@mediaindonesia
KAMIS, 07 09 2017
KPK: Semua Sama di Mata Hukum, Termasuk Polisi http://goo.gl/DuUMne
NO. 13226/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN
@mediaindonesia
Rp4.000/eks
Presiden: ke Depan Pangan akan Jadi Panglima http://bit.ly/2xajtXO
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
@mediaindonesia
E-mail: cs@mediaindonesia.com
Beli Mobil Harus Pakai Keterangan Punya Garasi http://bit.ly/2eEjOqu
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
KEMANUSIAAN
PBB Minta Myanmar Akui Rohingya PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) meminta otoritas sipil dan militer Myanmar memberikan status kewarganegaraan kepada warga etnik Rohingya. Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan sangat penting warga muslim di Negara Bagian Rakhine tersebut menyandang kewarganegaraan atau setidaknya status hukum yang memungkinkan mereka hidup normal. “Termasuk kebebasan dan akses ke pasar kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan. Keluhan dan penderitaan etnik Rohingya yang tidak terselesaikan telah membusuk terlalu lama dan menjadi faktor yang memengaruhi destabilisasi regional,” kata Guterres, kemarin. Sehari sebelum kekerasan terakhir terjadi, komisi yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan merekomendasikan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial untuk melawan kekerasan mematikan antara umat Buddha dan muslim di Rakhine. Guterres mencatat pemerintah Myanmar telah mengisyaratkan untuk menerima rekomendasi komisi. Mereka hanya meminta pelaksanaan sepenuhnya di tangan Myanmar. “Saya memahami kompleksitas situasi di Rakhine. Namun, kami ingin Myanmar menjadi demokratis dengan menghormati sepenuhnya hak etnik Rohingya,” tandas Guterres. (AP/Ire/X-3) Berita terkait | Hlm 13 & 14
AFP/K M ASAD
TANGIS ANAK ROHINGYA: Air mata anak Rohingya menetes saat baru tiba di pengungsian di Ukhiya, Bangladesh, kemarin. Hampir 125 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh sejak 25 Agustus lalu akibat kekejaman militer Myanmar.
Perpres Perkuat Revolusi Mental Perpres No 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk menyiapkan generasi penerus yang memiliki jati diri. RUDY POLYCARPUS
poly@mediaindonesia.com
D
ENGAN dikelilingi ulama dan sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan Islam, serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Presiden Joko Widodo menyampaikan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. “Baru saja saya tanda tangani Perpres mengenai Penguatan Pendidikan Karakter didampingi para kiai, para pemimpin ormas,” kata Presiden Jokowi ketika memberikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakara, kemarin. Presiden menjelaskan payung hukum itu dirumuskan berdasar-
kan masukan dari unsur pimpinan ormas Islam, baik NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Al Washliyah, Persis, MUI, ICMI, maupun ormas lainnya. “Setelah perpres ini ditandatangani, akan ditindaklanjuti dengan membuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis sehingga penerapan dan implementasi di lapangan betulbetul bisa segera kita laksanakan,” tandas Kepala Negara. Ia menambahkan, perpres itu juga menjadi payung hukum bagi menteri, bupati, dan wali kota dalam menyiapkan anggaran untuk penguatan pendidikan karakter, baik di madrasah, sekolah, maupun di masyarakat. Perpres itu mengatur anggaran pendidikan karakter ditanggung pemerintah. Perpres 87/2017 menggantikan Permendikbud Nomor 23 Tahun
jarnya dimulai pada siang hari. Di sisi lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan kebijakan full day school dengan lima hari sekolah tidak mutlak harus diterapkan semua sekolah. “Penerapannya bersifat opsional atau pilihan,” ujarnya.
Revolusi mental
BIRO PERS SETPRES
PENDIDIKAN KARAKTER: Presiden Joko Widodo dengan didampingi Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kiri) dan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas (kanan) memberi keterangan pers mengenai penguatan pendidikan karakter di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
2017 tentang Hari Sekolah. Peraturan menteri itu sempat ditolak kalangan NU karena mengatur waktu sekolah selama lima hari
dalam seminggu atau 8 jam dalam sehari. Kebijakan sekolah 8 jam tersebut dianggap bisa mematikan madrasah diniah yang jam bela-
Di tempat yang sama, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj mengapresiasi terbitnya Perpres Penguatan Pendidikan Karakter setelah diteken Presiden Jokowi. Menurutnya, payung hukum itu diluncurkan sebagai upaya negara menjaga Pancasila dan NKRI agar bisa diterapkan secara konsisten. “Juga untuk melahirkan putra-putra didik generasi bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur bangsa, berakhlakul karimah, cinta tanah air, senantiasa mengedepankan tolong-menolong antarsesama, dan menghormati dalam bingkai kebinekaan,” kata Said. Staf Khusus Mendikbud Bidang Regulasi, Chatarina Girsang, men-
Jangan sampai kelambanan respons kita akan membuat Indonesia terperosok menjadi consumer country dalam memenuhi pangan penduduknya.”
Reklamasi Pulau C dan D Dilanjutkan
Polri Sasar Politisi Pengguna Saracen
Ridwan Kamil Jadwalkan Bertemu SBY
KLHK kini sedang melakukan kajian lingkungan Pulau G yang ditargetkan akan rampung dalam waktu dekat.
Penyidik Polri tengah bekerja mengumpulkan bukti-bukti hukum mengenai keterlibatan berbagai pihak.
Ridwan Kamil tengah menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat terkait dengan Pilkada 2018.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Politik & Hukum | Hlm 3
Regional | Hlm 12
jelaskan bahwa Perpres Penguatan Pendidikan Karakter memiliki lima nilai karakter, yaitu nasionalisme (kebangsaan), integritas, kemandirian, gotong royong, dan religius. “Kelima hal tersebut berdasarkan nilai-nilai Gerakan Nasional Revolusi Mental (GRNM) yang dibutuhkan untuk masa depan generasi bangsa ke depan,” ujarnya. Pengamat pendidikan Retno Listyarti memberikan apresiasi atas terbitnya perpres tersebut. Selanjutnya, kata dia, pemerintah membuat aturan yang lebih terperinci kegiatan apa saja yang dipersiapkan untuk menyukseskan perpres itu. Selain itu, perlu peningkatan kualitas tenaga pengajar sesuai dengan visi-misi penguatan pendidikan karakter. “Tenaga pengajar harus jadi role model (contoh) bagi siswa,” jelas Retno. Perpres itu melibatkan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, dan pemerintah daerah. (Bay/Sat/X-4)
“Rekrutmen (CPNS) tidak ada pungutan satu sen pun. CPNS yang lolos berdasarkan rangking dan prestasi.” Asman Abnur
Menteri PAN dan Rebiro Politik & Keamanan | Hlm 4 SENO
Penyandang Buta Aksara Tinggal 2,07%
Masih ada 11 provinsi dengan penyandang buta aksara di atas rata-rata nasional. Papua tertinggi, yakni 28,75%.
Humaniora | Hlm 22
SELA
HUKUM
Protein dan Kanker
Pengadilan Pertegas Keabsahan Pansus KPK
One, itu menunjukkan bagaiPARA ilmuwan yang bekerja di mana dengan menghalangi Center for Investigation for protein (beta-3 integrin) Applied Medicine (CIMA) perkembangan struktur di University of Navarra, terkait dengan metastaSpanyol, mengklaim sis menjadi berhenti. menemukan cara baru “Kerja kami menununtuk memperlambat jukkan bahwa dengan metastasis kanker parumenghalangi protein itu, paru. kami mencegah pembenStudi peneliti CIMA beDUTA tukan salah satu struktur sel, kerja sama dengan Centro de Investigacion Biomedica de la Rioja yang disebut invadopodia, terkait (Pusat Kajian Biomedis Universitas dengan metastasis di paru-paru,” de la Rioja/Cibir), Logrono, Spanyol, jelas Dr Ana Rouzaut, anggota tim yang diterbitkan jurnal ilmiah, PLOS peneliti. (Xinhua/Hym/X-5)
PUTUSAN Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menyatakan tidak menerima gugatan keabsahan Pansus Hak Angket terhadap KPK disambut positif. Putusan itu dianggap menguatkan keabsahan Pansus Hak Angket KPK karena merupakan hak DPR. “Dengan putusan itu, PTUN secara implisit memandang pansus merupakan hak konstitusional DPR yang tidak bisa diuji,” kata anggota Komisi III dari F-PPP Arsul Sani, kemarin. Arsul mengatakan pihak yang mengajukan gugatan itu tidak mema-
hami bahwa keputusan DPR membentuk pansus bukan produk TUN. Anggota Komisi III dari F-PDIP Masinton Pasaribu pun mengatakan hal senada. Ia menekankan putusan itu justru menegaskan pembentukan Pansus KPK sesuai peraturan perundang-undangan. “Hak angket kan hak DPR, memang diberikan oleh UUD,” tandasnya. Gugatan itu diajukan advokat Muhammad Sholeh dan rekan-rekannya pada 31 Juli 2017. Penggugat beralasan bahwa Pansus KPK sarat kepentingan politik dan dikhawa-
tirkan menghambat pengusutan kasus korupsi KTP-E. Dalam sidang putusan, majelis hakim menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara itu. Alasan mereka pokok gugatan perkara tidak masuk wewenang PTUN. Putusan PTUN Jakarta itu tertuang dalam Surat Penetapan Nomor: 159/G/2017/PTUN. JKT, tanggal 9 Agustus 2017. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan putusan itu lebih kepada PTUN yang tidak berwenang mengadili kasus tersebut. Jadi, bu-
kan soal sah atau tidaknya Pansus Hak Angket KPK. “Hakim mengatakan bukan merupakan kewenangan PTUN untuk mengadili kasus itu sehingga dinyatakan tidak diterima,” kata Febri, kemarin. Febri mengimbau agar seluruh putusan itu dibaca. Menurutnya, pihakpihak yang memahami ilmu hukum dengan baik pasti dapat membedakan mana putusan yang ‘menerima’ atau ‘menolak’ yang sudah menguji substansi. (Nur/Dro/AT/X-10) DPR Tawarkan... | Hlm 5
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG