Media indonesia 09 08 2017 09082017081057

Page 1

RABU, 09 08 2017 NO. 13199/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Kembalikan Batam ke Desain Awal Pengembangan Batam terhambat oleh situasi perundang-undangan yang menimbulkan berbagai masalah turunan dan ditambah masih rendahnya jumlah industri berteknologi tinggi. ADHI M DARYONO

adhi@mediaindonesia.com

P

EMERINTAH didesak untuk berpikir ulang dan mengembalikan kawasan Batam, Rempang, dan Galang (Barelang) ke desain awal yang terbukti lebih strategis di sisi ekonomi, pertahanan, dan keamanan. “Batam saat ini mengalami disorientasi arah pembangunan akibat aturan perundangan yang belum mendukung kewenangan BP Batam. Kita harus back to basic, kembalikan Batam sebagai kawasan industri untuk kepentingan nasional,” ujar Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Hatanto Reksodipoetro dalam acara Executive Forum bertema Quo vadis Batam yang digelar Media Indonesia di Jakarta, kemarin. Pengembangan Batam sendiri bermula ketika BJ Habibie ditunjuk Presiden Soeharto untuk memimpin Otorita Batam pada 1978. Habibie bercita-cita memajukan Batam dari pulau kecil berpenghuni nelayan menjadi kawasan industri berteknologi tinggi. Proyek tersebut dimulai dengan menggabungkan Batam, Rempang, dan Galang dalam kesatuan wilayah kerja sehingga daerahnya 17% lebih luas daripada Singapura. Pemerintah juga membangun infrastruktur jalan, waduk, pelabuhan laut, pelabuhan feri, dan bandar udara untuk mendukung kemajuan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) atau Batam Free Trade Zone (FTZ). Penguatan tugas BP Batam didukung pula dari sisi hukum dengan terbitnya UU No 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Bahkan, khusus untuk perizinan usaha, dibentuk lembaga pelayanan terpadu di bawah BP Batam sesuai dengan Perpres No 97 Tahun 2014. Namun, munculnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kemudian berdampak kepada tumpang-tindihnya kewenangan BP Batam dan Peme-

MI/PANCA SYURKANI

QUO VADIS BATAM: Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil memberi pemaparan di depan (dari kanan) Kepala BP Batam Hatanto

Reksodipoetro, Ekonom Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, dan peserta Focus Group Discussion Executive Forum Media Indonesia yang bertajuk ‘Quo Vadis Batam’ di Jakarta, kemarin. rintah Kota Batam. Menurut Hatanto, peraturan yang belum mendukung tugas dan kewenangan BP Batam itu menimbulkan masalah turunan seperti permasalahan lahan, termasuk masalah spekulan tanah dan maraknya lahan tidur yang mencapai 7.700 hektare. “Belum lagi jumlah industri bertek nologi menengah-rendah yang mencapai 78% dari 715 industri di Batam, sementara jumlah industri berteknologi tinggi hanya 7%. Hal ini jauh dari cita-cita awal Batam sebagai pusat industri

Penguatan tugas BP Batam didukung dari sisi hukum melalui UU No 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. teknologi tinggi,” ungkapnya. Sebagian besar wilayah Batam juga ternyata justru menjadi per-

mukiman (28,3%), jauh di atas luas kawasan industri yang hanya mencakup 16,6% dari luas wilayah.

Pertahankan FTZ Namun, muncul pula wacana mengubah Batam dari kawasan perdagangan bebas (FTZ) menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK). Enny Sri Hartati selaku Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance meminta FTZ dipertahankan karena manfaatnya jauh lebih besar daripada KEK, terutama dari sisi perpajakan, daya saing, serta penerimaan devisa.

Bagi Zahra, keadilan telah tumbang. Dirinya murni merupakan korban penganiayaan, bukan sekadar korban main hakim sendiri.”

Dana Desa Bisa Genjot Konsumsi

Pamong Praja Jangan Alergi Kritik

Pembahasan SKB HTI Hampir Rampung

Pemerintah masih sibuk pada sistematika penyaluran dana desa, bukan pada dampaknya.

Para pamong praja perlu menjadikan kritik yang membangun sebagai bahan masukan dan perbaikan pelayanan umum.

Pemerintah berharap seluruh pengurus, anggota, dan simpatisan ormas HTI kembali ke Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Birokrasi | Hlm 3

Politik | Hlm 4

“FTZ berorientasi pada kepentingan nasional yang berdampak pada pembangunan daerah, sementara KEK hanya efektif menyelesaikan masalah kelembagaan dan berorientasi pada daerah,” tegas Enny. Enny menyatakan polemik Batam harus diakhiri dan semua pihak harus sepakat dengan melihat pola penanganan di kawasan FTZ yang telah berhasil seperti di Shenzhen, Tiongkok, dan Iskandar/IRDA di Malaysia. (X-11) Barelang Sebagai... | Hlm 2

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

INVESTASI

Infrastruktur Tingkatkan Daya Saing PRESIDEN Joko Widodo menegaskan, pemerintah saat ini masih fokus dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan itu dilakukan untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dengan negara-negara lain. Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri acara silaturahim ulama pondok pesantren dan peresmian pembukaan Pasanggiri Nasional serta Kejuaraan Nasional Tingkat Remaja Perguruan Pencak Silat Nasional (Persinas) ASAD 2017. “Memang kita baru bekerja fokus untuk menyelesaikan infrastruktur. Kenapa? Karena ini hal yang basic, hal yang sangat mendasar sekali dalam rangka persaingan kita dengan negara-negara lain,” kata Presiden di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur, kemarin. Ditambahkan Presiden, pemerintah kini terus menyelesaikan pembangunan pelabuhan, tol di luar Jawa, jalur kereta api di luar Jawa, dan bandar udara di pulau terpencil. Pembangunan infrastruktur tersebut dimaksudkan agar terjadi mobilitas barang dan orang yang kemudian bisa menurunkan hargaharga bahan pokok di Tanah Air. Presiden, kemarin, juga dilaporkan memanggil sejumlah menteri bidang perekonomian ke Istana Merdeka, Jakarta. Pasalnya, ada sejumlah proyek yang belum juga dieksekusi. Selain meminta laporan, Presiden menanyakan kendalakendala yang dihadapi. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri menilai pemerintah harus menggenjot pengeluaran pada semester II jika ingin target pertumbuhan di APBN-P 2017 sebesar 5,2% tercapai. Selain itu peningkatan belanja pemerintah bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini dinilai melambat meski sudah mulai menunjukkan peningkatan. (Nur/Nyu/X-6)

“Seharusnya media menjadi bagian dari early warning system yang mengingatkan kepada pemerintah pusat, ‘Hati-hati, lo, ada problem-problem seperti ini’.” Yosep Adi Prasetyo Ketua Dewan Pers

Politik & Hukum | Hlm 5 SENO

Tindakan Main Hakim Sendiri makin Mencemaskan

Di kalangan masyarakat yang sudah hilang batas kesabaran dan ketakutannya, tampaknya keadilan kilat atau tindakan main hakim sendiri menjadi pilihan yang dibenarkan.

Opini | Hlm 8

PERSINAS ASAD 2017

SELA

Masak Wajah kayak Gini Diktator?

P

RESIDEN Joko Widodo dengan nada bercanda dan santai mengatakan dirinya bukan diktator atau pemimpin otoriter. Tampaknya itu dimaksudkan untuk menjawab tudingan yang belakangan ini ditujukan kepada Presiden. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan acara silaturahim ulama pondok pesantren dan peresmian pembukaan Pasanggiri Nasional serta Kejurnas Tingkat Remaja Perguruan Pencak Silat Nasional (Persinas) Ampuh Sehat Aman Damai (ASAD) 2017, kemarin. Saat itu, santriwati yang bernama Gladis agak takut untuk maju ke depan untuk menjawab pertanyaan Presiden. “Sini enggak usah takut. Presidennya enggak diktator kok,” kata Jokowi sambil tersenyum yang sontak disambut tepuk tangan para hadirin di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Jokowi lalu menceritakan bagaimana media sosial membicarakan dirinya sebagai presiden yang otoriter, diktator. “Masak wajah saya kayak gini wajah diktator?” ucapnya sambil menggerakkan telapak tangan kanannya di depan wajahnya sambil tersenyum. Jokowi memang kerap dituding sebagai presiden yang diktator atau otoriter setelah keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sebagai tindak lanjut dari perppu itu, pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan dibantu Paspampres dan ajudan presiden, Gladis akhirnya berani berdiri di samping Presiden. “Perkenalkan, nama saya Gladis,” kata remaja berkerudung hitam dan ikat kepala khas pendekar itu. “Bisa silat?” tanya Jokowi. “Enggak,” jawab Gladis disambut gelak tawa hadirin. Jokowi kemudian memberikan

pertanyaan. Gladis diminta menyebutkan tujuh dari 34 provinsi di Indonesia. Namun, ia mengaku tidak bisa menjawab. “Enggak (bisa jawab).” “Lo, tadi maju mau jawab kan?” tanya Jokowi. “Enggak Pak,” katanya. Gladis mengaku dirinya maju karena didorong-dorong hadirin lain. “Oh... didorong-dorong. Siapa yang dorong-dorong? Enggak mau maju kok didorong-dorong,” ujar Jokowi yang lagi-lagi disambut tawa dan tepuk tangan hadirin. Jokowi lalu mempersilakan Gladis untuk turun dari panggung. “Ya sudah, terima kasih. Silakan kembali.” Kendati tidak menjawab pertanyaan, Gladis mendapatkan sepeda dari Jokowi, sama dengan Anton yang sebelumnya menjawab tujuh nama pulau di Indonesia. “Gladis yang sudah maju, meskipun enggak jawab apa-apa, tetap saya beri hadiah sepeda,” tandas Jokowi. (Nur Aivanni/X-5)

Menyusui Cegah Kanker

BIRO PERS SETPRES

BERSAMA SANTRIWATI: Presiden Joko Widodo memberikan pertanyaan kepada santriwati bernama Gladis saat silaturahim ulama pondok pesantren di Ponpes Minhaajurrosyidiin, Lubang Buaya, Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga meresmikan Pasanggiri Nasional serta Kejurnas Tingkat Remaja Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD 2017.

TIM periset dari American Institute for Cancer Research ( A I C R ) dan World Cancer Research Fund menemukan meSENO nyusui dapat mengurangi risiko kanker hingga 2%. Kesimpulan itu diperoleh setelah peneliti menganalisis 13 dari 18 studi mengenai lamanya menyusui. Tim periset meyakini menyusui akan melindungi perempuan yang sementara berhenti menstruasi. Menyusui juga dapat membantu menghilangkan sel-sel dengan DNA yang rusak penyebab perkembangan tumor. “Tidak semua ibu dapat menyusui, tapi bagi yang bisa, harus dilakukan,” kata Alice Bender dari AICR. (Dailymail/Ire/X-7)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.