Media indonesia 06 12 2017 06122017031410

Page 1

RABU, 06 12 2017 NO. 13314/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

INDONESIA MEMILIH

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com

Halaman 3

Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Kita berharap peningkatan kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan opini wajar tanpa pengecualian ini tidak berhenti sebatas di atas kertas.”

Survei Poltracking Indonesia menunjukkan Pilkada Jawa Barat 2018 begitu dinamis. Banyak responden belum menentukan pilihan (34,8%). Indonesia Memilih | Hlm 3

Seleksi Tim Gubernur Harus Diawasi

RI Tolak Jerusalem Jadi Ibu Kota Israel Indonesia selalu berada di komitmen yang sama, yakni mendukung Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dari Israel. Internasional | Hlm 14

ANTARA/RAHMAD

DARURAT BANJIR: Warga menembus banjir di Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, Provinsi Aceh, kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menetapkan status darurat banjir di enam kabupaten, yaitu Aceh Singkil, Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, dan Nagan Raya, setelah sejumlah tanggul sungai jebol akibat tingginya curah hujan sejak Kamis (30/11) hingga Minggu (3/12).

Transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran selain dapat menekan penyelewengan juga memudahkan pengawasan.

E-budgeting Cegah Korupsi Anggaran

NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

U

SENO

“Sejumlah pengeluaran memang cukup besar di Januari 2018. Pada Januari itu penerimaan perpajakan kita biasanya enggak meningkat langsung.” Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan

Bursa & Keuangan | Hlm 19

SELA

Ibu Terbuka dan Kreativitas Anak PENELITIAN mengungkapkan ibu dengan kepribadian terbuka lebih cenderung menumbuhkan SENO lingkungan kreatif untuk anak-anak mereka. Tim studi dari universitas di Polandia yang dipimpin Joanna Martin meneliti lebih dari 3.000 ibu dan menganalisis kepribadian mereka. Para ibu juga harus mengisi kuesioner yang menilai lingkungan tempat mereka membesarkan anakanak dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi kemauan untuk mengejar usaha kreatif. Hasilnya ibu yang menunjukkan keterbukaan mampu menumbuhkan kondisi paling kreatif untuk anak mereka. (The Independent/ Arv/X-5)

@mediaindonesia

Media Indonesia

Kinerja Kementerian dan Lembaga Membaik

Kang Emil masih yang Teratas

Perkotaan | Hlm 11

@mediaindonesia

P E L AYA N A N P U B L I K

Editorial | Hlm 2

Proses seleksi anggota TGUPP yang jumlahnya melonjak dinilai harus transparan mengingat persyaratan yang diatur pergub belum detail.

Harian Umum Media Indonesia

NTUK kesekian kalinya Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan aparatur pemerintah agar tidak bermainmain dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kepala Negara meminta setiap kementerian dan lembaga menjaga kepercayaan rakyat dengan menggunakan APBN secara bertanggung jawab dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Jokowi mengatakan hal itu dalam acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin. “Harus benar-benar dipastikan tidak satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN dikorupsi. Itu perlu digarisbawahi. Pemerintah tengah menyiapkan perpres penggunaan teknologi informasi seperti e-planning, e-budgeting, dan e-government,” tegas Presiden. Pada kesempatan itu Jokowi menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 yang memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Peme-

riksa Keuangan (BPK). “Opini WTP pertama kali diraih pemerintah setelah 12 tahun itu menjadi standar. Predikat itu tidak cukup. Penggunaan uang rakyat harus dipastikan tidak dikorupsi,” kata Presiden. Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan predikat WTP itu menunjukkan adanya peningkatan kesadaran, komitmen, dan kerja keras pengguna anggaran dalam menyusun laporan keuangan. “Opini BPK bukan hadiah. BPK telah membangun sistem yang terbukti berjalan baik. Hasilnya pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel,” ujar Moermahadi.

Ada efisiensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mulai menerapkan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terpadu (Simral) yang merupakan hasil inovasi BPPT. “Banyak desa menggunakan sistem keuangan desa. Mulai tahun ini kami kombinasikan dengan Simral agar semakin transparan. Pengelolaan dana desa sebesar Rp60 triliun menggunakan sistem yang transparan untuk menekan penyelewengan,” ungkap Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo di Jakarta, pertengahan

Tahun 2018 Lebih Optimistis?

November (Media Indonesia, 22/11). Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberi acungan jempol pada sistem e-budgeting dalam penyusunan APBD DKI yang digagas Joko Widodo saat menjabat Gubernur Jakarta dan dilanjutkan Basuki Tjahaja Purnama. “Sistem itu harus ditingkatkan kualitasnya. E-budgeting dibuat agar draf APBD terhindar dari mafia anggaran. APBD terawasi oleh BPK dan KPK sejak penyusunan,” tutur Sandiaga beberapa waktu lalu. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui kerap menemukan praktik pemborosan anggaran. Namun, setelah menerapkan e-budgeting ada efisiensi sekitar Rp1 triliun-Rp2 triliun untuk semua anggaran. “Dulu ngarang, butuh lampu lalu lintas, tetapi yang dibeli sepeda motor. Uang habis tidak berefek. Dengan e-budgeting tidak ada lagi anggaran siluman.” Pemkab Purbalingga sebagaimana penuturan Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Purbalingga Siswanto, kemarin, mengakui pihaknya bekerja sama dengan BPPT tengah mengkaji penerapan e-planning, ebudgeting, dan e-performance dalam pengelolaan anggaran. “Kami ingin meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga dalam pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel.” (Nda/DA/BY/LD/X-3)

OMBUDSMAN RI (ORI) merilis hasil penilaian atas kepatuhan penyelenggara layanan publik di 22 kementerian, 6 lembaga, 22 provinsi, 45 pemerintah kota, dan 107 pemerintah kabupaten. Dalam penilaian itu, Ombudsman memberikan penghargaan predikat kepatuhan tinggi terhadap sejumlah kementerian/lembaga, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Sekretariat Negara, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Di tingkat kepala daerah, puluhan pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten meraih predikat kepatuhan tinggi. Dari hasil tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin Sahrul Yasin Limpo dilaporkan menjadi peraih predikat kepatuhan tertinggi. Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, atas hasil pada penilaian tahun ini, ORI tidak lagi menilai entitas penyelenggara layanan publik yang pada tahun lalu masuk zona hijau. ORI fokus pada penyelenggara yang masih di zona kuning dan merah. “Pada 2016 ada dua kementerian masuk zona merah, tapi pada tahun ini hanya satu kementerian yang masih masuk di zona merah,” ujar Adrianus dalam acara Penyerahan Predikat Kepatuhan 2017 di Balai Kartini, Jakarta, kemarin. Dari 14 kementerian yang tahun lalu ada di zona merah atau kuning, kini lima di antaranya sudah masuk zona hijau, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, delapan kementerian masuk zona kuning dan satu kementerian, yakni Kementerian Pertahanan, masih tertinggal di zona merah. Direktur Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menyoroti buruknya kualitas pelayanan publik sejumlah pemkot dan pemkab, Itu, kata dia, disebabkan lemahnya komitmen kepala daerah. “Kepala daerah harusnya memosisikan diri sebagai pelayan publik, bukan penguasa. Karena tujuan utama otonomi daerah itu memberikan layanan publik yang terbaik,” ia menegaskan. (Deo/Ant/X-6)

Walau ada alasan untuk lebih optimistis pada 2018, Indonesia tetap harus waspada karena begitu banyak ketidakpastian yang mengadang di depan kita.

Indonesia 2018 | Hlm 8

KEHUTANAN

Perhutanan Sosial Dorong Pemerataan Ekonomi PEMERINTAH melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berusaha memperbaiki tata kelola hutan agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut dituangkan melalui program perhutanan sosial. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto menuturkan, dari data statistik, terdapat 25.863 desa, atau 36,7%, dari seluruh desa di Indonesia berada dalam kawasan hutan yang infrastruktur serta perekonomiannya perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya hutan sekaligus pelestarian yang berbasis masyarakat diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. “Harapannya akan muncul sentra pertumbuhan ekonomi baru di daerah tersebut,” ujar Bambang dalam Focus Group Discussion bertema Hutan sosial untuk kesejahteraan rakyat yang diselenggarakan

Research Center Media Group di Jakarta, kemarin. Ikut hadir dalam FGD itu DPR, pemerintah daerah, akademisi, LSM, pegiat lingkungan, pengusaha, dan perwakilan Kantor Staf Presiden. Bambang menyampaikan program perhutanan sosial penting dilakukan agar masyarakat dapat mengakses manfaat dari hutan. Selama ini, kata dia, sumber daya hutan produksi lebih banyak diserahkan kepada korporasi. Menurut dia, luas lahan yang ditargetkan untuk dijadikan perhutanan sosial sebanyak 12,7 juta hektare (ha). Pada 2019, diharapkan dapat dicapai 4,3 juta ha lahan untuk dapat dikelola masyarakat. “Perhutanan sosial mencakup di antaranya hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan rakyat, dan pola kemitraan,” jelasnya. Di sisi lain, perhutanan sosial mengalami sejumlah kendala, seperti regulasi dan

MI/PERMANA

HUTAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT: Direktur Jenderal Perhutanan Sosial

dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto dengan disaksikan Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong (kiri) menyampaikan pemaparan pada Focus Group Discussion bertema Hutan sosial untuk kesejahteraan rakyat di Kantor Media Group, Kedoya, Jakarta, kemarin. birokrasi perizinan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Mochammad Hidayat Lamakarate mengatakan pihaknya mengeluhkan proses penetapan izin atas perhutanan sosial di daerah oleh

pemerintah pusat. “Perlu pemangkasan birokrasi di pusat atau kami (daerah) diberi kewenangan untuk mengelola perizinan sehingga tidak perlu ke pusat,” kata Hidayat. (Ind/X-4)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.