Media indonesia 09 11 2017 09112017021223

Page 1

KAMIS, 09 11 2017 NO. 13288/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

INDONESIA MEMILIH

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com

Halaman 4

Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

PERNIKAHAN KAHIYANG-BOBBY

Perlambang Islam Nusantara

ANTARA/MAULANA SURYA

TERIMA BUKU NIKAH: Presiden Joko Widodo menyaksikan menantunya, Bobby Nasution, bersama sang istri, Kahiyang Ayu, menerima buku nikah dari penghulu di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjadi saksi pernikahan dan Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin seusai ijab kabul di Gedung Graha Saba, Sumber, Surakarta, Jawa Tengah, kemarin.

SRI UTAMI

ami@mediaindonesia.com

B

areskrim Polri mulai menyidik dugaan pemalsuan surat perintah penyidikan (sprindik) dan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang dikeluarkan KPK. Dua petinggi KPK, Saut Situmorang dan Agus Rahardjo, yang menandatangani kedua surat tersebut dinilai melakukan pemalsuan dan menyalahgunakan wewenang. “Saut Situmorang selaku pimpinan KPK menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri untuk Setya Novanto pada 2 Oktober 2017 setelah PN Jaksel memutus praperadilan yang dimenangkan Novanto pada 29 September 2017,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo

SUASANA khidmat terasa ketika Presiden Joko Widodo sebagai wali mempelai putri mengucapkan kalimat, “Saya nikahkan dan saya jodohkan anak kandung perempuan saya, Kahiyang Ayu, dengan engkau, Muhammad Bobby Afif Nasution bin Insinyur Haji Erwin Nasution almarhum, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan emas seberat 80 gram dibayar tunai.” Lalu, pengantin pria, Bobby, mengucapkan, “Saya terima nikahnya dan jodohnya Kahiyang Ayu binti Joko Widodo dengan mas kawin seperangkat alat salat dan emas 80 gram.” Ijab kabul di depan penghulu di Graha Saba Buana, Surakarta, kemarin, itu kemudian disambut hadirin secara serentak, “Sah.” Kedua mempelai tampak tersenyum bahagia. Demikian puncak acara pernikahan Kahiyang-Bobby dalam adat dan tradisi Jawa dengan mengacu pada pakem Keraton Kasunanan Surakarta. Sebelum bersatu dalam ikatan suami-istri, kedua mempelai menjalani serangkaian prosesi adat sejak Selasa (7/11).

Pimpinan KPK Dibidik Wasisto, kemarin. Setyo menambahkan, setelah menerima laporan dari anggota tim kuasa hukum Novanto, Sandy Kurniawan, pada Senin (9/10), pihaknya langsung menindaklanjutinya dengan mengumpulkan keterangan dari enam saksi, yakni ahli hukum tata negara, pakar hukum pidana, dan ahli bahasa. Setelah pemeriksaan di tahap penyelidikan, lanjut Setyo, Bareskrim melakukan gelar perkara lalu menaikkan laporan ke tingkat penyidikan pada 7 November. “Tahapnya sudah penyidikan, tetapi statusnya belum tersangka, masih

Polri mengaku menaikkan laporan ke tahap penyidikan, namun terlapor belum tersangka. Polri telah meminta keterangan ahli hukum dan ahli bahasa. terlapor.” Menurut pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, kedua pimpinan KPK tersebut dianggap memberikan keputusan tidak sesuai dengan proses penyidikan dan status yang diperiksa. Selain itu, surat itu dinilai tidak sesuai aturan pengambilan keputusan kolegial yang menjadi aturan di KPK. “Suratnya asli, tetapi isinya palsu. Seharusnya statusnya saksi dan barang bukti tidak

ada, oleh dia dibuat surat pencekalan, dibuat jadi tersangka. Padahal, saksi tidak boleh dicekal,” ujar Fredrich. Agus dan Saut disangkakan melanggar Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 421 KUHP terkait tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu atau penyalahgunaan wewenang. Kemarin, Kejaksaan Agung

telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap pimpinan KPK, Saut Situmorang dan Agus Rahardjo. “Kejaksaan mengeluarkan Surat P16A yang menunjuk jaksa peneliti untuk kasus itu,” ungkap Kepala Puspenkum Kejaksaan Agung Mohammad Rum.

Punya kewenangan Juru bicara KPK Febri Dian-

Sulit untuk disanggah, sebelum PP pengetatan pengurangan masa pidana diberlakukan, remisi kerap digelontorkan untuk terpidana kasus korupsi.”

Kemenag Dukung Putusan MK

Pilkada Sarat Pragmatisme Politik

PT DKI Tolak Keterlibatan Novanto

Putusan MK terkait dengan penghayat kepercayaan akan menjadi masukan dalam pembahasan dan finalisasi RUU Perlindungan Umat Beragama.

Kecenderungan itu terjadi karena partai politik belum bisa mencetak kader mumpuni yang layak untuk diusung dalam pilkada.

KPK akan mempelajari putusan PT DKI yang menolak keterlibatan Setya Novanto dalam kasus KTP Elektronik.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Indonesia Memilih | Hlm 4

Tipikor | Hlm 7

syah mengakui pelaporan pimpinan KPK ke kepolisian bukan baru kali ini terjadi. Hanya, kali ini Febri belum memiliki informasi lengkap terkait surat yang dipersoalkan pelapor. “Soal pencegahan ke luar negeri, KPK punya kewenangan sesuai Pasal 12 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memerintahkan instansi terkait mencegah seseorang ke luar negeri. Itu bisa dilakukan di penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. UU Imigrasi menegaskan hal itu dapat dilakukan karena beberapa sebab, termasuk perintah dari KPK,” tandas Febri.

Dalam khotbah nikah, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan pernikahan Kahiyang-Bobby menjadi perlambang Islam Nusantara. “Akadnya adalah syariat, selebihnya budaya yang merupakan bagian dari Islam Nusantara,” katanya. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir dalam doanya memanjatkan agar rumah tangga mempelai sakinah, mawadah, warahmah. Selain itu, Haedar berharap pasangan ini diberikan keturunan yang bisa membawa generasi yang berkemajuan. Pernikahan Nusantara itu terasa juga karena saksi menge nakan pakaian adat. Wapres Jusuf Kalla, saksi pihak Kahiyang, berpakaian Bugis. Saksi pihak Bobby, Menko Perekonomian Darmin Nasution, berpakaian adat Mandailing. Ikut dalam prosesi itu Ketua MUI KH Ma’aruf Amin. Setelah ijab kabul, acara dilanjutkan resepsi pada siang dan malam harinya. (WJ/FR/ X-5 ) Semua Senang ... | Hlm 12

Febri berkeyakinan aparat Polri dan kejaksaan memahami hal tersebut sehingga dapat bekerja secara profesional. Ke depan, KPK akan terus menuntaskan kasus megakorupsi KTP-E tanpa menghentikan proses penyidikan terhadap tersangka baru. KPK sudah memanggil sejumlah saksi untuk penyidikan baru kasus KTP-E sejak Senin (6/11). KPK akan terus melakukan pola pemeriksaan tersebut sebelum menyampaikannya secara lebih lengkap kepada publik. Adapun Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menilai pelaporan pimpinan KPK itu menunjukkan belum kukuhnya tekad untuk memberantas praktik lancung di negara ini. (Gol/Dro/Ant/X-3) Pengadilan Tinggi ... | Hlm 7

“Pilkada itu pada dasarnya konflik politik menuju kekuasaan. Kami minta jajaran di daerah mengikuti aturan main.” Hasyim Asy’ari Komisioner KPU Pemilu | Hlm 5 SENO

Gerindra Pecat Wakil Ketua DPRD Bali SELA

Harapan Atasi Pemanasan Global HINGGA saat ini pencegahan ana Figueres, mantan kepala bencana perubahan iklim, iklim PBB yang menyampaibanjir, kekeringan, kelaparan, kan kesepakatan perubahan migrasi massal, tampaknya iklim Paris. Serangkaian megatren belum membuahkan global yang bergerak hasil. Namun, cepat menunjukkan berkat inovasi, bahwa manumulai energi sia dapat menterbarukan cegah dampak murah hingga terburuk dari daging yang pemanasan glodibudidayakan bal. Upaya gobal dan pesawat ini didukung interbang listrik, vestasi hingga triada harapan DUTA liun dolar. Tren ini menunbaru. “Semua orang merasa tidak jukkan bahwa emisi gas ruberdaya karena kabar buruk mah kaca dapat dihentikan. belakangan ini,” kata Christi- (The Guardian/Arv/X-10)

Jro Gede Komang Swastika pernah menjalani rehabilitasi lantaran dari hasil tes urine yang dilakukan BNN Bali, dirinya positif mengonsumsi sabu.

Regional | Hlm 13

INFRASTRUKTUR

Agenda Politik tidak Hambat Proyek MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan proyek-proyek infrastruktur pada 2018 tetap berjalan seperti biasa. Agenda politik tahun depan diyakini tidak akan memengaruhi investor untuk melakukan investasi di proyek infrastruktur. “Swasta tidak ada hubungannya dengan politik makanya harus dorong swasta (bangun infrastruktur). (Agenda politik) tidak akan ganggu kepastian usaha,” ujar Bambang seusai membuka Indonesia

Infrastructure Week 2017 di Jakarta, kemarin. Bambang menyebutkan, untuk membangun infrastruktur itu, peran swasta diperlukan karena APBN hanya sanggup membiayai sekitar 41,3% dan BUMN 22,2%. Sisanya, 36,5%, diharapkan dari peran swasta melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) atau pembiaya an investasi nonanggaran (PINA). “Kami berharap tahun depan akan semakin banyak investor dalam proyek-proyek prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya di PINA

ataupun KPBU,” ujarnya. Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani mendukung rencana pemerintah untuk lebih mendorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. Pengusaha kontraktor yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur juga diharapkan bisa naik kelas. Dari tadinya hanya menjadi subkontraktor dan kontraktor kelak bisa menjadi investor. “Kita ingin dorong industri yang terlibat agar industri nasional kita tumbuh dan berkembang.” Karena itu, ia berharap adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, BUMN, dan swasta sehingga proyek infrastruktur bisa sesuai dengan target dan konektivitas Indonesia bisa semakin baik. (Nyu/Adi/X-10)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.