RABU, 15 11 2017 NO. 13294/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
INDONESIA MEMILIH
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com
Halaman 4
Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
VONIS BUNI YANI
Pengguna Media Sosial Harus Memiliki Etika PARA pengguna media sosial di Tanah Air harus memiliki etika dalam menggunakan jejaring tersebut. “Kebebasan tidak sebebas-bebasnya, dibatasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE mengharuskan pengguna hati-hati,” kata M Saptono selaku ketua majelis hakim sesaat sebelum membacakan vonis terhadap Buni Yani di Bandung, kemarin. Selaku terdakwa kasus pengeditan dan penyebaran video mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Buni Yani divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara karena dinilai memenuhi unsur Pasal 32 ayat 1 jo Pasal 48 ayat 1 tentang UU ITE. “Mengadili, menyatakan terdakwa Buni Yani sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran. Dengan sengaja melawan hukum, mengubah, menambah, mengurangi milik orang lain atau milik publik. Menjatuhkan pidana kepada Buni Yani dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan,” kata Saptono. Vonis itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta vonis dua tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider tiga bulan. Majelis hakim juga menyatakan tidak menahan Buni Yani karena kuasa hukum terdakwa akan melakukan banding. Majelis hakim menyebut sejumlah hal yang memberatkan seperti timbulnya keresahan umat beragama akibat unggahan terdakwa, Buni Yani merupakan seorang dosen yang seharusnya memberi contoh baik, serta terdakwa tidak pernah mengaku bersalah. Hal-hal meringankan ialah terdakwa belum pernah dihukum serta mempunyai tanggungan keluarga. Terkait dengan vonis itu, Buni Yani menyatakan tidak menerima dan akan banding. Sidang terakhir yang dihadiri politikus Amien Rais, pengacara Eggi Sudjana, dan anggota DPD RI Fahira Idris itu juga diwarnai keributan singkat antara pendukung Buni Yani dan sejumlah awak media. Pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Bandung Yesmil Anwar menilai wajar soal tidak adanya perintah penahanan Buni Yani. Selain bukan kasus besar, majelis hakim memperhatikan resistensi di masyarakat. “Tapi kalau mulai kembali melakukan agitasi, menghasut, hakim bisa dimintakan untuk menahan,” ujarnya. (BY/Gol/Mtvn/Ant/X-11) Kuasa Hukum... | Hlm 5
DOK GARDA PEMUDA NASDEM
MENJAGA KEBERAGAMAN: Anggota Garda Pemuda NasDem mengikuti apel siaga nasional dengan latar belakang spanduk bergambar Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan
Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Prananda Surya Paloh di JI Expo, Jakarta, kemarin. Apel yang diikuti sekitar 13 ribu peserta dari berbagai provinsi itu bertema Menjaga keberagaman.
Generasi muda jangan lelah mempromosikan keberagaman di tengah arus deras informasi yang memecah belah bangsa. PUTRA ANANDA
ananda@mediaindonesia.com
B
ANGSA Indonesia tidak boleh memberikan tempat sedikit pun untuk tumbuhnya radikalisme. Selain itu, anak bangsa tidak boleh mempersoalkan kembali komitmen nasional seperti pluralisme atau keberagaman yang telah selesai ketika para pendiri bangsa ini mengikrarkan Pancasila sebagai ideologi negara. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Apel Nasional Garda Pemuda NasDem di area JI Expo Kemayoran, Jakarta, kemarin. “Garda Pemuda NasDem adalah benteng pluralisme dan kesatuan Indonesia. Tidak ada tempat bagi kaum radikal yang mencoba-
Tidak Ada Tempat bagi Radikalisme
coba mengganggu dan mengganti ideologi Pancasila,” kata Surya. Menurut Surya, apel kemarin mengajak kaum milenial untuk siaga menjaga keberagaman dan menjawab tantangan di era kemajuan teknologi. Harapan untuk meraih kemajuan bukan lagi pada generasi pendahulu. “Generasi model saya ini energinya sudah tidak sehebat generasi now ini. Kita tidak mungkin menentang masuknya perkembangan teknologi dan informasi. Tetapi ada ketimpangan ketika tidak ada keyakinan untuk mempertahankan dasar berangkatnya kita sebagai negara,” ujar Surya. Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengakui arus konservatisme dan eksklusivisme kembali menguat dalam satu dekade belakangan.
“Ini salah satu penyebab masyarakat bersikap intoleran dan menerima paham radikal. Di satu sisi kita menjadi taat beribadah, tetapi kita juga menjadi mudah intoleran. Beragama memang harus pada ajaran masing-masing. Ketika itu salah diterapkan di ruang publik, akan menimbulkan persoalan,” ungkap Bonar. Bonar tak memungkiri berkembangnya intoleransi dan radikalisme juga karena ada pembiaran oleh pemerintah daerah. Untuk menangguk keuntungan elektoral, kepala daerah kerap bersekutu dengan tokoh-tokoh intoleran yang mempunyai basis massa besar di daerah mereka. “Jangan dibiarkan. Rebut kembali ruang publik yang dikuasai kelompok intoleran dan penyebar radikalisme,” tandas Bonar.
Mengkhawatirkan Bagi aktivis muda Amalia Ayuningtyas, generasi milenial tidak boleh kendur mempromosikan kemajemukan di tengah derasnya arus informasi palsu yang memecah belah anak bangsa. “Kekuatan milenial di dunia digital bisa mendorong perubahan sosial. Perubahan konsumsi media secara daring yang diiringi merebaknya ujaran kebencian harus menjadi perhatian kaum muda. Jika tidak, kita justru membiarkan politik pecah belah terjadi di jagat maya,” kata Amalia dalam Seminar Dialektika Multikulturalisme dengan Kebangsaan yang digelar LIPI, kemarin. Amalia melanjutkan, berdasarkan survei The Wahid Institute pada 2016, kerawanan intoleransi terbilang mengkhawatirkan.
