@mediaindonesia
SABTU, 15 07 2017
Soal RUU Pemilu, Hindari Kepentingan Jangka Pendek https://shar.es/1Tm0Yp
NO. 13174/ TAHUN KE-48 24 HALAMAN
@mediaindonesia
Ulama Diharapkan Menjaga Keutuhan Bangsa http://bit.ly/2tSoPmg
Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
@mediaindonesia
Olimpiade Fisika Bangun Mentalitas Kompetisi Siswa http://bit.ly/2tSWJqE
E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
(021) 5812113 & 5801480
J U J U R
B E R S U A R A
Perppu telah diteken Presiden. Itu artinya beleid sudah berlaku sejak ditandatangani Presiden. Pemerintah mestinya cepat mengambil langkah aksi.”
Pegang Teguh Kejujuran dan Integritas
Jaringan Sindikat Narkoba Taiwan Didalami
Wajib Pajak Pribadi belum Banyak Tersentuh
Arief Hidayat kembali terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2017-2020. Apa yang akan dibuatnya ke depan?
Selain jaringan di Indonesia yang berperan sebagai bandar, polisi pun mencari pendana mereka dalam jaringan internasional.
Kebijakan perpajakan dinilai terlalu mengandalkan sektor sumber daya alam (SDA) dan korporasi sehingga penerimaan pajak masih rendah.
Editorial | Hlm 2
Hukum | Hlm 4
Perkotaan | Hlm 7
Ekonomi | Hlm 13
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
“Kami tidak punya kewenangan melakukan interogasi apakah terjadi tindak pidana. Tapi itu ada indikasi-indikasi.” Ki Agus Badaruddin Ketua PPATK Selekta | Hlm 2 DUTA
Pemerintah Ancam Tutup Facebook hingga Youtube Sebelas domain Telegram diminta diblokir karena banyak muatan propaganda radikalisme, terorisme, sampai cara membuat bom. BAYU ANGGORO
anggoro@mediaindonesia.com ANTARA/SIGID KURNIAWAN
PROYEK SIMPANG SUSUN SEMANGGI: Foto aerial Simpang Susun Semanggi di Jakarta, kemarin. Jalan layang sepanjang 1,6 kilometer yang mengelilingi Bundaran Semanggi untuk mengurangi kemacetan di kawasan tersebut bakal diuji coba pada 29 Juli hingga 16 Agustus, sebelum diresmikan Presiden Joko Widodo pada 17 Agustus 2017.
HUKUM
Perppu Ormas tidak Cederai Kebebasan Berserikat KEPUTUSAN pemerintah menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak mencederai kebebasan berserikat dan berpendapat. Hal ini dikemukakan oleh Ketua Setara Institute Hendardi di selasela diskusi di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, kemarin. “Kebebasan berserikat dan berpendapat tidak absolut. Kebebasan seperti itu bisa ditunda pemenuh-
annya sebagian atau keseluruhan, tetapi tetap dilakukan dalam kondisi tertentu,” kata Hendardi. Perppu ormas, lanjut Hendardi, merupakan jalan konstitusional untuk mengatasi radikalisme dan ancaman terhadap Pancasila. Prinsipnya, dampak dilematis dari perppu tetap tidak boleh menghilangkan ketegasan pemerintah untuk mengambil keputusan politik dan upaya penindakan hukum. “Apa pun gerakan politik berkedok agama, pemerintah harus menin-
Ormas Anti-Pancasila dan Tegaknya NKRI Baca Media Indonesia Edisi Minggu
Berjumpa Fu, Lu, dan Shou di Singapura Mari jelajahi Singapura dari wajah berbeda, salah satunya Haw Par Villa yang bukan favorit turis. Travelista | Hlm 15
Indonesia, Jawara Adu Ide Tingkat Global Inovasi pelajar dan mahasiswa Indonesia eksis di ajang kompetisi dunia, sabet medali terbanyak! Muda | Hlm 16
dak. Boleh saja ada pandangan yang mencoba menggugurkan dengan prinsip HAM, tetapi pemerintah harus tegas,” ujar Hendardi. Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM PBNU Rumadi Ahmad menambahkan Nahdlatul Ulama sudah lama melihat urgensi pemerintah menindak kelompok atau gerakan politik yang menunggangi agama. “Kelompok yang ingin mengganti ideologi negara sangat demonstratif dan lama dibiarkan, tidak ada upa-
ya menanganinya karena masalah regulasi,” ungkap Rumadi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui pemerintah telah berkonsultasi dengan MK sebelum menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017. Menurut Pramono, pemerintah tidak menutup kemungkinan bila ada ormas yang ingin menguji materi perppu itu ke MK. “Pemerintah hati-hati dan cermat karena melibatkan seluruh stakeholder,” tandas Pramono di Istana Bogor, kemarin. (Gol/Mtvn/X-3)
Pancasila dan NKRI harus ditegakkan bersama. Pancasila dan NKRI ialah hasil kesepakatan para pendiri bangsa dan terbukti menjadi ‘rumah bersama’ untuk semua kelompok yang hidup di Indonesia.
