Media indonesia 11 07 2017 12072017050441

SELASA, 11 07 2017

@mediaindonesia

KPK Ancam Jemput Paksa Anggota DPRD Jatim https://shar.es/1BSAPB

NO. 13170/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN

@mediaindonesia

Yusril Sebut KPK seperti Kopkamtib Era Orde Baru https://shar.es/1BSARP

Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

@mediaindonesia

PM Kanada Sapa Rakyat Indonesia di Vlog Jokowi https://shar.es/1BSkX5

E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

(021) 5812113 & 5801480

J U J U R

B E R S U A R A

RUU Pemilu Dituntaskan dengan Musyawarah Pemerintah dan DPR sepakat pengambilan keputusan tahap pertama RUU Pemilu dilakukan lusa. Diharapkan, proses tersebut ditempuh melalui musyawarah mufakat.

CHRISTIAN DIOR SIMBOLON dior@mediaindonesia.com

P

EMERINTAH dan DPR sepakat menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat pertama soal RUU Pemilu, Kamis (13/7). Menurut Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, jika pandangan pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR senada, naskah RUU Pemilu bakal ditandatangani hari itu.

“Itu kalau pemerintah dan DPR sepakat. Jadi pengambilan keputusan tingkat pertama ditunda dan akan dilaksanakan Kamis nanti. Kita masih berharap bisa musyawarah,” ujar Lukman seusai lobi-lobi tertutup antara pemerintah dan fraksi-fraksi di Gedung DPR, tadi malam.

Dalam lobi juga disepakati pengambilan keputusan tingkat dua digelar 20 Juli. “Nanti kita sampaikan kepada pimpinan DPR bahwa tidak ada perubahan. Kita tetap di jadwal semula,” ujar Lukman.

Pukul 10.00 WIB besok, pansus juga dijadwalkan menggelar rapat internal untuk menentukan sikap atas lima isu krusial, yaitu sistem pemilu, parliamentary threshold, metode konversi suara, jumlah kursi per dapil, dan presidential threshold.

Di tempat yang sama, Mendagri Tjahjo Kumolo berharap pengambilan keputusan terkait dengan lima isu krusial tidak berujung pada voting.

“Sudah semakin mengerucut.

Opsi pertama tentu pemerintah ingin lewat musyawarah mufakat. Semua keinginan pemerintah dan DPR bisa terakomodasi di RUU,” ujar dia.

Jika masih ada isu yang mengganjal dan tidak bisa disepakati semua pihak, Tjahjo mengatakan pemerintah juga siap kalau harus diputuskan di rapat paripurna.

Terkait dengan ambang batas pencalonan presiden, Tjahjo mengatakan pemerintah tetap berkukuh menginginkan agar ambang batas dipatok 20%-25%.

Menteri Dalam Negeri Di lain pihak, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sempat mengungkapkan pemerintah sebaiknya meminta pendapat soal putusan Mahkamah Konstitusi mengenai RUU Pemilu.

Hal itu terkait dengan ambang batas pencalonan presiden yang belum ada titik temu.

Diketahui, suara fraksi di DPR belum bulat soal ambang batas presiden. Ada fraksi yang menyebut ambang batas presiden tak diperlukan lantaran pada 2018 dilakukan pilkada serentak.

Ada pula fraksi yang menyebut ambang batas presiden diperlukan. Lantaran itu masih ada tiga kelompok soal ambang batas presiden, yaitu 0%, 10%-15%, dan 20%-25%.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berharap pansus dapat segera menyelesaikan lima isu krusial yang belum diputuskan secara musyawarah mufakat. Ia memahami tidak mudah dalam memutuskan kelima isu krusial itu, terlebih banyak kepentingan partai dan pemerintah. (Nov/X-6)

@mediaindonesia

Media Indonesia

Penerimaan Siswa Baru Dievaluasi

Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto menegaskan alasan pemerintah tetap bertahan dengan usulan ambang batas pencalonan presiden 20%-25% ialah untuk memperkuat dan menyehatkan sistem demokrasi.

“Ini bukan soal ngotot atau tidak ngotot. Ini melalui argumentasi yang sehat. Pemerintah punya posisi untuk menentukan dan menyehatkan demokrasi,” ujar Wiranto seusai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Wiranto menuturkan perlu adanya sebuah sistem agar parpol ataupun gabungan parpol dapat memilih pemimpin yang terbaik. Dengan demikian, kata Wiranto, saat pemilihan umum, pencalonan tetap memperhatikan kualitas calon, bukan kuantitas.

Tjahjo Kumolo

@mediaindonesia

PENDIDIKAN

Perkuat sistem

“Opsi pertama tentu pemerintah ingin lewat musyawarah.

Semua keinginan pemerintah dan DPR bisa terakomodasi.”

Harian Umum Media Indonesia

MI/RAMDANI

BERIKAN POTONGAN TUMPENG: Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan potongan tumpeng kepada Bripda

Yogi Aryo Yudistiro yang menjadi korban bom di Kampung Melayu, serta Ajun Komisaris Dede Suhatmi (kedua dari kanan) dan Briptu M Saiful Bakhtiar (kanan) yang menjadi korban penusukan di Masjid Falatehan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (30/6) lalu, pada HUT ke-71 Bhayangkara di Lapangan Silang Monas, Jakarta, kemarin.

H U T B H AYA N G KA R A

Kinerja Polri Membaik KINERJA Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai menguat dan semakin baik dalam tiga tahun belakangan ini. Polri juga dinilai berhasil menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi dan pujian kepada Polri saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan HUT ke-71 Bhayangkara, di Silang Monas, Jakarta, kemarin.

Penilaian positif juga datang dari Indonesia Indicator (I2). Hasil riset perusahaan di bidang intelijen media, analisis data, dan kajian strategis itu

menyebutkan kinerja Polri dalam satu tahun terakhir mendapat persepsi positif dari publik dalam sudut pandang media, bahkan cenderung meningkat.

“Kerja keras Polri di dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang Ramadan 2017 kelihatan dan turut dirasakan masyarakat.

Situasi kamtibmas sangat kondusif.

Seluruh masyarakat merasa aman,” ujar Jokowi.

Selain itu, Presiden mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani keamanan, ketertiban, dan keselamatan selama arus mudik Lebaran,

PT 20%... | Hlm 3

RUU Pemilu batal disahkan sama artinya dengan kemunduran perjalanan demokrasi Indonesia.”

Konsultasi dengan DPR tidak Mengikat KPU

KPK akan Jemput Paksa Anggota DPRD Jatim

Antisipasi Eks Anggota IS Mendesak

Komisi Pemilihan Umum akan tetap berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah, tapi hasil rapat konsultasi tidak bersifat mengikat.

KPK akan menjemput paksa anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Kabil Mubarok bila tiga kali mangkir dari pemeriksaan.

RUU Antiterorisme mendesak segera disahkan untuk mengantisipasi pulangnya WNI yang bergabung dengan IS.

Editorial | Hlm 2

Politik| Hlm 4

Tipikor| Hlm 5

Keamanan| Hlm 6

serta membantu pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan. “Polri juga berhasil mengamankan agenda politik 101 pilkada serentak pada 2017 sehingga kegembiraan politik bisa terwujud di daerah-daerah,” ujarnya disambut tepuk tangan para undangan.

Peningkatan kinerja kepolisian, sambung Kepala Negara, tidak lepas dari dukungan dan kerja sama seluruh elemen dan komponen masyarakat. Meski demikian, Jokowi meminta jajaran kepolisian bersiap menghadapi tantangan yang semakin berat, di antaranya fenomena globalisasi dan kejahatan transnasional seperti terorisme yang menjadi benalu bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut ada sejumlah penguatan dan perkembangan di tubuh Polri dalam tiga tahun masa pemerintahaan Presiden Jokowi. Salah satunya peningkatan anggaran Polri menjadi dua kali lipat, yakni dari Rp44 triliun menjadi Rp84 triliun. “Dengan peningkatan anggaran itu, Polri melakukan sejumlah pembenahan, salah satunya modernisasi peralatan,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang mengatakan tren sentimen negatif yang kerap mendominasi pemberitaan Polri sejak Januari 2012 hingga 2016 berubah menjadi positif sejak November 2016 hingga saat ini.

“Perubahan tren ke arah positif berlangsung secara konsisten,” kata dia.

(Nic/Pol/Ant/X-7)

MENCUATNYA sejumlah persoalan yang mengganjal dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2017 akan menjadi bahan evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal itu dikemukakan Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Purwadi, kepada Media Indonesia kemarin. Purwadi yang sedang mendampingi Mendikbud Muhadjir Effendy di Sumbawa, NTB, memastikan persoalan zonasi termasuk topik yang kelak akan dievaluasi.

“Kami masih mengumpulkan data, saran, dan masukan. Kendala di lapangan meliputi sistem zonasi yang belum berjalan baik dan adanya dugaan pungutan liar oleh pihak tertentu. Kemendikbud masih melakukan evaluasi intensif,” kata Purwadi.

Mendikbud Muhadjir Effendy juga menyoroti adanya jual beli kursi pada sejumlah sekolah favorit di berbagai daerah. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengakui dalam PPDB pihaknya tidak memberikan tekanan terkait dengan sistem yang berjalan selama ini.

“Semisal, ada sekolah sudah telanjur menerima siswa melebihi pagu. Selama tidak banyak, masih dimaklumi.

Intinya tidak boleh ada (murid) yang tidak sekolah,” ujar Muhadjir.

Komisioner Ombudsman RI (ORI) Ahmad Suaedy mengemukakan telah terjadi malaadministrasi pada proses PPDB di DKI Jakarta. Menurut ORI, pelaksanaan PPDB di DKI tidak mengacu pada Permendikbud No 17/2017 tentang PPDB. “Zonasi tidak terakomodasi. Siswa pintar ngumpul di sekolah favorit.

Efeknya pada perencanaan pendidikan yang seharusnya merata. Pekan depan, kami sampaikan investigasi ini kepada Kemendikbud,” ungkap Suaedy.

Menurut Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Pendidikan DKI, Maridi, pihaknya memang berpatokan pada peraturan kepala dinas yang terbit Maret. Permendikbud PPDB dirilis dua bulan kemudian. (Bay/Nur/Ant/X-3) Sistem Zonasi... | Hlm 23

SELA

Karbohidrat Picu Ketidaksuburan D E L AWA R E Institute for Reproductive Medicine, AS, baru-baru ini meneliti jenis makanan yang berpengaruh terhadap kesuburan seseorang, khususnya karbohidrat. Peneliti DUTA meng analisis 120 perempuan yang tengah menjalani perawatan kesuburan dan diet karbohidrat.

Hasilnya kelompok yang diet karbohidrat kurang dari 40% memiliki tingkat kehamilan 63,2%. Sebaliknya kelompok dengan asupan karbohidrat lebih tinggi, kata Prof Adam Balen dari British Fertility Society, punya tingkat kehamilan 33,8%. Karbohidrat, jelas Balen, menyebabkan lapisan rahim kurang reseptif terhadap embrio.

(Dailymail/Ihs/X-7)

“KPK ini seperti Kopkamtib, diberi kewenangan luar biasa, dari awal agar polisi dan jaksa kuat. Kalau sudah kuat, (KPK) bisa dibubarkan seperti Kopkamtib.”

Yusril Ihza Mahendra Pakar Hukum Tata Negara Selekta| Hlm 2 SENO

Daerah Bersiap Gantikan Jakarta

Kepala daerah menyambut positif wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Mereka juga mengklaim keunggulan dan kesiapan daerah yang mereka pimpin bila ditunjuk sebagai lokasi pemerintah pusat.

Regional | Hlm 11

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

2

SELEKTA

SELASA, 11 JULI 2017

EDITORIAL

Menghindari Kemunduran Demokrasi PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu belum menunjukkan tanda-tanda akan segera rampung. Kemacetan berlanjut seperti yang berlangsung hingga menjelang reses DPR dalam rangka libur Lebaran lalu. Perdebatan masih berkutat pada persyaratan ambang batas pencalonan presiden.

Lobi-lobi politik yang kabarnya digencarkan pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto selama masa reses tidak menghasilkan titik temu.

DPR tetap terbelah. Satu kubu mendukung ambang batas presiden 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Kubu yang lain meminta ambang batas yang menghalangi keikutsertaan partai politik baru mengusung capres dihapus.

Jalan tengah telah dimunculkan dengan mengusung ambang batas 10%-15%, tetapi tiap kubu bergeming. Pemerintah berada di kubu yang menginginkan ambang batas presiden 20%-25% seperti yang berlaku hingga saat ini.

Argumentasi pemerintah cukup logis, yakni untuk mendapatkan kepala negara terbaik.

Dengan ambang batas yang cukup tinggi, partai-partai politik akan terdorong membentuk koalisi untuk menentukan dan mengusung calon yang dianggap terbaik. Tanpa ambang batas, semua parpol yang lolos verifikasi bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden sendiri-sendiri. Akibatnya, faktor kualitas calon akan cenderung terpinggirkan.

Saat ini pun partai-partai baru sudah begitu menggebu mencuatkan kandidat capres masing-masing. Dengan percaya diri, mereka mencuri start kampanye untuk memopulerkan kandidat tersebut. Sayangnya, populer bukan berarti berkualitas.

Memang ada pula kemungkinan kandidat yang diusung partai baru merupakan calon yang bernas. Peluang itu terbuka dengan meniadakan ambang batas pencalonan presiden.

Akan tetapi, unsur ta ruhannya lebih besar ketimbang bila calon diusung parpol yang sudah teruji dalam pemilu legislatif.

Keputusan berada di tangan DPR dan pemerintah. Tiap pilihan terkait dengan ambang batas pencalonan presiden mengandung sisi positif dan sisi negatif. Semua memiliki konsekuensi yang harus dihadapi, tidak hanya oleh partai politik, te tapi juga seluruh rakyat Indonesia.

Idealnya, DPR dan pemerintah mampu menyingkirkan ego serta mengedepankan kepentingan rakyat dan keberlangsungan ne gara. Dengan begitu, akan DUTA dihasilkan undang-undang yang memberikan solusi payung hukum yang kukuh untuk penyelenggaraan pemilu banyak periode ke depan.

Undang-undang yang sudah ditelurkan jangan sampai harus kembali dibongkar pasang ketika pemilu berikutnya menjelang. Apalagi pembahasannya hingga rampung memakan waktu panjang dan menguras energi semua pihak.

Bila sebentar-sebentar perlu revisi, artinya undang-undang itu berkualitas rendah. Barangkali level kualitas yang sama perlu disematkan pula kepada legislator yang menghasilkan.

Tadi malam, DPR dan pemerintah mendekatkan langkah menuju titik temu isu-isu krusial RUU Pemilu, termasuk tentang ambang batas presiden. Kita berharap pertemuan tersebut menjadi jalan penuntasan RUU Pemilu. Kita tidak berharap pembahasan RUU Pemilu menemui kebuntuan sehingga harus kembali ke undang-undang yang lama.

Ada tugas besar menanti, yakni menyelenggarakan pemilu serentak 2019. Seluruh perangkat penyelenggaraan pemilu telah siap melaksana kan. Tinggal menunggu norma-norma undang-undang. RUU Pemilu batal disahkan sama artinya dengan kemunduran perjalanan demokrasi Indonesia.

Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials

ANTARA/ZABUR KARURU

UPACARA YADNYA KASADA: Masyarakat suku Tengger berdoa saat upacara Yadnya Kasada di bibir kawah Gunung Bromo,

Probolinggo, Jawa Timur, kemarin. Upacara Kasada itu merupakan ritual tahunan masyarakat suku Tengger dengan melarung hasil bumi atau ternak ke kawah Gunung Bromo sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta.

DPR Sah Gunakan Angket terhadap KPK Yusril menegaskan, sesuai dengan hukum ketatanegaraan, DPR dapat gunakan hak angket terhadap KPK. RUDY POLYCARPUS

rudy@mediaindonesia.com

MI/ARYA MANGGALA

ARUS BALIK STASIUN PASAR SENEN: Pemudik memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat (30/6).

ISU kependudukan dan keluarga menjadi urgen diangkat karena ada tiga hari besar yang berdekatan. Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIV pada 29 Juni 2017 memiliki tema Dengan Hari Keluarga Nasional, kita bangun karakter bangsa melalui keluarga yang berketahanan.

Hari Kependudukan Sedunia pada 11 Juli 2017 dirayakan dengan tema yang juga bernuansa keluarga, yakni Keluarga Berencana, memberdayakan penduduk, dan membangun bangsa.

Apalagi menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2017, perlu perenungan kemajuan dua isu itu setelah 100 tahun merdeka dari 1945 hingga 2045. Pada tahun ini, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan menembus 265 juta jiwa, lebih besar bila dibandingkan dengan negara berkembang lain.

Menurut BPS, Indonesia mengalami stagnasi angka kelahiran total sejak 2002 hingga 2012 pada angka 2,6 anak per wanita. Laju pertumbuhan penduduk per tahun masih lebih tinggi, yaitu 1,49% per tahun, dari perkiraan 1,45% per tahun.

Karena itu, pemerintah berjuang menurunkan angka kelahiran penduduk secara total (total fertility rate) melalui program KB. “Penduduk makin padat memengaruhi daya dukung dan daya tam-

pung lingkungan. Fenomena alih fungsi lahan makin gencar terjadi. Lahan sawah atau kebun di perdesaan perlahan berubah menjadi permukiman. Dampaknya, kawasan hutan ditebangi untuk lahan garapan baru,� tutur Surya Chandra Surapaty, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Bagaimana proyeksi pada 2045? Pada tahun tersebut, penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 318 juta jiwa dengan asumsi angka kelahiran dapat ditekan secara moderat. Angka kelahiran ditargetkan 1,93 anak per wanita. Ini menandakan slogan 2 anak diterima warga.

Indeks kesetaraan gender pun diharapkan mencapai angka yang baik.

Proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun pada 2045 sebagai modal prasyarat bonus demografi sebesar 66,6%. Sebetulnya hal tersebut telah melewati puncak bonus demografi karena proporsi penduduk usia produktif tertinggi terjadi pada periode 2028-2031 sebesar 67,9%.

Berdasarkan pendekatan siklus kehidupan, janin yang lahir tahun ini--termasuk bayi dan balita--menjadi kohor penduduk berusia antara 28-33 tahun pada 2045 alias usia kerja produktif. Status kesehatan dan gizi mereka harus dipersiapkan dengan

baik sejak sekarang melalui pengasuhan tumbuh kembang anak yang memadai.

Anak usia sekolah 7-19 tahun pada 2017 akan menjadi kohor penduduk usia 35 sampai 47 tahun pada 2045.

Kelompok ini menguasai pasar kerja Indonesia nanti. “Itu berarti kelompok kohor harus dibekali pendidikan, pengetahuan, keterampilan yang andal, serta ditanamkan jiwa kewirausahaan agar kelak mampu mencetak lapangan kerja secara mandiri,� papar Surya.

P

AKAR hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menegaskan DPR sebagai lembaga legislatif dapat menggunakan hak angket terhadap KPK sebagai institusi eksekutif dalam konteks pengawasan kinerja lembaga tersebut. “KPK dibentuk dengan UU, maka untuk mengawasi pelaksanaan UU tersebut, DPR dapat melakukan hak angket terhadap KPK,� kata Yusril dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Hak Angket KPK, di Gedung Nusantara, Jakarta, kemarin.

Yusril menjelaskan posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ialah lembaga eksekutif karena institusi tersebut melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Karena itu, menurut dia, pada awal pembahasan Ran-

cangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pandang an umum fraksifraksi ataupun pembahasan di tingkat pansus, terjadi kekhawatiran tumpang tindih dengan lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan. “Di mana kedudukan KPK? Kalau masuk yudikatif jelas tidak, dia bukan badan pengadilan yang bisa mengadili dan memutus perkara. Badan legislatif juga bukan karena tidak menghasilkan produk peraturan perundang-undangan,� ujarnya.

Mengenai RDPU Pansus Hak Angket KPK, pakar hukum tata negara Mahfud MD mengatakan pansus harus mendengarkan argumentasi semua pihak, bukan yang menyetujui hak angket KPK saja. “Kalau diundang tentu saya akan datang untuk memberi pembanding akademik. DPR harus fair dengan mengundang semua pihak,� ujarnya

ketika dihubungi, kemarin.

Menurutnya, kehadiran para pakar hukum ke Pansus Hak Angket KPK itu berguna untuk membandingkan pandangan akademik yang berkembang di masyarakat. “Di masyarakat, ada keinginan kuat melakukan perang total terhadap korupsi, tetapi ada yang tak setuju melalui hak angket, ada yang setuju dengan hak angket,� tandasnya.

Seperti Kopkamtib Yusril mengingatkan, awal pembentukan, KPK diberi ke wenangan luar biasa seper ti Komando Pemulihan Ke amanan dan Ketertiban (Kopkamtib) era Orde Baru dan dibubarkan ketika kondisi keamanan sudah kondusif. “KPK ini seperti Kopkamtib, diberi kewenangan luar biasa dari awal agar polisi dan jaksa kuat. Kalau sudah kuat, (KPK) bisa dibubarkan seperti Kopkamtib,’’ ujar Yusril.

Ia menjelaskan Kopkamtib dibentuk untuk pemulihan keamanan dan ketertiban yang merupakan tugas Polri.

Namun, presiden memberikan kewenangan itu kepada

TNI melalui Kopkamtib.

Menurut dia, dalam perjalanannya Kopkamtib banyak mendapat kritikan dan terjadi sejumlah persoalan. “Kopkamtib diakhiri sendiri oleh Soeharto,� ujarnya.

Yusril menambahkan pembentukan KPK saat itu untuk memperkuat dua lembaga penegak hukum lain, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. “Akan tetapi, KPK dibentuk dengan undang-undang, jadi terserah presiden dan DPR (pembuat UU) mau diapakan (KPK). Saya tidak tidak masuk ke urusan itu,� kata Yusril.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan Presiden Joko Widodo tidak berkehendak membubarkan KPK. “Ketika Presiden masuk domain kekuasaannya, selaku eksekutif, dia akan menolak karena membubarkan itu tak hanya melemahkan,� kata Jo han di kompleks Istana Ke presidenan, Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, Johan juga menjelaskan Presiden tidak dapat menghentikan Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk DPR. (Ant/X-10)

Revolusi mental Penduduk angkatan kerja pada 2017 akan menjadi kohor penduduk lanjut usia (lansia) di 2045. Para orang tua ini punya tanggung jawab menanamkan nilai luhur Pancasila berbasis keluarga.

Penduduk usia produktif saat ini juga perlu meningkatkan kualitas diri. Bila lansia masih mampu berkontribusi secara ekonomi, bukan tidak mungkin Indonesia kembali mengalami bonus demografi tahap kedua.

Selain pendidikan formal, generasi kita tetap harus dibentengi dengan tatanan budi pekerti sebagai warga negara Indonesia yang baik.

Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku sehari-hari. Hal ini dituangkan melalui semangat revolusi mental yang dapat diaplikasikan secara sederhana dalam keseharian, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. “Harus diakui bahwa nilainilai tersebut terbukti paling efektif diterapkan di keluarga. Contoh paling marak saat ini, nilai kejujuran dalam menangkal bibit perilaku korupsi harus ditanamkan sejak usia dini. Cara paling efektif yaitu orangtua memberikan keteladanan kejujuran secara nyata,� tandas Surya.

(Gnr/S-4)

Mendag Berencana Stop Impor Pangan MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan ketergantungan impor pangan harus diatasi sesegera mungkin. Karena itu, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pertanian juga akan segera membuat peta jalan atau rencana kerja perdagangan komoditas pangan. “Ke depan masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Ketergantungan kita dari impor harus diatasi,� ucap Enggar di hadapan para pengusaha sektor pangan di Jakarta, kemarin.

Sayangnya, Mendag masih enggan menyebut jenis komoditas pangan yang akan dibatasi impornya. Di sisi lain, impor daging dirasa masih akan sulit untuk dihentikan lantaran produksi dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan.

Mendag juga mengatakan akan mempermudah pengusaha sektor pangan yang ingin berkembang. Mereka akan diikutsertakan da lam ekspansi pasar ke luar negeri lewat berbagai perjanjian kemitraan ekonomi. “Usaha pangan adalah bis-

nis jangka panjang yang menjanjikan. Kembangkanlah usaha itu dan kami akan dorong ekspansinya,� ucap Enggar.

Ia menilai bisnis pangan harus berkembang untuk me-

ningkatkan investasi dalam negeri. Dengan demikian, lapangan pekerjaan akan makin besar dan harga di dalam negeri bisa terkendali.

Mendag mencontohkan komoditas bawang putih yang

dipandang sudah dikuasai beberapa pihak saja sehingga harga dapat dipermainkan.

Pengusaha bawang putih juga banyak yang memakai perantara untuk mengimpor sehingga rantai distribusi makin panjang dan harga kian mahal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurman menyatakan realisasi impor sapi indukan dan bakalan masih rendah. Penyebabnya, banyaknya daging impor yang dijual sehingga stok melimpah. Padahal, impor sapi indukan diatur pemerintah untuk menambah produksi sapi di Indonesia.

Perum Bulog sendiri sepanjang 2017 sudah memasukkan 70 ribu ton daging kerbau impor dari India. Hingga saat ini, stok daging yang masih tersedia mencapai 27 ribu ton.

Bulog juga masih mengantongi izin impor daging kerbau sebanyak 51 ribu ton hingga akhir tahun. Menurut rencana, 5.000 ton dari izin tersebut akan masuk dalam waktu dekat. (Jes/X-11)

POLITIK

SELASA, 11 JULI 2017

Organisasi Mahasiswa Dukung Perppu Ormas GABUNGAN organisasi mahasiswa dan pemuda Ciputat-Banten mendukung agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Masyarakat. Hal ini untuk menjaga keutuhan NKRI. Ormas yang menolak Pancasila harus diperingatkan sebelum dibubarkan.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat Rohman Wahid, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Syarief Hidayatullah Ryan Hidayat, Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII Tangsel) Abdul Hafizh, dan Ketua BEM Universitas Pamulang M Andrian dalam deklarasi yang ditandatangani mereka, kemarin.

Menurut Rahman, NKRI dibentuk atas kesadaran dan kesepakatan para pendahulu bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara untuk menyatukan diri dalam ikatan kebangsaan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan.

Dewasa ini, kesadaran dan ikrar kebangsaan para pendiri bangsa tersebut mendapat ancaman dengan munculnya kelompok-kelompok yang ingin mengubah sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi negara yang berdasarkan paham keagamaan.

“Kami sejak lama menolak ormas yang tidak berlandaskan dasar negara Pancasila. Karena itu, kami mendukung diterbitkannya Perppu tentang Ormas,” jelas Rohman.

Ketua Dema UIN Syarief Hidayatullah Ryan Hidayat menambahkan, kendati setuju pembubaran ormas anti-Pancasila dengan perppu, tetap dilaksanakan dengan kaidah demokrasi. Bukan justru menimbulkan otoriter baru.

Abdul Hafizh dari GPII Tangsel mengatakan kebinekaan sebagai perekat kebangsaan juga terusik dengan munculnya kelompok-kelompok yang mempersoalkan isu SARA. (Ssr/P-2)

3

PENETAPAN DAPIL DPR DAN DPRD:

(Dari kanan) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman bersama dengan komisioner KPU Ilham Saputra, Pramono Ubaid Tanthowi, Evi Novida Ginting Manik, dan Wahyu Setiawan berbincang di sela-sela rapat dengan Pansus RUU Pemilu di Ruang Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat KPU, Bawaslu, dan Kemendagri dengan Pansus RUU Pemilu itu membahas penetapan dapil anggota DPR dan DPRD. MI/M IRFAN

PT 20% demi Rakyat dan Konstitusi Jika ditelusuri dalam risalah amendemen ketiga UUD 1945 tidak ditemukan dialektika pengamendemen konstitusi yg melarang penggunaan presidential threshold.

ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

T

ERJAWAB sudah kenapa pemerintah meyakini jika pemilihan presiden harus menggunakan presidential threshold (PT) atau ambang batas presiden. Hal ini karena mengacu kepada konstitusi yang ada.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan menggunakan atau tidak menggunakan ambang batas presiden mempunyai dasar argumentasi melalui penafsiran konstitusi.

“UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol

peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu,” ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, jika ditelusuri dalam risalah amendemen ketiga UUD 1945 tidak ditemukan dialektika pengamendemen konstitusi yang melarang penggunaan presidential threshold.

“Dengan demikian dapat ditafsirkan dan disimpulkan bahwa penjabaran lebih lanjut ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ke dalam UU merupakan open legal policy yang diberikan kewenangannya kepada pembentuk UU,” ujarnya.

Tjahjo mencontohkan selama dua kali pilpres serta pilkada serentak demokratis tidak ada masalah. “Dengan ketentuan PT 20% dan 25%, ketentuan yang sudah baik

ini kenapa harus diubah,” ujarnya.

Menteri Polhukam Wiranto menambahkan pemerintah tidak ngotot soal PT 20% tapi itu semua demi rakyat. “Asal ada satu argumentasi sehat untuk apa mesti ngotot,” kata Wiranto.

Wiranto mengajak pembahasan RUU Pemilu tidak lagi molor karena berpengaruh pada persiapan Pemilu 2019. Soal usulan rapat konsultasi DPR dan Presiden, Wiranto membuka kemungkinan itu.

“Ya itu boleh-boleh saja dan pada saat kepentingan nasional ya, pemerintah, eksekutif, dan legislatif bertemu. Pertemuan antarpansus, atau pada level menteri belum menghasilkan suatu kesepakatan kita tingkatkan ke presiden, ya enggak masalah,” ucapnya.

Sejauh ini memang sudah ada pertemuan yang rutin dengan elite-elite politik dalam membahas RUU Pemilu, tetapi belum tercapai semua kesepakatan. Meski demikian, belum 10 partai yang ditemui pemerintah. Pengambilan keputusan RUU Pemilu

dijadwalkan tadi malam di pansus.

Optimistis Meski begitu panitia khusus (pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu bertekad dapat menyelesaikan empat isu krusial secepatnya.

Menurut Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, empat isu krusial yang diharapkan dapat disepakati pada tadi malam ialah parliamentary threshold (4%). Kedua, sistem pemilu yang sebagian besar fraksi cenderung menginginkan sistem pemilu terbuka.

Ketiga, metode konversi suara dari suara pemilih dalam pemilu menjadi kursi anggota parlemen yang masih ada dua sikap, yakni saint lague murni (suara terbanyak) dan quota harre. Keempat, alokasi kursi anggota parlemen di daerah pemilihan atau district magnitude yang masih terbelah, yakni 3-8 atau 3-10 kursi per daerah pemilihan.

Satu isu krusial yang masih alot, yakni presidential threshold karena pemerintah berkukuh pada usulan 20%-25%, yakni 20% suara di DPR atau 25% suara nasional. (Ant/P-2)

4

POLITIK

SELASA, 11 JULI 2017

Perjelas Hukum Acara Pilkada

MI/RAMDANI

PUTUSAN MK: Komisoner KPU periode 2012-2017 (dari kiri) Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, dan Sigit Pamungkas hadir dalam sidang putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. Amar putusan MK menyebutkan Pasal 9 huruf a UU Pilkada sepanjang frasa ‘...yang keputusannya bersifat mengikat’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan itu mengharuskan KPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam membuat peraturan KPU.

Koalisi Relawan Kritik Jokowi KOALISI para relawan pendukung Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Relawan Bersuara JKW-JK, mengingatkan kembali agar Presiden Joko Widodo melaksanakan Nawa Cita dengan sebenar-benarnya sehingga pembangunan merata di seluruh Indonesia.

Koordinator Relawan Thamrin Barubu dalam konferensi pers peryataan sikap koalisi menilai selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK belum maksimal dalam melaksanakan Nawa Cita. Mereka meminta Presiden untuk mendengarkan suara arus bawah.

Aktivis Aliansi Masyarakat Nusantara Jimmy Fritzsonda yang turut dalam konferensi pers tersebut mengatakan Presiden Jokowi selama tiga tahun memerintah berbeda dengan gayanya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Kami dukung sejak dari Solo maju menjadi Gubernur DKI. Saat jadi gubernur, Jokowi mampu menaikkan upah buruh Jakarta hingga 42%.

Namun, ketika jadi Presiden malah justru tidak seperti itu.

Buruh tidak diakomodasi. Presiden justru menerbitkan PP 78/2015 tentang pengupahan yang tidak memihak buruh,” keluh Jimmy.

Selain itu, menurut dia, Presiden Jokowi juga semakin sulit ditemui kelompok akar rumput.

Senada dengan Jimmy, Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) DKI Jakarta Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Dwi Harto dalam kesempatan tersebut menyebut pemerintahan Jokowi-JK semakin menjauh dari kalangan buruh.

Presiden Jokowi tidak memperjuangkan kepentingan kaum buruh. Ia mencontohkan kebijakan terkait dengan outsourcing yang merugikan buruh.

Padahal menurut dia, saat ini banyak perusahaan outsourcing yang tidak memberikan hak-hak pekerja seperti upah minimum.

Ia menambahkan, pihaknya meminta Presiden Joko Widodo kembali menegakkan trilayak seperti yang telah dijanjikan semasa kampanye, yaitu kerja layak, upah layak, dan hidup layak. (Ant/P-1)

Konsultasi dengan DPR tidak Mengikat KPU

HUKUM acara penyelesaian sengketa pilkada dinilai belum sempurna. Akibatnya banyak persoalan yang muncul terkait dengan pilkada belum mendapatkan penyelesaian yang jelas dan adil. Demikian dikemukakan pengacara Heru Widodo saat sidang promosi doktor di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, kemarin.

Heru yang selama ini sering menangai sengketa pilkada menilai hukum acara sengketa pilkada mengalami perubahan yang signifikan.

Semula, itu hanya berfungsi korektif atas kesalahan penghitungan suara. Kini, itu me luas dengan mempertimbangkan dan menilai pelanggaran yang bersifat terukur.

Perluasan itu, imbuhnya, bermula dari adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga terjadi perluasan pada aspek lainnya seperti kedudukan hukum pemohon dan objek permohonan. Padahal, berdasarkan peraturan yang baru, sengketa pilkada tidak langsung diproses ke MK. “MK sudah tidak lagi mengadili sengketa di luar hasil penghitungan suara,” katanya.

Dia mencontohkan gugatan menyangkut pasangan calon hanya bisa dilakukan di Badan Pengawas Pemilu (Bawslu). Hal serupa pun terjadi pada gugatan mengenai pelanggaran yang dianggap bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). “Tadinya (gugatan) itu di MK, tapi sekarang hanya bisa diajukan ke Bawaslu,” jelasnya.

Menurutnya, semua sengketa administrasi seperti menyangkut tata usaha negara, politik uang, dan pelanggaran administrasi harus diselesaikan melalui Bawaslu. “Kalau pidana, baru Bawaslu memproses ke peradilan pidana di peradilan umum.”

Meski kini peran Bawaslu sudah diperluas, sambungnya, hal itu belum tegas.

“Bawaslu sudah ada, tapi kewenangan dulu berbeda dengan sekarang. Dulu tak menangani pelanggaran TSM, tak ada kewenangan membatalkan pelanggaran administrasi,” ujarnya.

Banyak persoalan terkait dengan pilkada belum mendapatkan penyelesaian jelas dan adil.

Selain itu, lanjut Heru, Bawaslu tidak bisa memutus perkara karena hanya bisa memeriksa dan mengeluarkan rekomendasi tentang adanya pelanggaran administrasi. “Dulu keputusannya kembali ke KPU. Kini, KPU hanya bisa menjalankan keputusan Bawaslu,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata dia, perlu menentukan hukum acara di Bawaslu, apakah seperti di MK dengan pembuktian bebas atau seperti di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pembuktian bebas tapi terbatas. (BY/P-3)

Komisi Pemilihan Umum akan tetap berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah, tapi hasil rapat konsultasi tidak bersifat mengikat.

NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

M

AHKAMAH Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan uji materi ketentuan Pasal 9 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Amar putusan MK menyebutkan Pasal 9 huruf a UU Pilkada sepanjang frasa ‘... yang keputusannya bersifat mengikat’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan tersebut mengharuskan KPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam membuat peraturan KPU (PKPU).

Mahkamah dalam pertimbangannya menyebutkan frasa ‘...yang keputusannya bersifat mengikat’ telah meng-

halangi KPU dalam melaksanakan kewenangan mereka untuk merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis penyelenggaraan pilkada.

“Adanya konsultasi membuat kewenangan KPU menjadi tidak jelas, dan membuat KPK bingung untuk menentukan keputusan mana yang harus dilaksanakan,” kata Arief.

Hal itu, menurut MK, dapat mengancam agenda ketatanegaraan yang bergantung pada peraturan KPU dan pedoman teknis KPU. Frasa ‘...yang keputusannya bersifat mengikat’ secara teknis perundang-undangan dinilai berlebihan karena tanpa frasa itu pun KPU akan tetap melaksanakan kesepakatan yang dicapai dalam konsultasi atau forum dengar pendapat dengan DPR. Selanjutnya, MK berpendapat bila tidak tercapai kesepakatan dalam forum konsultasi, KPU sebagai lembaga yang dijamin kemandiriannya oleh UUD 1945 tidak boleh tersandera dalam melaksanakan kewenangan membuat PKPU

dan pedoman teknis. “Ini penting mengingat KPU-lah yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa pemilu dan pilkada terlaksana secara demokratis,” ucap Arief lagi.

Pada sidang pendahuluan, KPU menyebutkan Pasal 9 huruf a UU Pilkada telah meng ancam kemandirian KPU dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU. Menurut KPU selaku pemohon, lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak lain, termasuk dari partai politik.

Beri kepastian Mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengaku sejak awal meyakini MK akan mengabulkan gugatan tentang konsultasi ke DPR. Ia menilai putusan itu telah memberikan kepastian hukum bagi KPU dalam menyelenggarakan pilkada dan pemilu serentak.

“Sejak awal kami optimistis gugatan yang diajukan ke MK akan dikabulkan sehingga ada kepastian hukum bagi KPK

dalam melaksanakan pilkada.

Kami sambut baik putusan ini sehingga KPU ke depan lebih mandiri dalam melaksanakan pilkada dan pemilu,” tukas Hadar.

Ketua KPU Arief Budiman pun menyambut positif putusan itu. “Selanjutnya, kami akan bekerja sesuai apa yang diputuskan oleh mahkamah.

Saya belum baca putusan itu secara detail,” ujarnya.

Menurutnya, atas putusan MK itu, rapat konsultasi tetap dijalankan, tetapi putusan atau rekomendasinya tidak mengikat. “Perlu dipahami oleh semua, selama ini KPU dalam membuat PKPU tidak pernah sendirian. KPU selalu mendiskusikan dengan para ahli, mengundang publik, pemerhati pemilu, stakeholder, termasuk menyampaikan rapat dengan pemerintah dan DPR,” paparnya.

Dengan adanya putusan itu, ia berharap proses konsultasi soal PKPU bisa lebih efektif dan efisien, tidak seperti sebelumnya. (Nov/P-3)

MI/SUSANTO

BANTAHAN PATRIALIS AKBAR: Mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar (tengah) memperhatikan keterangan saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Dalam sidang yang menghadirkan dua saksi, yaitu Ahmad Gozali dan Zaki Faisal, Patrialis membantah pernah menerima uang suap dari Basuki Hariman dalam kasus uji materi di Mahkamah Konstitusi.

MK Tolak Gugatan Caleg

MI/RAMDANI

UJI MATERI PERBENDAHARAAN NEGARA: Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman (tengah) dengan didampingi hakim anggota Maria Farida Indrati dan Aswanto mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan pihak pemerintah dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. Sidang tersebut menguji pokok perkara UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

MAHKAMAH Konstitusi menilai permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 9/PUUXIV/2016 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak beralasan menurut hukum.

“Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum,” kata Wakil Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Perkara tersebut diajukan Muhammad Nizar. Ia memohon uji materi terhadap Pasal 263 ayat (5) UU Nomor 8/2012.

Pasal a quo berbunyi, ‘Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain’.

Pemohon merupakan caleg DPRD Provinsi Banten dari Partai Gerindra dengan momor

urut 1 di dapil Banten 5. Pada Pemilu 2014, ia dilaporkan lawan politiknya karena diduga melakukan money politics di daerah pemilihannya.

Perkara tersebut telah melewati pemeriksaan di Panwaslu Tangerang serta dilimpahkan ke Gakkumdu Polres Tangerang dan Kejaksaan Negeri Tangerang. Atas perkara itu telah ada putusan Pengadilan Tinggi Banten yang pada intinya menjatuhkan hukuman pidana kepada pemohon.

Pemohon menilai hak dan kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan berlakunya pasal a quo karena pasal tersebut mengatur bahwa putusan pengadilan tinggi pada perkara pemilu bersifat final dan mengikat. Dengan begitu, pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum berupa kasasi jika suatu saat menemukan bukti baru (novum) yang

dapat meringankannya dari hukuman.

Hakim konstitusi Manahan MP Sitompul mengatakan mahkamah menilai pembatasan UU 8/2012 tersebut untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, termasuk dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu.

“Ketentuan pembatasan sebagaimana ditegaskan dalam UU 8/2012 dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu sudah dibatasi jangka waktunya karena putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilu dapat memengaruhi perolehan suara peserta pemilu,” terangnya.

Selain itu, imbuhnya, pembatasan tersebut dimaksudkan agar penyelesaian tindak pidana pemilu tidak mengganggu tahapan pemilu selanjutnya. (Nur/P-3)

TIPIKOR

SELASA, 11 JULI 2017

5

Terdakwa Sakit, Sidang KTP-E Ditunda

MI/ROMMY PUJIANTO

TEGUH JUWARNO DIPERIKSA KPK: Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno berbicara kepada pers seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Politikus Partai Amanat Nasional yang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK di kasus dugaan korupsi KTP-E disebut menerima uang US$ 167 ribu itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

KPK akan Jemput Paksa Anggota DPRD Jatim Kabil Mubarok ialah salah satu anggota DPRD Jawa Timur. Ia disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi yang menjerat Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur M Basuki.

FAISOL TASELAN

faisol@mediaindonesia.com

K

OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjemput paksa anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Kabil Mubarok bila tiga kali mangkir dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik lembaga antirasywah. Ketua KPK Agus Rahardjo berharap Kabil menunjukkan iktikad baiknya.

“Ini standar saja. Kalau dipanggil tiga kali tidak datang, pasti ada upaya penjemputan paksa. Kami meminta agar yang bersangkutan kooperatif dan menghadiri pemanggilan pe-

nyidik,” kata Agus Rahardjo kepada wartawan di Surabaya, kemarin.

