@mediaindonesia
RABU, 12 07 2017
Pemerintah Waspadai Pulangnya Eks Milisi IS http://sthash.Yv1GaIxm.uxfs
NO. 13171/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN
@mediaindonesia
Pencurian Ikan oleh Asing Kini Terjadi di Laut Lepas https://shar.es/1BPy6k
Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
@mediaindonesia
Kapolri kembali Ingatkan soal Teror Gaya Baru http://bit.ly/2tCMusl
E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
(021) 5812113 & 5801480
J U J U R
B E R S U A R A
Ancaman teror terus bermunculan, bahkan polisi pun makin sering menjadi target teror, tapi Polri dinilai mampu menanganinya.”
Sikapi Post-truth dengan Kritis
Hanya Sembilan Calon yang Dianggap Layak
Provokasi Siber Tantangan Polri
Post-truth sering dimanfaatkan orang untuk mencapai tujuannya dengan mengabaikan kebenaran atau fakta yang ada seperti yang terjadi di AS.
Penilaian kelayakan terhadap para kandidat anggota Komnas HAM dilakukan Kontras dari tahap uji publik hingga melalui media massa.
Kalla meminta polisi berdiri di barisan terdepan dalam upaya mencegah berkembangnya paham radikalisme.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Hukum | Hlm 5
Hukum & Keamanan | Hlm 6
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
“KPK sudah melakukan gelar perkara baru kasus KTP-E, sudah diputuskan, mungkin segera diumumkan.” Agus Rahardjo Ketua KPK
Tipikor| Hlm 7 SENO
Pemerintah Rilis Perppu Pembubaran Ormas Lewat perppu, pemerintah bisa mempercepat proses pembubaran ormas yang bersimpang jalan dengan UU No 17/2013 tentang Ormas. RUDY POLYCARPUS
rudy@mediaindonesia.com
S AFP/FADEL SENNA
RAYAKAN KEMENANGAN: Personel Kepolisian Federal Irak mengekspresikan kegembiraan setelah Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengumumkan kemenangan perang melawan kelompok Islamic State (IS) di Kota Mosul, Irak, Senin (10/7).
TERORISME
Pemimpin IS Al-Baghdadi Tewas KELOMPOK teroris Negara Islam (IS) telah mengonfirmasikan bahwa pemimpin mereka, Abu Bakar alBaghdadi, tewas akibat serangan udara militer Rusia di Provinsi Nineveh, Irak, pada akhir Mei lalu. Pernyataan yang dikutip dari Al Sumaria News Broadcaster itu juga menyatakan IS akan segera mengumumkan pengganti Al-Baghdadi. Penunjukan pemimpin baru tersebut memerlukan persetujuan delapan anggota dewan syura, badan penasihat untuk khalifah. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia pada 16 Juni lalu mengklaim serangan mereka ke Nineveh telah menewaskan Al-Baghdadi. Namun, saat itu mereka menyatakan masih perlu mengonfirmasikannya melalui berbagai jalur. Tewasnya pemimpin IS itu juga disampaikan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. Lembaga
yang mengawasi konflik di negara tersebut mengaku pihaknya mendapat informasi dari para pemimpin utama IS yang mengonfirmasikan kematian Al-Baghdadi. “Komandan tingkat atas dari IS yang hadir di Provinsi Deir Ezzor telah mengonfirmasikan kematian Abu Bakr al-Baghdadi,” ujar Rami Abdel Rahman, direktur kelompok pemantau tersebut. Selain itu, dalam laporan yang dirilis pada 23 Juni disebutkan, jika AlBaghdadi dikonfirmasikan tewas, ia mungkin akan digantikan salah satu dari dua letnan teratasnya, yakni Iyad Al-Obaidi dan Ayad Al-Jumaili. Keduanya perwira militer di bawah diktator Irak Saddam Hussein. Di sisi lain, para ahli kelompokkelompok Islam mengatakan mereka tidak melihat penerus yang jelas. Namun, Al-Obaidi dan Al-Jumaili dianggap sebagai calon utama meskipun
keduanya tidak akan menganggap gelar Al-Baghdadi sebagai ‘khalifah’ atau komandan umat Islam. Keduanya bergabung dalam pemberontakan salafi Sunni di Irak pada 2003. Mereka ialah pembantu utama Al-Baghdadi sejak serangan udara pada 2016 yang menewaskan wakilnya saat itu, Abu Ali al-Anbari,
Menanamkan Roh pada Koperasi
Menteri Perang Chechnya Abu AlShishani, dan pemimpin propagandanya di Suriah, Abu Al-Adnani. Tewasnya Al-Baghdadi itu menjadi pukulan dahsyat bagi kelompok tersebut. Apalagi mereka juga kehilangan Mosul. (Arv/X-5) Irak Diminta Cegah... | Hlm 14
Pada Koperasi, didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Itulah bedanya dengan persekutuan yang lain. Opini | Hlm 8
ETELAH sekian lama menjadi polemik di masyarakat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akhirnya ditandatangani Presiden Joko Widodo. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengemukakan hal tersebut kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. “Saya tanya kepada Presiden soal Perppu Ormas itu. Jawaban Presiden mungkin besok (hari ini) disampaikan Pak Menko Polhukam (Wiranto). Menko Polhukam lebih tahu detailnya,” kata Johan Budi. Seusai bertemu Jokowi kemarin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj juga mengatakan Presiden lebih memilih opsi mengeluarkan perppu untuk membubarkan ormas radikal. “Perppu sudah diteken Presiden. Besok (hari ini) akan dibacakan. Saya nggak tahu isi perppu pembubaran ormas tersebut, termasuk ormas radikal mana yang akan dibubarkan. Saya nanti usul lagi (kepada Presiden) kalau kurang (banyak ormas yang dibubarkan),” ujar Said Aqil. Sebelumnya, di awal Juni lalu, Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan proses persiapan Perppu Pembubaran Ormas sudah matang, tinggal menunggu pengumuman Menko Polhukam Wiranto. “Tinggal menanti hari H. Pemerintah sudah mengumpulkan masukan dan bukti-bukti dari Kesbangpol, BIN, dan kejaksaan. Tinggal mengambil sikap,” ungkap Tjahjo (Media Indonesia, 2/6). Menko Polhukam Wiranto menambahkan, upaya pembubaran ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disebabkan mereka
sebagai ormas berbadan hukum tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Langkah pembubaran HTI tersebut ditempuh untuk mencegah berbagai embrio yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang sedang membangun dan berjuang mencapai tujuan nasional. “Selama ini kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas,” tandas Wiranto. Saat menanggapi penerbitan Perppu Pembubaran Ormas, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan parlemen akan membahas perppu itu dalam sekali masa sidang. “Pembahasan itu untuk menentukan apakah perppu tersebut diterima atau tidak. Kan dibacakan dulu, baru disampaikan ke DPR. Setelah itu dibahas di DPR dalam satu kali masa sidang paling lama untuk menentukan diterima atau ditolak,” tutur Agus. Agus mengaku belum mengetahui isi perppu tersebut sehingga dia tidak bisa berkomentar banyak. “Kita tunggu saja. Kita lihat perppunya seperti apa, bunyinya seperti apa. Selain itu, perppu juga harus sampai ke DPR terlebih dulu, baru kami bisa bahas. Kami sekarang belum mengetahui barangnya, masak kami mau omongin.” Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat mendukung langkah pemerintah menerbitkan Perppu Pembubaran Ormas. “Seharusnya cepat saja. Pemerintah mesti segera bersikap kalau memiliki opsi pembubaran HTI lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang.” (Nov/Nur/Ant/X-3)
RUU PEMILU
SELA
Fraksi Pemerintah Solid Dukung Ambang Batas 20%
Apel Cegah Berat Badan Naik
FRAKSI partai-partai pendukung pemerintah solid terkait dengan isu ambang batas suara pencalonan presiden (presidential threshold) 20%-25% dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy menegaskan hal itu menanggapi kemungkinan terjadinya mekanisme voting dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu. “Di koalisi pemerintah solid. Perkembangan terakhir saya cek dahulu, tetapi mayoritas menerima 20%, termasuk PPP,” ujar Rommy di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar Pemilihan Presiden
“Di koalisi pemerintah solid. Perkembangan terakhir saya cek dahulu, tetapi mayoritas menerima 20%, termasuk PPP.“ Romahurmuziy Ketua Umum PPP
dan Pemilu Legislatif 2019 dilaksanakan bersamaan, Rommy menilai pertimbangan MK ialah penghematan anggaran. Menurut dia, tujuan penghematan tidak bisa dicapai jika
presidential threshold 0% atau semua partai bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Tanpa adanya presidential threshold, tidak tertutup kemungkinan jumlah capres dan cawapres mencapai belasan pasangan. “Kalau yang secara teoretis itu betul-betul terjadi di lapangan, apa tidak terkesan pilpres kita di putaran pertama besok main-main? Kalau parpol representasi rakyat Indonesia tidak melihat itu sebagai ikhtiar mengefisiensikan anggaran, kan sama saja tidak menangkap semangat latar belakang diputuskannya pileg dan pilpres serentak,” cetus Rommy. Sekretaris Fraksi Partai Amanat
Nasional yang juga Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto meyakini keputusan di tingkat pansus bisa tercapai pekan ini sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pekan depan. Namun, Yandri masih membuka kemungkinan voting pada rapat internal pansus yang dijadwalkan hari ini dapat terjadi. “Bisa juga hanya voting soal presidential threshold pada sidang paripurna, tergantung dinamika.” Di lain pihak, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro dalam sebuah diskusi di DPR, kemarin, berpendapat penerapan presidential threshold tidak dibutuhkan dalam Pilpres 2019. (Nov/X-6)
BAGI Anda yang ingin menjaga berat badan, bergembiralah dengan hasil penelitian Universitas East Anglia, Inggris, dan Universitas Harvard, Amerika Serikat, ini. Tim peneliti dari dua universitas tersebut menemukan mengonsumsi sebuah apel per hari dapat mencegah naiknya berat badan. Sebanyak 124.086 laki-laki dan perempuan dianalisis berdasarkan konsumsi apel yang menganDUTA dung flavonoid tinggi. Hasilnya, meski hanya sedikit mengonsumsi flavonoid, hal itu berpengaruh dalam mempertahankan berat badan, bahkan menurunkan sedikit. “Hasilnya terbukti konsisten pada laki-laki dan perempuan dan usia yang berbeda,” tutur periset, Aedin Cassidy. Joanna McMillan dari Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) juga mengungkapkan apel dapat mengendalikan nafsu makan dan memberi efek kenyang lebih lama. Penelitian telah diterbitkan di BMJ (British Medical Journal). (Yahoo Style/Ire/X-7)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG