Media indonesia 16 08 2017 16082017030805 by Oppah

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN E1

Pemerintah Genjot Percepatan Program Indonesia Pintar KIP bukan hanya menjamin semua anak usia sekolah mendapat pendidikan dengan baik, melainkan juga sebagai program jangka panjang pemerintah guna mempersiapkan generasi masa depan yang berdaya saing global. SYARIEF OEBAIDILLAH

oebay@mediaindonesia.com

ROGRAM Indonesia Pintar atau PIP merupakan salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Program itu bertujuan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh penduduk usia sekolah 7-18 tahun. Melalui PIP, pemerintah ingin memastikan setiap anak dapat menempuh pendidikan pada jenjang dasar hingga menengah. Produk PIP di antaranya kartu Indonesia pintar (KIP). Berkaitan dengan hal itu, Mendikbud Muhadjir Effendy menjelaskan, KIP bukan hanya menjamin semua anak usia sekolah mendapat pendidikan dengan baik, melainkan juga sebagai program jangka panjang pemerintah guna mempersiapkan generasi masa depan yang berdaya saing global. Sebabnya, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dengan memiliki populasi usia produktif terbesar se-Asia Tenggara pada 2045. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk membuka secara luas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui KIP, anak yang tumbuh dalam keluarga kurang mampu tetap dijamin dapat mengecap jenjang pendidikan formal hingga tingkat menengah. Memasuki tahun ajaran baru 2017/2018, Muhadjir menyatakan Kemendikbud telah berupaya agar distribusi atau penyaluran KIP dipercepat, terutama untuk mengantisipasi kebutuhan siswa menyambut tahun ajaran baru. “Jadi, ini momentumnya agar pas manakala anak-anak masuk sekolah membutuhkan buku, sepatu, dan seragam sekolah,” kata Muhadjir menjawab wartawan di Kemendikbud, belum lama ini terkait dengan penyaluran KIP secara serentak di Tanah Air yang dilakukan di Kota Bogor, Jawa Barat, Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud.

Lewat ATM Penyaluran KIP kini dilakukan dengan model ATM bank, yaitu siswa tidak dapat mengambil sekaligus, tapi bertahap. “Setelah kita berlakukan melalui model ATM bank, tampak uang KIP yang dikirimkan ke siswa tidak dapat diambil sekaligus. Mereka mengambilnya bertahap. Jadi positif tidak dihabiskan seketika. Untuk jenjang SMA dan SMK sudah semuanya. Distribusi KIP di SMP di Bogor itu sebagai contoh karena di wilayah lain juga diberlakukan sama. Akan tetapi untuk tingkat SD dalam pengambilan uang KIP nya melalui ATM bank harus didampingi orangtua atau gurunya masih kita rumuskan bagaimana mekanismenya,” papar Muhadjir. Staf Khusus Mendikbud Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan, Alpha Amirrachman, mengutarakan daerah yang menerima KIP sebelum hari kemerdekaan di antaranya

ANTARA/EMBONG SALAMPESSY

Kota Bogor, 9.048 siswa. Menurut dia, pemerintah menargetkan dapat menyalurkan dana PIP untuk 2.543.653 siswa jenjang SMP di seluruh Tanah Air pada akhir Agustus 2017. “Seperti selalu dikemukakan Mendikbud, PIP adalah program prioritas Presiden Joko Widodo untuk membantu siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu agar tetap melanjutkan sekolah,” kata Alpha. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Supriano menambahkan, percepatan ini dilakukan agar siswa dari keluarga tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan sekolah dan memanfaatkannya dengan baik, juga sebagai kado peringatan HUT ke-72 RI. “Insya Allah di akhir Agustus nanti, seluruh siswa yang sudah terdaftar sekitar 2.543.653 siswa SMP penerima PIP mendapatkan manfaatnya,” kata Supriano. Ia mengatakan, percepatan pencairan PIP melalui Bank BRI digelar awal Agustus 2017 di seluruh Indonesia. Menurut dia, para penerima PIP ini berdasarkan data terbaru yang diambil dari data pokok pendidikan (dapodik) Kemendikbud. Supriano menargetkan pula sebelum atau tepat pada 17 Agustus 2017 sejuta siswa SMP dapat menerima manfaat KIP tersebut. KIP untuk siswa SD/Paket A Rp450 ribu, untuk siswa SMP/Paket B Rp750 ribu, dan siswa SMA/Paket C Rp1 juta. Direktur Pembinaan SD Dikdasmen Kemendikbud Wowon Widaryat menambahkan, untuk siswa SD pada 9-10 Agustus 2017 serentak dilakukan percepatan penyaluran melalui bank dengan mengaktifkan buku tabungan setiap siswa didampingi orangtua mereka. Pendistribusian KIP kini semakin meluas, bukan hanya untuk siswa miskin. Presiden Jokowi menginstruksikan anak yatim piatu juga berhak mendapat KIP. Untuk pendataannya, Kemendikbud menggunakan basis data pokok pendidikan (dapodik) per Desember 2016. Dalam data tersebut, diperkirakan terdapat 896 ribu anak yatim dan yatimpiatu bakal mendapatkan KIP.

Kemendikbud menetapkan penerima KIP ialah anak yatim dan yatim-piatu yang berada di panti asuhan dan di luar panti asuhan. Penerima KIP untuk kategori anak yatim dan yatimpiatu ialah mereka yang berasal dari golongan tidak mampu.

Prorakyat “Menurut konstitusi, pendidikan ialah hak setiap warga negara. Karena itu pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas. PIP merupakan kebijakan prorakyat terkait layanan dasar di sektor pendidikan. Kita tahu, pendidikan ialah public good yang harus dapat dinikmati seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan latar belakang sosialekonomi,” kata Direktur Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Amich Almuchami, kepada Media Indonesia, di Jakarta, Jumat (11/8). Amich menyatakan agar PIP dapat diimplementasikan dengan baik. Pihak Kemendikbud perlu memastikan jumlah siswa penerima PIP. Untuk itu, lanjut dia, data murid di setiap sekolah dan data anak usia sekolah di dalam satu keluarga yang sedang bersekolah pada setiap jenjang harus akurat. Akurasi data ini sangat penting untuk menghindari kekeliruan dalam perhitungan target dan sasaran siswa penerima PIP. Praktisi pendidikan Indra Charismiaji menilai program PIP dalam bentuk KIP sangat baik. Ia berpandangan KIP merupakan program nasional kartu Jakarta pintar (KJP) saat Jokowi memimpin DKI Jakarta. Secara ide, kata Indra, PIP cukup baik, tapi masih belum menjawab tantangan utama, yaitu anak miskin masih belum dapat menikmati sekolah gratis. Saat menyinggung peran pemerintah daerah atau pemda dalam menyukseskan PIP dan KIP, Indra Charismiaji berpendapat masih minim. “Mereka masih berpikir itu bukan bagian dari tanggung jawab mereka. Di sini penting koordinasi pusat dan daerah dalam menyukseskan program PIP ini,” pungkasnya. (H-1)

PROGRAM PRIORITAS: Presiden Joko Widodo (kedua kiri) sesaat setelah membagikan kartu Indonesia pintar (KIP) di Ambon, Maluku, Rabu (18/2). KIP adalah program prioritas Presiden Joko Widodo untuk membantu siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu agar tetap melanjutkan sekolah.

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN E2

Gita Bahana Nusantara Bangun Karakter Generasi Muda Program ini sejalan dengan visi dan misi Kemendikbud, khususnya terkait dengan penguatan pendidikan karakter yang gencar dikumandangkan. DENNY PARSAULIAN S

denny@mediaindonesia.com

EBANYAK 208 putra dan putri terbaik bangsa berusia 15-23 tahun dari seluruh Tanah Air terpilih untuk menjadi bagian dari Gita Bahana Nusantara (GBN) 2017. GBN telah digelar sejak 2003. GBN, yang kini dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ialah paduan suara dan orkestra yang anggotanya dipilih dari 34 provinsi. Sebanyak 136 orang berada di bagian paduan suara dan 72 di bagian orkestra. Para pemain orkestra merupakan hasil audisi yang dilangsungkan di Yogyakarta dan Jakarta. Tahun ini acara itu dikoordinatori konduktor Poerwatjaraka. Sementara itu, untuk anggota paduan, dipilih empat orang dari tiap provinsi untuk mewakili empat suara, yaitu dua perempuan sopran dan tenor serta dua laki-laki bersuara alto dan bas. “Saya kira ini paduan suara yang luar biasa karena tidak hanya kemampuan olah vokal dan olah bermain musik, tapi juga bagaimana tentang perilaku. Penguatan karakternya lebih besar karena ada TNI, Polri, yang melatih kedisiplinan supaya tidak hanya bermain musik dan vokal,” kata Direktur Kesenian Ditjen Kebudayaan Kemendikbud Restu Gunawan saat pembukaan GBN di Kinasih Resort, Cimanggis, Depok, Selasa (1/8). Restu menambahkan, GBN juga menanamkan kedisiplinan ialah hal penting. “Diharapkan, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan,” ujarnya. Tujuan awal dibentuknya GBN ialah membangun karakter dan jati diri bangsa, khususnya di kalangan generasi muda.

MI/ BARY FATHAHILAH

Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kemendikbud, khususnya terkait dengan penguatan pendidikan karakter yang gencar dikumandangkan. Novia Ika Puspita Sari, asal Jawa Timur, sangat senang dan bangga bisa terpilih masuk GBN. “Kalau hanya bernyanyi, banyak, tapi untuk bisa membaca notasi itu belum tentu banyak yang bisa dan di GBN ini kita semua sudah pasti bisa membaca notasi,” imbuhnya. Saat ini 208 putra-putri terbaik sedang digembleng di Kinasih Resort pada 1-19 Agustus. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk tampil di dua panggung utama, yaitu pada Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo di Gedung DPR/MPR dan Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

Berpindah-pindah GBN telah digelar sejak 2003 oleh kementerian yang berbeda-beda. Gagasannya sudah mengemuka sejak 2001 saat Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden RI (20012004). Megawati menyampaikan gagasannya kepada Surya Yoga (Direktur Kesenian Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata/ Kemenbudpar). Surya lantas menyampaikan ide ini kepada Menbudpar saat itu, I Gede Ardika. Pada 2002, gagasan ini dimatangkan Dirjen Nilai Budaya, Seni, dan Film Sri Hastanto. Hastanto sekaligus merumuskan teknis pelaksanaan GBN. Dimulai dengan audisi baik paduan suara dan orkestra. Selanjutnya dilakukan karantina untuk pemusatan latihan, gelar perdana, dan pergelaran pada

Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Pleno DPR/MPR. Lalu puncaknya pada Peringatan DetikDetik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Negara pada 2003. Sejak 2003-2011, paduan suara dan orkestra GBN difasilitasi Kemenbudpar. Pada 2011, Kemenbudpar berganti nomenklatur menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf ). Kebudayaan berintegrasi kembali dengan pendidikan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sejak itu, GBN difasilitasi Kemenparekraf. Kemenparekraf memfasilitasi GBN pada 2012-2014. Pada Maret 2015, Kemenparekraf menyerahkan penyelenggaran GBN kepada Kemendikbud yang difasilitasi Dirjen Kebudayaan yang selanjutnya menugasi Direktur

PEMBUKAAN GITA BAHANA NUSANTARA:

Peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya saat pembukaan Gita Bahana Nusantara (GBN) di Kinasih Resort, Depok, Jawa Barat, Selasa (1/8). Gita Bahana Nusantara adalah paduan suara dan orchestra putraputri terbaik Indonesia hasil dari audisi dari 34 provinsi.

Kesenian. Sejak 2015 hingga kini, GBN difasilitasi Kemendikbud. Penyelenggaran GBN oleh Dirjen Kebudayaan seperti menyambut anak yang lama hilang karena kembali ‘diasuh’ Direktur Kesenian yang melahirkan GBN pada 2003. (H-3)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN E3

ANTARA/YUSRAN UCCANG

PERINGATAN HAKTEKNAS: Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) bersama Mantan Presiden BJ Habibie (ketiga kanan) dan Menristek dan Dikti Muhammad Nasir (kedua kiri) menyaksikan salah satu

produk yang dipamerkan pada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-22 di Center Point Indonesia (CPI) Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (10/8). Peringatan Hakteknas tersebut menjadi yang pertama kali yang diselenggarakan di luar Pulau Jawa.

Tingkatkan Daya Saing lewat Teknologi Untuk memenuhi kebutuhan dasar 260 juta penduduk, tidak cukup hanya dengan mengandalkan sumber daya alam. Teknologi dibutuhkan guna menghadirkan nilai tambah produk. LINA HERLINA

lina@mediaindonesia.com

NTUK ke-22 kalinya, Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) digelar. Hakteknas digelar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) sebagai ajang tahunan untuk memperingati tonggak sejarah kebangkitan teknologi di Indonesia. Awalnya berupa penerbangan perdana pesawat terbang N-250 Gatotkaca pada 10 Agustus 1995 di Bandung, Jawa Barat.

Pada tahun ini peringatan Hakteknas dilaksankan di Makassar, Sulawesi Selatan. Wakil Presiden Republik Indonesia HM Jusuf Kalla membuka puncak peringatan Hakteknas. “Kita hadir di sini untuk memperbarui semangat kita, yang selalu ingin maju. Bukan hanya datang untuk merayakan apa yang telah didapatkan di masa lalu, melainkan juga memperbaiki kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masa depan,” kata Kalla. Pada puncak peringatan di Makassar, Kalla didampingi

Menteri Ristek Dikti M Nasir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Kegiatan ini diikuti tokoh pendidikan dan riset teknologi dari seluruh Indonesia. Wapres Jusuf Kalla menyebutkan ilmu pengetahuan sebagai satu dari tiga kebutuhan mutlak bagi kemajuan bangsa. Hal lain yang tak kalah penting ialah semangat dan prinsip kedamaian. Jika setiap kebutuhan dipenuhi, Indonesia diyakini mampu bangkit dan bersaing dengan negara maju lainnya. Sebelumnya, Kalla mengatakan Indonesia punya 260 juta penduduk yang butuh banyak kebutuhan dasar. Untuk memenuhinya, tidak cukup hanya dengan mengandalkan sumber daya alam. Teknologi dibutuhkan

untuk menghadirkan nilai tambah produk. Sementara itu, Puan Maharani menegaskan Hakteknas di Makassar menunjukkan teknologi atau inovasi tidak hanya di Jawa, tapi menyeluruh dan teknologi itu harus bermanfaat. “Akan tetapi, tidak melulu penelitian atau inovasi saja, harus juga meningkatkan daya saing, melihat potensi sumber daya yang ada cukup besar sehingga bisa bersaing dengan negara lain,” pungkasnya. Puan juga mengharapkan peringatan Hakteknas bisa menghasilkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahunnya. “Saya harap kegiatan Hakteknas yang dilakukan setiap tahun bukan hanya kegiatan seremonial belaka, melainkan bagaimana setiap tahun kita mendapatkan inovasi-inovasi dan teknologi yang bermanfaat bagi

seluruh masyarakat Indonesia.”

Di Riau “Setelah 21 tahun, ini untuk pertama kalinya puncak peringatan Hakteknas dipusatkan di luar Jawa,” kata Menteri Nasir saat sambutan di hadapan Wapres sembari menyebutkan tahun depan peringatan digelar di Riau. Nasir mengungkapkan sejumlah alasan memilih Makassar sebagai pusat peringatan Hakteknas tahun ini. Pertimbangannya antara lain Sulsel sebagai salah satu provinsi dengan garis pantai terpanjang di Indonesia, pelabuhan terpadat, pelabuhan rakyat perikanan terbesar, serta dinamika pembangunan pesisir yang tinggi. Selain itu, Sulsel dengan struktur ekonominya masih membutuhkan teknologi baru bagi penciptaan nilai tambah di kegiatan industri. Nasir mengatakan Hakteknas sebagai ajang apresiasi

keberhasilan anak bangsa di bidang teknologi. Peringatan tahun telah ini dirangkaikan dengan penerapan sejumlah hasil riset di berbagai bidang, antara lain bakti teknologi berupa penanaman serta panen serentak padi unggulan di 24 kabupaten/ kota se-Sulsel. Sebelumnya, Kemenristek Dikti juga menginisiasi pembuatan kapal nelayan dengan pelat datar, menyerahkan converter kit bahan bakar gas bagi nelayan, serta beragam kegiatan penyemarak seperti jalan santai dengan 3.000 peserta. Hakteknas 2017 yang diselenggarakan di Makassar menghadirkan pameran sejumlah inovasi teknologi karya anak negeri seperti motor listrik, Panser Anoa Amfibi, kapal layar pelat datar, radar cuaca, pesawat udara nirawak BPPT, stem cell, dan simulasi pesawat N-219. (H-1)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN E4

Bantuan Sosial Bantu Kurangi Ketimpangan Sekitar enam juta keluarga penerima manfaat (KPH) telah menerima pencairan tahap kedua dari Kementerian Sosial dan pada Agustus 2017 pencairan ketiga ditargetkan selesai. ANTARA/DIDIK SUHARTONO

INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

ANTUAN sosial merupakan salah satu program yang berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan di masyarakat. Pemerintah kini mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara nontunai kepada para penerima manfaat melalui sistem perbankan. Lewat program keluarga harapan (PKH), per tahun, mereka menerima bantuan sebesar Rp1.890.000 dalam empat kali pencairan, yakni Februari, Mei, Agustus, dan November. Sekitar enam juta keluarga penerima manfaat (KPH) telah menerima pencairan tahap kedua

dari Kementerian Sosial dan papda Agustus 2017 pencairan ketiga ditargetkan selesai. Dengan demikian, persiapan penambahan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH menjadi 10 juta di tahun 2018 mendatang siap dilaksanakan. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan perubahan sistem penyaluran dari tunai ke nontunai ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan layanan keuangan inklusif bagi keluarga miskin dan memperluas manfaat dari berbagai bansos. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah telah menetapkan penyaluran berbagai bansos nontunai untuk penerima PKH melalui satu kartu keluarga sejahtera (KKS) yang juga menjadi kartu multifungsi.

“Total bansos PKH mencapai Rp11,3 triliun dan kemungkinan jumlah bansos PKH yang disalurkan tahap ke III ini mencapai angka Rp3 triliun,” tuturnya. Khofifah berharap pemerintah daerah bisa berperan aktif turut andil dalam proses pencairan PKH dan mekanisme pengawasan dilapangan. Dengan sinergisitas seperti itu, target Agustus Tuntas bukan sesuatu yang sulit dicapai. Khofifah juga mengingatkan kembali peruntukkan bansos PKH tersebut. Apabila diketemukan KPM yang membelanjakan untuk keperluan bersifat konsumtif, pihaknya tidak akan segan untuk mencabutnya. “Di banyak kesempatan saya selalu tegaskan hal ini karena saya

ingin bansos ini tepat sasaran dan penggunaan. Jangan sampai begitu dapat uang langsung berbelanja sana sini yang tidak sesuai peruntukan. Pulsa dan rokok salah satunya,” imbuhnya. Percepatan pencairan bansos PKH harus dipastikan tuntas karena tujuan PKH adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, membantu anak-anak mendapat gizi yang baik, serta meringankan biaya pendidikan anak-anak. “Jadi, penyaluran ini jagan sampai terlambat,” tegas Khofifah.