Opini | Hlm 6
SELA
RUU PEMILU
Jeruk Cegah Demensia
Utamakan Kepentingan Jangka Panjang
MENGONSUMSI jeruk, lemon, atau limau setiap hari ternyata dapat mengurangi risiko demensia. Temuan University College London yang dipublikasikan dalam British Journal of Nutrition menganalisis DUTA 13 ribu pria dan perempuan paruh baya dalam beberapa tahun. Kelompok dengan asupan jeruk setiap hari 23% lebih kecil terkena demensia jika dibandingkan dengan kelompok yang hanya mengonsumsi jeruk kurang dari dua kali seminggu. “Beberapa penelitian biologi menunjukkan jeruk mencegah gangguan kognitif. Temuan kami menunjukkan konsumsi jeruk setiap hari dikaitkan dengan risiko demensia yang lebih rendah,” kata peneliti. (DailyMail/Ihs/X-3)
PRESIDEN Joko Widodo terus memantau proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dan berharap DPR mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, bukan tujuan jangka pendek semata. Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, kemarin. “Harapannya dalam kaitannya dengan RUU ini lebih mengedepankan kepentingan bangsa jangka panjang,” ujarnya. Pramono mengingatkan, jika RUU Pemilu tak segera disahkan, pemerintah ke depan akan habis energinya. Sebab, setiap akan menghadapi pemilu, pemerintah harus selalu merevisi undang-undang tersebut. Meski demikian, ia optimistis pemerintah dan DPR bisa menyepakati poin-poin krusial pada 20 Juli. Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri konsisten berupaya membuat
P
EMERINTAH mengancam akan menutup media sosial dan situs berbagi, seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga Youtube jika mereka tidak menutup akun-akun yang berisi muatan radikalisme. Sebanyak 11 domain name system Telegram bahkan sudah diminta untuk diblokir. Ancaman tersebut disuarakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara seusai menghadiri deklarasi antiradikalisme di Universitas Padjadjaran Bandung, kemarin. Alasannya, permintaan pemerintah kepada mereka untuk menutup akun yang bermuatan radikalisme belum sepenuhnya dituruti. ‘’Sepanjang 2016 hingga 2017 baru 50% dipenuhi. Ini sangat mengecewakan. Saya saat bulan puasa mengutus dirjen untuk mendatangi (penyedia platform). Kalau tidak ada perbaikan, kita akan serius,” tegas Rudi. Ia menambahkan, platform medsos tersebut enggan menutup seluruh akun berkonten radikalisme karena di negara asal mereka harus melalui pengadilan. “Namun, mereka ke sini kan karena bisnis. Iklan-iklan juga dari sini. Oleh karena itu, perlu mematuhi peraturan yang ada di sini.” Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai upaya mencegah penyebaran radikalisme, antara lain menutup situs dan pemblokiran akun di medsos. Namun, pemblokiran akun perlu melibatkan platform. Kementerian Kominfo kemarin juga telah meminta internet service provider untuk memblokir 11 domain
name system (DNS) milik Telegram. Ke-11 DNS itu ialah t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram. org, web.telegram.org, venus.web. telegram.org, pluto.web.telegram. org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org. Dampaknya, layanan Telegram versi web tidak bisa diakses melalui komputer. “Kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan prosedur operasional standar penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka. Ini dapat membahayakan keamanan negara,” tandas Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A Pangerapan. Pemblokiran harus dilakukan karena banyak kanal di aplikasi layanan pengiriman pesan itu bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, dan paham kebencian. Bertebaran pula ajakan atau cara merakit bom. Telegram pun menjadi favorit teroris, termasuk Islamic State, karena enkripsi tingkat tinggi sehingga pesanpesannya sulit diendus aparat. Chief Excecutive Officer (CEO) Telegram, Pavel Durov, melalui cicitan, mengungkapkan keheranannya mengapa layanan mereka diblokir. “Aneh, kami tidak pernah mendapatkan permintaan/protes dari pemerintah Indonesia. Kami akan selidiki dan membuat pengumuman,” kata Durov dalam akun Twitter-nya, @durov, membalas cicitan seorang netizen.
Deklarasi kampus Perguruan tinggi di Jawa Barat sepakat menolak radikalisme. Komitmen itu dituangkan dalam Deklarasi Antiradikalisme yang diikuti 44 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jabar di Unpad, kemarin. Selain seluruh rektor perguruan tinggi, acara itu dihadiri Menristek Dikti Mohamad Nasir, Menkominfo Rudiantara, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. (BU/ Put/Ant X-8) Keamanan Tinggi... | Hlm 4
kebijakan agar RUU Pemilu dapat meningkatkan sistem demokrasi dan sistem presidensial dengan tetap mempertahankan nilai ambang batas pencalonan presiden. Namun demikian, tambah dia, fraksi-fraksi yang ada di DPR terkesan ingin meniadakan ambang batas presiden agar bisa mencalonkan capresnya sendiri-sendiri. “Ini namanya kemunduran pemahaman demokrasi. Kita ingin maju, ingin memperkuat sistem demokrasi, keseimbangan antara DPR dan pemerintah,” kata Tjahjo kepada awak media di Jakarta, kemarin. Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu dan pemerintah memang gagal mencapai titik temu dan menyerahkan keputusan soal lima isu strategis kepada rapat paripurna. Dua opsi mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR pada 20 Juli 2017 ialah musyawarah untuk mufakat dan voting. (Pol/Put/X-11)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG