Media indonesia 11 12 2017 11122017035657

Page 1

senin, 11 12 2017 NO. 13319 / TAHUN ke-48 28 Halaman Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

inDOnesiA MeMiLiH

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com

Halaman 5

Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

(021) 5812113 & 5801480

J U J U R

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia


II

pROpERTI

senin, 11 Desember 2017

Menikmati Kehidupan ala Singaporean bersama Sky House BSD+ S UMPEKNYA kawasan perkotaan, khususnya Jakarta, menyebabkan lahan untuk pengembangan hunian kini semakin terbatas. Solusi yang bisa ditawarkan ialah dengan membangun hunian vertikal yang punya jarak dekat dengan pusat aktivitas di ibu kota. Pengembang apartemen pun acap menambahkan sejumlah layanan prima bagi kenyamanan penghuninya. Dengan berbagai fitur layanan premium tersebut,

kualitas hidup penghuni apartemen akan ikut terjaga, menjamin kenyamanan layaknya tinggal di rumah tapak. Sky House BSD+ terletak di BSD City Tangerang dengan menempati lahan seluas 8.3 hektare, yang terdiri dari 12 menara Sky House yang menawarkan kehidupan dengan perpaduan antara ‘Alam, kehidupan teknologi dan humanitas’ yang merupakan perpaduan sempurna untuk kehidupan modern di jaman ini.

New Generation of House Sky House BSD+ dibangun dengan mengadopsi konsep kehidupan di Singapura yang mengedepankan unsur alam, lanskap, arsitektur, smart living, teknologi, hiburan, dan keamanan bagi warganya. Hal itu tecermin dari penerapan teknologi tinggi berbasis internet nirkabel seperti icloud intercom system, smart security system, car plate recognition system, intelligent elevator system, public free wifi, express delivery system dan lain sebagainya. Tidak hanya itu,

Sky House BSD+ juga mengalokasikan 4.16 hektare taman dan 1.7 hektare taman gantung (Sky Garden) yang ditanami berbagai tanaman yang bisa menghasilkan oksigen segar bagi penghuninya. Sky House BSD+ juga akan dilengkapi berbagai macam fasilitas penunjang, antara lain kolam renang segala usia seluas 1600sqm, kolam renang anak seluas 500sqm, taman bermain anak, jogging track, lapangan badminton. Selain itu ada pula Club House

dengan fasilitas gym, yoga, dan sebagainya. Dari segi material yang digunakan, Sky House BSD+ dilengkapi material terbaik sehingga menciptakan kesan mewah nan elegan serta berkelas. Misalnya saja pada bagian kamar mandi yang menggunakan merek ternama seperti TOTO dan dapur dengan perabotan bermerek Modena. Dapurnya sendiri sudah dilengkapi dengan lemari set yang disesuaikan dengan ukuran ruangan. Sky House BSD+ turut

mengadopsi sistem pemurni udara di setiap unit. Dengan begitu, udara segar bisa dihirup penghuni setiap saat. Sky House dengan fasilitas lengkap, berkelas, dan didesign sesuai kebutuhan manusia memilik tipe unit: Studio (+/- 20 sq m), 2 Kamar Tidur (+/- 48 sq m), 3 Kamar Tidur (+/- 68 sq m), 3 + 1 Kamar Tidur (+/- 85 sq m) dan 3 + 1 Kamar Tidur (+/- 120 sq m). Anda yang sedang membaca tunggu apa lagi, segera miliki hunian berkelas di Sky House BSD+

Lokasi Strategis nan prospektif BERLOKASI di kawasan bisnis BSD City, proyek properti Sky House BSD+ mempunyai kelebihan dalam menjangkau sejumlah fasilitas terbaik yang ada di kawasan tersebut. Umpama, keberadaan AEON Mall yang tepat di samping lokasi Sky House BSD+ sehingga membuat penghuni mudah untuk memenuhi kebutuhan seharisehari. Akses menuju daerah sekitar termasuk perkotaan dan Bandara internasional soekarnoHatta pun tergolong mudah dengan adanya ruas tol Merak dan Ulujami yang menuju Jakarta, tol Jorr menuju bandara International Soekarno Hatta. Belum lagi pembangunan ruas Tol baru SerpongBalaraja yang akan makin memudahkan akses bepergian. Untuk transportasi umum, penghuni Sky House BSD+ juga dapat dengan mudah menjangkau tiga stasiun kereta commuter line, yaitu rawa Buntu, serpong, dan Cisauk. Sky House BsD+ berdekatan

juga dengan fasilitas berkelas lainnya, antara lain Eka Hospital, Universitas Prasetya Mulya, Sinarmas World Academy, ICE BSD, The Breeze, Qbig, Damai indah Golf. Bersamaan dengan itu, kawasan perkantoran modern yang kini tengah dikembangkan menjadi Silicon Valley Indonesia, yaitu Sinarmas Digital Hub, tepat berada di bagian timur dari Sky House BSD+. Rencananya, kawasan perkantoran itu sendiri akan ditempati oleh sejumlah perusahaan teknologi global ternama, seperti apple dan Huawei. Selain itu, berdasarkan riset dari berbagai media, BSD City merupakan kawasan yang menjadi pilihan utama dan menempati posisi teratas para pencari rumah dari berbagai daerah di kawasan Jabodetabek. Posisi BSD City yang strategis menawarkan prospek investasi yang menjanjikan. Pengamat properti dari indonesia Property

Watch, ali Tranghanda menuturkan, BSD City merupakan kawasan perumahan skala kota (township development) yang terintegrasi serta konsisten menambah fasilitas-fasilitas baru bagi kenyamanan dan kualitas hidup penghuninya. “Tidak mengherankan jika BSD City sampai saat ini menjadi top of mind masyarakat. kawasan ini juga sering mendapat berbagai penghargaan sebagai kota baru terbaik karena kelengkapan fasilitasnya,” ujar ali. Dalam 20 tahun terakhir, dari total area pengembangan seluas 6.000 hektare, 1.400 hektare di antaranya telah terbangun dengan sekitar 30.000 unit hunian dan commercial. General Manager rumah123 Ignatius Untung menambahkan, kondisi aktual BSD City dengan berbagai rencana pembangunan infrastrukturnya senantiasa menjadi pilihan pertama para pencari rumah dari

berbagai kawasan Jabodetabek. “Dalam tiga tahun terakhir, BSD City selalu di peringkat atas mengalahkan kawasan lainnya. alasan mereka adalah karena kawasan ini mudah diakses,” ujar Untung. Tak pelak, prospek kawasan ini ke depan adalah tawaran hidup dengan tingkat kualitas kenyamanan yang semakin tinggi. Untuk menjalankan aktivitas sehari- hari, warga penghuni tinggal jalan kaki (walking distance), atau memanfaatkan fasilitas moda transportasi intrakawasan. Bila ingin beraktivitas lebih jauh, warga penghuni dapat memilih bus BSD Trans City yang menghubungkan BsD City dan Jakarta dengan tarif terjangkau. “karena kemudahan inilah, pasokan rumah yang tersedia untuk dijual di pasar sekunder sangat sedikit, sedangkan permintaan demikian tinggi akibatnya harga jual terus merangkak naik,” tutur Untung.


SENIN, 11 12 2017 NO. 13319/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com

Halaman 5

Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

TIMUR TENGAH

Trump Didesak Batalkan Pengakuan atas Jerusalem

Kukuhnya fondasi hak asasi manusia akan mengantarkan negeri ini menjadi adil, makmur, dan sejahtera. FERDINAND

ferdinand@mediaindonesia.com

M

ASIH banyak yang harus diperbuat pemerintah agar masyarakat memperoleh perlindungan maksimal dalam menjalankan keyakinan beragama dan menyalurkan ekspresi kultural serta seni budaya mereka. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo dalam peringatan ke-69 Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia di Surakarta, Jateng, kemarin. “Hal ini membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat In-

Maksimalkan Perlindungan Beragama

donesia,” kata Presiden yang didampingi Menkum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Jokowi juga mengingatkan pekerjaan rumah penegakan HAM yang belum tuntas, seperti kasus penembakan misterius 1982-1985, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998, juga Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Di sisi lain, Kepala Negara tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pene-

gakan prinsip-prinsip HAM di Tanah Air. “Saya mengapresiasi gubernur, wali kota, dan bupati yang mengembangkan human rights cities. Terima kasih Komnas HAM dan aktivis HAM yang tiada henti memperjuangkan keadilan. Selamat bekerja bersama membangun fondasi HAM yang kukuh untuk Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,” ungkap Presiden. Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai upaya penegakan HAM selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami kemunduran ketimbang sebelumnya. Menurut Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras

Feri Kusuma, hal itu dilihat dari belum terealisasinya janji pemerintah sesuai Nawa Cita. “Para pegiat HAM sudah memberikan berkas terkait penyelesaian kasus, tetapi tidak ada respons. Ya, setidaknya seperti peristiwa Wasior dan Wamena yang disebut di Universal Periodical Review Dewan HAM PBB Mei lalu,” kata Feri. Kontras pun menilai kini ruang kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul semakin menyempit. Selama Januari-Oktober terjadi 223 peristiwa pelanggaran dengan korban 526 orang. “Dari 526 korban, sebanyak 151 luka-luka, 8 tewas, dan 201 ditahan,” terang Koordinator Kontras Yati Andriyani. Dari sisi pelaku, lanjut Yati,

aparat kepolisian menjadi aktor dominan dari pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan jumlah hingga 107 peristiwa sepanjang Januari-Oktober. Aparat pemerintah menjadi pelaku di 71 peristiwa dan kelompok intoleran menjadi pelaku di 21 peristiwa. Berbagai pelanggaran HAM itu tecermin dengan semakin menurunnya indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan BPS. Dalam survei BPS, per September lalu, IDI 2016 berada pada 70,09. Angka itu turun 2,83 ketimbang sebelumnya (2015), yakni 72,82. “Kami melakukan komparasi. Temuan kami itu sejalan dan selaras dengan BPS,” tandas Yati. (Pol/Dro/Ant/X-3)

Publik berharap Ketua DPR yang baru harus bersih sehingga tidak berpotensi bermasalah hukum di kemudian hari, berpengalaman, dan berintegritas.”

Penunjukan Aziz Syamsuddin Diprotes

PKB Klaim tidak Ada Konvensi

Junjung Tinggi Kebinekaan NKRI

Surat Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR dinilai melanggar AD/ART Partai Golkar.

Para ketua partai pengusung akan bermusyawarah dengan Ridwan Kamil dalam dua hari mendatang untuk mencari calon wakil gubernur.

Fanatisme kedaerahan yang dibalut politik bertambah parah jika masyarakat tidak menjaga kebinekaan.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Indonesia Memilih | Hlm 5

Politik | Hlm 7

PRESIDEN Palestina Mahmud Abbas, kemarin, menolak bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence yang dijadwalkan berlangsung akhir bulan ini menyusul perubahan kebijakan Washington yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. “Tidak akan ada pertemuan dengan wakil presiden Amerika di Palestina. Amerika Serikat telah melewati semua garis merah dengan keputusan Jerusalem,” kata penasihat hukum Abbas, Majdi al-Khaldi. Pada hari yang sama, para menteri luar negeri Arab juga meminta AS untuk membatalkan pengakuan atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan bagi masyarakat internasional untuk mengakui Palestina sebagai negara. Dalam resolusi setelah pertemuan darurat di Kairo, para menteri anggota Liga Arab menyatakan AS telah ‘menarik diri sendiri sebagai sponsor dan penengah’ proses perdamaian Palestina Israel dengan langkah kontroversial mereka.

Para menteri bertemu di markas besar liga di Kairo untuk merumuskan tanggapan terhadap keputusan AS, yang dikritik secara bulat di dunia Arab dan internasional. Di sisi lain, Paus Tawarikh Koptik Mesir II juga membatalkan pertemuan dengan Pence. Gereja itu pun ‘menolak untuk menerima’ Pence sebagai protes atas pernyataan Trump yang tidak memperhitungkan perasaan jutaan orang Arab. Pada Jumat (8/12), Ahmed al-Tayeb yang memimpin AlAzhar, lembaga muslim Sunni terkemuka di Mesir, membatalkan rencana bertemu Pence karena hal sama. Dalam kondisi itu muncul kekhawatiran adanya peningkatan kekerasan jauh lebih besar setelah pemimpin Hamas, Ismail Haniya, menyerukan intifadah Palestina yang baru. Di Jalur Gaza, Palestina, serangan Israel dilaporkan terus membabi buta dan menewaskan dua milisi Hamas. Sebelumnya, empat dilaporkan tewas dan puluhan cedera pascapernyataan Trump. (AFP/Ire/X-6)

SELA

Tidak Adil dan Sakit PENELITIAN tim dari University of East Anglia, Britania Raya, dan Universitas Stockholm, Swedia, barubaru ini mengungkapkan bahwa pekerja yang merasa diperlakukan tidak adil di tempat kerja berisiko tinggi sering terserang penyakit. Dengan menggunakan data dari lebih 19 ribu karyawan di Swedia, peneliti menganalisis hubungan anDUTA tara keadilan interpersonal dan lamanya absen. Terungkap, tingkat keadilan yang lebih rendah di tempat kerja berhubungan dengan ketidaknyamanan, ketidakamanan, dan ketidakpedulian. “Perlunya perlakuan adil terhadap karyawan untuk menjaga agar angkatan kerja tetap sehat dan meminimalkan ketidakhadiran karena sakit,” kata peneliti Constanze Leineweber dalam jurnal BMC Public Health. (Sciencedaily/Ire/X-5)

“Pertamina harus memastikan elpiji 3 kg bersubsidi tersedia. Warga mampu diimbau tidak membeli karena itu untuk warga tidak mampu.” Arcandra Tahar Wakil Menteri ESDM Sektor Riil | Hlm 16 SENO

Politisasi Hukum, bukan Politik Hukum

Hiruk pikuk atau, meminjam istilah Presiden Jokowi, kegaduhan dalam berhukum, disebabkan merebak busuknya permainan uang dan politisasi hukum.

Indonesia 2018 | Hlm 10

Natural Food for Healthy Living Lengkapi kebutuhan nutrisi harian Anda dengan H2 Biji Chia yang berkualitas, sumber serat, mengandung omega-3, dan kandungan 0 g lemak trans dan gula. Kandungan nutrisi: 0g

OMEGA-3

Lemak Trans

Sumber Serat Pangan

0g Gula

Dapatkan di:

021-4610725 .EXT: 447 0896.2724.6788 Personalselling.h2@sakafarma.com

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


2

SELEKTA

SENIN, 11 DESEMBER 2017

EDITORIAL

Ketua DPR bukan Mainan SETYA Novanto bisa disebut sebagai politikus lihai. Lihai karena pengaruhnya mampu menembus dinding Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua DPR yang merangkap Ketua Umum Partai Golkar itu tidak berhenti memproduksi kontroversi. Empat hari seusai ditahan KPK pada 17 November, yakni pada 21 November, tersangka korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) itu mengeluarkan surat penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar. Pleno partai pun mengabulkan permintaan itu. Pada 21 November itu Novanto juga mengirim surat kepada pimpinan DPR. Isinya meminta Mahkamah Kehormatan DPR tidak menggelar sidang etik untuk mencopot dirinya. Permintaan itu pun dikabulkan. Mestinya, dua hari lagi Novanto otomatis diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Pada 13 Desember itulah ia resmi menyandang status terdakwa bersamaan digelarnya sidang perdana kasus korupsi KTP-E. Pemberhentian sementara Novanto itu sesuai dengan Pasal 87 ayat (5) Un dang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang menyebutkan pimpinan DPR diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Di sinilah letak Novanto sebagai politikus lihai. Sebelum diberhentikan sementara, ia pun buru-buru melayangkan surat pengunduran dirinya dari posisi Ketua DPR. Dalam surat yang beredar pekan lalu, Novanto menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR. Pengunduran diri Novanto sebagai Ketua DPR bukan atas kesadarannya telah melakukan pelanggaran etika. Pengunduran diri disertai penunjukan

penggantinya memperlihatkan Novanto tetap lihai. Sesuai ketentuan UU MD3, kursi Ketua DPR itu milik Partai Golkar. Namun, UU MD3 hanya menyebut dalam hal seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya, penggantinya dari parpol yang sama. UU MD3 ataupun Tata Tertib DPR sama sekali tidak mengatur bagaimana mekanisme pergantian itu mesti dilakukan DUTA dalam tubuh parpol. Rujukan soal pengganti Novanto ada dalam Pasal 27 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Golkar yang menyatakan dewan pimpinan pusat mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan alat kelengkapan di MPR dan DPR. Ini membuat Golkar terbelah. Ada yang menyebut Novanto masih resmi menyandang jabatan Ketua Umum Golkar sehingga ia bisa menunjuk langsung pengganti. Ada pula yang berpendapat penentuan pengganti itu bukan hak prerogatif Novanto. Alasannya, yang dimaksudkan dengan dewan pimpinan pusat dalam ART itu bukan hanya ketua umum, melainkan bersifat kolektif dalam bentuk rapat pleno. Publik pasti menghormati otonomi Golkar untuk menentukan pengganti Novanto sebagai Ketua DPR. Namun, publik berharap Ketua DPR yang baru bersih, sehingga tidak berpotensi bermasalah hukum di kemudian hari, ber pengalaman, dan berintegritas. Ketua DPR yang baru diharapkan bisa memulihkan citra DPR di mata rakyat yang terus merosot. Jauh lebih penting lagi, yang perlu dipertimbangkan ialah sebaiknya Ketua DPR ditetapkan setelah Golkar memilih ketua umum baru sehingga tidak ada perubahan kebijakan. Jangan sampai Ketua DPR baru justru diganti di tengah jalan setelah terpilih Ketua Umum Golkar yang baru. Jika itu yang terjadi, Ketua DPR bisa-bisa jadi bahan mainan parpol.

Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials

REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA:

ANTARA/DESTYAN SUJARWOKO

Personel TNI dari satuan Zeni Korem 081/DSJ Madiun merehabilitasi rumah korban terdampak banjir bandang di Pacitan, Jawa Timur, kemarin. Sebanyak 420 unit dari total 6.603 rumah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor daerah itu mulai dibangun bertahap dengan target tuntas Januari 2018.

Penunjukan Aziz Diprotes Surat Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR dinilai melanggar AD/ART Partai Golkar. RUDY POLYCARPUS

rudy@mediaindonesia.com

W

AKIL Sekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pengangkatan dan penetapan pimpinan DPR diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan, “Dewan pimpinan pusat mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” Sementara itu, Anggaran Dasar (AD) Pasal 19 ayat 1 menyebutkan, “Dewan pimpinan pusat ialah badan pelaksana tertinggi partai

yang bersifat kolektif.” ‘’Kolektivitas pengurus DPP Partai Golkar tersebut tecermin dari proses pengambilan keputusan strategis melalui Rapat Pleno DPP Partai Golkar,’’ ujar Ace dalam keterangan tertulisnya, kemarin. Menurut dia, boleh-boleh saja Novanto mengusulkan Aziz, sama halnya dengan kader-kader Partai Golkar lainnya, tapi usulan tersebut harus dibawa dan dibahas ke dalam Rapat DPP Partai Golkar, yaitu rapat pleno. ‘’Selain itu, kita harusnya tetap merujuk pada ketentuan rapat pleno pada tanggal 20 November 2017 pada poin 5 yang menyatakan bahwa pengangkatan Ketua DPR dibicarakan setelah (sidang) praperadilan dan (dibahas) dalam forum rapat pleno,’’ katanya.

Korbid Perekonomian DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Partai Golkar baru akan mengadakan rapat pleno hari ini. Namun, katanya, tidak ada agenda soal pengunduran diri Novanto dan penunjukan penggantinya sebagai Ketua DPR. Airlangga menilai keputusan strategis seperti penunjukan Ketua DPR harusnya dibuat transparan. Misalnya, dengan membahas opsi tersebut bersama pengurus lain dan membuka itu ke publik. Ia juga mengingatkan jangan sampai dalam pemilihan Ketua DPR terjadi proses yang tidak sesuai karena akan berdampak pada wibawa lembaga tersebut. Menteri Perindustrian itu menye rahkan proses pemilihan Aziz Syamsuddin kepada DPR. Ia berharap DPR tidak langsung me nerima manuver Novanto yang memilih Aziz itu. “Kita lihat apakah besok DPR mengagendakan agenda tersebut. Saya masih percaya DPR bisa melihat secara

jernih,” tandasnya. Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia me ngatakan surat penunjukan pengganti Novanto harusnya diteken Idrus Marham yang saat ini telah menjadi pelaksana tugas (plt) Ketua Umum Partai Golkar. “Karena itu ilegal, patut ditolak dan tidak diteruskan ke DPR.” Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengatakan surat penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR sudah diteken Setya Novanto beberapa hari lalu. “Sekarang pun sudah diproses, mungkin sebentar lagi dilantik,” katanya di Kabupaten Penajam Passer Utara, Kaltim, kemarin. Aziz ketika dihubungi tadi malam mengatakan surat penunjukannya legal karena dilakukan secara bersama-sama oleh Novanto dan Sekjen Indrus Marham sehingga memenuhi unsur kolektivitas. (Ric/Ant/X-10) Golkar Serahkan... | Hlm 8

Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara 2017 Akhir triwulan III 2017, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatatkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) SDA Minerba. Penerimaan tersebut antara lain berasal dari royalti mineral dan batubara, serta penjualan hasil tambang. Selain itu, penataan IUP dengan

status clear & clean (CnC) dan nonCNC telah selesai. Amendemen KK dan PKP2B mencapai 70% dari total KK dan PKP2B. Hal itu disampaikan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot dalam acara coffee morning di Kantor Ditjen Minerba, Jakarta, Selasa (5/12). Dalam pemaparannya, realisasi PNBP pada akhir triwulan III telah

mencapai Rp36,32 triliun. Target awal PNBP SDA minerba untuk tahun anggaran ini ialah Rp32,4 triliun. Pada kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan sejumlah perkembangan lain yang berkaitan dengan sub sektor minerba. Umpama, perihal pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) yang tahun ini diproyeksikan sebanyak 4 unit.

“Kami juga telah mengembangkan pelayanan, mulai dari sistem perizinan online, PNBP online dan Pengawasan online, sehingga ke depan pengawasan akan kami lakukan secara cepat dan mudah,” imbuhnya. Ia menegaskan, semua pengajuan perizinan di Ditjen Minerba tidak dikenakan biaya apa pun. “Tentang perkembangan renegosiasi, terdapat 18 perusahaan PKP2B

49,43

1,724 1,739

29,87 Target Kinerja 2017

Realisasi Nov 2017

STATUS RENEGOSIASI KK & PKP2B

49 Tidak ikut amandemen

PKP2B

yang belum amendemen. Bulan ini harus sudah selesai. Perusahaan KK yang belum amendemen sebanyak 10,” tutur Dirjen Minerba. Dasar hukum amendemen KK dan PKP2B yaitu UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 169 UU tersebut menyatakan KK dan PKP2B dihormati sampai jangka waktu berakhirnya kontrak atau perjanjian.

1,770

Ketentuan dalam KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU tersebut diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara. Pengecualian tersebut merupakan upaya peningkatan penerimaan negara. Terkait penataan, hasil rapat KPK, Ditjen Minerba, dan Ditjen AHU Kemenkum dan HAM telah berkomitmen melakukan kerja sama dalam bentuk

penundaan pelayanan perizinan khususnya perubahan anggaran dasar perusahaan pemegang IUP yang tidak membayar piutang PNBP SDA Minerba dan sudah jatuh tempo ke dalam sisminbakum. Hal ini merupakan tindak lanjut dari tata kelola perizinan pertambangan menuju good corporate governance dan good mining practices oleh perusahaan tambang di Indonesia. (S4-25)


KALEIDOSKOP BKKBN

INDONESIA 2018

senin, 11 desember 2017 u Halaman 3

KKBPK Jamin Peningkatan Kualitas Hidup S

ELURUH lembaga negara di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengemban tugas untuk menyukseskan sembilan agenda prioritas pembangunan yang tertuang dalam Nawa Cita. Tak terkecuali Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) itu setidaknya terkait erat dengan agenda prioritas ke-5 dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Meski demikian, program kerja BKKBN yang kemudian dituangkan dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) juga diarahkan untuk mendukung agenda prioritas ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Agenda pembangunan keluarga juga berkaitan erat dengan agenda prioritas ke-8 dalan Nawa Cita yang berbunyi melakukan revolusi karakter bangsa. Berdasarkan kaitan dengan dengan sejumlah agenda prioritas dalam Nawa Cita tersebut, strategi perencanaan program KKBPK pun dikembangkan dengan pendekatan holistis, integratif, tematik, dan spasial. Salah satu upaya penguatan program KKBPK ialah dengan melakukan alih status petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/penyuluh Keluarga Berencana (PKB) menjadi

foto foto dok BkkBN

penyuluh KKBPK yang berstatus sebagai pegawai BKKBN, bukan lagi pegawai pemerintah daerah. Sebanyak 15.140 penyuluh yang beralih dari PLKB/PKB ke penyuluh KKBPK diharapkan mampu menggelorakan program KKBPK yang sempat redup. Para penyuluh KKBPK beserta jajaran BKKBN lainnya juga diharapkan lebih aktif dan bekerja keras untuk menuntaskan visi dan misi pemerintah melalui BKKBN di lapangan. Cara mendekati sasaran program KKBPK itu ialah dengan metode ketuk pintu dan meningkatkan kerja

sama lintas sektor. Hal itu setidaknya bisa dilakukan dengan kerja sama lintas sektor, termasuk merangkul pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya sehingga targettarget pembangunan program KKBPK bisa tercapai seluruhnya.

Kampung KB

Luas dan kompleksnya permasalahan kependudukan dan KB bukan semata menjadi tanggung jawab BKKBN semata. Namun, sebagai leading sector, BKKBN terus berupaya menyinergikan dan menggaungkan pentingnya

program KKBPK pada masyarakat. Caranya melalui advokasi, penggerakan, serta peningkatan dinamika kelompok. Kelompok yang dimaksud dalam penguatan itu berasal dari lingkungan dusun, desa, kelurahan, rukun tetangga (RT), dan rukung warga (RW) melalui kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, pelaku seni dan budaya, serta pemuka agama atau tokoh masyarakat. Untuk mendukung upaya tersebut, sejak 2016, BKKBN telah melaksanakan program

Kampung KB. Program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di Cirebon, Jawa Barat, Januari 2016 itu merupakan model miniatur pelaksanaan total KKBPK secara utuh yang melibatkan dan bersinergi kementerian/ lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Hampir dua tahun berjalan, program Kampung KB kini telah terbentuk di seluruh kabupatan/kota di seluruh Indonesia atau 514 kabupaten/ kota. Target Kampung KB hingga akhir tahun ini ialah berdirinya Kampung KB di

setiap kecamatan, setidaknya satu Kampung KB di setiap satu kecamatan di Indonesia. Hingga Triwulan III 2017, tercatat sudah terbentuk 5.505 Kampung KB. Di tingkat kecamatan, sekitar 4.754 kecamatan sudah memiliki Kampung KB. Ini berarti tinggal 34% lagi dari jumlah kecamatan di Indonesia yang secara keseluruhan mencapai 7.160 kecamatan yang belum memiliki Kampung KB. Kampung KB didesain menjadi model pembangunan terpadu berwawasan kependudukan di level mikro. Karena itu, lokus kampung KB berada di tingkat RW atau

lazim disebut kampung. Kampung KB adalah implementasi operasional pengendalian kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat melalui pemberdayaan serta memberikan kemudahan/ akses terhadap masyarakat untuk memperoleh pelayanan, khususnya KKBPK. Dalam Kampung KB akan terdapat keterpaduan program kependudukan, KB, pembangunan keluarga dengan sektor terkait secara sistemis dan sistematis. (Sumber data : UB Dalap BKKBN) (S1-25)

Bangun Karakter Bangsa lewat Pembangunan Keluarga Sebagai salah satu lembaga negara yang mengemban tugas prioritas yang tertuang dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menuangkan sejumlah agendanya dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Melalui program itu diharapkan akan tercipta revolusi karakter bangsa sesuai dengan agenda prioritas ke-8 dalam Nawa Cita. Dalam pelaksanaannya, BKKBN berupaya melaksanakan penanaman nilai-nilai revolusi mental berbasis keluarga. Dengan pendekatan keluarga, sebagai unit terkecil

dalam masyarakat sekaligus wahana pertama dan utama, nilai-nilai etos kerja, integritas, dan gotong royong diharapkan akan dapat lebih terinternalisasi bagi anggota keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Wahana membangun karakter bangsa, khususnya kepada anak, ialah dengan kegiatan seperti optimalisasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan sampai 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Selain itu, pembentukan karakter sejak dini melalui Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) diharapkan menjadi wadah untuk meyakinkan keluarga bahwa 1.000 HPK menjadi ‘orangtua hebat’. Kegiatan tersebut juga

merupakan upaya strategis relevan untuk meningkatkan pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang anak sejak usia dini. Program 1.000 HPK merupakan program yang dimulai sejak periode wanita hamil (270 hari) sampai dengan anak berusia 2 tahun (730 hari). Periode itu merupakan periode terpenting bagi anak karena sangat menentukan kesehatan dan kesejahteraan anak di masa depannya. Kepada generasi muda, BKKBN juga menggencarkan program Generasi Berencana melalui pendirian Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) di sekolah, kampus dan masyarakat.

Program itu untuk mendorong remaja Indonesia merencanakan masa depan mereka. Yaitu, merencanakan waktu lulus kuliah, bekerja, waktu menikah, dan periode memiliki anak. Usia menikah yang ideal minimal di usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Karena itu, para remaja disarankan untuk menjauhi tiga hal yakni ‘katakan tidak pada pernikahan dini/usia anak, katakan tidak pada seks bebas, dan katakan tidak pada narkoba’. Program pembangunan keluarga yang berhubungan dengan revolusi mental selain Orangtua Hebat, Generasi Berencana (GenRe), ada juga Bina Keluarga Lansia (BKL). BKL merupakan

kelompok kegiatan (poktan) keluarga yang mempunyai orang lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan keluarga yang memiliki orang lansia dan untuk pengetahuan para orang lansia itu

sendiri. Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan berkualitas pada para orang lansia. (Gnr/S1-25)

yang tidak diinginkan, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mencegah penularan penyakit berbahaya, lebih menjamin tumbuh kembang bayi dan anak, dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, pendidikan anak lebih terjamin, dan dapat menentukan kualitas sebuah keluarga. Pencapaian peserta KB aktif (PA) nasional sampai dengan Oktober 2017 mencapai 35.585.999 peserta dari sekitar 47.785.810 pasangan usia subur (PUS). Hingga akhir tahun ini ditargetkan, peserta KB bisa mencapai 37.556.901 orang di seluruh Indonesia. Upaya meningkatkan peserta KB juga dilakukan melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga

sejahtera (UPPKS) yang merupakan wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar anggotanya adalah peserta KB dari keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera yang aktif berusaha secara kelompok. Melalui usaha produktif, UPPKS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, interaksi antaranggota kelompok UPPKS diharapkan dapat pula meningkatkan kesertaan berKB anggota kelompok UPPKS dan masyarakat sekitarnya. Dengan peningkatan kesejahteraan, kesertaan dan kesinambungan berKB diharapkan dapat ditingkatkan. Jadi, sasaran utama, keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera, dapat berwirausaha

sekaligus ber-KB secara mandiri. Kepersertaan KB juga didorong melalui Pokja Papua BKKBN yang aktif melakukan sosialisasi program KKBPK di Provinsi Papua Barat dan Papua. Terutama dalam upaya peningkatan kesetaraan perempuan di tanah Papua dan pemberdayaan ekonomi keluarga, salah satunya dengan pendekatan KB. Melalui KB perempuan atau ibu memiliki peluang untuk mengembangkan dirinya dan memiliki kesempatan dalam pendidikan dan kehidupan sosialnya dan tentunya keluarga memiliki kesempatan untuk merencanakan masa depannya. (Sumber data : UB Dalap BKKBN) (Gnr/S1-25)

Peserta KB Terus Ditingkatkan MENURUNNYA laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan angka kelahiran total (total fertility rate/ TFR) menjadi bagian dari sasaran/program strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Upaya tersebut bisa dicapai dengan meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), menurunkan angka kelahiran di kelompok umur remaja usia 15-19 tahun, serta menurunkan tingkat kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan perempuan usia subur (15-49 tahun). Dalam program prioritas,

BKKBN terus berupaya memenuhi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan mengintegrasikan pelayanan KB dalam sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BKKBN pun terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ber-KB dengan mengimbau keluarga muda yang sudah menikah untuk merencanakan periode memiliki anak, memperhatikan jarak antarkelahiran dan waktu yang tepat berhenti memiliki anak. Dalam satu keluarga tidak dianjurkan memiliki dua balita, karena itu pasangan muda yang melahirkan disarankan segera menggunakan kontrasepsi (kontrasepsi jangka panjang).

KB juga merupakan upaya untuk menghindari empat risiko, yakni terlalu muda, terlalu rapat, terlalu banyak, dan terlalu tua saat melahirkan. Saat ini program KB yang dicanangkan juga memberikan manfaat yang

besar seperti menurunkan risiko terjangkitnya kanker rahim dan kanker servik, menurunkan angka kematian maternal serta peningkatan IPM (indeks pembangunan manusia). Manfaat berikutnya menghindari kehamilan


kalimantan utara

INDONESIA 2018

senin, 11 desember 2017 u Halaman 4

G

Gubernur kaltara menerima DiPa 2018 sebesar Rp1,23 triliun (menurun sedikit jika dibandingkan dengan pada 2017). Kemudian, Nunukan memperoleh Rp1,02 triliun, sama dengan tahun ini. Bulungan Rp901 miliar, atau naik jika dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp836,91 miliar, Tarakan Rp717,450 miliar yang berarti naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp577,09 miliar. Daerah paling muda di Kaltara, yaitu Kabupaten Tana Tidung, memperoleh sebesar Rp578,31 miliar, atau naik sedikit jika dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp573,55 miliar. Dana transfer empat kabupaten di Kaltara sudah termasuk dana desa yang tahun ini mendapatkan alokasi Rp387,688 miliar untuk semua desa di empat kabupaten. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan dana desa pada 2017, sebesar Rp369,938 miliar. Dalam pengarahannya, ungkap Gubernur, Presiden Jokowi menekankan beberapa hal. Antara lain, ia meminta seluruh jajarannya, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyederhanakan pelaksanaan APBN. Mereka harus berorientasi

UBERNUR Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 untuk Kaltara yang diserahkan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12). Pada tahun anggaran 2018, dana transfer ke daerah dan dana desa ke Kaltara ialah Rp6,338 triliun atau meningkat sekitar Rp200 miliar jika dibandingkan dengan nilai DIPA 2017, Rp6,17 triliun. Meski angkanya naik, dikatakan Irianto, khusus dana untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara justru turun. Dalam DIPA sebelumnya (2017), Pemprov Kaltara mendapatkan alokasi dana transfer sebesar Rp1,9 triliun, sedangkan pada 2018 turun menjadi Rp1,882 triliun. Gubernur mengungkapkan, selain untuk pemprov, DIPA yang diterima tersebut termasuk dana transfer kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltara. Itu termasuk juga dana desa, yang pada 2018 mengalami kenaikan. Dirincikan, Pemerintah Kabupaten Malinau memperoleh dana transfer tertinggi, yaitu

dok PemProv kaltara

kepada hasil, bukan justru mengutamakan prosedur dan administrasi. Yang kedua, lanjutnya, Presiden meminta daerah memperkuat sinkronisasi dan integrasi APBN, APBD, dan dana desa. “Ketiga Bapak Presiden meminta lakukan perencanaan dan penganggaran secara fokus. Artinya prioritaskan pada belanja publik yang hasilnya langsung dan nyata dirasakan masyarakat,� kata

Gubernur mengutip arahan Presiden Jokowi. Arahan lainnya, Perda APBD diharapkan ditetapkan tepat waktu. Dengan demikian, sejak awal tahun masyarakat sudah dapat memperoleh manfaat belanja APBD.

Genjot pembangunan

Provinsi Kaltara telah bergerak cepat membangun berbagai aspek, terutama konektivitas antardaerah.

Sedikit demi sedikit, hasilnya mulai terlihat. Berbagai sarana mulai terbangun, seperti jalan, jembatan, bandara, dan infrastruktur lainnya. Semenjak kepemimpinan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, jalan-jalan yang sebelumnya masih kurang memadai kini sudah dinikmati masyarakat. Misalnya, Jalan TransKalimantan. Meski belum 100%, jalan dari Tanjung

Capaian Kinerja Kalimantan Utara (Kaltara) 2016

Pendapatan

Belanja

2017

Pendapatan

Belanja

APBD Kaltara Rp1,978 triliun Rp2,728 triliun

2017

Rp2,335 triliun Rp2,982 triliun Belanja tidak langsung:

Rp419,87 miliar

Lain-lain pendapatan daerah yang sah:

Memiliki grand design Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kalimantan Utara Peningkatan kapabilitas APIP di 2019 berada pada level 3 dari skor 1-5 sesuai dengan kriteria penilaian internasional

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum:

Kota Tarakan: 60 unit Tana Tidung: 60 unit Kabupaten Bulungan: 200 unit

Pembangunan rumah sakit tipe B seluas 48.197 m2 Gedung instalasi farmasi seluas 2.500 m2 Gedung kantor perwakilan Provinsi Kaltara di Jakarta seluas 2.079 ha Pengadaan tanah untuk pelabuhan pesawat seluas 60 ha Pembangunan permakaman umum terpadu Tanjung Selor seluas 49 ha Pembangunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan gardu induk (GI) Tanjung Selor-Tidung Pale-Malinau

Kantor Gubernur Kaltara Kantor Dinas PUPR-Perkim Kaltara Kantor Bappeda dan Litbang Kaltara

Total: 320 unit Dari APBN 2017

Pembangunan di Wilayah Perbatasan

Kabupaten Bulungan: 405 unit Kabupaten Malinau: 224 unit Kota Tarakan: 187 unit Kabupaten Nunukan: 684 unit

Mes guru SMK Negeri 1 Krayan, seluas 71 m2 Potensi area food estate: Bulungan: 50.000 ha Nunukan: 17.400 ha

Total: 1500 unit

Pembangunan jaringan irigasi Krayan dan Krayan Selatan

Jasa Konstruksi Bantuan mobile training unit (MTU) dari dana APBN: 2 unit (2016-2017)

Juara 1 lomba Pekerja Konstruksi Nasional 2016 di Jakarta

Terbentuknya LPJK Kaltara

Kegiatan Fisik

2015

2016

2017

Satuan kerja pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan:

Satuan kerja penataan bangunan lingkungan:

Satuan kerja pengembangan sistem penyediaan air minum:

3 kegiatan reguler, dan 13 kegiatan

1 kegiatan

5 kegiatan

Satuan kerja pengembangan sistem penyediaan air minum:

Satuan kerja penataan bangunan lingkungan:

16 kegiatan air minum, dan 8 kegiatan sanitasi

Tanjung Selor Menjadi salah satu dari 10 kota baru di luar Pulau Jawa yang dicanangkan Kementerian PP/Bappenas menjadi anutan Pembiayaan fisik gedung dan infrastruktur akan dialokasikan APBN Pendidikan Program beasiswa Kaltara Cerdas Pemberian insentif guru dengan nominal Rp500 ribu per bulan Pengadaan bus sekolah, perangkat komputer, dll Pendidikan ke luar negeri, ibadah umrah bagi muslim, dan ke tempat religi lainnya bagi nonmuslim Terbentuknya LPMP Menerima 40 guru gugus depan untuk ditempatkan di perbatasan Kesehatan Peresmian RS Pratama di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan Pembangunan RS Pratama di Long Apung, Kabupaten Malinau Pembangunan RS Pratama di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Pengembangan RSUD tipe B di Tarakan Pendistribusian dokter terbang ke wilayah perbatasan Alokasi APBN untuk bantuan operasional Pengembangan Bandara Perpanjangan landasan pacu Bandara Tanjung Harapan (TJS) menjadi 1.600 meter Pengembangan Bandara Internasional Juwata, Tarakan

Pengembangan Pelabuhan Pembangunan Pelabuhan Sebatik (tahap penyusunan masterplan dan DED) Pembangunan pelabuhan pesawat (tahap pengadaan tanah) Pembangunan jembatan timbang (tahap studi kelayakan) Pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) Simpang THM Tarakan Pembangunan BTS

APBN Bidang Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltara 2015-2017

infrastruktur perdesaan. Satuan kerja pengembangan air minum dan sanitasi:

Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)

Kota Baru Mandiri (KBM)

Pembangunan 3 Gedung Kantor Pemerintah Provinsi Kaltara

Dari APBD 2017

488 orang

Pembangunan embung serbaguna Pulau Bunyu tahap I Kabupaten Bulungan Pembangunan embung serbaguna Tanjung Agung (lanjutan) Kecamatan Tanjung Palas Timur Pembangunan jaringan reklamasi rawa DR Sepunggun Rehabilitasi jaringan tata air Tambak Kuning Pembangunan sea wall Pantai Amal Baru (lanjutan) Kota Tarakan Pembangunan intake dan jaringan transmisi Indulung Kota Tarakan Pembangunan pos hidrologi Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan Pembangunan break water Pantai Tanjung Aru (lanjutan) Kepulauan Sebatik

Rp1,855 triliun Rp647,18 miliar

Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI pada 2014, 2015, dan 2016

Total tenaga kerja besertifikat (hingga Agustus 2017):

APBN 2017

Belanja langsung:

Pembiayaan daerah:

Rp114,59 miliar

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Beberapa Paket Pekerjaan per Kabupaten Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III

Masuk proyek strategis nasional dan ditetapkan sebagai kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus. Masuk Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-20135. Masuk Perda No 1 Tahun 2017 tentang RTRW Kaltara 2016-2036.

Rp1,127 triliun

Bagi hasil pajak/bukan pajak: Rp329,3 miliar Dana alokasi umum: Rp1,17 miliar Dana alokasi khusus: Rp308,02 miliar

Rp1,8 triliun

Perhatian untuk membangun perbatasan juga menjadi prioritas. Pemenuhan bahan bakar minyak (BBM) di perbatasan yang semenjak 2016 ini merupakan pertama kali setelah warga Krayan menikmati harga BBM sama dengan daerah lain setelah harganya selangit. Tak hanya terbukti dengan terbangunnya infrastruktur, keberhasilan pembangunan juga terindikasi dengan pertumbuhan ekonomi Kaltara yang menunjukkan tren positif pada triwulan III 2017. Berdasar rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim-Kaltara, di triwulan ini ekonomi provinsi paling bungsu Tanah Air ini tumbuh 6,62% terhadap triwulan III 2016 (YoY). Pertumbuhan ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tercatat sebesar 5,06%. Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi di Kaltara tercatat tertinggi di Kalimantan. Yang lebih menggembirakannya lagi, triwulan ini untuk kedua kalinya Kaltara tertinggi di Kalimantan. Triwulan II dengan pertumbuhan 6,44% juga memimpin di Pulau Kalimantan. Optimisme untuk membawa Kaltara menjadi provinsi terdepan bukan mimpi, apalagi dengan gerak cepat gubernur dan jajarannya. Tentunya juga dukungan seluruh lapisan masyarakat. (humas/S1-25)

Tanah Kuning-Mangkupadi

Pendapatan asli daerah:

Dana perimbangan:

Selor (ibu kota provinsi) hingga Seimenggaris terbangun. Hingga kini sudah hampir 90% selesai. Pembangunan pun masih terus berjalan. Mulusnya jalan dari Tanjung Selor hingga Malinau juga telah dirasakan masyarakat. Warga yang biasanya harus menempuh perjalanan 7-8 jam dari Malinau ke ibu kota provinsi kini hanya 5 jam. Selain jalan, capaian lain ialah terbangunnya infrastruktur perhubungan. Bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor salah satunya. Sejak 227 tahun usia Tanjung Selor, baru tahun ini bisa didarati pesawat jenis ATR 72, yaitu pesawat Wings Air dari Lion Group. Ini tak terlepas dari upaya pergerakan cepat Pemprov Kaltara, utamanya gubernur yang intens menjalin komunikasi dengan pusat. Hingga akhirnya runway diperpanjang, terminal diperbaiki. Tak berhenti sampai di situ, pembangunan bandara di ibu kota provinsi ini terus dilakukan. Bukan hanya di Tanjung Selor, pembangunan bandara juga dilakukan di daerah-daerah lain, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan. Tak kecuali di Bandara Internasional Juwata Tarakan sebagai bandara terbesar di provinsi ini.

14 kegiatan

3 kegiatan

(Base Transceiver Station) Nunukan: 18 titik Malinau: 23 titik Bulungan: 6 titik Kelistrikan Mengembalikan PT PLN Tarakan ke pusat, menjadi PT PLN (persero) Unit Layanan Khusus Tarakan Penambahan kapasitas pembangkit di PLN kabupaten/kota Penambahan pasokan daya hingga 3 Mw Pengadaan SCADA Sistem Distribusi Perintisan ROW Pembangunan jaringan listrik perdesaan Pembangunan jaringan dan gardu distribusi dengan target 198 pelanggan Desa Minapolitan, Desa Sesua Seberang dengan perkiraan 128 pelanggan Pembangunan jaringan dan gardu distribusi Desa Limau Binusan, perkiraan 495 pelanggan Pembangunan jaringan dan gardu distribusi Desa Balansiku, perkiraan 105 pelanggan

Satuan kerja pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman:

Pemenuhan Bahan Bakar untuk Masyarakat

6 kegiatan

Pembangunan APMS (agen premium, minyak, dan solar) di 8 titik di wilayah perbatasan dan pesisir.

Satuan kerja pengembangan kawasan permukiman:

6 kegiatan

Sumber: Humas Kaltara


INDONESIA MEMILIH SENIN, 11 DESEMBER 2017 ◆ HALAMAN 5

PKB Klaim tidak Ada Konvensi Para ketua partai pengusung akan bermusyawarah dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil setidaknya dalam dua hari mendatang untuk mencari calon wakil gubernur mendatang. REZA SUNARYA

reza@mediaindonesia.com

K

ETUA DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, memastikan tidak akan ada konvesi dalam menentukan calon Wakil Gubernur Jawa Barat sebagai pendamping Ridwan Kamil. Para ketua partai pengusung akan menggelar musyawarah setidaknya dalam dua hari mendatang. “Kita akan bertemu dengan Pak Ridwan Kamil. Pertemuan ini termasuk dengan Dedi Mulyadi sebagai Ketua DPD Golkar Jabar,” Kata Syaiful Huda di sela-sela acara final Liga Desa Nusantara di Lapang Purnawarman, Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat, kemarin. Menurut Huda, seluruh partai politik pengusung Wali Kota Ridwan Kamil untuk menjadi Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2018 sudah sepakat untuk tidak menempuh jalur konvensi calon wakil gubernur. Musyawarah ditempuh karena belum ada kejelasan siapa pendamping Emil. Ia menambahkan, partai pengusung mulai dari Golkar, PKB, NasDem, dan PPP, telah mempersilakan Emil memilih sendiri calon pendamping. “Kita memang menyerahkannya kepada Pak RK. Namun, kita juga harus melakukan komunikasi langsung,” lanjutnya. Partai pendukung Ridwan Kamil hampir semuanya mengajukan pendamping Ridwan Kamil. PPP yang mengajukan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzanul Ulum, Golkar mengajukan Daniel Mutaqien, dan PKB menyodorkan nama Maman Imanulhaq.

Partisipasi NasDem NasDem memastikan konvensi untuk mencari calon wakil gubernur yang akan mendampingi Ridwan Kamil akan dimulai pekan depan. Sejumlah kader meminta Partai NasDem ikut berpartisipasi. Hal itu diungkapkan Ketua DPW Partai Nasdem Jabar, Saan Mustopa, di Cirebon, Sabtu (9/12) malam. “Insya Allah tahapan konvensi pekan depan. Nanti kita ikuti proses saja. Syarat pertama calon wakil gubernur tentu harus cocok dengan Kang Emil. Kedua, kapasitasnya tidak terlalu jauh berbeda dengan beliau. Ketiga, integritasnya harus terukur dan teruji,” terang dia. Ia menambahkan rekam jejak dan elektoral juga harus jadi pertimbangan sehingga bisa memberikan sumbangan suara. Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum pun siap mengikuti konvensi bila Emil menggelar kegiatan itu demi mencari calon wakil gubernur. “Saya tidak mempersoalkan proses penyeleksian yang dilakukan Kang Emil. Saya menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Kang Emil,” kata Uu. Uu pun mengaku tidak mau terlalu memikirkan hal itu. Bupati Tasikmalaya itu memilih tetap fokus meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya di masyarakat. Hal itu ia lakukan agar benar-benar siap ketika jadi berpasangan dengan Emil. “Bagi saya (konvensi) itu hak Kang Emil dan partai pengusung. Jadi, saya tidak mau terlalu ikut campur, proses seleksi tersebut tidak tepat jika disebut konvensi,” kata dia. Dia menilai proses penyeleksian itu akan dilakukan sebaik mungkin. “Saya yakin, tokoh Jawa Barat yang jadi panelis dan Kang Emil akan objektif dalam menilai calon masingmasing,” katanya. Akan tetapi, dia akan mengikuti instruksi PPP. Partainya bernaung terkait keikutsertaannya pada penyeleksian tersebut. “Tentu, saya ini kader, jadi harus dan akan patuh terhadap keputusan partai. Saya sangat menghormati itu,” katanya. (UL/Ant/P-4)

CALON GUBERNUR JABAR PARTAI GERINDRA:

ANTARA/ARIF FIRMANSYAH

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) mengangkat tangan calon Gubernur Jawa Barat Mayjen TNI (Purn) Sudrajat saat jumpa pers di kediamannya, Padepokan Garudayaksa, Bukit Hambalang, Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/12). Partai Gerindra resmi mengusung Mayjen TNI (Purn) Sudrajat sebagai calon Gubernur Jawa Barat pada Pilgub Jawa Barat 2018.

KPU Puji Calon Perseorangan Lebih Baik Ketimbang 2017 MINAT calon kepala daerah dari jalur perseorangan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan Pilkada 2017. Demikian disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim di Hotel Alayana Temanggung, Sabtu (9/12) sore. “Pilgub di beberapa daerah masih ada calon perseorangan, antara lain di Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. Jika dibanding Pilkada serentak 2017, itu masih lebih tinggi. Kemarin malah tidak ada calon perseorangan,” ujar Hasyim. Namun demikian, diakui Hasyim, peminat calon perseorangan cenderung lebih rendah di daerah dengan jumlah penduduk besar dan sebaran banyak. Hal itu karena persyaratan dukungan yang lebih besar. Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah dari Divisi Teknis Pemilu, Ikhwanudin, mengatakan, di Pilgub Jateng kali ini memang tidak ada calon perseorangan. Namun, untuk beberapa kabupaten/kota masih ada calon perseorangan. “Kabupaten Kudus malah ada dua pasang calon perseorangan. Di Kota Tegal ada satu

pasang. Kalau di Temanggung, Karanganyar, Kabupaten Tegal memang tidak ada calon perseorangan,” kata Ikhwanudin. Rendahnya peminat dari jalur perseorangan sempat soroti Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi. Ia menilai sejak awal baik kekuatan SDM maupun modalnya tidak berimbang. Syarat dukungan calon independen bergerak proporsional 6%-10% bergantung pada jumlah penduduk. Namun, ia juga meminta calon perseorangan mengevaluasi diri karena tidak sedikit calon perseorangan yang berpikir pragmatis dengan muncul secara tiba-tiba. “Siapa pun yang berniat maju melalui jalur perseorangan harus melakukan investasi politik sejak dini,” ujar Kuskridho beberapa waktu lalu. Direktur Perludem Titi Anggraini sepakat bahwa untuk maju dari jalur perseorangan lebih sulit ketimbang dari jalur partai politik. “Dari sisi implikasi pengumpulan persyaratan sangat berat, mahal, rumit, menguras energi karena luasnya geografis wilayah,” ujar dia. Hal itu makin diperparah dengan sulitnya mendapatkan kepastian hukum. (TS/P-4)

ANTARA /DEWI FAJRIANI

RAKERDASUS PDIP SULSEL: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) didampingi Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Ridwan Witri (tengah) disambut dengan tradisi Angngaru saat menghadiri Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDIP Provinsi Sulsel, di Makassar, Sulsel, kemarin. Rakerdasus itu bertujuan untuk pemantapan strategi pemenangan PDIP untuk Pilkada 2018 di Sulsel, yang menggelar pemilihan gubernur serta 12 bupati dan wali kota.

PKS Bisa Tinggalkan Deddy Mizwar DPW PKS Provinsi Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PKS terkait arah koalisi pada Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018. Pascaajakan dari Partai Gerindra, unsur PKS di daerah akan patuh terkait apa pun keputusan pimpinan di tingkat pusat. Ketua Tim Pemenangan Wilayah DPW PKS Provinsi Jawa Barat Haru Suandaru mengatakan PKS sudah berkoalisi dengan Demokrat dan PAN untuk mengusung pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu. Namun, kondisi itu masih dimungkinkan untuk berubah. “Kami menyambut baik ajakan Gerindra, tetapi kami masih tetap komitmen de-

ngan kesepakatan awal. Kita belum ada arahan apa-apa,” kata Haru di Bandung, kemarin. Apalagi, lanjut dia, DPP PKS pun belum mengeluarkan surat keputusan (SK) pengusungan resmi Deddy-Ahmad. “Kalau belum ada arahan pusat, kami tetap berkomitmen pada kesepakatan DPP, yakni berkoalisi dengan Demokrat dan PAN,” tegas dia. Gubernur Jawa Barat yang juga kader PKS, Ahmad Heryawan, menyatakan akan mengikuti keputusan DPP PKS terkait arah koalisi ini. “Saya sih setuju saja apa yang diambil DPP. Saya ikut DPP, pilih A ya A. B ya B,” katanya.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (9/12), mengumumkan pencalonan Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur Pilkada Jawa Barat 2018. “Setelah melakukan konsultasi yang berminggu-minggu, akhirnya kita menyeleksi dan akhirnya kami putuskan akan mengajukan Saudara Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon Gubernur Jawa Barat,” kata Prabowo. Dosen Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Firdaus Muhammad menilai Gerindra bersikap pragmatis. “Bisa saja dimaknai sebagai strategi hadapi pemilu. Risikonya publik bingung,” kritik Firdaus. (BY/LN/P-4)


6

SENIN, 11 DESEMBER 2017

POLEMIK

Kepala Daerah Bermental Balik Modal

Pengawas Kalah Pamor dari Pemda

Banyak Celah Memanipulasi Anggaran

Inspektorat di daerah harus diberi posisi yang kuat agar bisa bersikap tegas. Kalau menjadi bawahan kepala daerah, tentu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap atasan mereka. RICHALDO Y HARIANDJA

richaldo@mediaindonesia.com

MI/PANCA SYURKANI

Sumarsono

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Banyak kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, mengapa demikian? Setidaknya ada tiga faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku korupsi sehingga sampai ke OTT. Ketiganya saling terkait. Pertama, sistemnya. Kedua, perilaku kepemimpinan. Ketiga, budaya organisasi. Bagaimana keterkaitan ketiganya hal itu? Sistem sekarang ini memungkinkan terjadinya transaksional. Untuk menjadi kepala daerah harus melewati politik biaya tinggi karena proses demokrasi belum didukung oleh perilaku masyarakat yang masih menghargai bayaran daripada kebenaran. Terjadilah money politics. Kemudian, sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran yang efektif dan terbuka belum sepenuhnya terwujud di lapangan. Mengapa belum bisa terwujud? Kan selama ini gencar imbauan mengenai transparansi anggaran? Anggaran APBD itu terjemahan dari program dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Ketika itu menjadi dokumen anggaran, sering terjadi inkonsistensi. Banyak yang ada di RKPD enggak masuk di RAPBD, banyak yang di RAPBD tidak ada dalam RKPD. Kenapa? Karena di dalam proses RKPD jadi RAPBD, ada perkawinan dialogis yang dilakukan eksekutif dengan DPRD. Terjadi proses negosiasi. Proses itu yang membuka peluang transaksional. Sistem masih membuka peluang korupsi.

K

OMISI Pemberantasan Korupsi menangkap sejumlah kepala daerah dan anggota DPRD yang terlibat suap-menyuap di daerah. Sejak April 2016 hingga September 2071, tercatat 11 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) komisi antirasywah. Hal itu ialah potret masih suburnya praktik korupsi di daerah. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi di tengah gencarnya gerakan antikorupsi. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy, marakanya OTT terhadap pejabat daerah tidak lain karena lemahnya pengawasan. DPR, kata dia, berulang kali meminta agar ada penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP). “Menurut saya, masalah paling banyak di pengawasan. Lalu kedua, pengadaan barang dan jasa juga harus dipermudah e-cataloguenya,” ucap Lukman saat dihubungi Media Indonesia, pekan lalu. Ia menilai aparat pengawas selama ini berada di bawah pemda sehingga tugas dan fungsi yang dijalankan tidak maksimal. Karena itu, DPR meminta agar aparat pengawas berada vertikal di bawah Kemendagri. “Kami usulkan agar itu sentralistik di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kalau sekarang inspektorat itu berada di bawah kepala daerah, jadi praktis tidak berguna untuk memberikan pengawasan, memberikan edukasi. Kami minta itu untuk dipertimbangkan,” tegasnya. Pemerintah diharapkan segera

mengeluarkan regulasi untuk memperkuat posisi APIP. “Kita selalu mengingatkan pemerintah agar tidak menunda lagi keluarnya regulasi tersebut.” Wakil Ketua MPR Mahyudin menilai politik berbiaya tinggi menjadi penyebab maraknya korupsi di daerah. Ia berharap pemerintah tidak ragu untuk mengubah sistem yang ada. “Hasil survei menunjukkan 80% pilkada di Indonesia diwarnai money politics. Itu artinya calon kepala daerah akan keluarkan biaya sangat besar, dan tidak masuk akal bila dibandingkan dengan pendapatan seorang kepala daerah,” ucap politikus Golkar itu.

“Inspektorat itu berada di bawah kepala daerah, jadi praktis tidak berguna untuk memberikan pengawasan.” Lukman Edy

Wakil Ketua Komisi II DPR Dia mengungkapkan, gaji yang diterima bupati per bulan ratarata kurang dari Rp20 juta. Hal itu jelas tidak akan mengimbangi pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya saat pilkada. Karena itu, salah satu opsi yang ditawarkan ialah menaikkan gaji kepala daerah. Idealnya, bupati menerima gaji lebih dari Rp100 juta per bulan.

“Makanya, demokrasi langsung yang kita terapkan saat ini lebih cocok untuk negara kaya, bukan seperti kita yang enggak begitu bagus pendapatannya sehingga demokrasi tidak berjalan sesuai dengan harapan,” terang Mahyudin.

Sanksi tegas

MI/ROMMY PUJIANTO

Meskipun e-budgeting telah menjadi salah satu program utama pemerintah pusat untuk mengefektifkan pengelolaan anggaran dan mencegah korupsi, hingga kini hanya sedikit pemerintah daerah yang menggunakan sistem itu dalam penggunaan APBD. Menurut Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, pemerintah pusat perlu membuat aturan khusus untuk memaksa pemerintah daerah mengaplikasikan sistem tersebut. “Kalau perlu dengan sanksi yang tegas. Misalnya, APBD tidak disetujui kalau belum ada sistem e-budgeting. Atau dana alokasi khusus (DAK) dikurangi atau bahkan tidak diberikan kalau mereka tidak menerapkan sistem itu. Di sini, peran Kemendagri harus tegas,” ujarnya. Menurutnya, selama ini pemerintah daerah terkesan enggan menerapkan e-budgeting karena tidak diwajibkan pemerintah pusat. Kekurangan sumber daya manusia untuk mengelola sistem e-budgeting dan ketiadaan biaya kerap menjadi alasan pamungkas dari pemda. “Ini alasan klasik yang tidak tepat. Biaya menerapkan e-budgeting itu tidak mahal. Di Pemprov DKI saja paling hanya Rp20 miliar. SDM pun bisa dilatih kalau tidak ada. Jadi, ini hanya persoalan komitmen saja.” (Deo/P-3)

Lalu, bagaimana keterkaitan dengan dua faktor lainnya? Faktor kedua soal perilaku kepemimpinan. Apa pun terbukanya sistem dengan kelemahan dan kelebihannya, pemimin yang benar akan mengedepankan kepositifan, tidak mencari celah-celah. Yang terjadi di lapangan, karena jadi kepala daerah mahal, dia akan mencari balik modal, lalu itu ketemu dengan kepentingan dewan. Maka perilaku kepemimpinan yang mentalitasnya balik modal itulah menimbulkan proses transaksional. Ketiga, budaya organisasi. Kalau tiga-tiganya tidak disentuh secara bersamaan, ya percuma penanggulangan korupsi dilakukan. Jadi, tiga-tiganya harus dibenahi semua. Apa yang harus dibenahi terlebih dahulu? Perlu pembenahan secara simultan. Pembenahan sistem, dilakukan dengan e-budgeting demi transparansi sistem perencanaan. Pembenahan sistem pemilu, mengurangi beban politik dengan memberikan bantuan dana buat parpol. Terkait budaya organisasi, sekarang di beberapa daerah ada spanduk menolak sogokan, izin gratis, dan pakta integritas. (Nur/P-3)

Pahala Nainggolan

Deputi Pencegahan KPK

Menurut katamata KPK, apa kelemahan sistem dan politik anggaran di daerah? Kita melihat sejumlah kelemahan. Di antaranya, biaya politik tinggi sehingga harus mengeluarkan biaya yang besar. Selain itu, mereka juga orang partai yang harus menyumbang secara rutin. Padahal, penghasilan DPRD tidak besar. Persoalan lainnya, masih adanya kelemahan dalam sistem harga pokok setempat (HPS). Saat ini sudah ada sistem elektronik mulai perencanaan hingga pelelangan. Namun, tidak ada yang memastikan kemahalan yang ada di satuan HPS. Bisa dielaborasi lebih detail soal kelemahan HPS? Jadi, misalnya, harga barangnya Rp100, kalau dia berani ngasih Rp10 artinya harga Rp100 itu ketinggian, seharusnya Rp90. Biasanya HPS itu ketinggian sehingga masih bisa ngasih buat DPRD atau pejabat daerah seperti bupati dan gubernur, termasuk dalam tender itu seperti arisan. Kita menduga harga di semua pekerjaan di daerah HPS-nya terlalu tinggi. Apakah itu menjadi celah utama suapmenyuap selama ini? Sistem apa pun yang dipasang, kalau marginnya besar, orang pasti akan berani untuk menyuap karena ada keyakinan tetap ada untung dari biaya yang dikeluarkan. Salah satu kontraktor BUMN pernah bilang, ‘Pak, kalau saya mau cari subkontraktor katakanlah untuk membuat pintu, saya akan katakan harganya Rp10 dan anggarannya Rp10, maka nanti akan keluar subkontraktor pintu beneran. Namun, kalau saya bilang harganya Rp15, yang muncul ialah broker proyek, perantara dan mereka baru berikan proyek ke tukang pintu yang harganya Rp10. Selama ini HPS dibuat oleh siapa? Dalam banyak kasus yang kita temui, HPS dibuat oleh kontraktor. Jadi, calon kontraktor yang membuat HPS. Misalnya, suatu gedung harganya Rp100, nanti dia membuat HPS-nya baru kemudian dimasukkan ke anggaran, kita duga begitu. Selain HPS, apa lagi celah lainnya? Dugaan lainnya, kalau memang harganya sesuai, pihak kontraktor dalam pelaksanaannya tidak patuh pada spesifikasi yang disyaratkan. Dia bisa menyuap konsultan pengawas sehingga spesifikasi tidak dipenuhi.

MI/ROMMY PUJIANTO

OTT KPK: Anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN Supriyono (ketiga dari kiri) dan Plt Kepala Dinas PUPR Jambi Arfan

(kedua dari kiri) dikawal petugas ketika tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/11). KPK membawa empat orang hasil operasi tangkap tangan di Jambi terkait dengan dugaan suap dalam proses penyusunan APBD Pemprov Jambi 2018. Petugas KPK juga menyita uang lebih dari Rp1 miliar yang diduga akan digunakan sebagai suap.

Lalu, apa yang dilakukan KPK terkait fungsi pencegahan? Terkait HPS dan pengawasan setiap barang, akan ada rekomendasi dari KPK, kemungkinan awal tahun depan dikeluarkan. (Dro/P-3)


POLITIK

SENIN,11 DESEMBER 2017

Saatnya Desa Jadi Subjek Pembangunan ORGANISASI masyarakat Gerakan Daulat Desa (GDD) menggelar deklarasi nasional di Markas GDD, Jakarta. GDD diprakarsai 17 inisiator di antaranya KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), Buya Syafii Maarif, Sabar M Tambunan, Abdon Nababan, Maya Rumantir, Sihar Sitorus, Jimly Asshiddiqie, dan Brigjen (Purn) Victor E Simanjuntak. “Kecakapan kita mengelola negara sudah ada ribuan tahun dan itu ada di desa. Inilah yang menjadi tantangan kita dalam bernegara. Kita tahu, desa ini lama tidak diurus, bahkan lama menjadi objek. Desa menjadi objek ketika Orde Baru mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Lewat UU itu, seluruh kepengurusan desa dibuat seragam di seluruh Nusantara. Di Jawa sama dengan di Sumatra, sampai ke Papua,” ujar salah satu inisiator GDD, Abdon Nababan di Markas Besar GDD, Jakarta, akhir pekan lalu. Akibat UU Nomor 5 Tahun 1979 itu, seluruh pranata sosial termasuk yang penting, yaitu musyawarah adat sebagai demokrasi asli rakyat Indonesia menjadi habis. Proses elitisasi desa terjadi hanya di tangan segelintir orang. Salahuddin Wahid atau yang akrab disapa Gus Solah mengatakan perlunya kembali ke cita-cita awal dalam berbangsa dan bernegara. Semua rakyat mandiri secara ekonomi, budaya maupun politik. Ia pun menyoroti soal gotong royong. “Desa ini jangan diganggu, tetapi harus diperkuat. Memang selama ini terjadi pelemahan yang terjadi puluhan tahun. Karena itu, perlu kesabaran dan jangan cepat-cepat mau ambil dana desa karena disinyalir korupsi banyak. Jangan cepatcepat menilai otonomi desa gagal. Karena ada kecenderungan, saya melihat ada upaya menggagalkan otonomi asli desa dengan berbagai cara,” ungkapnya. Hadir pada kesempatan tersebut perwakilan warga Nias, Toraja, Jawa Tengah, Tanah Batak, dan daerah wilayah adat lainnya. Mereka hadir sebagai Deklarator Daerah mewakili 300-an suku Nusantara dan 74.093 desa serta 8.412 kelurahan. Sekembalinya, ke daerah masing-masing, mereka akan memprakarsai pelaksanaan Deklarasi Regional GDD. (Nov/P-4)

7

PENGHARGAAN DARI RAJA MALAYSIA: Kapolri

Jenderal Tito Karnavian (kiri) menerima penganugerahan First Class Police Force Bravery Award, dengan nama Panglima Gagah Pasukan Polis (PGPP), dari Raja Malaysia, Kebawah Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong XV Sultan Muhammad V di Istana Negara Malaysia, Kuala Lumpur, kemarin. Kapolri menerima penghargaan tersebut karena jasa-jasa Kapolri dalam penanggulangan kejahatan antarnegara, khususnya penanggulangan terorisme.

DOK KAPOLRI

Junjung Tinggi Kebinekaan NKRI Fanatisme kedaerahan yang dibalut dengan politik akan bertambah parah jika masyarakat tidak memiliki pemahaman tentang pentingnya menjaga kebinekaan. RICHALDO Y HARIANDJA

richaldo@mediaindonesia.com

I

NDONESIA yang begitu kaya atas suku, pulau, dan bahasa, memiliki tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi. Fanatisme kedaerahan jika tidak ditangani dengan baik, justru berpotensi memecah bangsa. Hal itu dikatakan Wakil Ketua MPR 2014-2019 Mahyudin. Saat ditemui Media Indonesia di acara sosialisasi empat pilar kebangsaan ke Balikpapan, Kalimantan Timur, kemarin, Mahyudin menyatakan potensi itu yang lumrah dialami

masyarakat plural. “Negara lain juga banyak begitu. Misalnya, belajar dari Yugoslavia yang pecah karena etnik daerah, yang bikin mereka memisahkan diri. Tentu tantangan di Indonesia potensinya ada, pasti, makanya itu tantangan kebangsaan yang harus kita selesaikan,” terang Mahyudin. Menurutnya, konsep yang harus ditanamkan ke masyarakat saat ini ialah ‘Saya Indonesia’. Konsep kesatuan harus lebih tinggi daripada kesukuan. “Primordialisme kedaerahan itu harus kita kikis, kurangi,” lanjut politikus Partai Golkar itu.

Menurut dia, primordialisme dan fanatisme kesukuan rentan untuk dijadikan alat politik. “Di Kaltim contohnya, saya sempat lihat beberapa calon itu melakukan riset terhadap calon pemilih berdasarkan sukunya. Ini sudah tidak boleh, harusnya kan memilih itu berdasarkan kinerja, visi, misi dan kemampuan calon tersebut,” imbuhnya. Fanatisme kedaerahan yang dibalut dengan politik, menurut Mahyudin, akan bertambah parah jika masyarakat tidak memiliki pemahaman kebinekaan. “Ini benar-benar harus diantisipasi,” tegas dia.

