Media indonesia 08 11 2017 08112017115553 by Oppah

RABU, 08 11 2017 NO. 13287/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

INDONESIA MEMILIH

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com

Halaman 3 & 4

Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

Kemendagri menyatakan segera akan memasukkan kolom kepercayaan ke sistem administrasi kependudukan.

B E R S U A R A

Pemerintah Jamin Penghayat Kepercayaan

CHRISTIAN DIOR SIMBOLON dior@mediaindonesia.com

AHKAMAH Konstitusi (MK), kemarin, mengabulkan permohonan uji materi Pasal 61 ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Dalam amar putusan, majelis hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat menyatakan kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. Aturan itu menyebabkan kolom agama pada KTP dan kartu keluarga (KK) milik penghayat dikosongkan petugas administrasi kependudukan. Dengan putusan MK tersebut, status penganut kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di KK dan KTP. Kemendagri pun menyatakan akan patuh terhadap putusan MK itu. Pemerintah menjamin data para penghayat kepercayaan itu bakal dimasukkan ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). “Implikasinya, di KTP mereka akan tercantum kolom aliran kepercayaan,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, kemarin. Untuk memuluskan rencana itu, Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Koordinasi diperlukan untuk mengetahui jumlah penghayat kepercayaan. Jika data sudah didapat, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikatakan akan memasukan kolom kepercayaan ke sistem administrasi kependudukan. Baru selanjutnya bisa diimplementasikan ke dalam KTP elektronik (KTP-E). “Kemendagri juga akan mem-

MI/M IRFAN

SAMBUT PUTUSAN MK: Para penghayat kepercayaan bersalaman setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) di Ruang Sidang Utama MK, Jakarta, kemarin.

perbaiki aplikasi SIAK, aplikasi database, dan melakukan sosialisasi ke 514 kabupaten/kota,” kata Tjahjo. Kemendagri juga akan mengajukan usulan perubahan kedua UU No 24 Tahun 2013 tentang Adminduk.

Dikabulkan Sebelumnya, amar putusan uji materi itu dibacakan Arief Hidayat di Gedung MK, Jakarta Pusat, kemarin. “Majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” papar Arief. Permohonan uji materi perkara

bernomor 97/PUU-XIV/2016 itu diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim. Para pemohon merupakan penghayat kepercayaan dari berbagai komunitas kepercayaan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam permohonan itu, pemohon mempersoalkan aturan UU Adminduk yang mengakibatkan status mereka sebagai penghayat kepercayaan tidak diakui dalam sistem administrasi kependudukan. Dalam Pasal 61 ayat (2) UU Adminduk disebutkan bahwa keterangan mengenai kolom agama

bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Seusai sidang, Arnol Purba mengaku lega permohonan dia dan rekan-rekannya diterima MK. Menurut dia, selama ini komunitas penghayat kepercayaan kerap didiskriminasi karena tidak ada pengakuan negara atas keberadaan mereka dalam sistem administrasi kependudukan. “Dengan putusan ini, keper-

cayaan itu telah diakui pemerintah dan ruang lingkup untuk pekerjaan anak-anak saya terbuka,” ujar penghayat kepercayaan Ugamo Bangsa Batak itu. Masyarakat adat Dayak di kawasan pegunungan Meratus, Kalsel, melalui dua tokoh mereka, Amat dan Damang Ayal Kosal, ikut menyambut gembira putusan itu, kemarin. “Artinya pemerintah merespons perjuangan masyarakat adat Dayak sejak lama,” tutur mereka. (Mtvn/DY/X-6) Keputusan MK... | Hlm 6

Atas putusan MK tersebut, status penganut kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.”

Paradise Paper Ungkap Pengemplang Pajak

MK Tolak Permohonan 5 Koruptor

KPK Cecar Politisi Senayan soal KTP-E

Para menteri keuangan UE kini tengah merumuskan daftar blacklist berikut sanksi bagi negaranegara yang diduga melindungi para pengemplang pajak.

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai penolakan uji materi UU Pemasyarakatan telah memperjelas ketatnya aturan remisi.

Mereka diperiksa untuk Novanto, Anang, dan Markus Nari, tapi tidak ada poin di surat yang merinci status hukum Novanto.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Hukum | Hlm 6

Hukum | Hlm 7

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

KORUPSI

Penangkapan di Saudi bakal Diperluas JAKSA Agung Arab Saudi Sheikh Saud alMojeb, Senin (6/11), mengatakan puluhan tokoh politik dan bisnis terkemuka di negara itu yang ditangkap dalam operasi pemberantasan korupsi akan diadili. Pihak berwenang mengisyaratkan mereka akan memperluas jangkauan operasi antikorupsi setelah 11 pangeran, 4 menteri, mantan menteri, dan sejumlah pengusaha, termasuk miliarder Pangeran Alwaleed bin Talal terjaring dalam operasi penangkapan pada akhir pekan lalu. “Semua tersangka akan memiliki akses penuh ke sumber daya hukum. Persidangan akan tepat waktu dan terbuka,” ujar Mojeb, yang menggambarkan tindakan keras tersebut sebagai ‘fase pertama’. Menurut Mojeb, pihaknya sudah mengumpulkan sejumlah bukti dugaan korupsi para elite itu. “Banyak bukti, dan pemeriksaan rinci telah dilakukan,” ungkapnya. Penangkapan itu merupakan langkah pembersihan terbesar elite kerajaan dalam sejarah modern Dinasti Al-Saud. Langkah itu menggarisbawahi restrukturisasi kerajaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ahli waris takhta Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, melakukan upaya reformasi dramatis untuk era pascaminyak sambil mengonsolidasikan kekuasaan sebelum suksesi dari sang ayah, Raja Salman bin Abdul Aziz. Dugaan korupsi itu di antaranya kasus banjir yang menghancurkan Kota Jeddah pada 2009. “Ada korupsi yang meluas,” kata Presiden Komisi Antikorupsi, Khalid bin Abdulmohsen al-Mehaisen, dalam sebuah pernyataan terpisah. Penyidik, kata dia, mengumpulkan bukti selama tiga tahun. Di sisi lain, Research Analyst Forextime Lukman Otunuga mengungkapkan harga minyak dunia hingga beberapa waktu ke depan masih tidak dapat diprediksi. Pada awal pekan ini, harga minyak dunia mencapai US$62,44 per barel, menyentuh posisi tertinggi sejak awal Juli 2015. Lonjakan yang terjadi pada saat ini, ungkap Lukman, terjadi akibat beberapa hal seperti kondisi geopolitik dunia, terutama ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara dan juga Irak. Reformasi antikorupsi yang tengah terjadi di Arab Saudi, lanjutnya, juga memberikan dampak signifikan karena menimbulkan kekhawatiran dari sisi produksi minyak di ‘Negeri Petrodolar’. “Dunia juga masih menantikan hasil pertemuan OPEC yang baru akan dihelat 30 November nanti,” ujarnya. (AFP/Hym/Pra/X-4)

“Tim gabungan pencari fakta belum diperlukan mengungkap kasus Novel. Saya yakin polisi akan serius.” Jusuf Kalla

Wakil Presiden RI Hukum | Hlm 7 SENO

Menyambut Gembira Putusan MK

Sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin, melindungi, dan memastikan setiap warga negara bisa menikmati hak-haknya, termasuk hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

PERNIKAHAN KAHIYANG-BOBBY

PROSESI ADAT:

Relawan Jokowi Datang Membeludak RANGKAIAN pernikahan Kahiyang Ayu-Bobby Afif Nasution dengan adat Jawa mulai digelar kemarin. Sehari menjelang ijab kabul atau akad nikah, kedua calon mempelai menjalani prosesi siraman di tempat terpisah. Malamnya dilanjutkan acara midodareni di rumah orangtua calon mempelai putri di Kampung Sumber, Banjarsari, Surakarta. Sebelum siraman, Presiden Joko Widodo, selaku orangtua calon mempelai putri, melaksanakan tradisi pasang bleketepe atau menghias pintu gerbang rumah kediaman dengan tarup atau dekorasi tumbuhan. Dalam acara itu Jokowi didampingi istri dan dua anak, menantu, serta cucu. Setelah siraman, pada malam harinya acara dilanjutkan dengan midodareni. Di luar dugaan, dalam

acara itu relawan Jokowi yang ikut hadir membeludak. Kursi yang disediakan pun tidak mencukupi sehingga sebagian besar terpaksa berdiri. “Saya menyampaikan terima kasih serta mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ternyata kursi yang kami sediakan mungkin hanya separuh,” ujar Presiden tadi malam. “Informasi pertama yang datang hanya 2.000 lalu jadi 3.000, dan meningkat lagi jadi 4.000, hingga 7.000,” lanjutnya. Para relawan mengaku tidak ada masalah dengan terbatasnya kursi. “Kami datang untuk mendoakan dan ikut bersukacita atas pernikahan Mbak Kahiyang dengan Mas Bobby Nasution,” ujar relawan dari Jakarta. Ribuan relawan itu datang dari penjuru Tanah Air, mulai Pu-

AFP

lau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Maluku, NTB, NTT, hingga Papua. “Jerih payah saudara semua sangat berarti dan bermakna besar bagi keluarga besar Jokowi,” ujar Presiden. Selain ribuan relawan, acara midodareni dengan hiburan musik keroncong juga dihadiri ratusan tetangga Presiden di Kampung

Sumber. Dalam prosesi itu, keluarga besar calon temanten pria juga ikut datang untuk menyerahkan peningset. Meski disibukkan acara pernikah an putrinya, Jokowi tetap bekerja dan untuk sementara berkantor di Surakarta. Misalnya setelah acara siraman, Presiden meluncur ke Sragen, Jawa Tengah,

Presiden Joko Widodo dengan didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan putranya, Gibran Rakabuming Raka serta Kaesang Pangarep, membuka tuwuhan dan memasang bleketepe di gerbang kediamannya, Jalan Kutai Utara, Sumber, Banjarsari, Surakarta, kemarin. Itu merupakan bagian dari prosesi adat pernikahan putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, dengan Bobby Nasution.

untuk membagikan 10.200 sertifikat kepada 9.072 orang. Seskab Pramono Anung menjelaskan Presiden hanya ‘cuti’ pada hari H pernikahan putrinya, 8 November 2017. Sehari kemudian Presiden mesti kembali ke Jakarta. (WJ/FR/X-5) Ekspresi Kegembiraan... | Hlm 13

Opini | Hlm 10

SELA

2017, Tahun Cuaca Ekstrem TAHUN 2017 diperkirakan menjadi salah satu waktu dengan rekor suhu terpanas. Hal itu diumumkan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bonn, Jerman, Senin (6/11). Dari Januari sampai September, suhu gloDUTA bal rata-rata 1,98 derajat fahrenheit di atas tingkat suhu era praindustri. Meskipun 2017 belum memecahkan rekor suhu keseluruhan tahun lalu, saat ini telah menjadi tahun non-El Nino terpanas. Bagaimanapun predikat yang akan didapat 2017, periode lima tahun, 2013-2017, diperkirakan akan menjadi periode terpanas dalam catatan. WMO juga mencatat 2017 menjadi tahun cuaca ekstrem di seluruh dunia, termasuk tiga badai dahsyat yang melanda Amerika Serikat dan Karibia, banjir di India, kekeringan parah di Afrika Timur, dan kebakaran hutan melintasi Mediterania dan Amerika. (Livescience. com/Hym/X-5)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

SELEKTA

RABU, 8 NOVEMBER 2017

Enam Penyedia Materi Asusila Diblokir

EDITORIAL

Sinyal Kuat Penghapusan Diskriminasi KABAR menggembirakan datang dari sidang Mahkamah Konstitusi. Penganut ke percayaan mendapat pengakuan dalam identitas kependudukan. MK menyebut, kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, ke tentuan DUTA dalam undang-undang itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. Atas putusan MK tersebut, status penganut kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Selama ini, bila penghayat kepercayaan menolak status yang menumpang salah satu dari lima agama yang diakui pemerintah, kolom tersebut harus dikosongkan. Akibat menumpang ataupun tanpa status agama, mereka sering kali mendapatkan diskriminasi, mulai dalam hal kehidupan bermasyarakat, pendidikan, layanan kependudukan, hingga ketika mencari pekerjaan. Bahkan, ketika wafat pun sulit mendapatkan kaveling permakaman. Stigma negatif terus melekat pada diri penganut kepercayaan. Dalam catatan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan, sepanjang 2011-2015 terjadi 115 kasus diskriminasi terhadap perempuan penghayat kepercayaan. Sebanyak 87 kasus di antaranya merupakan tindak kekerasan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga mencatat jumlah pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan beragama naik pada 2016 jika dibandingkan dengan di 2015. Sepanjang 2016, Komnas HAM menerima 97 pengaduan, termasuk di antaranya pengaduan dari warga penganut aliran kepercayaan. Konstitusi dengan tegas mengamanatkan negara wajib melindungi dan menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa pembedaan apa pun. UndangUndang Dasar 1945 juga memberikan jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, kebijakan atau ketentuan yang menimbulkan diskriminasi harus dihilangkan. Tidak bisa dimungkiri selama ini perilaku diskriminatif juga banyak datang dari kalangan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Seperti peribahasa ‘guru kencing berdiri, murid kencing berlari’, laku itu ditiru dalam bentuk yang kerap lebih parah oleh warganya. Putusan MK tentang diperbolehkannya pencantuman status aliran kepercayaan di kolom agama pada KK dan KTP bukan hanya menggembirakan bagi para penganut aliran kepercayaan. Seyogianya putusan tersebut ikut melegakan setiap warga karena memberikan sinyal penegakan perlindungan hak paling mendasar bagi tiap warga negara. Berikutnya, tugas pemerintah memastikan diskriminasi tidak lagi timbul dari kolom agama atau kolom mana pun di kartu kependudukan. Bukan tidak mungkin, stigma dan pembedaan perlakuan tetap dialami para penganut kepercayaan. Secara administratif kependudukan, hak mereka memang terpulihkan. Namun, bingkai besarnya ialah menghilangkan diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan di segala segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bila itu tidak terwujud, putusan MK hanya akan menjadi pengakuan di atas kertas yang tidak menuntaskan persoalan sesungguhnya. Sulit pula kita berharap segala bentuk diskriminasi akan benarbenar lenyap dari muka bumi Indonesia.

Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials

ANTARA/NYOMAN BUDHIANA

MENETRALISASI HAL NEGATIF: Umat Hindu membawa sesajen dalam upacara Rsi Gana saat aktivitas Gunung Agung masih pada level

siaga di Pos Pengamatan Gunung Api Agung, Desa Rendang, Karangasem, Bali, kemarin. Ritus itu untuk menetralisasi hal-hal negatif sekaligus mendoakan agar aktivitas gunung itu segera normal kembali sehingga kehidupan warga di kawasan rawan bencana yang kini masih mengungsi bisa kembali seperti biasa.

Paradise Papers Ungkap Pengemplang Pajak Uni Eropa kini tengah merumuskan daftar hitam berikut sanksi bagi negaranegara yang diduga melindungi para pengemplang pajak. HAUFAN HASYIM SALENGKE

haufan_hasyim@mediaindonesia.com

OCORNYA dokumen berjuluk Paradise Papers sejak Senin (6/11) telah memperjelas strategi penghindaran pajak oleh sejumlah perusahaan raksasa dunia, politikus, dan pesohor global, termasuk juga beberapa figur terkenal di Tanah Air. Paradise Paper dipublikasikan gabungan wartawan investigasi dari seluruh dunia. Berisi 13 juta lebih dokumen, temuan yang dilaporkan pertama-tama oleh koran Jerman Suddeutsche Zeitung itu dinamai Paradise Papers karena berasal dari 19 yurisdiksi suaka pajak yang kebanyakan berlokasi di kepulauan Karibia. Dokumen itu menyimpan data sejak 1950 hingga 2016 yang sebagian besar berasal dari Appleby, perusahaan hukum di Bermuda yang membantu nasabah di luar negeri untuk membayar pajak rendah atau tanpa pajak. Misalnya, menyingkap strategi perusahaan pembuat Iphone, Apple, dalam menghindari kewajiban membayar pajak de-

ngan menempatkan dana di luar negeri. Apple memilih Jersey, sebuah yurisdiksi berpajak rendah milik Inggris. Juara lomba balap mobil Formu la 1 Lewis Hamilton juga disebut-sebut dalam dokumen itu. Surat kabar The Guardian dan BBC melaporkan otoritas pajak Inggris sedang menyelidiki Hamilton yang diduga tidak membayar pajak untuk pesawat jet pribadinya. Dokumen itu menyebut Hamilton menerima pengembalian pajak sebesar US$4,4 juta pada 2013 setelah pesawatnya dipindah ke Isle of Man, wilayah Inggris yang

menerapkan pajak rendah.

Koneksi Rusia Secara terpisah, dokumen itu juga membuka keterkaitan Rusia dengan Menteri Perdagangan Ame rika Serikat (AS) Wilbur Ross. Sang menteri disebut memiliki 31% saham di Navigator Holdings yang merupakan rekanan perusahaan energi Sibur milik Kirill Shamalov dan Gennady Timchenko. Shamalov ialah menantu Presiden Rusia Vladimir Putin, sedangkan Timchenko yang sedang dikenai sanksi oleh AS ialah sahabat Putin. Paradise Papers juga meng-

ungkit nama Prabowo Subianto, Mamiek dan Tommy Suharto, Sandiaga Uno, juga Kepala BKPM Thomas Lembong. Seperti dilansir Deutsche Welle, Prabowo dicatat pernah memimpin Nusantara Energy Resources (NER) yang terdaftar di Bermuda dan ditutup pada 2004. Namun, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan Prabowo tidak tersangkut dengan NER. “Memang ada entitas itu dulu dibentuk, saya tidak i ngat persis kapan tahunnya. Tapi setahu saya, sejak didirikan, tidak pernah ada aktivitas. Jadi, saya kira kalau ada nama seperti itu, mungkin ya karena ada listing saja,” ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Senin (6/11). Sandiaga Uno, yang kini menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, tak menanggapi secara detail kasus tersebut. “Saya sendiri tadi baru baca (soal Paradise Paper),” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/11). Tommy Suharto disebut sebagai Direktur dan Ketua Dewan Asia Market Investments Ltd, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bermuda pada 1997 dan tutup di 2000. Terkait dengan bocoran Paradise Paper itu, para menteri keuangan Uni Eropa kini sedang merumuskan daftar hitam (blacklist) berikut sanksi untuk negaranegara yang diduga melindungi para pengemplang pajak. Menkeu Prancis Bruno Le Maire, misalnya, mengusulkan agar negara yang masuk daftar hitam tersebut tidak diperbolehkan mendapat bantuan IMF dan Bank Dunia. (Nov/Mtvn/Ant/AFP/X-11)

SEJAK Senin (6/11), Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir enam penyedia materi terkait dengan laporan publik mengenai konten asusila dalam bentuk gambar bergerak (graphics interchange format/GIF) dalam aplikasi Whatsapp. “Tim Aduan Konten telah memblokir Tenor.com, Api. te nor.com, Blog.tenor.com, Qa.tenor.com, Media.tenor. com, dan Media1.tenor.com,” kata Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan, sebagaimana dikutip dari laman Setkab.go.id, kemarin. Menurut Semmy, panggilan akrab Semuel Abrijani, Tim Aduan Konten telah menemukan bahwa format GIF di Whatsapp yang bermuatan asusila dapat ditemukan dengan kata kunci tertentu. “Konten asusila itu berasal dari penyedia materi GIF, yaitu Tenor.com dan Giphy.com bukan aplikasi yang disediakan Whatsapp,” ujar Semmy.

ANTARA/RENO ESNIR

Semuel A Pangerapan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo

Tim Aduan Konten Kemenkominfo, lanjut Semmy, berkoordinasi dengan Whatsapp dan mengirimkan tiga permohonan penutupan konten GIF kepada Facebook pada 5-6 No vember 2017. Akan te tapi, karena konten GIF itu berasal dari pihak ketiga, Kemenkominfo pada Minggu (5/11) langsung menghubungi manajemen Giphy.com dan Tenor.com. “Giphy bersedia memfilter konten GIF yang masuk kategori asusila dan konten ne gatif lain sehingga tidak terakses dari Indonesia. Proses dari Giphy butuh waktu 1-2 hari,” ungkap Semmy. Sebaliknya, manajemen Tenor.com, kata Semmy, tidak memberikan tanggapan secepat Giphy sehingga Tim Aduan Konten pada Senin (6/11) memblokir enam penyedia materi milik Tenor. Menkominfo Rudiantara mengakui pemerintah tidak akan memblokir Whatsapp terkait dengan munculnya konten asusila dalam format GIF. Pemerintah fokus untuk menghilangkan konten GIF daripada memblokir aplikasi pesan yang masih banyak digunakan masyarakat itu. “Kami tidak menutup Whatsapp. Kami fokus pada barang busuknya, GIF, yang sudah mulai berkurang,” tandas Rudiantara seusai menghadiri acara di Kantor BPS di Jakarta, kemarin. (Dhk/Ant/RO/X-3)

KPK Pastikan Ada Tersangka Baru KTP-E

AP/LISA HOFFMANN/SEA-WATCH

SELAMATKAN DIRI: Pengungsi berusaha menyelamatkan diri setelah perahu yang

mereka tumpangi tenggelam di Laut Mediterania, Senin (6/11). Lima pengungsi tewas dan 58 orang lainnya dapat diselamatkan anggota LSM Jerman, Sea-Watch.

PENYIDIKAN kasus megakorupsi dalam proyek pengadaan kartu penduduk elektronik (KTP-E) di Kementerian Dalam Negeri terus bergulir. KPK pun kembali menetapkan seorang tersangka yang tersangkut praktik lancung itu. Penegasan tersebut disampaikan juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Menurut dia, penetapan tersangka itu dibarengi penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada akhir Oktober lalu. “Jadi, ada surat perintah penyidikan di akhir Oktober untuk kasus KTP elektronik. Itu sprindik baru dan ada nama tersangka. Kami belum bisa sampaikan secara rinci, tetapi kami konfirmasi dulu benar ada proses pe-

nyidikan dan benar sudah ada tersangka baru dalam kasus KTP elektronik. Namun, siapa, apa perannya, dan perincian lebih lanjut nanti kami sampaikan pada konferensi pers yang akan kami umumkan,” kata Febri. Menurut Febri, KPK tidak bertindak sembarangan dalam menangani sebuah perkara, termasuk ketika meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan dengan penetapan tersangka. “Keputusan diambil apabila penyidik sudah mengantongi minimal dua alat bukti yang selaras dengan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK,” tegas Febri. Pada Senin (6/11) beredar foto digital surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Hal itu

KPK tidak bertindak sembarangan dalam menangani sebuah perkara, termasuk ketika meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan. terkait dengan perkara korupsi pengadaan paket penerapan KTP-E pada 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. SPDP yang teregister dalam nomor 619/23/11/2017 pada 3 November 2017 itu juga mencantumkan

Sprindik Nomor 113/01/10/2017 tertanggal 31 Oktober 2017. Febri telah mendengar informasi tersebut, tetapi menyatakan tidak mengetahui sumber SPDP yang beredar itu. Menurut dia, setelah menerbitkan sprindik, pihaknya melaksanakan putusan MK, yakni menyampaikan SPDP kepada tersangka, pihak korban, dan pihak terkait lainnya. Ketua DPP Partai Golkar Yahya Zaini memastikan pihaknya tidak terpengaruh dengan beredarnya SPDP untuk Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto terkait dengan kasus dugaan korupsi KTP-E. “Novanto pasti kooperatif dan hadir jika dipanggil KPK.” (Gol/Nov/X-3) KPK Cecar ... | Hlm 7

INDONESIA MEMILIH RABU, 8 NOVEMBER 2017 ◆ HALAMAN 3

DPR Ungkap 9 Kerawanan Pilkada KPU dan Bawaslu harus menggandeng kementerian dan lembaga terkait untuk membuat nota kesepahaman guna berbagi informasi soal kerawanan pilkada. RICHALDO Y HARIANDJA

richaldo@mediaindonesia.com

OMISI II DPR melihat ada potensi masalah konflik di Pilkada 2018. Hasilnya, terdapat sembilan pokok permasalahan yang harus diselesaikan KPU dan Bawaslu untuk menciptakan pilkada yang kondusif. “Inisiatornya harus KPU dan Bawaslu. Kami melakukan inventarisasi masalah dari hasil kunjungan kami ke daerah-daerah yang akan melakukan pilkada di 2018,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy dalam diskusi yang bertajuk Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 di Media Center KPU, Jakarta, kemarin. Kesembilan permasalahan tersebut ialah konflik akibat sosialisasi tentang UU pilkada, peraturan Bawaslu, dan PKPU yang kurang; konflik akibat petahana; konflik akibat keterlibatan ASN, TNI, dan Polri; politik uang; konflik akibat salah dan manipulasi hitung dan rekapitulasi suara; KPUD yang berpihak; Bawaslu yang tidak adil; konflik pelanggaran kampanye; serta konflik dari partai politik dan kandidat. Menurut Lukman, solusinya ialah KPU dan Bawaslu harus sering mengeluarkan surat edaran untuk meminimalisasi terjadinya salah tafsir di KPUD tingkat kabupaten/ kota. Di tingkat kabupaten/kota, Komisi II melihat potensi ancaman itu lebih berpeluang terjadi. “Karena itu, perlu sosialisasi masif dan terstruktur di kawasan kabupaten/ kota, ancaman lebih nyata di sana,” terang dia. Selain itu, KPU dan Bawaslu dinilai Lukman harus menggandeng beberapa kementerian dan lembaga terkait untuk membuat nota kesepahaman guna berbagi masalah itu, seperti Polri untuk mengatasi politik

MI/RAMDANI

POTENSI KONFLIK PILKADA SERENTAK: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Arief Budiman (kiri), bersama Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro, dan Wakil Komisi II DPR RI Lukman Edy (kanan) berbicara dalam diskusi di Gedung KPU Pusat, Jakarta, kemarin. Diskusi tersebut bertajuk Potensi Konflik Pilkada Serentak Tahun 2018. uang serta Kemendagri, Kemenpan, dan BKN untuk mengatasi keterlibatan ASN. “Biar ada eksekusi. Kalau tidak ada keterlibatan dari Kemendagri atau Kemenpan kan tidak bisa dieksekusi para ASN yang membantu dalam kampanye.” Hasil temuan itu belum diberikan secara resmi oleh Komisi II ke KPU ataupun Bawaslu. Meskipun demikian, saat persidangan kembali DPR pada 15 November, itu akan mulai dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, serta Kemendagri yang menjadi rekan dari Komisi II terhadap temun tersebut.

“Selain itu, kami minta Bawaslu segera mengeluarkan indeks kerawanan pilkada mereka agar bisa dicocokkan dengan yang dimiliki kepolisian. Ini harus cepat,” imbuh Lukman.

Memiliki kerentanan Ketua KPU Arief Budiman menyatakan KPU butuh segala masukan dari berbagai pihak untuk melakukan tindakan preventif konflik di pilkada. Ia membenarkan Pilkada 2018 memiliki kerentanan sangat tinggi. Arief mengatakan Pilkada 2018 akan menjaring 80% suara pemilih dari total 197 juta

pemilih di Pemilu 2019. Karena itu, sangat penting bagi mereka memenangi 158 juta suara di Pilkada 2018 ini. Selain itu, potensi konflik meninggi dengan anggaran yang besar yang dikucurkan dalam Pilkada 2018. KPU menganggarkan Rp11,9 triliun. “Selain itu, tidak bisanya perpanjangan masa kerja dari panitia dan KPUD yang masa jabatan habis sebelum pilkada bisa menimbulkan potensi konflik dari pasangan calon yang bertarung saat kami melakukan rekrutmen nantinya.’’ (P-2)

PKB Alihkan Dukungan ke Pasangan NH-Aziz PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) mengalihkan dukungan politiknya kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan Nurdin HalidAziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) pada pilkada 2018. “Sudah final. PKB akan bersama NHAziz untuk bersama-sama pada pilgub Sulsel 2018 nanti,” kata Sekertaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Makassar, kemarin. Idrus menyatakan dukungan tersebut sudah final pada 7 Oktober 2017 saat pertemuan Golkar dengan DPP PKB di Jakarta, sehingga dikeluarkannya surat usungan tersebut kepada pasangan NH-Aziz. Sebelumnya PKB Sulsel telah menyatakan dukungan kepada Agus Arifin Nu’mang yang kini menjabat Wakil Gubernur Sulsel dengan memberikan surat rekomendasi. Namun setelah itu, Agus mesti menambah dukungan dari parpol lain untuk mencukupkan persyaratan KPU minimal diusung 17 kursi DPRD Sulsel. Namun sayang, Agus tidak kunjung mendapatkan tambahan kursi. Kini setelah dukungan dari PKB diberikan, pasangan NH-Aziz makin kuat. Pasangan NH-Aziz ini diusung Partai Golkar dengan 18 kursi di DPRD Sulsel, Partai NasDem (7 kursi), diikuti PKPI (1 kursi), dan selanjutnya PKB (3 kursi). Total ada 29 kursi dan sudah melebihi persyaratan KPU Sulsel dengan minimal 17 kursi DPRD Sulsel. Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad saat dimintai konfimasi terkait dengan peralihan dukungan itu mengatakan semua dikembalikan kepada mekanisme partai di tingkat pusat. “Kalau itu sudah diputuskan, kami taat. Sejauh ini surat rekomendasi peralihan dukungan tersebut belum kami terima. Mengenai mekanisme perubahan arah dukungan, itu memang kebijakan serta melalui pertimbangan DPP.’’ (LN/Ant/P-2)

INDONESIA MEMILIH RABU, 8 NOVEMBER 2017 ◆ HALAMAN 4

Pembiayaan Pilkada dari APBN akan Dikaji PEMERINTAH mengkaji usulan pembiayaan pilkada melalui APBN ketimbang menggunakan APBD. Hal itu disebabkan temuan terkait dengan terganggunya independensi KPU karena ikut dalam proses perencanaan pelaksanaan dan regulasi mengenai besaran APBD yang akan digelontorkan untuk pilkada. “Soal pembiayaan pilkada yang dibebankan APBD ini sebuah persoalan karena dari sisi independensi penyelenggara, misalnya, mungkin penyelenggara dapat diintervensi langsung maupun tidak langsung oleh kekuatan-kekuatan politik lokal,” ucap Direktur Politik dalam Negeri pada Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar dalam diskusi publik bertajuk Model Pembiayaan Pilkada yang Efisien dan Efektif, di Jakarta, kemarin. Dengan ikut campurnya KPU dalam negosiasi, kontak langsung dengan eksekutif dan legislatif di daerah menjadi tinggi. Meskipun praktik tersebut belum bisa dibuktikan, itu menjadi salah satu hal yang dipikirkan Kemendagri. “Arah kebijakan kita akan melakukan kodifikasi antara pemilu nasional dan lokal, kita satukan dalam satu kitab undang-undang pemilu.

MI/ARYA MANGGALA

BIAYA PILKADA: Direktur Politik Dalam Negeri Bahtiar (kedua dari kiri) bersama Kasubdit Fasilitasi Kepala Daerah Ditjen Otda Kemendagri Andi Bataralifu (kiri), komisioner KPU Pramono Ubaid

Tanthowi, dan pakar pemerintahan sosiologi perdesaan IPB Ivanovich Agusta (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk Model Pembiayaan Pilkada yang Efisien dan Efektif di Jakarta, kemarin. Untuk menghindari politisasi, Kemendagri mengusulkan biaya pilkada sepenuhnya menggunakan APBN, bukan APBD tiap-tiap daerah yang ikut pilkada. Tentunya aspek penganggaran juga kita satukan. Jadi dari APBN saja. Sudah bisa kita rencanakan, sudah bisa kita perkirakan,” terang dia. Menurut Bahtiar, dengan penganggaran yang berasal dari APBN, pemakaiannya akan lebih mudah dikontrol dan dihitung. Untuk pembiayaan yang berasal dari APBD,

standardisasi sukar dilakukan karena regulasi lokal antardaerah yang berbeda. “Kalau satu sumber pembiayaan dari pusat, kita bisa melakukan standardisasi secara nasional jauh lebih mudah.’’ Rencana ini paling memungkinkan untuk dilakukan pada 2024. Akan tetapi, revisi undang-undang

perlu dilakukan terlebih dahulu. Komisioner KPU Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik Pramono Ubaid Tanthowi mendukung pembiayaan pilkada terpusat. Menurutnya, pembiayaan pemilu yang dilakukan dengan mengandalkan APBD membuat bupati menjadi korban.

“Obatnya untuk mengatasi masalah pendanaan mau enggak mau dibebankan pada APBN. Kasihan bupati, gara-gara pilkada serentak banyak proyek enggak selesai. Ini menghambat pembangunan yang lain. Gara-gara ada cost pilkada yang besar yang tidak direncanakan,” terang dia.

Staf Ahli Kemenpan-Rebiro Shadiq Pasadiqoe juga meminta ada efisiensi penggunaan anggaran oleh KPU. Keberhasilan serapan anggaran yang dijadikan indikator kerja harus diubah. “Karena negara ini jadikan indikator itu sebagai indikator keberhasilan, bukan dilihat dari hasil.” (Ric/P-2)

Ada Peluang PDIP Merapat ke Emil PKS mengintensifkan penjajakan komunikasi dengan partai lain guna mengantisipasi gagalnya paket koalisi Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu. ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

ARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih berhatihati untuk menentukan siapa yang akan diusung dalam Pilgub Jawa Barat 2018. Saat ditanya tentang kemungkinan PDIP ikut mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk dicalonkan sebagai bakal calon gubernur di Pilgub Jawa Barat 2018, partai berlambang banteng itu masih enggan mendukung pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai Ridwan Kamil memang punya popularitas yang tinggi, tetapi menurutnya kinerjanya justru dianggap tidak cukup cemerlang. Hal itu berdasarkan penilaian yang dilakukan tim kajian kepemimpinan internal partai berlambang banteng tersebut. “Kami membandingkan mana yang mampu membangun perubahan yang sistematis, perubahan yang tidak diukur media sosial, tapi ya diukur kerja faktual di lapang-

an. Dari situ kami simpulkan cukup jauh RK (Ridwan Kamil) dengan Bima Arya dan Bu Rismaharini dari aspek kinerjanya,” ujar Hasto saat dihubungi, kemarin. Hasto menekankan PDIP merupakan satu-satunya parpol yang dapat mengusung sendiri pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. PDIP menargetkan dapat memenangkan calon yang diusung mereka di pilgub Jabar untuk menyukseskan Pileg dan Pilpres 2019. Meski begitu, pakar politik dan pemerintahan Univer-

DOK. MI/ATET

Asep Warlan Yusuf Pakar Politik Universitas Parahiyangan sitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, mengatakan PDIP sangat mungkin berubah pendirian dan ikut mengusung Wali Kota Bandung tersebut. Dukungan itu sangat berkaitan dengan kebersamaan koalisi

partai pengusung Emil dengan PDIP. “Kita lihat koalisi di tingkat pusat, NasDem, PKB, PPP, Golkar, dan PDIP sama-sama pendukung pemerintah. Koalisi ini sulit untuk dipisahkan,” kata Asep di Bandung, kemarin. Selain itu, Asep menilai PDIP tidak memiliki kader yang mumpuni untuk dikedepankan pada pilgub kali ini. Popularitas dan elektabilitas kader PDIP yang mungkin diajukan masih jauh di bawah kandidat yang ada seperti Emil dan Deddy Mizwar. Bahkan, lanjut Asep, tidak tertutup kemungkinan PDIP pun tidak akan mengajukan kader mereka sebagai calon wakil gubernur meski mendukung Emil. “Itu tadi, ka-

rena dari hasil survei tidak ada kader PDIP yang bisa dikedepankan.” Menurut Asep, dari sejumlah nama yang ikut penjaringan calon gubernur PDIP, hanya Iwa Karniwa yang kini menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi besar.

Nasib Deddy Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat mengintensifkan penjajakan komunikasi dengan sejumlah partai guna mengantisipasi potensi gagalnya paket koalisi Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu dalan Pilgub 2018. “Berbagai kemungkinan masih bisa terjadi sebelum final saat pendaftaran kandidat.

Peluang datangnya dukungan dari partai lain juga tetap dijajaki,” kata anggota Desk Pilkada DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jabar Nur Supriyanto di Bekasi, kemarin. Hal itu dikatakan Nur menyikapi batalnya agenda deklarasi pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu yang semula diagendakan berlangsung pada Minggu (5/11) pagi di Alun-Alun Kota Bekasi, Jalan Veteran, Bekasi Selatan. Deklarasi yang digagas komunitas Sahabat Demiz-Syaikhu di Bekasi tersebut dibatalkan karena paket pasangan itu belum berkoalisi secara utuh. Namun, Nur optimistis paket pasangan itu akan akan tetap kukuh hingga proses pendaftaran kandidat. (BY/Ant/P-1)

Gerindra Pertimbangkan Achsanul Qosasi Maju di Pilgub Jatim WAKIL Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya mempertimbangkan mantan anggota DPR Achsanul Qosasi untuk dicalonkan sebagai gubernur Jawa Timur dalam Pilkada Jawa Timur 2018. “Nama tersebut masuk ‘radar’ Gerindra setelah mendengar masukan dari berbagai pihak termasuk kader di tingkat ‘akar rumput’,” kata Dasco di Jakarta, kemarin. Dasco mengatakan partainya membaca bahwa warga

Jatim masih terbuka terhadap opsi-opsi baru calon gubernur. Selain itu, dirinya meyakini nama Achsanul bisa juga bersaing dengan dua calon lain yang sudah muncul saat ini yakni Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf. “Pak Achsanul cukup berhasil dalam kiprah politiknya di Jakarta, selain sukses sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur beliau juga terpilih sebagai anggota BPK. Kesimpulannya, beliau memiliki basis pendukung yang kuat dan pu-

nya kemampuan menangani persoalan ekonomi makro dan mikro,” ujarnya. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu menilai pemimpin ideal untuk Jatim merupakan sosok yang lengkap atau komplet seperti Achsanul sehingga tidak sekedar memiliki basis massa kuat, tapi harus juga memiliki kemampuan ketika diberi kesempatan memimpin. Namun, Dasco menegaskan penentuan final bakal calon gubernur Jatim tetap akan

“Beliau memiliki basis pendukung yang kuat dan punya kemampuan menangani persoalan ekonomi.” Sufmi Dasco

Waketum DPP Partai Gerindra

dilakukan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Para kader diberi kesempatan untuk memberikan masukan mengenai siapa sosok yang tepat, lengkap dengan pertimbangan-pertimbangannya. Di kubu Partai NasDem, Golkar, Demokrat, Hanura, dan PPP, yang akan mengusung Khofifah sebagai cagub, penjajakan bakal calon wakil gubernur masih berlanjut. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan mereka

tengah memroses nama yang cocok untuk menjadi pasangan Menteri Sosial tersebut di Pilgub Jatim 2018. Menurut rencana, calon pendamping Khofifah akan diumumkan paling lambat minggu mendatang. “Tapi mudah-mudahan bisa minggu ini,” imbuh Hinca. Lembaga IT Riset Politik (iPOL) Indonesia menyebut nama Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak memiliki peluang tertinggi untuk menjadi pendamping Khofifah.

“Dari hasil riset yang kami lakukan, Emil Dardak namanya menguat mendampingi Khofifah,” ujar CEO Lembaga iPOL Indonesia Petrus Hariyanto ketika dikonfirmasi di Surabaya, kemarin. Hasil pemantauan iPOL menunjukkan posisi Emil Dardak menguat dengan probabilitas 38,9%. Kemudian, disusul Bupati Probolinggo Ipong Muchlissoni di peringkat kedua dengan 37,6%, kemudian Hasan Aminuddin dengan probabilitas 33,7%. (Ric/Ant/FL/P-1)

Deklarasi Jacky-Melki setelah Rakernas

MI/M IRFAN

PEMERIKSAAN BUKTI-BUKTI: Ketua Bawaslu Abhan dengan didampingi anggota

Ratna Dewi Pettalolo (kiri) memeriksa bukti-bukti yang diajukan pelapor pada sidang lanjutan penanganan pelanggaran administrasi tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019 di Jakarta, kemarin. Pihak pelapor juga menghadirkan saksi dari Partai Bhinneka Indonesia (PBI).

DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal menggelar deklarasi pasangan calon gubernur Jacky Uly-Melkiades Laka Lena pada pertengahan November 2017 ini. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW NasDem NTT Alex Ena menyebut deklarasi akan dihadiri kader dari seluruh kabupaten dan kota hingga kecamatan. Untuk mengantisipasi banyaknya orang yang menghadiri deklarasi itu, NasDem menyiapkan dua lokasi untuk penyelenggaraan deklarasi, yakni di gedung olahraga dan di lapangan. “Kalau massanya yang datang ke acara deklarasi kurang dari 10.000 orang, deklarasi digelar di gedung olahraga. Kalau massanya

lebih dari itu, deklarasi dilakukan di luar gedung olahraga,” kata Alex Ena, Selasa (7/11). Dia memastikan deklarasi dijadwalkan setelah 17 November alias setelah acara rakernas NasDem. Sebanyak 300 kader NasDem dari seluruh kecamatan, kabupaten, dan provinsi akan berangkat ke Jakarta untuk menghadiri rakernas yang direncanakan 15-17 November 2017. Alex juga menegaskan penetapan pasangan Jacky-Melkiades sudah final sehingga tidak perlu lagi berganti posisi. Selain NasDem, Partai Golkar sudah menyatakan diri untuk mendukung pasangan yang dikenal dengan Jacky-Melki ini. Sekretaris DPW Partai NasDem NTT Alexander Ofong mengata-

kan NasDem dan Golkar memiliki kekuatan struktur dari provinsi sampai ke desa. Kekuatan ini sangat solid dan bisa meningkatkan popularitas dan elektabilitas pasangan tersebut. Peningkatan elektabilitas dilakukan bersama Partai Golkar dan dukungan dari rekan kerja para cagub dan relawan. “Kita tinggal melakukan konsolidasi membangun tim partai dan tim relawan,” jelas Alexander Ofong. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 42 pasangan bakal calon bupati yang maju di pilkada 10 kabupaten di NTT. Kegiatan itu berlangsung selama dua hari, yakni Selasa (7/11) hingga Rabu (8/11), di Sekolah

Lapang Nekamese, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang. Pada hari pertama, para calon yang diuji berasal dari Kabupaten Rote Ndao, Sumba Tengah, Kupang, Timor Tengah Selatan, Alor, dan Sumba Barat Daya. Para calon dari empat kabupaten lainnya mengikuti uji kepatutan dan kelayakan pada hari kedua, yakni dari Manggarai Timur, Ende, Sikka, dan Negekeo. Ketua DPP Partai Gerindra Fary Francis mengatakan uji kepatutan dan kelayakan tersebut pertama kali digelar Gerindra di luar Jakarta. “Para calon juga ditanya soal loyalitas, yaitu dukungan kepada pasangan calon gubernur dan calon legislator yang diusung Gerindra,” ujarnya. (PO/P-5)

HUKUM

RABU, 8 NOVEMBER 2017

Uji Materi Perppu Ormas Batal

ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A

UJI MATERI PEMBERIAN REMISI DITOLAK: Para terpidana selaku pemohon OC Kaligis (kiri), Suryadharma Ali (tengah), dan Irman Gusman mengikuti sidang

dengan agenda pembacaan putusan uji materi UU terkait pemberian remisi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. MK menolak permohonan gugatan uji materi Pasal 14 ayat 1 huruf i UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terkait aturan pemberian remisi yang diajukan lima terpidana, yaitu OC Kaligis, Suryadharma Ali, Irman Gusman, Barnabas Suebu, dan Waryono Karyo.

MK Tolak Permohonan 5 Koruptor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penolakan uji materi UU Pemasyarakatan telah memperjelas ketatnya aturan remisi. CHRISTIAN DIOR SIMBOLON christian@mediaindonesia.com

MAR putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi Pasal 14 ayat (1) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terkait pemberian remisi yang diajukan lima narapidana korupsi. “Amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, kemarin. Mahkamah dalam pertimbangannya menyebutkan meskipun para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan tersebut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyebutkan hal yang dipersoalkan sesungguhnya ialah peraturan pelak-

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengungkap alasan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintahan. Inpres tersebut dikeluarkan karena peringatan secara lisan tidak didengar. Salah satu instruksi dalam inpres itu ialah menteri dilarang berbeda pendapat di depan publik. Kalla mengatakan, Presiden Joko Widodo

sanaan dari UU 12/1995 yang telah didelegasikan melalui peraturan pemerintah. “Sehingga keberatan terhadap hal itu telah berada di luar yurisdiksi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya,” ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul saat membacakan pertimbangan Mahkamah. Lima narapidana kasus korupsi yang mengajukan permohonan uji materi tersebut adalah Otto Cornelis Kaligis, Suryadharma Ali, Waryono Karno, Barnabas Suebu, dan Irman Gusman. Kuasa hukum para pemohon, Muhammad Rullyandi, menyebutkan dalam ketentuan a quo tidak tertulis narapidana kasus korupsi tidak boleh mendapatkan remisi, sehingga seharusnya remisi juga menjadi hak para pemohon yang merupakan narapidana kasus korupsi. Selain itu, para pemohon juga berpendapat bahwa ketentuan a quo tidak sejalan dengan Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Pemberian Remisi bagi Narapidana Korupsi. Adapun syarat dari pemberian remisi dalam ketentuan tersebut ialah narapidana akan diberikan remisi jika bersedia bekerja sama sebagai justice collaborator, dan narapidana yang bersangkutan telah membayar lunas denda serta uang pengganti. Dalam kasus korupsi, pihak

yang berwenang untuk menentukan justice collaborator ialah penegak hukum yang dalam hal ini yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rullyandi menyebutkan ketentuan ini merugikan pihaknya, karena KPK dinilai akan bersikap subjektif dalam menentukan justice collaborator.

Semakin jelas

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan permintaan untuk menarik permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Permohonan uji materi dalam perkara nomor 50/PUUXV/2017 itu ditarik karena Perppu Ormas yang menjadi objek permohonan telah disahkan menjadi undang-undang. “Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, kemarin. Hakim Konstitusi Manahan Sitompul mengatakan keputusan untuk mengabulkan penarikan kembali permohonan uji materi dicapai dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang digelar di MK, Senin lalu. “Ditetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara a quo beralasan menurut hukum,” ujarnya. Pemohon dalam perkara ini meliputi Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturrahim Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan H Munarman selaku pemohon individu. Sejauh ini, belum ada organi-

Keputusan MK Hapus Diskriminasi SELAMA tujuh tahun komunitas agama lokal Nusantara berjuang untuk mendapatkan hak pencantuman identitas kepercayaan di kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP). Kemarin, perjuangan panjang itu pun terbayar. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dalam amar putusan, MK menegaskan kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat 10 dan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24/2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk

‘kepercayaan’. Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menyambut positif keputusan tersebut. Menurut dia, klausul itu menegaskan penyebutan agama tanpa memasukkan kata kepercayaan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Bonar, walaupun amar putusan MK tersebut dianggap belum menyentuh persoalan esensial terkait dengan klausul agama yang bermasalah atau belum diakui, pengabulan permohonan secara keseluruhan para pemohon yang meminta kepercayaan dituliskan di kolom KTP patut diapresiasi. “Semestinya negara tidak lagi mendiskriminasi warga negara dalam mencantumkan identitas keagamaan di catatan administrasi kependudukan,” ucap Bonar, kemarin.

“Semestinya negara tidak lagi mendiskriminasi warga negara dalam mencantumkan identitas.” Bonar Tigor Naipospos Wakil Ketua Setara Institute

Dia juga menegaskan pengabulan permohonan para pemohon secara keseluruhan oleh MK diharapkan dapat menghapuskan diskriminasi terhadap komunitas agama lokal seperti yang terjadi selama ini. “Amar putusan ini akan menjadi tonggak sejarah pen-

ting penghapusan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan setiap warga negara. Keputusan itu perlu diikuti dengan upaya mendorong advokasi yang lebih esensial terkait dengan pengakuan secara utuh setiap warga negara.” Sebelumnya, para pemohon, yaitu Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim, mendalilkan bahwa pasal yang digugat bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum. Mereka mendalilkan bahwa KK dan KTP elektronik memuat elemen keterangan agama, tetapi khusus bagi penganut kepercayaan kolom agama dikosongkan sehingga dinilai bertentangan dengan konstitusi. (Dio/P-3)

KPK menilai penolakan uji materi UU Pemasyarakatan telah memperjelas ketatnya aturan remisi. “Ketika MK menolak atau memutuskan terkait undang-undang, harapan kita semoga ini memperjelas aturan pengetatan remisi,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, kemarin. Febri menjelaskan, remisi sebenarnya sudah ada di Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Pemberian Remisi bagi Narapidana Korupsi. Salah satunya menjadi justice collaborator (JC). PP 99, terang Febri, sangat positif karena memuat pembatasan ketat remisi tindak pidana khusus, termasuk korupsi. “Ketika hukuman dijatuhkan majelis hakim, semaksimal mungkin dijalani terpidana kasus korupsi. Kecuali memang yang bersangkutan menjadi JC atau syarat lain yang dipenuhi secara lebih ketat dalam remisi itu,” beber Febri. (Gol/ MTVN/P-4)

Inpres karena Teguran Lisan tidak Didengar berulang kali meminta menteri tidak beradu argumen di depan publik. Kalla mengatakan, Jokowi bahkan berulang kali marah karena tidak didengarkan. “Saya juga kadang-kadang meminta dengan marah, kenapa Anda berbeda pendapat, kenapa terbuka soal itu. Tapi, karena lisan tidak mempan, ya inpres sekalian,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Jalan

sasi masyarakat yang dibubarkan setelah diresmikannya Perppu Ormas menjadi UU Ormas. Namun, sebelumnya dengan Perppu Ormas, Kementerian Dalam Negeri telah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Arief M Edhie menyatakan hal tersebut bisa menjadi indikasi bahwa pembubaran HTI memberi efek jera kepada ormas lain untuk bertindak tidak sesuai dengan Pancasila. Lagipula, pihaknya tidak ingin terburu-buru membubarkan ormas tertentu jika tidak ada bukti kuat. “Kita masih memantau benar enggak. Sedangkan untuk eks anggota HTI yang melebur, sepanjang tak menentang Pancasila, ya oke saja,” ujarnya. Di lain pihak, Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy mengkritisi seruan beberapa pihak agar memboikot atau tidak memilih partai politik pendukung UU Ormas. Pasalnya, sikap itu bisa menjurus pada radikalisme berbasis agama. “Seruan agar tidak memilih partai-partai yang mendukung Perppu Ormas menjadi UU, semua itu masalah pemahaman tentang agama yang pada titik tertentu bisa menjurus radikalisme berbasis agama,” kata Romi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin. (Deo/Nov/MTVN/Ant/P-5)

Medan Merdeka Utara, Jakarta, kemarin. Ia menambahkan, perbedaan pendapat para menteri di ruang publik bisa membuat masyarakat bingung. Oleh karena itu, inpres itu mengatur bahwa pernyataan baru bisa dikeluarkan setelah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain. “Jangan menteri ngomong tiba-tiba tidak sesuai dengan kebijakan menteri lain,

Inpres itu mengatur bahwa pernyataan baru bisa dikeluarkan setelah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain.

harus harmonis,” ucap Kalla. Wapres membantah aturan itu serupa dengan kebijakan zaman Orde Baru, yakni perwakilan pemerintah yang boleh bicara ke publik hanya Menteri Penerangan. Inpres yang dikeluarkan Jokowi, ujar Kalla, tidak melarang menteri berbicara ke publik. Hanya saja, segala sesuatu yang hendak disampaikan harus dikoordinasikan dengan menteri

terkait di Kabinet Kerja. “Katakanlah kebijakan tentang harga beras, ya harus Menteri Perdagangan bicara dengan Menteri Perindustrian, dengan Bulog, dengan Menko Perekonomian,” jelasnya. Inpres tersebut telah diteken Presiden Jokowi pada 1 November lalu. “Fungsi utamanya ialah koordinasi yang menjadi tugas para menko. Titik beratnya pada tiap pengam-

bilan keputusan terkait hal strategis, dikoordinasikan kepada menko,” jelas Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Inpres itu mengatur para menteri/kepala lembaga negara yang akan membuat kebijakan straregis dan berdampak luas, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan tertulis kepada menko terkait. Jika ada perbedaan pandangan menyangkut suatu kebijakan, harus diselesaikan dalam forum rapat yang dipimpin Presiden. (Dio/P-3)

HUKUM

RABU, 8 NOVEMBER 2017

KPK Cecar Politisi Senayan soal KTP-E Mereka diperiksa untuk Novanto, Anang, dan Markus Nari, tapi tidak ada poin di surat yang merinci status hukum Novanto. GOLDA EKSA

golda@mediaindonesia.com

OMISI Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah politikus terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E), Selasa (7/11). Mereka diperiksa dalam kapasitas saksi untuk tersangka yang belum jelas identitasnya. Politisi yang datang secara estafet itu ialah anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar, Ketua Bidang Hukum dan HAM Golkar Rudy Alfonso, mantan Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Chairuman Harahap, mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani, dan mantan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PAN Teguh Juwarno. Senin (6/11), beredar foto digital surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Hal itu terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. SPDP yang teregister dalam Nomor 619/23/11/2017 tanggal 3 November 2017 juga mencantumkan Sprindik Nomor: 113/01/10/2017 tertanggal 31 Oktober 2017. Sejumlah saksi yang dikonfirmasi seusai pemeriksaan pun mengaku diperiksa dalam kaitan penyidikan korupsi

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menilai, tim gabungan pencari fakta (TGPF) belum diperlukan dalam mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. “Tim gabungan pencari fakta belum diperlukan untuk mengungkap kasus Novel. Saya yakin polisi akan serius,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, kemarin.

KTP-E. Mereka juga ditanyai perihal hubungan dengan Novanto. Saksi menegaskan dalam surat panggilan pemeriksaan itu tidak dicantumkan status hukum Novanto. “Di surat panggilan enggak ada status tersangka Pak Setnov, ya, cuma diduga. Pertanyaan sama kayak yang dulu, kenal tidak sama Pak Setnov, terus bagaimana Komisi II, mitra kerjanya seperti apa,” ujar Miryam S Haryani. Hal senada disampaikan Chairuman Harahap. Menurut dia, pemeriksaan itu masih seputar pengadaan KTP-E. Ia pun sempat dicecar penyidik mengenai beberapa pertemuan serta rapat internal di Fraksi Partai Golkar. Teguh Juwarno mengemukakan, selain soal Novanto, ia ditanya perihal Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari yang kini tersangka kasus KTP-E. “Saya tegaskan tidak pernah ada pembagian uang,” tandasnya. Dalam surat panggilan pemeriksaan itu, imbuh dia, ia akan diperiksa untuk Novanto, Anang, dan Markus Nari. Ironisnya, tidak ada poin di dalam surat tersebut yang merinci status hukum Novanto.

Ungkap penyakit Di tempat lain, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta Rumah Sakit (RS) Pre-

MI/ROMMY PUJIANTO

KPK PERIKSA MIRYAM SEBAGAI SAKSI: Terdakwa kasus dugaan memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan kasus korupsi KTP-E Miryam S Haryani

dikawal petugas keluar dari Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Mantan anggota DPR RI itu kembali memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-E. Miryam ketika dikonfirmasi seusai pemeriksaan mengaku dirinya ditanya penyidik terkait dengan Ketua DPR RI Setya Novanto. miere Jatinegara mengungkapkan penyakit Setya Novanto ke publik. Menurut Kalla, foto Novanto terbaring di salah satu kamar di RS itu dijadikan guyonan dalam bentuk beragam meme oleh warganet ka-

rena publik meragukan Ketua DPR RI itu benar-benar sakit. “Yang paling pokok di sini ialah harus ada penjelasan dari dokter bahwa selama ini (Novanto) sakit apa. Harus dokter menjelaskan dia me-

mang sakit,” ujar Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin. Foto yang dijadikan meme oleh para warganet merupakan foto Novanto ketika menjalani kateterisasi jantung di RS Premier Jatinegara,

Selasa (18/9) lalu. Karena Novanto menjalani operasi, pemeriksaan KPK terhadap dia sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek KTP-E tertunda. Setidaknya ada 32 akun

Wapres Nilai belum Perlu TGPF Novel Wacana pembentukan TGPF telah disampaikan banyak pihak, salah satunya Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil telah menjelaskan alasan pembentukan TGPF saat bertemu Kalla, pekan lalu. Kalla sadar, kasus penyiraman air keras ini

sudah lebih dari 200 hari. Namun, Ia meminta publik tetap mengapresiasi kerja Polri dalam mengungkap kasus ini. “Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama bisa diungkap,” kata dia. Sementara itu, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto me-

ngatakan sedikitnya ada 150 orang personel Polda Metro Jaya dan Mabes Polri yang ditugaskan untuk bekerja mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. “Kami tidak berhenti untuk berupaya. Kalau tidak salah, (anggota) dari Polda Metro

dan Mabes Polri ada 150 orang untuk (pengungkapan) kasus ini,” kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Setyo menjelaskan jangka waktu yang dibutuhkan dalam pengungkapan suatu kasus bervariasi waktunya, termasuk ada kasus-kasus yang baru da-

pat terungkap setelah membutuhkan waktu yang lama dan bahkan ada kasus yang tidak dapat terungkap karena kekurangan petunjuk. Pihaknya mengakui minimnya bukti dalam kasus Novel membuat penyidik kesulitan mencari pelaku. “Penyidik ber-

media sosial penyebar meme guyonan itu dilaporkan Novanto ke Bareskrim Polri. Beberapa di antara mereka telah ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. (Deo/P-5)

usaha keras untuk mengungkap sketsa wajah dan segala informasi yang kami kumpulkan sedikit demi sedikit,” katanya. Sementara itu, KPK masih belum memutuskan untuk mendukung pembentukan TGPF. “Saya kira kalau bagi KPK masih dalam pembicaraan di Internal,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah. (Gol/ Deo/Ant/MTVNP-4)

Dedi Mulyadi Konsultasi dengan KPK

MI/ROMMY PUJIANTO

PENCEGAHAN KORUPSI: Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi keluar dari Gedung KPK,

Jakarta, kemarin. Dedi Mulyadi yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu mendatangi lembaga antirasywah untuk berdialog dengan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan perihal pencegahan korupsi di Kabupaten Purwakarta yang telah dua periode dipimpinnya.

BUPATI Purwakarta Dedi Mulyadi menemui Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan. Seusai pertemuan keduanya, Dedi menjelaskan keperluan dirinya menyambangi markas komisi antirasywah itu ialah untuk membahas pembinaan dalam bidang pencegahan di Pemerintah Kabupaten Purwakata, Jawa Barat. “Ada konsultasi terkait dengan beberapa kebijakan strategis yang harus dilakukan di Purwakarta,” kata Dedi di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, kemarin. Menurut Dedi, kebijakan akan fokus pada penataan pemerintah yang berbasis e-planning dan optimalisasi pelayanan di berbagai bidang. Penataan diharapkan mem-

perbaiki sistem terintegrasi pemerintahan di masa mendatang. Dedi dan Pahala juga membicarakan soal teknis peningkatan kualitas pemerintahan daerah. Hal itu penting supaya pemerintah bisa cepat dan tepat melayani masyarakat. Dedi menjelaskan pelayanan di wilayahnya sudah berbasis digital, mulai dokter, bidan, ambulans, hingga di bidang infrastuktur yang mengalami pertumbuhan cukup pesat. Ketika Dedi membahas soal rencana pemerintahan yang lebih baik bersama KPK, para pengurus kecamatan, desa, dan kelurahan Partai Golkar di Jawa Barat berunjuk rasa di sekitar Jalan Burangrang, Kota Bandung, untuk mendeklarasikan dukungan

kepadanya agar maju dalam Pilkada 2018. Aksi tersebut sekaligus dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap sikap DPP Partai Golkar yang mendeklarasikan dukungan kepada Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat dalam Pilkada 2018. Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, diplot berpasangan dengan Daniel Muttaqien. “Penolakan itu merupakan bukti bahwa kami sudah berada pada titik sama untuk memenangkan Kang Dedi Mulyadi pada pilgub nanti. Sementara itu, figur yang namanya diumumkan DPP itu seperti hantu yang menyamar karena tidak pernah masuk ke mekanisme penjaringan dari arus bawah,” kata juru bicara Forum Komunikasi PK

(Pengurus Kecamatan), PD (Pengurus Desa) dan PL (Pengurus Kelurahan) Se-Jabar Yayan Heryana. Dalam menyikapi hal itu, Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Jawa I, Ratu Dian Hatifah, meminta seluruh kadernya untuk mematuhi keputusan DPP. Pihaknya pun dengan tegas mengaku telah menyiapkan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mengikuti keputusan DPP. “Dalam surat rekomendasi itu disebutkan bahwa seluruh kader harus mengikuti perintah DPP Golkar. Maka harus patuh. Ada semacam sanksi (bagi yang tidak mengikuti) karena kan itu peraturan yang harus dilaksanakan dan disepakati semua kader,” tandasnya. (Ant/P-5)

Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUTUSAN Nomor 97/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1.

Nama : Nggay Mehang Tana Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Walakari, RT 13/04, Kelurahan Wunga, Kecamatan Haharu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai------------------------------------------Pemohon I; Nama : Pagar Demanra Sirait Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Gopgopan, Sampuara, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Sebagai------------------------------------------Pemohon II; Nama : Arnol Purba Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : LKIII Veteran Bagan Deli, Medan Belawan, Sumatera Utara Sebagai-----------------------------------------Pemohon III; Nama : Carlim Pekerjaan : Wiraswast Alamat : Cikandang, RT 02/02, Cikandang, Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Sebagai-----------------------------------------Pemohon IV;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 September 2016 memberi kuasa kepada Muhnur, S.H., Iki Dulagin, S.H., M.H., Sandoro Purba, S.H., Ronald Siahaan, S.H., M.H., Judianto Simanjuntak, S.H., Adzkar Ahsinsin, S.H., Fathudin, S.HI., S.H., MA.Hum., M.H., Fatilda Hasibuan, S.H., Syamsul Alam Agus, S.H., Fatiatulo Lazira, S.H. Adiani Viviana, S.H., Muhammad Irwan, S.H., Abdul Wahid, S.H., Bernhard Ruben F. Sumigar, S.H., Azhar Nur Fajar Alam, S.H., Lintang Setianti, S.H., Miftah Fadhli, S.H., dan Sekar Banjaran Aji, S.H., Advokat dan Pembela Hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Kewarganegaraan, yang beralamat di Jalan Siaga II Nomor 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----------------------para Pemohon; [1.2]

Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI); Mendengar keterangan saksi serta mendengar dan/ atau membaca keterangan ahli para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA Dan seterusnya 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat ¿nal untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475, selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian UndangUndang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/ PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-

putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesi¿k (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia penganut kepercayaan; 2. Bahwa Pemohon I merupakan salah satu dari 21.000 orang penganut kepercayaan Komunitas Marapu di Sumba Timur dan sebanyak 40 ribu orang di Pulau Sumba yang terlanggar hak atas layanan kependudukannya. Dengan identitasnya sebagai penganut kepercayaan, menurut Pemohon I perkawinan antar pemeluk kepercayaan dari Komunitas Marapu yang dilakukan secara adat tidak diakui negara. Akibatnya, anak-anak Komunitas Marapu sulit mendapatkan Akta Kelahiran. Demikian pula dengan persoalan Kartu Tanda Penduduk Elektoronik (KTP-el), untuk mendapatkan KTP-el dengan mudah, sebagian penganutnya terpaksa berbohong menuliskan agama di luar kepercayaannya pada KTP-el; 3. Bahwa Pemohon II merupakan penganut kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara yang pernah terpaksa memilih agama yang diakui agar dipermudah dalam proses pembuatan KTP-el; 4. Bahwa Pemohon III merupakan penganut kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan, Sumatera Utara. Pemohon III mendalilkan anaknya yang juga merupakan penganut Ugamo Bangso Batak telah ditolak melamar pekerjaan, meskipun nilai dan prestasinya bagus dikarenakan kolom agama di KTP-el bertanda strip. Demikian juga ketika sudah bekerja yang bersangkutan kesulitan menerima upah karena pihak perusahaan dan pihak bank mempersoalkan kolom agama yang dikosongkan. Selain itu, agar dapat mengakses modal usaha dari bank atau koperasi Pemohon III terpaksa merubah kolom agama di KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) dengan agama Kristen; 5. Bahwa Pemohon IV merupakan penganut kepercayaan Sapto Darmo yang bersama dengan penganut Sapto Darmo lainnya mendapat stigma sesat dari masyarakat dikarenakan dikosongkannya kolom agama pada KTP-el. Selain itu menurut Pemohon IV akibat dikosongkannya kolom agama pada KTP-el pemakaman keluarganya ditolak di pemakaman umum manapun di Kabupaten Brebes. Demikian juga dengan anaknya yang kesulitan untuk mengakses pendidikan dan masuk sekolah tingkat dasar, karena diketahui menganut Kepercayaan Sapto Darmo dan ketika telah sekolah anak tersebut dipaksa harus mengikuti mata pelajaran dan ajaran pendidikan Agama Islam yang sebenarnya bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaannya sebagai Penghayat Kepercayaan Sapto Darmo; 6. Bahwa dengan demikian para Pemohon menilai keberadaan UU Administrasi Kependudukan secara faktual atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon. Kehadiran UU Administrasi Kependudukan dengan cara langsung maupun tidak langsung telah merugikan para pemohon dan penganut kepercayaan lainnya di Indonesia karena diperlakukan secara diskriminatif; [3.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil para Pemohon yang merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang salah satunya menimbulkan diskriminasi, maka menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesi¿k dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 61 (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal Iahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua. (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan. Pasal 64 (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el. (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena hak asasi manusia dan/atau hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan KK dan KTP-el pontensial dihilangkan oleh ketentuan pasal-pasal dimaksud, meskipun dalam ketentuan a quo dinyatakan tetap dilayani dan dicatatkan dalam database kependudukan; 2) Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena antara norma yang satu dengan yang lain dinilai saling bertentangan dan melahirkan penafsiran yang berbeda. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, bagi penganut kepercayaan/penghayat atau bagi penganut agama yang belum diakui sebagai agama, kolom agama dikosongkan, sementara sesuai Pasal 58 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan “agama/kepercayaan” adalah bagian dari data perseorangan yang harus dicatat dalam database kependudukan. Pada saat yang sama pasalpasal tersebut juga menyebabkan terdapatnya perbedaan dalam hal pengurusan KK dan KTP-el antara penghayat kepercayaan dengan warga negara lainnya. Di mana pengurusan KK dan KTP-el antara penghayat kepercayaan dengan warga negara pada umumnya terdapat perlakuan yang berbeda; 3) Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan melanggar jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum antarwarga negara, yaitu antara warga negara penganut/penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Perlakuan yang tidak sama dimaksud telah menimbulkan pertentangan dengan asas persamaan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945; 4) Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan melanggar hak warga negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena pasal-pasal a quo merupakan ketentuan yang diskriminatif terhadap para penghayat kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui oleh negara. Dengan tidak diisinya kolom agama bagi para penghayat kepercayaan, maka hal demikian itu merupakan pengecualian yang didasarkan pada pembedaan atas dasar agama atau keyakinan yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. 5) Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, para Pemohon berkesimpulan bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan: a) prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; b) hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; c) hak atas jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; dan d) hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga oleh karenanya para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan: 1. Kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga “kepercayaan”; 2. Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 serta 6 (enam) orang saksi dan 8 (delapan) orang ahli yang masingmasing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2017; [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2016 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa DPR menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 April 2017 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2016 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti tulisan/surat, keterangan ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon serta keterangan Presiden, keterangan DPR, dan keterangan Pihak Terkait Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan terkait dengan pengosongan kolom agama dalam KK dan KTP-el, Mahkamah akan menegaskan terlebih dahulu pendiriannya mengenai keberadaan hak beragama termasuk hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hak mendapatkan layanan publik, sebagai berikut: Bahwa hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional (constitutional rights) warga negara, bukan pemberian negara. Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis, yang juga dianut oleh UUD 1945, negara hadir atau dibentuk justru untuk melindungi (yang di dalamnya juga berarti menghormati dan menjamin pemenuhan) hak-hak tersebut. Dalam hal ini, Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia ...”; Pernyataan mendasar/elementer yang secara eksplisit tertuang di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 bukan hanya sekadar menjelaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk dengan UUD 1945 adalah kelanjutan dari Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, melainkan sekaligus memuat amanat atau perintah bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk salah satu tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Tugas “melindugi segenap bangsa Indonesia” ini bukan hanya berarti melindungi raga dan jiwa warga negara Indonesia, termasuk tatkala berada di luar yurisdiksi Indonesia, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara itu, lebih-lebih hak yang merupakan hak asasinya. Amanat ini kemudian dituangkan secara lebih tegas dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Hak dasar untuk menganut agama, yang di dalamnya mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah bagian dari hak asasi manusia dalam

kelompok hak-hak sipil dan politik. Artinya, hak untuk menganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu hak dalam kelompok hak-hak sipil dan politik yang diturunkan dari atau bersumber pada konsepsi hak-hak alamiah (natural rights). Sebagai hak asasi yang bersumber pada hak alamiah, hak ini melekat pada setiap orang karena ia adalah manusia, bukan pemberian negara. Dalam konteks Indonesia, pernyataan ini, bukan lagi sekadar sesuatu yang bernilai doktriner melainkan telah menjadi norma dalam hukum dasar (konstitusi) dan oleh karena itu mengikat seluruh cabang kekuasaan negara dan warga negara, sebab hal itu dituangkan secara normatif dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Selanjutnya dalam Pasal 28E ayat (2) ditegaskan pula, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Adapun Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Bahwa apabila norma-norma hukum dasar (konstitusi) di atas dihubungkan secara sistematis, terdapat dua poin penting yang dapat dipahami. Pertama, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan bagian dari Bab XA yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, sedangkan Pasal 29 merupakan isi dari Bab XI terkait dengan Agama. Dengan demikian, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 berisi pengakuan terhadap hak setiap manusia untuk memeluk agama dan hak untuk meyakini kepercayaan. Pengakuan tersebut membawa implikasi bahwa memeluk agama dan meyakini kepercayaan merupakan hak yang melekat pada setiap orang. Sebagai konsekuensinya, Pasal 29 UUD 1945 muncul dengan rumusan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Artinya, ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan pengakuan konstitusi (negara) terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi siapapun, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 merupakan penegasan atas peran yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin tiap-tiap penduduk agar merdeka dalam memeluk agama dan keyakinan yang dianutnya. Terlepas dari fakta Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dirumuskan lebih kemudian bila dibandingkan Pasal 29 UUD 1945, namun hubungan sistematisnya dapat dipahami demikian. Bahkan, karena dirumuskan kemudian, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mempertegas ihwal pengakuan atas hak kebebasan beragama setiap orang yang juga telah ada sebelumnya di dalam UUD 1945. Berdasarkan uraian di atas, menjadi tepat ketika Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa hak ini adalah termasuk dalam kelompok hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Lebih jauh, oleh karena hak beragama dan menganut kepercayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia sekaligus sebagai hak konstitusional maka timbul kewajiban atau tanggung jawab bagi negara terutama pemerintah untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to ful¿ll) hak tersebut [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Apabila diletakkan dalam konteks yang lebih universal, pengakuan atas hak beragama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam konstitusi bersesuaian dengan semangat rumusan kebebasan beragama seperti yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah dirati¿kasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); Bahwa secara tekstual, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menempatkan agama selalu berkaitan dengan kepercayaan, di mana agama adalah kepercayaan itu sendiri. Hanya saja, dengan membaca dan memahami keberadaan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, agama dan kepercayaan sangat mungkin dipahami sebagai dua hal yang berbeda atau tidak sama, namun keduanya sama-sama diakui eksistensinya. Pemahaman demikian muncul karena secara tekstual Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengatur agama dan kepercayaan secara terpisah. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang “hak agama dan beribadah menurut agama”, sedangkan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai “hak atas kebebasan meyakini kepercayaan”. Lebih jauh, dengan menggunakan kata penghubung “dan” pada frasa “....dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, Pasal 29 UUD 1945 menempatkan ihwal “kepercayaannya” sebanding dengan “agamanya”. Meski frasa tersebut ditujukan untuk soal peribadatan, namun jika “kepercayaan” itu dianggap sebagai bagian dari “agama”, maka frasa “dan kepercayaannya” tentu tidak akan digunakan dalam perumusan Pasal 29 UUD 1945. Dengan hanya memakai frasa “untuk beribadat menurut agamanya itu”, maksud penjaminan terhadap pelaksanaan ibadah menurut agama yang diyakini tiap-tiap penduduk sudah cukup. Namun, pada kenyataannya tidak demikian, kata “agamanya” dan kata “kepercayaannya” tersebut justru digunakan secara berbarengan dengan menggunakan kata penghubung “dan”. Bilamana ditinjau dari aspek teknik perumusan norma, penggunaan kata “dan” menunjukkan sifat kumulatif. Dalam hal ihwal kata “agamanya” dan kata “kepercayaannya” sebagai sesuatu yang dirumuskan secara kumulatif, maka keduanya merupakan dua hal yang memang dapat dikelompokkan secara berbeda. Jika ia dipahami dalam arti yang sama atau yang satu merupakan bagian dari yang lain, maka kata penghubung “dan” tentunya tidak akan dipakai dalam perumusan Pasal 29 UUD 1945. Bahwa apabila dibandingkan dengan rumusan-rumusan norma terkait hak beragama yang dimuat dalam Piagam DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, kata “agama” dan “kepercayaan” dirumuskan dengan menggunakan kata penghubung “dan”, dan juga kata “atau” seperti pada Pasal 18 DUHAM yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.” (Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance). Hal yang tidak jauh berbeda juga dalam Pasal 18 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, “tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai pilihannya” (no one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice). Artinya, penggunaan kata “dan” berarti kumulatif, sedangkan kata “atau” menunjukkan sifat alternatif. Dengan demikian, istilah “agama” dan “kepercayaan” memang dipahami sebagai dua hal berbeda yang disetarakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, pemahaman yang terbangun dengan menggunakan tafsir leksikal seperti diuraikan pada paragraf di atas, setidaknya dapat dijadikan sebagai dasar awal untuk memahami posisi dan hubungan “agama” dan “kepercayaan” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945. Hanya saja, untuk lebih memperjelas hal itu, masih diperlukan telaah kembali semangat yang ada di balik perumusan norma Pasal 29 dan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Secara historis (historical background), perumusan Pasal 29 UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai dasar negara oleh para pendiri negara dalam pembahasan hal ihwal dasar negara dan konstitusi Indonesia merdeka sebelum Indonesia merdeka, baik dalam sidangsidang di BPUPK maupun di PPKI. Dalam Rapat Besar Panitia Perancang UUD, 13 Juli 1945, dalam posisi sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang UUD, Soepomo menyampaikan draf Pasal 29 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadah menurut agama masing-masing”.

Selanjutnya, Oto Iskandardinata mengusulkan agar rumusan Pasal 29 diubah menjadi: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan beribadah menurut agama masing-masing. Dalam kesempatan yang sama, Wongsonagoro mengusulkan agar Pasal 29 ayat (2) ditambah dengan katakata “dan kepercayaan” antara kata-kata “agamanya” dan “masing-masing” sehingga usulan tersebut pada draf kedua UUD 1945 menjadi: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bahwa selanjutnya, dalam Rapat Besar BPUPK 15 Juli 1945, dalam menjelaskan draf UUD, Soepomo mengemukakan latar belakang hadirnya norma itu, yaitu untuk menghilangkan rasa kekhawatiran atau keragu-raguan warga negara yang tidak beragama Islam. Dikarenakan adanya norma ayat (1) yang membebani kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, untuk menjamin hak warga negara yang tidak beragama Islam juga dapat menjalankan agama dan keyakinannya, maka dirumuskanlah ayat (2) tersebut. Berkait dengan usul tersebut, Dahler mengajukan rumusan revisi menjadi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Usul Dahler ini kemudian disetujui oleh Hatta dan Soepomo, menjadi rumusan Pasal 29 ayat (2). Bahwa pada tahap selanjutnya, dalam Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, berdasarkan kesepakatan para Pendiri Bangsa, Hatta menyampaikan perubahan-perubahan terhadap pembukaan dan pasal-pasal Rancangan UUD yang dihasilkan BPUPK sebelumnya. Salah satu yang disepakati diubah adalah Pasal 29 ayat (1) hingga menjadi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan menghilangkan frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Itulah kemudian yang ditetapkan sebagai norma Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berlaku hingga saat ini. Dari proses perumusan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 seperti diuraikan di atas, frasa “kepercayaan” memang tidak dimaksud sebagai sesuatu yang terpisah dari agama. Pencantuman kata “kepercayaan” tersebut untuk tujuan agar pemeluk agama selain Islam tetap dijamin haknya untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya. Artinya, terhadap warga negara yang tidak beragama Islam, kepercayaannya tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan tersebut. Bahwa pemahaman demikian juga dapat dibaca ketika Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan dalam perubahan UUD 1945. Beranjak dari dinamika perumusan norma Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) tersebut dalam proses perubahan UUD 1945, pembahasan dan perdebatan dalam Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 berangkat dari usulan BP MPR terkait hak beragama dimuat dalam draf Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) dengan dua alternatif (Naskah Komprehensif, Buku VIII, hlm. 304), yaitu: ayat (1) alternatif pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaan agamanya masingmasing. alternatif dua, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bahwa terkait alternatif tersebut, Harun Kamil sebagai ketua rapat Komisi A mengajukan pertanyaan, apakah kita bisa menyelesaikan dengan memisahkan agama dan kepercayaan misalnya kan begitu, sehingga pecah menjadi dua ayat? Terhadap pertanyaan tersebut, M. Dawam Anwar (dari F-KB) menanggapi bahwa kepercayaan itu ialah agamanya. Ia menyatakan, “Jadi agama dan kepercayaan jadi satu, jadi bukan terpisah, jadi agama ya kepercayaannya itu. Jadi bukan lain arti itu,..” (Naskah Komprehensif, Buku VIII, hlm. 305). Seiring dengan tanggapan itu, Hanif Muslih (dari F-KB) menyatakan bahwa F-KB memilih alternatif pertama. Demikian juga dengan F-Reformasi, juga memilih alternatif pertama dan menekankan pada kata “kepercayaan” yang bahasa aslinya dari bahasa Al-Quran yaitu keyakinan agamanya, karena keyakinan itu lebih dalam dibandingkan dengan kepercayaan. Selain itu, Abdullah Alwahdi (dari F-PDU) juga menyetujui alternatif pertama, namun dengan usul perubahan atas kata “kepercayaan” diganti dengan “keyakinan”, sehingga rumusannya menjadi, “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan agamanya masing-masing” (Naskah Komprehensif, Buku VIII, hlm. 332). Bahwa sementara itu, di lain pihak, Hobbes Sinaga menyatakan sikap F-PDIP yang memilih alternatif kedua karena itu yang dinilai sejajar dengan Pasal 29 UUD 1945. Menurutnya, Pasal 29 mengatur kebebasan bagi setiap penduduk, sedangkan dalam Pasal 28E kebebasan beragama bagi setiap orang. Jadi, dapat dipahami, menurut F-PDIP, yang membedakan pengaturan hak beragama dalam Pasal 28E dan Pasal 29 adalah ruang lingkup keberlakuannya. Pendapat tersebut diperkuat oleh Muhammad Ali (juga dari F-PDIP) yang menyatakan bahwa altenatif kedua itu berbenturan dengan Pasal 29 ayat (2) yang sudah ada dalam UUD 1945 (Naskah Komprehensif, Buku VIII, hlm. 319). Dari usulan dan pembahasan terkait Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) tersebut, dalam Rapat VI Komisi A yang dipimpin Hamdan Zoelva (F-PBB) menyimpulkan rumusan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) yang memisahkan pengaturan hak untuk “beragama” dan “kepercayaan” sehingga berbunyi sebagai berikut: ayat (1): ”Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”. ayat (2): “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. Bahwa berdasarkan penjelasan dari proses terbentuknya Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 pun, “agama” dan “kepercayaan” diletakkan sebagai dua hal yang terpisah, di mana agama dan kepercayaan dirumuskan dalam dua ayat yang berbeda. Hanya saja, sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan meletakkan pengaturan agama dan kepercayaan dalam dua norma yang berbeda, UUD 1945 pada dasarnya juga menempatkan kepercayaan secara berbeda dengan agama. Dengan demikian, di satu sisi, agama dan kepercayaan diletakkan sebagai sesuatu yang terpisah [Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2)], namun di sisi lain, kepercayaan juga dipahami sebagai bagian dari agama (Pasal 29). Hanya saja, jika dikaitkan dengan konteks Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagai pengaturan HAM dan Pasal 29 UUD 1945 sebagai jaminan negara atas kemerdekaan dalam memeluk agama, maka dalam hal yang dipersoalkan menyangkut pembatasan hak asasi yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan, norma konstitusi yang lebih tepat untuk diacu adalah ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, di mana agama dan keyakinan diatur sebagai dua hal yang terpisah. Pola pengaturan yang demikian, misalnya, juga telah diikuti Pasal 58 ayat (2) huruf h UU Administrasi Kependudukan yang menempatkan agama dan keyakinan sebagai dua hal yang terpisah secara setara. Administrasi kependudukan merupakan bagian atau salah satu bentuk dari pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sebagai hak yang melekat bagi setiap warga negara, sehingga menjadi kewajiban bagi negara untuk menjamin dan memenuhinya. Terkait hal ini, dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) dinyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik harus berpijak, di antaranya, pada asas kesamaan hak dan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Kesamaan hak dimaksudkan bahwa dalam memberikan pelayanan tidak

membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, serta status sosial. Selanjutnya berkenaan dengan persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, Penjelasan Pasal 4 UU Pelayanan Publik menggariskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. Bahwa terkait dengan diskriminasi sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 bertanggal 29 Maret 2006 yang di antaranya menyatakan bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah dirati¿kasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Article 2 International Covenant on Civil and Political Rights menyatakan, “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya “ (Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status). Mahkamah dalam putusan tersebut menegaskan bahwa benar dalam pengertian diskriminasi terdapat unsur perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta merupakan diskriminasi. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. [3.13.2] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.13.1] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan, sebagai berikut. [3.13.2.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan tidak mencerminkan jaminan perlindungan oleh negara terhadap hak atau kemerdekaan warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya bertentangan dengan prinsip atau gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa keberadaan Pasal 61 dan Pasal 64 UU Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. KTP-el merupakan bagian dari upaya mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan secara nasional. Upaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pembangunan database kependudukan sesuai dengan Undang-Undang a quo merupakan langkah yang sangat tepat untuk kemajuan hidup berbangsa dan bernegara. Sebab, perencanaan dan pelaksanaan programprogram pemerintah akan berjalan baik apabila berangkat dari data kependudukan yang tertib dan benar. Terlebih lagi jika merujuk pada Pasal 61 dan Pasal 64 yang berada di bawah sub-Bab “Dokumen Kependudukan” di mana dokumen kependudukan merupakan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang mencakup pengaturan atas sejumlah hak warga negara yang di dalamnya termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Oleh karena itu, upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sama sekali tidak boleh mengurangi hakhak warga negara dimaksud termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Database kependudukan yang disusun haruslah dalam kerangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dimaksud sehingga database kependudukan akan tersusun secara lebih akurat, karena tidak akan ada warga negara yang terdata dalam database kependudukan yang elemen data kependudukan di dalamnya tidak diisi atau diisi secara tidak sesuai dengan apa sebenarnya agama atau keyakinan yang dianutnya. Bahwa pengertian terminologi “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) hanya akan ditemukan apabila dipahami konteksnya dengan ayat (2)-nya. Hal yang sama juga berlaku terhadap terminologi “agama” dalam Pasal 64 ayat (1) yang pengertiannya hanya dapat ditemukan dengan memahami konteksnya dengan ayat (5)-nya. Oleh karena itu, penilaian terhadap konstitusionalitas terminologi “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan itu pun harus diletakkan dalam konteks demikian. Guna menilai konstitusionalitas konteks suatu norma, terdapat tiga asas dalam penafsiran kontekstual, yaitu: pertama, asas noscitur a sociis, yang mengandung pengertian bahwa suatu kata atau istilah harus dikaitkan dengan rangkaiannya; kedua, asas ejusdem generis, yang mengandung pengertian bahwa makna suatu kata atau istilah dibatasi secara khusus dalam kelompoknya; dan ketiga, asas expressio unius exclusio alterius yang mengandung pengertian bahwa jika suatu konsep digunakan untuk satu hal maka ia tidak berlaku untuk hal lain. Jika ketiga asas dalam penafsiran kontekstual diterapkan dalam permohonan a quo, maka: (i) sesuai dengan asas noscitur a sociis, kata atau istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan jika diperhatikan rangkaiannya dengan kata atau istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan telah ternyata bahwa kata atau istilah “agama” tersebut adalah dimaksudkan sebagai agama dalam pengertian “yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, yang berarti tidak termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (ii) sesuai dengan asas ejusdem generis telah ternyata pula bahwa kata atau istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 64 ayat (1) maupun istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (2) dan dalam Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan oleh pembentuk undang-undang memang digunakan semata-mata bagi pengertian agama “yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, sehingga tidak dapat digunakan sebagai pengertian yang mencakup kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (iii) sesuai dengan asas expressio unius exclusio alterius juga telah ternyata bahwa pembentuk undang-undang memaksudkan konsep tentang “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan hanya dimaksudkan untuk digunakan terhadap satu hal, yaitu dalam hal ini agama “yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, sehingga lagi-lagi dalam hal ini tidak mencakup pengertian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berdasar pada ketiga asas dalam penafsiran kontekstual di atas maka telah terbukti bahwa UU Administrasi Kependudukan, in casu Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5), berpegang pada atau menganut pendirian bahwa “agama” yang dimaksud adalah agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama dibatasi pada agama yang diakui sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, secara a contrario, tanggung jawab atau kewajiban konstitusional negara untuk menjamin dan melindungi hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama, yang sesungguhnya juga termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga terbatas pada warga negara yang menganut agama yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945 yang secara tegas menjamin bahwa tiap-tiap warga negara merdeka untuk memeluk agama dan kepercayaan dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu. Bahwa adanya pernyataan dalam Pasal 61 ayat (2) dan dalam Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa bagi penghayat kepercayaan kolom “agama” tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan, hal itu bukanlah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan negara bagi warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melainkan semata-mata penegasan tentang kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negara sesuai dengan data yang tercantum dalam database kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban negara. Hal lain yang lebih fundamental adalah bahwa dengan analisis terhadap rumusan norma dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan berarti Undang-Undang a quo secara implisit mengkonstruksikan hak atau kebebasan menganut agama, yang sesungguhnya juga termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pemberian negara. Padahal sebaliknya, hak atau kemerdekaan menganut agama (termasuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) adalah hak yang melekat pada setiap orang sebab hak itu diturunkan dari kelompok hak-hak alamiah (natural rights), bukan pemberian negara. Oleh karena hak beragama dan menganut kepercayaan merupakan salah satu hak asasi manusia maka sebagai negara hukum yang mempersyaratkan salah satunya adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga membawa konsekuensi adanya tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa hak asasi warganya benar-benar ternikmati dalam praktik atau kenyataan seharihari. Apalagi tatkala hak asasi tersebut tegas dicantumkan dalam Konstitusi, sehingga menjadi bagian dari hak konstitusional, maka tanggung jawab negara untuk menjamin penikmatan hak itu jadi makin kuat karena telah menjadi kewajiban konstitusional negara untuk memenuhinya sebagai konsekuensi dari pengakuan akan kedudukan Konstitusi (in casu UUD 1945) sebagai hukum tertinggi (supreme law). Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa kata atau istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) jika dihubungkan dengan Pasal 61 ayat (2) dan kata atau istilah “agama” dalam Pasal 64 ayat (1) jika dihubungkan dengan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip atau gagasan negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk “kepercayaan”, adalah beralasan menurut hukum;

pembatasan terhadap hak dan kebebasan dengan undangundang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah pembatasan demikian tidak berhubungan dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan bukan pula untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Sebaliknya, pembatasan hak a quo justru menyebabkan munculnya perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara penghayat kepercayaan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan tidak dipenuhinya alasan pembatasan hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakukan berbeda antar warga negara merupakan tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang kata “agama” dalam pasal a quo tidak dimaknai termasuk kepercayaan adalah beralasan menurut hukum.

[3.13.2.2] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta melanggar jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa dengan tidak dianutnya pengertian terminologi “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan termasuk kepercayaan, maka dengan sendirinya norma Undang-Undang a quo tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan warga negara yang oleh Undang-Undang a quo disebut menganut “agama yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Dengan pendirian pembentuk undang-undang bahwa yang dimaksud “agama” adalah agama dalam pengertian yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka bagi penganut kepercayaan sudah pasti tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, lebih-lebih perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengakuan tidak mungkin didapat karena kepercayaan tidak dimasukkan ke dalam pengertian agama. Demikian pula halnya dengan kepastian hukum. Sebab kepastian hukum itu didapat oleh penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kepastian bahwa mereka bukan penganut agama yang diakui sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sekaligus tidak memungkinkan bagi mereka menikmati perlakuan yang sama di hadapan hukum secara adil sebab secara konseptual dalam konstruksi UU Administrasi Kependudukan mereka sudah tidak dimasukkan ke dalam pengertian agama. Demikian juga apabila dikaitkan dengan jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sejak awal penganut kepercayaan sudah dibedakan dengan penganut agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana pembedaan demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Sementara, kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tetap melekat pada mereka sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, secara faktual keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan pada faktanya telah menimbulkan ketidakpastian, penafsiran yang berbeda, dan tidak konsisten dengan norma lainnya dalam undang-undang yang sama seperti dengan Pasal 58 ayat (2), di mana hal itu menimbulkan akibat bahwa warga negara penghayat kepercayaan kesulitan memperoleh KK maupun KTP-el. Dengan dikosongkannya elemen data kependudukan tentang agama juga telah berdampak pada pemenuhan hak-hak lainnya, seperti perkawinan dan layanan kependudukan. Sehingga, penganut kepercayaan tidak mendapatkan jaminan kepastian dan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diperoleh warga negara lainnya. Pada saat yang sama, hal demikian merupakan sebuah kerugian hak konstitusional warga negara yang seharusnya tidak boleh terjadi. Peristiwa yang dialami oleh Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV di mana mereka mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik, bahkan hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan, hal itu bukanlah masalah implementasi norma melainkan konsekuensi logis dari pengertian “agama” yang dianut oleh UU Administrasi Kependudukan yang tidak memasukkan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian di dalamnya. Demikian pula peristiwa yang dialami oleh Pemohon I sehingga yang bersangkutan terpaksa berbohong perihal keyakinannya dengan memasukkan agama tertentu yang dikatakan diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi mendapatkan layanan publik. Berdasarkan uraian di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sepanjang kata “agama” dalam pasal a quo tidak dimaknai termasuk kepercayaan adalah beralasan menurut hukum. [3.13.2.3] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan melanggar hak warga negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa dengan mengacu pada pengertian diskriminasi dalam putusan-putusan Mahkamah, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/ PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, perbedaan pengaturan antar warga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk, menurut Mahkamah tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Lagi pula jika dikaitkan dengan

[4.1]

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2]

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3]

Pokok permohonan beralasan menurut hukum;

[3.13.3] Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kata “agama” sebagaimana dimuat dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk “kepercayaan”; [3.13.4] Bahwa untuk menjamin hak konstitusional para Pemohon, oleh karena keberadaan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan merupakan kelanjutan dari kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang menurut Mahkamah harus dimaknai termasuk “kepercayaan”, maka dengan sendirinya Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan kehilangan relevansinya dan juga turut tunduk pada argumentasi perihal pertentangan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan di atas, sehingga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan beralasan menurut hukum; [3.13.5] Bahwa agar tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai “penghayat kepercayaan” tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK maupun KTP-el, begitu juga dengan penganut agama lain; [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”; 3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan November, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 10.27 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/ kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Pihak Terkait/kuasanya. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, Anwar Usman Saldi Isra I Dewa Gede Palguna Aswanto Maria Farida Indrati Manahan MP Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 7 November 2017 Panitera,

Kasianur Sidauruk Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi.go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Telp. (021) 23529000.

OPINI

RABU, 8 NOVEMBER 2017

Instrumentalisasi SARA dalam Pilkada W. Wempy Hadir

Direktur Eksekutif Indopolling Network, Jakarta

Menyambut Gembira Putusan MK Musdah Mulia

Ketua Umum Indonesian Conference on Religions for Peace (ICRP)

AHKAMAH Konstitusi (MK) patut dipuji karena berhasil mengimplementasikan nilainilai Pancasila dalam keputusan mereka terkait dengan nasib kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia. Bukan hanya penghayat kepercayaan dan penganut agama lokal di seluruh Indonesia bersukacita menyambut keputusan Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2017, tetapi kita semua pemerhati hak asasi manusia. Keputusan MK tersebut menerima sepenuhnya permohonan uji materiil terhadap UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Para pemohon terdiri dari empat orang mewakili penganut kepercayaan Komunitas Marapu di Sumba Timur Pulau Sumba; penganut kepercayaan Parmalim, Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara; penganut kepercayaan Ugamo, Bangsa Batak di Medan, Sumatra Utara; dan penganut kepercayaan Sapto Darmo, Jawa Tengah.

Menghargai eksistensi Penduduk Indonesia terdiri dari bukan hanya para penganut agama yang ‘resmi diakui’, melainkan juga mencakup para penghayat kepercayaan dan berbagai agama lokal yang tersebar di Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Selain empat jenis kepercayaan yang menjadi pemohon dalam uji materiil Undang-Undang Adminis-

PARTISIPASI OPINI

trasi Kependudukan, dikenal pula Sunda Wiwitan (Kuningan, Jawa Barat), Kaharingan (Kalimantan), Tolottang (Sulawesi Selatan), dan Tonaas Walian (Minahasa, Sulawesi Utara). Data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada 2003 mengungkapkan terdapat 245 aliran kepercayaan yang terdaftar, sedangkan keseluruhan penghayat mencapai 10 juta jiwa lebih. Pengalaman organisasi ICRP selama lebih dari 17 tahun melakukan kerja-kerja advokasi dan pendampingan terhadap berbagai kelompok minoritas dari aspek agama dan kepercayaan, seperti kelompok Ahmadiyah, kelompok Kristen, kelompok Baha’i, penghayat kepercayaan, kelompok perenial menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara sengaja dan sistemis terhadap mereka dan pelaku pelanggaran tersebut ialah pemerintah dan masyarakat. Pelanggaran HAM, antara lain, berwujud pengabaian hak-hak sipil dan politik mereka, baik sebagai warga negara penuh maupun sebagai manusia merdeka. Secara spesifik bentuk diskriminasi yang dialami kelompok penghayat kepercayaan antara lain pelarangan penyebaran agama, pelarangan menuliskan identitas agama di kolom KTP, akta nikah, dan sebagainya. Belakangan pemerintah mengizinkan untuk pengosongan kolom tersebut atau menuliskan tanda setrip. Bentuk diskriminasi lainnya ialah berbagai bentuk intoleransi dari kelompok mayoritas, pelarangan pemakaman di tempat umum. Tidak sedikit di antara mereka meng-

alami penghujatan ajaran mereka, mereka dituduh kafir, sesat dan murtad, bahkan juga diintimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai pelanggaran HAM tersebut menimbulkan kecemasan sosial yang berkepanjangan dalam masyarakat, terlebih lagi karena negara abai dalam menjalankan peran sebagai pelindung warga negara.

Dasar hukum aliran kepercayaan Pasal 29 UUD 1945 mengenai agama menyebutkan secara tegas bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sejak awal pembentukan negara Indonesia, telah dinyatakan perbedaan antara agama dan kepercayaan. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang dijamin kebebasannya dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam perkembangannya kemudian, berbagai kebijakan negara mendiskriminasi kelompok penghayat kepercayaan dan membedakan mereka dari penganut agama ‘resmi’. Perlakuan diskriminatif terhadap kelompok penghayat kepercayaan semakin menjadi dengan lahirnya UU PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama; Tap MPR 1978 tentang Aliran Kepercayaan, Surat Edaran Mendagri 1978 tentang Lima Agama Resmi; dan Peraturan Bersama Dua Menteri No 9/2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah; serta UU Perkawinan 1974, dan UU Administrasi Kependudukan 2013. Kondisi tersebut semakin memburuk karena sejumlah faktor berikut.

Menguatnya doktrin keagamaan bersifat otoritarian; absennya negara dan lemahnya sikap tegas aparat terhadap aksi-aksi kekerasan berbasis agama dan kepercayaan; kegagalan pemerintah membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; meningkatnya kecenderungan sikap keberpihakan aparat terhadap pandangan mayoritas; dan munculnya tekanan kelompokkelompok islamis sehingga mengorbankan mereka yang sesungguhnya adalah korban kekerasan, serta semakin banyak kelompok moderat yang mengambil sikap diam (the silent majority). Perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan ialah salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi yang menghormati HAM. Pentingnya prinsip itu juga didasarkan pada kebutuhan faktual bahwa masyarakat kita sangat majemuk yang terdiri dari berbagai golongan, seperti tecermin dalam agama dan kepercayaan yang plural di masyarakat. Sebagai fundamen yang membentuk bangsa ini, menjaga dan melindungi kemajemukan itu sebagai hal yang mutlak. Tidak sekadar pengakuan, tapi juga kepastian semua entitas memiliki ruang yang sama untuk hidup dan berkembang. Keputusan MK memberikan pengharapan yang luar biasa bagi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dan juga pengaut agama lain di luar agama ‘resmi’ dan diakui pemerintah. Hal yang lebih penting lagi ialah bagaimana peran aparatur negara dalam menghapus semua bentuk diskriminasi tersebut. Sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin, melindungi, dan memastikan setiap warga negara bisa menikmati hak-haknya, termasuk hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kewajiban itu harus dijalankan aparaturnya, baik di pusat maupun di daerah. Salah satu institusi negara yang sangat penting untuk melindungi hak ini adalah kepolisian, sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penanganan urusan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.

INAMIKA politik menjelang pilkada di Indonesia selalu mengalami fluktuasi. Hal ini terjadi sejalan dengan momentum pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar serentak pada beberapa wilayah di Indonesia. Misal pada 2017, terdapat 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten yang melakukan pilkada. Dalam pelaksanaan pilkada terdapat berbagai tantangan sekaligus hambatan yang terjadi. Sebut saja persoalan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) masih menjadi isu yang empuk untuk digunakan mendulang dukungan publik. Akibatnya, rakyat mengalami fragmentasi secara politik. Hal itu menjadi tantangan bagi kita dalam membangun demokrasi yang rasional sehingga melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas dan inklusif. Instrumentalisasi SARA dalam pilkada bukan isu baru, bahkan di negara maju sekalipun, SARA menjadi primadona dalam menggalang dukungan publik. Kita mengambil contoh dalam pemilihan presiden AS beberapa waktu lalu. Setiap capres mencoba membangun sentimen suku dan agama dalam menggalang dukungan publik. Artinya menghilangkan sentimen SARA dalam sebuah kontestasi politik tidak mudah. Butuh kerja sama elite dan elemen lainnya. Lalu bagaimana peran parpol membangun demokrasi yang rasional? Demokrasi dan pendidikan ibarat sebuah koin yang kedua sisinya tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi. Demokrasi tanpa pendidikan bisa melahirkan demokrasi prosedural semata. Hal itu mengandaikan adanya kontestasi tanpa memikirkan kualitas kontestasi itu. Dengan demikian, tidak mengherankan ketika pemilihan menghasilkan pemimpin yang tidak mampu menerjemahkan program kerja dalam sebuah kertas kerja konkret alias bisa diimplementasikan. Demokrasi dengan tingkat pendidikan yang baik tentu bisa menciptakan demokrasi rasional. Hal itu ditandai adanya dialog atau diskursus atas kebijakan publik yang diusung berbagai calon kepala daerah dalam setiap kontestasi. Dialog itu sangat penting sehingga ada pertukaran informasi. Dialog juga mendorong masyarakat bisa memberikan penilaian apakah program yang disampaikan calon kepala daerah itu masuk akal. Masyarakat yang bernalar tentu bisa membedakan. Oleh sebab itu, momentum pilkada serentak pada 2018 yang akan diikuti 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten harus menjadi kesempatan membangun demokrasi yang rasional tanpa menggunakan sentimen SARA. Jika masih menggunakan sentimen SARA, akan terjadi polarisasi dalam kehidupan masyarakat. Polarisasi itu tidak memberikan vitamin positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi menjadi masalah baru dalam membangun demokrasi yang sehat. Sudah saat-

nya calon kepala daerah mengajukan gagasan yang brilian kepada publik. Jika publik berpikir gagasan calon masuk akal, pikiran itu akan terkonfirmasi melalui dukungan. Demikian sebaliknya, jika program yang diusung tidak masuk di akal, tentu tidak mendapatkan dukungan signifikan. Demokrasi yang rasional mengindikasikan demokrasi yang mengedepankan pertarungan gagasan terbaik untuk membangun sebuah daerah. Dengan demikian, pemimpin yang terpilih ialah pemimpin yang betul-betul berdasarkan sebuah proses rasional dan mampu mempertanggungjawabkan semua program dalam bentuk implementasi yang nyata. Lalu bagaimana dengan peran parpol?

Peran parpol Secara kuantitatif, parpol di Indonesia tumbuh subur dari waktu ke waktu. Pertumbuhan parpol ini secara matematis memberikan kemudahan dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik bagi masyarakat merupakan salah satu fungsi yang melekat dalam diri setiap parpol. Kalau semua parpol menjalankan fungsi mereka, negara ini menuju ke negara yang matang secara politik. Namun, pertanyaannya, apakah parpol sudah menjalankan fungsi pendidikan politiknya? Menurut pendapat saya, parpol perlu berbenah diri. Tidak sekadar hadir saat kontestasi politik. Parpol mesti melakukan fungsi pendidikan politik sehingga mampu mengusung kader yang matang. Fakta yang terjadi saat ini, parpol pada titik tertentu mengalami krisis kader. Pada gilirannya mereka mendukung kader yang bukan dididik secara baik dalam partai itu, tetapi mengambil kader di luar parpol. Karena itu, konsekuensinya, kader yang bukan lahir dan berproses dalam parpol akan mengalami kesulitan menjalankan kekuasaan. Kesulitan yang dimaksud ialah adanya perbedaan pandangan dalam membangun sebuah daerah. Oleh karena itu, parpol mesti intens melakukan pendidikan politik jika tidak ingin kehilangan dari radar konstetasi politik di setiap tingkatan baik pilkada, pileg, maupun pilpres. Pendidikan politik menjadi roh penting dalam membangun demokrasi sehat dan rasional. Coba dibayangkan saja, kalau parpol tidak melakukan pendidikan politik, yang terjadi ialah lahirnya pemimpin yang tidak matang secara politik dan ideologi, dan bisa membawa dampak buruk dalam membuat kebijakan publik. Parpol sebagai lembaga inklusif mesti menjadi garda terdepan memastikan kontestasi dalam pilkada mengedepankan nalar dan logika rasional daripada menggunakan sentimen SARA yang hanya membawa dampak polarisasi dalam masyarakat. Kita tidak ingin ada fragmentasi politik dalam masyarakat. Apalagi, dalam waktu bersamaan kita akan menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2019 yang akan datang.

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Raja Suhud V.H.M, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cornelius Eko, Christian Dior Simbolon, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dhika Kusuma Winata, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U. Gani, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo

Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Rio Thaba Pratama Burhan, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tampan Destawan, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya), Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan)

Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon), Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura)

Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-3065014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia. com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

SUARA ANDA

RABU, 8 NOVEMBER 2017

EDITORIAL

Tanggapan Editorial

7 November 2017

Jurus Jitu Atasi Perda Bermasalah

ERATURAN daerah (perda) mestinya dibuat sebagai solusi untuk melaksanakan otonomi daerah. Namun, fakta yang kasatmata ialah tidak sedikit perda yang memantik ekonomi biaya selangit sampai mengancam eksistensi negara kesatuan. Perda pun menjadi bagian dari persoalan serius di daerah. Ironis, sangatlah ironis, perda justru menjadi persoalan baru di daerah. Bukankah kelahiran perda itu dibidani DPRD dan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat? Seharusnya, mereka yang dihasilkan melalui mekanisme kontestasi itu lebih mementingkan kemajuan daerah ketimbang menumpuk harta pribadi lewat celah perda. Pemerintah pusat sangat menyadari bahwa perda bermasalah tidak sekadar mengganggu iklim investasi. Persoalan yang jauh lebih serius ialah banyak pula perda bernuansa primordial keagamaan yang dapat mengancam pluralitas masyarakat Indonesia. Meski sudah mengetahui keberadaan perda bermasalah, pemerintah pusat tidak lagi memiliki kekuasaan untuk membatalkannya. Kekuasaan pemerintah pusat untuk membatalkan perda, yang selama ini ada dalam genggaman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah dicopot Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi pada awal April mengatur pembatalan perda mesti melewati uji materi di Mahkamah Agung. Kemendagri tidak perlu meratapi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Mereka juga bisa kewalahan jika setiap saat harus mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung atas perda bermasalah yang terus beranak pinak. Sudah saatnya Kemendagri menyiapkan jurus paling ampuh tanpa mela-

wan hukum. Jurus jitu yang disiapkan Kemendagri ialah tidak memberikan nomor registrasi pada perda yang dinilai bermasalah. Meski demikian, jurus yang masuk ketegori penindakan itu hendaknya digunakan secara selektif, sebagai pilihan terakhir. Jauh lebih penting ialah memperkuat fasilitasi

dalam penyusunan sehingga produk perda yang dihasilkan berkualitas. Karena itulah, perlu dilakukan bimbingan terkait dengan penyusunan rancangan perda. Jujur diakui bahwa salah satu kelemahan mendasar mengapa selalu muncul perdaperda bermasalah di daerah ialah lemahnya sumber daya manusia, baik

di eksekutif maupun di DPRD. Kapasitas mereka terkait dengan legislasi sangat rendah sehingga perlu pendampingan dari pemerintah pusat. Dalam perspektif itulah patut diacungi jempol terobosan Kemendagri yang membuka dan menggunakan fasilitas baru berupa sistem peraturan daerah elektronik (perda-e). Pemda termasuk DPRD bisa berkonsultasi via aplikasi tersebut. Rancangan perda pun diharuskan untuk dikirim ke Kemendagri untuk dikoreksi dan diarahkan. Meski diacungi jempol, Kemendagri juga patut diingatkan agar tidak bertindak semana-mena apalagi menempatkan diri seakan-akan sebagai atasan daerah. Kemendagri hendaknya menempatkan diri sejajar dengan daerah sehingga terbuka ruang diskusi selebar-lebarnya. Bila perlu, ada adu argumentasi sehingga perda yang dihasilkan tetap proinvestasi dan utamanya ikut merawat pluralitas masyarakat Indonesia. Perda merupakan instrumen sekaligus pedoman yuridis bagi pemda dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mas yarakat. Sebagai pedoman yuridis, keberadaan perda itu hendaknya tidak melawan akal sehat alias bisa diterima semua pihak. Sebuah perda bisa diterima akal sehat jika, pertama, isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, perda tak sekadar menjadi payung hukum untuk menguras uang rakyat atas nama peningkatan pendapatan asli daerah. Apalagi jika peningkatan pendapatan asli daerah itu sebesarbesarnya untuk kemakmuran pejabat di daerah.

Pelajari Dulu

SEBELUM membuat peraturan daerah (perda) sebaiknya pelajari dulu apakah bertentangan atau tidak dengan aturan yang lebih tinggi.

@mbororomanus

Lebih Baik Dicabut

KALAU memang peraturan daerah (perda) itu bermasalah lebih baik dicabut.

Any Ramadaningsih

Harus Kritis

SEKARANG memang banyak akal-akalan untuk meloloskan kepentingan golongan atau kepentingan pribadi pejabat di daerah. Masyarakat di daerah harus kritis.

Melva Siregar

Jangan Dibiarkan

MESKI kewenangan Kemendagri untuk membatalkan perda bermasalah dicopot Mahkamah Konstitusi, bukan berarti melakukan pembiaran terhadap perda bermasalah.

Lutfi Ghatan

Berharap Lebih Transparan

SAYA sangat mengapresiasi Kemendagri yang telah meluncurkan fasilitas baru berupa sistem peraturan daerah elektronik (perda-e). Mudah-mudahan dengan perda-e, setiap peraturan daerah menjadi lebih transparan.

Endang Hidayat

Harus Ada Bimbingan

MEMANG seharusnya ada bimbingan agar peraturan daerah yang dikeluarkan benar-benar merupakan aspirasi masyarakat daerah.

Adinda Raihana

Cegah Perda Bermasalah

JANGAN sampai perda dibuat malah menguras uang rakyat. Dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menyikapi setiap perda yang bermasalah.

Wina Nurwinasari

Manfaatkan Celah

AKIBAT biaya tinggi saat pelaksanaan pilkada, pejabat daerah dan anggota DPRD justru memanfaatkan celah perda untuk meraih keuntungan.

Naufal Zuhdi

Harus Lebih Peduli

SUDAH saatnya masyarakat di daerah lebih peduli terhadap kemajuan di daerahnya. Ya salah satunya dengan mengawasi setiap perda agar jangan sampai melenceng dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Nisa Chaerunisa

DUTA

FORUM

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Kirimkan komentar Anda atas tema: Apa Pendapat Anda dengan Registrasi Prabayar? (6 -11 November 2017) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Bus Primajasa Sering Melanggar Aturan

AYA mahasiswi asal Depok yang sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Bandung, Jawa Barat. Untuk menuju Kota Bandung, saya biasa menggunakan jasa bus Primajasa. Begitu pula jika ingin pulang ke kota asal saya Depok. Saya sering menggunakan jasa bus Primajasa. Ada satu hal yang sering dilanggar para awak bus Primajasa, yaitu seringnya menaikturunkan pe-

numpang di jalan tol. Padahal, sudah sangat jelas bahwa di jalan tol tidak boleh menaikturunkan penumpang di bahu jalan. Biasanya, sopir berhenti untuk menaikturunkan penumpang di daerah Lippo (Cikarang), Purwakarta, dan Kopo. Sudah sangat sering saya melihat polisi memberhentikan dan menilang bus Primajasa, bahkan pernah sampai dibuat spanduk larangan

bagi Primajasa untuk mengambil atau menurunkan penumpang di bahu jalan. Dengan menaikturunkan penumpang di jalan ton, perjalanan menjadi lebih lama jika dibandingkan dengan si sopir tidak menaikturunkan penumpang di pinggir jalan. Melalui Surat Pembaca ini, saya berharap hal ini menjadi perhatian manajemen Primajasa agar lebih menaati peraturan lalu lintas yang

belaku. Dengan demikian, keinginan yang diharapkan dapat tercapai. Semoga masalah ini bisa menjadi evaluasi ke depannya untuk kinerja yang lebih baik lagi.

Nasfati Sabrina Darmawan Putri Jl Tanah Baru, Perum Depok Mulya, Kelurahan Tanah Baru, Kota Depok

Bersinergi Wujudkan Zero Accident

ELAJAR dari kebakaran luar biasa yang terjadi di pabrik kembang api di Kosambi, Tangerang, beberapa waktu lalu, peraturan keselamatan kerja merupakan hal yang wajib dipatuhi perusahaan dan pekerja. Namun, sayang, keselamatan kerja selama ini masih kurang mendapat perhatian yang serius. Dewasa ini masih banyak perusahaan dan pekerja yang tidak mematuhi aturan-aturan dalam hal keselamatan kerja. Sebagai contoh, kita sering melihat banyak pekerja konstruksi yang dalam bekerja tidak mengenakan peralatan keselamatan kerja seperti helm proyek dan rompi. Sikap tidak patuh aturan dalam keselamatan kerja cukup memprihatinkan. Pihak perusahaan sering menganggap penyediaan peralatan keselamatan merupakan beban biaya yang cukup memberatkan perusahaan sehingga pos ini sering kali diabaikan atau dihilangkan perusahaan. Padahal, peralatan-peralatan tersebut mutlak dibutuhkan untuk mencegah maupun menanggulangi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Selain peralatan keamanan yang melekat pada diri pekerja, perusahaan harus memastikan keberadaan alat pemadam api ringan dalam suatu

Perusahaan sering menganggap penyediaan peralatan keselamatan merupakan beban biaya yang cukup memberatkan perusahaan sehingga pos ini sering kali diabaikan. pekerjaan yang berhubungan dengan panas dan api. Diharapkan, adanya alat pemadam api ringan dapat mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan pekerja dan aset perusahaannya. Fakta banyak perusahaan dan pekerja yang sering kali melanggar aturan keselamatan kerja sungguh memprihatinkan. Padahal, dalam UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja disebutkan penggunaan peralatan keamanan bertujuan mencegah dan mengurangi kecelakaan. Berkaca dari kecelakaan kerja berupa kebakaran luar biasa yang terjadi di pabrik kembang api di Kosambi yang menyebabkan sedikitnya 47 orang tewas, perihal keselamatan kerja saat ini mulai mendapat sorotan yang serius. Pemerintah berharap perusahaan dan pekerja benar-benar menerapkan aturan-aturan yang ada.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan peran aktif pemerintah dalam rangka menyukseskan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Baik itu berupa tindakan sosialisasi pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja maupun perbaikan peraturan yang ada. UU itu juga mengatur hukuman yang diberikan terhadap perusahaan maupun pekerja yang melanggar aturan keselamatan kerja. Namun, sanksi yang diberikan sangatlah ringan, yaitu denda Rp100 ribu atau hukuman 3 bulan penjara. Untuk itu, diperlukan hukuman yang tegas dan berat agar menimbulkan kesadaran terhadap perusahaan maupun pekerja untuk lebih mematuhi aturan keselamatan kerja. Pemerintah melalui dinas terkait juga memiliki kewajiban untuk secara berkala memeriksa pelaksanaan kerja

di tiap perusahaan. Jangan sampai pemerintah lepas tangan supaya perizinan yang telah dikeluarkan tidak hanya menjadi formalitas semata, tapi benar-benar diaplikasikan perusahaan untuk mewujudkan kerja yang zero accident. Selain itu, mewujudkan keselamatan kerja tentunya membutuhkan kesadaran perusahaan dan pekerja itu untuk mematuhi aturan keselamatan kerja. Mulai dari penyediaan peralatan keselamatan kerja hingga penggunaan peralatan keselamatan kerja. Perusahaan juga harus memasang tanda-tanda keselamatan di area tempat kerja. Hal itu bertujuan mencegah kecelakaan bagi pengunjung yang berada di area perusahaan tersebut. Hal itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Tidak ada ruginya setiap perusahaan untuk mengalokasikan anggaran pada keselamatan dan kesehatan kerja. Toh, semua upaya tersebut juga dilakukan untuk kebaikan perusahaan dan keselamatan pekerja itu sendiri!

Muhammad Dzaky Akbar dzaky1997@gmail.

Kecewa Layanan Maskapai Lion Air

AYA mengalami pengalaman yang tidak mengenakkan saat melakukan penerbangan dengan maskapai Lions Air. Peristiwa pertama pada 13 Juli 2017, saya bersama ibu saya melakukan penerbangan dari Medan ke Yogyakarta. Jauh sebelum berangkat, tiket untuk penerbangan langsung sudah habis sehingga kami mengambil penerbangan yang transit di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Memang, dari Kualanamu, jadwal boarding sudah tepat waktu. Akan tetapi, di dalam pesawat, penumpang dikecewakan. Penerbangan diperlama tanpa memberitahukan alasannya. Hal ini membuat penumpang bertanya-tanya. Selanjutnya, sesampai di Halim, penumpang mendapatkan informasi keterlambatan jadwal penerbangan dari pesawat yang akan menuju Yogyakarta. Hal ini membuat penumpang harus menunggu beberapa jam kembali. Kemudian, pada 20 Agustus 2017, saya melakukan penerbangan kembali. Penerbangan Medan menuju Bandung. Hal yang sama terjadi kembali. Pesawat delay selama 3 jam. Banyak penumpang protes atas hal tersebut. Ternyata delay memang sudah menjadi kebiasaan maskapai ini. Hal itu terjadi pula pada ayah saya yang pada 7 Oktober lalu bersama dengan rekan kerjanya melakukan penerbangan dari Medan menuju Padang. Hal yang diduga terjadi kembali. Delay selama 2 jam. Padahal, mereka

harus mengejar waktu. Delay itu membuat mereka harus mengatur kembali jadwal pertemuan sehingga hal itu sangat merepotkan dan merugikan. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana pengaturan dari maskapai ini? Mengapa sering terjadi hal ini? Surat pembaca ini saya tujukan kepada maskapai penerbangan Lion Air dengan harapan keluhan ini didengarkan dan dapat diperbaiki sehingga tidak terjadi terus-menerus, kenyaman dan kepercayaan dari penumpang tetap terjaga. Selain itu, kualitas dan kuantitas untuk maskapai ini semakin meningkat. Saran dan solusi yang dapat diberikan ialah sebaiknya ada kerja sama dari pihak maskapai, pemerintah, serta masyarakat. Untuk pihak maskapai, yaitu dengan meningkatkan manajemen operasional, sumber daya manusia baik pilot, pramugari, teknisi, dan ATC atau air traďŹ&#x192;c control. Untuk pemerintah, yaitu adanya sikap pengawasan dan regulasi yang baik dan tidak bersikap tebang pilih. Masyarakat juga dapat melakukan pengawasan, seperti mengajukan petisi. Dengan peran semua pihak, pihak maskapai dapat semakin memperbaiki kualitas. Masyarakat juga mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan sehingga kasus seperti ini tidak terjadi kembali.

Veronika Sianturi

Mahasiswa S-1 Terapan MPM Fikom Unpad Jalan Argasari No 14 , Pematangsiantar

PERKOTAAN

RABU, 8 NOVEMBER 2017

Penataan Tanah Abang Untungkan Semua Pihak

ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA

MEMPERINDAH TROTOAR: Pekerja mengecat trotoar di Gunung Sahari, Jakarta, Senin (6/11). Selain untuk memperindah Ibu Kota, pengecatan tersebut bertujuan memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki.

DPRD tidak Sepakat Motor Diizinkan AKMAL FAUZI

akmal@mediaindonesia.com

ACANA penghapusan larangan bagi sepeda motor melintas di Jalan MH ThamrinSudirman kembali ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia meminta rancangan pengaturan lalu lintas di ruas jalan protokol tersebut direvisi agar sepeda motor bisa melintas. “Seperti saya sampaikan, arahnya semua boleh, tinggal diatur, diatur volumenya, diatur lebarnya, sehingga semua yang menggunakan kendaraan bisa melewati,” ujar Anies, kemarin. Meski demikian, Anies belum menjelaskan soal ide rancangan baru tersebut. Anies menyerahkan itu semua kepada tim perancang. “Ya nanti perancangnya biar bikin,” lanjut Anies.

Anies belum mengemukakan rancangan pengaturan lalu lintas MH Thamrin-Sudirman jika pencabutan larangan bagi motor itu diberlakukan. Wacana untuk menghapuskan pembatasan sepeda motor di Jalan MH Thamrin-Sudirman itu pertama kali disampaikan Anies seusai rapat pimpinan mengenai pembangunan dan revitalisasi trotoar pada Senin (6/8). Menyikapi rencana itu, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi menyatakan dirinya tak sepakat. Dia menentang wacana penghapusan itu karena dinilai akan membuat semrawut kawasan pelintasan yang dilewati para pejabat negara tersebut. “Saya tidak setuju. Kalau itu (pembatasan sepeda motor) dilepas akhirnya kesemrawutan di protokol Jakarta terlihat,” kata Pras di Gedung DPRD DKI, kemarin. Pemprov DKI, menurutnya, harus

berpikir ulang untuk menerapkan kebijakan itu. Pembatasan sepeda motor itu telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015. Selain itu, ruas jalan yang tidak boleh dilewati motor itu berdekatan dengan Istana dan kantor pemerintahan lainnya. “Itu kan jalan protokol yang dilalui VVIP,” kata Prasetio. Karena itu, kata dia, sebaiknya sepeda motor memang tidak melintas di area itu pada waktu tertentu. Berdasarkan aturan tersebut, pembatasan berlaku mulai pukul 06.00 hingga 23.00. “Nanti saya kasih pandangan ke Pak Anies dan Pak Sandi. Kami harus koordinasi. Dia harus berpikir itu VVIP. Ada istana, ada

kementerian semua kalau ada motor seliwar-seliwer, bukan kita diskriminasi dengan motor ya, tapi diatur dengan baik,” kata dia.

Implementasi Pras menyebut penghapusan larangan itu semestinya dilakukan jika berbagai transportasi massal telah beroperasi dengan ideal. “Kalau nanti jalan sudah baik, protokolnya semua dialihkan ke MRT (moda raya terpadu) ya dan bus Trans-Jakarta,” lanjutnya. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra mengaku pembatasan sepeda motor yang diterapkan sejak era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat gubernur itu efektif mengurangi

polusi udara dan kemacetan di jalan protokol. “Saya tidak mau berpolemik. Kalau (menurut) saya sih, (pembatasan sepeda motor) bagus untuk mengurangi polusi udara dan itu gubernur kan sudah siapkan transportasi massal. Itu bagus, jadi mengurangi kemacetan di situ,” ujar Halim. Pemprov DKI, ujarnya, tinggal mengembangkan transportasi massal untuk mendukung kebijakan pelarangan motor tersebut. Polisi, ujarnya, akan mengikuti apa pun kebijakannya jika sudah dipakemkan dalam peraturan gubernur. “Aturan itu (pembatasan sepeda motor) karena peraturan gubernur, makanya kita tindak apabila ada roda dua melewati Thamrin,” ungkap Halim. Namun, hingga kini, menurutnya, pemprov belum berkoordinasi dengan polisi soal rencana pencabutan larangan tersebut. (J-4)

WAKIL Gubernur DKI Jakarta bertemu dengan sejumlah perwakilan pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang untuk mencari solusi dari beragam persoalan di Tanah Abang, Dari hasil pertemuan kemarin, Sandi menyebut, PKL yang hadir di tengahtengah warga diperlukan. “Masyarakat di sana mencermati bahwa PKL itu hadir di Tanah Abang karena menyambung nafkah, berjuang untuk anak istri mereka. PKL hadir diperlukan 300 ribu lebih pengguna transportasi yang lalu lalang di sekitar Stasiun Tanah Abang,” kata Sandi. Menurutnya, PKL di sana akan dibina dengan konsep yang menguntungkan, baik bagi pejalan kaki maupun PKL sendiri. “Yang penting ialah memuliakan pejalan kaki, memberdayakan PKL, serta menata dan menertibkan sistem transportasi. Memastikan pembangunan trotoar dan jalan itu terkoordinasi dengan baik dan sosialisasi yang cukup.” ujarnya. Pernyataan ini disampaikan menyusul reaksi keras dari para pejalan kaki yang merasa dituding Sandi sebagai biang kesemrawutan. “Ternyata ya kesemrawutan itu satu pembangunan jalan, nomor dua tumpahnya pejalan kaki yang keluar dari Stasiun Tanah Abang,” kata Sandi, Senin (6/11). Selain kedua hal itu, Sandi juga menyebut angkot yang parkir liar dan ngetem sebagai penyebab kesemrawutan. Selanjutnya peringkat terakhir, barulah PKL. Terkait penataan yang saling menguntungkan itu, Sandi belum menuturkan apa gebrakan pemprov. Pihaknya masih menunggu analisis data dari Jakarta Smart City yang akan dilakukan day by day. “Bila Gubernur merasa data sudah cukup. Baru bisa dieksekusi.” terangnya. Untuk jangka panjang, di Tanah Abang akan dibangun Transit Oriented Development (TOD). Sandi mengatakan Pasar Tanah Abang harus bisa setara dengan Grand Bazzar di Istanbul, Turki. Ia optimistis hal itu bisa dilakukan karena secara historis dan aksesibilitas di tengah kota memungkinkan hal itu. (Aya/J-4)

Tahun Politik Bekasi Anggaran Bansos Naik

ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA

KEMBALI HITAM DAN BAU: Warga mencuci pakaian di aliran Kali Maja yang keruh dan hitam di Jakarta Barat, kemarin. Aliran Kali Maja yang sebelumnya sempat bersih dan berwarna cokelat tersebut saat ini kembali keruh, hitam, dan bau. Kondisi tersebut disebabkan kurangnya pengawasan terhadap warga yang membuang limbah rumah tangga di kali tersebut.

BESARAN Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bekasi 2018 diprediksi mencapai angka Rp5,9 triliun. Asisten Daerah III Bidang Administrasi, Dadang Hidayat mengatakan, ada peningkatan alokasi anggaran untuk program kemasyarakan. “Besarannya masih belum final, paling lambat 30 November 2017 mendatang,” kata Dadang, kemarin. Meski tahun anggaran 2018 ialah tahun politik, menurutnya, tidak ada kaitan dengan kenaikan itu. “Tidak ada tekanan dari pihak mana pun. Ini murni hasil kajian dari tim anggaran, juga tidak ada kaitannya dengan pilkada,” ujarnya. Menurutnya, porsi untuk belanja langsung dan tidak langsung masih ideal, yakni belanja langsung sebesar 56%, sedangkan belanja tidak langsung atau pegawai sebesar 44%. “Memang lebih banyak untuk program kemasyarakatan. Namun, tetap anggaran perangkat daerah paling banyak mendapatkan alokasi

dana adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp900 miliar,” jelas Dadang. Alokasi anggaran untuk program kemasyarakatan atau bantuan sosial (bansos) yang mengalami peningkatan, di antaranya untuk pemberian insentif bagi ketua RT dari Rp1 juta menjadi Rp1,250 juta, dan untuk ketua RW dari Rp15 juta menjadi Rp1,750 juta. Selain itu, ada pula kenaikan anggaran bagi anggota perlindungan masyarakat (linmas) dan kader Posyandu dari Rp200 ribu menjadi Rp500 ribu. Bahkan, para imam dan marbot masjid rencananya akan mendapatkan insentif sebesar Rp500 ribu per bulan. Dadang mengaku, kenaikan insentif pada beberapa elemen masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat demi keberlangsungan pemerintahan. Terpisah, Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Ustuchri,

menyatakan mendukung program kemasyarakatan di dalam RAPBD 2018. Meski program-program kemasyaraktan tersebut sudah ada sejak dulu, menurutnya pemkot perlu memaksimalkannya. Ia menilai infrastruktur Kota Bekasi yang sudah bagus. Namun dia mengingatkan, sebaiknya anggaran bagi Dinas PUPR tetap mendapatkan porsi paling besar sebab ada beberapa pekerjaan yang harus mereka selesaikan. “Nyaris tidak ada jalan tusak, hanya beberapa perbaikan saluran yang mesti digenjot,” kata dia. Dia mencontohkan, jaminan kesehatan daerah dalam bentuk kartu sehat (KS) berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Jaminan kesehatan tersebut yang sudah berlaku dari tahun ke tahun itu akan naik 100% menjadi Rp200 miliar. “Sama halnya di bidang pendidikan, pemberian subsidi kepada sekolah SMA/SMK negeri dan swasta pun kami dorong,” tutup dia. (Gan/ J-4)

Kota Depok Perketat Pendatang Baru KURANG dari 20 tahun mendatang, Kota Depok menjadi kota terpadat penduduknya se-Indonesia. Pesatnya pertumbuhan penduduk disebabkan tingginya jumlah pendatang di sana. Untuk mengantisipasinya, Pemerintah Kota Depok memperketat syarat izin tinggal bagi penduduk/pendatang baru. Hal itu ditegaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah (BP4D) Kota Depok Hardiono, kemarin. Ia mengatakan pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Depok disebabkan meningkatnya

pembangunan infrastruktur seperti jalan, transportasi publik, sekolah, kampus, dan pusat perbelanjaan tradisional dan nasional. “Luas Kota Depok 200,3 hektare, jumlah penduduknya 2,1 juta jiwa. Pertumbuhan penduduknya 3,5% hingga 5% per tahun. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) telah mengingatkan kami segera mengantisipasi ledakan penduduk ini,” ungkap Hardiono. Gencarnya pembangunan infrastruktur, jelas Hardiono, dan berbatasan langsung dengan Jakarta, menjadikan Kota Depok sebagai

tujuan pendatang baru. Berdasarkan kajian Kementerian PPN, Kota Depok akan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang sangat tinggi pada 2045. Dari 2, 6 juta jiwa naik menjadi 14 juta jiwa. “Angka ini diambil dari kenaikan penduduk di Kota Depok yang mencapai 500 ribu jiwa per tahunnya,” jelasnya.

Regulasi Pemkot Depok, jelas Hardiono, tidak bisa melarang siapa pun untuk menetap. Namun, pihaknya harus mengendalikan jumlah penduduk

yang terus meningkat, khususnya bagi pendatang baru. Salah satunya dengan membuat surat keterangan tempat tinggal (SKTT) yang berlaku enam bulan. Mereka yang tidak memiliki SKTT tidak akan diizinkan tinggal di Depok. Selain itu, surat keterangan bekerja atau memiliki keterampilan. “Penduduk yang datang pasti menambah jumlah sampah dan masalah sosial jika tidak mempunyai keterampilan. SKTT itu wajib bagi yang ingin menetap di Kota Depok,” kata Hardiono. Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok Manto Jorghi mengatakan akses yang semakin mudah ke Kota Depok turut berperan pada meningkatnya jumlah penduduk. Apalagi, pembangunan jalan baru di sebelah kiri ruas Tol Cijago akan membantu mengurangi beban lalu lintas jalan yang semakin padat di Jalan Margonda, Jalan Sawangan, dan Jalan Cinere. “Bila jalan tembus dibangun, arus lalu lintas kendaraan Depok menuju Jakarta akan lancar. Terlebih jika Tol Depok-Antasari sudah beroperasi, arus lalu lintas akan semakin lancar,” kata dia. (KG/J-3)

“Angka ini diambil dari kenaikan penduduk di Kota Depok yang mencapai 500 ribu jiwa per tahunnya.” Hardiono

Kepala BP4D Kota Depok

REGIONAL

RABU, 8 NOVEMBER 2017

Istri Wakil Ketua DPRD Bali Ditangkap Penyalahgunaan narkoba makin masif terjadi di masyarakat. Penangkapan para gembong tak menyurutkan pelaku untuk beraksi. ARNOLDUS DHAE

arnold@mediaindonesia.com

I Luh Ratna Dewi, istri Wakil Ketua DPRD Bali Jero Gede Komang Suastika yang diduga sebagai gembong narkoba, akhirnya ditangkap pada Senin (4/11). D u a t e r s a n g k a l a i n ny a masih dalam pengejaran. Ratna merupakan salah satu dari tiga tersangka yang menjadi DPO dalam kejahatan narkoba yang melibatkan suaminya. Dua nama lain yang masih dalam pengejaran ialah Komang Suastika dan kakaknya, Wayan Suandana atau Wayan Kembar. Hal ini disampaikan Kapolda Bali Irjen Petrus Reinhard Golose seusai berbicara di hadapan dua ribuan aparat desa dari seluruh Bali di Denpasar, Selasa (7/11). Menurut Kapolda, penangkapan dilakukan tim gabungan dari Polresta Denpasar dan

Polda Bali. “Kami sudah tangkap istrinya anggota dewan. Sekarang sedang diperiksa di Polresta Denpasar,” ujarnya. Dari hasil penyidikan sementara, Ratna Dewi, istri muda Komang Suastika, terlibat secara langsung dalam jual beli sabu kepada para pelanggan. Pekerjaan yang dilakukan bersama suaminya yang seorang politikus Partai Gerindra, itu diduga sudah lama dilakukan. Dalam paparan di hadapan ribuan perangkat desa, Kapolda menayangkan wajah para buron tersebut melalui layar besar. “Saya mengimbau kepada seluruh kepala desa, apabila melihat ada orang-orang ini agar segera melapor kepada pihak yang berwajib,” paparnya.

Bekuk bandar Sementara itu, Polda Sumbar membekuk ZM alias ZP, 43, bandar narkoba lintas provinsi di kawasan Limbanang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat. Dia diduga pemilik sabu 2,7 kg yang sebelumnya sudah diamankan dari WD, 33, dan RT, 27. “Pelaku MZ alias ZP ditangkap setelah dilakukan pengejaran selama seminggu lebih. Tersangka ini warga Kampar, Provinsi Riau,” ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar Kombes Kumbul KS, Selasa (7/11). ZM terpaksa ditembak kakinya karena berupaya ka-

bur dalam penggerebekan. Dari tangannya, polisi menyita narkoba, air soft gun, dan kendaraan bermotor. ZM sempat ditangkap pada pertengahan Oktober lalu di Kabupaten Dharmasraya. Namun, ia berhasil kabur dan polisi hanya dapat menangkap dua pengedar yang merupakan kaki tangannya. “Nilainya diperkirakan mencapai Rp3 miliar. Dan, ini merupakan yang terbesar sepanjang 2017,” ungkap Kumbul. Di Sumsel, Polres Banyuasin menangkap dua tersangka anggota jaringan narkoba antarprovinsi berikut 1,93 kg sabu senilai Rp2 miliar. Kedua tersangka yakni seorang wanita bernama AY, 26, asal Desa Panglima Kaom, Kecamatan Jeuneb, Bireun, Aceh. Serta Jl, 27, sopir bus Putra Pelangi. Di tengah kabar penangkapan para pelaku kejahatan narkoba, sebanyak 21 dari 50 anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, justru tak ikut tes urine yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Cianjur. Mereka yang tak ikut disarankan mengikuti tes urine susulan. “Tes urine kali ini kami lakukan di kalangan legislatif. Tes ini penting untuk memastikan seluruh pejabat pemerintah dan legislatif bersih dari narkoba,” kata Kepala BNNK Cianjur Basuki. (YH/Bhm/BB/ BK/YR/OL-4)

MI/ABDUS SYUKUR

LUKISAN MINI KAHIYANG BOBBY: Jupri Abdullah melukis pasangan pengantin Kahiyang-Bobby

dengan ukuran sangat kecil di Sanggar Kampung Budaya di Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, kemarin. Lukisan itu wujud apresiasi Jupri terhadap Presiden RI Joko Widodo yang mengawinkan anak dengan mempertahankan tradisi dan budaya lokal.

Ekspresi Kegembiraan Warga Sambut Presiden Mantu

ENGAN dibantu kaca pembesar, jari-jemari Jupri Abdullah bergerak lincah di atas kanvas yang berukuran 4 x 5 sentimeter (cm). Coretan garis-garis nan lembut, tapi terkesan kuat dengan menggunakan crayon serta tinta cina, ditorehkannya untuk melukis foto pasangan calon pengantin Kahiyang Ayu-Bobby Nasution. Itulah lukisan mini bergambar Kahiyang-Bobby yang dilukis Jupri di Sanggar Kampung Budaya di Gempol, Kabupaten Pasuruan, Selasa (7/11). Seniman yang kerap menggelar pameran tunggal di kota-kota besar itu melukis pasangan Kahiyang-Bobby untuk ikut merasakan sukacita keluarga Presiden Joko Widodo. “Yang mantu ini kan presiden kita. Lumrah kalau rakyat Indonesia juga ikut merasakan kebahagiaan dan sukacita atas pernikahan putri pemimpinnya. Sebagai seniman, saya ucapkan selamat kepada Mbak Kahiyang dan Mas Bobby, agar dianugerahi keluarga yang sakinah dan penuh rahmat,” kata Jupri. Menurut pelukis berambut

ikal itu, selain sebagai wujud sukacita rakyat atas pernikahan putri presiden, itu juga wujud apresiasi atas kinerja Presiden Jokowi dalam mengemudikan pemerintahan. Ia dianggap sebagai sosok yang merakyat dan bekerja sepenuh hati dalam membangun negeri. “Yang paling terasa ialah Pak Presiden tetap memegang teguh adat dan budaya bangsa. Presiden mantu menggunakan adat dan tradisi yang ada di masyarakat dan kebetulan dengan adat Jawa yang penuh filosofi. Makanya saya mengapresiasi bahwa Presiden menjaga teguh pelestarian budaya,” tandas Jupri. Lukisan mini itu akan dikirimkan langsung ke Surakarta, tempat berlangsungnya pernikahan Kahiyang-Bobby. Kemarin, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution telah menggelar prosesi siraman. Selanjutnya kedua pasangan itu akan melangsungkan akad nikah pada Rabu (8/11). Bukan cuma Jupri yang mengekspresikan kegembiraan dengan caranya. Ribuan relawan dari berbagai daerah pun

sudah berdatangan di Kota Surakarta, Jawa Tengah, untuk menunjukkan hal serupa. Mereka juga berencana untuk membuat pagar betis untuk mengawal kirab kereta kuda yang membawa Kahiyang Ayu dan Muhammad Bobby Afif Nasution beserta keluarga, menuju tempat akad nikah di Gedung Graha Sabha Buana. Para relawan itu datang secara bergelombang sejak Senin (6/11). Ada yang menggunakan mobil pribadi, bus, dan kereta api. Mereka langsung menuju Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali. Pada Selasa pagi 30 bus yang membawa rombongan relawan tiba di Asrama Haji Donohudan. Sekitar 1.200 relawan itu sudah disambut pedagang angkringan yang memang disiapkan untuk menjamu mereka. Penanggung jawab relawan, Eko Sulistyo, sebelumnya mengatakan jumlah relawan yang datang menghadiri pernikahan putri Presiden Jokowi itu mencapai 6.000 orang. Dari jumlah itu, 4.000 di antaranya ditampung di asrama haji. (Abdul Syukur/Ferdinand/OL-4)

ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA

BLOKADE AREA PEMBANGUNAN TOL: Sejumlah warga memblokade area proyek pembangunan Tol Salatiga-Kartasura di

Desa Kemetul, Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Aksi blokade warga tersebut menuntut PT Waskita Karya selaku pelaksana proyek untuk memundurkan pagar pembatas area proyek yang menggunakan lahan pertanian warga, sekaligus meminta pembangunan akses jalan penghubung dan perbaikan saluran irigasi yang rusak akibat terdampak pembangunan tol.

Kejari Lembata Mulai Langkah Represif SEDIKITNYA 20 saksi sudah diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Lembata, Kabupaten Lembata, NTT, terkait dengan korupsi dana desa di Desa Atu Walupang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata. Langkah represif ini akhirnya dilakukan Kejari setelah pengawasan tidak membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan Kasipidsus kejaksaan Negeri Lembata Jopi Novelis di Lembata, Selasa (7/11). “Kita terpaksa melakukan langkah represif sesuai surat perintah dimulainya penyidikan nomor Print-01/P.3.23/FD1/09/2017, untuk menangani dugaan korupsi dana desa Tahun Anggaran

2015. Sementara itu, sprindik nomor 02 untuk menangani dugaan korupsi dana desa 2016 di Desa Atuwalupang, Keca matan Buyasuri,” ujar Novelis. Dalam pemeriksaan 20 saksi, lanjut Novelis, menemukan adanya kemahalan harga. “Saya belum berani menyebutnya sebagai mark up. Dalam penetapan beberapa item dalam proyek fisik desa, kita menemukan ada kemahalan harga yang tentu ada pembandingnya menurut ahli. Selain itu pula, kita menemukan adanya kesalahan prosedur dalam penetapan anggaran,” tambah Novelis. Ia mengungkapkan segera

menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Langkah represif penegak hukum ini menjadi peringatan keras agar pemerintah desa tidak bermain-main dengan uang negara. Sementara itu, kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Klaten Sri Hartini pada 30 Desember 2016, hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi aparatur sipil negara (ASN) di Klaten. “Kejadian OTT tersebut hendaknya tidak terjadi lagi di Klaten,” ujar pimpinan KPK Alexander Marwata pada sosialisasi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, efisien, dan akuntabel di Pendopo Pemkab Klaten, Selasa (7/11). Alexander mengungkapkan, area korupsi di lingkungan pemerintah da erah ada pada perencanaan proses penganggaran program kegiatan, pelaksanaan anggaran, pelayanan publik, serta proses rekruitmen, promosi, dan mutasi jabatan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Yogyakarta Tytut Ratih Kusumo mengatakan, pemerintah daerah masih kurang memahami, bahkan kurang peduli terhadap sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). (PT/ OL/RF/JS/OL-4)

Bandara Adisutjipto Ikut Disiagakan BANDARA Internasional Adisutjipto Yogyakarta siap menerima kedatangan tamu-tamu undangan yang akan menghadiri resepsi pernikahan putri Presiden Joko Widodo di Surakarta, Jawa Tengah. Tercatat hingga kini ada 29 penerbangan carter (chartered flight) yang dioperasikan maskapai Garuda Indonesia, Enggang Air, Premi Air, TNI, Karisma Bahana Aviation, Sriwijaya Air, Indonesia Air Transport, Sari Rahayu Biomantra, Jhonlin Air Transport, Transwisata, Seacon Aviation Air Pacific, dan empat penerbangan ekstra yang dilakukan Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air. Bahkan Garuda Indonesia

juga melakukan penggantian dengan lima pesawat berbadan besar. Corporate Secretary of PT Angkasa Pura I (persero) Israwadi mengungkapkan, untuk memfasilitasi tambahan penerbangan itu di Bandara Adi Soemarmo Solo (Surakarta) telah disiapkan tempat parkir 21 pesawat dalam waktu bersamaan. Jika terdapat permintaan tambahan slot penerbangan ke Adi Soemarmo, ujar Israwadi, parkir pesawat akan dialihkan ke Adisutjipto Yogyakarta. Untuk mengantisipasi banyaknya penerbangan tambahan di luar jadwal penerbangan reguler, Bandara

Adi Soemarmo menambah jam operasi menjadi 24 jam pada Selasa (7/11) dan Rabu (8/11). Di bagian mempercantik Kota Surakarta, pasukan kuning langsung beraksi membersihkan beragam sampah yang ada di sekitar Gedung Graha Sabha Buana. Para pekerja itu dengan sigap langsung mengambil sampah plastik dan puntung rokok yang terselip di sela-sela trotoar jalan. “Saya bertugas untuk memastikan ruas jalan ini dari tetap bersih selama acara berlangsung,” kata Agung, 30. Agung sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup

Kota Surakarta. Ia bersama 59 petugas kebersihan lain bertanggung jawab menjaga di sekitar gedung tempat resepsi tersebut. Selain Agung dan rekanrekannya, Tim Satuan Tugas Kesehatan (Satgaskes) yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan Kota Surakarta juga mendapatkan amanat memberikan pelayanan kesehatan kepada para tamu. “Tim sudah mulai bekerja hari ini (kemarin) dan siap memberikan pelayanan baik secara statis maupun mobile,” kata Kepala Kesehatan Kodam IV Diponoegoro Kolonel CKM Nana Sarnadi, kemarin. (AU/ FR/WJ/OL-4)

VONIS MANTAN GUBERNUR BENGKULU:

Terdakwa mantan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah (berpeci) memasuki ruang sidang untuk mendengarkan vonis majelis hakim dalam kasus dugaan korupsi surat keputusan Dewan Pembina Rumah Sakit Umum M Yunus Bengkulu di Pengadilan Tipikor Bengkulu, kemarin. Junaidi Hamsyah divonis 1 tahun 7 bulan.

ANTARA/DAVID MUHARMANSYAH

RABU, 8 NOVEMBER 2017

INTERNASIONAL

Arab Saudi Tuduh Iran Nyatakan Perang Arab Saudi menuduh Iran memasok pasukan milisi Houthi di Yaman dengan senjata untuk menyerang Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. AP/RAHMAT GUL

SELAMATKAN SANDERA: Tentara Afghanistan menyelamatkan seorang pria dari kompleks Masjid Shamshad setelah terjadi serangan di sebuah stasiun televisi Kabul, Afghanistan, kemarin. Sejumlah pria bersenjata menyamar sebagai polisi menyerbu sebuah stasiun televisi yang menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai beberapa lainnya. Serangan tersebut diklaim dilakukan kelompok Negara Islam.

Stasiun Televisi Afghanistan Diserang SERANGAN terhadap jurnalis di Afghanistan terus meningkat dan semakin mematikan. Dalam serangan terbaru, sejumlah orang bersenjata berseragam polisi dengan bersenjatakan senapan dan granat menyerbu stasiun televisi Shamshad TV di Kabul, kemarin. Serangan tersebut menewaskan satu orang dan melukai belasan lainnya. Serangan yang diklaim kelompok Islamic State itu berlangsung selama tiga jam. Pasukan khusus Afghanistan akhirnya berhasil melumpuhkan para penyerang dan membebaskan para staf yang

terjebak di dalam stasiun televisi tersebut. “Serangan telah berhenti. Komandan pasukan khusus mengatakan semua staf yang berada di dalam gedung berhasil diselamatkan,” demikian pernyataan Shamshad TV. Stasiun televisi itu mengudara kembali tidak lama setelah para penyerang dilumpuhkan. “Ini serangan terhadap kebebasan media. Tapi mereka tidak bisa membungkam kami,” tegas Direktur Pemberitaan Shamshad TV Abid Ehsas kepada wartawan di sebuah rumah sakit di Kabul

saat dia mengunjungi rekanrekannya yang terluka dalam serangan itu. Seorang fotografer AFP meng ungkapkan bahwa kelompok bersenjata tersebut memulai aksi mereka dengan menembakkan roket ke arah pasukan keamanan bersenjata yang berjaga di kantor Shamshad TV saat beberapa staf masih berada di dalam gedung. “Saya melihat tiga pelaku melalui kamera keamanan memasuki gedung stasiun TV. Mereka menembaki penjaga sebelum kemudian mulai memberondong peluru dan

melemparkan granat di dalam gedung.” ujar Faisal Zaland, reporter Shamshad TV yang lolos melalui pintu belakang. Pasukan keamanan memulai aksi penyelamatan dengan meledakkan dinding ruangan sebagai jalan masuk menuju ruang siaran yang telah dirusak. “Saya sedang berada di ruangan saya ketika sejumlah orang bersenjata dan berseragam polisi menyerang gedung,” papar Ehsas. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan Najib Danish mengatakan seorang karyawan tewas ditembak dan 24 orang lainnya terluka,

termasuk empat anggota pemadam kebakaran. Serangan terhadap stasiun televisi itu mendapat perhatian khusus Komisi Keselamatan Jurnalis Afghanistan (AJSC). Melalui Twitter, AJSC meminta pemerintah Afghanistan untuk melakukan semua tindakan pencegahan untuk melindungi media. Seruan serupa juga disampaikan Amnesty International. Presiden Ashraf Ghani dalam pernyataannya berjanji akan melakukan tindakan serius untuk melindungi para jurnalis. (AFP/*/I-1)

Trump Klaim Ada Kemajuan Jinakkan Korut KOREA Utara (Korut) merupakan ancaman yang membutuhkan tindakan global. Hal itu diungkapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam lawatan ke Seoul, Korea Selatan (Korsel), kemarin. Namun, Trump bersikeras bahwa ada banyak kemajuan dalam upaya menjinakkan ‘Negeri Juche’ itu. Korsel menjadi negara kedua yang disambangi Trump selama lawatan ke Asia. Trump yang berbicara didampingi Presiden Korsel Moon Jae-in menegaskan bahwa dirinya siap menggunakan seluruh kekuatan militer ‘Negeri Paman Sam’ untuk mencegah upaya Pyongyang menjadi kekuatan nuklir dunia sepenuhnya. Namun, miliarder itu menambahkan, “Akan lebih baik bagi Korut untuk kembali ke meja perundingan dan membuat kesepakatan yang berguna bagi warga Korut dan warga dunia.” “Korut adalah ancaman dunia yang membutuhkan aksi

bersama. Meski begitu, saya merasa kita membuat banyak kemajuan,” imbuhnya sembari menegaskan bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping--yang kerap disebut Trump memegang kunci untuk melucuti kemampuan nuklir Korut--telah ‘amat,

sangat mendukung’. Setelah menjalani beberapa hari yang santai di Tokyo, Seoul ialah tantangan yang rumit bagi Trump. Hubungan Presiden AS itu dengan Moon yang cenderung liberal selama ini dingin. Trump juga kerap

mengkritik pendekatan Korsel terhadap tetangganya itu. Namun, dia mengawali kunjungannya ke ‘Negeri Ginseng’ itu dengan janji untuk mencapai kesepakatan dalam perundingan dengan Moon meski kedua pihak berbeda sikap

terkait Korut dan kemampuan nuklirnya. Trump kemudian mengungkapkan bahwa Korsel telah sepakat membeli senjata dari AS senilai miliaran dolar untuk mempertahankan diri dari Korut. Presiden ke-45 AS itu mengatakan Korsel yang merupakan salah satu sekutu penting AS di Asia, tempat 28.500 pasukan AS ditempatkan, akan membeli sejumlah besar persenjataan AS, mulai dari pesawat tempur, rudal, dan lainnya. “Korsel telah memesan persenjataan bernilai miliaran dolar. Hal itu penting bagi mereka. Hal itu juga penting bagi kami karena itu berarti terciptanya lapangan kerja serta menurunkan defisit perdagangan AS dengan Korsel,” ungkap Trump. Moon mengonfirmasi pernyataan Trump itu dan menyebut pembelian senjata itu krusial bagi Seoul karena akan memperkuat pertahanan mereka dalam menghadapi Korut. (AFP/Bas/I-1)

HAUFAN HASYIM SALENGKE haufan_hasyim @mediaindonesia.com

UTRA Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, kemarin, menuduh Iran melakukan ‘agresi militer’ terhadap monarki tersebut dengan memasok pemberontak Syiah Houthi di Yaman dengan rudal balistik. “Keterlibatan Iran dalam memasok rudal ke orangorang Houthi adalah agresi militer langsung,” kata kantor berita Saudi, SPA, mengutip Mohammed bin Salman dalam sebuah percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson. Sebelumnya, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman Kolonel Turki AlMaliki, Minggu (5/11), mengatakan Iran memasok milisi Houthi dengan senjata untuk menyerang Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Pasukan Arab Saudi, Sabtu (4/11) waktu setempat, mencegat dan menembak jatuh sebuah rudal balistik di dekat bandara internasional Riyadh, yang dilaporkan ditembakkan dari Yaman oleh pemberontak Houthi. Itu adalah peluncuran rudal Houthi yang pertama yang disebut untuk menjangkau Riyadh dan mengancam lalu lintas udara. Serangan itu juga menggarisbawahi ancaman yang berkembang dari konflik di perbatasan selatan Saudi. Riyadh menuduh Teheran memasok rudal balistik kepada pemberontak Houthi. Sebaliknya, Iran tidak membantah mendukung kelompok tersebut, tetapi menampik sebagai pihak yang menembakkan rudal ke Riyadh. Lebih jauh, Teheran, saingan dan ancaman terbesar Riyadh, menuduh Saudi melakukan kejahatan perang di Yaman. Arab Saudi memimpin sebuah koalisi melakukan intervensi militer di Yaman sejak 2015 untuk mendukung pemerintah yang diakui secara internasional yang berkedudukan di kota bandar Aden. Sudah lebih dari 8.650

orang tewas dalam konflik tersebut. Ketegangan terus meningkat antara Arab Saudi dan Iran, komandan Syiah global, yang mendukung pihak berseberangan dalam perang dan perebutan kekuasaan dari Yaman hingga Suriah.

Juga tuduh Libanon Arab Saudi juga menuduh Libanon, yang berada di bawah kendali Iran, mengumumkan perang terhadap Riyadh karena ‘agresi’ Hizbullah, yang selanjutnya meningkatkan situasi yang sudah menegangkan yang mengancam akan mengguncang Libanon. Risiko krisis politik terbuka telah membayangi stabilitas Libanon yang rapuh sejak sekutu Saudi, Saad Hariri, secara mengejutkan mengumumkan pengunduran diri sebagai perdana menteri, Sabtu (4/11). Hariri beralasan karena berada dalam ancaman pembunuhan yang disponsori Iran dan pergerakan Hizbullah yang ‘menabur perselisihan’ di kawasan tersebut. Langkah tidak terduga Hariri juga memicu kekhawatiran akan adanya eskalasi di kawasan antara Iran dan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, dengan Libanon di garis depan. Menteri Urusan Teluk Arab Saudi Thamer al-Sabhan, Senin (6/11), mengatakan pemerintah Libanon akan ‘ditangani sebagai pemerintah yang mengumumkan perang terhadap Arab Saudi’ karena ‘tindakan agresi’ yang dilakukan Hizbullah. Dalam sebuah wawancara dengan Al Arabiya, Sabhan mengatakan Hizbullah terlibat dalam setiap ‘tindakan teroris’ yang mengancam Saudi. “Orang Libanon harus memilih antara perdamaian atau sejajar dengan Hizbullah,” tambahnya, tanpa memberikan rincian tentang tindakan yang akan diambil Riyadh terhadap Beirut. Tidak ada tanggapan langsung dari Libanon terkait tuduhan tersebut. (AFP/Al Jazeera/I-2)

Black Widow Menuju Tiang Gantungan

AJAH Chisako Kakehi, 70, tidak menampakkan emosi ketika Hakim Ayako Nakagawa menjatuhkan vonis mati untuknya dalam sidang di Pengadilan Distrik Kyoto, kemarin. Hukuman mati itu mengakhiri kasus pembunuhan berantai yang paling menyedot perhatian warga ‘Negeri Matahari Terbit’ itu. “Terdakwa membuat korban-korbannya meminum campuran sianida dengan tujuan membunuh. Tindakan itu dilakukan dengan persiapan matang. Saya tidak punya pilihan selain menjatuhkan hukuman mati,” tutur Nakagawa saat

membacakan vonis, seperti dilaporkan televisi NHK. Sebelum sidang berjalan, Kakehi telah memberi tahu jaksa dia siap untuk digantung. “Sekalipun saya dieksekusi besok, saya akan mati dengan tersenyum,’ kata Kakehi yang mengikuti sidang dengan alat bantu pendengaran. Kakehi mendadak terkenal setelah dia dituduh meracuni suami dan teman-teman kencannya dengan racun sianida. Aksi itu kemudian membuatnya dijuluki Black Widow, laba-laba yang membunuh pasangannya setelah melakukan aktivitas seksual. Kakehi ditangkap pada November 2014 dengan

tuduhan membunuh suaminya di rumah mereka di Muko, Prefektur Kyoto, pada Desember 2013, sebulan setelah perkawinan mereka. Tidak lama kemudian dia juga didakwa atas kematian dua pria lainnya. Kakehi mencoba menghilangkan jejak dengan membuat pot tanaman tempatnya menyimpan sianida. Namun, polisi menemukan jejak sianida di tempat sampah di rumahnya. Hakim mengatakan dia membunuh korbankorbannya itu setelah mereka menjadikannya sebagai pewaris polis asuransi jiwa mereka. “Tujuannya untuk mendapatkan uang dari

orang-orang yang telah memercayainya,” tutur Nakagawa. Perempuan yang juga dijuluki ‘Poison Lady’ itu meraup sekitar 1 miliar yen (sekitar Rp118,4 miliar) selama 10 tahun melakukan aksinya itu. Namun, uang sebanyak itu akhirnya tidak bersisa lantaran dia terus merugi dalam perdagangan valas. Korban-korbannya yang sebagian besar pria lanjut usia, sakit, dan tidak memiliki anak ditemuinya melalui biro-biro jodoh. Dalam mencari pasangan, Kakehi menetapkan syarat pasangannya harus memiliki pendapatan tidak kurang dari 10 juta yen (Rp1,1 miliar).

Dia menikahi atau menjalin dengan sedikitnya 10 pria. Kakehi awalnya menyangkal tuduhantuduhan itu saat sidang dimulai Juni lalu. Namun, akhirnya dia mengakui membunuh suaminya pada 2013. Sidang itu mendapat perhatian luas warga Jepang. Lebih dari 560 orang hadir di pengadilan untuk menyaksikan sidang. Mereka harus memperebutkan 51 kursi yang tersedia di ruang sidang. Sidang kasus ini berlangsung selama 135 hari. Ini juga menjadi sidang paling lama sejak Jepang memperkenalkan sistem juri-jaksa bersama pada 2009. (AFP/Heryadi/I-2)

AFP/JIJI PRESS

DIVONIS MATI: Foto arsip yang diambil 2014 saat tersangka janda jutawan Chisako Kakehi ditangkap karena dicurigai meracuni suaminya dengan sianida dalam kasus Black Widow, tiba di pengadilan distrik Kyoto, Jepang. Si ‘Janda Hitam’ tersebut dijatuhi hukuman mati.

JAGAT

RABU, 8 NOVEMBER 2017

BANGKOK, THAILAND

Beli Kartu SIM Butuh Sidik Jari PEMINDAIAN (scan) wajah atau sidik jari diperlukan untuk membeli kartu SIM di Thailand mulai bulan depan menyusul upaya kerajaan itu menghentikan penipuan elektronik dan mendorong penggunaan mobile banking. Sistem biometri baru yang telah diberlakukan di Bangladesh, Arab Saudi, dan Pakistan akan mulai berlaku di Thailand pada 15 Desember.

“Kita memasuki era digital. Uang kita terhubung dengan pelayanan mobile. Dengan melakukan ini, kepercayaan terhadap mobile banking atau sistem pembayaran akan meningkat,” ungkap Sekretaris Jen deral Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional (NBTC) Takorn Tantasith. “Beberapa orang menggunakan identitas palsu untuk mendaftarkan kartu SIM me-

reka. Hal ini menciptakan masalah,” tambahnya, meyakinkan pelanggan bahwa privasi mereka akan dilindungi. Scan pada wajah dan sidik jari akan sesuai dengan data pemerintah yang terhubung ke kartu identitas nasional Thailand. Para turis juga harus memiliki scan wajah terpampang di dalam foto paspor mereka. Thailand meluncurkan se-

buah skema percontohan pada Juni lalu di wilayah selatan negara itu yang dilanda pemberontakan, tempat pemberontak etnik Melayu sempat menggunakan ponsel untuk memicu bom. “Setelah sebuah masa percobaan di beberapa daerah yang sangat diperhatikan di negara ini, orang-orang menyukai hal itu, terlebih lagi para petugas keamanan,” ungkap Deputi Sekretaris Jenderal NBTC Korkij Danchaivicit. (AFP/*/I-2)

NEW DELHI, INDIA

Polusi Sebabkan Darurat Kesehatan

AFP/MARK RALSTON

PENEMBAKAN GEREJA: Seorang reporter televisi melakukan siaran langsung di antara

tanda salib yang diletakkan di tempat penembakan massal di Sutherland Springs, Texas, kemarin. Sebelumnya, seorang pria bersenjatakan senapan serbu menembaki sebuah gereja yang menewaskan 26 orang dan melukai 20 lainnya.

TEXAS, AMERIKA SERIKAT

AFP/NARINDER NANU

han Kumar Aggarwal. “Otoritas New Delhi harus melakukan apa saja yang bisa mereka lakukan untuk meng-

hilangkan ancaman ini,” imbuhnya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2014 menyatakan

O N T H I S DAY

Masalah Keluarga Picu Aksi Kelley ERSELISIHAN keluarga diduga menjadi pemicu Devin Patrick Kelley, seorang veteran angkatan udara Amerika Serikat, mengamuk dan secara keji menghabisi nyawa 26 orang dengan sebuah senapan di sebuah gereja di kota kecil Texas pada Minggu (6/11). Sepuluh korban masih dalam kondisi kritis sehari setelah petugas keamanan pribadi itu masuk ke Gereja First Baptist di Sutherland Springs pada Minggu pagi dan memberondong jemaat gereja. Kelley tewas dengan luka tembak di kepala setelah mencoba melarikan diri dengan mobilnya dari gereja tersebut. Pentagon menyampaikan pihaknya akan menyelidiki alasan AU AS tidak mencatatkan informasi tentang kekerasan rumah tangga yang melibatkannya sehingga dapat mencegah Kelly untuk memiliki senjata senapan AR-15 dan dua buah pistol. Penyidik memusatkan penyelidikan pada laporan bahwa Kelley mengirim pesan teks bernada ancaman kepada ibu mertuanya yang secara rutin mendatangi gereja tersebut. Namun, ibu mertua Kelly tidak berada di gereja saat dia mengamuk. “(Penembakan) ini bukan berlatar ras dan bu kan juga dipicu keyakinan agama. Ada situasi di rumah tangga yang terjadi antara keluarga dan mertua. Kami kira dia meluapkan kemarahannya terhadap ibu mertuanya,” papar Freeman Martin dari Departemen Kese-

KONDISI darurat kesehatan publik diumumkan di New Delhi, India, karena asap tebal menyelimuti ibu kota negara paling berpolusi di dunia itu. Pernyataan darurat kesehatan Asosiasi Medis India (IMA) itu menyusul peringatan dari laman daring Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) terkait tingkat polutan halus yang dikenal sebagai PM2.5 yang paling berbahaya bagi kesehatan mencapai 703 atau dua kali di atas angka 300 yang menurut otoritas sangat berbahaya. “Kami telah mengumumkan kondisi darurat kesehatan publik di New Delhi sejak polusi berada pada ‘tingkat merah’,” ungkap Pemimpin IMA Kris-

New Dehli sebagai ibu kota negara yang tingkat polusinya paling tinggi di dunia, dengan kualitas udara yang lebih buruk ketimbang Beijing. Sejak saat itu otoritas New Delhi telah menutup sejumlah pembangkit listrik untuk sementara dan mencoba mengurangi polusi dengan melarang sejumlah kendaraan beroperasi. Namun, pada Selasa (7/11), banyak penduduk mengatakan hanya sedikit usaha yang telah dilakukan membuahkan hasil. “New Delhi menjadi tempat yang sukar untuk ditinggali, khususnya untuk anak-anak, karena polusi kini telah mencapai tingkat tak terkendali,” ungkap agen properti Vipin Malhotra. (AFP/*/I-2)

lamatan Masyarakat, Texas. Gubernur Texas Greg Abbott mengatakan Kelley memiliki persoalan kesehatan mental jauh sebelum dia mengamuk. Juru bicara AU AS, Ann Stefanek, mengatakan Kelley pernah bertugas di pangkalan militer New Mexico pada 2010. Dia dihukum 12 bulan kurungan pada 2012 dan dipecat pada 2014 karena perilaku buruk. “Informasi awal menunjukkan kekerasan rumah tangga Kelley tidak dimasukkan ke data Pusat Informasi Pidana Nasional oleh Kantor Investigasi Khusus Pangkalan Udara Holloman,” kata Stefanek. Senator Republik John McCain mengatakan Komisi Layanan Senjata Senat akan melakukan pengawasan ketat terhadap penyelidikan militer atas kegagalan itu. Insiden penembakan ini terjadi lima pekan setelah penembakan massal yang menewaskan 58 orang di Las Vegas. Insiden itu kembali menggugat kebebasan kepemilikan senjata di negeri adi daya itu. Namun, Presiden Donald Trump sekali lagi menepisnya. Dia berbalik memuji seorang pemilik senjata yang menembak Kelley untuk menghentikan aksinya. Trump menepis seruan mengenai peraturan kepemilikan senjata yang seharusnya lebih ketat, dengan mengatakan bahwa tragedi ini ‘bukanlah tentang senjata’, melainkan ‘masalah kesehatan mental di tingkat tertinggi’. (AFP/*/I-1)

1793: Museum Louvre Dibuka

WIKIPEDIA

1895: Peneliti Jerman Temukan Sinar X MUSEUM Louvre di Paris, Prancis, ialah salah satu m u s e u m terbesar dan paling terkenal di dunia. Gedungnya merupakan bekas sebuah istana bangsawan

selama dua abad. Bangunan mewah tersebut terletak di pusat Prancis antara Sungai Seine dan Rue de Rivoli. Istana Louvre dibangun Raja Prancis pada 1564, di lokasi bekas benteng dari abad ke-12 yang dibangun Raja Philip II. Kini, di lapangan museum berdiri piramida kaca. Raja Prancis ialah seorang kolektor seni sejati. Louvre sengaja dibangun untuk melayaninya sebagai bangsawan. Arsitek Louvre ialah Pierre Lescot. Dalam semangat pencerahan mulai banyak koleksi kerajaan yang dipamerkan kepada publik. Ketika Revolusi Prancis pecah pada 1789, Louvre dijadikan museum permanen. Pada 8 November 1793, pemerintah revolusi membuka Museum Louvre untuk umum. Koleksi Louvre bertambah banyak dengan sangat cepat.

FISIKAWAN Wilhelm Conrad Rontgen menjadi orang pertama yang meneliti sinar X. Penemuan Rontgen terjadi secara tidak sengaja di Wurzburg, Jerman, di sebuah laboratorium dia menguji apakah sinar katode dapat melewati gelas saat ia melihat cahaya yang datang dari dekat layar yang dilapisi zat kimia. Ia menjuluki cahaya itu sebagai sinar X karena belum diketahui sifatnya. Penemuan Rontgen diberi label sebagai keWIKIPEDIA ajaiban pengobatan dan sinar X dengan cepat menjadi alat diagnosis penting dalam pengobatan, yang membuat para dokter dapat melihat ke dalam tubuh manusia tanpa melakukan pembedahan. Pada 1897, sinar X pertama kali digunakan dalam pertempuran militer, yaitu pada saat Perang Balkan, untuk menemukan peluru dan tulang yang patah dalam tubuh pasien. Namun, ada efek buruk dari sinar X itu karena dalam beberapa tahun setelah penemuannya, para peneliti mulai melaporkan kasus-kasus kerusakan kulit setelah terekspose sinar X, dan pada 1904, asisten dari Thomas Edison, Clarence Dally, yang bekerja ekstensif dengan sinar X, meninggal akibat kanker kulit. Kematian yang disebabkan sinar X ini mulai ditanggapi serius para peneliti, tetapi mereka belum memahami penyebabnya. 8 November | History | BBC | Dok.mi

RABU, 8 NOVEMBER 2017

SELEBRITAS

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 16 ADINIA WIRASTI

PODIUM

Ekonomi bukan Angka

EBET

Suryopratomo

Dewan Redaksi Media Group PRESIDEN Ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie tidak pernah berubah prinsip. Dalam sesi Inspiring Knowledge Marketing Gathering Metro TV 2017 Kamis pekan lalu, ia menegaskan perlunya Indonesia membangun manusianya. Manusia Indonesia haruslah beriman, bertakwa, berpengetahuan, dan berbudaya. Habibie mengajak kita semua tidak terlalu terpukau kepada prediksi ekonomi Indonesia. Sering dikatakan, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2050 mendatang. â&#x20AC;&#x153;Untuk apa kita mencapai itu kalau kita tidak mampu membuat manusiamanusia Indonesia lebih cerdas, lebih berpengetahuan, menguasai teknologi, dan memahami budaya Indonesia sendiri?â&#x20AC;? kata Habibie penuh semangat. Presiden ketiga itu mengingatkan pesan yang dulu disampaikan Bung Karno. Negara kepulauan ini terbentang lebih panjang daripada New York sampai San Francisco di Amerika Serikat. Lautan yang ada di tengah Indonesia janganlah dilihat sebagai pemisah satu pulau dengan pulau yang lain, tetapi justru harus dilihat sebagai bagian yang mempersatukannya. Oleh karena itu, Habibie ingat betul apa yang dulu dikatakan Bung Karno agar anak-anak Indonesia menguasai udara dan lautan. Ia pun tergugah untuk mendalami ilmu aeronautika pada akhir 1940-an karena ingin menjadi bagian

yang bisa menyatukan Indonesia melalui penguasaan udara. Habibie menjelaskan ia bukanlah angkatan pertama yang dikirim sekolah oleh Bung Karno untuk menguasai bidang aeronautika. Ia angkatan keempat anak-anak Indonesia yang dikirim ke luar negeri setelah angkatan Surya Darma hingga Nurtanio. Namun, itu tidak cukup untuk membuat Indonesia mampu membangun industri dirgantara yang kuat. Oleh karena itu, ketika ia diminta Presiden Soeharto kembali ke Indonesia, Habibie meminta satu syarat, yakni pemerintah Orde Baru harus mau membangun industri strategis nasional mulai industri penerbangan, industri kapal laut, industri rekayasa, hingga industri dasar. Untuk bisa merealisasikan mimpi itu, kita harus melahirkan minimal 200 ribu insinyur yang ahli di bidang mereka. Mereka harus dikirim belajar keluar negeri agar menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan. Sayang, krisis ekonomi melanda Indonesia. Dana Moneter Internasional melarang pemerintah mendanai industri strategis. Anak-anak Indonesia yang hebat itu kemudian diambil negaranegara lain untuk membangun industri mereka. Menurut Habibie, kita harus membangun kembali anak-anak Indonesia yang hebat. Mereka harus kita persiapkan untuk membawa Indonesia terbang tinggi. Kita harus menjadi bangsa yang unggul melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak hanya cukup dibekali dengan pengetahuan, keimanan dan ketakwaan anak-anak Indonesia itu juga harus ditingkatkan. Dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang peduli kepada bangsa dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji seperti korupsi. Satu hal yang tidak boleh dilupakan ialah menanamkan nilai budaya dari bangsa ini. Budaya Indonesia tidak mengenal namanya perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan. Budaya

Indonesia tidak mengenal yang namanya diskriminasi. Keberagaman itu merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia karena saling menguatkan. Indonesia harus dibangun di atas pilar budaya yang sudah mengakar pada bangsa ini. Pesan yang disampaikan Habibie pantas menjadi renungan bersama karena kita sering alpa membangun manusia Indonesia. Kita begitu menggebu membangun tol, misalnya, tetapi lupa untuk mengedukasi bagaimana cara berkendara di tol yang seharusnya. Akibatnya, kita lihat tol tidak ubahnya seperti arena balapan. Kendaraan besar pun menguasai jalanan. Tidak usah heran apabila jalan yang seharusnya bebas hambatan sering mengalami kemacetan berjam-jam. Kita semua juga sering kagum dengan kemajuan sejak era Orde Baru yang membawa Indonesia menjadi negara industri baru. Gedung-gedung bertingkat menjadi wajah kota-kota besar. Namun, pendidikan 75% dari warga bangsa ini masih tingkat menengah pertama ke bawah. Dengan penguasaan teknnologi dan ilmu pengetahuan yang rendah, tidak usah heran apabila kita tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Kita baru bereaksi dan menggaungkan rasa nasionalisme ketika sumber daya alam itu mampu dieksplorasi orang asing dan menguntungkan mereka. Saatnya bagi kita untuk membangun kepercayaan diri dari bangsa ini. Kita mampu mengeksplorasi sumber daya alam yang ada bagi kesejahteraan bersama. Bukan seperti sekarang hanya dirasakan segelintir orang, sedangkan warga kebanyakan hidup dalam kemiskinan. Kita belum terlambat untuk melakukan investasi kepada manusia Indonesia. Ini penting agar tidak menjadi manusia yang serakah dan memikirkan diri sendiri saja. Iman, takwa, dan ilmu pengetahuan yang bertumpu kepada budaya Indonesia itulah yang harus jadi tujuan. Baru dari sanalah kita membangun ekonomi yang berkeadilan.

Hai Anak Muda Ayo ke Perpustakaan Membaca buku banyak manfaatnya karena pengetahuan dari bacaan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-sehari. DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com

KTRIS Adinia Wirasti, 30, mengaku punya kegelisahan tersendiri atas perilaku kaum muda yang menurutnya malas membaca buku dan kelewat gandrung mengisi waktu dengan remeh-temeh di media sosial. Misalnya, bergosip seputar kehidupan selebritas atau segudang aktivitas â&#x20AC;&#x2DC;klikâ&#x20AC;&#x2122; superfisial lainnya. Anak muda, kata perempuan yang namanya mulai dikenal lewat film Ada Apa dengan Cinta itu, perlu mengisi aktivitas di media sosial dengan halhal yang lebih bermanfaat seperti mempromosikan pentingnya membaca buku. â&#x20AC;&#x153;Anak-anak muda, kita semua, mari tampilkan pentingnya membaca. Ketika sudah membaca, bagikan (sharing) lewat media sosial yang kita punya daripada kita sibuk membaca komentar-komentar enggak jelas atau daripada kita komentar yang enggak jelas,â&#x20AC;? ucapnya saat diskusi Perpus Seru yang digelar Coca-Cola Foundation Indonesia bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI di gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (6/11). Menurutnya, membaca punya seabrek manfaat, seperti pengetahuan dan ide-ide baru yang bisa dipraktikkan dalam

kehidupan sehari-sehari. Ia mengaku lebih senang membaca buku maupun naskah cerita film dalam bentuk fisik ketimbang digital. Alasannya, ia merasa lebih dekat berinteraksi dengan isi tulisan tersebut dan bisa lebih luwes menambahkan catatan. Namun, pilihan buku dalam bentuk fisik atau digital, kata Adinia, ialah sekadar soal selera. Yang terpenting, generasi muda perlu banyak membaca. â&#x20AC;&#x153;Saat liburan saya pernah membawa tiga buku dan teman-teman bilang ngapain kamu bawa berat-berat begitu. Tipe saya begitu,â&#x20AC;? ujarnya.

Pergaulan sehat Ia juga mengatakan, anak muda era sekarang perlu mengubah gaya hidup dalam bergaul. Ia menilai kebiasaan generasi muda yang lebih sering berinteraksi melalui teknologi terbilang kurang sehat. Padahal, menurutnya, berkumpul dengan sesama melalui interaksi tatap muka bisa membawa dampak positif. Interaksi langsung, jelasnya, bisa membawa dampak positif secara psikologis dan bisa mendorong terciptanya hal-hal yang produktif melalui pertukaran ide. Tempat berkumpul produktif, tambahnya, tidak melulu harus di kafe atau mal. Bisa juga dilakukan di perpustakaan. Menurutnya, perpustakaan bisa menjadi tempat alternatif untuk bekerja bagi orangorang di bidang kreatif. (H-2) MI/ADAM DWI

PT Pertamina RU II Production Sungai Pakning mendampingi masyarakat di Sungai Pakning dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui alih fungsi lahan. Upaya tersebut juga diyakini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Bengkalis, Riau. â&#x20AC;&#x153;Sejak 2015, PT Pertamina RU II Sungai Pakning telah mendampingi masyarakat mencegah terjadinya karhutla melalui program pengembangan kawasan pertanian nanas terintegrasi. Dua tahun berselang, lahan pertanian nanas berkembang 4,5 Ha dengan potensi pendapatan Rp 20 juta per bulanâ&#x20AC;?, ungkap Ge-

neral Manager PT Pertamina RU II Otto Gerentaka di kompleks PT Pertamina RU II Sungai Pakning, Bengkalis, Riau, dalam Sarasehan Lingkungan Hidup yang digelar Selasa (17/10). Ia menjelaskan karhutla yang paling diingat masyarakat terjadi pada 2010-2015 dan resiko bencana itu selalu mengancam masyarakat. Untuk mencegah, PT Pertamina RU II Sungai Pakning pun melakukan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat dalam mitigasi melalui program pemberdayaan masyarakat peduli api dan pengembangan kawasan pertanian nanas

terintegrasi. Dalam praktiknya, PT Pertamina RU II Sungai Pakning menggandeng LPPM Universitas Sebelas Maret dan kelompok tani di wilayah Bukit Batu, Bengkalis, Riau. Hasilnya, lahan seluas 4,5 Ha yang digarap 10 petani mampu menghasilkan panen sebanyak 30.000 buah dengan kualitas nanas grade A-B 85%. dari hasil panen tersebut, petani mengantongi keuntungan hingga Rp 17 juta. â&#x20AC;&#x153;Hingga saat ini, budidaya tanaman produktif cukup menjanjikan dan tahun depan diproyeksikan luas lahan akan tambah hingga menjadi 15 Haâ&#x20AC;?, ujarnya.

Ciri Khas Menurut dia, pertanian nanas bukan hanya bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, namun juga mencegah karhutla. Selain itu, hasil olahan pertanian nanas juga menjadi ciri khas produk pertanian di Bukit Batu, Bengkalis. â&#x20AC;&#x153;Pertamina berharap muncul sentra pertanian nanas gambut yang dapat menjadi ciri khas Bengkalisâ&#x20AC;?, pungkasnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, M.R. Karliansyah, mengapresiasi langkah Pertamina yang melaksa-

nakan program CSR berbasis lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Program ini, lanjut Karliansyah, menjadi solusi atas permasalahan yang ada dan patut direplikasi di daerah-daerah lain dengan masalah dan potensi yang mirip dengan Sungai Pakning. Di tempat yang sama, Ketua Kelompok Tani Tunas Makmur, Samsul, mengamini manfaat program yang digagas Pertamina telah banyak memberikan dampak positif kepada masyarakat. Selain itu, program ini juga memotivasi masyarakat untuk lebih meningkatkan nilai manfaat lahan gambut. Samsul mengatakan, berkat ban-

tuan Pertamina dalam hal mesin pengolahan nanas, saat ini nanas yang dihasilkan tidak langsung dijual, namun diolah dahulu menjadi aneka produk nanas seperti keripik, selai, wajik, dodol dan sirup nanas untuk mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Keripik Nanas Gambut dan Manisan menjadi produk unggulan wilayah Sungai Pakning. â&#x20AC;&#x153;Kami bersyukur bencana yang dulu menimpa masyarakat pada tahun 2010-2014 kini bisa dikelola menjadi harapan kesejahteraan bagi masyarakat melalui kegiatan pertanian dan pengolahan nanasâ&#x20AC;?, kata Samsul. (Cah/S2-25)

RABU, 8 NOVEMBER 2017

HALAMAN 17

HLM 18 Jonan Lempar Ide Kompor Listrik

HLM 25 Banjir Mulai Datang

HLM 28 Pekan Penentuan Berebut Tiket Tersisa

EKONOMI Pelaporan SPT Kelak Bisa lewat Go-Jek

MI/ BARY FATHAHILAH

PEMBUKAAN BAZAR GEMAR IKAN: Pengunjung memilih aneka kuliner yang terbuat dari ikan saat acara bazar Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam

kampanye Gemar Ikan di Lippo Mall Kemang, Jakarta, kemarin. Acara tersebut berisi aneka produk perikanan dan kuliner yang terbuat dari ikan yang berlangsung pada 7-12 November 2017.

Investasi untuk air minum dan sanitasi memang tidak sedikit dan tidak bisa hanya mengandalkan donasi. ADHI M DHARYONO

Adi@mediaindonesia.com

EHUBUNGAN dengan terbatasnya anggaran pemerintah dan pentingnya meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur, pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting untuk dapat didorong melalui alternatif pembiayaan lain, salah satunya melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS). Berdasarkan pertimbangan itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mendorong investasi bersama yakni kombinasi investasi komersial dengan donasi yang dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur dasar, seperti meningkatkan akses dan memperbaiki kualitas air minum dan sanitasi. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan investasi untuk air minum dan sanitasi memang tidak sedikit dan tidak bisa hanya mengandalkan donasi yang tentunya terbatas ataupun investasi komersial yang juga mengharapkan imbal hasil tertentu. “Jadi, yang kemudian kami pikirkan ialah bagaimana agar pencapaian target tercapai dengan resources yang ada. Solusinya ya dicampur, yang dana hibah donasi dengan investasi

Sinergi Membangun Infrastruktur yang sifatnya lebih komersial,” ujar Bambang seusai menghadiri Konferensi Sanitasi dan Air Minum (KSAN) 2017 di Jakarta, kemarin. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, akses air minum dan sanitasi ditargetkan bisa mencapai 100%. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat akses air minum di Indonesia mencapai 70,97% dan sanitasi mencapai 62,14%. Sebelumnya, Bambang juga sem-

pat membahas skema pembiayaan blended finance bersama Presiden Joko Widodo untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan menggunakan skema blended finance yang melibatkan pihak swasta untuk mencapai SDGs, besarnya dana proyek bertujuan sosial dapat menjadi ringan karena investasi bersama. Bambang menyebut potensi donasi juga tidak hanya terbatas di dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. A-

Masyarakat Bisa Cek Silang Nomor yang Didaftarkan KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika menjamin keamanan data nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) dari penyalahgunaan pihak lain yang melakukan registrasi ulang kartu seluler dengan mengunakan NIK atau KK orang lain. Masyarakat bisa mengecek ke o p e ra t o r a p a k a h N I K y a n g dimilikinya dipergunakan untuk mendaftar oleh nomor telepon seluler yang bukan miliknya. Bila ternyata ada nomor yang tidak menjadi miliknya, masyarakat bisa

meminta ke operator untuk mengeluarkan dari daftar yang sudah teregistrasi (unreg). “Kalau misalnya ingin mengetahui NIK saya digunakan berapa nomor, tinggal kirim ke nomor SMS tertentu menggunakan format yang telah disediakan operator. Dari situ akan ketahuan nomor NIK yang ada telah dipakai untuk nomor mana saja,” kata Direktur Jenderal PPI Kemenkominfo Ahmad M Ramli dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Jakarta, kemarin.

Fasilitas pengecekan itu baru akan tersedia pada pertengahan November ini. Untuk unreg harus datang ke operator. Fasilitas pengecekan itu baru akan tersedia pada pertengahan November ini. Masyarakat harus datang

palagi jika dikaitkan dengan SDGs. Saat ini cukup banyak donasi yang terkait dengan SDGs ataupun lebih spesifik untuk mengatasi isu seperti perubahan iklim. “Itu yang mau kita manfaatkan dan kita gabungkan supaya lebih besar manfaatnya terhadap masyarakat,” ujar Bambang.

Kredit sindikasi Terkait dengan pembiayaan infrastruktur, PT Waskita Karya (persero) Tbk kemarin mendapat kredit sindikasi senilai Rp5,14 triliun untuk modal kerja pembangunan proyek Tol Jakarta Cikampek II Elevated. Pemberi kredit sindikasi itu merupakan sinergi empat bank, yaitu PT Bank Mandiri (persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank of TokyoMitsubishi UFJ, dan PT Bank CIMB Niaga. Tol Jakarta-Cikampek II memiliki panjang 36 km. Proyek yang mulai dibangun sejak triwulan II 2017 itu ditargetkan beroperasi pada 2019. “Dengan ditandatanganinya pemberian plafon kredit, tentunya semakin mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan proyek ini dan akan menopang kinerja Waskita, baik operasional maupun finansial,” ungkap Direktur Keuangan PT Waskita Karya, Tunggul Rajagukguk, dalam keterangan resminya, kemarin. (Try/E-2)

ke gerai operator untuk melakukan unreg apabila menemukan nomor tidak dikenal yang didaftarkan menggunakan NIK-nya. Di sisi lain, antusiasme masyarakat untuk melakukan registrasi ulang nomor telepon seluler cukup besar. Hal itu terlihat dari jumlah yang berhasil registrasi telah mencapai 54 juta dari 310 juta nomor yang ada di Indonesia. “Itu baru dalam jangka seminggu sehingga kami optimistis bahwa sebelum Februari 2018 sudah tuntas,” ungkapnya. D i r j e n D u kc a p i l Ke m e n d a g r i Zudan Arif mengapresiasi antusiasme masyarakat untuk menyukseskan program tersebut. “Inilah program Indonesia menuju single identity number, dan kami optimistis sekali bisa sukses,” ujar Zudan. (Ths/E-1)

PERKEMBANGAN industri teknologi finansial (tekfin) di Tanah Air semakin pesat. Hal itu mendorong pemerintah untuk mengumpulkan pandangan pelaku bisnis di jalur tersebut dalam mewujudkan revolusi digital yang berdampak pada ekonomi nasional. Salah satu yang diundang menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani ialah CEO Go-Jek Nadiem Makarim. “Kami berbicara bagaimana ke depannya (industri) tekfin di Indonesia. Dari sisi macro picture-nya seperti apa, dengan revolusi digitalnya seperti apa, dan bagaimana behaviour konsumen di negara-negara lain,” ujar Nadiem seusai bertemu Menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, kemarin. Menurut Nadiem, revolusi digital semestinya berjalan menyeluruh ke berbagai lapisan dan sektor. Jika semua masyarakat memiliki akses terhadap keuangan inklusif yang optimal, kata dia, taraf ekonomi berpotensi meningkat. Seperti diketahui, aplikasi Go-Jek yang semula fokus melayani jasa layanan ojek berbasis aplikasi daring kini sudah diperkaya dengan beragam fitur. Dengan jumlah pengunduh mencapai 55 juta orang, Go-Jek menurut pandangan Kemenkeu dapat menjadi agen pajak melalui penyedia jasa

aplikasi (application service provider/APS). Ke depan, masyarakat bahkan bisa melakukan registrasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) sekaligus pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak melalui aplikasi Go-Jek. “Sehingga Go-Jek ini akan menjadi salah satu agen pajak kita. Nanti dari sisi aturan kami akan lihat. Aturan harusnya enggak ada masalah, begitu juga dari sisi teknologi,” ungkap Direktur Tranformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak Iwan Djuniardi. Sejauh ini, Bank Indonesia selaku pengawas sistem pembayaran tengah menyiapkan aturan terkait dengan tekfin. Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo, mengatakan aturan itu akan keluar setidaknya Juli tahun depan. “Untuk peraturannya sedang kita finalisasi, tapi enggak sampai ulang tahun (BI) sudah keluar itu,” ujar Pungky di Jakarta, kemarin. Aturan tersebut nantinya akan fokus mengatur keamanan konsumen dan regulatory sandbox yang berperan sebagai laboratorium penguji bagi calon pebisnis yang akan membuat produk tekfin. (Tes/ Nyu/E-2)

BI Ikut Kembangkan Ekonomi Syariah BANK Indonesia (BI) kembali menggelar Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF). Acara tahunan yang diadakan pada 7-11 November 2017 itu mengusung tiga bidang yang menjadi fokus utama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi menyebutkan ketiga bidang yang diangkat meliputi penguatan sektor ekonomi syariah, peningkatan efisiensi di pasar keuangan syariah, dan penguatan fungsi riset dan edukasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. “ISEF 2017 merupakan event ekonomi dan keuangan syariah terbesar dan terdepan di Indonesia yang mengintegrasikan pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah,” kata dia di Grand City Convention Center, Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Dalam pembukaan ISEF, Rosmaya menegaskan ekonomi dan keuangan syariah bukan sekadar konsep eksklusif bagi umat Islam. Menurutnya, konsep tersebut bisa melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

“Nilai-nilai dan prinsipprinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, serta kebersamaan dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya titipan Allah,” jelas dia. Penyelenggaraan ISEF kali ini menjadi momentum kolaborasi antara Bank Indonesia dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Bappenas, Kemenkeu, OJK, LPS, Kemenkop UKM, Kementerian BUMN, DSN MUI, Kemenko Perekonomian, Kemenag, Pemprov Jawa Timur, serta lembaga terkait lainnya. Kolaborasi penyelenggaraan ISEF 2017 sesuai dengan tema yang diangkat, yakni Fostering inclusive economic growth and improving resiliency through closer collaboration and coordination. Kegiatan ISEF 2017 didahului Festival Syariah (Fesyar) yang dilaksanakan di tiga wilayah utama ekonomi syariah lainnya, yaitu Makassar (25-27 Agustus 2017), Bandung (13-15 September 2017), dan Medan (6-8 Oktober 2017). (MTVN/ Nda/E-2)

ANTARA/PUSPA PERWITASARI

JARINGAN TELEKOMUNIKASI XL-HPI: Direktur/Chief of

Service Management Oﬃcer of XL Axiata Yessie D Yosetya (kiri) bertukar nota kesepakatan dengan Chief Executive Oﬃcer of PT Hartono Plantation Indonesia (HPI) Iwan Suhardjo terkait dengan kerja sama pembangunan jaringan telekomunikasi di Jakarta, kemarin. Kerja sama tersebut dilakukan untuk membangun jaringan telekomunikasi dan data di kawasan perkebunan sawit HPI.

RABU, 8 NOVEMBER 2017

SEKTOR RIIL

Jonan Lempar Ide Kompor Listrik

SEKILAS

Kementan Antisipasi Ancaman Paceklik MENTERI Pertanian mengungkapkan akan ada 7 juta ton padi yang siap dipanen pada November tahun ini. Angka itu datang dari total luas tanam padi untuk periode tiga bulan sebelumnya yang tidak kurang dari 1 juta hektare (ha) setiap bulannya. “Ini adalah strategi, menggenjot produksi di bulan November untuk akhir tahun dengan melakukan pola tanam terpadu di Juli, Agustus, dan September. Dulu pada periode itu hanya tanam 500 ribu ha setiap bulannya, sekarang tidak boleh tanam di bawah 1 juta hektare,” kata Amran saat meninjau kegiatan panen di Desa Waru, Karang Anyar, Jawa Tengah, kemarin. Dengan total produksi 7 juta ton, lanjut Amran, akan ada 3,5 juta ton beras yang siap memenuhi pasar pada bulan ini. Jumlah tersebut jauh di atas kebutuhan konsumsi beras yang hanya 2,6 juta per bulan. “Ada surplus 900 ribu ton sehingga tidak ada penceklik dan harga stabil,” jelas Mentan. (Pra/E-1)

Biaya penggunaan kompor listrik lebih murah 50% ketimbang elpiji 3 kilogram. FETRY WURYASTI

fetry@mediaindonesia.com

ENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terus mendorong pemanfaatan energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah mendorong penggunaan motor listrik yang diklaim lebih hemat energi dan ramah lingkungan, kini giliran kompor (induksi) listrik yang disodorkan Jonan sebagai solusi penekan pemakaian elpiji yang kian hari kian mahal karena masih bergantung pada impor. Saat berada di Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin, Jonan mengatakan hampir 4,5 juta ton elpiji 3 kg berasal dari impor. Itu karena gas yang dimiliki lapangan gas Indonesia ialah gas kering yang tidak bisa dikonversi menjadi elpiji. Oleh harena itu, harganya relatif lebih mahal dan mem-

Trada Alam Diversifikasi Usaha PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) akan melakukan diversifikasi bisnis ke sektor energi dalam rangka meningkatkan kinerja lebih baik dan memberi nilai tambah bagi pemegang saham. Direktur Utama TRAM Soebianto Hidayat di Jakarta, kemarin, mengatakan perseroan berkomitmen meningkatkan kinerja setelah merampungkan proses akuisisi dua perusahaan energi dan jasa pendukung guna mendiversifikasi bisnis dari sebelumnya jasa transportasi laut. “Akuisisi perusahaan energi diharapkan menjadi tahap awal bagi kami dalam menerapkan strategi bertumbuh yang akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi kami dan seluruh pemegang saham,” ujarnya. Ia mengemukakan proses akuisisi dua perusahaan sektor pertambangan, energi, dan jasa pendukungnya itu meliputi perusahaan tambang batu bara PT Gunung Bara Utama (GBU) secara tidak langsung melalui pemegang saham PT Semera Infra Energi dan PT Black Diamond Energi. (Ant/E-1)

ANTARA/AHMAD SUBAIDI

KELISTRIKAN KEK MANDALIKA: Petugas melakukan perawatan jaringan listrik

di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Desa Kuta, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, kemarin. PLN membangun kelistrikan secara bertahap untuk mendukung KEK Mandalika, dengan tahap awal pembangunan gardu induk berkapasitas 30 megavolt ampere (MVA) di daerah Kuta.

bebani masyarakat serta pemerintah yang memberikan subsidi. Ditambah lagi, Pertamina sebagai BUMN yang ditugasi menyalurkan elpiji 3 kg tidak leluasa menetapkan harga sesuai keekonomian. Karena itulah Jonan melemparkan gagasan kompor listik. “Kalau nanti menjadi (kompor) listrik, kira-kira biayanya hanya 50%-60% dari kalau gunakan elpiji 3 kg,” ujar Jonan. Permasalahan saat ini, kebutuhan daya untuk kompor induksi tenaga listrik cukup besar. Jadi, agar bisa menggunakan kompor induksi itu, daya listrik di rumah pelanggan harus besar. Jonan mengusulkan agar PLN pada saatnya nanti menghilangkan saja kelas golongan yang ada selama ini dari 450 VA, 900 VA, 1.500 VA, dan 2.200 VA. “Mungkin sekalian saja di 4.400 VA atau 13.200 VA, atau istilahnya yang lain loss stroom. Kalau ini jalan, mungkin PLN akan kenalkan kompor induksi atau kompor listrik,” jelasnya.

Perlu standardisasi Dalam menanggapi usulan Jonan itu, Direktur Eksekutif Institute Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa

meminta pemerintah meningkatkan standardisasi dan sosialisasi kompor listrik sebelum kebijakan itu dijalankan. Fabby pun mengingatkan bahwa saat ini harga kompor listrik masih relatif mahal sehingga harus diperhitungkan. “Ya memang menggunakan kompor listrik lebih efisien jika dibandingkan dengan elpiji, tetapi harga kompor listrik juga tidak murah,” terang Fabby saat dihubungi. Ia menjelaskan dampak lain yang dapat timbul dari penggunaan kompor bertenaga listrik itu dapat meningkatkan konsumsi listrik. Dengan begitu, pemasukan terhadap PLN akan meningkat. “Saya kira kalau orang beralih ke kompor listrik, permintaan listrik jadi lebih tinggi. Yang bakal untung PLN,” katanya. Meski begitu, lanjut dia, emisi kompor listrik lebih tinggi daripada gas apabila melalui pengantar batu bara. Karena itu, pemerintah perlu memastikan emisi dari kompor listrik bisa lebih ramah lingkungan. ”Kalau kompor listriknya menggunakan batu bara, emisi GRK bakal naik jika dibandingkan dengan emisi GRK dari gas,” jelasnya. (Cah/E-1)

PLN Perkuat Pasokan Setrum Jakarta-Banten PT PLN (persero) membangun saluran kabel tegangan tinggi 150 kilovolt (kv) Cikupa-Curug sepanjang 19 kilometer sebagai upaya meningkatkan kualitas ketenagalistrikan khususnya di Tangerang, Banten. “Proyek ini sangat stra-tegis karena merupakan awal proyek besar PLN dan sudah ditunggu untuk memberi layanan kepada pelanggan agar listriknya tak lagi matihidup,” kata Direktur Regional Jawa Bagian Barat PT PLN Haryanto WS di Tangerang, Banten, kemarin. Dikatakan Haryanto, proyek itu juga menjadi bagian dari pembangunan sistem looping g saluran udara tegangan

ekstra tinggi (SUTET) 500 kv Balaraja-Durikosambi. Saluran kabel tegangan tinggi (SKTT) 150 kv CikupaCurug memiliki peran untuk evakuasi daya pembangkit di sisi barat Jawa menuju sistem Jakarta dan Banten sebagai upaya penguatan sistem kelistrikan di dua wilayah tersebut. Pembangunan itu untuk menyalurkan energi listrik dari Gardu Induk Cikupa ke Gardu Induk Curug dengan tujuan memperbaiki mutu, keandalan dan fleksibilitas operasi, juga penyaluran tenaga listrik ke konsumen dengan merekonfigurasi single pi menjadi double pi untuk suplai listrik ke Gardu Induk

Curug. “Pembangunan ini diharapkan dapat mengantisipasi pertambahan kebutuhan listrik di Tangerang serta meningkatkan rasio elektrifikasi di Banten,” ujarnya. Proyek ini, kata dia, merupakan wujud PLN Regional Jawa Bagian Barat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastrukrur ketenagalistrikan, khususnya di Tangerang. PLN, imbuh Haryanto, saat ini terus mempercepat penyelesaian sejumlah proyek kelistrikan di berbagai daerah agar dapat selesai tepat waktu sehingga segera bisa dinikmati masyarakat. (Cah/ Ant/E-1)

BURSA & KEUANGAN IHSG

Nymex 55,64 54,30

54,15 54,38

57,35

54,54

31/10 1/11 2/11 3/11 6/11 7/11

6.038,14 6.005,78

Emas

Dow Jones 6.039,54

6.031,10

6.060,45

23.457,00

6.050,82

31/10 1/11 2/11 3/11 6/11 7/11

23.539,19

23.435,01

1.278,62

23.539,19

23.348,74

31/10 1/11 2/11 3/11 6/11 7/11

1.273,85

Rupiah/Euro

Rupiah/US$

23.548,42

13.479

1.276,44

1.270,08 1.274,63 1.271,51

31/10 1/11 2/11 3/11 6/11 7/11

13.614 13.534

13.511

RABU, 8 NOVEMBER 2017

15.753

13.478

15.817 15.894

13.533

31/10 1/11 2/11 3/11 6/11 7/11

Rupiah/Yen

15.872

31/10 1/11 2/11 3/11 6/11 7/11

119,1 118,8

15.798

15.895

119,0

119,9 119,7 120,6

31/10 1/11 2/11 3/11 6/11 7/11

Penurunan Cadangan Devisa masih Aman BI melihat penurunan cadangan devisa masih mendukung ketahanan sektor eksternal dan pertumbuhan ekonomi. TESA OKTIANA SURBAKTI tesa@mediaindonesia.com

ANK Indonesia (BI) mengungkapkan jumlah cadangan devisa turun US$2,9 miliar menjadi US$126,5 miliar di akhir Oktober 2017. Penurunan jumlah cadangan devisa dipicu penggunaan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. BI menjelaskan cadangan devisa juga menurun lantaran berkurangnya penempatan valuta asing dari dana perbankan di BI untuk pembayaran valas penduduk. “Meski lebih rendah ketimbang akhir September 2017 yang sebesar US$129,4 miliar, jumlah itu cukup untuk membiayai 8,6 bulan impor atau 8,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman melalui publikasi resmi bank sentral, di Jakarta, kemarin. Bank sentral melihat cadangan devisa itu mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Ag u s m a n m e n g a t a k a n BI akan terus menjaga kecukupan cadangan devisa guna mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Hal itu didukung kondisi perekonomian domestik yang tetap positif, kinerja ekspor yang membaik, dan pasar keuangan global yang kondusif. Senada dengan itu, ekonom DBS Gundy Cahyadi menyatakan penurunan cadangan devisa masih positif. “Po-

sisi cadev (cadangan devisa) US$126,5 miliar itu sebenarnya jauh lebih baik dari perkiraan. Semula kita perkirakan Indonesia comfortable di US$110 miliarUS$115 miliar,” ujar Gundy seusai analyst meeting dengan Kemenkeu, kemarin. Gundy pun menilai sampai akhir tahun posisi cadangan devisa bergerak di kisaran US$120 miliar-US$125 miliar. “Sampai akhir tahun tidak ada perubahan terlalu drastis, mungkin sekitar US$120 miliar-US$125 miliar. Agak turun karena dari segi capital market itu uncertaintynya masih banyak masuk di 2018,” tukasnya.

Rupiah menguat Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, kemarin petang, bergerak menguat 46 poin menjadi 13.478 dari posisi 13.524 per dolar AS. Analis dari PT Platon Niaga Berjangka Lukman Leong mengatakan data ekonomi nasional yang dinilai cukup baik menjadi salah satu faktor penopang pergerakan rupiah terhadap dolar AS di pasar valas domestik. “Data ekonomi Indonesia yang telah dirilis masih cukup bagus, itu mendukung rupiah,” ujarnya. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III 2017 sebesar 5,06% (yoy) atau secara kumulatif dari awal tahun hingga akhir kuartal III dari periode sama tahun lalu yang sebesar 5,03%. Lukman menambahkan apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga tak lepas dari intervensi BI agar fluktuasinya stabil sehingga tidak membuat pelaku pasar keuangan di dalam negeri khawatir di tengah potensi kenaikan suku bunga acuan AS pada akhir tahun ini. Di sisi lain, IHSG Bursa Efek Indonesia, kemarin, ditutup menguat seiring dengan fundamen ekonomi nasional yang baik. IHSG BEI ditutup menguat 9,63 poin atau 0,15% menjadi 6.060,45. Adapun kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak naik 2,87 poin (0,28%) menjadi 1.010,09. (Ant/E-3)

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PT GEOSERVICES mengundang perusahaan Indonesia yang memilik kapal berbendera Indonesia yang memiliki spesifikasi Electromagnetic untuk berpartisipasi dalam pekerjaan berikut: Survey umum Controlled Source Electromagnetic PERSYARATAN: Golongan : Besar Bidang S KT MI GAS : Jasa Non Konstruksi Sub Bidang Survei Seismik Electromagnetic Lingkup Kerja : Survey umum Controlled-Source Electromagnetic (CSEM) di wilayah offshore Papua Barat – Laut Arafura selama bulan Desember 2017 SPESIFIKASI KAPAL DAN PERALATAN SURVEY: Kapal survey merupakan kapal yang didesain khusus untuk melakukan survey marine Controlled-Source Electromagnetic (CSEM) dengan metoda seabed survey, dan memiliki spesifikasi antara lain: - Mempunyai Peralatan Penerima Sinyal Electromagnetis (Controlled-Source Electromagnetic/CSEM) – Seabed Receivers – dengan kemampuan membawa minimal 100 buah peralatan penerima - Peralatan Pemancar Sinyal Electromagnetics (Controlled-Source Electromagnetic /CSEM) - Transmiter – (Source) dan Antena dengan kekuatan gelombang electromagnetic sebesar 7200 Amps - Peralatan Pemprosesan Sinyal Electromagnetic – On board signal processing - Memiliki tempat penyiapan peralatan yang tertutup, serta memiliki pintu akses di samping kapal untuk meletakkan dan mengambil peralatan penerima Perusahaan yang berminat diminta mendaftar dengan menyampaikan surat permohonan untuk mengikuti pekerjaan ini dengan melengkapi nama perusahaan dan spesifikasi teknikal lengkap dari kapal berbendera Indonesia. Pendaftaran dapat dilakukan Tanggal : Rabu, 08 November 2017 sampai dengan hari Jumat, 10 November 2017 Jam : Jam 09:00 – 16:00 Tempat : Jalan Setiabudi 79-81, Bandung 40153 Telpon (022) 203 1316 Facsimile (022) 203 1198

ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA

BUKA PERDAGANGAN SAHAM: Menteri ESDM Ignasius Jonan memberikan paparan seusai membuka perdagangan saham bersama Ikatan Alumni Universitas

Airlangga di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, kemarin. Selain untuk membuka perdagangan saham dan bertemu dengan Ikatan Alumni Universitas Airlangga, Menteri Jonan juga memberikan gambaran tentang besarnya pendapatan sektor energi Indonesia.

Perusahaan Energi Didorong Melantai di Bursa MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mendorong perusahaanperusahaan energi yang ada di Indonesia untuk mencatatkan saham mereka di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain menciptakan akutabilitas yang transparan, khususnya dalam hal perpajakan, kontribusi perusahaan-perusahaan energi tersebut dapat membuat pasar modal Indo-

nesia lebih menarik. Terlebih, banyak perusahaan energi di Indonesia yang memiliki transaksi bisnis sangat besar. Jonan mencontohkan Pertamina yang memiliki topline sales dalam setahun Rp700 triliun-Rp800 triliun. “Kalaupun digabung semua bank, revenue mereka tidak ada yang sebesar itu,” tutur Jonan. Kedua, PLN yang memiliki nilai bisnis Rp300 miliar-Rp350

triliun dalam setahun, serta ketiga SKK Migas yang dalam setahun bisnisnya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun. “Bila ketiga ini dijumlah saja sudah tembus hingga Rp1.600 triliun. Belum lagi pertambangan umum, mineral batu bara, serta mineral logam, kira-kira bisa berkontribusi Rp420 triliun. Jadi total industri energi di Indonesia saja bisa mencapai Rp2.000 triliun

lebih, mewakili hampir 17%18% terhadap GDP nasional,” ungkap Jonan. Di sisi lain, kata Jonan, jika dilihat, lebih dari 600 perusahaan tambang dunia tidak banyak tercatat di BEI, kecuali mereka yang sudah menjadi perusahan Indonesia, seperti Adaro dan Indika Energi. Itu sebabnya, Jonan mendorong perusahaan-perusahaan energi seperti Pertamina dan

PLN untuk bisa listing di BEI. Apabila mereka sudah listing, akan menghasilkan nilai yang sangat besar. “Saya juga berharap nantinya perusahaan ekstraktif banyak mencatatkan (di bursa) dan bisa lebih terbuka. Kami dorong agar transparansi ini berperan penting. Jadi, masalah pembayaran pajak serta akuntabilitas bisa lebih baik,” pungkas Jonan. (Try/E-3)

OJK Kaji Model Hukuman bagi Investor Nakal DIREKTUR Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hamdi Hassyarbaini mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini tengah mengkaji model hukuman bagi pelaku kecurangan transaksi saham agar pelaku jera. “Berkaca pada berbagai kejadian sebelumnya, hukuman administrasi berupa denda belum membuat investor na-

kal jadi jera. Kami minta OJK meniru penerapan hukuman yang dilakukan otoritas pasar modal Amerika Serikat (AS) untuk penanganan investor nakal,” ujar Hamdi di Gedung BEI, Jakarta, kemarin. Hamdi menyatakan saat ini di Indonesia, hukuman tidak dikaitkan dengan keuntungan, dan pelaku kecurangan baik emiten, investor, maupun anggota bursa hanya didenda.

“Berbeda dengan di AS, otoritas pasar modal AS tidak segan menarik keuntungan dari investor dan denda yang membuat investor bangkrut. Keuntungan yang diperoleh di pasar diambil balik plus denda. Itu yang mesti kita tiru.” Kebijakan seperti otoritas modal AS itu, jelas Hamdi, sebenarnya sudah diutarakan kepada otoritas terkait, dalam hal ini OJK. “Mungkin jumlah

denda tidak sebesar di Amerika Serikat sana,” tuturnya. Namun, jelas Hamdi, otoritas di AS memiliki wewenang yang besar untuk menelusuri investor nakal. Bahkan, hingga tindakan penyadapan telepon untuk mendapatkan fakta dan informasi lebih konkret. “Di AS, OJK-nya itu punya wewenang menyadap telepon orang kalau bocorin informasi. Di Indonesia, OJK tidak

memiliki wewenang itu. Jadi, bila orang kasih informasi di kafe, tidak memiliki bukti baik potret atau rekaman,” pungkas Hamdi. Saat ini BEI sudah melaporkan pelanggaran yang dilakukan investor nakal kepada OJK. Jumlahnya mencapai belasan dengan bentuk pelanggaran antara lain insider trading, marking the close, dan menggoreng saham. (Try/E-3)

RABU, 8 NOVEMBER 2017

KESEHATAN

Raba Nadi, Hindari Stroke Kampanye Menari

Sekitar 40% dari penderita fibrilasi atrium baru terdeteksi mengidap penyakit tersebut setelah mengalami stroke. ENI KARTINAH

eni@mediaindonesia.com

INGGU (8/10) sore menjadi saat yang tak terlupakan bagi Arya, 55, dan keluarganya. Saat menyetir mobil keluar dari parkiran sebuah mal bersama istri dan kedua anaknya, tiba-tiba lengan kirinya lemas tak bertenaga. Beruntung sang istri, Fitriana, 50, sigap. Dengan bantuan beberapa orang ia memindahkan sang suami ke bangku belakang, mengambil alih kemudi, lalu segera menuju rumah sakit. “Saya pilih nyetir sendiri karena kalau panggil ambulans takutnya kelamaan,” kata Fitriana. Tim dokter segera turun tangan. Diagnosisnya, stroke. “Bersyukur kami tidak terlambat. Saya bisa mendapat penanganan tepat, hasilnya bagus, sekarang tinggal menjalani kontrol dan fisioterapi lanjutan,” timpal Arya. Satu ‘keuntungan’ dari kejadian tersebut, sambung Arya, ada kelainan dalam dirinya yang selama ini tak terdeteksi akhirnya bisa ketahuan. “Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, dokter menyimpulkan saya kena stroke karena kelainan irama denyut jantung. Memang, selama ini saya merasa jantung saya kadang dug-dug-dug cepat, tapi hanya sesaat dan enggak ngefek apa-apa,

jadi saya biarkan. Rupanya yang seperti itu tidak boleh diabaikan,” tutur pegawai swasta itu. Kelainan irama denyut jantung (aritmia) seperti yang dialami Arya memang bisa berujung pada stroke. Dokter pakar aritmia, Prof dr Yoga Yuniadi SpJP(K), menjelaskan, salah satu kelainan irama jantung yang kerap terjadi di masyarakat ialah fibrilasi atrium. “Fibrilasi atrium merupakan kelainan irama jantung berupa detak jantung yang tidak regular, sering dijumpai pada populasi di dunia dan di Indonesia. Namun, sangat

disayangkan pengetahuan dan kepedulian tentang fibrilasi atrium sampai saat ini masih rendah,” ujar guru besar ilmu kardiologi dan kedokteran vaskular Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu pada temu media membahas fibrilasi atrium di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta, Oktober lalu. Fibrilasi atrium, lanjutnya, dapat menyebabkan timbulnya bekuan darah di jantung karena denyut jantung yang tidak teratur membuat sirkulasi darah dalam jantung tidak normal, cenderung berputar-putar

sehingga darah lebih mudah menggumpal. “Paling sering, bekuan itu terjadi pada bagian yang disebut kuping jantung.” Bila bekuan itu terbawa aliran darah dan tersangkut menutup pembuluh darah di otak, terjadilah stroke. “Penderita fibrilasi atrium memiliki risiko 5 kali lebih tinggi untuk mengalami stroke daripada orang tanpa kelainan itu.” Sayangnya, lanjut Yoga, banyak penderita fibrilasi atrium yang baru ketahuan mengidap kelainan tersebut setelah telanjur mengalami stroke. Seperti kasus Arya terse-

but. “Sekitar 40% dari penderita fibrilasi atrium mengalami stroke sebagai gejala awal,” kata dokter RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita itu. Stroke pada penderita fibrilasi atrium memiliki ciri khusus, seperti memiliki tingkat keparahan yang tinggi, bersifat lama, dan sering berulang. “Kelumpuhan merupakan bentuk kecacatan yang sering dijumpai pada kasus stroke dengan fibrilasi atrium. Rata-rata, 50% pasien yang terkena stroke ini akan mengalami stroke kembali dalam jangka waktu satu tahun.”

I N F O S E H AT

Terapi Antiaging bukan sebatas Perawatan Kulit TERAPI antiaging kerap diidentikkan dengan perbaikan penampilan semata, seperti mengatasi keriput dan kekenduran di kulit. Padahal, tujuan dan manfaat terapi tersebut lebih luas, yakni memperbaiki kualitas kehidupan secara keseluruhan. “Sebab, penuaan tidak hanya terjadi pada kulit, tetapi juga pada seluruh organ tubuh,” ujar dokter pakar antiaging medicine dan seksologi, Haekal Yassier Anshari, saat dijumpai di DH Clinic, Jakarta, pekan lalu. Menurut dia, munculnya keriput hanyalah sebagian dari dampak penuaan. Dampak lainnya seperti tubuh menjadi lebih lemah, cepat lelah, massa otot berkurang, massa lemak bertambah, sering nyeri otot, dan gairah seksual berkurang. Selain itu, pada psike timbul gangguan mood, sulit konsentrasi, sulit tidur, mudah tersinggung, dan gairah hidup menurun. “Orang, terutama perempuan, kadang lebih mencemaskan keriput di kulit. Sementara itu, gejala lain yang sebenarnya tidak kalah penting terabaikan, atau tidak dipahami sebagai dampak penuaan,” kata dokter lulusan studi magister antiaging medicine Universitas Udayana, Bali itu. Banyak orang berpendapat penuaan merupakan proses alami yang pasti terjadi dan dampaknya tidak bisa diperbaiki. Namun, tidak demikian menurut prinsip antiaging medicine. Cabang ilmu kedokteran itu memperlakukan proses penuaan seperti penyakit yang dapat dicegah, dihambat, bahkan dikembalikan ke kondisi sebelumnya. “Tujuannya bukan untuk ‘mela-

MI/ENI KARTINAH

TINGKATKAN KUALITAS HIDUP: Dokter pakar antiaging, Haekal Yassier,

menjelaskan konsep terapi antiaging pada pasien. Banyak orang mengidentikkan terapi itu dengan perbaikan penampilan semata, padahal terapi itu berfungsi memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan yang menurun akibat penuaan.

wan’ proses penuaan, melainkan agar kualitas hidup seseorang tetap baik meski usia terus bertambah,” kata dokter yang aktif menyosialisasikan konsep antiaging medicine itu. “Prinsipnya, usia kronologis boleh dan pasti bertambah, tetapi usia biologis perlu dipertahankan agar tetap muda. Caranya, dengan terapi antiaging,” imbuh dokter yang kerap menjadi pembicara pada berbagai seminar dan program televisi terkait dengan kesehatan itu.

Pengaruh hormon Haekal menjelaskan terapi antiag-

ing antara lain mencakup penerapan gaya hidup sehat, perawatan estetika untuk memperbaiki penampilan, dan terapi hormon. Mengapa? “Karena seiring dengan bertambahnya usia, beberapa jenis hormon kadarnya menurun dan beberapa lainnya tetap atau meningkat sehingga terjadi ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon ini mengganggu berbagai sistem dalam tubuh hingga muncul gejalagejala penuaan, termasuk keriput di kulit dan menurunnya gairah seksual,” paparnya. Ia mengatakan gaya hidup sehat

Sejatinya, terang Yoga, kefatalan itu bisa dicegah dengan tindakan sederhana, yakni rutin meraba nadi sendiri untuk mendeteksi denyut jantung yang tidak teratur. Untuk itu, beberapa asosiasi di bidang kardiovaskuler menggencarkan kampanye Menari, kependekan dari meraba nadi sendiri. “Harapannya, melalui kampanye ini pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat akan fibrilasi atrium meningkat,” imbuh Yoga. Seseorang yang curiga dirinya mengalami fibrilasi atrium, sebaiknya segera memeriksakan diri. Dokter akan memastikan kecurigaan tersebut melalui serangkaian pemeriksaan. Jika terbukti, terapi perlu diberikan. “Mengenai terapi mengatasi fibrilasi atrium, setidaknya terdapat tiga teknik yang dapat dilakukan, yaitu teknik ablasi kateter, melakukan pemasangan alat LAA Closure, serta pemakaian Obat Antikoagulan Oral Baru (OKB). Terapi ini berperan besar dalam menurunkan risiko serangan stroke karena fibrilasi atrium,” jelas Yoga. Di Indonesia, sambung Yoga, sudah ada 26 praktisi yang dapat menggunakan alat ablasi kateter. Walaupun SDM yang mampu melakukan tindakan itu sudah cukup banyak, sayangnya jumlah dan distribusi alatnya tidak merata. “Permasalahan lainnya, sampai saat ini terapi OKB belum masuk ke dalam layanan BPJS Kesehatan padahal OKB ini merupakan lompatan besar dalam terapi fibrilasi atrium. Selain lebih efektif, OKB dapat mengatasi risiko perdarahan dan reaksi silang antarobat,” kata Yoga. Ia berharap kendala-kendala tersebut dapat segera diatasi melalui kerja sama berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah. (H-2)

Hemodialisis Gratis untuk Peserta JKN

seperti konsumsi gizi seimbang, tidur cukup, manajemen stres, dan menghindari rokok serta alkohol memang mutlak diperlukan diperlukan. Akan tetapi, itu saja belum cukup. Diperlukan medical check up berkala, termasuk pemeriksaan kadar hormon dalam tubuh, diikuti tindakan terapi yang diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. “Terapi hormon dilakukan berdasarkan keluhan pasien yang dikonfirmasi dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Penggunaannya harus dalam pengawasan dokter untuk mencegah efek samping,” terang dokter yang juga host program Ayo Hidup Sehat di salah satu stasiun televisi swasta itu. Hasil terapi hormon, lanjutnya, akan tecermin dalam penampilan fisik dan kondisi psike. Tubuh lebih bugar, kulit lebih bagus, mood yang lebih baik, dan penyakit-penyakit degeneratif pun bisa diminimalkan. “Penyakit degeneratif juga dipengaruhi hormon, contohnya osteoporosis, muncul karena menurunnya kadar hormon estrogen dalam tubuh,” ujarnya. Haekal mengingatkan penuaan umumnya sudah terjadi sejak usia 20-an meski belum menampakkan tanda-tanda mengganggu. Proses itu terus berlanjut, bahkan akan dipercepat oleh polusi, paparan sinar matahari berlebih, dan gaya hidup tak sehat. Keluhan-keluhan gejala penuaan umumnya akan muncul di usia 30-an tahun. “Jadi, sebaiknya, sejak usia 30-an lakukan pemeriksaan kadar hormon,” sarannya. (Nik/H-2)

CUCI darah atau hemodialisis termasuk layanan yang biayanya ditanggung BPJS Kesehatan. Karenanya, penderita gagal ginjal peserta JKN/ BPJS Kesehatan bisa mendapatkan layanan tersebut secara gratis. RS Kartika Pulomas di Jakarta Timur menjadi salah satu RS yang menyediakan layanan tersebut. “Semua pasien cuci darah yang kami layani adalah peserta BPJS Kesehatan,” kata dr Feronika Hardanti MARS, Direktur RS Kartika Pulomas, kemarin. Ia menjelaskan, pihaknya belum lama melayani pasien cuci darah. Meski begitu, jumlah pasien gagal ginjal yang menjadi pasien tetap cuci darah di RS tersebut jumlahnya sudah cukup banyak. Rata-rata, 40-60 orang per hari. Mereka tidak hanya berasal dari wilayah Jakarta Timur tetapi juga dari wilayah lainnya. RS yang berlokasi di Jalan Pulo Mas Timur K No 2 Jakarta Timur itu membuka layanan cuci darah sejak pukul 06.00 hingga pukul 10.00 untuk pagi hari dan siang antara pukul 11.00 hingga 16.00, dari Senin sampai Sabtu. “Kami saat ini memiliki 11 mesin hemodialisis dan akan ditambah menjadi 17. Pasien cuci darah peserta BPJS Kesehatan tidak dipungut biaya tambahan apa pun. Mereka bisa melakukannya dengan gratis sepanjang pembayaan iuran ke BPJS Kesehatan tidak menunggak,” imbuhnya. (RO/H-3)

Prediksi Kelainan Janin dengan Tes Darah PENYEDIA layanan tes laboratorium PT Prodia Widyahusada Tbk (Prodia) meluncurkan layanan bernama ProSafe. Layanan itu merupakan salah satu tes pemeriksaan untuk mendeteksi kelainan kromosom pada janin dengan menggunakan sampel darah ibu hamil. “Kelainan kromosom yang paling sering terjadi seperti down syndrome, patau syndrome, edward syndrome, klinefelter syndrome, dan turner syndrome dapat dideteksi dengan tes ini,” ujar Direktur Utama Prodia, Dewi Muliaty, melalui siaran pers. Direktur Pemasaran Prodia, Indriyanti Rafi Sukmawati, mengatakan ProSafe dikerjakan dengan teknologi terbaru next generation sequencing (NGS) dari AS. “Dengan sequencing yang lebih luas, ProSafe memiliki tingkat akurasi 99,99%. ProSafe merupakan non-invasive prenatal test bagi ibu hamil dengan menggunakan darah ibu, sehingga janin aman dan ibu nyaman. Hal yang paling menguntungkan adalah ProSafe tetap dapat memberikan akurasi hasil yang baik pada kehamilan kembar,” jelas Indriyanti. Ia menambahkan, tes itu dapat dilakukan sejak usia kehamilan 10 minggu. (RO/H-3)

Berbagi Semangat dengan Pasien Kanker Anak PEMBALAP Sean Gelael dan musikus Once Mekel tidak bisa menutupi rasa haru mereka saat berjumpa dengan puluhan pasien kanker anak yang tengah dirawat di Ruang Rawat Anak RS Kanker Dharmais, Jakarta, kemarin. Difasilitasi Metro TV, mereka hadir untuk berbagi semangat dan menghibur anak-anak tersebut. Sean tampil memberikan motivasi dengan berbagi pengalamannya sebagai pembalap. Rupanya, sosok Sean menjadi idola pasien kanker anak-anak itu. Salah seorang pasien asal Kalimantan, Dika, berharap bisa menjadi sepertinya. “Anak saya ngefan sama Sean. Suka balap juga soalnya. Jadi dia pengin jadi pembalap juga,” kata Lindawati, orangtua Dika yang su-

dah dirawat selama empat bulan karena menderita kanker darah (leukemia). Once menyumbangkan suara emasnya dengan lantunan beberapa lagu, antara lain Pupus. Meski sepertinya tidak cukup akrab di telinga anak-anak itu, lagu-lagu yang dinyanyikan Once tetap menghibur. Seusai tampil, Sean mengungkapkan rasa syukurnya. “Sungguh ini pengalaman luar biasa sekali. Saya tidak tahu kalau saya yang ada dalam posisi mereka, apakah saya bisa sekuat dan setegar mereka? Saya bersyukur karena mereka juga mentrasfer energi positif ke saya meskipun saya juga berbagi pengalaman positif dengan mereka agar mereka tetap optimistis, punya harapan se-

hingga bisa kembali sembuh,” kata Sean penuh haru. Once juga mengungkapkan hal senada. Baginya, itu pengalaman pertama dia berada bersama pasien kanker anak-anak. “Selain melatih kita untuk bersyukur karena kondisi yang kita alami saat ini, perjumpaan dengan anak-anak ini secara tidak langsung jadi momen berbagi energi positif,” ungkapnya. “Satu hal lagi, tampak dari wajah anak-anak ini suatu ketenangan. Kita harus membantu kesembuhan mereka,” imbuh Once. Dokter spesialis anak RS Kanker Dharmais, Reny Wigati, mengaku senang dengan kunjungan tersebut. “Kami dari pihak rumah sakit tentu sangat terbuka dengan siapa pun

masyarakat luar yang ingin berbagi. Karena ini juga upaya untuk membantu pengobatan pasien kami, karena pada prinsipnya pengobatan itu tidak hanya datang melalui obat-obatan, tetapi juga dengan dukungan emosional,” paparnya. Ia menjelaskan RS Kanker Dharmais mampu menampung 44 pasien anak. Proses pengobatan pun dilakukan dengan mempertimbangkan sisi psikis anak. “Di rumah sakit ini kita buat situasi senyaman mungkin supaya mereka tidak merasa bosan karena pengobatannya kan jangka panjang. Ada juga kegiatan sekolah dengan mendatangkan guru ke sini, serta aktivitas ekstra, seperti melukis,” pungkas Reny. (Ths/H-3)

MI/ADAM DWI

MENGHIBUR PASIEN KANKER: Pembalap Sean Gelael (kedua kanan)

dan penyanyi Once (kanan) menghibur anak-anak penderita kanker di RS Kanker Dharmais dalam rangka HUT ke-17 MetroTV di Jakarta, kemarin.

HEALTHY LIFE KALBE

RABU, 8 NOVEMBER 2017

Dokter Digital

Harus Tepercaya

I era digital seperti sekarang ini, masyarakat kian dimudahkan dalam mengakses segala informasi termasuk tentang kesehatan. Apalagi belakangan marak muncul situs-situs dan aplikasi yang khusus melayani konsultasi di bidang kesehatan secara daring (online). Salah satunya ialah klikdokter.com, sebuah website yang menyajikan beragam solusi lengkap dan terpercaya mengenai masalah kesehatan. Di dalamnya tidak hanya berisi info sehat tetapi juga terdapat layanan live chat dan video yang disajikan secara real-time. Salah seorang penulis di klikdokter.com, Fiona Amelia, MPH meenjelaskan dokter sebagai tenaga ahli mempunyai peranan sangat penting di dalam menjaga kredibilitas layanan kesehatan digital. Utamanya menyangkut masalah konten yang bersifat akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. “Salah satu kekurangan dari kemajuan akses informasi digital adalah berita bohong (hoax) dapat

tersebar dengan cepat sehingga membuat masyarakat resah. Dokter harus berperan sebagai navigator dan konselor untuk mengklarifikasi informasi yang salah tersebut,” ujarnya dikutip melalui klikdokter.com. Karena itu, lanjut Fiona, guna menjamin informasi kesehatan yang diberikan valid serta dapat dipertanggungjawabkan maka sudah selaiknya konten layanan kesehatan digital dibuat oleh profesional dalam hal ini dokter dengan kompetensi yang sesuai. Menurut Dr Aqua Dwipayana dalam pernyataannya di sebuah artikel klikdokter.com, interaksi antara dokter dan pasien di dunia maya tidak dilakukan secara langsung alias tatap muka. Karena itu penting untuk menjaga kepercayaan pasien. “Tak dimungkiri, terkadang dokter kurang bisa menjelaskan suatu kondisi medis dalam bahasa yang mudah dimengerti pasien. Melalui aplikasi dan situs layanan kesehatan mestinya hal itu dapat membantu pasien agar tidak salah persepsi,” tandasnya.

Tiga syarat

situs kesehatan yang diasuh oleh para profesional kesehatan dan mengandung konten yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. Salah satu layanan digital yang bisa menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan informasi kesehatan adalah klikdokter.com. Sejak diluncurkan pertama kali pada 2008, klikdokter.com selalu hadir memberikan layanan terbaik baik dari sisi dokter maupun konten. Ada tiga fitur utama yaitu konten kesehatan mencakup artikel, video, infografis dan iklan. Fitur kedua telemedik yang mencakup live chat dan e-consultation dengan dokter umum dan spesialis, serta fitur directories tentang penyakit, obat-obatan dan rumah sakit. (Mut/S1-25)

Di sisi lain, dr Fiona mengungkapkan ada tiga aspek penting dalam informasi kesehatan digital yakni konten, kanal, dan audiens. Setidaknya itu berdasarkan pernyataan Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ruddy Gobel. “Konten dalam informasi kesehatan digital harus akurat dan mudah dipahami. Bahasa yang dipakai harus sesuai target audiens yang berbeda-beda tingkat pendidikan, minat, dan atensinya. Sedangkan kanal atau media untuk mengakses konten harus mudah diakses, murah dan mudah dibagikan kepada orang lain,” paparnya. Hanya sekali lagi ia mempertegas, dewasa ini tidak jarang situs kesehatan online yang justru menyajikan konten menyesatkan. Oleh sebab itu masyarakat harus pandai memilah berita atau informasi yang terdapat dalam dunia maya tersebut. “Pastikan Anda membuka

DOK:THINKSTOCKPHOTOS

Cara Cerdas Mencari

Informasi Kesehatan Digital

KESEHATAN adalah hal yang tak ternilai. Namun untuk dapat memperoleh informasi kesehatan berkualitas terutama di tengah menjamurnya beragam situs dan aplikasi layanan digital, masyarakat harus lebih peka menentukan pilihan sumber yang di dalamnya terdapat dokter atau tenaga ahli di bidang kesehatan.