Perlawanan terhadap persekusi juga harus ditunjukkan para tokoh agama dan politisi. Kelompok yang terakhir ini memiliki tanggung jawab.”
Aparatur Otak Persekusi di Tangerang
TNI Tunggu Payung Hukum Bebaskan Sandera
Novanto Memilih di DPR ketimbang ke KPK
Polres Kota Tangerang, Banten, menetapkan enam tersangka persekusi terhadap pasangan muda-mudi R, 28, dan M, 20, di Cikupa, Kabupaten Tangerang.
Kepala Staf TNI-AD Jenderal Mulyono meminta pemerintah bersama DPR segera mengambil sikap untuk mengakhiri penyanderaan.
Jika berhalangan hadir dan tidak dapat membacakan pidato pembukaan rapat paripurna, Novanto dapat digantikan pemimpin lainnya yang datang.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Hukum & Keamanan | Hlm 6
Hukum | Hlm 7
“Hasil survei menyebutkan 59% responden memiliki kelompok yang dibenci, di antaranya yang berlatar belakang nonIslam. Dari jumlah itu, 92% tidak setuju anggota kelompok yang dibenci menjadi pejabat di pemerintahan,” ujar Amalia. Guru Besar Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto menegaskan perguruan tinggi sepatutnya menjadi institusi terdepan untuk menyemaikan toleransi dan menjaga kemajemukan bangsa. Sulistyowati mengkritisi kampus yang justru mendorong aksi intoleransi. “Bahkan ada kampus meliburkan kegiatan dan mendorong mahasiswa ikut aksi tersebut. Harus diciptakan ruang antarkelompok berbeda untuk saling mempelajari agama lain.” (Deo/Dhk/X-3)
“Pelanggaran HAM berat mendapatkan perhatian khusus baik yang penyelidikannya tuntas maupun yang belum.” Ahmad Taufan Damanik Ketua Komnas HAM
Hukum | Hlm 5 SENO
Waspadai Diabetes pada Anak SELA
Limbah dan Krisis Pangan DI Skotlandia sekitar 600 ribu ton makanan dibuang setiap tahun. Jumlah limbah makanan tersebut bisa memberi makan sekitar 1,2 miliar orang miskin. Selain itu, setidaknya ada 4,7 juta orang di Inggris yang berada dalam kemiskinan pangan. DUTA Sampah makanan menciptakan kerugian ekonomi dan lingkungan. Itu juga menghasilkan gas rumah kaca yang berbahaya bagi planet ini. Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu? Selain mengubah kebijakan dan strategi pengelolaan limbah, supermarket besar dapat mengurangi limbah dengan menyumbangkan makanan ke badan amal atau bank makanan. Untuk sisi rumah tangga, warga hanya memesan atau menyiapkan makanan yang bisa dimakan. Itu tidak hanya menghemat makanan, tapi juga uang. (Huffington Post/Arv/X-5)
Penyakit jantung koroner, gagal ginjal, kebutaan, dan mati rasa merupakan komplikasi kronis diabetes melitus yang biasanya terjadi setelah anak menjadi remaja atau meninggal pada saat usia dewasa muda. Opini | Hlm 8
K T T A S E A N - U N I E R O PA MITRA DIALOG:
Hentikan Diskriminasi Produk Kelapa Sawit PRESIDEN Joko Widodo meminta Uni Eropa menghentikan kebijakan diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan. “Resolusi parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan de forestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, tetapi juga merusak citra negara produsen sawit,” ujar Presiden Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa di Manila, Filipina, kemarin.
Jokowi menyebut terdapat 16 juta orang di Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung bergantung pada sektor kelapa sawit. Sebanyak 42% produksi minyak sawit juga dihasilkan petani kecil di perdesaan. Pernyataan Jokowi tersebut mendapat dukungan penuh dari PM Malaysia Najib Razak. “Indonesia memahami pentingnya isu sustainability kelapa sawit. Berbagai kebijakan terkait sustainability telah dibuat, termasuk sistem pengelolaan perkebunan dan industri kelapa sawit secara berkelanjutan di Indonesia atau Indonesian sustainable palm oil,” ungkap Jokowi. Produk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil) saat
Presiden Joko Widodo (kedua dari kanan) berpose bersama (dari kiri) PM Australia Malcolm Turnbull, PM Jepang Shinzo Abe, Presiden Korsel Moon Jae-in, PM Rusia Dmitry Medvedev, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan PM Malaysia Najib Razak saat pertemuan pemimpin negara ASEAN dan mitra dialog di Manila, Filipina, kemarin. AFP/POOL/BULLIT MARQUEZ
ini mengalami 187 hambatan nontarif dan produk turunan CPO mengalami 171 hambatan nontarif di negara-negara mitra dagang Indonesia. Sebelumnya, pada Maret 2017, parlemen Uni Eropa menyebut kelapa sawit Indonesia merusak lingkungan karena diproduksi dengan cara mengonversi hutan
alam dan lahan gambut sehingga menyebabkan kebakaran berulang. Pemerintah Indonesia kemudian menyampaikan nota protes atas sikap parlemen Uni Eropa tersebut. Di sisi lain, Presiden Jokowi kemarin juga meminta Korea Utara menghentikan rencana uji coba
nuklir dan mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB. “Dari segi politik dan keamanan kita paham betul adanya titik-titik yang rentan ketegangan, antara lain Semenanjung Korea. Posisi Indonesia dan ASEAN sudah sangat jelas terhadap situasi di Semenanjung Korea,” kata Jokowi. (Pol/Mtvn/X-11)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG