “Terkait smart city, sebenarnya kita masih ada di tahap kulit arinya. Contohnya, masalah pengelolaan lalu lintas. Padahal, antara Dinas

MI/ARYA MANGGALA

PERANCANGAN TILANG-E: Petugas memantau kondisi lalu lintas Jakarta pada monitor CCTV di ruang control Gedung NTMC Polri, Jakarta, pekan llau Korlantas Polri saat ini sedang merancang pembayaran tilang kendaraan menggunakan sistem daring atau tilang-e sebagai perwujudan mendukung pemberantasan pungutan liar (pungli). Perhubungan dan kepolisian dapat sinergi di dalamnya. Tapi nyatanya, mereka masih berjalan masing-masing,” ujar Nirwono saat dihubungi, beberapa waktu lalu. Tak dimungkirinya, ungkapnya, sarana dan prasarana di Kota Jakarta terus meningkat lebih baik. Seperti kamera pengawas atau CCTV, keberadaannya sudah menyasar ke banyak sudut kota dan transportasi publik. Namun, kembali lagi, pemanfaatannya masih belum dapat efektif. “Seperti Dinas Perhubungan, mereka memiliki CCTV untuk mengawasi kemacetan. Sementara kepolisian punya kebijakan beda lagi. Jadi kalau bicara tilang-e, itu masih jauh menurut saya,” katanya.

Umtuk pelaksanaan tilang-e, diperlukan banyak pertimbangan, baik itu dari sisi sistem maupun kajian hukum. Sementara itu, dua unsur tersebut saat ini belum dipenuhi antara Pemrov DKI Jakarta dan kepolisian. “Saya pernah ikut rapat bareng Dishub dan kepolisian, masalah tilang-e sebenarnya belum matang. Contohnya masalah CCTV, nanti sentralnya di mana? Belum lagi berbicara denda, karena selama ini kan masuk ke kepolisian, sementara CCTV milik Pemprov DKI,” paparnya. Masalah itu dibenarkan Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto,

bahwa pihaknya belum menerapkan penegakan hukum berlalu lintas dengan sarana rekaman CCTV. “Pemberlakuan sarana CCTV untuk sarana penegakan hukum di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum dilaksanakan sampai saat ini,” ungkapnya

Aturan cukup Payung hukum, menurut Budiyanto, sebenarnya sudah memadai. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebenarnya penegakan hukum dengan bantuan kamera CCTV dimungkinkan

terjadi. Namun, ada beberapa catatan penting yang harus dipenuhi sebelum menerapkan hal tersebut. “Perlu ada aturan pelaksanaan UU tersebut, persiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, koordinasi dengan CJS (criminal justice system), serta penyiapan SOP,” dalih Budiyanto. CJS yang dimaksud ialah pihak kejaksaan dan pengadilan dalam hal penindakan pelanggaran aturan lalu lintas. Jika kebijakan itu hendak dilaksanakan, pihaknya dipastikan melalui berbagai tahapan, seperti tahap sosialisasi, uji coba, sampai pada pelaksanaan penuh. “Jadi, butuh waktu cukup panjang,” ungkap Budiyanto.

PENGUMUMAN Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT. Sinar Prima Sejahtera (“SPS”) suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan alamat kantor di Gedung Menara Citicon Lt.10 Jalan Letjen S. Parman Kav.72, Jakarta Barat 11420 (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa sebagian pemegang saham Perseroan akan mengalihkan seluruh atau sebagian saham-sahamnya kepada PT. Angkasa Global Energi atau pihak lainnya yang akan ditunjuk kemudian (“Pengalihan Saham”). Pengalihan saham tersebut akan mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka setiap pihak yang berkeberatan atas rencana Pengalihan Saham dapat mengajukan keberatannya kepada Perseroan alamat sebagaimana tersebut di atas, disertai dengan bukti yang sah paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini, Jakarta, 5 Oktober 2017 Direksi PT. Sinar Prima Sejahtera Direksi PT. Angkasa Global Energi Para pemegang saham PT. Sinar Prima Sejahtera

ANTARA/HO

LAYANAN SAMSAT-E: Dirut Bank DKI Kresno Sediarsi (kanan), Dirlantas Polda Metro Jaya

Kombes Halim Pagarra (kedua kiri), Kepala Jasa Raharja Cabang DKI Delya Indra (kedua kanan), dan Kepala BPKD DKI Michael Rolandi Casnanta bersalaman seusai penandatanganan perjanjian kerja sama Layanan Samsat-e di Jakarta, kemarin. Samsat-e merupakan layanan penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), penerimaan PNBP, dan pembayaran denda tilang melalui Jakmobile.

Pelat Nomor Jadi Kendala UJI coba tilang kendaraan bermotor melalui CCTV pernah dilakukan Polda Metro Jaya pada April 2011. Puluhan kendaraan roda empat dan dua dapat ditilang melalui CCTV. Hanya saja, ada pula beberapa pengendara yang pelat nomornya tidak tertangkap kamera. “Dulu pernah ada beberapa pelanggar yang difoto dari CCTV, tapi ada juga yang hasilnya kurang bagus. Perlu dikalibrasi,” kata Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Polda Metro Jaya AKB Budiyanto saat dihubungi, beberapa waktu lalu. Budiyanto meyakini, dengan optimalisasi teknologi, disiplin lalu lintas warga Jakarta bisa dilakukan. Penegakan hukum lebih mudah dan bisa menghindari pungutan liar yang kerap terjadi. Diungkapkan Budiyanto,

jumlah polisi lalu lintas di DKI Jakarta hanya sekitar 4.500 orang, sementara ada lebih dari 20 juta kendaraan yang mondar-mandir di Ibu Kota setiap harinya. Dengan sistem tilang yang dilakukan atas pemantauan petugas saja, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dapat menindak sekitar 3.000 pelanggaran setiap harinya. Dengan kebiasaan berlalu lintas warga Jakarta yang dianggap tidak disiplin, kehadiran teknologi CCTV untuk penegakan hukum sebenarnya amat dibutuhkan. “Kalau ada pemasangan speed camera, pasti mereka (pengguna jalan) takut juga. Ada efek deteren dari pemasangan itu. Apalagi kalau dibarengi penegakan hukum. Kita sudah sosialisasikan, tinggal diterapkan untuk penindakannya,” tuturnya.

Namun, hingga saat ini, Budiyanto menuturkan belum ada pembicaraan lebih lanjut bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait dengan rencana uji coba tilang dengan CCTV. “Belum ada pembahasan, perlu persiapan SDM dan sarana prasarana lebih mendalam,” tuturnya. Sebaliknya, di Surabaya, Jawa Timur dan Bandung, Jawa Barat, saat ini tengah dilakukan uji coba tilang-e melalui CCTV. Di DKI Jakarta, CCTV baru dimanfaatkan untuk memantau kondisi lalu lintas. “Ya kondisinya demikian. Padahal jumlahnya (CCTV) sudah cukup banyak, sekitar 700 tersebar di titik-titik yang strategis. Tapi baru untuk memantau situasi lalu lintas, bukan untuk meng-capture pelanggaran,” ujar Budiyanto. (Nic/J-3)

Terkait dengan CCTV bersuara yang sudah terpasaang di Jakarta, ungkap Budiyanto, itu baru bisa digunakan untuk peneguran saja terhadap pengendara yang melanggar. Belum untuk penerapan tilang. Itu harus dikaji lebih komprehensif dari pihak terkait, seperti Dishub dan Polantas. Tahun ini Pemprov DKI Jakarta menargetkan pemasangan kamera pengintai (CCTV) bersepiker di 20 persimpangan. Diharapkan, semua persimpangan akan dilengkapi CCTV bersepiker. Kamera bertipe pan-tilt-zoom (PTZ) itu diletakkan di atas lampu lalu lintas. Soal ini, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengatakan

pemasangan CCTV merupakan bagian dari pembangunan intelegence transport system yang memanfaatkan teknologi dan informasi untuk memantau lalu lintas. “Baru memantau kemacetan saja,” tandasnya. Sementara itu, Humas PT Trans-Jakarta Wibowo menjelaskan pemasangan unit CCTV di bagian belakang bus TransJakarta memang dilakukan. Namun, fungsinya sampai saat ini belum untuk merekam aktivitas pelanggar yang menerobos busway. “Informasi seperti itu hoaks. CCTV memang ada. Namun, sampai saat ini hanya untuk merekam kejadian, belum sampai pada tahap seperti informasi yang beredar itu,” bebernya. (Nic/J-3)

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

REGIONAL

Putra Daerah Ideal Pimpin Jabar Uu menjelaskan dirinya yang sudah memimpin Kabupaten Tasikmalaya selama dua periode berjalan siap melangkah lebih jauh. FARIO UNTUNG

fario@mediaindonesia.com

B MI/PERMANA

KUNJUNGAN BUPATI TASIKMALAYA: Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum (kiri) memaparkan sejumlah program kepada Wapemred Metro TV Abdul Kohar

(tengah) dan Askadiv Content Enrichment Media Indonesia Sabam Sinaga saat berkunjung di Kantor Media Group, Jakarta, kemarin. Kunjungan tersebut bertujuan silaturahim dan sosialisasi sejumlah program di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Petahana NasDem Tolak Pelesiran Tiga Benua Borong Dukungan Partai PEMILIHAN Kepala Daerah Kota Prabumulih 2018 berpotensi bakal memilih kotak kosong. Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya dan Andriansyah Fikri memborong semua dukungan dari partai yang ada di kota tersebut. Tidak tanggung-tanggung, pasangan petahana itu sudah mengantongi dukungan dari delapan partai politik yang ada di Kota Prabumulih, di antaranya Partai Demokrat (3 kursi), PBB (3 kursi), Partai NasDem (3 kursi), Partai Golkar (3 kursi), PDI Perjuangan (2 kursi), PAN (2 kursi), PKB (1 kursi), dan PKPI (1 kursi). Ada dua partai politik lagi yang belum memberikan dukungan kepada bakal calon kepala daerah di Kota Prabumulih, yakni PPP (4 kursi) dan Partai Hanura (3 kursi). Secara keseluruhan, keduanya sudah berhasil mengantongi 18 kursi. Dua parpol yang belum menentukan usungan calon masih menjadi rahasia. Seandainya kedua parpol mendukung Ridho-Fikri, secara otomatis mereka akan menghadapi kotak kosong apabila tidak ada calon yang maju dari jalur independen (perseorang an). Namun, bila kedua partai menyiapkan nama lain, akan menjadi pesaing bagi pasangan petahana tersebut. Ketua DPC PPP Kota Prabumulih Ahmad Palo mengaku belum bisa menyebutkan nama yang diusung untuk pemilihan Wali Kota Prabumulih. Hal itu disebabkan PPP bakal mengumumkan dukungan terhadap pasangan calon secara bersamaan dengan daerah lain yang melaksanakan pilkada. “Nanti tunggu saja. Belum tahu siapa yang akan didukung,” kata dia. Sementara itu, pada hari pertama pendaftaran, belum ada parpol yang mendaftar ke KPU Medan. Komisioner KPU Kota Medan Agussyah Damanik mengatakan jadwal penyerahan dokumen tersebut dibuka dari 3 sampai 16 Oktober. “Hari pertama sampai hari ke13 (3-15 Oktober) waktunya kita buka dari pukul 08.00-16.00 WIB. Untuk hari terakhir (16 Oktober), kami buka sampai pukul 24.00 WIB,” kata dia. Terpisah, Dewan Pimpinan Cabang PKB Banyumas, Jawa Tengah, mulai melakukan sosialisasi kepada para bakal calon yang mendaftar. Ketua DPC PKB Banyumas Habib Mahfud mengatakan ada enam bakal calon bupati yang mendaftar. (DW/YH/ PO/AU/BB/AD/N-5)

FRAKSI NasDem menolak rencana DPRD Sumbar untuk berangkat secara bertahap ke tiga benua. Keberangkatan ke sejumlah negara itu dianggap sebagai pelesiran yang hanya menghamburkan uang rakyat. Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumbar Risnaldi menegaskan pihaknya tak akan mengirim satu pun anggota untuk berangkat. Di DPRD, Fraksi NasDem beranggotakan enam dewan. Dengan demikian, dewan yang ke luar negeri bisa dikatakan berjumlah 59 orang. “NasDem menolak rencana ke luar negeri itu. Agendanya tidak penting. Ada hal yang lebih perlu jika dibandingkan dengan sekadar ke luar negeri,” tegas Risnaldi. Menurut Risnaldi, anggaran yang

akan dipakai untuk kegiatan pelesiran keluar negeri itu sekitar Rp10 miliar. Dana itu bersumber dari total Rp6,4 triliun APBD Perubahan Sumbar 2017 yang pertengahan September lalu sudah ditetapkan. “Rp10 miliar untuk itu saja,” papar Risnaldi. Keberangkatan anggota DPRD Sumbar untuk pelesiran ke luar negeri tinggal menghitung hari. Jika sebelumnya diinformasikan keberangkatan perdana dewan akan dilakukan pada 27 Oktober, keberangkatan bakal dipercepat 5 Oktober mendatang. Sekitar tujuh negara di tiga benua akan dikunjungi DPRD. Negara yang dikunjungi, menurut Wakil Ketua DPRD Arkadius, di antaranya Hawaii Amerika Serikat, kemudian negara-negara di Benua

Eropa seperti Jerman, Spanyol, Leiden Belanda, dan Prancis. Sementara itu, untuk negara di Asia, anggota DPRD akan berkunjung ke Jepang dan Korea Selatan. Pada bagian lain, Ketua DPD Partai NasDem Sidoarjo Ali Masykuri diberhentikan dari jabatannya. Dia digantikan Dawud Budi Sutrisno yang merupakan mantan Ketua DPRD Sidoarjo. Selain dicopot dari jabatan ketua partai, Ali diganti sebagai anggota DPRD Sidoarjo. “Ini sudah keputusan partai dan Saudara Ali Masykuri di-PAW karena dinilai partai tidak loyal,” ujar Wakil Ketua Bidang Pemerintah dan Politik DPD Partai NasDem Sidoarjo Sugeng Budi Santoso. (YH/HS/N-5)

SAINS DAN TEKNOLOGI PANCASILA: Gubernur

ANTARA/ANDREAS FITRI ATMOKO

Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X (kiri) bersama Pendiri Lippo Group Mocthar Riady (kanan) memberikan paparan saat seminar sains dan teknologi bertajuk Sains dan Teknologi Pancasila Menuju Keagungan Bangsa di Rektorat UNY, Yogyakarta, kemarin. Acara yang diikuti akademisi dan mahasiswa itu memberikan gambaran tentang teknologi sebagai salah satu tolok ukur kemajuan perekonomian bangsa yang bermartabat.

UPATI Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum mengatakan sebaiknya posisi nomor satu di Jawa Barat haruslah diisi putra asli daerah. Hal itu disebabkan kondisi tersebut dapat menjadikan nilai tambah dalam memaksimalkan peran pemerintah dengan masyarakat di Jawa Barat. Demikian hal tersebut disampaikan Uu ketika mengunjungi Kantor Media Group di Jakarta, Rabu (4/10). Dalam kesempatan itu, Uu menjelaskan dirinya yang sudah memimpin Kabupaten Tasikmalaya selama dua periode berjalan siap melangkah lebih jauh. “Kalau ditanya, tentu saya sebagai putra asli Jawa Barat siap untuk maju menjadi calon Gubernur Jawa Barat. Namun, tentunya semua itu harus ada persiapan yang matang, konsolidasi, serta dukungan dari partai pendukung,” tutur Uu. Selain itu, Uu menegaskan selama hampir dua periode memimpin Kabupaten Tasikmalaya, dirinya telah berhasil membawa Kota Santri itu menjadi salah satu kabupaten yang memiliki ketahanan pangan cukup baik. Itu sudah diakui pemerintah pusat dengan berbagai penghargaan. “Prestasi Kabupaten Tasikmalaya alhamdulillah cukup banyak, baik itu dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah berhasil meningkatkan produksi gabah kering dan mampu meningkatkan produksi beras sebesar 10% setiap tahunnya,” papar Uu. Dia juga menambahkan, meski lahir dan tumbuh di kalangan pesantren, ia memiliki pemikiran yang toleran. Lahir di pesantren tradisional, dengan bacaan utama kitab kuning, ia bersekolah di sekolah umum hingga perguruan tinggi. “Saya tidak pernah merasa agama menjadi pembatas dan pikiran saya sangat terbuka. Agama tidak pernah membuat saya terkotak-kotak dan memisahkan saya dengan temanteman lain,” tutur dia.

Keputusan partai Uu menanggapi santai soal beredarnya informasi bahwa

dirinya telah bersedia menjadi pendamping Ridwan Kamil untuk menjadi calon wakil gubernur orang nomor satu di Kota Bandung itu. Menurutnya, kondisi tersebut harus sepenuhnya menunggu keputusan dari partai pengusung untuk melihat peta politik. “Memang informasi itu benar adanya. Saya juga sudah sering bertemu dengan beliau (Ridwan Kamil) di berbagai kesempatan dan beliau adalah sosok yang visioner serta memiliki visi dan misi sama dengan saya untuk memimpin Jawa Barat menjadi lebih baik ke depannya,” pungkas Uu.

“Saya tidak pernah merasa agama menjadi pembatas. Pikiran saya sangat terbuka, tidak bersekat.” Uu Ruzhanul Ulum Bupati Tasikmalaya

Terpisah, tokoh masyarakat Kecamatan Jamanis, Wawan, mengatakan Uu siap mendampingi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil karena calon tersebut juga memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan calon lainnya. Meski belum berhak mengusung pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah 2018, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak mau ketinggalan dalam kontestasi tersebut. Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya melirik Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi untuk didukung pada Pilgub Jawa Barat 2018. Menurutnya, kedua kandidat tersebut memiliki kriteria yang sesuai dengan harapan PSI. Wali Kota Bandung dan Bupati Purwakarta itu dianggap berprestasi selama memimpin daerah tersebut. “Kang Emil dan Kang Dedi dianggap teman-teman PSI sebagai tokoh yang memiliki visi kepemimpin an yang baik. Salah satu buktinya ialah mereka memimpin baik di kota masing-masing,” kata Raja di Bandung, Rabu (4/10). (Sug/EM/ BY/AD/N-5)

Rekomendasi Pencalonan Isyak Keluar DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem telah mengeluarkan rekomendasi kepada Isyak Meirobie sebagai calon kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah Belitung 2018. Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Bangka Belitung (Babel) Robert Aritonang, Kamis (4/10). Dari tiga pilkada di Provinsi Bangka Belitung, dikatakan Robert, DPP baru mengeluarkan rekomendasi untuk Isyak Meirobie sebagai kepala daerah, sedangkan di Pangkalpinang dan Bangka belum tahu siapa yang akan direkomendasikan. “Pangkalpinang dan Bangka DPP belum keluarkan rekomendasi, yang ada baru rekom untuk Belitung atas nama Isyak Meirobie,” kata Robert. Alasan DPP merekomendasikan Isyak maju sebagai kepala daerah di pilkada Belitung ialah hasil survei tertinggi ketimbang lima kandidat lainnya. Jadi rekomendasi itu sudah sesuai dengan aturan partai. “Hasil survei Pak Isyak itu tinggi.

Hasil survei Pak Isyak itu cukup tinggi, inilah yang menjadi alasan kenapa DPP merekomendasikan pilkada Belitung kepadanya. Inilah menjadi alasan kenapa DPP merekomendasikan pilkada Belitung kepadanya, jadi perlu saya tegaskan rekom ini sesuai dengan mekanisme dari partai,” ujarnya. Saat ini, lanjutnya, soal siapa yang akan menjadi pendamping Pak Isyak maju di pilkada Belitung sepenuhnya diserahkan kepada beliau. “Untuk wakil DPP dan DPP menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Isyak, siapa pun itu,” ungkap dia.

Mengenai koalisi, diakui Robert, sebenarnya sudah mengarah ke salah satu partai, yakni Gerindra. Mudahmudahan itu tidak berubah. Terpisah, NasDem telah resmi mengusung Abdul Rozak dalam Pilkada Palembang 2018 mendatang. SK yang ditandatangani Ketum DPP Partai NasDem Surya Paloh pada 11 September 2017 resmi mengusung Sarimuda dan Abdul Rozak sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Ketua DPW Partai NasDem Syahrial Oesman mengatakan Partai NasDem sudah mengeluarkan tiga dukungan untuk pilkada di Sumsel, yakni pilkada Prabumulih berupa rekomendasi untuk Ridho Yahya, pilkada Palembang berupa SK untuk pasangan Sarimuda dan Abdul Rozak, serta pilkada Muara Enim berupa rekomendasi untuk Syamsul Bahri. “Untuk Palembang sudah ditetapkan, kader NasDem maju sebagai calon Wakil Wali Kota Palembang mendampingi Sarimuda,” kata dia. (RF/DW/PO/FL/EP/N-5)

MI/ABDUS SYUKUR

ROKOK ILEGAL: Jajaran KPPBC Pasuruan bersama perwakilan

aparat hukum dan Pemkab Pasuruan memusnahkan 2,3 juta batang rokok ilegal tanpa cukai hasil razia di sejumlah pasar di halaman Kantor KPPBC Pasuruan, Jawa Timur, kemarin. Rokok ilegal tersebut telah merugikan negara Rp1 miliar.

jawa barat

kamis, 5 oktober 2017

Mudah Berinvestasi Jabar Dukung Kebijakan Presiden JAWA Barat (Jabar) sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia, merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang kian patut diperhitungkan. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, pihaknya memiliki banyak faktor penunjang, baik dari sisi alam dan sumber daya manusia, yang membuat investor layak dan penting menanamkan investasi mereka. “Usia produktif di Jawa Barat cukup tinggi, ini menjadi salah satu alasan banyaknya investasi manufaktur di banyak kawasan industri di Jabar. Belum lagi dengan adanya berbagai inovasi pemerintahan yang kami berikan, dan kemudian dijadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai percontohan di 17 provinsi,” katanya di Bandung, Senin (25/9). Menurut dia, jumlah penduduk Provinsi Jabar terbaru sekitar 45 juta, 65,69% di antaranya tinggal di perkotaan sebesar 65,69% dan sisanya di daerah perdesaan (34,31%). Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/ kota bervariasi. Dari yang terendah sebesar 0,41% di Kota Banjar hingga tertinggi sebesar 11,08% di Kabupaten Bogor. Adapun berdasarkan seks rasio mencapai 104, artinya terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Seks rasio menurut kabupaten/kota yang terendah Kabupaten Ciamis sebesar 98 dan tertinggi Kabupaten Cianjur sebesar 107. Sementara median umur penduduk pada 2010 sebesar 26,86 tahun, atau termasuk kategori menengah. Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur <20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur >30 tahun. Dari sisi rasio ketergantung an penduduk Provinsi Jabar adalah 51,20. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 51 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+). Hal itu menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 48,84, sedangkan di daerah perdesaan 55,92.

Inovasi pemerintahan

Jabar juga memiliki sistem yang Selaras dengan Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI yang diluncurkan pemerintahan Presiden Joko Widodo

foto-foto dok pemprov jabar

Mendampingi Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi meninjau pembangunan BIJB Kertajati di Bandara Kertajati Majalengka, Jumat (24/2).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo saat meninjau Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang, Kamis 17 Maret 2016.

(Jokowi). Kebijakan tersebut merupakan upaya percepatan penerbitan izin usaha dari tingkat pusat hingga daerah yang bertujuan untuk menyelesaikan hambatan dalam proses pelakanaan serta pemanfaatan teknologi informasi melalui Sistem perizinan terintegrasi (single submission) sudah digulirkan, dan untuk mendukung program pemerintah pusat.

Program kemudahan izin investasi langsung konstruksi (KLIK) di 11 kawasan indusri salah satunya, yang memnjadikan proses perizinan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 3 jam. Menurut Aher, pemerintah provinsi mempunyai keduduk an sebagai koordinator dalam koridor otonomi daerah dan mempunyai peran penting memberikan acuan kepada

pinan di Jawa Barat, Aher selalu menekankan pentingnya keberhasilan menggaet investasi dalam dan luar negeri. Dengan alasan tersebut di masa pemerintahannya, Aher terus berupaya melakukan berbagai terobosan secara terstruktur dan terus-menerus. Upaya tersebut didukung komitmen anggaran antara lain, melalui pembaharuan mindset organisasi perangkat

agar tidak banyak meja dan biaya, seperti ditunjukkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang terus menarik dan meyakinkan investor datang ke ‘Tatar Parahyangan’. Dari tahun ke tahun, investasi di Jabar terus meningkat. Tercatat pada pada 2016, data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pena-

2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Jawa Barat, juga dihadirkan Aplikasi Cerdas Pelayanan Perizinan untuk Publik (Sicantik). Dengan peluncuran program Simpatik untuk kemudahan perizinan di Jabar, tercatat ada peningkatan signifikan. Data DPMPTSP 2016 menyebutkan ada sekitar 43.538 izin yang dikeluarkan dan sektor per-

Papua Barat. Ia mengutarakan 17 pemprov tersebut telah melakukan nota kesepahaman (MoU) reaplikasi tiga inovasi. Karena itu, Pemprov Jabar secara bertahap melakukan pembinaan dan lokakarya (workshop). “Biasanya sebelum launching kita kan diundang dulu, tapi kalau Papua kita langsung diundang launching. Ternyata meski kami tidak datang lang-

“Senapas dengan pusat, Pemprov Jawa Barat telah mengevaluasi hingga akhirnya membatalkan sekitar 30 perda dan peraturan kepala daerah yang tidak selaras dengan semangat pemerintah dalam memberikan kemudahan dan percepatan dan layanan publik,” jelas Aher. Tak hanya soal memangkas regulasi yang tidak menyokong keberpihakan pada investasi dan ekonomi, pusat juga sudah meluncurkan banyak program yang sejatinya bisa direplikasi di daerah untuk membuat roda ekonomi dan investasi di Indonesia bergerak maju.

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Kaitannya dengan perizinan dan kemudahan investasi, pemerintah provinsi harus mampu menjadi motor pembentukan regulasi, standar pelayanan publik dan rencana aksi yang tepat dan sederhana agar bisa menjadi magnet investasi. “Pelayanan publik terkait perizinan, adalah persoalan perizinan daerah meminimalisir pelanggaran, mempercepat layanan, dan menekan biaya tinggi,” tambahnya. Dalam dua periode kepemim

dinas (OPD) yang membidangi urusan promosi, perizinan dan investasi yang didukung kuat oleh unit kerja tertentu. Ketika internal sudah kuat, komitmen agar terciptanya iklim investasi yang baik harus juga datang dari pemangku kepentingan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. “Kekompakan ini sudah dirasakan di Jawa Barat, yakni pada data yang saya terima, di tahun 2015, Jawa Barat menerima real isasi investasi sebesar Rp121 triliun,” ucap Aher. Semangat perubahan dalam kemudahan tersebut sudah sejak dua tahun terakhir ditularkan ke bawah. Provinsi bergerak terus ke daerah dan mendatangi 27 kabupaten/ kota untuk menerapkan izin paralel. Dengan skema online, per izinan daerah dan provinsi terintegrasi karena itu masyakat dan pelaku usaha mendapatkan kemudahan dan tentu tidak dihantui pungli. Hal lain yang menjadi kunci keberhasilan ialah pendele gasian kewenangan, penyempurnaan dan menghadirkan perizinan online satu atap

naman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Jabar mencapai Rp5.470 triliun dan merupakan provinsi tertinggi yang mendapatkan investor asing. Kemudahan iZin yang dikeluarkan DPMPTSP tidak luput dari sistem yang dikembangkan melalui Sistem Informasi Pelayanan Perizinan untuk Publik (Simpatik), sehingga masyarakat sangat dimudahkan mengurus segala macam perizinan di Jawa Barat. Sistem perizinan daring tersebut mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu aplikasi yang bisa menghindari praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang selama ini kadang jadi keluhan masyarakat dalam pengurusan perizinan. Dengan menjalankan Perpres 97 Tahun 2014 yang menyebutkan pelayanan per izinan menggunakan PSE (pelayanan secara elektronik) dan Pergub Jabar No 31 Tahun

hubungan dan yang paling banyak dikeluarkan izin prinsip dan izin pertambangan.

sung membina, ternyata lewat komunikasi, bimbingan otomatis berjalan tanpa keluarkan biaya,” ujar Dadang ketika mewakili Gubernur Jawa Barat dalam Peluncuran e-Government Papua di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jalan Sulawesi Dok II, Kota Jayapura, Maret lalu. Dadang menuturkan, Gubernur Jabar selalu mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan DPMPTSP melakukan inovasi. Bappeda dengan e-Samsat mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), BKD dengan tunjangan penghasilan pegawai, dan DPMPTSP dengan e-Simpati yang membuat para pemohon tidak langsung berhadapan langsung dengan aparat ketika mengurus izin. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar Ineu Purwadewi Sundari berharap nilai investasi semester II 2017 di Jabar akan lebih meningkat lagi dibandingkan sebelumnya. “Soal investasi di Jabar, mudah-mudahan nilainya lebih besar lagi dibandingkan sebelumnya karena Jabar memiliki potensi dan peluang besar,” tuturnya. Jika sebelumnya, tambah Ineu, nilai investasi Jabar di semester I sekitar Rp79,6 triliun untuk investasi asing, dan domestik Rp25,9 triliun, ke depan diharapkan jauh lebih besar. Hal itu karena Jabar merupakan provinsi dengan tingkat minat investasi tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. “Jabar itu kan ramah investasi dan menjadi provinsi pendongkrak pusat (Indonesia) menjadi negara ke-4 yang ramah berinvestasi, dan atas prestasi ini pun Presiden mengapresiasinya. Demikian pula provinsi lainnya,” tambahnya. (BU/S1-25)

Meninjau Jembatan Sungai Cisanggarung yang rusak di Desa Padamulya, Kecamatan Maleber, Kuningan, Kamis (23/2).

Pelayanan terpadu

Terkait apresiasi KPK, Kepala DPMPTSP Provinsi Jabar Dadang Muhammad Masoem menjelaskan, Pemprov Jabar mendapat tugas khusus dari lembaga antirasyuah untuk melakukan sosialisasi ke 17 pemprov tentang reaplikasi tiga inovasi yang dilakukan Jabar tersebut. Yakni, aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), aplikasi SKP Online berbasis Tunjangan Perbaikan Penghasilan pegawai, dan apli kasi e-Samsat. Aplikasi tersebut akan langsung diterapkan di Provinsi Aceh, Bengkulu, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua, dan

Wagub Jabar mendampingi Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan meninjau progres pembangunan Bijb, Majalengka, Selasa 26 September 2017.

INTERNASIONAL

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

RI dan Yordania Suarakan Islam Moderat

AFP/GETTY IMAGES/DREW ANGERER

TEROR LAS VEGAS: Pejalan kaki menyalakan lilin untuk menghormati korban teror Las Vegas di Las Vegas, Nevada, AS, Selasa (3/10). Seruan untuk memperketat aturan penggunaan senjata di Amerika Serikat (AS) kian gencar digemakan pascaaksi penembakan brutal di Las Vegas yang menewaskan sedikitnya 59 orang.

Jalan Terjal Regulasi Senjata di Kongres AS Partai Republik, yang dikenal sangat prokebebasan kepemilikan senjata, berkeras dengan sikap tradisional mereka. Partai Demokrat menuntut aksi untuk mengatasi kekerasan dengan senjata api.

10.000.000

6.000.000

2.000.000 1986

1990

1995

2000

2005

2010

1986

1990

1995

2000

2005

2010

2015

HAUFAN HASYIM SALENGKE haufan_hasyim @mediaindonesia.com

E N T E TA N k a s u s penembakan yang memakan banyak korban di Amerika Serikat (AS) membuat regulasi senjata yang saat ini dianut negara itu kian disorot. Hal itu mencuat lagi terutama setelah insiden penembakan di Las Vegas yang menewaskan 59 orang dan melukai sedikitnya 527 lainnya. Namun, diskusi mengenai isu senjata tampaknya masih akan alot. Partai Republik, yang dikenal sangat prokebebasan kepemilikan senjata, berkeras dengan sikap tradisional mereka, sedangkan Partai Demokrat menuntut aksi untuk mengatasi kekerasan dengan senjata. “Saya pikir ini terlalu dini untuk itu (mengadakan diskusi kebijakan senjata),” ujar Senator Pat Roberts ketika ditanya wartawan.

5.000.000 3.000.000 1.000.000

“Saya benar-benar tidak tahu apa itu akan berhasil,” timpal anggota Senat AS lainnya, John Thune. “Sulit mencegah apa pun dalam sebuah masyarakat yang terbuka.” Anggota parlemen di partai pendukung Presiden Donald Trump itu tampaknya akan menghambat langkah legislatif, jika terjadi, untuk mengekang kepemilikan senjata warga AS setelah penembakan di Las Vegas, paling mematikan dalam sejarah modern AS.

Tuntutan Demokrat Partai Demokrat menuntut tindakan cepat dari para pemimpin Republik di Kongres dan dari Gedung Putih un-

2016

“Penyelidikan belum selesai dan sudah terlalu dini untuk mendiskusikan solusi legislatif.“ Mitch McConnell

Pemimpin Mayoritas Senat AS tuk memperluas pemeriksaan latar belakang dalam penjualan perangkat yang mengubah senapan semiotomatis menjadi mesin pembunuh cepat seperti yang terjadi Las Vegas. “Saya telah meminta presiden mengundang kita semua, Demokrat dan Republik, untuk menghasilkan solusi yang

masuk akal untuk menekan kekerasan dengan senjata,” kata Chuck Schumer, senator papan atas Demokrat. Namun, Partai Republik, yang secara tradisional bersekutu dekat dengan lobi prosenjata yang kuat, National Rifle Association (NRA), memandang diskusi soal itu masih dini.

“Penyelidikan belum selesai dan sudah terlalu dini untuk mendiskusikan solusi legislatif jika ada,” kata Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell kepada wartawan. NRA memang memiliki kekuatan besar di politik AS. Organisasi itu menggelontorkan dana US$54,4 juta sepanjang pemilu AS untuk memastikan calon dukungan mereka meraih kursi di Kongres AS. Karena itu, tidak aneh jika upaya untuk memberlakukan aturan pembatasan kepemilikan senjata api akan selalu gagal disetujui Kongres AS. S e b u a h ra n c a n g a n u n dang-undang populer yang disponsori Senator Republik Pat Toomey dan Senator Demokrat Joe Manchin untuk memperluas pemeriksaan latar belakang terhadap hampir semua penjualan senjata gagal lolos di Senat pada April 2013, beberapa bulan setelah terjadi penembakan yang menewaskan 20 pelajar sekolah dasar di Connecticut. Sementara itu, kekasih Stephen Paddock, pelaku penembakan Las Vegas, kemarin, kembali ke AS dari Filipina. Marilou Danley, langsung disam but agen FBI di bandara. Perempuan 62 tahun itu akan diinterogasi untuk mengetahui motif Paddock melakukan penembakan yang menewaskan 58 orang dan menyebabkan lebih dari 500 lainnya terluka. Meski akan diinterogasi FBI, Danley dipastikan tidak ditahan. Dia masuk kategori person of interest dan masih bebas dari tahanan. Danley berada di Filipina ketika Paddock melepaskan tembakan menggunakan senapan serbu dari kamarnya yang berada di lantai 32 hotel di Las Vegas ke arah para penonton konser yang di dekat hotel tempat dia menginap. Selain ditanyai mengenai motif aksi Paddock, Danley juga akan ditanyai mengenai uang sebesar US$100 ribu yang dikirimkan Paddock kepadanya. (AFP/Ire/I-2)

MENTERI Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi menyatakan Yordania merupakan mitra Indonesia untuk menyuarakan Islam moderat. “Sebagai negara yang pluralis dan moderat, Yordania ialah mitra alami dalam menyuarakan Islam rahmatan lil’alamin,” kata Retno kepada Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi saat pertemuan bilateral di kantor Kementerian Luar Negeri Yordania, Amman, Rabu (4/10). Retno mengungkapkan masih banyak negara Islam yang belum memanfaatkan potensi mereka. Karenanya, kedua menteri menyatakan pentingnya peningkatan kerja sama bilateral maupun bersama negara Islam lainnya untuk memanfaatkan potensi bersama demi kesejahteraan. “Indonesia dan Yordania ialah dua negara, yakni Islam, pluralisme, dan demokrasi berjalan berdampingan. Kare nanya, kedua negara harus dapat menyuarakan Islam rahmatan lil’alamin dan memajukan kesejahteraan umat,” lanjut Retno. Keduanya juga sepakat konflik dalam negeri atau

antarnegara Islam selama ini dapat membatasi pemerintah dapat memajukan rakyatnya. Salah satunya yang menjadi pembahasan ialah situasi di Palestina. Retno menekankan pentingnya menempatkan isu kemerdekaan Palestina dalam agenda utama masyarakat internasional. Kedua negara sepakat two state solution menjadi penyelesaian isu Palestina. “Indonesia akan selalu berada bersama Palestina karena Palestina berada di jantung politik luar negeri Indonesia,” imbuh Retno. Safadi pun menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam memperjuangkan dan mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Palestina. Kedua negara juga membahas tantangan besar yang dihadapi kedua negara saat ini yaitu, terorisme dan radikalisme. Tantangan itu semakin berat dengan ancaman re gionalisasi kelompok terorisme sebagai akibat dari foreign terrorist fighters (FTF) yang kembali dari beberapa negara di Timur Tengah. (Ire/I-2)

Penelitian Biokimia Berbuah Nobel HADIAH Nobel dalam bidang Kimia 2017 diberikan kepada trio Jacques Dubochet, Joachim Frank, dan Richard Henderson, kemarin, untuk kiprah mereka dalam pengembangan miskroskop cryo-electron, sebuah metode yang lebih menyederhanakan dan memperbaiki pencitraan biomolekul. Metode ini telah meningkatkan biokimia ke era baru, dan kita mungkin bisa segera memiliki gambar rinci tentang mesin kehidupan yang kompleks dalam resolusi atom. Terobosan ilmiah sering kali dibangun di atas visualisasi objek yang berhasil tak terlihat mata manusia. Namun, peta biokimia telah lama diisi dengan ruang kosong karena teknologi yang tersedia memiliki kesulitan menghasilkan gambar dari banyak mesin molekuler kehidupan. Mikroskop cryo-electron telah mengubah semua ini. Namun, para periset tersebut sudah dapat membekukan biomolekul gerakan dan memvisualisasikan proses yang sebelumnya tidak mereka lihat. Dengan demikian, mereka mampu menentukan dengan

baik untuk pemahaman dasar tentang unsur kimia dalam kehidupan dan untuk pengembangan obat-obatan. Mikroskop elektron lama diyakini hanya cocok untuk pencitraan benda mati karena berkas elektron yang kuat menghancurkan bahan biologis. “Namun, pada 1990, Richard Henderson berhasil menggunakan mikroskop elektron untuk menghasilkan gambar tiga dimensi protein pada resolusi atom. Terobosan ini membuktikan potensi teknologinya,” ujar The Royal Swedish Academy of Sciences dalam keterangan resmi mereka. Frank, profesor biokimia di Columbia University, New York, membuat teknologinya berlaku umum. Ia mengembangkan metode pengolahan citra antara 1975 dan 1986. Melalui metode ini, gambar dua dimensi elektron dianalisis dan digabungkan untuk mengungkapkan struktur tiga dimensi yang tajam. Sementara itu, Jacques Dubochet menambahkan air ke mikroskop elektron. (The Royal Swedish Academy of Sciences/AFP/ Arv/I-1)

AFP/JONATHAN NACKSTRAND

NOBEL KIMIA: Layar laptop menampilkan foto tiga peraih

Nobel Kimia di Royal Swedish Academy of Sciences di Stockholm, Swedia, kemarin. Ketiganya meraih hadiah Nobel karena mengembangkan mikroskop cryo-electron.

Mencari Cinta dan Harta di Negeri Ginseng

AFP/JUNG YEON-JE

PASANGAN PENGANTIN: Huynh Thi Thai Muoi (kanan) berfoto bersama suaminya, Kim Kyeong-bok, setelah mereka tiba di Bandara Incheon, Seoul, Korea Selatan, Senin (14/8). Muoi satu dari sekitar 40 ribu pengantin Vietnam di Korea Selatan.

ANYAK cara untuk bisa keluar dari perangkap kemiskinan. Salah satunya ialah dengan mencari pasangan hidup yang sudah mapan. Gadis Vietnam Huynh Thi Thai Muoi, 23, menuturkan kisahnya memulai kehidupan baru di Korea Selatan (Korsel) dengan pria yang tidak dia kenal demi mengubah nasib hidupnya. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Muoi yang tidak bisa berbahasa Korea memutuskan meninggalkan rumahnya di perdesaan Vietnam menuju Korsel. Dia tidak tahu banyak

tentang kehidupan di ‘Negeri Ginseng’. Namun, perempuan putus sekolah itu nekat merantau untuk mencari cinta. Muoi mengharapkan sebuah kehidupan baru yang lebih sejahtera dengan sang suami yang berumur hampir dua kali usianya. “Saya ingin kehidupan yang baru. Saya ingin menghadapi tantangan dan membuktikan apakah saya bisa berkembang atau tidak,” urainya. Dia diperkenalkan ke Kim Kyeong-Bok, bujangan berusia 43 tahun, melalui sepupunya yang juga menikahi pria Korsel. Pasangan MuoiKim kemudian menikah

hanya beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka. Di Korsel, Muoi ialah satu dari sekitar 40 ribu pengantin Vietnam di ‘Negeri Ginseng’. Para perempuan Vietnam tersebut hijrah ke Korsel untuk mencari cinta sekaligus tiket keluar dari kemiskinan. Di antara mereka, banyak yang hanya mengenal Korsel lewat grup band K-pop dan film drama Korea. Namun, untung bagi Muoi, kehidupan barunya di Kota Gwangju bersama sang suami sejauh ini telah melampaui harapannya. “Suamiku sangat mencintaiku, bahkan lebih dari yang ku harapkan,”

kata dia tersipu. Meskipun pasangan itu menghadapi kendala dalam hal bahasa, Kim dengan sabar mengajarinya berbelanja dan memasak. Pria Korsel itu berharap dia bisa menjalin pertemanan dengan warga setempat di pusat-pusat komunitas terdekat. “Ketika pertama kali bertemu dengannya, saya berpikir ‘inilah perempuan yang akan menjadi istri saya’. Saya bahagia,” tutur Kim. Sebelum bertemu Muoi, dia telah menolak seorang gadis Vietnam lainnya. Gadis tersebut juga dikenalkan untuk menjadi pengantinnya. Nasib Muoi jauh lebih

baik jika dibandingkan dengan gadis-gadis Vietnam lainnya. Di ‘Negeri Ginseng’, banyak perempuan Vietnam harus meneteskan air mata karena kehidupan baru yang mereka impikan tidak sesuai kenyataan. Ribuan telah kembali ke kampung halaman dengan pengalaman bercerai. Menurut Direktur Korea Center for United Nations Human Rights Policy Youn Sim Kim, perempuanperempuan itu tidak memiliki informasi yang memadai tentang calon suami mereka dan kehidupan di Korsel. (AFP/Haufan Hasyim Salengke/I-4)

JAGAT

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

BARCELONA. SPANYOL

O N T H I S DAY

1915: Bulgaria Masuk Blok Sentral

Raja Spanyol Mengintervensi

BLOK Sentral beranggotakan negara-negara Jerman, Austria-Hongaria, Turki Ottoman, dan Bulgaria yang melawan Sekutu selama Perang Dunia I. Sebutan Blok Sentral muncul karena negara-negara anggotanya terletak di antara Rusia di timur dan Prancis serta Inggris di barat. Jerman dan AustriaHongaria menjadi sekutu pada 7 Oktober 1879, kemudian Italia menyusul pada 20 Mei 1882. Sebenarnya, Italia memasuki Perang Dunia I pada 23 Mei 1915 di sisi Sekutu, tetapi mereka memasuki blok ini dengan tujuan berlaku membatasi Sekutu untuk bertahan. Setelah perang di Eropa pada Agustus 1914 pecah, Turki Ottoman juga bergabung dengan blok. Bulgaria merupakan negara terakhir yang bergabung dengan blok ini pada 5 Oktober 1915, tetapi merupakan negara anggota tercepat dalam hal menyerah dan menandatangani gencatan senjata dengan Sekutu pada 29 September 1918. Langkah Bulgaria disusul Turki pada 30 Oktober 1918, sedangkan Austria dan Hongaria menandatangani gencatan senjata secara terpisah selama minggu pertama November, setelah perpecahan dalam tubuh Kekaisaran Habsburg. Jerman menandatangani gencatan senjata yang mengakhiri perang pada pagi 11 November 1918, setelah serangkaian kemajuan angkatan Belgia, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat di Prancis Timur Laut dan Belgia.

AJA Spanyol Felipe VI mengintervensi secara dramatis krisis mengenai usaha Catalan untuk merdeka, Selasa (3/10). Dia menuduh mereka mengancam stabilitas negara dan mendesak negara untuk mempertahankan tatanan konstitusional. Hal itu disampaikan Felipe VI setelah ratusan ribu warga Catalan meluapkan kemarahan atas tindakan kekerasan polisi Spanyol terhadap para pemilih yang akan memberikan suara dalam referendum kemerdekaan yang dinyatakan terlarang. Pemimpin daerah Catalan mengadakan pemungutan suara dengan tidak menghiraukan perintah pemerintah nasional, yang menyatakan referendum tersebut sebagai tindakan ilegal. “Dengan perilaku tidak bertanggung jawab, mereka dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan sosial Catalonia dan seluruh Spa nyol,” kata dia tentang tindak an para pemimpin Catalan. Lebih lanjut, Felipe mengatakan pemberontak Catalan tersebut telah menempatkan diri mereka di luar hukum dan demokrasi. “Ini tanggung jawab negara yang sah untuk memastikan tatanan konstitusional.” Spanyol bersiap menghadapi pergolakan politik lebih lanjut setelah pemimpin Catalonia mengatakan wilayah tersebut akan mengumumkan kemerdekaan dalam hitungan hari. Intervensi dramatis Felipe tersebut bertujuan mengatasi krisis terdalam politik Spanyol dalam beberapa dasawarsa.

AP/FRANCISCO SECO

REFERENDUM CATALONIA: Kelompok antireferendum kemerdekaan Catalonia membawa bendera Spanyol saat aksi damai di

Barcelona, Spanyol, Selasa (3/10). Raja Spanyol Felipe VI mengecam pihak pengelola referendum kemerdekaan Catalonia. Dalam pidato TV nasional yang jarang dilakukannya, raja mengatakan pemungutan suara itu tidak sah dan tanpa menghormati hukum. Meski pemerintah pusat dan pengadilan nasional mengecap referendum ilegal, para pemimpin Catalan mengklaim hasil pemungutan suara tersebut menunjukkan wilayah itu memiliki hak untuk memisahkan diri dan mengatakan bahwa mereka dapat secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan. “Kami akan mengumumkan kemerdekaan 48 jam setelah semua hasil resmi dihitung,”

kata Charles Puigdemont dalam sebuah wawancara. Di samping itu, seorang hakim Spanyol telah menempatkan kepala polisi regional Catalonia dalam penyelidikan karena dugaan penghasutan, setelah pasukan tersebut dituduh gagal mengendalikan demonstran prokemerdekaan. “Pengadilan nasional di Madrid memanggil Josep Luis Trapero dan tiga tersangka lainnya untuk mengikuti per-

sidangan,” kata juru bicara pengadilan, yang meminta namanya tidak disebutkan. Tuduhan tersebut merujuk pada kerusuhan di Barcelona pada 20 dan 21 September setelah pasukan keamanan nasional menyerbu kantor pemerintah daerah dalam sebuah tindakan keras terhadap upaya kemerdekaan wilayah itu. Kejahatan penghasutan dapat dihukum sampai 15 tahun penjara jika dilakukan seorang

anggota otoritas. Demikian menurut hukum pidana Spanyol. Hakim yang memimpin pe nyelidikan yudisial, Carmen Lamela, juga memanggil tersangka lain yang merupakan pemimpin dua kelompok sipil prokemerdekaan Catalan terkemuka, yakni Jordi Cuixart dari Omnium Cultural dan Jor di Sanchez dari Majelis Nasional Catalan (ANC). (AFP/ Arv/I-1)

Pengacara terdakwa menganggap agen Korut-lah yang bertanggung jawab. Insiden itu memicu perseteruan sengit Malaysia dengan Korut yang diduga sebagai dalang pembunuhan. Pada berkas tuntutan tertulis, empat tersangka berkebangsaan Korut melarikan diri dari Malaysia pada hari pembunuhan Jong-nam. Namun, pemerintah Korut membantah tuduhan itu. Jaksa mengatakan rekaman CCTV menunjukkan kedua

terdakwa berada di belakang Jong-nam dan mengusap wajah saudara tiri Jong-nam itu. Dari hasil laporan tim medis terungkap, kematian Jongnam akibat VX. Keterangan jaksa itu membuat para ahli heran. Mereka mempertanyakan bagaimana cara terdakwa melakukan serangan menggunakan salah satu bahan kimia mematikan yang tercatat sebagai senjata pemusnah massal tanpa sedikit pun mengalami luka pada diri mereka. (AFP/*/I-4)

KUALA LUMPUR, MALAYSIA

Saksi Ahli Sebut Tersangka Lain SAKSI ahli pada persidangan kasus pembunuhan Kim Jong-nam mengungkapkan mungkin ada tersangka lain yang terlibat dalam konspirasi tewasnya saudara tiri Presiden Korea Utara (Korut) itu. Ahli patologi Mohamad Shah Mahmood berpendapat mungkin empat tersangka lain yang disebutkan sebelumnya dalam berkas tuntutan memberikan racun VX sebelum

Kim Jong-nam diserang dua perempuan yang kini menjadi terdakwa. Siti Aisyah asal Indonesia dan Doan Thi Huong dari Vietnam diadili karena dituduh mengoleskan racun VX ke wajah Jong-nam di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada 13 Februari 2017. Jaksa menyebut insiden pembunuhan itu memakai cara ala Perang Dingin. Dua

perempuan yang ditangkap beberapa hari setelah pembunuhan tersebut kini terancam hukuman mati dengan cara digantung jika terbukti bersalah di pengadilan. Sebaliknya, Aisyah dan Huong mengaku tidak bersalah. Kedua terdakwa mengatakan ditipu agar percaya bahwa mereka ikut ambil bagian dalam lelucon untuk sebuah reality show.

WASHINGTON AMERIKA SERIKAT

Utusan Diserang, AS Balas Usir 15 Diplomat Kuba AMERIKA Serikat (AS) mengusir 15 diplomat Kuba, Selasa (2/10). Pengusiran itu dilakukan karena pemerintah Kuba gagal melindungi diplomat AS dari serangkaian penyerangan yang menyasar kesehatan mereka. AS menduga para penyerang menggunakan sebuah alat covert acoustic device. Instrumen itu telah memengaruhi kesehatan 22 utusan luar negeri AS di Havana dalam beberapa bulan terakhir. Mereka yang terpengaruh memperlihatkan gejala-gejala seperti gangguan di telinga, kehilangan pendengaran, sakit kepala, letih, otak tidak bisa bekerja dengan baik, dan sulit tidur. Meski begitu, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson meng ungkapkan AS akan mempertahankan hubungan diplomatik dengan Kuba. Namun, jumlah utusan AS di Ibu Kota Kuba, Havana, akan dikurangi. “Sampai pemerintah Kuba bisa meyakinkan kami bahwa diplomat kami di Kuba aman, diplomat kami akan terus ditarik pulang untuk meminimalkan risiko terkena bahaya,” tegasnya. Seperti pekan lalu, Tillerson membatalkan pengiriman lebih dari setengah diplomat AS untuk Kuba. Langkah itu dimaksudkan untuk menjamin keberimbangan dalam implementasi proses diplomatik yang saling menghormati seperti yang selama ini diterapkan ‘Negeri Paman Sam’.

Ke depan, lanjut Tillerson, meski AS akan mempertahankan hubungan diplomatik dengan Kuba dan tetap bekerja sama dengan negeri itu, proses investigasi atas kasus penyerangan tetap berlanjut. Dia berharap pemerintah Kuba mau bekerja sama melakukan investigasi. Dalam merespons hal itu, Menteri Luar Negeri Kuba

Bruno Rodriguez Parrilia menga takan akan memprotes pernyataan AS itu. Menurutnya, instruksi yang dikeluarkan pemerintah AS tidak tepat sasaran dan tidak bisa diterima. “Karena motivasi politik dan tindakan yang kurang pertimbangan, pemerintah AS harus bertanggung jawab jika ke depan hubungan bilateral

antara AS dan Kuba memburuk,” kata Parrilia. Hubungan AS dan Kuba kembali terjalin secara utuh sejak 2015 pascaberakhirnya perang dingin yang berlangsung selama setengah abad. Lalu, hubungan AS dan Havana kembali memburuk sejak Presiden Donald Trump menduduki Gedung Putih pada Januari 2017. (AFP/*/I-4)

1989: Nobel Perdamaian untuk Dalai Lama DALAI Lama, pemimpin politis dan religius Tibet, dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian atas kampanye antikekerasannya di Tibet. Dalai Lama ke-14 lahir dengan nama Tenzin Gyatso di Provinsi QUORA Tsinghai, Tiongkok, pada 1935. Penduduk Tibet menolak upaya Tiongkok untuk mengambil alih daerah mereka pada awal abad ke-20. Dalam revolusi Tiongkok, 1911-1912, penduduk Tibet mengusir pejabat dan sipil Tiongkok, serta mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Pada Oktober 1950, pasukan komunis Tiongkok menyerang Tibet dan dengan cepat mengalahkan mereka. Dalai Lama memohon dukungan kepada PBB tetapi ditolak. Pada 1951, kesepakatan perdamaian Tibet-Tiongkok ditandatangani. Pemberontakan besar terjadi pada Maret 1959 dan Dalai Lama melarikan diri bersama 100 ribu warga Tibet ketika pasukan Tiongkok menggempur mereka. Pada 1976, pelarangan praktik agama dihapus, tetapi penindasan terhadap penduduk Tibet berlanjut. Kericuhan besar antiTiongkok terjadi di Lhasa pada 1987. Tiongkok mengumumkan hukum perang di daerah itu pada 1988. Guna mencapai perdamaian, Dalai Lama mengabaikan tuntutannya akan kemerdekaan Tibet dan meminta pemerintah mandiri Tibet. Namun, Tiongkok menolak. Tahun berikutnya Dalai Lama menerima Hadiah Nobel Perdamaian 1989. Tibet masih di bawah penindasan Tiongkok pada 1990-an. 5 Oktober | History | BBC | DOk.mi

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

SELEBRITAS

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 16

PODIUM

ANDIEN

Kado untuk TNI HARI ini, 5 Oktober, tanggal kelahiran TNI. Pada tanggal itulah, 72 tahun lalu, Badan Keamanan Rakyat (BKR) diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Setelah itu berkali-kali berganti nama, kiranya nama Tentara Nasional Indonesia nama yang final. EBET ‘Apalah artinya sebuah nama’ tidak berlaku di Saur Hutabarat situ. Nama itu final justru Dewan Redaksi Media Group dalam makna substansial, di bawah supremasi sipil. TNI kembali kepada dirinya yang sejati, yaitu tentara pejuang, tentara rakyat, tentara profesional, yang steril dari politik praktis karena politik TNI adalah politik negara. Pernyataan itu kiranya perlu digarisbawahi kembali sebagai kado ulang tahun TNI, di tengah gairah Panglima TNI Gatot Nurmantyo berpolitik praktis, sampai-sampai harian ini menurunkan kepala berita agar sang jenderal pensiun dini. Terus terang, Jenderal Gatot tidak terdengar mengunjungi asrama prajurit. Ia tidak terdengar memeriksa sampai sejauh mana profesionalisme militer prajurit berkembang di bawah kepemimpinannya. Sampai di mana kemahiran teknis-militer meningkat setelah merosot, dalam bahasa Jenderal Kiki Syahnakri, “Akibat terlalu lamanya TNI berada dalam kolam politik praktis.” Yang terdengar ialah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berkunjung dari kampus ke kampus, dari pesantren ke pesantren. Yang terdengar Panglima membaca sajak di acara sebuah partai politik. Sesungguhnya dan senyatanya ia berjalan kebablasan meninggalkan profesionalisme TNI. Izinkan saya mengutip pandangan Jenderal Soemitro perihal kepemimpinan. Dalam rangka merayakan 70 tahun Jenderal TB Simatupang, ia menulis Ciri-Ciri Kepemimpinan Bangsa dalam Masa Transisi. Ada 16 ciri, tiga di antaranya ‘ambisi’, ‘etika’, serta ‘tidak menggeser tanggung jawab dan mengorbankan bawahan’. Katanya, orang-orang yang muncul perlu memiliki ambisi. Mereka harus berkemampuan memecahkan masalah di bidang masing-masing dan mendemonstrasikan watak dan karakter yang kuat. Mereka tidak boleh saling mendiskreditkan, saling ngrasani, apalagi saling ‘menakuti’. Dalam hal etika, menurut Jenderal Soemitro, kader pemimpin harus peka terhadap apa yang salah dan apa yang benar. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Akhirnya, membina budaya ‘mengerti malu’, mengerti ‘menahan diri’, dan lain-lain sifat pengendalian diri. Ia menilai rendah dan pengecut jika seorang pemimpin biasa menggeser tanggung jawab bila melakukan kesalahan. Katanya, mulai tingkat jabatan tertentu hendaknya dibina kebiasaan untuk mengajukan permohonan berhenti apabila melakukan kesalahan yang prinsipiel sebagai bagian dari budaya bangsa. Tanggung jawab pemimpin bukan hanya untuk keberhasilan saja, melainkan justru lebih berani menampilkan diri bila terjadi kegagalan. Semua pikiran Jenderal Soemitro itu disampaikan 27 tahun lalu, tetapi tetap relevan. Terlebih karena sang jenderal konsisten. Contohnya, ia mengundurkan diri dari jabatan Wakil Panglima ABRI dan Pangkopkamtib setelah pecahnya Peristiwa Malari. Old soldiers never die. Selain menimba pikiran-pikiran besar para jenderal senior yang tidak pernah ‘mati’, kiranya kado terbaik pada ulang tahun TNI hari ini ialah juga memeriksa agenda yang diperintahkan undang-undang, tetapi belum diselesaikan. Ia menjadi ‘pending matter’, yang bisa diartikan sebagai ketidakberanian negara memutus perkara. Perkara itu mengenai kedudukan TNI yang menurut UU TNI, ‘pada masa yang akan datang institusi TNI berada dalam Departemen Pertahanan’. UU itu sedikit hari lagi berumur 13 tahun (diundangkan 16 Oktober 2004), tetapi tetap tidak jelas kapan yang dimaksud dengan frasa ‘pada masa yang akan datang’. Sejujurnya, ada ‘kerisauan’ TNI berada di bawah Departemen/Kementerian Pertahanan. Sampai kapan ‘kerisauan’ itu layak dipertimbangkan, terlebih ketika menhan tentara, bukan sipil. Faktanya hingga saat ini negara memilih berpura-pura tidak tahu. Negara menggantungnya begitu saja, tidak menjawab entah sampai kapan. Saya pikir hal itu bukan kado yang manis buat ulang tahun TNI.

ONLINE

37 Tahun Mangkrak, Pembangunan Bendungan Karian Sudah 47% PROGRES penyelesaian pembangunan Bendungan Karian, di Kabupaten Lebak, Banten, kini sudah memasuki 47% sejak Oktober 2015 lalu setelah sempat mangkrak selama 37 tahun sejak 1980-an. (Ekonomi)

Freeport Bantah Kemplang Pajak dan Rusak Lingkungan PT Freeport Indonesia mengklaim telah menaati seluruh aturan perpajakan dan royalti yang berlaku dan yang dimuat dalam perjanjian kontrak karya. Juga mengklaim telah mengelola limbah dengan baik. (Ekonomi)

Guru Indonesia Bermimpi Lahirkan Astronaut Indonesia SEBANYAK tujuh guru Indonesia mengikuti program pelatihan intensif bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di Pusat Penerbangan Luar Angkasa, NASA, Amerika Serikat Juni lalu. (Humaniora)

ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

Era Digital Memacu Lebih Kreatif Dia memutuskan untuk merilis album terakhir secara independen dengan alasan yang tidak dinyana. INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

ENYANYI bernama lengkap Andini Aisyah Hariadi, 32, atau akrab disapa Andien, mengatakan era digitalisasi yang ada saat ini mempermudah para musikus dalam berkarya. Hal itu dirasakan terutama ketika dirinya membuat album secara independen, atau lebih dikenal dengan istilah indie. Era yang

memudahkan ini, menurutnya, justru memacu seseorang untuk menjadi lebih kreatif. “Orang semakin kreatif. Semua hal yang awalnya tidak mungkin menjadi mungkin dan dengan adanya era digital, semua menjadi semakin mudah,” ujar Andien di sela-sela peluncuran album barunya yang diberi judul Metamorfosa di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, kemarin. Setelah 17 tahun berkarya di dunia musik, ibunda Anaku Askara Biru itu memutuskan mengeluarkan album tanpa label atau indie setelah album indie pertamanya pada 2000. Andien menjelaskan, meskipun saat ini tergolong sulit membuat album dan kebanyakan penyanyi membuat single, dengan album yang digarap secara indie, dirinya dapat berkarya dan

Pada 2000, Andien meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk kategori pendatang baru terbaik. Hingga kini, ia telah menghasilkan tujuh album. menyanyikan lagu yang dia suka tanpa harus bergantung pada label musik. “Sekarang susah sekali orang membuat album karena susah jualan album. Tapi album ini seperti statement atau pernyataan mengenai perubahan kehidupan saya mulai dari awal karier hingga menjadi seorang istri dan ibu,” terang Andien. Pengalaman menjadi seorang ibu menjadi salah satu inspirasi Andien yang dituangkan dalam karya tersebut. Dia menganggap pengalaman tersebut luar biasa. Ketika membuat album tersebut, Andien tengah mengandung anaknya, Kawa, panggilan akrab Askara, hingga prosesnya selesai setelah dirinya melahirkan. “Aku merasa ini potensi yang awalnya tidak mungkin aku lakukan. Ternyata aku menyadari perempuan itu kuat

sekali. Sampai usia kandungan sembilan bulan aku masih rekaman dan seusai melahirkan, setelah 40 hari, aku bawa Kawa rekaman. Ternyata aku mampu melakukan peran itu. Itu tidak akan pernah aku rasakan tanpa ada proses pembuatan album ini,” kenang Andien.

Eksplorasi dan eksperimen Album Metamorfosa, Andien menjelaskan, membawa warna musiknya pada tahun-tahun awal kariernya sebagai penyanyi. Itu tentunya disesuaikan dengan proses pendewasaan yang telah dia alami sepanjang perjalanan karier bermusik karena dia banyak bereksplorasi dan bereksperimen. Dia juga menggandeng sejumlah musikus yang selama ini dikenal dekat dengannya, yakni penyanyi Tulus dan gitaris kondang Tohpati. Andien mengatakan ada satu lagu yang sengaja dibuat Tulus untuk anaknya, Kawa, berjudul Belahan Jantungku. “Aku merasakan napas pendek banget. Produksi suaranya juga sulit dan akan terdengar sedikit terengahengah,” pungkasnya. Dalam videoklip, Andien senga ja mengambil lokasi di Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara, dan dikemas dengan visual yang menunjukkan keindah an alam Indonesia, aneka pertunjukan kesenian tradisional, dan masyarakat Maluku. (H-5)

ZASKIA SUNGKAR

JARED LETO

BONITA

Tidak Mungkin Lepas Gadget

Perankan Pendiri Playboy

Belajar Tangguh dari Penyintas

GADGET merupakan barang yang paling penting bagi Zaskia Sungkar, 26. Kakak Shireen Sungkar itu mengaku tidak bisa lepas dari gadget miliknya. Bahkan ke mana pun ia pergi, gadget menjadi hal yang tak pernah dilupakan. Apalagi demi usaha bisnis yang ditekuninya. “Gadget itu penting, apalagi untuk urusan penting,” ujarnya seusai acara Vivo V7+ Perfect Moment Tour di Palembang, Selasa (3/10). Namun tidak sembarang gadget, ia harus memilih gadget yang tepat dan pilihan. “Khususnya fitur kamera yang menjadi poin penting, di samping fitur lain di dalamnya,” ungkap dia. Zaskia menegaskan, dirinya kini menggeluti bisnis fesyen, kuliner, dan sebagainya. Dalam hal pemasaran, ia harus selalu mengambil gambar terbaru dari produk bisnisnya dan mem-posting ke media sosial. Hal itu dilakukannya secara berkala. “Karena itu, kamera merupakan hal yang penting. Saya harus selalu ambil foto dan langsung posting ke medsos. Jadi memang bagi saya memilih gadget harus benar-benar jeli,” ungkap istri pelakon Irwansyah itu. (DW/ H-5)

AKTOR Amerika Serikat Jared Leto, 45, akan memerankan sosok Hugh Hefner, pendiri majalah Playboy yang tutup usia pada 27 September silam dalam film biopik yang disutradarai Brett Ratner. “Jared adalah kawan lama,” kata Ratner seperti dilansir Hollywood Reporter. Dia menambahkan, “Saat saya tahu saya dapat hak cipta untuk membuat cerita Hef, dia (Jared) bilang, ‘Saya ingin memerankannya. Saya ingin memahaminya’. Dan, saya sangat percaya Jared bisa. Dia merupakan salah satu aktor terbaik saat ini.” Proyek ini masih berada di tahap awal pengembangan oleh RatPac Entertainment. Sutradara-produser itu sudah ditetapkan membuat film itu sejak 2007, ketika film itu awalnya akan dibuat Universal Pictures dan Imagine Entertainment. Saat itu Robert Downey Jr sempat ditetapkan menjadi p e m e ra n H e f yang meninggal pada usia 91 tahun. P a d a April, Ratner mengundang Leto ke Playboy Mansion dalam pemutaran perdana serial dokumenter Amazon berjudul American Playboy: The Hugh Hefner Story sekaligus merayakan ulang tahun Hefner. (*/H-5)

PENYANYI yang terkenal dengan grup band Bonita & the Hus Band, Bonita, mengaku belajar banyak hal dari perempuan-perempuan penyintas masa kelam Indonesia 1965 yang menghasilkan karya musik di tengah kondisi serbaterbatas. Ia belajar untuk menjadi lebih tangguh. Ia mengaku sangat kagum akan perjuangan dan semangat mereka dalam hidup dan bermusik. “Saya bergaul dengan ibu-ibu ini, bertukar pikiran dan kasih dengan mereka. Saya juga jadi belajar banyak soal sejarah Indonesia dari mereka,” ujar Bonita, dalam jumpa pers konser Musik dan Kemanusiaan, di Dua Nyonya, Cikini, Jakarta, kemarin. Anak dari penyanyi Koes Hendratmo itu juga menyatakan kekagumannya pada perempuan penyintas yang saat ini tergabung dalam paduan suara Dialita sehingga tertarik untuk terlibat dalam konser yang akan mereka gelar pada 13 Desember mendatang. “Saya lakukan apa yang bisa saya sumbang dan bantu. Selain dari kemampuan saya di musik, juga membantu hal lain untuk mempersiapkan ko n s e r ny a nanti,” ujar Bonita. (Pro/H-5)

MI/ DWI APRIANI

AP/ VIANNEY LE CAER

MI/ SUMARYANTO BRONTO

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

HALAMAN 17

HLM 18 Pemerintah Siap Operasi Pasar

HLM 24 Ketua DPRD Sulbar Jadi Tersangka

HLM 28 Argentina Butuh Sihir Messi

EKONOMI Pelapak Pindah ke Medsos bila E-commerce Dipajaki

ANTARA /MOHAMAD HAMZAH

PRODUKSI GARAM: Petani memindahkan air asin untuk diolah menjadi garam dari kolam penampungan di kawasan Pegaraman Talise Palu, Sulawesi Tengah, kemarin. Pemerintah berencana meningkatkan produksi garam dalam negeri, salah satunya dengan membenahi industri garam melalui sistem teknologi yang lebih modern sehingga proses industri lebih efisien dan keuntungan lebih tinggi.

PEMERINTAH berencana menerapkan pajak bagi industri e-commerce. Namun, para pelaku usaha di industri itu meminta agar rencana tersebut didiskusikan terlebih dahulu dengan mereka. Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (Idea) Aulia Marinto menilai pelaku usaha e-commerce melalui model marketplace akan dirugikan bila pemerintah langsung menerapkan pajak e-commerce. Sebabnya, para pelapak (toko daring yang berjualan lewat marketplace) akan meninggalkan marketplace untuk menghindari pajak. Mereka memilih berjualan melalui platform media sosial (medsos), “Ini akan buat e-commerce (marketplace) mati karena seller akan pindah ke media sosial yang tidak terjangkau aturan itu,” papar Aulia saat ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin. Karena itu, Aulia berharap pemerintah harus matang dalam membuat peraturan perpajakan e-commerce. Pemerintah harus bisa mengatur para penjual daring tak hanya lewat e-commerce, tapi juga yang berjualan lewat media sosial, meski hal itu sulit dilakukan karena susahnya mendeteksi media sosial.

“Bukan kami tidak mau bayar pajak, tapi itu semua harus dipikirkan bersama-sama,” pungkas Aulia. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi akan mengejar penyelesaian aturan pajak sektor perdagangan berbasis elektronik alias e-commerce pekan depan. “Mudah-mudahan, ya. Minggu depanlah kalau bisa,” ungkap Ken di Gedung DPR, kemarin. Dalam aturan tersebut akan ditetapkan beberapa poin. Salah satunya tentang tata cara pembayaran. “Tata cara pembayarannya, siapa menjadi pemungut, gitu saja. Dipungutnya berapa, rate-nya berapa. Itu ada semua,” jelasnya. Sebelumnya, pengamat pajak Yustinus Prastowo menekankan perlu pendekatan berbeda dalam memungut pajak e-commerce. Terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam setiap transaksi, mulai pemilik marketplace, penjual (merchant), hingga pembeli. “Digital itu bisnis yang berbeda, tidak bisa didekati dengan cara-cara konvensional yang secara fisik bisa dikontrol. Beban (pajak) harus sama, cuma cara memajakinya yang berbeda,” ujar Yustinus. (Nyu/MTVN/E-1)

Penerimaan Negara Ditarget Naik Rp16,3 T Dari sisi makro, terdapat perubahan dalam indikator tingkat suku bunga SPN 3 bulan, yakni dari sebelumnya 5,3% menjadi 5,2%. ERANDHI HUTOMO SAPUTRA Erandhi@mediaindonesia.com

ENDAPATAN negara dalam postur sementara Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2018 diprediksi meningkat dari target sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pendapatan negara diproyeksikan naik dari Rp1.878 triliun menjadi Rp1.894 triliun, atau naik Rp16,3 triliun dibanding target asumsi makro dalam RAPBN 2018.

Kenaikan itu, kata Sri, merupakan hasil pembahasan dengan rapat panitia kerja DPR. Perubahan target itu, terutama ditopang dengan meningkatnya penerimaan pajak, baik pajak penghasilan (Pph) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Oleh karena itu, pemerintah berani mengubah target PPh Migas dari Rp35,9 triliun menjadi Rp38,1 triliun. Sri menilai perubahan target itu juga ditopang karena adanya perubahan kurs rupiah dan perubahan

cost recovery. Hal itu karena proyeksi harga minyak (US$48/barel) dan lifting minyak (800.000 barel/hari) di postur, sedangkan APBN 2018 tidak berubah dari RAPBN 2018. Begitu pun sisi pajak nonmigas, terdapat kenaikan dari Rp1.379 triliun menjadi Rp1.385 triliun atau naik Rp6,5 triliun. Target yang meningkat itu berasal dari PPN sebesar Rp6,5 triliun. Menurut Sri, kenaikan itu merupakan bagian dari extra effort Ditjen Pajak. “Mungkin kalimatnya bukan extra effort, karena kalau kita lihat sampai dengan Oktober ini, penerimaan PPN kita sangat kuat dan pertumbuhannya cukup sehat,” ujar Sri saat menjelaskan postur sementara APBN 2018 di Ruang Badan Anggaran DPR Jakarta, kemarin.

Begitu pun target pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) naik Rp7,6 triliun, yang di antaranya berasal dari pendapatan sumber daya migas (Rp3,2 triliun), sumber daya alam nonmigas (Rp1,2 triliun), dan dividen BUMN (Rp1 triliun).

Nilai tukar Dari sisi makro, terdapat perubahan dalam indikator tingkat suku bunga SPN 3 bulan yakni dari sebelumnya 5,3% menjadi 5,2%. Adapun proyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga turun Rp100 dari sebelumnya Rp13.500 menjadi Rp13.400. Menurutnya, nilai tukar tersebut masih realistis karena sampai dengan Oktober rata-rata nilai tukar

rupiah sebesar 13.355. “Rp13.400 masih mencerminkan nilai yang cukup realistis pada saat pengumuman maupun keputusan yang dilakukan oleh Federal Reserve (Bank Sentral AS) untuk menaikkan suku bunga, kita masih tetap bisa menjaga di kisaran Rp13.400,” pungkasnya. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengaku sejalan dengan asumsi nilai tukar rupiah yang dipatok pemerintah. Agus menilai asumsi nilai tukar tersebut telah mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia yang baik. Terlebih nilai tukar rupiah secara year to date dari Januari hingga saat ini rata-rata sekitar Rp13.330. “Terkait nilai tukar, kami melihat ini sesuai dengan range yang diyakini,” ujar

Negosiasi Freeport Tinggal Masalah Teknis MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih terus melanjutkan proses perundingan terkait dengan jangka waktu rampungnya divestasi 51 % saham. “Saya kira soal 51 % itu sudah oke. Yang jadi isu kan soal 51 % itu berapa lama. Apakah 2021 atau lebih lambat lagi, itu kita lihat,” kata dia seusai acara Social Good Summit Program Pembangunan Perserikatan BangsaBangsa (UNDP) di Jakarta, kemarin. Mantan menko polhukam itu mengatakan pemerintah Indonesia menuntut hak sesuai dengan kontrak karya yang ditandatangani kedua pihak. Dalam

kontrak karya yang ditandatangani PT Freeport Indonesia dan pemerintah pada 1991, perusahaan yang berpusat di Arizona, AS, itu diwajibkan melakukan divestasi saham hingga 51% kepada pihak Indonesia secara bertahap selama 20 tahun. Namun, hingga 2011, baru 9,36% saham PTFI yang sudah didivestasikan ke pemerintah dari seharusnya 51%. Sebelumnya, beredar surat penolakan Freeport atas skema divestasi 51% saham mereka yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto dengan tembusan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Surat yang tertulis pada 28 September 2017 itu ditandatangani Presiden and Chief

Executive Oﬃcer (CEO) Freeport McMoRan Inc Richard C Adkerson. Ada lima poin tanggapan yang disampaikan dalam surat tersebut. Salah satu poin ialah penolakan Freeport atas pengajuan mekanisme divestasi 51% yang ditawarkan pemerintah. Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan yang sudah disetujui sebelumnya. Selasa (3/10) malam lalu, sejumlah kementerian terkait dikabarkan menggelar rapat membahas soal ini. Ketika dikonfirmasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ditemui di Gedung DPR, kemarin, enggan berkomentar banyak. “Kalau Freeport saya tidak akan mengeluarkan kalimat apa pun

karena sedang dalam proses negosiasi,’’ ujarnya. Sementara itu, terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan pengelolaan pertambangan mineral PT Freeport Indonesia (PT FI) belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pihak PTFI membantahnya. Mereka mengklaim telah menaati seluruh aturan perpajakan yang berlaku dan yang dimuat dalam perjanjian kontrak karya. “Tidak hanya itu, aturan mengenai pengelolaan limbah juga sudah dipenuhi dengan baik,” jelas juru bicara PTFI Riza Pratama, kemarin. (Cah/Nyu/E-2)

Agus di Ruang Rapat Banggar DPR Jakarta, kemarin. Meski nilai tukar rupiah akhirakhir ini melemah dan sempat menyentuh Rp13.542, Agus mengaku hal itu lebih karena faktor eksternal dan sifatnya hanya sementara. Adanya pelemahan nilai tukar rupiah dan juga mata uang di dunia secara global tersebut, kata Agus, terjadi karena adanya pernyataan Presiden AS Donald Trump yang akan mereformasi perpajakan di AS serta pelemahan mata uang Euro lantaran adanya dinamika referendum di Spanyol. “Namun, hal ini kami yakini bersifat sementara dan Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang terjaga dengan baik,” ujarnya. (E-2)

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

SEKTOR RIIL

Pemerintah Siap Operasi Pasar

SEKILAS

Pupuk Indonesia Jamin Pasokan Musim Tanam DIREKTUR Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat menyatakan akan mengutamakan kebutuhan pasokan pupuk untuk mengamankan stok sektor pangan di musim tanam. “Artinya, kami ini bukan menghentikan produksi pupuk untuk nonpangan, melainkan lebih memprioritaskan pupuk untuk sektor pangan, khususnya pupuk subsidi. Sebab, itu berkaitan dengan keinginan pemerintah dalam menjaga swasembada pangan,” tutur Aas dalam kunjungan ke gudang pupuk lini III di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kemarin. Aas menegaskan, secara nasional keberadaan pupuk di sektor pangan, khususnya subsidi, sangat begitu baik. Untuk saat ini yang ada di lini III dan IV atau di kabupaten dan kios mencapai 1.189.555 ton. Rincian pupuk stok nasional pada lini III dan IV terdiri dari urea sebanyak 566.795 ton, NPK 310.875 ton, SP36 sebanyak 135.500 ton, ZA 112.927 ton, dan pupuk organik sebanyak 63.358 ton. “Jumlah ini kami pastikan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan petani hingga dua bulan ke depan,” pungkas Aas. (CS/E-3)

Dengan harga gabah Rp5.500-Rp6.000/ kg, perusahaan penggilingan padi lebih memilih memproduksi beras premium. JESSICA SIHITE

Jessica@mediaindonesia.com

Hero Supermarket Peduli Pengungsi Gunung Agung GUARDIAN, Giant, dan IKEA memberikan bantuan kepada pengungsi Gunung Agung di Desa Sinduwati, Karangasem, Bali. Bantuan itu berupa makanan dan minuman dari Giant, obat-obatan termasuk pemeriksaan kesehatan dari Guardian, serta peralatan rumah tangga dari IKEA. Penyerahan bantuan dilakukan Regional Operational Manager Guardian Thatit Ragil Kusumo, Store Manager Giant Ekspres Bali Kuta I Ketut Kertia, dan Albert Solihin yang mewakili IKEA, di Bali, kemarin. “Kami tergerak memberi bantuan kepada pengungsi karena melihat banyak pengungsi yang butuh makanan, perlengkapan sehari-hari, obat-obatan, dan peralatan tidur,” kata GM Corporate Aﬀairs PT Hero Supermarket Tbk Tony Mampuk, kemarin. Tony menambahkan pihaknya bersama Dongeng Ceria Management pun memberi edukasi siaga bencana bagi anak-anak di lima titik yaitu Posko Bukit Tabuhan, Kampung Buitan, Sanggem Sangkan Gunung dan Rendang. Kegiatan itu berupa program pengungsian ramah anak. (RO/E-3)

ANTARA/HO

GEMILANG EMAS: Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib (tengah) bersama

Direktur Funding & Network Diza Larentie (kiri) dan Direktur Kredit Madi Darmadi Lazuardi meluncurkan Program Mega Super Vaganza Gemilang Emas di Jakarta, kemarin. Mega Super Vaganza Gemilang Emas memberikan hadiah undian ratusan keping emas dan hadiah langsung voucer belanja CT Corp setiap bulan untuk periode 25 September 2017 hingga 11 Maret 2018.

EMENTERIAN Perdagangan menyatakan siap menggelar operasi pasar (OP) beras. Menurut rencana, OP akan menggelontorkan 75 ribu ton beras medium secara bertahap. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengungkapkan, rencana OP beras dilakukan atas permintaan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta. Pasalnya, jumlah beras medium di pasar yang menyokong kebutuhan beras Jakarta itu sudah turun drastis. “Keputusan operasi pasar nanti setelah rakortas (rapat koordinasi terbatas) di Kemenko Perekonomian, tapi kami sudah siap,” ucap Tjahya saat ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin. Ia mengaku sudah meminta Perum Bulog untuk bersiap menggelontorkan beras. BUMN pangan itu juga sudah setuju untuk melakukan OP beras medium. “Nanti digelontorkan secara bertahap. Mungkin 10 ribu ton atau 5.000 ton dulu. Yang penting ada operasi pasar dulu karena menurut Pak Arief (Direktur Utama PT Food Tjipinang), beras di PIBC untuk medium sudah berkurang

Swasta Diarahkan Garap Proyek PINA KEINGINAN pengusaha swasta untuk bisa menggarap lebih banyak proyek infrastruktur ketimbang badan usaha milik negara (BUMN) dapat dilakukan apabila mereka menggarap proyek melalui skema pembiayaan investasi nonanggaran (PINA). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pada 2018

pemerintah akan lebih mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema PINA. Menteri Bambang seperti dikutip dalam rilis yang diterima di Jakarta, kemarin, mengatakan partisipasi sektor swasta sangat penting dalam mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur menyusul prioritas anggar-

an pemerintah yang lebih difokuskan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sesuai amanat Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna. “Secara proaktif kami memfasilitasi sektor swasta agar lebih berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” kata Bambang saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Kadin

2017 di Jakarta. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2015-2019, total kebutuhan pembiayaan i n f ra s t r u k t u r m e n c a p a i Rp4.769 triliun. Dari total anggaran itu, porsi anggaran pemerintah melalui APBN ataupun APBD diperkirakan hanya Rp1.978,6 triliun (41,3%), BUMN Rp1.066,2 triliun (22,2%), sedangkan

sekali,” jelasnya. Tjahya mengaku penurunan jumlah beras medium akibat kurangnya pasokan dari para penggilingan padi. Sejak harga eceran tertinggi (HET) beras ditetapkan, mereka lebih memilih untuk membuat beras premium daripada medium karena harganya yang lebih tinggi. “Makanya, kami lagi dalami hal itu. Kita sekarang lagi menunggu hasil sidak ke PIBC. Kalau memang beras medium tidak ada, kami siap operasi pasar,” imbuh Tjahya. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo mengungkapkan, saat ini stok beras premium mencapai 70% dari total volume beras di PIBC. Per hari ini (kemarin), stok beras PIBC mencapai 53 ribu ton. Ia menilai dengan kondisi harga gabah sekitar Rp5.500Rp6.000 per kilogram (kg), perusahaan penggilingan padi lebih memilih untuk memproduksi beras premium yang hargan eceran tertingginya dipatok Rp13.390 /kg. Beras medium dengan HET Rp9.450/ kg dianggap tidak menguntungkan dengan harga gabah setinggi itu. Karena itu, PIBC pun meminta restu pemerintah untuk mengadakan operasi pasar beras medium. Selain ada permintaan dari pasar tradisi-

sisanya diharapkan dari sektor swasta sebesar Rp1.751,5 triliun (36,5%). “Dengan demikian, peranan sektor swasta diharapkan cukup besar yakni mencapai Rp1.751,5 triliun atau 36,5% dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia,” ujarnya. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih mengatakan peran swasta perlu ditingkatkan supaya terjadi multiplier effect. “Keputusan Presiden meng-

onal, ritel modern seperti Superindo juga sudah meminta pasokan beras medium. “Kami tinggal menunggu keputusan Pak Mendag, Pak Mentan, dan Pak Menko (Perekonomian),” imbuh Arief.

Stok aman Kemarin, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian menggelar bazar pangan murah melalui Toko Tani Indonesia (TTI) di PIBC, Jakarta. Di bazar tersebut TTI menjual beras kualitas medium dengan harga Rp8.000 per kilogram. Beras itu dijual dalam kemasan 5 kg. Ke p a l a B K P Ke m e n t a n Agung Hendriadi mengungkapkan harga beras TTI bisa lebih murah jika dibandingkan dengan HET yang ditetapkan pemerintah karena beras tersebut dipasok langsung dari gabungan kelompok tani sehingga mampu memotong rantai distribusi yang panjang. Soal persediaan, berdasarkan data dari PIBC, pasokan beras harian hingga Selasa (3/10) mencapai 4.204 ton, dengan pengeluaran harian sebesar 3.338 ton. Agung menyebutkan angka itu masuk kategori aman karena batas normal pasokan ialah 2.500 ton per hari. Stok beras di PIBC mencapai 53.009 ton, jauh lebih tinggi daripada batas stok normal pada akhir bulan sebesar 30 ribu ton. “Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan beras di masyarakat cukup aman,” tukas Agung. (Pra/E-2)

utamakan BUMN sudah baik karena selesai dengan cepat. Namun, kekurangannya tidak menimbulkan multiplier effect sehingga untuk mengatasi itu BUMN bisa gandeng swasta lebih banyak lagi,” ujar Lana. BUMN bisa menjadikan pihak swasta sebagai lapis kedua dari dari sebelumnya lapis ketiga. Contohnya dalam pengadaan barang dan jasa. “Dengan begitu, selain proyek berjalan sesuai target, juga menggulirkan roda perekonomian lebih cepat lagi.” (Cah/E-1)

MI/ARYA MANGGALA

HUT KE-28 ASTRA INFRA TOLL ROAD TANGERANG-MERAK: Presiden Direktur Astra Infra Toll Road Tangerang-Merak (PT Marga Mandalasakti) Wiwiek Dianawati Santoso (kiri) menyerahkan penghargaan kepada karyawan terbaik saat perayaan HUT ke-28 Astra Infra Toll Road Tangerang-Merak di The Springs Club Summarecon, Serpong, Banten, kemarin.

Astra Infra Toll Road Bangun Konektivitas A S T R A I n f r a To l l R o a d Tangerang-Merak, anak usaha dari Astra Infra, terus membangun konektivitas untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. “Salah satu dukungan kami ialah menerapkan integrasi Tol Jakarta-Tangerang yang dioperasikan PT Jasa Marga dengan Tangerang-Merak milik kami,” ujar Presdir Astra Infra Toll Road TangerangMerak (PT Marga Mandalasakti/MMS) Wiwiek Dianawati Santoso di Jakarta, kemarin.

Selain itu, menurut Wiwiek, pada usia yang menginjak ke-28 tahun ini pihaknya tengah memproses konstruksi penambahan lajur keempat di jalur Bitung-Cikupa. “Ini sebagai pemenuhan janji kepada pemerintah dan upaya kami untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan.” Ia optimistis dengan dukungan konektivitas yang kuat, peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah bisa dirasakan manfaatnya. “Kami berkeyakinan, meng-

hubungkan Indonesia dari satu sisi di barat hingga sisi lainnya di timur ialah kunci mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di masa mendatang. Tantangan ini dapat dijawab dengan baik dengan berbagai hal yang sudah kami lakukan dan kami bisa bertumbuh sekarang,” ujar dia. Di sisi lain, Wiwiek pun amat mendukung program Gerakan Nasional Nontunai yang digalakkan pemerintah. “Ini langkah awal dalam pelaksanaan pembayaran tanpa

henti ((free flow). Bersama operator jalan tol lainnya, kami secara komprehensif memberikan edukasi kepada semua stakeholder terutama para pengguna jalan,” tutur dia. Adanya berbagai tanggapan masyarakat, terutama yang belum siap dengan sistem anyar itu, menurutnya sebuah hal wajar. Setiap perubahan pasti akan mengundang respons pro dan kontra. “Artinya sebagian masyarakat saat ini masih butuh waktu untuk beradaptasi dan berubah,” pungkas Wiwiek. (Pra/E-3)

BURSA & KEUANGAN IHSG

Nymex 52,14 51,88

51,67 51,56

50,42 50,41

27/9 28/9 29/9 2/10 3/10 4/10

Emas

Dow Jones 5.914,03

5.841,05 5.900,85 5.863,03

5.951,47

5.939,45

27/9 28/9 29/9 2/10 3/10 4/10

22.641,67

22.405,09

22.284,00 22.557,60 22.405,00 22.268,00

27/9 28/9 29/9 2/10 3/10 4/10

Rupiah/Euro

Rupiah/US$

1.283,79 1.290,81

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

1.274,68 1.278,95

1.278,96

1.271,64

27/9 28/9 29/9 2/10 3/10 4/10

13.385

13.421

13.530 13.465

27/9 28/9 29/9 2/10 3/10 4/10

13.546

13.494

Rupiah/Yen

15.856

15.975 15.990 15.888 15.955 15.980

119,9 119,7

120,2 120,4

120,3 120,7

27/9 28/9 29/9 2/10 3/10 4/10

Elnusa Optimistis Kinerja Membaik

ANTARA /RISKY ANDRIANTO

TINGKATKAN LAYANAN: Direktur Utama J Trust Bank Ritsuo Ando (ketiga dari kiri) bersama Direktur Rio Lanasier (kedua dari kiri) dan Komisaris J Trust Bank

Shigeyoshi Asano (kiri) meninjau pelayanan nasabah di sela pembukaan Kantor Kas J Trust Bank di Aeon Mall, Garden City, Jakarta Timur, Selasa (3/10). Pembukaan kantor kas dengan konsep semi-lounge yang mengadopsi budaya Jepang tersebut guna melengkapi 43 cabang J Trust Bank yang sudah ada dan diharapkan dapat mendorong peningkatan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit melalui pengembangan, optimalisasi jaringan bisnis perusahaan dan komunitas warga Jepang yang ada di Indonesia.

Bank VictoriaXL Axiata Bersinergi PT Bank Victoria International Tbk (Bank Victoria) dan PT XL Axiata Tbk menjalin kerja sama fasilitas internet dan mobile banking. Kerja sama mencakup pembayaran tagihan pascabayar, pembelian pulsa dan paket data XL melalui internet banking dan mobile banking (IBMB) Bank Victoria. VP Modern Channel XL Axiata Octavia Kurniawan mengatakan kemitraan bersama Bank Victoria untuk memberi kemudahan bagi pelanggan mereka dalam transaksi terkait dengan penggunaan layanan yang disediakan XL Axiata. “Diharapkan, pengguna nasabah Bank Victoria dapat lebih mudah bertransaksi untuk kartu XL mereka, baik pascabayar maupun prabayar. Bagi XL Axiata ini juga memperkuat jaringan pembayaran bagi pengguna setia serta menambah marketing channel XL,” kata dia seusai perjanjian kerja sama di Jakarta, Selasa (3/10). Octavia melanjutkan kerja sama akan berlanjut ke hal lain. XL Axiata berencana mencari bentuk-bentuk penawaran menarik bagi nasabah dan calon nasabah Bank Victoria. Marketing & Communication Head Bank Victoria Putri Tiara V menambahkan IBMB Bank Victoria ialah digital channel yang dipublikasikan pada Juni 2016. Hingga saat ini sudah ada 12.060 nasabah terdaftar sebagai pengguna aktif. Melalui IBMB Bank Victoria, lanjut dia, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dan pembayaran tagihan. Sistem soft token akan memudahkan pengguna karena mereka tidak membutuhkan alat tambahan untuk bertransaksi. “Saat ini IBMB Bank Victoria masih untuk nasabah individual, tetapi dalam waktu dekat nasabah korporasi juga dapat menikmati fasilitas ini.” (RO/E-3)

PT Elnusa Tbk optimistis akan mencatatkan kinerja yang membaik pada akhir tahun ini menyusul berjalannya beberapa proyek utama sebagai penopang pendapatan. Direktur Keuangan Elnusa Budi Rahardjo mengatakan proyek-proyek yang berjalan di antaranya survei seismik 3D di Papua Barat yang telah menyelesaikan 25% tahapan pekerjaan, yang diproyeksikan sampai akhir tahun ini mencapai lebih dari 60% tahapan pekerjaan. Selain itu, lanjut Budi, proyek survei seismik lepas pantai dengan menggunakan kapal seismik ELSA Regent di Laut Andaman, Provinsi Aceh, yang telah menyelesaikan lebih dari 50%. Di bidang jasa hulu migas, Budi mengemukakan, mulai triwulan ketiga 2017 pihaknya melakukan pekerjaan pengeboran sumur eksplorasi di Kalimantan Timur. “Berjalannya proyek-proyek eksplorasi penemuan cadangan baru merupakan indikasi positif bahwa kegiatan migas mulai menggeliat aktif. Harapan kami, ke depan makin banyak peluang untuk mendapatkan banyak pekerjaan yang bisa kami garap,” kata dia

dalam keterangan resminya, kemarin. Pada tahun ini, Budi menambahkan Elnusa juga menggenjot pertumbuhan bisnis jasa non-asset based melalui jasa engineering, procurement, construction, operation & maintenance (EPC-OM). “Pasar dan pertumbuhan bisnis bisa dikatakan cukup menggiurkan dengan margin moderat.” Hal itu, lanjut dia, terbukti sepanjang 2017 ini Elnusa mengantongi beberapa proyek operation dan maintenance bernilai besar dan berjangka waktu panjang seperti di Papua untuk 5 tahun dan Sumatra Selatan untuk 3 tahun. “Jasa EPC-OM akan terus dikembangkan Elnusa pada tahun-tahun mendatang sebagai strategi memperluas skala kompetensi jasa pada bidang energi dari hulu hingga hilir,” tutup Budi. Di semester II 2017 Elnusa mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 16,37% menjadi Rp1,99 triliun jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Adapun laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk turun menjadi Rp14,44 miliar ketimbang periode sama tahun sebelumnya Rp144,89 miliar. (Ant/E-3)

Dana ke Emerging Market Meningkat Aliran dana masuk akan meningkat jadi US$1,2 triliun tahun depan. FETRY WURYASTI

fetry@mediaindonesia.com

EGARA-NEGARA berkembang atau emerging markets akan menarik lebih dari US$1 triliun arus masuk modal dari investor asing pada 2017 untuk pertama kalinya sejak 2014, berkat pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan meningkatnya selera risiko global. Demikian dikemukakan Institute of International Fi-

nance (IIF) mengatakan dalam sebuah laporan yang dirilis Selasa (3/10). “Dengan pertumbuhan global berbasis luas dan inflasi masih terkendali, selera risiko (risk appetite) global telah mendekati tingkat tertinggi pascakrisis. Selain itu, pertumbuhan mengalami akselerasi lebih cepat di negara-negara berkembang daripada di negara-negara mapan, biasanya merupakan faktor penarik yang besar bagi investor,” kata Hung Tran, eksekutif direktur pelaksana di IIF. IIF mengatakan arus modal nonresiden ke pasar negara-negara berkembang akan meningkat menjadi US$1,1 triliun pada 2017, merayap naik menjadi US$1,2 triliun pada 2018.

IIF mencatat, satu alasan untuk rebound tahun ini ialah terjadinya penurunan besar arus modal keluar negara-negara berkembang, dari lebih dari US$1 triliun pada 2016 menjadi sekitar US$770 miliar tahun ini. Oleh karena itu, arus modal bersih ke pasar negara berkembang telah berayun dari arus keluar bersih besar dalam beberapa tahun terakhir ke arus masuk bersih kecil. Adapun untuk Tiongkok, yang mengalami arus keluar modal besar-besaran pada 2015 dan 2016, IIF mengatakan bahwa arus modal bersih ke Tiongkok diperkirakan berayun kembali ke tingkat yang jauh lebih seimbang tahun ini.

IHSG cukup terjaga karena makin seimbangnya porsi investor lokal dan asing. Kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), ditutup melanjutkan penguatannya sehingga kembali mencatatkan rekor baru menjadi ke posisi 5.951,47 poin. IHSG BEI ditutup menguat 12,02 poin atau 0,20% menjadi 5.951,47 poin. “Rekor tertinggi baru kembali dicatatkan IHSG, optimisme

pasar terhadap fundamental ekonomi nasional yang positif memicu investor melanjutkan aksi beli saham,” kata analis Indosurya Sekuritas William Surya Wijaya. Indonesia termasuk yang menerima aliran dana masuk cukup besar dalam dua tahun terakhir. Meski investor asing mulai melakukan aksi pelepasan saham, IHSG cukup terjaga karena makin seimbangnya porsi investor lokal dan asing. Kemarin, investor asing kembali mencatatkan jual bersih atau foreign net sell di pasar reguler sebesar Rp471,19 miliar.

Prospek Asia Timur Di sisi lain, Bank Dunia melihat pertumbuhan yang lebih

baik di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) tahun ini, sebagian karena pertumbuhan Tiongkok yang lebih kuat daripada perkiraan. D a l a m k a j i a n e ko n o m i Asia Timur dan Pasifik terbarunya, mereka telah merevisi perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kawasan ini naik 0,2% dan 0,1% masing-masing menjadi 6,4% dan 6,2% untuk 2017 dan 2018. S u d h i r S h e t t y, k e p a l a ekonom bank untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik, mengatakan pertumbuhan EAP diperkirakan tetap kuat dalam jangka pendek karena ekonomi Tiongkok kemungkin an tumbuh 6,7% tahun ini. (Ant/ E-1)

Standardisasi Polis Sulit Dilaksanakan OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan perombakan perjanjian standar atau polis antara konsumen dan perusahaan asuransi agar seragam sulit dilakukan. “Jadi kalau standardisasi yang persis agak sulit, nanti malah ada hal yang tidak tercakup,” kata anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Kon-

sumen, Tirta Segara di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, kemarin. Pernyataan itu menanggapi saran dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tirta mengatakan semua produk keuangan memang idealnya ada standardisasi. “Produk keuangan fiturnya bermacam-macam itu tidak mesti harus standar, kadang-

kadang pelaku usaha menciptakan produk memiliki fitur yang berbeda dengan yang lain,” kata dia. Tirta juga menjelaskan bahwa OJK sudah mewajibkan bahwa perjanjian baku untuk semua produk keuangan harus dijelaskan kepada masyarakat. “Kalau masyarakat masih belum paham, silakan

hubungi OJK. Nanti kami minta penjelasan dari industri jasa asuransi dan pengawas,” kata Tirta. Sebelumnya, YLKI mendesak OJK untuk mengkaji ulang mengenai perombakan perjanjian standar atau polis antara konsumen dan perusahaan asuransi. “Mendesak untuk dibuat kontrak standar yang disera-

gamkan OJK sehingga tidak ada peluang bagi perusahaan asuransi menyerimpung hak konsumen dengan perjanjian yang tidak ‘fair’,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. YLKI juga meminta OJK proaktif mengawasi agar tidak terjadi ketidakadilan perjanjian kontrak dalam praktik di industri asuransi yang dapat

merugikan konsumen. Terkait dengan kasus Allianz, Tirta mengatakan OJK tidak bisa mencampuri sengketa karena kasusnya telah diadukan ke Badan Reserse Kriminal Polri. “Konsumen sudah memilih pengaduan ke Bareskrim, kalau sudah masuk ranah hukum, bukan wilayah OJK,” jelas Tirta. (Ant/E-1)

OTOMOTIF

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

OTO INFO

Honda Brio Satya Penjualan Tertinggi Honda SEPANJANG September 2017, Honda mencetak penjualan sebesar 15.112 unit. Penjualan itu didukung beberapa model andalan, terutama Honda Brio Satya mencatat penjualan tertinggi. Honda Brio Satya terjual sebanyak 3.559 unit pada September 2017, meningkat jika dibandingkan dengan penjualan sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.279 unit. Secara total, Honda Brio Satya telah mencatat penjualan sebesar 30.268 unit sepanjang 2017. Di posisi kedua, Honda BR-V menyumbang penjualan sebesar 2.471 unit, dengan total penjualan 15.039 unit pada 2017, sedangkan Honda HR-V 1.5L terjual 2.441

unit, dengan total 25.960 unit tahun ini. Di segmen LMPV sepanjang September 2017, Honda Mobilio terjual 2.031 unit, dengan total 28.884 unit sepanjang 2017. Honda CR-V terjual 1.713 unit, dengan total penjualan tahunan 8.783 unit. Honda Jazz terjual sebanyak 1.173 unit, dengan total penjualan 12.965 unit. Sementara itu, Honda Brio RS sebanyak 797 unit dengan total penjualan 8.717 unit pada 2017, sedangkan Honda HR-V 1.8L membukukan penjualan 423 unit dengan total penjualan tahunan 4.706 unit, sementara Honda Civic Hatchback terjual 286 unit dengan total penjualan 1.006 unit. (RO/S-1)

Mercedes-Benz Dukung Style Award 2017

Konsumen Segera Nikmati Xpander FOTO-FOTO: DOK. MITSUBISHI

Pabrik baru Mitsubishi di GIIC menyediakan 12 ribu lapangan kerja baru bagi karyawan dan pemasok. NURTJAHYADI

chadie@mediaindonesia.com

ENDARAAN roda empat paling diimpikan masyarakat Indonesia pada tahun ini segera meluncur ke garasi para pemesannya. Mobil mana lagi yang menyita perhatian banyak orang kalau bukan Xpander? Model MPV terbaru dari Mitsubishi itu tercatat sebagai model yang sukses membukukan surat pemesanan kendaraan (SPK) terbanyak sepanjang sejarah ajang pameran otomotif di Indonesia. Selama Gaikindo Indonesia International Auto Show 2017 yang digelar selama 10 hari pada Agustus lalu, Mitsubishi Xpander berhasil menuai sebanyak lebih dari 5.000 SPK. Angka itu belum pernah dicapai model dari merek mana pun di ajang tersebut. Sejak debut dunianya di ajang GIIAS 2017, Xpander telah menerima lebih dari 23 ribu SPK. Karena itu, Mitsubishi Motors Corporation (MMC) langsung melakukan penyerahan unit secara simbolis kepada para perwakilan diler dalam Xpander Rollout Ceremony pada Selasa (3/10). Chief Operating Officer (COO) MMC Trevor Mann mengatakan bahwa

peluncuran Xpander merupakan tonggak penting bagi perusahaan, tidak hanya bagi Indonesia melainkan juga kawasan ASEAN. Di Indonesia, tambah Trevor, Xpander mendapatkan permintaan yang tinggi. Ini menandai bahwa MPV tersebut sangat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen di Tanah Air. “Indonesia telah menjadi rumah kedua bagi Mitsubishi dan pusat produksi penting bagi Mitsubishi Motors yang berada di jantung kegiatan bisnis kami di wilayah ASEAN. Komitmen jangka panjang kami telah diwujudkan dengan berdirinya fasilitas canggih yang memproduksi Xpander di sini.” ujar Trevor saat Xpander Rollout Ceremony di fasilitas produksi PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC), Delta Mas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pabrik baru Mitsubishi di GIIC itu menyediakan 12 ribu lapangan kerja baru bagi karyawan dan pemasok dengan kemampuan produksi 160 ribu unit per tahun. Pabrik ini memiliki potensi peningkatan produksi hingga 240 ribu kendaraan per tahun. Menurut Trevor, pabrik itu diproyeksikan menjadi basis pro-

MI/CHADIE

SERAH TERIMA: Jajaran direksi dan manajemen Mitsubishi Indonesia

berfoto bersama di acara seremoni serah terima secara simbolis unit-unit Mitsubishi Xpander kepada para perwakilan diler di fasilitas produksi PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC), Delta Mas, Cikarang, Bekasi Jawa Barat pada Selasa (3/10).

memiliki 58 SMK sebagai proyek percontohan (pilot project) berbasis kompetensi teknologi sepeda motor yang tersebar di DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Sumut. Ketua Program Pendidikan Satu Hati, Ahmad Muhibbuddin, mengatakan upaya meningkatkan kualitas SMK binaan Honda itu tidak hanya dalam bentuk bantuan untuk melengkapi kebutuhan tempat praktik para siswa, tapi juga secara komprehensif dilakukan penyelarasan kurikulum, penyediaan tempat praktik kerja industri (prakerin) siswa, dan pengukuran kualitas SMK melalui supervisi dan kontesitas. “Program link and match dunia industri dan dunia pendidikan ini sangat penting. Kami akan

merambah ke segmen para perempuan sebagai sasaran konsumennya. Pada kesempatan ini, Roelof Lamberts selaku Presiden & CEO PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia menyerahkan secara langsung penghargaan Style Awards 2017 kepada pemenang kategori professional woman of the year, yakni Sinthya Roesly, Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. “Seperti kita ketahui bersama, kini peran wanita semakin besar di dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, namun di zaman sekarang wanita juga banyak berkarya dan berkarier sebagai profesional dan memiliki peran vital dalam bidangnya masing-masing, ujar Roelof. (Cdx/S-1)

Yamaha Fino 125 Lebih Nyaman dengan Ban Lebar YAMAHA baru-baru ini memberikan penyegaran terhadap sepeda motor New Fino 125 Blue Core. Motor tersebut hadir dengan kaki lebih kekar lantaran penggunaan ban berukuran lebar --depan 80/8014 M/C 43 P dan belakang 100/70-14 M/C 51P-- berteknologi tubeless. Teknologi ban lebar diklaim bakal membuat berkendara makin stabil. Ban tubeless pun diyakini punya tekanan angin lebih stabil (dalam kondisi panas atau dingin), juga relatif kebal meski tertusuk benda tajam. “Fino ini jadi salah satu varian andalan Yamaha untuk kaum perempuan. Tujuan pemasangan ban lebar untuk memberikan kenyamanan lebih bagi perempuan yang suka melakukan perjalanan jauh,”

duksi Xpander. Selain memenuhi kebutuhan kendaraan keluarga Indonesia, Xpander juga akan menjelajah ke negara-negara ASEAN lain, di antaranya Thailand dan Filipina.

Keunggulan Xpander dipasarkan dengan harga mulai dari Rp189 jutaan hingga Rp246 jutaan. Kendaraan tujuh penumpang plus tersebut hadir dalam lima varian, yaitu GLX, GLS, Exceed, Sport, dan Ultimate. Transmisi otomatis 4 percepatan ditawarkan Exceed, Sport, dan Ultimate. Transmisi manual 5 percepatan terdapat di GLX, GLS, dan Exceed. Dengan mesin 1.5L MIVEC, DOHC 16-valve, Xpander menyajikan tenaga 77 KW pada 6.000 rpm dan torsi 141 Nm pada 4.000 rpm. Memiliki dimensi panjang 4.475 mm, lebar 1.750 mm, dan tinggi 1.700 mm, Xpander yang ditopang sasis mokok juga diklaim dengan

ground clereance tertinggi, yakni 205 mm. Mitsubishi juga memoles sedikit karakter sporty dan kenyamanan pada Xpander dengan memberikan suspensi belakang dari model sedan Lancer terakhir. Tidak lupa, sejumlah fitur hiburan dan keamanan yang belum ada pada merek lain disematkan. Fitur hiburan yang diandalkan, salah satunya head unit touch screen terpajang hanya pada tipe Ultimate. Bluetooth telephony steering switch membuat pengemudi dapat mengobrol via telepon menggunakan sistem audio mobil. Dari segi keamanan, Xpander punya perisai berupa rangka RISE (reinforced impact safety evolution) bodi, rem ABS, hill start assist (HSA), pedestrian protection, active stability control (ASC), dual SRS airbag, dan emergency stop signal (ESS). Itulah yang membuat Xpander memiliki pesona di mata konsumen. (S-4)

Kemenperin Gandeng Astra Honda Motor Kembangkan Vokasi Industri PT Astra Honda Motor (AHM) memberi bantuan enam sepeda motor, enam set special tools, dan materi ajar kepada enam sekolah menengah kejuruan (SMK) binaan di Sumatra Utara (Sumut). Bantuan diberikan AHM setelah mendapat kepercayaan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengembangkan vokasi industri di SMK. Peluncuran program itu pertama kali dilakukan di luar Pulau Jawa yang dipusatkan di Kawasan Industri Medan II, Deli Serdang, Sumut, Senin (2/10). Pemberian bantuan dilakukan secara simbolis dan disampaikan General Manager Human Resource Division AHM Lucas Prana Sunarja kepada salah satu kepala SMK. AHM dan Kemenperin sudah

MERCEDES-BENZ mendukung acara Style Awards 2017 sebagai bentuk komitmen terhadap peran perempuan di Indonesia. Style Awards merupakan acara tahunan yang diselenggarakan Trinaya Media. Penghargaan diberikan kepada orangorang paling cemerlang dengan gaya khas di industri fesyen, kecantikan, gaya hidup, dan hiburan. Style Awards 2017 bertemakan Life in colour yang diselenggarakan di Establishment, SCBD, Jakarta Selatan, pada 27 September 2017. Mercedes-Benz sebagai produsen kendaraan premium terdepan di dunia maupun di Indonesia, juga berkomitmen terhadap peran para perempuan Indonesia. Sebagai kendaraan terdepan di dunia, Mercedes-Benz juga sudah mulai

terus mendukung pemerintah menguatkan kompetensi generasi muda terutama di bidang teknik sepeda motor Honda,” ujar Muhibbuddin. Upaya serius AHM untuk menjalankan program vokasi industri berupa link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri telah dimulai sejak 2011 dengan membina dua SMK di Sumatra Barat. Setelah berjalan enam tahun, kini SMK binaan AHM mencapai 173 sekolah yang tersebar di seluruh provinsi di Sumatra. Dalam mencapai SDM yang berkompetensi sesuai dengan tujuan dari program vokasi, AHM juga melakukan pelatihan kepada para guru produktif agar bisa mendistribusikan materi kepada para siswa yang sesuai dengan

kebutuhan industri. Terkait dengan materi ajar, AHM sudah memiliki 659 SMK binaan yang mengimplementasikan Kurikulum Teknik Sepeda Motor (KTSM) Astra Honda yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Dalam menjalankan program vokasi di SMK binaan, AHM bekerja sama dengan main dealer sepeda motor Honda yang tersebar di Indonesia. “Kami tidak hanya berhenti pada pemberian pelatihan kepada para guru. Ketika ada teknologi baru yang dimiliki AHM, kami selalu melatih para guru yang merupakan ujung tombak keberlangsungan program link and match ini,” kata Muhibbuddin yang juga menjabat Deputy Head of Corporate Communication AHM. (Gnr/S-25)

klaim Senior GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Hendri Wijaya, di Jakarta, akhir bulan lalu. Dalam kesempatan itu, pihak Yamaha juga memberikan edukasi ban tubeless kepada para komunitas. Tujuannya untuk menjadikan perempuan semakin smart dalam berkendara. Apabila dalam kondisi darurat ban bocor, mereka tahu apa yang harus dilakukan. New Fino 125 Blue Core dengan ban lebar dan tubeless dijual dengan harga yang tak jauh berbeda dari harga reguler sebelumnya. Fino Grande dibanderol Rp18,5 juta. Adapun tipe Sporty dan Premium dihargai Rp17,3 juta. Semua harga itu OTR Jakarta. (Mtvn/S-2)

Yuk Mengenal Klakson Kendaraan

EPERTI perlakuan pada perangkat audio, pemilik kendaraan terkadang kurang puas dengan suara klakson standar yang umumnya bernada ‘cempreng’. Klakson aftermarket menjadi pilihan untuk memperbaiki kualitas agar terdengar lebih ‘merdu’ dan ‘berwibawa’. Contohnya Dimas, pemilik Daihatsu Xenia yang tengah memasang klakson model keong di sentra otomotif Duta Mas Fatmawati, Jakarta, belum lama ini. “Klakson mobil saya masih bagus, cuma suaranya ‘cempreng’ sehingga enggak digubris,” jelas Dimas. Mungkin Anda juga merasakan hal serupa dengan Dimas. Nah, sebelum menentukan pilihan, sebaiknya memahami seluk beluk salah satu komponen keselamatan berkendara itu. Pada dasarnya, klakson merupakan alat komunikasi antara pengemudi kendaraan yang satu dan pengendara lainnya. Misalnya, saat hendak mendahului, memberi tahu keberadaan kendaraan di tengah keramaian. Di Indonesia, penggunaan klakson diatur dalam Pasal 71 PP No 43/1993. Beleid itu menyebut klakson juga tidak boleh digunakan jika suara yang dihasilkan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Sayangnya tidak diperinci soal kelaikan itu. Pasal 74 PP itu hanya menyebutkan klakson harus dapat mengeluarkan bunyi yang dapat didengar hingga jarak 60 meter. Terkait dengan hal itu, para produsen klakson memproduksi satu set klakson yang terdiri atas dua klakson dengan frekuensi nada berbeda. Marketing Manager of Bosch Automotive Aftermarket Indonesia Griselda Iwandi mengatakan variasi

nada untuk saling menyempurnakan fungsi satu sama lain. Umumnya klakson punya cakupan nada rendah di kisaran frekuensi 340-400 Hz, sedangkan nada tinggi di kisaran frekuensi 420-550 Hz. “Klakson bernada tinggi menghasilkan suara tajam yang memungkinkan sinyal bergerak maju dan menjangkau lebih jauh. Klakson bernada rendah terdengar lebih baik pada jarak dekat. Bila kedua frekuensi digunakan bersamaan, akan memaksimalkan cakupan wilayah sinyal suara sehingga memastikan keamanan berkendara yang lebih baik,” papar Griselda. Bahkan ada klakson yang menghasilkan tiga nada. Frekuensinya di kisaran 630 Hz (low), 795 Hz (medium), serta 840 Hz (high). Klakson jenis itu umumnya diaplikasi pada bus, truk, dan kereta api agar mudah dikenali sebagai tanda kehadiran mereka oleh para pengemudi lain. Ada beberapa jenis klakson yang populer di Tanah Air. Yang paling simpel ialah model disc. Model itu kerap dipakai para produsen kendaraan Jepang karena harga yang relatif murah dan bentuknya ramping. Suara itu umumnya nyaring dan tajam, tapi beberapa produsen Eropa merilis klakson dengan nada lebih ngebas. Berikutnya ialah klakson model keong yang umum digunakan produsen mobil Eropa serta mobil mewah asal Jepang. Lebih merdu karena memiliki paduan dua nada. Ada juga klakson trompet dan umumnya digunakan kendaraan berat seperti bus atau truk. Klakson itu biasanya menggunakan tekanan udara sebagai penggerak membran suara.(Cdx/Dari berbagai sumber/S-2)

DOK. BOSCH.COM

MEGAPOLITAN

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

BEKASI

Pidanakan Pencemar Kali Bekasi K

ANTARA/GALIH PRADIPTA

MASJID KALIJODO: Sejumlah warga menaiki tangga Masjid Jami Al-Mubarokah seusai peresmiannya di Kawasan Kalijodo, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (3/10). Masjid Jami Al-Mubarokah yang berdiri di lahan bekas kawasan prostitusi tersebut memiliki arsitektur khas budaya Betawi.

JAKARTA TIMUR

Janji Jokowi-Ahok Tuntas, 18 Puskesmas dan 2 RSUD Beres GUBERNUR DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan 18 puskesmas dan 2 rumah sakit umum daerah (RSUD) kemarin. “Saya hanya mewujudkan apa yang sudah dijanjikan Pak Jokowi dan Pak Ahok sejak 2012. Maka seluruh janji itu yang terkait dalam visi dan misi harus dituntaskan,” ujar Djarot. Di antara yang telah diresmikan, terdapat puskesmas kelurahan, puskesmas kecamatan, dan rumah sakit umum daerah (RSUD) tipe D. Puskesmas dan RSUD tersebut merupakan bagian dari 34 puskesmas dan 5 RSUD yang dibangun dan direnovasi sepanjang 2017. Djarot menuturkan sisanya saat ini masih dalam tahap pembangunan dan akan dires-

mikan pada Desember 2017 mendatang. “Ini (18 puskesmas dan 2 RSUD) lebih cepat pengerjaannya daripada yang sudah kita rencanakan. Harusnya selesai Desember, tapi alhamdulillah lebih cepat. Saya minta seluruh puskesmas yang sudah terbangun, termasuk rumah sakit, itu menjadi garda terdepan untuk membuat warga sehat,” kata Djarot dalam peresmian Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, kemarin. Pembangunan 18 puskesmas dan 2 RSUD, serta fasilitas pendukung lainnya, itu menelan biaya sebesar Rp257,9 miliar. Untuk 18 puskesmas dan RSUD tipe D yang telah diresmikan, tiga di antaranya berada di Jakarta Pusat yakni Puskesmas Kecamatan Sawah Besar, Puskesmas Kecamatan Tanah

Abang, dan Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih. Djarot menuturkan program pembangunan dan renovasi puskesmas dan RSUD itu merupakan program unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Salah satunya, Puskesmas Kramat Jati, tempat peresmian secara simbolis dilaksanakan, memiliki pelayanan setara dengan standar puskesmas lainnya di DKI Jakarta. Bangunannya terdiri dari tiga lantai dengan fasilitas lift. Terdapat mesin pencetak tiket antrean tepat di pintu masuk utama puskesmas. Ada pula kotak saran yang bisa menjadi sarana pengaduan para pasien. (Nic/J-1)

OMISI II DPRD Kota Bekasi mempertanyakan ketegasan Pemerintah Kota Bekasi dalam menyikapi pencemaran Kali Bekasi. Padahal, berdasarkan aturan, pelaku pencemaran bisa dipidanakan, bukan sekadar sanksi administratif. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menyampaikan seharusnya pemerintah bisa mengambil tindakan lebih tegas pada pelaku pencemaran Kali Bekasi. Di daerah lain, seperti Kabupaten Bekasi, banyak pencemar aliran sungai diseret ke meja hijau. “Apalagi aliran kali ini dikonsumsi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai air bersih. Pencemar harus diberi tindakan tegas, jika perlu dipidanakan,” ujar Ariyanto. Ia menambahkan, sejauh ini masih banyak kelemahan dalam pengawasan sekitar aliran Kali Bekasi. Pemerintah setempat belum memiliki tim pengawas aliran Kali Bekasi y a n g b i s a s e g e ra menindak pencemar Kali Bekasi. Pemerintah pun belum memiliki teknologi yang bisa memantau keberadaan limbah secara real time. Padahal, alat tersebut amat dibutuhkan mengingat kondisi Kali Bekasi yang dalam satu bulan saja bisa dua hingga tiga kali tercemar. “Maka itu, sedang DPRD usulkan ke pemkot untuk membuat tim pengawas pembangunan lingkungan hidup (PPLH),” kata dia. Menurut Ariyanto, keberadaan petugas PPLH sangat penting untuk mewakili pemerintah dalam menindak pelanggar. Mereka diberi kuasa untuk memberi sanksi langsung terhadap pencemar lingkungan. Para petugas PPLH itu nantinya harus memiliki kompetensi yang sesuai dalam bidang masing-masing. Mereka juga harus

memiliki sertifikasi hukum sehingga jika ada yang mengelak, petugas dapat dengan mudah membuktikan kesalahan pelanggar. “Dipilih orang yang khusus atau paham mengenai persoalan hukum pencemaran,” jelasnya.

Butuh data Di kesempatan berbeda, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup, Sugiono, menyampaikan pihaknya bisa langsung memerkarakan para pencemar lingkungan. “Butuh data yang konkret untuk melengkapi berkas tuduhan tersebut. Data atas ketidaktaatan pengusaha yang membuang limbah ke Kali Bekasi harus valid,” kata dia. Sugiono menjelaskan payung hukum untuk memidanakan para pencemar lingkungan sudah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saat ini, lanjut Sugiono, pihaknya masih memantau dua perusahaan yang baru saja ditegur lantaran tepergok membuang limbah perusahaan mereka ke aliran Kali Bekasi. Dua perusahan tersebut ialah PT Mikie Oleo Nabati Industri dan PT Jeil Indonesia. Mereka dikenai sanksi larangan beroperasi untuk sementara waktu. Terkait dengan itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi kemarin merazia pabrik-pabrik yang berdiri di sepanjang Kali Bekasi. Dalam razia itu, didapati sejumlah pabrik yang tak memenuhi ketentuan dalam pengolahan limbahnya sebelum dibuang ke Kali Bekasi. Perusahaan itu ialah PT Pratama Prima Bajatama dan PT PT Prima Kemasindo. Karena tak terima disegel, PT Pratama Prima Bajatama mengancam akan menggugat pemkot. (Gan/J-1)

Petugas PPLH harus punya kompetensi yang sesuai dengan bidang masing-masing. Mereka juga harus memiliki sertifikasi hukum sehingga jika ada yang mengelak, petugas membuktikan.

LINTAS BERITA

Kebakaran Gudang LPG Misteri

Mobil Diderek, Petugas Dihajar

Petinggi Allianz Mangkir

KEBAKARAN yang meluluhlantakkan gudang tabung gas LPG di Perumahan Karang Tengah Permai, Kelurahan Karang Timur, Kacamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, pada Senin (2/10) malam masih misteri. “Dua karyawan dan pemilik gudang yang diduga digunakan sebagai tempat pengoplosan gas elpiji dari 3 Kg ke 12 Kg, HP, masih dalam pemeriksaan petugas,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang, AKB, Dedi Supriyadi saat dihubungi, kemarin. Karena itu, kata Dedi, pihaknya belum bisa memastikan apakah gudang tersebut dijadikan sebagai tempat pengoplosan gas elpiji. Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari pemeriksaan saksi, Darmawan, karyawan di gudang itu, kebakaran disebabkan ketika dirinya mencabut charger HP langsung mengeluarkan percikan api. Percikan api itu, tambah dia, menyambar ke tabung gas, sehingga terjadilah kebakaran dan ledakan. Akibatnya, empat unit kendaraan, yakni dua mobil pikap dan dua unit lainnya,

PETUGAS Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur, Fransiscus harus dibawa ke RS Persahabatan Jakarta Timur. Dia menderita luka cakar dan lebam pada wajahnya, karena menderek mobil yang parkir sembarangan di Jalan Paus, Rawamangun, kemarin. Frans menderek mobil berpelat nomor B 2588 TKL. Pemiliknya tidak menerima, malah memprovokasi warga agar melawan petugas. “Jadi kita itu memang sedang rutin mengelar razia parkir liar, kedapatan ada pelanggar. Nah saat kita derek, datang semacam provokator memengaruhi massa, sehingga masyarakat di lokasi terprovokasi. Yang ngomporin justru pemilik mobil,” kata Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional, Slamet Dahlan, kemarin. Saat adu mulut terjadi antara warga dan petugas, beberapa warga yang tersulut emosinya langsung menyerang petugas. Bogem mentah dan cakaran ke wajah Fransiscus dilayangkan warga. Untuk masalah ini, Sudinhub Jaktim melaporkan hal ini ke Polsek Pulogadung. “Kami serahkan saja ke polsek, tujuannya agar warga taat hukum,”ujarnya (Mal/J-3)

PENYIDIK Polda Metro Jaya memastikan Yuliana, Direktur Klaim PT Allianz Life Indonesia tidak akan memenuhi panggilan. Lantaran sedang mengumpulkan barang bukti. “Sudah memberi tahu penyidik,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Adi Deriyan, kemarin. Adi mengatakan pihaknya akan mengirim surat panggilan kedua kepada Yuliana guna diminta keterangan sebagai tersangka. Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yuliana terkait laporan nasabah Allianz Irfanius Al Gadri dan Indah Goena Nanda, kemarin. Presiden Direktur Allianz Joachim Wesling juga akan diperiksa sebagai tersangka pada pekan depan. Sebelumnya, polisi mengajukan pencegahan terhadap Joachim ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama 20 hari sejak 28 September 2017. Kasus berawal, karena Allianz menolak memberikan klaim nasabah. Sebab, tidak dilengkapi rekam medis lengkap. Padahal hal itu tidak mungkin dipenuhi nasabah karena bertentangan dengan UU kesehatan. (Ant/J-3)

Suzuki APV serta Daihatsu Grand Max hangus terbakar. (SM/J-3)

MI/ BARY FATHAHILAH

PEMBANGUNAN JPO TANJUNG BARAT: Pejalan kaki melintasi pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di area Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, kemarin. Pembangunan JPO tersebut membantu warga agar tidak perlu lagi masuk ke dalam area Stasiun Tanjung Barat dan membayar Rp2.000 untuk menyeberang.

Cerai, Berawal dari Obrolan Mesra di Medsos

ANTARA/APRILLIO AKBAR

PROGRES TEROWONGAN: Arus kendaraan terjebak macet saat melintas di samping proyek pembangunan terowongan Mampang-Kuningan di Jakarta, kemarin. Pembangunan terowongan yang telah mencapai tahapan pengerukan itu guna mengurangi kemacetan di kawasan tersebut dan ditargetkan akhir tahun ini rampung.

KTIVITAS di media sosial kini mulai mengarah ke sisi yang membahayakan. Hal itu ditunjukkan dari fakta pengadilan bahwa hampir seluruh perceraian di Kota Depok disebabkan aplikasi Facebook, Snapchat, Skype, Whatsapp, serta Twitter. “Bila dulu pemicu perceraian pasangan suami-isteri disebabkan faktor ekonomi, kini karena timbulnya kecemburuan garagara aktivitas di media sosial,” ungkap panitera Pengadilan Agama Kota Depok Entoh Abdul Fatah, kemarin. Data Pengadilan Agama Kota Depok menyebutkan angka perceraian selama Agustus 2017 mencapai 157 kasus. Mayoritas pasangan suami-istri yang bercerai

mengaku keputusan itu berawal dari kecemburuan terhadap pasangan yang aktif di media sosial. “Sisi lain dari media sosial ternyata berdampak buruk terhadap hubungan sosial karena pasangannya mulai bertingkah di media sosial ataupun aplikasinya,” bebernya. Ia mencontohkan salah satu kasus perceraian yang sedang disidangkan Pengadilan Agama Depok baru-baru ini. Ketika dimediasi hakim, pasangan tersebut mengaku terlibat pertengkaran hampir setiap hari gara-gara aktivitas pasangan mereka di media sosial. Secara blakblakan, penggugat cerai mengaku mendapati pasangannya

kerap berkata mesra dan berperilaku romantis terhadap lawan bicaranya di media sosial. “Ini yang menjadikan suami atau istri jadi cemburu sehingga berujung pertengkaran, hingga akhirnya cerai,” ujar Entoh. Tren meningkatnya angka perceraian lantaran aktivitas mesra di media sosial juga terjadi di Bekasi. Bagaimana tidak? Sepanjang 2017, pengadilan agama setempat menerima 1.826 gugatan cerai. “Lantaran terlalu aktif menggunakan media sosial, suami atau istri jadi lupa akan tugas dan kewajiban masing-masing. Ini yang menimbulkan perselisihan dalam pernikahan,” ujar Masniarti, panitera muda hukum Pengadilan Agama

Kota Bekasi. Ia menjelaskan, ketika salah satu pasangan terlalu aktif menggunakan media sosial, pasangannya cenderung rentan akan kesalahpahaman. Misalnya ketika ada pesan singkat yang masuk ke Whatsapp, Blackberry Messanger (BBM), atau status Facebook yang bernada romantis dengan pihak lain. Itu, kata dia, menjadikan suami atau istri cemburu dan berujung pertengkaran hingga akhirnya cerai sebagai jalan pintasnya. “Mayoritas terjadi pada pasangan di bawah 15 tahun usia pernikahan,” imbuh dia. Tak cuma perceraian, sambung Masniarti, kecanduan suami-isteri akan media sosial juga berujung pada telantarnya kewajiban mereka untuk mendidik anak mereka. Bahkan lebih dari itu, media sosial juga berpotensi mengikis moral. (Kisar Rajaguguk/J-1)

HUMANIORA

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

Tujuh Guru Lulus Pelatihan NASA

ANTARA /MOCH ASIM

KONTES ROBOT: Mahasiswa jurusan D4 Teknik Mekatronika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya didampingi dosen pembimbing menguji Robot

Pemantau Playground di Kampus PENS, Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Robot yang mampu mendeteksi warna bola biliar dan meletakkannya pada tempat yang telah ditentukan tersebut akan mewakili Indonesia pada ajang World Skill Competition 2017 di Abu Dhabi pada 15 Oktober mendatang.

SEKILAS

Kampus Harus Siap Hadapi Revolusi Digital DIRJEN Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Intan Ahmad mengatakan revolusi ke-4 telah menciptakan berbagai model bisnis baru yang makin inovatif. “Revolusi ini dipastikan berdampak pada semua aspek kehidupan manusia dan menentukan perkembangan secara global,” ungkap Intan dalam orasi ilmiah berjudul Memperkuat Daya Saing Bangsa melalui Riset, Inovasi, dan Kewirausahaan dalam Menyongsong Revolusi Industri ke-4 pada Wisuda Universitas Pancasila di Jakarta, Selasa (3/10). Untuk itu, kata Intan, perguruan tinggi dituntut kesanggupannya dalam memproduksi sumber daya manusia terdidik, terampil, mampu belajar, dan mengejar hal baru. Rektor Universitas Pancasila Wahono Sumaryono menyampaikan revolusi digital yang saat ini terjadi menuntut perguruan tinggi untuk dapat beradaptasi dengan dunia baru. “Adanya revolusi ini mengharuskan perguruan tinggi untuk berdaptasi dengan dunia baru dan mempersiapkan lulusannya untuk bersaing global,” kata Wahono. (Yan/H-3)

MDIS Dukung Pengembangan Potensi Mahasiswa PERGURUAN tinggi sebagai lingkungan terde kat mahasiswa hendaknya mendukung pengembangan bakat dan potensi setiap mahasiswa. Termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Prinsip itulah yang diterapkan MDIS, salah satu institusi pendidikan tinggi di Singapura. “Di MDIS, kami berkomitmen untuk membimbing dan mengarahkan setiap siswa agar mencapai potensi mereka sepenuhnya,” ujar Sekjen MDIS Dr R Theyvendran melalui siaran pers. Ia mencontohkan dukungan yang diberikan pada salah satu mahasiswa difabel MDIS, Gemma Rose Foo, yang akan mengikuti turnamen berkuda internasional, World Equestrian Games (WEG) 2018 di Amerika. “Kami mendukung, termasuk menyeimbangkan kebutuhannya untuk mengembangkan potensinya dengan kurikulum pendidikan yang ia tempuh,” imbuh Theyvendran. Dengan kebijakan itu, Gemma, mahasiswa jurusan Media dan Komunikasi MIDS yang mengidap penyakit spastic quadriplegia (gangguan gerakan karena cidera otak) sejak lahir, bisa berprestasi dalam dunia pendidikan dan olahraga berkuda. (RO/H-3)

Amway Bantu Atasi Kekurangan Gizi Balita AMWAY bersama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menandatangani nota kesepahaman untuk bersama-sama mengatasi kekurang gizi pada balita di kabupaten tersebut. Selain menyediakan asupan gizi tambahan, Amway akan memfasilitasi edukasi nutrisi seimbang balita untuk ibu-ibu di sana. “Ada sekitar 426 balita dengan status kurang gizi di Pekalongan. Bantuan Amway ini sangat berarti. Jika seluruh perusahaan memiliki kepedulian serupa, berbagai masalah terkait kemiskinan dan kesehatan bisa teratasi,” ujar Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, di acara yang berlangsung di Jakarta itu, kemarin. Presiden Direktur Amway Indonesia, Koen Verheyen, menjelaskan Amway memiliki program bantuan untuk anak-anak kurang gizi di sejumlah wilayah di Indonesia dengan menyediakan produk Nutrilite Little Bits dan edukasi gizi bagi masyarakat. “Nutrilite Little Bits yang mengandung 15 vitamin dan mineral dapat mengurangi dan mencegah kekurangan mikronutrien, termasuk kekurangan zat besi penyebab anemia. Bentuknya bubuk tanpa rasa dan bau, sehingga bisa dicampurkan dengan makanan apapun yang biasa dikonsumsi anak.” (*/H-3)

Pemberangkatan jemaah umrah sering dilakukan oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama. Padahal mereka tidak memiliki biro travel resmi. DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com

MBUDSMAN RI meminta pemerintah segera memperbaiki p e ny e l e n g g a ra a n ibadah umrah agar pengawasannya bisa lebih kuat. “Tata kelola umrah belum melindungi rakyat dan jemaah. Fenomena seperti gagalnya puluhan ribu calon jemaah First Travel dan PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umrah/biro umrah) lainnya ialah salah satu bentuk pengabaian pelayanan,” kata Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai pada jumpa pers Hasil Investigasi Penyelenggaraan Umrah, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, kemarin. Menurutnya, penyelenggaraan umrah perlu dikontrol lebih ketat. Sebab, sambung Amzulian, hal tersebut sudah menjadi bisnis besar. Potensi pelanggaran dalam aspek pelayanan selalu ada. Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy menjelaskan investigasi yang dilakukan Ombudsman menemukan adanya pola rekrutmen jemaah secara ‘pinjam bendera’. Yakni, tokoh masyarakat atau pemuka agama merekrut jemaah untuk pergi umrah meski tidak memiliki izin sebagai PPIU. Saat hendak mengurus dokumen keberangkatan ke pemerintah seperti pengurusan visa, baru mereka bekerja sama dengan PPIU resmi. Ia mengatakan PPIU resmi itu tidak berurusan langsung

Tingkatkan Pengawasan Umrah dengan jemaah karena hanya memberikan dokumen legal untuk keberangkatan jemaah. “Itu cukup serius masalahnya. Karena ketika tokoh masyarakat atau pemuka agama itu sulit diminta pertanggungjawaban kalau terjadi sesuatu. Kita menemukan pola itu di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat,” paparnya.

Saat ini tengah dibahas pengaturan batas waktu keberangkatan jemaah setelah mendaftar, yakni maksimal 3 bulan. Pola rekrutmen seperti itu, menurut Ahmad, tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pelayanan publik yang baik. “Temuan kami, satu ustaz bisa memberangkatkan hingga 20 jemaah dalam sekali umrah. Umrah dilakukan rata-rata sekali dalam 1-2 bulan.” Lebih lanjut Ahmad menyoroti terbatasnya database jemaah umrah yang dimiliki Kemenag sehingga menyulitkan pengawasan terhadap PPIU. Selain itu, sambungnya, terdapat perbedaan daftar PPIU yang terdapat di Kemenag dan yang ada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. “Terdapat 304 PPIU yang ter-

daftar di Kemenag, tapi tidak ada di Dinas Penanaman Modal PTSP DKI Jakarta. Di sisi lain, terdapat 100 PPIU yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal PTSP DKI Jakarta tetapi tidak terdaftar di Kemenag.”

Perbaiki regulasi Dalam menanggapi hasil temuan Ombudsman, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pihaknya bakal mendalami. Ia menambahkan pihaknya saat ini tengah memperbaiki regulasi penyelenggaraan umrah. Perbaikan regulasi dalam bentuk peraturan menteri terse but, kata Lukman, bakal mengatur referensi harga sesuai dengan standar minimal pelayanan. “Untuk PPIU harus ada standar harga referensi agar masyarakat tidak mudah tertipu iming-iming harga umrah murah,” tegasnya. Selain itu, lanjutnya, saat ini tengah dibahas pengaturan ba tas waktu keberangkatan jemaah setelah mendaftar, yakni maksimal tiga bulan. Itu bertujuan agar dana jemaah tidak disimpan terlalu lama guna mencegah dana dijadikan investasi oleh PPIU. “Jadi tidak boleh dana calon jemaah diputar untuk bisnis lain.” Di sisi lain, Lukman mengimbau masyarakat lebih cermat dalam memilih biro perjalanan umrah. Masyarakat diminta mengecek legalitas PPIU melalui website resmi Kemenag. (H-3)

TUJUH guru Indonesia mengikuti program pelatihan intensif bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di pusat penerbangan angkasa luar Amerika Serikat (NASA) Juni lalu. Mereka menularkan pengalaman itu pada para siswa di Tanah Air untuk menumbuhkan kecintaan terhadap sains dan teknologi. “Saya mendapat pengalaman berharga. Saya mengikuti simulasi astronaut dengan berperan sebagai ilmuwan yang mengamati cuaca planet Mars,” kata Ahmad Z Umam, guru Sekolah High Scope Indonesia, mengisahkan pengalamannya mengikuti pelatihan itu, dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin. Melalui Honeywell Educators at Space Academy (HESA) yang memfasilitasi program pelatihan tersebut, ia terpilih bersama enam guru lainnya yang lulus seleksi, yakni guru Sekolah Pelita Bangsa Lampung Andriana Susmayanti, guru Sekolah Cita Hati West Surabaya Andry Permana, guru SMP Taruna Bangsa Bogor Grice Purba, guru Xin Zhong School Surabaya Marjon Roche, guru Sekolah Bunda Mulia Jakarta Shilpa Karve, dan guru SMP Negeri Tengaran Satu Atap Slamet Riyadi. “Saya belajar banyak hal, seperti

Sewa Hotel Satu Musim belum Tercapai PANITIA Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja (Daker) Madinah mulai membahas rencana penyewaan hotel dengan sistem satu musim untuk pelaksanaan haji tahun depan, khususnya di Madinah. Awalnya PPIH ingin sepenuhnya adopsi sistem sewa satu musim seperti telah dilakukan di Mekah. Namun, keinginan itu tidak terpenuhi sehingga sangat mungkin akan dilakukan dengan memadukan sewa satu musim dengan blocking time. Blocking time sebelumnya dilakukan PPIH dalam pengadaan pemondokan di Madinah dan terbilang efisien. Namun, sewa paruh musim itu repotkan jemaah dan petugas haji. Masalah yang timbul dari penyewaan ini, antara lain, koper jemaah terpisah dari pemiliknya selama berhari-hari dan penginapan jemaah dalam satu kloter terpencar dengan jarak berjauhan. Kondisi itu menyulitkan petugas haji dalam melayani jemaah. “Saya diminta Kasubdit Akomodasi Kementerian Agama Nasrullah Jasam untuk menyiapkan kemungkinan sewa hotel satu musim,” kata Kepala

ANTARA /ARI BOWO SUCIPTO

dua bulan mengikuti induknya di Batu Secret Zoo, Jatim Park di Batu, Jawa Timur, kemarin. Dengan kelahiran bayi gajah tersebut, koleksi gajah di taman satwa itu menjadi lima ekor.

Furniture,Car,Fashion,Promotion,Walet ,Bag,Shoes,Etc Harco Elektronik Mangga Dua,Ruko Blok.B No.2 Jakarta Tlp:0216128888/www.dhenigleather.com

PERHIASAN STAR ARLOJI ,BELI JAM bkas/berlian dgn hrgTgg ROLEX,BULGARI,OMEGA,BREITLING,dll,Hub:Bp. TONY 392 9079, 0812 9455 198 Apt Menteng Prada Lt. 1 No.10 A dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).

ANTARA /BERNADETA VICTORIA

menunjukkan produk Amway Indonesia kepada Bupati Kabupaten Pekalongan, Asip Kholbihi, pada acara penandatanganan nota kesepahaman mengatasi masalah kurang gizi antara Nutrilite Little Bits Amway Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Jakarta, kemarin.

PPIH Daker Madinah Amin Handoyo seperti dilaporkan wartawan Media Indonesia Siswantini Suryandari dari Madinah, kemarin. Amin dan tim dari Seksi Perumahan sudah melakukan pertemuan dengan asosiasi penyedia pondokan di Madinah (majmuah) pada Senin (2/10). Hasilnya, tidak semua majmuah siap menyediakan hotel dengan penyewaan penuh untuk In donesia. Mereka sudah te rikat kontrak dengan negara lain. Apabila sewa semusim diberlakukan, mereka harus menolak jemaah asal negara lain. “Mereka keberatan. Namun, ada jalan keluarnya, mungkin untuk Indonesia sewanya diberlakukan mulai 5 sampai 28 Zulkaidah,” tutur Amin. Pada kesempatan berbeda, Kasubdit Akomodasi Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Nasrullah Jasam mengatakan, jika tidak bisa, pilihannya ialah menggabungkan sistem pondokan blocking time dan satu musim. (H-2)

BAYI GAJAH: Bayi gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) yang berusia

KULIT ASLI

KERJA SAMA KESEHATAN: Presiden Direktur PT Amindoway Jaya, Koen Verheyen (kiri),

berbagai kegiatan menyampaikan pelajaran yang inovatif, serta melibatkan siswa selama proses belajar mengajar. Di sana saya bertemu dengan guru dari seluruh dunia,“ imbuh Ahmad. Hal senada disampaikan rekannya, Shilva Karpe. “Poin utama dari pengalaman berharga ini, saya memahami kita akan menularkan pada anak-anak. Mereka para pelajar harus sadar akan ruang, teknologi, dan bagaimana dunia berkembang menuju angkasa luar,” kata dia. Guru lain, Andriana, menambahkan dirinya optimistis di masa depan akan lahir calon astronaut dari Indonesia. “Untuk itu, mari kita menjadikan sains dan matematika sebagai topik favorit sehingga kita bisa meningkatkan minat siswa sebagai pelajar mandiri,” ajaknya. Presiden Direktur Honeywell Indonesia Alex J Pollack mengaku bangga dengan para guru Indonesia karena berhasil lulus dari pelatihan itu. “Honeywell sebagai perusahaan teknologi dan perangkat lunak ter kemuka berkomitmen bekerja sama dengan guru di Indonesia menumbuhkan rasa ingin tahu akan matematika dan sains di kalangan siswa.” (Bay/H-3)

INFORMASI PEMASANGAN IKLAN Sales Counter 021 - 581 2088 ext. 41159/41160 Direct 021 - 581 2113 Faximile 021 - 581 2110

HUMANIORA

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

Konser Kemanusiaan Siap Digelar

ANTARA /ADITYA PRADANA PUTRA

TERENDAM ROB: Warga melintasi rumah yang ditinggal pemiliknya akibat terendam rob di Kampung Tambakrejo, Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah,

kemarin. Sejumlah titik di Semarang kerap kali terendam rob dan sebagian wilayah pesisirnya mengalami gelombang abrasi yang dipicu berkurangnya kawasan hutan bakau (mangrove).

Perlu UU Pengawasan Obat Undang-undang diperlukan untuk pengawasan obat dan makanan. DPR akan menyambut baik bila pemerintah berinisiatif mengusulkan RUU tentang itu. INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

NGGOTA Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengapresiasi keinginan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM). Menurutnya, dalam pengawasan obat dan makanan perlu ada undang-undang khusus yang mengatur. “Salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan kewenangan Badan POM ialah dengan membuat undang-undang (UU) sendiri. Dengan be-

gitu, ada payung hukum untuk melindungi dari aspek penyalahgunaan obat,” kata Saleh di Jakarta, Selasa (3/10) . Ia mengatakan, DPR menyambut baik apabila pemerintah berinisiatif mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) tentang pengawasan obat kepada dewan. “Komisi IX DPR sangat senang jika RUU pengawasan obat dan makanan menjadi inisiatif pemerintah. Diharapkan, dalam revisi prolegnas (program legislasi nasional) yang akan dilakukan dalam minggu ini, usulan tersebut dimasukkan,” tambahnya.

Menurutnya, dengan adanya regulasi yang mengatur khusus tentang pengawasan obat, fungsi dan kewenangan Badan POM dalam hal pengawasan dan penindakan tidak akan tumpang tindih dengan lembaga lain. Sebab, saat ini Badan POM belum bisa bekerja maksimal karena adanya tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain, termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Selain itu, ujar Saleh, kewenangan untuk menindak juga belum diberikan maksimal kepada Badan POM, lantaran saat ini masih menunggu disahkannya peraturan presiden (perpres). “Selama ini, jika ada persoalan yang terkait dengan obat dan makanan, semua pihak pasti menoleh ke BPOM. Padahal, tidak semua persoalan

itu dapat diselesaikan sendiri oleh BPOM. Mereka masih perlu berkoordinasi dengan instansi lain seperti Kemenkes dan kepolisian,” tegas anggota dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu. Oleh karena itu ia menilai keberadaan UU pengawasan obat sangat penting. Indonesia juga semestinya berkaca pada negara lain untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai prioritas. Di tengah kompetisi perdagangan bebas yang semakin kuat, tambahnya,

Melalui daring Indonesia, tutur Saleh, juga harus dapat memastikan seluruh produk yang masuk ke negeri ini aman dikonsumsi, termasuk produk obat, makanan, dan kosmetik yang dijual secara daring.

“Yang mengkhawatirkan sekarang ialah penjualan secara online. Produk-produk dari negara lain dengan mudah melintasi batas teritorial. Semua harus bisa diawasi dan dipastikan aman,” ucapnya. Terkait dengan pemberantasan obat ilegal, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek saat berkunjung ke Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin, menyatakan sudah bekerja maksimal. Kemenkes sudah bekerja sama dengan Polri, instansi lain, dan masyarakat agar peredaran obat ilegal terus berkurang dan akhirnya hilang di pasaran. Di sisi lain, Balai Besar POM Makassar, Sulawesi Selatan, segera melakukan penyuluhan intensif kepada masyarakat seputar bahaya penyalahgunaan obat dan dan penggunaan obat terlarang. (HS/LN/H-2)

Baru 30% Data RS Terintegrasi BPJS

MI/ARYA MANGGALA

TAYANG PERDANA FILM EAGLE AWARDS: Lima film dokumenter terpilih dari ajang Eagle Awards Documentary Competition 2017 tayang perdana di Cinema XXI Plaza Senayan, Jakarta, kemarin.

Film Eagle Awards Ditayangkan LIMA film dokumenter terbaik yang terpilih dalam Eagle Awards Documentary Competition 2017 disajikan dalam gala premiere di Cinema XXI, Plaza Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua Harian Yayasan Eagle Institute Bestina Virgiati mengatakan Eagle Awards Documentary Competition yang tahun ini mengangkat tema Indonesia Cerdas bisa menjadi medium untuk meneropong cara pandang kaum intelektual muda Indonesia dalam melihat aspek-aspek pendidikan di Indonesia. “Itu tampak sekali dalam lima film terpilih ini, bagaimana keberagaman perspektifnya serta keberagaman cara melihat kenyataan yang unik serta konstruktif tentang dunia pendidikan kita serta dinamikanya,” ujar Besti. Eagle Awards Documentary

Competition, lanjut dia, merupakan perpaduan antara kompetisi, pendidikan, dan produksi. “Film Eagle Awards tidak semata-mata melayani estetika, tetapi juga harus mampu mendorong perubahan sosial di masyarakat menjadi lebih baik.” Sekilas tentang kelima film dokumenter terpilih itu, film Marka menceritakan perjuangan seorang anak TKI di Sarawak, Malaysia, yang tidak mendapatkan akses pendidikan karena dia anak seorang TKI. Film Andreas: Melawan Realitas mengisahkan perjuangan Andreas Aujat asal Bovan Digoel, Papua, anak seorang tuan tanah yang berjuang keras untuk sekolah di tengah situasi sosial yang sangat keras, seperti kebiasaan mabuk di masyarakat dan kondisi ekonomi yang serbasulit.

Film Mengeja Belantara bercerita tentang sebuah sekolah alam di Desa Salulebbo, Mamuju, Sulawesi Barat, yang didirikan sendiri oleh masyarakat desa. Film Mendengar Senyuman mengisahkan seorang tuna-netra di Bekasi, Jawa Barat, yang pantang menyerah m e n ge nya m p e n d i d i k a n . Akhirnya ia bisa mengakses pendidikan di usia 28 tahun. Adapun film Di Atas Genteng mengisahkan perjuangan warga Desa Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, melalui lomba binaraga pekerja genteng dalam menunjukkan kepada dunia luar bahwa di desa mereka terdapat peradaban di tengah gempuran industri yang mengepung. Kelima film itu akan ditayangkan Metro TV pada 9–13 Oktober 2017. (Ths/H-3)

HINGGA saat ini baru sekitar 30% rumah sakit (RS) yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jamin an Sosial (BPJS) Kesehatan mengintegrasikan sistemnya ke dalam sistem BPJS Kesehatan. Sistem itu dapat diakses dalam aplikasi Aplicares di laman BPJS Kesehatan. “Sejauh ini baru ada 323 rumah sakit atau 30% yang menunjukkan ketersediaan tempat tidur dan dapat diakses di Aplicares,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat di Jakarta, kemarin. Integrasi sistem bertujuan memudahkan pasien memperoleh berbagai informasi mengenai fasilitas yang dimiliki RS atau fasilitas layanan kesehatan, termasuk ketersediaan kamar. Jumlah fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS tercatat lebih dari 2.000. Menurut Nopi, Aplicares BPJS Kesehatan mendorong agar lebih banyak fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama untuk mengintegrasikan sistem informasi mereka dengan sistem di BPJS Kesehatan. “Untuk lokasi fasilitas kesehatan, sudah 80% dapat dilihat dengan Aplicares, termasuk ketersediaan profilnya. Tapi untuk display tempat tidur dan kamar memang perlu dikoneksikan lagi,” ucapnya. Sementara itu, Deputi BPJS Kesehataan Wilayah Sumatra Bagian Tengah

“Sejauh ini baru 323 rumah sakit atau 30% yang menunjukkan ketersediaan tempat tidur dan dapat diakses di Aplicares.” Nopi Hidayat

Kahumas BPJS Kesehatan (Sumbagteng) Siswandi meminta Pemerintah Provinsi Riau memerintahkan manajemen rumah sakit untuk menginformasikan secara transparan keberadaan ruang neonatal intensive care unit (NICU) dan pediatric intensive care unit (PICU). “Ruangan NICU dan PICU dibutuhkan sebagai ruang perawatan intensif bagi bayi sampai usia 28 hari dan anak-anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organorgan vital,” kata dia di Pekanbaru, baru-baru ini. Pendapat itu disampaikan Siswandi terkait dengan meninggalnya Debora, bayi berusia 4 bulan, di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, yang diduga karena tidak tertangani dengan baik setelah orangtuanya berniat menggunakan kartu BPJS Kesehatan. (Ind/Ant/H-2)

KONSER yang melibatkan perempuan penyintas peristiwa 1965 akan dilaksanakan di Jakarta pada 13 Desember mendatang. Puluhan perempuan penyintas 65 itu bersama keluarga mereka yang tergabung dalam paduan suara Dialita beserta beberapa musikus muda seperti Bonita dan Junior Soemantri akan terlibat dalam konser tersebut. “Ini sudah diinisiasi sejak 2014. Tahun ini akan bisa diwujudkan dengan tema konser Lagu untuk anakku,” kata produser konser Faiza Mardzoeki dalam jumpa pers yang berlangsung di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan persiapan konser dilakukan tidak sebentar karena untuk pergelaran tersebut juga butuh waktu untuk mengumpulkan lagulagu dan para perempuan penyintas. Faiza mengatakan sebanyak 10 lagu yang akan disajikan merupakan hasil karya perempuan korban peristiwa 1965 yang diciptakan di dalam penjara. Cerita perjuang an mereka saat bertahan hidup di balik jeruji besi menjadi yang paling banyak terkandung di dalamnya. “Bagi orang yang tidak mengenal, kata penjara menakutkan. Namun, ternyata

dari sana muncul karya-karya menyejukkan. Kami harap mereka yang mendengar, khususnya anak muda, bisa mendapat nilai dan pesan tentang keadilan, kesetaraan, keterbukaan, dan kebebasan untuk berekspresi nantinya,” ujar Faiza. Salah seorang anggota Dialita dan penyintas peristiwa 65, Utati Koesala, mengatakan lagu-lagu yang akan dinyanyikan merupakan karya yang tercipta di dalam ruang tahanan. Menurutnya, ratusan kaum perempuan yang ketika itu ditahan tanpa alasan umumnya merasa perlu mengekspresikan diri dan perasaan. Salah satunya mereka tuangkan melalui lagu. “Memang mungkin ini sebagai hasil dari kehidupan kami bertahun-tahun di dalam (penjara) dengan keadaan yang serbakekurangan,” ujar Utati. Meski dalam kondisi seperti itu, ujarnya, mereka tetap punya keyakinan dapat bertahan hidup. Mereka terus saling menghibur satu sama lain lewat lagu. “Diawali dari hal-hal itulah, kami membuat lagu. Ini agar anak-anak muda mengetahui perjuangan kaum perempuan terdahulu yang tidak mudah,” kata dia. (Pro/H-2)

ANTARA /MOHAMAD HAMZAH

KUNJUNGAN MUSEUM: Sejumlah pelajar mengamati

berbagai benda koleksi Museum Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah, kemarin. Selain untuk memperkenalkan keragaman budaya ataupun sejarah Nusantara khususnya Sulawesi Tengah, kunjungan itu juga untuk menumbuhkan minat pelajar agar menjadikan museum sebagai tempat belajar.

NUSANTARA

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

Rempah Berjaya 10 Tahun Lagi

MI/DWI APRIANI

PEMBANGUNAN JEMBATAN MUSI VI: Pengerjaan proyek pembangunan Jembatan Musi VI Palembang, Sumatra Selatan, kemarin. Pembangunan jembatan yang memiliki panjang 1.225 meter dan lebar 3,5 meter itu untuk menunjang sarana transportasi Asian Games 2018. Hingga saat ini, pengerjaannya telah mencapai 70%.

Ketua DPRD Sulbar Jadi Tersangka Pimpinan DPRD diduga mengatur anggaran sebesar Rp350 miliar. Kongkalikong berakhir di tangan jaksa. LINA HERLINA

lina@mediaindonesia.com

ERIAAN pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Barat melakukan bancakan APBD anggaran 2016 berakhir sudah. Kemarin, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan empat pemimpin dewan sebagai tersangka. Mereka ialah Ketua DPRD Andi Mappangarra dan tiga wakil ketua, yakni Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, dan Harun. “Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 65 saksi secara maraton,” kata Kepala

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Jan S Maringka, di Makassar, kemarin. Para saksi, lanjutnya, terdiri atas seluruh anggota DPRD, pimpinan dinas dan lembaga, pejabat pengadaan, pengusaha, dan pihak terkait. Keempat pemimpin DPRD ditetapkan jadi tersangka karena diduga bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD 2016. Di antaranya, mereka menyepakati besaran nilai pokok anggaran Rp360 miliar untuk dibagikan kepada pimpinan ataupun anggota DPRD sebanyak 45 orang.

PULAU KE PULAU

Polri Selidiki Kematian Siswa SPN MABES Polri menurunkan tim untuk menyelidiki kematian Djunaidi Jafar, 18, siswa Sekolah Polisi Negara Karombasan, Manado, Sulawesi Utara. Sejak korban ditemukan tidak bernyawa Sabtu (30/9), sampai kemarin penyebab kematian korban belum diketahui. “Tim Mabes Polri datang untuk menyelidiki penyebab kematian seorang siswa SPN Karombasan Manado. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara,“ kata Kepala Bidang Humas Polda Sulut Komisaris Besar Ibrahim Tompo, kemarin. Djuanidi, lanjutnya, meninggal dunia saat menjalani tes penerimaan anggota Polri. Panitia sudah mengetahui kondisi fisik korban dan ia mendapat ikatan pita merah di lengan tangannya. (VL/N-2)

100% Desa di Rote Ndao Berlistrik LISTRIK akhirnya menyala di seluruh kecamatan di Kabupaten Rote Ndao, kemarin. Kecamatan Landu Leko menjadi kecamatan terakhir yang dialiri listrik berjaringan PLN. Penyalaan listrik ditandai dengan pengisian token listrik oleh General Manager PLN Wilayah NTT Christyono. “PLN berkomitmen membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dengan membangun infrastruktur kelistrikan hingga ke desa-desa,” tuturnya. Kondisi berbeda terjadi di Sumatra Selatan. Meski surplus, di provinsi banyak desa yang belum teraliri listrik. “Masih ada daerah yang belum teraliri listrik karena sebaran gardu induk dan jaringan listrik yang belum sepenuhnya ada di Sumsel,” kata Plt Kadiv Humas dan Hukum PLN Sumsel, Jambi, dan Bengkulu, Rosmalina. (PO/DW/AS/N-2)

“Jumlah itu terealisasi pada 2016 sebesar Rp80 miliar untuk kegiatan pada dinas pekerjaan umum, dinas pendidikan, dan sekretaris dewan,” sambung Jan.

Kepala dinas ditahan Di Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Negeri Manggarai menahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur, Laurens Loni. Kemarin, dia diperiksa secara maraton sebelum ditahan. Laurens menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung inspektorat Manggarai Timur anggaran 2015. “Saat dana proyek itu dikucurkan, tersangka menjabat Kabag Administrasi Pembangunan dan Tata Pembangunan Manggarai Timur. Dalam proyek yang menelan anggaran

Rp1 miliar lebih itu, ada kerugian negara mencapai Rp300 juta,” kata Kajari Manggarai Agus Suyanto. Saat proyek berlangsung, Laurens menjadi panitia pelaksana kegiatan. Jaksa memutuskan menahan tersangka setelah beberapa kali melakukan pemeriksaan. Kemarin, KPK juga mengembangkan kasus suap Raperda Penyertaan Modal PDAM Bandarmasih dengan memeriksa sejumlah pejabat Pemkot dan DPRD Banjarmasin. Setelah Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah, tim penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Ibnu Sina. Pemeriksaan terhadap Hermansyah dan sejumlah pejabat lain berlangsung sejak pagi hingga sore di Kantor Polda Kalimantan Selatan. Seharusnya, pada hari yang sama Ibnu sina juga diperiksa.

PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH

Hujan Buatan Padamkan Kebakaran KEBAKARAN hutan dan lahan masih terjadi di Kalimantan Tengah. Pemerintah berusaha memadamkan api dengan membuat hujan buatan mulai 26 September lalu hingga 14 Oktober nanti. “Selain di kawasan yang terbakar, hujan buatan juga dibuat di kawasan yang kekeringan dan rawan terbakar. BMKG memastikan penyemaian garam di Kalimantan Tengah sangat dimungkinkan karena sudah banyak awan yang berpotensi untuk menjadi hujan,” kata Kepala Plt Badan Pengendalian Bencana dan Pemadam Kebakaran Kalimantan Tengah, Darliansyah, kemarin. Hujan buatan sudah membuahkan hasil. Sejumlah kawasan terbakar sudah bisa dipadamkan. Sejak Juli, kebakaran hutan terjadi 239 kali dengan luas kawasan terbakar mencapai

952 hektare. Sementara itu, hujan deras di Sumatra Barat membuat jalan lintas Sumatra ruas PadangSolok tertimbun tanah longsor di Lubuk Paraku Km 17, Kota Padang. “Tanah di kawasan itu labil dan bergerak setelah hujan lebat. Ada empat titik rawan longsor di kawasan itu,” ujar Kepala BPBD Padang Edi Hasymi. Dari sejumlah daerah dilaporkan pancaroba diprediksi memunculkan sejumlah penyakit. Warga diminta mengantisipasi, antara lain mencegah penyebaran demam berdarah. “Hujan awal ini telah menimbulkan genangan yang bisa menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk penyebab demam berdarah,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Fita Yulia Kisworini. (SS/YH/AU/YK/JI/MG/RF/BB/BK/ PO/N-2)

Lembata akan Bentuk 45 Kampung KB

ANTARA/IGGOY EL FITRA

TARI ULIAT BILOU: Tiga sikereii (dukun tradisional Mentawai) membawakan tarian Turuk Uliat Bilou pada Festival Pesona Mentawai di Pantai Mapadegat, Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, kemarin. Tarian tradisional itu menceritakan kehidupan monyet yang selalu bergembira.

DENPASAR, BALI

Pengungsi Gunung Agung Tetap Berdaya P

PEMKAB Lembata, Nusa Tenggara Timur, akan membentuk 45 kampung KB untuk meretas ketertinggalan. Selain untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, Kampung KB diproyeksikan untuk membebaskan warga dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. “Saat ini, kami sudah meresmikan beroperasinya tujuh kampung KB. Kami menargetkan dalam satu tahun bisa menambah beroperasinya lima kampung KB, ” ungkap Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Ambrosius Wuring Leyn, kemarin. Di Jawa Timur, BKKBN memberikan perhatian khusus pada lima daerah miskin di provinsi itu, yakni Sampang, Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, dan Pamekasan. “Ada korelasi antara tingginya laju pertumbuhan penduduk dan angka usia subur yang menganggur,” kata Kepala BKKBN Jawa Timur Yenrizal Makmur. (PT/FL/BY/N-2)

Lima Pekerja Tewas Terbakar INDUSTRI rumahan keripik tempe di Jalan Raya Candi V, Kelurahan Karangbesuki, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, terbakar, dan menyebabkan lima pekerjanya tewas, kemarin. Kebakaran itu bermula dari tumpahan minyak tiner yang menyambar penggorengan hingga menimbulkan ledakan. Saat kejadian, tujuh pekerja tengah bekerja. Dua pekerja, yakni Taufiq dan Yudi, bisa menyelamatkan diri meski mengalami luka bakar ringan. “Lima pekerja lainnya tewas di tempat kejadian,” jelas Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Hartono. (BN/N-2)

Pemeriksaan terkait dengan kasus rasywah yang menjerat Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Ruslami, Dirut PDAM Bandarmasih Muslih, Ketua Pansus Penyertaan Modal Pemkot Banjarmasin ke PDAM Bandarmasih Andi Effendi, dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih Trensis. “Saya menjawab lebih dari 10 pertanyaan, soal keberangkatan ke Jerman untuk membeli peralatan PDAM,” kata Hermansyah. Untuk mencegah praktik pungli, Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo mengaku akan menerapkan sanksi keras. “Aparatur sipil negara harus berlaku lurus dalam tugas pelayanan kepada masyarakat. Jika terbukti melakukan pungutan liar, mereka akan langsung dipecat dan diproses hukum,” tegasnya. (JL/DY/WJ/N-2)

MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman mendeklarasikan pengembalian kejayaan 500 tahun rempah Indonesia dari Kota Ambon, Maluku. Deklarasi ditandai dengan penyerahan bantuan anakan pohon pala dan cengkih kepada petani dari 11 kabupaten/kota se-Maluku di Kota Ambon, kemarin. “Pada 500 tahun lalu, Inggris, Portugal, Spanyol, Belanda, Tiongkok, dan Arab datang ke Maluku karena rempahrempah. Sekarang, kita deklarasikan untuk mengembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesia, khususnya di Maluku dan Maluku Utara,” kata Menteri Andi. Sebelum penyerahan bantuan itu, Menteri menggelar rapat kerja terkait dengan program itu di Kantor Gubernur Maluku. Pejabat terkait dari Pemprov Maluku dan Maluku Utara ikut terlibat. Amran menargetkan dalam 10 tahun ke depan, kejayaan rempah Nusantara, terutama dari Maluku, bisa terwujud. Untuk program itu, pada tahun ini, Kementerian Pertanian mengucurkan dana Rp200 miliar bagi dua provinsi untuk pembibitan cengkih, pala, kayu manis, dan cokelat. “Untuk mengembalikan kejayaan rempah Nusantara, kami mengalokasikan anggaran total Rp5,5 triliun khusus bibit. Tahun ini, kami kucurkan Rp100 miliar untuk Maluku dan Rp100 miliar bagi Maluku Utara,” tambahnya. Bantuan untuk program itu diwujudkan dengan pemberian alat mesin pertanian berupa 20 traktor. Di Bangka Belitung, untuk membangkitkan gairah perdagangan lada, Kementerian Perdagangan menggelar Pepper Day yang berlangsung di Bangka Tengah. Kegiatan itu diharapkan bisa menjadi forum interaksi pemangku kepentingan guna memperkuat perdagangan lada, sebagai komoditas yang menjanjikan. “Pepper Day merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan sebagai bentuk dukungan dan komitmen Indonesia sebagai anggota International Internasional Pepper Comunity,” kata Staf Ahli Menteri Perdagangan Dody Edward. Indonesia bersama Vietnam, Malasyia, Sri Lanka, dan India merupakan anggota IPC, yang mengekspor 90% lada dunia. Indonesia menjadi produsen lada terbesar kedua setelah Vietnam. (HJ/RF/WJ/N-2)

DOK BCA

KAMPANYE GNNT: Direktur BCA Lianawaty Suwono (kanan) dan Kepala Kantor Wilayah IV BCA Frengky Chandra Kusuma menunjukkan kartu Flazz BCA di sela-sela kampanye Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) di Denpasar, Bali, Minggu (1/10). Kampanye penerapan 100% transaksi nontunai di tol tersebut merupakan komitmen dukungan untuk melayani transaksi di seluruh ruas tol di Bali.

ROGRAM pemberdayaan pengungsi Gunung Agung asal Kabupaten Karangasem dilakukan Wali Kota Denpasar, Bali, IB Rai Dharmawijaya Mantra. Aparaturnya meng-ajarkan pembuatan tas dan kerajinan tangan lain dengan bahan barang bekas yang masih layak diolah. “Kami mengajak para pengungsi untuk tetap produktif meski berada jauh dari rumah mereka. Pengungsi harus terus berkegiatan untuk menghindarkan kejenuhan,” ungkap IB Rai saat mengunjungi posko pengungsi di Lapangan Kompyang Sujana. Ia juga meminta aparaturnya memberi perhatian kepada anak-anak usia sekolah. “Mereka harus segera sekolah lagi. Perbekel dan lurah harus memperhatikan masalah ini.” Di Denpasar, jumlah pengungsi Gunung Agung mencapai 89 orang. Mereka tersebar di sejumlah pos pengungsian.

Kemarin, Polda Bali juga menurunkan tim untuk membantu pengungsi. Mereka melakukan trauma healing, g pelayanan medis, dan mengangkut anak-anak ke sekolah. “Kami bergerak cepat untuk meminimalisasi dampak psikologis yang dialami pengungsi. Trauma healing g sangat diperlukan,” kata Kabiro SDM Polda Bali Kombes Jawari. Jumlah pengungsi Gunung Agung sudah mencapai 150.109 jiwa yang tersebar di 435 titik, kemarin. Mereka warga Karangasem yang berasal dari 28 desa rawan bencana. Di Denpasar, Gubernur Made Mangku Pastika menemui semua konsulat jenderal negara asing yang ada di Bali. Ia memastikan warga asing tiak perlu khawatir untuk berkunjung ke Pulau Dewata. “Jika Gunung Agung meletus, hanya 28 desa di Karangasem yang terdampak. Sekarang, desa-desa itu juga sudah diko-

songkan,” jelasnya. Ia meminta lima negara yang sudah mengeluarkan travel warning, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan Selandia Baru untuk segera mencabut peringatan itu. Pastika mengundang 35 konjen. Soal kemungkinan Gunung Agung meletus dan bandara ditutup, Pastika menyatakan para turis yang datang tetap bisa pulang. Pemprov Bali akan membantu akomodasi dan mengalihkan mereka ke bandara terdekat di Surabaya ataupun Banyuwangi. Meski banyak hotel yang menerima penundaan kedatangan tamu, para peserta Kongres Advertising Se-Asia ternyata tidak membatalkan kegiatan yang akan berlangsung 9-12 November di Nusa Dua. Sekitar 2.000 delegasi dari negara-negara di Asia menyatakan tetap akan datang ke Bali. (OL/RS/N-2)

PEREMPUAN PERKASA

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

LIAN GOGALI

Kekuatan Kaum Hawa untuk Perdamaian Poso

Pengantar:

Perempuan perkasa tidak mesti diukur lewat karier, tetapi justru mereka yang sehari-hari berjuang menjadi kepala keluarga dan tulang punggung pendapatan. Tidak jarang pula mereka mampu menjawab kondisi penuh beban itu hingga melahirkan kemajuan lingkungan. Dalam memperingati HUT ke-47 Media Indonesia, apresiasi untuk para perempuan perkasa kami hadirkan lewat ke 48 sosok di antara mereka. Berikut sosok ke-31.

FOTO-FOTO: MI/ M TAUFAN SP BUSTAN

Percaya bahwa perempuan memiliki kekuatan dalam membangun perdamaian, Lian Gogali berupaya memulihkan Poso pascakonflik, lewat sekolah dan berbagai program untuk perempuan.

Biodata Nama lengkap Merlian Gogali Tempat/tanggal lahir Taliwan, 24 April 1978 Pendidikan Master bidang studi budaya dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta Sarjana bidang ilmu sosial Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta Kiprah Pendiri dan Direktur Institut Mosintuwu 2009/2010sekarang November 2008–November 2010 Koordinator Program wilayah Poso, Asian Muslim Action Network November 2007-November 2008, Pjs Ketua Koordinator Divisi Antikorupsi Poso Center Penghargaan 1. Champion Pegiat Perdamaian dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, April 2017 2. Maarif Award 2016 bersama Institut Mosintuwu 3. Shine on Award 2016 majalah Good Housekeeping Indonesia kategori pendidikan 4. Liputan 6 SCTV Award 2014 kategori kemanusiaan 5. Indie Home Women Award 2014 kategori kemanusiaan 6. Tokoh Perekat Republik Tempo 2013 7. Coexist Prize, New York 2012 Unsung Hero untuk isu interfaith

M TAUFAN SP BUSTAN

m.taufan@mediaindonesia.com

I sebuah rumah berarsitektur tradisional dengan material bambu, Merlian Gogali duduk sembari membaca buku. Di sekelilingnya, rak-rak penuh buku bertingkat hampir ke langit-langit. Perpustakaan Sophia, begitu nama tempat tersebut, lahir dari gagasan perempuan yang akrab disapa Lian ini. Saban hari, perpustakaan itu menjadi oasis ilmu bagi perempuan dan anak-anak Desa Tentena, Poso, Sulawesi Tengah. Pemandangan tersebut sesungguhnya juga mengisahkan kerja panjang Lian sejak 2009. Tahun itulah pendirian Institut Mosintuwu, organisasi kemasyarakatan akar rumput yang anggotanya terdiri dari para penyintas konflik Poso. Institut yang namanya diambil dari bahasa Pamona (salah satu suku di Poso) yang berarti ‘bekerja bersama-sama’ ini pula yang mewadahi lahirnya berbagai program pendidikan, pengorganisasian, hingga ekonomi solidaritas. Program pendidikan mereka di antaranya Sekolah Perempuan Mosintuwu, Project Sophia, dan Perpustakaan Sophia. “Sekolah Perempuan ialah sekolah alternatif yang mengumpulkan perempuan dari pelbagai agama, suku, dan latar belakang sosial, ekonomi, dan politik untuk belajar bersama agar meningkatkan pengetahuan, mengembangkan kreativitas, dan bekerja bersama,” jelasnya kepada Media Indonesia, beberapa waktu lalu. Saat ini sekolah perempuan yang programnya berlangsung selama satu tahun itu telah berkembang ke sejumlah wilayah di Poso. Bah-

kan, hampir semua kecamatan di Poso terdapat Sekolah Perempuan Mosintuwu. Saat berbincang kembali, Selasa (3/10), Lian menjelaskan latar belakang gerakannya yang berfokus pada perempuan. Hal itu disebabkan perempuan juga korban yang mengalami berlapis kekerasan dalam masyarakat karena konstruksi masyarakat yang patriarkat sehingga suara mereka tidak didengar atau dianggap tidak penting. Di sisi lain, kiprah perempuan amat penting karena merupakan penggerak perdamaian pertama dan utama dalam masyarakat akar rumput saat konflik maupun setelah konflik. “Saya percaya perempuan memiliki kekuatan dalam membangun perdamaian, melebihi lakilaki, karena perempuan mempertimbangkan soal memelihara dan melanjutkan kehidupan,” tutur perempuan kelahiran Taliwan, Tentena, 28 April 1979 itu. Sekolah Perempuan berperan sebagai pijakan awal untuk mempertemukan para perempuan yang berbeda latar belakang sosial, agama, dan suku untuk belajar bersama, belajar bekerja sama, membangun komunikasi, dan rasa saling percaya antarkomunitas. Kebersamaan ini dilanjutkan dengan memperkuat para perempuan dalam organisasi perempuan interfaith (antariman). “Karena itu, program Sekolah Perempuan Mosintuwu disebut juga sebagai gerakan perempuan antariman untuk perdamaian dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak sipil politik,” ungkap pemilik gelar sarjana bidang teologi dan master bidang humaniora ini.

baru yang diberi nama Perempuan Pembaharu Desa. Program baru yang digagas Lian bersama perempuan-perempuan di Poso ini merupakan sebuah inisiasi yang dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan gerakan perempuan di dalam desa sekaligus internalisa si nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender, nilai perdamaian, dan keadilan. Lulusan Sekolah Perempuan Mosintuwu bergabung menjadi relawan dalam program ini. Mereka disebut Tim Perempuan Pembaharu Desa. Kata ‘Pembaharu Desa dimaksudkan untuk melekatkan semangat para perempuan akar rumput untuk memberikan aksi dan kreativitas positif yang dapat membangun desa dan mengembangkan desa membangun. “Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan konteks dan masyarakat desadesa di Kabupaten Poso, tim Pembaharu Desa bekerja dalam beberapa isu, di antaranya tim rumah perlindungan perempuan dan anak, tim pendamping desa/ layanan masyarakat, tim Sophia/ anak/kampung literasi, tim usaha desa, dan tim reportase/media,” jelas Lian. Tim rumah perlindungan perempuan dan anak bertujuan meng-

hentikan dan mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di desa. Sementara itu, tim pendamping desa/layanan masyarakat melakukan aktivitas berpolitik di dalam desa. Mereka mendorong keikutsertaan perempuan dalam semua posisi pengambilan keputusan di struktur pemerintahan desa dan memastikan kelompok perempuan aktif dilibatkan dan terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan desa. Mereka juga melakukan kampanye dan advokasi pemenuhan hak layanan masyarakat, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tim usaha desa dipercaya untuk tugas menciptakan lapangan pekerjaan di dalam desa dengan mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di dalam desa. Mereka yang bergabung dalam tim ini akan bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengembangkan badan usaha milik desa. Salah satu bentuk yang dikembangkan tim usaha desa ialah pengelolaan sampah menjadi produk kreatif di dalam desa bekerja sama dengan Institut Mosintuwu. Selain itu, mereka memiliki usaha produksi kopi, kedelai, gula aren, ubi,

kapan melangkah ke pelaminan. “Yang pasti akan menikah,” ujarnya. Saat ini Lian sangat menikmati kebahagiaan hidup bersama sang anak. Kehadiran sang buah hati juga berperan besar terhadap Institut Mosintuwu. “Ya, Project Sophia itulah. Itu selain meggunakan nama Sophia, juga Sophia turun langsung ke lapangan untuk membagibagikan buku hingga membantu saya memberikan pelajaran bahasa Inggris kepada anak-anak di perdesaan,” ungkapnya.

Tidak hanya dari penuturan Lian, kemandirian dan kecerdasan sang buah hati memang mudah ditangkap siapa saja. Mereka yang berkunjung ke Institut Mosintuwu akan segera akrab dengan sosok sang anak. Gadis manis tersebut terbiasa menyambut tamu yang datang. Dengan percaya diri pula, ia akan menyambut obrolan bahkan menjadi teman diskusi pengunjung. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik, bocah berambut panjang itu juga akrab mengobrol dengan

cokelat, dan sebagainya. “Tim usaha desa yang dikelola anggota Sekolah Perempuan ini memiliki prinsip memastikan peredaran uang ada di dalam desa dan memastikan masuknya uang di dalam desa,” jelas Lian. Tidak hanya pada perempuan, Institut Mosintuwu juga memiliki sejumlah program untuk anakanak. Pendidikan alternatif melalui buku untuk anak-anak dijalankan lewat Project Sophia. “Dalam program ini buku menjadi strategis, bukan hanya karena membuka akses informasi dan pengetahuan yang luas dan lintas negara, melainkan juga membuka kemungkinan bagi ruang bertemu yang bebas dari prasangka,” tambah Lian. Segala kiprah Lian tersebut telah mendapat pengakuan bukan hanya dari dalam negeri tapi juga dunia. April lalu, ia baru mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari luar negeri, salah satu penghargaan yang ia peroleh adalah Coexist Prize pada tahun 2012. Namun bagi sosok seperti Lian, sederet penghargaan bukanlah tujuan. Baginya, lestarinya perdamaian di Poso tetaplah tujuan dan kebanggaan terbesar. (M-3)

Perempuan Pembaharu Kini lulusan Sekolah Perempuan tengah menggarap satu program

Menjadi Ibu Sekaligus Ayah KEPERCAYAAN diri Merlian Gogali dalam melahirkan program-program untuk perempuan sejurus pula dengan keberanian dalam menceritakan kisah hidupnya sendiri. Lian mengungkapkan sebelas tahun lalu, ketika mendapati diri hamil, ia mantap tidak menikah dan memutuskan untuk menjadi orangtua tunggal. Ia yakin keputusan itu akan lebih baik bagi sang anak ketimbang dibesarkan orangtua yang terus berbeda pendapat. “Jadi saya sendiri yang memutuskan untuk tidak menikah pascahamil

dan bertanggung jawab atas anak saya sendiri. Itu hak atas perempuan menurut saya,” ujarnya. Kepada sang buah hati, Lian tidak menutup mengenai sosok pria yang berperan penting dalam cikal keluarga kecil tersebut. Dengan pembicaraan terbuka itu, Lian mengaku kini sang anak yang telah berusia 10 tahun tidak lagi mempertanyakan hal-hal mengenai pria tersebut. Menatap masa depannya, Lian mengaku akan tetap menikah. Namun, ia belum gambaran tentang sosok pendamping maupun

tamu asing. Bakat seni sang anak pun sudah dikenal banyak orang di institut itu. Bukan saja menciptakan sendiri mainan dan barang-barang yang ia inginkan, sang bocah juga sanggup mendesain pesta ulang tahun. “Cita-citanya pun banyak, katanya mau jadi perancang busana, penata rambut, dan lainnya yang berhubungan dengan seni,” jelas Lian bangga. Kemandirian Lian dan sang buah hati pun menjadi keunikan sendiri bagi kehidupan di institut itu. (TB/M-3)

OLAHRAGA

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

SEKILAS GELANGGANG

Surakarta Tuan Rumah Peparpenas VIII KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga resmi menunjuk Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai tuan rumah penyelenggaraan pekan Paralympic Pelajar Nasional (Peparpenas) VIII yang akan berlangsung 7-15 November mendatang. “Berbagai persiapan mulai akomodasi sampai tempat pertandingan sudah dilakukan. Sejauh ini tidak ada kendala, hanya perlu sedikit perbaikan,” kata Kepala Bidang Olahraga Penyandang Disabilitas Kemenpora Ismun Dwi Karyatiningsih dalam jumpa wartawan di Kota Surakarta, kemarin. Peparpenas VIII akan diikuti 1.292 peserta dari 34 provinsi. Mereka akan memperebutkan 149 medali emas, 149 medali perak, dan 173 medali perunggu dari enam cabang olahraga, yaitu atletik, renang, bulu tangkis, bocia, catur, dan tenis meja. “Upacara pembukaan akan dilaksanakan di Stadion Sriwedari pada 10 November dan akan diikuti pula oleh 4.000 pelajar dari Surakarta,” kata dia. (FR/R-3)

Jonatan Bisa Dapat Tiket ke Dubai

MI/RAMDANI

RAMPUNG AKHIR TAHUN: Pekerja menyelesaikan renovasi kolam renang yang akan digunakan cabang olahraga renang pada Asian Games 2018 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Rabu (4/10). Renovasi arena terus digenjot agar rampung pada akhir tahun ini.

Kesempatan Pegolf Pelatnas Salah satu kekurangan para atlet Indonesia ialah kurangnya jam terbang mereka. Itu sebabnya setiap turnamen di dalam negeri harus dimaksimalkan. BUDI ERNANTO

budi_ernanto@mediaindonesia.com

ABAR gembira bagi para pegolf pelatnas Asian Games 2018. Mereka berkesempatan menjajal kemampuan para pegolf profesional. Kepastian itu didapat setelah mereka dipastikan bakal diikutsertakan pada turnamen golf internasional bertajuk Indonesian Masters 2017 yang akan berlangsung di Royale Jakarta Golf, Jakarta, pada 14-17 Desember mendatang. Dalam turnamen yang akan menjadi penutup rangkaian tur Asia

sekaligus invitasi utama di seluruh dunia tersebut, sebanyak 150 pegolf profesional bakal ambil bagian, termasuk 20 pegolf profesional Indonesia. Mereka datang dari 20 negara dan akan memperebutkan hadiah uang total senilai Rp10 miliar. “Dalam kejuaraan Indonesian Masters 2017 ini kami juga akan mengundang tiga atau empat pemain yang akan turun di Asian Games 2018 dengan harapan mereka bisa menggunakannya sebagai ajang uji coba,” kata pendiri Indonesian Masters Jimmy Masrin saat temu wartawan di

Jakarta, kemarin. Jimmy berharap, walaupun menghadapi saingan dari pemain-pemain top dunia, para pegolf Indonesia bisa berbicara. “Dalam turnamen yang bergengsi seperti ini memang cukup sulit, para pegolf kita seperti mendaki gunung tinggi, tapi saya harap pemainpemain kita bisa bersaing dan merangsek ke papan atas,” ujar Jimmy yang juga Kepala Bidang Organisasi Persatuan Golf Indonesia (PGI). Sebagai turnamen penutup tur, Indonesian Masters 2017 menawarkan 20 poin Oﬃcial World Golf Ranking (OWFR) bagi pemenangnya. Poin tersebut akan dihitung untuk menentukan juara Asian Tour Order of Merit. Juara dan runner-up Asian Tour Order of Merit itu berkesempatan mendapatkan tiket ke Kejuaraan

Terbuka dan Kejuaraan Dunia Golf di Meksiko pada 2018. Jimmy menambahkan, Indonesian Masters tahun ini terbilang istimewa karena mendapatkan dukungan dari perusahaan ternama yang menjadi sponsor utama, yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Telkom. “Keberhasilan turnamen tahun lalu, mendorong BNI untuk memperbarui hubungan dengan Indonesian Masters. Kami berharap turnamen tahun ini menjadi salah satu edisi paling sukses,” kata Anggoro Eko Cahyo, Managing Director of Consumer Business BNI.

Tambah atlet Untuk menembus target di Asian Games 2018, PB Perpani

mengajukan penambahan atlet ke Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima). Saat ini atlet yang terdaftar di pelatnas Satlak Prima hanya empat. “Dengan jumlah empat atlet, jika hanya mempertandingkan nomor recurve selayaknya atlet yang ditempa berjumlah 12 orang masing-masing 6 putra dan 6 putri,” jelas Sekjen PB Perpani Alman Hudri di Jakarta, kemarin. Alman menambahkan, jika nomor compound juga dipertandingkan, jumlah atlet harus ditambah menjadi 24 orang. Penambahan atlet dalam pelatnas, kata dia, tidak lain untuk lawan tanding bagi atlet tim inti. Selain itu, untuk meningkatan prestasi atlet tim inti atau memberikan peluang bagi atlet lapis kedua menggantikan senior. (R-3)

PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie mengaku tidak menyangka dirinya berpeluang berlaga di Super Series Final 2017 di Dubai pada 13-17 Desember mendatang saat ia menempati posisi ke-11 dalam daftar peringkat ‘Road to Dubai’. “Sebenarnya saya tidak menyangka bisa berpeluang dengan poin yang masih kejar-kejaran, untuk meraih posisi delapan besar peringANTARA kat dengan sisa empat turnamen super series tahun ini, Jonatan Christie siapa pun bisa masuk,” kata Pebulu tangkis Indonesia Jonatan di Jakarta, kemarin. Untuk bisa berlaga di Dubai nanti, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) memberlakukan sistem peringkat ‘Road to Dubai’ yang hanya memberikan tiket bertanding kepada para pemain yang menempati posisi delapan besar. Dalam daftar tersebut, Jonatan berada di posisi ke-11 dengan 29.030 poin yang kalah 390 poin dari kompatriotnya, Anthony Sinisuka Ginting, di peringkat 10 dan defisit 2.410 angka dari pemilik peringkat delapan Lin Dan (Tiongkok). Dengan tersisa empat super series untuk 2017, yakni Denmark Terbuka (17-22 Oktober), Prancis Terbuka (24-29 Oktober), Tiongkok Terbuka (14-19 November), dan Hong Kong Terbuka (21-26 November), Jonatan perlu mengeluarkan kemampuannya agar bisa melangkah sejauh-jauhnya di setiap turnamen untuk bisa mengamankan langkahnya ke Dubai. (Ant/R-3)

11 Pegokar Ikuti World Rok Cup Italia SEBANYAK 11 pegokar nasional akan berlaga ajang tertinggi Final World Rok Cup 2017 di South Garda, Lonato, Italia, 11-14 Oktober mendatang. Mereka ialah pegokar yang menjadi juara Kejurnas Eshark Rok Cup Nasional dan Asia. Ke-11 pegokar tersebut datang dari kelas berbeda, yaitu Mini Rok, Junior Rok, Senior Rok, dan Master Rok. Mereka adalah Gael Julien (DSR Racing), Kanaka Gasasi (BMHS Racing), Rava Mahpud, Tirta Chandra Alim, Maouri Simon, dan Keanon Santoso (TKM Racing). Lalu, ada Sergio Noor, Silvano Christian, Adrian Hassan (Riser Shadaﬀ Motorsport), Firhand Ali (Tanada), dan Eris Mahpud (ESI Motorsport). Menurut Ade Satyaningtyas selaku manajer tim Indonesia, semua pembalap akan bertolak lebih awal ke Italia untuk melakukan aklimatisasi pada cuaca di Italia yang dingin. “Lebih dari itu, mereka juga ingin melakukan adaptasi dengan Sirkuit South Garda. Jadi akan lebih baik untuk melakukan adaptasi,” kata Ade di Jakarta, kemarin. (Beo/R-3)

Indonesia Berpeluang Gelar WRC UPAYA Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk membawa balapan internasional ke Tanah Air mulai membuahkan hasil. Tidak tanggung-tanggung, Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah dua kejuaraan bergengsi, yakni Kejuaraan Reli Dunia (WRC) dan Formula Elektrik (Formula E). Hal itu diungkapkan Ketua Umum IMI Sadikin Aksa pascapembukaan Rapat Koordinasi Olahraga dan Wisata IMI 2017 di Hotel Ambhara, kemarin. Menurut Aksa, FIA sudah mendekati Indonesia untuk bisa menggelar dua ajang balapan bergengsi di dunia tersebut pada 2019 mendatang.

“Untuk WRC, tahun ini mereka sudah dikontrol satu promotor sendiri. Mereka (FIA) sudah bilang untuk bisa menjadi tuan rumah salah satu seri WRC tidak perlu lagi memiliki reli provinsi atau reli nasional, tetapi sudah berbeda aturannya di saat promotor hanya akan melihat tingkat keaktifan kegiatan otomotif Indonesia dalam satu tahun dan kesiapan Indonesia secara finansial.” Indonesia berpeluang besar untuk bisa berpartisipasi sebagai satu dari 13 seri Kejuaraan Reli Dunia tersebut. Namun, mengingat seri WRC untuk tahun depan sudah ditutup, WRC mungkin dapat terselenggara

pada 2019. Hanya, lanjut Sadikin, semua bergantung pada provinsi yang menjadi tuan rumah. Dalam hal ini, Palembang, Sumatra Selatan, sudah menyiapkan arena. “Di Asia belum ada yang pernah menggelar seri WRC sehingga sebetulnya peluang kita berpartisipasi sebagai tuan rumah sangat besar. Namun, kembali lagi, semua bergantung pada kesiapan venue dan teknis dari Palembang sebagai tuan rumah dan pemerintah pusat untuk membayarkan uang kontrak sebesar 500 ribu euro di luar biaya penyelenggaraan,” lanjut Sadikin. Selain WRC, Indonesia ber-

potensi menggelar Formula E yang kini mulai populer di dunia balap mobil. Menurut Sadikin, Jakarta menjadi salah satu tempat incaran FIA karena dalam penyelenggaraannya FE dapat dilangsungkan di dalam kota karena luas sirkuit yang dibutuhkan hanya 2,1 km. Sayangnya, uang kontrak untuk FE saat ini semakin meningkat dan terbilang cukup mahal. Jika dua tahun lalu nilai kontraknya hanya 500 ribu euro, sekarang sudah meningkat tiga kali lipat menjadi 1,5 juta euro. Selain ajang balap mobil, satu ajang balapan Motocross Grand Prix dipastikan akan berlangsung di Indonesia. (Rul/R-3)

AFP/ PATRIK STOLLARZ

TUAN RUMAH WRC: Salah seorang pereli tengah melintasi etape 3 Reli Jerman di Klueserath,

dekat Trier, Jerman bagian barat, Agustus lalu. Indonesia berpeluang kembali menggelar Kejuaraan Reli Dunia pada 2019.

Halep Pupus Impian Sharapova

AP/MARK SCHIEFELBEIN

TERLALU TANGGUH: Petenis peringkat kedua dunia asal Rumania, Simona Halep, berusaha

mengembalikan bola ke arah Maria Sharapova (Rusia) pada babak kedua turnamen Tiongkok Terbuka, kemarin. Dalma laga itu Halep menang dua set langsung 6-2, 6-2.

M A N TA N p e t e n i s n o m o r satu dunia asal Rusia, Maria Sharapova, kembali harus mengubur impian untuk merebut gelar perdananya setelah hukuman skorsnya berakhir April lalu. Kali ini ia gagal membendung petenis nomor dua dunia asal Rumania Simona Halep dan menyerah 2-6, 2-6 pada babak kedua turnamen WTA Tiongkok Terbuka, kemarin. Pemilik lima gelar grand slam itu tidak bisa menutupi kekecewaannya. Apalagi ia baru kali ini kalah dari Halep. “Rasanya sulit dan mengecewakan. Terkadang ada saat-saat bahagia, tapi kadang ada juga saat menyedihkan. Momen itulah yang saya rasakan saat ini,” kata petenis berusia 30

tahun itu. Di sisi lain, Halep menjadi petenis wanita pertama yang lolos ke babak perempat final. “Pertandingan yang hebat. Saya pikir itu performa terbaik saya saat menghadapi Sharapova. Saya memulai dengan baik dan sangat senang bisa keluar sebagai pemenang,” kata Halep yang dalam tujuh pertemuan sebelumnya selalu kalah dari Sharapova. “Saat ini terasa berbeda karena sebelumnya saya selalu kalah dari Sharapova. Jadi kemenangan ini benar-benar spesial. Saya merasa seperti pernah memainkan pertandingan tadi sebelumnya dan sekarang saya bisa memikirkan tentang pertandingan berikutnya,” lanjut Halep.

“Saat ini terasa berbeda karena sebelumnya saya selalu kalah dari Sharapova. Jadi kemenangan ini sangat spesial.” Simona Halep Petenis Rumania

Di babak selanjutnya, Halep akan berhadapan dengan unggulan ke-11 Agnieszka Radwanska atau Daria Kasatkina, yang hingga berita ini diturunkan masih menunggu giliran bermain. Bagi Halep,

kedua calon lawannya itu sama-sama berbahaya. Halep mengaku pernah melawan Kasatkina pada pekan lalu di Wuhan Terbuka 2017. Petenis Rusia itu secara mengejutkan membuat Halep tidak berkutik dan menang dengan skor 6-2 dan 6-1 di babak 32 besar. “Bisa dibilang, jika melawan dia, berarti jadi ajang balas dendam. Dia punya teknik memukul yang berbeda.” Di sektor putra, Rafael Nadal hampir tersingkir ketika harus bermain tiga set melawan petenis Prancis Lucas Pouille. Namun, dia akhirnya menang 4-6, 7-6 (6), dan 7-5. Petenis peringkat satu dunia itu sekeligus membalas kekalahannya di Amerika Serikat Terbuka 2016. (WTA/AFP/Beo/R-3)

SEPAK BOLA

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

Klub Ultimatum Operator Liga 1 Ada tiga aspek yang menjadi tuntutan 15 klub yang tergabung dalam Forum Klub Sepak Bola Profesional Indonesia ke PT Liga Indonesia Baru, yaitu aspek bisnis, legal, dan teknis. NURUL FADILLAH

fadillah@mediaindonesia.com

K ANTARA/SIGID KURNIAWAN

MENEROBOS: Penyerang timnas Indonesia U-19 Egy Maulana Vikri (kiri) menggiring bola dibayangi pemain timnas Kamboja U-19 pada pertandingan persahabatan di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, tadi malam. Indonesia unggul 2-0 dan salah satu gol merupakan sumbangan Egy di menit-menit akhir pertandingan.

Pertahanan Solid Repotkan Timnas U-19 PERTAHANAN solid yang diterapkan Kamboja merepotkan dan membuat frustrasi timnas Indonesia U-19 pada laga persahabatan di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, tadi malam. Gol kemenangan skuat ‘Garuda Nusantara’ lahir di 10 menit terakhir untuk memastikan kemenangan 2-0. Menggempur pertahanan Kamboja sejak menit awal, Indonesia tidak juga mampu mencetak gol hingga babak pertama usai. Di babak kedua, kondisi serupa terjadi. Akhirnya kebuntuan itu berakhir saat laga memasuki menit 80-

an. Serangan Indonesia kian bergelombang dan makin kuat. Gol pun akhirnya tercipta melalui pemain yang masuk sebagai pengganti, Rafli Mursalim, pada menit ke-86. Rafli, dengan postur ideal sebagai ujung tombak, menggiring bola dan mampu lepas dari kawalan pemain lawan. Dia kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang gagal dijangkau kiper Kamboja, Chea Vansak. Tiga menit berselang, suporter Indonesia kembali bersorak gembira. ‘Garuda Nusantara’ kembali mencetak gol untuk

menggandakan keunggulan. Kali ini aksi kapten Egy Maulana Vikri yang menerima umpan terobosan Feby Eka Putra. Egy dengan cerdik mengecoh kiper Kamboja sebelum mengirim bola ke gawang yang sudah kosong. Di saat injury time, Indonesia mendapatkan kesempatan menambah keunggulan setelah wasit menunjuk titik putih saat Egy dilanggar kiper Kamboja di kotak terlarang. Sayang, Saddil Ramdani yang menjadi algojo gagal mengeksekusi hadiah penalti itu karena tendangannya masih bisa dimentahkan Chea Vansak.

Pencapaian itu pun menjadi modal positif bagi ‘Garuda Nusantara’ yang akan melakoni laga kualifikasi Piala Asia U-19 yang berlangsung 31 Oktober-8 November di Korea Selatan. “Seperti yang kami prediksi Kamboja memberikan kesulitan karena mereka memahami permainan kami dan mereka kompak bertahan. Tapi saat ketinggalan, mereka mencoba menyerang. Kalau ada waktu lebih, mungkin kami bisa lebih banyak mencetak gol,” ujar pelatih Indra Sjafri. Selanjutnya timnas U-19 akan melakoni uji coba melawan Thailand, Minggu (8/10). (Rul/R-1)

INERJA PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator Liga 1, kompetisi strata tertinggi di Indonesia, dipertanyakan. Bahkan, mayoritas klub yang berlaga di Liga 1 mengancam mogok jika dalam 14 hari ke depan tuntutan mereka tidak terjawab. Liga 1 musim ini diikuti 18 tim dan telah menggelar laga hingga pekan ke-28, atau tinggal menyisakan enam laga lagi bagi setiap tim. Akan tetapi, ketidakpuasan terhadap kinerja PT LIB disuarakan 15 klub di Jakarta, kemarin. Tiga klub yang memilih tidak ikut ialah Persib Bandung, PS TNI, dan Bali United. Direktur Utama Persija Jakarta, Gede Widiade, mengatakan ada tiga aspek yang menjadi tuntutan 15 klub yang tergabung dalam Forum Klub Sepak Bola Profesional Indonesia. Gede juga menyayangkan tidak adanya transparansi tata kelola kompetisi “Ada tiga aspek yang kami tuntut, soal kejelasan aspek bisnis, teknis, dan legal. Dari awal, surat perjanjian yang kami tanda tangani tidak dikembalikan ke klub lagi,” kata Gede. Pada aspek bisnis, tuntutan ke LIB ialah transparansi dari sumber dana, jumlah sponsor, hak siar, pelaksanaan siaran langsung pertandingan, for-

mulasi peringkat dan biaya rating televisi, pilihan waktu pertandingan, serta penggunaan anggaran. Di aspek legal, hal-hal yang dituntut ialah legal standing hubungan LIB dengan klub, kejelasan perjanjian hak dan kewajiban LIB dan klub, serta hak gaji pemain yang dipanggil timnas yang sekarang belum terealisasi. Masalah teknis, lanjut Gede, antara lain regulasi penggunaan pemain U-23 yang kerap berubah tanpa koordinasi. Demikian pula mengenai tolok ukur penggunaan wasit asing.

Klub menyayangkan tidak adanya transparansi tata kelola kompetisi sepanjang gelaran Liga 1 dari pihak PT LIB. Ultimatum pun dilontarkan jika tuntutan tidak dipenuhi LIB, salah satunya mengenai pengembalian surat perjanjian yang sudah disepakati klub dan PT LIB. “Kami 15 klub sepakat berhenti berkompetisi untuk sementara waktu,” ujar Bento Madubun, Media Oﬃcer Persipura Jayapura. Di bagian lain, Bali United

memilih tidak bergabung dengan 15 klub yang menuntut PT LIB dan menyatakan netral. CEO Bali United, Yabes Tanuri, mengatakan sejauh ini tidak ada masalah berarti yang membebani timnya selama berlaga di Liga 1. “Saya tidak ingin sepak bola Indonesia itu kembali di sanksi FIFA karena adanya permasalahan ini. Dari dulu Bali United itu selalu bersikap netral. Kalau sampai benar mogok berkompetisi, kami juga bingung mau bertanding sama siapa,” ujar Yabes ketika dihubungi, kemarin.

Pecat Nil Maizar Dari Padang, Sumatra Barat, prestasi mengecewakan Semen Padang FC di beberapa laga terakhir membuat Manajemen PT Kabau Sirah Semen Padang (KSSP) kehilangan kesabaran. Buntutnya, pelatih Nil Maizar didepak dari kursi kepelatihan. CEO PT KSSP, Iskandar Z Lubis, kemarin, mengatakan pihaknya dengan Nil telah bersepakat mengakhiri kerja sama. “Dengan demikian, Nil Maizar tidak lagi sebagai pelatih kepala di sisa laga Liga 1,” ujarnya. Menurut Iskandar, manajemen menyerahkan posisi pelatih sementara kepada asisten pelatih Delfi Adri dibantu Zulkarnain Zakaria dan Dino Sefrianto. Ketiganya bakal mendapat masukan dari Suhatman Imam selaku penasihat teknis. (YH/R-1)

KAMIS, 5 OKTOBER 2017

SEPAK BOLA

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 28

Aksi Kane bakal Jadi Penentu

AP/VICTOR R CAIVANO

BEREBUT DAMPINGI MESSI: Punggawa timnas Argentina bercanda dengan berebut tempat untuk bersanding dengan kapten Lionel Messi di sela-sela latihan di Buenos Aires, Argentina, Selasa (3/10) waktu setempat. Argentina akan melakoni laga krusial menjamu Peru di laga kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Amerika Latin, besok pagi WIB.

Argentina Butuh Sihir Messi NURUL FADILLAH

fadillah@mediaindonesia.com

ABAK kualifikasi Piala Dunia Rusia 2018 tinggal menyisakan beberapa pertandingan lagi. Kemenangan pun menjadi harga mati tim-tim yang belum menggenggam tiket ke Rusia, termasuk Argentina. Lionel Messi dkk memang tidak punya pilihan lain selain menang saat menghadapi Peru dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Latin (Conmebol) di Stadion Alberto J Armando, Buenos Aires, besok pagi WIB. Pasalnya, dengan lolosnya Brasil ke putaran final, praktis tinggal tiga tiket tersisa dari zona Amerika Latin plus satu kesempatan play-off bagi negara yang finis di tempat kelima. Padahal tim besutan Jorge Sampaoli masih tercecer di peringkat kelima dengan nilai 24, sama dengan koleksi poin Peru yang berada satu tingkat di atas mereka (keempat) tapi unggul dalam selisih gol. Mereka tertinggal tiga angka dari Uruguay yang ada di posisi kedua dan dua poin dari Kolombia. Belum lagi, Argentina juga harus mewaspadai dua tim yang ada di bawah mereka, yaitu Cile dan Paraguay. Untuk sementara, dengan Cile yang ada di posisi keenam hanya terpaut satu angka dan dengan Paraguay, Argentina hanya unggul tiga angka. Dalam posisi terjepit itu, kemenangan memang menjadi harga mati bagi Albice-

Jika melihat rekor pertemuan kedua tim, Argentina memang layak diunggulkan. Meskipun demikian, di lapangan segalanya amat mungkin terjadi.

Jika melihat rekor pertemuan kedua tim, sejatinya Argentina layak diunggulkan. Albiceleste tercatat menang 33 kali, imbang 13, dan hanya 7 kali kalah. Bahkan dalam kurun 16 tahun terakhir, Albiceleste tidak pernah kalah dari La Rojiblanca. Masalahnya ialah performa Argentina belakangan tidak stabil. Di lain pihak, Peru punya modal bagus menjelang laga. Mereka sukses meraih tiga kemenangan beruntun di babak kualifikasi. Selain itu, mereka tiga kali sukses menahan imbang Albiceleste di lima laga terakhir.

HARAPAN skuat the Three Lions Inggris untuk lolos dari babak kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Eropa terletak di pundak Harry Kane. Performa Kane yang memukau dengan mencetak 13 gol dalam delapan penampilan di semua kompetisi menjadikannya pemain kunci untuk membantu skuat Gareth Southgate lolos ke Rusia 2018. Inggris berpeluang besar lolos. Mereka memuncaki klasemen sementara Grup F dengan perolehan 20 poin hasil delapan pertandingan. Inggris unggul 5 poin atas rival terdekat, Slovakia. Dengan dua laga sisa, pasukan ‘Tiga Singa’ membutuhkan dua poin untuk lolos sebagai juara grup. Ketajaman Kane, striker subur Tottenham Hotspur, bakal menentukan kala menjamu Slovenia di Stadion Wembley, London, dini hari nanti. Menang berarti tiket sudah teraih kendati harus melakoni laga tandang di markas Lithuania, Minggu (8/10) malam. “Kane telah mencetak gol sebanyak para pemain kelas dunia dan dia telah melakukannya untuk banyak musim. Kane betul-betul brilian atas apa yang dia lakukan dan dia salah satu pemain terbaik di luar sana,” puji Joe Hart, kiper pilihan utama timnas Inggris. “Dia terus mencetak gol dan Anda tidak bisa meminta lebih dari itu. Banyak gol yang mungkin akan berlanjut saat ia berkostum timnas,” lanjutnya. Dalam perseteruan kontra Slovenia, skuat the Three Lions memiliki rekor yang sangat positif. Dari lima pertemuan terakhir, tim kampiun Piala Dunia 1966 itu tak pernah sekali pun kalah, dengan capaian empat kemenangan dan satu hasil imbang. Daya gedor Inggris bakal turun dengan absennya Delle Ali karena diskors akibat mengacungkan jari tengah saat laga kontra Slovakia yang berakhir 2-1, awal September lalu. Posisi aliran serangan bakal ada di diri Raheem Sterling, Eric Dier, dan pemain sayap Manchester United, Jesse Lingard. Pendamping Kane di lini depan bisa Daniel Sturridge atau Marcus Rashford. Di lain pihak, tim Slovenia enggan takut dengan ancaman tim tuan rumah. Hasil imbang 0-0 di pertemuan pertama, Oktober tahun lalu, menjadi pegangan bagi Bostjan Cesar dkk bahwa mereka bisa mengantisipasi tekanan the Three Lions. “Saya tahu Kane berada di performa terbaiknya, tetapi Inggris memiliki beberapa pemain berkualitas juga. Kami menghormati Inggris, tetapi kami tidak takut terhadap mereka,” ujar Cesar, kapten Slovenia. (AFP/Rul/R-1)

Tidak kawal khusus

leste. Apalagi babak kualifikasi tinggal menyisakan empat pertandingan lagi, termasuk menghadapi Peru. Dalam situasi itu, Argentina memang amat memerlukan sihir Messi. Namun, megabintang Barcelona itu pun butuh dukungan rekan-rekannya. “Kami mutlak harus menang untuk bisa mempertahankan semua dalam genggaman kami, ini sudah pasti mutlak. Saya lebih baik memainkan laga final Piala Dunia daripada melakoni laga penentu seperti me-

lawan Peru. Kami berharap semua pemain menunjukkan performa terbaik mereka,” ujar Manajer Umum Argentina Jorge Burruchaga. “Ini pertandingan yang sangat menguras pikiran jika dibandingkan dengan laga final yang pernah saya mainkan dahulu saat menghadapi Meksiko dan Italia yang jelas sangat menyenangkan karena saya tahu saya sudah mendekati pencapaian yang menakjubkan,” lanjutnya.

Keberadaan Messi di kubu Argentina sedikit banyak memang menjadi momok bagi Peru. Meski begitu, pelatih Peru Ricardo Gareca mengaku tidak akan memberi pengawalan khusus bagi El Messiah karena semua pemain Argentina sama berbahayanya. “Kami tidak secara umum menandai pemain, kami mungkin menganalisisnya, tetapi tidak menandainya. Messi adalah pemain yang sudah tidak bisa diperdebatkan kemampuannya. Dia sangat mengagumkan. Namun, bagi kami sebuah kehormatan sudah berada di panggung tempat kami berada sekarang ini dengan situasi seperti ini dan menghadapi Argentina yang memiliki pemain terbaik di dunia,” ujar Gareca. (AFP/AP/R-3)

Harry Kane

Penyerang Timnas Inggris AFP/ADRIAN DENNIS

KISI-KISI

Kuasai Trik Cetak Gol

Dilarang Main Basket

Kian Terobsesi Golf

ADA pepatah, anak lelaki tidak jauh beda dengan sang ayah. Itulah yang terlihat dari Cristiano Jr, putra dari bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo. Kemampuan hebat sang ayah dalam mengolah kulit bundar sudah mulai terlihat di diri Cristiano Jr. Apalagi baru-baru ini dia telah menuntaskan belajar sejumlah trik untuk mencetak gol ke gawang. DaDOK NIKE lam sebuah video komersial yang diproduksi salah satu merek pakaian olahraga, Cristiano Jr langsung mempraktikan trik itu di depan gawang yang dijaga mantan pemain Manchester United, Rio Ferdinand. Ferdinand juga tidak hanya menjadi kiper, tapi juga ikut berlatih bersama Cristiano Jr. Beberapa adegan memperlihatkan dia ikut melakukan push up bersama Cristiano Jr dan sempat kelabakan menangani tendangan jarak jauhnya. (DailyMail/Beo/R-1)

STRIKER Manchester United, Paul Pogba, dilarang bermain basket oleh klubnya saat menjalani pemulihan. Pogba seperti diketahui sedang mengalami cedera saat timnya menghadapi Basel di laga Liga Champions bulan lalu. Selain sepak bola, basket ialah salah satu olahraga favorit Pogba. Karena itu, tim medis meminta UniTHE SUN ted melarang Pogba bermain basket karena bisa memperparah cedera. Dikhawatirkan otot lutut dan pergelangan kaki semakin tegang. Kebiasaan slamdunk juga ditakutkan menyebabkan cedera hamstring yang serius dan bisa membuat pemain asal Prancis itu absen hingga Desember. Namun, pelatih pribadi Pogba tidak sependapat. Perbedaan itu membuat Jose Mourinho, pelatih ‘Setan Merah’, berdiskusi khusus tentang kegiatan Pogba. (TheSun/Beo/R-1)

SEBAGIAN pemain sepak bola memiliki olahraga favorit lain. Seperti halnya pemain Real Madrid Gareth Bale, yang mengaku juga menyukai golf. Tidak sekadar suka, dia juga terobsesi dengan olahraga tersebut. “Saya suka bermain golf. Saya bisa menghilangkan penat dan tidak ada orang yang mendatangi saya untuk merebut bola di golf,” kilah Bale. WENN COM “Jika ingin istirahat, saya main golf, santai dan tertawa,” lanjut kapten timnas Wales itu. Bukti dia sangat menyukai golf ialah Bale punya lapangan di belakang rumah. Lapangan itu dibuat mirip dengan tempat golf sesungguhnya, meski dengan ukuran danau lebih kecil daripada ukuran asli. Saat ini, Bale bakal lebih banyak bermain golf lantaran tengah mengalami cedera. Meski demikian, belum diketahui apakah Bale akan beralih profesi. (DailyMail/Beo/R-1)