@mediaindonesia
SABTU, 08 07 2017
Ikatan Alumni UI Terbelah Sikapi Pansus Angket KPK http://bit.ly/2u0bTgN
NO. 13167/ TAHUN KE-48 24 HALAMAN
@mediaindonesia
Presiden Dorong Negara G-20 Bersatu Perangi Terorisme http://bit.ly/2tUoFg8
Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
@mediaindonesia
Pemindahan Ibu Kota Bisa Selamatkan Ekologi Jakarta http://bit.ly/2uSGWrg
E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
(021) 5812113 & 5801480
J U J U R
B E R S U A R A
Kita mendorong Pansus Hak Angket tetap objektif dan profesional. Tidak hanya menggali informasi dari para terpidana, pansus sebaiknya menggali fakta dari sumber berimbang.
Barengi Dana Parpol dengan Pembenahan
Pemerintah Ogah Tunda RUU Antiterorisme
PPDB Daring Tekan Pungli
Ada syarat kejelasan, transparansi, dan pembenahan internal yang harus dipenuhi oleh parpol sebelum dana parpol ditambah dari APBN.
Status kelembagaan BNPT diusulkan untuk dinaikkan menjadi setingkat kementerian dan menjadi koordinator pemberantasan terorisme.
Aturan baru PPDB dikeluhkan. Meski demikian, kebijakan itu dapat menekan kecurangan dan praktik pungli.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Politik | Hlm 3
Humaniora | Hlm 18
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
SESI FOTO KTT G-20 DI JERMAN:
Presiden Joko Widodo (ketiga dari kiri, baris depan) tersenyum bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron (kiri) dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disaksikan kepala negara lainnya saat akan sesi foto dalam konferensi tingkat tinggi G-20 di Hamburg, Jerman, kemarin. Dalam sesi Leaders’ Retreat Meeting yang mengambil tema Fighting terrorism itu, Presiden Jokowi menjadi pembicara utama di KTT tersebut.
AFP/POOL/LUDOVIC MARIN
KTT
RI Dorong G-20 Bersatu Perangi Terorisme PRESIDEN Joko Widodo mendorong peran negara-negara anggota G-20 untuk tidak tinggal diam dan bersatu dalam memerangi terorisme. Hal itu disampaikan Presiden dalam KTT G-20 Leaders’ Retreat sesi I mengenai terorisme di Hamburg Messe Und Congress, Jerman, kemarin. “Apakah kita menyerah kepada teror? Apakah kita akan tetap diam? Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus bersatu untuk memerangi ancaman terorisme.” Presiden menegaskan pendekatan yang seimbang antara soft power dan hard power masih merupakan solusi ampuh dalam pemberantasan aksi terorisme. Program deradikalisasi yang dilakukan di Indonesia terbukti dapat menurunkan tingkat keinginan para mantan teroris untuk mengulang aksi mereka kembali. “Sejarah telah mengajari kita bahwa senjata dan kekuatan militer tidak bisa memberantas terorisme. Pikiran sesat hanya bisa dikoreksi dengan cara berpikir yang benar. Untuk itu, pendekatan soft power berupa deradikalisasi dapat terus dilanjutkan,” kata Presiden, seperti disebut dalam siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Di sela-sela KTT, Presiden Jokowi bertemu PM Australia Malcolm Turnbull. Kedua pemimpin membahas penguatan kerja sama ekonomi melalui Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Pertemuan keduanya berlangsung hangat dan bersahabat. Jokowi juga menyatakan keinginan Indonesia untuk segera mengimplementasikan CEPA bersama ‘Negeri Kanguru’. (Nur/X-6) Trump-Putin ... | Hlm 10
Baca Media Indonesia Edisi Minggu
Sisi Masa Kini Kain Negeri Permainan ragam kain tenun itu ada kalanya tidak tanggung-tanggung dan diterapkan dalam potongan eksentrik. Pesona | Hlm 14
Satu Hari di Sydney Apa saja yang bisa Anda lakukan jika hanya punya satu hari di Sydney?
Travelista | Hlm 15
DPR-KPK kian Runcing Para mantan pemimpin KPK menilai Pansus Angket menghina pengadilan. Mereka menyebut langkah pansus sebagai sesat pikir. ASTRI NOVARIA
astri@mediaindonesia.com
S
EIRING dengan pergerakan Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK menemui para terpidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/7), hubungan DPR-lembaga antirasywah kian meruncing. Sejumlah mantan pemimpin KPK jilid 1-3 merapatkan barisan. Mereka mengunjungi Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Mereka mengecam Pansus Angket KPK. Para eks petinggi KPK menyebut pansus melakukan tindakan contempt of court atau menghina pengadilan. “Apa sih gunanya harus sampai ke (LP) Sukamiskin dan Pondok Bambu? Proses mereka itu sudah yang benar lewat banding dan lewat kasasi dan bahkan ada yang PK (peninjauan kembali), bukan hanya di KPK,” kata mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dalam jumpa pers.
Mantan pemimpin KPK Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan pembentukan Pansus KPK merupakan kebodohan maksimal. “Itu kebodohan maksimal. Sesat pikir,” tandasnya. Menurut dia, keberadaan Pansus KPK berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi KTP
elektronik yang tengah digarap KPK. Dalam kasus megaskandal korupsi yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu sejumlah anggota DPR disebut-sebut keciprat an uang korupsi, seperti Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua Pansus KPK Agun Gunandjar Sudarsa. Sebaliknya, Pansus Angket KPK bergeming. Ketua Pansus KPK (Fraksi Golkar) Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan kinerjanya tidak mencari-cari kelemahan institusi pemberantasan korupsi, tetapi untuk membenahi kinerja lembaga itu agar sesuai dengan
MI/SUSANTO
KUNJUNGAN PANSUS ANGKET KPK: Anggota Pansus Angket
KPK Masinton Pasaribu (kedua dari kanan) disambut terpidana Waryono Karno, OC Kaligis (kanan), dan Amran Batalipu (kedua dari kiri) saat tiba di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/7). Pansus datang ke LP untuk mengorek informasi proses penyelidikan dan penyidikan di lembaga antirasywah.
G-20 dan Belit Globalisasi
perundang-undangan. “Pansus ini merupakan pansus penyelidikan terhadap keberadaan KPK yang kita berharap institusi tersebut tetap bekerja sesuai dengan koridor UU,” kata Ketua Pansus KPK Agun Gunandjar Sudarsa di Gedung Nusantara, DPR, Jakarta, kemarin. Selain itu, menurut dia, pansus juga akan menyelidiki kepatuhan KPK terhadap Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wakil Ketua Pansus Angket KPK (F-NasDem) T Taufiqulhadi mengatakan pihaknya mendapat sejumlah informasi dari para napi korupsi. Misalnya, ada napi yang mengaku diisolasi lima hari. “Setelah diisolasi selama lima hari baru diperiksa. Itu pun tidak didampingi kuasa hukum.” Menurut Taufiq, informasi yang didapat Pansus KPK sudah cukup sehingga tidak perlu lagi pihaknya berkunjung ke Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Selanjutnya, pansus akan mengundang pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra (10 Juli) dan pakar hukum pidana Romli Atmasasmita (11 Juli). Saat menanggapi temuan pansus soal pemeriksaan di KPK seperti horor, lembaga itu menepisnya. “Proses pemeriksaan di KPK kami pastikan sesuai hukum acara yang berlaku dan
“Proses pemeriksaan di KPK kami pastikan sesuai hukum acara yang berlaku dan profesional.” Febri Diansyah Juru Bicara KPK
profesional,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah.
Penyelesaian Terkait dengan ketegangan antara DPR dan KPK, ahli hukum tata negara Refly Harun mengatakan ada dua cara untuk menyelesaikannya. Pertama, fraksi-fraksi yang tidak setuju hak angket menginisiasi rapat paripurna untuk menghentikan angket. “Namun, hal ini sepertinya tidak mungkin karena kita tahu ada agenda melemahkan KPK di DPR,” ujarnya. Kedua, kata dia, lewat mekanisme hukum dengan menyengketakan hasil rekomendasi Pansus KPK ke pengadilan. “Mahkamah Konstitusi seharusnya b e r w e n a n g m e ny e l e s a i k a n sengketa antarlembaga negara,” pungkasnya. (Ind/Dro/X-4)
Era globalisasi ialah acuan untuk meningkatkan kualitas produk dengan semua konsekuensinya.
RAZIA TKI
SELA
Malaysia Beri Akses Konsuler
Sidik Jari dan Deteksi Kanker
KEMENTERIAN Luar Negeri sudah mengirim nota diplomatik ke Malaysia untuk mendapat akses konsuler kepada para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tertangkap dalam razia pekerja asing tanpa izin (PATI). Nota diplomatik yang dikirim pada 30 Juni lalu itu direspons imigrasi Malaysia dengan memberikan akses. “Kami bisa pastikan mereka yang ditahan dalam kondisi baik dan dapat perlakuan baik sampai mereka dideportasi nantinya,” ujar Direktur Perlindungan WNI
dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Muhamad Iqbal di Jakarta, kemarin. Iqbal mengatakan, sampai saat ini tercatat sebanyak 350 TKI tertangkap oleh imigrasi Malaysia dari total 2.600 PATI yang ditangkap. Para TKI yang ditangkap tersebut dipastikan akan dideportasi. Ia pun menerangkan bahwa pemerintah Malaysia menawarkan dua jalur deportasi, yang pertama melalui deportasi sukarela dengan membayar denda sebesar RM800 atau setara Rp2,5 juta,
tetapi tidak perlu menempuh proses deportasi yang sulit. “Namun, jika tidak mampu untuk ikut yang sukarela, bisa ikut solusi deportasi pemerintah Malaysia. Kami akan memastikan seluruh perwakilan memonitor hak-hak dasar para TKI ilegal kita dihormati,” ujarnya. Iqbal mengimbau para TKI yang tertangkap tersebut untuk tidak ambil tindakan nekat dan panik, misalnya pulang sendiri dengan melalui jalur laut menggunakan sampan atau lewat hutan. (Arv/Pra/X-10)
Opini | Hlm 6
SAAT pemeriksaan kanker di laboratorium, ada kemungkinan terjadi kesalahan karena tercampurnya data dengan yang lain. Untuk mengatasi itu, baru-baru ini Strand Diagnostic menawarkan metode DUTA pindai sidik jari. Caranya, diambil sampel DNA pasien lalu dikirim ke Strand dengan dilengkapi kode bar yang mengidentifikasi pasien. Kode bar itu juga digunakan untuk memberi label pada biopsi pasien. Jika itu menunjukkan kanker, ahli patologi mengirimkan sel biopsi ke Strand, yang akan dicocokkan dengan DNA. Apabila sidik jari DNA menunjukkan ketidakcocokan, hal itu memberi isyarat tercampurnya data di laboratorium. (The New York Times/ Arv/X-10)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG