Media indonesia 06 11 2017 06112017022835

Page 1

SENIN, 06 11 2017 NO. 13285/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

INDONESIA MEMILIH

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com

Halaman 3-4

Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Kita menginginkan pemimpin yang punya kemauan politik memajukan negeri, bukan yang punya syahwat politik memajukan diri sendiri.”

Pemilik UMKM dengan nama Risang Aji Airglass ini memang sudah cukup lama dikenal keluarga besar Presiden. Bahkan saat Jokowi masih menjabat Wali Kota Surakarta, Mintorogo sering diajak terlibat dalam pameran. Selekta| Hlm 2

Hukum | Hlm 6

Dakwah lewat Siber Tangkal Radikalisme Berdakwah melalui media siber saat ini sudah merupakan tuntutan zaman. Pasalnya jemaah, terutama kaum muda, yang datang ke pengajian saat ini sudah bisa dihitung.

AP/RUI VIEIRA

KUKUH DI PUNCAK: Striker Manchester City Sergio Aguero melepaskan tendangan ke gawang Arsenal yang dijaga Petr Cech dalam lanjutan Liga Primer Inggris di Etihad Stadium, Manchester, Inggris, kemarin. City mengalahkan Arsenal dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut semakin memperkukuh posisi klub yang dilatih Josep Guardiola itu di puncak klasemen Liga Inggris setelah tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan.

Saudi Sapu Bersih Korupsi Komite antikorupsi yang baru langsung menahan 11 pangeran dan 4 menteri aktif setelah dibentuk. HAUFAN HASYIM SALENGKE

Regional | Hlm 12

haufan_hasyim@mediaindonesia.com

P

SENO

“Raja Abdullah menyambut positif dan penuh antusias atas penjelasan dari kami tentang soft approach dalam menangani masalah terorisme di Indonesia.” Suhardi Alius Kepala BNPT

Terorisme | Hlm 5

@mediaindonesia

Media Indonesia

Pusat Bisa Tolak Registrasi Perda

Berkah Pernikahan Kahiyang-Bobby

Kuasa hukum Novel Baswedan, Saor Siagian, memandang pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) suatu keharusan untuk mengawal jalannya penyidikan kasus Novel yang sedang berlangsung.

@mediaindonesia

P E R AT U R A N

Editorial | Hlm 2

TGPF bukan untuk Menyaingi Polri

Harian Umum Media Indonesia

E N G UA SA A ra b S a u d i , Ra ja Salman bin Abdulaziz, me rombak ka binet dan mengeluarkan dekrit kerajaan untuk menangkap sejumlah petinggi yang diduga korupsi. Tak tanggung-tanggung belas an pangeran dan menteri langsung ditahan. Perintah penahanan itu datang hanya beberapa jam setelah Raja Salman mengumumkan pembentukan komite antikorupsi baru yang diketuai putra mahkota, Mohammed bin Salman, Sabtu (4/11) malam. Media milik Saudi, Al Arabiya, memberitakan, dalam keputusannya yang pertama, komite memerintahkan pe nang kapan terhadap 11 pangeran, 4 menteri aktif, puluhan mantan menteri, dan pengusaha. Mereka disebut terlibat korupsi dalam kasus yang berbeda. Pangeran Alwaleed bin Talal yang juga pemilik investasi di perusahaan raksasa dunia seperti Twitter, Apple, dan E-Bay termasuk yang ditahan. Orang terkaya ke-45 dunia itu ialah

