Mediaindonesia 11 04 2018 11042018083323

Page 1

RABU, 11 04 2018 NO. 13435/ TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

P I L K A D A J AT I M

Soal Kemiskinan Picu Perdebatan Panas

ANTARA/ZABUR KARURU

SEUSAI DEBAT SENGIT: Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut satu Khofifah Indar Parawansa (kedua dari kanan)-Emil

Dardak (kiri) bersalaman dengan pasangan dan nomor urut dua Saifullah Yusuf (kedua dari kiri)-Puti Guntur Soekarno seusai berdebat sengit dalam Debat Publik I Pilgub Jawa Timur di Surabaya, kemarin. Pada debat publik pertama tersebut kedua pasangan menyampaikan bermacam program dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat Jawa Timur.

MASALAH kemiskinan dan gizi buruk di Trenggalek, Jawa Timur, menjadi perdebatan calon gubernur dan calon wakil gubernur periode 2019-2024 pada debat kandidat putaran pertama. Dalam debat publik yang digelar KPU Jawa Timur di Dyandra Convention Center, Surabaya, tadi malam, cawagub Emil Elistianto terlibat debat sengit dengan cawagub Puti Guntur Soekarno saat menyinggung kemiskinan dan kesehatan di Trenggalek. Puti menyerang Emil dengan menyebutkan bahwa saat berkunjung ke sebuah desa di Trenggalek, ia masih menjumpai bayi yang mengalami gizi buruk. “Saya sudah bertemu dengan bayi yang mengalami gizi buruk di Trenggalek,” kata Puti. Saat mendengar itu, Emil langsung menimpali bahwa data yang disampaikan Puti salah. “Itu data dari mana? Yang Mbak Puti sampaikan itu tidak benar. Dia bukan gizi buruk,” kata Emil. “Ini fakta yang saya temukan di Trenggalek,” cetus Puti yang bertahan dengan pernyataannya. Perdebatan semakin sengit ketika Emil justru meminta Puti menun-

jukkan jumlah penderita gizi buruk di Jawa Timur. Namun, Puti masih tetap bertahan soal temuannya di Trenggalek. Presenter Alfito Deannova sebagai moderator berusaha menengahi perdebatan keduanya. Dalam debat yang bertema Kesejahteraan rakyat itu terjadi juga debat panas antara cagub Khofifah Indar Parawansa dan cagub Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Keduanya juga berdebat soal kemiskinan. Mantan Mensos itu menanyakan apa yang dilakukan Gus Ipul selama sembilan tahun menjadi wagub. Padahal pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sangat tinggi. Ekspornya tertinggi. Begitu pula sektor migasnya nomor dua setelah Riau. “Tapi faktanya kemiskinan di Jatim menggelembung, di perdesaan 15,58% , di perkotaan 7,7%. Jadi, apa yang sudah dilakukan Gus Ipul selama sembilan tahun ini,” kata Khofifah. Gus Ipul yang mendapat pertanyaan itu menyatakan bahwa selama ini sudah banyak berbenah. “Wakil gubernur tidak bisa menentukan sendiri, anggaran tetap ditentukan gubernur,” elak Gus Ipul. (FL/Riz/X-4)

Prabowo bukan Harga Mati Di internal Gerindra masih ada perbedaan pandangan tentang Prabowo Subianto akan maju atau menjadi king maker. TAUFAN SP BUSTAN

taufan@mediaindonesia.com

P

A RTA I G e r i n d ra m a s i h menggodok sosok yang akan diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Meski berulang kali ditegaskan bahwa mereka bakal kembali mencalonkan Ketua Umum Prabowo Subianto, bukan berarti tidak ada gagasan untuk mengusung kandidat lain. Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengatakan di Jakarta, kemarin, pihaknya masih mematangkan strategi dan hitungan politik. Menurutnya, nama Prabowo memang masih sangat kuat un-

tuk dicalonkan, tetapi ada pula ide agar Gerindra mengajukan calon lain. ”Kami tengah merancang dan menghitung kekuatan. Prabowo bisa iya dan bisa tidak (menjadi capres) atau menjadi king maker,” terangnya. Perihal calon lain, Desmond menyebut mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. ”Ini kan terserah rakyat. Tokoh lain pun terus bermunculan. Ada Gatot dan Anies.” Dia tegaskan, prinsip Gerindra ialah menang dan tidak mau mengulang kekalahan seperti di Pilpres 2014. Pergantian presiden di pilpres

nanti pun merupakan keharusan. Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan masih banyak faktor yang dipertimbangkan sebelum kakaknya memutuskan maju atau tidak sebagai capres. Faktorfaktor itu antara lain masalah kesehatan dan logistik. Namun, seperti yang selalu dia katakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon kembali menegaskan Prabowo akan mencalonkan diri lagi di Pilpres 2019. Dia menepis anggapan bahwa belum adanya deklarasi menunjukkan Prabowo ragu. ”Respons Prabowo atas dukungan kader baik-baik saja. Saya jamin 100% Pak Prabowo akan maju di Pilpres 2019. Tiga hari lalu saya ketemu Pak Prabowo, semua aman dan tidak ada masalah,” tandasnya.

Ini kan terserah rakyat. Tokoh lain pun terus bermunculan. Ada Gatot dan Anies. Desmond Junaidi Mahesa Ketua DPP Partai Gerindra

Menurut Fadli, seluruh kader Gerindra menginginkan Prabowo kembali berhadapan dengan petahana Joko Widodo. Keputusan soal itu akan dibicarakan dalam rapat koordinasi nasional hari ini. Senada, politikus Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan rakornas di Padepokan Garuda Yaksa, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, hari ini, yang tertutup bagi wartawan salah

Pengisian jabatan politik itu hanya bisa dilakukan secara bertanggung jawab apabila parpol bebas dari korupsi.”

Sistem Nilai SBMPTN 2018 Lebih Adil

Ulama Apresiasi Kinerja Jokowi

Saat Larangan Miras Jadi Sorotan

MRPTNI sepakat soal perlunya skema penghitungan yang lebih baik dan lebih mampu mencerminkan kemampuan tiap siswa peserta SBMPTN.

Jokowi merupakan representasi kelompok nasionalis. Dibutuhkan cawapres dari kalangan ulama agar programprogram keumatan bisa terus diperkuat.

Pemkab Bandung menetapkan masalah minuman keras oplosan sebagai kejadian luar biasa setelah 140 warga menjadi korban.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Indonesia Memilih | Hlm 4

Regional | Hlm 13

satunya membahas capres. Sebanyak 34 DPD Partai Gerindra pun sudah memutuskan satu nama. ”Jadi, seluruh pengurus DPD seIndonesia itu telah melakukan deklarasi capres dan keluar hanya satu nama. Nah, nama itu tentunya hanya Prabowo Subianto,” terang Riza. Soal kemungkinan Gerindra tak jadi mengusung Prabowo mendapat perhatian sekutu mereka, PKS. Anggota DPR dari PKS Mahfuz Sidik menyatakan, dari awal pihaknya ingin kembali berkoalisi dengan skenario capres dari Gerindra, yakni Prabowo, dan cawapres dari PKS. ”Cuma yang ada sekarang kan terus berkembang dan bisa saja berubah. Apalagi PKS belum menentukan koalisinya dan Prabowo pun belum mendeklarasikan diri.” Dia menilai Prabowo tengah berhitung matang, termasuk soal logistik. ”Kita belum tahu apakah Prabowo

benar maju atau malah hanya menjadi king maker seperti Megawati.”

Unsur ulama Para ulama dari Jawa Barat, kemarin, menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor dan berharap agar Jokowi menggandeng ulama sebagai cawapresnya. ”Kami menyampaikan agar wakilnya dari unsur ulama yang bisa mengangkat suara Jokowi. Jangan sekadar ulama, tapi ulama yang memang bisa mewarnai Nusantara,” ujar pengasuh Ponpes Al Hamidiyah Depok, KH Zainuddin Maksum Ali, seusai pertemuan. Atas masukan tersebut, imbuh dia, Jokowi hanya tersenyum dan berjanji akan mengumumkan cawapresnya setelah pilkada serentak tahun ini. Zainuddin pun menegaskan para ulama mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi meski masih ada kekurangan di sana-sini. (Pol/Riz/X-8)

“Kami perlu informasi intelijen dan TNI punya. Kenapa tidak (dimanfaatkan)? Kami saling memberi dan menerima.” HM Prasetyo Jaksa Agung

Hukum | Hlm 6 SENO

Siapa Penantang Jokowi?

Jika politik akomodasi di kubu Jokowi terhadap tiga partai ini mengalami kebuntuan, bisa saja poros ketiga terbentuk dan Gatot bisa berkomunikasi untuk meyakinkan paket baru di luar Jokowi dan Prabowo.

SELA

K E PA L A D A E R A H

Sebagian Tubuh Kita bukan kita

Pemilihan melalui DPRD tidak Jamin Bebas Korupsi

LEBIH dari sebagian tubuh manusia ternyata bukan manusia. Itu disebabkan sel tubuh yang merupakan bagian manusia hanya 43% dan sisanya koloni makhluk mikroskopik. “Mereka sangat esensial bagi kesehatan kita,” kata Prof Ruth Ley, Direktur Departemen Sains Mikrobiome pada Max Planck Institute di Jerman. “Tubuhmu tidak hanya dirimu,” imbuhnya. Sebersih apa pun Anda mandi, setiap sudut SENO dan celah di tubuh Anda ditutupi makhluk mikroskopis. Itu termasuk bakteri, virus, fungi, dan archaea (organisme seperti bakteri). Jumlah terbesar mikroskopis itu ada di dalam usus yang gelap dan minim oksigen. Hal itu mengubah pemahaman kita tentang penyakit, bahkan itu juga memunculkan pertanyaan tentang apa artinya menjadi manusia dan serta membuka pemikiran baru tentang inovasi perawatan. (BBC/Yan/X-5)

WACANA mengembalikan sistem pilkada kepada DPRD bukan pemilihan langsung seperti saat ini sebaiknya dibahas saksama dalam bingkai demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Menko Polhukam Wiranto menanggapi usul sejumlah pihak yang menginginkan agar pilkada dikembalikan kepada DPRD untuk memutus mata rantai korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota dewan. “Apakah demokrasi semakin sehat? Apakah hak rakyat tidak terpasung? Ini perlu dibahas dengan baik,

bijaksana, dan tidak terburu-buru,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin. Menurut Wiranto, pengambilan kebijakan menyangkut hak warga negara dan sistem demokrasi yang sedang dikembangkan tidak semudah membalikkan telapak tangan. “Itu harus paralel dengan mereformasi manusianya. Kalau sistem diubah, tetapi kelakuan manusianya tidak diubah, ya sama saja. Amburadul juga,” ujar Wiranto. Sebelumnya, wacana mengembalikan pilkada melalui DPRD dengan

merevisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengemuka dalam pertemuan antara Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Mendagri Tjahjo Kumolo, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu dibahas banyaknya persoalan dengan penerapan model pilkada langsung seperti biaya tinggi dan praktik politik uang. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengingatkan, jika pemerintah menyetujui format pilkada melalui DPRD, akan berdampak terhadap elektabilitas Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019. “Apalagi Pak Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2014 pernah menyampaikan keberpihakannya pada pilkada langsung. Biaya tinggi bisa diatasi, yaitu pada iktikad baik pem-

Opini | Hlm 8

buat UU. Misalnya, membuat metode kampanye yang ramah dari sisi biaya. Batasi biaya kampanye agar rasional dan ramah bagi kandidat maupun parpol,” ungkap Titi. Ketua MPR Zulkifli Hasan mendukung usul agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. “Dulu DPR dan MPR sepakat mengembalikan pilkada ke DPRD. Namun, karena ada perppu yang dikeluarkan SBY saat masih presiden, wacana itu dibatalkan.” Wakil Ketua MPR Mahyudin pun sependapat dengan wacana itu karena dianggap lebih murah biaya penyelenggaraannya. “Saya setuju agar biaya menjadi kepala daerah murah. Kalau dipilih DPRD tinggal diawasi saja DPRD-nya.” (Gol/Opn/ Aya/X-3)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Mediaindonesia 11 04 2018 11042018083323 by Oppah - Issuu