Media indonesia 11 09 2017 11092017060325

Page 1

@mediaindonesia

SENIN, 11 09 2017

Gara-Gara Menteri Susi, Thailand Minta Ikan ke Babel http://ift.tt/2eNRsdx

NO. 13230/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN

@mediaindonesia

Rp4.000/eks

Satgas Waspada Investasi sudah Hentikan 44 Investasi Bodong http://bit.ly/2xmOtEa

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

@mediaindonesia

E-mail: cs@mediaindonesia.com

Ragam Pembenahan Sambut Bandara Internasional Silangit http://bit.ly/2xdQ2TR

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Sejatinya, aturan mengenai hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit sudah sangat jelas dan tegas. Akan tetapi, mengapa kasus seperti Debora ini terus terjadi?

Polisi masih menelusuri apakah ada kaitan Asma sebagai bendahara Gerakan Tamasya Al-Maidah dengan sindikat Saracen. Selekta | Hlm 2

TUMBANG DITERJANG BADAI IRMA: Pohon-pohon bertumbangan melintang di jalan yang lengang setelah diterjang badai Irma di kawasan Pantai

Presiden Joko Widodo menyatakan KPK harus diperkuat demi mempercepat pemberantasan korupsi.

Selama belum ada standar pelayanan nasional, kasus Debora akan berulang.

Politik | Hlm 3

Presiden Diminta Turun Tangan

SENO

“PDIP jelas bukan Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI sudah dibubarkan, belum? Sudah bubar, kan? Tapi, kok, bisa-bisanya kami dianggap PKI?” Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP

Politik & Hukum | Hlm 7

AP/WILFREDO LEE

Miami, Florida, Amerika Serikat, kemarin. Sebelum badai berkecepatan maksimal 257,5 km per jam itu menerjang, Badan Badai Nasional (NCH) Amerika Serikat memerintahkan lebih dari 6,3 juta warga Florida mengungsi. Irma Mendarat ... | Halaman 14

Peradilan | Hlm 6

@mediaindonesia

Media Indonesia

RI Siap Jadi Mediator Krisis di Myanmar

Koordinator Tamasya Al-Maidah Ditangkap

Kerentanan lembaga peradilan dari praktik korupsi disebabkan model pengawasan hakim yang tidak ketat, bahkan cenderung tanpa pengawasan.

@mediaindonesia

T R AG E D I R O H I N G YA

Editorial | Hlm 2

Pansus Soroti Mekanisme Penyadapan KPK

Harian Umum Media Indonesia

YANURISA ANANTA

yanuarisa@mediaindonesia.com

P

ASANGAN Henny Silalahi dan Rudianto Simanjorang kini hanya bisa memandangi foto buah hati mereka, Tiara Debora Simanjorang. Seandainya RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, paham isi UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mungkin nyawa bayi berusia 4 bulan itu bisa terselamatkan saat dirawat di ruang pediatric intensive care unit (PICU) atau ruang ICU khusus anak, Minggu (3/9). Sebabnya, di Pasal 29 ayat 1 f UU 44/2009 disebutkan setiap RS berkewajiban melaksanakan fungsi sosial, antara lain memberikan fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu dan pelayanan gawat darurat tanpa uang muka. Aturan di BPJS Kesehatan pun menyebutkan setiap RS termasuk yang belum bekerja sama dengan BPJS bisa menagih biaya penanganan pasien yang dalam kondisi

Rumah Sakit Jangan Abaikan Kemanusiaan darurat ke BPJS. Setelah kondisi pasien normal, baru pihak RS merujuk ke RS yang bekerja sama dengan BPJS. Pendapat itu disampaikan secara terpisah oleh Humas BPJS Kesehatan Novi Hidayat dan anggota Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Daeng M Faqih di Jakarta, kemarin. “Pada kondisi gawat darurat pasien tidak boleh dimintakan DP (uang muka). Pasien harus ditolong terlebih dahulu. Aturan itu ada di UU tentang Rumah Sakit,” ujar Daeng saat dihubungi. Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta mengatakan, dalam UU Perlindungan Konsumen jelas bahwa konsumen punya hak atas pelayanan dan keselamatan. Menurutnya, konsumen kesehatan di Tanah Air memang kerap dirugikan lantaran belum adanya standar pelayanan nasional yang mengedepankan keselamatan dan bersifat wajib.