Berikut tips mengenai cara cerdas mencari informasi melalui layanan kesehatan digital: Temukan sumber terpercaya dan berkualitas Untuk mencari informasi kesehatan melalui internet, penggunaan mesin pencari (search engine) sangat dibutuhkan. Namun satu kata kunci (keyword) saja biasanya memiliki ribuan atau bahkan jutaan hasil temuan sehingga akan sulit menentukan. Karena itu, pilih situs yang up-todate karena situs yang baik akan selalu diperbarui secara berkala dan

mencantumkan tanggal pembaruan terakhir di awal atau akhir tulisan.

Kenali jenis informasi yang ditawarkan sesuai kebutuhan Secara umum, terdapat tiga jenis informasi kesehatan yang banyak ditemui, yaitu informasi atau aplikasi terkait gaya hidup sehat (wellness) di mana sebagian besar tentang aktivitas kesehatan secara umum seperti, pola diet, cara menurunkan berat badan, serta tips

kebugaran tubuh. Berikutnya informasi terkait kondisi kesehatan atau penyakit tertentu, termasuk upaya pengobatannya. Lalu informasi untuk pengasuh orang sakit termasuk bagaimana menghadapi berbagai tantangan fisik, emosional, dan finansial.

Manfaatkan fitur-fitur lainnya Beberapa situs atau aplikasi menawarkan fasilitas konsultasi online

dan live chat dengan dokter dan sebagian besar fitur ini bisa Anda manfaatkan secara gratis. Namun patut diperhatikan, penggunaan layanan kesehatan elektronik (e-health) sejatinya tetap tidak bisa menggantikan konsultasi tatap muka antara dokter dan pasien. Meski sedikit banyak melalui interaksi langsung di dunia maya tersebut, dokter atau ahli kesehatan dapat mengetahui secara pasti gejala apa saja yang muncul di tubuh Anda. (Mut/klikdokter.com/S1-25)

RABU, 8 NOVEMBER 2017

HUMANIORA

SEKILAS

Eksplorasi Budaya untuk Genjot Pariwisata Sumba PORTAL informasi dan panduan pariwisata Way2East bakal kembali menggelar ajang Indonesia Adventure Festival (IAF) pada 14-19 November. Bertajuk Jelajah Tanahumba 2017, festival tersebut akan berlangsung di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyelenggaraan ajang petualangan yang mengandalkan usur budaya, keindahan alam, dan kriya itu diharapkan bisa membawa dampak positif bagi peningkatan pariwisata Sumba. “Eventt petualangan IAF 2017 bisa berperan sebagai sarana promosi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan serta memberikan dampak langsung terhadap kemajuan pariwisata Pulau Sumba yang mengandalkan potensi buday, alam, dan karya buatan tangan,” kata Asisten Deputi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Putu Ngurah saat menggelar jumpa pers peluncuran IAF 2017 di kantor Kemenpar, Jakarta, kemarin. (Dhk/H-1)

PRODUK ILEGAL TEMUAN BALAI BESAR POM:

Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Banda Aceh Zulkifli menunjukkan kosmetik berbahaya sebelum pemusnahan barang bukti dan hasil temuan 2016 hingga 2017 di Banda Aceh, Aceh, kemarin. Selama 2016-2017 Balai Besar POM Banda Aceh telah memeriksa 4.634 jenis produk dan menyidik 1.734 jenis produk obat, pangan, kosmetik serta obat tradisional yang diduga tidak memiliki izin produksi, mengandung bahan kimia berbahaya, dan tidak berizin edar. ANTARA/IRWANSYAH PUTRA

Tim Pelajar Indonesia Ditargetkan Raih Emas KONTINGEN tim pelajar Indonesia yang akan berlaga di eventt internasional diminta memasang target tertinggi yakni menyabet medali emas. “Dalam catatan kami, ini tim terakhir pada akhir tahun ini yang kami kirim pada event internasional. Kami minta setiap kontingen atau tim tampil sebaik-baiknya dengan target medali emas. Jadi berjuang itu harus meraih target tertinggi,” tegas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikdud, Hamid Muhammad di Kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin, saat melepas tim karate pelajar SMA dan SD ke eventt internasional karate di Belgia yang akan berlangsung 8-15 November 2017. Juga turut dilepas 5 pelajar SMA ke Olimpiade Astronomi dan Astrofisika Internasional (IOAA) di Thailand pada 12-21 November 2017. “Jangan minder dan jangan bermental lemah pada lawan tanding dari negara lain.Kita harus bermental kuat berjuang total hingga akhir,” tegas Hamid. (Bay/H-1)

Rencana Strategis sebelum Beralih Yang perlu diperhatikan bukan hanya kepentingan swasta ataupun pemerintah. INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

E M E R I N TA H d a n lembaga penyiaran publik sepakat menginginkan rencana strategis dan peta jalan (rodmap) mengenai industri penyiaran Indonesia sebelum transisi sistem penyiaran dari analog ke digital dilakukan. Dengan peta jalan tersebut, diharapkan dapat terlihat kesiapan infrastruktur dan gambaran kebu-

tuhan industri penyiaraan saat ini. Hal itu penting sebelum memutuskan konsep operator tunggal (singlemux) atau jamak (multimux) yang nantinya akan digunakan. Usulan itu mengemuka dalam focus group discussion bertema Mengkaji plus-minus single dan multioperator televisi digital yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Jakarta, kemarin. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berpendapat kedua konsep tersebut sama-

sama mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun, yang perlu diperhatikan bukan hanya kepentingan swasta ataupun pemerintah, melainkan juga kepentingan publik. Masyarakat berhak mendapatkan konten siaran yang lebih baik. Selain itu, daerah mempunyai kebutuhan berbeda dengan perkotaan. “Posisi KPI terbuka dalam konsep singlemux x atau multimux. Jika gunakan singlemux, lebih mudah mengatur konten siaran karena hanya satu operator stasiun TV. Dalam konsep multimux, harus lebih tegas lagi pengaturan kontennya, tak hanya berisi hiburan tapi ada unsur

edukasi bagi masyarakat,” ujar komisioner KPI Pusat Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, Agung Suprio. Dalam revisi UU Penyiaran yang tengah bergulir, konsep singlemux atau multimux memicu perdebatan.Jika sistem singlemux x diterapkan, hanya akan ada satu operator yang mengatur seluruh penyiaran yaitu pemerintah sehingga lebih mudah mengatur konten siaran. Apabila sistem siaran menggunakan sistem multimux, negara tidak mempunyai peran sebagai operator karena stasiun televisi mengelola infrastruktur penyiarannya sendiri. Karena

infrastuktur dimiliki swasta, mereka menentukan konten siaran. Tenaga Ahli Bidang Penyiaran Kemenkominfo Lily Ruswandi mengatakan setiap pemain dalam industri penyiaran baik lembaga penyiaran publik ataupun swasta harus paham siapa pun yang menjadi operator nantinya harus siap, baik dari segi sumber daya maupun infrastruktur. “Membangun infrastruktur membutuhkan dana yang tidak sedikit. Selain itu, operator harus paham arah industri penyiaran nantinya.”

Kepastian hukum Lembaga penyiaran swasta

berharap revisi UU Penyiaran nantinya dapat memberikan kepastian hukum terhadap industri penyiaran di Indonesia. Sekjen Asosiasi Televisi Swasta Indonesia Neil Tobing ingin agar penyiaran di Indonesia dapat berkembang dan sehat. Karena itu, menurut Neil, diperlukan rencana strategis untuk menentukan model bisnis terbaik sebelum sistem penyiaran Indonesia beralih sepenuhnya ke digital. “Model operator jamak yang paling cocok dalam ekosistem penyiaran. Tidak perlu ditakutkan karena dapat dikelola untuk kepentingan negara dan lembaga penyiaran swasta.” (H-1)

PERHIASAN STAR ARLOJI ,BELI JAM bkas/berlian dgn hrgTgg ROLEX,BULGARI,OMEGA,BREITLING,dll,Hub:Bp. TONY 392 9079, 0812 9455 198 Apt Menteng Prada Lt. 1 No.10 A dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).

RUMAH DIJUAL Dijual Rumah Gudang Surya Grand Cisoka posisi Hook 7x30m Blok E33 harga Rp 825juta. Hub: 0 8 1 2 5 6 11 7 6 8 .

ANTARA/ADIWINATA SOLIHIN

MENABUNG DI BANK SAMPAH: Pengumpul menabung sampah di Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Bank Sampah

Mandiri Kota Gorontalo, Gorontalo, kemarin. Sebanyak 50 pengumpul sampah dan masyarakat telah menjadi nasabah bank sampah dengan cara membawa sampah yang bisa didaur ulang dan ditabung menjadi uang berdasarkan jenis dan beratnya.

FAO Giatkan Biosekuriti INFORMASI PEMASANGAN IKLAN Sales Counter 021 - 581 2088 ext. 41159/41160 Direct 021 - 581 2113 Faximile 021 - 581 2110

MENERIMA MATERI DALAM BENTUK DIGITAL Adobe Illustrator 10/CS1-3 Adobe Photoshop 7.0/CS1-3 Adobe Indesign CS1-3 Macromedia Freehand 10/MX

ORGANISASI Pangan dan Pertanian (FAO) yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa tengah giat menggalakkan penerapan biosekuriti untuk mencegah kemungkinan resistensi antimikroba (AMR) pada ternak yang diperkirakan menjadi pembunuh nomor satu di masa depan. Langkah itu dilakukan bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, dalam menyambut Pekan Kesadaran Antibiotik 2017 pada 16-18 November mendatang. “Penemuan antibiotik sangat lambat, lebih dari 20 tahun belum ada yang baru. Sementara itu, penisilin yang ditemukan pada 1946 hanya dalam dua tahun sudah ada resistensinya. Pada 2050 penyakit-penyakit infeksi yang resisten antibiotik itu jadi pembunuh nomor satu,”

kata Penasihat Teknis FAO Alfred Kompudu di selasela media visitt ke peternakan biosekuriti tiga zona di Waroeng Nggoenoeng Getasan, Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Menurut FAO, tanpa intervensi tepat waktu dan efektif, laju resistensi antimikroba yang melonjak 40% dapat menyumbang kematian manusia hingga 10 juta jiwa pada 2050 dari 700 ribu kematian pada 2014. Jumlah kematian tertinggi diprediksi terjadi di Afrika dan Asia, sedangkan di Eropa dan Amerika Serikat hanya sekitar 0,7%. Kesadaran dunia, terutama Indonesia, tentang resistensi antimikroba dipandang penting oleh Alfred karena penyebarannya diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. “Sebanyak 65% konsumsi protein hewani Indonesia

“Sebanyak 65% konsumsi protein hewani Indonesia dari daging unggas dan telur. Potensi penularan penyakit hewan ke manusia sangat besar.” Alfred Kompudu Penasihat Teknis FAO

berasal dari daging unggas dan telur tahun lalu sehingga potensi zoonosis, penularan penyakit hewan ke manusia sangat besar,” lanjut Alfred. Kerugian ekonomi akibat resistensi antimikroba juga

mencapai 1,5 miliar euro per tahun untuk biaya perawatan ekstra dan kerugian produktivitas. Oleh sebab itu, sejak 2010 hingga akhir 2014 FAO melakukan kajian yang menghasilkan kajian biosekuriti untuk mencegah penyakit dan mengurangi penggunaan antimikroba. Sayangnya, kajian itu dianggap peternak kelas menengah ke bawah, yang merupakan sasaran penelitian FAO, terlalu teoretis. Kajian dilanjutkan jadi biosekuriti tiga zona pada pertengahan 2015 agar dapat dilaksanakan dengan bantuan Kementerian Pertanian. Secara ringkas, Penasihat Teknis FAO Erry Setyawan menyatakan penggunaan antimikroba terus-menerus pada ternak akan menyebabkan residu tertinggal di produk asal ternak dan memunculkan superbakteri yang kebal antimikroba. (Ire/H-2)

HUMANIORA

RABU, 8 NOVEMBER 2017

Siswa Terlibat Kasus Kekerasan Dimediasi Kekerasan di sekolah yang videonya sempat viral terjadi antarsiswa, dipicu ejekan. Seusai jam pelajaran, mereka berdamai dan telah dimediasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta KPAI. ARIS MUNANDAR

aris@mediaindonesia.com

EKA-TEKI kasus kekerasan di sekolah yang belakangan videonya viral akhirnya terjawab. Peristiwa itu terjadi antarsiswa salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Siswa yang terlibat kekerasan itu sudah berdamai dan telah dimediasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar. Mediasi melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kalbar dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Pontianak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar Alexius Akim menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (2/11) . Kekerasan juga bukan dilakukan guru atau orangtua kepada siswa. “Bukan guru atau orangtua menganiaya siswa, melainkan perkelahian sesama pelajar,” kata Alexius di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, kemarin. Perkelahian yang terekam video dan beredar luas di jagat maya itu semula diduga terjadi di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Ada pula yang menyebut

kejadian itu merupakan peng-aniayaan guru dan orangtua terhadap siswa di Pontianak. Informasi itu pun sempat dibantah Wali Kota Pontianak Sutarmidji. Perkelahian anatarpelajar itu dipicu ejekan Alf, 15, terhadap Ald, 17. Ald yang marah lantas memukul Alf. Perkelahian sempat dilerai H, 15, rekan sekelas mereka, tapi H malah ikut menjadi sasaran. Adegan itu, ujarnya, diabadikan salah seorang siswa menggunakan kame-ra ponsel hingga kemudian menyebar secara berantai. “Kejadiannya spontan dan seusai jam pelajaran mereka kembali berdamai,” jelas Azhar, kepala SMK tersebut. Saat berlangsung mediasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, pengurus yayasan, sekolah, serta pelajar yang terlibat kekerasan bersama saksi-saksi juga hadir. Mediasi kemudian berlanjut dengan pemeriksaan di Polresta Pontianak. Pelaku dan korban beserta para saksi dimintai keterangan untuk untuk kepentingan pembuatan kronologi peristiwa. “Kami berharap mereka yang terlibat tidak dipidanakan karena masih anak-anak,” kata anggota KPAI Kalbar Alik R Rosyad.

Posko pengaduan Terkait dengan peristiwa tersebut, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhamad mengingatkan kembali perlu pembentukan posko pengaduan di setiap sekolah. Menurutnya, kehadiran posko dimaksudkan untuk menciptakan rasa aman, bahkan ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. “Pada permendikbud itu termaktub pesan penting bahwa setiap sekolah mesti membuat posko pengaduan guna mengantisipasi semua bentuk kekerasan yang ada di sekolah. Hal ini semestinya ditindaklanjuti setiap sekolah,” kata Hamid di kantor Kemendikbud, kemarin. Menurutnya, belum semua sekolah melaksanakan imbauan tersebut, sebab masih ada sekolah yang belum membentuk posko. Oleh karena itu ia mengimbau semua kepala dinas pendidikan untuk membuat posko pengaduan guna mengantisipasi kekerasan yang terjadi di sekolah. (Bay/RF/H-2)

Azyumardi Raih Penghargaan Tertinggi Kaisar Akihito GURU Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, menerima penghargaan ‘The Order of the Rising Sun: Gold and Silver Star’ dari pemerintah Jepang. Ini merupakan salah satu penghargaan tertinggi yang diberikan Jepang kepada tokoh nonJepang. Gold and Silver Star disematkan langsung Kaisar Akihito di Istana Imperial Tokyo, Jepang, kemarin. Keputusan pemberian penghargaan dan sertifikàt tersebut, sebelumnya disampaikan Perdana Menteri Shinzo Abe. Dalam kutipan keputusan penganugerahan penghargaan, Azra disebutkan telah ‘memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pertukaran akademis dan saling pengertian antara Jepang dan Indonesia’. Azra ketika menjabat Rektor UIN Jakarta (1998-2006) merupakan inisiator program Japan-Indonesia Friendship Memorial untuk pembangunan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Syarif Hidayatul-

Azyumardi Azra meraih penghargaan ini karena memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pengertian antara Indonesia dan Jepang. lah pada 2003-2006 dan juga inisiator program kunjungan kiai muda pimpinan pesantren ke Jepang selama dua pekan yang terselenggara sejak 2004 hingga saat ini Selain itu, Azra yang pernah menduduki jabatan Deputi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Wakil Presiden RI tahun 2007-2009) yang kini Staf Khusus Wapres RI Bidang Reformasi Birokrasi, juga menjadi narasumber

dalam berbagai konferensi dan dialog yang disponsori Sasakawa Peace Foundation Tokyo untuk perdamaian dan demokrasi berdasarkan pengalaman Indonesia di Amman, Doha, Kuala Lumpur, Jakarta, dan Brussel. “Saya baru saja selesai acara penganugerahan oleh PM Shinzo Abe dan Kaisar Akihito. Saya berharap semoga penganugerahan ini mendorong peningkatan upaya pertukaran budaya dan prdamaian antarbangsa,” kata Azyumardi Azra kepada Media Indonesia kemarin melalui pesan Whatsapp. Menurut mantan Rektor UIN Syarief Hidayatullah Jakarta itu, kedua negara harus meningkatkan mediasi konflik di negara Arab, Asia Selatan, Myanmar, Thailand Selatan, dan Mindanao. “ Ke d u a n e g a ra p a l i n g bisa diterima karena tidak mempunyai kepentingan geopolitik dan ekonomi. Kedua negara dapat melibatkan civil society,” pungkasnya. (Bay/H-1)

ANTARA/ADIWINATA SOLIHIN

PENGHARGAAN TERTINGGI: Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, (kedua dari kiri), dengan didampingi istrinya, Ipah Farihah, dan peserta lainnya menerima penghargaan The Order of the Rising Sun: Gold and Silver Star dari pemerintah Jepang, di Tokyo, kemarin. Penghargaan itu merupakan salah satu penghargaan tertinggi yang diberikan Jepang kepada tokoh non-Jepang.

ANTARA/GALIH PRADIPTA

PIJAT BAYI MASSAL: Peserta pijat bayi memijat anaknya saat kegiatan pijat bayi massal di Kementerian Kesehatan, Jakarta, kemarin.

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-53, Kementerian Kesehatan mengadakan pijat bayi massal. Sebanyak 300 bayi di bawah dua tahun ikut dipijat dalam kegiatan tersebut.

Peminat Film Indonesia Terus Meningkat TAHUN 2017 merupakan momentum bagi industri film dalam negeri untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas. Hingga akhir semester pertama, jumlah penonton film Indonesia di bioskop jauh di atas jumlah dua tahun terakhir. Kondisi itu menjadi sinyal positif perkembangan industri film Tanah Air. “Tahun ini memang momentum bagi penggiat film karena dari segi penonton pertumbuhannya sangat tinggi,” kata Agung Sentausa, Ketua Bidang Fasilitasi Pembiayaan Film

Badan Perfilman Indonesia (BPI), dalam jumpa pers penyelenggaraan Festival Film Indonesia (FFI) 2017 di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, pada 2015 rata-rata jumlah penonton untuk setiap film yang tayang ialah 133 ribu orang. Pada 2016 jumlahnya bertambah menjadi 274 ribu penonton. Tahun ini hingga akhir semester pertama atau akhir Juni lalu ratarata jumlah penonton per film mencapai 282 ribu orang. Pada semester yang sama tercatat 62 judul film Indone-

sia telah tayang di bioskop dengan jumlah tiket yang terjual sebanyak 17,5 juta lembar. Ia optimistis hingga akhir tahun akan melampaui di 2016 yang tercatat 131 judul, dengan total tiket terjual 34,1 juta lembar. “Dari sana terlihat antusiasme masyarakat Indonesia untuk menonton film dalam negeri semakin tinggi. Ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas,” ujarnya. Meksi antusiasme penonton film dalam negeri meningkat, Agung menilai persebaran film Indonesia masih terbatas. Dari

254 bioskop di seluruh Indonesia, 67% ada di Pulau Jawa. Minimnya akses masyarakat di luar Jawa untuk menonton film membuat kesempatan mereka untuk menikmati dan belajar dari berbagai film dalam negeri juga sangat minim. Kepala Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud Maman Wijaya mengatakan, berbagai upaya tengah dilakukan untuk memerbaiki kondisi tersebut sehingga diharapkan masyarakat di seluruh Indonesia dapat menikmati film-film Tanah Air. (Pro/H-2)

MEGAPOLITAN

RABU, 8 NOVEMBER 2017

KABUPATEN BOGOR

Truk Sampah Antre Masuk TPA Galuga S

ANTARA/ARIF FIRMANSYAH

PENUMPUKAN SAMPAH: Pemulung beraktivitas di tumpukan sampah di TPA Galuga, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan lalu. Imbas rusaknya eskavator pengangkat sampah milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Bogor mengakibatkan terjadi penumpukan sampah di TPA Galuga sejak sepekan lebih.

JAKARTA UTARA

Tanggul Jebol, Kampung Luar Batang Banjir EMPAT rukun tetangga (RT) di RW 03, Kampung Luar Batang, Kelurahan Penjaringan, Penjaringan, Jakarta Utara, terendam air setinggi 1 meter, sejak Senin (6/11). Air berasal dari jebolnya tanggul laut yang berada di sisi Kampung Luar Batang. Empat RT yang terendam tersebut, meliputi RT 03, 04, 05, dan 07. Tanggul laut diketahui mulai jebol pada pukul 10.00 WIB. Kondisi terparah terjadi di kediaman Sarifudin, 64. Derasnya air meruntuhkan dinding rumah milik Sarifudin. “Saya sedang di luar rumah. Anak lagi kerja dan cucu sedang sekolah. Total ada delapan anggota keluarga yang tinggal di sini,” kata Sarifudin saat ditemui di Kampung Luar Batang RW 03 Kelurahan Penjaringan, Penjaringan, Jakarta Utara, kemarin. Dia menduga, runtuhnya dinding rumahnya tersebut akibat terkoyak pembangunan tanggul laut baru sebab dinding kerap terasa bergetar saat pemasangan tiang pemancang pembuatan tanggul laut. “Sudah sekitar setahun merasakan getaran di sini. Rumah sudah tak bisa ditinggali lagi,” ujarnya. “Agar air cepat menyurut, kita akan operasikan tiga unit pompa,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Utara Junaedi saat ditemui. Menjelang sore hari ketinggian air mulai berkurang dari 1 meter menjadi 30 sentimeter. Untuk memompa air ke luar Suku Dinas Tata Air Jakarta Utara mengerahkan tiga unit pompa untuk mengurangi dampak jebolnya tanggul laut. “Belum ada evakuasi warga. Tanggul pasir sudah mulai didistribusikan. Nanti langsung ditumpuk di sejumlah titik jebol tanggul,” tutupnya. Terpisah, lima desa di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, terimbas banjir rob dari laut tiga hari belakangan. Fasilitas umum seperti sekolah tergenang air setinggi 40 sentimeter. Camat Muara Gembong, Fahrurozi, menyampaikan lima desa tersebut merupakan daerah langganan banjir. Kelima desa itu, antara lain Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Mekar, Desa Pantai Bakti, dan Desa Pantai Harapan Jaya. Namun, Desa Pantai Mekar, dan Desa Pantai Harapan Jaya ikut banjir akibat luapan sungai. (Aya/Gan/J-3)

LINTAS BERITA

Uji Coba OK Otrip Akhir 2017

Begal Motor Beraksi di Depok

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menargetkan uji coba pelaksanaan One Karcis, One Trip (OK Otrip) pada akhir 2017 atau awal 2018. Saat ini, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta dan PT Transportasi Jakarta sedang mengkaji program tersebut. Salah satu yang menjadi kajian, kata Sandi, ialah soal pemasangan alat tap in dan tap out untuk masuk dan keluar kendaraan umum. Kajian empat rute yang akan diberlakukan pun tengah digodok. “Mesin tap in, tap out-nya harus disiapkan juga. Siapa saja yang bekerja sama dari sistemnya karena ini ada integrasi sistem,” kata Sandi di Balai kota DKI, kemarin. Untuk tahap awal saat uji coba, PT Transportasi Jakarta mengusulkan empat trayek yang diikutkan dalam uji coba program OK Otrip, dua di antaranya Senen-Sunter dan Sudirman-Gandaria City. Sementara itu, menurut rencana, tarif yang akan diberlakukan ialah Rp3.500 untuk sekali perjalanan. Tarif itu berbeda dengan hitungan tim internal Sandi. (Mal/J-3)

BAMBANG, warga Cilebut, Kabupaten Bogor, ditemukan terkapar tak sadarkan diri di kawasan Ratu Jaya, Cipayung, Kota Depok, kemarin dini hari. Dia baru ditemukan warga sekitar pukul 08.30 WIB. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Harapan, Jalan Siliwangi, Kelurahan Depok, Kota Depok. Bambang mengaku dirinya dibacok dan dibuang empat orang tak dikenal. Motor matik dan uang Rp1 juta yang dimilikinya dirampas. “Saat itu kondisi sepi, saya dipepet dua motor. Mereka jumlahnya empat orang saling bonceng. Tiba-tiba pinggang dan kepala saya dihantam balok. Saya jatuh dan tidak sadar diri. Pengemudi ojek online yang menemukan saya, dan oleh warga dibawa ke rumah sakit. Saya tahunya sudah ada di rumah sakit,” ujarnya, kemarin. Kanit Reskrim Polsek Pancoran Mas, Ipda Sunarso, mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait dengan kasus itu. Pihaknya meminta pengendara sepeda motor menghindari jalan sepi saat malam. “Saat ini kasusnya sedang kami selidiki,” jelasnya (KG/J-3)

MI/RAMDANI

ANTISIPASI BANJIR: Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan, menggunakan eskavator mengeruk lumpur di aliran Sungai Krukut, Mampang, Jakarta Selatan, kemarin. Pengerukan lumpur tersebut untuk mengantisipasi banjir.

EPEKAN ini puluhan truk sampah mengantre masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Akibatnya, tumpukan sampah terlihat di beberapa titik, baik itu di jalan utama maupun di jalan-jalan kabupaten atau desa. Di pinggir jalan di Kampung/Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, terpampang spanduk dengan cat warna merah mencolok dengan tulisan yang menyeramkan, ‘Kami doakan yang buang sampah di sini ditimpa musibah besar, Amin ya Rabbal Alamin’. “Sejak ada spanduk itu, tidak ada lagi yang buang sampah di situ. Tadinya di situ selalu numpuk sampah,” kata Anggara, warga setempat. Lambatnya penanganan sampah itu diakui Sekereretaris Dinas (Sekdis) Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bogor Asep Ruhiyat. Menurut Asep, hal itu disebabkan alat berat (ekskavator) yang berfungsi untuk mengangkat sampah milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Bogor di TPA Galuga rusak. Akibatnya, sejak beberapa hari lalu, pembuangan sampah terganggu. Truk pengangkut sampah menunggu giliran buang sampah. Misalnya, setelah sampah Pemkot Bogor dibuang, sampah dari Pemkab Bogor ditangani. Akibatnya terjadi antrean truk di sekitar area TPA. “Bukan tidak bisa masuk TPA Galuga, tapi alatnya rusak. Kita tetap buang, hanya terhambat karena alat kita rusak. Kita buang sampah kita setelah yang pemkot selesai. Kita pinjam, sewa. Jadi, nunggu giliran,” kata Asep Ruhiyat, saat dihubungi, kemarin. Asep menyebutkan dalam satu hari

kurang lebih 150 truk, atau 300 rit, membuang sampah ke TPA Galuga. Sementara itu, produksi sampah dalam satu hari sekitar 1.200 hingga 1.500 ton. Namun, yang terangkut baru 1.000 ton. Untuk sisanya, ada yang dimusnahkan sendiri oleh masyarakat. Salah satu caranya melalui pembakaran. Tapi ada juga sampah yang dibuang ke sungai. “Terbuang semua. Tidak ada yang numpuk di kantor atau lainnya. Hanya tadinya yang biasanya sopir buang jam 11, jadi jam 4 sore karena antre dan nunggu selesai pemkot tadi,” ungkapnya.

Penunjukan langsung Asep menyebutkan pihaknya hanya memiliki satu alat berat dan sekarang rusak. Usia alat yang rusak itu memang sudah tua, sekitar 12 tahun. Pihaknya akan mencari solusi mengganti alat tersebut. “Kita akan split dari anggaran yang ada. Dari Rp700 juta yang ada, kita akan gunakan uang di bawah Rp200 juta. Bukan mau melegalkan penunjukan langsung, tapi mengingat darurat,” dalihnya. Dia menjelaskan sebenarnya pengadaan ekskavator di TPA Galuga itu sudah dibahas sejak dua bulan lalu. Namun, karena terbentur oleh aturan, petugasnya takut karena dianggap melanggar. “Mereka khawatir dipanggil penegak hukum. Jadi, takut lelang sewa alat,” ujarnya. Untuk penanganan sampah itu, armada truk sampah dinilai Asep masih kurang. Jumlahnya tidak memadai jika dibandingkan dengan volume sampah yang ada. “Sekarang kita punya truk sampah 165 unit. Kita masih butuh 35 hingga 40 unit lagi untuk idealnya,” tandasnya. (DD/J-3)

Di Pinggir Sungai tak Apa asalkan Bisa Hidup

“B

elum siap-siap tah?” kata seorang ibu dengan logat Cirebon menghampiri Turin, 52, warga yang mendirikan bangunan di tepi Kanal Banjir Barat (KBB) Kali Ciliwung, Jalan Tenaga Listrik, Tanah Abang, Jakarta. “Ada apa?” jawab Turin. “Siap-siap, katanya ada Satpol PP mau nggusur,” kata sang ibu dengan muka panik, masih dengan bahasa Cirebon. “Oalah...” jawab Turin singkat. Turin dan sang suami santai saja merespons kepanikan ibu setengah baya yang tak hentinya mengelus dada. Turin yang bermukim secara ilegal sejak 1985 sudah terbiasa kena gusur. Terpal, papan tripleks, kardus, dan perabotan terpaksa ia beli lagi untuk membangun rumah ukuran dua kali tiga yang sekaligus warung. “Ah, sudah biasa. Kita sudah beberapa kali kena gusur ya Pak?” tanya Turin kepada sang suami. Mereka membandel lantaran tidak sanggup membayar uang kontrakan Rp500 ribu per bulan. Anak semata wayangnya, Budin, sudah berkeluarga sehingga harus menafkahi keluarga kecilnya. Permukiman di pinggir rel Stasiun Tanah Abang itu kembali jadi sorotan. Setelah sempat steril dari bangunan liar, area itu kembali dipenuhi puluhan bangunan semipermanen. Semenjak ramai diberitakan, sejumlah warga terpaksa mengungsi tak tentu arah. Sebuah keluarga tampak terburuburu membawa gerobak yang ditutupi kasur kapuk nan lapuk. Si ibu membawa anak, sang bapak membawa gerobak. “Iya, mereka pada takut kena gusur.

Kabarnya Satpol PP mau datang, tapi saya santai saja. Sudah biasa,” imbuh Turin. Aminah, 53, tak punya pilihan lain. Ia, anak perempuan, dan cucunya hidup dalam bangunan yang lebih mirip tenda sejak tiga tahun lalu. Kini pekerjaan Aminah memungut sampah botol dan gelas plastik. Untuk 1 kilogram plastik, ia mendapat uang Rp2.000. Dalam sehari ia bisa mengantongi Rp20 ribu. “Kalau baru dapat duit, saya langsung beli beras 1 liter sama ikan asin. Buat makan anak sama cucu,” kata Aminah yang tengah sibuk membersihkan sampah plastik. Di seberang jalan, si cucu duduk di atas tembok pembatas jalan inspeksi dengan kali. Hanya itu hiburan yang bisa dinikmati anak yang belum sekolah itu. Sengaja, ia diisolasi jauh-jauh dari warung agar tidak sering jajan. “Mak aku mau turun ke bawah. Mau ke Lesti,” kata si cucu. Lesti bukan nama orang, melainkan kambing yang belakangan biasa merumput di pinggiran BKB. Permukiman liar ini bukan baru. Di sana-sini terlihat bajaj terparkir di depan tenda tempat orang tinggal. Warung-warung berdiri seadanya. Banban berjejer. Karungan sampah plastik menjadi pemandangan lumrah. Warga di sana berharap pemerintahan baru pro kepada rakyat. Turin yang ternyata ber-KTP DKI dengan menumpang kartu keluarga kerabatnya di Taman Sari, Jakarta Barat. meminta diberi lahan tinggal. Tetap di pinggir sungai tak masalah asal bisa tetap bertahan hidup. (Yanurisa Ananta/J-4)

NUSANTARA

RABU, 8 NOVEMBER 2017

Produsen Pupuk Awasi Distribusi hingga ke Kios

ANTARA/IRSAN MULYADI

RENDAM PERMUKIMAN: Warga menerobos banjir yang merendam permukiman penduduk di pinggiran Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun, Medan, Sumatra Utara, kemarin. Banjir kiriman akibat debit air di hulu tinggi, menyebabkan ratusan rumah di pinggiran sungai tersebut terendam hingga ketinggian mencapai 1,5 meter.

Banjir Mulai Datang Hujan di awal musim sudah menuai banjir dan tanah longsor. Warga diminta waspada. PUJI SANTOSO

puji@mediaindonesia.com

INGGINYA intensitas hujan yang turun di Kota Medan, Sumatra Utara, Senin (6/11) malam, membuat Arjuna Sembiring ketar-ketir. Apa yang dia takutkan ternyata terbukti. Banjir datang akibat aliran Sungai Deli tak mampu menampung besarnya volume air hujan. Lebih dari 1.000 rumah di Kecamatan Medan Johor dan Medan Maimun terendam banjir setinggi 1-1,5 meter. “Ada empat kelurahan yang terdampak. Banjir membuat 1.240 keluarga harus menyingkir

sementara dari rumah mereka,” tambah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, itu, kemarin. Air bergerak naik pada dinihari dan terus meninggi pada subuh. Warga langsung mengevakuasi barang-barang berharga ke lokasi yang aman. Menjelang siang, air mulai surut. “Kami sudah mendirikan posko dan dapur umum di kawasan banjir. Tiga perahu karet disiapkan untuk mengevakuasi warga,” lanjut Arjuna. Hujan deras juga membuat empat desa di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terdampak bencana. Banjir bandang akibat jebolnya

tanggul di Sungai Cikahuripan menerjang Desa Gunungtanjung, Cikahuripan, Cisolok, dan Karangpapak. “Hujan deras juga menyebabkan tanah longsor di ruas jalan provinsi. Tanah longsor terjadi di sejumlah titik,” kata Camat Cisolok, Agung M Nurdin. Sekda Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri memperkirakan penanganan longsor dan jebolnya tanggung sungai baru bisa dilakukan dalam tiga hari ke depan. “Kami akan koordinasikan dengan instansi terkait untuk menangani berbagai kerusakan.”

Banjir air laut Hujan di wilayah pesisir Kabupaten Subang, Jawa Barat, juga membuat lebih dari 100 rumah di Desa Mayangan, Kecamatan Legonkulon, kebanjiran air pasang laut. Air laut masuk

ke rumah hingga setinggi 40-50 sentimeter. “Setiap tahun, saat musim penghujan, kami selalu harus mengungsi karena rob datang. Tidak ada solusi yang diberikan pemerintah kabupaten untuk kami,” kata Ade, warga. Sementara itu, tanah longsor di Desa/Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menyebabkan seorang warga menderita luka. Tanah longsor yang terjadi saat hujan deras menimpa sebuah rumah. “Tanah di desa kami labil, sehingga mudah longsor saat diguyur hujan deras. Inu Oniah, 73, mengalami luka serius, saat rumahnya tertimbun tanah longsor,” ungkap Camat Cimanggu Buddy Haryanto. Pengamat cuaca BMKG Cilacap Deas Achmad Rivai mengingatkan warga untuk waspada. “Hujan dengan intensitas ringan,

sedang dan hujan deras disertai petir berpotensi terjadi.” Dari Nusa Tenggara Timur dilaporkan ruas jalan Ende-Sikka di Pulau Flores, yang sempat terputus akibat longsor, sudah dapat dilewati kendaraan. “Peralatan berat sudah dimobilisasi ke lokasi longsor untuk membersihkan material di badan jalan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTT Tini Thadeus. Longsor terjadi di Watubewa, Desa Nuamuri, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Di Kupang, BMKG Stasiun El Tari Kupang juga mengeluarkan peringatan dini soal potensi hujan disertai petir di Labuan Bajo dan Ruteng. Potensi hujan dalam beberapa hari ke depan juga akan terjadi di wilayah Cirebon, Batam, Cimahi, dan Tasikmalaya. (BB/RZ/LD/PO/ UL/HK/DG/AD/N-2)

SUKOHARJO JAWA TENGAH

Pengawasan dilakukan di tingkat kios terlebih dahulu, untuk memastikan ketersediaan pasokan.

PULAU KE PULAU

Perang Antarnapi, Seorang Tewas

Menko Puan Ingin RS Ramah Pasien RUMAH Sakit Umum Daerah Sukoharjo berubah nama menjadi RSUD Ir Soekarno. Peresmian perubahan nama itu dilakukan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, kemarin. “Saya berharap penggunaan nama Ir Soekarno harus menjadi motivasi kuat bagi seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Sukoharjo dan sekitarnya. Keberadaan rumah sakit di era jaminan kesehatan nasional ini menjadi sangat penting, karena masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang berkualitas,” papar Menko Puan. Selain mengobati, lanjutnya, rumah sakit juga diimbau mampu membantu masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan rumah sakit. “Jadikan rumah sakit, bukan sekadar rujukan bagi orang yang sakit, tapi sekaligus berfungsi sebagai sarana edukasi kesehatan.” Menko ingin rumah sakit juga menjadi tempat konsultasi bagi masyarakat. Itu merupakan bagian dari upaya promotif dan preventif. Kepada pegawai dan petugas medis, ia meminta mereka bisa menunjukkan keramahan. Jangan membuat masyarakat takut berobat dan khawatir ditolak atau tidak dilayani. (WJ/N-2)

ARIPIN sudah menanam bibit padi di sawahnya, pekan lalu. Dalam beberapa hari ke depan, petani di Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, itu, harus bersiap untuk menebar pupuk urea di sawahnya. “Semoga kami tidak kesulitan mendapatkan pupuk. Selain sudah mengajukan tambahan pupuk, kami juga berharap produsen bisa ikut mengawal dan mengawasi pendistribusian pupuk hingga ke pengecer,” ungkapnya, kemarin. Harapan Aripin bersambut. PT Pupuk Kujang Cikampek memastikan akan mengawasi distribusi pupuk. “Kami bergerak ke distributor, ke gudang pupuk di lini III, hingga ke kios-kios,” ungkap Manajer Komunikasi Perusahaan PT Pupuk Kujang Cikampek, Ade Cahya. Ia mengatakan pengawasan dilakukan di tingkat kios terlebih dahulu, untuk memastikan ketersediaan pasokan pupuk yang paling dekat dengan petani. “Jika kosong, kami akan bergerak ke distributor dan gudang lini III.” Hasil sementara pengawasan di lapangan, lanjutnya, saat ini kebutuhan pupuk subsidi petani tidak merata atau belum pada puncak kebutuhan pupuk. Pasalnya, musim tanam di sejumlah wilayah tidak merata. Di Jawa Barat dan Banten, kios resmi pen-jual pupuk subsidi berjumlah 5.158 unit dan 102 distributor. Pada awal November, PT Pupuk Kujang Cikampek sudah memasok 194 ribu ton pupuk ke gudang lini II dan III. Di Cirebon, stok pupuk untuk kota dan kabupaten mencukupi hingga 6 bulan ke depan. Jumlahnya mencapai 16.152 ton. Jumlah ini mencapai 1.986% dari kebutuhan yang sudah ditetapkan. Ketersediaan pupuk ini disambut baik Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Cirebon, Tasrip Abu Bakar. “Petani yang membutuhkan pupuk baru di Kecamatan Susukan dan Ciwaringin yang tengah melakukan penyemaian. Sejauh ini tidak ada gejolak soal pupuk.” Pemerintah juga tidak mau mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk. Di Cilacap, Jawa Tengah, dinas pertanian memberikan toleransi kepada petani yang belum memiliki kartu tani. Mereka tetap bisa membeli benih dan pupuk bersubsidi. “Hanya perlu surat keterangan dari desa atau surat pemberitahuan pajak terutang dan fotokopi KTP,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Cilacap, Gunawan. (RZ/CS/UL/LD/AD/BN/N-2)

PRODUKSI KAIN PANTAI:

MI/LILIEK DHARMAWAN

Pekerja melakukan pewarnaan dalam proses produksi kain pantai di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, kemarin. Kain pantai tersebut dipasarkan ke Jakarta, Bali, Yogyakarta, bahkan sampai ke luar negeri.

BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN

Penambang Utang Rp1,4 Triliun P

EMINDAHAN kewenangan sektor pertambangan dari kabupaten ke provinsi menimbulkan persoalan baru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, misalnya, bermasalah dalam melakukan penagihan utang sektor tambang yang mencapai Rp1,4 triliun. Jumlah piutang itu terdiri dari dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang serta penerimaan negara bukan pajak sektor mineral dan pertambangan. “Kami mendapat warisan banyak piutang, tetapi sulit ditagih karena banyak perusahaan tambang tutup dan pemiliknya menghilang,” ungkap Plt Kepala Dinas Pertambangan ESDM

Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq, kemarin. Ia menambahkan, Pemprov Kalimantan Selatan berkomitmen kuat untuk melakukan penataan dan penertiban sektor pertambangan. Karena itu, pihaknya akan terus melakukan penagihan tunggakan royalti serta jaminan reklamasi kepada perusahaan-perusahaan yang belum membayar. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sampai saat ini tunggakan royalti perusahaan tambang di Kalsel mencapai Rp1,42 triliun. Rinciannya terdiri dari Rp816 miliar tunggakan perusahaan besar dan Rp607 miliar berasal dari

pemegang izin usaha pertambangan. Selain itu, banyak perusahaan tambang yang tidak membayar dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Terkait dengan penataan sektor tambang, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, telah mencabut 425 izin usaha pertambangan untuk menertibkan sektor ini. Jumlah tambang yang sehat dan memenuhi persyaratan diperkirakan hanya 100 tambang. Di Jambi, dinas energi dan sumber daya mineral menyatakan tunggakan dana perimbangan royalti dan iuran tetap perusahaan tambang batu bara mencapai Rp132 miliar.

“Karena perusahaan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, saat dilakukan audit ternyata terdapat perusahaan yang masih mempunyai kekurangan dalam membayar kewajiban kepada pemerintah. Setelah dilakukan penagihan yang dilakukan oleh ESDM Jambi, sampai sekarang yang dibayar baru 30% dari total jumlah tunggakan,” kata Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Minerba Jambi, Novaizal Varia Utama. Salah satu kendala, lanjut dia, sebagian besar perusahaan yang menunggak pembayaran royalti, izinnya sudah dicabut pemerintah. (DY/SL/Ant/N-2)

KERUSUHAN antarnarapidana pecah di Lembaga Pemasyarakatan Permisan, Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, kemarin. Akibatnya, satu narapidana tewas dan tiga lainnya menderita luka serius. Kerusuhan yang terjadi siang hari itu akhirnya bisa diredam petugas LP dan kepolisian. Menjelang malam, kondisi di lokasi sudah terkendali. “Kami mengerahkan anggota Brimob dan Dalmas untuk mengatasi situasi di dalam LP,” ungkap Kapolres Cilacap AKB Djoko Julianto. Polisi belum meninggalkan lokasi. Selain mengamankan lingkungan LP, petugas juga memeriksa terduga pelaku dan 15 saksi. Menurut informasi, kerusuhan terjadi karena perseteruan kelompok John Key dan kelompok lain. Korban tewas ialah Tumbur Biondy Alvian Partahi Siburian. (LD/N-2)

Hipka Dukung Pengembangan KEK PENGEMBANGAN Kawasan Ekonomi Khusus Palu, Sulawesi Tengah, berhasil mendorong percepatan ekonomi daerah. Gairah ekonomi terjadi karena dorongan insentif kepada investor yang menanamkan modal di dalam kawasan. “Di KEK Palu ada Hong Thai yang berinvestasi membangun dan mengoperasikan industri pengolahan bahan baku kelapa. Selain itu, Aspal Buton membangun pabrik aspal dan SOFHI Agro yang bergerak di industri pengolahan karet,” ungkap Ketua Himpunan Pengusaha KAHMI (Hipka), Kamrussamad, di Palu. Pengurus Kadin Indonesia itu menambahkan Kawasan Industri Morowali juga memberikan sumbangan besar dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. “Hipka akan terus berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di Sulteng,” ujar Kamrussamad. Ia juga memuji peran gubernur dan pemerintah provinsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Mereka bisa dan mampu bersinergi dengan pelaku dunia usaha di daerahnya.” (RO/N-2)

Kawin Kontrak Meruyak di Konawe DATANGNYA warga asing asal Tiongkok yang bekerja di perusahaan tambang nikel PT Virtue Dragon Nikel Industri di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, mulai menimbulkan dampak sosial kepada warga lokal. Sejumlah perkawinan kontrak terjadi antara warga asing dan perempuan warga lokal. “Setidaknya sudah ada empat perempuan warga asal Konawe yang melakukan kawin kontrak. Mereka sudah meninggalkan kampung halaman dan bergabung dengan pekerja asing tersebut di sekitar lokasi tambang,” kata Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara Abdul Kadir, kemarin. Warga yang terlibat kawin kontrak berasal dari Kecamatan Morosi, Bondoala, dan Soropia. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodoala mengaku pernah didatangi warga asing asal Tiongkok yang minta dikawinkan dengan perempuan asal daerah itu. (HM/N-2)

OLAHRAGA

RABU, 8 NOVEMBER 2017

SEKILAS GELANGGANG

Incar Limit Youth Olympic Games 2018 SEBANYAK 22 perenang muda mewakili Indonesia di ajang 41st SEA Age Group Swimming Championship 2017 yang berlangsung di Brunei Darussalam pada 10-12 November. Turnamen tersebut merupakan ajang kualifikasi atlet yang akan berlaga di Youth Olympic Games Buenos Aires 2018 mendatang. Tim Indonesia menargetkan delapan atlet mereka lolos limit dan meraih tiket ke pesta olahraga terbesar bagi para atlet muda di dunia tersebut. “Saat 2014 lalu, kita hanya mampu meloloskan dua perenang muda kita ke Youth Olympic Games, yaitu Ricky Anggawijaya dan Lorenza Monalisa. Sekarang kita dapat kuota 4 atlet putra dan 4 putri sehingga kita akan berusaha memenuhi kuota tersebut dengan kekuatan yang ada,” ujar Hartadi Nortjojo, manajer timnas renang di ajang SEA Age Group Swimming Championship 2017, di Jakarta, kemarin. (Rul/R-3)

Pembalap Indonesia Kuasai Etape II PEMBALAP Indonesia dari tim KFC Jakarta Abdul Gani tampil sebagai yang tercepat pada etape II lomba balap sepeda wisata internasional Tour de Central Celebes/TdCC 2017, kemarin. Pada etape berjarak 133,4 km yang berlangsung dari Kantor Bupati Poso dan finis di Kabupaten Parigi Moutong itu, Abul Gani menyentuh garis finis di urutan pertama. Posisi kedua direbut Luis A asal Filipina dan ketiga Wdari Kaseso Projo (Indonesia/tim CCN). “Jalur etape II Poso-Parigi Moutong jalannya lumayan bagus dan antusiasme penonton juga sangat baik, dan di etape II disambut dengan tari-tarian tradisional,” kata Gani yang mendapat hadiah Rp2,5 juta. Gani mengaku kemenangannya di etape II Parigi Moutong berkat dukungan dan kerja sama tim. (Ant/R-3) MEDIA INDONESIA/DWI APRIANI

Satria Muda Bekuk Siliwangi KLUB basket Satria Muda Pertamina masih terlalu tangguh bagi Siliwangi Bandung. Hal itu dipertontonkan tim besutan Youbel Sondakh tersebut pada turnamen pramusim Perbasi Cup di Britama Arena Jakarta, kemarin. Saat menghadapi Siliwangi pada pertandingan Pool C, SM menang dengan skor meyakinkan 70-43. Itu menjadi kemenangan perdana SM dalam turnamen itu. Sementara itu, untuk Siliwangi, ini laga terakhir mereka di Pool C dengan rekor sekali kalah dan sekali menang, yaitu dari NSH Jakarta dengan skor 88-77. Meski menang, Youbel Sondakh mengaku belum puas melihat permainan timnya karena para pemain masih belum menyatu terutama dengan dua pemain asing, Dior Lowhorn dan Kevin Bridgewaters. “Pertahanan dan serangan kami belum rapi. Skuat juga belum terlalu nyambung. Ini akan kami evaluasi untuk laga berikutnya,” tutur Youbel. (Ant/Rul/R-3)

UJI COBA: Kejuaraan Nasional Tenis di Palembang, Sumatra Selatan, kemarin, menjadi ajang uji coba (test event) Asian Games 2018. Kegiatan berlangsung 7-10 November 2017. Test event itu bertujuan mengecek kesiapan venue dan panitia.

Satlak Bubar, TC Berantakan Dengan sisa waktu yang ada, cabangcabang olahraga diharapkan bisa segera menyusun kembali jadwal pelatnas mereka. NURUL FADILLAH

fadillah@mediaindonesia.com

EMBUBARAN Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas ternyata memengaruhi jadwal pemusatan latihan nasional (TC) sejumlah cabang olahraga. Slah satunya pelatnas renang. Sebanyak delapan atlet renang yang masuk surat keputusan Satlak Prima semula diagendakan menjalani kamp pelatihan pada awal November hingga awal Desember. Namun, dengan pembubaran Satlak Prima, jadwal kamp

ANTARA/BASRI MARZUKI

DIJAGA TENTARA: Seorang personel Satgas Operasi Tinombala ikut melakukan pengamanan pada balap sepeda Tour de Central Celebes (TdCC) etape kedua di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, kemarin. Etape kedua menempuh jarak 133 km.

itu pun dibatalkan karena proposal yang sudah disetujui Satlak sudah tidak berlaku lagi. Akibatnya, para atlet elite tersebut hanya berlatih di dalam negeri hingga akhir tahun ini mengingat sudah tak ada waktu lagi untuk uji coba. Apalagi Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) harus menggadakan test event sebagai bagian dari persiapan Asian Games 2018. Sesuai dengan jadwal, PRSI akan menggelar uji coba bertajuk Indonesia Open 2017 pada 1015 Desember. Untuk mengantisipasi batalnya atlet ke Australia, Pengurus

Besar PRSI berencana menambah waktu kamp pelatihan pada tahun depan. Dua lokasi telah menjadi sasaran PB PRSI, yakni Amerika Serikat dan Australia. Hal itu dijelaskan Wakil Ketua Umum PB PRSI Harlin E Rahardjo dalam acara pelepasan atlet menuju 41st SEA Age Group Swimming Championship 2017 di Jakarta, kemarin. “Pokoknya, paling cepat Januari mereka akan berangkat dan selambat-lambatnya Februari atau Maret pokoknya mereka akan berada di luar negeri itu sampai Juli menjelang Asian Games 2018 pada Agustus.” Harlin mengungkapkan para perenang yang akan berangkat TC masih belum ditentukan. Hal itu disebabkan proses penyeleksian atlet proyeksi Asian Games 2018 baru akan ditentukan dalam ajang Indonesia

Open 2017 mendatang. Sementara itu, perubahan mekanisme penganggaran dari Satlak Prima ke tiaptiap cabang olahraga dianggap mengganggu persiapan menuju Asian Games. Tidak hanya pembatalan uji coba dan TC saja, pelatih strength and conditioning dan ahli pijat yang semula disediakan Satlak Prima juga hilang. Meski demikian, Harlin mengatakan sudah siap. Di sisi lain, menjelang perhelatan Asian Games, Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia (PB Perbakin) mengadakan test event bertajuk Indonesia Shooting Competition 2017 pada 4-12 Noember. Pada ajang yang berlangsung di Lapangan Tembak Senayan Jakarta dan Lapangan Tembak Cilodong Depok tersebut, nomor baru cabang olahraga me-

nembak diujicobakan, yakni nomor tim campuran yang mulai dipertandingkan di Asian Games 2018 nanti.

Proses lelang Peralatan tanding yang akan digunakan pada Asian Games nanti akan melalui proses lelang terlebih dahulu. Sekretaris Jenderal Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (Inasgoc) Eris Heriyanto mengungkapkan ada tiga prinsip yang menjadi acuan Inasgoc dalam proses lelang tersebut. “Yang paham masalah peralatan itu kan induk-induk organisasi (PB/PP). Jadi, merekalah yang mengajukannya,” ujar Eris. Sesuai dengan ketentuan, penggunaan merek peralatan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dilaporkan kepada Dewan Olimpiade Asia (OCA). (R-3)

Anggaran Turun, Test Event Tenis Berlangsung SEBANYAK 73 alet dari berbagai daerah mengikuti Kejuaraan Nasional Tenis Road Asian Games 2018 yang berlangsung di Palembang, Sumatra Selatan 7-10 November 2017. Wakil Deputi I Inasgoc, Joko Pramono mengungkapkan, kejurnas itu bukan hanya untuk melihat kesiapan para atlet, melainkan untuk mengecek secara langsung kesiapan arena dan juga kesiapan panitia untuk Asian Games 2018. “Secara keseluruhan venue tenis menjelang gelaran Asian Games di Palembang, tepatnya

di Jakabaring Sport City ini sudah siap. Sumsel sebenarnya sudah berulang kali menggelar ajang tenis berskala nasional dan internasional, sehingga tidak diragukan lagi,” kata dia. Joko menerangkan, untuk melaksanakan test event ini anggaran dari Inasgoc senilai Rp2 miliar sudah turun. Pihaknya telah melakukan workshop tenis pada 2 pekan lalu dan hari ini dilaksanakan test event. Terkait dengan arena tenis di Jakabaring yang hingga saat ini masih dalam pemba-

ANTARA

Djoko Pramono

Wakil Deputi I Inasgoc ngunan, Joko menerangkan, pihaknya meyakini semuanya akan siap sebelum Asian Games. Demikian juga arena

untuk 12 cabang lainnya yang berlangsung di Palembang. Memang sempat ada 6 cabang olahraga yang diragukan venue-nya tidak siap. Namun, ia mengaku sudah meminta kepastian kepada Kementerian PU dan Pera dan sudah dipastikan semuanya on progres. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumsel Nasrun Umar menjamin semua arena di Sumsel bakal selesai tepat waktu. Semua komponen di Sumsel, termasuk Gubernur, berkomitmen dan sudah berupaya maksimal, termasuk

mencari investor yang bisa membantu mendukung pembangunan arena. “Komitmen Sumsel sangat kuat. Jika tidak mendapat anggaran dari APBN, Sumsel akan mencari investor. Sumsel pasti siap dalam menyelenggarakan ajang internasional karena Sumsel sudah terbiasa,” ujar Nasrun. Nasrun Umar pun menyambut baik penyelenggaraan kejurnas tenis di Sumsel. Dengan begitu, selain untuk menguji arena, acara itu juga sebagai ajang promosi bagi masyarakat Sumsel. (DW/R-3)

Warriors Lanjutkan Tren Kemenangan JUARA bertahan Golden State Warriors melanjutkan tren kemenangan di kompetisi NBA musim ini. Dalam duel menghadapi Miami Heat kemarin, Warriors tampil apik dengan kemenangan 97-80 di kandang mereka, Oracle Arena, Oakland, California. Forward Warriors, Kevin Durant, menjadi aktor kemenangan dengan melesakkan 21 poin dan delapan rebound. Di kubu tim tamu, James Johnson berkontribusi paling besar dengan menyumbangkan 21 poin. Atas kemenangan itu, Warriors tetap tangguh di posisi puncak klasemen sementara wilayah barat dengan delapan kemenangan dan tiga kekalahan. Juru taktik Warriors, Steve Kerr, mengapresiasi permainan anak-anaknya. Menurut Kerr, timnya tampil sempurna khususnya dalam hal pertahanan.

HASIL PERTANDINGAN Boston 110-107 Atlanta Brooklyn 98-92 Phoenix Golden State 97-80 Miami “Saya pikir ini ialah upaya pertahanan terbaik yang ditunjukkan tim kami pada tahun ini. Ini pertandingan yang sulit dan saya rasa kami melakukan pekerjaan yang bagus untuk bisa memenanginya. Kami bisa menahan mereka di angka 80 dan itu adalah gaya kemenangan play-off yang kami tunjukkan, tidak ada hal yang mudah tentunya,” ujar Kerr. Di wilayah timur, tren positif Boston Celtics juga terus berlanjut. Skuat asuhan Brad Stevens tersebut membukukan sembilan kemenangan mereka secara beruntun saat mengalahkan Atlanta Hawks

AP/BEN MARGOT

DI TENGAH KEPUNGAN: Forward Golden State Warriors, Klay Thompson (tengah), berusaha

memasukkan bola meski dikawal dua pebasket Miami Heat, Josh Richardson (kiri) dan James Johnson. dengan 110-107. Kyrie Irving menjadi pahlawan bagi Celtics pascamencetak skor terbanyak 35 poin, dengan bantuan Jayson Tatum yang menambahkan 21 poin dan Al Horford yang mengemas 15 poin, 10 rebound, dan 9 assist yang merupakan pe-

nampilan terbaiknya selama melawan Hawks. Sementara itu, di kubu Hawks, Dennis Schroder tampil lebih unggul dengan melesakkan 23 poin meski pada akhirnya harus tetap menelan kekalahan kesembilan mereka.

Dengan kemenangan itu, Celtics kian tangguh di posisi puncak klasemen sementara wilayah timur dengan 9 kemenangan dan 2 kekalahan. Meskipun unggul, Stevens mengaku tidak puas dengan performa anak-anaknya. (CBSsports/ESPN/rul/R-2)

SEPAK BOLA

Egy Tolak Pinangan Klub Thailand BINTANG tim nasional (timnas) Indonesia U-19 Egy Maulana Vikri memantapkan obsesi untuk bisa berkiprah di kompetisi Eropa. Karena itulah, pemain asal Medan tersebut menampik tawaran klub asal Thailand Chainat Hornbill. Manajemen Chainat Hornbill mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak Egy. Namun, niat tim dari Provinsi Chai Nat yang baru promosi ke Thai League 1 itu bertepuk sebelah tangan. Wakil Presiden Klub Chainat Hornbill Aniruth Nakasai mengakui usahanya untuk mendatangkan Egy mendapat penolakan dari sang pemain. “Chainat sangat tertarik dengannya (Egy) dan telah berbicara dengan keluarganya. Tapi, mereka menginginkan Egy untuk bermain di Eropa dibandingkan di Asia Tenggara. Jadi negosiasi berakhir sekarang. Keluarga juga berterima kasih atas ketertarikan dari kami,” kata Aniruth. Keputusan untuk menolak tawaran Chainat Hornbill dilakukan Egy agar cita-citanya bisa bermain di Eropa tidak terkendala. Mimpi Egy untuk bermain dengan atmosfer Eropa tengah dirajut dengan bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Deputi III Bidang Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta pun mengaku kelanjutan rencana masa depan pemain 17 tahun itu menunggu kepulangan Egy dari Korea Selatan. “Belum ada perkembangan saat ini. Mungkin info nanti kalau sudah pulang dari Korea. Obsesi kita tetap di Eropa,” jelas Isnanta saat dihubungi, kemarin. Egy memang tengah menjadi buruan sejumlah klub papan atas Eropa baik dari Portugal, Spanyol, hingga Jerman. Dua klub raksasa dari Portugal, Benfica dan Sporting Lisbon, disebut menjadi peminat serius untuk bisa mendapatkan tanda tangan Egy di atas kontrak. Tiga tim asal ‘Negeri Matador’, yakni Getafe, Espanyol, dan Real Madrid, disebut juga berminat meminang Egy. Di sisi lain, seusai tampil di kualifikasi Piala Asia U-19 Grup F, timnas U-19 Indonesia telah pulang ke Tanah Air. Ke-23 pemain ‘Garuda Nusantara’ itu akan dipulangkan sementara oleh tim kepelatihan dan menunggu untuk dipanggil kembali oleh tim pelatih yang dipimpin Indra Sjafri. “Pemain kami liburkan. Untuk Piala Asia U-19 tahun depan, kami akan tetap menerapkan promosi dan degradasi pemain,” ujar Indra seusai menelan kekalahan dari Malaysia 1-4, awal pekan ini. (Sat/goal/R-2)

RABU, 8 NOVEMBER 2017

Laga Tunda Paling Krusial Bhayangkara FC memberi suntikan moral kepada para pemain berupa bonus jika mereka menang di laga tandang itu. SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

ERTANDINGAN antara M a d u ra U n i t e d d a n Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, malam ini, akan menjadi laga tunda paling krusial selama gelaran Liga 1 2017. Pasalnya, hasil akhir dalam laga itu dapat mengubah peta penentuan juara Liga 1 2017 yang akan memasuki pekan terakhir pada akhir pekan ini. Bali United saat ini memimpin puncak klasemen dengan 65 poin setelah kemenangan penting di kandang PSM Makassar, Senin (6/11) lalu. Akan tetapi, posisi itu bisa digeser jika Bhayangkara FC meraup 3 poin di Bangkalan. Madura United juga memerlukan poin penuh untuk terus menghidupkan kans juara sebelum memasuki laga terakhir. Namun, jika pertandingan berakhir imbang, keuntungan sepenuhnya milik Bali United. Pasukan ‘Sapeh Kerrab’--julukan Madura United--punya modal berlimpah untuk menghentikan perlawanan klub pelat merah itu. Tim yang diasuh Gomes de Oliviera itu belum sekali pun kalah saat bertindak sebagai tuan rumah. Hanya empat kali Madura United kehilangan poin dalam 16 laga kandang sebelumnya. Akan tetapi, absennya sejumlah pemain utama bisa jadi mengubah peruntungan tuan rumah. Penyerang Greg Nwokolo, gelandang serang Slamet Nurcahyo, dan pemain tengah Dane Milo-

ANTARA/RISKY ANDRIANTO

PENGATUR SERANGAN: Gelandang Bhayangkara FC, Evan Dimas (kiri), menjadi tumpuan pengatur serangan bersama trio serang Ilham Udin

Armayn, Wahyu Subosito, dan bomber Ilija Spasojevic saat berkunjung ke markas Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, malam ini. Duel itu menjadi laga krusial bagi kedua tim untuk merintis jalan menjadi juara Liga 1 musim ini. vanovic dipastikan tidak bisa merumput. Milovanovic cedera bahu, sedangkan sisanya akibat akumulasi kartu kuning. Meskipun demikian, Gomes menegaskan target utama mereka ialah tampil sempurna di dua laga sisa. “Kami tidak ingin memikirkan juara. Saat ini kami fokus untuk memberikan yang terbaik dalam dua pertandingan sisa,” jelas Gomes.

Tebar bonus Bhayangkara FC memberi suntikan moral kepada para pemain mereka dengan janji memberikan bonus jika menang. Hal itu cukup penting karena performa Indra Kahfi dkk belakangan ini sedang naik-turun. Di lima laga terakhir, the Guardians--julukan

Menyerang dari sayap untuk memberikan umpan bagi Ilija Spasojevic yang beraksi sebagai penyerang merupakan taktik utama. Bhayangkara--hanya dua kali menang. Selain meningkatkan faktor psikis, pelatih Bhayangkara FC Simon McMenemy juga membekali pematangan strategi khusus

untuk menghadapi Madura United. “Kami telah berlatih intensif selama tiga hari dan tujuan kami untuk menang. Semua laga adalah final bagi kami, tapi coach Simon telah menyiapkan strategi khusus,” ujar asisten pelatih Ibnu Grahan, kemarin. Meski menyiapkan strategi khusus, ide permainan McMenemy diprediksi tidak banyak berubah. Menyerang dari kedua sayap yang diisi Ilham Udin Armayn dan Wahyu Subosito untuk memberikan umpan matang bagi Ilija Spasojevic yang beraksi sebagai penyerang utama merupakan taktik utama. Absennya Greg Nwokolo dan Slamet tidak akan banyak mengganggu tim karena Madura masih memiliki duo Nigeria, Peter

Odemwingie dan Thiago Furtuoso, di lini depan. Di laga lain, Persib Bandung akan melakoni dua laga sisa Liga 1 2017 dengan status laga formalitas. ‘Maung Bandung’--julukan Persib-tidak akan terancam zona degradasi dan tidak akan mampu menyodok ke papan atas klasemen. Akan tetapi, tidak berarti Persib Bandung akan bermain tanpa ambisi saat melawan Borneo FC di Stadion Mulawarman, Bontang, Kalimantan Timur, sore ini. Memberikan kesan positif bagi pendukung ialah hal yang wajib dilakoni klub yang dipimpin Emral Abus itu. Satu kali kemenangan dalam 10 laga terakhir bukanlah rekor yang menyenangkan bagi bobotoh--pendukung Persib. (R-1)

RABU, 8 NOVEMBER 2017

SEPAK BOLA

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 28 KISI-KISI

Putuskan Jual Rumah Mewah

AFP/GERARDO MAZARIEGOS

BEK kiri LA Galaxy Ahsley Cole memutuskan menjual rumah mewah yang pernah ia tempati bersama mantan istrinya, Cheryl Tweedy. Rumah di Inggris tersebut dijual seharga kurang dari 7,5 juta poundsterling dengan harga yang masih bisa berkurang. Rumah tersebut memiliki fasilitas-fasilitas mewah di antaranya sebuah kolam renang, lapangan sepak bola, dan bahkan ruangan bioskop. Cole menempatinya bersama Tweey selama empat tahun masa pernikahannya pada 2006 sebelum memutuskan berpisah pada 2010 lalu. Kini, mantan bek Chelsea dan timnas Inggris itu tinggal di Los Angeles bersama kekasihnya, Sharon Canu, dan putra kecilnya yang baru saja lahir awal tahun ini. “Tidak ada yang tahu siapa saya di sini. Saya bisa berjalan-jalan dengan anak saya. Pastinya, bila saya tinggal di Inggris, 100% orang pasti akan memfoto saya,” ujar veteran berusia 36 tahun tersebut. (Dailymail/Rul/R-2)

JELANG LAGA PLAY-OFF: Para pemain timnas Australia menjalani latihan ringan di Stadion Francisco Morazan San Pedro Sula, Honduras, kemarin. Australia yang merupakan wakil zona Asia akan menjalani laga pertama babak play-oﬀ Piala Dunia 2018 menghadapi Honduras yang merupakan wakil zona CONCACAF, akhir pekan ini, di Stadion Olimpico Metropolitano, Sula.

Pekan Penentuan Berebut Tiket Tersisa Hasil di laga pertama babak play-off bisa menjadi penentu lolos, tidaknya ke putaran final Piala Dunia 2018 Rusia. Status sebagai tuan rumah akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meraih hasil maksimal. SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

KHIR pekan ini menjadi saat krusial bagi 12 negara yang masih memiliki peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2018. Hasil di laga pertama babak play-off bisa menjadi penentu untuk melangkah ke Rusia tahun depan. Di zona Eropa, akan tersaji empat laga, yakni Italia melawan Swedia, Denmark kontra Republik Irlandia, Kroasia menghadapi Yunani, serta Irlandia Utara versus Swiss. Kedelapan negara tersebut akan memperebutkan empat tiket

yang masih tersedia untuk ‘Benua Biru’. Laga paling sengit diperkirakan akan terjadi saat Swedia menjamu Italia di Friends Arena, Stockholm, Sabtu (11/11) dini hari mendatang. Walau harus menjalani dua laga play-off, pelatih Italia Giampiero Ventura sudah berangan-angan timnya telah lolos. Keyakinan Ventura itu tidak semata-mata disebabkan menatap remeh Swedia. Ia mengklaim sudah fokus membangun tim menuju Piala Dunia di Rusia tahun depan. “Karena cara berpikir saya tidak pernah melihat kemungkinan

Walau harus menjalani dua laga play oﬀ, pelatih Gli Azzuri Giampiero Ventura sudah berangan-angan timnya telah lolos ke Rusia. untuk gagal lolos ke Piala Dunia. Kami semua yakin akan dapat melakukannya. Saya percaya kemungkinan untuk melakukan sesuatu yang lebih penting dari yang kita pikirkan saat ini,” tutur mantan pelatih Torino tersebut. Dari play-off antarbenua, wakil Asia, Australia, akan menjalani laga sulit saat harus bertandang ke markas wakil zona CONCACAF,

Honduras. Di laga lain, wakil Oseania Selandia Baru akan menjamu wakil Amerika Latin, Peru, di Stadion Westpac, Wellinton. Di Honduras, tampil di Stadion Olimpico Metropolitano, San Pedro Sula, selain harus menghadapi 11 pemain lawan, the Socceroos harus menghadapi tekanan pendukung Honduras yang sangat fanatik. Walau demikian, pemain belakang Australia Aziz Behich menegaskan mereka telah siap menghadapi segala tekanan dalam laga tersebut. “Ini memang tidak akan menjadi laga yang mudah. Namun, kami memiliki keyakinan penuh,” tegas pemain yang menempati posisi bek kiri itu.

Absen di uji coba Sejumlah bintang dunia dipastikan absen pada laga uji coba yang akan berlangsung akhir pekan ini. Penyerang utama timnas Ing-

gris Harry Kane menjadi salah satunya. Kane tidak akan memperkuat the Three Lions saat uji coba melawan Jerman dan Brasil, 11 dan 15 Oktober mendatang. Alasan terparkirnya Kane ialah cedera lutut yang kini dirasakannya. Tapi, Kane bukan satu-satunya pemain Tottenham Hotspur yang absen membela Inggris. Gelandang Harry Winks dan Dele Alli juga mengalami hal serupa. Pelatih Inggris Gareth Southgate terpaksa memanggil Jake Livermore untuk mengisi kekosongan ini. Livermore tetap disertakan meski timnya, West Bromwich, sedang dalam tren buruk. Selain Inggris, Brasil juga tidak bisa menurunkan satu pemain bintang mereka, Philippe Coutinho, saat menghadapi Jepang di Stadion Pierre-Mauroy, Prancis. Namun, gelandang serang Liverpool itu diyakini bisa tampil saat melawan Inggris. Coutinho mengalami masalah cedera saat Liverpool kontra Tottenham Hotspur di Liga Primer akhir Oktober lalu. “Dia dalam fase akhir penyembuhan. Kami tahu ia tidak akan sepenuhnya bugar, tapi kami memilih segera menuntaskan penyembuhannya,” jelas pelatih timnas Brasil. (soccerway/ AFP/R-2)

IG BECKY VARDY

Mengasuh Anak sebelum Berlaga LAIN di lapangan, lain pula di luar lapangan. Jika terlihat garang di lapangan hijau, di luar lapangan pemain depan Leicester Jamie Vardy ternyata tipe ayah penyayang. Selain piawai dalam memainkan bola di lapangan, Vardy pun andal dalam mengasuh anak-anaknya. Itulah yang ditunjukkan dalam sebuah foto yang diunggah Becky, istri Vardy dalam akun media sosial miliknya. Foto yang merupakan tangkapan video CCTV di rumah mereka tersebut menunjukkan gambar Vardy yang tengah memberi makan putra mereka yang masih bayi bernama Finley Jainden. Bahkan, Vardy tanpa ragu menyuapi anaknya saat masih mengenakan seragam timnas Inggris miliknya. ‘Ketika saya harus pergi lebih awal, saya masih bisa melihat mereka! Suatu hal yang paling baik #Dialuarbiasa,’ tulis Becky menyertai foto tersebut. (Dailymail/Rul/R-2)

Akhir Perjalanan Karier sang Maestro ANDREA Pirlo bak kutu loncat ketika berganti-ganti klub di antara tiga tim terbaik Italia yang kental akan rivalitas. Pirlo bergabung ke Inter Milan pada 1998 dan lantas menyeberang ke rival sekota AC Milan sebelum mengabdi untuk musuh bersama bagi duo Milan itu, Juventus. Kriteria pengkhianat kerap ditujukan ke dirinya. Namun, pada kenyataannya di mana pun ia berlabuh, Pirlo merupakan sosok yang dihormati lawan ataupun kawan. Apresiasi tinggi layak disematkan kepadanya. Tak hanya karena prestasi yang diraihnya, tapi juga sikapnya yang jauh dari cap kontroversial di dalam ataupun luar lapangan. Pirlo merupakan kreator plus gelandang box to box yang sangat jarang ditemui. Julukan ‘sang Maestro’ menjadi penanda kehebatan Pirlo saat mengolah bola. Mungkin hanya pemain Barcelona Andres Iniesta yang pantas disejajarkan dengannya saat ini. Kini, perjalanan pemain berusia 38 tahun itu berakhir sudah. Pirlo memutuskan gantung sepatu seusai membela klub Liga Amerika Serikat, New York City FC, menghadapi Colombus Drew, Senin (6/11). ‘Pertan-

dingan terakhir di MLS tak hanya jadi akhir karier di New York, tapi juga sebagai pesepak bola. Itulah mengapa mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada keluarga atas dukungan dan cinta yang mereka berikan, setiap tim yang sangat saya hormati saat saya bela, dan semua orang yang membuat karier saya mengesankan’, tulis Pirlo di akun Twitter-nya. Pirlo mengawali karier di Brescia pada 1995. Selama dua dekade ia berkecimpung di sepak bola Italia. Kesuksesan terbesarnya di pentas domestik dirasakan saat empat tahun membela Juventus pada 20112015. Total tujuh trofi diraihnya, empat di antaranya gelar Seri A. Namun, tim yang benar-benar membuat kariernya terasa berkesan ialah Milan. Bersama I Rossoneri, Pirlo sukses mengangkat trofi Liga Champions Eropa dua kali, pada 2003 dan 2007. Pirlo juga merupakan bagian dari generasi emas terakhir timnas Italia yang telah mempersembahkan gelar Piala Dunia pada 2006. Gianluigi Buffon, rekan Pirlo saat menjadi kampiun Piala Dunia 2016, mengapresiasi keputusan pensiun rekannya. ‘Siapa pun yang

AFP

Siap Bangkit Selepas Cedera

pernah bermain dengan Pirlo akan mengerti arti kata ‘unik’. Juara yang berkelas, elegan, dan memiliki kerendahan hati’, tulis Buffon. (football italia/Sat/R-2)

Andrea Pirlo AP

PEMAIN bertahan Liverpool Dejan Lovren sempat menderita cedera punggung serius. Demi mengurangi rasa sakit, Lovren harus mengonsumsi lima pil setiap hari sebelum pertandingan berlangsung sejak September lalu. Lovren mengakui, cedera punggung membuat penampilannya memburuk di The Reds. Kritik demi kritik pun menghujaninya hingga klimaksnya terjadi saat seseorang mengirimkan pesan ancaman di akun Instagram miliknya yang berbunyi, ‘Saya akan membunuh keluargamu’. Bek asal Kroasia itu pun tak ingin terlalu lama berada dalam kondisi terpuruk. Ia mengaku siap kembali bersinar di lapangan dan membantu skuatnya memenangi pertandingan. “Kondisi saya? Mari katakan sudah ada hari-hari yang baik saat ini. Pasti saya tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi di masa lalu. Saya juga lebih memilih melupakannya sehingga hal-hal bisa menjadi semakin baik,” ujar Lovren. (Dailymail/Rul/R-2)