Kabil ialah salah satu anggota DPRD yang disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi yang menjerat Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur M Basuki. Ia dan dua saksi lain dalam kasus ini sudah masuk status cegah ke luar negeri.

Keberadaan Kabil masih belum diketahui pascaoperasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 5-6 Juni lalu. “Saya detail perkembangan kasus ini belum tahu. Akan tetapi, yang bersangkutan secara sukarela perlu datang. Ini akan lebih baik

jika datang,” lanjut Agus.

Kasus ini bermula saat KPK melakukan OTT terhadap tujuh orang termasuk Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra M Basuki di Surabaya dan Malang. Enam orang di antaranya kemudian telah menjadi tersangka termasuk Basuki.

Basuki diduga menerima Rp150 juta sebagai uang triwulanan dari bagian komitmen Rp600 juta yang diberikan per tahun dari para kepala dinas Provinsi Jawa Timur yang bermitra dengan Komisi B terkait dengan pengawasan penggunaan anggaran provinsi.

Ketika dilakukan pengembangan kasus, Basuki juga telah menerima sejumlah uang yaitu pada 26 Mei 2017 sebesar Rp100 juta dari ROH selaku kadis perternakan terkait dengan pembahasan revisi Perda No 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.

Pada 31 Mei lalu, ia juga menerima uang sebesar Rp50 juta dari kadis perindustrian dan perdagangan, Rp100 juta dari kadis perkebunan, dan pada triwulan 1 menerima Rp100 juta dari Kadis Pertanian Jawa Timur.

Kasus Bengkulu Tim Pencegahan KPK mendorong percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bengkulu, pascapenangkapan Gubernur nonaktif daerah itu, Ridwan

Mukti, atas kasus dugaan suap proyek peningkatan jalan. “Kami ingin memastikan kegiatan pembangunan tetap berjalan dan fungsi pencegahan dari KPK lebih optimal,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Bengkulu, kemarin.

Pahala mengatakan hampir setahun tim koordinasi dan supervisi KPK mendampingi Pemprov Bengkulu. Instrumen sudah berjalan, salah satunya pelayanan terpadu satu pintu.

“Rasanya kita perlu melihat lagi, kenapa instrumen sudah terpasang, tapi ada praktik yang tidak pas. Ini semacam mengulang dari titik nol,” ucapnya.

Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan pendampingan KPK tetap dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. “Kejadian operasi tangkap tangan kemarin menjadi peringatan keras dan pelajaran berharga,” kata Rohidin.

Sementara itu, KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada Ridwan Mukti dan istrinya, kemarin. “Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rico Dian Sari,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta.

(Ant/P-5)

MAJELIS Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, harus menunda sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-E).

Pembatalan sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) itu dilakukan lantaran salah satu terdakwa sakit.

Sidang kemarin sedianya menghadirkan 2 terdakwa eks pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Namun, hanya Sugiharto yang duduk di depan ruang persidangan, sedangkan Irman tidak tampak. Ia masih menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Wawan Yunarwanto, mengatakan Irman menderita sakit muntaber dan lambung sejak Kamis (6/7).

Walhasil, Irman pun harus masuk ruang rawat inap untuk proses pemulihan.

“Tapi, sampai hari ini belum ada surat dokter yang menyatakan terdakwa sudah bisa keluar dari rumah sakit. Kami mengharapkan persidangan diupayakan mendapatkan kepastian dari rumah sakit,” ujar Wawan saat menjawab pertanyaan hakim.

Ketua majelis hakim Jhon Halasan Butar Butar, akhirnya memutuskan untuk menunda persidangan. Rencananya sidang dengan agenda pledoi dilaksanakan pada Rabu (12/7). Jhon pun meminta jaksa melampirkan surat izin pembantaran dari tahanan.

“Mengingat panjangnya perjalanan sidang ini, sidang ditunda sampai Rabu, 12 Juli 2017. Pak Sugiharto agar tetap menjaga kesehatan. Kami doakan agar Pak Irman cepat sembuh dan dapat melanjutkan persidangan.”

Soesilo Arie Wibowo selaku kuasa hukum terdakwa menepis kabar yang menyebut kliennya sakit lantaran diracun. “Jangan suudzon. Nanti penyebabnya akan disampaikan dokter melalui surat. Tapi, karena medis, ya, rahasia pasien,” ujarnya kepada awak media.

Pasalnya, imbuh dia, selama berada di ruangan tahanan, Irman selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang serupa dengan tahanan lain. Sementara makanan yang dikirim dari luar dipastikan hanya berasal dari pihak keluarga.

“Sekarang infonya juga sudah membaik, namun hanya perutnya saja masih perih,” pungkas Soesilo.

Jaksa KPK sebelumnya menuntut Irman dan Sugiharto masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara. Irman juga dituntut membayar denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Adapun Sugiharto terancam denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan. Keduanya dianggap bersalah karena menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri, orang lain, dan korporasi. (Gol/P-5)

Irman menderita sakit muntaber dan lambung sejak Kamis (6/7). Ia harus masuk ruang rawat inap untuk proses pemulihan.

Bekas Pegawai Pajak Mohon Vonis Ringan MANTAN Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan pada Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno mengaku bersalah karena menerima suap dari PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia. Namun, Handang membantah disebut sebagai inisiator terkait penyelesaian persoalan pajak PT EKP. Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut Handang agar divonis 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan karena menerima US$148.500 (setara Rp1,998 miliar) dari Ramapanicker Rajamohanan Nair untuk membantu penyelesaian masalah pajak yang dihadapi PT

EK Prima (EKP) Indonesia.

“Yang saya terima adalah uang dari perusahaan swasta. Uang tersebut belum saya nikmati dan dalam perkara ini kerugian negara tidak ada karena permasalahan PT EKP belum memiliki kekuatan hukum atau inkracht,” ujar Handang saat membacakan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, pihak yang berusaha menemui dirinya untuk membereskan persoalan pajak tersebut ialah Ramapanicker Rajamohanan. Bahkan, sebelum pertemuan itu, PT EKP juga diduga telah bertemu dengan sejumlah pihak dari internal

maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak.

“Dengan adanya serangkaian permasalahan yang dihadapi PT EKP dan usaha mereka, dalam hal ini Ramapanicker menemui saya, ingin saya sampaikan bahwa saya bukan inisiator yang membuat permasalahan PT EKP dapat terselesaikan,” imbuh dia.

Pada kesempatan itu, Handang juga menyampaikan penyesalannya lantaran telah melakukan pelanggaran pidana, termasuk pelanggaran kode etik selaku penyidik pegawai negeri sipil. Ia pun memohon kepada majelis hakim agar memberikan vonis ringan yang sesuai fakta

persidangan.

Selain itu, imbuh dia, apabila nantinya dinyatakan bersalah, Handang meminta izin agar ditempatkan di LP Kelas IA Semarang, Jawa Tengah. Alasannya, terdakwa kini menjadi orangtua tunggal dan masih memiliki tanggung jawab terhadap ketiga putrinya yang berdomisili di Semarang.

“Anak yang paling besar lulus kuliah dan sedang cari kerja.

Kedua masih kuliah dan yang ketiga masih sekolah menengah atas di Semarang. Saya masih punya tanggung jawab, membina, dan selalu berkomunikasi,” ungkap Handang.

(Gol/P-5)

ANTARA/UMARUL FARUQ

DITUNTUT 12 TAHUN: Bupati nonaktif Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Marthen

Luther Dira Tome meninggalkan ruangan seusai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin. Terdakwa kasus korupsi dana pendidikan luar sekolah di Dinas Pendidikan NTT anggaran 2007 senilai Rp77,6 miliar itu dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp250 juta.

6

KEAMANAN

SELASA, 11 JULI 2017

Kapolri kembali Ingatkan soal Teror Gaya Baru KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian mengatakan bom yang baru-baru ini meledak di sebuah rumah kontrakan di Bandung adalah fenomena baru. Pelaku terinsipirasi untuk membuat bom meski tidak memiliki jaringan.

Para pelaku tidak memiliki kelompok seperti halnya jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) maupun Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Para pelaku ini justru memilih berjihad secara sendiri tanpa pemimpin atau lone wolf. f “Mereka belajar dari internet, seperti pengibaran bendera Islamic State (IS) di Polsek Kebayoran Lama adalah lone wolf. f Kasus yang di Masjid Falatehan juga lone wolf,� f terang Tito di Jakarta, kemarin.

Sejumlah pelaku menilai jihad sebagai cara menebus dosa atas perbuatan mereka di masa lalu. Tito mencontohkan ada pelaku yang merupakan mantan pengguna narkoba atau mantan peminum minuman keras. “Kasus bom panci, dari interview, dia mantan pengguna narkoba. Di Polsek Nagreg bawa parang itu bertato semua, dulu minumminuman keras. Katanya dalam rangka menebus dosanya dalam rangka lakukan jihad, siap mati.�

Menurutnya, upaya untuk menghadapi ancaman teror jenis itu, penangkalan dalam ranah siber berperan penting. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi leading sector dalam hal ini. Mereka bisa mendeteksi websitewebsite radikal, chatting radikal, dan komunikasi-

komunikasi yang bernuansa radikal.

Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan meminta anggotanya untuk bekerja keras memerangi terorisme yang kini ancamannya nyata di masyarakat. “Perlu kerja keras dan luar biasa. Kalau biasanya kerja 8 jam, kita harus siap kerja 24 jam, kan begitu. Kalau orang lain (libur) ya kita tidak pernah ada libur,� tegasnya seusai menghadiri HUT ke-71 Bhayangkara di Lapang Gasibu, Kota Bandung, kemarin.

Anton mengajak anggotanya untuk bekerja maksimal agar keamanan di wilayah hukumnya tetap kondusif. “Dengan ditemukannya bom panci di Buah Batu, menunjukkan bahwa ancaman itu bisa hadir di mana dan kapan pun.�

Dia menegaskan terorisme adalah kejahatan luar biasa yang tidak bisa dibiarkan dengan alasan apa pun. Untuk itu, potensi teror perlu dipangkas dengan bantuan para ulama dan tokoh masyaraat di seluruh daerah.

Alim ulama, lanjutnya, dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk menghindari aktivitas yang berbau radikalisme. “Mohon dukungan, khususnya para alim ulama dan sesepuh untuk meyakinkan masyarakat agar jangan terbujuk hal-hal yang menyesatkan,� tandas Anton.

Pada kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus membenarkan pelaku bom panci di Buah Batu bergerak sendiri. “Dia memang bekerja sendiri atau lone wolf.� f (Nic/BU/BY/AD/P-3)

ANTARA/IRWANSYAH PUTRA

LATIHAN PERTAHANAN UDARA: Pesawat tempur jenis F-16 dari Skuadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, melintas di wilayah udara Banda Aceh, Aceh, kemarin. TNI Angkatan Udara mengerahkan empat unit pesawat tempur dalam rangka latihan operasi pertahanan udara (hanud) di wilayah ujung barat Pulau Sumatra dan perbatasan Selat Malaka.

Antisipasi Eks Anggota IS Mendesak Islamic State terdesak di Irak dan Suriah.

Mereka menyeru kepada mantan pejuang dan simpatisan menggelar aksi di seluruh dunia.

CHRISTIAN DIOR SIMBOLON dior@mediaindonesia.com

R

ANCANGAN UndangUndang (RUU) Antiterorisme mendesak untuk segera disahkan.

Selain dibutuhkan aparat penegak hukum, menurut Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, UU Antiterorisme

sangat diperlukan untuk mengantisipasi pulangnya warga negara Indonesia (WNI) yang ikut berperang bersama Islamic State (IS) di Irak dan Suriah. “Indonesia punya pengalaman dengan kembalinya sejumlah orang yang berjuang di Afghanistan. Memang tidak semua dari mereka yang jadi jihadis, tapi kewaspadaan tetap diperlukan,� ujar Bonar dalam konferensi pers di Kantor Setara Institute, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin.

Hingga kini, belum ada aturan hukum yang dibuat untuk menjerat WNI yang bergabung dengan organisasi teroris di luar negeri. Meski demikian, dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Antiterorisme sejumlah sanksi tegas disiapkan bagi mereka yang diketahui ikut berperang ber-

sama kelompok-kelompok teroris di luar negeri.

Pada Pasal 12A ayat (2) RUU Antiterorisme, misalnya, disebutkan bahwa ‘setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun’.

Draf RUU Terorisme juga memuat kewenangan aparat keamanan untuk menahan terduga teroris dalam kurun waktu tertentu untuk melakukan penyelidikan mendalam dan mengungkap jaringan teroris ((pre-trial detention). Hal itu termaktub dalam pasal 43 ayat (1).

Guna menangani kasuskasus terorisme, menurut

Bonar, pasal-pasal preventif memang dibutuhkan. Namun, ia mengingatkan, penggunaan pasal-pasal preventif harus diterapkan secara hati-hati sehingga tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Peneliti terorisme dan kekerasan dari Setara Institute M Syauqillah mengatakan saat ini IS terus terdesak di Irak dan Suriah. Mereka telah menyerukan kepada mantan pejuang dan simpatisan IS agar menggelar amaliah (melancarkan aksi teror) di seluruh dunia. “Itu (amaliah) adalah gejala IS sudah melemah dan mereka (WNI yang bergabung dengan IS) berpotensi melakukan aksiaksi teror sebagaimana mantan pejuang Afghanistan dulu.

Jangan sampai ketika pulang, belum ada aturan yang bisa menjerat mereka,� ujar dia.

Kental nuansa politis Pembahasan revisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut dianggap kental nuansa politis ketimbang memahami kegentingan penuntasan beleid. Kritik itu disampaikan mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, seharusnya tidak sulit untuk segera merampungkan revisi UU Antiterorisme karena DPR hanya menyempurnakan payung hukum tersebut.

Terpisah, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo optimistis pembahasan akan segera rampung. “Targetnya kan masa sidang ini selesai.� (Pol/FD/LD/DW/DG/ RF/AD/BU/BY/P-1)

MI/BAYU ANGGORO

BERJIHAD SENDIRI: Anggota Puslabfor Polri menurunkan alat-alat untuk melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah

kontrakan tempat terjadi ledakan yang diduga bom panci di daerah Kubang Beureum, Kelurahan Sekejati Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, Minggu (9/7). Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bom yang meledak di Bandung adalah fenomena baru. Mereka terinsipirasi untuk membuat bom dan berjihad sendiri tanpa memiliki jaringan.

HUKUM

Hary Tanoe Berharap pada Praperadilan HARY Tanoesoedibjo berharap dapat memenangi gugatan praperadilan atas status tersangka yang disematkan kepada dirinya. Tim kuasa hukum Hary Tanoe menilai proses penyidikan oleh Polri atas kasus dugaan ancaman itu berada di luar prosedur.

Kuasa hukum Hary Tanoe, Munatsir Mustaman, mengemukakan pembelaaan terhadap Hary dalam sidang perdana gugatan praperadilan kliennya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Ia menilai pesan singkat yang pernah dikirim bos MNC Group itu kepada jaksa Yulianto hanya bersifat umum dan tidak mengandung unsur ancaman, seperti sangkaan dalam Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Setelah kita pelajari di

dalam konten SMS atau Whatsapp ini tidak ada satu pun ancaman yang ditujukan kepada Yulianto. Jadi SMS ini hanya bersifat umum atau visi misi daripada pemohon kenapa dia terjun ke dunia politik,� ujarnya.

Menurut Munatsir, surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) tidak sejalan dengan Pasal 109 KUHAP. Pasal yang pernah diuji di Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan SPDP harus diberitahukan kepada semua pihak paling lambat tujuh hari setelah terbitnya surat tersebut. “Sebagaimana kita ketahui penyidikan itu pada 4 Mei 2016. Kemudian SPDP itu baru dilakukan kepada pemohon sekitar 20 Juni. Jadi ada selang waktu 47 hari dan ini jauh dari yang ditentukan KUHAP,� papar Munatsir.

Pada persidangan berikut-

Tim kuasa hukum Hary akan menghadirkan 4-5 saksi ahli. nya yang mengagendakan jawaban dari pihak pemohon, imbuh Munatsir, tim kuasa hukum Hary Tanoe bakal menghadirkan 4-5 saksi, termasuk saksi ahli yang kompeten. “Jelas ini tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan, maka kami minta kepada majelis hakim, SPDPnya, laporan polisi, sampai penetapan oleh polisi dibatalkan,� tutup dia.

Jaksa Yulianto mengadukan perkara tersebut ke Bareskrim Polri lantaran Hary selaku Ketua Umum Partai Perindo itu mengirimkan tiga pesan

digital bernada ancaman melalui SMS dan aplikasi percakapan Whatsapp.

Seusai menjalani pemeriksaan pada Senin (12/6) di Direktorat Tipid Siber Bareskrim, Hary menepis pesan itu merupakan ancaman.

Menurutnya, kalimat ‘akan memberantas oknum-oknum’ bersifat jamak dan bukan tunggal atau sengaja diarahkan kepada orang tertentu.

Kasus bermula saat Yulianto melaporkan Hary lantaran merasa diancam melalui pesan singkat yang ia terima dari yang bersangkutan.

Saat itu Yulianto tengah mengusut kasus restitusi pajak yang melibatkan PT Mobile 8 Telecom. Hary pemimpin perusahaan tersebut ketika itu.

Dengan status tersangka, ia telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri sejak 22 Juni lalu selama 20 hari. (Gol/P-1)

DOK PEMKOT BANDUNG

Walikota Bandung, Ridwan Kamil menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri RI pada hari Otonomi Daerah ke XXI di Sidoardjo, Selasa (25/04) lalu .

SEJAK dinakhodai Ridwan Kamil dan Oded M Danial, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya mereformasi birokrasi. Hasilnya tecermin lewat sekitar 240 penghargaan yang berhasil mereka raih selama empat tahun terakhir.

Penghargaan tersebut antara lain peringkat 1 nasional Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) Kementerian Dalam Negeri RI, peringkat 6 nasional untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Kementerian Dalam Negeri RI, dan rapor hijau yang diterbitkan Ombudsman Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Emil, sapaan Ridwan Kamil, dalam setiap kesempatan selalu mengapresiasi kinerja para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah menunjukkan prestasi kerja yang positif.

Namun, ia pun tetap mengingatkan para pejabat publik agar senantiasa meningkatkan performa pelayanan publik di instansi masing-masing.

Emil meminta prestasi yang telah didapat tidak menyebab-

kan performa aparat mengendur dan justru menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik.

Prestasi Pemkot Bandung pun mendapat apresiasi dari pengamat birokrasi Prof DR Asep Warlan Yusuf dan anggota DPRD Kota Bandung Ade Fachrulroji.

Menurut Asep Warlan, minimal ada empat parameter untuk bisa dianggap sukses dalam reformasi birokrasi.

Pertama, sedikitnya keluhan atau kekecewaan dari publik terhadap kinerja aparat pemerintahan. Kedua, serapan anggaran pemerintah bisa melampaui 90%. Ketiga, sangat sedikit terjadi kasus hukum, moral, dan etika yang melibatkan ASN. Terakhir, penggantian, rotasi, mutasi, promosi jabatan berlansung efektif, objektif dan sesuai dengan peraturan, serta tanpa resistensi dari masyarakat. “Saya amati, empat ukuran tadi sudah dijalankan Pemkot Bandung meskipun masih belum sepenuhnya,� ujar Asep.

Ia menambahkan kebijakan dan tindakan dari wali kota, wakil wali kota, dan sekda dalam menjalankan reformasi

birokrasi di Pemkot Bandung patut diapresiasi. Namun, ia berpendapat masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.

Ia meminta aparat pemkot dapat menghilangkan sikap ‘like and dislike’ yang subjektif dari pimpinan dalam penempatan jabatan. “Lakukan secara sistematis capacity building g untuk menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat.

ASN Pemkot jangan tertinggal, ditinggalkan, dan ketinggalan zaman,� ujar Asep.

Ia menegaskan agar jangan sampai ada keterlibatan aparat birokrasi atau pejabat pemkot untuk kepentingan pribadi pimpinan atau kelompok tertentu yamg ada di sekitar pimpinan. “Tegakkan hukuman disiplin dan penegakan hukum secara tegas, adil, konsisten, dan konsekuen terhadap ASN yang berkinerja buruk, melanggar peraturan dan etika,� ujarnya.

Anggota DPRD Kota Bandung Ade Fachrulroji mengemukakan profesionalitas ASN paling tidak diukur lewat kompetensi, kinerja, pegawai yang bersih, dan organisasi yang modern.

Menurut Ade, ASN akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan pegawai yang semakin bersih.

Ia beranggapan ASN Pemkot Bandung telah memiliki fundamen yang baik. Tinggal dilakukan penguatan sistem agar performa ASN semakin berkembang positif hingga menjadi motor yang efektif bagi tercapainya masyarakat Kota Bandung yang makmur dan berkeadilan. “Wali kota dan sekda sebagai kepala baperjakat dan kepegawaian harus sangat serius memberlakukan sistem yang memungkinkan profesionalitas ASN menjadi lebih baik,� kata dia. (BU/S-2)

Kementerian/Lembaga. Selain itu ditinjau dari sistem hukum Indonesia, apabila suatu paraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berada satu tingkat di atasnya, maka terdapat mekanisme hukum bagi masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan kepentingannya dapat mengajukan upaya hukum judicial review kepada Mahkamah Agung. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

5.

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Putusan Nomor 92/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUTUSAN NOMOR 92/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1 2 3 4 5 6 7

Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan

: : : : : : : : : : : : : :

Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D Ketua KPU Ida Budhiati, S.H., M.H Anggota KPU Sigit Pamungkas, S.IP., MA Anggota KPU Arief Budiman S.S., S.IP., MBA Anggota KPU Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si Anggota KPU Anggota KPU Hasyim Asy’ari S.H., M.Si., Ph.D. Anggota KPU

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Agustus 2016 dan Keputusan KPU Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Ketua KPU RI tanggal 19 Juli 2016.

Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Badan Pengawas Pemilihan Umum; Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden; 2. DUDUK PERKARA Dan Seterusnya 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah berwenang mengadili pada menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma UndangUndang in casu Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016] terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/ PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusanputusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian; c. (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah Para Komisioner Komisi Pemilihan Umum yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang mempunyai tugas dan kewenangan menyusun dan dan menetapkan Peraturan KPU dan pedomon teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat serta Pemerintah dalam forum dengar pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016. Karena KPU dan Bawaslu merupakan pemegang kekuasaan penyelenggara Pemilu yang mandiri, termasuk dalam menyusun regulasi (self regulatory body). Apalagi proses konsultasi tersebut analog dengan sebuah keharusan adanya persetujuan dari DPR. Selanjutnya, persetujuan tersebut menurut norma a quo bersifat mengikat bagi KPU dan Bawaslu.

Maka keberadaan ketentuan tersebut secara potensialtelah merugikan hak konstitusional Pemohon, bahkan proses konsultasi yang telah berlangsung secara faktual telah bertentangan dengan konstitusi. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal a quo telah membatasi, melepaskan dan menghapus hak konstitusional Pemohon; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon secara jelas dan meyakinkan

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

7.

8.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan; Pokok Permohonan

1.

Bahwa salah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945 adalah lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam Pasal 22E ayat (1) disebutkan bahwa “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Selanjutnya pada ayat (5) ditegaskan bahwa “Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

2.

Bahwa KPU sebagai lembaga negara yang dilahirkan berdasarkan UUD 1945 memiliki constitusional importance yang sama dengan lembaga negara lainnya yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. KPU sebagai lembaga negara memiliki derajat konstitusional yang sama dengan Bank Indonesia dan Komisi Yudisial.

3.

Bahwa penyelenggara Pemilu yang selanjutnya dalam Undang-Undang pembentukannya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu secara mandiri dan imparsial bebas dari pengaruh atau campur tangan pihak lain, termasuk dalam hal ini DPR dan Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnnya, KPU diberi atribusi wewenang untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis lainnya untuk setiap tahapan Pemilu. Kemandirian KPU dalam menyusun dan menetapkan Peraturan, sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum, kompetisi yang setara, fair, dan adil.

4.

Bahwa kedudukan Peraturan KPU dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan setara dengan Peraturan Pemerintah yang mana Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan kewenangan atribusi menyusun dan menetapkan peraturan tidak mempunyai kewajiban konsultasi dengan pembentuk undang-undang. Dengan adanya ketentuan Pasal 9 huruf a UU 10/2016, sepanjang frasa yang berbunyi “.... setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat” mengakibatkan adanya pemberlakuan yang berbeda dalam pelaksanaan atribusi wewenang menyusun dan menetapkan peraturan

“Nasional” dimaksudkan bahwa KPU sebagai Penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan dari Bentuk Negara Kesatuan;

ii.

“Tetap” dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan;

iii.

“Mandiri” dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun.

13.

Bahwa terkait dengan kemandirian, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil 14.

sebagai keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat”.

yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 9 huruf a UU 10/2016 yang menyatakan, “Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan meliputi: a. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”, sepanjang frasa“...setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

i.

mandiri atau independen. Namun, sebagai perbandingan dapat kiranya melihat pengertian independensi dalam doktrin dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. International Institute for Democracy and Electoral Assistance “Independensi penyelenggara mengandung makna adanya kebebasan bagi penyelenggara dari intervensi dan pengaruh seseorang, kekuasaan pemerintah, partai politik dan pihak manapun dalam pengambilan keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara harus dapat bekerja secara bebas dari campur tangan pihak manapun. Independensi tersebut dapat dilihat dari sikap, dan kebijakan yang diambil penyelenggara seperti soal penetapan peserta pemilu, pengaturan jadwal kampanye, dan lain-lain.” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memaknai kemandirian

dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai para Komisioner KPU RI yang memiliki hak konstitusional dan kerugian tersebut bersifat

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapatmengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yangmempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara;

6.

Bahwa dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 ditentukan, “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

Oleh sebab itu menurut UUD 1945, penyelenggara Pemilu haruslah lembaga yang bersifat (i) nasional, (ii) tetap, dan (iii) mandiri.

9.

10.

11.

12.

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka makna kemandirian atau independensi tidak ditentukan oleh kedudukan lembaganya yang oleh UUD 1945 disebut sebagai lembaga mandiri ataupun dari segi kemampuan lembaga melakukan pembiayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi kemandirian atau independensi harus dimaknai tidak adanya benturan kepentingan, pengaruh dan/atau tekanan dari pihak manapun kepada lembaga yang mandiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Bahwa sesuai dengan kedudukan dan peranan KPU sebagaimana amanat UUD 1945, KPU memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu yang kedudukannya bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hakekat wewenang menyelenggarakan Pemilu tidak sekedar mengelola aspek teknis, lebih dari itu penyelenggara Pemilu mempunyai kewenangan menerbitkan kebijakan dalam bentuk peraturan utuk mewujudkan kepastian hukum. KPU sebagai lembaga negara memiliki peran dan fungsi menyusun peraturan berpedoman pada Undang-Undang, nilai, asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu demokratis.

Hal demikian dimaksudkan agar tidak terjadi interest bagi pemerintah yang suatu saat menjadi peserta Pemilu dan/atau kepentingan partai politik yang berada di DPR. Demi memberikan kepastian hukum tersebut, KPU diberikan kewenangan, mengatur lebih lanjut aturan penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu dalam bentuk peraturan sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang atau dikenal dengan istilah “self regulator bodies” sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa lahirnya UU 10/2016, terutama ketentuan dalam Pasal 9 huruf a, sepanjang frasa yang berbunyi “..... setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”, secara faktual dan nyata-nyata atau setidaktidaknya potensial meruntuhkan kemandirian dari lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan adanya forum konsultasi KPU dengan DPR dan Pemerintah yang bersifat mengikat dalam menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis, akan membuka ruang pengaturan yang memihak dan tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keberpihakan penyelenggara Pemilu ini akan mengakibatkan ketidakpercayaan publik serta menjadikan proses dan hasil yang dipastikan tidak fair. Forum konsultasi para pihak ini berpotensi adanya .

Bahwa Pemohon sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dibentuk berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, memaknai kemandirian dalam melaksanakan tugasnya adalah bebas dari pengaruh pihak manapun. Kemandirian ini merupakan suatu sistem jaminan untuk memungkinkan adanya

Bahwa kemandirian Pemohon dalam menetapkan peraturan KPU setelah melampaui forum konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dapat dibuktikan dengan fakta sebagai berikut (bukti P-10): a. pengaturan Pasal 4 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota” yang dianggap bertentangan dengan Pasal 7 huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota”. Selanjutnya, dalam bagian Penjelasan Undang-Undang dinyatakan cukup jelas, sementara Peraturan KPU menyatakan: “Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dengan ketentuan: 1) belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; 2)

belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota; dan

3)

belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota”.

Bahwa maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 7 huruf o tersebut adalah untuk menghindari adanya penurunan jabatan dari seorang calon yang sebelumnya telah menjabat sebagai seorang kepala daerah. Diibaratkan sebagai sebuah jenjang karir, maka jabatan publik dalam hal ini jabatan kepala daerah (Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati. Walikota-Wakil Walikota) juga menunjukkan adanya suatu jenjang karir. Dengan demikian, maka pencapaian dan perlindungan harkat dan martabat jabatan kepala daerah (Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati. Walikota-Wakil Walikota) ditandai dengan adanya kenaikan jenjang secara hierarkis bukan penurunan jenjang jabatan, sehingga KPU berpendapat perlu adanya penjelasan lebih lanjut dalam peraturan KPU, namun sama sekali tidak mengubah makna ketentuan Pasal 7 huruf o, melainkan hanya mengatur lebih detail terkait dengan syarat pencalonan yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga tidak dapat ditafsirkan lain oleh pihak yang berkepentingan.

Bahwa mengingat pentingnya peranan KPU dalam perwujudan negara hukum yang demokratis, maka KPU sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan constitutional importance seharusnya mendapat perlakuan yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Komisi Yudisial, Bank Indonesia serta lembaga independen lainnya. Pada prinsipnya, lembaga independen memiliki kewenangan yang sifatnya full authority, yakni dalam bertindak menjalankan fungsinya tidak diintervensi oleh lembaga lain.

Bahwa adanya pengaturan Pemohon wajib konsultasi kepada DPR dan Pemerintah dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU pada praktiknya berlangsung secara berlarut-larut sehingga mempengaruhi tata kelola penyelenggaraan Pemilihan. Dalam hal terdapat ketentuan Undang-Undang yang belum lengkap atau multi tafsir sehingga terdapat kebutuhan untuk mendapatkan penjelasan DPR dan Pemerintah, maka tanpa adanya pengaturan kewajiban konsultasi, Pemohon akan menginisiasi kegiatan konsultasi. Hal demikian, sesungguhnya telah dipraktikkan oleh Komisioner Periode 2001-2007. Setelah berkonsultasi dan mendapat penjelasan DPR dan Pemerintah, KPU mempunyai otoritas secara mandiri untuk menempuh kebijakan dan sesuai konstitusi dan peraturan perundangundangan, KPU mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditempuh. Dalam hal Peraturan KPU dipandang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, menurut hukum dapat diajukan judicial review kepada Mahkamah Agung.

penyelenggara yang imparsial atau tidak memihak dalam rekrutmen penyelenggara negara atau pejabat publik dalam sebuah pemilihan umum. Dengan sistem jaminan independensi tersebut, Pemohon akan dapat memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu akan sesuai dengan prinsip dalam negara yang demokratis. Kemandirian yang melekat pada kewenangan penyelenggara Pemilu adalah kemandirian dalam menetapkan pengaturan Pemilu yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilu. Oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016, sepanjang frasa yang berbunyi “... setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”, secara faktual dan nyata-nyata atau setidak-tidaknya potensial mengancam sistem jaminan “mandiri” dari lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Bahwa sejauh ini kemandirian Pemohon telah teruji dalam forum konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam penyusunan rancangan Peraturan KPU. Hasil pembahasan rancangan Peraturan KPU dalam forum konsultasi tersebut ditempatkan oleh Pemohon sebagai pengayaan referensi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

Memahami makna kemandirian penyelenggara Pemilu, saran, masukan dan pendapat Pemerintah dan DPR dalam forum konsultasi tersebut tidak bersifat mengikat.

Pemohon sebagai penyelenggara Pemilu mempunyai tugas, wewenang, dan peran strategis untuk mewujudkan kepastian hukum dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan pengalaman Pemohon melakukan konsultasi rancangan Peraturan KPU, maka ketentuan Pasal 9 huruf a UU 10/2016 yang menyatakan forum konsultasi yang hasilnya bersifat mengikat yang secara aktual dan nyata-nyata atau setidaktidaknya potensial menciderai kemandirian Pemohon dalam menetapkan peraturan. (bukti P- 9)

b.

pengaturan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yang berbunyi “Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik” yang dianggap bertentangan dengan beberapa Undang-Undang.

Adanya pengaturan tersebut didasari prinsip bahwa setiap orang termasuk KPU wajib menghormati proses hukum yang sedang berjalan di lembaga peradilan, tidak hanya mendasarkan pada putusan pengadilan yang masih diajukan upaya hukum yang artinya belum berkekuatan hukum tetap (bukti P-11).

15.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon mampu menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menyusun dan menetapkan peraturan tanpa terikat dengan lembaga lain, namun semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan.

16.

Bahwa yang menjadi fokus perhatian Pemohon adalah lahirnya pengaturan Pasal 9 huruf a UU 10/2016, yang berbunyi “Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: (a) menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”, memperlihatkan adanya keterlibatan DPR yang begitu sentral dan menentukan kewenangan KPU dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan. Ketentuan tersebut berpotensi mengancam kemandirian Pemohon.

Hal ini tidak selaras dengan agenda reformasi Pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang independen karena berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu masa Orde Baru, penyelenggara Pemilu di bawah kendali Pemerintah sehingga hasil Pemilu sudah diketahui sebelum Pemilu dilaksanakan. Tuntutan reformasi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis oleh penyelenggara Pemilu yang

independen diwujudkan melalui amandemen konstitusi Pasal 22E ayat (5). Penyelenggara Pemilu mandiri berarti dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak di bawah kendali lembaga lain.

17.

18.

Bahwa keterlibatan DPR dan Pemerintah dalam penyusunan Peraturan KPU sangat bertentangan dengan agenda reformasi terbentuknya lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri. Adanya frase “.....setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat” dalam ketentuan Pasal 9 huruf a bertentangan dengan semangat dan cita-cita penyelenggaraan Pemilu demokratis. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, KPU diberi atribusi wewenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan dan pedoman teknis setiap tahapan Pemilihan untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis dan berkualitas. Pemilihan yang demokratis mensyaratkan adanya kepastian hukum. Maknanya, seluruh regulasi yang mengatur aturan main tidak mengandung kekosongan hukum, konsisten satu sama lain, dan tidak mengandung ketentuan yang saling bertentangan dan mempunyai pengertian yang jelas dan tunggal (tidak multitafsir). Berdasarkan pengalaman Pemohon menyusun rancangan peraturan KPU sebagaimana diuraikan di atas, terdapat kekosongan hukum, pengaturan yang tidak lengkap, dan multitafsir.

Berdasarkan atribusi wewenang yang diberikan kepada Pemohon, Pemohon mempunyai peran untuk mewujudkan prosedur dan aturan main pemilihan yang memberikan kepastian hukum serta menegakkan asas fairness dan adil. Penyelenggara Pemilu sebagai independent and self regulator bodies seharusnya bebas pengaruh dan intervensi dalam menyusun aturan main penyelenggaraan Pemilu.

25.

Frase“.....setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat” tersebut berpotensi mengancam kemandirian dan kualitas pemilihan yang fair dan adil. Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan penyelenggara pemilihan dalam hal terdapat ketentuan Undang-Undang Pemilu/Pemilihan yang multitafsir, kontradiktif, atau tidak lengkap. Forum konsultasi dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) atas norma Undang-Undang tersebut. Selanjutnya, hasil konsultasi menjadi bahan pertimbangan penyelenggara pemilihan dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan asas-asas Pemilu demokratis. Dalam pelaksanaan tugas menyusun dan menetapkan peraturan, penyelenggara pemilihan tidak boleh terikat dengan kepentingan politik secara personal maupun institusional.

19.

Bahwa independensi sebuah lembaga negara termasuk KPU, bukan hanya ditentukan oleh kedudukan lembaganya yang oleh UUD 1945 disebut sebagai lembaga mandiri. Kemandirian sebuah lembaga ditentukan juga oleh mekanisme lembaga tersebut dalam menjalankan kewenangannya baik secara institusional, fungsional dan administratif. Oleh karena itu, konsultasi Peraturan KPU dan pedoman teknis lainnya dengan DPR dan Pemerintah yang hasilnya bersifat mengikat akan mengganggu kemandirian KPU.

20.

Bahwa International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mengenalkan standar dalam Pemilu agar penyelenggaraan Pemilu dikatakan demokratis, yaitu penyelenggara dituntut independen dan tidak berpihak. Salah satu indikasi yang dapat memperlihatkan independensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu adalah melalui regulasi yang ditetapkan, apakah regulasi tersebut memberikan dan menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi semua pihak atau tidak, karena adanya regulasi yang adil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, di mana kepercayaan tersebut dapat diukur salah satunya melalui tingkat partisipasi pemilih. Akan tetapi, dengan adanya ketentuan Pasal 9 huruf a UU 10/2016 yang menyatakan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum yang keputusannya bersifat mengikat mengganggu dan meruntuhkan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan dapat menimbulkan dampak lebih luas pada legitimasi hasil Pemilu.

21.

24.

Bahwa oleh karena itu, lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak lain manapun, baik pihak berwenang atau pihak partai politik. Lembaga penyelenggara harus bekerja tanpa pemihakan atau praduga politik. Lembaga penyelenggara Pemilu harus mampu menjalankan kegiatan yang bebas dari campur tangan. Alasannya, setiap dugaan manipulasi, persepsi bias, atau dugaan campur tangan, akan mem1iliki dampak langsung tidak hanya terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara, tetapi juga terhadap keseluruhan proses dan hasil Pemilu. Khusus tentang lembaga penyelenggara Pemilu, standar internasional pemilu demokratis menegaskan perlu adanya jaminan hukum, bahwa lembaga tersebut dapat bekerja independen.

Independensi penyelenggara Pemilu merupakan persoalan penting, karena mesin-mesin penyelenggara Pemilu membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu.

22.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 telah mengabulkan permohonan pengujian 1). Pasal 57 ayat (1) UU 32/2004 menyangkut anak kalimat yang berbunyi “... yang bertanggung jawab kepada DPRD”; 2). Pasal 66 ayat (3) huruf e, “Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”; dan 3).

Pasal 67 ayat (1) huruf e, ”Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD”; serta 4). Pasal 82 ayat (2): menyangkut anak kalimat yang berbunyi “.... dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD”.

23.

Dalam pertimbangannya terhadap pengujian Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Terhadap permohonan para Pemohon mengenai ayat (1) sepanjang anak kalimat, “.... yang bertanggung jawab kepada DPRD”, Mahkamah berpendapat bahwa penyelenggaraan Pilkada langsung harus berdasarkan asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan oleh penyelenggara yang independen (mandiri). Maksud UUD 1945 tersebut, tidak mungkin dicapai apabila KPUD sebagai penyelenggara Pilkada langsung ditentukan harus bertanggung jawab kepada DPRD. Sebab, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah terdiri atas unsurunsur partai politik yang menjadi pelaku dalam kompetisi Pilkada langsung tersebut. Oleh karena itu, KPUD harus bertanggung jawab kepada publik bukan kepada DPRD. Sedangkan kepada DPRD hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya, seperti ditentukan dalam Pasal 57 ayat (2) UU Pemda. Dengan demikian petitum ini, demi menjamin kualitas pelaksanaan demokrasi di daerah, harus dikabulkan. Demikian pula petitum nomor 4 yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf e Undang-Undang a quo secara mutatis mutandis dengan pertimbangan yang sama harus dikabulkan.

26.

Selanjutnya, terhadap Pasal 67 ayat (1) huruf e, sepanjang anak kalimat, “....kepada DPRD”.

Dalam penyelenggaraan Pilkada, KPUD tidak mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD oleh karena dalam penyelenggaraan Pilkada dana yang dipergunakan tidak hanya bersumber/ berasal dari APBD tetapi juga dari APBN, oleh karenanya pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu yang lebih penting lagi adalah bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada DPRD dapat mengancam jaminan independensi KPUD sebagai penyelenggara Pilkada secara langsung sesuai dengan asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E juncto Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang bersifat politik karenanya mempunyai kepentingan politik dalam arena persaingan kekuasaan di tingkat daerah harus dihindarkan dari kemungkinan potensi untuk melakukan intervensi terhadap independensi KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada langsung melalui mekanisme pertanggungjawaban anggaran. Oleh karena itu petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam soal ini harus dikabulkan.

Terhadap Pasal 82 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat, “....oleh DPRD”, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena KPUD yang menetapkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah [vide Pasal 66 ayat (1) huruf g Undang-Undang a quo] maka yang berwenang mengenakan sanksi pembatalan pasangan calon bukanlah DPRD, melainkan KPUD. Menurut Pasal 66 ayat (1) huruf g tersebut jelas ditentukan bahwa KPUD-lah yang berwenang menetapkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Sesuai dengan prinsip a contrario actus, yang berlaku universal dalam ilmu hukum, maka pembatalan suatu tindakan hukum harus dilakukan menurut cara dan oleh badan yang sama dalam pembentukannya. Guna menjamin kepastian hukum sebagaimana terkandung dalam prinsip negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka karena lembaga yang menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah KPUD, maka KPUD pula yang seharusnya diberi kewenangan untuk membatalkannya. Di samping bertentangan dengan prinsip negara hukum dimaksud, kewenangan DPRD sebagai lembaga politik untuk membatalkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan penetapan pasangan calon dimaksud merupakan hal yang fundamental dan substantif untuk menjaga independensi dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sesuai dengan amanat UUD 1945. Oleh karena itu dalil para Pemohon adalah beralasan, maka petitum ini harus dikabulkan (bukti P-12).

Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 telah menegaskan kemandirian penyelenggara Pemilu, di mana dalam pendapatnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil.

Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsipprinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Bawaslu sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara Pemilu menjadi jelas dan nyata (bukti P-13).

27.

Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 berpendapat, syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut berkaitan erat dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, terutama pada kata “mandiri”;

28.

Bahwa adanya ketentuan Pasal 9 huruf a UU 10/2016 “.... setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat” tidak efektif dan cenderung mengingkari sifat kemandirian Pemohon yang secara potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. KPU sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu sudah seharusnya bebas intervensi, sehingga adanya pengaturan tersebut jelas akan meruntuhkan kemandirian KPU karena telah memberikan celah bagi DPR dan Pemerintah untuk melakukan intervensi dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan KPU dan pedoman teknis lainnya. KPU tidak pernah menutup ruang bagi para pihak untuk menyampaikan masukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Mendengarkan pendapat dari banyak pihak adalah suatu kewajaran dan keharusan guna mengakomodir berbagai pandangan atas suatu pembentukan peraturan atau pedoman teknis lainnya, akan tetapi terkait dengan pengambilan keputusan, maka KPU tidak boleh diintervensi oleh kepentingan seseorang dan kelompok tertentu.

29.

Bahwa Pemohon menilai penerapan pasal a quo, sepanjang frasa yang berbunyi “...setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”, secara faktual dan nyata atau setidak-tidaknya potensial merugikan Pemohon, dikarenakan menghambat dan menyulitkan Pemohon dalam mengambil keputusan secara mandiri, mengingat sangat dimungkinkan adanya perbedaan kebijakan dan/atau pandangan antara Pemohon dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Dalam hal demikian terjadi, KPU tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang bebas dari tekanan dan pengaruh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang pada akhirnya berpotensi membuat proses penyelesaian Peraturan KPU dan pedoman teknis oleh Pemohon menjadi lebih lambat

dan potensial mengganggu tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

30.

Bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a UU 10/2016 menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan antara KPU dengan lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945, antara lain, Komisi Yudisial dan Bank Indonesia yang mempunyai kewenangan penuh (full authority) membentuk peraturan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kewenangan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, apabila Pasal 9 huruf a UU 10/2016 diterapkan, pasal tersebut secara nyata telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri.

terhadap kemandirian KPU, akan tetapi dalam rangka keselarasan aturan antara Undang-Undang dengan pengaturan dalam peraturan KPU. Dalam perspektif lain terhadap sifat “mandiri” yang dilekatkan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mengandung sejumlah makna sebagai berikut: 1.

Perumusan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari sejarah penyelenggaraan Pemilu sebelum perubahan UUD 1945. Sejak tahun 1955-1997, Pemilu dilaksanakan oleh pemerintah di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri/Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada tahun 1999, Pemilu dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama dengan partai politik peserta Pemilu, di mana KPU diisi oleh perwakilan pemerintah dan partai politik. Sepanjang sejarah Pemilu yang penyelenggaranya adalah pemerintah dan partai politik, kecurangan yang melibatkan penyelenggara Pemilu telah menjadi bagian dari catatan buruk pelaksanaan Pemilu. Pemilu pada masa Orde Baru, LPU yang dipimpin Menteri Dalam Negeri tidak saja bertugas menyelenggarakan Pemilu secara langsung, umum, bebas dan rahasia, melainkan juga turut memastikan agar Pemilu dimenangkan oleh organisasi peserta Pemilu pendukung pemerintah. Catatan panjang sejarah penyelenggaraan Pemilu yang selalu diwarnai praktik curang yang melibatkan penyelenggara tersebut menjadi salah satu pertimbangan MPR untuk menyerahkan penyelenggaraan Pemilu kepada sebuah lembaga yang bersifat mandiri, bukan lagi oleh pemerintah maupun partai politik peserta Pemilu.

2.

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu yang jujur dan adil hanya akan dapat diwujudkan bila diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang bebas dari intervensi lembaga manapun, lebih-lebih institusi yang di dalamnya terdapat peserta Pemilu. Peran DPR dan Pemerintah berhenti hanya sampai tahap pembentukan Undang-Undang yang berhubungan dengan Pemilu dan melaksanakan seleksi calon anggota penyelenggara Pemilu. Dengan demikian apabila sudah masuk pada proses dan tahapan, Pemilu sepenuhnya harus dikendalikan oleh KPU sebagai lembaga independen. Dengan melihat hubungan sistematis antara Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, terlihat bahwa UUD 1945 menghendaki agar pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui Pemilu harus terlaksana secara jujur. Di mana, kejujuran dalam Pemilu hanya mungkin dapat dicapai apabila Pemilu dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang bersifat mandiri;

3.

Kemandirian KPU merupakan pengejawantahan dari kedudukan KPU yang secara konseptual dikategorikan sebagai lembaga independen. Frasa “mandiri” dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menunjuk pada kedudukan KPU sebagai lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan DPR. Sebagai lembaga mandiri, KPU memiliki kewenangan untuk menjalankan sebagian fungsi negara yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945 dan Undang-Undang. Secara teoritik, lembaga yang dikategorikan sebagai lembaga independen adalah lembaga yang memiliki dan memenuhi prasyarat dan ciri tertentu, yaitu: (1) dasar hukum yang membentuknya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi lembaga tersebut; (2) lembaga dimaksud bebas dari pengaruh/kontrol cabang kekuasaan eksekutif; (3) proses pengisian pimpinan lembaga tersebut melibatkan eksekutif dan legislatif; (4) kepemimpinan lembaga tersebut bersifat kolektif-kolegial. KPU yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tersebut termasuk lembaga yang mesti memenuhi persyaratan dimaksud.

4.

Sifat mandiri yang dilekatkan kepada KPU mencakup kemandirian institusional, fungsional, dan personal.

Mandiri secara institusional berarti, secara kelembagaan KPU berdiri sendiri dan terbebas dari ketergantungan pada lembaga atau infrastruktur politik lainnya.

Sementara mandiri secara fungsional bermakna bahwa dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemilu, KPU bebas dari intervensi pihak dan kelompok manapun.

Dalam menjalankan fungsi membentuk peraturan pelaksana maupun dalam melaksanakan tahap demi tahap penyelenggaraan Pemilu, KPU bebas dari tekanan maupun pengaruh pihak manapun. Sementara mandiri secara personal bermakna bahwa setiap anggota lembaga penyelenggara Pemilu haruslah orang-orang yang bebas dari keanggotaan yang bersifat partisan.

Kemandirian secara institusional, fungsional maupun personal merupakan satu kesatuan makna dari sifat mandiri yang dilekatkan pada KPU sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

31. Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas dengan ada dan berlakunya Pasal 9 huruf a UU 10/2016 telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang independen dan mandiri dan bebas dari pengaruh serta intervensi pihak manapun.

Oleh karenanya, demi kepastian hukum Pasal 9 huruf a UU 10/2016 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

[3.9] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, masalah utama yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 9 huruf a UU 10/2016, sepanjang frasa yang menyatakan, “... setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”.

Apakah frasa tersebut di atas bermakna menghilangkan hakikat kemandirian KPU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Terhadap permasalahan mempertimbangkan sebagai berikut:

tersebut,

Mahkamah

[3.9.1] Bahwa dalam menilai dan memahami kemandirian KPU sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tidak cukup hanya dilakukan secara tekstual tatkala perihal kemandirian yang dimaksud dalam UUD 1945 dituangkan lebih lanjut ke dalam suatu norma undang-undang melainkan harus dikaitkan konteksnya dengan kaidah yang berlaku dalam penafsiran konstitusi yang menuntut pemahaman terhadap Konstitusi sebagai satu kesatuan (the unity of the constitution), koherensinya secara praktis (practical coherence), dan keberlakuannya yang tepat (the appropriate working) dari pengertian yang hendak diberikan oleh Konstitusi (in casu UUD 1945) terhadap istilah “mandiri” dimaksud. Sebab, memberi tafsir konstitusional terhadap suatu norma UndangUndang yang diturunkan atau sebagai pelaksanaan dari norma Konstitusi sejatinya adalah upaya untuk menjawab pertanyaan: bagaimana kita memandang Konstitusi beserta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan atau dicapainya. Oleh karena itu, konteks latar belakang sejarah (historical background), aspek teleologis (teleological aspect), dan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang (future anticipation) merupakan keniscayaan yang harus dipertimbangkan secara cermat; [3.9.2] Bahwa dilihat dari sudut pandang konstitusi sebagai satu kesatuan, perihal kemandirian KPU tidak dapat dilepaskan dari tujuan mewujudkan bekerjanya kaidah, lembaga, dan praktik demokrasi dalam rangka mengimplementasikan gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang merupakan ruh dari UUD 1945 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Karena alasan itulah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara sengaja memasukkan atau menambahkan ketentuan tentang pemilihan umum pada saat dilakukan perubahan UUD 1945. Sebab, disadari betul bahwa negara demokrasi yang berdasar atas hukum tersebut tidak mungkin tercapai tanpa ada pemilihan umum yang demokratis. Sementara itu, kebutuhan akan pemilihan umum yang demokratis menuntut diadakannya institusi yang kredibel sebagai penyelenggara di mana kemandirian merupakan salah satu penanda vital kredibilitas institusi penyelenggara pemilihan umum itu. Untuk maksud dan tujuan itulah institusi KPU diadopsi oleh UUD 1945. Meskipun KPU sendiri oleh UUD 1945 tidak dimaksudkan sebagai nama diri, sifat mandirinya (selain sifat nasional dan tetapnya) merupakan unsur inheren yang tidak dapat ditiadakan; [3.9.3] Selanjutnya, dalam konteks berbeda namun dalam semangat yang sama, pengertian “mandiri” atau “kemandirian” dapat ditemukan dalam sejumlah Undang-Undang lainnya, di antaranya: Penjelasan Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 1.

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik \DQJ PHPDNQDL NHPDQGLULDQ GHQJDQ GH¿QLVL VHEDJDL berikut: “Kemandirian dimaknai sebagai keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat”. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka makna kemandirian atau independensi tidak ditentukan oleh kedudukan lembaganya yang oleh UUD 1945 disebut sebagai lembaga mandiri ataupun dari segi kemampuan lembaga melakukan pembiayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi kemandirian atau independensi harus dimaknai tidak adanya benturan kepentingan, pengaruh dan/atau tekanan dari pihak manapun kepada lembaga yang mandiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan peranan KPU sebagaimana amanat UUD 1945, KPU memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu yang kedudukannya bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hakikat wewenang menyelenggarakan Pemilu tidak sekedar mengelola aspek teknis, lebih dari itu penyelenggara Pemilu mempunyai kewenangan menerbitkan kebijakan dalam bentuk peraturan untuk melaksanakan Undang-Undang dan menjalankan kewenangannya. KPU memiliki peran dan fungsi menyusun peraturan berpedoman pada Undang-Undang, nilai, asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Hal demikian dimaksudkan agar tidak WHUMDGL NRQÀLN NHSHQWLQJDQ EDJL SHVHUWD 3HPLOX 2.

3.

Bahwa mengingat pentingnya peranan KPU dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, maka KPU yang secara kelembagaan memiliki nilai constitutional importance seharusnya mendapat perlakuan yang sama dengan lembaga lainnya seperti Komisi Yudisial, Bank Indonesia serta lembaga independen lainnya. Pada prinsipnya, lembaga independen memiliki kewenangan penuh dalam konteks menjalankan perintah UndangUndang dan melaksanakan kewenangannya tanpa campur tangan atau intervensi lembaga lain.

Walaupun KPU sebagai lembaga yang independen sebagai lembaga yang berwenang membentuk peraturan sendiri, tidak berarti bahwa KPU bebas untuk menentukan sesuai dengan kehendaknya semua tahapan dalam Pemilihan Umum dan Pilkada, sinkronisasi agenda ketatanegaraan dengan tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada sangat diperlukan. Oleh sebab itu konsultasi dengan DPR dan Pemerintah bukanlah suatu ancaman

[3.9.4] Bahwa, lebih jauh, norma Undang-Undang yang mengatur kemandirian KPU juga harus dinilai berdasarkan aspek keberlakuan yang tepat (appropriate working) sekaligus aspek antisipasi terhadap segala kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang. Dalam hubungan ini, rumusan norma Undang-Undang dimaksud tidak boleh dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ad hoc, kasuistis, dan pragmatis yang menyebabkan norma undang-undang itu segera akan kehilangan relevansi maupun koherensinya sebagai aturan yang bersifat dan berlaku umum yang sekaligus antisipatif; [3.9.5] Bahwa KPU merupakan lembaga yang kemandiriannya dijamin oleh UUD 1945. Kemandirian demikian, baik secara historis, sistematis, teleologis, maupun antisipatif merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan guna menjamin terselenggaranya Pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah yang demokratis. Sementara itu, dengan mengikuti kaidah penafsiran Konstitusi yang memandang hukum dasar sebagai satu keutuhan, koherensi, serta keberlakuannya yang tepat, terselenggaranya Pemilu yang demokratis, termasuk pemilihan kepala daerah, merupakan prasyarat bagi terwujudnya budaya demokrasi yang sehat dalam rangka mewujudkan gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum; [3.9.6] Bahwa pengertian mandiri adalah identik dengan independen. Suatu lembaga dikatakan mandiri atau independen setidak-tidaknya harus memenuhi dua kondisi: pertama, dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kedudukannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau UndangUndang, secara prinsip lembaga itu tidak bergantung pada pelaksanaan fungsi lembaga lain di luar dirinya; kedua, dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kedudukannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang, lembaga itu bebas dari campur tangan atau pengaruh lembaga lainnya. Namun demikian, kedua kondisi dimaksud tidaklah serta-merta menghilangkan atau meniadakan kebutuhan untuk berkoordinasi atau bekerja sama dengan lembaga lain bilamana kebutuhan demikian merupakan tuntutan yang wajar guna mencapai tujuan pembentukan lembaga dimaksud; Bahwa kemandirian KPU sesuai dengan penalaran di atas, harus tercermin dalam rumusan norma Undang-Undang yang diturunkan dari semangat UUD 1945 terutama dalam hal kedudukannya maupun dalam hal pelaksanaan kewenangannya.

Oleh karena itu, KPU memiliki kewenangan untuk secara mandiri atau independen merumuskan peraturan dalam melaksanakan fungsinya yang berpusat pada tujuan mencapai terselenggaranya Pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah yang demokratis.

Pelaksanaan tersebut tanpa menghilangkan pentingnya koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain yang terkait dengan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

SUARA ANDA

SELASA, 11 JULI 2017

EDITORIAL

9

Tanggapan Editorial

10 Juli 2017

Mencegah Orang Jadi Teroris Sungguhan

B

ANYAK orang tak percaya bila seorang penjual bakso sanggup membuat bom panci.

Lantas orang menduga ini tak lebih dari rekayasa. Begitulah yang beredar di benak publik ketika mencerna kabar bom panci meledak di rumah kontrakan di Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (8/7). Menurut polisi, perakit bom itu memiliki kemampuan merakit bom dari internet.

Siapa pun kini bisa mencontoh atau melakukan apa pun, termasuk merakit bom, dengan bantuan internet. Dalam sejumlah pengungkapan kasus teror dengan bom, para pelaku mengaku belajar merakit bom dari internet.

Polisi menemu-

kan surat baiat atau sumpah setia kepada Islamic State di rumah terduga teroris bom panci Buah Batu itu. Kini, orang tak perlu lagi hadir dalam sebuah prosesi untuk berbaiat, cukup melalui teknologi internet. Teknologi internet menjadi sarana jitu bagi kelompok radikal untuk menyebarkan dan menularkan paham mereka.

Mengakses situs-situs radikal sudah cukup bagi seseorang untuk ikut-ikutan radikal. Edukasi berinternet secara sehat menjadi penting untuk mencegah penularan radikalisme lewat teknologi internet.

Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Tim Cyber Crime Polri, harus terus memantau, melacak, dan mengambil langkah preventif ataupun represif terhadap

situs-situs radikal dan mereka yang mencoba menyebarkan radikalisme lewat internet.

Menurut polisi, abang tukang bakso terduga teroris bom panci Buah Batu berencana meledakkan bom rakitannya di tiga tempat di Bandung, yakni Kafe Bali di Jalan Braga, Rumah Makan Celengan di Astana Anyar, dan Gereja Buah Batu, pada 16 Juli.

Namun, bom panci meledak sebelum diledakkan di ketiga tempat yang menjadi target.

Bayangkan bila rencana pelaku sukses. Berapa besar kerusakan materiil dan berapa banyak korban jiwa yang mungkin ditimbulkannya?

Aparat intelijen perlu meningkatkan deteksi dini. Kita banyak kecolongan karena lemahnya deteksi dini aparat intelijen. Namun, apakah ketika aparat intelijen mencium gelagat teror, Detasemen Khusus 88 bisa menangkap terduga teroris?

Belum sepenuhnya bisa karena belum tersedianya undang-undang yang menjadi dasar bagi aparat mengambil

langkah preventive detention atau penangkalan dini. Undang-undang yang berlaku saat ini baru memberi keleluasaan polisi menangkap tersangka teroris, bukan terduga teroris. Undang-undang sebatas memberi keleluasaan kepada polisi menangkap tersangka teroris yang telah berbuat teror, misalnya menyerang polisi atau meledakkan bom.

Undang-undang semacam ini seperti ‘membiarkan’ orang betul-betul melancarkan terorisme alias menjadi teroris sungguhan lebih dulu sebelum polisi dapat menangkapnya. Undangundang belum memberi keleluasaan kepada polisi untuk menangkap mereka yang terindikasi atau berpotensi melakukan teror. Padahal, bila memberi kewenangan kepada polisi menangkap mereka yang potensial melakoni terorisme, undang-undang berperan mencegah orang menjadi teroris sungguhan.

Lebih dari itu, undang-undang seperti ini bisa mencegah teror dan ketakutan, timbulnya kerusakan materiil, serta jatuhnya korban.

Kita berulang kali mendorong DPR dan pemerintah segera menuntaskan pembahasan revisi Undang-Undang Antiterorisme dan mengesahkannya.

Apakah beberapa kali penyerangan terhadap polisi serta ledakan bom tak cukup menggugah DPR dan pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Antiterorisme?

DUTA

FORUM

Penguatan Hukum

TERORIS makin merata di mana-mana. Perlu penguatan baik hukum/UU dan petugas-petugas operasional di lapangan. Teror bukan cuma masalah luar negeri, di dalam negeri juga banyak teror.

Nyoman Wardhana

Pengungkapan Kasus Teror

KASUS teror bom mudah diungkap, tapi kasus teror lain seperti kasus teror Novel Baswedan dan kasus lainnya mana?

Ubed Dillah

Teror Mulai Mengancam

Teror sengaja diperlambat agar yang besar dulu terjadi baru ribut. Padahal, teroris sudah di depan mata, contoh banyak tapi kita tidak melihat.

@MuhamadSudra

Pahami Agama

PEMAHAMAN agama jangan sebatas kulit luar, tapi harus menyentuh bagian inti (hakikat) sehingga paham segala sesuatunya dengan jelas.

@b_irwantols

Proteksi Satelit

INI mesti di-protect secara global melalui satelit langsung.

Hal itu dilakukan untuk membiaskan penyebaran-penyebaran negatif melalui propaganda pihak lain. Hanya dengan itu kita bisa memproteksi teknologi-teknologi negatif yang masuk dunia digital.

independent_universal

Teroris Bohongan?

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Kirimkan komentar Anda atas tema: Bagaimana Mengatasi Carut-Marut Penerimaan Siswa Baru? (10 - 15 Juli 2017) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

JUDULNYA menarik, memangnya ada teroris bohongan?

tirasantia

Bersyukur atas NKRI

SAYA bersyukur atas negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kekayaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusianya. Dengan bersyukur, kita akan terbebas dari upaya teror.

Pertanyakan Tunjangan Profesi Guru

K

AMI ialah guru di sebuah SMA swasta di Kota Medan, Sumatra Utara. Kami telah mengikuti sertifikasi guru dengan nomor peserta 12076015412932 (Chairus Suriyati/NUPTK 604574656300033 serta 11076021412800 (Fritz Hotman Syahmahita Damanik/NUPTK 6440759661200013), hingga dinyatakan lulus. Kami juga sudah menerima SK Inpassing dengan golongan seting-

kat III/b. Sejak menerima SK Inpassing, kami selalu menerima tunjangan profesi guru sesuai golongan setiap triwulan. Hal itu sungguh menyemangati kami dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Namun, pada 2016, mendadak tunjangan profesi guru yang kami terima hanya Rp1,5 juta per orang tiap bulannya dan masih tersisa 1 bulan belum dibayarkan. Melalui

forum surat pembaca ini, kami ingin menanyakan mengenai sisa dana yang seharusnya diterima sesuai inpassing pada 2016. Apakah kami harus melengkapi persyaratan berupa dokumen lainnya?

Semoga melalui surat terbuka ini pertanyaan kami mendapat jawaban dari instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Somoga Bapak Menteri

[3.9.7] Bahwa sebagai lembaga yang bersifat mandiri, KPU diberi kewenangan untuk membentuk peraturan dalam rangka mengatur lebih lanjut delegasi pengaturan dari UndangUndang. Kewenangan tersebut dimuat dalam Pasal 119 ayat (1) UU 15/2011 yang menyatakan, “Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU”.

Peraturan KPU yang dibentuk sesuai mandat Pasal 119 UU 15/2011 merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diakui atau dimaksud dalam Pasal 8 UU 12/2011.

Tidak hanya menjalankan delegasi, menurut Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011, KPU dapat membentuk Peraturan KPU yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat apabila dibentuk berdasarkan kewenangan. Sejalan dengan itu, dalam pembentukan peraturan KPU, kedudukan dan fungsi lembaga KPU yang mandiri harus tercermin dari proses terbentuknya peraturan KPU dimaksud. Pembentukan peraturan KPU mesti sesuai dan sejalan dengan sifat kemandirian yang dimiliki pembentuknya. Dalam hal peraturan KPU dibuat secara tidak sejalan dengan sifat kelembagaan KPU yang dimandatkan UUD 1945, secara linear hal demikian pun bertentangan dengan basis pembentukan peraturan, khususnya syarat “dibentuk berdasarkan kewenangan” yang diamanatkan UU 12/2011. Sebab, kata “kewenangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 tersebut berkaitan dengan eksistensi lembaga.

ranah yang paling rentan untuk diintervensi. Walaupun demikian, sejauh pembedaan dalam proses pembentukan peraturan yang dikeluarkan lembaga independen tidak mengganggu kemandiriannya, pembedaan perlakuan terhadap proses pembentukan peraturan dimaksud dapat ditoleransi dan tidak harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Salah satu contoh pembedaan perlakuan dimaksud adalah adanya mekanisme konsultasi dalam rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah dalam pembentukan peraturan KPU. Langkah tersebut sama sekali tidak diatur sebagai prosedur pembentukan peraturan yang dibentuk oleh lembaga independen lainnya. Sekalipun terdapat perlakuan berbeda, namun proses konsultasi dalam pembentukan peraturan KPU merupakan sebuah mekanisme biasa dalam rangka PHQDPSXQJ PDVXNDQ VHNDOLJXV NRQ¿UPDVL WHUKDGDS QRUPD yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU. Sepanjang hasil konsultasi tersebut tidak dipaksakan kepada KPU sebagai institusi yang berwenang membentuk peraturan, norma yang mengatur keberadaan konsultasi sebagai salah satu tahapan pembentukan peraturan KPU tidak dapat dikategorikan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Namun ketika hasil konsultasi dikategorikan sebagai sesuatu yang wajib dan mengikat bagi KPU, maka sifat memaksa dan mengikat dari hasil konsultasi itulah yang mesti dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

[3.9.8] Bahwa terhadap seluruh jenis peraturan perundangundangan yang diakui keberadaannya sesuai UUD 1945 tersedia mekanisme kontrol terhadapnya. Mekanisme kontrol dimaksud adalah pengujian secara formil dan/atau materil terhadap keberadaan suatu peraturan, pasal atau ayat dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah dari Undang-Undang apabila dinilai bertentangan dengan Undang-Undang dapat dimohonkan pengujian ke Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

Dengan adanya mekanisme kontrol terhadap produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk membentuk peraturan, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan juga mengandung sifat mandiri. Dalam arti, setiap lembaga yang diberi kewenangan membentuk peraturan, baik atas dasar perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun atas dasar kewenangan atributif yang dimilikinya berhak untuk menerbitkan peraturan tanpa dapat diintervensi oleh lembaga mana pun.

Lembaga independen yang menerima delegasi pembentukan peraturan melalui Undang-Undang memiliki otoritas penuh dalam menjalankan delegasi kewenangan dimaksud. Adapun pelaksanaan delegasi pengaturan tersebut semata-mata didasarkan pada perintah yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dalam hal ihwal peraturan KPU, delegasi pengaturan diberikan melalui Undang-Undang Pemilu dan kewenangan pembentukan peraturan bersumber dari UU Penyelenggara Pemilu. Apabila pelaksanaan wewenang pembentukan peraturan oleh lembaga pemegang delegasi pengaturan tersebut dinilai menyimpang dari apa yang diatur oleh Undang-Undang, mekanisme judicial review-lah yang akan menjadi alat kontrol dan lembaga lain tidak boleh mengintervensi materi atau substansi peraturan dimaksud.

[3.9.10] Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, frasa “setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum dengar pendapat” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tidaklah bertentangan dengan prinsip kemandirian KPU sebab konsultasi demikian, menurut penalaran yang wajar, dibutuhkan bagi pelaksanaan fungsi KPU, in casu dalam menyusun peraturan KPU dan pedoman teknis yang menjadi kewenangannya, guna mencapai tujuan terselenggaranya Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Konsultasi dimaksud merupakan kebutuhan karena norma Undang-Undang (yang merupakan produk bersama antara DPR dan Presiden) tidak selamanya memuat rumusan yang jelas yang mencerminkan maksud pembentuknya yang dapat menimbulkan kesulitan pada pihak KPU untuk mengimplementasikannya dalam praktik melalui kewenangan yang diberikan kepada KPU dalam merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis yang diturunkan dari norma UndangUndang. Oleh karena itu, kesamaan pandangan dan pengertian atau interpretasi terhadap norma Undang-Undang demikian antara KPU dan pembentuk undang-undang merupakan keniscayaan. Namun, dalam kaitan ini penting ditekankan bahwa kedudukan KPU dan pembentuk undang-undang dalam konsultasi di forum dengar pendapat itu adalah setara;

[3.9.9] Bahwa secara faktual, hanya peraturan KPU dan peraturan Bawaslu saja yang proses pembentukannya mensyaratkan mekanisme konsultasi yang putusannya bersifat mengikat. Sementara peraturan yang diterbitkan oleh lembaga independen lainnya sama sekali tidak ada keharusan melalui proses konsultasi dengan Pemerintah dan DPR. Perlakuan berbeda terhadap proses pembentukan peraturan oleh lembaga yang bersifat mandiri secara langsung akan membedakan derajat kemandirian lembaga tersebut. Di mana, lembaga yang dalam proses pembentukan peraturan diharuskan berkonsultasi yang keputusannya bersifat mengikat, akan mendegradasi tingkat kemandiriannya dibanding lembaga serupa lainnya. Padahal, penyelenggaraan Pemilu merupakan

[3.9.11] Bahwa, namun demikian, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tersebut membawa implikasi teoretik maupun praktik yang dapat bermuara pada tereduksinya kemandirian KPU dan sekaligus tidak memberi kepastian hukum. Ada beberapa alasan dalam hubungan ini. Pertama, bukan tidak mungkin bahwa dalam forum dengar pendapat dimaksud tidak tercapai keputusan yang bulat atau bahkan tidak ada kesimpulan sama sekali. Hal itu dapat terjadi, misalnya, karena di satu pihak tidak terdapat kesepakatan di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR atau antara DPR dan Pemerintah atau antara DPR dan KPU atau antara KPU dan Pemerintah. Dalam keadaan demikian, frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” telah menyandera KPU dalam melaksanakan kewenangannya untuk merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis sehingga kewenangan itu menjadi tidak dapat dilaksanakan sebab menjadi tidak jelas keputusan mana atau apa yang harus dilaksanakan oleh KPU padahal peraturan KPU dan pedoman teknis demikian mutlak ada agar Pemilu dan pemilihan kepala daerah dapat terselenggara. Kebuntuan demikian dapat mengancam agenda ketatanegaraan yang keberlanjutannya bergantung pada peraturan KPU dan pedoman teknis KPU. Kedua, adanya

Pendidikan dan Kebudayaan serta jajarannya selalu diberikan kekuatan dalam melaksanakan beragam program terbaik sejalan visi Presiden Joko Widodo demi kebaikan bersama.

Chairus Suriyati, Fritz H S Damanik

matheusgiovanniputragana

Pakai Logika

YANG penting pakai logika. Kalau memang percaya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita tidak mungkin melakukan tindakan tercela. Mereka yang melakukan tindakan teror merupakan orang-orang yang mengikuti ajaran yang tidak benar.

onya1406

Medan, Sumatra Utara

frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” secara teknis perundang-undangan juga menjadi berlebihan sebab tanpa frasa itu pun apabila konsultasi dalam forum dengar pendapat tercapai kesepakatan maka dengan sendirinya KPU akan melaksanakannya. Ketiga, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” telah menghilangkan, atau setidak-tidaknya mengaburkan, makna “konsultasi” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tersebut. Sebagai forum konsultasi, dalam hal tidak terdapat kesepakatan maka KPU sebagai lembaga yang dijamin kemandiriannya oleh UUD 1945 tidak boleh tersandera dalam melaksanakan kewenangannya dalam membuat peraturan KPU dan pedoman teknis sebab lembaga inilah yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa Pemilu dan pemilihan kepala daerah terlaksana secara demokratis.

[3.10] Menimbang bahwa beradasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon terkait konstitusionalitas Pasal 9 huruf a UU 10/2016 sepanjang frasa “...yang keputusannya bersifat mengikat” beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Isra, masing-masing sebagai Anggota, yang satu orang hakim konstitusi (Saldi Isra) tidak memberikan pendapatnya, pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, yang satu orang hakim konstitusi (Saldi Isra) tidak memberikan pendapatnya, pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas, serta diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 15.37 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasnya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

4. KONKLUSI

KETUA

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

ttd.

Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA Aswanto Wahiduddin Adams Manahan M.P Sitompul I Dewa Gede Palguna Maria Farida Indrati Suhartoyo Saldi Isra

Panitera Pengganti ttd Fadzlun Budi SN

5. AMAR PUTUSAN Mengadili, 1.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2.

Menyatakan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sepanjang frasa “... yang keputusannya bersifat mengikat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3.

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

4.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo dan Saldi

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 10 Juli 2017 Panitera,

Kasianur Sidauruk

Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi.go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Telp. (021) 23529000.

10

OPINI

SELASA, 11 JULI 2017

Kemerosotan IS dan Terorisme di Indonesia Smith Alhadar

Penasihat ISMES; Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education

S

ETELAH berperang sengit lebih dari delapan bulan, pada 9 Juli pasukan Irak--dibantu serangan udara pasukan koalisi pimpinan AS--berhasil menaklukkan Islamic State (IS) di Kota Mosul. Dengan demikian, berakhir sudah eksistensi IS di Irak. Mosul ialah ibu kota de facto IS di Irak. Di kota ini, pada 29 Juni 2014, pemimpin IS Abu Bakar al-Baghdadi mendeklarasikan berdirinya IS, yang wilayahnya mencakup sebagian Irak dan Suriah.

Entah di mana Al-Baghdadi sekarang.

Sumber Rusia dan Iran menyatakan ia telah tewas pada Mei silam dalam suatu serangan udara Rusia.

Di Suriah, IS pun terpukul di berbagai kota. Pada Mei 2016, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menghalau IS dari Manbij (Suriah Timur Laut), dan, empat bulan kemudian, tentara Turki yang bekerja sama dengan Tentara Pembebasan Suriah (FSA) berhasil mengusir IS di Kota Jarablous dan Al-Bab (Suriah Utara). Pada Mei 2017, kembali SDF menaklukkan IS di Tabqa (Suriah Timur Laut) dan sejak November 2017 mengepung Raqqa, ibu kota de facto IS di Suriah.

Diprediksi, Raqqa jatuh paling lama akhir tahun ini.

Sementara itu, sepanjang tahun ini, terorisme marak di Indonesia.

Pelakunya anggota Jamaah Ansharut Daulah yang telah menyatakan sum-

pah setia kepada IS. Dalam serangan terhadap Kota Marawi, Mindanao, Filipina Selatan, diketahui 40 ekstremis Indonesia bergabung dengan para penyerang, yakni Kelompok Maute, yang berafiliasi dengan IS. Otoritas Filipina menyatakan tujuh ekstremis Indonesia yang tewas di Marawi memasuki Mindanao mulai November 2016 hingga April 2017. Ini berarti mereka bergabung dengan Kelompok Maute sebulan setelah Mosul diserang pasukan Irak dan bertepatan dengan bulan dimulainya serangan SDF terhadap IS di Raqqa.

Maka bisa dikata insiden Marawi dan terorisme di Indonesia terkait dengan kemerosotan IS di Irak dan Suriah. Tidak jelas apakah 40 teroris Indonesia itu merupakan bagian dari 200 dari 500 teroris Indonesia yang pulang dari Irak dan Suriah.

Yang jelas, terorisme di Indonesia belakangan ini dan membanjirnya teroris Indonesia ke Filipina Selatan menggambarkan korelasi dinamika IS di Irak dan Suriah serta teroris di Indonesia dan Filipina. Sejak beberapa waktu lalu, seiring dengan makin terdesaknya IS, Al-Baghdadi menyerukan agar IS di seluruh dunia membentuk organisasi independen untuk melakukan serangan teror di negara masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi.

Karena itu, merosotnya IS di Irak dan Suriah tidak akan menyurutkan terorisme di dunia, khususnya di Indonesia. Apalagi, IS masih bercokol di kota-kota kecil di perbatasan IrakSuriah seperti Tal Afar dan Hawija. Di Suriah, IS masih menguasai kota minyak Deir az-

Zour dan kantong di dekat Aleppo.

Memang akses mereka ke Turki telah tertutup oleh pasukan Turki dan SDF. Namun, Provinsi Anbar, Irak, yang luas dan jarang penduduk serta berbatasan dengan Yordania dapat menjadi rute pelari-

Masyarakat Melapor ke Polisi, Lalu?

Reza Indragiri Amriel

Peserta Community Policing Development Program, Jepang

D

I Mabes Polri, seorang petingginya menyatakan Polri tidak akan menindaklanjuti laporan warga terkait dengan video ndeso bikinan Kaesang, putra Presiden Jokowi.

Di kantor Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, seorang ibu dari Kalimantan mengadu bahwa laporannya tentang (dugaan) kekerasan terhadap anak gadisnya berulang kali ditolak kepolisian setempat.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa jumlah personel Polri belum ideal untuk memberikan layanan yang memenuhi ekspektasi masyarakat. Dengan kuantitas petugas yang belum proporsional, polisi dituntut cermat dalam bekerja, termasuk terkait dengan penanganan kasus yang dilaporkan masyarakat. Seiring dengan itu, dibutuhkan kearifan dalam berkomunikasi dengan publik, utamanya pelapor, agar mereka dapat memaklumi ketika polisi membuat keputusan untuk mengesampingkan atau tidak menindaklanjuti laporan-laporan tertentu.

Dari sisi pelapor, kasus yang mereka laporkan ke polisi tentu dirasa memiliki bobot serius. Setiap masyarakat, spesifiknya korban, mempunyai sensasi masing-masing atas pengalaman viktimisasi yang mereka lalui.

Parameter penyikapannya, me-

PARTISIPASI OPINI

rujuk slogan kekinian Polri, mesti profesional, modern, dan tepercaya (promoter). Tidak sepatutnya-ambil misal--polisi menolak menindaklanjuti suatu laporan karena kasus yang dilaporkan itu dipandang mengada-ada, jika acuan serius-sepelenya suatu laporan ialah pengalaman individual si polisi sendiri. Alih-alih bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan parameter promoter, penolakan sedemikian rupa justru memperlihatkan bias subjektif personel polisi sendiri.

Anggapan bahwa pelapor tidak rasional perlu dikoreksi. Masyarakat (korban) yang mengadukan masalahnya ke polisi justru mengindikasikan sikap melek hukum yang bersangkutan. Ia paham betul bahwa hukum merupakan langkah bertanggung jawab yang harus ditempuh setiap warga negara. Ia, si pelapor, menghindari tindakan main hakim sendiri.

Sebangun dengan itu, masyarakat yang melapor merupakan pertanda bahwa ia menaruh kepercayaan pada institusi kepolisian.

Pelapor tahu betul tugas polisi selaku pelayan, pelindung, pengayom, sekaligus penegak hukum.

Ia melapor dengan berangkat dari sebuah keyakinan, atau setidaknya harapan, bahwa polisi akan serius menangani laporannya.

Manakala masyarakat telah memiliki keinsafan penuh akan supremasi hukum seperti itu, sungguh tepat menyebut mereka sebagai warga yang rasional. Bahkan rasional dan konstitusional. Apalagi kalau secara paralel lembaga kepolisian berhasil menjelmakan dirinya sebagai pihak yang dapat diandalkan, bisa diperkirakan bahwa polisi akan menerima laporan masyarakat dalam jumlah yang kian lama kian banyak.

Memang, keraguan publik bahwa polisi akan sungguh-sungguh menangani laporan hanya salah satu alasan yang membuat korban memutuskan tidak melaporkan pengalaman viktimisasi mereka ke polisi. Alasan-alasan lainnya, korban sudah mengatasi masalahnya dengan cara selain hukum, korban merasa masalahnya tidak terlalu penting, dan kekhawatiran adanya aksi balasan dari pihak yang dilaporkan.

Khusus terkait dengan alasan pertama, yaitu keraguan pada polisi, terdapat empat tren sebagaimana diulas Langton, Berzofsky, Krebs, dan Smiley-McDonald (2012). Pertama, keyakinan korban bahwa polisi tidak akan menganggap serius masalah yang dilaporkan. Kedua, pandangan korban bahwa polisi tidak akan bisa melakukan apa pun. Ketiga, persepsi bahwa melapor kepada polisi tidak efisien dan tidak efektif. Keempat, dugaan korban bahwa polisi akan bias karena polisi memiliki ke-

pentingan sendiri atas masalah korban itu. Studi itu dilakukan di AS. Namun, secara tipikal, faktorfaktor itu pula yang acap menjadi pertimbangan masyarakat di sini kala urung melaporkan pengalaman viktimisasi mereka kepada polisi.

Atas dasar itu semua, semestinya dibangun sikap baru. Bahwa berbondong-bondongnya masyarakat mengadukan problem mereka ke kantor polisi merupakan peristiwa yang pantas disambut dengan sukacita, bukan dengan perkataan yang terkesan merendahkan akal sehat pelapor. Berulangnya masyarakat melaporkan kasus mereka kepada polisi tidak elok ditafsirkan sebagai watak terlalu sensitif dan terlalu ringkih (baper, bawa perasaan) pelapor. Tinggal kemudian bagaimana polisi lebih berempati terhadap setiap pelapor yang menilai dirinya telah dijahati, serta selanjutnya merespons setiap laporan warga dengan bentukbentuk penyikapan yang--sekali lagi--promoter.

Prioritas Ketika polisi bersikap bahwa pelapor mengada-ada dan isi laporannya sepele, serta pada saat yang sama menyatakan ada kasus-kasus lain yang lebih penting, muncul satu pertanyaan: jenis-jenis kejahatan apa yang menjadi prioritas kerja kepolisian dalam periode tertentu?

Jawaban atas pertanyaan itu

an orang-orang IS dari Irak. Asal mampu bayar, para bandit Irak dan Yordania dapat menyelundupkan orang-orang IS dari Irak ke Yordania.

Selanjutnya, dengan menyaru sebagai peziarah Masjidilaqsa, mereka dapat masuk kembali ke Tanah Air. Terkait dengan ini, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pengawasan di bandara-bandara dan pelabuhan-pelabuhan laut untuk mengantisipasi kepulangan ekstremis Indonesia dari mancanegara dan keberangkatan mereka ke Filipina. Patroli maritim bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina ialah tindakan tepat. Namun, tampaknya patroli itu lebih ditekankan pada upaya mencegah rembesan perang Marawi ke Indonesia dan Malaysia. Padahal, tak kurang penting ialah mengawasi penyeberangan ekstremis Indonesia ke Filipina. Agus Wiguna, pelaku perakitan bom panci yang meledak di kamar kontrakannya di Buah Batu, Bandung, pada 8 Juli lalu, menyatakan memiliki rencana bergabung dengan IS di Filipina.

Orang-orang Indonesia yang punya obsesi seperti Agus Wiguna yang telah terpapar terorisme melalui internet tentu banyak.

Untuk sementara ini, para teroris lebih terpanggil untuk berjihad ke Filipina demi menegakkan khilafah di sana, mendapat pelatihan militer, dan pengetahuan membuat bom.

Kemampuan IS bertahan di Marawi selama berbulan-bulan dari serangan tentara Filipina telah mengangkat

akan meletakkan dasar objektif bagi masyarakat untuk mengukur masalah mereka sebelum melaporkannya kepada polisi. Pelapor juga akan bisa memperhitungkan derajat keseriusan polisi setelah menerima laporan itu. Sisi lain, polisi akan mempunyai patokan resmi tentang skala prioritas kerja mereka di tengah timbunan laporan masyarakat.

Yang terpenting, siapa pun pada akhir periode dimaksud akan bisa menakar kesungguhan dan keberhasilan polisi dalam menangani jenis-jenis kejahatan yang telah mereka prioritaskan itu.

Hasil penakaran terburuk ialah ketika pada satu sisi polisi gagal mendemonstrasikan kerja yang meyakinkan dalam menangani kasus-kasus dari jenis kejahatan yang mereka prioritaskan, se mentara pada sisi lain melakukan penyepelean terhadap kasus dari jenis kejahatan nonprioritas yang publik laporkan.

Tanpa ketetapan resmi dari otoritas kepolisian mengenai jenis-jenis kejahatan yang penanganannya diutamakan, polisi akan rentan dinilai diskriminatif. Masyarakat, pelapor, dan korban pun bisa merasa telah mengalami viktimisasi sekunder.

Viktimisasi sekunder, banyak peneliti menyimpulkan, ironisnya sering diderita korban yang sesungguhnya ingin mengandalkan proses pidana sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah. Dampak terburuk viktimisasi sekunder ialah runtuhnya kepercayaan pada lembaga penegakan hukum dan pudarnya harapan untuk memperoleh keadilan (Orth, 2002).

moril para teroris. Kemampuan bertahan itu, apalagi berhasil menewaskan sejumlah besar tentara Filipina, sudah merupakan kemenangan psikologis bagi mereka. Maka motivasi para teroris Asia Tenggara untuk membantu teroris Filipina semakin tinggi. Kalaupun Marawi nanti ditaklukkan, serangan serupa Kelompok Maute dan aliansi ke kota lain di Filipina Selatan akan dilakukan lagi pada kesempatan lain.

Kendati terorisme masih terjadi di Tanah Air, Indonesia dianggap relatif berhasil menangani terorisme.

Terkait dengan ini, pada KTT G-20 di Hamburg, Jerman, pada 7 Juli, dalam sesi retret Presiden Joko Widodo diminta menjadi pembicara utama.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi, di antaranya, menyatakan perlunya keseimbangan antara hard power dan soft power dalam menangani terorisme.

Beberapa cara yang diperlukan ialah mengatasi ketimpangan ekonomi, kerja sama pertukaran informasi intelijen, penanganan petempur asing, dan peningkatan kapasitas.

Pengawasan ketat dan penghentian arus pendanaan untuk tujuan teror juga harus diwujudkan. Yang tak kalah penting ialah dorongan penyebaran kontra naratif dengan penekanan pada gerakan moderasi dan penyebaran nilai damai dan toleran.

Memang yang dikatakan presiden itu penting. Namun, semua itu belum cukup sampai Densus 88 Antiteror lebih diberdayakan. Karena itu, DPR perlu segera merampungkan UU Antiterorisme yang lebih memberikan payung hukum kepada Densus 88 untuk bertindak sejak orang atau kelompok masih dalam awal persiapan aksi teror. Kalau tidak, terorisme di RI tak dapat diatasi secara maksimal.

Padahal, kejatuhan IS di Irak dan Suriah akan meningkatkan tekanan terorisme di Indonesia.

Kian kompleks Jika pekerjaan legislasi di DPR dewasa ini dijadikan sebagai acuan, bagi Polri setidaknya ada dua tipe kejahatan yang patut berada pada prioritas tertinggi, yaitu kejahatan terkait dengan perlindungan anak dan terorisme. Pasalnya dua undang-undang mengenai dua jenis kejahatan itulah yang paling kencang mengalami revisi dan revisi mengindikasikan tingginya atensi khalayak luas.

Satu jenis kejahatan lagi ialah bertitik tolak dari situasi penegakan hukum di Tanah Air dalam kurun sembilan bulan terakhir ini, yakni adanya peningkatan intensitas dan kompleksitas dalam kasus-kasus kejahatan dengan kerugian yang tidak signifikan secara material. Pada rentang waktu itu, tindak kriminalitas yang mengakibatkan kerugian nonmaterial (sosiokultural dan psikologis) tampak sangat mengemuka dan menguras stamina.

Apabila diasumsikan bahwa ketiga jenis kejahatan itu menjadi prioritas utama polisi, tak pelak itu harus direspons dengan penguatan kemampuan kerja spesifik polisi.

Polisi dengan kemampuan kerja yang kedaluwarsa dalam menangani tiga ragam kejahatan itu jelas akan menghasilkan penilaian miring terhadap sikap konsekuen lembaga kepolisian atas skala prioritas yang telah ditetapkannya sendiri.

Jangan sampai pengabaian terhadap laporan masyarakat disebabkan majalnya kemampuan institusi penegakan hukum dalam menangani kasus pelik. Allahu a’lam.

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP).

Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Arief Hulwan Muzayyin, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cornelius Eko, Christian Dior Simbolon, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iqbal Musyaffa, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Maggie Nuansa Mahardika, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S,

Gurit Adi Suryo, Dhika Kusuma Winata, Zico Rizki Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Rio Thaba Pratama Burhan, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tampan Destawan, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya),

Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan) Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon),

Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-3065014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia. com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

REGIONAL

SELASA, 11 JULI 2017

11

SUARA DAERAH

Daerah Bersiap Gantikan Jakarta Kepala daerah menyambut positif wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Mereka juga mengklaim keunggulan dan kesiapan daerah yang mereka pimpin bila akhirnya ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi pemerintah pusat.

Sudah Usulkan Balikpapan ke Presiden Jokowi

Purwakarta Punya Semuanya

ANTARA/WIRA SURYANTALA

Awang Faroek Ishak

Gubernur Kalimantan Timur

P

EMISAHAN pusat pemerintahan dengan bisnis sudah lazim berlaku di sejumlah negara. Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, memiliki sejumlah keunggulan untuk menjadi ibu kota Negara Republik Indonesia menggantikan Jakarta.

Hal itu terungkap saat wawancara wartawan Media Indonesia Syahrul Karim dan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Berikut petikannya.

Bagaimana tanggapan Anda mengenai wacana pemindahan pusat pemerintahan?

Sudah dari dulu saya sampaikan, Kaltim sangat layak dijadikan sebagai ibu kota negara.

Sebenarnya wacana itu sudah saya ajukan pada 2014, setelah Joko Widodo baru dilantik sebagai presiden. Waktu itu masih sekadar saran dan masukan. Memang seharusnya terpisah, pusat pemerintahan dengan bisnis. Seperti di Amerika Serikat, Australia, dan negara lain di Eropa. Kaltim juga demikian. Pusat pemerintahan di Samarinda, sedangkan pusat bisnis di Balikpapan.

Kabupaten/kota yang layak sebagai ibu kota negara?

Ya, Balikpapan.

Apa keunggulan Balikpapan?

Ada banyak keunggulan dan sudah siap. Dari segi posisi, relatif dekat dari Indonesia Timur maupun Barat dan semakin dekat dengan membaiknya infrastruktur.

Kami juga memiliki pelabuhan laut dan bandara yang sangat representatif dan diapit Selat Makassar yang menghubungkan Indonesia dengan Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan Laut China Selatan yang merupakan urat nadi perdagangan dengan negara-negara Indocina seperti Jepang, Taiwan, Tiongkok.

Di Balikpapan kini ada pelabuhan peti kemas internasional Karingau di Alur Laut Kepulauan Indonesia II yang merupakan alur laut ekonomi berikutnya dari Indonesia.

Balikpapan adalah pintu gerbang Kaltim bahkan pulau Kalimantan dengan adanya Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan yang bisa menampung 10 juta orang per tahun.

Kota Balikpapan juga memiliki tata ruang yang lebih mudah untuk disusun dan lebih spesifik. Selain itu, daerah ini terbebas dari pertambangan.

Infrastruktur lain seperti jalan tol juga tengah dibangun. Jalan itu akan memangkas waktu tempuh Balikpapan-Samarinda menjadi hanya 60 menit.

Jalan tol juga akan dibangun hingga Sangatta di Kutai Timur. (N-1)

Kesiapan Sumsel bukan Omong Kosong

MI/SUMARYANTO

Dedi Mulyadi

Bupati Purwakarta

K

ABUPATEN Purwakarta, Jawa Barat, berjarak sekitar 100 kilometer dari DKI Jakarta. Daerah ini diyakini layak untuk menjadi pusat pemerintahan seiring dengan wacana pemindahan ibu kota.

Pasalnya, Purwakarta memiliki sejumlah keunggulan jika dibandingkan dengan daerah lain, termasuk dengan Jakarta.

Berikut petikan perbincangan wartawan Media Indonesia Reza Sunarya dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Bagaimana Anda melihat wacana pemindahan ibu kota?

Presiden Joko Widodo itu ibarat tokoh Pandawa Lima dalam pewayangan, Bima, yang mana Bima diberi tugas mendirikan kerajaan baru bagi masyarakat Amar ta. Dalam cerita pewayangan itu dikenal dengan kisah babad alas amer. Wacana pemindahan ibu kota mengingatkan saya pada kisah itu.

Purwakarta diwacanakan layak menjadi ibu kota?

Saya sepakat. Purwakarta bisa dipilih bisa menjadi ibu kota dengan beragam pertimbangan seperti akses, ketersediaan air yang banyak, ditambah daerah ini bukan termasuk daerah rawan bencana.

Bagaimana kondisi akses di Purwakarta?

Jalur lingkar barat sudah hampir selesai yang akan semakin membuka akses dengan berbagai daerah yang sudah ada.

Itu seperti akses dari Bandung hingga Purwakarta yang melintasi Desa Kutamanah, Kertamanah, Desa Kuta Tandingan, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Lalu masuk ke Kecamatan Loji, Kabupaten Karawang, masuk Cianjur, dan masuk Jonggol, dan bisa langsung ke Istana Bogor.

Jangan cuma Memindah Kemacetan

ANTARA/YUDHI MAHATMA

Alex Noerdin

Gubernur Sumatra Selatan

P

EMERINTAH provinsi menjamin kesiapan daerah bila sampai dijadikan ibu kota negara, mulai kesiapan kondisi infrastruktur hingga penerimaan masyarakat.

Wartawan Media Indonesia Dwi Apriani mewawancarai Gubernur Sumatra Selatan Alex Noer din membahas hal itu. Berikut petikannya.

Bagaimana pendapat Anda dengan rencana pemindahan ibu kota?

Sekarang kan pembahasan perpindahan ibu kota negara masih dilakukan. Kalaupun pindah, kita mendukung apa pun keputusan pemerintah pusat dan apabila Sumsel dipilih menjadi Ibu Kota negara, tentunya Sumsel sudah siap.

Apa dasar Anda menyatakan kesiapan Sumsel?

Kesiapan Sumsel bukan hanya omong kosong.

Bila melihat pesatnya pembangunan di daerah ini, Sumsel sudah siap dari segi pembangunan, kesiapan infrastruktur, fasilitas, sarana, dan prasarana.

Sumsel juga memiliki lahan yang cukup luas.

Ada milik pemerintah di tengah hutan, ada di pinggir pantai, dan di atas rawa. Sumsel juga memiliki wilayah geografis beragam. Ada gunung, sungai, dan sebagainya. Sumsel sebenarnya sudah sangat memadai dan memiliki banyak kelebihan.

Mengapa Anda memandang Sumsel pantas menjadi ibu kota?

Banyak mungkin orang yang tidak tahu, Sumsel memiliki sejarah yang sangat penting. Kota Palembang pernah menjadi ibu kota dari Kerajaan Sriwijaya.

Apa hanya akses jalan?

Purwakarta memiliki segalanya jika dibandingkan dengan Jakarta. Untuk kebutuhan air, di Purwakarta sudah tersedia dengan memiliki tiga waduk, sedangkan pasokan air untuk Jakarta saja kan dari jatiluhur.

Ditambah lagi, Purwakarta tidak termasuk dalam zona rawan bencana sehingga strategis.

Bagaimana pembangunan di Sumsel?

Cukup pesat meski belum bisa menandingi DKI Jakarta. Sumsel sedang membangun sejumlah jembatan penghubung di atas Sungai Musi, pengerjaan light rail transit, jalan tol, dan sebagainya.

Sumsel juga memiliki kawasan Jakabaring Sport City (JSC) dengan kelengkapan, sarana, dan prasarana olahraga yang terintegrasi. Sumsel juga sudah maju dalam hal transportasi umum didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan mumpuni.

Apakah Purwakarta masih memiliki wilayah yang bisa dikembangkan?

Di wilayah timur, kami masih memiliki kawasan hutan yang luas. Wilayah Wanayasa dan Bojong masih cukup luas. Bahkan wilayah tersebut merupakan wilayah yang sudah banyak diincar para investor untuk kawasan elite. (N-1)

Bukankah di media sosial ada ketidaksetujuan warga bila Sumsel menjadi ibu kota?

Ini kan baru wacana. Kalau pemerintah pusat melirik Sumsel, kami akan mempersiapkan. Termasuk dari sisi persetujuan masyarakat. Jika ada yang tidak setuju, kita akan sosialisasikan dan memberi pemahaman. (N-1)

MI/ADI KRISTIADI

Budi Budiman

Wali Kota Tasikmalaya

P

EMERINTAH pusat diingatkan untuk mengkaji secara berhati-hati dan komprehensif terkait dengan wacana pemindahan ibu kota agar tidak berdampak ke masyarakat.

Berikut petikan wawancara wartawan Media Indonesia Kristiadi dengan Wali Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Budi Budiman terkait dengan wacana pemindahan ibu kota.

Apa komentar Anda terkait dengan wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan?

Perpindahan ibu kota ke Kalimantan harus dipertimbangkan secara matang dan melalui pengkajian serta kehati-hatian agar tidak berdampak pada masyarakat terutama di berbagai daerah.

Apa saja yang harus dikaji terkait dengan perpindahan itu?

Perpindahan ibu kota harus mengkaji dari berbagai sisi, termasuk sosial, ekonomi, politis. Tidak bisa ibu kota berpindah begitu saja ke lokasi yang baru karena membutuhkan biaya besar terutama pembebasan lahan.

Apa pengaruh pemerintahan Ibu Kota Jakarta pindah ke Kalimantan?

Perpindahan ke Kalimantan karena di luar Pulau Jawa memang pusatnya perekonomian yang luas dan luar biasa dan sangat berpengaruh pada pemerintah. Perpindahan itu juga harus melalui konsultasi dan harus lengkap semuanya agar tidak berdampak pada masyarakat terutama sosial dan ekonomi.

Apa fokus dalam pemindahan ibu kota?

Yang harus dipikirkan sekarang terutama pemerataan pembangunan dulu. Jadi, fokus pemindahan ibu kota seyogianya bukan karena pertimbangan kemacetan di Jakarta. Kalau persoalan kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi di Jakarta, itu bisa diatasi dengan pembangunan ruas jalan atau lainnya.

Pemindahan ibu kota bukan berarti memindahkan kemacetan. Itu harus diperhatikan pemerintah mengingat banyak masyarakat selalu berpindah.

Apa urgensi perpindahan ibu kota?

Untuk sekarang yang harus dipikirkan adalah pemerataan pembangunan karena semua infrastruktur sudah mulai bergeser dengan bertumbuhnya masyarakat, seperti pembangunan rumah di mana-mana. Yang harus dipertimbangkan tidak hanya kepadatannya, tetapi juga aspek lain seperti segi keamanan. (N-1)

12

PERKOTAAN

SELASA, 11 JULI 2017

TNI Siap Hadapi Geng Motor MARKAS Besar TNI Angkatan Darat siap bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menindak geng motor yang telah menyebabkan masyarakat, bahkan prajurit TNI, menjadi korban tindak kejahatan. “ J i k a p o l d a b e ke r j a sama dengan satuan-satuan TNI di wilayah untuk menertibkan itu, ya, tentu kami menyambut baik kalau ada ajakan untuk bekerja sama,” kata Kepala Dinas Penerangan TNIAD (Kadispenad) Brigjen Alfret Denny Tuejeh di Jakarta, kemarin.

Pihaknya mendukung kebijakan Pangdam Bukit Barisan yang akan memberantas geng motor di wilayah mereka. Semua pangdam juga akan melakukan hal yang sama jika terjadi hal serupa.

“Mereka (pangdam) pasti akan berkoordinasi dengan kapolda tiap wilayah untuk menanggulangi masalah geng motor,” kata jenderal berbintang satu itu.

Tindak kekerasan yang dilakukan geng motor saat ini cenderung meningkat sehingga semua prajurit perlu mewaspadainya agar kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI-AD tidak terulang.

“Satuan-satuan kewilayahan, Babinsa, dan Koramil akan terus memonitor masalah itu. Itu ranah kepolisian. Kami hanya membantu polisi terkait kamtibnas,” ujarnya lagi.

Kadispenad berharap para pangdam, dandim, dan korem yang berkoordinasi dengan kepolisian bisa mengantisipasi halhal seperti itu.

TNI-AD secara internal, lanjut dia, akan melakukan evaluasi terkait dengan sejumlah kasus kekerasan yang menyebabkan anggota TNI menjadi korban.

Selain kasus Prada Yanuar di Bali, ada dua kasus yang berdekatan, yakni kasus penusukan yang membuat Serda Musaini, 55, tewas di Indragiri Hilir, Riau. Kasus penusukan juga terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan korban Prada Ananda Puji Santoso.

“Kami masih evaluasi.

Kepala Staf TNI-AD Jenderal Mulyono beberapa hari lalu juga sempat membicarakan hal ini. Apakah geng motor ini sudah terlalu liar dan tidak terkendali? Atau bagaimana dari kami secara internal akan menyiapkan langkah untuk menghadapi situasi seperti ini, terutama yang bersifat internal,” kata Alfret. (Ant/J-1)

Pemkot Bekasi Kebingungan Hadapi Banjir

ANTARA /GALIH PRADIPTA

KALI SUNTER MELUAP: Warga beraktivitas di dalam rumahnya ketika banjir menggenangi permukiman padat di kawasan Cipinang

Melayu, Jakarta Timur, kemarin. Banjir yang menggenangi kawasan tersebut akibat luapan air Kali Sunter.

Pemprov Undang Organda Bahas Tarif Angkot AC Aturan mengenai angkutan perkotaan berpendingan udara (AC) jelas memengaruhi tarif. Soal besarannya mulai dibahas.

SELAMAT SARAGIH

selamat@mediaindonesia.com

D

INAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membuka ruang diskusi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI untuk membahas penyesuaian tarif angkutan perkotaan (angkot) yang diwajibkan melengkapi fasilitas air conditioner (AC) kendati kebijakan tersebut mulai dilaksanakan tahun depan.

“Kami membuka peluang diskusi untuk membahas penyesuaian tarif angkot ber-AC,” ujar Wakil Kepala Dishub DKI Sigit Wijatmoko, di Jakarta, kemarin.

Sigit menegaskan pihaknya telah menyebar surat edaran kepada Organda, khususnya pengusaha angkot, soal Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 29/2015 ten-

tang Perubahan atas Permenhub No 98/2013 mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor dalam trayek itu.

Menurut Sigit, untuk mendukung program itu, pihaknya juga akan menegakkan Peraturan Daerah (Perda) No 5/2014 tentang Transportasi.

Dalam Pasal 51 ayat 2 perda tersebut disebutkan, masa pakai kendaraan bermotor umum termasuk angkot paling lama usia 10 tahun.

“Jadi sekalian peremajaan.

Angkot juga harus melengkapi armadanya dengan AC. Bagi yang belum agar segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam permenhub tersebut,” tandasnya.

Subsidi pemerintah Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan

Yuliana menilai program angkot berpendingin ruangan (AC) perlu dukungan subsidi pemerintah.

“Harga instalasi AC angkot di pasaran saat ini mencapai Rp15 juta per unit. Kami juga memperoleh keluhan dari kalangan pengusaha karena harganya yang relatif mahal di tengah terpuruknya usaha angkutan umum konvensional saat ini,” kata dia di Bekasi, kemarin.

Menurut dia, kehadiran Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang kewajiban angkot ber-AC paling lambat Februari 2018 perlu didukung peran serta pemerintah dalam implementasinya.

Menurut dia, aktivitas transportasi umum tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah untuk penanganannya agar berjalan kondusif.

“Transportasi ini tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah, terlebih saat ini ada kewajiban angkot ber-AC,” katanya.

Saat disinggung soal besaran subsidi yang ideal untuk

operasional angkot AC di Kota Bekasi, Yayan mencatat saat ini sedikitnya 4.500 angkot yang beroperasi di Kota Bekasi. Jadi tinggal dikali saja Rp15 juta per AC dengan jumlah angkot yang ada. Yayan menambahkan saat ini baru sepuluh unit angkot di Kota Bekasi yang sudah dilengkapi AC yang seluruhnya untuk trayek Bekasi-Pondokgede.

“Uji coba di Kota Bekasi kita lakukan untuk trayek K02 Bekasi-Pondokgede karena menjadi jalur terpadat dengan jumlah angkot yang gemuk,” kata dia.

Terkait dengan hal itu, pengusaha angkot di Kota Bekasi mengaku antusias untuk memasang AC di angkutan mereka.

Namun, mereka meminta pemerintah ikut membantu dalam pembeliannya. Havi Rosi, salah satu pengusaha angkutan umum di Kota Bekasi, mengaku sebetulnya sudah sejak dulu ingin melengkapi empat unit angkutan miliknya dengan pendingin udara. Hanya, ia terbentur pada persoalan mahalnya biaya pembelian dan pemasangan. (Ssr/Ant/J-3)

DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Jawa Barat, mengaku belum bisa mengantisipasi banjir yang bisa datang sewaktu-waktu di wilayahnya. Bahkan, genangan air setinggi 50 sentimeter yang terjadi di Jalan Raya Jatimekar pada kemarin pagi hingga kini belum ada solusinya.

“Das Kali Cakung yang ada di sekitar wilayah memang sudah tak lagi sanggup menampung volume air ketika hujan,” ungkap Kepala Dinas PUPR Tri Adhianto, kemarin.

Menurut Tri, sebetulnya sudah ada tempat parkir air (polder) yang yang berada di dalam kawasan Perumahan Bumi Nasio, Kelurahan Jatimekar, Pondok Gede.

Namun, polder tersebut pun tak lagi bisa menampung debit air kala turun hujan sehingga bila hujan turun dalam intensitas sedang dalam waktu lama, air akan meluap ke permukaan.

Tri mengatakan pihaknya sudah punya rencana untuk menambah luas polder yang hanya berukuran 500 meter persegi tersebut. Namun, lahan yang dibutuhkan belum tersedia.

“Lahannya yang belum ada,” ujar dia.

Karena itu, saat ini pihaknya baru bisa menambah jumlah rumah pompa yang ada. Itu pun baru bisa dilakukan dalam beberapa waktu ke depan.

Paling lambat akhir tahun ini, satu unit pompa berkapasitas 360 liter/detik akan ditambah di perumahan tersebut. “Kan yang sudah ada baru satu mesin, kapasitasnya baru 300 liter/detik,” lanjut dia.

Tahun ini, ungkap Tri, sekitar Rp300 miliar telah dianggarkan pemerintah untuk penanganan banjir.

Rata-rata pengerjaan proyek tersebut merupakan kelanjutan pembangunan proyek penanggulangan banjir tahun lalu. Misalnya pembangunan lanjutan Polder IKIP, normalisasi das Kali Rawalumbu, das Kali Pengasinan, dan pembangunan polder Kali Sasak Jatang.

“Ada sekitar 30 paket proyek yang sudah berjalan sejak awal tahun ini,” lanjut Tri. Sementara itu, genangan banjir setinggi 50 sentimeter yang terjadi di Jalan Raya Jatimekar Bekasi, kemarin pagi, membuat para pekerja kebingungan mencari jalan menuju tempat mereka bekerja. Tak cuma arus lalu lintas yang nyaris putus, kemacetan juga terjadi di sana-sini sebagai imbasnya.

Supri, pengendara sepeda motor, mengatakan banjir yang tepatnya terjadi di depan Gerbang Perum Graha Indah Bekasi membuatnya harus memutar untuk menuju kantor.

Baginya, banjir di perumahan yang berada di Jalan Raya Jatimekar, akses jalan dari Jatiasih ke Pondok Gede, itu sesuatu yang lumrah. Pasalnya, kawasan itu sejak lama telah menjadi langganan banjir.

“Enggak usah hujan deras, hujan intensitas sedang saja, asalkan berlangsung lama, pasti banjir daerah itu. Ini sudah berlangsung selama beberapa tahun. Anehnya, seperti ada pembiaran dari pemerintah, sementara masyarakat hanya bisa ngedumel,” ujarnya. (Gan/J-1)

ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA

PEMUSNAHAN GANJA: Kapolres Bogor AKB Andi M Dicky

Pastika (kiri) hadir dalam pemusnahan ganja kering dengan mesin pemusnah narkoba di Lapangan Tegar Beriman, Bogor, Jabar, kemarin. Satuan Narkoba Polres Bogor memusnahkan 132 kg ganja hasil tangkapan dari tersangka berinisial IHM.

Dua Pejabat DKI Dipastikan Lengser

ANTARA/INDRIANTO EKO SUWARSO

HIBUR PENGENDARA: Polisi yang mengenakan kostum Gatotkaca menari menghibur pengendara di lampu merah kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, kemarin. Aksi simpatik sekaligus kampanye berhenti di belakang zebra cross tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-71 Bhayangkara.

WACANA perombakan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal direalisasikan. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberi isyarat perombakan saat acara halalbihalal dengan PNS DKI Jakarta pada Selasa (4/7) lalu.

Kala itu, satu nama telah dipastikan segera kembali menjabat di Balai Kota. Dia adalah mantan Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun, yang sebelumnya dipecat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pria yang dipastikan segera kembali bertugas di Pemprov DKI Jakarta itu dipecat Ahok lantaran terseret-seret kasus dugaan korupsi proyek pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Kini, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mempersilakan Lasro kembali mengabdi di Ibu Kota. “Proses kepindahannya segera diurus dan tidak harus jadi pejabat toh. Jadi kalau dia mau balik ke sini, ya kita terima,” kata Djarot.

Setelah dipecat, Lasro sempat menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatra Utara. Djarot mengatakan Lasro memiliki keluarga di Jakarta sehingga tak ada salahnya kembali mengurus kepindahannya kembali ke Ibu Kota.

Dua pejabat Selain Larso Marbun, Djarot kemarin mengusulkan pergantian Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Hariyadi dan Bupati Kepulauan Seribu Budi

Utomo. Hal itu terlihat dari jadwal rapat anggota DPRD DKI yang mengagendakan pertemuan dengan calon wali kota Jakarta Utara dan bupati Kepulauan Seribu yang baru.

“Iya (ada jadwal penggantian).

Pak Gubernur yang mengusulkan,” kata Sekretaris Daerah DKI Saefullah saat dimintai konfirmasi di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Saefullah mengakui pihaknya sedang membikin surat yang ditujukan kepada DPRD soal pergantian wali kota. Namun, Saefullah enggan buka-bukaan terkait dengan alasan pergantian dua pejabat eselon tersebut.

“Tanya ke Pak Gubernur saja. Sekarang kita bikin surat ke mereka supaya dapat persetujuan dari anggota DPRD. Kalau dua minggu hal itu enggak direspons, gubernur bisa saja melantik wali kota

atau bupati,” ujarnya.

Sebelum pelantikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun harus meminta izin terlebih dahulu kepada Kementerian Dalam Negeri soal perombakan itu sebab sisa masa jabatan Djarot tak kurang dari 5 bulan lagi. “Belum tau kapan pelantikan karena ini masa transisi, jadi harus dapat persetujuan dari Kemendagri,” tegas dia.

Di lain pihak, anggota Komisi A DPRD DKI, Syarief, mengakui dua orang yang bakal menempati posisi tersebut sebelumnya sudah menempati posisi strategis.

“Pak Irmansyah, Wakil Wali Kota Jaksel, jadi Bupati Kepulauan Seribu. Husein Murad, Kepala BPBD, dipromosikan jadi pengganti Pak Wahyu (Wali Kota Jakut),” kata Syarief di Gedung DPRD DKI, kemarin.

(Mtvn/J-3)

LAYANAN UMUM Pelayanan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) lambat, kecuali mereka yang megurus melalui biro jasa atau calo resmi.

SUMANTRI HANDOYO

SELASA, 11 JULI 2017

Gara-Gara Biro Jasa Pelayanan Samsat Lemot

sumantri@mediaindonesia.com

K

ANTOR Samsat di Bumi Serpong Damai (BSD), Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dan Cikokol, Kota Tangerang, sepekan seusai libur Lebaran dipadati warga. Mereka umumnya mengurus perpanjangan pajak surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Akibatnya, sejumlah kursi yang disediakan di ruang pelayanan tersebut tidak mampu menampung para pemohon. Banyak di antara mereka harus rela berdiri. Setidaknya 1-2 jam untuk mendapatkan pelayanan perpanjangan STNK kendaraan.

Itu seperti dirasakan Reno, warga Kampung Ciater, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangsel. Setelah memasukkan persyaratan dan administrasi, berupa STNK, buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan kartu tanda penduduk (KTP) yang kesemuanya asli dan fotokopi di loket 1, ia berdiri 1 jam lebih di antrean depan loket 2 untuk mendapat penyerahan STNK sepeda motor Honda Revo-nya di Samsat BSD Tangsel.

“Ini baru untuk menyerahkan berkas saja.

Belum menunggu berkas kita diproses di dalam,” kesal Reno.

Menurut Reno, proses perpanjangan STNK seharusnya hanya memerlukan waktu 1015 menit. Namun, kali ini terasa lambat.

Penyebabnya, selain memang jumlah pemohon yang membeludak, itu ditambah lagi dengan hadirnya para pelaku biro jasa, yang membawa berkas perpanjangan pelannggan mereka hingga bertumpuk-tumpuk. “Bagaimana enggak mau lama, satu biro jasa saja minimal membawa lima berkas perpanjangan. Bahkan ada pula yang membawa 50 berkas,” kata Revo.

Calo masih ada Dari temuan di lapangan, biasanya berkas yang dibawa biro jasa alias calo resmi dinomorsatukan. Entah ada apa di balik map berkas tersebut.

Kondisi yang sama terjadi di Samsat Cikokol, Kota Tangerang. Para pemohon harus rela menunggu waktu yang cukup lama, karena selain membeludaknya jumlah pemohon, ada para pelaku biro jasa.

Namun, ungkap Roni, warga Karawaci, Kota Tangerang, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pelayanan di Sam-

MI/ BARY FATHAHILAH

TANPA CALO: Warga antre mengurus perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Polda Metro Jaya, Jakarta, pekan lalu. Layanan

kepengurusan surat kendaraan di sejumlah kantor Samsat mengalami antrean karena diurus sendiri tanpa perantara calo. Meski ada antrean, pelayanannya cepat dan murah.

Selama ini biro jasa alias calo resmi bisa membawa berkas permohonan perpanjangan STNK lebih dari lima. Itu membuat pelayanan lambat. sat tersebut sudah terbilang bagus. Selain tidak ada calo, proses pelayanannya tidak lebih dari 2 jam.

“Untuk sekarang perpanjangan STNK lebih baik diurus sendiri, selain mudah, lebih cepat. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang memerlukan waktu minimal satu hari,” kata dia.

Soal keberadaan calo, jelas Roni, terlihat jelas hampir di setiap pintu masuk baik yang berpakaian seragam maupun preman. Memang mereka tidak mencolok menawarkan jasa. Tidak seperti tahun-tahun lalu, mungkin mereka takut dengan tim Saber Pungli.

Baik Reno maupun Roni sepakat, untuk membuat proses pembayaran pajak perpanjangan STNK sesuai dengan alur prosedur harus dibatasi satu orang maksimal mem-

PT. SARANA BANDAR NASIONAL Jl. Cempaka Putih Tengah II, Blok B.13-14 Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

PERSYARATAN PRAKUALIFIKASI LELANG UMUM PENGADAAN 200 UNIT USED DRY CONTAINER

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM NOMOR: SBN/PBJ/PLM/002/VII/2017

Syarat Peserta Lelang Terbatas adalah sebagai berikut: 1. Penyedia Barang/Jasa: a. Perusahaan berbentuk Badan Hukum Indonesia yang dibuktikan dengan Akta Pendirian dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. b. Perusahaan memiliki pengalaman dalam bidang pengadaan container/depo container/perdagangan umum/perbaikan container. c. Pada saat pendaftaran agar membawa dokumen prakualifikasi, sebagai berikut: 1. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan termasuk perubahan terakhir; 2. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku; 3. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Surat Keterangan Domisili (SKD)/ Surat Izin Gangguan (IG) yang masih berlaku; 4. Fotocopy Kontrak/ Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) selama 2 (dua) tahun terakhir untuk pekerjaan tersebut di atas; 5. Fotocopy NPWP; 6. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPKP); 7. Pendaftar adalah salah satu pengurus perusahaan yang tercantum dalam Akta Perusahaan. Apabila diwakilkan, pendaftar harus membawa Surat Kuasa/ Surat Tugas asli dari pengurus perusahaan; 8. Surat pernyataan kesanggupan mengikuti pelelangan.

9. Surat pernyataan Integritas mengikuti pelelangan.

2. Penyampaian Dokumen Prakualifikasi dikirimkan paling lambat tanggal 18 Juli 2017 pukul 14.00 WIB kepada : PT. Sarana Bandar Nasional Kantor Pusat Jl. Cempaka Putih Tengah II, Blok B.13-14 Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

3. Waktu dan tempat pendaftaran untuk pelelangan tersebut adalah: PT. Sarana Bandar Nasional Kantor Pusat Jl. Cempaka Putih Tengah II, Blok B.13-14 Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

4. Penjelasaan/ Aanwijzing Hari/ Tanggal : 19 Juli 2017 Waktu : 11.00 s.d Selesai Tempat : PT. Sarana Bandar Nasional Kantor Pusat Jl. Cempaka Putih Tengah II, Blok B.13-14 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia pelelangan: - Sdri Sendi Meilianda : 081381345343 - Sdr Aldry Perdana : 081213000716 Demikian pengumuman ini untuk diketahui Jakarta, 11 Juli 2017 Ttd, Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. Sarana Bandar Nasional

bawa dua berkas. Selama ini biro jasa alias calo resmi bisa membawa berkas permohonan perpanjangan STNK lebih dari lima.

“Harus ada aturan pembatasan. Jika tidak, membuat subur calo-calo resmi dan tidak resmi. Warga yang dirugikan,” imbuhnya.

Selain itu, Roni mengingatkan harusnya tim Saber Pungli bekerja maksimal di lokasi pelayanan publik, seperti di Samsat. Di awalawal gebarakan tim Saber Pungli sepertinya hebat, tapi belakangan tidak terdengar. “Ada sih spanduknya saja, tapi spanduk tidak ada gunanya kalau tidak ada aksi nyata dari tim Saber Pungli. Calo mah tidak takut sama spanduk,” sindirnya. (J-3)

13

Imbauan Persempit Gerak Calo SPANDUK imbauan agar pemohon perpanjangan pajak STNK tidak melalui calo tersebar di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), baik di Kantor Samsat BSD Tangsel maupun Cikokol, Kota Tangerang.

Spanduk-spanduk itu terpampang dari pintu gerbang hingga beberapa ruang yang ada di kantor tersebut, seperti di unit cek fisik, fotokopi, dan ruangan penyerahan berkas atau administrasi.

Empat petugas pun, baik yang berpakaian seragam ataupun preman, secara bergantian berjaga-jaga di pintu utama penyerahan berkas. Hal itu dimaksudkan untuk memperkecil gerak calo di sana.

Bahkan di jam istirahat, pada pukul 12.00-13.00 WIB, para pemohon yang berada di dalam kantor Samsat diminta keluar.

“Saat ini waktu istirahat, silakan BapakBapak dan Ibu keluar dulu, yang mau makan atau salat silakan. Nanti kembali lagi sekitar pukul satu (13.00 WIB),” kata salah satu petugas jaga, di Kantor Samsat BSD, Kota Tangsel, kemarin.

Suasana itu juga terlihat di Kantor Samsat Cikokol yang saat ini juga bersih dari calo. Sementara itu, Kepala Unit Samsat BSD, Tangsel, Ajun Komisaris Agus Setiawan saat ditanya soal lambatnya proses perpanjangan STNK berdalih karena jumlah pemohon yang membeludak.

Saat disinggung soal biro jasa yang menjadi penghambatnya, Agus Setiawan mengaku tidak kuasa mengaturnya. Seperti berapa berkas yang bisa diurus satu pegawai biro jasa, sebab ditemukan satu pegawai biro jasa bisa membawa lebih dari lima berkas. Hal itu jelas menghambat pelayanan kepada pemohon yang tidak melalui biro jasa.

“Biro jasa maupun masyarakat harus dihadapi dengan sama. Equality before the law, mau lewat biro jasa, mau mengurus sendiri, semua sama di hadapan hukum.

Kita layani semua dengan baik,” kata dia via Whatsapp-nya.

Kalau ingin dilayani lebih cepat, kata dia, masyarakat harus datang lebih pagi.

“Saya kira pelayanan ini sudah cepat dan tidak lebih dari satu hari,” kata Agus Setiawan. Setiap hari rata-rata, jelasnya, jumlah pemohon perpanjangan di Samsat BSD Tangsel 200-250 orang bisa terlayani dengan baik. (SM/J-3)

14

SELASA, 11 JULI 2017

Sebagian besar wilayah Mosul telah berubah bak reruntuhan, di samping ribuan orang tewas dan terluka serta hampir satu juta orang mengungsi.

INTERNASIONAL

Restorasi Kota Mosul Habiskan Biaya Besar

Pemilu PNG Dinilai Berhasil

HAUFAN HASYIM SALENGKE

haufan_hasyim@mediaindonesia.com

P

E R S E R I K ATA N B a n g sa-Bangsa (PBB) memprediksikan akan menghabiskan biaya lebih dari US$1 miliar (sekitar Rp13 triliun) untuk memperbaiki infrastruktur dasar di Mosul yang hancur selama kampanye militer pembebasan kota itu dari kelompok Islamic State (IS).

Keberhasilan tentara Irak merebut kembali Mosul menghabiskan banyak biaya. Misalnya, sebagian besar Mosul berubah bak reruntuhan, di samping ribuan orang tewas dan terluka, dan hampir satu juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Di samping itu, tantangan besar terbentang di depan tidak hanya dalam membangun kembali Kota Mosul, tetapi juga mengatasi perlawanan IS, yang belum mau menyerah.

Irak mengumumkan kemenangan melawan kelompok teroris Islamic State (IS) di Kota Mosul pada, Minggu (9/7) waktu setempat, setelah kampanye militer selama berbulan-bulan yang melelahkan. Sejumlah pemimpin dunia pun menyambut gembira kemajuan yang diraih Baghdad.

Kemajuan itu memberikan kehilangan besar bagi IS, kelompok yang mendirikan khilafah gadungan di wilayah Irak dan Suriah tiga tahun lalu.

Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi yang secara khusus berkunjung ke Mosul mengeluelukan pasukan Irak yang berhasil ‘mengambil alih’ kota yang diduduki IS pada musim panas 2014.

“Perdana Menteri mengunjungi Mosul untuk memberi selamat kepada para pejuang heroik dan orang-orang Irak atas pencapaian kemenangan besar ini, tiga tahun setelah Daesh (IS) mengumumkan kekhalifahannya di kota itu,” kata kantor Al-Abadi.

Foto-foto yang dikeluarkan oleh kantornya menunjukkan Al-Abadi mengenakan seragam militer hitam dan topi, berjabat tangan dengan polisi dan perwira militer.

Kemenangan tersebut terjadi setelah sebuah kampanye militer 266 hari yang brutal dan meletihkan melawan IS. Namun, pertempuran menguasai Mosul tampaknya tidak sepenuhnya berakhir. Tembakan dan ledakan masih terdengar di kota terbesar kedua Irak setelah Bagh-

AFP/FADEL SENNA

KIBARKAN BENDERA: Anggota polisi federal mengibarkan bendera nasional Irak saat merayakan keberhasilan mereka menyingkirkan milisi IS

dari kota tua Mosul, Irak, Minggu (9/7). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprediksi biaya untuk memperbaiki infrastruktur dasar di Mosul yang hancur selama operasi militer pembebasan kota itu dari kelompok Islamic State (IS) mencapai lebih dari US$1 miliar (sekitar Rp13 trilun).

dad itu. Letnan Jenderal Sami al-Aridhi dari Dinas Kontraterorisme mengatakan pasukan IS masih bertahan di wilayah seluas 200 meter. “Mereka belum menyerah,” ujarnya.

Al-Abadi mengatakan dia mengadakan pertemuan dengan para komandan di Mosul dan mengeluarkan serangkaian perintah mengenai mempertahankan kemenangan dan membasmi sisa-sisa IS. “Serta membangun keamanan

dan stabilitas di kota yang dibebaskan.”

Medan terberat Pasukan Irak merayakan kemenangan dengan mengibarkan bendera dan membentangkan tanda kemenangan setelah AlAbadi tiba di kota tersebut.

“Kemenangan ini untuk semua orang Irak, tidak hanya untuk kita,” kata Mohammed Jassem, seorang anggota Badan Kontrate-

rorisme, di markas polisi tempat Al-Abadi bertemu dengan para komandan.

Jassem, yang terlibat dalam sebagian besar pertempuran utama lainnya melawan IS, mengatakan bahwa Mosul merupakan medan terberat.

“Saya ambil bagian dalam pertempuran di Ramadi dan Tikrit dan Salaheddin dan Baiji dan Al-Qayara ... tapi pertempuran di basis terkuat (IS) ialah yang paling

ganas,” ujarnya.

Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang negaranya merupakan bagian penting dari koalisi tersebut. Pemimpin Iran merupakan di antara yang pertama yang menyampaikan ucapan selamat.

‘Mosul dibebaskan dari IS,’ kata Macron di Twitter. ‘Penghormatan dari Prancis untuk semua orang, dan pasukan kita, yang memberikan kontribusi untuk kemenangan ini.’ (AFP/Arab News/I-1)

Jacob, Anggota Kongres Aktif Berstatus Narapidana B AGI banyak politikus, hukuman penjara berarti tanda akhir dari karier politik mereka. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi anggota parlemen Celso Jacob. Dari penjara tempatnya mendekam, dia masih datang setiap hari ke gedung Kongres Nasional Brasil.

Setiap pagi Jacob bangun pukul 05.00 di Penjara Papuda dekat Brasilia, ibu kota Brasil. Setelah berkemas, dia menaiki kendaraan yang siap mengantarkannya ke gedung kongres.

Saat matahari tenggelam, Jacob kembali ke penjara.

Setiba di penjara, dia pun menanggalkan jasnya dan berganti status menjadi tahanan.

“Saya dipenjara, tapi saya bukan tawanan,” kata pria 60 tahun itu pada hari pembebasan, Minggu (9/7) setelah menjalani hukuman tujuh tahun penjara. Dia divonis bersalah dengan tuduhan melakukan kecurangan administratif saat menjabat wali kota Tres Rios.

Banyak narapidana yang diizinkan bekerja di Brasil dengan mengacu pada peraturan pembebasan yang parsial. Akan tetapi, Jacob ialah satu-satunya anggota kongres yang diketahui diizinkan untuk terus bekerja dalam situasi seperti itu.

Di bawah rezim penjara yang pilih kasih, Jacob boleh bekerja

sebagai anggota kongres. Dia hanya dilarang untuk pergi ke gedung bioskop, berbelanja, atau mengunjungi keluarganya.

Kendati berstatus sebagai narapidana, Jacob masih diizinkan bekerja aktif di kongres. Dia juga tetap memiliki hak suara terkait dengan kebijakan yang berhubungan dengan undang-undang negara dan isu-isu politik besar terkini.

Izin yang dimiliki Jacob termasuk memberikan suara untuk mendukung Presiden Brasil Michel Temer. Kini, Temer yang menggantikan Presiden Dilma Rousseff tengah menghadapi risiko menghadapi pengadilan karena tuduhan terlibat korupsi.

Sebagaimana diketahui bahwa Jacob menjadi anggota penuh majelis rendah kongres pada Januari lalu. Ia menjadi anggota kongres menyusul perombakan setelah ketua majelis Eduardo Cunha dipecat karena korupsi.

Enam bulan kemudian, sebuah kasus yang berkaitan dengan masa Jacob sebagai wali kota Tres Rios pada 2003 menjeratnya. Mahkamah Agung menyatakan Jacob bersalah dengan bukti pemalsuan dan penyimpangan dalam pemberian kontrak publik. Dia ditangkap di Bandara Brasilia pada 6 Juni 2010.

Saat masuk penjara, Jacob mengaku ketakutan. Apalagi di sejumlah penjara di Brasil kerap terjadi kerusuhan antargeng.

AFP/EVARISTO SA

WAWANCARA: Anggota Kongres Brasil dari Partai Gerakan Demokratik Brasil (PMDB), Celso Jacob, berbicara

pada sebuah wawancara di kantornya di Majelis Rendah, Brasil, Kamis (6/7). Jacob yang dipidana Mahkamah Agung selama 7 tahun masih menjalani perkerjaannya sebagai anggota parlemen di siang hari dan kembali ke penjara di malam hari sebagai hukuman karena telah memalsukan dokumen publik.

Kematian akibat kerusahan menjadi insiden yang rutin.

“Sistem hukuman di Brasil tidak dirancang untuk merehabilitasi siapa pun,” kata Jacob di kantornya di gedung kongres. “Tempat saya lebih baik daripada beberapa penjara

lain, tapi saya tidak akan merekomendasikannya.”

Hingga kini, Jacob masih menyangkal tuduhan yang didakwakan terhadap dirinya.

Dia tetap berkukuh bahwa dirinya hanya membuat kesalahan ‘teknis’.

Jacob merasa dijebak penasihatnya yang memasukkan klausul yang tak disetujuinya, tapi sang penasihat memasukkan ke UU legislatif sebelum ditandatanganinya. (AFP/ Haufan Hasyim Salengke/I-3)

MESKIPUN diwarnai sejumlah kekerasan, pembelian suara, dan kecurangan dalam daftar pemilih, pemilihan umum (pemilu) di Papua Nugini (PNG) dinilai pengamat telah memunculkan hasil yang mencerminkan kehendak rakyat negeri itu.

Penghitungan suara masih berlangsung setelah dua minggu pemungutan suara di negara yang luas dan terpencil itu berakhir pada Sabtu (8/7).

“Kelompok kami berpendapat bahwa meskipun ada tantangan yang cukup besar pada daftar pemilih, ada beberapa aspek positif dari proses tersebut dan hasilnya harus mencerminkan keinginan orang-orang yang berpartisipasi dalam pemilihan nasional 2017,” ujar Anand Satyanand, Kepala Commonwealth Observer Group (COG), yang memantau pemungutan suara di PNG. Hasil akhir mungkin akan diperoleh setelah beberapa pekan, tapi pemimpin negara Pasifik itu, Peter O’Neill dari Kongres Rakyat Nasional (PNC) yang berkuasa, pada Minggu (9/7) mengatakan yakin akan meraih kemenangan. Pemilu sendiri bertujuan memilih 111 anggota parlemen.

“Rakyat bangsa kita sekarang telah memilih, dan saya berharap untuk mendapatkan lebih banyak kursi dan memulai tugas membentuk pemerintahan PNG berikutnya ketika parlemen kembali pada Agustus,” ujarnya.

Menjelang pemilihan, O’Neill telah menyampaikan sejumlah prestasi pemerintahnya sejak terpilih pada 2012. Dia menjanjikan infrastruktur utama serta pendidikan dan kesehatan gratis bagi penduduk PNG. Rival utama O’Neill ialah Don Polye dari Triumph Heritage Empowerment Party yang menuding O’Neill salah urus pemerintahan. Polye juga telah melaporkan bahwa setidaknya satu pemilih gagal memberikan suara karena kecurangan pemilu.

Pemilu di PNG tidak disertai dengan jajak pendapat sehingga partai yang akan memenangi pemilu ini tidak bisa diketahui. Meski pelaksanaannya dinilai berhasil, banyak warga memprotes karena tidak terdaftar sebagai pemilih dan tempat pemungutan kehabisan kartu pemilih.

Di kota terbesar kedua di PNG, Lae, sejumlah siswa membakar surat suara setelah wilayah tersebut kekurangan surat suara. Kekerasan terkait dengan pemilu juga dilaporkan terjadi di tempat lain.

Satyanand mengakui bahwa masyarakat PNG ‘layak mendapat yang lebih baik’ dan meminta pihak berwenang untuk melakukan proses tinjauan dan pembelajaran yang mendesak. (AFP/Ihs/I-1)

Dukungan Publik pada Abe Turun DUKUNGAN publik Jepang terhadap Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe mengalami tren tidak baik dan terus merosot ke tingkat terendah selama dia memangku jabatan perdana menteri.

Tren buruk tersebut ditunjukkan dari hasil jajak pendapat teranyar, kemarin. Dukungan publik kepada Abe menurun setelah mencuat skandal dan kekalahan partai berkuasa, Partai Demokratik Liberal (LDP), dalam pemilihan umum dewan kota di Tokyo.

Abe yang disumpah sebagai perdana menteri pada pada Desember 2012 terkena imbas pemerintahan sebelumnya.

Pemerintah sebelumnya di bawah PM Yoshihiko Noda gagal menangani kebocoran reaktor nuklir pada Maret 2011 dan kemerosotan ekonomi.

Saat disumpah, Abe berjanji mengatasi kemunduran ekonomi ‘Negeri Sakura’. Namun, janji yang dilontarkan Abe tidak memuaskan masyarakat Jepang.

Pada pemilu anggota dewan Kota Tokyo pada 2 Juli lalu, LDP yang mengusung Abe mengalami kekalahan yang mengejutkan.

Kalangan media dan analis juga menilai adanya ‘arogansi’ yang kian meningkat di dalam pemerintahan Abe. Partai berkuasa LDP harus kehilangan lebih dari separuh kursi. Sejumlah kalangan meduga kekalahan tersebut sebagai hasil suara yang menggambarkan sentimen politik nasional.

Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, Abe terseret skandal. Skandal tersebut ialah tuduhan dia menunjukkan sikap pilih kasih kepada seorang teman dekatnya dalam kesepakatan bisnis. Kendati dia telah membantah tuduhan tersebut.

Dalam jajak pendapat yang melibatkan 2.000 responden yang memegang hak suara, dukungan terhadap kabinet Abe menurun 5% dalam satu pekan dan kini menjadi 33%.

Hasil jajak itu menjadi dukungan publik terendah kepada kabinet yang dipimpin Abe dalam empat tahun terakhir.

Sebanyak 95% responden mengatakan tidak menyukai Abe dalam menangani skandal pilih kasih yang dilakukannya.

Jajak pendapat terpisah dari surat kabar terkemuka Yomiuri Shimbun menunjukkan tingkat dukungan kepada Abe juga menurun 13% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan menjadi 36%. (AFP/Hym/I-3)

JAGAT

SELASA, 11 JULI 2017

DARAA, SURIAH

O N T H I S DAY

1811: Hukum Avogadro Dipublikasikan

Gencatan Senjata Sukses W

ILAYAH yang dilanda perang di tiga provinsi Suriah bagian selatan diliputi keheningan, kemarin. Hal itu berlangsung setelah hampir 24 jam gencatan senjata yang diprakarsai internasional mulai diberlakukan.

Tiga negara, yaitu Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Yordania, pada pekan lalu telah menyetujui gencatan senjata di tiga provinsi. Ketiga provinsi yang menjadi sasaran gencatan senjata ialah Daraa, Quneitra, dan Sweida.

Upaya damai tersebut mulai berlaku pada Minggu (9/7) siang waktu setempat.

Pengamat Hak Asasi Manusia untuk Suriah (SOHR) mengatakan gencatan senjata berlaku hampir di semua tempat di ketiga provinsi itu. Meski begitu, SOHR masih menerima laporan adanya beberapa insiden kekerasan secara sporadis di Provinsi Daraa.

Menurut organisasi yang berbasis di Inggris tersebut, insiden yang dimaksud antara lain penembakan oleh pasukan rezim pemerintah ke Kota Saida di Daraa. Dua peluru ditembakkan ke wilayah itu.

Insiden lain ialah baku tembak antara pemberontak dan pasukan pemerintah di Desa Al-Neema di provinsi yang

sama. Selain itu, pasukan peme rintah melepaskan dua tembakan di daerah Al-Balad yang memicu terjadinya bentrokan singkat di ibu kota provinsi tersebut pada Minggu (9/7) malam.

Di wilayah lain, yakni Provinsi Quneitra, juga terjadi baku tembak antara pemberontak dan pasukan pemerintah.

Namun, tidak ada korban dalam insiden tersebut.

“Terjadi sedikit pelanggaran, tapi tidak memengaruhi gencatan senjata. Secara umum sudah tercipta ketenangan di tiga provinsi itu,” kata Direktur SOHR Rami Abdel Rahman.

Upaya mewujudkan perdamaian di Suriah terus berlanjut. Kemarin, pemerintah Suriah dan oposisi kembali bertemu di Jenewa, Swiss. Pada putaran ketujuh perundingan damai yang didukung PBB muncul setitik harapan untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama enam tahun itu.

Secara prinsip, perundingan babak baru tersebut akan berfokus pada empat poin, yaitu konstitusi baru, pemerintahan, pemilihan umum, dan upaya memerangi terorisme.

“Kami akan bekerja sangat keras,” kata perwakilan PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, kemarin, saat tiba di

PANGERAN Lorenzo Romano Ame deo Carlo Avogadro Di Quaregna e Ceretto ialah ilmuwan asal Italia. Ia orang yang mencetuskan hukum Avogadro.

Hukum Avogadro atau hipotesis Avogadro atau prinsip Avogadro merupakan hukum gas yang dinamai sesuai dengan namanya.

Pada 11 Juli 1811, ia mengajukan hipotesis gas-gas yang memiliki volume yang sama pada WIKIPEDIA temperatur dan tekanan yang sama memiliki jumlah partikel yang sama pula.

Ia berhasil mengemukakan dua pemikiran yang dapat menjelaskan hasil eksperimen Joseph Gay-Lussac pada 1811. Hasil hipotesisnya mematahkan teori atom John Dalton tentang partikel unsur.

Namun, orang pada zamannya tidak membenarkan hipotesisnya karena ia tidak dapat membuktikannya lewat eksperimen.

Orang baru menerima hipotesisnya dan menganggapnya sebagai hukum setelah ada ilmuwan lain yang berhasil mengemukakan daftar massa atom yang diperoleh melalui hipotesisnya.

1893: Mutiara Budi Daya Pertama

AFP/MOHAMAD ABAZEED

GENCATAN SENJATA: Warga mengendarai sepeda motor melintas di antara bangunan yang

hancur di Daraa, Suriah, Selasa (9/5). Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Yordania minggu lalu menyetujui sebuah gencatan senjata untuk tiga provinsi di Suriah, yakni Daraa, Quneitra, dan Sweida, yang mulai berlaku pada siang hari waktu setempat pada Minggu (9/7).

Jenewa.

Perundingan terakhir di antara kedua kubu berlangsung Mei lalu di Astana, Kazakhstan.

Saat itu perundingan hanya menghasilkan kemajuan yang minim untuk mengakhiri pe-

MARAWI, FILIPINA

rang yang telah menewaskan lebih dari 320 ribu orang sejak Maret 2011 itu.

Di lain hal, oposisi Suriah berkukuh mendesak Presiden Bashar al-Assad mundur dari jabatannya. Hal itu merupa-

kan solusi politik yang mereka ajukan.

Namun, perwakilan pemerintah menegaskan takdir Assad tidak menjadi bagian dalam perundingan tersebut.

(AFP/Ihs/I-4)

PHNOM PENH, KAMBOJA

Milisi Rekrut Anak-Anak Bertempur KELOMPOK militan Maute memaksa anak-anak dan sandera berperang membantu mereka untuk mempertahankan Kota Marawi. Kelompok yang berafiliasi dengan Islamic State (IS) itu telah bertempur selama tujuh pekan melawan tentara Filipina.

15

“Beberapa ekstremis masih remaja. Mereka mungkin telah direkrut dan dilatih menggunakan senjata saat masih anak-anak,” kata juru bicara militer Filipina, Brigadir Jenderal Restituto Padilla.

Padilla melanjutkan anakanak dan warga sipil yang

AFP/PHILIPPINE MILITARY/HANDOUT

terpaksa mengangkat senjata tidak bisa dikesampingkan.

“Betapapun mengganggu, tentara kita melakukan yang ter baik untuk menghindari ja tuhnya korban anak-anak yang telah mereka rekrut,” jelasnya kepada para wartawan Filipina.

Kelompok Maute, tak lama setelah merebut Marawi, mengambil puluhan sandera termasuk seorang pastor Katolik.

Padilla memperkirakan sebagian dari sekitar 300 warga sipil lainnya yang masih terjebak di kota itu ikut tertawan.

Sebelumnya, militer Filipina mengungkapkan sejumlah warga sipil telah dipaksa untuk membantu anggota kelompok Maute membawa persediaan dan amunisi, menangani luka mereka, dan membantu mereka menjarah kota tersebut.

(AFP/Hym/I-4)

Partai Berkuasa Larang Parpol Oposisi ANGGOTA parlemen partai berkuasa, Partai Rakyat Kamboja (CPP), menggelar pemungutan suara untuk mengamendemen undang-undang (UU) pemilu, kemarin. Dengan UU baru, mereka akan membatasi ruang gerak tokoh oposisi Sam Rainsy.

Dengan UU yang diamendemen, anggota parlemen dari CPP yang memegang suara mayoritas sepakat melarang partai politik oposisi untuk menggunakan nama dan gambar tokoh Sam Rainsy yang telah menjadi narapidana.

Rainsy ialah tokoh oposisi utama yang sebelumnya menjadi ketua partai politik li beral, Partai Penyelamat Na sional Kamboja (CNRP).

Namun, dia mengundurkan diri dari partai oposisi CNRP dan membentuk partai baru, Partai Sam Rainsy (SRP).

Pada Februari lalu, Rainsy yang menjadi penentang uta ma PM Hun Sen telah dilarang dari segala aktivitas politik di Kamboja. Dengan amendemen UU pemilu, bu-

Amendemen melarang partai secara terbuka atau diam-diam berkomplot dengan narapidana. kan hanya Rainsy yang tidak boleh berpolitik, partainya pun menjadi terlarang.

Dalam UU yang diamendemen itu juga disebutkan bahwa masyarakat Kamboja yang mendukung Rainsy dan partainya, SRP, akan juga mendapat hukuman.

Sementara itu, melalui media sosial Facebook miliknya, Rainsy telah menuding PM Kamboja Hun Sen tidak berani menghadapi dirinya dalam pemilu terbuka.

“Hingga hanya nama saya, gambar, suara, atau bahkan bayangan saya dapat menyebabkannya insomnia,” kata Rainsy. (AFP/Ihs/I-3)

PENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASI NO : 602.1/04/B1/Pokja 7/DISDIKPORA/2017 Bagian Pengadaan Kabupaten Karangasem, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 7 Tahun 2017 Alamat Jl. Ngurah Rai Amlapura – Bali mengundang penyedia jasa lainya untuk mengikuti proses Pascakualifikasi sebagai berikut : 1. Paket Pekerjaan: a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair Nilai Paket : Rp 260.250.000,00 Sumber dana : APBD Kabupaten Karangasem TA 2017 2. Persyaratan Pendaftaran: Persyaratan Pendaftaran dapat dilihat melalui LPSE Kab. Karangasem SIUP Klasifikasi Kecil, Sub Bidang Furniture/meubelair atau sejenisnya yang masih berlaku.

3. Jadwal Pascakualifikasi: Pendaftaran dan download dokumen Pascakualifikasi sesuai jadwal yang tercantum dalam Sistem LPSE Kab. Karangasem Proses seleksi dilakukan sesuai system LPSE Kab. Karangasem melalui alamat web: http://lpse.karangasemkab.go.id/eproc/ Amlapura, 11 Juli 2017 Bagian Pengadaan Kabupaten Karangasem, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 7 Tahun 2017

WIKIPEDIA

PENYUKA mutiara mungkin harus berterima kasih kepada Mikimoto Kokichi yang telah menemukan teknik produksi mutiara budi daya.

Pada 1888, Mikimoto meminjam uang untuk memulai bisnis ladang mutiara pertama bersama dengan istri serta rekannya, Ume. Pada 11 Juli 1893, setelah melakukan banyak kesalahan disertai kondisi usaha yang hampir bangkrut, ia berhasil menciptakan mutiara budi daya pertama

yang berbentuk semibulat.

Ia memperkenalkan mutiara itu di pameran hasil laut di Norwegia pada 1897 dan memulai bisnis ekspor mutiara buatan.

Akan tetapi, ia butuh waktu 12 tahun untuk menciptakan mutiara buatan yang benar-benar bulat dan tidak dapat dibedakan dengan mutiara asli yang berkualitas tinggi sekalipun.

Pada 1899, toko mutiara pertama milik Mikimoto didirikan di Ginza, Tokyo. Bisnis itu berkembang dengan cepat dan Mikimoto mampu mendirikan cabang-cabang lain di London, Paris, New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Shanghai, dan Bombai.

Sebelum kematiannya pada 21 September 1954, Mikimoto dianugerahi penghargaan Order of Merit kelas pertama oleh pemerintah Jepang.

1914: Debut Babe Ruth GEORGE Herman Ruth Jr lahir pada 6 Februari 1895 dan wafat pada 6 Agustus 1948. Ia lebih dikenal sebagai ‘Babe’, ‘The Bambino’ serta ‘The Sultan of Swat’.

Ruth ialah pemain bisbol asal Amerika Serikat yang bermain di Major League Baseball dari 1914 hingga 1935. Ruth memulai kariernya di Red Sox pada 11 Juli 1914.

Babe Ruth menyandang gelar pemain bisbol terbesar sepanAP jang sejarah menurut berbagai survei dan peringkat pebisbol. Kemahiran memukul hingga home run dan kepribadiannya yang karismatik membuatnya menjadi pujaan masyarakat di puncak kejayaan kariernya pada 1920-an.

Babe Ruth ialah pebisbol pertama yang bisa mencetak 60 kali home run dalam satu musim pertandingan. Rekor tersebut bertahan selama 34 tahun sebelum dipecahkan Roger Maris pada 1961.

Hingga saat pensiun pada 1935, Ruth memukul home run sebanyak 714 kali. Rekor tersebut dipegangnya selama 39 tahun sebelum dipecahkan Hank Aaron pada 1974.

11 Juli | History | BBC | Dok.mi

SELASA, 11 JULI 2017

SELEBRITAS

PODIUM

Panggung Jokowi KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Hamburg, Jerman, telah usai. Meski disambut demonstrasi besar-besaran, perhelatan dua hari (7-8 Juli) itu kian menambah ukiran prestasi sang sahibulbait, Konselir Angela Dorothea Merkel. Ketua Partai Persatuan Demokrat Kristen yang menjadi kanselir Jerman sejak 2005 itu kini menjadi pemimpin perempuan paling disegani karena akomodasinya soal pengungsi asal EBET Timur Tengah yang membanjiri Eropa.

Djadjat Sudradjat Bagi para pemimpin yang hadir, Dewan Redaksi Media Group KTT G-20 juga panggung yang penting. Menurut para analis, ada empat pemimpin yang paling ditunggu: Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Namun, Presiden Joko Widodo yang tampil mengenakan stelan jas biru tua dan dasi merah menyala juga menjadi magnet. Sebelum ke Hamburg, Jokowi melawat ke Turki dan keakraban kedua presiden itu ditunjukkan lewat video blog Jokowi. Meski Erdogan tak serileks Jokowi, gambar hidup kedua pemimpin itu menunjukkan kedekatan.

Keduanya seperti sahabat yang saling memendam rindu.

Saya mengikuti lawatan Presiden Jokowi awalnya lewat akun Twitter Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang secara berkala mengunggah berbagai aktivitas Jokowi, mulai tiba di Turki, disambut hangat Erdogan, pertemuan dengan Imam Besar Masjid Kocatepe Camii, hingga mendarat di Jerman.

Pramono membagikan gambar Jokowi ketika bersama PM Australia Malcolm Turnbull yang dari jendela hotel melihat para demonstran mengamuk. Ada juga foto Jokowi diapit PM Kanada Justin Trudeau yang berkaus kaki merah dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, berbincang hangat dengan Donald Trump, dan dengan PM India Narendra Modi.

Yang paling menarik foto di sela-sela KTT, ketika Presiden Jokowi diapit dua perempuan hebat Angela Merkel dan Pemimpin IMF Christine Lagarde. Dari berbagai tayangan, Jokowi memang banyak dimintai foto bersama, termasuk Trump yang mencoleknya secara khusus. Dengan sigap, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengarahkan kameranya ke arah dua pemimpin itu.

Dalam sesi foto para pemimpin G-20, Presiden Jokowi juga berdiri di barisan terdepan sederet dengan Trump, Macron, Merkel, Putin, Erdogan, dan Xi Jinping. Foto-foto cukup menjelaskan posisi Jokowi.

Jokowi juga menjadi salah satu pembicara utama (lead speaker). Ia bicara soal penanggulangan terorisme. Ia pun mengungkapkan program deradikalisasi di Indonesia cukup bisa mengurangi tindak terorisme. “Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, juga berperan penting dalam menyebarkan perdamaian dan ajaran Islam yang toleran,” ujar Jokowi.

Ia pun meminta G-20 yang menguasai 75% ekonomi dunia menjadi kekuatan pendorong untuk mencari solusi atas ketidakadilan dengan cara membangun ekonomi yang inklusif.

Sesungguhnya, saya semula agak terganggu oleh Presiden Jokowi yang melawat ke Barat dengan membawa semua anak, menantu, dan cucu. Secara protokoler bisa jadi tak masalah dan pihak istana juga menjelaskan keluarga Jokowi menggunakan uang pribadi, tetapi secara kepantasan bisa dipertanyakan. Para musuh politiknya tentu melihat ini sebagai sasaran empuk untuk ‘dimainkan’. Mestinya Jokowi mempunyai kepekaan akan hal-hal seperti ini.

Namun, pembawaan Jokowi yang cair, percaya diri, dan sambutan hangat para pemimpin dunia menjadi obat penawar rasa gusar.

Kita tahu perhelatan internasional seperti KTT G-20 ialah panggung bagi para pemimpin. Rakyat dari setiap pemimpin yang hadir bisa jadi ada yang serius ingin tahu. Apakah dengan biaya negara yang mahal para pemimpin sekadar hadir atau bisa menjadi kebanggaan negerinya. Saya kira, dengan gayanya, Jokowi salah satu pemimpin yang membuat KTT G-20 menjadi tak kaku.

Presiden Donald Trump memang yang paling banyak jadi sorotan.

Terlebih setelah insiden Ivanka, putri Trump, yang juga penasihat sang ayah, yang duduk di kursi Donald Trump ketika tengah keluar ruangan.

Ahli sejarah Anne Applebaumpun meradang di Twitter. “Kehadiran sosialita yang tidak terpilih, tidak berkualitas, dan tidak siap bukanlah representasi yang bagus bagi Amerika Serikat,” cicitnya dengan tajam.

Kicauan akun Twitter Trump yang menulis caption pertemuan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, tetapi foto yang diunggah saat ia bertemu PM Singapura Lee Hsien Loong, juga ramai mendapat sorotan tajam.

Karena itu, saat melihat kehadiran Presiden Jokowi di KTT G-20, bolehlah kita memberi apresiasi. Dalam sebuah pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Jerman, ia mengingatkan betapa Indonesia ialah negara besar, tak selayaknya menjadi penonton.

Kehadiran Jokowi yang menonjol di KTT G-20 ialah representasi dari negara yang tak boleh dipandang sebelah mata itu. Ini penting untuk membangkitkan semangat kita yang kerap melisut menghadapi rupa-rupa peristiwa global ini.

ONLINE

Ada 8.000 Orang Terdampak Penutupan Sevel ASOSIASI Pengusaha Ritel Indonesia menyatakan bangkrutnya PT Modern Sevel Indonesia atau 7-Eleven menyisakan pemutusan hubungan kerja hingga hampir 2.000 karyawan. (Ekonomi)

Bottas Bantah telah Melakukan Jump Start PEMBALAP Mercedes Valtteri Bottas mengaku telah mengambil risiko saat mengawali lomba F1 GP Austria. Andai salah perhitungan, bukan tak mungkin ia mendapatkan hukuman dari FIA. (Olahraga)

Nelayan Rembang Mogok Pelabuhan Lumpuh AKTIVITAS pelabuhan dan tempat pelelangan ikan di Rembang lumpuh, setelah ratusan kapal penangkap ikan tidak dapat melaut karena terganjal tidak dikeluarkannya surat izin penangkapan ikan dan surat laik operasi oleh Pelabuhan Pantai Perikanan dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan. (Nusantara)

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 16

DONITA

Film Sarana Edukasi yang Efektif

RICHALDO Y HARIANDJA

richaldo@mediaindonesia.com

F

ILM tak hanya berfungsi sebagai media hiburan. Dengan berbagai kelebihannya, film bisa menjadi sarana edukasi, termasuk untuk bidang keagamaan. Bahkan, kemampuan film dalam menyampaikan pesan-pesan religius dinilai aktris Donita, 28, dapat lebih efektif ketimbang baik artikel ataupun ceramah keagamaan.

“Dari film yang dikemas secara kreatif, banyak yang bisa kita pelajari,” terang Donita saat ditemui dalam jumpa pers film religi yang dibintanginya, Bukan Cinta Malaikat, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, industri film Tanah Air seharusnya lebih banyak membuat film islami yang berkualitas. Selain bisa mendidik masyarakat, dari sisi pasar, film cenderung menguntungkan sebab mayoritas penduduk Indonesia merupakan kaum muslim. “Bisa saja dibuat film tentang pentingnya zakat maupun lainnya. Ini salah satu cara yang efektif bagi kita untuk belajar. Semakin banyak yang kita tonton, semakin banyak juga pengetahuan kita,” tutur perempuan bernama lahir Noni Annisa Ramadhani itu.

Ia mencontohkan dirinya yang menurutnya jadi banyak belajar nilai-nilai keagamaan dari film Bukan Cinta Malaikat. Salah satunya terkait dengan perkawinan dan poligami.

Adanya nilai agama yang terkandung dalam film itu juga menjadi alasan Donita untuk berperan di dalamnya. Dirinya berharap, ke depan akan ada lebih banyak film serupa yang dapat menjadi sarana belajar bagi masyarakat.

Menurutnya, film yang dikemas secara kreatif dan menarik bisa menjadi saran penyampaian nilainilai positif pada masyarakat.

Film vs sinetron Terkait dengan seni peran, Donita mengakui dunia sinetronlah yang membesarkan namanya. Namun, untuk saat ini, ibu satu anak itu memilih selektif dalam mengambil tawaran peran di sinetron.

“Memang ada kerinduan untuk bermain sinetron, tapi jam kerjanya kadang tidak ‘ramah’, sampai membuat saya harus pulang pagi,” ucap Donita.

Pola syuting stripping yang biasanya diterapkan dalam produksi sinetron, lanjut dia, dikhawatirkan akan mengurangi waktu kebersamaan dengan sang anak yang baru berusia satu tahun tujuh bulan.

“Saya takut kalau kelamaan bermain sinetron, anak saya malah panggil saya tante, bukan mama lagi,” candanya sambil tertawa.

Karena itulah, lanjut Donita, pengalamannya bermain film kali ini menjadi salah satu anugerah. Sebabnya, film tersebut membuatnya dapat membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan.

Terlebih lagi, porsi adegannya dalam film tersebut tidak terlalu banyak.

Tercatat, dirinya hanya menghabiskan waktu satu minggu untuk proses pengambilan gambar.

“Sekarang, kalau diberi tawaran peran, pasti akan selalu perhatikan faktor risikonya seperti apa. Termasuk apakah saya masih bisa meluangkan waktu bersama keluarga atau tidak,” imbuh Donita.

Ia menegaskan kebersamaan dengan keluarga lebih penting, terutama di masa-masa awal tumbuh kembang si kecil. (H-3) ANTARA/TERESIA MAY

BRIAN MAY

CHRISTOPHER NOLAN

KESHA

Pilih Rami Malek

Tidak Tahu Ketenaran Harry Styles

Album Baru Terinspirasi UFO

GITARIS Queen, Brian May, 69, menyetujui peran aktor Rami Malek sebagai Freddie Mercury dalam film biopik Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Sebelumnya, peran itu akan diberikan kepada Sacha Baron Cohen.

Namun, Brian dan rekannya, drumer Roger Taylor, lebih kepincut oleh Malek. Akhirnya tim produksi sepakat menggandeng Malek dalam film itu. “Kami punya bintang kami sendiri, Rami Malek untuk peran Freddie. Dia sangat hebat, dan berdedikasi untuk proyek ini, itu sangat luar biasa,” kata Brian kepada The Rolling Stone.

Pendapat Brian bukan tanpa alasan. Dia tampaknya telah memperhatikan Malek bukan saja untuk urusan akting, melainkan juga secara personal.

“Kami menghabiskan sedikit waktu bersama dia dan dia sudah benar-benar berlaku layaknya Freddie, sungguh menakjubkan melihatnya. Kami juga punya produser hebat Graham King. Dia mengumpulkan tim yang hebat dan kami juga memiliki naskah yang benar-benar hebat,” ungkap Brian.

Butuh waktu hingga 12 tahun sampai Brian benar-benar puas soal tahap praproduksi dan memberikan restunya a t a s p e n g g a ra p a n proyek film yang akan dibiayai Fox itu. Ia pun ikut mengawasi pengerjaan musik dalam film yang akan disutradarai Bryan Singer tersebut. (H-3) AP/ZOLTAN MATHE

SUTRADARA kawakan Christopher Nolan, 46, melibatkan personel One Direction, Harry Styles, dalam film terbarunya, Dunkirk. Terkait dengan keterlibatan sosok yang diidolakan banyak remaja itu ada satu rahasia yang baru saja diungkapkan Nolan.

Sutradara The Dark Knight dan Inception itu mengatakan dirinya tidak menyadari betapa terkenalnya Styles saat dia memilih laki-laki itu sebagai salah satu pemain dalam filmnya tersebut.

“Saya tidak tahu bahwa Harry sangat terkenal.

Memang, putri saya banyak membicarakan dia.

Tapi, saya tidak sadar bahwa dia seterkenal itu,” kata Nolan seperti dikutip NME, kemarin.

Nolan mengaku melakukan proses casting secara profesional, termasuk saat memilih Styles.

“Saya melibatkan dia (Harry Styles) karena dia cocok dengan peran itu dan dia memang tepat menempati peran itu,” imbuh Nolan.

Dunkirk merupakan film yang mengambil latar Perang Dunia II. Film yang mengisahkan evakuasi ratusan ribu tentara dari Kota Dunkirk pada 1940 itu dibintangi Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, dan Aneurin Barnard. Styles berperan sebagai salah satu tentara yang tertangkap di Dunkirk. Film itu akan dirilis pada 13 Juli ini.

(H-3) AP/ CHRIS PIZZELLO

SETELAH lama tidak terdengar kariernya di dunia musik, penyanyi asal Amerika Kesha, 30, berencana merilis album baru. Inspirasi pembuatan album itu didasari pengalamannya yang cukup unik, yaitu melihat benda yang ia yakini sebagai unidentified flying object (UFO).

Kesha mengisahkan, saat itu ia sedang berada di (Taman Nasional) Joshua Tree, AS. Saat melihat ke langit, ia melihat ada banyak pesawat luar angkasa. “Saya bersumpah demi Tuhan, ada sekitar lima atau tujuh. Saya mencoba memotret.

Saya duduk di sebuah batu dan bilang, ‘Apa-apan ini?’. Saya mencoba mencari tahu dan seketika mereka pergi kemudian kembali lagi dalam formasi yang berbeda,” kata Kesha dalam acara Zach Sang Show, seperti dikutip Billboard.com baru-baru ini.

Ia menegaskan, saat itu dirinya dalam kondisi sadar. “Saya pikir orang akan menanggapi, ‘Dia sedang dalam pengaruh obat-obatan atau sesuatu.’ Namun, saya tidak dalam pengaruh apa pun. Saya benar-benar sadar.”

Album itu diberi judul Rainbow dan menurut rencana akan dirilis pada 11 Agustus mendatang.

Salah satu lagu dalam album itu berjudul Spaceship. (H-3) AFP/ BRYAN HARAWAY

SELASA, 11 JULI 2017

HALAMAN 17

HLM 18 Ekspor Industri Makanan Digenjot

HLM 22 Mekanisme Lahan Pengganti Diatur Permen

HLM 28 Lapangan bukan lagi Halangan

EKONOMI Usaha Semester Dua Tumbuh

ANTARA /MAULANA SURYA

BATIK SEKOLAH: Pekerja menyelesaikan pembuatan batik sablon untuk seragam sekolah di Solo, Jawa Tengah, kemarin. Setiap tahun ajaran baru, permintaan seragam batik dari sejumlah sekolah di Indonesia mengalami peningkatan. Kain batik itu dijual dengan harga Rp25 ribu per meter.

DPR Lempar Wacana Pelebaran Defisit Jika memperhitungkan tagihan yang belum dibayarkan seperti subsidi Rp40 triliun dan tagihan yang ditunda seperti DAK, defisit anggaran sesungguhnya sudah lebih dari 3%.

ERANDHI HUTOMO

erandhi@mediaindonesia.com

W

AC A N A p e l e b a ra n defisit anggaran melebihi 3% kembali mengemuka dalam rapat kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Hal itu seiring dengan proyeksi defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 yang disodorkan pemerintah mendekati 3% dari semula 2,41% pada APBN 2017.

Sebelumnya wacana serupa pernah muncul pada pertengahan 2016, tetapi dimentahkan Menteri

Keuangan saat itu Bambang Brodjonegoro. Kali ini wacana muncul dari anggota Komisi XI DPR dari F-PDIP Andreas Eddy Susetyo.

Andreas menyebut sudah saatnya untuk mengubah batas defisit anggaran tersebut karena sudah tidak relevan dengan kondisi perekonomian saat ini sebab beleid yang tercantum pada Pasal 12 ayat (3) UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara itu dibuat saat masa-masa krisis. Adapun saat ini Indonesia sudah melewati masa-masa kritis tersebut. “Apakah kita masih tabu dengan batas defisit 3%? Lebih baik kita bicarakan untuk kita ubah, entah (batasnya) 5% atau berapa,” ujar Andreas.

Ia menambahkan, jika dihitung dengan memperhitungkan tagihan

MI/ROMMY PUJIANTO

“Kalau kita lihat berbagai negara (contoh) India apalagi (defisit), 5% tenang saja dia.

Darmin Nasution Menko Perekonomian

yang belum dibayarkan seperti subsidi yang mencapai Rp40 triliun dan tagihan yang ditunda seperti DAK, defisit anggaran sesungguhnya

sudah lebih dari 3%.

Ia menyebut angka ideal defisit anggaran bisa berkisar di 5% dengan membandingkan negara lain, asalkan utang itu benar-benar digunakan untuk meningkatkan produktivitas.

Meski mendorong perubahan tersebut, Andreas belum bisa memastikan apakah DPR akan menginisiasi revisi UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ia malah mendorong pemerintah untuk menyodorkan perppu.

Dalam menanggapi wacana tersebut, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang menggantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja itu mengamini jika batas defisit 3% memang sudah tidak relevan. Pasalnya, batasan itu dibuat ketika Indonesia masih dalam kondisi krisis ekonomi. Ia pun mencontohkan India dengan defisit anggaran 5% masih dalam keadaan yang normal.

“Kalau kita lihat berbagai negara (contoh) India apalagi (defisit), 5%

tenang saja dia. Tapi kita tidak perlu segitu (5%), tapi juga jangan terlalu ketat,” tukasnya.

Namun, Darmin mendorong agar wacana tersebut bisa dibicarakan dalam forum tersendiri. Tidak relevannya batas defisit itu karena menurut Darmin Indonesia telah sembuh dari krisis ekonomi.

Asumsi RAPBN-P disepakati Komisi XI DPR dan pemerintah menyepakati asumsi makro dalam RAPBN-P 2017. “Pertumbuhan ekonomi disepakati 5,2%,” kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng yang memimpin rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bappenas, dan Badan Pusat Statistik.

Untuk asumsi inflasi ialah 4,3%.

Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ialah 13.400 per dolar AS. Untuk suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) tiga bulan dipatok pada angka 5,2%.

(Ant/E-1)

KEGIATAN dunia usaha (SKDU) kuartal II 2017 tumbuh lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya. Berdasarkan survei SKDU Bank Indonesia (BI) disebutkan saldo bersih tertimbang (SBT) pada kuartal II-2017 yang sebesar 17,36%, lebih tinggi daripada 4,80% pada kuartal I-2017.

“Peningkatan tersebut disebabkan, antara lain, oleh faktor musiman yang mendorong naiknya permintaan khususnya di pasar domestik,” sebut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara, melalui keterangan resmi , Senin (10/7).

Oleh karena itu, peningkatan usaha tertinggi sebagian besar terjadi di sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mencapai 4,32%. Kemudian peningkatan kedua diikuti sektor pengolahan dengan SBT 3,81%.

Kinerja sektor industri pengolahan ini sejalan dengan nilai PMI-SKDU triwulan II-2017 yang berada pada level ekspansi, disebabkan terutama oleh ekspansi pada indeks volume produksi dan jumlah tenaga kerja.

Sejalan dengan peningkatan kegiatan usaha, kapasitas produksi terpakai dan penggunaan tenaga kerja pada triwulan II2017 meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Dari sisi keuangan, kondisi likuiditas dan rentabilitas dunia usaha pada triwulan II-2017 juga tetap baik, dengan akses terhadap kredit perbankan yang relatif mudah.

Akan tetapi, memasuki triwulan III-2017, BI memprediksi kegiatan usaha diperkirakan tumbuh terbatas. Itu tecermin dari SBT yang menurun menjadi sebesar 14,93%.

Hal tersebut, lanjut Tirta, sejalan dengan berakhirnya faktor musiman Ramadan dan libur Idul Fitri yang berdampak terhadap kegiatan usaha pada sebagian besar sektor lapangan usaha, terutama sektor pengangkutan, komunikasi, hotel, dan restoran. (Try/E-4)

Phillip Yeo dan Kisah Kesuksesan Singapura PHILLIP Yeo merupakan sosok penting dalam pembangunan Singapura. Prestasi terbesar pertamanya ialah mengubah birokrasi dan pelayanan publik di ‘Negeri Singa’ tersebut. Wajar bila mantan Ketua Badan Pembangunan Ekonomi Singapura itu mendapat berbagai penghargaan, baik di dalam maupun luar negeri.

“Filosofi hidup saya ialah bila saya melakukan sesuatu dengan cepat, akan sangat sedikit orang yang berani melawan saya. Mereka tidak bisa menyusul ketertinggalan dari saya” ucap pria berusia 71 tahun itu

dalam peluncuran buku biografinya di Alun-Alun Grand Indonesia, Jakarta, kemarin.

Buku berjudul Neither Civil Nor Servant-The Phillip Yeo Story itu ditulis Peh Shing Huei.

Yeo mengatakan prinsip hidupnya ialah memberikan yang terbaik, begitu pun dalam bekerja. Apa yang sudah menjadi pekerjaannya harus dilakukan dengan benar dan cepat.

Prinsip hidup itulah yang membuat ia membangun Singapura dengan sangat cepat. Berbagai industri didorong untuk terus berkembang dan teknologi menjadi perhatian-

nya, khususnya teknologi di bidang biomedis.

Ia pun berekspansi hingga membangun industri di luar negeri, salah satu jejaknya ada di kawasan Industri Batam di Indonesia.

Pembangunan kawasan industri itu menjadi yang tercepat karena ia berhasil memotong birokrasi dan hal-hal penghambat lainnya. Sejak perencanaan hingga pengoperasian Kawasan Industri Batam, pria yang pada 1994 pernah mendapat Bintang Jasa Utama dari pemerintah Indonesia itu hanya membutuhkan waktu selama dua tahun, salah satu yang

tercepat bahkan untuk standar pembangunan di Singapura. “Mungkin orang lebih kenal Lee Kuan Yew, tapi sebenarnya ia (Yeo) yang menjadi legenda Singapura. Dia yang menjalankan pembangunan Singapura dan sangat membantu Indonesia sampai mendapat penghargaan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang hadir dalam peluncuran buku tersebut. Peluncuran buku biografi Yeo dikoordinasikan PT Gajah Tunggal Tbk. Buku tersebut dijual di seluruh toko buku Kinokuniya di Indonesia. (Jes/E-2)

DOK YDBA

EKOSISTEM DIGITAL: Ketua Pengurus Yayasan Dharma Bhakti Astra

(YDBA), Henry C Wijaya (kiri) bersama Ketua Pembina YDBA Johannes Loman meluncurkan Digital Ecosystem YDBA berbentuk onlife platform di Jakarta, kemarin. Ekosistem digital tersebut tertuang dalam kanal hebatnyaukm.org yang berisikan fitur blog dan news yang berisi informasi seputar UKM dan kewirausahaan.

Petani Tebu Diminta Ikut Koperasi

ANTARA /ADITYA PRADANA PUTRA

PETANI DANAU: Warga menanam padi di bagian Danau Rawa Pening yang permukaan airnya surut di

Asinan, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Setiap memasuki musim kemarau, warga setempat memanfaatkan danau seluas 2.670 hektare yang sebagian areanya mengering untuk bercocok tanam padi dengan waktu tanam selama tiga bulan dengan sekali panen.

POLEMIK gula sebagai barang yang dikenai PPN 10% kembali menghangat akhir-akhir ini meski surat edaran Dirjen Pajak sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) telah keluar sejak 2014.

Hal itu karena pengusaha dan petani tebu se-Jawa mendesak pemerintah untuk mencabut aturan tersebut dan memberi tenggat hingga Juli tahun ini. Jika tidak, petani dan pengusaha tebu mengancam akan melakukan demonstrasi besarbesaran di Istana.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi meminta para petani tebu untuk ikut ke dalam koperasi atau membentuk badan hukum dalam bentuk koperasi. Dengan koperasi tersebut

para petani tebu bisa menjadi pengusaha kena pajak (PKP) dan bisa mengajukan restitusi (kelebihan bayar pajak).

“Mereka (petani tebu) harus jadi koperasi. Koperasi kan badan hukum, bisa kreditkan pajak masukannya,” ujar Ken di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ken menyebut aturan pengenaan PPN 10% terhadap komoditas gula itu bukan atas inisiatif pemerintah, melainkan hanya untuk menjalankan putusan MA karena gugatan Kadin diterima. Padahal pemerintah dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 tidak memasukkan gula sebagai barang kena pajak.

Untuk mendengarkan keluhan

dan memberikan pemahaman secara utuh kepada petani tebu secara langsung, Ditjen Pajak berencana menyelenggarakan pertemuan pada Kamis (13/7) di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta.

Di tempat terpisah, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% untuk petani tebu.

“Saya sudah memohon ke Bu Menkeu untuk bisa mempertimbangkan tidak mengenakan PPN kepada para petani gula,” ucap Enggar di kantornya. Menurutnya, PPN 10% cukup memberatkan bagi para petani tebu.

(Nyu/Jes/E-1)

18

SEKTOR RIIL

SELASA, 11 JULI 2017

PENINGKATAN ARUS BARANG:

SEKILAS

Pemprov Jabar dan Jakarta Sepakati Pembagian Blok ONWJ

Sejumlah pekerja melakukan aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah, kemarin.

Arus barang di Pelabuhan Tanjung Intan pada triwulan pertama 2017 meningkat 30% jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama 2016, dari 4,34 juta ton menjadi 5,98 juta ton. Hal itu berkat beroperasinya Unit III PLTU Karang Kandri, juga permintaan BBM dalam negeri yang semakin meningkat.

PEMERINTAHProvinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta menandatangani kesepakatan pembagian porsi hak partisipasi (participating interest/PI) 10% pada wilayah kerja Offshore North West Java (ONWJ). Nantinya, wilayah kerja ONWJ yang berada di DKI Jakarta dan empat kabupaten di Jawa Barat yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu ini ditargetkan mampu menghasilkan 36 ribu barel minyak per hari dan produksi gas bumi sebesar 144 MMSCFD. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, di Bandung,kemarin.

Amien mengatakan, pengelolaan ONWJ ini akan dikerjasamakan antara pemerintah pusat dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi ONWJ (PHE ONWJ) dengan PT. Migas Hulu Jabar selaku badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Jakarta Propertindo selaku BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Pengelolaan diberikan ke Pertamina, terus Pertamina harus share down 10% ke pemda,” katanya. (BY/E-1)

Taspen Serahkan Santunan bagi Korban Kecelakaan Helikopter PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) persero menyerahkan santunan kepada ahli waris empat korban kecelakaan jatuhnya helikopter milik Basarnas.

Penyerahan santunan kepada ahli waris korban dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan disaksikan Direktur Perencanaan Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi PT Taspen Faisal Rachman dan Kepala Basarnas Jateng Agus Haryono di Semarang, kemarin.

Faisal Rachman mengatakan, sejak disahkannya PP 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara, pihaknya diberi amanah untuk mengelola JKK dan JKM bagi para aparatur sipil negara.

“Karena empat korban yang tewas yang merupakan ASN Basarnas Kantor SAR Semarang, maka ahli waris berhak mendapatkan manfaat tunjangan hari tua (THT) yang terdiri atas Asuransi Dwiguna dan Asuransi Kematian serta manfaat JKK, yakni santunan kematian, uang duka tewas, biaya pemakaman, dan beasiswa bagi anak korban hingga selesai S-1,” katanya.

Ahli waris almarhum Catur Bambang Sulistyo menerima santunan Rp260.451.400, ahli waris Nyoto Purwanto Rp253.907.700, ahli waris Budi Restiyanto Rp242.473.300, dan ahli waris Maulana Affandi Rp189.468.740. (Ant/E-1)

ANTARA /IDHAD ZAKARIA

Ekspor Industri Makanan Digenjot Pertumbuhan industri makanan dan minuman hingga akhir 2017 diprediksi mencapai 7% karena masih ada momen Natal dan Tahun Baru di semester II. ADHI M.DARYONO

adhi@mediaindonesia.com

K

EMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) memprediksi pertumbuhan industri makanan dan minuman pada semester II 2017 bakal merosot. Hal itu disebabkan momen Ramadan dan Lebaran yang biasanya meningkatkan permintaan jatuh pada semester I tahun ini.

Guna mengantisipasi turunnya permintaan di dalam negeri, Kemenperin meminta industri itu fokus untuk menggenjot nilai ekspor.

“Kita dorong ekspor, saya lihat porsi ekspor di beberapa perusahaan sudah semakin meningkat,” kata Dirjen Industri

Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data Kemenperin, pada semester I pertumbuhan triwulan I naik 8,6%. Hal itu belum dihitung masa Lebaran. Dengan demikian, di triwulan II dipastikan akan lebih tinggi dari jumlah itu.

Menurut Panggah, beberapa industri akan melakukan ekspansi usaha sepanjang 2017, seperti Mayora, Garuda Food, dan Coca-Cola. Namun, dampaknya baru akan terasa pada 2018.

Dengan kondisi demikian, Panggah menyampaikan bahwa pertumbuhan industri makanan dan minuman hingga akhir 2017 diprediksi mencapai 7%.

“Kesempatan mengejar pertumbuhan di Natal. Pertumbuhan antara 7% dan

8% karena Lebaran sudah di semester I,” pungkas dia.

Sektor industri makanan dan minuman menjadi motor pertumbuhan industri pengolahan nonmigas pada 2017 yang ditargetkan tumbuh 5,3%-5,6%, lebih tinggi daripada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,1%-5,4%.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah optimistis kondisi perekonomian nasional akan lebih stabil dan membaik sehingga menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi sektor industri.

Airlangga menyampaikan sektor makanan dan minuman diproyeksikan tumbuh 7,5%-7,8% pada 2017, lebih rendah ketimbang di 2016 yang angkanya mencapai 8,2%-8,5% dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang ada.

Realisasi baja Airlangga juga menceritakan hasil kunjungan kerjanya ke pabrik baja Posco

di Korea Selatan. Hal itu terkait dengan program 10 juta ton baja, sejalan dengan pengembangan peta jalan industri baja nasional.

Menurut dia, Posco bersama PT Krakatau Steel berkomitmen untuk mendukung pembangunan cluster 10 juta ton baja di kawasan Cilegon, Banten. Dari hasil kunjungannya, Airlangga yakin cluster itu bisa terwujud. “Kita bahas bagaimana yang 10 juta ton bisa direalisasikan lebih cepat.”

Saat di ‘Negeri Ginseng’, rombongan Kemenperin juga membahas pendalaman struktur otomotif dengan PT Nippon Steel untuk controlling meel di Jepang. PT Krakatau Steel bersama Nippon Steel dan Sumitomo Metal Corporation telah menggagas perusahaan joint venture yaitu PT Krakatau Nippon Steel Sumikin (KNSS) sejak lima tahun lalu.

“Pabrik KNSS akan memproduksi baja lembaran untuk industri otomotif dengan kapasitas mencapai 500 ribu ton per tahun,” ungkap Airlangga. (Ant/E-4)

PLB untuk Kedaulatan Komoditas Timah SETELAH Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai tentang Pusat Logistik Berikat untuk Ekspor, diharapkan komoditas yang diperjualbelikan di bursa semakin menambah keuntungan dan devisa negara.

Seperti pada komoditas timah yang diperdagangkan di bursa berjangka. Hal itu mendorong para pelaku usaha dan pembeli timah dari luar negeri mendatangi langsung ke Pusat Logistik Berikat (PLB) yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia Commodity and Derivatives Exchangei (ICDX) sebagai bursa berjangka yang menyediakan platform perdagangan komoditas berkomitmen memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pembentukan harga timah yang lebih baik melalui pasar fisik.

Anak usaha ICDX, PT ICDX Logistik Berikat, yang akan beroperasi di 2017, akan menjadi pusat logistik berikat (PLB) untuk tujuan

ekspor timah yang berada di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, sebagai sentra produksi terbesar komoditas timah.

“Akan tercipta acuan harga timah di dalam negeri dan dapat mendorong berkembangnya industri hilir timah sebab selama ini hampir 90% produksi timah diekspor ke berbagai negara,” ujar Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi, di Jakarta, kemarin.

Bachrul mengatakan Bappebti sebagai regulator mengapresiasi terbentuknya PLB timah sebagai bentuk perbaikan citra perdaganan timah di Indonesia.

Sebagai pengelola PLB timah, Direktur Utama ICDX Logistik Berikat Hendry Chandra mengatakan konsep PLB yang ditawarkan khusus untuk komoditas timah ini ialah pembeli yang mendatangi langsung ke gudang-gudang PLB. (Adi/E-2)

8.000 Orang Diperkirakan Terkena Dampak Tutupnya Sevel BERHENTINYA operasional PT Modern Sevel Indonesia atau 7-Eleven (Sevel) menyisakan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga hampir 2.000 karyawan. Dengan begitu, mereka yang terkena dampak PHK tersebut mencapai 8.000 orang.

“Sevel kan jumlahnya hampir 2.000 pegawai. Kalau dikalikan 4, yakni ada istri dan dua anak, sudah hampir 8.000 orang yang terdampak PHK,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey di Jakarta, kemarin.

Adapun total pegawai ritel modern di Indonesia, menurut Roy mencapai 4 juta orang.

Pegawai yang bekerja di minimarket mendominasi hingga 75%. “Karena Sevel sekarang belum bisa berkembang di luar Jakarta, mereka hanya memiliki izin di DKI Jakarta. Izin ritel kan belum ada perubahan dari regulator, akhirnya fokus dulu Jakarta. Padahal, semua peritel maunya di kota-kota lain,” paparnya.

Namun, Roy mengaku belum mengetahui penyelesaikan masalah antara PT Modern Sevel Indonesia dan para pegawainya yang diPHK karena masih dibahas secara internal.

Di kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku belum bertemu dengan manajemen 7-Eleven. Namun, dia memastikan tidak akan menginter-

“Sevel kan jumlahnya hampir 2.000 pegawai.

Kalau dikalikan 4, yakni ada istri dan dua anak, sudah hampir 8.000 orang yang terdampak PHK.” Roy Mandey

Ketua Umum Aprindo vensi bisnis waralaba asing tersebut karena keputusan menutup seluruh gerai ialah keputusan internal manajemen.

Seluruh gerai 7-Eleven di bawah manajemen PT Modern Sevel Indonesia yang merupakan salah satu entitas anak perseroan menghentikan kegiatan operasionalnya per 30 Juni 2017. Hal itu disebabkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menunjang kegiatan operasional mereka setelah rencana transaksi material atas penjualan dan transfer segmen bisnis restoran dan convenience store di Indonesia kepada PT Charoen Pokphand Restu Indonesia gagal mencapai kesepakatan. (Jes/E-2)

BURSA & KEUANGAN IHSG

Nymex 47,07

46,27 47,07

45,13

3/7

4/7

5.910,23

45,52

5/7

6/7

7/7

10/7

3/7

4/7

5.814,79

5.825,05

5.865,36

45,52

Emas

Dow Jones 5.849,57

5/7

6/7

21.479,27

5.771,50

7/7

10/7

1.233,58

21.366,00 21.444,00 21.414,34

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7

10/7

3/7

4/7

Rupiah/Euro

Rupiah/US$ 1.220,88

1.224,87

21.362,78 21.350,00

SELASA, 11 JULI 2017

1.212,82

1.225,25

5/7

6/7

13.339

13.354

1.210,06

7/7

10/7

13.304

3/7

4/7

13.380

5/7

6/7

13.392

7/7

10/7

15.249

15.285

3/7

4/7

Rupiah/Yen

15.229

15.292

13.390

5/7

15.370

7/7

118,8

119,2 118,8

15.361

6/7

19

10/7

3/7

4/7

118,3 118,0

118,8

5/7

6/7

7/7

10/7

Bursa Segera Perbaiki Sistem Bursa Efek Indonesia akan memperbaiki availability bursa dari 99,75% menjadi 99,98% pada Agustus ini agar kemungkinan gangguan pada sistem teknologi informasi semakin kecil.

FETRY WURYASTI

fetry@mediaindonesia.com

D

IREKTUR Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio berjanji memperbaiki sistem teknologi informasi BEI yang sempat terjadi gangguan pada pembukaan perdagangan indeks harga saham gabungan (IHSG) kemarin.

“Atas nama BEI, kami minta maaf kepada publik. Kejadian seperti ini jadi peringatan bahwa sistem (kami) harus lebih diperbaiki lagi,” kata Tito dalam jumpa pers di BEI, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, dalam perdagangan hari pertama IHSG awal pekan kedua Juli kemarin terpantau tidak ada aktivitas transaksi di papan perdagangan pada pukul 09.00 WIB. Posisi IHSG masih ada pada posisi penutupan akhir pekan lalu yakni di level 5.814.

Tito mengakui sistem teknologi informasi BEI terjadi hiccup (tersendat) pada pukul 08.52-08.55. Akan tetapi, sistem perdagangan Jakarta Automated Trading System (JATS) tidak ada masalah. Yang bermasalah ialah informasi dari data feed BEI. “Ada indikasi data feed yang salah. Karena itu, begitu kejadian, kami masuk ke crisis room. Dari beberapa alternatif, kami perbaiki mesin lagi, tapi transaksi yang sudah terjadi tetap jalan. Ini sedang kami detailkan transaksi apa itu.”

BEI, lanjut dia, kemudian menghentikan perdagangan dan menyalakan ulang sistem sehingga butuh waktu cukup

lama. “Ini yang membuat data feed lama harus dibuang. Transaksi kembali berjalan normal pada pukul 10.00.”

Peristiwa serupa, diakui Tito, terakhir kali terjadi pada Desember 2013. Ia pun enggan membeberkan kerugian material akibat gangguan tersebut. Yang jelas, ia akan memperbaiki sistem yang ada sehingga kejadian serupa bisa ditekan.

“Saya harus mengatakan ini tidak bicara kerugian materil buat bursa. Harus diakui ini satu hal yang harus terus dikembangkan. Availability bursa 99,75%, artinya maksimum 2 jam per tahun terjadi drop, hari ini sudah sejam.

Kami akan tingkatkan Agustus depan menjadi 99,98%,” tutur Tito.

Dengan availability sistem yang lebih maju, tambah dia, kemungkinan terjadi peristiwa serupa lebih kecil. Selain itu, semua data transaksi bursa yang telah terjadi (match) tetap tersimpan dalam JATS serta seluruh penawaran jual dan permintaan beli yang belum match (masih open order) akan dihapus sistem JATS.

Tidak terganggu Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat menambahkan secara bisnis, transaksi yang terjadi sebelum pengumuman, ditangguhkan, dan data masuk pada sistem mereka.

“Setelah suspend (ditangguhkan) memang orang tidak bisa masuk lagi. Untuk order (transaksi) yang sudah match nanti akan kami coba lihat. Datanya seharusnya tersedia di sistem, kalau datanya sudah tersedia, data transaksinya dianggap sudah terjadi,” tutur dia.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Hamdi Hassyarbaini meyakinkan kepada para investor bahwa tidak akan ada masalah dalam pengawasan transaksi.

“Seluruh transaksi yang terjadi dan semua transaksi yang terjadi setelah pembukaan pada pukul 10.00 selalu dalam pengawasan. Jadi, ini hanya menyangkut masalah di data feed.

Untuk pengawasan transaksi berjalan semestinya,” tukas Hamdi. (E-3)

MI/RAMDANI

IHSG TURUN: Papan elektronik menunjukkan pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, kemarin. IHSG ditutup turun

0,74%, atau 43,29 poin ke level 5.771,51.

Kredit Bermasalah BPR Terus Naik OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mencatat terjadi peningkatan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) pada industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di tengah perkembangan yang positif pada aspek total aset, kredit yang disalurkan, dan pengumpulan dana pihak ketiga.

Berdasarkan data OJK per April 2017, NPL gross BPR mencapai 6,98% meningkat jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu yang mencapai 5,83%. Pada Januari, Februari, dan Maret 2017, NPL BPR

masing-masing 6,48%, 6,61%, dan 6,68%.

Oleh karena itu, OJK akan terus memantau perkembangan NPL yang mendera BPR. “NPL masih relatif tinggi.

Saya kira memang tidak terlepas dari gambaran umum karena industri perbankan secara umum tahun lalu mengalami tekanan NPL yang cukup signifikan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad di Jakarta, kemarin.

Muliaman menuturkan, untuk mengatasi masalah NPL tersebut memang membutuh-

kan waktu karena juga terkait dengan kondisi ekonomi domestik yang kini tengah berupaya pulih setelah dalam beberapa tahun terakhir relatif lesu dan berdampak terhadap kinerja BPR. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto mengatakan, pihaknya juga akan meningkatkan monitoring agar rasio NPL bisa ditekan. BPR juga akan melakukan restrukturisasi serta meningkatkan tingkat kehatihatian saat BPR akan membe-

rikan kredit. “Dan, pembinaan terhadap para pelaku UMKM supaya mereka menjalankan usaha dengan track yang baik sehingga repayment capacity dia tidak turun,”ujarnya.

Di luar masalah NPL, OJK mencatat pertumbuhan total aset BPR sebesar 10,18% (yoy) menjadi Rp115,2 triliun.

Jumlah BPR saat ini mencapai 1.621 dengan kredit yang berhasil disalurkan sebesar Rp110,9 triliun atau tumbuh 9,95% (yoy) dengan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp95,5 triliun tumbuh 9,8%

(yoy).

Meski demikian, OJK menilai masih terdapat permasalahan internal yang masih harus dibenahi antara lain permodalan yang masih terbatas, tata kelola (good corporate governance/GCG), kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), biaya dana mahal, serta produk, dan layanan yang belum variatif. “BPR yang dicabut (izinnya), 70% tersandung masalah GCG, bukan mati karena persaingan.

Dicuri oleh yang mengelola,” tandasnya. (Ant/Try/E-1)

Rp117 Triliun Dana Asing Masuk Pasar Dalam Negeri BANK Indonesia (BI) mencatat modal asing terus bergerak masuk ke pasar finansial dalam negeri dan jumlahnya mencapai Rp117 triliun hingga 6 Juli 2017.

Meski begitu, BI mengakui terdapat tekanan dana keluar pada awal bulan ini karena normalisasi kebijakan Federal Reserve, Bank Sentral AS. Gubernur BI Agus Martowardojo menyampaikan modal asing yang keluar pada awal Juli ini tercatat Rp11 triliun yang berasal dari pelepasan kepemilikan surat berharga negara (SBN) senilai Rp9 triliun dan dana dari pasar modal sebesar Rp2 triliun.

“Namun, secara umum net inflow (dana masuk bersih) kita sudah sebesar Rp117 triliun, bandingkan dengan 2016 yang sepanjang tahun lalu sebesar Rp126 triliun,” ungkap Agus, di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Dana keluar, Agus mengatakan, disebabkan investor global yang semakin meyakini suku bunga acuan The Fed akan naik satu kali lagi di sisa tahun dan melengkapi dua kali kenaikan yang sudah terjadi. Selain itu, pasar terus bersiap dengan rencana penurunan neraca The Fed, yang akan menambah tekanan ke pasar uang global.

“Di samping itu, indeks PMI (indeks manufaktur) AS juga membaik. Jadi dana asing yang keluar tersebut bukan karena sikap pemerintah yang menaikkan defisit anggaran,” tutur mantan menteri keuangan tersebut.

Meskipun dana asing yang masuk masih deras, Agus melanjutkan, itu memang terdapat tekanan terhadap stabilitas kurs rupiah pada awal Juli 2017 ini.

Menurut Agus, tekanan kurs tersebut disebabkan indeks investasi di AS meningkat dan akhirnya membuat mata uang ‘Negeri Paman Sam’ tersebut semakin perkasa sehingga menekan beberapa mata uang lainnya.

“Mata uang negara-negara lain juga semuanya melemah. Jadi, sebenarnya hukan hanya mata uang Indonesia yang melemah,” ujarnya.

Seperti diketahui, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) menunjukkan kurs rupiah melemah sejak 3 Juli 2017 atau pembukaan pasar pasca-libur Lebaran.

Saat 3 Juli 2017, kurs rupiah ditutup Rp13,325 per US$. Demikian juga pada 10 Juli 2017 atau kemarin, kurs rupiah melemah hingga menembus Rp13.408 per US$.

(Ant/E-3)

ANTARA /MUHAMMAD ADIMAJA

MENABUNG SAHAM: (Dari kanan) Direktur Utama BJB Ahmad Irfan berbincang dengan Direktur

Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Efek PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Hamdi Hassyarbaini, Pemimpin Divisi Corporate Secretary BJB Hakim Putratama, dan Wakil Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB M As’Adi Budiman seusai membuka perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, kemarin. Pembukaan tersebut dilaksanakan dalam rangka sosialisasi program Yuk Nabung Saham kepada karyawan BJB.

Pecahkan Nilai, Saham Barito Diprediksi Melaju PT Barito Pacific Tbk (BRPT) berencana memecah nilai saham (stock split) dengan rasio satu banding dua (1:2) sehingga diharapkan perdagangan saham perseroan menjadi semakin likuid. Aksi korporasi ini sudah direstui melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 8 Juni lalu.

Sesuai rencana, cum date untuk stock split BRPT dijadwalkan pada 11 Juli 2017. Sementara itu, ex date pada 12 Juli 2017, recording date pada 14 Juli 2017, dan trade date pada 12 Juli 2017.

Kalangan analis memproyeksikan, nilai wajar Barito Pacific

sebelum stock split mencapai Rp6.000 sedangkan setelah stock split menjadi Rp3.000.

Pada perdagangan Jumat 7 Juli 2017, BRPT ditutup pada harga Rp2.980.

Kepala Riset PT MNC Sekuritas Edwin Sebayang menyatakan, harga saham wajar Barito Pacific sebelum menjalankan stock split sebesar Rp6.000 per saham. Namun, ketika stock split di harga saham saat ini di kisaran Rp3.000 per saham, saham perseroan akan menjadi Rp1.500 per saham.

“Alasan stock split bukan hanya memperbesar likuiditas

dan mengantisipasi kenaikan.

Ketika harga itu naik, pelaku pasar masih kuat untuk membeli saham Barito Pacific. Setelah stock split dalam jangka waktu 12 bulan ke depan, BRPT sahamnya akan kembali menjadi Rp3.000 per saham,” ujar Edwin, dalam keterangan risetnya, di Jakarta, kemarin.

Edwin menegaskan, proyeksi harga tersebut belum memperhitungkan rampungnya akuisisi Star Energy Group oleh Barito Pacific. Karena itu, seusai stock split, investor bakal memburu saham Barito Pacific. (MTVN/E-1)

20

PROPERTI

SELASA, 11 JULI 2017

Sinar Mas Land Akuisisi Gedung Komersial di London

ANTARA /MUHAMMAD ADIMAJA

PEMBANGUNAN RUSUN: Penghuni Rusunami Bandar

Kemayoran menata ruangan miliknya di Jakarta, Jumat (7/7).

Pemprov DKI Jakarta menargetkan perampungan proyek pembangunan 3.000 unit rusun di Jakarta hingga akhir 2017.

PERUSAHAAN properti Sinar Mas Land melalui anak perusahaan Sinar Mas Land Limited sukses mengakuisisi bangunan komersial utama di London, 33, Horseferry Road.

Bangunan itu terletak di kawasan pusat ibu kota Inggris Raya tersebut.

“Akuisisi gedung ini tentunya akan memperkuat portofolio investasi Sinar Mas Land,” kata Chief Financial Officer Sinarmas Land Limited, Ferdinand Sadeli, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, kemarin.

Menurut Sadeli, pihaknya

optimistis melihat prospek pasar properti komersial di London. Mengakuisisi bangunan 33 Horseferry Road dinilai bakal memberikan kesempatan menarik untuk berinvestasi. “Gedung tersebut telah diisi beberapa tenant terkemuka dan juga kesempatan untuk pengembangan area ritel di lokasi Victoria yang terletak dekat dengan gedung parlemen,” ujarnya.

Bangunan itu diakuisisi Sinar Mas Land Limited dari perusahaan bernama Horseferry Property Road. Akuisisi itu berlangsung pada 29 Juni

Bangunan itu diakuisisi Sinar Mas Land Limited dari perusahaan bernama Horseferry Property Road.

2017 lalu dengan nilai sekitar Rp3,6 triliun.

Dengan area seluas 16,778 m2, bangunan komersial itu terdiri atas perkantoran Grade

A seluas 15.213 m2 yang terbagi atas lantai dasar bawah, lantai dasar, dan lima lantai di atasnya.

Sementara itu, kawasan Victoria di London merupakan salah satu daerah sentral yang berbatasan dengan kawasan St James di wilayah utara, Belgravia di wilayah barat, Westminster di wilayah timur, dan Sungai Thames di wilayah selatan.

Secara historis, wilayah Victoria sebelumnya menjadi pusat pemerintahan antara lain karena lokasinya berdekat an dengan gedung

parlemen dan Downing Street-kediaman resmi Perdana Menteri Inggris Raya.

Ia mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir, Victoria mengalami banyak perkembangan dengan adanya berbagai pengembangan terbaik yang menjadikannya sebagai lokasi perkantoran, ritel, rekreasi, dan residensial.

“33HF merupakan peluang investasi yang langka karena seluruh ruang kantor saat ini telah disewa Kementerian Transportasi Inggris kurang lebih selama 17 tahun,” ucapnya.

(Ant/S-2)

Lebih Banyak Orang Nikmati Rumah Subsidi Perbedaan layanan perbankan di tiaptiap daerah terkadang menghambat realisasi rumah bersubsidi.

GHANI NURCAHYADI

gani@mediaindonesia.com

K

EBUTUHAN yang tinggi akan rumah murah layak huni mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merevisi aturan batas atas penghasilan penerima perumahan bersubsidi. Batas atas penghasilan sebelumnya maksimal Rp4 juta kini menjadi Rp7 juta.

Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera Lana Winayanti menjelaskan tujuan penaikan batas atas penghasilan itu untuk menjamin program satu juta rumah yang dijalankan pemerintah dapat dinikmati seluruh masyarakat. Biaya hidup yang berbeda di tiap-tiap daerah juga menjadi pertimbangan Kementerian PU-Pera dalam melakukan revisi tersebut.

Meskipun begitu, lanjut Lana, kebijakan tersebut belum akan terealisasi dalam waktu dekat mengingat pembahasan mengenai revisi tersebut masih berkisar di internal pemerintah, terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian PU-Pera. Sosialisasi terhadap bank ataupun pengembang pun mesti dilakukan terlebih dulu.

“Pokoknya pembahasannya masih panjang karena kami masih mengkaji hal itu. Realisasinya paling cepat 2018.

Ada aturan lain juga yang mesti diikuti, semisal penerbitan SLF (sertifikat layak fungsi) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016. Namun, kalau dilihat baru 20 kabupaten/kota yang dapat menerbitkan SLF. Ini pun bukan terkait dengan rumah sederhana, melainkan gedung dan bangunan lain,” papar Lana kepada Media Indonesia, kemarin.

Revisi itu juga masih melihat realisasi program satu juta rumah yang sebelumnya diterapkan, terutama dari sisi kepentingan konsumen.

Lana mengakui dari beberapa rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih ditemui sejumlah permasalahan di lapangan soal infrastruktur dasar layaknya pasokan listrik. Ke depan, pengecekan soal infrastruktur dasar rumah bersubsidi lebih diperketat.

Saat ini golongan MBR berhak membeli rumah dengan kisaran harga Rp141 jutaan melalui KPR subsidi berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang sudah disediakan 31 bank tergantung zona. Selain harga terjangkau, golongan MBR dapat mencicil rumah dengan uang muka cukup 1%-5% dan bunga flat 5% sampai lunas.

Layanan perbankan Dari sisi pengembang, revisi

ANTARA /MOHAMAD HAMZAH

mengenai batas atas penghasilan MBR yang berhak mengajukan FLPP untuk membeli rumah bersubsidi mendapat sambutan baik. Hanya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menyoroti perbedaan layanan perbankan di tiap-tiap daerah terkadang menghambat realisasi rumah bersubsidi.

“Saya mendapatkan laporan

di Kalimantan ada pembangunan yang macet hingga 2.000 unit karena hambatan layanan perbankan. Namun, saya juga melihat ada perbaikan pelayanan yang dilakukan bank. Beberapa hambatan juga masih ada dari PP 64/2016 yang belum dijalankan atau aturan SLF yang makan waktu,” kata dia kepada Media Indonesia.

Meskipun begitu, pasar yang sudah terbentuk dari penyedia-

an rumah bersubsidi membuat pihaknya optimistis target 210 ribu rumah bersubsidi dapat tercapai tahun ini meskipun realisasinya baru 35% di semester I 2017. Rendahnya realisasi di awal tahun dianggap wajar karena dihitung setelah kredit pemilikan rumah berjalan. Padahal, perjanjian kerja sama operasional antarbank baru berjalan pada JanuariFebruari.

RUMAH BANTUAN:

Optimisme pria yang akrab disapa Eman itu didukung pula dengan menggeliatnya pengembang di daerah. Sejumlah daerah bahkan menaikkan target realisasi pada tahun ini setelah melihat kebutuhan pasar yang tinggi. Contoh, Provinsi Banten menaikkan target jadi 8.000 unit dari 6.500 unit dan Nusa Tenggara Timur menaikkan target menjadi 4.000 unit dari 2.500 unit. (S-4)

Seorang pria melintas di depan deretan rumah bantuan untuk nelayan di pesisir pantai di Desa Meli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (5/7).

Keberadaan rumah layak huni bantuan pemerintah itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan nelayan.

Rahasia Kemajuan Bisnis Lippo Group KUNCI bisnis Lippo Group yang berkembang pesat diungkap langsung oleh pendiri sekaligus Chairman Lippo Group Mochtar Riady. Penyebabnya Lippo Group selalu memperhatikan kebutuhan serta memperingan beban masyarakat.

Mochtar memberikan contoh Rumah Sakit Siloam yang Lippo bangun. “Standar RS Siloam sama dengan yang berlaku di Amerika Serikat atau Jepang dan pelayanan setara Singapore Airline.

Meskipun demikian, tarifnya setara dengan Mc Donald.

Akibatnya, RS Siloam banyak dicintai masyarakat dan dapat terus berkembang sampai saat ini,” kata Mochtar dalam halalbihalal Lippo

Group di Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (6/7).

Baru-baru ini, Lippo Group hendak membangun Rumah Sakit Siloam empat lantai di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Pembangunan fisik rumah sakit direncanakan pada September 2017 dan dipusatkan di ibu kota Kabupaten Jayawijaya, tepatnya di sekitar Mal Wamena.

Rumah Sakit Siloam itu bakal memiliki kapasitas 200 kamar untuk pasien peserta BPJS dan 50 kamar very important person (VIP) untuk kalangan pejabat.

Mochtar melanjutkan bahwa dalam membangun properti, Lippo selalu ber-

“Standar RS Siloam sama dengan yang berlaku di Amerika Serikat atau Jepang dan pelayanan setara Singapore Airline.”

Mochtar Riady

Chairman Lippo Group wawasan kota. Itu berarti properti yang dikembangkan bukan sekadar hunian, melainkan seluruh fasilitas dan

infrastruktur harus tersedia seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat belanja. Lihat saja, awalnya lahan di Karawaci belum bernilai apa-apa.

Setelah dibangun Sekolah Pelita Harapan, Rumah Sakit Siloam, serta supermal terbesar di Asia, kawasan tersebut spontan menjadi ramai dengan hunian.

“Prinsip yang sama juga dikembangkan megaproyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, dengan total nilai Rp200 triliun di atas lahan 50 juta meter persegi. Proyek ini bukan cuma hunian, melainkan kota dengan segala kelengkap annya,” kata Mochtar.

Filsafat Tiongkok tentang strategi berperang pun di-

kutip Mochtar. Untuk memenangi perang, seseorang harus memiliki tujuan dan persiapan, salah satunya kebenaran, moral, dan firman.

Hal serupa juga diterapkan dalam bisnis.

Saat ini dunia menghadapi revolusi industri keempat dengan kemajuan ekonomi digital. Lippo tidak mau ketinggalan dengan mengantisipasi hal tersebut. Presiden Direktur Lippo Group Theo Sambuaga mengimbuhkan, saat ini seluruh unit kerja diwajibkan menggunakan teknologi informasi. “Baik dalam hal desain, administrasi, maupun pemasaran, serta lainnya harus sudah mulai diterapkan,” tandas Theo pada acara itu. (Ant/S-4)

TENDER ANNOUNCEMENT Saka Indonesia Pangkah Limited & PT. Saka Energi Wokam, as a Contractor of Cooperation Contract (KKKS) of SKK Migas hereby invites goods and service providers to participate in the following tenders.

NO

TITLE

REF. NO.

Provision of Drilling Waste Disposal Services Provision of 3D Seismic 2 PSDM Reprocessing Services for Wokam II Block 1

BID-17-0128 BID-17-0161

LOCAL CONTENT QUALIFICATION REQUIREMENT Large-Scale Min. 35% Company Min. 35%

Medium-Scale Company

Detailed of pre-qualification requirements and general scope of work are provided at Saka Indonesia Announcement Board and in the pre-qualification document.

Should you wish to participate in the above tenders, you may collect the prequalification document at the schedule given below.

Date Time Place

: : :

11 – 17 July 2017 09.00 - 15.00 hrs Saka Indonesia Pangkah Limited/ PT. Saka Energi Wokam The Energy 11th Floor, SCBD Lot 11A Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Jakarta, 11 July 2017 Saka Indonesia Pangkah Limited, PT. Saka Energi Wokam Bid Committee

MEGAPOLITAN

SELASA, 11 JULI 2017

21

JAKARTA BARAT

Tim Gabungan Geledah Tiga Klinik T

IM gabungan beranggotakan personel dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jakarta Barat, dan Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menggeledah tiga klinik di Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, kemarin sore.

Penggeledahan itu bagian dari audit medis ketiga klinik tersebut yang diduga menyalahi aturan penanganan pecandu narkoba.

Ketiga klinik itu yakni Klinik Ayudia, Klinik Sehati, dan Klinik Manuela yang berlokasi tidak berjauhan. Tim mendatangi satu per satu klinik itu dengan mengecek dokumen perizinan, sarana prasarana, dan surat izin tenaga medis.

“Hasilnya sedang kami lengkapi, nanti hasil audit medis akan kami umumkan,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Weningtyas yang ikut dalam penggeledahan.

Pengecekan di tiap klinik hanya berlangsung 1 jam. Seusai menggeledah, tim terlihat tidak membawa dokumen apa pun untuk disita.

Namun, kata Weningtyas, ketiga klinik itu diduga memberikan layanan detoksifikasi melalui infus ke pecandu nar-

Infus itu memiliki kandungan diazepam, propofol, dan midazolam (mengandung psikotropika) hingga enam ampul.

koba. Padahal, klinik tidak dibolehkan memberi layanan rehabilitasi kepada pecandu narkoba.

“Detoksifikasi itu merupakan bagian dari rehabilitasi medis untuk pecandu narkoba. Di klinik, hal itu tidak diperbolehkan dan melanggar aturan,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto.

Selain ketiga klinik itu, Klinik Mabes 8 yang berada di kawasan itu telah ditutup paksa oleh Dinas Kehatan DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Penutupan disebabkan klinik itu tidak berizin operasi.

“Kalau tiga klinik yang digeledah itu memiliki izin.

Klinik Manuela punya izin klinik utama (spesialis), Klinik Sehati dan Ayudia itu berizin klinik pratama (umum). Namun, nanti hasilnya kami umumkan,” kata Weningtyas.

Hal yang bertolak belakang justru dilontarkan Ketua IDI Jakarta Barat Dollar. Meski mengakui klinik-klinik tersebut bukan tempat merehabilitasi pecandu narkoba, klinik itu dibolehkan memberikan layanan detoksifikasi kepada pecandu narkoba.

“Klinik itu memang bukan tempat rehabilitasi. Ja ngan salah, kasihan klinik ini. Akan tetapi, kalau soal layanan infus detoksifikasi, itu boleh. Kalau ke rumah sakit kan sama saja, enggak ada aturan yang melarang,” terangnya.

Salah satu orangtua ‘pasien’ yang tengah ‘diobati’ di salah satu klinik tersebut mengaku anaknya semakin parah.

Anaknya yang sedang mengalami depresi jadi suka meracau enggak karuan.

Ia menuturkan, di klinik tersebut, anaknya diberi infus yang memiliki kandungan diazepam, propofol, dan midazolam (mengandung psikotropika) hingga enam ampul.

(Mal/J-1)

JAKARTA TIMUR

PENGGELEDAHAN KLINIK PECANDU NARKOBA: Polisi berpakaian sipil bersama tim gabungan Sudin Kesehatan Jakarta Barat, Satuan Narkoba Jakarta Barat, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jakarta Barat menggeledah Klinik Manuela, Mangga Besar, Jakarta Barat, kemarin. Empat klinik di Mangga Besar diduga menyalahi prosedur penanganan pecandu narkoba.

LINTAS BERITA

Penyerangan Ahli IT ITB tidak Terkait Kasus Rizieq Shihab KAPOLRES Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Andry Wibowo menyebut pembacok Hermansyah diduga sedang dalam pengaruh alkohol saat membacok ahli telematika dari Institut Teknologi Bandung tersebut. Pelaku membacok karena tak terima kendaraannya dihentikan paksa oleh korban.

“Mungkin pelaku terpengaruh alkohol menurut saya, karena jalannya zig-zag tidak keruan sehingga menyenggol mobil korban (Hermansyah),” kata Kombes Andry Wibowo di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan penyelidikan di lapangan, sambungnya, sejauh

MI/AKMAL FAUZI

ini masih belum ada bukti yang bisa mengaitkan insiden itu dengan kasus hukum yang tengah menjerat pemimpin FPI Rizieq Shihab. Hermansyah ialah ahli telematika yang saat menjadi pembicara di salah satu stasiun TV menyebut chat yang disangkakan kepada Rizieq-Firza ialah palsu.

“Kalau menurut saya, triggernya itu senggolan mobil kemudian menjadi amarah, kemudian menjadi penganiayaan terhadap korban,” kata Andry.

Andry menjelaskan kejadian bermula saat mobil pelaku menyenggol mobil korban di Jalan Tol Jagorawi pada Minggu

(9/7) sekitar pukul 04.00 WIB. Mobil pelaku berlari zig-zag hingga menyenggol kendaraan yang tengah dikendarai Hermansyah bersama istrinya, yang dalam perjalanan pulang seusai makan malam perayaan ulang tahun istrinya.

Korban yang tidak terima kemudian mengejar dan menghentikan paksa mobil pelaku.

Pertengkaran pun tak terelakkan.

Diduga karena dalam pengaruh minuman keras, pelaku membacok Hermansyah secara membabi buta.

Pelaku hingga kini masih dalam pengejaran polisi. (Nic/ KG/J-1)

Konsumsi Narkoba, Artis AZ Ditangkap

Pelaporan Kaesang tak Bisa Diteruskan

ARTIS sinetron AZ alias Ammar Zoni ditangkap penyidik Polres Metro Jakarta Pusat lantaran mengonsumsi ganja.

Tak hanya itu, AZ juga ternyata mengonsumsi sabu sejak satu tahun lalu.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Suyudi mengatakan fakta tersebut didapat setelah dilakukan tes urine saat penangkapan terjadi. “Dari hasil pemeriksaan hampir satu tahun belakangan ini, yang bersangkutan pakai ganja dan sabu, walau sabu barbuknya tidak ada, mungkin sudah dipakai. Tapi alat bantunya sempat diamankan, yaitu bong.

Kemudian juga bekas plastik masih ada dan beberapa korek api,” kata Suyudi di Kantor Polres Metro Jakarta Pusat, kemarin.

Suyudi menjelaskan AZ mengonsumsi barang haram tersebut hanya untuk senang-senang. Saat ditangkap pada Jumat (7/7) di Jalan Perumahan Pesona Khayangan Blok CM, No 05B, RT 04/27, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok, AZ bersama dua rekannya tak melakukan perlawanan apa pun.

“Kebetulan yangbersangkutan santai di kamarnya. Waktu ditangkap sedang tidur-tiduran. Setelah dites, positif konsumsi jenis ganja dan sabu,” ungkapnya. Polisi kini memburu bandar yang memasok narkoba kepada AZ. (Mtvn/J-3)

KABID Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan kasus pelaporan Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, tidak bisa diproses.

Penegasan mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu disampaikan seusai gelar perkara kasus tersebut. Dari tiga saksi ahli yang dihadirkan, kata-kata Kaesang yang dilaporkan tidak mengandung unsur pidana. “Sudah, kasus juga sudah dihentikan karena tidak cukup bukti. Penyelidikan dihentikan karena tidak cukup bukti. Berdasarkan saksi ahli bahasa, pidana, dan IT, tidak ada unsur hate speech,” kata Argo yang dihubungi melalui sambungan telepon, Kemarin.

Argo kembali mengatakan, setelah adanya keputusan tersebut, penyidik akan menyampaikan langsung kepada pelapor, Muhammad Hidayat Situmorang.

“Iya nanti juga kita sampaikan karena penyelidikan belum layak pidana, kan masih penyelidikan. Misalnya ada unsur pidana kita naikkan penyidikan. Ternyata tidak ada unsur pidananya, ya tidak kita tindak lanjuti,” pungkas Argo.

Sebelumnya, Muhammad Hidayat Situmorang melaporkan Kaesang pada Minggu (2/7) di Polres Metro Kota Bekasi.

Kaesang dianggap menebar kebencian. (Nic/Mtvn/J-3)

Untung masih Ada Mata Kucing

P

DOK JFK

UMKM DI JFK: Pengunjung melakukan transaksi nontunai dengan disaksikan Direktur Keuangan

Bank DKI Sigit Prastowo (tengah) dan Corporate Secretary Bank DKI Zulfarshah (kiri) di salah satu stan UMKM binaan Bank DKI di Jakarta Fair Kemayoran (JFK) di Jakarta, Sabtu (8/9).

JAKARTA PUSAT

Diskon Menggoda untuk Perlengkapan Outdoor di JFK MENJADI pusat pameran terbesar se-Asia Tenggara, Jakarta Fair Kemayoran (JFK) menawarkan beragam produk lengkap dan berkualitas. Tak terkecuali bagi Anda pecinta olahraga ekstrem luar ruang seperti mendaki gunung dan aktivitas sejenisnya.

Bagi Anda yang sedang ingin berlibur untuk mendaki gunung, tapi belum memiliki perlengkapan outdoor yang mencukupi, saatnya berkunjung ke JFK di Hall D2 area JI Expo. Di tempat itu terdapat beberapa merek ternama yang membuka stan dan menjual produk terbaik dengan potongan harga atau diskon yang memikat.

Merek Rei memberikan sejumlah diskon mulai 10% hingga

50%. Merek Eiger memberi potongan harga mulai 10% untuk barang-barangnya seperti tas backpack, kemeja, dan perlengkapan berpetualang lainnya.

Produk lainnya, yakni merek Consina, juga menawarkan produk dengan potongan harga 20%-50%, termasuk untuk barang barunya.

Berdasarkan pantauan, sejumlah pengunjung terlihat memadati dan sengaja datang untuk mencari perlengkapan outdoor. Beberapa di antara mereka para remaja yang hobi mendaki gunung.

“Pertengahan Juli memang mau ke Gunung Ciremai (Kuningan, Jawa Barat), ada diskon di sini ya sudah sekalian,” kata

Januar, 28, yang terlihat membeli sandal gunung.

Selain tawaran diskon, JFK menggelar kontes cosplay yang disuguhkan untuk cosplayer dari seluruh Indonesia. Ada 67 cosplayer turut berpartisipasi dalam kontes cosplay yang diadakan di area Panggung Budaya Gambir.

Para peserta kontes cosplay yang rata-rata remaja itu berlomba menunjukkan aksi dengan kostum unik yang menyerupai karakter dalam filmfilm kartun atau superhero.

Beberapa karakter dari film kartun Naruto seperti Naruto Uzumaki, Kakashi, Gaara, hingga Sasuke menghibur pengunjung. (Mal/J-3)

ENGEMUDI bus Trans-Jakarta mengaku bakal dibuat repot jika harus menjalankan bus di koridor 13 di malam hari. Tiadanya lampu penerangan jalan di rute Ciledug-Tendean itu membuat jalur layang itu gelap gulita sehingga pengemudi harus mengeluarkan konsentrasi ekstra untuk berhati-hati.

“Jalannya menanjak dan banyak tikungan tajam.

Kalau di malam hari, karena lampu jalan banyak yang belum dipasang, kita harus ekstrakonsentrasi.

Kita benar-benar hanya mengandalkan lampu depan bus,” terang Marlon Bernando, salah satu pengemudi bus TransJakarta.

Dalam uji coba

mengendarai bus TransJakarta koridor 13 di malam hari, Minggu (9/7), Marlon yang telah dua tahun mengemudikan bus Trans-Jakarta mengaku sangat terbantu oleh keberadaan marka jalan ‘mata kucing’ yang terpasang di sepanjang jalur tersebut. Road stuf atau lampu reflector itu memandu pengemudi di jalur tersebut.

“Jika jalan lurus, saya langsung menyalakan lampu jauh. Begitu mau menikung, langsung ganti lampu pendek. ‘Mata kucing’ ini benar-benar membantu,” ujar Marlon.

Malam itu, Marlon seperti baru belajar mengemudikan bus TransJakarta. Berkali-kali ia harus berjalan pelan

saat menikung agar bodi busnya tidak bersenggolan dengan dinding pembatas jalan. Sekali lagi, itu akibat gelapnya jalan yang harus dilaluinya.

“Bagi yang sudah biasa bawa bus besar, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk bermanuver. Cuma kita harus berhati-hati supaya badan bus enggak kena dinding pembatas. Jadi kayak baru belajar menyetir bus,” candanya.

Direktur Operasional PT Transportasi Jakarta Daud Joseph, yang juga ikut dalam uji coba itu, mengakui minimnya lampu penerangan menjadi masalah utama di koridor tersebut.

“Kita uji coba sesuai prosedur dengan kecepatan 40 kilometer per jam.

Kondisinya memang gelap dan rambu yang dipasang sepanjang dinding jalan sangat membantu pengemudi menentukan arah,” ungkapnya.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Budi Kaliwono mengatakan, meski lampu penerangan belum sepenuhnya ada, pengoperasian koridor 13 dipastikan akan dimulai pada 17 Agustus 2017, setelah meleset dari rencana sebelumnya, 22 Juni.

“Akan tetapi operasionalnya masih harus dibatasi, dari pukul 05.00 WIB hingga 19.00 WIB. Enggak bisa sampai malam banget karena baru terpasang 40 lampu jalan dari kebutuhan 300 lampu,” ucapnya. (Sri Utami/J-1)

KORIDOR XIII: Pekerja

ANTARA /ROSA PANGGABEAN

memasang pagar pengaman di koridor XIII rute TendeanCiledug, Jakarta Salatan, kemarin.

Jalur TransJakarta Koridor XIII tersebut akan beroperasi pada 17 Agustus 2017.

22

SELASA, 11 JULI 2017

HUMANIORA

Indonesia Terbitkan 20.778 Lisensi FLEGT

ANTARA /EMBONG SALAMPESSY

DUGONG TERDAMPAR: Sejumlah anak melihat bangkai seekor dugong (Dugong dugon) yang terdampar di pesisir pantai, kemudian ditarik ke atas dermaga Pelabuhan Rakyat Mamokeng, Maluku Tengah, Maluku, kemarin. Tahun ini telah ditemukan lebih dari 20 kasus dugong terdampar di berbagai tempat di Indonesia.

Mekanisme Lahan Pengganti Diatur Permen Jika satu perusahaan mengajukan land swap, pemberian lahan penggantinya akan dilakukan bertahap agar semua perusahaan kebagian lahan.

RICHALDO Y HARIANDJA

richaldo@mediaindonesia.com

S

KEMA land swap kepada hutan tanaman industri (HTI) sudah disiapkan pemerintah dalam wujud Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 40 Tahun 2017. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Hukum dan HAM. Lewat permen itu, pemerintah menjamin para pemegang izin tidak akan dirugikan dalam aktivitas produksi asal-

kan mereka mau melakukan pemulihan dan pembenahan tata kelola gambut di kawasan perizinan mereka.

Pemerintah bahkan sudah menyiapkan lahan seluas 600 ribu-800 ribu hektare di kawasan lahan mineral untuk menjadi lahan pengganti.

Syaratnya, para pemegang izin harus mengajukan land swap apabila ada 40% lahan mereka yang mengalami perubahan peruntukan menjadi kawasan lindung berdasarkan rencana kerja dan usaha (RKU) yang sudah direvisi dan

disetujui Kementerian LHK. “Sudah semua dari 97 perusahaan yang berada di kawasan hidrologis gambut menyerahkan revisi RKU mereka, tinggal kita setujui saja, tapi bertahap. Minggu ini mungkin 23 perusahaan dulu yang kami setujui sekaligus minggu ini permen juga bisa diluncurkan,” ucap Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono saat ditemui dalam peluncuran Fire Resource Management Center Southeast Asia Region, di Jakarta, kemarin.

Setelah itu disetujui, lanjut dia, perusahaan dapat mengajukan lahan pengganti ataupun merumuskan metode pemulihan gambut di kawasan mereka. Aktivitas tersebut diyakini Bambang tidak akan

mengganggu produksi para pemilik izin, tetapi justru menguntungkan karena tidak akan terjadi kebakaran di kawasan gambut.

Meskipun setiap perusahaan dapat mengajukan mekanisme lahan pengganti, pemberian lahan pengganti pun bertahap. “Jadi misalnya 40% dari kawasan itu sampai 20 ribu atau 30 ribu, kami akan berikan dulu 15 ribu per perusahaan agar semua perusahaan kebagian,” imbuh Bambang.

Meskipun demikian, kebanyakan perusahaan sejauh ini terlihat hanya membutuhkan kurang dari 10 ribu hektare saja untuk lahan penggantinya. Mekanisme dan keterangan dari pemberian lahan yang bertahap semuanya ter-

kandung di dalam permen LHK tersebut.

Kajian ilmiah Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo dalam kesempatan yang sama menyatakan akan membantu pemerintah mengimplementasikan kajian ilmiah dalam pencegahan dan penanganan pascakebakaran. Hal itu disebabkan kajian ilmiah sering kali abai dipakai dalam dua aspek tersebut.

“Salah satu cara ialah dengan sosialisasi terkait dengan temuan kami para ilmuwan dan memasukkan kajian-kajian ini dalam early warning system dan lainnya,” ucap dia.

Dirinya menyatakan Regional Fire Management Resource Center tidak akan bekerja di Indonesia saja, tetapi juga di wilayah Asia Tenggara yang juga memiliki kawasan hutan untuk dijaga.

Menurutnya, salah satu contoh yang dapat dikupas secara ilmiah ialah keberhasilan penurunan kebakaran pada 2016. (H-1)

SEJAK peluncuran lisensi penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan hutan (forest law enforcement, governance and trade/FLEGT) Indonesia pada 15 November 2016, Indonesia telah menerbitkan 20.778 lisensi untuk ekspor produk-produk kayu ke seluruh negara anggota Uni Eropa (UE). Totalnya berbobot 343.216,67 ton yang setara dengan US$730.178.590.

Indonesia merupakan negara pertama di dunia dan bahkan negara satu-satunya yang berhak menerbitkan lisensi FLEGT untuk ekspor produk kayu ke pasar UE. “Dengan lisensi FLEGT, produk kayu dari Indonesia dijamin memenuhi persyaratan uji tuntas sebagaimana diwajibkan European Union Timber Regulation (EUTR/ Peraturan Perkayuan UE),” kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK Rufi’ie, kemarin di Samarinda, Kalimantan Timur, pada saat ekspos pelaksanaan SVLK dan lisensi FLEGT dengan tema Diseminasi capaian penerbitan lisensi FLEGT Indonesia.

Rufi’ie menjelaskan lisensi FLEGT Indonesia diterbitkan sebagai pengakuan atas sistem

sertifikasi hutan dan produk perkayuan Indonesia, yang dikenal sebagai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Pengakuan dimaksud dituangkan dalam kesepakatan kemitraan sukarela (voluntary partnership agreement/VPA) tentang FLEGT antara Indonesia dan UE yang ditandatangani September 2013.

“Pengolahan dan pemasaran lisensi FLEGT dan pelaksanaan penerbitan pertama hingga saat ini mengandung arti yang monumental karena tidak hanya sekadar pemenuhan persyaratan,” tambah Rufi’ie. “Tetapi juga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia yang pada masa lalu Indonesia dianggap sebagai negara penghasil kayu yang berasal dari pembalakan liar.”

Pada kesempatan yang sama pelaku usaha industri perkayuan, Cucu Sumpena dari PT Tirta Mahakam, mendukung sepenuhnya kehadiran SVLK yang menerbitkan lisensi FLEGT paling pertama.

Sementara itu, delegasi Komisi Eropa di Jakarta, Michael Bucki, mengingatkan bahwa Peraturan Perkayuan Uni Eropa (EUTR) memegang tiga prinsip. (SY/H-1)

ANTARA /AMPELSA

TANAM BAKAU: Mahasiswa dan masyarakat menanam bibit

bakau di lahan bekas terdampak tsunami di Desa Alue Naga, Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, kemarin. Penanaman bakau dilakukan secara rutin di kawasan pesisir Aceh itu demi mengembalikan ekosistem pantai pascakerusakan akibat tsunami 2004.

SEKILAS

PIRN untuk Ciptakan Peneliti Muda

MI/BARY FATAHILLAH

WAHANA BARU JUNGLELAND: Pengunjung berkeliling melihat salah satu wahana baru Safari

Dino di Jungleland, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/7). Jungleland meluncurkan dua wahana baru Safari Dino dan Octopus sebagai sarana hiburan berpendidikan dan menantang.

Mensos Cairkan Bansos Tahap II S E P E KA N s e b e l u m s i swa masuk sekolah, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan maksimal di berbagai titik di Indonesia.

“Bansos PKH tahap kedua harus cair maksimal pekan kedua Juli karena 17 Juli anakanak sudah mulai masuk sekolah. Uang bansos PKH tentu sangat ditunggu ibu-ibu penerima PKH,” tambah Mensos di Lamongan, Jawa Timur, Minggu (9/7), yang didampingi Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI Nur Pujianto.

Bagi daerah yang bansosnya belum cair, Mensos minta jajarannya meningkatkan koordinasi dengan bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), pemerintah daerah, serta agen bank setempat.

Untuk memastikan pencairan berjalan lancar, Mensos memantau langsung proses pencairan bansos PKH secara nontunai di beberapa titik.

Salah satunya ialah di Kecamatan Deket, Lamongan, Jawa Timur, Minggu.

“Mungkin ada anak-anak yang seragamnya sudah usang atau kekecilan sehingga harus ganti yang baru, sepatu yang sudah kekecilan atau robek, buku tulis dan alat tulisnya sudah habis, tas yang sudah robek dan perlu diganti, daftar ulang dan sebagainya.

Gunakan uang PKH untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah. Semoga cukup,” katanya.

Khofifah menjelaskan salah satu peruntukan bansos PKH ialah untuk pendidikan.

Karena itu, dana tahap kedua yang cair sebesar Rp500 ribu diharapkan dapat dimaksi-

malkan untuk menambah pemenuhan kebutuhan sekolah anak. “Sehingga anak-anak bisa sekolah dengan tenang dan fokus belajar, saat yang sama orang tua juga tenang karena bisa mencukupinya.”

Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI Nur Pujianto menambahkan, bantuan sosial PKH nontunai merupakan upaya pemerintah untuk menyalurkan bantuan yang transparan dan akuntabel melalui sistem perbankan. Jumlah bantuan ialah Rp1.890.000 per keluarga per tahun. Pencairannya sebanyak empat kali, yakni pada Februari, Mei, Agustus, dan November.

Pencairan bansos nontunai PKH menggunakan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera (KKS). Melalui sistem itu, bansos akan langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat. (Ind/H-1)

LEMBAGA Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggunakan kegiatan Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional (PIRN) guna mendorong peningkatan jumlah peneliti di masa depan dengan memunculkan bibit ilmuwan baru di tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

“Jumlah peneliti kita itu sangat kurang jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya kita tertinggal jauh. Kita baru punya sekitar 9.500 peneliti, itu tidak cukup jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang lebih dari 250 juta jiwa,” kata Wakil Kepala LIPI Bambang Subiyanto pada pelaksanaan PIRN XVI di Aceh, kemarin.

Menurut dia, setidaknya Indonesia membutuhkan 250 ribu peneliti untuk saat ini. Kebutuhan peneliti tentu akan bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia.

Melalui kegiatan PIRN yang melibatkan sekitar 450 remaja dari SMA, sekolah menengah kejuruan (SMK) atau sederajat dari 28 provinsi, ia berharap ada calon-calon peneliti baru yang siap mengisi kekurangan tersebut baik untuk di pusat maupun di daerah.

“Nah, adik-adik ini kita ajari mulai dari urutan awal penelitian harus melakukan apa, standarnya seperti apa, dengan harapan lebih lanjut mereka suka meneliti dan mau menjadi peneliti,” ujar Bambang.

PIRN dibuka Sekda Aceh,

Saat ini, Indonesia membutuhkan 250 ribu peneliti.

Kebutuhan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Dermawan. Dalam sambutannya, Dermawan menyebutkan generasi Indonesia yang tangguh ialah yang siap menyambut masa depan yang gemilang di masa depan. “Pentingnya penelitian di kalangan remaja untuk meningkatkan SDM di masa depan,” katanya.

Menurutnya, LIPI juga menyadari pentingnya menanam budaya penelitian guna mendorong lahirnya anak bangsa yang unggul dalam hal penelitian. Mengasah ketajaman berpikir remaja. “Pembekalan dasar penelitian dan penelitian lapangan dan kemudian mempresentasikan hasilnya,” lanjutnya.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Laisani, mengatakan gelaran penelitian dan pendidikan tingkat remaja itu harus dimanfaatkan menjadi ajang pertukaran kebudayaan dan ilmu pengetahuan anak sekolah dari seluruh Indonesia. (FD/H-1)

Ndeso Dibicarakan 56.363 Kali di Media Sosial VIDEO blog (vlog) berjudul #BapakMintaProyek yang di-posting putra Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kaesang Pangarep, banyak mengutip perkataan ‘ndeso’. Kata ‘ndeso’ itu menjadi pembicaraan hangat di kalangan netizen Indonesia. Vlog yang dipublikasikan sejak 27 Mei 2017 hingga 7 Juli itu telah ditonton 2.218.774 kali.

Perusahaan media intelligence asal Australia Isentia memantau data sejak video dipublikasikan hingga 7 Juli. Menurut Country General Manager Isentia Jakarta, Luciana Budiman, sejak kata ‘ndeso’ dipopulerkan Kaesang, banyak perusahaan dan brand melakukan kampanye promosi dengan memanfaatkan idiom tersebut. “Dari hasil monitoring yang menggunakan teknologi data intelligence, dapat kami lihat bahwa terdapat pembicaraan sejumlah 56.363 selama kurun waktu tersebut,” ujarnya lagi.

Dari sisi tren, tidak ada penambahan jumlah buzz secara signifikan sejak video tersebut di-posting kecuali pada 5 Juli terjadi peningkatan dengan jumlah buzz mencapai 17.497 karena adanya pelaporan kepada polisi berkaitan istilah ‘ndeso’ yang digunakan di vlog tersebut. (RO/H-1

BMKG-Jepang Teliti Prediksi Gempa Bumi BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bekerja sama dengan Earthquake Prediction Research Center (EPRC) Jepang melakukan penelitian bersama terkait dengan prediksi gempa bumi. “EPRC menawarkan kesempatan untuk kerja sama termasuk juga peningkatan SDM-nya. Kita akan kirim orang ke sana dan mereka akan menfasilitasi dengan supercomputing,” kata Kepala BMKG Andi Eka Sakya di Jakarta, kemarin.

Kerja sama tersebut penting dilakukan untuk peningkatan kapasitas dan keakurasian data guna mendukung sistem peringatan dini gempa bumi yang diharapkan akan dapat meminimalkan dampak bencana tersebut. Andi mengatakan BMKG saat ini sebetulnya tengah mengkaji prediksi gempa bumi, yaitu dengan sistem prekursor, dan sudah memasang sensor di titik rawan gempa. (Ant/H-1)

Peresmian Kampung KB Warnai Harganas PERESMIAN kampung keluarga berencana (KB) mewarnai peringatan ke-24 Hari Keluarga Nasional (Harganas) Sulawesi Utara yang dipusatkan di Manado. “Ketiga kampung yang diresmikan adalah Lawangirung, Kecamatan Wenang, Winangun Satu, Kecamatan Malalayang dan Mawahu, Kecamatan Tuminting,” kata Wali Kota Manado Vicky Lumentut di Manado, kemarin.

Dia mengatakan, dengan peresmian tiga kampung KB tersebut, berbagai program untuk keluarga diharapkan bisa berjalan dengan baik. Karena keluarga ialah tempat dimulainya semua kegiatan yang baik, termasuk membangun mental dan spiritual manusia, program tersebut diharapkan bisa membangun manusia yang baik. Lumentut menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Utara dan jajarannya yang memercayakan Manado sebagai tuan rumah peringatan Harganas Provinsi 2017. (Ant/H-1)

PENDIDIKAN

SELASA, 11 JULI 2017

23

Sistem Zonasi Buka Peluang Pungutan Liar Banyak sekolah di lokasi tidak padat, bahkan sekolah favorit, tidak dapat memenuhi kuota mereka sehingga banyak kursi kosong. Hal itu membuka peluang terjadinya pungli.

DENY SUSANTO

deny_susanto@mediaindonesia.com

P

ENERAPAN sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dinilai banyak kelemahan bahkan membuka peluang terjadinya praktik pungutan liar (pungli).

Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan menerima banyak laporan masyarakat terkait dengan praktik pungli yang dilakukan pihak sekolah dalam PPDB tahun ini.

Hal itu dikemukakan Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel, Nurkholis Majid, kemarin di Banjarmasin.

“Banyak laporan yang kami terima terkait PPDB termasuk adanya praktik pungutan liar dari pihak sekolah.”

Sejak beberapa waktu lalu, Ombudsman Perwakilan Kalsel membuka posko pengaduan PPDB dan hasilnya banyak orangtua melaporkan pihak sekolah yang melakukan pungli di luar ketentuan.

“Yang banyak dilaporkan ialah praktik pungli saat dibukanya pendaftaran melalui jalur offline,” ujarnya.

Jumlah laporan itu mencapai puluhan dan terbanyak sekolah tingkat SMA. Bahkan ada sekolah yang menjadikan syarat wajib bagi orangtua melakukan pembayaran pungutan saat daftar ulang.

Adapun untuk PPDB online, warga melaporkan tentang penerapan sistem zonasi yang dinilai sangat merugikan siswa dan orangtua.

Banyak sekolah di lokasi tidak padat penduduk, bahkan sekolah favorit, tidak dapat memenuhi kuota atau banyak kursi kosong. Hal itu membuka peluang terjadinya praktik pungutan liar. Karena itu, Ombudsman Kalsel mengimbau pihak sekolah yang telah memungut biaya (pungli) segera mengembalikan karena bisa menjadi persoalan hukum nantinya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, PPDB sistem online yang mengacu pada sistem zonasi itu dikeluhkan masyarakat.

“Setiap orangtua pasti ingin memberikan pendidikan di sekolah yang bermutu baik, tetapi sistem zonasi ini membuat orangtua tidak punya pilihan dan terpaksa memasukkan anaknya di sekolah sesuai zonasi meski sekolah tersebut mutunya kurang baik,” ucap Ridwan, seorang orangtua siswa.

Hilang dari daftar Puluhan orangtua siswa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jabar untuk mempertanyakan nama anak mereka yang hilang dari sistem PPDB daring.

Nama anak dari Iyan Suhendar, 45, tiba-tiba hilang dari daftar terima SMAN 1 Cileunyi. Padahal Sabtu (8/7), nama anaknya masih tercantum dalam sistem. “Ketika di cek lagi pada Minggu, nama anak saya hilang. Padahal secara poin anak saya masih di atas poin terendah,” jelasnya.

Edi Setiawan, 50, orangtua Resdiani Aulia Putri yang namanya hilang dalam sistem PPDB, menjelaskan bahwa Sabtu (8/7) malam dirinya masih melihat nama anaknya ada di daftar dengan nilai yang diperoleh 313. “Jadi sudah jelas anak saya bisa masuk ke SMA 23. Namun kaget begitu Minggu malamnya, nama anak saya tidak tercantum,” jelasnya.

Hilangnya daftar siswa dalam daftar online terjadi hampir di seluruh SMAN di Jabar.

Kabid SMA Disdik Jabar, Dadang Rahman Munandar, mengatakan hilangnya nama yang sudah tercantum karena beban server yang terlalu berat sehingga menyebabkan server menjadi overload. Ia menjamin siswa yang yang sudah mendaftar dan nilainya di atas passing grade sekolah yang dituju dijamin akan masuk ke sekolah itu.

(BU/AD/AU/TB/RZ/HK/AS/HS/ RF/TS/MG/BB/CS/DG/YH/Gan/ SM/H-1)

ANTARA /ANIS EFIZUDIN

TAMAN PINTAR: Seorang pengunjung mencoba simulator gerak anatomi manusia di Kompleks

Taman Pintar, DI Yogyakarta, kemarin. Pengunjung Taman Pintar meningkat mencapai 4.000-5.000 orang per hari selama libur panjang, sedangkan pada libur akhir pekan hanya mencapai 2.0003.000 orang per hari.

Kemendikbud Larang Perpeloncoan Murid Baru KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan masa perkenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi murid baru di awal tahun ajaran 2017/2018 ini harus diisi dengan kegiatan edukatif dan penguatan karakter. Hal itu mengacu pada Permendikbud N0 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah.

“Permendikbud ini untuk menghentikan perpeloncoan pada murid baru dan sarat dengan penguatan pendidikan karakter. Juga mengatur sanksi bagi sekolah yang bandel. Nantinya, yang memberikan sanksi ialah dinas pendidikan setempat,” jelas Direktur Pembinaan SMA Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Purwadi, di Jakarta, kemarin.

Di SMAN 3 Jakarta, MPLS dilakukan dengan meng-

hadirkan sejumlah alumnus yang sukses dalam berkarier untuk memberikan motivasi bagi para murid baru.

Di antaranya, Staf Ahli Panglima TNI Bidang Hubungan Internasional Laksamana Atok Dushanto, pengurus Kadin Pusat Boyke P Soebroto, Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan Laksamana TNI-AL M Faisal, serta Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi, Septriana Tangkary.

“Kami sebagai alumni berharap adik-adik sebagai generasi muda dapat membangun karakter yang positif sebagai warga bangsa dan calon pemimpin masa depan.

Kami ingin membangkitkan kembali SMAN 3 Jakarta sebagai SMA teladan. Karena itu dalam MPLS ini kita setop perpeloncoan dan aksi bullying,“ kata Atok kepada 239 murid baru di aula SMAN 3

Jakarta, kemarin.

Sang kepala sekolah, Ratna Budiarti, menegaskan pihaknya telah menyetop perpeloncoan sejak program M P L S d i b e r l a k u k a n Ke mendikbud pada 2016.

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyatakan mereka memantau langsung jalannya MPLS di semua sekolah di wilayah Ibu Kota. Pemantauan secara langsung dilakukan untuk mengantisipasi tindakan intimidatif terhadap murid baru.

“Seluruh jajaran Disdik DKI turun ke tiap sekolah. Kita berupaya memastikan tidak ada suasana intimidatif dan kegiatan tidak terpuji lainnya. Tidak ada lagi murid baru membawa kantong kresek atau menggunakan atribut aneh-aneh. Guruguru harus mengawasi,” ujar Bowo Irianto, Wakil Kepala Disdik DKI. (Bay/Ssr/H-3)

ANTARA /M RISYAL HIDAYAT

PURIFIKASI BIOGAS: Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Departemen Teknik Fisika menjalankan alat purifikasi biogas otomatis dengan sistem air di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Alat purifikasi biogas otomatis yang akan mereduksi gas polutan pada biogas dan menghasilkan produk biogas dengan kadar methane (CH4) yang tinggi tersebut sesuai dengan karakteristik tanam biogas di Indonesia, bekerja secara otomatis mampu meningkatkan kualitas produk biogas secara signifikan.

Atlet Nasional Ditolak, Anggota DPRD Marah KETUA Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Perserosi) Sumatra Utara, Zahir, mengamuk di Kantor Dinas Pendidikan Sumatra Utara, kemarin.

Zahir marah karena atlet sepatu roda andalan Sumatra Utara yang berpredikat peringkat tiga nasional Gusti Felia, 15, ditolak masuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 15 Medan dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) online SMA tersebut.

“Saya tidak bisa terima atlet saya ditolak masuk ke SMA negeri. Padahal, dia peringkat tiga tingkat nasional dan mengharumkan nama Sumatra Utara. Sertifikat tanda prestasi

nasional sudah kami lampirkan, tapi kok ditolak,” ujar Zahir kepada Media Indonesia di Kantor Dinas Pendidikan Sumatra Utara, kemarin.

Zahir yang juga Ketua Ketua Komisi E DPRD Sumatra Utara mengaku kecewa dengan pihak SMAN 15 Medan yang tidak aspiratif terhadap siswa yang berprestasi nasional. Padahal, kata Zahir, dalam Pergub Sumut disebutkan, siswa baru selain dari jalur akademik, juga dari jalur prestasi.

Zahir semakin emosi ketika ia mengetahui alasan penolakan Gusti Felia dari jalur prestasi karena Gusti atlet olahraga yang tidak populer.

Kepala Dinas Pendidikan Sumatra Utara Arsyad Lubis, yang ditemui terpisah di ruang kerjanya, membenarkan keberatan dari pihak Pengda Perserosi Sumut itu.

“Kami sudah menghubungi pihak sekolah dan ternyata ada kekeliruan dalam input data di komputer sekolah. Anak itu sudah kita terima di sekolah yang bersangkutan sebagai calon siswa berprestasi,” ujarnya.

Di Cirebon, Jawa Barat, tidak satu pun atlet pelajar berprestasi diterima lewat jalur prestasi PPDB. Hal itu dikeluhkan Ikatan Guru Olahraga (Igora) dan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indo-

nesia (Bapopsi) Cirebon.

Ketua Igora Kota Cirebon, Dedi Kenedi, mengungkapkan hal itu, kemarin. Pihaknya sangat menyesalkan Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang memberikan nilai pada piagam atau sertifikat para atlet itu.

“Padahal, dalam Permendikbud Nomor 17/2017, tidak menyebutkan untuk menambahkan dengan nilai UN,” kata Dedi.

Jika digabungkan dengan nilai UN, nilai yang dimiliki atlet berprestasi akan kalah dengan siswa lainnya karena selama ini mereka fokus untuk berlatih terhadap olahgara yang mereka tekuni. (PS/UL/H-1)

24

NUSANTARA

SELASA, 11 JULI 2017

Rp500 Juta Antar Asisten I Makassar ke Penjara DIDUGA ikut menilap uang negara, Asisten I Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, M Sabri harus masuk penjara, kemarin. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sempat memeriksanya selama 5 jam, sebelum akhirnya membawa dia ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Gunung Sari, Makassar.

Dalam catatan kejaksaan, Sabri diduga terlibat dalam kasus penyewaan lahan milik pemerintah di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan kerugian negara Rp500 juta. Dua tersangka lain juga sudah ditangkap kejaksaan, yakni Rusdin dan Jayanti.

Sabri bertindak sebagai fasilitator sewa lahan negara, sedangkan Rusdin dan Jayanti diduga menerima uang sewa lahan tersebut.

“Saya sudah tahu akan ditahan,” ungkap Sabri saat dikawal petugas kejaksaan masuk ke mobil tahanan.

Kejaksaan tinggi menetapkan Sabri sebagai tersangka pada April lalu. Kemarin, untuk kesekian kalinya ia diperiksa di ruang Tindak Pidana Khusus Kejati Makassar.

Pada pukul 15.00 Wita, ia keluar dari ruangan dan langsung dibawa ke dalam mobil tahanan. Kepala Kejati Sulawesi Selatan menetapkan dia ditahan sejak 10-29 Juli.

Kemarin, Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, mengumumkan namanama penerima dana hibah dan bantuan sosial Januari-Juni. Ada 492 lembaga, 102 organisasi kemasyarakatan, dan 8 belanja hibah.

Korpri Kota Padang menerima hibah paling besar yakni Rp7,1 miliar. Instansi lain seperti Lanud Padang, kodim, polresta, denpom, koramil, dan kejaksaan negeri juga menerima dana yang sama.

Untuk masyarakat, hibah didominasi sumbangan ke masjid dan musala. MUI juga menerima Rp50 juta.

Organisasi lain seperti KNPI, Karang Taruna, resimen mahasiswa, dan forum wartawan juga mendapat kucuran dana.

“Pemberian dana hibah sudah melenceng dari ketentuan yang berlaku. Sejumlah instansi pemerintah seharusnya tidak mendapatkannya,” kritik Roni Saputra, pengamat hukum di Padang.

Dengan instansi itu, lanjutnya, seharusnya pemkot memberikan hibah berupa tanah, gedung, atau bangunan. “Asal bukan uang, itu dimungkinkan,” tegasnya.

Roni juga menyangsikan lembaga penerima dana akan membuat laporan pertanggungjawaban. “Laporan itu akan jadi bahan evaluasi. Dana hibah tidak bisa dianggap sebagai dana kerja sama.”

(LN/YH/N-2)

ANTARA/I CITRA SENJAYA

PENJUALAN SENJATA API ILEGAL: Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono (kedua kanan) menjelaskan kronologi pengungkapan kasus penjualan senjata api ilegal yang dapat disita dari tiga tersangka penjual, perantara, dan pembelinya dengan tersangka ES, P, dan RH, saat rilis perkara tersebut di Kantor Polda Jateng di Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Polisi membongkar bisnis penjualan puluhan senjata api ilegal serta replika jenis airsoft gun yang dijual secara daring dengan harga Rp1,5 juta hingga Rp120 juta per unit.

Waduk Baru di Depan Mata Satu lagi bendungan akan dibangun di Wonogiri. Warga berharap tidak lagi mengalami kekeringan di masa kemarau.

WIDJAJADI

widjajadi@mediaindonesia.com

P

ROYEK infrastruktur yang dibangun pemerintah terus berjalan. Salah satunya pembangunan proyek Waduk Pidekso, di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang studinya sudah dilakukan sejak 1980 dan kontraknya ditandatangani 2014.

“Dana pembebasan lahan sebesar Rp702 miliar lebih sudah cair.

Bulan ini, dana akan dibagikan kepada warga terdampak,” ungkap Kepala Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Sutiman, kemarin.

Selain Pidekso ada dua desa lain yang terdampak. Total waduk itu akan menenggelamkan lahan seluas 332 hektare.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo menambahkan proyek itu didanai APBN 2017. “Kami sudah selesai membahas soal ganti rugi itu ber-

sama kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Wonogiri dan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.”

Waduk ditargetkan tuntas dibangun pada 2018. Dia diproyeksikan dapat menampung air hingga 27 juta m3 untuk mengatasi kekeringan. Proyek yang menampung air dari anak Bengawan Solo itu akan dibangun setinggi 31 meter dan panjang 360 meter.

Di Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta Pemerintah Kabupaten Bantul menyiapkan diri untuk memanfaatkan peluang pengoperasian bandara baru di wilayah Kabupaten Kulonprogo. Bandara harus memberikan dampak positif.

“Apakah kita sebagai orang Yogyakarta sudah siap untuk menerima kedatangan wisatawan?” tanya Sri Sultan.

Adanya bandara yang baru,

K ATA P E M I M P I N

Sulit Bangun Jalan Baru di KBU SATU tahun lagi, masa kerja Abubakar sebagai Bupati Bandung Barat, Jawa Barat, berakhir. Sejumlah obsesinya belum tuntas dilaksanakan.

Karena itu, ia bertekad melakukan percepatan dalam satu tahun ke depan, salah satunya terkait

Abubakar

Bupati Kabupaten Bandung Barat MI/ DEPI GUNAWAN

dengan infrastruktur. “Kawasan Lembang masih jadi primadona pariwisata, tetapi juga membuat masalah karena kemacetan yang sulit diurai,” tuturnya kepada Depi Gunawan dari Media Indonesia.

Berikut pernyataannya: Bagaimana solusi Anda untuk mengatasi kemacetan di Lembang yang semakin parah, teru-

jelasnya, diharapkan akan melipatgandakan jumlah wisatawan yang datang. Namun, peningkatan jumlah wisatawan menuntut konsekuensi yang harus segera dipenuhi dan dipersiapkan sejak awal.

Ia yakin para wisatawan pasti menuntut pelayanan yang sangat bagus yaitu pelayanan yang terstandardisasi. Seperti lingkungan yang bersih dan nyaman, tersedianya toilet yang mudah dijangkau dan bersih, angkutan yang mudah dan nyaman, tersedianya kuliner khas Yogyakarta yang sehat dan murah dan fasilitas lain yang mereka butuhkan.

Benderang 2018 Krisis listrik yang mendera kabupaten Musi Banyuasin membuat pemerintah kabupaten terus bergerak. Pembenahan dilakukan secara bertahap.

“Tidak lama lagi, di kabupaten ini akan bangun pembangkit listrik tenaga gas yang menghasilkan listrik 10 megawatt. Tahun ini akan dikerjakan dan ditargetkan selesai sebelum Asian Games 2018,” kata Bupati Dodi Reza Alex

tama saat libur panjang?

Kami merencanakan peningkatan sejumlah jalan desa supaya bisa dipakai sebagai jalur alternatif untuk memecah kemacetan di Lembang.

Kenapa tidak membangun jalan baru?

Bagi saya dilema jika harus bangun jalan baru karena terbentur aturan yang berlaku di kawasan Bandung Utara. Bisa-bisa nanti ditentang pemerhati lingkungan.

Membangun jalan di sekitar Lembang juga tidak mudah karena kontur tanahnya didominasi kemiringan lahan.

Anda punya pengalaman di Lembang?

Noerdin.

Ia menegaskan krisis listrik menjadi prioritas untuk segera dibenahi. Pemkab Musi Banyuasin akan bekerja sama dengan PT Pembangunan Perumahan dan IMS Ecubes untuk membangun pembangkit.

Selain Pidekso ada dua desa lain yang terdampak. Total waduk itu akan menenggelamkan lahan seluas 332 hektare.

Satu lagi pembangkit akan dibangun di Kecamatan Lalan berupa pembangkit listrik terapung. “Dua proyek itu akan membuat Musi Banyuasin terang benderang pada 2018,” tegas Dodi.

Kemarin, sejumlah anggota DPRD Sumatra Utara meminta Gubernur Tengku Erry Nuradi memenuhi permintaan warga

Pernah waktu pas keluar hotel, mobil saya langsung terjebak macet.

Tidak bisa jalan soalnya waktu itu berbarengan dengan libur panjang.

Sampai 4 jam saya berada di dalam mobil.

Selain di Lembang, di mana lagi jalan raya yang sering mengalami kemacetan ?

Dari mulai Padalarang, Tagog, sampai Cimareme sering dilanda macet. Di sana kami rencanakan membangun jalan baru dari Kota Baru Parahyangan ke Ciburuy.

Kalau jalan itu sudah ada, saya kira kemacetan di Padalarang akan terurai.

Infrastruktur lain yang harus

Peluru Bersarang di Dada Candra Ikuti HUT Bhayangkara

D

ENGAN dibantu beberapa rekannya, Brigadir Pasca Candra yang mengenakan kursi roda memasuki lapangan ucapara peringatah HUT ke71 Polri di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rekannya yang lain mendampingi sembari membawa sebuah tameng.

Dengan menggunakan kursi roda, anggota Satintelkam Polres Gunung Mas, Kalteng, itu memasuki Tugu Soekarno Kota Palangkaraya untuk mengikuti upacara peringatan korps Bhayangkara, kemarin.

Dalam peringatan kali ini, Candra merupakan satu-satunya anggota Polri di Polda Kalteng yang mendapatkan penghargaan dari Kapolda Brigjen Anang Revandoko

dan Gubernur Sugianto Sabran.

Hal itu tidak terlepas dari pengorbanan Candra. Saat ini, di selaput paru-paru Candra masih bersarang pecahan proyektil peluru yang tertanam sejak 21 Mei. Saat itu, Candra bersama anggota dari Polres Gunung Mas hendak menangkap pengedar narkoba dari sebuah rumah di Kabupaten Gunung Mas. “Waktu itu kita dapatkan satu paket sabu dan kita bernegosiasi.

Namun, para tersangka malah menembaki kita dengan dua senjata api jenis softgun dan senjata rakitan,” ujarnya.

Pengedar narkoba itu, lanjut Candra, juga menyandera lima warga sipil di dalam rumah itu.

“Mereka meminta kami untuk

segera pergi. Jika tidak, mereka mengancam menembak mati lima sandera,” ujarnya.

Dan setelah negosiasi yang cukup alot, polisi berhasil membebaskan para sandera dan memojokkan para pengedar narkoba itu ke salah satu ruangan.

Aparat kepolisian, lanjut Candra, lalu kembali bernegosiasi dan meminta para tersangka untuk menyerahkan diri.

“Bukannya menyerahkan diri, para bandar itu justru melawan dengan menembaki kami secara membabi-buta. Mungkin karena sedang apes, saat itu yang kena malah saya,” kata Candra.

Padahal, saat kejadian, Candra sudah berlindung di balik tameng. Entah bagaimana, peluru

MI/SURYA SRIYATI

TERIMA PENGHARGAAN: Brigadir Pasca Candra (berkursi roda) anggota

Sat Intelkam Polres Gunung Mas menerima penghargaan dari Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Kapolda Kalteng Brigjen Anang Revandoko saat peringatan HUT ke-71 Bhayangkara di Tugu Soekarno depan Kantor DPRD Kalteng Kota Palangkaraya, Kalteng, kemarin. dari bandar narkoba itu bisa menembus tameng.

Polisi akhirnya menangkap para bandar setelah sekitar 13 jam

bertahan di rumah itu. Hanya, Candra harus dilarikan ke rumah sakit.

“Saya langsung dibawa ke

Jalan Titi Papan, Kota Medan, yang mengharapkan pembangunan jalan di wilayahnya. Pasalnya, jalan di lokasi ini sudah hampir 10 tahun dalam kondisi rusak parah.

“Dana pembangunan jalan di lokasi itu sebenarnya sudah dialokasikan pada APBD 2016 sebesar Rp14 miliar. Tapi, kami tidak tahu penyebabnya proyek itu batal dilaksanakan,” kata Hanafiah Harahap, anggota dewan.

Keprihatinan warga membuat mereka mengumpulkan uang koin dan meraup Rp725.600. Kemarin, uang itu diserahkan warga ke anggota DPRD. “Ini kritik terhadap Pemerintah Provinsi Sumatra Utara yang tidak kunjung membangun jalan di kawasan tempat tinggal kami,” ujar Saharuddin, perwakilan warga.

Masih di Sumatra Utara, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan berharap percepatan pembangunan Bandara Internasional Silangit dan perawatan jalan untuk mendukung pariwisata Danau Toba. “Tanpa bandara dan jalan yang baik, wisatawan enggan datang.” (AU/DW/PS/JH/AB/N-2)

dibangun?

Terkait dengan CSR Kereta Cepat Jakarta-Bandung, kami minta bantuan pemerintah pusat. Jangan sampai manfaat kereta cepat itu hanya dinikmati segelintir orang saja, sedangkan warga sekitar tidak merasakannya.

Menurut Anda, bagaimana sebaiknya menyalurkan CSR untuk meningkatkan taraf perekonomian warga lokal ?

Perusahaan lain bisa belajar dari PT PLN. Saat mereka membangun PLTA Cisokan Hulu di Cipongkor dan Rongga, ada bantuan infrastruktur senilai Rp255 miliar. Kami juga berharap proyek kereta cepat melakukan hal serupa. (N-2)

rumah sakit di Kecamatan Tewah yang kemudian dirujuk ke RS Bhayangkara di Palangkaraya,” ujarnya sambil tersenyum.

Candra mengaku tidak trauma dan sudah ingin kembali bertugas.

Hanya, dia harus menjalani perawatan untuk membersihkan proyektil peluru dari selaput paruparunya. “Saya harus terbang ke Surabaya, Jawa Timur, untuk berobat. Yang jelas dukungan para pimpinan sangat membantu mental saya dan saya sangat berterima kasih.”

Sang istri, Riska Juamaila, mengaku tidak percaya saat mengetahui suaminya tertembak. “Tapi, saya akan tetap mendampingi suami saya dalam suka dan duka,” ujar dia.

Polda Kalteng menjamin seluruh biaya pengobatan Candra ditanggung negara. Selain itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran juga menyerahkan bantuan Rp100 juta. (Surya Sriyanti/N-1)

TANAH AIR

SELASA, 11 JULI 2017

25

PULAU KE PULAU

Kapolda Bali Terus Perangi Preman

SERBU SEPEDA BEKAS: Sejumlah

MI/LILIEK DHARMAWAN

warga menyerbu pasar sepeda bekas menjelang tahun ajaran baru di Pasar Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, kemarin.

Harga sepeda bekas berkisar antara Rp200 ribu - Rp500 ribu dan lebih murah daripada sepeda baru di toko yang mencapai jutaan rupiah.

ROKAN HILIR, RIAU

Pembakar Hutan Didenda Rp1 Miliar

K

ASUS kebakaran hutan dan lahan menyeret PT Jatim Jaya Perkasa ke pengadilan. Kemarin, majelis hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Riau, menetapkan perusahaan itu bersalah.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit itu diwajibkan membayar denda Rp1 miliar.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Karena kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, dan baku mutu air laut,” kata ketua majelis hakim Lukman Nulhakim.

Pada sidang vonis itu, per-

usahaan diwakili salah satu direktur, yakni Halim Ghozali.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum meminta hakim menetapkan denda Rp1,5 miliar.

PT Jatim dianggap bertanggung jawab atas kebakaran 1.000 hektare lahan di Kecamatan Kubu Babussalam. Area bekas kebakaran direncanakan dipergunakan untuk perkebunan sawit.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan terdakwa hanya terbukti melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kebakaran seluas sekitar 120 hektare, bukan 1.000 hektare.

Direktur Penindakan Hukum Pidana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Muhammad Yunus mengaku puas dengan vonis itu. “Semoga ada efek jera bagi pelaku dan pelaku lain.”

Sebelumnya, dalam kasus serupa, majelis hakim menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Direktur Operasional PT Jatim. Sementara itu, dalam gugatan perdata, korporasi juga diharuskan membayar ganti rugi kerusakan lingkungan Rp300 miliar.

Yunus menambahkan Kementerian LHK saat ini menangani delapan perkara kor-

porasi yang diduga membakar lahan. Dua perusahaan di antaranya berada di Riau.

Di Surakarta, Jawa Tengah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Gatot Sutanto memperingatkan warga untuk tidak membakar sampah sembarangan. Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 3/2010 tentang Pengelolaan Sampah, warga yang melakukan hal itu bisa dikenai sanksi kurungan tiga bulan penjara dan denda maksimal Rp500 juta.

“Kami merasa perlu mengingatkan kembali larangan tersebut karena saat ini musim kemarau dan rawan terjadi

kebakaran,” kata Gatot.

Akhir pekan kemarin, lanjut Gatot, pihaknya menerima dua laporan kebakaran di lahan kosong. Penyebabnya ada warga yang membakar sampah lalu ditinggal begitu saja. Beruntung api bisa segera dipadamkan.

Sosialisasi mengenai larangan membakar sampah secara sembarangan sebetulnya telah berulang kali dilakukan.

Namun, warga masih belum sadar atau tidak mengindahkannya.

“Dari pada dibakar, lebih baik sampahnya dikubur,” jelasnya. (FR/RK/Ant/N-2)

LEMBATA, NUSA TENGGARA TIMUR

Hutan Gundul, Mata Air Kering MUSIM kemarau yang mulai datang di Lembata, Nusa Tenggara Timur, membuat puluhan mata air menge ring.

Cepatnya pengeringan ini juga terjadi akibat penggundulan hutan.

“Kami terus berupaya merehabilitasi hutan dan lahan guna melindungi mata air. Saat ini, dari 212 mata air, sudah 20-an di antaranya yang mengering, sisanya mengalami penurunan volume,” ujar Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Lembata, Linus Lawe, kemarin.

Untuk pemulihan lingkungan, pihaknya menyiapkan penanaman pohon bukan buah di lahan seluas 100 hektare di kawasan hutan. Pohon yang ditanam terdiri dari kaliandra, beringin, kesambi, kapok hutan, nangka, dan angono yang mampu menyerap air di dalam tanah.

Di sisi lain, Yayasan Bina Sejahtera gencar meluncurkan program sosialisasi untuk masyarakat dalam menghadapi bencana. “Bersama Plan Indo-

nesia, kami terus memberikan pemahaman kepada warga akan pentingnya langkah preventif mencegah bencana.

Pertengahan Juli ini, kami juga menggelar simulasi mencegah bencana,” kata Silviana Peni dari Yayasan Bina Sejahtera.

Kondisi hutan yang rusak juga menyebabkan kawanan gajah liar mengamuk di Desa Pucok, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh.

Dua rumah warga rusak diubrakabrik.

Di Denpasar, Kepala BMKG Taufik Gunawan memperingatkan gelombang setinggi hingga 3 meter berpotensi terjadi di perairan selatan Bali, tiga hari ke depan. “Kami sudah mengeluarkan peringatan dini agar warga yang beraktivitas di perairan lebih waspada.”

Ombak tinggi juga terjadi di Selat Bali dan Selat Lombok, sedangkan di utara, potensi ketinggian ombak mencapai 1 meter. (PT/RS/N-2)

KAPOLDA Bali Irjen Petrus Reinhard Golose terus melakukan perlawanan terhadap anggota ormas yang dinilai meresahkan warga. Setelah menurunkan sejumlah baliho mereka, ia juga menangkap anggota ormas yang mengutip pungli dan membekingi kejahatan.

“Saya juga akan memeriksa tindakan anggota ormas yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Jika di dalam penjara mereka tidak mau berubah, tetap membekingi peredaran narkoba, maka siap-siap dipindahkan ke LP di Nusakambangan,” paparnya di Denpasar, kemarin.

Untuk rencananya itu, Golose mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. “Sebagai daerah wisata, Bali harus bersih dari praktik premanisme dan kejahatan lainnya seperti terorisme, narkoba, dan transnational crime.” (OL/N-2)

71 Desa di Sukabumi Gelar Pilkades SEBANYAK 71 desa di 38 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak gelombang kedua tahun ini. Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, mengingatkan masyarakat agar terlibat langsung karena akan menentukan arah kebijakan pemerintahan desa ke depan.

“Pelaksanaan pilkades merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan menghasilkan kepala desa terpilih yang berkualitas dan sesuai harapan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam konsolidasi demokrasi sangat diperlukan karena masyarakat mempunyai peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan desa,” ujar Marwan, kemarin.

Ia menegaskan pilkades serentak harus dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika prinsip pesta demokrasi rakyat di wilayah desa itu bisa diterapkan, ia menjamin pelaksanaannya akan berjalan dengan demokratis. (BB/N-2)

DPRD Godok Perda Sapi Bali DPRD Bali sepakat membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sapi Bali untuk menjadi perda. Sapi Bali perlu diproteksi guna melestarikannya.

“Pelestarian sapi bali merupakan kebutuhan karena keberadaannya telah memberikan kontribusi bagi kehidupan warga Bali dan mendukung swasembada daging. Ini langkah maju karena proses pemeliharaan sapi diatur dalam perda,” kata I Wayan Tagel Arjana, anggota DPRD, kemarin.

Ia menambahkan, peran serta masyarakat harus dimaksimalkan guna mendorong dan memfasilitasi kelompok peternak sapi Bali sehingga jumlah bertambah dan kemampuan mereka meningkat.

“Sapi Bali mempunyai sejumlah keunikan dan keunggulan jika dibandingkan dengan sapi lain sehingga perda diharapkan dapat menjaga kemurniannya,” tambah I Wayan Adnyana, anggota dewan lainnya. (OL/N-2)

2 Narapidana LP Nusakambangan Kabur LEMBAGA Pemasyarakatan di Nusakambangan kembali kebobolan, Minggu (9/7) sore, dua narapidana (napi) penghuni LP Besi kabur saat mereka tengah beraktivitas di luar kamar.

“Napi yang kabur ialah Agus Triyadi, terpidana 14 tahun penjara asal Cilacap, dan Hendra yang divonis 10 tahun asal Dharmasraya, Sumatra Barat. Keduanya pelaku pencurian kendaraan bermotor. Untuk memburu mereka, sudah dibentuk empat tim, gabungan petugas LP Nusakambangan, TNI Angkatan Laut, dan Polres Cilacap,” kata Koordinator LP se-Nusakambangan, Abdul Aris, kemarin.

Pemburuan kedua napi dilakukan masih di sekitar Pulau Nusakambangan karena diduga mereka bersembunyi di hutan bakau Gladakan, pinggiran Pulau Nusakambangan, dan Sungai Kolera, di belakang LP Narkotika. Kedua napi kabur saat mendapat kesempatan untuk keluar kamar. (LD/N-2)

ANTARA /IDHAD ZAKARIA

PENCARIAN NAPI: Warga melihat selebaran pencarian dua

narapidana LP Besi Nusakambangan yang melarikan diri di Dermaga Penyeberangan Sleko, Cilacap, Jawa Tengah, kemarin.

Dua napi tersebut bernama Agus Triyadi dan Hendra, dengan masa hukuman 10 tahun dan 14 tahun penghuni lapas Kelas II-A Besi, Nusakambangan.

INFORMASI PEMASANGAN IKLAN

MENERIMA MATERI DALAM BENTUK DIGITAL

Sales Counter 021 - 581 2088 ext. 41159/41160

Adobe Illustrator 10/CS1-3

Direct 021 - 581 2113 Faximile 021 - 581 2110

Adobe Photoshop 7.0/CS1-3 Adobe Indesign CS1-3 Macromedia Freehand 10/MX

26

OLAHRAGA

SELASA, 11 JULI 2017

Kerber Kehilangan Posisi Teratas

SEKILAS GELANGGANG

PBSI Bidik Semifinal di Kejuaraan Junior Asia KABAR gembira bagi para pengungsi.

Mereka amat mungkin bisa ambil bagian pada Olimpiade Tokyo 2020 mendatang.

Saat ini, Komite Olimpiade Internasional (IOC) merencanakan akan memberlakukan kebijakan serupa seperti pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro.

IOC tahun lalu untuk pertama kali memperkenalkan kontingen pengungsi pada Olimpiade Rio 2016 sebagai upaya untuk menggugah perhatian terhadap masalah tersebut. Kehadiran mereka juga memberi kesan yang bagus di Rio de Janeiro.

Sebanyak 10 atlet dari Suriah, Kongo, Ethiopa, dan Sudan Selatan menjadi pusat perhatian ketika berbaris di urutan kedua terakhir sebelum tuan rumah Brasil pada acara pembukaan Olimpiade 2016. Kontingen pengungsi tampil pada cabang olahraga atletik, renang, dan judo.

“Kami sudah membahas soal kemungkinan besar ada kontingen pengungsi di Tokyo 2020. Kami ingin memperkuat upaya kita bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata juru bicara IOC Mark Adams.

Ia mengatakan terlalu awal untuk berbicara soal jumlah atlet pengungsi yang bisa ikut seleksi. Pada Olimpiade Rio 2016, para atlet berasal dari berbagai tempat pengungsian di seluruh dunia.

(Ant/Mln/R-2)

Di bagian putri, para petenis unggulan gagal menunjukkan dominasi.

Gelar juara mungkin direbut petenis nonunggulan.

Kontingen Pengungsi akan Ada di Olimpiade 2020

AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

KE PEREMPAT FINAL: Petenis Spanyol Garbine Muguruza melepaskan pukulan saat menghadapi petenis Jerman Angelique Kerber di babak keempat tunggal putri Wimbledon, kemarin.

Muguruza menang 4-6, 6-4, 6-4. Di perempat final, Muguruza akan menghadapi petenis Rusia Svetlana Kuznetsova.

WIDHOROSO

widhoroso@mediaindonesia.com

L

ANGKAH petenis putri nomor satu dunia Angelique Kerber di grand slam Wimbledon terhenti di babak keempat. Kerber yang merupakan unggulan utama menyerah 6-4, 4-6, 4-6 dari petenis Spanyol Garbine Muguruza, kemarin.

Kekalahan dari Muguruza membuat Kerber dipastikan kehilangan posisi nomor satu dunia. Posisi petenis Jerman itu akan digantikan petenis Republik Ceko Karolina Pliskova atau petenis Rumania Simona Halep.

Sebaliknya bagi Muguruza, kemenangan atas Kerber memperbe-

sar peluang untuk mendongrak posisi di daftar peringkat WTA. Saat ini petenis berusia 23 tahun tersebut menempati peringkat 14 dunia.

Di perempat final, Muguruza akan menghadapi unggulan tujuh asal Rusia, Svetlana Kuznetsova, yang di babak keempat menyingkirkan petenis Polandia Agnieszka Radwanska 6-2, 6-4.

Di sisi lain, Venus Williams menjadi pemain putri tertua yang mampu lolos ke perempat final Wimbledon dalam 23 tahun terakhir. Venus yang kini berusia 37 tahun lolos ke babak delapan besar setelah menyingkirkan petenis Kroasia Ana Konjuh 6-3, 6-2. Selanjutnya, Venus akan mengha-

dapi juara Prancis Terbuka Jelena Ostapenko untuk memperebutkan satu tempat di semifinal.

Sementara itu di bagian putra, hingga berita ini diturunkan, empat unggulan teratas belum memainkan pertandingan. Unggulan utama asal Inggris Andy Murray menghadapi petenis Prancis Benoit Praire, sedangkan unggulan dua Novak Djokovic ditantang petenis Prancis lainnya, Adrian Mannarino.

Petenis Swiss Roger Federer yang menjadi unggulan tiga menghadapi unggulan 13 asal Bulgaria Grigor Dimitrov. Juara Prancis Terbuka 2017 Rafael Nadal yang menjadi unggulan empat ditantang petenis Luksemburg Gilles Muller.

Usulan Djokovic Di lain hal, Djokovic mengusulkan penggunaan headsets (alat komuninasi) oleh petenis saat tampil. Menurutnya, hal itu akan membantu petenis untuk berkomunikasi dengan pelatih yang berada di pinggir lapangan.

Menurutnya, penggunaan headsets akan membuat petenis bisa melakukan pembicaraan dengan pelatih soal taktik yang akan digunalkan sepanjang pertandingan.

Hal itu, menurut petenis yang kini menempati peringkat empat dunia tersebut, akan menjadi langkah bagus bagi dunia tenis.

“Anda akan merasa nyaman jika bisa berkomunikasi dengan pelatih selama pertandingan dengan te-

tap menghormati pemain lain,” jelas Djokovic seperti dikutip the Telegraph.

Djokovic mengungkapkan hal tersebut terkait dengan polemik soal seberapa sering pelatih dibolehkan memberikan masukan kepada petenis selama pertandingan berlangsung. Polemik itu muncul setelah petenis putri Belarus Victoria Azarenka dinilai mendapat arahan secara ilegal dari pelatih saat mengalahkan petenis Inggris Heather Watson di babak ketiga.

“Penggunaan headsets akan memudahkan petenis membahas taktik dengan pelatih. Jika memiliki pelatih, mengapa tidak mencoba menggunakannya saat pertandingan,” katanya. (AFP/R-3)

Christo masih Menjadi Tumpuan

Petenis senior Christopher Rungkat masih menjadi andalan untuk memenuhi target tim tenis meraih dua medali emas.

Christopher Rungkat ANTARA

WALAU menghadapi berbagai kendala, tim tenis Indonesia tetap optimistis meraih hasil bagus di SEA Games Kuala Lumpur 2017. Petenis senior Christopher Rungkat masih menjadi andalan untuk memenuhi target dua medali emas.

Kepala Pelatih pelatnas tenis Suharyadi mengatakan, Christo, panggilan Christopher, berpeluang meraih emas di nomor tunggal putra dan ganda campuran bersama Jessy Rompies atau Aldila Sutjiadi. “Kita juga berharap ganda putri bisa menyumbangkan medali.

Tapi, memang untuk saat ini masih Christo yang menjadi andalan,” ujar Suharyadi di Jakarta, kemarin.

Tim tenis Indonesia akan diperkuat 5 petenis putra dan 5 petenis putri. Selain Christo, atlet putra yang berangkat ialah Aditya Hari Sasongko, David Agung Susanto, Sunu Wahyu, dan Justin Bakri. Di bagian putri, selain Aldila dan Jessy,

tim tenis Indonesia akan diperkuat Beatrice Gumulya, Lavinia Tananta, dan Deria Nur Haliza.

Sebelum tampil di SEA Games 2017, tim tenis Indonesia dijadwalkan tampil di beberapa turnamen sebagai bagian dari persiapan. Namun, akibat terkendala dana, rencana tersebut gagal. “Para petenis butuh tampil di berbagai turnamen untuk meningkatkan kondisi fisik, mental, dan juga strategi. Karena itu, akan sangat berpengaruh jika kita batal uji coba. Kami berencana mengirim atlet ke Women Sirkuit di Thailand 26 Juli mendatang, tapi belum tahu apakah bisa berangkat apa tidak,” ujarnya.

Dari cabang bulu tangkis, tim putra Indonesia yang merupakan juara menempati unggulan utama.

Berdasarkan undian, di babak perempat final Indonesia akan ditantang Kamboja. Jika lolos, tim putra Indonesia akan menghadapi

Thailand atau Vietnam untuk berebut tiket ke final.

Manajer tim bulu tangkis SEA Games 2017, Susi Susanti mengatakan tim putra sudah siap bertemu dengan siapa pun. “Kalau mau menang, kita harus bisa mengalahkan semuanya. Peluang kami cukup besar di beregu putra karena memang kami membidik emas di nomor ini,” ujar Susy.

Di bagian beregu putri, Indonesia yang merupakan unggulan kedua bakal bertemu dengan Laos di laga perdana. Di semifinal, para srikandi Indonesia tersebut kemungkinan akan menantang Malaysia.

“Tim putri kemungkinan bertemu Malaysia di semifinal dan Thailand di final. Jika menghadapi Thailand di final, peluang Thailand untuk menang sedikit lebih besar. Tetapi, tidak menutup kemungkinan kita bisa mengalahkan mereka,” tambah Susy. (Rul/R-2)

PENGURUS Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) menargetkan tim beregu Indonesia mencapai semifinal pada Kejuaraan Junior Asia 2017. Selain sebagai tuan rumah, persiapan mereka sudah matang bagi para pemain pratama tersebut.

“Untuk tim kami targetkan bisa mencapai semifinal. Akan tetapi, kami berharap bisa lebih karena persiapan tim sudah dilakukan dari Maret lalu. Jadi diharapkan ada prestasi yang lebih, minimal target semifinal. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan yang terbaik, bukan hanya semangat tanding yang tinggi karena kita tampil sebagai tuan rumah,” kata Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Susy Susanti di Jakarta, kemarin.

Pertandingan beregu Kejuaraan Junior Asia 2017 akan berlangsung pada 22-26 Juli di Jaya Raya Sports Hall Training Center, Jakarta. Di kejuaraan itu, Indonesia tergabung di Grup D bersama Taiwan, Hong Kong, dan Nepal. (Ant/Mln/R-2)

WBO bakal Hitung Ulang Duel Pacquiao-Horn ORGANISASI Tinju Dunia (WBO) akan menghitung ulang perolehan angka pertandingan tinju kelas welter antara Manny Pacquiao dan Jeff Horn, dua pekan lalu, di Stadion Suncorp Brisbane.

Meski begitu, mereka belum punya rencana untuk mengubah hasil pertandingan tersebut.

Dalam duel, Pacquiao dinyatakan kalah angka dari petinju Australia itu meski selama pertandingan tampil dominan.

Akibatnya keputusan para juri pun dipertanyakan. Apalagi hitungan komputer menunjukkan bahwa Pacman lebih banyak mengumpulkan angka.

Dewan Olahraga Filipina (GAB) pun mempertanyakan soal integritas para juri dan wasit yang memimpin pertandingan tersebut. Atas dasar itulah, WBO pun akan melakukan penghitungan ulang.

“Saya akan sangat berterima kasih jika GAB dapat memberikan bukti yang menunjukkan kecurangan atau pelanggaran hukum,” kata Presiden WBO Francisco Valcarcel.

“Tujuan dari tinjauan ini ialah untuk dapat memberi para penggemar kepastian siapa pemenang pertarungan tersebut walaupun kami tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan keputusan hakim.” (AFP/AP/Rul/R-3)

Froome Pertahankan Yellow Jersey CHRIS Froome masih menunjukkan dominasinya di Tour de France (Tdf ) 2017. Hingga bera k hirnya etape kesembilan kemarin, pembalap Inggris yang membela tim Sky tersebut masih berhak mengenakan kaus kuning (yellow jersey) tanpa pimpinan lomba.

Di etape sembilan berjarak 181,5 kilometer yang melintasi kawasan pegunungan dari Nantua menuju Chambery, Minggu (9/7) waktu setempat, Froome tampil luar biasa. Juara tiga kali TdF tersebut masuk finis di posisi tiga di bawah pembalap Kolombia Rigoberto Uran dan pembalap Prancis Warren Barguil.

Hingga etape sembilan, Froome masih memimpn dengan catatan waktu 28 jam 26 menit 28 detik. Ia

unggul 18 detik atas pembalap tim Astana asal Italia Fabio Aru yang membayangi di posisi dua.

Seusai etape sembilan, Froome mengkritik Aru yang dinilai tidak sportif. Kritik itu dilontarkan Froome setelah Aru tidak berhenti seperti pembalap lain setelah Froome memberi sinyal karena sepedanya mengalami kerusakan di tanjakan terakhir Mont du Chat.

“Tidak mungkin Aru tidak melihat saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembalap lain karena tidak menyerang. Mereka menunggu sampai saya mengganti sepeda dan olahraga harusnya seperti itu karena itu menyenangkan untuk dilihat,” ujar Froome.

Namun, menurut Aru, ia memang

tidak melihat Froome mengangkat tangan untuk memberikan sinyal tanda masalah. Ia berkilah tetap melaju di titik tersebut karena sesuai dengan strategi timnya.

“Lalu saya mendengar di radio Froome telah berhenti. Ketika saya mendengarnya di radio, barulah saya berhenti,” kilahnya.

Etape sembilan merupakan salah satu etape terberat dan berbahaya.

Dengan rute pegunungan yang memiliki tanjakan dan turunan yang tajam, rute Nantua menuju Chambery menjadi tantangan yang berat.

Beberapa pembalap tidak bisa meneruskan lomba akibat mengalami kecelakaan saat melintasi jalan menurun. Pesaing terberat Froome, Richie Porte dan rekan

setim Froome Geraint Thomas, tidak bisa melanjutkan lomba setelah mengalami cedera parah akibat kecelakaan yang dialami.

Porte yang membela tim BMC mengalami patah tulang tulang selangka dan tulang panggul.

Pembalap Australia itu setidaknya harus istirahat selama sedikitnya enam pekan.

Thomas, juara etape pertama, mengalami patah tulang selangka.

“Setelah terjatuh, saya sempat melanjutkan lomba walau dokter tim mengatakan tulang selangka sata patah. Namun, setelah itu saya merasa ada yang salah. Saat dokter lomba mengatakan hal yang sama, saya akhirnya memutuskan berhenti,” ungkap Thomas. (AFP/ Rul/R-2)

AFP/JEFF PACHOUD

SPRINT: Pembalap Inggris Chris Froome (kaus kuning) melakukan sprint menjelang finis etape sembilan Tour de France 2017, kemarin. Etape yang berjarak 181,5 kilometer tersebut dimenangi pembalap tim Cannondale–Drapac asal Kolombia Rigoberto Uran (kanan).

OLAHRAGA

Tim Basket Putra tidak Patok Medali di ASG SEPERTI kontras dengan tim nasional senior, timnas basket putra tidak menargetkan medali dalam keikutsertaan mereka di ASEAN School Games (ASG) Singapura 2017 yang berlangsung pada 1321 Juli. Alih-alih mematok target tinggi, tim besutan Prama Setya itu hanya menargetkan kemenangan di setiap laga yang akan mereka lalui.

“Saya memang tidak menargetkan medali. Saya hanya ingin menang di setiap pertandingan, satu demi satu,” ujar sang pelatih, Prama Setya, di Jakarta, kemarin.

Prama menyebut timnya tidak punya waktu banyak untuk berlatih bersama lantaran mereka menyiapkan diri untuk Popnas.

Menurut dia, bukan tanpa alasan mereka tidak memasang target di ASG. Selain minim persiapan, mereka akan menghadapi lawan berat.

Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebenarnya menargetkan satu emas dari cabang basket di ASG 2017 dari putra atau putri.

Namun, Prama menyebut bukan timnya yang berpo-

tensi meraih emas tersebut.

“Menurut saya tim putri yang lebih berpeluang.”

Prama menyebut timnya yang terdiri atas para pemain sekolah khusus olahraga, klub, dan beberapa pebola basket belia peserta Kejuaraan SEABA U-16 2017 tidak memiliki waktu banyak untuk berkumpul dan berlatih bersama. Salah satu penyebabnya ialah para atlet pelajar tersebut juga mempersiapkan diri untuk Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas). “Sampai hari ini, kami hanya berkumpul selama 13 hari.”

Selain itu, dia mengeluhkan beberapa hal, seperti makanan dan jauhnya lapangan latihan.

Berbeda dengan tim basket putra, tim senam bidik satu emas di ASG. Diungkapkan asisten pelatih tim senam, Murdhasih, target mereka memang lebih tinggi ketimban Kemenpora yang hanya mematok dua perak.

“Kami mau setidaknya satu di nomor perseorangan,” ujar Murdhasih.

Sektor yang berpeluang mendapatkan hasil tertinggi itu, menurut dia, datang dari putri dengan atlet andalan Muthia Nur Cahya.

Demi mencapai target itu, tim senam melakukan latihan intensif dalam beberapa bulan terakhir. Selama enam hari sebelum berangkat ke Singapura, mereka fokus mengasah mental bersaing.

“Ini penting agar lima pesenam putra dan lima pesenam putri itu percaya diri ketika bertanding. Selain itu, kami menjaga agar pemain tidak cedera.” (Ant/Rul/R-3)

SELASA, 11 JULI 2017

27

Target Tinggi, Dana Kurang Dengan keterbatasan dana pemerintah untuk Asian Games, tidak selalu program cabang-cabang olahraga bisa sejalan sesuai rencana.

NURUL FADILLAH

fadillah@mediaindonesia.com

R

ENCANA pengurangan nomor pertandingan di Asian Games 2018 membuat tim panjat tebing kecewa. Pengurangan nomor tersebut berpotensi mengurangi peluang mereka merebut medali emas pada multiajang tersebut.

Saat ini, dari 12 nomor panjat tebing, hanya 8 yang akan dipertandingkan pada pesta olahraga yang berlangsung di Jakarta-Palembang tersebut. Itu sebabnya kepala pelatih panjat tebing Caly Setiawan akan terus berjuang agar nomor panjat tebing bisa dipertandingkan setidaknya 10 nomor.

“Masih ada peluang untuk bisa tambah nomor karena itu harus terus dikawal karena kalau dibiarkan bisa-bisa jadi 8 nomor. Padahal, kalau ada 12 nomor, peluang 6 emas itu sangat mungkin,” ujar Caly, kemarin.

Sebelumnya, pengurangan cabang olahraga Asian Games beberapa bulan lalu atas titah Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Pengarah Asian Games 2018 menyebabkan pengurangan pada nomor pertandingan. Jumlah yang semula 42 cabang dengan 484 nomor pertandingan pun dipangkas menjadi 39 cabang dengan 431 nomor.

Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang dipangkas di

KREDIT

ANTARA/NOVA WAHYUDI

BERSIH-BERSIH: Sejumlah pekerja membersihkan danau untuk cabang ski air di Jakabaring Sport CIty (JSC), Palembang, Sumatra Selatan, kemarin. Pemprov Sumsel terus melakukan persiapan untuk menggelar Asian Triathlon Championship 2017 pada 19-23 Juli 2017. nomor pertandingan. Dari 12 nomor yang dipertandingkan, dua nomor yang dihilangkan adalah speed classic team putra putri, sedangkan dua nomor lain yang berpotensi dihapus adalah world record team putra putri dan speed classic perorangan.

Caly pun mengatakan, jika pada akhirnya hanya 8 nomor yang dipertandingkan, timnya tidak bisa menjamin dapat meraih emas lebih dari dua.

“Kalau seperti ini keadaannya, saya hanya bisa bilang maksimal 2 emas dan kalau menambah 3 emas itu keajaiban. Karena peluang kita di speed itu pesaingnya, Korea Selatan dan Jepang, yang tidak

hanya peringkat teratas di Asia tetapi juga di dunia. Kalau untuk bersaing memperebutkan medali lain seperti perak dan perunggu, kami akui masih berani bersaing,” tandas Caly.

Pernyataan Caly diamini manajer tim pelatnas panjat tebing Asian Games 2018 Wahyu Pristiawan Buntoro.

Menurut Wahyu, keputusan Indonesia mengurangi nomor pertandingan dengan dalih mengurangi biaya justru merugikan cabang-cabang yang berpotensi mendapatkan medali.

“Asumsi mereka (pemerintah) mengurangi nomor itu mengurangi biaya, padahal biayanya sama saja. Yang harus

dikurangi itu kuota maksimal atlet. Kita sudah mengajukan keberatan dan kita sudah jelaskan bahwa kalaupun nomornya dikurangi, itu biaya tidak akan berkurang. Kalaupun harus dikurangi, itu pasti di nomor speed yang bagi kita peluang emas,” tandas Wahyu.

Belum dipastikan Di sisi lain, Indonesia tampaknya masih belum memastikan nomor-nomor cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam multiajang empat tahunan tersebut. Presiden Inasgoc Erick Thohir mengatakan, terkait dengan pengurangan dan penambahan

nomor masih akan dibahas dalam rapat koordinasi komite selanjutnya.

“Untuk jumlah number of event, kepastiannya sudah mencapai 98% dan memang untuk nomor tidak bisa dikurangi lagi. Akan tetapi, kita lihat di koorkom ketujuh nanti, apakah ada nomor yang ditambah atau dikurangi atau tidak,” pungkas Erick.

Pada bagian lain, anggota Komisi X DPR Yayuk Basuki meminta panitia penyelenggara Asian Games 2018 atau Inasgoc transparan terkait dengan penggunaan dana yang telah dikucurkan karena dana yang lebih besar bakal cair. (R-3)

SEPAK BOLA

SELASA, 11 JULI 2017

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 28

Naga Mekes Siap Patahkan Rekor Borneo MITRA Kukar sudah menyiapkan fisik dan mental untuk menjalani derby Mahakam melawan Borneo FC dalam lanjutan Liga 1, sore nanti. Skuat ‘Naga Mekes’ tahu mereka akan sulit menumbangkan Borneo FC yang akan memainkan laga di depan para pendukung sendiri yang hadir di Stadion Segiri, Samarinda.

Borneo FC kini bertengger di peringkat 13 klasemen sementara dengan raihan hanya 17 poin dari 13 pertandingan. Mereka juga hanya menyegel dua kemenangan dalam lima partai terakhir. Namun, skuat besutan Dragan Djukanovic itu selalu meraup 3 poin dalam lima laga terakhir di kandang.

Bagi pelatih Mitra Kukar Jafri Sastra, rekor itu justru memotivasinya untuk membuat tim tampil baik sehingga menjadi tim tamu kedua yang membuat Borneo FC bertekuk lutut di hadapan pendukung sendiri setelah Arema FC. “Rekor tak terkalahkan itu yang membuat kami termotivasi. Besok (hari ini) kami akan kerja keras untuk menghasilkan 3 poin.”

DOK PSSI

BERLATIH: Tim nasional Indonesia U-16 tengah berlatih di lapangan PTT Public Company Limited, Chonburi, Thailand, untuk mempersiapkan diri menghadapi tuan rumah dalam laga kedua Grup A Piala AFF U-15, malam nanti. Di laga pertama, Minggu (9/7), skuat ‘Merah Putih’ bermain imbang 2-2 dengan Myanmar.

Lapangan bukan lagi Halangan Laga kedua Grup A melawan tuan rumah Thailand akan digelar di lapangan rumput asli di IPE Chonburi Campus Stadion 1, malam ini.

SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

B

E R M A I N di lapangan sintetis menimbulkan banyak masalah bagi tim nasional U-16 Indonesia.

Dari kondisi pegal-pegal seusai pertandingan hingga tertahan imbang Myanmar 2-2 di laga pembuka Piala AFF U-15 2017 pada Minggu (9/7). Padahal di lapangan rumput biasa skuat asuhan Fakhri Husaini sempat menaklukkan Myanmar 4-1 pada ajang Tien Phong Plastic Cup beberapa waktu lalu.

Timnas Indonesia U-16 seperti kecolongan dengan tidak mengantisipasi persiapan di lapangan sintetis dalam proses pemusatan latihan. Fakhri pun mengakui ia baru tahu penggunaan lapangan

dengan rumput buatan hanya satu hari menjelang pertandingan.

“Tentu ada perbedaan yang signifikan bermain di lapangan rumput dengan sintetis. Itu yang tidak terantisipasi karena kami baru tahu dimainkan di lapangan sintetis pada H-1. Sekarang kami harus lihat ke depan,” ungkap Fakhri saat dihubungi, kemarin.

Beruntung laga kedua Grup A melawan tuan rumah Thailand akan digelar di lapangan rumput asli di IPE Chonburi Campus Stadion 1 malam ini. Selama masa persiapan, timnas ‘Merah Putih’ memang lebih akrab dengan lapangan rumput asli.

Dari pemusatan latihan yang dilakukan di Lapangan Atang Sutresna hingga pertandingan internasional dan uji coba lokal

laga Thailand melawan Australia.

Levelnya tidak jauh berbeda dengan kami. Kami akan bermain terbuka serta memanfaatkan setiap momen transisi positif (dari bertahan ke menyerang) dengan cepat untuk meraih poin,” imbuh mantan pelatih PKT Bontang itu.

24 pemain

seluruhnya dilakukan di lapangan rumput.

Hasilnya positif, Rendi Juliansyah dkk tampil luar biasa di dua laga uji coba melawan timnas Filipina dan Singapura yang berakhir masing-masing 4-0 plus juara di Tien Phong Plastic Cup. Fakhri pun percaya diri dapat menyaingi tim tuan rumah meski skuatnya tidak diunggulkan.

“Kami sudah melihat rekaman

Di timnas U-22, pelatih timnas Indonesia Luis Milla Aspas memastikan membawa 24 pemain untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia U-23. Ajang tersebut digelar 19-23 Juli 2017 di Bangkok, Thailand. Indonesia berada di Grup H bersama tuan rumah Thailand, Malaysia, dan Mongolia. Tim ‘Garuda Muda’ akan terbang lebih awal ke Thailand, yakni pada 11 Juli.

Meskipun demikian, jumlah tersebut ternyata belum final karena masih akan ada satu pemain lagi yang dicoret mengingat kuota maksimal hanyalah 23 pemain.

“Masih ada pemain yang diragukan, mau dibawa apa tidak untuk kualifikasi. Jadi masih dilihat

kondisinya sampai tanggal 18,” ujar Milla seperti dalam rilis PSSI, kemarin.

Kiper: Kurniawan Kartika Ajie (Persiba), Moch Diky Indriyana (Bali United), Satria Tama (Persegres).

Belakang: Gavin Kwan, Hansamu Yama Pranata (Barito Putera), Bagas Adi (Arema FC), Andy Setyo Nugroho (PS TNI), Putu Gede Juni Antara (Bhayangkara FC), Osvaldo Haay (Persipura), Ryuji Utomo, Rezaldi Hehanusa (Persija), Ricky Fajrin Saputra (Bali United).

Tengah: Miftahul Hamdi (Bali United), Evan Dimas Darmono (Bhayangkara FC), Hanif Abdurrauf Sjahbandi (Arema), M Hargianto (Persija), Gian Zola Nasrulloh, Febri Hariyadi (Persib), Septian David Maulana (Mitra Kukar), Asnawi Mangkualam Bahar (PSM), Saddil Ramdani (Persela).

Depan: Marinus Mariyanto Wanewar (Persipura), Yabes Roni Malaifani (Bali United), Ahmad Nur Hardianto (Persela). (R-4)

Trigol Irfan Bachdim membuat Bali United menang 4-3 ketika bertandang ke markas PS TNI, kemarin.

Sisi positifnya, Jafri akan bisa memainkan marquee player-nya, Mohamed Sissoko. Mantan striker Juventus itu diharapkan mampu membantu tim meraih kemenangan sehingga tetap bertahan di 10 besar klasemen.

Di kubu tuan rumah, Lerby Eliandri yang kini sudah mencetak tujuh gol di Liga 1 akan kembali jadi andalan. Ia diharapkan membobol gawang tim tamu sehingga memperpanjang rekor buruk Mitra Kukar yang belum pernah menang dalam enam partai tandang di Liga 1 musim ini.

“Mitra Kukar mungkin lebih banyak kebobolan di tandang sama seperti kita. Jadi pertandingan ini akan sulit,” kata pelatih Borneo FC, Dragan Djukanovic.

Dalam pertandingan lain yang dimainkan kemarin, Irfan Bachdim menjadi pahlawan kemenangan Bali United ketika bertandang ke markas PS TNI di Stadion Pakansari, Bogor, kemarin. Pemain depan andalan timnas Indonesia itu membukukan hattrick (19’, 36’, dan 87’) sehingga tim ‘Serdadu Tridatu’ menang 4-3. Satu gol lain Bali United dicetak Sylvano Comvalius (23’). PS TNI sempat membuat skor imbang 3-3 lewat gol balasan Elio Martins (33’), Erwin Ramdani (47’), dan Facundo Talin (58’), tapi tidak bisa mempertahankannya hingga laga usai. (Ant/Ash/R-2)

Tiru Jerman, Meksiko Tuai Hasil Positif PELATIH Meksiko Juan Carlos Osorio sepertinya terinspirasi dari keberhasilan timnas Jerman memboyong gelar Piala Konfederasi 2017. Dengan percaya diri, pelatih asal Kolombia itu memilih menyertakan pemain muda dan lapis kedua untuk turun dalam turnamen Piala Emas CONCACAF 2017 kali ini.

Tidak ada nama pemain bintang seperti penyerang Bayern Leverkusen Javier Hernandez, kiper senior Guilermo Ochoa, atau winger FC Porto Hector Herrera dalam skuat tim saat ini. Keputusan itu banyak dicibir, terlebih Meksiko

berstatus juara bertahan.

Meskipun demikian, pelatih yang kini tengah menjalani masa hukuman enam kali dilarang mendampingi tim oleh FIFA itu dapat sedikit membusungkan dada akan pilihannya tersebut. Di laga pertama Grup C, skuat El Tri--julukan Meksiko--berhasil menaklukkan El Salvador 3-1 di Qualcomm Stadium, kemarin.

“Kami berharap lawan sulit untuk memberi ujian bagi sektor pertahanan dan kami mengalaminya hari ini. Hal ini mungkin akan kami rasakan saat memainkan seluruh lawan kami dan pertan-

dingan akan sulit,” ucap Osorio seusai pertandingan, kemarin.

Dengan hampir seluruhnya pemain baru, permainan timnas Meksiko memang berada di level berbeda jika dibandingkan dengan skuat utama. Buruknya komunikasi lini belakang menjadi persoalan utama. Gol balasan Nelson Bonilla yang hanya 2 menit tercipta setelah gol pembuka Hedgardo Marin menjadi bukti kekurangan Meksiko.

“Ini merupakan tim dengan pemain dan karakteristik berbeda.

Kami mencoba menemukan taktik alternatif untuk setiap permainan

REBUT BOLA:

dan berikan kesempatan untuk itu. Saya harap mereka tambah dewasa lewat pengalaman,” imbuhnya.

Beruntung bagi Meksiko, antisipasi bola lambung El Salvador juga tidak kalah buruk. Tiga gol Meksiko, termasuk gol pembuka dari Marin pada menit ke-8 dan dua gol lain yang lahir dari kaki Elías Hernández (29’) serta Orbelin Pineda (55’), dibuat melalui cara yang hampir sama. Ketiganya berhasil mengeksekusi umpan lambung dari sisi kiri pertahanan lawan dengan sempurna.

(AFP/Sat/R-4) AFP/ROBYN BECK

Pemain Meksiko Jeusus Duenas (kiri) berusaha merebut bola dari pemain El Salvador Alexander Larin (kanan) dalam laga Grup C Piala Emas CONCACAF 2017 di Qualcomm Stadium, San Diego, California, Amerika Serikat, kemarin.

KISI-KISI

Gelar Pernikahan Diam-Diam

Anggap Penting Keberadaan Messi

Sarankan Pakistan Perbaiki Infrastruktur Olahraga

BEK tim nasional Brasil, Dani Alves, menggelar pernikahan secara pribadi bersama model Joana Sanz. Pernikahan yang digelar diam-diam tersebut berlangsung di Ibiza, Spanyol.

Untuk berbagi kabar bahagia tersebut, Joana lantas mengabadikannya dalam foto-foto yang diunggah di akun Instagram. Joana terlihat anggun dengan gaun putih, sedangkan Alves DOK INSTAGRAM tampak gagah dengan mengenakan jas dan sepatu putih miliknya.

Alves dikabarkan tengah dalam proses hijrah ke Manchester City dari klub lamanya Juventus dengan menjalani tes medis pada awal pekan depan.

Kepindahan Alves akan menjadi ajang reuni mantan pemain Barcelona itu bersama dengan mantan manajernya di Barcelona, Pep Guardiola. Setelah resmi menandatangani kontrak selama dua tahun bersama City, Alves dijadwalkan ikut tur pramusim mereka di Amerika Serikat. (Mirror/Rul/R-4)

LIONEL Messi baru saja memperbarui kontrak bersama Barcelona hingga 2021 pada awal bulan ini. Keputusan Messi memperpanjang kontrak tersebut disyukuri rekan-rekan setimnya di skuat the Catalans.

Bek Barca, Jodi Arba, salah satunya.

Pemain berusia 28 tahun tersebut menganggap pembaruan kontrak Messi sangatlah penting karena el AFP/OSCAR DEL POZO Messiah ialah pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.

Keberadaan Messi pun sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kejayaan Blaugrana yang gagal merebut gelar La Liga 2016-2017 lalu dari Real Madrid.

“Kami akan bekerja keras memenangi semua gelar yang memungkinkan pada musim depan dan keberadaan Messi itu sangatlah penting. Dia pemain terbaik di dunia dan di dalam sejarah,” ujar Alba saat tengah mengunjungi pengerjaan Stadion di Qatar untuk persiapan Piala Dunia 2022. (Marca/Rul/R-4)

LEGENDA Manchester United, Ryan Giggs, menyarankan Pakistan untuk memperbaiki infrastruktur sepak bola mereka demi meningkatkan kualitas olahraga masyarakat tersebut. Saat berpartisipasi dalam laga persahabatan yang mempertemukan tujuh legenda sepak bola dunia dengan tujuh pemain muda Pakistan yang berlangsung di Lahore, akhir AFP/ARIF ALI pekan lalu, Giggs menilai ada potensi pada pemain yang menjadi ikon di negara Asia Selatan tersebut.

Tak hanya itu, ribuan penggemar yang menyaksikan pertandingan tersebut menunjukkan sepak bola menjadi olahraga favorit di Pakistan. Itulah sebabnya, Giggs berharap akan ada perbaikan fasilitas dan sarana pra sarana sepak bola di Pakistan. “Minat sepak bola di sini sangat besar. Kalian membutuhkan infrastruktur dan pelatih-pelatih terbaik di dunia untuk mengajari para pemain,” ujar Giggs. (Dailymail/Rul/R-4)