Pendidikan Mengubah Hidup SELA

Ekstrak Tebu Redakan Insomnia RISET terkini dari International Institute for Integrative Sleep Medicine, University of Tsukuba, Jepang, menemuDUTA kan ekstrak tebu dapat meredakan insomnia atau kesulitan tidur karena stres. Tim riset menguji efek octacosanol, ekstrak yang umumnya ditemukan pada tebu, pada dua kelompok tikus. Satu kelompok memiliki kandang yang berubah sehingga menimbulkan stres ringan dan mengganggu tidur. Kelompok lainnya dijaga dalam kondisi normal. Setengah dari tikus di setiap kelompok menerima 200 miligram per kilogram octacosanol secara oral, sedangkan separuh lainnya tidak. Periset juga mengukur kadar plasma darah kortikosteron, indikator stres. Hasilnya tikus yang diberi octacosanol memiliki waktu tidur lebih banyak, lebih mudah terlelap, dan tidur nyenyak. (Medicalnewstoday/Ire/X-5)

“Selama belum ada standar pelayanan nasional, kasus seperti itu akan terus terjadi. Jangan sampai ada ‘DeboraDebora’ lain,” ujarnya.

Dipanggil dinkes Terkait dengan kasus meninggalnya bayi Debora, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta pagi ini memanggil pihak manajemen RS Mitra Keluarga Kalideres. Dalam pertemuan itu, din-

kes juga mengundang BPJS Kesehatan, Kemenkes, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS). “Pertemuan untuk mengklarifikasi kejadian dari seluruh pihak. Namun, pada pertemuan itu, Henny Silalahi, ibunda Debora, belum diundang,” kata Kepala Dinkes DKI Koesmedi Priharto. Kasus kematian Deborah sempat menjadi viral di med-

sos lantaran pihak RS menolak merawat bayi tersebut di ruang PICU karena kurang uang muka. “Menurut petugas RS, biayanya Rp19.800.000, tapi suami saya membawa uang Rp5 juta dan menyerahkan ke bagian administrasi. Setelah menangani bayi saya, dokter menyarankan harus dirawat di ruang PICU,” ujar Henny. Di lain pihak, RS Mitra Keluarga pun sudah memberi klarifikasi soal pernyataan orangtua Debora yang menyatakan pasien meninggal dunia karena tidak mendapat fasilitas PICU berhubung keluarga kesulitan biaya. Penjelasan pihak RS secara terperinci tercantum di laman Mitrakeluarga.com. Pihak RS menjelaskan tim medis telah melakukan tindakan penyelamatan, antara lain penyedotan lendir dan pemasangan selang ke lambung. Bahkan, dokter melakukan pertolongan dengan resusitasi jantung paru selama 20 menit. (Ths/Dhk/ Nov/Put/X-7)