Ciptakan harmoni Staf Khusus Presiden Jokowi, Diaz Hendropriyono, mengingatkan, di tengah situasi global yang sedang tak menentu, yang paling

penting saat ini adalah menciptakan harmoni di negeri sendiri. Salah satunya ialah dengan meningkatkan nasionalisme. Nasionalisme masyarakat Indonesia harus ditumbuhkan kembali. Berbagai peristiwa intoleransi tidak boleh lagi mencoreng kehidupan bernegara seperti pembakaran gereja di Aceh Singkil, pembakaran wihara di Tanjung Balai, serta pembakaran musala di Tolikara. “Saat ini nasionalisme sedang tergerus, ditunjukkan oleh berbagai survei. Menurut survei, ada 4% penduduk Indonesia yang mendukung IS (Islamic State). Meski terlihat kecil, jika dibandingkan dengan 250 juta penduduk Indonesia merupakan angka yang besar,” ujar Diaz dalam Seminar Nasional Agama dan Kebudayaan: Strategi Kebudayaan: Dialog Agama dan Kebudayaan untuk Indone-

Kemandirian Energi untuk Mendorong Inovasi yang Berkelanjutan

www.pertamina.com

Menginjak usia ke-60, Pertamina terus berkarya untuk negeri. Bekerja jujur tulus dan amanah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan yang terbaik di tengah tantangan VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) industri energi dan migas dunia. Seluruh insan Pertamina tetap berkomitmen mendorong inovasi untuk Indonesia yang lebih baik.

sia Berkemajuan oleh Komunitas Muda Nusantara di Jakarta, akhir pekan lalu. Ia menambahkan, perkembangan liberalisme dan revolusi teknologi juga meningkatkan individualisme. Hal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong-royong. Lebih jauh ia mengimbau agama harus dijadikan sebagai alat pemersatu, bukan sebagai alat politik. “Tugas ulama, pemuka agama untuk menyatakan ini. Agama yang beragam di Indonesia, harus menjadi berkah,” tegas dia. Sementara itu, Aaktivis milenial Danik Eka Rahmaningtyas mengingatkan, kesadaran terhadap keragaman mesti ditingkatkan. “Konflik terjadi di mana-mana karena kesadaran akan keberagaman belum terbentuk,” terang Danik. (Ssr/P-4)


8

HUKUM

SENIN, 11 DESEMBER 2017

Golkar Serahkan Nasib Novanto ke Pengadilan Mahyudin menyatakan akan mengikuti setiap proses hukum yang harus dijalani. RICHALDO Y. HARIANDJA

richaldo@mediaindonesia.com

P

OLITIKUS Partai Golkar Mahyudin mengaku pasrah terhadap kemungkinan gugurnya praperadilan yang diajukan Ketua nonaktif DPR Setya Novanto. Meskipun demikian, dirinya sebenarnya berharap Setya Novanto mendapat kesempatan membuktikan diri tidak bersalah. “Kami berharap bahwa Pak Novanto dapat kesempatan melalui praperadilan untuk perjuangkan hak-haknya. Tapi kalau memang aturan hukum misalnya kalau sudah P21 maka praperadilan gugur, ya apa boleh buat. Kita sebagai warga negara kan harus taat kepada hukum,� terang Mahyudin saat ditemui di tengah kunjungan kerja di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (9/12). Ia menyatakan akan mengikuti setiap proses hukum yang harus dijalani. Gugurnya status praperadilan Novanto disebabkan telah lengkapnya berkas pemeriksaan tersangka kasus korupsi KTP-E tersebut sehingga berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun demikian, asas praduga tak bersalah tetap dipegang teguh oleh pihaknya. “Kalau Pak Novanto terdakwa, belum tentu juga dia bersalah, bisa juga dia menang di

pengadilan,� terang dia. Lebih jauh, Mahyudin menyatakan Partai Golkar tidak akan meninggalkan Setya Novanto. Apa pun yang dibutuhkan Novanto, terutama soal kepartaian, akan difasilitasi partai berlambang pohon beringin itu. Hal tersebut dikatakan Mahyudin untuk menanggapi mundurnya dua penasihat hukum Setya Novanto. “Partai pasti menyiapkan bantuan pengacara, tapi Pak Novanto mungkin lebih piawai cari pengacara daripada partai,� tandasnya.

Munaslub Situasi itu menyiratkan bahwa desakan dilakukannya Munaslub Partai Golkar semakin mulus. Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan permohonan munaslub dari DPD I Partai Golkar seluruh Indonesia sudah disampaikan ke DPP Partai Golkar dengan rapat pleno untuk menentukan tanggal munaslub akan digelar pada Senin (11/12). Dedi menjelaskan dirinya akan tetap akan memonitor kesungguhan DPP Partai Golkar untuk melaksanakan munaslub. Menurut dia, kebutuhan mendesak Partai Golkar ialah membuat perubahan dan melepaskan beban yang sangat berat dengan menggelar munaslub dan

mencopot Setya Novanto dari jabatan ketua umum . “Kalau bebannya sudah lepas, Partai Golkar akan terbang (elektabilitasnya),� kata Dedi, Sabtu (9/12). Bupati Purwakarta itu juga menambahkan bahwa munaslub merupakan respons dari keinginan masyarakat agar Golkar bangkit. Oleh sebab itu, jangan sampai momentum tersebut lewat begitu saja. Ketua Dewan Pertimbangan DPD I Partai Golkar DI Yogyakarta, Gandung Pardiman, mendesak DPP Partai Golkar agar fokus untuk mengadakan munaslub. Pengganti Novanto dalam jabatannya sebagai Ketua DPR pun bisa dibahas di forum itu. Sementara itu, Airlangga Hartarto yang menjadi salah satu kandidat pengganti Novanto sebagai Ketua Umum Golkar menyatakan jika dirinya terpilih, kebijakan Partai Golkar ke depan tetap sesuai dengan hasil rapimnas, yakni mendukung pemerintahan Joko Widodo dan M Jusuf Kalla hingga 2019 dan mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada 2019-2024. “Ini (munaslub) force majeur. Partai Golkar akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK hingga 2019 dan tetap mencalonkan Jokowi dalam pilpres mendatang,� tandas Airlangga. (AT/AU/P-5)

Lima Terduga Teroris Ditangkap di Jatim dan Kalbar TIM Densus 88 Mabes Polri menangkap tiga orang terduga teroris serentak di Jawa Timur pada Sabtu (9/12). Ketiganya ditangkap di tiga tempat terpisah, yakni Malang, Surabaya, dan Sidoarjo. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes M Iqbal mengatakan salah satu teroris yakni PDP alias Ipung ditangkap di Jalan Raya Sumorame, Sidoarjo, pukul 7.15 WIB, Sabtu (9/12). Ipung merupakan salah satu pelaku yang merencanakan pengeboman di salah satu kantor polisi di Surabaya pada 2014 lalu. “Peran PDP alias Ipung kala itu membeli dan menyiapkan

bahan-bahan bom seperti asam sitrat, le nitrat, gelas takar, SCR, dan kertas saring. Dia termasuk kelompok JAT,� terang Iqbal, kemarin. S e l a i n m e n c o ko k P D P, Tim Densus 88 AT Polri juga mencokok MMG alias Abu Faros alias Deni. Pria yang ditangkap di Jalan Kedinding Lor, Surabaya, itu bertempat tinggal di Ampel Kembang, Ampel, Semampir, Kota Surabaya. “Termasuk dalam kelompok jaringan Abu Jandal. Dia juga bergabung dengan ISIS di Suriah sebagai FTF (Foreign Terrorist Fighters) dan sudah mengikuti tadrib askari (pelatihan militer) dan

ribath,� bebernya. Terakhir, sambungnya, Tim Densus 88 AT Polri mencokok KRA alias Kiki alias Abu Ukasah. Kiki ditangkap pukul 9.28 WIB di Jalan Raya Sawahan, Malang. Kiki termasuk kelompok Abu Jandal. “Dia juga bergabung dengan ISIS di Suriah sebagai FTF dan sudah mengikuti tadrib askari dan ribath,� tukasnya. Selain di Jawa Timur, Densus 88 juga mulai memproses dua terduga teroris yang ditangkap di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. KR, 45, dan JS, 15, sudah dibawa ke Kantor Polda Kalbar untuk diinterogasi lebih lanjut, kemarin. (MTVN/P-5)

ANTARA/WIRA SURYANTALA

FESTIVAL ANTIKORUPSI: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (kanan) mengunjungi stan pameran AJI Denpasar saat Festival Antikorupsi 2017 di Lapangan Puputan Badung di Denpasar, Bali, Sabtu (9/12). Festival yang diikuti sejumlah komunitas seni di Pulau Dewata itu menjadi ajang kampanye melawan korupsi.

Panglima TNI Teruskan Perjuangan Soedirman PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bertekad meneruskan perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman dengan membangun angkatan perang yang profesional dan modern. Hal itu dikatakannya seusai berziarah di makam Panglima Besar Jenderal Soedirman, Kompleks Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Semaki, Yogyakarta, Minggu (10/12). “Kami akan melanjutkan perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman sekaligus membangun angkatan perang yang profesional dan modern,� kata Hadi.

Jenderal Soedirman, imbuh Hadi, telah berjasa memberikan nilai-nilai dasar bagi para prajurit TNI dalam rangka menegakkan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Pesan-pesan yang sudah disampaikan beliau dalam tulisannya akan saya laksanakan dalam rangka membangun TNI yang profesional dan modern,� tambahnya. Kegiatannya berziarah ke makam Jenderal Soedirman pun telah diagendakan Hadi sebelum dirinya memulai bertugas di Markas Besar (Mabes)

TNI. Menurut Hadi, saat Pertama kali mengemban tugas sebagai prajurit TNI pada 1982 dirinya melakukan napak tilas rute gerilya Jenderal Soedirman sekaligus menyempatkan berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusumanegara. “Hampir setiap ada kegiatan saya selalu datang,� kata dia. Selepas dari makam Jenderal Soedirman, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beranjak mengunjungi Monumen Perjuangan TNI-AU di Ngoto Bantul yang merupakan tempat disemayamkannya dua

jenazah pahlawan nasional Marsda TNI-AU (Anu) Agustinus Adisutjipto dan Abdulrahman Saleh. Sebelumnya, dalam acara serah terima jabatan dari Jenderal Gatot Nurmantyo, Hadi juga menandaskan bakal menjaga netralitas TNI dalam tahun politik. Pada 2018, Indonesia akan melangsungkan pilkada serentak dilanjutkan dengan Pemilu 2019. “Saat memasuki tahun politik yang merupakan proses demokrasi, TNI akan memegang teguh netralitas dari atas sampai bawah,� tandasnya, Sabtu (9/12). (Ant/P-5)

Penanggung jawab program CSR FajarPaper Sentot Eko Junianto meresmikan renovasi empat sekolah secara simbolis di SDN Kalijaya 06, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (5/12). PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FajarPaper) meresmikan empat sekolah yang baru selesai direnovasi dengan total anggaran mencapai Rp3,2 miliar. Empat sekolah yang telah selesai direnovasi tersebut ialah SDN Kalijaya 06, SDN Kalijaya 10, SDN Kalijaya 02, dan SMPN 4. Peresmian empat sekolah yang merupakan program CSR FajarPaper tersebut dilakukan Direktur Produksi Sentot selaku penanggung jawab program CSR. Acara itu dihadiri Camat Cikarang Barat Dodi Gandi yang diwakili Plt Sekcam Harianto, Kepala UPTD SD/ PAUD Kecamatan Cikarang Barat H Cecep Jayad, Perwakilan Kelurahan Desa Kalijaya dan Ketua RT 01 dan RW 01 Kampung Gardu Sawah. Menurut Sentot, sesuai

dengan moto perusahaan ‘Ikut Berpartisipasi Dalam Membangun Dunia Pendidikan Indonesia’, khususnya di wilayah Bekasi’, PT Fajar Surya Wisesa Tbk akan terus meningkatkan mutu pendidikan. “Mudahmudahan gedung sekolah yang baru selesai direnovasi lewat program CSR ini dapat bermanfaat untuk para siswa, guru, dan masyarakat sekitar,� harap Sentot. Sekcam Harianto mengatakan kegiatan ini ialah bentuk sinergi yang penting antara pemerintah dan pelaku usaha di daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat program CSR. “Ini bentuk komitmen tanggung jawab perusahaan di bidang pendidikan serta lingkungan sesuai dengan

Selain gedung sekolah yang direnovasi, FajarPaper pun membangun MCK, musola dan gedung perpustakaan. prinsip pengembangan lingkungan yang berkelanjutan dan mudahmudahan bisa menjadi contoh untuk perusahaan lain, khususnya yang ada di Kabupaten bekasi,� katanya. Harianto juga mendorong pelaku usaha agar meningkatkan kegiatan-kegiatan CSR tersebut di bidang pendidikan. Harianto

berharap gedung baru dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan juga dapat meningkatkan prestasi. “Mudah-mudahan dengan adanya gedung baru ini dapat menambah semangat siswa untuk meningkatkan prestasi belajar. Saya harap kepala sekolah dan para guru dapat memanfaatkan serta memelihara gedung ini dengan baik,� tutup Harianto. Kepala UPTD SD/ Paud H Cecep Jayadi mengungkapkan untuk di Kecamatan Cikarang Barat baru kali ini ada kontribusi dari perusahaan merenovasi gedung sekolah dengan fasilitas lengkap. Selain gedung sekolah yang direnovasi, FajarPaper pun membangun MCK, musala, dan gedung perpustakaan. (S1-25)


SUARA ANDA

SENIN, 11 DESEMBER 2017

EDITORIAL

9

Tanggapan Editorial

9 Desember 2017

Dunia tidak Diam

Saatnya Berpaling dari AS I NI merupakan hari ketiga editorial mengangkat masalah Jerusalem. Demikian memuakkannya langkah Israel dan Amerika Serikat atas status Jerusalem, perlawanan konsisten jadi keharusan. Selama penindasan dipertontonkan, selama itu pula kita sebagai bangsa yang merdeka harus berani bersikap. Ketika penindasan itu kian jumawa, kian keras pula kita harus bersuara. Kejumawaan tidak beradab pula yang kini semakin ditunjukkan Israel dan AS. Alih-alih mendengarkan protes dunia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan yakin bahwa negara-negara lain akan mengikuti langkah sekutu dekatnya untuk memindahkan kedutaan besar mereka ke Jerusalem. Tidak hanya itu, militer Israel pun mengumumkan pengerahan kekuatan tambahan ke wilayah Tepi Barat. Langkah itu disebut sebagai bagian dari per-

OPINI PUBLIK MESKIPUN badai Cempaka dan badai Dahlia sudah berlalu, sebagian wilayah di Indonesia dalam beberapa hari ke depan harus tetap waspada menghadapi cuaca ekstrem. Berikut komentar Anda.

siapan untuk pengembangan lanjutan. Bualan ataupun sungguhan, Israel telah menggenapkan sikap pelecehannya terhadap upaya perdamaian. AS ibarat ikut menari mengiringinya. Dengan perkembangan itu, tidak sepantasnya pemerintah berdiam diri atau bertahan dengan kecaman-kecaman yang sudah dilontarkan. Seperti juga melawan api yang kian besar, air harus lebih banyak digelontorkan. Respons atas langkah jumawa baru Israel dan AS sesungguhnya dapat berkaca pada seruan Presiden Arab Inter-Parliamentary Union (AIPU), Nahib Berri, pada Maret lalu. Berri yang juga juru bicara Parlemen Libanon mengajak negara-negara muslim bersatu dengan menutup kedutaan besar mereka di AS. Saat itu, rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan kedutaan ke Jerusalem memang telah terdengar. Berri menekankan bahwa sesung-

M

elliarifah

AS Ajak PD III

AMERIKA SERIKAT (AS) mau mengajak perang dunia (PD) ketiga?

kika_firmansyahh

DUTA

guhnya penutupan kedutaan negara-negara muslim di AS itu pun hanya merupakan langkah minimal karena nyatanyata AS dan Israel tidak menggubris kecaman-kecaman yang berulang kali disampaikan. Langkah tegas diplomatik lewat penutupan kedutaan besar itu semestinya pantas menjadi salah satu pilihan yang akan dibahas dalam sidang Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Rabu (13/12) di Istanbul, Turki. Indonesia harus berada di barisan paling depan dalam meninjau ulang hubungan diplomatik dengan AS. Meski efektivitas penutupan kedutaan masih bisa dipertentangkan, persatuan

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

EMASUKI penghujung 2017, Indonesia dilanda cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem itu telah menimbulkan angin kencang, banjir, dan tanah longsor yang terjadi di berbagai tempat. Tercatat sudah 2.057 bencana yang terjadi di Indonesia dan bencana yang paling banyak terjadi ialah bencana banjir. Bencana tersebut tidak sedikit menelan kerugian dan memakan korban jiwa. Cuaca ekstrem diprediksi memuncak pada Desember sampai awal 2018. Antisipasi sematang mungkin diperlukan karena akan datangnya cuaca ekstrim yang menyebabkan

DUNIA tidak akan diam atas keputusan Trump!

negara-negara muslim memang mutlak diperlukan. Bahkan sesungguhnya sikap ini merupakan sikap pantas dari negara-negara lainnya tanpa mengacu pada dasar agama. Itu karena perjuangan yang dilakukan sesungguhnya bukan pula dari segi agama semata, melainkan perjuangan kemerdekaan dan hak asasi manusia. Sikap bersama itu akan menjadi pesan kuat kepada AS dan Israel atas kekuatan persatuan dunia. Terlebih ancaman dari langkah Israel dan AS saat ini bukan tidak mungkin kian menjadi-jadi di masa mendatang. Ketika wilayah suci tiga agama monoteistik saja bisa mereka monopoli, hal-hal hakiki lainnya pun mudah mereka langkahi.

Semoga Tetap Damai

KALAU benar Kedutaan Indonesia di Amerika Serikat bakal ditutup, bagaimana nasib pelajar dan pekerja Indonesia di sana ya? Semoga Israel membatalkan niat dan perdamaian dunia tetap terjaga. Amin.

caknet

RI Harus Terdepan

INDONESIA harus berada di barisan paling depan. Saya juga berharap demikian.

harumi.0

Harus Ambil Langkah

SETUJU! Sudah selayaknya masyarakat dunia mengambil langkah untuk HAM dan kemerdekaan. Semoga 13 Desember 2017 adalah kemerdekaan dan perlindungan HAM dunia untuk Jerusalem! Salam.

chumairohrumani

Kirimkan komentar Anda atas tema: Apa yang Harus Dilakukan Indonesia Terkait Kebijakan Donald Trump Atas Jerusalem? (11-16 Desember 2017) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Pentingnya Menjaga Kesehatan Saat Cuaca Ekstrem bencana. Tentu bencana yang terjadi berdampak pada beberapa sektor kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan kesehatan. Sebetulnya kondisi yang demikian terkadang akan memberikan keuntungan, tetapi kebanyakan justru menyebabkan gangguan kesehatan. Terlebih adanya banjir yang menyebabkan rumah-rumah

penduduk hanyut dan rusak. Selain itu, banjir membawa wabah penyakit. Kondisi yang kumuh dan lembap akan menyebabkan bakteri berkembang biak dan menyerang bebas tubuh manusia. Apabila ketebalan tubuh tidak dijaga dengan baik, tubuh akan mudah terancam penyakit. Menjaga kesehatan tubuh di te-

ngah cuaca yang ekstrem memang hal yang harus dilakukan, terutama yang memiliki daya tubuh lemah. Kesehatan dan daya tahan tubuh masyarakat, lebih-lebih anak-anak, perlu dijaga agar tidak terserang pebyakit berbahaya. Hal yang perlu dilakukan pertama ialah merawat lingkungan sekitar agar bersih dan sehat karena lingkungan yang kotor

akan mengundang berbagai penyakit datang. Selain menjaga kesehatan, perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan swasta. Komunikasi antarberbagai pihak sangat diperlukan untuk mengantisipasi cuaca sehingga peringatan dini akan cuaca yang ekstrem bisa tersampaikan ke masyarakat. Dengan demikian, antisipasi menghadapi cuaca yang tak lazim bisa dilakukan lebih awal.

Ibrahim Rimbawan Universitas Muhammadiyah Malang

SpeciďŹ cations in this press may dier from the actual product for the Indonesian market.

Celebrate Joy. Give the best for your loved ones. Sambut liburan dan awal baru dengan The new E-Class sebagai hadiah terbaik untuk keluarga. Berikan keamanan dan kenyaman ekstra untuk keluarga dengan berbagai teknologi The new E-Class seperti: t XBSOB "NCJFOU -JHIUJOH t 8JEFTDSFFO $PDLQJU t 1BSLJOH 1JMPU .JMJLJ & $MBTT EFOHBO QFOBXBSBO TQFDJBM ZBOH IBOZB CFSMBLV TBNQBJ EFOHBO %FTFNCFS *OGP MFCJI MBOKVU IVCVOHJ EFBMFS SFTNJ .FSDFEFT #FO[ BUBV LVOKVOHJ XXX NFSDFEFT CFO[ DP JE

0% Interest rate for 3 years + Free Insurance for 1 year


10

SENIN, 11 DESEMBER 2017

INDONESIA 2018

Politisasi Hukum, bukan Politik Hukum Mohammad Mahfud MD

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara. Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013.

PENGANTAR DALAM menyambut Indonesia 2018, mulai Senin (4/12) hingga Sabtu (16/12), kami menampilkan pandangan dan pemikiran sejumlah pakar di berbagai bidang. Selamat menyimak.

D

ENGAN mencatat berbagai persoalan hukum yang terjadi pada 2017, problem kita dalam berhukum pada 2018 masih akan banyak diwarnai transaksi, baik transaksi uang maupun transaksi politik. Kehidupan berhukum kita banyak diintervensi politik dan penyuapan uang, hal yang sulit dibuktikan secara yuridis-prosedural, tetapi terasa dan tercium kebusukannya oleh akal sehat publik (public common sense). Problem ini merupakan kelanjutan belaka dari problem-problem tahun-tahun sebelumnya yang hingga kini masih sulit diatasi. Berhukum, secara sederhana, adalah membuat aturan hukum dan melaksanakan aturan-aturan hukum dalam upaya mencapai tujuan negara. Baik dalam membuat maupun dalam melaksanakan aturan hukum selama 2017 kita masih mencium aroma permainan politik dan permainan uang untuk mencari menang, bukan untuk menemukan yang benar. ‘Uang’ dan ‘jabatan’ selalu menjadi kata kunci utama dalam berhukum di negara kita selama beberapa tahun terakhir ini. Hiruk pik u k

Di dalam bukti-bukti awal yang sudah diberitakan pers, bupati tersebut melakukan pungutan sekitar Rp100 juta untuk setiap calon pegawai negeri sipil, juga meminta jatah dalam persentase tertentu dari anggaran tahunan untuk dinas-dinas dengan ancaman sang kepala dinas akan dicopot jika tidak kooperatif dan tidak bisa mengamankan keinginan sang bupati. Coba bayangkan, betapa besarnya korupsi yang sudah dilakukan bupati dan berapa besar korupsi yang bisa terjadi jika sang bupati tidak ditangkap tangan oleh KPK dengan bukti awal yang hanya Rp50 juta itu. Itulah, kalau melakukan OTT dengan bukti awal yang kecil (padahal di baliknya ada korupsi yang sangat besar), KPK dituding menindak korupsi kelas teri, tetapi jika menangani korupsi besar seperti kasus KTP-E, dituding mengada-ada dan mencari-cari. Padahal, korupsi KTP-E sudah nyata ada, sudah ada yang divonis, sudah ada yang mengembalikan uang, kartu KTP-E tidak cukup tersedia, kontraktornya masih menagih lagi ke Kemendagri. Padahal, Kemendagri sudah membayar lunas sesuai dengan kontrak yang kemudian telah masuk di APBN.

Independensi hakim atau, meminjam istilah Presiden Jokowi, kegaduhan dalam berhukum, disebabkan merebak busuknya permainan uang dan politisasi hukum. Gambarannya bisa ditonton secara telanjang dalam aksi hukum dan reaksi politik atas langkah-langkah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya menegakkan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun ini negara kita gaduh karena KPK banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menangani korupsi berskala besar. Oleh kelompokkelompok tertentu, langkah KPK selalu dipersalahkan. Jika melakukan OTT dengan uang sitaan di lapangan hanya berjumlah ratusan atau puluhan juta rupiah, KPK dituding hanya bisa melakukan penindakan terhadap kasus-kasus kelas teri. Namun, jika menangani kasus-kasus besar yang korupsinya bernilai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah, KPK dikeroyok beramai-ramai dengan berbagai cara. Pokoknya, oleh para koruptor dan tangan-tangannya, KPK selalu disudutkan pada posisi yang disalahkan. Padahal, jika KPK melakukan OTT dan menyita uang hanya Rp100 juta, atau kurang dari itu, tentu tidak bisa sertamerta dikatakan korupsinya hanya sebesar uang yang disita itu. Dari OTT itu, bisa diungkap korupsi yang besarnya puluhan bahkan ratusan miliar. Contohnya, ada pejabat yang terkena OTT dengan uang sitaan Rp100 juta, tetapi ternyata uang itu hanya uang muka dari rencana korupsi yang besarnya puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. Pejabat yang bersangkutan berjanji memuluskan izin impor sembako tertentu dengan imbalan Rp2.000 per kilogram. Apakah korupsinya hanya sebesar uang yang disita sebesar Rp100 juta? Tentu tidak. Hitunglah berapa besarnya, jika izin impor itu diberikan untuk 10 ribu ton sembako yang dijanjikan. Kalikan saja 10 ribu ton dengan Rp2.000, yang harus diberikan kepada pejabat yang bersangkutan untuk setiap kilogram. Contoh lain, ketika ada bupati ditangkap tangan oleh KPK dengan uang sitaan Rp50 juta, tiba-tiba orang-orang atau kelompok yang tidak suka terhadap KPK menuding KPK hanya berani menangani korupsi yang puluhan juta rupiah, bukan yang miliaran rupiah, pastinya tudingan yang demikian ngawur dan asal omong. Bukti Rp50 juta itu hanyalah pintu masuk dari sebuah korupsi menahun yang berjumlah puluhan bahkan bisa ratusan miliar rupiah. Mengapa? Karena sang bupati melakukan korupsi sudah berbilang tahun dan akan terus bertahun-tahun, sedangkan yang Rp50 juta hanyalah secuil bukti yang akan membuka dan menghentikan korupsi berkelanjutan itu.

Isu lain yang juga mengemuka pada 2017 ialah persoalan independensi hakim dalam memutus perkara. Ditengarai, sekurangkurangnya oleh media massa dan civil society organizations, ada hakim-hakim yang menyiapkan dan membuat putusan berdasarkan transaksi dan tukar-menukar kepentingan. Jadi, vonis sebuah perkara bisa ditukar dengan uang atau dengan promosi atau posisi dalam karier dan jabatan. Namanya juga ditengarai, meskipun itu sudah diyakini, kita tak perlu menyebut nama orang dan kasusnya agar tidak berkembang menjadi liar.

‘Uang’ dan ‘jabatan’ selalu menjadi kata kunci utama dalam berhukum di negara kita selama beberapa tahun terakhir ini. Hiruk pikuk atau, meminjam istilah Presiden Jokowi, kegaduhan dalam berhukum, disebabkan merebak busuknya permainan uang dan politisasi hukum. Pokoknya, itu sudah merupakan gejala pelanggaran etika berat yang merusak masa depan Indonesia. Jika vonis hakim sudah diperjualbelikan, hancurlah masa depan Indonesia, terkutuklah pelakunya. Penjahat moral hukum yang demikian, meski lolos dari formalitas prosedural hukum, pelakunya akan mendapatkan sanksi otonom. Tuhanlah yang akan turun tangan seperti terhadap yang sudah-sudah. Hanya doa dan harapan seperti yang bisa rakyat lakukan sebagai pihak yang tak berdaya. Harus diingat, gambaran buruk di atas menunjukkan terjadinya politisasi hukum dan bukan politik hukum. Meskipun dari satu sudut hukum bisa dilihat sebagai produk politik, hambatan terhadap KPK dan gejala jual beli vonis dengan uang maupun jabatan ialah politisasi hukum, bukan politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan pembuatan hukum yang menjadikan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, sedangkan politisasi hukum adalah pembuatan atau langkah-langkah hukum melalui rekayasa dan kolusi tertentu yang menjadi hukum sebagai alat untuk meraih kepentingan pribadi. Tampaknya pada 2018 kita masih harus menghadapi problem politisasi hukum yang merusak wajah politik hukum kita.


OPINI

SENIN, 11 DESEMBER 2017

PJOK dan Hidup yang Lebih Baik Rahmad Hidayat

Guru PJOK Sekolah Sukma Bangsa Pidie, Aceh

R

ISET Kesehatan Dasar yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada 2013 (Riskesdas 2013), mencatat bahwa penyakit hipertensi, penyakit sendi/encok/reumatik, dan stroke merupakan tiga dari lima ancaman kesehatan tertinggi di Indonesia. Dua penyakit lainnya ialah hepatitis B dan kekurangan gizi pada balita. Hipertensi dianggap sebagai ancaman kesehatan terbesar dengan angka prevalensi 25,8%. Penyakit sendi berada di urutan kedua setelah hipertensi dengan angka prevalensi 24,7%, sedangkan stroke berada di urutan keempat dengan angka prevalensi 12,1% (Riset Kesehatan Dasar 2013). Salah satu penyebab paling umum dari ketiga penyakit tersebut ialah kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan. Oleh karena itu, ketiga ancaman kesehatan tersebut dapat dicegah dengan cara yang paling murah, yakni dengan melakukan aktivitas fisik/olahraga teratur. Namun, melakukan aktivitas fisik—seperti olahraga—yang

teratur telah menjadi tantangan tersendiri di era modern. Kemudahan yang diberikan oleh penemuan teknologi—terutama teknologi informasi dan komunikasi—membuat manusia dapat melakukan banyak hal tanpa perlu melakukan aktivitas fisik seperti di masa sebelumnya. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah gaya hidup masyarakat. Masyarakat perkotaan pada masa kini, misalnya, lebih banyak menghabiskan hidup mereka dengan duduk saat bekerja di kantor, menonton televisi, berkomunikasi, ataupun duduk di kendaraan saat melakukan perjalanan. Hal ini memicu peningkatan gaya hidup atau perilaku sedentari (sedentary life style) atau juga dikenal sebagai sitting disease, yaitu perilaku atau gaya hidup dengan sedikit atau sama sekali tanpa aktivitas fisik seperti duduk atau berbaring dalam kehidupan seharihari, baik di tempat kerja (kerja di depan komputer, membaca, dll), di rumah (menonton TV, main gim, dll), di perjalanan/ transportasi (bus, kereta, motor), tetapi tidak termasuk waktu tidur (Riskesdas 2013, hlm 139).

Gaya hidup sedentari rentan terhadap ancaman kesehatan, seperti hipertensi, penyakit sendi, dan stroke. Sampai 2013, hampir separuh dari proporsi penduduk berumur 10 tahun berperilaku sedentari 3-5,9 jam per hari (42%), sedangkan perilaku sedentari di atas 6 jam terjadi pada hampir setiap satu dari empat penduduk Indonesia (24,1%) (Riskesdas 2013, hlm 140). Kehidupan tanpa aktivitas fisik yang memadai juga dianggap sebagai faktor risiko keempat tertinggi yang menyebabkan kematian di dunia setelah hipertensi, merokok, dan kadar glukosa darah yang tinggi/penyakit gula. Kematian yang disebabkan oleh perilaku/gaya hidup sedentari mencapai angka 3,2 juta kematian atau 5,5% dari total kematian di dunia (WHO, Global Health Risk: Mortality and Burden of Deases Attributable to Selected Major Risk, 2009, hal 11). Tak pelak, kebutuhan untuk melawan perilaku sedentari menjadi penting di era teknologi modern. Manusia perlu untuk bergerak lebih demi derajat kualitas kesehatan yang lebih baik.

Peran pembelajaran PJOK Ranah pendidikan dapat menjadi ajang untuk memainkan peran bagi tumbuhnya perilaku

CALAK EDU

Pintar tapi Mager

G

memuaskan selera kuliner kita. Kecenderungan orang untuk malas bergerak akan semakin menemukan momentumnya. Teknologi informasi dan model bisnis daring di era ini memfasilitasi kecenderungan kita untuk mager. Akses informasi sangat mudah, hampir tanpa batas, dan cukup dilakukan dari kamar tidur. Anak sekolah ke depan, karenanya akan cenderung semakin pinter tapi mager. Dalam kondisi demikian dapat dipahami manakala pelajaran olahraga atau pendidikan jasmani--tempo doeloe disebut PD atau kini PJOK--bukan saja jamnya sedikit, melainkan juga sering dipandang sebelah mata oleh kebanyakan siswa. Pelajaran ini jarang disikapi dengan gegap gempita oleh warga belajar, dengan antusiasme yang tinggi, malah tidak jarang dianggap sebagai beban. Apalagi jika dilakukan pada siang hari yang panas; sesi diikuti dengan setengah hati, sekadar memenuhi kewajiban kurikulum. Sikap siswa terhadap pendidikan jasmani berbanding terbalik dengan apa yang mereka lakukan terhadap mata pelajaran andalan, utamanya yang akan diujikan dalam ujian nasional.

mik di berbagai belahan dunia, utamanya di negara-negara dengan tingkat kesejahteraan penduduknya yang lebih baik. Berbeda dengan anak-anak di negara berkembang yang masih berkutat dengan persoalan gizi buruk, anak-anak di negara maju justru bermasalah dengan ‘kelebihan gizi’. Obesitas karenanya menjadi masalah sosial yang tidak sederhana dan telah menjadi tren global (WHO: 1997). Padahal, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai studi, anak dengan masalah obesitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan. Masalah kejiwaan juga kerap dialami anak-anak dengan kelebihan berat badan dan obesitas ini, seperti isolasi sosial dan potensi disfungsi psikologis (Friedman, Story dan Perry, 1995; Must, 1996; Must and Strauss, 1999). Dalam kultur kita, anak-anak muda dengan kelebihan berat badan sering kali digambarkan sebagai jelek, bodoh, tidak jujur, dan malas. Oleh karena itu pula mereka kemudian kerap menjadi objek perundungan. Anak-anak semacam ini juga memiliki morbiditas lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lebih kurus. Mereka lebih rentan terpapar penyakit. Sekadar menyebut contoh, anak dengan

DUTA

hidup yang lebih sehat dan aktif. Salah satunya melalui penguatan pelajaran olahraga di sekolah atau yang sekarang dikenal sebagai pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (PJOK). PJOK bisa menjadi alat alternatif yang ampuh untuk menumbuhkan kesadaran bagi generasi milenial Indonesia untuk lebih banyak bergerak dan melakukan aktivitas fisik daripada hanya duduk atau terlentang berjam-jam di depan gawai. Saat ini bisa dipastikan generasi muda di Indonesia menghabiskan sebagian waktu mereka dengan memanfaatkan jaringan internet melalui gawai yang mereka miliki dan

aktif menggunakan berbagai aplikasi media sosial. Pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia (256,2 juta jiwa). Bahkan berdasarkan data yang juga dikeluarkan APJII, pengguna aktif internet di Indonesia yang berada pada kisaran umur 10-24 mencapai 24,4 juta orang (18,4%). Sementara pelajar yang menggunakan internet berjumlah 8,3 juta orang atau 6,3% dari total pengguna internet nasional (Survei Asosiasi Penyelengara Jasa Internet Indonesia: 2016). Bagaimana PJOK dapat menjadi alat alternatif untuk menumbuhkan perilaku hidup

masalah obesitas lebih berisiko terkena asma, dan terbukti cenderung menggunakan lebih banyak obat untuk menyembuhkannya, mendesah lebih banyak, melakukan lebih banyak kunjungan tak terjadwal ke rumah sakit, dan lebih sering tidak masuk sekolah sebagai akibat dari asmanya, manakala dibandingkan dengan anak-anak penderita asma yang kurus (Belamarich et al., 2000; Luder, Melnik dan DiMaio, 1998).

polikistik (polycystic ovary syndrome/PCOS) yang menggangu keseimbangan kadar hormonal (Goran, 2001; Must, 1996; Must and Strauss, 1999; Taitz, 1983). Pada sindrom ini, tubuh wanita memproduksi hormon laki-laki (androgen) secara berlebihan sehingga menyebabkan beberapa masalah kesehatan yang serius, seperti infertilitas. Data dari penelitian longitudinal bahkan memberikan informasi yang lebih menyakinkan bahwa dalam jangka panjang prevalensi faktor risiko penyakit kardiovaskular terus meningkat dari waktu kewaktu seiring dengan kelebihan berat badan dan obesitas (Goran, 2001). Singkatnya, kegemukan yang berlanjut sejak kecil hingga dewasa akan meningkatkan risiko morbiditas. Anak menjadi sangat rentan terkena berbagai gangguan, baik fisik maupun psikologis. Secara etiologis, obesitas dapat disebabkan berbagai faktor. Selain faktor keturunan, faktor lingkungan yang tidak menguntungkan disebut sebagai biang keladinya. Faktor lingkungan seperti diet dan aktivitas fisik sangat besar kontribusinya pada obesitas (Weinsier dkk, 1998). Meningkatnya konsumsi produk makanan olahan yang mengandung lemak jenuh dan kadar gula tinggi telah lama diketahui sebagai faktor asupan energi utama yang berkontribusi terhadap kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. Di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, ada bukti aktivitas fisik di kalangan

yang lebih aktif dan sehat atau perilaku yang nonsedentari? Hal ini bisa dilihat dari tujuan pengajaran PJOK, yaitu untuk membangun pemahaman personal tentang arti hidup sehat terhadap seseorang, baik sebagai individu maupun warga masyarakat di abad ke-21. PJOK juga berfokus pada upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik, terutama pada hubungan antara kesehatan fisik, emosional, dan mental (British Columbia Ministry of Education, Introduction to Physical and Health Education, 2015). Pembelajaran PJOK merupakan sarana membangun pemahaman kepada generasi usia sekolah tentang pentingnya untuk melakukan aktivitas fisik demi kualitas hidup yang lebih baik. Pada titik ini, peran pembelajaran PJOK menjadi penting untuk benar-benar dipahami secara substantif oleh para guru yang mengajar di sekolah. Pada dasarnya, PJOK memiliki cakupan yang luas dengan titik perhatian pada peningkatan gerak manusia. Lebih khusus lagi, PJOK juga berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya; hubungan dari perkembangan tubuh-fisik dengan pikiran dan jiwa. Namun, fenomena yang terjadi hari ini ialah sebagian besar guru PJOK tidak benar-benar memahami esensi dari pembelajaran PJOK itu sehingga hanya menempatkan diri mereka sebagai ‘guru olahraga’ yang hanya memberikan materi mengenai keterampilan dan praktik pada cabang olahraga semata, tanpa menimbang nilainilai yang bisa dipahami dalam gerak dan aktivitas fisik dalam

sebuah cabang olahraga. Di sisi lain, masih banyak guru PJOK yang memberikan pembelajaran hanya sebagai bagian dari rutinitas kerja semata. Mentalitas semacam ini melahirkan kesan bahwa pelajaran PJOK dipandang sebagai mata pelajaran ‘kelas dua’ atau ‘kurang penting’ di banyak sekolah di Indonesia. Banyak pihak yang beranggapan bahwa pembelajaran PJOK ialah pembelajaran yang sepele tanpa perlu persiapan materi yang rumit sebagaimana pelajaranpelajaran lainnya. Asumsi ini tentu saja keliru karena pada dasarnya pembelajaran PJOK tidak hanya merupakan aktivitas pengembangan fisik yang terisolasi, tetapi harus ditempatkan dalam konteks pendidikan secara umum, yang setiap prosesnya mengandung unsur-unsur pedagogis. Melihat pada data dan fakta gaya hidup sedentari yang terjadi saat ini, penting bagi dunia pendidikan untuk dapat mengambil peran dalam meminimalisasi kemungkinan kecenderungan perilaku tidak sehat generasi milenial. Langkah yang dapat dilakukan dunia pendidikan ialah melalui pemberdayaan pembelajaran PJOK. Upaya ini setidaknya dapat dimulai dengan meningkatkan kualitas guru PJOK, perbaikan metode pembelajaran dan kurikulum PJOK, serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai bagi pembelajaran PJOK. Upaya-upaya ini setidaknya bisa dilakukan sebagai langkah awal menuju generasi yang memiliki dan menghargai gaya dan kualitas hidup yang lebih sehat dan lebih baik di masa mendatang.

kaum muda telah mengalami penurunan dalam beberapa dekade terakhir dan bersamaan dengan itu diikuti peningkatan prevalensi obesitas (Luepker, 1999). Hal yang sama juga dilaporkan terjadi di Australia (Dollman dkk, 1999).

suaiaan diri, integritas pribadi, dan sanggup menata diri untuk menggapai tujuan jangka panjang. Team work (kerja tim) adalah manfaat lain olahraga. Dengan berolahraga siswa belajar untuk dapat melakukan negosiasi terhadap pandangan yang berbeda, memiliki pemahaman yang jelas akan peran diri dan anggota kelompoknya, mengembangkan kekuatan masing-masing yang saling mendukung, saling menghormati dalam berinteraksi, meningkatkan rasa saling percaya, dan berinteraksi secara harmonis dalam kelompok. Kerja tim adalah kapasitas yang sangat dibutuhkan siswa ke depan. Tidak sedikit survei membuktikan, salah satu kemampuan penting yang diperlukan seseorang agar dapat sukses di dunia kerja ialah kemampuan bekerja dalam kelompok. Dengan demikian, tarikan yang sangat kuat dari bedroom culture di era ini harus diimbangi dengan penguatan gaya hidup sehat. Gaya hidup yang tidak semata dengan mempertimbangkan asupan gizi yang seimbang. Namun, yang lebih penting dari itu ialah menjadikan olehraga tidak terbatas sebagai mata pelajaran di sekolah, tapi juga menjadi gaya hidup. Tiada hari tanpa olahraga. Jika filosof Muhammad Iqbal berteriak di dunia ini tidak ada tempat untuk berhenti, berhenti berarti mati, maka teriakan itu perlu dilengkapi dengan slogan, di dunia ini tidak ada hari tanpa olahraga, berhenti olahraga berarti celaka.

ENERASI zaman now adalah generasi baru yang sejak kecil sudah akrab dengan dunia digital. Jika angkatan lama lebih akrab dengan media cetak seperti koran, majalah, dan buku, juga media elektronik seperti radio dan televisi, generasi sekarang sejak usia dini lekat dengan gadget. Sudah menjadi pemandangan umum di manamana, anak bermain gim atau menonton film kartun di telepon seluler (ponsel). Youtube menjadi ‘teman’ bermain dan sumber petualangan imajinatif anak. Mereka ini disebut dengan digital native, pribumi digital alias penduduk asli dunia maya. Adapun generasi tua, bapak-ibu dan kakek-nenek mereka, dikenal sebagai digital immigrant, pengungsi digital, atau pendatang baru di dunia maya yang berasal dari dunia lama yang sarat dengan kertas dan barang cetakan. Di era digital dengan dominasi internet di hampir semua lini kehidupan, kini lahir budaya baru; bedroom culture. Semua cukup dilakukan dari tempat tidur. Akibatnya anak menjadi malas bergerak, mager. ‘Mager tapi laper?’ (begitu tagline iklan sebuah perusahaan ojek berbasis aplikasi), tinggal buka aplikasi, pesan dan pengemudi ojek dengan siap melaksanakan tugas mengantarkan pesanan untuk

Manakala gerak fisik minimal olahraga diabaikan, obesitas anak menjadi persoalan ende-

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Problem obesitas anak

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ahmad Punto, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Heryadi, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Raja Suhud V.H.M, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cahya Mulyana, Christian Dior Simbolon, Denny Parsaulian Sinaga, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dhika Kusuma Winata, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Hillarius U. Gani, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Satria Sakti Utama, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo

DOK PRIBADI

Khoiruddin Bashori Psikolog Pendidikan Yayasan Sukma Jakarta

Dalam jangka pendek, anak dengan masalah obesitas cenderung mengalami masalah gastrointestinal, kardiovaskular, endokrin dan ortopedi tertentu, bila dibandingkan dengan rekan sejawatnya yang relatif lebih kurus. Risiko ini dapat memburuk dalam jangka panjang. Penelitian juga menunjukkan gadis dengan kelebihan berat badan atau kegemukan cenderung mengidap kelainan sistem reproduksi seperti pubertas dan menarche yang lebih awal, dan sindrom ovarium

Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tampan Destawan, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya), Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan)

11

Gaya hidup sehat Olahraga sebenarnya tidak hanya terkait dengan kesehatan jasmani semata, tapi juga berhubungan erat dengan pengembangan semangat juang warga belajar. Olahraga melatih siswa untuk membiasakan diri bersikap sportif, menyukai tugas yang menantang, selalu mencari kesempatan untuk memuaskan rasa ingin unggul, bertanggung jawab terhadap tugas, gigih berusaha mewujudkan impian, berani mengambil risiko, dan senang menerima umpan balik dari pekerjaannya. Semangat untuk berjuang meraih cita-cita setinggi langit dapat ditumbuhkan dari sini. Manakala olahraga dilakukan siswa dengan benar dan rutin, yang bersangkutan tanpa sengaja telah belajar self-regulation, pengaturan diri. Sebuah kapasitas yang sangat diperlukan agar individu dapat melakukan interaksi sosial dengan berhasil. Tanpa pengaturan diri yang baik, kerukunan hidup sulit diperoleh. Minus kemampuan ini akan meningkatkan konflik antarpribadi. Melalui aneka permainan olahraga, siswa dilatih untuk mampu mengendalikan amarah, mengatasi kesedihan, memiliki daya tahan terhadap stres, penye-

Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon), Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura)

Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-3065014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN


12

PERKOTAAN

SENIN, 11 DESEMBER 2017

Panjangnya Birokrasi Bikin Lama Solusi NADA suara Mulyani, 51, terdengar menggebu ketika berbicara dengan seorang petugas pengaduan di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (9/12). Warga Green Garden RT 01/08, Kelurahan Kedoya Utara, itu meminta pemerintah setempat segera menyelesaikan masalah banjir di perumahannya. Pasalnya, banjir sudah menjadi ‘tamu langganan’ di wilayah Green Garden. Saking biasanya banjir, tak sedikit warga yang cuek ketika air mulai menggenangi wilayah permukiman mereka. “Tolonglah, Pak. Perumahan saya itu sudah langganan banjir, Pak. Mau hujan rintik sampai deras, banjir pasti datang, Pak,” keluh Mulyani. Petugas yang menerimanya sibuk menyimak dan mencatat keluhannya. Seusai mencatat, petugas itu menyarankannya sabar menunggu. Pasalnya, persoalan banjir tidak dapat diselesaikan dalam waktu sesegera mungkin. Keluhan tersebut baru bisa mendapat solusi setelah masuk ke musyawarah tingkat kota. “Belum bisa langsung kita tanggapi. Ditampung dulu agar pejabat dari dinas teknis tahu masalah di lapangan,” ungkapnya. Saat ditemui, Camat Kebon Jeruk Abdullah mengungkapkan, sejatinya pihaknya sudah sejak lama membuka layanan pengaduan warga, jauh sebelum keluarnya instruksi dari Gubernur DKI Jakarta. “Pengaduan warga kita buka tiap hari, tidak cuma Sabtu,” kata Abdullah. Bedanya, sambung dia, petugas jaga yang ada di tiap Sabtu lebih lengkap. Jika Senin-Jumat hanya dilayani satu petugas khusus, di hari Sabtu ada beberapa petugas yang siap menghadapi aduan warga, dari petugas Disdukcapil, PTSP, Disdik, hingga Satpol PP. Masalah yang bisa langsung ditangani akan langsung diselesaikan. Misalnya, kata Abdullah, seperti aduan tentang jalanan permukiman yang berubah jadi lahan parkir sebab di Jakarta masalah tersebut memang banyak ditemui. “Kalau masalahnya butuh penanganan dinas teknis langsung, itu akan dibawa ke musyawarah tingkat kota,” jelas dia. (Gan/J-1)

ANTARA/GALIH PRADIPTA

PENGADUAN WARGA CUKUP DI KECAMATAN: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) menerima pengaduan warga di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/10). Anies menyatakan layanan penerimaan pengaduan masyarakat hanya cukup di tingkat kecamatan sehingga warga tidak perlu datang ke Balai Kota DKI.

Kantor Kecamatan Mulai Menggeliat Gubernur DKI Jakarta perintahkan setiap kecamatan menerima pengaduan warga tiap Sabtu. Warga pun bertanya, mengapa hanya Sabtu, mengapa tidak tiap hari. SRI UTAMI

ami@mediaindonesia.com

“P

AK kantornya sudah buka belum? Kalau sudah, saya mau melapor nih,”

ujar Ratih, 40. “Sebentar lagi, Mpok, petugasnya masih beres-beres. Tunggu dulu, ya,” jawab petugas keamanan di Kantor Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (9/12). Tidak sampai 10 menit menunggu, Ratih sudah dibolehkan masuk ke ruang pengaduan. Sambil menenteng sekantong besar barang belanjaan dan dompet yang di-

selipkan di bawah ketiaknya, juga anaknya yang sibuk makan es krim, Ratih menyampaikan keluhannya. Sabtu itu menjadi Sabtu keempat pelaksanaan program layanan pengaduan masyarakat tiap Sabtu di kantor kecamatan sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencanangkannya pada 18 November silam. Dalam instruksinya, Anies memerintahkan kantor kecamatan buka mulai pukul 08.00 WIB hingga 11.00 untuk menerima warga yang datang mengadu. “Bapak tahu kan sekarang musim hujan dan sering angin kencang. Tolong dong, Pak, pohon di sekitar rumah saya dipangkas. Saya takut

TARIF TOL BECAKAYU NAIK:

Kendaraan melintasi Tol Becakayu di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, kemarin. Setelah diresmikan pengoperasiannya, terhitung mulai 9 Desember 2017 diberlakukan besaran tarif untuk kendaraan golongan I Rp14 ribu, golongan II Rp21 ribu, golongan III Rp28 ribu, golongan IV Rp35 ribu, dan golongan V Rp42 ribu.

ANTARA/RISKY ANDRIANTO

pohon itu roboh, nanti anak saya bisa celaka,” ucap Ratih saat mengadukan persoalannya. Ibu dua anak itu sengaja datang pagi ke kantor kecamatan. Sejak pukul 07.00 Ratih sudah menunggu di depan pintu masuk. “Saya sengaja datang pagi. Setelah belanja sayur, saya langsung ke sini. Takut banyak antrean kalau datang siang. Soalnya sekarang warga mulai rajin mengadukan masalah ke sini,” ujar Ratih. Setelah menyampaikan keluh-an itu, Ratih dimintai alamat tempat tinggal serta nama lengkap sesuai kartu tanda penduduk (KTP). Seusai menyampaikan keluhan itu, Ratih

bergegas pulang. “Sebenarnya ini program yang bagus karena sangat mengena di masyarakat. Tapi kenapa harus hanya hari Sabtu, mengapa tidak tiap hari? Kalau masalahnya terjadi Senin, masak harus menunggu sampai Sabtu untuk melapor,” ujarnya. Ratih menyarankan agar tiap camat bisa meniru langkah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menangani pengaduan warga. Tiap pagi, sebelum memulai kerja, camat terlebih dahulu menerima pengaduan warga. “Mungkin ganti pemimpin, ganti juga modelnya. Tapi yang penting, pengaduan warga itu bukan hanya untuk didengar, melainkan untuk disikapi,” tegasnya.

Mentok di anggaran Sekretaris Camat Kecamatan Pancoran Rizki Adhari yang ditemui mengatakan, sejak layanan pengaduan itu dibuka, pihaknya sudah menerima 25 pengaduan dari masyarakat, atau tidak sampai sepuluh orang di tiap Sabtu yang datang. Pengaduan yang diterima mayoritas tentang lingkungan seperti banjir, pemangkasan pohon, jalan

Penghapusan LPJ RT/RW Celah Baru Korupsi PEGIAT antikorupsi sekaligus Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengingatkan, penghapusan kewajiban pembuatan laporan penggunaan dana operasional RT/ RW yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpotensi besar menjadi celah korupsi bancakan di masyarakat. Alih-alih menciptakan transparansi, mekanisme pertanggungjawaban yang digagas Anies melalui pertemuan warga minimal satu kali dalam enam bulan justru tak mendidik. “Pertanggungjawaban setiap

bulan itu penting. Kalau selang waktu lama, lalu menumpuk, tidak ada buktinya, itu bisa memicu rekayasa,” kata Firdaus. Menurutnya, perubahan mekanisme pelaporan itu bukan sesuatu yang prinsipiil karena hanya memerkarakan persoalan teknis. Mekanisme pertanggungjawaban RT/RW justru semestinya berjalan dua arah. Di satu sisi dana dari APBD dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, sementara dana swadaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jumlah laporan yang menumpuk semestinya

rusak, keamanan lingkungan, dan pungutan liar. Namun, tak sedikit warga yang datang untuk berkonsultasi tentang pengurusan administrasi perizinan dan sebagainya. “Kami siapkan 20 petugas untuk melayani keluhan warga tiap Sabtu,” jelasnya. Layanan pengaduan dibuka tiap Sabtu pukul 08.00-11.00. Selanjutnya keluhan warga itu dipilah berdasarkan kewenangan tugas dan dibawa dalam rapat siang harinya. “Jika keluhan itu kewenangan kecamatan, langsung disurvei esok harinya. Petugas langsung datang melihat masalahnya. Tapi semua itu tergantung anggaran juga,” jelasnya. Rizki menambahkan, jika persoalan yang dikeluhkan warga di luar kewenangan kecamatan, pihaknya akan membawa aduan itu saat rapat dengan wali kota agar bisa berkoordinasi dengan suku dinas yang berwenang. “Kami gembira karena masyarakat mulai semangat menyampaikan keluhan mereka. Itu artinya masyarakat peduli akan lingkungan. Kami juga terbuka akan berbagai kritik dan masukan jika masih ada yang dirasakan kurang dalam pelayanan,” ucapnya. (J-1)

tidak menjadi alasan. “Kalau diserahkan kepada publik saja, bagaimana kerja pemerintah? Yang memeriksa laporan kan bukan Pak Anies saja,” tambahnya. Sebelumnya, Anies beralasan mekanisme pertanggungjawaban lewat forum warga justru lebih efektif ketimbang menyampaikan laporan tertulis kepada pemprov sebab ada 2.732 RW dan 30.407 RT di DKI Jakarta yang mengirim laporan pertanggungjawaban ke Pemprov DKI. Firdaus menegaskan laporan pertanggungjawaban yang detail justru diperlukan untuk meyakini penggunaan dananya. Apalagi, dana operasional RT/RW bukan lah dana hibah atau dana bantuan sosial, melainkan dana yang rutin dikucurkan tiap bulan dan bersumber dari APBD. (Nic/J-1)

Video Rapat Pemprov DKI Dibatasi WAKIL Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno enggan mengunggah video rapat pimpinan ke situs Youtube. Alasannya, untuk meminimalkan perdebatan yang tidak perlu yang justru menimbulkan perpecahan. Sandi berkaca pada saat pilkada lalu, ketika unggahan video itu menjadi ajang saling ejek di antara pendukung kontentan pilkada. Akibatnya, timbul polarisasi di masyarakat. Sandiaga merasa tugasnyalah untuk mempersatukan warga. “Kalau digunakan untuk dijadikan meme, videonya diedit-edit baik oleh yang mendukung kita atau yang belum mendukung kita, akhirnya jadi perpecahan,” kata Sandiaga, kemarin. Sejak Anies-Sandi menjabat, Pemprov DKI lewat akun Youtube mereka baru satu kali mengunggah video rapat pimpinan (rapim). Video itu merupakan gelaran rapim pertama pada 23 Oktober 2017. Setelah itu, tidak ada lagi video rapim yang diunggah di akun resmi milik pemprov. Nyinyiran netizen yang dicontohkan Sandiaga di antaranya berbunyi memband-

Masyarakat yang ingin menonton video-video rapim bisa bersurat ke Pemprov DKI untuk meminta file-nya. ingkan dengan pemimpin sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. “Dari yang mendukung kemarin bilang ‘tuh gubernur kita enak ngomongnya santun’. Ya, itu memicu yang sebelah sini ‘nggak ini, nggak tegas lah’, segala macam,” ujar Sandi. Solusi dari Sandi, masyarakat yang ingin menonton video-video rapim tersebut bisa bersurat ke Pemprov DKI untuk meminta file-nya. Meski tidak diunggah, proses rapim menurutnya tetap direkam. Sandi menyampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov

DKI Dian Ekowati soal konsep keterbukaan informasi di Belanda. Di ‘Negeri Kincir Angin’ ungkap Sandi, keterbukaan harus diawali dengan surat resmi dari masyarakat kepada pemerintah. “Kita enggak ada menutupi. Siapa yang mau datang, silakan tulis surat, silakan datang kita kasih. We’re open kimono, open kebaya. Enggak ada yang ditutupi,” ujarnya. Kebijakan tersebut, di mata pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto, sebagai langkah kemunduran, mengingat Anies-Sandi pernah berkoar-soal open government. “Dari konsep yang awalnya ditawarkan Anies-Sandi justru lebih maju dari yang diatur dalam undang-undang soal keterbukaan informasi publik, dengan pemerintah proaktif terbuka tanpa diminta publik. Itu sudah dilakukan di era Pak Ahok. Ini kan justru mundur. Tidak menempati janji kampanye,” kata Erwan saat dihubungi, kemarin.(Nic/J-3)

DOK ADHI KARYA

PENGEMBANGAN SISI JALUR LRT: Pengunjung memperhatikan skema pembangunan LRT dari Bekasi Timur menuju Cawang–Dukuh Atas di Jakarta, kemarin. PT Adhi Persada Properti akan membangun LRT Superblok The Conexio yang berada di sisi Stasiun LRT Cikunir 1 atau kawasan mixed used di atas lahan 3,05 hektare.


KERJA TUNTAS

SENIN, 11 DESEMBER 2017

13

Bank Indonesia Kawal Penguatan Momentum Pemulihan Ekonomi BI menyiapkan aturan bagi pelaku teknologi finansial, termasuk e-commerce, sembari memperkuat elektronifikasi untuk mendukung program pemerintah.

FETRY WURYASTI

fetry@mediaindonesia.com

B

AGI dunia, tahun ini merupakan masa pemulihan. Itu terlihat dari membaiknya laju perekonomian setelah pada 2016 sempat menyentuh titik terendah (turning point) pertumbuhan ekonomi. Dalam proyeksi terbarunya, Bank Indonesia (BI) memperkirakan ekonomi global akan tumbuh mencapai 3,6% pada keseluruhan tahun ini. Prakiraan itu lebih baik ketimbang proyeksi di awal tahun. Yang juga perlu digarisbawahi, sumber pertumbuhan ekonomi dunia itu kini lebih merata lantaran tidak hanya bersumber dari negara-negara maju, tapi juga negara berkembang. Gubernur BI Agus Martowardojo pada acara Pertemuan Tahunan BI dengan tema Memperkuat momentum, di Jakarta, Selasa (28/11) malam, mengatakan, menguatnya perbaikan ekonomi global direspons secara berhati-hati oleh otoritas moneter di berbagai negara. Di Amerika Serikat (AS), misalnya. Bank Sentral AS (The Fed) diperkirakan melanjutkan normalisasi kebijakan moneter secara gradual melalui kenaikan bertahap Fed Fund Rate (FFR) sebanyak tiga kali pada tahun ini dan dimulainya balance sheet reduction yang terukur sejak Oktober 2017. Pengetatan kebijakan moneter juga ditempuh Kanada dan Inggris. Sementara itu, European Central Bank (ECB) telah mulai mengurangi stimulus moneter. “Momentum perbaikan ini harus juga dijaga agar berdampak pada tumbuhnya ekonomi Indonesia yang berkelanjutan,” ucap Gubernur BI. Menurut dia, terganggunya stabilitas perekonomian Indonesia pada 2013 membuat BI perlu

mengedepankan strategi stability over growth. “Strategi ini kami terjemahkan dengan memperkuat bauran kebijakan untuk stabilisasi melalui penyesuaian suku bunga kebijakan, penguatan operasi moneter, stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, penguatan kebijakan makroprudensial, dan koordinasi yang erat dengan pemerintah dan otoritas kebijakan yang lain,” kata Agus.

Arah kebijakan Pada tahun mendatang, Indonesia sebagaimana negara-negara lain masih akan menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengganggu proses pemulihan. Oleh sebab itu, kebersinambungan koordinasi seluruh regulator dalam merumuskan dan menyelaraskan amat krusial untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi domestik. BI, imbuh Agus, tetap komit mendesain bauran kebijakan yang difokuskan untuk menjaga keajekan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Pada kebijakan moneter, misalnya, BI akan memperkuat implementasi giro wajib minimum (GWM) rupiah rata-rata. Penyempurnaan kebijakan akan ditempuh dengan memperluas implementasi GWM rata-rata hingga mencakup GWM rupiah dan GWM valuta asing, baik untuk bank konvensional maupun bank syariah. Kemudian, BI akan menerapkan indikator rasio intermediasi makroprudensial (RIMP) sebagai bentuk penguatan dari loan to funding ratio (LFR). Kelak, RIMP akan mengakomodasi keragaman bentuk intermediasi perbankan dengan memasukkan investasi bank pada surat berharga. “Dari aspek peningkatan efektivitas instrumen, kami

MI/MOHAMAD IRFAN

PERTEMUAN TAHUNAN BI 2017: Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memberikan pandangan BI

tentang ekonomi ke depan pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2017 di Jakarta, Selasa (28/11). Pertemuan yang dihadiri para menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, tokoh perbankan, dan pemimpin media massa ini mengangkat tema Memperkuat momentum.

akan terus menempuh upaya peningkatan efektivitas instrumen makroprudensial, termasuk opsi penerapan loan to value (LTV) secara targeted, untuk memitigasi risiko terjadinya bubble sektor tertentu secara lebih spesifik,” papar Gubernur BI. Lalu, di bidang sistem pembayaran, BI akan menelurkan kebijakan yang dapat menciptakan ekosistem pembayaran nontunai yang saling terhubung, terjangkau, inovatif, kompetitif, dan melindungi penggunanya di bawah payung Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

BI juga menyiapkan aturan bagi pelaku teknologi finansial, termasuk e-commerce, sembari memperkuat elektronifikasi untuk mendukung program pemerintah. Sementara itu, guna memacu pertumbuhan ekonomi syariah, akan didorong penerbitan instrumen keuangan syariah berbasis wakaf, penerbitan instrumen sukuk berbasis wakaf, dan pembiayaan berbasis Islamic social finance, serta penerbitan instrumen likuiditas yang berbasis syariah. Dengan sinergi para pemangku kepentingan, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi domestik 2018

di kisaran 5,1%-5,5% dengan inflasi 2,5%-4,5%. Pertumbuhan dana pihak ketiga dan kredit perbankan pada 2018 masing-masing diperkirakan 9-11% dan 10-12%. Defisit transaksi berjalan akan sedikit naik lantaran masifnya pembangunan, tapi masih kurang dari 3% terhadap PDB. “Kami yakin kebijakan penguatan momentum pemulihan ekonomi jangka pendek yang diimbangi kebijakan-kebijakan dalam mempercepat transformasi ekonomi, dapat membawa perekonomian tumbuh lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif,” pungkas Agus. (S-2)

Memperkuat Momentum Sumber : Keterangan :

BPS & Bank Indonesia Semakin kecil skor indikator, semakin baik stabilitas makroekonomi * Per Oktober 2017 ** Proyeksi Bank Indonesia.

Sumber: World Economic Outlook Database/IMF

MI/BRONTO

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia sudah mengukir banyak kemajuan di bidang ekonomi yang membawa optimisme bagi prospek perekonomian ke depan. “Momentum tersebut harus betul-betul diambil manfaatnya,” tegas Presiden saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI), di Jakarta, Selasa (28/11) malam. Sejalan dengan Presiden, Gubernur Bank Indonesia dalam pidatonya pada forum tersebut menguraikan bahwa momentum pemulihan ekonomi yang sedang berjalan merupakan tahapan awal yang harus kita rawat dan perkuat agar dapat tertransformasikan menjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Momentum pemulihan ekonomi yang baik itu ditopang oleh sejumlah faktor eksternal dan domestik. “Pertumbuhan ekonomi global yang membaik, diikuti dengan meningkatnya harga komoditas, telah direspons dengan normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju secara gradual dan telah diantisipasi pasar secara baik. Perkembangan tersebut menurunkan risiko eksternal pada 2017 sehingga ketidakpastian pasar keuangan global menurun,” ujar Gubernur BI Agus Martowardojo. Ekonomi global tahun ini diperkirakan

dapat tumbuh hingga 3,6%, lebih tinggi baik dari perkiraan awal tahun maupun capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan global juga lebih merata, tidak hanya bersumber dari negara maju, namun juga dari negara berkembang. Di negara maju, perbaikan ekonomi AS solid disertai dengan ekonomi Eropa dan Jepang yang mengindikasikan berlanjutnya proses pemulihan ekonomi. Negara berkembang juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2017. Kinerja ekonomi Tiongkok yang solid berdampak pada perbaikan ekonomi negara berkembang yang lain. Perbaikan ekonomi Tiongkok ini pula yang menyebabkan peningkatan volume perdagangan dunia pada 2017. Momentum pemulihan ekonomi ditopang oleh stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga pada tahun 2017. Inflasi terus dalam tren menurun dan akan berada dalam kisaran sasarannya pada 2017. Sementara itu, defisit transaksi berjalan juga tetap terpelihara di bawah level yang aman. Di sisi sistem keuangan, stabilitas industri perbankan tetap terjaga ditopang oleh kondisi permodalan yang kuat dan risiko kredit yang masih jauh berada di bawah batas aman, meskipun pertumbuhan kredit masih terbatas. “Pencapaian

itu tidak terlepas dari konsistensi bauran kebijakan dalam menstabilkan perekonomian Indonesia selama ini,” tegas Gubernur Bank Indonesia. Terjaganya stabilitas makroekonomi yang ditopang oleh kredibilitas kebijakan dan prospek ekonomi yang positif mendapat pengakuan dari berbagai lembaga. Indonesia berhasil meraih peringkat layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional. Kemajuan juga terlihat di sisi daya saing. Setelah selama tiga tahun peringkat daya saing (Global Competitiveness Index) Indonesia mengalami penurunan, pada tahun 2017 peringkat GCI Indonesia meningkat ke 36 dari 137 negara. Di samping itu, perbaikan iklim usaha juga terus berlanjut dimana peringkat ease of doing business di Indonesia membaik dari posisi 106 pada 2016 menjadi 72 untuk tahun 2018. Dengan semakin kokohnya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran kebijakan yang telah ditempuh sejak 2016. Suku bunga kebijakan BI7DRRR diturunkan 50 bps tahun 2017 merespons menurunnya ekspektasi dan perkiraan inflasi 2017 dan 2018 serta proyeksi defisit transaksi berjalan yang masih aman. “Konsistensi implementasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang berhati-hati, dan

Sumber: World Economic Outlook Database/IMF

Sumber: Doing Business, World Bank Grafis: Ebet

koordinasi erat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta otoritas lainnya terbukti mampu menciptakan stabilitas dan resiliensi ekonomi yang lebih kuat dari sebelumnya. Kami yakin bahwa kondisi ini akan menjadi fondasi yang kokoh bagi upaya memperkuat momentum pemulihan ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.” papar Agus Martowardojo.

Tantangan dan Prospek “Di tengah pemulihan ekonomi yang terjadi, kami memandang perekonomian masih akan dihadapkan pada tantangan baik global dan domestik,” papar Gubernur Bank Indonesia. Di sisi global, tantangan berasal dari pengetatan kebijakan moneter di beberapa negara maju, geopolitik, dan adanya gejala proteksionisme. Selain itu, terdapat risiko terkait meningkatnya akumulasi kerentanan sistem keuangan global yang ditandai oleh kenaikan signifikan harga aset pasar keuangan dunia dan rendahnya tingkat produktivi-

tas. Di sisi domestik, terdapat sejumlah tantangan yang tidak kalah rumit dan membutuhkan perhatian bersama. Tantangan tersebut, antara lain, peran konsumsi yang masih terbatas dan penyerapan tenaga kerja yang belum optimal. Selain itu, tantangan struktural seperti kapasitas industri dan sektor jasa yang terbatas, perbaikan ekspor yang belum broadbased, dan ketergantung an pembiayaan luar negeri, serta perkembangan pesat teknologi digital masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Dalam menyikapi tantangan ini, reformasi struktural harus terus dilakukan secara konsisten dengan komitmen yang kuat. Para pembuat kebijakan perlu berpegang pada tiga prinsip dasar kebijakan publik, yaitu forward looking, berkesinambungan dan tersinergi, serta berimbang. Reformasi struktural harus tetap fokus pada tiga elemen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu modal fisik, modal manusia dan peningkatan produktivitas. Reformasi struktural yang dicanangkan Pemerin-

tah diyakini akan berjalan dengan baik. Proyek-proyek infrastruktur dan paket-paket kebijakan ekonomi akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian, termasuk peningkatan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi yang disertai sisi suplai yang lebih kuat pada gilirannya memungkinkan perekonomian tumbuh lebih tinggi tanpa mengganggu stabilitas. Kerjasama dan koordinasi seluruh pemangku kebijakan dalam merumuskan bauran kebijakan nasional yang tersinergi sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dan memperkuat momentum pemulihan ekonomi domestik. Di sisi Bank Indonesia, bauran kebijakan akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang telah tercapai. “Kami percaya bahwa terjaganya stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat pokok bagi terciptanya pemulihan ekonomi yang lebih berkesinambungan. Arah kebijakan ini kami perkuat dengan berbagai kebijakan untuk mendukung peningkatan efisiensi

dan produktivitas, yang kami terjemahkan ke dalam bauran kebijakan Bank Indonesia. Bauran kebijakan ini terdiri dari tiga pilar yakni kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah” urai Agus Martowardojo. Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan semakin baik. Dengan momentum pertumbuhan ekonomi domestik yang kembali menguat pada paruh kedua 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh sekitar 5,1% pada 2017 dan meningkat pada 5,1-5,5% pada 2018. Stabilitas ekonomi makro juga akan tetap terjaga. Inflasi 2017 diperkirakan dalam kisaran 3,0-3,5% pada 2017 dan 3,5+1% pada 2018, sementara defisit transaksi berjalan tetap berada pada level yang sehat. Dalam jangka menengah-panjang, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada pada lintasan yang meningkat dan dapat mencapai 6,2% dengan dukungan reformasi struktural yamg dilakukan secara konsisten. (Try/S-25)


SELEBRITAS

SENIN, 11 DESEMBER 2017

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 14 EJE KIM

PODIUM

Status Darurat

EBET

Saur Hutabarat

Dewan Redaksi Media Group SEPERTINYA terdengar ganjil bahwa status darurat dinyatakan dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan negara sungguh-sungguh menghadapi krisis keamanan. Faktanya yang ganjil itu merupakan kecenderungan cukup dominan di negeri ini. Contohnya penetapan status darurat narkotika, darurat terorisme, darurat radikalisme, dan darurat bencana alam. Semua keadaan darurat itu dinyatakan penyelenggara negara dalam keadaan normal. Perihal status darurat dan relevansinya dengan keadaan Indonesia itu merupakan cuplikan kecil dari ringkasan disertasi Agus Sudibyo, pemerhati media, yang diuji secara terbuka di Gedung Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Sabtu (9/12). Judul disertasinya Normalisasi StatusDarurat sebagai Potensialitas dalam Negara Demokrasi: Telaah Kritis atas Pemikiran Politik Giorgio Agamben. Giorgio Agamben ialah filosof Italia yang lahir di Roma, 22 April 1942, dengan pikiran besar mengenai status darurat dalam negara demokrasi. Dalam pandangannya, demokrasi sejak awal mula merupakan kekaburan antara kekuatan pembentuk konstitusi dan kekuatan pelaksana konstitusi. Apa yang disebut sebagai kekuasaan-berdaulat, yaitu sosok yang tidak tertandingi dengan kekuasaan apa pun dan tidak terikat oleh mekanisme apa pun,

menyusup dalam tatanan demokrasi melalui normalisasi penyelenggaraan status darurat. Demikianlah penyelenggaraan status darurat yang bukan hanya fenomena dalam keadaan perang atau krisis keamanan, melainkan juga fenomena dalam situasi normal tatanan kenegaraan. Tidak ada lagi perbedaan antara keadaan krisis dan keadaan normal, antara keberadaan hukum dan kekosongan hukum, antara tatanan dan ketiadaan tatanan. Dalam bagian tesis, Agus Sudibyo menyatakan Giorgio Agamben terlalu menekankan kendali negara atas masyarakat, kurang memperhatikan dialektika antara struktur dan agen serta agen-agen yang majemuk dalam penyelenggaraan hukum di negara demokrasi. Kata Agus, “Tatanan demokrasi memang tidak selalu berhasil mengatasi masalah kekerasan, tetapi juga menciptakan distribusi kekuasaan ke berbagai pihak sehingga terwujud proses check and balances.” Dalam pandangan jurnalistik, tentu saja bukan pikiran besar Giorgio Agamben yang sangat menggoda rasa ingin tahu saya, melainkan relevansinya terhadap berbagai pernyataan status darurat yang dinyatakan penyelenggara negara di Republik ini. Menurut Agus Sudibyo, deklarasi status darurat merupakan pengakuan bahwa negara tidak berhasil menjalankan prinsipprinsip demokrasi sebagaimana mestinya sehingga prinsip tersebut dianulir untuk sementara waktu. Relevansi lain pandangan Giorgio Agamben berkaitan dengan paradoks pelembagaan HAM di Indonesia. Di satu sisi diasumsikan manusia dengan keadaan alamiahnya ialah sumber sekaligus batasan dari hak. Namun, di sisi lain, keadaan alamiah yang sama selalu terinklusi dalam tatanan sekaligus tereksklusi, menjadi sasaran penyelenggaraan kekuasaan yang berjalan berdasarkan logika status darurat. Paradoks terinklusi dan tereksklusi

itulah yang menjelaskan realitas diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas di Indonesia seperti jemaah Ahmadiyah, penganut Syiah, keturunan Tionghoa, dan penghayat kepercayaan. Jemaah Ahmadiyah berstatus resmi warga negara. Sebagai warga negara, mereka membayar pajak dan mematuhi hukum. Namun, kepatuhan dan ketaatan itu tidak diganjar dengan tindakan nyata pemerintah untuk melindungi mereka. Kata Agus, “Hukum di sini menangguhkan diri dalam status nonoperasional justru ketika dibutuhkan operasionalitasnya, yakni pada saat terjadi kekerasan dan kejahatan.” Agus Sudibyo menyimpulkan, dalam menghadapi fakta perbedaan dan konflik dalam masyarakat yang majemuk, pemerintah Indonesia sering menerapkan kebijakan yang utilitaristis. Jika dihadapkan pada desakan kelompok mayoritas, hukum cenderung menangguhkan diri sebagai penjaga kesetaraan dan keadilan, sebagai penjamin absennya kekerasan kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Ujian doktor itu mengingatkan pertemuan saya dengan Agus, beberapa tahun lalu. Sebagai sesama lulusan studi ilmu komunikasi Fisipol UGM, saya bertanya kepada sang junior kenapa mengambil doktor di bidang filsafat, bukan di bidang media. Pertanyaan itu teringat kembali, ketika pekan lalu Agus mengonfirmasi apakah saya bakal hadir dalam promosi doktor. Saya hadir dan menyaksikan sendiri bahwa jawabannya atas pertanyaan saya ‘dulu’ tidak penting lagi. Agus Sudibyo, 43, dengan promotor Prof Dr M Sastrapratedja, kopromotor Prof Dr A Sudiarja dan Dr Robertus Robert, dengan penguji Dr Karlina Supelli, Prof Dr Alois Agus Nugroho, Prof Dr J Sudarminta, dinyatakan lulus dengan pujian, cum laude. Dengan senang hati, saya membaginya ke ruang publik melalui Podium ini.

Indonesia itu Surga Baginya, kemajuan perempuan di Indonesia sangat pesat. PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI putri@mediaindonesia.com

K

EGEMARAN akan durian membuat Eje Kim, penulis asal Korea Selatan, betah tinggal di Indonesia. Dengan memulai pengalaman berkunjung ke Indonesia dari Kota Bandung sekitar 20 tahun silam, Eje, sebagaimana ia biasa disapa, mengaku sangat kagum akan Indonesia dan terus ingin kembali hingga saat ini. “Saya sudah mengunjungi 100 negara di dunia dan hati saya jatuh di Indonesia. Indonesia itu surga. Masyarakat Indonesia harus menyadari itu dan dunia harus tahu itu. Itu mengapa saya terus menulis buku tentang berbagai kekayaan dan keunikan Indonesia,” ujar Eje saat wawancara khusus dengan Media Indonesia, kemarin. Penulis yang juga ahli geografi lulusan Seoul National University tersebut mengatakan kekagumannya pada Indonesia tidak hanya terbatas pada durian, makanan, dan keindahan alam. Ia mengatakan sangat kagum dengan budaya, kehidupan sosial, serta keramahan penduduk lokal yang ia temui di berbagai daerah. “Saya berkeliling Indonesia. Saya melihat bagaimana masyarakat Indonesia itu manusia-manusia yang bahagia. Mereka hidup sederhana, tetapi sangat tangguh dan mandiri,” ujar Eje. Kekaguman Eje terutama jatuh pada kondisi perempuan di Indonesia. Berbeda dengan negaranya, ia mengatakan kemajuan perempuan di Indonesia sangat pesat. Semakin banyak kaum perempuan yang memiliki peran dan posisi penting dalam beragam bidang. Hal tersebut semakin lengkap dengan penerimaan yang baik

dari masyarakat secara umum, khususnya kaum laki-laki. “Di negara saya keseimbangan dalam hidup perempuan dalam berkarier sekaligus berkeluarga sangat sulit didapat. Itu tidak terjadi di sini, perempuan Indonesia memiliki kesempatan dan penerimaan yang baik untuk dapat berperan seperti itu, sangat seimbang,” ujar Eje. Dalam pengalamannya selama hampir 20 tahun berkali-kali datang ke Indonesia, hatinya terutama jatuh pada Bandung dan Minangkabau. Keindahan alam dan Kota Bandung, dikatakan Eje, membuat ia ingin menetap di Kota Kembang tersebut. Sementara itu, kekuatan budaya dan kemandirian perempuan Minang membuatnya kagum dan semakin percaya akan kekuatan kaum perempuan untuk bisa mendapatkan kesetaraan tempat dengan laki-laki dalam banyak bidang.

Rilis buku Kekaguman akan Indonesia didokumentasikan Eje dalam beberapa buku yang akan dirilisnya pada 2018. Buku tentang keindahan Kota Bandung dan tentang kehidupan perempuan Minangkabau akan dirilis pada awal 2018. Sementara itu, pada 2 November 2017, Eje juga telah lebih dulu menerbitkan buku berjudul Happy Yummy Journey di Bandung. Dalam buku yang diterbitkan dalam dua bahasa, Korea dan Indonesia, tersebut, Eje menceritakan pengalamannya dalam berburu durian di lima negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia. “Saya menyimpulkan bahwa Indonesia adalah pusat durian dunia. Sangat banyak jenis durian di sini dan rasanya sangat enak. Itu juga mengapa saya sangat senang saat buku saya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Semoga dapat menjadi referensi bagi traveller,” tutup Eje. (H-5)

MI/PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI

Biznet Festival

Ajak Pemuda Produktif dan Kreatif UNTUK kedua kali, ajang Biznet Festival kembali digelar di Bali. Ajang yang diselenggarakan di Lapangan Renon, Denpasar, Bali, Sabtu (9/12), itu menjadi rangkaian ketujuh dari perhelatan Biznet Festival yang sudah dimulai sejak 2016 di Kota Kediri, Jawa Timur. Wakil Presiden Bidang Pemasaran PT Supra Primatama Nusantara, pemilik merek Biznet, Yudie Haryanto, mengatakan perhelatan itu menunjukkan arti penting Pulau Dewata bagi lini bisnis Biznet di Indonesia. Di Bali, Biznet memiliki lima kantor cabang yang melayani enam kabupaten. “Bali merupakan wilayah yang masuk dalam rangkaian serat optik Biznet. Kami akan semakin agresif lagi karena pengguna sangat besar dengan munculnya industri baru seperti coworking space dan pelanggan rumahan,” kata Yudie di Plaza Renon,

Denpasar, Bali, Sabtu (9/12). Di kawasan wisata populer di Indonesia itu, Biznet juga secara khusus menghadirkan layanan untuk segmen hospitality, seperti hotel, apartemen, dan rumah sakit melalui layanan Biznet Hospitality. Layanan tersebut melengkapi dua layanan Biznet sebelumnya yang menyasar perumahan-UKM dan bisnis. Penyelenggaran Biznet Festival Bali 2017 juga merupakan dukungan Biznet terhadap anak muda Indonesia. Untuk itu, sejumlah acara dikemas untuk mendorong produktivitas dan kreativitas anak muda. Di antaranya, sejumlah kompetisi band, dance, skateboard, dan permainan lain. “Ini ketujuh kali Biznet Festival digelar dengan dukungan kepada anak muda melalui konten acara yang sesuai kegiatan mereka. Acara ini merupakan bentuk dukungan kami bagi anak muda

Penampilan Sheila On 7 di Biznet Festival Bali 2017.

Penampilan DJ Soda di Biznet Festival Bali 2017

Bali aman

Penampilan DJ Soda di Biznet Festival Bali 2017. yang merupakan masa depan bangsa agar mereka bisa jadi produktif dan kreatif,” ujarnya. Seperti penyelenggaran Biznet Festival sebelumnya, kali ini Biznet juga menutup rangkaian acara dengan penampilan musisi ternama Tanah Air. Namun, momen spesial kali ini juga dijadikan Biznet untuk mengangkat pamor Biznet Festival sebagai ajang internasional dengan membawa Dj Soda dari Korea Selatan. Selain Dj Soda, Biznet menghadirkan grup band asal Yogyakarta, Sheila On 7, sebagai pembuka keseruan Biznet Festival mulai pukul 08.00 waktu setempat. Akhdiyat Duta Modjo atau Duta dkk pun sukses membuat kor massal saat menyanyikan hit-hit terbaik milik mereka yang meledak di era awal milenium. Setelah berjingkrak dengan lagu Sheila On 7, puluhan ribu pengunjung Biznet Festival Bali 2017 diajak bergoyang melalui rangkaian gubahan lagu populer yang dibawakan dengan energik di depan turntable-nya. Tak lupa pula, DJ bernama asli Hwang

Penampilan Dipha Barus di Biznet Festival Bali 2017.

FOTO FOTO DOK BIZNET

So-hee itu juga membawakan sejumlah hit miliknya. Pesta malam Minggu di Lapangan Renon itu kemudian ditutup penampilan Dipha Kresna Aditya Barus atau Dipha Barus dengan rangkaian

gubahan lagu populer miliknya. Aksi interaktif yang dilakukan Dj berusia 31 tahun itu juga membuat penonton terus bertahan hingga rangkaian Biznet Festival Bali 2017 berakhir jelang tengah malam.

Keseruan di Lapangan Renon, menurut Senior Manager Sales Regional East Bagus Wicaksono, dan keseruan di Biznet Festival Bali 2017 juga sebagai bagian dari promosi pariwisata Bali dan menunjukkan amannya Bali, khususnya Denpasar, di tengah erupsi Gunung Agung. “Bali sedang terdampak dengan erupsi Gunung Agung, tapi sekarang abu vulkanis lebih mengarah ke timur. Di kawasan Bali selatan pun aman. Nah, dengan festival ini yang mengundang musisi internasional, kami juga ingin menunjukkan Bali aman dan bisa dikunjungi,” ujarnya. Menurut Bagus yang tinggal di Bali, sektor pariwisata saat ini masih terkena dampak akibat erupsi Gunung Agung. Okupansi hotel dari beberapa rekannya dilaporkan tidak sampai 50%, bahkan di akhir pekan. Karena itu, ia berharap erupsi segera reda dan mengembalikan Bali seperti sedia kala. Di sisi lain, Biznet ikut memberikan bantuan kepada pengungsi Gunung Agung dengan memberikan bahan makanan. Biznet pun menyediakan akses poin internet di sejumlah lokasi pengungsian agar pengungsi dapat mengakses informasi, khususnya tentang status Gunung Agung. “Kami juga menyiapkan monitor di beberapa titik pengungsian yang memperlihatkan kondisi Gunung Agung sehingga pengungsi bisa melihat kondisi Gunung Agung terkini,” tandasnya. (Gnr/ S4-25)


SENIN, 11 DESEMBER 2017

HALAMAN 15

HLM 16 Pertamina Diminta Amankan Elpiji 3 Kg

HLM 22 Menegakkan Demokrasi, Membangun Bangsa

HLM 26 Skema Usang Madrid Menjulang

EKONOMI

Gejolak Politik Jangan Ganggu Kinerja Ekspor TINDAKAN Amerika Serikat yang secara sepihak mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel telah memicu riak politik di luar negeri. Gejolak eksternal itu diharapkan tidak menyurutkan kinerja ekspor, terutama ke ‘Negeri Paman Sam’ yang selama ini merupakan salah satu negara tujuan ekspor utama produk Indonesia. “Sekarang memang belum kelihatan dampaknya. Harapannya enggak (terdapat pengaruh). Apalagi pemerintah upayakan genjot ekspor ke sana (Amerika Serikat),” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti, dalam workshop media di Bogor, Sabtu (9/12). Berdasarkan neraca perdagangan per Oktober 2017 dengan AS, Indonesia mengalami surplus US$0,90 miliar. Hal itu disebabkan kenaikan kinerja ekspor 3,62% dari bulan sebelumnya menjadi US$15,09 miliar. Dalam hal ini ekspor ke AS berkontribusi sebesar Rp1,39 miliar terhadap struktur ekspor nasional.

ANTARA /MOHAMAD HAMZAH

PRODUKSI JAGUNG NASIONAL: Petani memanen jagung di Desa Kaleke, Sigi, Sulawesi Tengah, kemarin. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan jumlah produksi jagung nasional pada 2018 mencapai 23,48 juta ton dan akan mampu memenuhi kebutuhan jagung nasional sekitar 19 juta ton per tahunnya.

BPJS Lindungi Pekerja Migran

“Jangan sampai menutup diri gara-gara konflik di luar. Itu akan mengurangi (kinerja) ekspor. Enggak perlu boikot-boikotan.”

Setelah Singapura, BPJS TK bakal bekerja sama dengan KBRI di negara-negara dengan jumlah pekerja migran Indonesia terbanyak lainnya.

Yunita Rusanti

ERANDHI HUTOMO SAPUTRA

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita mengimbau pemerintah agar tidak menutup diri. Apalagi sampai memboikot ekspor ke Amerika Serikat. Kata dia, hal itu berpotensi mengganggu kinerja ekspor nasional. Kinerja ekspor cukup penting sebagai salah satu motor penggerak produk domestik bruto (PDB). Di satu sisi, Indonesia masih bergantung pada importasi sejumlah komoditas dari AS, misalnya jagung dan kedelai. “Jangan sampai menutup diri garagara konflik di luar. Itu akan mengurangi (kinerja) ekspor. Enggak perlu boikotboikotan. Neraca perdagangan kita kan surplus ke AS. Semoga hal politis tidak memengaruhi perdagangan internasional.” Tidak hanya AS, kata Yunita, Indonesia juga tetap perlu menjaga kinerja ekspor ke Israel. Berdasarkan data BPS, komoditas unggulan Indonesia yang masuk ke negara itu ialah minyak sayur, karet, kokoa, kertas, hingga alas kaki. Nilai ekspor ke Israel per Oktober 2017 tercatat US$100,6 juta. Sebaliknya komoditas impor dari Israel yang masuk ke Indonesia meliputi komponen mesin pembangkit listrik, komponen pesawat dan helikopter, juga minyak pelumas. Adapun nilai impor Israel pada Oktober 2017 sebesar US$102,9 juta. Tes/E-2)

Erandhi@mediaindonesia.com

Laporan dari Singapura

B

ADAN Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) terus berupaya merangkul para pekerja di Indonesia, termasuk di luar negeri. Dengan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura, mereka memberikan jamin-an sosial berupa asuransi untuk seluruh pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) di negeri tersebut.

Kerja sama itu ditandatangani Duta Besar Indonesia untuk Singapura I Ngurah Swajaya dan Direktur Utama BPJS TK Agus Susanto di KBRI Singapura, Sabtu (9/12). Agus mengungkapkan, dari kerja sama awal ini tercatat sudah ada 6.500 TKI yang telah terkover BPJS TK. Kerja sama itu bagian dari kewajiban BPJS TK yang mengemban tugas baru per 1 Agustus 2017 sebagai penyelenggara program perlindungan bagi PMI sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 07 Tahun 2017. Bentuk kerja sama yang dijalin ialah sosialisasi, edukasi, juga

integrasi database PMI yang ada di KBRI dengan data milik BPJS TK. Secara total, PMI yang terdaftar sebagai peserta BPJS TK ialah 78.789 orang, yang sebagian besar mengikuti dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Namun, sesuai dengan permenaker yang berlaku, PMI dapat melengkapi perlindungan dengan mendaftarkan diri untuk mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) melalui kantor pelayanan di dalam wilayah Kedutaan Republik Indonesia. I Ngurah Swajaya mengatakan jumlah TKI di Singapura sebanyak 130 ribu orang. Dari jumlah itu, 100 ribu PMI bekerja di darat (biasa) dan 30 ribu bekerja sebagai pelaut. “Saya berharap perlindungan sosial yang diselenggarakan BPJS TK ini juga

mencakup pelaut ini,” katanya.

Pemberdayaan Menurutnya, hal itu merupakan gebrakan baru dari pihak BPJS untuk lebih memperhatikan nasib serta perlindungan para TKI di luar negeri. “Perlindungan terhadap TKI di Singapura akan kita tingkatkan. Sudah tentu tidak hanya perlindungan, tapi juga pemberdayaan dengan dukungan dari BPJS TK dan Kemenaker,” katanya. Ngurah berharap kerja sama di antara kedua belah pihak dapat berkesinambungan sehingga BPJS tak hanya hadir untuk memberikan perlindungan, tetapi juga nilai pengembangan bagi para TKI. Setelah Singapura, selanjutnya BPJS TK bakal bekerja sama juga dengan KBRI di negara-negara dengan PMI terbanyak lainnya.

“Singapura ini yang pertama kali bekerja sama. KBRI Singapura telah memiliki data yang luar biasa dan kami juga mengembangkan sistem informasi data yang akan kami kawinkan, dan (cara ini) kami replicated. Dalam waktu dekat dengan Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Arab Saudi,” sebutnya. Agus mengungkapkan kinerja BPJS TK pada tahun ini hingga 30 November juga menunjukkan peningkatan, khususnya jumlah peserta program perlindungan sosial ketenagakerjaan yang terus bertambah. Total pekerja yang terdaftar mencapai 44,3 juta dan perusahaan aktif yang tercatat sebanyak 445 ribu, naik 24% dari periode sebelumnya. Tenaga kerja aktif dalam program kepesertaan mencapai 25,4 juta atau naik 15% dari periode sebelumnya. (E-2)

Asian Agri Ingin Masyarakat Menjadi Mitra Sejajar PERUSAHAAN produsen minyak kelapa sawit Asian Agri mendukung program pemerintah dalam peremajaan (replanting) sawit rakyat untuk menunjang produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan petani swadaya. Hal itu disampaikan Corporate Affairs Director Asian Agri Mohamad Fadhil Hasan di sela-sela workshop jurnalis yang diikuti wartawan Media Indonesia Sidik

Pramono di Singapura, kemarin. Dalam workshop yang diselenggarakan PT Royal Golden Eagle (RGE) Indonesia itu, Fadhil mengatakan bentuk dukungan Asian Agri antara lain dengan melibatkan plasma masyarakat (petani binaan perusahaan) dan petani swadaya (mitra perusahaan) dalam peremajaan sawit. Ia berharap peremajaan sawit di kalangan petani sawit binaan-

nya dapat meningkatkan produktivitas lahan sawit dari semula 2 ton per hektare (ha) menjadi 3-4 ton per ha lahan sawit. Peremajaan itu pun, lanjut Fadhil, bisa membantu tercapainya target model bisnis Asian Agri ke depan. Selain berfokus pada sustainability dan efisiensi, dalam model bisnis ke depan Asian Agri menekankan kemitraan bersama petani plasma dan swadaya (in-

dependen). “Tahun depan kami inginkan kemitraan bersama antara perusahaan dan masyarakat (petani plasma dan swadaya), satu berbanding satu,” ujar Fadhil. Artinya, jika saat ini posisi lahan sawit yang dikelola perusahaan seluas 100 ribu ha dan masyarakat seluas 85 ribu ha yang terdiri atas 60 ribu ha oleh plasma (masyarakat binaan perusahaan) dan 25 ribu ha oleh petani swadaya

(mitra perusahaan), pada 2018 ditargetkan posisinya sama-sama menjadi 100 ha milik perusahaan dan masyarakat. Head of Corporate Communication of PT RGE Indonesia (induk perusahaan Asian Agri) Ignatius Ari Djoko Purnomo menambahkan Asian Agri sangat mendukung peremajaan sawit sebagai program pemerintah. (E-2)

Lippo Cikarang Targetkan Rp800 Miliar dari PUT

DOK LIPPO CIKARANG

TERBITKAN SAHAM BARU: Jajaran direksi PT Lippo CikarangTbk (LPCK)

mengadakan RUPSLB di Jakarta Jumat (8/12). RUPSLB tersebut menyetujui penerbitan saham baru pada harga Rp3.800/ lembar untuk menghimpun dana sekitar Rp800 miliar.

PT Lippo CikarangTbk (LPCK) mengumumkan rencana menerbitkan saham baru pada harga Rp3.800 per lembar. Dari penjualan itu diharapkan terhimpun dana sekitar Rp800 miliar. Dalam penawaran umum terbatas (PUT), para pemegang saham akan diberi hak untuk memesan saham baru. Pemegang saham yang tidak melaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) miliknya dan tidak mengambil porsinya atas saham baru dapat terdilusi sampai dengan 27,04%. PUT ini telah mendapat persetu-

juan RUPSLB pada 8 November 2017 dan diharapkan dapat tuntas di akhir kuartal I 2018. LPCK bermaksud menggunakan dana yang diperoleh dari PUT, antara lain untuk membiayai pengembangan dan/atau ekspansi usaha perseroan, baik langsung maupun tidak langsung melalui perusahaan anak, meliputi akuisisi/pembelian aset dan/atau saham perusahaan yang dapat bersinergi dengan perseroan dan perusahaan anak serta memberikan manfaat tambahan dan mendukung kegiatan usaha perseroan. Selain itu, upaya tersebut dilakukan untuk modal

kerja perseroan dan/atau perusahaan anak. Presiden Direktur LPCK Ivan Budiono mengatakan, melalui rencana PUT itu, LPCK dapat mengembangkan usaha sesuai dengan misi dan visi mereka. “Saya bersyukur atas persetujuan para pemegang saham atas rencana ini, yang kini akan dieksekusi dan ditargetkan selesai pada kuartal I 2018. PUT ini dilaksanakan sebagai suatu langkah bagi perusahaan untuk menghasilkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis perusahaan sekaligus menjaga neraca dengan baik,”

kata Ivan. Untuk diketahui, PT Lippo Cikarang Tbk telah mengembangkan realestat terpadu dan pengembangan industri ringan di Kabupaten Bekasi, sekitar 40 kilometer timur Jakarta Pusat. Hak pengembangan seluas sekitar 3.250 hektare. PT Lippo Cikarang mengakuisisi sejumlah besar lahan yang belum dikembangkan yang terletak berdekatan dengan beberapa produsen industri ringan, mengembangkan sebuah rencana induk, dan membangun infrastruktur utama termasuk jalan. (RO/E-2)


16

SENIN, 11 DESEMBER 2017

SEKTOR RIIL

Pertamina Diminta Amankan Elpiji 3 Kg Pertamina berharap ada pengawasan dari masyarakat untuk mencegah penggunaan elpiji berukuran 3 kg oleh kalangan masyarakat mampu. CAHYA MULYANA

cahya@mediaindonesia.com

W

DOK BTN

MUNAS IKA UNDIP: Direktur Utama BTN yang juga Ketua Umum Ika Undip Maryono (kedua dari kanan) bertumpu tangan bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kedua dari kiri), Rektor Undip Yos Johan Utama (kanan) dan Ketua Pelaksana Munas Ika Undip ke IX Setyo Maharso pada Munas Ika Undip ke IX, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (8/12) malam. Direktur Utama BTN Maryono terpilih kembali sebagai ketua umum Ika Undip untuk periode 2017-2020.

Ika Undip Dukung Program Sejuta Rumah IKATAN Alumni Keluarga Universitas Diponegoro (Ika Undip) mendukung pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan infrastruktur dan perekonomian. “Kami pun memiliki pengurus di daerah yang mendorong dan memberdayakan potensi ekonomi masyarakat daerah. Kami ingin membantu semaksimal mungkin dalam membangun bangsa,” ujar Ketua Umum Ika Undip sekaligus Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono melalui rilisnya, kemarin.

Sebagai Ketua Umum Ika Undip periode 2017-2022 hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Ika Undip, Maryono juga berjanji meneruskan pogram sebelumnya, yaitu berpartisipasi dalam pembangunan. Salah satunya ialah mendirikan menara (tower) bagi sivitas Undip di Semarang, Jawa Tengah, sebagai bagian upaya menyukseskan program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, lanjut Maryono, Ika Undip bakal memberikan masukan dan partisipasinya

kepada pemerintah tidak hanya untuk misi pendidikan, tetapi juga riset dan pengabdian kepada masyarakat. Maryono mengatakan, dengan dirinya terpilih menjadi ketua umum, Ika Undip akan terus mendukung serta memberikan masukan atau partisipasi-partisipasi kepada pemerintah termasuk untuk program pembangunan satu juta rumah, salah satunya melalui Diponegoro Institute. “Kami akan menjalankan amanah yang diputuskan dalam munas ini, antara lain ba-

gaimana kami mengakomodasi semua anggota alumni jadi keluarga besar yang rukun, solid, dan profesional,” terangnya. Maryono kembali terpilih menjadi Ketua Umum Ika Undip periode 2017-2022 melalui suara terbanyak dalam Munas IX Undip dari kandidat lainnya, yaitu Ahmad Muqowam dan Setyo Maharso, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (8/12) malam. Dalam pemungutan suara itu, Maryono mendapatkan 15 suara, Ahmad Muqowam 9 suara, dan Setyo Maharso 5 suara. (Cah/E-3)

AKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meminta PT Per tamina (persero) untuk mengevaluasi rantai pasokan elpiji melon atau berukuran 3 kg sampai ke tingkat pengecer. Hal tersebut untuk memastikan tidak ada sumbatan pasokan elpiji yang kerap berujung pada kelangkaan di kalangan masyarakat. “Pertamina harus memastikan pasokan elpiji 3 kg bersubsidi tersedia. Masyarakat mampu diimbau tidak membeli karena itu hanya untuk warga tidak mampu,” ungkap Arcandra kepada pers di Jakarta, Sabtu (9/12). Itu sebabnya, lanjut Arcandra, Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk melihat dan memeriksa apakah benar terjadi kekurangan stok elpiji di sejumlah daerah. “Berdasarkan hasil review kami ini, secara garis besar stok elpiji masih aman, rata-rata yakni sekitar 19-20 hari. Ini sesuai dengan rencana yang ada di Pertamina,” terang Arcandra. Menteri ESDM Ignasius Jonan menambahkan, elpiji 3 kg tidak boleh dinikmati kalangan masyarakat mampu karena elpiji ukuran 3 kg merupakan barang bersubsidi dan diperuntukkan masyarakat yang belum cukup mampu. “Saya sangat mengimbau untuk saudarasaudara yang mampu tidak mengonsumsi elpiji 3 kg. (Elpiji tabung 3 kg) itu diperuntukkan saudara-saudara kita yang belum cukup mampu. Maka itu, restoran jangan memakai elpiji yang ukuran 3 kg, pakai yang 12 kg saja dan sebagainya,” tegas Jonan. Senada dengan Jonan, Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik menyampaikan pengawasan dari masyarakat juga diperlukan untuk mencegah penggunaan elpiji ukuran 3 kg oleh kalangan masyarakat mampu.

“Khusus elpiji, elpiji ukuran 3 kg ini kita tujukan untuk teman-teman kita yang belum mampu. Oleh karena itu, kami mohon dukungan kepada seluruh rekan-rekan media supaya turut mengingatkan masyarakat,” terangnya. Massa mengakui pihaknya telah menerjunkan tim untuk mengurut rantai pasokan elpiji 3 kg sampai ke tingkat pengecer. Inspeksi mendadak pun telah dilaksanakan Pertamina untuk memantau langsung kondisi ketersedian stok elpiji di sejumlah titik pangkalan di Jakarta.

Tidak ada antrean Massa menjelaskan berdasarkan hasil pantauan di gudang agen di Rawasari, Jakarta, stok elpiji ukuran 3 kg dalam kondisi cukup tersedia, dan tidak ada antrean. Di salah satu SPBU yang berlokasi di Kuningan, Jakarta, stok juga tersedia cukup bagus, masing-masing elpiji 3 kg berjumlah 372 tabung, elpiji nonsubsidi 12 kg sebanyak 60 tabung, serta terpantau tidak ada antrean. Berlanjut ke Pangkalan Elpiji Fajar yang terletak di Jalan Percetakan Negara 11, Jakarta, stok elpiji 3 kg berjumlah 200 tabung, elpiji 12 kg sebanyak 30 tabung. Di pangkalan itu tidak terlihat antrean atau kondisi normal. Dalam menyikapi banyaknya laporan kelangkaan elpiji 3 kg, Massa meminta masyarakat untuk berperan aktif dengan memberikan laporan atau pengaduan langsung melalui call center PT Pertamina di saluran 1500000 ketika mendapatkan informasi kelangkaan atau gangguan pasokan. Hal itu bertujuan mengantisipasi dan memetakan kondisi saat terjadi kelangkaan elpiji di lapangan sehingga dapat segera ditindaklanjuti. “Kemudian kami mengimbau supaya ada kesadaran-kesadaran baru sehingga jumlah subsidi terus berkurang. Agar ada kesadaran, yang mampu jangan beli barang subsidi, khususnya elpiji,” tutupnya. (E-3)

SEKILAS PT. Sugih Energy, Tbk Berkedudukan di Jakarta

PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham perseroan bahwa perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Panggilan serta agenda Rapat akan diumumkan dalam satu surat kabar harian Nasional pada hari Rabu 27 Desember 2017. Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sampai pukul 16.00 WIB. Setiap usul dari pemegang saham akan dimasukan dalam acara rapat, apabila memenuhi persyaratan pasal 11 ayat 5 anggaran dasar perseroan dan harus telah diterima oleh direksi atau komisaris perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan rapat. Jakarta, 11 Desember 2017 PT. Sugih Energy, Tbk (Direksi)

PENGUMUMAN LELANG Nomor : 02 / PLPADMB / Wil-II / 1217

Dengan ini diumumkan bahwa BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi akan mengadakan Lelang Judul

Jadwal

Pengadaan Penyedia Jasa Tenaga Alih Daya Kantor Cabang Muaro Bungo Tahun 2018

Pengumuman: 11 - 13 Desember 2017 Pendaftaran : 11 - 15 Desember 2017

Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dan informasi lainnya untuk mengikuti Lelang ini, dapat dilihat pada Papan Pengumuman di BPJS Kesehatan Kantor Kedeputian Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi, Jl. Jendral Sudirman No 03 Tangkerang Utara Pekanbaru dan Kantor Cabang Muaro Bungo Jl. Teuku Umar Rimbo Tengah, Muaro Bungo atau di website www.bpjs-kesehatan.go.id sesuai jadwal diatas. Pekanbaru, 11 Desember 2017 Panitia Lelang Pengadaan Penyedia Jasa Tenaga Alih Daya Kantor Cabang Muaro Bungo Tahun 2018

Laba Bersih Bank Panin Meningkat 22,39%

PGN Bangun 10 Reaktor Biogas di Semarang

BANK Panin membukukan laba bersih konsolidasi kuartal III 2017 Rp2,19 triliun atau meningkat 22,39% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Peningkatan terutama dari pendapatan bunga bersih yang mencapai Rp6,43 triliun serta pendapatan operasional lainnya Rp1,31 triliun dari transaksi surat-surat berharga. Secara konsolidasi, total aset Bank Panin per akhir September 2017 mencapai Rp213,11 triliun atau meningkat 9,28% (YoY). Total kredit meningkat 5,73% menjadi sebesar Rp138,65 triliun serta dana pihak ketiga meningkat 7,91% atau mencapai Rp144,42 triliun. (Cah/E-3)

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus mendukung pengembangan energi baru terbarukan melalui pengembangan biogas sebagai energi lokal bagi masyarakat. Dukungan diwujudkan dalam pembangunan 10 reaktor biogas berkapasitas 6-12 kubik di Desa Jetak, Semarang, Jawa Tengah. “Dukungan PGN ini menjadikan masyarakat makin bersemangat untuk mengembangkan potensi desa mereka sehingga tujuan sebagai desa mandiri dapat terwujud,” ungkap Sales Area Head PGN Semarang Heri Frastiono melalui keterangan persnya, kemarin. (Cah/E-3)


BURSA & KEUANGAN IHSG

Nymex 57,62

57,40 57,30

56,69

5.998,19

6.035,50

6.000,47

57,47 55,96

30/11 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12

Emas

Dow Jones 6.030,96

6.006,83

5.952,14

30/11 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12

24.231,59

24.329,16 24.180,64

24.231,59 24.331,00

1.280,58

Rupiah/US$ 1.275,98

1.274,64 24.140,91

30/11 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12

1.255,79

1.267,62

1.248,32

30/11 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12

SENIN, 11 DESEMBER 2017

Rupiah/Euro

Rupiah/Yen 16.031

13.521 13.523 13.528 13.506 13.514 13.521

16.120

30/11 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12

30/11 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12

16.138

16.079

16.131

16.071

120,5 121,3

P

ESATNYA perkembangan bitcoin di Indonesia tidak lepas dari kekosongan hukum yang mengatur mengenai penggunaan mata uang virtual itu. Akibatnya para pemain bitcoin bisa dengan bebas memperjualbelikannya melalui situs-situs yang mereka buat. Celah hukum yang dimanfaatkan ialah ketiadaan aturan hukum yang mengatur mata uang virtual. Selain itu, mereka memanfaatkan celah karena bitcoin tidak terdaftar sebagai lembaga keuangan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia (BI) hanya mengatur larangan penggunaan bitcoin dalam transaksi yang dilakukan perusahaan teknologi finansial. Hal itu kembali ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Tekfin. Adapun OJK tidak dalam posisi untuk mengeluarkan aturan pelarangan perdagangan bitcoin karena memandang bitcoin tidak masuk kategori perusahaan atau lembaga keuangan. Kepala Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing menekankan, berdasarkan UU No 21 Tahun 2011, OJK bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. “Perusahaan bitcoin bukan sektor jasa keuangan sehingga OJK tidak mungkin mengeluarkan aturan larangan bitcoin.” Media Indonesia menelusuri beberapa situs atau web yang makin banyak menawarkan atau mempromosikan bitcoin. Bahkan, laman www.bitcoin.web.id mengeluarkan rekomendasi situs apa saja yang dapat dipercaya untuk mentransaksikan bitcoin (lihat grafik). Analis Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan seharusnya pelarangan bitcoin menjadi ranah OJK. BI bisa melarang transaksi menggunakan bitcoin dan 1.100 mata uang digital lain-

nya sebagai sistem pembayaran. “Bitcoin sebagai instrumen investasi, kendali ada di OJK. Jadi, Satgas Waspada Investasi dan peraturan OJK bisa diterbitkan untuk melindungi masyarakat,” ujar Bhima, Jumat (8/12). Sampai saat ini ada ratusan aplikasi untuk jual-beli bitcoin yang beredar. Kalau harus dilarang, bisa mulai dari menghapus apps di Google Play, Apple Store, dan website. Karena itu, lanjut Bhima, perlu kerja sama dengan Kemenkominfo untuk mengatur aplikasi marketplace bitcoin. “Apa mau di-suspend atau di-delete ada di ranah Kemenkominfo. Ini masalah lintas lembaga, jadi koordinasi harus lebih dipercepat,” tandasnya.

Perlu kerja sama dengan Kemenkominfo untuk mengatur aplikasi marketplace bitcoin. Direktur Eksekutif Departemen Hukum BI Rosalina Suci mengakui hingga kini penggunaan bitcoin sebagai komoditas atau barang atau investasi belum ada. Melihat semakin maraknya virtual account tersebut, BI akan mengkaji kemungkinan aturan bitcoin sebagai objek transaksi. CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan menjelaskan Bitcoin.co.id beroperasi sebagai bagian dari infrastruktur blockchain. “Fungsi kami sebagai exchange untuk public blockchain token, misalnya bitcoin, ethereum, stellar, dan ripple,” ujarnya, kemarin. Pihaknya mengaku mendukung aturan BI karena memang di Indonesia transaksi harus dengan rupiah. “Secara perusahaan kami tidak pernah memandang token blockchain sebagai mata uang,” tukas Oscar. (E-1)

120,8

121,1

HUT AXA MANDIRI: (Dari kiri)

CEO of AXA Indonesia Paul-Henri Rastoul, Presiden Direktur AXA Mandiri Jean Philippe Vandenschrick, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, dan Direktur Distribusi Bank Mandiri Hery Gunardi berfoto bersama saat memperingati ulang tahun ke--14 AXA Mandiri di Jakarta, Sabtu (9/12). AXA Mandiri berhasil mempertahankan posisi pertama di industri asuransi jiwa dengan memperoleh pangsa pasar 18,6% di jalur distribusi bancassurance dan 28,4% di jalur distribusi telemarketing.

Otoritas Jasa Keuangan seharusnya bisa keluarkan aturan pelarangan bitcoin. Fetry@mediaindonesia.com

120,2

120,9

30/11 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12

Bitcoin Manfaatkan Celah Hukum FETRY WURYASTI

17

ANTARA /GALIH PRADIPTA


18

EKONOMI DIGITAL

SENIN, 11 DESEMBER 2017

Akselerasi Pita Lebar Jaringan Tetap Data terakhir menunjukkan pengguna internet di Indonesia naik secara eksponensial hingga 132,7 juta orang. GHANI NURCAHYADI

gani@mediaindonesia.com

K

ANTARA/ADENG BUSTOMI

DESA BROADBAND: Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo (tengah), Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kiri)

bersalaman dengan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum seusai meresmikan Desa Broadband di Desa Mandalamekar, Tasikmalaya, Jawa Barat, kemarin. Program Desa Broadband tersebut untuk menunjang pembangunan Indonesia melalui desa agar bisa mengembangkan potensi desa melalui pemanfaatan teknologi dan informasi.

INFO

Waspadai Serangan Kejahatan Siber

Asisten Virtual Bantu Perusahaan Asuransi

DATANGNYA era digital di satu sisi membawa keberkahan. Tapi di sisi lain, komunikasi lewat internet juga menghadapi ancaman yang nyata. “Pengguna internet di Indonesia termasuk salah satu yang terbesar. Apalagi nanti pada 2020 orang akan lebih banyak berhubungan lewat internet hingga usaha kecil. Karenanya, kita perlu mewaspadai kejahatan siber,” ujar Vice President Technology Strategy Crowdstrike Michael Sentonas, Jakarta, Rabu (6/12). Menurut Michael, kejahatan siber telah menyerang berbagai negara. Akibatnya, seperti serangan virus Wannacry di Indonesia, rumah sakit tidak dapat menangani pasien secara optimal. Selain itu, kejahatan siber dapat mengancam negara. Karena itu, Crowdstrike menawarkan platform Falcon yang memiliki sejumlah keunggulan dibanding kompetitor. Keunggulan Falcon yaitu mudah digunakan, selalu berhasil menangkis serangan virus, dan pengguna tidak perlu melakukan pembaruan platform setiap saat. Perusahaan asal Amerika Serikat itu baru masuk ke pasar Indonesia sekitar setahun lalu. Ada rencana tahun depan Crowdstrike membuka kantor di Indonesia. (RO/S-4)

GUNA menarik generasi milenial, PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) meluncurkan virtual assistant bernama Vania pada Jumat (8/12). Layanan ini berupa chat berbasis artificial intelligence guna membantu nasabah maupun calon nasabah dalam menjawab pertanyaan hingga penutupan polis asuransi umum. “Kami membidik sekitar 3.000 hingga 5.000 nasabah baru melalui program Vania,” ungkap Direktur Utama Aswata Christian W Wanandi. Kehadiran fitur ini untuk menjawab kebutuhan pasar terkait kecepatan dan ketepatan menjawab. Pembaruan data pun dapat dilakukan secara online. Fitur Vania akan menjawab semua pertanyaan nasabah melalui chat selama 24 jam. Selain cepat merespons, Vania juga menyediakan bantuan Emergency Roadside Assistance (ERA), pertanyaan seputar polis, dan klaim. Ada pula pelayanan informasi seputar produk, jaringan kantor Aswata, dan informasi terkini mengenai info lalu lintas hingga piawai meramalkan arti nama. Departement Head Rainier Kurniawan menjelaskan investasi untuk vania sebesar Rp200 juta. (Mut/S-4)

ONDISI geografis Indonesia berupa kepulauan membuat solusi jaringan berbasis mobile (mobile broadband) marak digunakan. Hal tersebut menjadi solusi pemerataan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia. Namun, pada tahun depan, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan akselerasi terhadap penggunaan pita lebar ja ringan tetap (fixed broadband) berbasis serat optik, terutama di kalangan konsumen rumah tangga. Menkominfo Rudiantara akan berkomunikasi dengan sejumlah pihak, mulai pertengahan bulan depan. “Januari kami bedah lebih detail. Daripada kita bicara sekarang hanya permukaan malah tidak efektif. Pertengahan Januari kami sudah sepakat, nanti bikin FGD atau apa, keluarannya apa yang harus dilakukan stakeholder, termasuk pemerintah, regulasinya apa untuk melakukan akselerasi di fixed broadband,” kata Rudiantara di Jakarta, Rabu (6/12). Penggunaan mobile broadband telah menyebabkan Indonesia melakukan leap frog (lompat jalur) dalam

sarana konektivitas ke dunia maya. Hasilnya, dalam ICT Index yang dikeluarkan ITU, peringkat Indonesia tidak beranjak jauh. Tahun ini, peringkat Indonesia di posisi ke-111 dengan nilai 4,33 atau naik tiga peringkat dari tahun lalu.

“Terkadang yang kami hadapi itu salah satunya terkait dengan perizinan soal pemasangan jaringan.” Yudie Haryanto

Wakil Presiden Bidang Pemasaran PT Supra Primatama Nusantara Meski begitu, indeks tersebut dianggap Rudiantara tidak serta-merta membuat Indonesia terlihat tertinggal. Data terakhir menunjukkan pengguna internet di Indonesia naik secara eksponensial hingga 132,7 juta orang. Sebagian besar orang menggunakan internet melalui telepon selular pintar. Direktur Network dan IT Solution Telkom Zulhelfi Abidin menambahkan saat ini sambungan telepon te-

tap mencapai belasan juta rumah tangga. “Belasan juta yang fixed line. Rumah tangga sekarang kami ready untuk 20 juta. Jadi, optik fiber kami sudah jalan di 20 juta rumah,” katanya.

Dukungan Rencana pemerintah dalam akselerasi fi xed broadband mendapat dukungan penuh dari pihak penyedia jasa internet. Wakil Presiden Bidang Pemasaran PT Supra Primatama Nusantara Yudie Haryanto mengaku rencana tersebut akan membantu produk yang dikeluarkan Biznet untuk melakukan akselerasi. “Kami mendukung. Apalagi kami perusahaan yang fokus pada pengembangan jaringan berbasis serat optik. Jadi, kami juga bisa melakukan akselerasi pengembangan jaringan. Terkadang yang kami hadapi itu salah satunya terkait dengan perizinan soal pemasangan jaringan,” kata Yudie di Denpasar, Bali, Sabtu (9/12). Di sisi lain, Biznet juga sudah melakukan penjajakan untuk menambah jaringan serat optik miliknya yang kini sudah mencapai 20 ribu km dan memberikan pelayanan bagi 100 kota di Jawa, Bali, sebagian Sumatra, dan Batam. Bagus Wicaksono, Senior Manager Sales Regional East Biznet, mengimbuhkan, pihaknya telah melakukan penjajakan di sejumlah wilayah timur Indonesia, seperti Lombok, Makassar, dan Maluku. (S-4)

PENGUMUMAN Undangan untuk Memasukkan Pernyataan Berminat (Request for Expressions of Interest) Nomor : B.1890/PL.020/H.2/12/2017 Tanggal : 11 Desember 2017 Nama Paket Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencana Renovasi Interior Gedung Kantor Puslitbangtan. Pemerintah Republik Indonesia telah menerima bantuan dana berupa pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)/World Bank (WB) untuk membiayai Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project dan bermaksud untuk menggunakan sebagian dari dana pinjaman tersebut untuk membiayai Paket Kontrak Layanan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana Renovasi Interior Gedung Kantor Puslitbangtan. Layanan jasa konsultan tersebut melakukan Perencana Renovasi Interior Gedung Kantor Puslitbangtan yang dilengkapi dengan Gambar Perencanaan, RAB, BQ dan RKS, Jangka waktu pelaksanaan yang diinginkan adalah 45 (Empat puluh lima) hari kalender sejak kontrak ditandatangani. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian mengundang perusahaan konsultan yang berpengalaman di bidang perencanaan konstruksi yang memenuhi syarat untuk memasukkan pernyataan berminat untuk memberikan layanan jasa konsultansi. Perusahaan konsultan yang berminat harus memberikan informasi yang mendukung bahwa perusahaan konsultan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjalankan layanan jasa tersebut. Kriteria dalam penyusunan daftar pendek konsultan (short-list) adalah: (1) Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pengadaan sebagai penyedia Jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; (2) Mampu menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan; (3) Lebih diutamakan yang mempunyai pengalaman dalam perencanaan Renovasi Interior Gedung Kantor Puslitbangtan. Perusahaan Konsultan dapat berasosiasi satu sama lain dalam bentuk joint venture atau sub konsultan untuk meningkatkan kualifikasi mereka. Pemilihan Konsultan akan menggunakan metode Consultants’ Qualifications Selection (CQS) sesuai yang ditetapkan dalam Pedoman Konsultan Bank Dunia (Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers) edisi January 2011. Informasi lebih lanjut bagi yang berminat dapat menghubungi : Pokja ULP Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Jalan Merdeka No. 147 Bogor 16111. Pernyataan minat untuk menjadi konsultan dan dokumen kualifikasi harus disampaikan dalam bentuk tertulis ke alamat di bawah ini (secara langsung) paling lambat diterima oleh Pokja ULP Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, tanggal 25/12/2017 jam 08:00 s/d 15:00 WIB. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, UP : Pokja ULP Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Jalan Merdeka No. 147 Bogor 16111 Tel: (0251) 8334089, 8332537 Fax: (0251) 8312755 E-mail : crifc1@indo.net.id http://pangan.litbang.deptan.go.id

DOK LIPPO MALL

APLIKASI OVO: (Dari kiri) Marcom Manager Lippo Mall Kemang Henricus Helmy, Corporate PR

Lippo Mall Indonesia Nidia Ichsan, Head Marcom Lippo Mall Puri Dimas Kusuma, dan Senior Brand Manager OVO Ajo Wicaksono menunjukkan aplikasi Ovo yang menawarkan program tarif parkir Rp1 seharian dan cashback 30% di ribuan tenant F&B dan fashion seluruh Lippo Mall Indonesia dari Medan hingga Kupang di Jakarta, kemarin.

Penyelenggara Sistem Eletronik Wajib Mendaftar PELAKU usaha yang bergerak di bidang digital kini wajib melakukan registrasi atau pendaftaran atas usaha dan sistem yang digunakan melalui layanan Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE). Kewajiban tersebut makin dipermudah dengan kerja sama yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Asosiasi Perdagangan Elektronik Indonesia (IdEA). Kerja sama tersebut menyediakan sistem terintegrasi melalui fungsi interoperabilitas. Jadi, pelaku usaha hanya perlu mendaftar melalui situs daring IdEA https://pse. idea.or.id yang langsung terhubung dengan Kominfo. Informasi tersebut menjadi milik negara untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha digital. Menkominfo Rudiantara menjabarkan dengan pendataan tersebut, pemerintah dapat memberikan program

insentif yang tepat sasaran. “Hanya daftar tanpa harus mengeluarkan biaya. Selain menjadi anggota IdEA, dia juga terdata di pemerintah. Kami membuka ruang seluasluasnya untuk berinovasi bagi pelaku usaha di era digital. Karena itu bentuknya hanya registrasi, bukan perizinan. Intinya, PSE dibuat untuk mempermudah,” kata Rudiantara di Jakarta, Kamis (7/12). PSE pada dasarnya bukanlah hal baru. Dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kewajiban registrasi sudah dituangkan. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan memastikan keamanan data yang diberikan pelaku usaha melalui IdEA karena

menjadi milik negara. Berdasarkan Peraturan Menkominfo Nomor 36 Tahun 2014, setidaknya ada lima kategori PSE yang wajib mendaftar. Mereka ialah portal atau aplikasi yang digunakan untuk kegiatan e-commerce, sistem elektronik sebagai sistem pembayaran, sistem elektronik untuk pemrosesan dana, sistem elektronik yang berisikan data pelanggan untuk transaksi keuangan dan perdagangan, serta sistem elektronik untuk pengiriman materi elektronik berbayar. Ketua Umum IdEA Aulia E Marinto mengatakan, pendaftaran juga akan membuat Indonesia punya basis data untuk menganalisis potensi perdagangan dan transaksi elektronik. IdEA juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik untuk merumuskan penelitian terkait potensi tersebut bagi perekonomian Indonesia. (Gnr/S-4)


MEGAPOLITAN

SENIN, 11 DESEMBER 2017

19

LINTAS BERITA

Belasan Pejabat Disdik Depok Dinonjobkan PEMERINTAH Kota Depok berniat menonjobkan pejabat yang berdinas di unit pelaksana teknis pendidikan (UPT) dilingkup Dinas Pendidikan. Kebijakan itu dilakukan merujuk Permendagri Nomor: 12 Tahun 2017. “Penghapusan dan merger UPT Pendidikan telah dikoordinasikan ke Kantor Regional III Badan Kepegawaian Bandung,” ungkap Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Depok Supian Suri dalam kesempatan berbeda, kemarin. Hardiono mengharapkan dengan perampingan tersebut, pendidikan di 11 wilayah Kecamatan di Kota Depok, urusan pendidikan di tingkat TK, SD, dan SMP terus baik. Masyarakat di Kota Depok yang selama ini mengurus masalah pendidikan lewat UPT Pendidikan bisa secara langsung ke Dinas Pendidikan Kota Depok di Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas. Dirinya sudah memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Depok Supian Suri untuk berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas dan OPD badan di lingkup Kota Depok terkait penempatan pegawai Kantor UPT Pendidikan tersebut. (KG/J-3)

FASILITAS TEMPAT IBADAH:

Penumpang TransJakarta melaksanakan salat Magrib di musala Halte Trans-Jakarta Karet, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, kemarin. PT Trans-Jakarta menyediakan musala di Halte Karet untuk memudahkan para pengguna moda transportasi unggulan Ibu Kota Jakarta untuk menjalankan ibadah.

Pembunuhnya Mengenal Mashita POLISI menduga pelaku pembunuhan remaja perempuan, Mashita, 17, di Perumahan Alinda Kencana, Bekasi Utara, Sabtu dini hari adalah orang yang dikenal korban. “Sebab tidak ada satu pun barang korban yang dibawa kabur pascapenganiayaan,” kata Kasubag Humas Polrestro Bekasi Kota Komisaris Erna Ruswing Andari di Bekasi, kemarin. Kronologi kejadian bermula saat korban yang mengendarai Yamaha Mio B 3635 FMM berhenti di depan gerbang Perumahan Alinda Kencana I, sekitar pukul 01.30 WIB. “Korban berhenti di lokasi tersebut sekitar setengah jam, lalu datang seorang laki-laki langsung menarik korban ke arah belakang motor dan menganiaya korban dengan celurit,” ujar Erna. Kakek korban, Sanusi, mengaku sempat menerima telepon dari korban yang menginformasikan motornya mengalami kerusakan mesin di tempat kejadian perkara (TKP). Saksi segera menjemput korban, namun saat tiba di TKP, kondisi korban sudah tergeletak tanpa sadar dengan berlumuran darah. “Sejumlah saksi mengaku mengenal pelaku. Bahkan pelaku juga disebutkan mengenal dekat korban. Kami tengah memburunya,” ungkap Erna. (Ant/J-3)

Keamanan Rutan Cilodong Diperketat PENGAMANAN di Rumah Tahanan (Rutan) Cilodong, Kota Depok, diperketat pasca penahanan tiga bos PT First Travel, tersangka kasus dugaan penipuan paket umroh murah. “Ada kekhawatiran karena korban penipuannya ribuan, mereka bakal datang ke sini. Makanya, untuk saat ini hanya keluarga dan pengacara saja yang boleh menjenguk,” ungkap Kepala Rutan Cilodong, Sohibur Rahman di Depok, kemarin. Sohibur menyebutkan, tersangka tidak hanya diduga menipu calon jemaah umrah. Perusahaan itu juga disebut memiliki banyak utang yang belum dibayar ke beberapa calon jemaah umroh. “Akibat itulah akses sel tahanan tersebut diperketat. Selain membatasi jam besuk, telepon seluler dan laptop pun dilarang dibawa ke sel rutan,” ujarnya. Namun, lanjutnya, pihaknya tetap akan mengonfirmasi kepada para tersangka apakah ingin menemui penjenguk atau tidak. “Mereka punya hak mau dijenguk oleh siapa,” ujarnya. Bareskrim Mabes Polri melimpahkan tiga bos PT First Travel ke Kejaksaan Negeri Depok untuk disidangkan di pengadilan, Kamis (7/12). Yaitu Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan, dan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki. (KG/J-3)

MI/ARYA MANGGALA

SAMPAH KALI: Petugas membersihkan sampah yang terbawa arus Kali Sunter di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, kemarin. Pembersihan tersebut bertujuan untuk memperlancar aliran air di Kali Sunter dan mencegah banjir.

MI/ARYA MANGGALA

KOTA DEPOK

50-an Orang Terciduk Operasi Preman P

ULUHAN pemuda yang diduga preman terjaring petugas dalam operasi pembersihan premanisme, narkoba, dan kenakalan remaja, di Kota Depok. Dari mereka, petugas menyita dua besi menyerupai celurit dan beberapa botol berisi minuman keras. Kapolres Depok Ajun Komisaris Besar Didik Sugiarto mengatakan puluhan preman diciduk di perempatan lampu merah dan tempat nongkrong di Terminal Terpadu, Jalan Margonda, Pancoran Mas, Fly over Arief Rahman Hakim, Beji, Jalan Tole Iskandar, Simpang Depok, dini hari kemarin. Didik yang baru seminggu menjabat Kapolres Depok mengatakan operasi kali ini bertu-

juan untuk menekan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas) khususnya premanisme, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, KDRT, perkelahian antarkelompok masyarakat. “Operasi ini dilaksanakan dengan sasaran terkait premanisme (kejahatan jalanan) untuk menekan tindakan kriminalisme melalui upaya pencegahan tindak pidana. Kepada masyarakat kita harapkan bisa ikut berpartisipasi menjaga situasi kamtibmas di Kota Depok,” ujar dia, kemarin. Pihaknya, belakangan ini kerap menerima laporan dari warga terkait maraknya aksi premanisme. Para pelaku kejahatan itu kerap melakukan

aksi brutal. Beberapa pekan lalu kelompok preman berkedok pengatur lalu lintas melakukan pemerasan terhadap pengguna kenderaan hingga terlibat cekcok. Terkait laporan itu, pihaknya menempatkan anggota di lokasi yang sering menjadi tempat berkumpul pemuda tersebut. Hasilnya, preman berkedok pengamen jalanan kami ciduk. Selain itu timer, penjudi, serta penjual miras dari dalam Terminal Depok ikut diciduk. “Sekitar 30 botol serta beberapa kemasan kantung plastik miras kita sita,” ujarnya.

Rutinitas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Premanisme untuk

menciptakan situasi kondusif menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Dalam operasi ini, polisi menyasar pelaku kriminal di tempat-tempat keramaian. Operasi itumerupakan kegiatan rutin setiap menjelang Natal dan Tahun baru. “Hal ini merupakan atensi pimpinan terkait operasi cipta kondusif menjelang Natal dan Tahun Baru untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, akhir pekan lalu. Dijelaskan Argo, dalam kegiatan ini, anggota polisi melakukan pengamanan dengan pola tertutup dan terbuka. Pola pengamanan terbuka dengan mengedepankan patroli ang-

gota berseragam. Sebaliknya pengamanan terutup dilaksanakan anggota reserse dan intel yang menyamar di tengahtengah masyarakat. “Sehingga ketika terjadi gangguan kamtibmas apa pun, baik itu kejahatan kriminal konvesional maupun kejahatan terorganisasi dapat segera teratasi, sehingga di situ negara hadir,” lanjut Argo. Selama operasi ini, polisi mengamankan tempat-tempat keramaian, pusat perbelanjaan hingga stasiun, terminal, bandara, dan pelabuhan. Segala kejahatan akan ditindak polisi. “Sasaran operasi mulai dari copet, jambret, curanmor, dan kejahatan lainnya,” sambung Argo. (KG/J-3)

Jangan Ada lagi Ledekan the Power of Emak-Emak

“K

ALAU mau belok ke kiri, lampu sein mana yang harus dinyalakan ibu-ibu?”

“Kiri...” Begitu salah satu percakapan antara pemandu dan peserta edukasi Safety Riding bagi perempuan yang mengendarai kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor maupun mobil, yang digagas komunitas Queenrides di Jakarta, kemarin. Di diskusi yang seluruh pesertanya ibu-ibu tersebut, tak jarang pesertanya senyum-senyum sendiri saat membahas aneka polah kaum ibu saat mengendarai kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. “Misalnya saja soal lampu sein. Perilaku pengendara perempuan di jalan memang sulit ditebak. Saat lampu sein kiri dinyalakan, eh dia malah belok ke kanan,” ujar pemandu tersebut yang langsung disambut derai tawa peserta diskusi. Topik-topik yang dibahas di diskusi itu tak jarang diambil dari memememe ledekan yang beredar di dunia maya. Misalnya saja meme tentang seorang ibu yang tengah bersusah payah mengeluarkan sepeda motornya dari adonan cor semen yang masih basah di sebuah jalan. Kemudian muncul meme di media sosial dengan komentar yang menggelitik, ditambah

dengan tagar #thepowerofemakemak #emakalwyasright. Gelak tawa pun tak tertahankan. Lalu apa yang menyebabkan perilaku berkendara perempuan kerap dijadikan ledekan dan diskriminasi pengendara di jalan? Iim Fahima, pendiri dan CEO Queenrides, mengatakan kurangnya pengetahuan perempuan akan otomotif adalah sesuatu yang natural. “Pemahaman perempuan berkendara memang lebih lambat daripada laki-laki. Cara terbaik ialah dengan mengedukasi mereka, bukan dengan mengecilkan,” kata Iim. Perempuan, kata Iim, saat ini semakin mandiri dalam hal berkendara. Dia menjelaskan, 80% perempuan di Indonesia mengendarai sepeda motor untuk bekerja guna membantu perekonomian keluarga. Sayangnya, hal itu tidak diikuti perilaku yang baik. Berdasarkan data dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, angka kecelakaan lima tahun terakhir meningkat. Saat ini, rata-rata ada 74 orang meninggal dunia setiap harinya. Dari jumlah itu, 49,5% kecelakaan melibatkan perempuan. “Kalau tidak ada kepedulian, dibarengi komitmen dari beberapa pihak, bukan tidak mungkin banyak keluarga yang tidak

MI/ BARY FATHAHILAH

MENANTANG BAHAYA: Seorang ibu membonceng anaknya di bawah dasbor

motor tanpa mengenakan helm pengaman di Jalan Stasiun Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat. Perilaku itu sangat membahayakan keselamatan keduanya dan orang lain.

mempunyai ibu atau ibunya cacat akibat kecelakaan,” ujar Iim. Melalui Queenrides, moto ‘safety, style, and beauty’ dipahami betul oleh pengendara perempuan. Anggota Korlantas Polri Kombes Rudy Antariksa menjelaskan, kesetaraan gender tidak bisa dihindarkan di jalan raya. Karena itu, setiap pengemudi, baik laki-laki atau perempuan, diminta

tetap menaati peraturan lalu lintas yang ada. “Penyebab kecelakaan itu bukan karena jenis kelamin, tapi karena perilaku tidak disiplin, tidak hati-hati, dan lain sebagainya,” ucapnya. Karena itu, jangan buru-buru mencap emak-emak enggak disiplin di jalan. Mereka hanya perlu diedukasi, sama halnya dengan pengemudi bapak-bapak. (Akmal Fauzi/J-1)


20

HUMANIORA

SENIN, 11 DESEMBER 2017

PP tentang Disabilitas Mendesak Diterbitkan

SEKILAS

27 Guru Madrasah Belajar ke Finlandia KEMENTERIAN Agama (Kemenag) mengirimkan 27 guru madrasah ke Finlandia untuk menjalani kursus 10 hari tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan pembelajaran. Selain untuk menambah wawasan guru, program itu menjadi bentuk apresiasi Kemenag terhadap para guru madrasah berprestasi itu. “Kondisi sekolah madrasah sekarang tidak seperti 15 tahun lalu, saat orangtua memasukkan anak (ke madrasah) karena tidak diterima di sekolah yang lain,” kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifudin di sela-sela puncak Hari Guru Nasional di Kota Tangerang, Banten, Jumat (8/12) malam. Pada kegiatan itu Menag sekaligus melepas pemberangkatan ke-27 guru itu. Kelak, sambung Lukman Hakim Saifudin, kemajuan pendidikan di madrasah harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Pada kesempatan sama, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan Findlandia dipilih karena dikenal sebagai negara penyelenggaraan pendidikan terbaik di dunia. (SM/H-3)

Tanpa PP, pemenuhan hak kaum disabilitas yang merupakan urusan lintas kementerian menjadi sulit diupayakan.

Waskita Karya Gelar Operasi Katarak Gratis PT Waskita Karya (persero) Tbk bekerja sama dengan sejumlah pihak mengadakan operasi katarak gratis bagi 50 pasien di Jakarta, Sabtu (9/12). Data Kementerian Kesehatan menyebutkan katarak menjadi penyebab 50% kebutaan di Indonesia. Setiap tahun diperkirakan kasus baru buta katarak bertambah sebesar 0,1% dari total jumlah penduduk. “Atas dasar itulah kami menginisiasi kegiatan operasi katarak gratis,” ujar Direktur Operasi III Waskita Karya, Bambang Rianto. Selain operasi katarak, dilakukan pengobatan nyeri lutut dengan terapi radiofrequency ablation. “Teknik ini dilakukan dengan cara membaalkan saraf penyebab nyeri menggunakan aliran listrik yang dihasilkan oleh gelombang radio. Teknik ini sangat efektif dalam menghentikan rangsang nyeri di daerah lutut,” ujar pakar nyeri dan tulang belakang Arfa Pain and Spine Center RS Meilia Cibubur, Jakarta, dr Mahdian Nur Nasution SpBS. Kegiatan itu merupakan rangkaian dari perayaan HUT Waskita Karya yang dimulai sejak 1 Oktober lalu di tujuh kota. Setidaknya telah dilakukan 393 pengobatan nyeri lutut, 789 sunatan massal, 50 USG mamografi, 200 pengobatan massal, dan 10 operasi bibir sumbing. (Pro/H-3)

Mahasiswa Bisma Gelar Seminar Pangan MAHASISWA penerima Beasiswa Indofood Sukses Makmur (Bisma) yang tergabung dalam Paguyuban Bisma Nusantara mengadakan seminar nasional bertajuk Strategi Ketahanan Pangan Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim. Seminar itu bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak perubahan iklim terhadap hasil panen dan teknologi pertanian. Seminar yang berlangsung di International Convention Center Institut Pertanian Bogor (IPB), pekan lalu, itu dibuka Rektor IPB Herry Suhardiyanto. Pembicara yang tampil antara lain ahli pangan FG Winarno dan Kepala Pusat Center of Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific Rizaldi Boer. Hadir pula Ketua Badan Ketahanan Pangan RI Agung Hendriadi. Head of Corporate Communications of Indofood, Stefanus Indrayana, menyatakan pihaknya sangat mendukung inisiatif Paguyuban Bisma Nusantara sebagai penyelenggara seminar itu karena mengatasi permasalahan pangan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk generasi muda. “Acara ini adalah hasil nyata dari nilai-nilai yang diajarkan dalam Program Bisma yakni mandiri, leadership, cinta Tanah Air, dan peduli sesama.” (RO/H-3)

ANTARA

SERAHKAN BANTUAN: Plt Direktur Utama PT BNI Life

Insurance (BNI Life) Geger Maulana (kedua dari kanan) bersama Direktur Hirokazu Todaka (kiri) berbincang dengan penerima bantuan bencana Gunung Kidul di sela outing sekaligus social activity, di DI Yogyakarta, Sabtu (9/12). Kegiatan untuk merayakan HUT ke-21 BNI Life itu diisi kegiatan sosialisasi #siapkanbekalnya, edukasi keuangan kepada masyarakat, serta pemberian bantuan bagi korban bencana Gunung Kidul.

DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com

M ANTARA /BUDI CANDRA SETYA

FESTIVAL KUWUNG: Sejumlah seniman menyemarakkan Festival Kuwung (Pelangi) di

Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (9/12) malam. Pergelaran budaya bertema Mekar semebyar tamansari Nusantara itu menampilkan pertunjukan seni dan budaya khas Banyuwangi yang menceritakan perjuangan para raja yang pernah bertakhta di Bumi Blambangan, dan juga turut dimeriahkan kesenian dari berbagai daerah seperti Bali dan Kediri.

Perkawinan Anak Bentuk Lain Kekerasan SALAH satu dari lima provinsi yang dijadikan lokasi deklarasi Gerakan Bersama untuk Setop Perkawinan Anak di Indonesia karena angka perkawinan anak di daerah ini cukup tinggi ialah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Angka perkawinan anak di bawah usia 18 tahun di daerah itu lebih dari 20%. “Angka perkawinan anak di bawah usia 18 tahun sudah mencapai 23% dengan perkawinan usia anak di daerah perdesaan sepertiga lebih tinggi jika dibandingkan dengan di daerah perkotaan,” kata Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Lenny Rosalin dalam sosialisasi gerakan ini di Taman Budaya Mataram, kemarin. Lenny menyebutkan, dari data The United Nations Children’s Fund (Unicef), Indonesia menempati urutan ketujuh di dunia dan kedua tertinggi di ASEAN dalam kasus perkawinan anak. Lenny menilai perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pelanggaran terhadap hak anak, khususnya hak menikmati

Angka perkawinan anak di bawah usia 18 tahun sudah mencapai 23% dengan perkawinan usia anak di daerah perdesaan sepertiga lebih tinggi jika dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Lenny Rosalin

Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kualitas hidup yang baik dan sehat serta hak untuk berkembang sesuai dengan usia. Melalui gerakan ini, Lenny berharap revisi UU Nomor 1/1974 tentang perkawinan yang mencantumkan batas

usia minimal perkawinan perempuan ialah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun akan dapat diwujudkan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muh Amin mengatakan Pemprov NTB dan kabupaten kota, bersama seluruh elemen masyarakat, justru mendukung penuh program pendewasaan usia perkawinan dengan minimal usia perkawinan umur 21 tahun. Amin mengatakan nantinya berbagai macam regulasi senantiasa terus diwujudkan agar pendewasaan usia perkawinan (PUP) bisa dikendalikan dan dicegah sehingga NTB dapat memperoleh generasi emas. Selly Ester Sembiring selaku ketua panitia mengatakan tujuan kegiatan itu ialah mendorong semua pihak terkait agar menciptakan lingkungan yang ramah anak dan menciptakan kesadaran bersama setop perkawinan anak. “Ini menjadi gerakan kita bersama dari berbagai pihak, tidak lagi menjadi kegiatan Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PP-PA) saja, tetapi menjadi gerakan kita bersama,” katanya. (YR/H-5)

ASYARAKAT mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan Undang-Undang No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebabnya, UU Penyandang Disabilitas belum bisa diimplementasikan secara optimal jika PP terkait belum ada. “PP Disabilitas itu amanat undang-undang. Birokrasi tidak bisa jalan kalau peraturan yang diamanatkan UU belum tuntas. Kementerian-kementerian biasanya menolak melaksanakan UU kalau belum ada PP. Padahal, sudah sangat urgent pemenuhan fasilitas dan layanan untuk disabilitas,” kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Fajri Nursyamsi seusai diskusi bertajuk Disabilitas dan Kekerasan Seksual dalam Akses Keadilan, di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, disahkannya UU Disabilitas tahun lalu sebenarnya menggeser paradigma negara yang mulanya memandang isu disabilitas hanya isu sosial menjadi isu HAM yang sifatnya lintas sektor. Di atas kertas, komitmen untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sudah tertuang. Namun, lanjut Fajri, komitmen lintas sektoral itu belum muncul lantaran kementeriankementerian dan lembaga negara belum menganggarkan program pemenuhan hak penyandang disabilitas. “Seakan-akan disabilitas hanya isu di Kementerian Sosial. Padahal lintas sektor. Tetapi berbagai kementerian masih memandang (penganggaran) itu sebagai beban baru.” Ia memaparkan pemerintah memiliki sejumlah pekerjaan rumah terkait dengan ketentuan pelaksanaan UU Disabilitas, di antaranya pembentukan tujuh PP. PP tersebut di antaranya bakal mengatur seputar perencanaan pembangunan, peradilan, dan rehabilitasi sosial yang berpihak kepada pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Rentan kejahatan Pada kesempatan sama, peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dio Ashar Wicaksana, menyatakan penyandang disabilitas bisa 10 kali lipat rentan menjadi korban kejahatan dan mendapat ketidakadilan dalam beperkara hukum. Ia memaparkan hasil riset Mappi terhadap 22 vonis pidana kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas perempuan menunjukkan pemenuhan hak mereka masih minim, seperti tidak adanya pendamping sebagai jembatan komunikasi.

Penyandang disabilitas, khususnya perempuan, kerap mendapat diskriminasi dalam perkara hukum. “Mayoritas korban tidak ada pendamping. Sebanyak 68% tidak didampingi. Mereka sebagian besar juga tidak menghadirkan ahli. Padahal ahli penting untuk melakukan assessment karena kebutuhan kaum disabilitas berbeda-beda,” kata pengacara Lembaga Bantuan Hukum Apik, Iit Rahmatin. Penyandang disabilitas, khususnya perempuan, kerap mendapat perlakuan diskriminatif dalam beperkara hukum. Ia menuturkan, berdasarkan pengalamannya mendampingi penyandang disabilitas perempuan, korban kekerasan seksual masih terus menghadapi stigma dan perlakuan tidak adil dari masyarakat dan penegak hukum. “Stigma dan rasa malu keluarga akhirnya kasus diselesaikan secara ‘damai’. Dari segi penegak hukum, instansi belum menunjukkan sikap ramah kepada kaum disabilitas, seperti minimnya fasilitas kursi roda, lift, dan penerjemah,” pungkasnya. (H-3)

RESMIKAN JEMBATAN: (Dari kanan) Dirut BNI Achmad Baiquni, Wakil Dirut Bank Mandiri Sulaiman A Arianto, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra, Dirut BRI Suprajarto, dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meresmikan Jembatan Balepunah yang dibangun BNI melalui kerja sama dengan Hutama Karya sepanjang 67 meter dengan lebar 1,6 meter di Desa Sangiang Tanjung, Lebak, Banten, Jumat (8/12). DOK BNI

Pembangunan Rendah Karbon Diutamakan SALAH satu bentuk komitmen pemerintah dalam penanggulangan perubahan iklim ialah penerapan kebijakan perencanaan pembangunan rendah karbon (PPRK). Kebijakan itu disusun untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui upaya peme rataan pembangunan dan pengentasan rakyat dari kemiskinan, sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketersedian sumber daya alam. “PPRK ini nantinya akan menjadi hal yang diutamakan ketika kita membuat perenca-

naan pembangunan jangka menengah yang berikutnya, yaitu untuk 2020-2024, sehingga ke depan saat pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi juga telah memperhatikan bagaimana menjaga kualitas lingkungannya sekaligus mengatasi masalah sosial,” ujar Direktur Lingkugan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Medrilzam, dalam media gathering bertajuk Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan, yang digelar Indonesia Climate

Change Trust Fund (ICCTF) di Jakarta, Jumat (8/12). Pada kesempatan sama, Direktur Eksekutif ICCTF Tonny Wagey mengatakan perlu ada kesadaran dan peran serta seluruh aspek, golongan, masyarakat dan tak lepas juga peran generasi muda untuk mengetahui dampak perubahan iklim. “Sikap acuh terhadap perubahan iklim bukan lagi menjadi pilihan untuk menyuarakan keadilan iklim,” ujar Tony. Ia menambahkan, ICCTF menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan pele-

starian lingkungan, termasuk mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) serta upaya adaptasi perubahan iklim melalui proyekproyek kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak swasta. “Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sampai 26% dari acuan target di 2020 dan pada 2030 sampai 29% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% dengan dukungan internasional.” (Yan/H-3)


KESEHATAN & LINGKUNGAN

SENIN, 11 DESEMBER 2017

21

Bersama Sadar Perangi Difteri Masyarakat diharapkan terlibat dalam memutus rantai penyebaran difteri dengan melakukan vaksinasi, apalagi jika tinggal di daerah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI putri@mediaindonesia.com

K

E M E N T E R I A N Ke sehatan (Kemenkes) mengatakan masyarakat harus sadar dan mau turut berperang melawan difteri. Kesigapan untuk mengetahui gejala serta membentengi diri, khususnya anak-anak, dengan vaksin harus dilakukan tanpa pengecualian. Bila tidak, dikhawatirkan penyakit tersebut akan semakin banyak menyebar dan kian sulit dikendalikan. “Bakteri ini senang menyerang wilayah yang padat. Bila kita serang dengan vaksin, kita harapkan penyebarannya akan menurun dan berhenti,” ujar Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes, Jane Soepardi. Jane mengatakan, mulai hari ini (11/12), imunisasi akan dilakukan di tiga provinsi, yakni Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Imunisasi akan dilakukan pada semua warga berusia 1 tahun sampai 19 tahun. Tahap awal akan dilakukan di sekolahsekolah semua jenjang. Selanjutnya bagi yang belum bersekolah, imunisasi akan dilakukan melalui posyandu, serta kerja sama dengan kelompok masyarakat untuk dapat menjangkau semua anak di tiga wilayah tersebut. “Jadi ini harus dimanfaatkan dengan baik. Karena kalau seseorang sudah terkena difteri, harus diberi antidifteri serum. Antidifteri serum itu belum diproduksi di Indonesia. Di luar negeri pun jumlahnya sudah

minim dan langka. Jadi bila semakin banyak yang terkena, potensi pengobatan juga akan semakin sulit dan berisiko tinggi akan kematian,” ujar Jane. Sebelumnya, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohamad Subuh mengatakan di DKI Jakarta terdapat 22 kasus difteri, di Jawa

“Tidak mungkin ada vaksin yang untuk manusia isinya ada kandungan babi akan dapat lolos dari Badan POM dan dipasarkan bebas seperti ini.” Jane Soepardi

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Barat terdapat 123 kasus yang tersebar di 18 kabupaten/kota dengan 13 orang meninggal dunia, dan terbanyak terjadi di Purwakarta dengan 27 kasus diikuti Karawang 14 kasus. “Di Banten terdapat 63 kasus dengan 9 orang meninggal dunia,” katanya, Jumat (8/12). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta pada Jumat (8/12) juga telah memerintahkan Dinas Kesehatan DKI melalui puskesmas dan sudinkes wilayah setempat

untuk menelusuri epidemologi, sekaligus memberikan obat profilaksis untuk semua orang yang memiliki kontak fisik dengan penderita.

Tidak mengandung babi Jane juga memastikan tidak akan kandungan babi atau jenis lemak lain yang banyak diisukan sebagai kandungan yang haram. “Selalu ada orang yang tidak bertanggung jawab lalu menyebar berita aneh tanpa ada bukti ilmiahnya. Tidak mungkin ada vaksin yang untuk manusia isinya ada kandungan babi akan dapat lolos dari Badan POM dan dipasarkan dengan bebas seperti ini. Vaksin yang kita pakai ialah vaksin yang dipakai 194 negara di dunia,” ujar Jane. Jane mengatakan vaksin ialah jalan terbaik untuk memutus rantai penyebaran difteri. hal itu karena berdasarkan data Kemenkes, 66% orang yang terkena difteri ialah kelompok yang tidak pernah menerima vaksin difteri selama hidupnya. Dengan kepadatan penduduk seperti saat ini, bila rantai penyebaran tidak segera diputus, angka kejadian difteri dikhawatirkan akan kian tinggi dan berdampak buruk bagi Indonesia. Harga vaksin difteri cukup terjangkau dan dapat dibeli meski dalam jumlah yang tidak sekaligus banyak. “Jadi sangat mungkin untuk masyarakat secara mandiri melakukan vaksin. Bila ini dilakukan pemutusan rantai, penyebaran difteri akan semakin cepat dilakukan.” (H-5)

MI/M IRFAN

FUN WALK: Direktur Utama BRI Suprajarto (tengah) mengikuti fun walk bersama anak-anak penyandang disabilitas seusai

melepas lomba lari BRIRUN 2017 di Bogor, Jawa Barat, kemarin. Selain lomba lari, dalam rangka HUT ke-122 BRI itu juga digelar fun walk yang diikuti 122 anak penyandang disabilitas untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember.

Soal RAPP, Pemerintah Harus Bersatu LANGKAH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membatalkan persetujuan rencana kerja usaha (RKU) perusahaan kehutanan PT RAPP (April Group) dianggap sebagai langkah positif dalam upaya perbaikan penegakan hukum dan ketegasan pemerintah dalam pengelolaan hutan dan lahan, khsususnya gambut. Namun, untuk menguatkan langkah, keterlibatan lembaga lain dianggap penting, misalnya dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Apa yang sudah dilakukan KLHK merupakan awal yang baik untuk menunjukkan bagaimana negara hadir. Tapi tidak mungkin (penanganannya) hanya oleh KLHK karena indikasinya (pelanggaran PT RAPP) banyak sekali. Pemerintah harus bersatu kalau mau mengakhiri ini,” ujar Direktur Eksekutif

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henry Subagio, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (8/12). Henry mengatakan, dalam melakukan penegakan hukun, pemerintah tidak boleh ragu-ragu. Namun, pendekatan yang dilakukan harus komprehensif agar dasar atas langkah yang dilakukan kuat. Misalnya dalam kasus PT RAPP, KLHK juga dapat melibatkan KPK, Ditjen Pajak, dan kementerian lain untuk menguatkan langkah yang telah dan akan dilakukan ke depan. Boy Jerry, Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi, mengatakan, saat ini terdapat kondisi darurat ekologis gambut di Riau dan wilayah lain di Indonesia. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah harus bertindak tegas dan tidak goyah melawan korporasi yang menolak untuk patuh.

“Perusahaan harus mau patuh karena itu adalah tanah dan lahan negara. Mereka cuma pinjam. Apalagi ini terkait dengan kepentingan masyarakat juga, kerusakan gambut dampaknya besar,” ujar Boy. Untuk mengatasi isu buruh yang dimunculkan PT RAPP, pemerintah dapat mengatasinya dengan memanfaatkan program yang tengah dikembangkan, seperti Perhutanan Sosial. Sebelumnya, KLHK membatalkan RKU Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010-2019 atas nama PT RAPP karena dinilai tidak memenuhi ketentuan perlindungan ekosistem gambut. Atas pembatalan itu, PT RAPP mengajukan gugatan hukum dan hingga kini prosesnya masih berlanjut. (Pro/H-3)


22

SUARA DAERAH

SENIN, 11 DESEMBER 2017

Menegakkan Demokrasi, Membangun Bangsa Pekan lalu, ada 10 daerah yang mendapat penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia 2016. Daerah yang pernah diwarnai konflik kemanusiaan, seperti Maluku dan Maluku Utara, juga mampu meraihnya. Kerja keras dan keterbukaan menjadi resep kepala daerah untuk meningkatkan sikap demokratis pegawai negeri sipil dan masyarakat.

Membuka Ruang bagi Aspirasi

Rajin Turun ke Lapangan BANGKA Belitung menjadi salah satu dari empat daerah yang meraih penghargaan karena capaian indeks demokrasi tertinggi di tingkat nasional, selama 2016. Tahun lalu, provinsi itu mencatat indeks demokrasinya mencapai 83,00 dalam skala 0-100. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 72,31. “Indeks demokrasi menjadi bukti bahwa masyarakat di Bangka Belitung ikut andil dalam proses pembangunan. Mereka ikut dalam pengawasan, perencanaan, dan pendanaan. Pemerintah provinsi melihat ini sebagai proses kemitraan yang baik,” ungkap Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan kepada Rendy Ferdiansyah dari Media Indonesia. Berikut wawancaranya. Tanggapan Anda atas penghargaan indeks demokrasi Indonesia yang diraih Bangka Belitung? Dari 10 provinsi dengan capaian indeks demokrasi tertinggi, Bangka Belitung berada di urutan ke-2. Kami patut bersyukur. Ini menunjukkan bahwa peran masyarakat terhadap proses demokrasi lebih baik ketimbang daerah lain. Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat secara langsung berperan terhadap demokrasi. Demokrasi tidak hanya pemilihan. Dalam proses pemerintahan di Bangka Belitung, masyarakat ikut dalam proses pembangunan, melalui pengawasan, merencanakan, dan membantu pendanaan. Dalam proses inilah kami merasa mendapatkan mitra yang baik. Bagaimana Anda menumbuhkan sikap demokrasi dalam pemerintahan dan masyarakat? Yang saya lakukan ialah rajin turun ke lapangan, terbuka menerima kritik sebab kritik dapat menjadi jalan keluar, memecahkan masalah. Selain itu, dengan turun ke lapangan, kami bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Misalnya mengapa kebijakan itu diambil? Jangan setengah-setengah. Termasuk kebijakan di sektor pertambangan pasir timah. Hal itu dilakukan agar sikap demokrasi di masyarakat

dapat terbentuk dan sejalan seperti yang di harapkan. Untuk pegawai negeri sipil, saya minta mereka juga mau menerima segala kritik dari masyarakat. Jadikan kritik sebagai bentuk perbaikan kinerja, tingkat profesionalisme, dan pelayanan terhadap masyarakat. Adakah kendala yang harus dihadapi? Sejujurnya, kendala yang kami hadapi saat ini ialah banyak yang hanya bisa ngomong tapi tidak berbuat sesuatu. Kami sadari itu karena ketidakmengertian mereka. Visi Anda ke depan untuk lebih meningkatkan sikap demokratis PNS dan warga? Kami akan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam demokrasi, termaksud dalam pendidikan politik. Kami ingin percepatan demokrasi dapat memberikan manfaat untuk kemajuan daerah. Kemampuan olah pikir harus tinggi. Jangan kuantitas saja, tetapi kuantitas orang pun harus hebat. Untuk aparatur sipil negara, kami ingin terus meningkatkan profesionalisme mereka. Kami juga terus melakukan proses mutasi dan promosi sesuai dengan aturan. (N-2)

Erzaldi Rosman Djohan

Gubernur Bangka Belitung

BAGI Pemerintah Provinsi Maluku, bukan hal mudah untuk mengejar indeks demokrasi yang ideal. Konflik kemanusiaan pada 1999-2002 membuat daerah itu terpuruk. Berbagai upaya pun dilakukan. Hasilnya Maluku diganjar untuk menerima penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia 2016 dalam kategori meraih angka di atas 10 poin. Kepada Hamdi Jempot dari Media Indonesia, Gubernur Maluku Said Assagaff mengaku terus membuka ruang seluas-luasnya kepada semua lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. “Tidak perlu demo-demo karena kami membuka ruang.” Berikut pernyataannya. Anda senang Maluku dapat penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia 2016? Yang pertama, tentu saja, kami mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri yang telah menetapkan kami sebagai provinsi peraih penghargaan indeks demokrasi terbaik di Indonesia. Seperti saat menyelesaikan konflik Maluku, pemerintah provinsi juga terus menampung semua aspirasi masyarakat.

Untuk tujuan itu, beberapa tahun terakhir ini, kami mengunjungi daerah-daerah yang jauh. Kami menggelar rapat-rapat di daerah terpencil untuk mendapatkan masukan, mendapatkan informasi tentang situasi-situasi yang ada di wilayah itu. Kami sadari, dengan semakin banyaknya informasi yang didapat, kami bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Saya, pemerintah daerah, dan seluruh jajaran, kami membuka ruang kepada semua warga untuk menyampaikan aspirasi, tidak perlu dengan demo-demo. Hampir setiap hari, saya menerima masukan dari warga. Komunikasi intens dan timbal balik inilah yang mungkin menjadi salah satu kriteria sehingga indeks demokrasi Maluku terkatrol dan menjadi yang terbaik di Indonesia. Bagaimana cara Anda menumbuhkan sikap demokratis? Di pemerintahan, saya dan biro humas selalu membangun komunikasi dengan jurnalis. Semua unit kerja dan dinas-dinas, setiap Jumat,

Said Assagaff

Gubernur Maluku

ANTARA

kami berkumpul dengan para wartawan. Kami menyampaikan banyak hal secara terbuka. Kami berharap pers bisa mengangkat keberhasilan yang dicapai. Kami membuka ruang yang bisa dimanfaatkan pers, oleh kepala dinas, pejabat, dan oleh masyarakat. Aspirasi dinas bisa disampaikan ke masyarakat dan aspirasi

masyarakat juga bisa disampaikan ke dinas. Semua kami bangun secara transparan dan akuntabel, terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi atau kami batasi. Hambatan apa yang Anda temukan di lapangan? Sebenarnya tidak ada. Saya belum melihat ada kendala. Hanya saja, kami harus akui tingkat kepuasan terhadap jajaran saya ada yang masih rendah. Ada satu-dua dinas masih terlalu tertutup. Saya sudah minta itu dibuka karena sekarang ini kontrol masyarakat semakin keras, semakin kuat di kalangan kita sendiri. Di masa depan, apa obsesi Anda? Visi kerja kami dalam menumbuhkan sikap demokratis di antara ASN dan masyarakat sebenarnya sudah ada sejak lima tahun lalu, yakni membangun Maluku yang aman, Maluku yang religius, Maluku yang berkualitas, dan Maluku yang demokratis. Terbukti, dengan visi tersebut, kami menemukan solusi untuk banyak masalah. Saya sudah bisa membuka ruang-ruang. (N-2)

Pemimpin Jangan Otoriter “SEBELUM membuat kebijakan, yang selama ini kami terapkan ialah terlebih dulu mendapat masukan dari orang lain, baik itu bawahan atau masyarakat. Dengan cara itu, keputusan tersebut bukan mutlak hanya keluar dari keinginan si pemimpin melainkan, melainkan diambil dari banyak orang,” kata Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin kepada Dwi Apriani dari Media Indonesia. Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mendapat penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia 2016, pada kategori capaian indeks demokrasi tertinggi tingkat nasional. Alex Noerdin mengakui mendapatkan penghargaan itu bukan perkara mudah. Selain terus mengingatkan para aparatur sipil negara, ia harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat di 16 kabupaten dan kota. Berikut kiat yang ia ungkapkan. Bagaimana proses Pemprov Sumatra Selatan bisa meraih penghargaan? Kami bersyukur terpilih dan mendapat penghargaan tersebut. Ini menjadi bukti keberhasilan kami dalam menghidupkan demokrasi dalam

MI/RENDY FERDIANSYAH

pemerintahan dan masyarakat. Yang kami peroleh ini ialah buah hasil dari yang kami tanam. Penghargaan ini tentunya bukan hanya untuk saya sebagai pemimpin atau kepala daerah, tapi juga untuk semua unsur di pemprov dan masyarakat Sumatra Selatan. Apa kiat Anda memupuk sikap demokratis? Kuncinya bagi saya, pemimpin jangan otoriter. Seorang pemimpin tidak boleh diktator, apalagi merasa paling bagus dan baik sendiri. Ada banyak pemimpin yang menganggap pilihannya sebagai yang terbaik, tanpa mendengar saran dan pendapat dari orang lain, apalagi bawahan. Seorang pemimpin boleh tegas, tapi tetap harus dapat menerima saran, apalagi kritik atas kebijakan atau keputusan yang sudah diambil. Sebelum membuat kebijakan, pemimpin juga tetap harus menda-

Alex Noerdin

Gubernur Sumatra Selatan

memandang bahwa apa yang sudah dilakukan Pemprov Sumsel kurang maksimal atau tidak sesuai dengan keinginan mereka. Di semua lini pemerintahan, saya juga memberikan kebebasan berinovasi dan berimprovisasi untuk melaksanakan program, terutama pelayanan kepada masyarakat. Batasannya harus sesuai koridor dan semua program harus tetap berjalan dengan baik.

pat masukan dari orang lain, baik itu bawahan ataupun masyarakat.

Komitmen Anda ke depan? Kami memberikan kebebasan berpendapat seluas-luasnya kepada jajaran pemerintahan dan masyarakat. Sumsel dari dulu hingga sekarang tetap memegang komitmen zero conflict. Kami berusaha menciptakan ketenteraman dan kenyamanan hidup.

Ada kendala di Sumsel? Kendala tentunya ada. Namun, bagi saya, kendala adalah tantangan. Sebagai pemimpin, kendala yang dihadapi untuk mewujudkan iklim demokrasi di pemerintahan dan masyarakat itu salah satunya cara pandang. Ada sebagian orang yang

Terkait dengan pilkada dalam waktu dekat, komentar Anda? Pilkada ialah penjabaran dari demokrasi. Pemimpin dipilih dari suara terbanyak. Saya ingin PNS dan warga tetap menjaga ketenteraman dan ketertiban. PNS harus netral, tidak boleh memihak calon tertentu. (N-2)

MI/DWI APRIANI


NUSANTARA

SENIN, 11 DESEMBER 2017

23

PULAU KE PULAU

Polisi Amankan 165 Preman di Malang KEPOLISIAN Resor Malang, Jawa Timur, menjaring 165 orang dalam operasi preman dan premanisme demi menciptakan rasa aman menjelang Natal dan Tahun Baru 2018. Operasi preman dilakukan, kemarin. Sebanyak 165 preman sudah dikumpulkan di Kantor Polres Malang untuk diberi pengarahan. Para preman juga wajib menjalani pemeriksaan sidik jari dan foto. Laporan warga melalui media sosial menunjukkan saat ini marak kasus jambret, begal, dan perampasan. Kepala Polres Malang, AKB Yade Setiawan Ujung, mengatakan operasi preman ini akan terus dilakukan hingga Natal dan tahun baru. Masih terkait dengan Natal dan tahun baru, Dinas Perdagangan Pemkab Bojonegoro menggelar pasar murah di 24 titik. Upaya itu dilakukan untuk menetralkan kenaikan harga pangan. Sementara itu, di Sukabumi, Jawa Barat, dan Pangkal Pinang, harga pangan cukup stabil. (BN/YK/BB/RF/N-3)

KLHK Segel Tempat Sampah B3 Ilegal

ANTARA/RAHMAD

TERANCAM GAGAL PANEN: Petani memanen padi lebih awal agar tidak busuk di area persawahan yang terendam banjir di Desa Mampree, Syamtalira Aron,

Aceh Utara, Aceh, Sabtu (9/12). Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Aceh Utara menyebutkan seluas 6.791 hektare padi siap panen di 16 kecamatan terendam banjir.

Elpiji 3 Kg Dijamin Cukup Operasi pasar gas elpiji 3 kg gencar dilakukan di daerah-daerah yang mengalami kelangkaan untuk menstabilkan harga gas bersubsidi. HARYANTO

haryanto@mediaindonesia.com

P

E R TA M I N A M a r k e t i n g O peration Region (MOR) IV Jawa Tengah-DIY akan melakukan penambahan pasokan elpiji 3 kg dalam menghadapi Natal dan tahun baru, di sejumlah daerah di Jawa Tengah, dan demi menjaga stabilitas di masyarakat. “Khusus untuk wilayah Jateng dan DIY dipastikan elpiji 3 kg aman dan dapat diperoleh di 830 SPBU sesuai dengan harga eceran tertinggi,” kata GM MOR IV, Yanuar Budi Hartanto, didampingi Manager Communication & CSR, Andar Titi Lestari, saat mengunjungi SPBU 44.502.10 di Semarang, kemarin. Menurut Yanuar, wilayah pantura, seperti Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang ditambah fakultatif dengan total 60 ribu tabung. Solo Raya ditam-

bahkan dengan total 43 ribu tabung. Selain itu, operasi pasar dilakukan seperti di Boyolali, Salatiga, dan Kabupaten Semarang dengan total 9 sampai 10 titik operasi yang dilakukan mulai 8-9 Desember. Di Karawang, Jawa Barat, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) KarawangPurwakarta memastikan tidak ada pengurangan pasokan gas elpiji 3 kg. Ketua Hiswana Migas Karawang-Purwakarta, Dindin Nazaruddin, menjamin stok elpiji aman dan tidak ada kelangkaan. Meski Pertamina menjamin stok elpiji 3 kg aman, di sejumlah daerah masih terjadi kelangkaan. Di Banyumas, Jawa Tengah, meski sudah digelar operasi pasar gas elpiji 3 kg, warga dan pengecer masih kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Pertamina MOR IV Jateng-DIY sudah menggelar operasi pasar pada Sabtu

Presiden Minta Perkuat Cinta Batik Indonesia PRESIDEN Joko Widodo memberikan apresiasi luar biasa kepada Danar Hadi yang sudah 50 tahun berkarya di dunia batik. Danar Hadi juga berkiprah ikut melambungkan batik sebagai ikon Indonesia. “Semoga perayaan ulang tahun ini akan memperkuat kecintaan terhadap batik, serta dapat menginspirasi generasi muda untuk terus mengembangkan batik sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan sambutan sekaligus menghadiri syukuran 50 tahun Batik Danar Hadi di Ndalem Wuryaningratan, Minggu (9/12) malam. Menurut Presiden, Danar Hadi sudah sangat lama mengharumkan nama Indonesia karena produksi mereka sudah merambah ke mana-mana. Terbukti, nama Danar Hadi selalu dikaitkan dengan batik. Tidak hanya orang Surakarta, Jawa, bahkan orang luar Jawa termasuk para pencinta batik dari mancanegara sudah banyak mengenal batik Danar Hadi. Presiden menyebut, Danar Hadi bukan saja telah menjadi ikon Indonesia, melainkan juga menjadi ikon usaha Indonesia, ikon ekonomi kreatif, dan ikon pelestarian batik sebagai warisan budaya Indonesia. Keberadaan museum Danar Hadi atau yang sering disebut sebagai House of Doellah semakin membesarkan nama perusahaan batik tersebut. Hadir dalam syukuran itu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan putra sulungnya Gibran Rakabuming beserta istri dan cucu. Dewanto Kusuma Wibowo, salah satu putra pasangan Santosa Doellah-Danarsih, sekaligus ketua perayaan 50 tahun Danar Hadi, menyampaikan Danar Hadi akan terus berkarya di dunia batik. Selama 50 tahun berkiprah, Danar Hadi telah mendapatkan berbagai penghargaan, seperti International for Quality di Madrid, Spanyol 1984, International Award VI Tokyo, Upakarti Award for Outstanding Personal Contribution 1985, Gold Award for Commercial in the Indonesia Culture Category pada 1990, Superbrands 2012-2013, dan Indonesia Museum Awards Anugerah Purwakalagrha-Pengabdian sepanjang masa 2017. (WJ/N-3)

(9/12) di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan. Pertamina menyediakan 360 tabung gas elpiji 3 kg dengan harga jual Rp15.500. Setiap warga boleh membeli maksimal dua tabung. Fatmah, pedagang gas elpiji 3 kg, hanya bisa menyediakan 20 tabung. “Itu saya peroleh Selasa (5/12). Sepertinya Selasa (12/12) depan saya baru mendapatkan gas elpiji lagi,” jelas Fatmah, pengecer elpiji. Di Kabupaten Bandung Barat, kelangkaan gas elpiji 3 kg disebabkan gangguan cuaca sehingga distribusi tersendat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bandung Barat, Weti Lembanawati, menegaskan hujan yang mengguyur sejumlah wilayah menyebabkan jalur distribusi terhambat. Di Sukabumi, Klaten, dan Tasikmalaya juga masih terjadi kelangkaan elpiji 3 kg. Para pengecer tidak lagi menjual gas elpiji 3 kg karena sulit mendapatkannya. Di Tasikmalaya, operasi pasar juga dilakukan, tapi warga masih kekurangan gas elpiji. Sales Executive dan Penanggung Jawab Penyaluran LPG DPO Pertamina Tasikmalaya,

Haerul Wasdana, mengakui masih ada kekurangan pasokan. “Di Kecamatan Cigalotang, satu agen harus melayani enam desa, sedangkan agen lain ratarata melayani tiga sampai lima desa,” ujarnya.

Puluhan Desa di Ende Terisolasi CURAH hujan cukup tinggi di Kecamatan Mau Karo, Nagaba, Flores, Nusa Tenggara Timur, menyebabkan tanah longsor di sejumlah wilayah. Material longsor memblokade akses menuju puluhan desa yang berada di antara Kabupaten Nagekeo dan Ende. Martinus Dei Seguo, warga setempat, mengatakan beberapa pekan lalu sempat terjadi tanah longsor dan sudah dibersihkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende. “Tapi sekarang terjadi longsor lagi,” kata Martinus, kemarin. Hujan deras juga menyebabkan banjir bandang di Nagari Guguak Sarai, Kecamatan Sungai Lasi, Nagari Katialo, dan Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, kemarin. Wilayah itu masuk Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Akibat banjir bandang, satu orang dinyatakan hilang dan 30 rumah rusak, dengan rincian 10 rumah rusak berat dan 20 rumah rusak ringan. (JL/YH/N-3)

Larangan untuk PNS Pemerintah Provinsi Bangka Belitung secara tegas mengatakan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan provinsi tidak boleh menggunakan gas elpiji subsidi 3 kg. “Kawan-kawan PNS dan non-PNS yang mampu jangan memakai gas 3 kg. Ini kan untuk masyarakat kurang mampu. Kita harus memberi contoh,” kata Kepala Disperindag Provinsi Bangka Belitung, Yuliswan. Sekda Bangka Belitung, Yan Megawandi, sudah mengirimkan surat edaran ke setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar ASN tidak menggunakan gas bersubsidi. Ia meminta PNS peduli pada nasib orang kurang beruntung. “Subsidi gas ini diprioritaskan untuk rumah tangga sederhana. Surat edaran sudah disebar ke SKPD, mohon dipatuhi,” tegasnya. (LD/DG/RZ/CS/AD/BB/JS/RF/PS/N-3)

Pembalakan Liar Marak di Rimbang Baling AKSI pembalakan liar kembali marak di Suaka Margasatwa Harimau Sumatra, Bukit Rimbang Baling, Kabupaten Kampar Kiri Hulu, Riau. Kayu-kayu log berukuran besar setiap hari dihanyutkan di Sungai Subayang, selanjutnya diolah di beberapa sawmill (kilang penggergajian) sekitar kawasan itu. Anggota DPRD Kampar, Arif Subayang, mengatakan pembalakan liar sangat marak terjadi di bagian hulu Sungai Subayang, persisnya di kawasan Ampalu, perbatasan Riau dan Sumatra Barat. “Dari temuan kami, banyak sawmill liar yang beroperasi dan mengambil kayu dari hutan di hulu Sungai Subayang. Mereka warga Sumatra Barat yang sekarang mengambil kayu di Riau,” ungkap Arif, kemarin. Arif menyebutkan, keadaan serupa juga terjadi di Kampar Kiri Hulu yang berbatasan dengan Pangkalan, Limapuluh Kota, Sumatra Barat. Kayu-kayu hutan dikuasai cukong. Ia meminta aparat menindak para pelaku pembalakan liar itu. Masih terkait dengan persoalan hutan, 60 desa di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, dengan tegas menolak lokasi izin hutan tanaman industri seluas 60 ribu hektare di wilayah itu. Asisten II Setda Pemprov Bangka Belitung, Budiman Ginting, mengatakan beberapa waktu lalu terjadi pro dan kontra soal HTI. “PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) selaku perusahaan berkeinginan mengembangkan hutan tanaman industri. Kami selaku pemprov memfasilitasi pertemuan perusahaan itu dengan warga masyarakat, Jumat (8/12), dan ditang-

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dibantu aparat kepolisian dan tentara, menyegel tempat pembuangan limbah B3 ilegal, yang luasnya sekitar 2.500 m2 di Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kemarin. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Benny Bastiawan, menjelaskan, pihaknya saat ini sedang melakukan investigasi asal limbah B3 ilegal di pembuangan sampah tersebut. “Secara kasatmata terlihat limbah B3, terutama limbah medis rumah sakit. Di antaranya jarum bekas, obat kedaluwarsa, infus, sampel pengambilan darah, dan jarum suntik. Ini bukti awal,” jelasnya, kemarin. (UL/N-3)

Kayu-kayu log besar setiap hari dihanyutkan di Sungai Subayang, selanjutnya diolah di sawmill-sawmill. gapi seobjektif mungkin. Namun, terjadi pro dan kontra di situ,” kata Budiman. Suwarso, perwakilan mitra PT BRS, menyebutkan, sejak 2013 izin sudah diberikan pemerintah daerah, tapi sampai sekarang belum terealisasi. Menurutnya, perusahaan memiliki program jangka panjang untuk perbaikan lingkungan, penyerapan tenaga kerja, dan menggerakkan roda ekonomi. Namun, mayoritas warga desa menolaknya. Salah satunya Kades Teluk Limau, Haidir. Pihaknya sudah beberapa kali melayangkan gugatan penolakan hingga mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup. “Di desa kami Teluk Limau, 1 hektare hutan kami bagi atau dikelola empat kepala keluarga. Wilayah kami di pesisir. Kami bertanam sudah ke arah pesisir karena tidak ada lahan. Tiba-tiba masuklah PT BRS, kami mau kemana, jelas kami menolak,” ujar Haidir. Senada dengan Kades Teluk Limau, Kades Pelangas, Willy, menambahkan, dalam SK Menteri Lingkungan Hidup, disebutkan, jika selama tiga tahun tak ada kegiatan pada kawasan HTI, dengan sendirinya izin ini tak berlaku lagi. (RK/RF/N-3)

ANTARA/AHMAD SUBAIDI

SETOP PERKAWINAN ANAK: Siswa mengikuti deklarasi Gerakan Bersama Setop Perkawinan Anak di Mataram, NTB, kemarin. Berdasarkan data Unicef, Indonesia menempati urutan ke-7 tertinggi di dunia dan urutan ke-2 tertinggi di ASEAN kasus perkawinan anak, sedangkan menurut data Koalisi Perempuan Indonesia, NTB menjadi provinsi di Indonesia dengan angka pernikahan anak tertinggi.

KULIT ASLI Furniture,Car,Fashion,Promotion,Walet ,Bag,Shoes,Etc Harco Elektronik Mangga Dua,Ruko Blok.B No.2 Jakarta Tlp:0216128888/www.dhenigleather.com

PERHIASAN STAR ARLOJI ,BELI JAM bkas/berlian dgn hrgTgg ROLEX,BULGARI,OMEGA,BREITLING,dll,Hub:Bp. TONY 392 9079, 0812 9455 198 Apt Menteng Prada Lt. 1 No.10 A dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).

INFORMASI PEMASANGAN IKLAN Sales Counter 021 - 581 2088 ext. 41159/41160 Direct 021 - 581 2113 Faximile 021 - 581 2110


24

SENIN, 11 DESEMBER 2017

INTERNASIONAL

ICAN Prihatin atas Krisis Nuklir Korut

AFP/ODD ANDERSEN

HADIAH NOBEL PERDAMAIAN 2017: Ketua Komite Nobel Norwegia Berit Reiss-Andersen (kiri) menyerahkan Hadiah Nobel Perdamaian 2017 kepada

Beatrice Fihn (kanan) selaku pemimpin ICAN (Kampanye Internasional untuk Menghapuskan Senjata Nuklir) dengan didampingi salah satu korban bom nuklir Hiroshima, Setsuko Thurlow, saat upacara penyerahan penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian 2017 di Oslo, Norwegia, kemarin.

Takluk di Irak, IS masih Mengancam Kelompok IS masih mempertahankan kapasitas sebagai kelompok pemberontak dengan serangan bom mematikan atau dengan menggunakan ‘sel-sel yang tertidur’. IRENE HARTY

irene@mediaindonesia.com

P

erdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, telah mengumumkan kemenangan atas kelompok Islamic State (IS) pada Sabtu (9/12) setelah memerangi kelompok itu selama tiga tahun. Namun, kemenangan Baghdad dipandang masih rapuh dan penyebab utama kemunculan kelompok garis keras itu belum dituntaskan seutuhnya. Para ahli memperingatkan IS masih mempertahankan kapasitas sebagai kelompok pemberontak dengan serangan bom yang menimbulkan banyak korban atau dengan menggunakan ‘sel-sel yang tertidur’. Saat ini sekitar 3.000 petempur IS yang tersisa masih beroperasi di Irak dan Suriah. “Secara militer IS dikalahkan di Irak, tapi tidak hilang,” papar Abu Mahdi al-Muhandis, orang nomor dua di kelompok paramiliter Hashed al-Shaabi yang turut mengangkat senjata bersama militer Irak untuk memerangi IS. “Mereka masih ada di beberapa tempat. Anggota-anggota mereka mencoba menginfiltrasi warga sipil dan desa. Mereka telah mengubah

metode mereka,” lanjutnya. Hisham al-Hashemi, pakar tentang IS, memperingatkan, IS masih merupakan ancaman dengan mempertahankan persenjataan di gurun tidak berpenghuni dan bersembunyi di Wadi Hauran, lembah terpanjang di Irak. Badan Pemantau untuk Hak Asasi Manusia Suriah yang berbasis di Inggris menyebut pejuang IS telah berhasil merebut wilayah di Provinsi Idlib, Suriah, setelah bentrok dengan pesaing. “Daesh (sebutan IS dalam bahasa Arab) telah terdegradasi secara militer, tapi (mereka) tidak sepenuhnya dikalahkan. Mereka masih menimbulkan ancaman bagi Irak,” kata juru bicara koalisi, Ryan Dillon. Sebagai bukti ancaman IS masih besar, pasukan Irak mengatakan mereka membunuh 10 ‘pelaku bom bunuh diri’ di terowongan dekat Kota Kirkuk, Sabtu (9/12). Setelah melancarkan serangan besar-besaran pada 2014, IS membentuk negara prototipe yang memanjang di sepanjang perbatasan Irak dan Suriah yang dihuni jutaan orang. Namun, seiring dengan kekalahan demi kekalahan yang mereka alami, kelompok IS bersembunyi. “Keamanan bisa tercipta di kota-

kota besar karena kita ada di sana. Namun, itu belum lengkap tanpa menguasai penuh perbatasan dengan Suriah,” jelas Al-Muhandis.

Ancaman milisi Setelah kemenangan atas IS itu, para pakar memperingatkan ancaman lain dari milisi-milisi AlShaabi yang selama ini berjuang bersama militer Irak. Kemenangan atas IS itu juga seperti memberikan legitimasi bagi kelompok ini untuk memainkan peran utama. Kelompok yang didominasi aliansi-aliansi dukungan Iran itu kerap melancarkan serangan terhadap kelompok-kelompok Sunni. Saat ini Al-Shaabi diperkirakan memiliki 60 ribu sampai 140 ribu petempur. Mengendalikan kelompok ini merupakan persoalan besar bagi pemerintahan PM al-Abadi. “Tantangan terbesar ialah internal. Banyak anggota Al-Shaabi menjadi mafia lokal. Mereka mendirikan pos-pos pemeriksaan ilegal, tol, dan sejenisnya untuk mendukung mereka secara finansial,” urai Kirk Sowell, pakar yang memublikasikan buletin Inside Iraqi Politics. Selain itu, AS yang selama ini memberikan dukungan serangan udara memperingatkan pertarungan belum berakhir. “AS bergabung dengan pemerintah Irak untuk menekankan pembebasan Irak tidak berarti perang melawan terorisme, bahkan terhadap IS di Irak, sudah berakhir,” kata juru bicara Kemenlu AS, Heather Nauert. (AFP/Ire/I-1)

SETSUKO Thurlow, 85, berusia 13 tahun ketika dia diselamatkan dari reruntuhan akibat ledakan bom atom yang dijatuhkan pesawat pengebom Amerika Serikat di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Itu merupakan bom atom pertama yang dijatuhkan. “Saya masih ingat sekali pagi itu. Pada 08.15, saya melihat kilatan cahaya putih yang membutakan dari jendela. Saya ingat seperti melayang di udara,” tuturnya seusai menerima penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian di Oslo, Norwegia, kemarin. Thurlow selaku penyintas bom atom Hiroshima menerima penghargaan itu atas nama kelompok International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) bersama dengan ketua kelompok itu, Beatrice Fihn. Selain menerima penghargaan, ICAN, kelompok yang didirikan di Australia pada 2007 itu, akan menerima uang senilai US$1,42 juta (Rp192 miliar). ICAN merupakan koalisi ratusan organisasi nonpemerintah di seluruh dunia, yang telah memperjuangkan traktat larangan senjata nuklir. Traktat itu telah diadopsi 122 negara pada Juli lalu. Namun, baru tiga negara yang telah meratifikasi traktat itu, yakni Vatikan, Guyana, dan

Thailand. Traktat membutuhkan 50 ratifikasi supaya dapat diberlakukan. “Ketika saya sadar, saya menemukan diri saya terjepit oleh reruntuhan gedung. Saya mulai mendengar rekan-rekan kelas saya menangis dan berteriak, ‘Ibu, tolong saya. Tuhan tolong saya’,” kenangnya tentang peristiwa mengerikan itu. Sebelum pemberian penghargaan, Ketua ICAN Beatrice Fihn menya takan keprihatinan mereka atas situasi sangat berbahaya yang tengah terjadi di Korea Utara. “Saat ini kami menyaksikan situasi sangat berbahaya yang membuat banyak orang merasa sangat tidak nyaman,” kata Fihn di Oslo, kemarin, beberapa jam sebelum penyerahan Hadiah Nobel Perdamaian kepada kelompok tersebut. “Namun, jika Anda mencemaskan (Presiden AS) Donald Trump yang memiliki senjata nuklir atau (pemimpin Korut) Kim Jong-un, Anda mungkin sangat cemas tentang senjata nuklir karena Anda mengetahui bahwa penangkal tidak selalu berfungsi,” ujarnya. Fihn melanjutkan para pemimpin AS dan Korut hanyalah manusia yang memiliki kendali atas akhir dunia. “Tidak seorang pun boleh memiliki hal itu,” tegas Fihn. (AFP/*/I-1)

Desa Bersejarah di Jerman Terjual Seharga Rp2,2 Miliar

S

ATU-SATUNYA penawar dalam lelang yang tidak biasa pada Sabtu (9/12) mengeluarkan 140 ribu euro (sekitar Rp2,2 miliar) dan menjadi pemilik baru Desa Alwine, sebuah desa kecil bersejarah di Jerman Timur. Pembeli anonim yang menawar melalui telepon itu memenangi lelang yang digelar di rumah lelang real estat Karhausen. Dalam lelang tersebut, Desa Alwine ditawarkan dengan harga pembuka 125 ribu euro (sekitar Rp2 miliar). Sebelumnya, pada 2000, dusun tersebut dijual kepada investor swasta secara simbolis seharga 1 Deutschmark. Kala itu, Jerman belum menggunakan mata uang euro. Investor swasta yang terdiri dari dua bersaudara itu mendapatkan belasan bangunan ditambah gudang dan garasi di desa itu, namun gagal membangkitkan desa tersebut. Saat ini Desa Alwine hanya dihuni sekitar 20 orang, mayoritas adalah pensiunan. Mereka tinggal di desa yang terdiri dari deretan rumah reyot di Negara Bagian Brandenburg, 120 kilometer di selatan ibu kota Jerman, Berlin. Selama Perang Dunia II, kelompok pemuda Hitler Youth, berlatih di dekat Desa Alwine. Sejumlah tahanan juga ditempatkan di dekat desa itu. Ketika Jerman kalah di Perang Dunia II, Desa Alwine menjadi bagian dari Jerman Timur yang komunis. Hingga unifikasi Jerman pada 1990, seluruh properti di Desa Alwine yang pernah dihuni sekitar

50 orang dimiliki oleh sebuah pabrik batu bara tertua di Eropa. Pabrik batu bara tersebut tutup pada 1991. Akibatnya, banyak warga meninggalkan desa itu karena tidak ada lagi pekerjaan yang tersisa. Alwine bukanlah satu-satunya komunitas di Jerman Timur, yang tertinggal jauh dibandingkan wilayah lain di wilayah Jerman Barat. Hal itu karena ada ketimpangan besar antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Wilayah Jerman Timur tertinggal di bidang kesejahteraan, gaji, dan pekerjaan dengan PDB per kapita hanya 67% dari Jerman Barat pada 2015. Antara 1990 dan 2015, populasi di Jerman Timur turun sebesar 15%. Mayoritas warga hijrah ke

AFP/TOBIAS SCHWARZ

DESA DIJUAL: Sebuah iklan banner rumah disewakan terpasang di sebuah

desa di Alwine di Jerman, pekan lalu. Puluhan bangunan yang berada di Alwin dilelang dengan harga mulai 125 ribu euro (sekitar Rp2 miliar).

Oposisi Honduras Minta Pemilu Dibatalkan KELOMPOK oposisi Honduras menuntut agar pemilu presiden yang digelar dua pekan lalu dibatalkan dan hasilnya dianulir. Kelompok sayap kiri itu menuding pemilu tersebut diatur agar petahana Presiden Juan Orlando Hernandez meraih kemenangan. Koalisi Aliansi Melawan Kediktatoran, pendukung lawan utama Hernandez dalam pemilu, Salvador Nasralla, mengajukan permintaan itu kepada Mahkamah Agung Pemilu pada Jumat (8/12). Baik Hernandez maupun Nasralla mengklaim meraih kemenangan dalam pemilu yang digelar pada 26 November lalu. Pengadilan pemilu belum menetapkan pemenang pemilu meski hasil akhir menunjukkan bahwa Hernandez unggul tipis atas Nasralla. Sebelumnya, dalam penghitungan pendahuluan, Nasralla lebih unggul ketimbang Hernandez. Pengadilan pemilu mengumum-

Jerman Barat yang lebih makmur. “Pascaunifikasi, banyak orang yang hijrah mencari pekerjaan yang lebih baik. Posisi mereka di wilayah Jerman Timur hingga kini belum tergantikan,” ungkap Profesor Arsitektur dan Studi Perkotaan dari Universitas Siegen Hildegard Schroeteler-von Brandt. Andreas Claus, Wali Kota Uebigau-Wahrenbrueck, wilayah yang mencakup Alwine, mengatakan, “Mereka yang tinggal di daerah yang tertinggal secara ekonomi merasa diabaikan.” Pada pemilu September lalu, hampir 23% warga UebigauWahrenbrueck memilih partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD), hampir dua kali lipat dari rata-rata nasional. (AFP/ Irene Harty/I-2)

Honduras bergolak sejak pemilu digelar. Demonstrasi silih berganti setiap hari dilakukan pendukung Hernandez dan Nasralla. kan bahwa Hernadez meraih 42,98% suara, sedangkan Nasralla 41,38%. Namun, pengadilan itu mengatakan hasil penghitungan itu bisa digugat. Negara di Amerika Tengah yang berpenduduk 10 juta orang itu tengah bergolak sejak pemilu digelar. Demonstrasi silih berganti setiap hari dilakukan pendukung Hernandez dan Nasralla.

Sejumlah kekerasan sporadis juga terjadi di Honduras yang memaksa Hernandez menetapkan negara dalam keadaan darurat serta jam malam. Namun, polisi mengatakan mereka tidak akan melarang digelarnya demonstrasi anti-Hernandez. Adapun Amnesty International menuding adanya ‘taktik ilegal dan berbahaya’ yang dilakukan untuk membungkam kelompok oposisi. Lembaga itu mengatakan sedikitnya 14 orang tewas sejak pemilu digelar. Namun, belum ada konfirmasi dari polisi maupun pemerintah mengenai jumlah itu. Yang telah dikonfirmasi ialah tewasnya seorang perempuan muda dan dua polisi sejak pemilu. Nasralla, mantan presenter televisi berusia 64 tahun yang minim pengalaman politik, menegaskan pemilu itu dicurangi untuk mencegah dirinya meraih kemenangan. “Proses pemilu penuh dengan perampokan,” tegas Nasralla setelah mengajukan gugatan bersama kuasa hukum kelompok oposisi. Awalnya, Nasralla menuntut digelar penghitungan ulang sebelum menaikkan tuntutan menjadi pembatalan pemilu. (AFP/*/I-2)


OLAHRAGA

SENIN, 11 DESEMBER 2017

JELANG ASIAN GAMES 2018

25

SEKILAS GELANGGANG

Sulsel Raih Dua Emas Karate TIM karateka Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil merebut dua medali emas pada kejuaraan karateka antarmaster di Jakarta, kemarin. Pelatih karate Sulsel, Mursalim Badoo, saat dimintai konfirmasi dari Makassar, kemarin, mengatakan kedua medali emas Sulsel itu dipersembahkan dari nomor kata beregu putra dan kata beregu putri. “Untuk kata beregu putra diperkuat Andi Dasril, Tommy, dan Aspar. Trio kata putri diperkuat Krisda Putri, Nurizka Fauzia, serta Andi Magfira,” kata Mursalim. Pencapaian kata beregu putri, kata dia, lebih membanggakan karena diraih setelah mampu mengalahkan trio kata pelatnas. Prestasi itu tentunya menjadi bukti para atlet Sulsel memiliki potensi dan berpeluang memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional, termasuk Asian Games 2018. “Kami tentunya begitu bersyukur dan berbangga atas pencapaian para atlet kita. Semoga hasil ini membuka peluangnya memperkuat timnas ke depan,” ujar dia.(Ant/R-4)

PBSI Bidik Satu Gelar di Dubai

ANTARA /NOVA WAHYUDI

FINAL DAYUNG MEN PAIRS: Atlet dayung Indonesia Mardiana Romdhon-Ardianto Jefri (kiri) berlaga di nomor men pairs (M2) 2000 meter Asian Rowing Cup 2017 di

arena dayung Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatra Selatan, kemarin. Atlet dayung Vietnam Dam Van Hiev-Trang Quang Tung menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 6 menit 35 detik disusul atlet Indonesia Mardiana Romdhon-Ardianto Jefri (6:38) dan atlet Hong Kong Yip Chun Kit-Ho Chak Lung (6:40).

Volunter Asian Games Dilatih Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia mengharapkan pemusatan pelatihan nasional cabang atletik terpusat di Gelora Bung Karno, Jakarta. NURUL FADILLAH

fadillah@mediaindonesia.com

S

EBANYAK 55 volunter yang siap membantu bidang hubungan Internasional dan protokol (IRP) terkait mulai mengikuti pelatihan yang digelar Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (Inasgoc) di Jakarta, kemarin. Para volunter itu akan bertugas sebagai asisten protokol (PA) dan asisten untuk anggota Komisi Olimpiade Nasional (NOC) dari negara peserta Asian Games 2018. Mereka akan mendamp-

ingi, membantu, dan melayani segala kebutuhan para delegasi dan tamu penting dari Dewan Olimpiade Asia (OCA), NOC, perwakilan International Sports Federation (ISF), delegasi peninjau, dan para tamu yang diundang OCA dan Inasgoc. Koordinator Human Re source & Volunteer Inasgoc Pusparani Hakim mengatakan pelatihan bagi para volunter IRP kali ini ialah angkatan pertama. Selanjutnya, pelatihan untuk para volunter akan dilakukan secara bertahap. Mereka akan ditugaskan di departemen dan deputi di

Inasgoc yang segera melaksanakan test event pada Februari mendatang. “Selain harus bangga terpilih menjadi tim PA dan NOC assistant berkat kemampuan yang dimiliki, para volunter harus menyadari bahwa tugas yang akan diemban tidak mudah dalam melayani tamu-tamu VVIP,” tegas Pusparani. “Selain memiliki kepribadian dalam melayani dan mendampingi dengan baik, mereka harus memiliki pengetahuan tentang Asian Games di atas rata-rata,” ujar Pusparani. Pusparani menambahkan pelatihan tersebut sangatlah penting karena mencakup banyak prosedur, serta tata cara khusus yang harus diketahui para voluntir. Koordinator IRP, Indra Kartasasmita, menambahkan bidang IRP juga harus memahami segala hal tentang Asian

Games. “Bidang protokol itu bukan sekadar buka pintu mobil, tapi bidang protokol yang hal luas termasuk mengenai aturan,” ujarnya. “Dengan usia yang masih muda dan semangat tinggi, saya berharap para volunter akan bisa bekerja melayani dengan baik, dan berperan laksana kamus yang mampu menjelaskan setiap pertanyaan dari duta-duta olahraga yang akan datang di Asian Games 2018,” jelas Indra. Sekretaris Jenderal Inasgoc Eris Herryanto menyambut positif pelatihan dan pembekalan yang dilakukan para sukarelawan tersebut. Menurut Eris, para volunter yang bertugas di Koordinator IRP harus memiliki kemampuan di atas rata-rata, juga sikap serta pengetahuan yang jelas mengenai keprotokolan VVIP di Asian Games 2018.

Pelatnas terpusat Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) mengharapkan pemusat-an pelatihan nasional (pelatnas) cabang atletik jelang Asian Games 2018 dapat kembali dilaksanakan di kawasan olahraga Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pasalnya sekarang pelatnas atletik terbagi dalam beberapa tempat di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. “Kami ingin mengumpulkan bukan hanya atlet-atlet senior, melainkan juga atlet junior, remaja, bahkan praremaja. Kami ingin memberikan pelatihan secara berjenjang,” kata Ketua Umum PB PASI Bob Hasan di Jakarta, Jumat (8/12). PB PASI, menurut Bob, tidak menargetkan medali dalam Asian Games 2018 meskipun akan berusah untuk meraih medali. (Rul/Ant/R-4)

TIGA tiga wakil Indonesia akan berpartisipasi dalam perburuan ajang bergengsi pengujung tahun, World Super Series Finals 2017. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) mengincar setidaknya satu gelar dalam turnamen yang menawarkan hadiah US$1 juta tersebut. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Susi Susanti, mengatakan siapa ANTARA saja yang paling siap dialah Susi Susanti yang akan menjadi juara. “Kalau saya minimal satu Kepala Bidang Pembinaan dan gelar, baik dari ganda putra Prestasi PP PBSI maupun ganda campuran, yang pasti siapa pun yang lebih siap yang paling berpeluang juara karena saya percaya dari diri masing-masing memang mereka maunya juara,” kata Susi saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. “Saya enggak mau terlalu muluk-muluk dahulu yang penting mereka bisa tampil maksimal dan dapat satu juara karena kan cuma tiga pasang dan sistem pertandingannya setengah kompetisi jadi akan ketemu semua,” ujar Susi. (Rul/R-4)

Ikatan Motor Berikan Penghargaan PENGURUS Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI) memberikan penghargaan kepada para pembalap berprestasi dari Indonesia. Penghargaan tidak hanya diberikan kepada para juara nasional balap 2017, tetapi juga pembalap nasional yang berprestasi di ajang internasional di malam IMI Awards 2017 yang berlangsung di Jakarta, kemarin. Pembalap tim Jagonya Ayam, Sean Gelael, menjadi salah satu yang menerima penghargaan Internasional Achievement (FIA) dari IMI karena telah membawa nama Indonesia di ajang internasional seperti Formula 2 2017. Di kategori balap motor, pembalap Astra Honda Racing Team, Gerry Salim, juga mendapat penghargaan International Achievement (FIM). Gerry mengaku sangat senang karena bisa mendapat penghargaan kali ini. “Ini penghargaan tahun kedua saya,“ ujar Gerry. (Rul/R-4)

RI Sambut Piala Dunia Basket Dunia 2023 TERPILIHNYA Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional (FIBA) 2023 merupakan kesempatan yang sangat langka. Karena itu, Pengurus Pusat Persatuan Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk memopulerkan basket secara nasional dan internasional. Ketua Umum PP Perbasi Danny Kosasih mengatakan untuk menjadi tuan rumah penyelenggara yang baik dibutuhkan kerja sama yang kompak antarberbagai pihak dari seluruh stakeholder olahraga. Presiden Asosiasi Basket Asia

Tenggara (SEABA) Erick Thohir mengatakan terpilihnya Indonesia sebagai penyelenggara bukan hanya sejarah baru bagi Indonesia, melainkan juga bentuk kepercayaan dunia internasional pada Indonesia. Terkait dengan itu, Danny berencana segera mengadakan pertemuan pekan depan bersama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk membahas pembentukan panitia penyelenggara Piala Dunia FIBA 2023. “Proyek Piala Dunia ini tidak hanya oleh Perbasi, tetapi juga negara. Meskipun persiapannya itu masih lima ta-

hun lagi, waktu cepat berlalu, sementara banyak yang harus diurus,” kata Danny. “Karena itu, panpel piala dunia bola basket sudah harus dibentuk pada awal tahun depan untuk memulai persiapan menuju piala dunia,” ujar Danny kepada Media Indonesia, kemarin. Indonesia terpilih sebagai tuan rumah pada putaran final pemilihan calon tuan rumah Piala Dunia FIBA di Jenewa, Swiss, pada Sabtu (9/12). Danny mengaku tidak menyangka Indonesia terpilih sebagai tuan rumah bersama Jepang dan Filipina dengan mengalahkan pesaing lainnya, yaitu Argentina dan Uruguay.

Mengingat sulitnya persyaratan untuk terpilih sebagai penyelenggara Piala Dunia Bola Basket 2023, Danny pun berharap pemerintah Indonesia tidak setengah-setengah untuk memberikan dukungan. Sebagaimana sebagai tuan rumah Asian Games 2018, tuan rumah Piala Dunia Bola Basket 2023 pun harus melibatkan dan dukungan dari negara. Menurut Danny, tercatat ada 32 negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia Bola Basket 2023. Timnas basket dari 8 delapan negara akan bertanding di Indonesia, 8 negara di Jepang, dan sisanya sebanyak 16 negara bertanding di Filipina. (Rul/R-4)

ANTARA/ALOYSIUS JAROT NUGROHO

LET’S RUN SALATIGA: Sejumlah peserta memulai start dalam Let’s Run Salatiga 2017 di Salatiga,

Jawa Tengah, kemarin. Let’s Run Salatiga yang diselenggarakan DPRD Salatiga dan Kemenpora tersebut diikuti 3.000-an peserta untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat melalui olahraga.

Program Gala Desa Berjalan Sukses

MI/CIKWAN

GALA DESA: Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menghadiri acara kampanye Ayo Olahraga sekaligus menutup program Gala Desa di Karawang, Jawa Barat, kemarin. Kemenpora mencatat sedikitnya 204 ribu peserta dan 13.600 wasit dari pinggiran desa berpartisipasi dalam Gala Desa.

KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membuktikan komitmen serta keseriusan untuk menyentuh langsung tingkat kebahagian masyarakat melalui gerakan Ayo Olahraga melalui program Gala Desa. Program Gala Desa diluncurkan pada 14 Mei 2017 di Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan ditutup pada Sabtu (9/12) di Karawang, Jawa Barat. Acara tersebut melibatkan 204 ribu peserta dan 13.600 wasit dari desa-desa dari beberapa daerah di Indonesia. Gala Desa adalah program olahraga nasional yang dirindukan dan menyentuh masyarakat pinggiran desa langsung. Program itu telah menyedot 952 ribu penonton per ming-

gunya. Bahkan dalam tiga bulan, sekitar 22 juta penonton dari target hanya 12 juta orang terlibat, yang tersebar di 136 kabupaten dan kota. Dalam penutupan program Gala Desa di Karawang, Sabtu (9/12), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengatakan program Gala Desa telah berjalan sukses. Bahkan Menpora meyakini bahwa program tersebut akan menghasilkan bibit-bibit atlet pada enam cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu sepak bola, tenis meja, sepak takraw, bola voli, atletik, dan bulu tangkis. “Tahun depan kita harus kembangkan lagi. Melalui ini, wasit dan atlet bisa kita saring

“Tahun depan kita harus kembangkan lagi. Melalui ini, wasit dan atlet bisa kita saring seperti pada pertandingan voli.” Imam Nahrawi

Menteri Pemuda dan Olahraga seperti pada pertandingan voli. Padahal mereka baru kelas tiga (SMA), tapi badan mereka tinggi-tinggi. Lalu smesnya juga menggelegar, halilintar

juga kalah. Ini harus kita kembangkan,” ucap Imam sambil bercanda. Sementara itu, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Raden Isnanta menyatakan daerah dan rakyat sangat mendukung program Gala Desa. Dia mendukung Menpora untuk mengevaluasi demi menyempurnakan program tersebut. Di sisi lain, pemerintah daerah menyambut baik program Gala Desa. “Kami sangat menyambut baik. Ini adalah momentum kami di daerah. Melalui Gala Desa, kita berharap menciptakan olahraga menjadi budaya di tingkat desa,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Karawang Dadan Sugardan. (CS/R-4)


SEPAK BOLA

SENIN, 11 DESEMBER 2017

Roberto Carlos Mario Gomez, pelatih asal Argentina, memiliki kriteria pemain cepat dan berteknik tinggi. Keseimbangan saat menyerang dan bertahan menjadi poin penting lain yang akan diperhatikan pelatih 60 tahun itu. Gomez ingin seluruh pemain ikut aktif dalam hal mengorganisasi permainan, khususnya saat membangun pertahanan. “Kami tidak bisa menempatkan beberapa pemain untuk menyerang atau bertahan saja. Kami harus bekerja sama. Kami butuh semua pemain untuk menguasai bola dan ketika kehilangan bola,” imbuhnya. Gomez akan mengawali pekerjaannya dengan melakukan pemantauan seluruh pemain yang kini mengisi skuat ‘Maung Bandung’--julukan Persib--musim lalu. Bisa dikatakan pelatih Argentina itu akan melakukan seleksi ulang dan memutuskan pemain untuk dipertahankan atau bakal dilepas. Semua keputusan terkait dengan pemain akan sepenuhnya ada di tangan Gomez. Fokus pertama, ia memilah dan memilih pemain lokal. Tiga pemain asing Persib juga bakal segera diseleksi. (Sat/R-1)

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 26 KISI-KISI

Gomez Tebar Ide untuk Persib PERSIB Bandung secara resmi telah memperkenalkan pelatih baru, Roberto Carlos Mario Gomez, ke hadapan publik bersamaan dengan kegiatan sosial di Stadion Sidolig, Bandung, kemarin. Di kesempatan itu pula, mantan asisten pelatih Hector Cuper itu membeberkan ide dan gaya permainan yang dipersiapkan untuk Persib Bandung musim depan. Gomez mengungkapkan permainan cepat akan menjadi andalannya. Ia pun memilih menafikan permainan indah dan lebih mementingkan perburuan poin penuh di setiap pertandingan. Untuk mengakomodasi keinginannya itu, pelatih Argentina tersebut memiliki kriteria pemain cepat dan teknik tinggi. Sejumlah pemain Persib bisa dikatakan memenuhi syarat tersebut. Sebut saja winger timnas Indonesia U-23, Febri Hariyadi, yang dapat masuk di lis pertama. “Setiap pelatih membutuhkan pemain yang cepat dan punya teknik yang bagus. Saya pikir Persib Bandung memilik beberapa pemain lokal yang bagus. Namun, semua harus mampu bekerja sama untuk meraih kemenangan di semua pertandingan,” ungkap Gomez.

CUSTOMER SERVICE:

Skema Usang Madrid Menjulang

AFP/PAUL ELLIS

Tidak Ingin In Bermewah-mewah Bermew BINTANG ssepak bola dunia sebagian besar menghabiskan uang mereka untuk membeli barang-barang mewah dan memamerkannya melalui media sosial. Namun, hal itu tidak dilakukan Raheem Sterling. Andalan Manchester City di lini serang tersebut justru tak ingin cari perhatian dengan itu semua. Penampilan di lapangan hijau menjadi yang utama sehingga Sterling enggan membeli mobil yang berharga fantastis. Dirinya tak ingin dicap buruk dengan bermewah-mewah. “Saat di Liverpool, saya menyadari masyarakat yang kita datangi bisa saja langsung menilai kita dari apa yang mereka lihat. Karena itu, saya hanya mencoba bermain bola.” Sebagai pemain profesional, lanjut Sterling, ia punya tujuan utama, yakni membeli rumah. “Satu untuk ibu saya dan sebuah rumah di Jamaica (tempat kelahiran),” tegas Sterling. (Dailymail/Rul/R-1)

AP/FRANCISCO SECO

CETAK GOL LAGI: Bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo merayakan gol yang dicetaknya ke gawang Sevilla pada laga Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Sabtu (9/12) malam. Ronaldo sempat paceklik gol di Liga Spanyol, tetapi kembali mencetak dua gol dan membawa Madrid menang 5-0.

Zidane memainkan formasi 4-4-2 yang tenar di era 1990-an dengan memaksimalkan dua pemain sayap di kiri dan kanan, serta dua penyerang sekaligus.

AFP/OLI SCARFF

Performa di Lapangan Terbantu Emosi

SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

R

EAL Madrid meraih kemenangan terbesar di La Liga Spanyol musim ini seusai menaklukkan Sevilla dengan skor telak 5-0 di Santiago Bernabeu, Sabtu (9/12) malam. Rahasia keberhasilan tidak lain ialah eksperimen sang arsitek Zinedine Zidane yang menggunakan formasi konservatif. Zidane memainkan formasi 4-4-2 yang tenar di era 1990-an dengan memaksimalkan dua pemain sayap di kiri dan kanan serta dua penyerang sekaligus. Hasilnya cukup mengagumkan karena efektivitas serangan Real Madrid terbukti meningkat. Selama 90 menit pertandingan berjalan, Luka Modric dkk mampu melepaskan 21 tendangan, termasuk 8 sepakan tepat sasaran alias shot on target. Kelebihan lainnya, serangan Los Blancos--julukan Madrid--lebih bervariatif ketimbang skema 4-31-2 yang biasa digunakan. Hal itu terjadi karena dua pemain sayap Lucas Vazquez dan Marco Asensio amat berperan dalam membangun serangan. Bahkan, keduanya

masing-masing mengirimkan satu umpan matang kepada pemain lain untuk mencetak gol. Strategi empat gelandang sejajar itu pun memberikan keseimbangan lebih baik di lini tengah. Itu jadi jawaban tepat ketika gelandang jangkar Casemiro harus absen seperti dalam pertandingan ini. Selain itu, kekhawatiran rapuhnya lini pertahanan akibat terparkirnya Raphael Varane, Dani Carvajal, dan kapten tim Sergio Ramos juga tidak terbukti. Duet tiga bek pelapis Nacho, Jesus Vallejo, dan bek muda 19 tahun Achraf Hakimi terbilang tampil nyaris sempurna. Khusus Hakimi, ia cukup mencuri perhatian karena tampil sigap dengan mematahkan lima kali serangan tim tamu plus satu gol penutup di menit ke-42. “Seperti inilah kami seharusnya bermain. Ada banyak pemain cedera, tapi semua pemain lain mam-

pu menggantikan mereka. Achraf dan Vallejo sangatlah fenomenal dan kami berhasil tidak kebobolan jadi sangat senang,” puji Nacho yang turut menyumbang gol pembuka pada menit ke-3. Setelah gol Nacho, Cristiano Ronaldo menambah pundi-pundi kemenangan timnya berkat sumbangan dua gol. Gol pertamanya merupakan hasil umpan matang Asensio dan setelahnya ia mencetak gol kedua melalui titik putih di menit ke-30. Tambahan dua gol itu membuat pemenang Ballon d’Or lima kali tersebut telah mengoleksi 50 gol sepanjang 2017. Sebanyak 39 gol untuk Madrid dan 11 gol bersama timnas Portugal. Selanjutnya, gelandang asal Jerman Toni Kroos mencetak gol keempat Madrid, 8 menit berselang. Hakimi menutup pesta di Bernabeu, 3 menit sebelum jeda.

Risiko rotasi Di pentas Bundesliga Jerman, p e m i m p i n k l a s e m e n B ay e r n Muenchen hampir saja membayar mahal pilihan untuk melakukan rotasi pemain saat mengunjungi Commerzbank Arena--markas Eintracht Frankfurt--Sabtu (9/12) malam. Muenchen bersusah payah sebelum menang 1-0. Dalam pertandingan itu, pelatih Jupp Heynckes mengistirahatkan tiga pemain utama, yakni David Alaba, Mats Hummels, dan striker Robert Lewandowski. Ketiganya diberi waktu rehat seusai membela FC Hollywood di pentas Liga Champions Eropa, tengah pekan lalu. Akibatnya, Muenchen kalah dalam penguasaan bola. Beruntung, gelandang Arturo Vidal sukses mencuri gol lewat bola mati di menit ke-20, dan menjadi gol satu-satunya di laga itu. (Marca/AFP/R-1)

BEK Everton, Ashley Williams, menyadari dirinya kerap kali dikritik sebagai pemain yang emosional di lapangan. Total 14 kartu kuning dan 1 kartu merah yang ia dapatkan menjadikannya sebagai bek yang paling keras di Liga Inggris. Meski demikian, Williams merasa emosinya itu justru sangat membantunya dalam performa di lapangan hijau. Menurut pemain berusia 33 tahun tersebut, kehilangan kendali di lapangan justru lebih sering membantunya tampil lebih baik. Namun, demi kepentingan tim, Williams berjanji lebih menurunkan kadar emosi. “Saya merasa tampil terbaik terkadang saat berada di luar kendali. Saya bisa bermain lebih baik ketimbang apa yang saya rasakan. Namun, karena lingkungan tempat saya bermain berbeda-beda, tentunya saya perlu sedikit memperhatikan emosi.” (Dailymail/Rul/R-1)

AFP/ADRIAN DENNIS

Tottenham Mulai Siuman

AFP/MIGUEL MEDINA

IMBANG: Bek Juventus Giorgio Chiellini (kanan) berebut bola dengan

pemain Inter Milan, Milan Skriniar, pada laga Liga Italia di Stadion Allianz, Turin, Italia, kemarin. Laga berakhir imbang 0-0 dan Inter kukuh di papan atas klasemen dengan 40 poin, unggul dua angka atas tim juara bertahan, Juventus.

TIM peraih peringkat kedua Liga Primer Inggris musim lalu, Tottenham Hotspur, mulai siuman dari rentetan hasil negatif. Spurs-julukan Tottenham--bangkit setelah empat pertandingan tanpa kemenangan dengan menaklukkan Stoke City di Wembley dalam pekan ke-16, Sabtu (9/12) malam lalu. Kemenangan telak 5-1 menjadi hasil akhir pertandingan tersebut. Keberhasilan Tottenham Hotspur memang tidak mengejutkan. Sebabnya, Stoke City merupakan salah satu tim yang punya performa paling buruk jika harus menjalani laga tandang. Dari delapan kesempatan, the Potters--julukan Stoke--hanya mampu membawa pulang lima poin, hasil dari sekali kemenangan dan dua kali seri. Catatan itu hanya lebih baik daripada dua klub penghuni zona degradasi, West Ham United dan

Crystal Palace. Stoke City juga hanya lebih baik daripada West Ham United dalam hal banyaknya gol yang bersarang ke gawang ketika berkunjung ke markas tim lain. Tim besutan Mark Hughes itu telah 20 kali kebobolan, unggul satu gol saja atas the Hammers. Kekalahan tandang terbesar mereka ialah saat dilumat Manchester City 2-7. Buruknya cara bertahan Stoke City tercermin di menit ke-21. Kapten tim Ryan Shawcross dipaksa mencetak gol bunuh diri saat berduel dengan Harry Kane. Lini belakang tim tamu terekspos secara lebih buruk di babak kedua karena Tottenham sukses mencetak tiga gol hanya dalam kurun 12 menit. Son Heung-min menggandakan keunggulan di menit ke-53 sebelum dwigol Kane memperlebar jarak menjadi 4-0. Christian Eriksen men-

cetak gol kelima Tottenham di menit 74. Sebaliknya, Shawcross menuntaskan kesalahan dengan satu gol balasan, 6 menit kemudian. Kane menyebut timnya tengah on fire. Menutup fase grup Liga Champions Eropa sebagai pemimpin klasemen plus tidak terkalahkan dalam enam pertandingan agaknya mengatrol mentalitas tim. “Itulah yang kami butuhkan. Kami perlu gol pertama dan kami melakukannya. Setelahnya, kami melakukan dengan baik. Keluar dari beberapa hasil buruk, kami selalu ingin bangkit sesudahnya,” jelas Kane yang telah mencetak 50 gol sepanjang 2017. Tim asuhan Mauricio Pochettino itu kini mengoleksi 28 poin, berjarak 15 angka dari penguasa klasemen Manchester City. Spurs masih di luar posisi empat besar klasemen. (AFP/Goal/Sat/R-1)

Memberikan Harapan untuk Chelsea PENJAGA gawang andalan Chelsea, Thibaut Courtois, belum memutuskan masa depan untuk bertahan di klub London, Inggris. Padahal, kontrak 18 bulan yang mengikatnya bersama the Blues segera berakhir. Kiper Belgia itu dikabarkan menjadi incaran utama Real Madrid. Ditambah lagi, anak-anak Courtois saat ini tinggal di Madrid, Spanyol. Itu menimbulkan spekulasi Courtois segera pindah klub. Namun, Courtois menampik kabar itu. Chelsea masih menjadi pilihan untuk melanjutkan kontrak pada 2019 nanti. Menurut penjaga gawang berusia 25 tahun tersebut, membela the Blues membuatnya lebih bahagia. Meskipun sangat merindukan kedua anaknya yang tinggal bersama mantan kekasihnya, Marta Dominguez, Courtois tetap memilih berada di London. “Saya tidak punya alasan untuk tidak teken kontrak baru bersama Chelsea.” (Dailymail/Rul/R-1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.