cucu pendiri Kerajaan Saudi, Raja Abdulaziz bin Saud, yang berarti keponakan Raja Salman. “Tugas komite antikorupsi baru ialah untuk mengidentifikasi pelanggaran, kejahatan, orang-orang, dan entitas yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi publik,” kata dekrit kerajaan tersebut. Komite antikorupsi berwenang menyelidiki, mengeluarkan surat perintah penangkapan, dan melarang seseorang bepergian. Mereka juga berhak membekukan rekening dan portofolio, serta melacak dana dan aset orang-orang yang terlibat korupsi. Lembaga antirasywah itu pun telah membuka kembali berkas perkara banjir Jeddah pada 2009 dan menyelidiki proyek penanganan virus middle east respiratory syndrome (MERS). Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia Abdul Muta’ali memiliki tiga catatan mengenai gebrakan Saudi tersebut. Pertama, dari sisi kacamata hukum, penindakan korupsi yang dilakukan Mohammed bin Salman berorientasi sangat positif. “Kita tahu Saudi itu menggunakan sistem monarki jadi agak sulit membedakan mana uang rakyat, mana uang kerajaan. Undang-undang di Saudi belum punya tatanan yang jelas mengenai posisi kewenangan pengeran sehingga mereka agak leluasa berselancar menggunakan uang negara atau uang rakyat,’’ jelas Muta’ali.

Apa yang Dipikirkan Generasi Milenial Kita?

Catatan kedua, gebrakan itu dila ku kan ketika Mohammed bin Salman tidak mendapatkan legitimasi utuh dan kompak dari para pa ngeran. Ketiga, pembentukan komite antikorupsi dilakukan ketika Saudi baru saja menerima kucuran dana dari IMF untuk kali pertama. “Artinya apa? Mohammed bin Salman selama ini tidak bisa mengendalikan gurita bisnis yang dikuasai para pangeran.’’

Rombak kabinet Terkait dengan reshuffle kabinet, Raja Sal man memecat Menteri Garda Nasional, Pangeran Miteb bin Abdullah, dan menunjuk Pangeran Khaled bin Ayyaf sebagai pengganti dan Menteri Ekonomi Adel Faqih digantikan Mohammed al-Tuwaijri. Panglima Angkatan Laut, Abdullah al-Sultan, dicopot dan digantikan Laksamana Fahad al-Ghofaili. Madawi al-Rasheed, profesor tamu di London School of Economics’ Middle East Centre, mengatakan pembentukan komite antikorupsi baru bukan semata untuk memberantas korupsi di Saudi, melainkan juga untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada putra mahkota. Ia menyebut bersih-bersih tersebut memberikan Mohammed bin Salman kontrol terhadap pasukan keamanan. “Sangat sulit melihat ini sebagai langkah antikorupsi (semata).” (AFP/Arab News/BBC/X-8) Alwaleed Ditahan ... | Hlm 14

SETELAH Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau gubernur untuk membatalkan peraturan daerah di kabupaten/kota yang bermasalah, bukan berarti tak ada jurus lain. Kemendagri terus berupaya agar perda yang menghambat investasi tidak muncul kembali. Salah satu langkah mereka ialah tidak memberikan nomor registrasi perda tersebut. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan ada tiga langkah untuk menghadang perda bermasalah. Pertama, kata dia, memperkuat fasilitasi dalam penyusun an sehingga produk perda yang dihasilkan berkualitas. Kedua, memperketat pemberian nomor registrasi. “Perda yang diberikan nomor registrasi hanyalah perda yang sudah sesuai dengan fasilitasi yang dilakukan Kemendagri,” ungkap Soni, sapaan akrabnya, saat dihubungi kemarin. Ketiga, lanjutnya, melakukan bimbingan terkait dengan penyusunan rancangan perda. “Kemendagri membuka dan menggunakan fasilitas baru, perda-e. Pemda termasuk DPRD bisa konsultasi via aplikasi tersebut. Sebelum menjadi perda, perda harus dikirim rancang annya ke Kemendagri untuk dikoreksi dan diarahkan. Nomor registrasi tidak diberikan bila rancangan perdanya masih tidak sesuai dengan koreksi Kemendagri dan akan dikembalikan lagi tanpa kompromi,” jelasnya. Soni mengungkapkan banyak rancangan perda yang ditolak untuk diberi nomor registrasi. Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengaku setuju dengan langkah pemerintah yang akan memberi sanksi dengan mengurangi atau menunda pemberian dana insentif daerah (DID) bagi daerah yang membandel, tetap membuat perda yang tidak ramah investasi. “Bisa saja penaltinya mengurangi DAK dan DAU, tapi kita tidak tahu apakah itu bisa buat daerah patuh. Cuma memang sejauh ini solusinya itu tadi,” Haryadi manambahkan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulsel, M Yamin, mengatakan di daerah nya tidak ada perda yang ber masalah. “Sampai hari ini (kemarin) belum ada kami catat perda baik di pemprov maupun pemkab/pemkot di Sulsel yang menghambat investasi,” ujarnya. (Nur/Nyu/Try/LN/X-4)

Kurang lebih 95% dari generasi milenial menyatakan mereka optimistis pada masa depan Indonesia. Persentase yang sama juga ditemukan pada generasi nonmilenial.

R E G I ST R AS I P R A BAYA R

Kolom Pakar | Hlm 10

SELA

Hanya Aparat Hukum yang Bisa Mengakses Data Polusi dan MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan pihak operator seluler bertanggung jawab terhadap keamanan data registrasi ulang para pelanggan kartu prabayar. “Mekanismenya nanti (data) disimpan di operator. Pemerintah pun tidak punya hak untuk mengakses data. Data dijamin, dilindungi karena pemerintah sudah mengeluarkan peraturan,” kata Rudiantara dalam acara Siberkreasi Netizen Fair 2017 di Jalan Sudirman Jakarta, kemarin. Namun, lanjut Rudiantara, data itu dapat diakses penegak hukum untuk proses hukum. “Kalau dari aparat penegakan hukum, bagai-

manapun, akan dibuka agar aparat penegak hukum dapat lebih mudah (melacak pelaku kejahatan),” ungkapnya. Sebelumnya, sejumlah pemilik nomor telepon seluler mengkhawatirkan data mereka tidak aman alias bakal jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Keraguan itu muncul seiring dengan dimulainya proses registrasi ulang kartu SIM prabayar yang dimulai sejak 31 Oktober hingga 28 Februari 2018. Pelanggan harus mendaftarkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) melalui layanan pesan singkat ke 4444. Terkait dengan hal itu, Vice Presi-

“Kalau dari aparat penegakan hukum, bagaimanapun, akan dibuka.” Rudiantara

Menteri Komunikasi dan Informatika dent of Corporate Communications of PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Adita Irawati mengatakan pihaknya terikat dengan perlindungan data pribadi sesuai dengan UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi, UU No 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan,

dan Peraturan Menteri Kominfo No 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. “Operator terikat seluruh peraturan tentang perlindungan data pribadi,” ujar Adita, kemarin. Adita meminta masyarakat tidak khawatir untuk meregistrasi kartu prabayar. “Itu murni untuk meningkatkan pelayanan dan menekan penyalahgunaan serta tindak kriminal,” tandasnya. Hal yang sama disampaikan Indosat. “Kami mengikuti good corporate governance, penyalahgunaan data adalah pelanggaran,” ucap Group Head of Corporate Communications of Indosat Ooredoo, Deva Rachman. (Nyu/Ant/X-4)

Penyakit Ginjal

JUMLAH penyakit ginjal kronis global (CKD) yang disebabkan polusi udara telah mencapai lebih dari 10 juta setiap tahun. Demikian hasil studi teranyar yang disampaikan American Society of Nephrology Kidney Week 2007 pada 31 Oktober-5 November di New Orleans, Louisiana, AS. Peneliti dari Clinical Epidemiology Center di Virginia Saint Louis Health Care System menggunakan studi metodologi global burden of disease untuk memperkirakan beban yang

mungkin diEBET timbulkan polusi udara pada CKD. Ha sil nya beban sangat beragam berdasarkan geografi dan nilai yang lebih tinggi terlihat di Amerika Tengah serta Asia Selatan. “Polusi udara mungkin setidaknya menjelaskan peningkatan dalam peristiwa CKD dengan asal yang tak diketahui di banyak wilayah di seluruh dunia,” kata pemimpin peneliti Benjamin Bowe. (Ant/Hym/X-5)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.