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah Indonesia siap menjadi mediator yang menjembatani negara-negara Islam untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. “OKI berharap mengajak Indonesia bekerja sama untuk bisa menyelesaikan kasus di Rohingya. Saya katakan nanti bisa kita bicarakan programnya dengan Sekjen OKI,” kata Wapres seusai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di The Palace of Independence di Astana, Kazakhstan, kemarin. Wapres mengatakan, terkait dengan krisis yang terjadi di Rakhine, sebenarnya Indonesia sudah melakukan apa yang negara lain tak bisa lakukan karena negara lain sulit masuk ke Myanmar. “Indonesia yang setiap saat bisa berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar.” Sebelumnya, dalam pembukaan KTT OKI tentang Iptek, Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev selaku ketua penyelenggara turut menyinggung krisis di Myanmar. Di sisi lain, juru bicara Kemenlu RI, Arrmanatha Nasir, mengungkapkan hingga saat ini pemerintah Myanmar belum menerima Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kasus Rohingya yang dipimpin mantan Jaksa Agung RI Marzuki Darusman. “Belum,” katanya, kemarin. Namun, saat Menlu RI Retno LP Marsudi bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, pemerintah Myanmar menunjukkan sikap positif. “Mereka juga setuju untuk implementasi rekomendasi Kofi Annan,” ungkapnya. Dalam rekomendasinya, komisi pimpinan Annan meminta pemerintah Myanmar memberikan akses yang seluas-luasnya bagi misi kemanusiaan dan media massa. Atas kejahatan dan pelanggaran HAM yang terjadi, komisi itu meminta pembentukan tim investigasi untuk menuntut pelakunya. Sementara itu, Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan (ARSA) mengumumkan gencatan senjata sebulan secara sepihak mulai kemarin untuk meringankan krisis kemanusiaan di Rakhine. (AFP/Ant/Ire/X-4)

Orangtua yang berhasil mengantarkan pendidikan anak-anak mereka yang berkualitas jauh lebih berharga daripada mewariskan harta tanpa disertai pendidikan.

SENO

Opini | Hlm 8

LAPORAN DARI 2017 SJS

Jualan Ahok sampai ke AS SELAMA hampir sebulan, sejak 7 September 2017, wartawan Media Indonesia Usman Kansong mengikuti program 2017 Senior Journalists Seminar (2017 SJS) di Amerika Serikat, Filipina, dan Maroko. Program yang dihelat East-West Center, Honolulu, AS, dan diikuti 12 jurnalis dari berbagai negara itu membahas keberagaman dan kebebasan beragama. Mulai hari ini hingga beberapa edisi ke depan Media Indonesia menurunkan laporan Usman Kansong dari arena seminar tersebut. ”SEPERTINYA belum move on, jualan Ahok sampai ke US.” Begitu komentar salah satu teman atas posting-an saya di laman Facebook saya. Saya menulis bahwa satu hal menarik dalam presentasi saya di 2017 Senior Journalists Seminar (2017 SJS) di Washington yang diselenggarakan East-West Center ialah diskusi tentang Basuki Tjahaja

Purnama. Program 2017 SJS yang berlangsung di AS, Filipina, dan Maroko itu bertemakan keberagaman dan segala tetek-bengeknya, termasuk kebebasan beragama serta perlindungan dan representasi kelompok minoritas dalam politik dan pemerintahan. Setiap peserta mesti mempresentasikan tema tersebut dalam konteks negara

masing-masing. Saya mau tidak mau harus menyinggung--atau jualan dalam bahasa teman di Facebook tadi--perkara Ahok dalam presentasi saya. Maklum, perkara Ahok di Pilkada DKI 2017 rupanya telah mengglobal. Media internasional ramai-ramai memberitakannya hingga beberapa hari seusai pilkada DKI. USA Today menulis berita dengan judul terjemahan bebasnya ‘Pemilih Muslim Memecat Gubernur Jakarta yang Kristen’. BBC menurunkan laporan di bawah judul ‘Gubernur Kristen Menyerah dari Kompetitor Muslim’. Al-Jazeera dalam laporannya, meski tidak selugas USA Today dan BBC, tak meng-

DISKUSI TENTANG KEBERAGAMAN: Suasana diskusi

2017 SJS

program 2017 Senior Journalist Seminar yang membahas keberagaman dan kebebasan beragama di East-West Center, Honolulu, AS, Sabtu (9/9).

abaikan sentimen identitas dalam riuh Pilkada DKI. Bahkan hingga belakangan ini, masih ada media internasional yang menyinggung Pilkada DKI 2017 itu. Majalah The Economist edisi 26 Agustus1September 2017, misalnya,

menyinggung kasus Ahok dalam laporan utamanya yang berjudul ‘The Puzzle of Political Islam’. Dalam bahasa teman di Facebook tadi, The Economist belum move on. Bersambung ke Halaman 3

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.