Rasio gini Pemerintah berharap rasio Gini untuk mengukur ketimpangan dapat terkendali di level 0,37 pada 2019 mendatang. Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan tahun depan diupayakan rasio Gini bisa di level 0,38. Bambang menyebut itu bisa diwujudkan apabila programprogram pemerintah tepat sasaran, salah satunya dengan penguatan program keluarga harapan (PKH). “Kami harapkan pada 2019 bisa turun lagi, tidak ke 0,36 tetapi 0,37,” ujar Bambang seperti yang dikutip dari kantor berita Antara. Bambang menuturkan pengurangan ketimpangan merupakan fokus pembangunan Jokowi-JK yang perlu ditangani secara komprehensif. Sesuai dengan arahan Presiden, pemerintah harus fokus untuk

KKS: Warga menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat pencairan Bantuan Pangan Nontunai di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/2). mengurangi ketimpangan, antarkelompok pendapatan dan antarwilayah. Hal ini telah tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pada 2019, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menjadi 7%-8% dari angka baseline 11,22% di 2015. Demikian pula, angka ketimpangan diupayakan untuk menurun dari 0,408 di 2015 menjadi 0,36 pada akhir RPJMN. (H-1)

ANTARA/PRASETIA FAUZANI

TAGANA: Anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) menggunakan mobil dapur umum milik

Kementerian Sosial mempersiapkan makanan bagi pengungsi korban longsor di Balai Desa Surat, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (8/4).

Modal Sosial dalam Penanggulangan Bencana MODAL sosial menjadi faktor penting dalam penanggulangan bencana. Masyarakat memegang peranan penting untuk menciptakan kondisi penghidupan seperti sebelum terjadi bencana (disaster resilience). Bagi masyarakat di kawasan rawan bencana, modal sosial serta kesiapsiagaan untuk tanggap terhadap bencana merupakan hal yang penting. Kementerian Sosial menargetkan agar masyarakat di kampung-kampung di daerah yang rawan bencana alam dapat menjadi Kampung Siaga Bencana, yang berfungsi untuk mengantisipasi dan mengatasi bencana. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menargetkan keberadaan 1.000 kampung siaga bencana (KSB) hingga 2019. Pembentukan KSB ialah upaya Kementerian Sosial agar masyarakat dapat mengantisipasi ancaman bencana dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah mereka. Khofifah memaparkan, ada 323 kabupaten/kota di Tanah Air yang rawan bencana alam sehingga perlu disiapkan kampung siaga bencana. Pelatihan, ujar Khofifah, melibatkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB). Keberadaan KSB di lokasi rawan bencana, dengan Tagana sebagai fasilitator dan warga masyarakat setempat sebagai relawan terlatih, sangat penting dan terbukti mampu melakukan antisipasi dan ketahanan masyarakat saat terjadi bencana alam, sekaligus menambah jangkauan Kemensos dalam mengembangkan pendekatan manajemen kebencanaan berbasis masyarakat. “Masyarakat dilatih secara khusus lalu di titik itu ada lumbung sosial akan menyiapkan kebutuhan ketanggapdaruratan yang setiap waktu bisa diakses mereka yang sudah dilatih. Pelatihan biasanya 4-5 hari sudah dilakukan di banyak titik terutama daerah rawan bencana alam,” terangnya. Saat ini, ujarnya, terdapat sekitar 56 ribu Sahabat Tagana, 36 ribu Tagana, dan 6.500 Tagana untuk memberikan penanganan psikososial sebagai pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Adhy Karyono mengungkapkan sudah ada sekitar 497 KSB secara nasional. Pada 2017 ditargetkan akan ada 100 KSB lagi yang berdiri di berbagai wilayah rawan bencana. (Ind/H-1)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN E5

Three Ends Butuh Dukungan Daerah Untuk mencapai tujuan yang tercakup dalam Three Ends, Indonesia membutuhkan sinergi dan dukungan seluruh elemen masyarakat. DENNY PARSAULIAN S

denny@mediaindonesia.com

ENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menghadiri kampanye Bersama Melindungi Anak (Berlian) di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (12/8). “Kementerian PPPA itu ada untuk melindungi anak-anak Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, anak-anak se-Indonesia berjumlah 87 juta, yang berhak mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari kita semua,” katanya. Pada kesempatan itu, Menteri Yohana juga bermain bersama anak-anak sambil melantunkan lagu Sajojo, kemudian memberikan sejumlah pertanyaan. Anan-anak lalu dihadiahi tas berlogo Berlian. Berlian sejalan dengan program unggulan Kementrian PPPA, Three Ends, yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, dan akhiri kesenjangan akses ekonomi

bagi perempuan. Untuk mencapai tujuan yang tercakup dalam Three Ends, Indonesia membutuhkan sinergi dan dukungan seluruh elemen masyarakat. “Ketiga agenda tersebut harus berjalan sebagaimana diharapkan sehingga di daerah-daerah pun harus teragenda yang dilaksanakan secara terprogram, konsisten, dan berkesinambungan. Maka dari itu, dibutuhkan harmonisasi upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,” kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Vennetia R Danes, di lain kesempatan. Dalam mendukung kesuksesan agenda Three Ends tersebut, bukan saja kemampuan teknis yang dituntut, melainkan juga kemampuan manajerial yang dapat menggerakkan potensi dan sumber daya pembangunan di daerahnya. Optimalisasi pelaksanaan program perlindungan hak perempuan memerlukan dukungan kebijakan daerah pada tataran pelaksanaan.

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

HARI ANAK NASIONAL: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kedua kiri) bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise (kedua kanan) tiba untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-31 di Jayapura, Papua, Jumat (21/8). Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang nantinya diharapkan mampu menjadi generasi berdedikasi dan berguna di masa mendatang. Meskipun demikian, kebijakan yang diambil daerah haruslah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Menurut Vennetia, contoh dukungan itu ialah adanya unit P2TPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) di setiap kabupaten/kota. Demikian juga unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kantor polisi. Dua unit layanan itu bagian dari tidak kurang 90 lebih program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada di dinas/instansi pemerintah. “Nantinya kita juga perlu

koordinasi menyeluruh,” tambah Deputi Menko Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Sujatmiko.

Fokus implementasi Dalam menindaklanjuti sosialisasi program Three Ends yang telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Kementerian PPPA akan fokus pada implementasi.”Program 3 Ends ini program unggulan KPPPA di 2016, utamanya terkait dengan pencegahan. Kami sudah sosialisasi dan harapannya bisa diimplementasikan,” ujarnya dalam Talkshow Coffee Morning Strategi Three Ends sebagai Upaya Mewujudkan Negara Ramah Perempuan dan Anak, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjalankan program Three Ends, Kementerian PPPA gencar melakukan upaya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, antara lain melatih kaum ibu agar memiliki keahlian untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis. Menurut Wahyu, sejauh ini setiap kedeputian di Kementerian PPPA telah menganggarkan dana sedikitnya Rp50 miliar untuk pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 40% dari total Rp575 miliar pada 2016. “Kami yakin kalau pemberdayaan ekonominya baik, kekerasan akan berkurang,” cetusnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa menilai program Three Ends yang digaungkan Kementerian PPPA cukup efektif. Hanya, implementasinya perlu ditekankan pada penguatan peran keluarga. Tidak jarang kasus perdagangan anak justru melibatkan orangtua sebagai tersangka. “Sebanyak 70% kasus kekerasan pada anak terjadi di keluarga. Ini, kan, ironis, bagaimana bisa mereka yang seharusnya melindungi malah yang melakukan.” Dari Pusat Data dan Informasi Komnas Anak, sepanjang 2016 terdapat 625 kasus, dengan rincian kekerasan fisik 273 kasus (40%), kekerasan psikis 43 kasus (9%), dan paling banyak kekerasan seksual 309 kasus (51%). (Ant/Put/H-1)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN E6

Gandeng Swasta K Kuatkan Branding Pariwisata

DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com

Sebanyak 28 perusahaan nasional ternama sudah meneken nota kesepahaman dengan Kemenpar untuk mempromosikan wisata nasional.

ANTARA/AJI STYAWAN

KUNJUNGAN WISATAWAN: Sejumlah wisatawan mancanegara asal Belanda mengunjungi kawasan cagar budaya Kota

Lama dengan menumpang becak di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/4). Kementerian Pariwisata menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara pada 2017 ini sejumlah 15 juta orang dan meningkatkan indeks daya saing pariwisata dari peringkat ke50 dunia menjadi ke-40 dunia.

antara pemerintah dan kalangan bisnis berjalan baik. Semua dilandasi dengan spirit hari kemerdekaan ke-72 yang sarat nasionalisme,” ujarnya. Arief juga menambahkan inisiatif cobranding dijalankan untuk terus meningkatkan pariwisata Indonesia. Menurutnya, strategi BAS yang dijalankan kementeriannya sudah mulai memperlihatkan hasil positif. Dirinya menjelaskan, berdasarkan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI), pariwisata Indonesia pada 2013 hanya berada di urutan ke-70. Pada 2015, brand Indonesia melejit ke urutan 50. Tahun ini, posisi Indonesia naik ke peringkat 42 dari 136 negara. “Tak hanya itu, brand WI kini sudah menjadi global brand karena exposure di mancanegara sudah cukup masif seperti adanya logo WI pada armada bis di ajang Piala Eropa 2016 dan papan iklan di Times Square, New York,” tutur Arief.

Wisman naik Berdasarkan data Kemenpar, wisman yang berkunjung ke Tanah Air pada JanuariJuni 2017 mencapai 6,4 juta orang. Angka itu meningkat lebih dari sejuta wisatawan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. “Capaian wisman yang naik 22,4% itu masih belum mencapai target Pak Presiden Jokowi. Proyeksinya naik 25%, jadi masih kurang 2,6% lagi. Target 15 juta wisman pada 2017 masih butuh kerja keras. Tersisa 6 bulan lagi,” ujar Arief. Menurut Arief, pertumbuhan wisman itu masuk jajaran 20 besar pertumbuhan wisata di dunia. Di ASEAN, lanjutnya, Indonesia dan Vietnam tumbuh terbesar, di atas 20%, meninggalkan pesaing seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. “Kita bersaing ketat dengan Thailand untuk penetapan negara destinasi wisata terbaik di Asia. Kalau kita menang, jualannya akan lebih mudah,” tambah Arief. (H-1)

3 Program untuk Tingkatkan Kunjungan

PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

Dirgahayu REPUBLIK INDONESIA

“Perkecil Perbedaan, Perbesar Persamaan, Ketulusan Kita Lakukan Demi Masyarakat”

Khamami, S.H Bupati Mesuji

EMENTERIAN Pariwisata (Kemenpar) mencanangkan target untuk mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2019. Kemenpar terus menggenjotnya dengan langkah-langkah, antara lain branding, advertising, dan selling (BAS) guna meningkatkan promosi wisata di Tanah Air sekaligus meraih target. Branding dilakukan dengan penguatan branding Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia. Baru-baru ini, Kemenpar menggandeng para pebisnis dalam negeri melalui kerja sama co-branding. Menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, kerja sama itu merupakan langkah kolaboratif strategis demi menyukseskan program 20 juta wisman. Pasalnya, sambung Arief, kerja sama itu bisa meningkatkan brand value pariwisata Indonesia di luar dan dalam negeri. “Branding pariwisata Indonesia tidak bisa dilakukan sendirian oleh Kemenpar. Untuk mewujudkan brand Wonderful Indonesia di pasar global dan brand Pesona Indonesia di pasar domestik dibutuhkan sinergi. Targetnya bisa bekerja sama dengan 100 brand. Nanti dilihat lagi perkembangannya,” ucapnya seusai membuka Wonderful Indonesia Co-Branding Forum (WICF), di Jakarta, pekan lalu. Sebanyak 28 perusahaan ternama yang sudah meneken nota kesepahaman dengan Kemenpar antara lain Sariayu Martha Tilaar, JJ Royal, Polygon, Sahid Group, Tiket.com, Alleira Batik, Sunpride, Sarinah, Rumah Zakat, Sido Muncul, Sekar Group, Javara, Krisna Oleh-Oleh, Secret Garden, Sababay Wine, Bon Gout, Achilles, Garuda Food, Batik Trusmi, Dapur Solo, Malang Strudel, Data Script, CRP (Warunk Up Normal), Telkomsel, Batik Danar Hadi, TVRI, Kalbe Farma, dan PT Pos Indonesia. Dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) co-branding tersebut, 28 perusahaan itu bisa mencantumkan logo Wonderful Indonesia (WI) atau Pesona Indonesia (PI) pada setiap produk mereka. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar Esthy Reko Astuty, produk-produk yang dihasilkan sejumlah perusahaan tersebut memenuhi tiga kriteria sebagai produk premium, produk asli Indonesia, dan memiliki pasar yang kuat di level domestik dan internasional. “Ini bukti kolaborasi

Capaian wisman yang naik 22,4% itu masih belum mencapai target Pak Presiden Jokowi. Target 15 juta wisman pada 2017 masih butuh kerja keras.

H. Saply TH Wakil Bupati Mesuji

SEKTOR pariwisata memberi kontribusi yang tidak kecil dan juga membuka lapangan kerja bagi seluruh warga negara yang berada di sekitar destinasi wisata. Kontribusi pariwisata Tanah Air saat ini menyumbang 9,5% dari total PDB. Angka itu diperkirakan naik menjadi 15% pada 2019. Adapun penyerapan tenaga kerja sektor tersebut sebesar 11 juta orang dan diproyeksikan meningkat menjadi 13 juta orang. Peningkatan lapangan kerja ini sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Tanah Air. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Kementrian Pariwisata (Kemenpar) memprioritaskan tiga program pada tahun ini. Tiga program itu ialah pariwisata digital, homestay wisata, dan konektivitas udara. Untuk digitalisasi pariwisata, Kemenpar menggandeng PT Telkom untuk meluncurkan Indonesia Tourism Exchange (ITX), tahun lalu. ITX merupakan pasar digital untuk mempertemukan pembeli dan penjual di sektor pariwisata. Nantinya semua travel agent, bisnis akomodasi, dan atraksi dikumpulkan menjadi satu untuk memudahkan proses transaksi. Strategi digital dilakukan secara khusus untuk merebut pasar global sebagai pasar utama. Pasalnya, sekitar 75% wisatawan melakukan pencarian informasi, pemesanan tempat, dan pembayaran melalui internet. Pada program homestay, Kemenpar membangun homestay-homestay. Adapun untuk pembangunan homestay akan berfokus di 10 destinasi prioritas yakni Danau Toba (Sumatra Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu dan Kota Tua (DKI Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger–Semeru (Jawa Timur), Mandalika (Lombok–NTB), Labuan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku). “Tahun ini ditargetkan terbangun 20.000 homestay. (Pada) 2018 sebanyak 30.000 homestay, dan 2019 sebanyak 50.000 unit,” kata Arief. Tak hanya itu, infrastruktur dan sarana serta prasarana seperti jalan, bandara, pelabuhan, listrik, air, dan internet juga dibutuhkan demi memudahkan turis

ANTARA/IRSAN MULYADI

KARNAVAL KEMERDEKAAN: Puluhan

perempuan membawa wadah berisi beras (tandok) pada Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba di Balige, Tobasa, Sumatra Utara, bebrapa waktu lalu. mengakses destinasi. Pembangunan infrastruktur, sambung Arief, memang tengah menjadi fokus pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itu, dirinya mengatakan perlu terus didorong kerja-kerja dengan kementerian terkait lainnya. Khusus untuk aksesibilitas udara, ditargetkan penambahan kursi pesawat sebanyak 4 juta untuk tahun ini. Menurut Arief, Indonesia membutuhkan 30 juta kursi pesawat untuk mencapai target wisman pada 2019. “Lima tahun ini hingga 2019 infrastruktur dasar dan sarana serta prasarananya diharapkan selesai. Saat ini progresnya sudah 50%. Program 10 destinasi prioritas juga on the track,” ujar Arief puas.

Pariwisata berkelanjutan Mengembangkan pariwisata, menurut Menpar Arief Yahya, tidak hanya sekadar memikirkan banyaknya kunjungan para turis. Ke depan, pengembangan pariwisata harus memperhatikan kelestarian lingkungan, kebudayaan, dan ekonomi. “Kita (Indonesia) sering dianggap tidak memperhatikan lingkungan oleh dunia luar,” ujarnya. Karena itu, sambung Arief, Kemenpar meluncurkan Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA). Dirinya mengatakan sektor pariwisata berkelanjutan bisa terpacu melalui ajang penghargaan. “Penghargaan ISTA penting untuk mengalibrasi ulang dan menyesuaikan dengan standar global. Paling cepat caranya ya dilombakan.” (Dhk/H-1)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN E7

Kembalikan Paru-Paru Dunia lewat Cagar Biosfer Pengembangan cagar biosfer jadi salah satu upaya memperbaiki dan mengembalikan Indonesia sebagai paru-paru dunia. PUTRI ROSMALIA OCTVIYANI putri@mediaindonesia.com

ERUSAKAN alam yang telah berlangsung puluhan tahun telah merusak nama Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia. Perambahan wilayah konservasi yang masif merusak ekosistem dan biodiversitas yang ada di berbagai wilayah Tanah Air. Untuk mengatasi masalah tersebut, pembentukan cagar biosfer jadi salah satu upaya memperbaiki dan mengembalikan Indonesia sebagai paru-paru dunia serta pusat penelitian keragaman hayati dan geografi. Di Indonesia saat ini telah ada 11 cagar biosfer yang diakui UNESCO. Cagar Biosfer Blambangan yang terdiri atas 4 zona inti, Taman Wisata Alam Gunung Ijen, Taman Nasional (TN) Baluran, TN Alas Purwo, dan TN Merubetiri, menjadi yang paling baru diresmikan. Ditargetkan pada 2045 mendatang, akan ada setidaknya 50 cagar biosfer di Indonesia. “Cagar biosfer jadi salah

satu cara yang bisa dilakukan untuk menjangkau pelestarian di area yang lebih luas dengan menjangkau beberapa zona inti,” ujar Deputi Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Enny Sudarmonowati, kepada Media Indonesia. Enny mengatakan pengembangan cagar biosfer merupakan langkah untuk menggerakkan pemerintah daerah, warga, hingga pusat untuk lebih serius dalam penyelamatan biodiversitas Indonesia. Dengan penetapan cagar biosfer, mereka juga diharuskan mengembangkan pusat atau stasiun penelitian di dalamnya. “Dengan begitu, pengembangan penelitian dan riset akan keragaman hayati dapat dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujar Enny. Diungkapkan Enny, setiap cagar biosfer yang telah dibentuk, akan langsung membuat rencana pengelolaan selama 10 tahun. Tidak hanya harus berdampak pada kelestarian ekosistem dan riset, tetapi juga harus berdampak positif bagi perkembangan

ANTARA/BUDI CANDRA SETYA

ekonomi masyarakat di wilayah cakupan cagar biosfer. “Dengan dibentuk menjadi cagar biosfer, juga akan menambah keuntungan. Lebih dikenal dunia dan melebarkan jaringan dengan 669 cagar biosfer dari 120 negara di dunia lainnya,” ujar Enny. Untuk memaksimalkan dampak positif cagar biosfer, dibutuhkan komitmen kuat setiap pemerintah daerah. Hal tersebut salah satunya harus dilakukan dalam penyertaan anggaran dan rencana pengelolaan cagar dalam setiap rencana APBD, termasuk dengan membuat rencana kerja selama 10 tahun ke depan, di antaranya soal penelitian, konservasi, hingga pemanfaatan hasil alam untuk ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan, dirinya sangat mendukung setiap upaya pemda dalam membentuk kota yang berkelanjutan. Tidak hanya dengan melakukan konservasi, tetapi juga dengan melakukan berbagai bentuk pemanfaatan hasil alam dengan tepat, di antaranya dengan mengembangkan dan mendorong kemajuan di bidang wisata di area konservasi. “Kementerian LHK mendorong agar semua taman nasional dan wisata bisa menjadi sumber pertumbuhan untuk perkembangan wilayah. Pengembangannya dilakukan secara terpadu untuk

mendapatkan hasil yang maksimal,” ujar Siti. Selama ini konservasi masih dinilai sebagai hal yang bertolak belakang dengan kepentingan ekonomi. Upaya konservasi masih kerap menemui ganjalan penolakan. Namun, saat ini hal tersebut terus disuarakan sebagai pandangan yang salah. Dalam acara puncak peringatan HKAN di TN Baluran, 10 Agustus 2017, ia menjelaskan, ada standar dalam upaya konservasi, yaitu adanya partisipasi masyarakat sehingga pelibatan masyarakat ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat dari sektor konservasi. Keberadaan kawasan konservasi sebagai benteng keragaman hayati terakhir

CAGAR BIOSFER: Sekelompok

Rusa Timor (Cervus Timorensis) berada di kawasan Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (3/8). Taman Nasional Baluran merupakan salah satu cagar biosfer yang diakui UNESCO.

menjadi sangat krusial untuk dijaga dan dipertahankan. “Kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati harus terus dijaga agar proses-proses ekologis pendukung sistem penyangga kehidupan tetap berjalan sehingga mampu memberikan manfaat secara lestari dan berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia baik saat ini dan masa mendatang,” ujar Siti. (H-1)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN C1

ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

PAPARAN PEREKONOMIAN: Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan kondisi perekonomian kepada mahasiswa terkait kondisi perekonomian di Jakarta, Jumat (11/8).

Negara Hadir di Ruang Warga

berkat Pajak Membangun jiwa dan raga tidak gratis, maka bayarlah pajak untuk membuat Indonesia Raya. ERANDHI HUTOMO PUTRA erandhi@mediaindonesia.com

AJAK dan warga negara seperti dua bagian terpisahkan yang saling berhadapan. Keduanya saling mengintai. Yang satu seakan bersiaga untuk siap menerkam, sedangkan yang lainnya bersiaga untuk berkelit. Adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mampu memberikan penjelasan secara gamblang makna membayar pajak kepada masyarakat kecil dan juga mahasiswa. Dalam dua kesempatan berbeda, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membeberkan pentingnya membayar pajak sehingga kewajiban itu tidak berarti sebuah ancaman bagi warga negara yang taat membayar pajak. Di hadapan pelaku usaha mikro dan ultramikro di Desa Pasir Angin, Bogor, Sri Mulyani secara gamblang menjelaskan pentingnya membayar pajak. Ia memberikan contoh yang sangat nyata bagi kehidupan masyarakat kebanyakan, seperti untuk pemberian subsidi, membangun infrastruktur, dan membiayai program pemerintah lainnya yang beguna bagi masyarakat. Tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak hingga Rp1.307,6 triliun. Pajak tersebut kemudian antara lain juga akan disalurkan melalui program subsidi. “Jadi negara masuk ke tempat ibu-ibu dalam berbagai bentuk. Untuk bayar subsidi listrik, elpiji, kredit usaha rakyat (KUR), maupun kalau ibu-ibu anaknya

sekolah, maka sekolahnya itu bisa berjalan karena APBN,” ujar Sri Mulyani. Uang pajak yang dikumpulkan dari masyarakat pada akhirnya akan kembali ke masyarakat. Pemerintah memiliki bantuan subsidi dalam berbagai bentuk bantuan sosial. Program bantuan sosial tersebut dijalankan dengan berbagai skema melalui program kementerian atau lembaga yang berjalan setiap tahunnya. Untuk keluarga miskin dan sangat miskin, Kementerian Sosial memiliki program bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) hingga program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra). Adapun untuk subsidi energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki program subsidi untuk elpiji 3 kg, subsidi listrik, hingga subsidi bahan bakar minyak (BBM). “Itu semua diambil dari uang pajak yang kita kumpulkan,” ujarnya. Sri Mulyani mengungkapkan masih banyak warga negara yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak. Karena itu, pihaknya pun akan terus mengejar penerimaan pajak demi kemakmuran rakyat. Penerimaan negara ini, menurutnya, akan diupayakan benar-benar digunakan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat serta mengatasi ketimpangan. Di hadapan para mahasiswa dalam kesempatan berbeda, Sri Mulyani mengatakan setiap negara, baik kaya maupun miskin, membutuhkan penerimaan pajak untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. “Tidak ada negara kaya dan miskin yang bilang tidak membutuhkan pajak,” katanya.

Diurus negara Sri Mulyani menjelaskan negara-negara kaya dengan tingkat kesejahteraan tinggi, seperti di Eropa Utara, menarik pajak dengan tarif tinggi kepada masyarakatnya. Namun, para warga dapat menikmati layanan yang diberikan negara dari hasil pungutan pajak tersebut, seperti pendidikan ataupun kesehatan secara gratis. Menkeu ikut bercerita mengenai salah satu koleganya yang berasal dari negara Eropa Utara dan bekerja di Bank Dunia, yang harus membayar pajak penghasilan dengan sangat tinggi sesuai peraturan. “Dia mengatakan ‘Sri Mulyani, it’s painful’, karena hampir 70% dari dia terima gaji 100 juta, yang 70 juta masuk pajak. Tapi dia juga bahagia karena dari lahir sampai mati diurus negara,” katanya. Karena itu, sebagai masyarakat dari negara yang telah merdeka selama 72 tahun, generasi muda Indonesia sudah saatnya mendapatkan pendidikan sejak dini mengenai kewajiban terhadap pajak. “Begitu menerima penghasilan, Anda buka e-filling, online, dapatkan NPWP Anda, itu baru keren. Kita harus menjaga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa ini dengan membayar pajak,” serunya disambut tepuk tangan. Sri Mulyani juga mengharapkan para pelajar ataupun mahasiswa untuk selalu kritis dalam menagih hak agar

2012

2013

2014

pemanfaatan pajak tersebut efektif demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. “Kalau sudah membayar pajak, awasi, jaga, dan pahami APBN itu. Thats your money, bukan uang menkeu atau banggar (DPR). Itu uang rakyat, pahami, supaya kita bisa menciptakan masyarakat adil dan makmur,” ujar Sri. Ia menegaskan akan lebih baik untuk bersama-sama bergotong royong membangun Indonesia dengan

2015

2016

2017

membayar pajak karena Indonesia bukan milik segelintir orang dan ekonomi dibangun berdasarkan atas asas kekeluargaan. “Saya ingin mengatakan republik ini is your country. Anda pemegang sahamnya. Kalau Anda tidak peduli dengan republik ini, jangan pernah mengharapkan orang lain akan peduli dengan negara Anda. Membangun jiwa dan raga tidak gratis, maka bayarlah pajak untuk membuat Indonesia Raya,” tandasnya. (Ant/E-1)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN C2

Dorong Pemerataan, Sejahterakan Daerah Penggunaan dana desa dapat diprioritaskan untuk pemberantasan kemiskinan di desa tertinggal dan sangat tertinggal.

ERANDHI HUTOMO SAPUTRA Erandhi@mediaindonesia.com

ESUAI dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang menekankan membangun Indonesia dari pinggiran, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkomitmen dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) akan senantiasa ditingkatkan agar pemerataan ekonomi cepat terlaksana. Pada 2018, diperkirakan, kenaikan TKDD sekitar 5,5%-5,8% dari PDB. Alokasi TKDD yang semakin besar dalam APBN merupakan dukungan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang lebih berkualitas. “Peningkatan alokasi TKDD pada 2018 akan diikuti dengan upaya peningkatan kualitas pengelolaan TKDD agar dapat mewujudkan pemanfaatan TKDD di daerah yang lebih berkualitas,” ujar Sri, beberapa waktu lalu. Diketahui, secara rata-rata nominal TKDD tumbuh 10,3% per tahun dalam kurun 2012-2016. Pada tahun ini, TKDD dialokasikan dengan besaran Rp764,9 triliun atau lebih besar Rp54,67 triliun daripada realisasi 2016. Sri menyatakan peningkatan porsi TKDD sekitar 40% dari APBN 2018 nanti agar dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di luar Jawa dan daerah pinggiran. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan TKDD pada tahun depan, pemerintah akan mengambil sejumlah langkah, di antaranya melanjutkan pengaturan penggunaan 25% dana transfer umum (DTU) yang meliputi dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk belanja infrastruktur, yang berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik untuk meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, alokasi dana transfer khusus (DTK) yang terdiri atas dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik akan ditingkatkan guna mempercepat penyediaan infrastruktur serta melakukan penguatan dana insentif daerah (DID) sebagai instrumen insentif dalam TKDD. Tidak hanya itu, upaya melakukan pemerataan dilakukan melalui dana desa. Alokasi dana desa pada 2018 direncanakan naik mencapai 10% dari

ANTARA/AHMAD SUBAIDI

DANA DESA: Sejumlah warga beraktivitas di lahan pertaniannya di Desa Sembalun Lawang,

Kecamatan Sembalun, Selong, Lombok Timur, NTB. Menurut Kepala Desa setempat, dana desa di daerah tersebut dimanfaatkan untuk pembuatan jaringan irigasi lahan pertanian serta pembuatan jalan akses ke lahan pertanian agar warga mudah mengangkut hasil pertaniannya.

Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan Kumpulkan Data Rinci UMK dan UMB Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1-31 Mei 2016 menghasilkan 26,71 juta usaha/perusahaan nonpertanian. Angka itu menunjukkan peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan Sensus Ekonomi 2006 (SE2006) yang mencatat 22,73 juta usaha/perusahaan. Hasil SE2016 menunjukkan perekonomian Indonesia tahun lalu masih didominasi usaha mikro kecil (UMK) yang mencapai 98,33%, sedangkan 1,67% sisanya merupakan usaha menengah besar (UMB). Berdasarkan lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi dengan mencapai 12,33 juta lapangan usaha atau 46,17% dari seluruh usaha/perusahaan yang ada di Indonesia. Jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha pun sejalan dengan data tersebut. Terdapat 22,37 juta atau 31,81% tenaga kerja di Indonesia bergelut di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Berdasarkan lokasi, Pulau Jawa masih mendominasi sebaran jumlah usaha/perusahaan antarkawasan dan antarpulau secara umum dengan menjadi basis bagi 16,22 juta usaha/ perusahaan atau 60,74% dari total usaha/perusahaan di

Indonesia. “Dengan data SE2016 ini, marilah bersama menyumbangkan pikiran dan tenaga kita untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga tercapai apa yang kita citacitakan, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi,” kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto saat merilis data SE2016, di Jakarta, 27 April silam. Data dapat diakses di situs http://se2016.bps. go.id. Menurutnya, pendaftaran usaha/perusahaan tersebut barulah tahap awal. BPS akan menggelar SE2016-Lanjutan Pendataan UMK dan UMB pada tahun ini. Pendataan lanjutan yang dihelat sepanjang Agustus sampai September 2017 itu akan mengumpulkan data lebih rinci mengenai UMK dan UMB di Tanah Air. Masyarakat yang menjadi responden pada SE2016-Lanjutan adalah mereka yang memiliki usaha perorangan/ perusahaan. Data yang dihimpun pada umumnya berkisar nama, alamat dan karakteristik usaha/perusahaan, kendala dan prospek usaha, pekerja dan balas jasa pekerja, biaya usaha, produksi serta penda-

patan usaha selama 2016, juga neraca dan status permodalan perusahaan. Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai privasi datadata tersebut. Sebab, Pasal 20 Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik mewajibkan penyelenggara kegiatan statistik untuk menjaga kerahasiaan keterangan yang didapat dari responden. Untuk UMB, metode yang digunakan ialah sensus atau pendataan menyeluruh, kecuali untuk sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil, serta sepeda motor. Total usaha yang dicakup mencapai 372 ribu. Sementara itu, pencacahan UMK akan menggunakan sampel sekitar 1,5 juta usaha. Data yang dikumpulkan melalui SE2016-Lanjutan akan digabungkan dengan data SE2016 untuk menjadi basis data bagi survei di bidang ekonomi berikutnya. Data itu juga akan dimanfaatkan sebagai landasan penyusunan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan nasional ataupun regional. Kalangan masyarakat dan pebisnis pun dapat memanfaatkannya sebagai acuan pengembangan usaha. (Gnr/S2-25)

dan di luar transfer ke daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Kebijakan yang baru, kami akan meningkatkan anggaran dana desa sampai 10% dari dan di luar transfer ke daerah sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” sebut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo saat rapat bersama DPD, awal Agustus lalu. Di tahun depan, juga akan ada perubahan formula alokasi dana desa melalui penyesuaian bobot variabel dengan penekanan pada variabel jumlah penduduk miskin. Hal itu dilakukan agar penggunaan dana desa dapat diprioritaskan untuk pemberantasan kemiskinan di desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Perubahan alokasi Menurut Boediarso, jumlah desa yang masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal masih banyak meskipun dana desa sudah ditingkatkan. Secara nasional 60% desa termasuk kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal. Ia pun membandingkan 75% desa di Sumatra masih tergolong desa tertinggal dan sangat tertinggal, sedangkan Jawa sekitar 31%. Padahal, dana desa yang dialokasikan di Jawa dan Sumatra hampir sama, yaitu sekitar Rp18 triliun. Langkah reformulasi yang akan dilakukan Kementerian Keuangan pada penghitungan dana desa dilakukan dengan mengubah alokasi dasar, memperbesar alokasi berbasis formula, dan afirmasi bagi desa-desa prioritas atau 3T (terpencil, tertinggal, terdepan). Sebagaimana diketahui, penghitungan dana desa saat ini dibagi porsi alokasi dasar 90% untuk kepentingan pemerataan dan porsi alokasi formula 10% untuk aspek keadilan. Porsi alokasi formula 10% tersebut masih terbagi dengan bobot jumlah penduduk desa 25%, angka kemiskinan desa 35%, luas wilayah desa 10%, dan tingkat kesulitan geografis desa 30%. Boediarso mengatakan reformulasi dana desa memungkinkan penurunan porsi alokasi dasar yang saat ini 90%. “Alokasi yang dibagi rata, entah desanya besar atau kecil, menerimanya sama. Kalau dibagi jumlah penduduk maka akan timpang, daerah penduduk kecil akan menerima jumlah yang besar

per kapita. Kalau penduduknya banyak maka terkesan dana desa per kapita rendah,” ucapnya. Porsi alokasi formula akan difokuskan pada bobot angka kemiskinan desa. “Dengan pro pada bobot tersebut, otomatis desa yang mempunyai penduduk miskin besar akan menerima dana desa lebih besar,” ungkapnya. Terkait dengan afirmasi bagi sekitar 20 ribu desa tertinggal dan sangat tertinggal di daerah 3T, akan diberi alokasi dana desa yang lebih besar daripada desa lainnya. “Harapannya prasarana dan sarana dasar di desa tertinggal dan sangat tertinggal daerah 3T bisa meningkat. Peningkatan alokasi untuk kemiskinan ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan di desa,” tegasnya. Diketahui, ketimpangan di Indonesia yang diukur dengan Rasio Gini cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir. Rasio Gini meningkat tajam dari 0,32 pada 2004 menjadi 0,363 pada 2005. Rasio Gini lalu meningkat tajam pula dari 0,378 pada 2010 menjadi 0,410 pada 2011. Rasio Gini mulai dapat diturunkan pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dari 0,408 pada 2015 menjadi 0,393 pada 2017. “Meskipun sudah dapat ditekan, kami menganggap ketimpangan masih dalam,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Sayangnya, dana desa yang dianggap sebagai salah satu solusi mengatasi ketimpangan sejauh ini masih menimbulkan masalah dan banyak diselewengkan. Padahal alokasi dana desa Rp60 triliun pada tahun ini bisa digunakan untuk menurunkan ketimpangan dan kemiskinan. Untuk mengatasi hal ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyatakan pihaknya telah memerintahkan inspektorat daerah untuk mengawal dana desa di tingkat daerah. “Pemerintah akan memperkuat inspektorat di daerah, kepala dinas, dan camat juga akan diperkuat. Tidak perlu membuat lembaga baru, cukup inspektorat saja yang diperkuat karena yang bermasalah jumlahnya lebih kecil,” ujarnya. Dia mengatakan, semua pihak perlu dilibatkan dalam mengawal dana desa agar tepat sasaran. (E-2)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 â&#x2014;&#x2020; HALAMAN C3

Menjadi Integrator Pembangunan Program Sejuta Rumah Dukungan BTN tidak hanya berupa penyaluran KPR, tetapi juga menguatkan sumber pembiayaan, mendorong keterjangkauan, mendorong sisi ketersediaan rumah, serta menjalin sinergi dengan pemangku kepentingan sektor perumahan. ADHI DARYONO

adhi@mediaindonesia.com

T Bank Tabungan Negara (persero) Tbk menyatakan akan terus berkomitmen mendukung kesuksesan Program Satu Juta Rumah yang menjadi salah satu program andalan Presiden Joko Widodo. â&#x20AC;&#x153;Dukungan yang kami berikan tak hanya berupa penyaluran KPR. Bank BTN juga akan terus memperkuat sumber pembiayaan, mendorong keterjangkauan, mendorong sisi ketersediaan rumah, serta bersinergi dengan stakeholders perumahan dalam rangka menyukseskan Program Satu Juta Rumah,â&#x20AC;? kata Direktur Utama BTN Maryono mengatakan saat pembukaan pameran properti tahunan, Indonesia Properti Expo (IPEX) 2017, di Jakarta Convention Center (JCC)

Jakarta, pekan lalu. Sepanjang tahun ini, Bank BTN berkomitmen akan mendukung pembangunan rumah murah dan penyaluran KPR BTN Subsidi untuk 504.122 unit rumah. Kemudian, emiten bersandi saham BBTN itu juga membidik akan menyalurkan pembiayaan konstruksi rumah nonsubsidi dan penyaluran KPR nonsubsidi untuk 161.878 unit rumah. â&#x20AC;&#x153;Secara keseluruhan, kami menargetkan akan menyalurkan kredit konstruksi dan KPR untuk 666.000 unit rumah pada akhir 2017 dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah. Per Juni 2017, kami telah merealisasikan pembiayaan perumahan untuk 370.173 unit rumah, atau setara 50% lebih dari target kami,â&#x20AC;? ujar Maryono. Sejak Program Satu Juta Rumah diluncurkan hingga Juni 2017, Bank BTN

telah menyalurkan kredit perumahan untuk sekitar 1,44 juta unit dengan nilai total Rp156 triliun. Terhitung sejak April 2015 hingga pertengahan tahun ini, di Sumatra, KPR BTN sudah mengucurkan dana untuk 260.768 unit rumah dengan nilai sekitar Rp21,65 triliun. Di Kalimantan, kredit perumahan Bank BTN sudah mencakup 126.091 unit rumah dengan nilai Rp10,62 triliun. Kemudian di Sulawesi, kredit perumahan melalui Bank BTN telah terealisasi sebanyak 104.870 unit rumah dengan nilai Rp7,79 triliun. Sementara itu, di Pulau Jawa, Bank BTN telah menyalurkan kredit perumahan sebanyak 904.241 unit rumah dengan nilai Rp111,28 triliun. Lalu, di Bali, NTT, NTB, dan Papua, kredit perumahan yang diberikan Bank BTN

ANTARA/HO

SEJUTA RUMAH: Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri), dan Direktur Utama BTN Maryono meninjau proyek

rumah tapak Pesona Bukit Batuah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (13/7). Bank BTN berkomitmen akan terus mendukung program sejuta rumah. selisih bunga (SSB) untuk pendanaan KPR subsidi. â&#x20AC;&#x153;Kami melihat pendanaan kami masih cukup untuk mendukung penyaluran KPR subsidi berskema SSB dengan bunga 5% fix hingga 20 tahun dan uang muka 1%. Namun, kami tetap membuka kesempatan penyaluran KPR dengan skema pendanaan lainnya, sesuai arahan pemerintah,â&#x20AC;? kata Maryono. Dukungan yang diberikan BTN tidak hanya berupa penyaluran KPR, tetapi juga menguatkan sumber pembiayaan, mendorong keterjangkauan, mendorong sisi ketersediaan rumah, serta menjalin sinergi dengan

juga tercatat mencapai Rp4,5 triliun dengan jumlah unit rumah mencapai 43.885 unit rumah. Maryono mengungkapkan hingga semester I-2017, BTN menggunakan skema subsidi

Hingga semester I-2017, BTN menggunakan skema subsidi selisih bunga (SSB) untuk pendanaan KPR subsidi.

pemangku kepentingan sektor perumahan. Dari segi sumber pembiayaan, BTN melakukan transformasi digital untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga. Selain itu, BTN juga terus proaktif menerbitkan obligasi, negotiable certificate of deposit (NCD), melakukan sekuritisasi aset, hingga mencari pinjaman ke luar negeri. Maryono menyatakan bahwa dukungan BTN agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses KPR pun dilakukan melalui penyediaan layanan

BANK BTN MELANGKAH PASTI WUJUDKAN TARGET 2017 *' +,/%)%./%. '%*!-& .!)!./!- ' * )!* +-+*# ,!* , % * / -#!/ '$%- / $0* !-.%$ )!* , % , /-%(%0* )!(!. / % * %*#' * ,!-%+ ! 2 *# . ) / $0* ( (0 .! !. - ,

/-%(0* !* %' * ( !-.%$ % 0'0*# +(!$ ,!-/0) 0$ * '-! %/ * * ,%$ ' '!/%# 2 *# )!( &0 % / . - / - / ,!- *' * * .%+* (

Aset

Laba

ANTARA/APRILLIO AKBAR

PAPARAN KINERJA: Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Maryono (tengah)

bersama jajaran Direksi Bank BTN Nixon Napitupulu (kiri), Handayani (kedua kiri), Iman Nugroho Soeko (kedua kanan), dan Oni Febriarto (kanan) berbincang sebelum memberikan keterangan pers tentang paparan kinerja Bank BTN Kuartal II/2017 di Menara BTN, Jakarta, Senin (24/7).

18,2 YOY:

!* %' * .!/ % +-+*# ,!-/0) 0$ * '-! %/ 2 *# )!( ),0% - / - / %* 0./-% * 1$+(!. (! "0* %*#

!-.%$ /0) 0$ % 0'0*# ,!*2 (0 - * ,!) % 2 * -% .!#)!* * -! %/ +*./-0'.%

Dana Pihak ketiga

Kredit

!. !. !.

0* 0*

!-/0) 0$ * .0 .% % ) 0,0* *+* .0 .% % '+*.%./!* )!* +-+*# ,!*2 (0- * '-! %/ *' $%*## /0) 0$ , '0 -/ ( % * %*#' * ,!-%+ ! 2 *# . ) / $0* ( (0

Aset Syariah melejit 22,33%

3 19,3 Rp iliun tr

iliar

CONTACT CENTER

BankBTNcoid @BankBTNcoid

:1 YO Y

!. !. !.

0* 0*

( ) /-%(%0* -0,% $

Laba naik 30,03%

:1 Y OY

/-0'/0- ,!* * * 2 *# '0 / % *#0* -% .0) !- ,!* * * 2 *# .!%) *#

iun

KINERJA UUS BTN Q2- 2017

Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pembiayaan meningkat 21,75%

Rp 1 5 tril ,8

trili

Catatan pertumbuhan kredit sebesar 18,81% (yoy) pada semester 1-2017 juga mengerek naik posisi aset BTN menjadi senilai Rp224,06 triliun pada Juni 2017, atau tumbuh 18,23%(yoy) dari Rp189,51 triliun. Di sisi lain, pada kuartal II-2017, BTN pun telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) senilai Rp159,12 triliun, atau naik 18,26% (yoy) dari posisi Rp134,55 triliun. Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN per kuartal II/2017 telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp15,82 triliun, atau tumbuh 27,15% (yoy) dari Rp12,44 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Penghimpunan dana pihak ketiga BTN Syariah tercatat naik 20,34% (yoy) dari Rp12,99 triliun menjadi Rp15,63% triliun pada Juni 2017. Aset UUS BTN tumbuh 22,33% (yoy) menjadi Rp19,33 triliun pada Juni 2017 dari Rp15,8 triliun di bulan yang sama tahun lalu dan laba bersih unit syariah juga melesat 30,03% (yoy) dari Rp151,3 miliar pada Juni 2016 menjadi Rp196,72 miliar di bulan yang sama tahun ini. Dengan kinerja yang baik seperti pada semester tahun ini, langkah BTN untuk makin memantapkan posisi perseroan di jajaran perbankan papan atas semakin kukuh. BTN mengejar posisi mencapai posisi sebagai bank terbesar nomor 5 dari sisi besaran aset. (Ant/E-1)

0* 0*

( ) /-%(%0* -0,% $

5,6 Rp 1 un

PT Bank Tab ungan Negara persero Tbk (BTN) menutup semester I 2017 dengan kinerja memuaskan. Laba meningkat pesat dan kredit bertumbuh melebihi rerata industri. BTN memperoleh laba bersih Rp1,27 triliun, atau meningkat 21,95% secara tahunan (yoy) dari Rp1,04 triliun di semester I tahun lalu. â&#x20AC;&#x153;Peningkatan laba perusahaan ditunjang dari peningkatan net interest income (pendapatan bunga bersih) sebesar 14,13% (yoy),â&#x20AC;? kata Direktur Utama BTN Maryono dalam acara konferensi pers paparan kinerja di Menara BTN, Jakarta, awal bulan ini. Kinerja penyaluran kredit dan penghimpunan simpanan menyumbang pertumbuhan pendapatan bunga bersih BTN menjadi Rp4,2 triliun per Juni 2017 jika dibandingkan dengan tahun lalu Rp3,6 triliun. Pendapatan lain-lain (other operating income) BTN juga meningkat 35,33% dari Rp584 miliar di Juni 2016 menjadi Rp791 miliar di Juni 2017. â&#x20AC;&#x153;Ada tambahan bisnis misalnya penerbitan jaminan bank dan produk jasa layanan lainnya,â&#x20AC;? kata Maryono. Ia juga mengatakan kinerja pada semester 1-2017 menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan di atas rata-rata industri perbankan.

!. !. !.

!. !. !. 0* 0*

Rp 196 ,72 m

Kinerja Meningkat berkat Kredit Ciamik

21.9 YOY:

DPK tumbuh 20,34%

laku pandai dan layanan keuangan digital. Di sisi pasokan rumah, BTN juga terus berperan meningkatkan ketersediaan rumah melalui pemberian pembiayaan pembebasan lahan, pembiayaan pembangunan perumahan, hingga bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung untuk mencetak pengembang andal. â&#x20AC;&#x153;Kami juga terus melakukan sinergi dengan stakeholders perumahan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,â&#x20AC;? tandas Maryono. (Ant/E-1)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 â&#x2014;&#x2020; HALAMAN C4

Menangkap Denyut Ekonomi lewat Big Data Revolusi digital membawa banyak dampak terhadap perekonomian Indonesia. Big data menjadi kunci membangun ekonomi yang terakselerasi.

FETRY WURYASTI Fetry Wuryasti

UBERNUR Bank Indonesia Agus Martowardojo mengungkapkan, big data merupakan teknologi baru di dunia teknologi informasi yang memungkinkan proses pengolahan, penyimpanan, dan analisis data dalam beragam bentuk/format, berjumlah besar, dan pertambahan data yang sangat cepat. Big data, kata Agus, menjadi satu dari tiga faktor utama gelombang revolusi digital, yang didukung kemampuan komputer dalam melakukan analisis yang kompleks. Pada 2016, lalu lintas internet global setidaknya telah mencapai 1,2 zetabita atau 1,2 triliun gigabita yang terutama dipicu peningkatan tren penggunaan media sosial melalui perangkat gawai (gadget). Dalam seminar nasional dengan tema Globalisasi digital: Optimalisasi pemanfaatan big data untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi di Gedung Bank Indonesia, kemarin, Agus mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, start-up (perusahaan rintisan) berbasis digital memang

tumbuh pesat di Tanah Air, baik di bidang e-commerce, moda pembayaran, maupun pembiayaan. Selain itu, kata dia, jumlah pengguna internet yang berbelanja secara daring tercatat mencapai 24,74 juta orang. Selama setahun terakhir, mereka (para pengguna internet) telah membelanjakan uang sekitar US$5,6 miliar, atau sekitar Rp75 triliun di berbagai e-commerce. â&#x20AC;&#x153;Artinya rata-rata mereka membelanjakan Rp3 juta per tahun,â&#x20AC;? ujarnya. Sayangnya, kata Agus, potensi besar Indonesia dalam memanfaatkan era digital belum optimal. Padahal, kalau sudah punya informasi tentang perilaku konsumen atau pasokan yang tersimpan dalam big data, misalnya, tata niaga ini bisa lebih efektif. Pemerintah, kata dia, telah memanfaatkan big data guna mengendalikan inflasi beberapa komoditas pangan melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), di beberapa kota di Indonesia. â&#x20AC;&#x153;Kalau sudah punya informasi tentang harga dan respons harga terkendali, kita akan mampu menyediakan pasokan.â&#x20AC;? Menurut Agus, big data menjadi kunci membangun

ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

SEMINAR GLOBALISASI DIGITAL: Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyampaikan pidato kunci saat seminar nasional tentang Big Data di Jakarta, Rabu (9/8). Seminar itu mengangkat tema Globalisasi Digital: Optimalisasi Pemanfaatan Big Data untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi. ekonomi yang terakselerasi. Sayangnya, penetrasi dan kualitas layanan internet yang rendah menjadi kendala pemanfaatan teknologi ini. Penetrasi internet di Indonesia baru sekitar 51%, jauh di bawah Malaysia yang sudah 71% dan Thailand 67%. Padahal, kata dia, bila hambatan dalam

pemanfaatan teknologi digital dapat diatasi, diperkirakan digitalisasi ekonomi mampu memberikan nilai tambah US$150 miliar terhadap PDB Indonesia pada 2025, atau sekitar 10% terhadap PDB. â&#x20AC;&#x153;Kami meyakini bahwa revolusi digital yang tengah berlangsung ini apabila dapat dimanfaatkan dengan baik akan mampu membawa

Indonesia pada lintasan pertumbuhan ekonomi sekira 7% per tahun,â&#x20AC;? ujarnya.

Catat Transaksi Pemerintah kini berencana membenahi tata niaga ini, antara lain agar transaksi perdagangan di dunia virtual itu lebih tercatat. Mereka akan fokus terlebih dahulu kepada transaksi

di marketplace, misalnya, Tokopedia dan Bukalapak. â&#x20AC;&#x153;Rencananya, transaksi marketplace itu akan dihubungkan ke sistem payment Bank Indonesia, yakni national payment gateway (NPG). â&#x20AC;&#x153;Dengan begitu, pemerintah tinggal mengelola data transaksi dari marketplace yang sudah

ada ke NPG,â&#x20AC;? kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Ia mengatakan kebijakan itu harus bisa menyesuaikan dengan keinginan para pelaku bisnis maupun asosiasi agar tidak mengganggu kegiatan usaha berbasis jaringan yang saat ini sedang tumbuh. (Jes/ Ant/E-1)

MERAWAT & MENJAGA RUPIAH

AYO RAWAT DAN JAGA RUPIAH KEBANGGAAN KITA

ANTARA/RISKY ANDRIANTO

KAMPANYE KARTU ELEKTRONIK: Sales promosi menunjukan kartu elektronik tol seusai peresmian launching implementasi pembayaran elektronik tol nasional di Bekasi, Jawa Barat. Bank Indonesia bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepakat akan mengintensifkan kampanye penggunaan uang elektronik atau elektronifikasi di jalan tol.

Mempersiapkan Nontunai di Tol Rupiah adalah salah satu simbol negara yang patut kita jaga kehormatannya di mata dunia. Untuk itu, ubah kebiasaan kita dalam menggunakannya.

Jangan Distapler

Jangan Dicoret

Jangan Diremas

Jangan Dibasahi

Jangan Dilipat

INGAT 5 JANGAN ÇŤ *' * +*!/% Ăž % (

Call Center BI : 131

PELAKSANAAN pembayaran secara nontunai di pintu tol tinggal menghitung bulan menuju Oktober 2017. Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepakat akan mengintensifkan kampanye penggunaan uang elektronik atau elektronifikasi di jalan tol. Penggunaan uang elektronik di jalan tol saat ini baru mencapai sekitar 28%. Pada Oktober 2017 ditargetkan elektronifikasi di tol harus sudah mencapai 100%. â&#x20AC;&#x153;Ini saya kira lambat, harus ditindaklanjuti. Pertama tentang kampanye dan time schedule-nya,â&#x20AC;? kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono seusai rapat kerja dengan Gubernur BI di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, pekan lalu. Pada Juni 2017 penetrasi transaksi tol nontunai di Jabodetabek mencapai 33% karena ada diskon tarif yang diberikan apabila menggunakan kartu tol elektronik pada periode Lebaran 2017, dan di lauar Jabodetabek di Jawa mencapai 19%. Adapun transaksi tol nontunai di luar Jawa mencapai 14%. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengevaluasi persiapan menuju transaksi nontunai 100% di tol dan akan berupaya keras melakukan sosialisasi yang masif ke masyarakat lewat berbagai cara baik melalui media, pemasangan spanduk, maupun diskon tarif selama periode Lebaran lalu.

Berdasarkan hasil evaluasi, penerapan diskon meningkatkan penetrasi transaksi nontunai sekitar 5%. Sebaliknya, dampak kampanye dinilai belum terasa di masyarakat sehingga perlu lebih diintensifkan. â&#x20AC;&#x153;Tadi kesimpulan ada kampanye dan tidak hanya kampanye, tapi juga harus ada paket diskon, ada tawaran khusus. Yang lain kita menghendaki agar bank yang terbitkan kartu transaksi nontunai di jalan tol itu lebih banyak. Ada beberapa bank yang akan gabung dan sistem operasinya bisa jalan sehingga nasabah dari bank, pemasarannya bisa dibuat lebih luas,â&#x20AC;? kata Agus. Sebelumnya, BI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyepakati kerja sama untuk meningkatkan elektronifikasi di tol. Hal itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dengan Gubernur BI Agus Martowardoyo tentang kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas kedua pihak, yang salah satunya terkait dengan penerapan transaksi tol nontunai dalam mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) pada akhir Mei 2017 lalu. Penandatanganan kesepakatan tersebut juga menjadi tahapan awal agenda elektronifikasi tol di Indonesia yang dimulai dengan pelaksanaan kampanye elektronifikasi secara nasional menuju penerapan multilane free flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa henti (pengguna tol tidak harus menghentikan kendaraan di gerbang tol). (Adi/Ant/E-1)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN C6 ANDHIKA PRASETYO

andhika@mediaindonesia.com

Kredit Ultra Mikro M demi Pemerataan Untuk membiayai program Kredit Ultra Mikro, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp1,5 triliun.

ENTERI Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, program kredit ultra mikro (Umi) yang baru saja diluncurkan Senin (14/8) ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan. “Kredit ultra mikro yang diluncurkan Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, selain juga mendukung program kredit usaha rakyat (KUR) yang penyalurannya melalui perbankan,” kata dia di Bojonegoro, Senin (14/8). Menurut dia, program kredit ultra mikro bisa mengurangi angka kemiskinan karena masyarakat bisa mandiri dengan usaha mereka. “Masyarakat sekarang bisa meminjam tanpa anggunan melalui program kredit ultra mikro maksimal Rp10 juta untuk membuka usaha,” ucapnya, menegaskan. Pemerintah, kata dia, di bawah Presiden Joko Widodo sekarang ini memfokuskan pembangunan infrastruktur, seperti membangun pelabuhan, bandara, tol, untuk memperlancar akses ekonomi masyarakat. “Pengembangan pariwisata juga untuk pengembangan ekonomi masyarakat,” tutur dia. Kepala Kanwil Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan Jawa Timur, R Wiwin Istanti yang membacakan sambutan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan di Indonesia masih ada sekitar 44 juta pelaku usaha yang tidak terjangkau KUR. Permasalahannya, kata dia, harus dimaklumi karena berbagai hal, di antaranya, di dalam sistem perbankan tidak bisa dengan mudah diakses masyarakat lapisan bawah.

Sri Mulyani Indrawati, ketika meluncurkan program tersebut, di Desa Angin, Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/8) Menkeu menambahkan, anggaran tersebut bersumber dari sinergi lima kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi Teknologi. Dalam peluncuran tersebut, dia menyatakan bahwa untuk tahap awal program ini akan diterapkan di 19 kabupaten/ kota di Indonesia untuk dijadikan sebagai pilot project. Dalam menyalurkan program kredit mikro ini, pemerintah menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang telah profesional di bidang penyaluran kredit program di antaranya PT Bahana Ventura, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Pegadaian, serta beberapa koperasi, yaitu Komida dan AKR. Ditambahkan, kepada lembaga-lembaga tersebut, pemerintah telah menginstruksikan agar bunga yang diberikan sekitar 2%-4%. Menurutnya, jika dibandingkan dengan bunga pinjaman lainnya, bunga ini jauh lebih murah. Bunga KUR, kata dia, ada di level 9%, sedangkan kredit komersial pernah bunganya mencapai 12%-15%. “Dan itu semua tanpa anggunan,” ujar dia. Pada kesempatan serupa, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa program kredit ini menjadi salah program yang penting terkait dengan daya beli, sebab program ini menjadi modal awal masyarakat kelompok bawah terhadap lembaga keuangan. Ditambahkan, berbagai bantuan pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk program kredit ultra mikro. “Kita memang berharap seperti itu. Kredit mikro ini intinya bukan hanya untuk itu, tapi juga kami ingin mereka berusaha,” kata Mardiasmo. Bukan hanya persoalan daya beli, lanjut Mardiasmo, dengan program kredit ultra mikro juga mampu menekan angka pengangguran dan ketimpangan. (Nyu/Ant/E-4)

Masyarakat sekarang bisa meminjam tanpa anggunan melalui program kredit ultra mikro maksimal Rp10 juta untuk membuka usaha

Sinergi kementerian

ANTARA/MAULANA SURYA

USAHA KECIL MENENGAH: Perajin menyelesaikan pembuatan kipas batik tulis di Solo, Jawa Tengah, Kamis (10/8).

Untuk membiayai program Kredit Ultra Mikro, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp1,5 triliun. Dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. “Sumber anggaran dari program ini diambil dari APBN 2017. Ini telah disepakati oleh DPR untuk membantu usaha yang ada di bawah KUR (kredit usaha rakyat) atau di bawah Rp10 juta,” sebut Menteri Keuangan (Menkeu)

Kerja Bersama Dalam Keberagaman PADA saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah periode Mei lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan soal keberagaman bangsa, dari bahasa, suku, hingga agama. “Kadang kalau tidak diingatkan, kita sering lupa bahwa negara kita ini sangat beragam. Memiliki agama yang berbeda-beda, bahasa dan suku yang bermacam-macam,” jelas Presiden. Indonesia merupakan negara besar yang memiliki sekitar 17.000 pulau, 516 kabupaten, 34 provinsi, 714 suku, dan lebih dari 1.100 bahasa lokal. Oleh karena itu, imbuhnya, keberagaman Indonesia merupakan anugerah yang sejatinya harus diterima dan disyukuri. “Maka itu perkuat ukhuwah islamiah dan ukhuwah wathaniah. Jangan ada yang saling menyalahkan, menjelekkan, menghina, saling mencemooh. Itu semua tidak boleh, harus kita hentikan,” ujar Presiden. Belakangan, ia memang giat mengajak masyarakat untuk mengingat kembali ke-bhinekaan di Tanah Air. Presiden berharap masyarakat tidak saling mencemooh, menghindari fitnah, dan tidak menjelekkan sesama. “Itu bukan budaya bangsa Indonesia yang penuh dengan nilai kesantunan dan kesopanan,” katanya dalam satu kesempatan berbeda. Ia pun rajin berpesan agar masyarakat tidak terpecah hanya karena perbedaan pilihan dalam pilkada ataupun pilpres. “Jangan sampai dengan tetangga gesekan gara-gara pilihan bupati, gubernur, pilpres, ndak! Kita ini saudara, harus semua rangkulan, negara besar,” tegasnya. Pada kesempatan lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menegaskan, keberagaman menjadi kekuatan penting yang dimiliki Indonesia karena perbedaan yang ada mampu dijaga sehingga tidak menimbulkan pertikaian dan konflik yang merusak. Suku, adat-istiadat, dan kebudayaan yang berbeda di Indonesia, justru dapat menjadi

ANTARA/PUSPA PERWITASARI

PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA: Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) berfoto bersama dengan para

Menteri Kabinet Kerja usai peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (1/6). Presiden menekankan tentang keberagaman suku bangsa, agama dan ras yang ada di Indonesia tetapi tetap harus bersatu membangun bangsa.

kekuatan tersendiri asalkan semua pihak bahu-membahu. “Kekuatan bangsa Ini justru karena perbedaannya, kita lihat bagaimana keberagaman itu menjadi indah dan menguatkan bangsa ini. Coba bayangkan kalau negeri ini pecah-belah, orang Jawa harus pakai paspor ketika akan ke mengunjungi orang Batak dan lain sebagainya,” kata Kalla separuh berkelakar, dalam suatu acara di Jakarta, Juli lalu. Karena itu, tema HUT RI yang diangkat tahun ini yaitu 72 tahun Indonesia kerja bersama. Contoh nyatanya ialah sejak dulu para pendahulu kita bekerja bersama dalam keanekaragaman untuk membangun NKRI.

Dukungan Publik Pemerintah memang menaruh atensi besar pada upaya merawat keberagaman. Hal itu menjadi krusial di tengah maraknya hoax

(berita palsu) dan menyebarnya ujaran kebencian, juga perilaku yang menyiratkan radikalisme dan menyimpang dari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Salah satu upaya pemerintah dalam merawat kesatuan bangsa antara lain dengan menerbitkan Per aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas. Perppu itu mengatur kewenangan Kementerian Hukum dan HAM secara langsung mencabut izin ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengemukakan, penerbitan Perppu lantaran Undang-Undang (UU) Ormas tidak lagi memadai dalam mencegah munculnya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. “Perlu diingat ada (gerakan) ideologi yang mau menggantikan ideologi negara, dan ideologi itu dipidatokan dan disosialisasilan di publik.

Kalau kita khilaf dan alpa, bisa jadi nanti kita terlambat,” tuturnya. Menko Polhukam juga meminta dukungan dan kerja sama masyarakat, termasuk generasi muda, dalam mendukung upaya pemerintah menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketika berpidato di Universitas Gorontalo misalnya, ia menyampaikan tentang urgensi langkah antiradikalisme. “Ancaman terbesar bangsa saat ini ialah gerakan radikalisme, yang ingin merusak NKRI dengan paham-paham kekerasan sehingga harus diperangi bersama. Saya ingin adik-adik menyampaikan kepada masyarakat supaya jangan salah tafsir. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tapi justru ingin merawat persatuan dan kesatuan bangsa dari rongrongan radikalisme,” ujarnya di hadapan para mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan.

Ketegasan Adapun menyebarnya pahampaham yang tidak sesuai dengan Pancasila tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, penyebaran paham-paham radikal semakin marak dilakukan di media sosial. Paham radikal disisipkan dalam berbagai platform medsos sehingga memudahkan penyisipan doktrin-doktrin bahkan benih terorisme. “Internet ini seperti pisau bermata dua. Nah kita mencoba memitigasi negatifnya,” tuturnya seusai menghadiri deklarasi anti radikalisme di Universitas Padjajaran, Bandung, Juli lalu. Untuk menekan segala bentuk benih-benih radikalisme dan terorisme di media sosial perlu adanya siner gitas antara pemerintah dengan penyedia platform. Namun, jika platform tidak

bisa kooperatif dalam pemberantasan radikalisme, ia terpaksa akan melarang untuk beroperasi di Indonesia. “Pemerin tah tidak mempunyai atensi untuk menutup platform. Tapi kalau tidak ada perbaikan, kami terpaksa akan mempertimbangkan,” ujarnya. Menurutnya, sejak 2016, platform internasional hanya menutup 50% dari yang diminta Kemenkominfo untuk ditutup. Hal itu dianggapnya mengecewakan sehingga pemerintah perlu bertindak konkret. Salah satu platform yang merasakan ketegasan pemerintah Indonesia adalah aplikasi messenger Telegram. Pada Juli, setelah bersepakat dengan Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kemenkominfo memblokir situs Telegram lantaran acap disalahgunakan sebagai ajang penyebaran ajaran radikal yang mengarah pada terorisme. Setelah hampir sebulan diblokir, penyedia layanan pesan singkat Telegram kembali bisa diakses penuh di Indonesia mulai kemarin (11/8). Normalisasi itu dilakukan pemerintah setelah pihak Telegram menyetujui sejumlah syarat, termasuk menutup konten radikalisme dan terorisme. Menurut Rudiantara, pihaknya dan Telegram sudah mencapai kesepakatan soal penanganan konten bermuatan radikalisme dan terorisme. Telegram, misalnya, akan menugaskan tim yang secara khusus akan berkomunikasi dengan pemerintah. Media sosial, lanjut Rudiantara, pada hakikatnya adalah untuk memberi nilai tambah apakah aktivitas ekonomi atau transformasi sosial. “Jangan untuk yang lain. Teknologi memang seperti pedang bermata dua, positif dan negatif, tapi positifnya yang diperbanyaklah,” pintanya. Momentum 72 tahun Indonesia merdeka wujudkan membangun bangsa dan negara dalam keberagaman untuk dapat kerja bersama. (Gnr/Ant/S-2)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN C7

Bank Mantap Fokus Garap Segmen Pensiunan FETRY WURYASTI

fetry@mediaindonesia.com

Sampai dengan akhir Semester I 2017 realisasi kredit pensiunan tumbuh pesat 550%.

T Bank Mandiri Taspen Pos (Mantap) semakin serius menggarap segmen pensiunan. Bahkan, bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki PT Bank Mandiri (persero) ini ingin 80% kreditnya menyasar ke segmen pensiunan pada 2021. Adapun, saat ini porsi kredit pensiunan baru 70% dari total kredit perseroan. Direktur Utama Bank Mantap Josephus K Triprakoso menyatakan banyak keuntungan dengan berfokus pada segmen tersebut. Maklum, pembiayaan pensiunan dinilai aman dari risiko kredit macet. Dia menyebut total nonperforming loan (NPL) perseroan di Semester I 2017 hanya sebesar 0,58%. “NPL kami di Juni 0,58%. Ke depannya sampai dengan tahun 2021 komposisi kredit pensiunan akan menjadi 80%,” ujar dia, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pernyataan dia, berbanding lurus dengan capaian yang dicapai bank tersebut. Sampai dengan akhir Semester I 2017 mencatat realisasi kredit pensiunan tumbuh pesat 550%. Jumlah tersebut naik dari capaian akhir Semester I 2016 yang hanya Rp800 miliar menjadi Rp5,2 triliun. Asal tahu saja, Bank Mantap mencatat pertumbuhan

kredit pada periode kuartal II 2017 secara tahunan tumbuh sebesar 174,4% pada Juni 2017 menjadi Rp7,54 triliun dari Rp2,74 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, dari sisi pendanaan, total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perseroan mencapai Rp7,99 triliun atau tumbuh 41,3% dari posisi Rp5,65 triliun di periode Semester I 2016. Berkat kinerja cemerlang tersebut, total aset Bank Mantap per semester I 2017 ikut naik 32,56% menjadi Rp9,79 triliun.

Terbitkan obligasi Sementara itu, untuk mendukung kinerja bank itu dalam penyaluran kredit yang tumbuh ekspansif, Bank Mantap menerbitkan dua seri obligasi senilai Rp2 triliun. Josephus menjelaskan, obligasi yang sudah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) itu telah mendapatkan peringkat AA (idn) dari lembaga pemeringkat internasional Fitch Rating. Obligasi bank yang sebelumnya bernama Bank Sinar Harapan Bali tersebut diterbitkan dalam dua seri yakni seri A dengan nilai Rp1,5 triliun. Surat utang ini memiliki bunga tetap 8,5% per tahun dengan jangka waktu tiga tahun. Seri kedua yakni seri B memiliki nilai emisi Rp500 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,75% dan jangka waktu lima tahun. Empat

ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA

BANK MANTAP: Komisaris Utama PT Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Mantap) Abdul Rachman (kiri), Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen Pos Josephus K Triprakoso (tengah), dan Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat (kanan) berbincang saat acara Pencatatan Perdana Obligasi Bank Mandiri Taspen Pos di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (12/7). perusahaan penjamin emisi tersebut yakni Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Bahana Sekuritas. Josephus lebih lanjut menjelaskan pertumbuhan kredit yang ekspansif membuat bank itu membutuhkan obligasi di pasar modal. Bank Mantap mencatat

pertumbuhan kredit pada periode kuartal II 2017 secara tahunan tumbuh sebesar 174,4% pada Juni 2017 menjadi Rp7,54 triliun dari Rp2,74 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut menopang pertumbuhan aset Bank Mantap yang tercatat sebesar Rp9,79 triliun atau tumbuh 136,39%

dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Pencapaian tersebut tak lepas dari komitmen mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pensiunan PNS serta TNI/Polri yang bertujuan memperkuat kemandirian nasional dan meningkatkan daya saing,” ucap pria yang akrab disapa Jos itu.

Sebagai anak perusahaan Bank Mandiri dan Taspen, Bank Mantap telah menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp5,6 triliun atau tumbuh 211,5% pada Juni 2017 dibandingkan periode sama tahun lalu. Rinciannya disalurkan untuk pembiayaan kredit ritel Rp1,11 triliun dan kredit mikro sebesar Rp1,19 triliun. (Nyu/Mtvn/E-4)

Kerja Keras Bangun Tulang Punggung Negara INDONESIA pada tahun 2050 diprediksi menjadi ekonomi nomer empat di dunia. Menurut laporan Price Waterhouse and Coopers (PWC) yang diluncurkan di Jakarta pada awal 2017, Indonesia bakal melompat dari negara dengan perekonomian terbesar ke-8 pada 2016 menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-4 di dunia pada 2050. Kalau pertumbuhan ekonomi nasional dan lebih tinggi dari 5,0% yang dicapai selama ini. Meski demikian, butuh kerja keras untuk mewujudkannya. Salah satu faktor penting yang dibutuhkan adalah peningkatanan kinerja dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Tanpa itu, menurut Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi, langkah Indonesia menjadi salah satu negara terbesar di dunia tersebut bakal terhambat. “Kuncinya adalah SDM (sumber daya manusia) yang bermutu dan berpendidikan tinggi. Di negara maju mana pun selalu mulainya dari SDM, terutama SDM ASN. ASN harus jadi driver, backbone, dan mesin dari usaha menjadikan Indonesia negara keempat terbesar,” ujar Sofian saat berbincang dengan Media Indonesia di Kantor KASN, kawasan MT Haryono, Jakarta, belum lama ini. Diakui Sofian, kinerja ASN Indonesia saat ini masih lemah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Hal itu, misalnya, bisa diukur dari indeks

FOTO-FOTO: DOK KASN

efektivitas pemerintah (IEP) yang dirilis Bank Dunia pada 2016. Dari total 100 poin IEP, Indonesia hanya mampu mengumpulkan 46 poin. Masih kalah dengan Vietnam (55 poin), Filipina (58), Thailand (66), Malaysia (77), dan Brunei (82). Singapura bahkan meraih skor sempurna alias mendapat 100 poin untuk IEP mereka. Dijelaskan Sofian, IEP dinilai dari kualitas layanan publik, derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas pemerintah. “Artinya kita masih sangat lemah di sini. Kita belum mampu

menghasilkan ASN yang berkinerja tinggi,” ujarnya. Menurut Sofian, banyak faktor yang menyebabkan kinerja ASN ‘melempem’. Selain rata-rata tingkat pendidikan yang rendah, sistem merit belum diaplikasikan secara serius di berbagai tingkatan birokrasi. ASN yang direkrut kerap dinilai berbasis hanya pada tingkat pendidikan, dan bukan berdasar kompetensi yang dibutuhkan. “Selain itu, peningkatan kompetensi ASN masih sangat rendah. Pelatihan yang dilakukan instansi pemerintah setiap tahun sangat kurang sehingga kompetensi SDM ASN, ya, rendah karena tidak terjadi peningkatan dari

kompetensi,” ujarnya.

Fokus pengawasan Indonesia memiliki total 4,3 juta ASN. Sebanyak 30.586 orang di antaranya menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT). JPT inilah yang menjadi fokus pengawasan KASN. Dijelaskan Sofian, JPT diharapkan mampu membawa perubahan bagi seluruh ASN. Karena itu, promosi, mutasi, dan rekrutmen JPT harus dilakukan secara benar. Namun, KASN saat ini masih menemukan banyak laporan pelanggaran yang dilakukan dalam seleksi JPT. Selain maraknya jual beli jabatan yang dilakukan untuk mendapat posisi, JPT kerap melanggar prinsip

netralitas ASN. “Misalnya berpihak pada satu atasan parpol atau kelompok parpol dan etnik tertentu. Pelanggaran netralitas ini terutama banyak sekali pada masa pilkada,” ujarnya. Persoalan lain yang dihadapi pemerintah ialah kian menuanya ASN. Akibat zero growth dan moratorium yang diberlakukan selama beberapa tahun terakhir, pada 2018 Indonesia dipastikan kehilangan sekitar 300-400 ribu ASN. “Selain itu, ASN dengan usia 51-65 tahun terus bertambah jumlahnya. Usia tentu berpengaruh terhadap kinerja ASN secara keseluruhan,” ujarnya. Karena itu, Sofian meminta pemerintah

serius memperhatikan problematika yang dihadapi birokrasi saat ini. Pasalnya, keberadaan ASN yang mumpuni bakal menjadi kunci untuk memenangi persaingan di era globalisasi. “Sistem merit harus benar diterapkan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi harus dilakukan terus-menerus. Setiap ASN, khususnya JPT, harus punya kompetensi untuk melihat masalah secara utuh. Itu yang paling penting. Kalau tidak, kita bakal semakin tertinggal,” ujarnya. Tak kalah penting, lanjut Sofian, ialah penguatan kewenangan KASN. Bukan hanya sekadar memberikan rekomendasi, Sofian berharap, KASN juga diberi kewenangan memberikan

sanksi atas pelanggaranpelanggaran yang dilakukan ASN. “Kalau di tingkat nasional, rekomendasi itu masih dijalankan. Akan tetapi, kalau di daerah, sering kali rekomendasi KASN itu berhenti di tengah jalan. Ini yang menyebabkan pengawasan jadi kurang efektif. Sementara tren belanja pegawai PNS (pusat dan DAU/Daerah) cenderung meningkat dari Rp. 351,08 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp.847,9 triliun pada tahun 2017. Ini sangat besar. Toh biaya yang sangat besar itu belum berhasil menjadikan ASN Indonesia setingkat dengan ASN negara-negara maju di ASEAN” tandasnya. (Deo/ S1-25)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN C8

Memacu UMKM agar Segera Naik Kelas Dengan berperingkat, UMKM dapat mengakses pembiayaan lebih mudah sehingga usahanya bisa meningkat. RAJA SUHUD

suhud@mediaindonesia.com

ESADARAN pemerintah bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu motor penting perekonomian nasional sudah muncul sejak lama. Karena itu, berbagai kebijakan untuk menjadikan UMKM itu menjadi lebih baik atau naik kelas, antara lain dengan mempermudah UMKM dalam berusaha seperti membuka akses pembiayaan telah dikeluarkan pemerintah. Jumlah UMKM di Indonesia saat ini sekitar 57 juta unit. Namun, datanya masih tersebar dengan jenis dan kualitas beragam serta belum terintegrasi sehingga sering muncul kendala dalam pembinaannya. Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), BUMN penjaminan yang komit dengan meningkatkan kelas UMKM, menyadari ketiadaan data mengenai kualitas dan terintegrasi UMKM itu. Berkaitan dengan itu, Jamkrindo memiliki program bagi UMKM yang menjadi binaannya. UMKM itu diberikan layanan konsultasi manajemen

dan pendampingan serta diberikan pemeringkatan (scoring) agar dapat naik kelas dan berkembang lebih baik usahanya. Menurut Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S Anwar, pemeringkatan itu penting bagi UMKM karena dengan berperingkat, usaha itu selanjutnya memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan. Jika akses sudah diperoleh, selanjutnya akan mendorong usaha untuk meningkat. Diding menjelaskan, jumlah UMKM yang sudah masuk database Perum Jamkrindo, yakni untuk UMKM Terjamin Perum Jamkrindo sebanyak 5.419.895, dan UMKM Terjamin Suretyship sebanyak 880. Selain itu, UMKM Universitas Brawijaya sebanyak 6.806, UMKM Universitas Negeri Jakarta sebanyak 93, UMKM Kabupaten Kudus sebanyak 1.157, UMKM Universitas Indonesia sebanyak 700, UMKM Terjamin Penjaminan Langsung sebanyak 110, UMKM Universitas Pancasila sebanyak 67, dan UMKM Bank Indonesia sebanyak 3.000. Upaya pemeringkatan Jamkrindo itu diapresiasi pemerintah. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Braman Setyo

ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA

INDUSTRI KECIL: Perajin memproduksi kerajinan keranjang buah dengan teknik pewarnaan bakar kayu di rumah produksi Sabagiriwana,

Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (31/7). mengatakan itu merupakan program yang baik. Ia mengharapkan program seperti itu terus digarap dan dikawal baik pemerintah dan masyarakat. Kami tentunya akan selalu mengawal,” kata Braman.

Bangun database Saat ini, Perum Jamkrindo juga terus melakukan pembangunan database UMKM dengan kualitas data yang baik, ter-update dan terintegrasi, untuk mendukung pengembangan dan pembinaan UMKM secara nasional. Kegiatan pembangunan database dan pemeringkatan UMKM mulai dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo sejak akhir 2015. Dilanjutkan dengan pembentukan Divisi Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen Perum Jamkrindo pada awal 2016. Kegiatan pemeringkatan ini telah

diamanatkan dalam UU Penjaminan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan Pasal 52. Perum Jamkrindo, kata Diding, mendapat dukungan sangat positif dari Kementerian BUMN dan OJK. Diding menyampaikan bahwa dari sisi akses keuangan, informasi pemeringkatan yang dihasilkan Perum Jamkrindo diharapkan dapat membantu mengurangi ‘asymmetric information’ antara UMKM dengan para ‘lender’ (bank dan nonbank), untuk selanjutnya dapat mengurangi biaya perolehan debitur (biaya akuisisi). Kegiatan pembangunan database dan pemeringkatan UMKM Perum Jamkrindo, hingga saat ini terus dikembangkan melalui penyusunan metodologi pemeringkatan UMKM, kerja sama dengan universitas dan pemangku kepentingan lainnya, kata Diding. Dengan memiliki peringkat atau hasil penilaian dari Perum Jamkrindo baik aspek

keuangan maupun nonkeuangan, UMKM tersebut harus siap untuk membangun usahanya dengan lebih baik. Bersamaan dengan 47 tahun usia Perum Jamkrindo mengabdi sebagai penjamin UMKM di Indonesia pada tahun ini, perusahaan telah menyerahkan Sertifikat Pemeringkatan kepada 47 UMKM. Selain melaksanakan kegiatan pemeringkatan UMKM, Perum Jamkrindo juga mendapatkan amanat dari pemerintan untuk melaksanakan kegiatan penjaminan Sistem Resi Gudang (SRG) berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang. Namun, masih butuh jalan panjang guna mewujudkan tentang kegiatan penjaminan sistem resi gudang secara luas sebab Penyertaan Modal Negara yang dijanjikan pemerintah belum terealisasi hingga sekarang. (E-2)

DOK JAMKRINDO

GELAR FMII: Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S Anwar (kanan) meraih gelar dari The Fellowship of The Malaysian Insurance Institute (FMII).

3 Petinggi Jamkrindo Raih Gelar FMII TIGA orang petinggi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), yaitu Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S Anwar, Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan Nanang Waskito (Almarhum), dan Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Suretyship dan Non-Bank Amin Mas’udi, meraih gelar dari The Fellowship of The Malaysian Insurance Institute (FMII) untuk program Senior Route sebagai tenaga profesional di bidang jasa keuangan nonbank, khususnya di Industri Penjaminan. Penyematan gelar diberikan dalam acara wisuda MII di Lanang Kijang, Kuala Lumpur, Malaysia, akhir pekan lalu. Malaysian Insurance Institute (MII) adalah lembaga penyedia pendidikan yang diakui Bank Sentral Malaysia dan asosiasi asuransi Malaysia. Program profesional MII dikembangkan secara komprehensif oleh pakar industri dan pendidikan untuk mencetak tenaga-tenaga yang andal di bidang sektor keuangan. Seusai acara, Diding mengatakan bahwa untuk mendapat gelar tersebut harus membuat legacy bagi industri asuransi. “Peserta terpilih harus menyampaikan paper tentang Ethic Conduct dan Case Study untuk menjadi pembelajaran bagi para peserta pelatihan di MII. Saya mengambil judul Credit Guarantee for SMEs: From Zero to Hero. Judul tersebut menggambarkan bagaimana industri penjaminan

memberdayakan UMKM, mengingat UMKM merupakan pelaku ekonomi strategis di Indonesia”, papar Diding. Diding mengatakan, Perum Jamkrindo sangat konsen dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk memajukan kesejahteraan dan kapabilitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sesuai dengan misi dan visi perusahaan dalam meningkatkan perekonomian secara menyeluruh. “Peningkatan kapabilitas dan kualitas SDM insan Jamkrindo sangat penting untuk memujudkan visi dan misi perusahaan sehingga mampu berkompetisi di masa depan,” kata Diding. Secara berkesinambungan Perum Jamkrindo mempunyai program untuk pelatihan dan pembekalan bagi seluruh insan karyawan baik yang di level bawah maupun hingga top manajemen, baik tidak hanya di lembaga pendidikan dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Di antaranya, pelatihan Working Level Council di Korea dan ACSIC Training Program (ATP) di Malaysia.

Meningkatkan kapasitas Menurut Diding, seluruh insan Perum Jamkrindo diberikan kesempatan seluasluasnya untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitasnya, sehingga hal ini menjadi motivasi bagi seluruh karyawan Perum Jamkrindo untuk menjadi tenaga yang andal. “SDM Perum Jamkrindo merupakan aset penting yang tak bisa dipisahkan dari bisnis perusahaan yang terus dikembangkan untuk kemajuan perusahaan,” tegas Diding. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan SDM yang ada di Perum Jamkrindo meningkat pesat. Perum Jamkrindo menyiapkan berbagai program mengangkat SDM untuk mengantisipasi dan menyongsong potensi bisnis yang besar ke depannya. (Uud/E-2)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 â&#x2014;&#x2020; HALAMAN C9

Jangan Gaduh Demi Iklim Investasi Pebisnis percaya langkahlangkah yang saat ini dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan berbisnis dapat membawa EODB Indonesia ke peringkat 40. ANTARA/M AGUNG RAJASA

ERANDHI HUTOMO SAPUTRA erandhi@mediaindonesia.com

EMERINTAH Indonesia pada saat ini sedang menjaga betul iklim investasi di Tanah Air, terutama dalam menjaga agar dunia usaha dapat terus meningkatkan lapangan pekerjaan sebagai upaya mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, dalam perjalanannya, sejumlah kalangan di dunia usaha menyatakan masih menemui sejumlah riak-riak untuk melesatkan tingkatan ivestasi nasional. Misalnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan kekisruhan kasus penyegelan beras milik PT IBU berpotensi memengaruhi investasi ke depannya bila tidak segera dituntaskan dengan tepat. â&#x20AC;&#x153;Kegaduhan ini yang kita paling takut karena akan merembet kepada kepastian berusaha,â&#x20AC;? kata Ketua Apindo, Anton J Supit, beberapa waktu lalu. Menurut Anton, ketakutan tersebut, bila tidak diatasi, tidak hanya akan berdampak kepada pengusaha lokal, tetapi juga pihak luar negeri yang mau berinvestasi. Padahal, ujar dia, saat ini hal yang paling dibutuhkan bangsa

ialah adanya lapangan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Saat membuka sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7), Presiden Joko Widodo meminta peraturan menteri yang akan dikeluarkan agar diberikan waktu untuk â&#x20AC;&#x2DC;pemanasanâ&#x20AC;&#x2122; terlebih dahulu dan dikomunikasikan dengan masyarakat serta pemangku kepentingan. Presiden menegaskan yang harus dilakukan para menteri dan kepala lembaga saat ini ialah hanya mempermudah dunia usaha, ekspansi/ mengembangkan usaha, dan investasi. â&#x20AC;&#x153;Kunci untuk pertumbuhan ekonomi sekarang ini memang hanya ada dua karena APBN kita tidak mungkin melompat. Dua hal ini penting sekali, yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Pertama peningkatan investasi dan yang kedua peningkatan ekspor,â&#x20AC;? ujar Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan terkait dengan semakin banyaknya lembaga rating internasional yang memberikan predikat layak investasi kepada Indonesia. Untuk itulah, Presiden menekankan jajarannya untuk memanfaatkan momentum tersebut guna meningkatkan investasi dan ekspor.

Sejumlah perusahaan multinasional, antara lain PT Bank HSBC Indonesia, mendukung upaya pemerintah RI untuk menyederhanakan proses perizinan bagi investor yang berminat berinvestasi di Indonesia, terutama untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur. Direktur Utama HSBC Indonesia Sumit Dutta dalam temu media di Jakarta, Rabu (2/8), mengingatkan bahwa setidaknya dibutuhkan US$400 miliar untuk memenuhi pembangunan infrastruktur, dari bandara, pelabuhan, jalan raya, hingga ketersediaan energi. Sumit juga memuji peningkatan peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business/EoDB) Indonesia

Dinamika bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan tak pernah lepas dari beragam persoalan dan tantangan. Dari sekian banyak persoalan yang ada, narkoba menjadi salah satu ancaman yang sangat nyata. Perlahan tapi pasti, narkoba telah membunuh bibit-bibit unggul bangsa Indonesia. Tak kurang dari 4 juta orang di negeri ini dalam usia produktif yaitu 10-59 tahun terkontaminasi narkoba. Derasnya serangan narkoba ke negeri ini harus disikapi dengan serius, karena bukan tidak mungkin ada pihak lain yang ingin meruntuhkan martabat bangsa ini dengan cara imperialisme model baru. Karena itulah tak berlebihan jika Kepala BNN, Drs. Budi Waseso selalu mengingatkan bahwa narkoba ini dijadikan alat perang asimetris atau proxy war oleh negara lain yang ingin menguasi negeri ini.

Menekan Demand dan Supply Permasalahan narkoba itu bisa diatasi jika demand (permintaan) dan supply (pasokan) bisa ditangani secara proporsional. Dalam rangka menekan demand, pemerintah melalui BNN dan lembaga terkait lainnya telah melakukan upaya pencegahan termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat dan juga rehabilitasi. Mengutip dari pidato Kepala BNN RI dalam puncak peringatan HANI, bahwa dalam konteks demand reduction, yaitu dengan tinda-

kan preventif guna memberikan kekebalan kepada masyarakat agar mereka imun terhadap penyalahgunaan narkoba, bahwa sepanjang tahun 2016, BNN telah melaksanakan advokasi, sosialisasi, dan kampanye stop narkoba sebanyak 12.566 kegiatan yang melibatkan 9.177.785 orang dari berbagai kalangan, baik kelompok masyarakat, pekerja, maupun pelajar. Di samping itu, BNN juga telah merehabilitasi 16.185 penyalah guna narkotika, baik di balai rehabilitasi maupun di dalam lembaga pemasyarakatan, dan telah memberikan layanan pasca rehabilitasi kepada 9.817 mantan penyalah guna narkotika. Pengurangan demand saja tidak cukup karena pemutusan jaringan sindikat narkotika melalui supply reduction juga harus ditegakkan dengan tegas dan agresif. Dalam konteks supply reduction, BNN telah mengungkap 807 kasus narkotika dan mengamankan 1.238 tersangka. Sedangkan untuk kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan narkotika, BNN telah mengungkap 21 kasus dari 30 tersangka dan melakukan penyitaan aset yang nilainya mencapai Rp. 261.863.413.345,- (dua ratus enam puluh satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). Meski telah melakukan banyak hal dengan segala penca-

paiannya, pada dasarnya BNN masih harus bekerja keras untuk membuat persoalan narkoba tuntas. Dalam hal ini, BNN tidak bisa bekerja sendirian. Seluruh komponen bangsa harus berbuat nyata untuk memberikan dukungan. Masing-masing pihak bisa melakukan hal sesuai dengan bidangnya.

Gerakan Massal Mengedukasi Diri Sendiri Satu hal penting lagi adalah perlunya menggelorakan gerakan dari masyarakat untuk mengedukasi diri sendiri melalui berbagai media informasi yang ada, terkait dengan pemahaman terhadap bahaya penyalahgunaan atau pemakaian narkoba, kerusakan fisik, otak dan mental seperti apakah yang akan dialami oleh mereka. Apabila tercipta pemahaman yang benar pada setiap warga negara terkait dengan bahaya penggunaan narkoba tersebut, diharapkan akan timbul imunitas dari setiap warga masyarakat untuk mencegah keinginan untuk mencoba narkoba, sehingga dengan demikian berapapun supply yang masuk ke Indonesia tidak akan terserap atau tidak akan dibeli oleh masyarakat. Itulah konsep yang perlu kita suarakan terus menerus kepada seluruh warga negara Indonesia sehingga menjadi gerakan massal â&#x20AC;&#x153;MENGEDUKASI DIRI SENDIRIâ&#x20AC;?. Merdeka!!! BADAN NARKOTIKA NASIONAL

menurut Bank Dunia dari 106 menjadi 91. Ia percaya langkah-langkah yang saat ini dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan berbisnis dapat membawa EoDB Indonesia ke peringkat 40.

Realisasi investasi Realisasi investasi di Indonesia saat ini memang dapat dikatakan positif karena Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang semester pertama 2017 mencapai Rp336,7 triliun, naik 12,9% jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp298,1 triliun. Deputi Bidang Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengungkapkan sepanjang Januari-Juni 2017 atau Semester I 2017, realisasi investasi mencapai Rp336,7 triliun atau 49,6% dari target realisasi investasi 2017 sebesar Rp678,8 triliun. Azhar memerinci realisasi penanaman modal asing (PMA) pada periode tersebut sebesar Rp206,9 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp129,8 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 345.323 orang. Perjalanan untuk menarik investasi masih panjang. Oleh karena itu, kesadaran untuk mencegah kegaduhan perlu terus diperkuat agar investasi deras mengalir masuk. (Ant/E-1)

INVESTASI INDONESIA:

Deretan gedung perkantoran dan apartemen terlihat di kawasan Senayan, Jakarta. Realisasi investasi di Indonesia saat ini memang dapat dikatakan sebagai positif karena BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang semester pertama 2017 mencapai Rp336,7 triliun, naik 12,9%.

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN C10

Daya Beli Properti tidak Menurun Unit penjualan perumahan untuk segmen menengah ke atas malah meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. ADHI M DARYONO

adhi@mediaindonesia.com

ERTUMBUHAN ekonomi yang melambat belakangan ini ternyata tak diikuti menurunnya kondisi daya beli masyarakat Indonesia atas pembelian properti. Sebaliknya, sebagian masyarakat sekarang ini tengah menunggu kondisi perekonomian selanjutnya. Sembari menunggu kondisi perekonomian itu, mereka sesekali datang ke pameran properti untuk melihat perkembangan industri properti. “Bukan daya beli yang menurun, melainkan hanya wait and see untuk melihat perekonomian selanjutnya. Apalagi kalangan industri properti semakin gencar menggelar pameran dan banyak juga yang datang. Ini menandakan investasi pada properti itu masih sangat baik,” ungkap Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (14/8). Apalagi, kata Soelaeman, saat ini pemerintah juga tengah gencar dalam membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari pencanangan 200 ribu perumahan bagi MBR, tercatat sudah hampir 94 ribu yang terbangun pada semester II. “Ini bukti perumahan untuk MBR saat ini masih sesuai dengan rencana pemerintah,” kata dia. Sependapat dengan dia, Direktur

ANTARA/R. REKOTOMO

PAMERAN REI: Penjaga stan menjelaskan harga apartemen dan fasilitasnya kepada calon konsumen pada pameran Realestate Indonesia (REI), di Semarang, Jawa Tengah, Senin (31/7). REI Jawa Tengah menyatakan hingga saat ini masalah perizinan masih menjadi kendala bagi pengembang untuk membangun kawasan perumahan. Meski pemerintah pusat sudah menyederhanakannya, belum sepenuhnya diikuti pemerintah daerah. Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghada menyampaikan industri properti tidak diiringi penurunan rumah terjual. Sebaliknya, unit perumahan terjual justru meningkat. Berdasarkan unit yang terjual, ia menyampaikan, penjualan rumah dengan segmen harga Rp300 jutaRp500 juta mengalami kenaikan cukup tinggi sebesar 34,8% dan perumahan dengan segmen Rp500 juta–Rp1 miliar sebesar 37,5% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. “Ini menunjukkan bahwa pasar properti bergerak naik, terutama terjadi pada pasar properti kelas

menengah sampai bawah. Artinya, tidak ada penurunan daya beli properti di segmen menengah atas,” tutur Ali. Ali juga menilai bahwa kondisi perekonomian saat ini tidak sepenuhnya menggambarkan penurunan daya beli, tetapi sebuah kondisi siklis sementara yang terjadi pada triwulan II 2017. “Saat ini Indonesia ibarat sebuah perusahaan yang baru mulai bangkit yang membutuhkan modal besar dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Keuntungan infrastruktur tidak bisa secara instan meningkatkan sektor riil, butuh waktu dan pada

saatnya perekonomian Indonesia akan bisa lebih tinggi lagi,” tutupnya. Senada dengan itu, Ketua Kehormatan REI Lukman Purnomosidi mengatakan pembangunan sektor properti pada sejumlah daerah dinilai merupakan hal yang baik lantaran bisa sebagai indikasi terhadap potensi untuk memicu kegairahan investasi di Tanah Air. “Saya berharap pembangunan perumahan dan properti di sejumlah daerah dapat menjadi pemicu kembali kegairahan investasi,” kata Lukman. Lukman juga mengingatkan

bahwa sektor properti memiliki efek berganda, yaitu menggerakkan lebih dari 100 jenis industri dan jasa terkait pada sejumlah daerah. “Karena itulah, pemerintah daerah mestinya segera mendukung kebangkitan industri properti di Tanah Air,” ujarnya.

Izin dipermudah Kemudahan izin didukung pula oleh Presiden Joko Widodo ketika membuka Pameran Indonesia Properti Expo 2017 di Jakarta Convention Center pada akhir pekan lalu. Dirinya meminta agar layanan perizinan buat perumahan dapat

dipercepat di seluruh daerah. “Masalah pertama, perizinan. Selalu yang dikatakan ke saya, ini masalah klasik dan sering membuat jengkel para pengembang properti karena mereka ingin cepat, tetapi dipersulit. Seperti itu yang harus dihilangkan,” kata Presiden. Presiden Jokowi pun berjanji bakal mengecek satu per satu daerah mana yang perizinan perumahannya masih sulit dan menelepon langsung kepala daerah bersangkutan. Dukungan juga disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Menurut dia, pihaknya sering mendapat laporan dari para pengembang di daerah yang masih kerap kesulitan mendapatkan izin pembangunan perumahan dari pemerintah daerah. Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. “Saya bersama Mendagri mendorong agar ada peraturan daerah yang dapat mempermudah perizinan. Kalau dari regulasi, pasti akan ikuti perpres dan PP yang ada, untuk mendorong daerah mengeluarkan izin langsung,” kata Basuki. Basuki menambahkan, kemudahan dalam mendapatkan izin pembangunan perumahan dari pemerintah daerah (pemda) bakal berdampak positif pada permintaan masyarakat terhadap properti. “Apalagi, menurut laporan yang saya terima, perumahan kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan untuk MBR banyak sekali yang bertanya ke pengembang. Berdasarkan data yang kami peroleh, sudah banyak nilai unit penjualannya. Ini bukti daya beli menurun ini masih diperdebatkan tergantung dari sisi mana melihatnya,” terang Basuki. (E-3)

ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA

Pembelian melalui KPR makin Diminati KONSULTAN properti Colliers International menyatakan, pada saat ini semakin banyak pembeli properti apartemen yang lebih memilih menggunakan kredit pemilikan rumah dari bank jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. “Sebelumnya pada 2013, orang yang membeli apartemen dengan menyicil kepada bank melalui KPR hanya 16%, sedangkan sekarang sudah dua kali lipatnya,” kata Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Ferry, hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Colliers terhadap konsumen apartemen yang ada di wilayah Jakarta. Berdasarkan survei tersebut ditemukan bahwa pada kuartal IV-2013, pembeli apartemen dengan menggunakan KPR adalah sekitar 16%, dan yang membeli dengan metode hard cash atau uang kas langsung lunas ialah 21%, dan yang membeli dengan cash installment atau cicilan kepada pengembang ialah sebesar 63%. Hal berbeda ditemukan ketika survei yang sama dilakukan pada kuartal II-2017, yakni jumlah pembeli apartemen dengan menggunakan KPR melonjak hingga 32%, sementara yang menggunakan hard cash ialah 18%, dan pembeli yang menggunakan cash installment ialah 50%. Fenomena itu, ujar dia, adalah karena kebijakan pelonggaran uang muka dari Bank Indonesia yang disebut sebagai loan-to-value threshold (LTV), serta kondisi

bunga perbankan yang saat ini semakin turun sehingga membuat minat pengguna KPR meningkat. Untuk itu, Ferry menyarankan agar bila sektor properti dapat lebih berkembang di Indonesia, langkah yang sebaiknya dilakukan ialah merendahkan tingkat suku bunga kredit. “Perlu dijaga kondisi semakin banyaknya orang yang menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank supaya market-nya bisa lebih luas lagi pada masa mendatang,” paparnya. Di tempat terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 2017 menyesuaikan target KPR Bersubsidi menjadi 279 ribu unit yang terdiri atas KPR Subsidi Selisih Bunga sebesar 239 ribu unit dan KPR FLPP sebesar 40 ribu unit. Menurut Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera, Lana Winayanti, penyesuaian perlu dilakukan setelah memperhatikan kapasitas pasokan rumah bersubsidi yang dibangun pengembang. “Meskipun anggaran untuk FLPP (KPR bersubsidi) turun dari semula Rp9,7 triliun menjadi Rp3,1 triliun, namun penurunan tersebut dikompensasi dengan kenaikan subsidi selisih bunga dari Rp312 miliar menjadi Rp615 miliar dan perubahan komposisi anggaran ini tetap dapat menjamin kebutuhan subsidi terhadap semua produksi rumah bagi MBR yang dibangun pengembang. Perubahan komposisi anggaran tersebut akan diatur dalam APBN-P Tahun 2017,” katanya. (Ant/E-1)

PEMBIAYAAN PERUMAHAN:

Pembangunan perumahan bersubsidi berlangsung di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (1/8). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) melakukan penyesuaian anggaran untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2017 dari Rp9,7 triliun menjadi hanya Rp3,1 triliun untuk penyesuaian target Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi menjadi menjadi 279 ribu unit.

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN C12

Medan Kota Metropolitan Fokus Benahi Insfratruktur

Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin, didampingi Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Khairul Syahnan, meninjau pembetonan Jalan Krakatau Medan, Rabu (2/8).

emerintah Kota Medan terus berbenah diri dalam mengisi pembangunan dalam mengisi kemerdekaan yang sudah mencapai angka ke-72 tahun. Usaha-usaha itu banyak dilakukan di antaranya memperbaiki infrastruktur yang ada di sejumlah ruas jalan dalam rangka menuju Kota Medan menjadi kota metropolitan. Sampai saat ini Pemko Medan masih melakukan pembenahan-pembenahan ruas jalan yang ada di Kota Medan. Di antaranya ruas jalan di Jalan Karakatau Medan. Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin, didampingi Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Khairul Syahnan, meninjau pembetonan Jalan Krakatau Medan, Rabu (2/8). Selain ingin melihat sejauh mana pembetonan yang telah dilakukan, peninjauan ini dilakukan untuk mengecek kualitas jalan yang telah dibeton. Pembetonan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus lalu lintas yang selama ini terganggu akibat rusaknya jalan. Kerusakan Jalan Krakatau terjadi akibat pengorekan pipa air limbah atau Metropolitan Sanitation Management and Health Project yang dilakukan beberapa waktu lalu. Guna mengatasi kerusakan tersebut, sebenarnya

telah beberapa kali dilakukan penambalan dan pengaspalan. Namun berhubung permukaan jalan tidak rata, perbaikan yang dilakukan kembali rusak karena tidak kuat menahan beban kendaraan bermotor yang melintas. Sebagai solusinya akhirnya dilakukan pembetonan dengan menggunakan konstruksi besi agar hasilnya lebih kuat lagi. Itu sebabnya begitu tiba di lokasi, Wali Kota langsung mengecek kualitas pembetonan yang telah dilakukan, termasuk tingkat ketebalan. Eldin ingin pembetonan yang dilakukan benar-benar maksimal sehingga hasilnya memuaskan seluruh masyarakat pengguna jalan. Selain melakukan pengecekan, Eldin memberikan sejumlah instruksi kepada Kadis PU untuk ditindaklanjuti. ìPembetonan jalan kami lakukan agar hasilnya lebih kuat dan tahan lama. Selain hasilnya lebih kuat daripada pengaspalan, jalan yang dibeton tahan terhadap temperatur yang tinggi dan biaya pemeliharaannya pun lebih murah,î kata Eldin. Dengan pembetonan yang dilakukan, Eldin berharap dapat mengatasi keluhan para pengguna jalan maupun warga sekitar, sebab aktivitas mereka terganggu akibat rusaknya Jalan Krakatau pascapengorekan pipa air limbah tersebut. “Insya

Allah dengan pembetonan yang dilakukan ini, Jalan Krakatau akan lebih baik lagi,”harapnya. Selanjutnya mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan ini menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat pengguna jalan. Sebab, pembetonan yang dilakukan berdampak terhadap kelancaraan arus lalu lintas. “Atas ketidaknyamanan ini, saya menyampaikan permohonan maaf. Kami mengupayakan pengerjaan dilakukan dengan cepat sehingga masyarakat pengguna jalan merasa lebih tenang dan nyaman saat melintasi Jalan Krakatau,”tutur Eldin. Kadis PU Kota Medan, Khairul Syahnan, menambahkan pembetonan Jalan Krakatau dilakukan pihaknya. Dia yakin dengan pembetonan yang dilakukan, kualitas Jalan Krakatau akan lebih kuat karena didukung dengan konstruksi besi. “Di samping menggunakan konstruksi besi, ketebalan betonnya sekitar 25 cm,” jelas Syahnan. Menurut Syahnan, pembetonan Jalan Krakatau yang dilakukan sepanjang 1,7 km dengan lebar 16 meter. Perincian lebar di sebelah kanan dan kiri jalan masing-masing 8 meter. Pembetonan awal dilakukan separuh badan jalan sebelah kanan dan separuh jalan sebelah kiri. “Semoga dengan

Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin bersalaman dengan Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2017 di Savana Hotel Jalan Letjen Sutoyo, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (20/7). pembetonan jalan yang dilakukan dapat memuaskan masyarakat sekitar maupun para pengguna jalan yang selalu menggunakan Jalan Krakatau sehari-hari,” harap Syahnan. Pembenahan ruas jalan ini merupakan salah satu elemen dari sejumlah bidang yang sedang dikerjakan

Pemko Medan. Tak pelak lagi, Pemko Medan kerap diundang untuk membagi pengalaman dalam berbagai forum resmi tingkat nasional. Misalnya, yang dilakukan Wali Kota Medan pada 20 Juli 2017 di Malang. Dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2017 di Savana Hotel Jalan Letjen Sutoyo, Kota Malang, Jawa Timur, Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin tampil sebagai pembicara dalam acara tersebut. Di hadapan 98 wali kota se-Indonesia yang tergabung

dalam Apeksi, Eldin saat itu menyampaikan materi tentang pelaksanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Tampilnya Wali Kota sebagai pembicara untuk berbagi pengalaman dengan kota lain terkait dengan pelaksanaan KPBU yang tengah dilakukan Pemko Medan. (PS/S4-25)

Kerja Bersama Mengembangkan Transportasi dan RS Pirngadi Pemerintah Kota Medan tengah menjalankan dua kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), yaitu KPBU Transportasi Kota Medan dalam bentuk penyediaan sistem angkutan umum massal berupa light rail transit (LRT) dan bus rapid transport (BRT) serta KPBU Pengembangan RSUD Dr Pirngadi Medan. Dalam pelaksanaan proyek KPBU, Pemko Medan selaku penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) berkolaborasi dengan beberapa kementerian terkait di antaranya Kementerian PPN/Bappenas selaku pemberi fasilitas penyusunan prastudi kelayakan awal (OBC) dalam tahap perencanaan. Kementerian Keuangan selaku pemberi fasilitas

pengembangan proyek (PDF) dalam tahapan penyiapan dan transaksi. Kementerian sektoral sebagai pemberi fasilitas dukungan pemerintah. PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) selaku pemberian jaminan pemerintah. Hal itu disampaikan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2017 di Savana Hotel Jalan Letjen Sutoyo, Kota Malang, Jawa Timur, 20 Juli lalu. Eldin menjabarkan tujuan masing-masing proyek KPBU tersebut. KPBU Transportasi bertujuan menyediakan sistem angkutan umum massal yang nyaman, andal, serta terpadu guna

meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas dengan mempertimbangkan aspek teknis, keuangan, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan KPBU RSUD Dr Pirngadi di antaranya meningkatkan pelayanan kepada pasien, termasuk pasien umum, dengan menyediakan pelayanan medis canggih, nyaman, dan mudah dibandingkan dengan layanan yang sekarang. Menurut Wali Kota, lingkup kerja sama KPBU Transportasi yang ditawarkan yakni kerja sama pembangunan, pembelian, pengoperasian, pemeliharaan, pengelolaan sistem, dan penerimaan tiket oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk prasarana LRT dan BRT serta sarana LRT. Untuk sarana BRT nanti,

Wali Kota mengatakan akan dikerjasamakan lagi ke pihak operator bus. Pengelolaan transit oriented development (TOD) dikelola oleh Pemko Medan dengan BUP dan BUMN/BUMD/swasta. “Untuk pengembangan RSUD Dr Pirngadi, lingkup kerja sama yang ditawarkan berupa desain pembangunan, pemeliharaan untuk gedung, serta pembelian dan pemeliharaan alat kesehatan oleh BUP. Pemko Medan melalui RSUD dr Pirngadi akan melakukan pengoperasian,” kata Wali Kota. Di hadapan para wali kota, Eldin menguraikan pengalaman dalam tahapan dan proses terkhir yang sedang dijalani dalam pelaksanaan KPBU di Kota Medan. Untuk KPBU

Transportasi, saat ini sudah berada dalam tahapan penyiapan dan transaksi yang difasilitasi oleh pihak Kementerian Keuangan yang nanti menghasilkan keluaran berupa dokumen studi kelayakan final business case (FBC) serta pendampingan dalam proses lelang. Proses ini akan berlangsung dan selesai kurang lebih dua tahun ke depan, sehingga diperkirakan konstruksi baru dilakukan paling cepat akhir 2019. Untuk penyiapan pendanaan banyak dibantu pihak Kementerian Keuangan. Untuk KPBU Pengembangan RSUD Dr Pirngadi prosesnya saat ini berada dalam tahap perencanaan yang telah menghasilkan keluaran berupa dokumen prastudi kelayakan/outline business

case (OBC). Pendanaannya turut dibantu pihak JICA,”jelasnya. Pemko Medan menyadari pengembangan infrastruktur perkotaan memiliki tantangan yang lebih banyak ke depan. Karenanya, dibutuhkan perencanaan teknis yang matang. Eldin yakin semua wali kota yang hadir saat itu memiliki pemahaman yang sama mengenai KPBU. Namun dari pengalaman yang sudah dilakukan Pemko Medan, Eldin menggarisbawahi untuk pemahaman bersama agar pelaksanaan KPBU dapat berjalan lancar. Selain komitmen Pemko Medan untuk menyelesaikan setiap tahapan dan proses pelaksanaan KPBU, Eldin mengharapkan dukungan segenap jajaran dan

tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan keberhasilan KPBU. Kemudian, koordinasi dan komunikasi yang intens dan efektif dengan pihak kementerian (Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis). Di samping itu, pesan Eldin lagi, kebijakan dan regulasi yang memadai dan mendukung pelaksanaan KPBU, di antaranya RPJD, RPJMD, dan RTRW. Serta kondisi dan potensi perekonomian dan kuangan Kota Medan yang semakin baik pada masa mendatang. “Insya Allah dengan niat dan kemauan yang tinggi, rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur perkotaan di wilayah kita dapat terwujud,” harapnya. (PS/S4-25)

RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN B1

Program BBM Satu Harga g Mulai Buahkan Hasil Rencananya akan dibangun 150 lembaga penyalur hingga 2019 sebagai pelaksanaan BBM Satu Harga. CAHYA MULYANA

cahya@mediaindonesia.com

EJAK diluncurkan pada pertengahan 2016 lalu, perlahan tapi pasti kebijakan BBM Satu Harga, keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mulai menampakkan hasil. Saat ini tercatat sudah 21 daerah pedalaman dan terluar bisa menikmati Program BBM Satu Harga. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial, mengatakan harga BBM di daerah-daerah terpencil itu, misalnya, di pedalaman Papua, bisa mencapai Rp100 ribu/liter. Berkat BBM Satu Harga, sekarang jadi hanya p6.450/liter untuk premium dan solar Rp 5.150/liter. “Realisasi Program BBM Satu Harga sampai Semester-I 2017 ini, kita sudah membangun di 21 titik

dan ini berlokasi di daerah-daerah terluar seperti di Pulau Morotai, Pulau Nias, dan Pulau Mentawai,” kata Ego, di Jakarta, Senin (14/8). Dari 21 titik tersebut, 10 di antaranya berada di Papua dan Papua Barat. Kesembilan daerah di pedalaman Papua yang sudah mendapat BBM dengan harga sama seperti di Jawa ialah Kabupaten Puncak, Yalimo, Ndunga, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Intan Jaya, Paniai, Pegunungan Arfak, dan Sorong Selatan. Menurut Ego, Program BBM Satu Harga memberikan keadilan pada penduduk di pelosok Indonesia. Kini penduduk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar bisa menikmati BBM yang harganya sama dengan di Jawa dan wilayah lain di Indonesia.

ANTARA/ANDIKA WAHYU

Rencananya akan dibangun 150 lembaga penyalur hingga 2019 sebagai pelaksanaan BBM Satu Harga, 33 lokasi di antaranya berada di Papua dan Papua Barat.

Dorong perekonomian Guna terus mengambangkan program tersebut, PT Pertamina (persero) segera merealisasikan Program BBM Satu Harga di 25 lokasi melalui pengoperasian empat lembaga penyalur di empat titik. Empat penyalur ini, yakni Halmahera Selatan di Maluku Utara, Pulau Kabaruan, Pulau Karakelang di Sulawesi Utara, dan Seram Bagian Barat di Maluku. “Beroperasinya lembaga penyalur

di empat titik ini diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat,” ujar Adiatma Sardjito, VP Corporate Communication Pertamina, Ia menjelaskan, realisasi pengoperasian lembaga penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia hingga akhir Juni telah mencapai 21 titik di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sebanyak 21 titik tersebut terdiri atas 8 titik yang merupakan bagian Program Papua Satu Harga, satu titik di Krayan, Kalimantan Utara, serta 12 titik dari 54 titik yang menjadi target pelaksanaan program Indonesia Satu Harga di tahun ini. Adiatma mengungkapkan, proses

pemetaan hingga terealisasinya BBM Satu Harga di suatu wilayah memang memerlukan waktu karena setelah lokasi ditetapkan, Pertamina perlu melakukan survei transportasi BBM, menggandeng investor lokal, serta membangun infrastruktur. Selanjutnya, sambung dia, Pertamina juga harus menyediakan lembaga penyalur berupa Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) di wilayah yang menjadi sasaran BBM Satu Harga beroperasi. Estimasi penyaluran BBM di daerah-daerah target Program BBM Satu Harga akan mencapai sekitar 215 ribu kiloliter (KL) pada 2017 dan menjadi 580 ribu KL pada 2019. (Ant/E-4)

Mari Rekatkan Persatuan dengan Mengobarkan Kebaikan

www.pertamina.com

Sejak berkumandangnya teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa berjuang tanpa henti. Menorehkan sejarah, membangun negeri. Sebagai penerus generasi, mari kita bersinergi dengan terus berkarya nyata, demi Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu ke-72 Republik Indonesia. @pertamina

@pertamina

Scan QR code untuk mengakses video #kobarkankebaikan

SATU HARGA: Petugas mengisikan BBM bersubsidi jenis premium di Agen Premium & Minyak Solar (APMS) Distrik Sota, Merauke, Papua, beberapa waktu lalu. Keberadaan APMS di daerah terpencil yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini tersebut membantu pemenuhan kebutuhan BBM bagi warga di daerah perbatasan dengan harga standar baik jenis premium dan solar bersubsidi.

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN B2

Tim Pengawal Stabilitas Pangan

SATGAS PANGAN:

Petugas kepolisian menata barang bukti ketika rilis kasus mengganti kemasan pangan, penimbunan, dan atau distribusi sembako yang tidak dilengkapi perizinan yang sah di Gudang PD Masa Harapan, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta, Selasa (23/5).

KPPU menilai harga jual dan pasokan pangan tahun ini merupakan yang paling stabil sepanjang 10 tahun terakhir. ANDHIKA PRASETYO

Dhika@mediaindonesia.com

ETIAP jelang hari raya keagamaan seperti Natal atau Lebaran, kerap terjadi gejolak harga pangan. Namun, tahun ini, khususnya jelang Ramadan dan Lebaran lalu, nyaris tak ada riak berarti. Beberapa komoditas memang sempat melambung, seperti cabai, tapi itu dapat diredam. Pemerintah pun mendapat apresiasi karena keberhasilan ini. Hal tersebut tentu saja berkat kerja sama yang baik antarberbagai instansi sehingga pedagang menjadi tidak leluasa memainkan harga, terutama harga pangan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga mengapresiasi kinerja Satgas Pangan yang dinilai sukses menjaga kestabilan harga jual dan pasokan pangan pada bulan puasa dan Lebaran lalu. Mereka menilai harga jual dan pasokan pangan tahun ini merupakan yang paling stabil sepanjang 10 tahun terakhir. “Pasokan pangan stabil dan berdampak pada harga yang stabil,

ANTARA/APRILLIO AKBAR

bahkan cenderung turun sehingga inflasi pada Juni 2017 sekitar 0,69% penyumbang utamanya bukan lagi komoditas pangan, melainkan angkutan udara,” ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf, kala itu. Belum genap sebulan Lebaran berlalu, beredar berita mengagetkan saat Satgas Pangan yang diawaki Polri, Kementan, Kemendagri, dan KPPU menggerebek PT Indo Beras Unggul (IBU). Dugaannya terkait dengan pelanggaran persaingan usaha dan ketidaksesuaian label dalam kemasan. Tak urung DPR mengapresiasi keberhasilan Satgas Pangan ini. Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo mengatakan keberhasilan mengungkap aksi kejahatan ini membuktikan Satgas Pangan masih dibutuhkan karena diindikasi masih banyak lagi aksi serupa yang belum terungkap. Menurutnya, Satgas Pangan harus diperkuat dan ditambah anggarannya agar kinerja mereka lebih maksimal lagi. “Karena saya yakin masih ada

Stabilkan Harga, Perum BULOG Kembangkan RPK Jaringan Distribusi Pangan Berbasis Kerakyatan SEBAGAI operator pemerintah dalam bidang pangan dan logistik, Perum BULOG mengemban tugas untuk menjaga ketahanan pangan di negeri ini. Ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan dari pangan itu sendiri, tapi juga mengenai kemudahan dan kemampuan untuk mendapatkannya. Menjawab persoalan tersebut, Perum BULOG membentuk jaringan pemasaran yang dinamai Rumah Pangan Kita (RPK). RPK ialah gerai penjualan pangan pokok milik masyarakat yang dibina Perum BULOG dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. RPK juga merupakan jaringan distribusi pangan yang dimaksudkan untuk kegiatan stabilisasi harga dan pelayanan programprogram pemerintah, sesuai dengan penugasan pada Perum BULOG yang tertuang pada Perpres No 48 Tahun 2016. Penugasan tersebut antara lain berupa pengamanan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Perum BULOG menargetkan pembentukan 100 ribu RPK dalam kurun dua tahun mendatang. Perluasan RPK di setiap wilayah merupakan strategi menstabilkan harga pangan sekaligus memperluas segmen bisnis ritel dengan membuka kemitraan usaha berbasis kerakyatan. RPK diharapkan menjadi pasar alternatif yang akan mendekatkan produsen

dengan konsumen yang membutuhkan komoditas pangan berharga murah dan sehat. Di RPK, konsumen dapat memperoleh kebutuhan pangan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, fungsi stabilisasi harga pangan diharapkan tidak hanya terjadi saat operasi pasar murah, tapi juga melalui RPK yang beroperasi setiap hari. Agar harga pangan terus stabil, BULOG membuka peluang bagi BUMN lain ataupun swasta untuk mendistribusikan produk melalui RPK. Untuk itu, dibutuhkan sinergi antarBUMN di sektor pangan guna memperkuat sektor pangan nasional.

Mengajak masyarakat Melalui RPK, Perum BULOG pun mengajak masyarakat luas untuk ikut serta menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pokok. Masyarakat yang tergabung dalam Jaringan RPK ini disebut sebagai Sahabat RPK. Mereka yang akan bergabung sebagai Sahabat RPK tidak dipungut biaya pendaftaran. Cukup melengkapi syarat-syarat yang ditentukan, seperti syarat administrasi berupa seperti kartu identitas, surat keterangan dari RT/ RW (perorangan), izin usaha dari kelurahan (toko), serta SIUP dan NPWP bagi calon Sahabat RPK berbentuk koperasi atau organisasi. Di samping syarat administrasi, calon Sahabat RPK diharuskan memiliki tempat sebagai

gerai (outlet) penjualan. Outlet tersebut dapat memanfaatkan tempat kosong di rumah, seperti teras atau garasi. Setelah pengajuan dan persyaratan tersebut dipenuhi, lokasi calon Sahabat RPK akan disurvei pihak BULOG setempat. Lokasi itu akan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu tempat tinggal/usaha, lingkungan sekitar, akses jalan, serta titik sebaran RPK yang sudah ada. Langkah terakhir ialah penetapan sebagai Sahabat RPK setelah proses verifikasi dokumen dilakukan dan lulus survei lokasi. Selanjutnya, Sahabat RPK melakukan pembelian terhadap berbagai jenis komoditas agar dapat dinyatakan aktif dan melakukan repeat order berikutnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penjualan. Komoditas pangan strategis yang dijual di RPK ialah Beras Kita, Gula Manis Kita, Minyak Goreng Kita, Daging Kita, dan pangan pokok lainnya dengan branding ‘Kita’. Sahabat RPK juga akan diberi media promosi secara gratis seperti spanduk nama, X-banner harga, kartu nama, sertifikat, serta kartu anggota dan promosi dalam akun media sosial resmi RPK. Selain mendapatkan hak-hak seperti di atas, sahabat RPK mempunyai kewajiban untuk menaati aturan HET yang telah ditetapkan Perum BULOG untuk menjaga stabilisasi harga di tingkat konsumen. (RO/S2-25)

kejahatan serupa yang lebih besar lagi menyangkut mafia pangan. Tidak hanya beras, ini juga terjadi di komoditas lain seperti gula dan garam,” ujarnya, beberapa waktu lalu. Alasan Satgas Pangan harus diperkuat ialah aksi ilegal sudah lama terjadi dan makin merugikan masyarakat dan petani. Satgas Pangan juga merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memerangi mafia pangan. “Presiden Jokowi kan pernah menyampaikan akan memerangi kejahatan pangan, maka sudah seharusnya Satgas Pangan ini harus diperkuat. Memang selama ini ada yang merasa terusik dengan adanya Satgas Pangan, kemungkinan besar mereka itu pasti terlibat dalam kemafiaan tersebut,” ungkap Firman. Tindakan ini merugikan petani. Karena itu, tindakan yang dilakukan pihak kepolisian diapresiasi dan pemerintah meminta polisi menyikapi persoalan kartel sebagai masalah serius karena hal itu berkaitan dengan

masalah masyarakat banyak. Tak hanya anggota dewan, Asosiasi Pedagang dan Pelaku Usaha Pasar Beras Induk Cipinang (PBIC), Jakarta Timur, pun mengapresiasi kinerja Satgas Pangan tersebut. Salah satu pedagang beras, Billy Haryanto, menilai ulah PT IBU, anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) Food, bisa merusak harga dengan memborong gabah melalui tengkulak di lapangan sebab membeli gabah Rp4.900 per kilogram atau di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp3.700 per kilogram. “Harga pembelian dari PT IBU tersebut biasanya tempo pembayaran satu bulan ke petaninya,” ungkap Billy yang juga pemilik penggilingan skala kecil di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, seperti dikutip Antara. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengapresiasi kinerja Satgas Pangan yang bergerak cepat menyita jutaan kilogram beras subsidi pemerintah. “Satgas Pangan bekerja

tepat sasaran dan ini merupakan sinergi yang sangat baik,” kata Mentan. Menurutnya, pemerintah melalui Kementan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dengan menurunkan disparitas harga. Sebabnya, saat ini keuntungan terbesar yang didapat dari supply chain beras hanyalah untuk pengusaha. Saat ini, jumlah, biaya, dan keuntungan yang diterima petani sangatlah tidak sebanding dengan pengusaha. Amran menjelaskan jumlah petani di Indonesia sekitar 56,6 juta. Mereka butuh biaya Rp278 triliun dengan keuntungan Rp65,7 triliun. Angka itu sangat jauh jika dibandingkan dengan pengusaha yang jumlahnya hanya 400 ribu orang, biayanya Rp10,7 triliun, dan margin keuntungan Rp133,4 triliun. “Jadi, kesimpulannya ialah petani hanya untung Rp1,1 juta, sedangkan pengusaha untungnya Rp333,5 juta per orang,” tandas Amran. (Ant/E-2)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN B3

Mewujudkan Kendaraan yang Bebas Polusi Keberadaan mobil listrik juga akan meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). CAHYA MULYANA

cahya@mediaindonesia.com

OBIL listrik yang dinilai ramah lingkungan sudah dikembangkan di sejumlah negara. Indonesia pun tak mau ketinggalan. Pemerintah bahkan telah membentuk tim berunsurkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang kini tengah menyusun rancangan regulasi tentang pengembangan mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon dan mewujudkan bauran energi terbarukan 23% pada 2025. Terkait dengan penyediaan tenaga listrik dan fasilitasnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan bahkan mengatakan, sudah memiliki konsep pembelian baterai mobil listrik di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik dan bekerja sama dengan Pertamina. Sejauh ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih mengkaji regulasi terkait dengan insentif pajak yang akan dikenakan untuk industri mobil listrik. Hal itu dilakukan sebagai dorongan pemerintah kepada industri otomotif nasional untuk memproduksi kendaraan ramah lingkungan. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, peraturan tersebut

akan berbentuk peraturan menteri perindustrian (permenperin). “Kemarin sudah disampaikan beberapa hal. Regulasinya sedang dibahas terkait perubahan struktur biaya impor dan PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah),” ujar Airlangga di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (14/8). Airlangga mengatakan, kebijakan dan program pengembangan industri kendaraan bermotor di masa depan harus diarahkan dan diakselerasi sesuai dengan tren pasar dunia, yaitu kendaraan bermotor dengan fuel ekonomi tinggi dan rendah karbon. Dia menyebutkan, kendaraan rendah emisi atau low carbon emission vehicle (LCEV) ditargetkan masuk pasar Indonesia hingga 25% atau 400 ribu unit pada 2025. “Bentuknya bisa mobil listrik, hibrida, atau sebagainya,” ungkapnya. Keberadaan mobil listrik juga akan meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Pekan lalu, anggota DEN, Abadi Poernomo, pada konferensi pers tentang Hasil Sidang Anggota Ke22 DEN, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, mengatakan mobil listrik akan menjadi salah satu pendorong berkembangnya energi baru terbarukan (EBT) dan pasarnya juga harus turut mendorong itu. “Namun, semuanya itu harus diinisiasi langsung oleh pemerintah,” ujarnya.

ANTARA/WIDODO S. JUSUF

MOBIL LISTRIK: Seorang dosen Universitas Indonesia (UI) mengamati mobil listrik hasil inovasi dan karya dari dosen dan mahasiswa UI yang dipamerkan pada acara Seminar dan Pameran Ketenagalistrikan di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9). Tercatat sampai akhir 2016, konsumsi EBT baru mencapai 7,7%, padahal targetnya 10,4% sehingga harus segera dikejar supaya target 23% pada 2025 tercapai. DEN menilai mobil listrik menjadi salah satu faktor yang bisa mengejar target konsumsi EBT. Tidak hanya itu, mobil listrik juga bisa menekan CO2 ketika sudah dimaksimalkan masyarakat luas.

Produksi massal Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan mobil listrik produksi dalam negeri akan siap dipasarkan secara massal pada 2020 mendatang. Seusai penganugerahan gelar Perekayasa Utama Kehormatan kepada

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (3/8), Nasir mengatakan pihaknya menugasi empat perguruan tinggi negeri untuk mengembangkan mobil listrik nasional itu. “Terkait dengan mobil listrik, sudah kami bentuk tim yang melibatkan perguruan tinggi dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Empat perguruan tinggi kami tugaskan untuk membuat mobil listrik. Targetnya 2020 kita bisa melakukan produksi di dalam negeri,” kata dia. Nasir menyebutkan keempat perguruan tinggi itu, yakni Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

(ITS). Pertimbangan penunjukan keempat perguruan tinggi tersebut ialah karena fakultas teknik yang bisa mengembangkan program tersebut. “Mereka ini ada yang konsentrasi mengembangkan baterai, ada yang mengembangkan mekatroniknya, ada yang ke materialnya, dan ada yang di elektronikanya. Jadi dikombinasi,” jelasnya. Nasir menuturkan prototipe mobil sudah bisa diciptakan, tinggal dilakukan peningkatan inovasi agar menjadi lebih baik dan layak produksi massal. “Inovasinya kita skill up (tingkatkan), uji material sudah dilakukan, dan mekatroniknya sudah diuji, tahap berikutnya adalah men-skill up-kan,” kata dia. (Ant/E-2)

Mercedes-Benz E-Class honoured by World Car Awards as 2017 World Luxury Car. Product speciﬁcations may diﬀer from actual product for Indonesian market.

Drive away with the World Luxury Car of the year today! Miliki The new E-Class melalui penawaran terbatas ini. Kunjungi Mercedes-Benz booth di GIIAS – hall 5A atau hubungi dealer resmi Mercedes-Benz. www.mercedes-benz.co.id

Interest for 1 year*

*Terms and conditions applied. Valid until 20 August 2017.

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN B4

Ikhtiar Bersama Mengurangi Ketimpangan Upaya menurunkan ketimpangan tidak hanya bisa disandarkan pada pemerintah semata. Peran swasta khususnya kelompok usaha besar sangat berarti. ERANDHI HUTOMO

erandhi@mediaindonesia.com

EPALA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menguraikan catatan-catatan penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Tanah Air. “Beberapa catatan penting dapat diambil, terutama mengenai usaha kita dalam mengurangi kemiskinan. Pertama, dengan tingkat kemiskinan yang rendah, penting untuk mempertajam target kebijakan dan mekanisme penyaluran bantuan untuk menjangkau orang miskin,” ujar Bambang dalam acara International Conference on Indonesian Economy and Development (ICIED) di Jakarta, Senin. Seiring dengan itu, lanjut Bambang, beberapa jenis subsidi perlu disesuaikan agar bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Keakuratan data merupakan prasyarat penting. Mekanisme penyaluran bantuan harus diarahkan untuk menjangkau orang-orang yang ditargetkan secara nyata dan tidak mengakibatkan distorsi yang berlebihan. “Kedua, penting juga untuk memiliki kebijakan yang tepat untuk memutus siklus kemiskinan. Kebijakan ini mencakup kegiatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang memungkinkan orang miskin dan generasi berikutnya untuk keluar dari siklus kemiskinan,” katanya.

Dalam hal ketimpangan, pemerintah sendiri telah memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan pendapatan individu dan ketimpangan regional. Meskipun koefisien gini di Indonesia tidak dianggap tinggi, yaitu mencapai 0,393 per Maret 2017, rasio gini di Indonesia diperkirakan berdasarkan pengeluaran publik dan dianggap belum mencerminkan kesenjangan pendapatan aktual. Konsumsi kelompok berpenghasilan tinggi berpotensi jauh di bawah pendapatan aktual. “Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, kami mencoba meningkatkan pendapatan dari masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah sehingga pada gilirannya mereka dapat mempersempit ketimpangan pendapatan,” katanya. Ia menambahkan, beberapa upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan mencakup reformasi agraria, pengembangan sektor pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia melalui, misalnya, pelatihan. Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan pendapatan individu. Terakhir, ketimpangan regional juga tetap menjadi perhatian utama pembangunan ekonomi di Indonesia. Selama 30 tahun terakhir, peran kawasan timur Indonesia telah sedikit membaik dibandingkan dengan kawasan barat Indonesia. Meski, ada kinerja ekonomi yang baik di wilayah Sulawesi, namun wilayah lain di wilayah timur Indonesia, masih tumbuh relatif lamban.

ANTARA/APRILLIO AKBAR

HINDARI KESENJANGAN: Beberapa upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan mencakup reformasi agraria, pengembangan sektor pertanian, dan

pengembangan sumber daya manusia melalui, misalnya, pelatihan. Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Bangun konektivitas Langkah pertama adalah membangun konektivitas yang mampu menghubungkan wilayah timur dengan bagian barat. Dengan konektivitas yang lebih baik, kawasan timur Indonesia akan dapat merasakan dinamika

pembangunan yang telah dilakukan di wilayah barat Indonesia. “Langkah kedua adalah membangun sentra ekonomi di luar Jawa, terutama di bagian timur. Dengan zona industri dan pembangunan ekonomi di luar Jawa, biaya logistik bisa dikurangi secara bertahap,” ujar Bambang. Yang pasti, upaya menurunkan ketimpangan tidak hanya bisa disandarkan pada pemerintah semata. Peran swasta khususnya

kelompok usaha besar sangat berarti dalam menekan ketimpangan lewat penciptaan lapangan kerja. “Usaha besar sudah melibatkan UKM dalam supply chain atau value chain. Ada pembagian saling menguntungkan seperti di industri otomotif,” kata Bambang. Pengamat ekonomi dari UGM Tony Prasetiantono menilai kebijakan pemerintah melibatkan sektor swasta untuk mempercepat penurunan ketimpangan sudah

tepat. “Pemerintah fokus di infrastruktur saja untuk memutar ekonomi yang berdampak mengurangi ketimpangan. Dana infrastruktur tahun ini saja mencapai Rp387 triliun,” ujarnya. Bila ini dapat dilakukan, bukan mustahil bahwa penurunan ketimpangan di Indonesia dapat menurun dengan cepat. Oleh karena itu, ikhtiar bersama untuk menurunkan ketimpangan merupakan sebuah keniscayaan. (Ant/E-1)

Melistriki Desa demi Tekan Ketimpangan

MI/RAMDANI

DESA BERLISTRIK: Warga duduk di teras rumahnya yang sudah teraliri listrik di Desa Lifuleo,

Dusun Panaf, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

UPAYA menekan ketimpangan tidak hanya dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan ekonomis masyarakat, tapi juga dilakukan dengan memperkuat layanan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik dan infrastuktur di daerah terpencil. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menargetkan sebanyak 255.250 panel surya terpasang di daerah pulau-pulau 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) pada 2018. “Masih ada sebanyak 2.519 desa di Indonesia setelah 72 tahun merdeka tidak ada listriknya. Target pemerintah 2017 itu akan dipasang solar panel di seluruh rumah di desa itu kurang dari 100 ribu rumah dipasang dan pada 2018 ada 255.250 rumah akan dipasangi solar panel,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan melalui keterangan tertulis. Ia menjelaskan, dalam jangka waktu dua tahun ke depan, pemerintah bertekad dapat menerangi seluruh desa tersebut dengan mengoptimalkan potensi sumber energi setempat, misalnya dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sesuai dengan arahan melistriki dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Wilayah-wilayah yang belum terlistriki umumnya berada di pulau-pulau 3T dan saat ini diperkirakan masih ada 11 ribu desa yang memiliki fasilitas listrik sekadarnya saja. “Melistriki desa-desa yang belum berlistrik memerlukan empati besar, untuk

berbagi rasa dengan semua anak bangsa itu,” ujar Jonan. Ia mengatakan desa-desa yang tidak berlistrik dan berlistrik sekadarnya saja itulah yang akan ‘dikejar’ pemerintah agar dapat teraliri listrik supaya tidak terjadi ketimpangan yang mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial. “Maka dari itu, program kelistrikan nasional ini mati-matian harus dilakukan pemerintah, paling kurang itu bisa menikmati listrik dengan yang dibutuhkan. Karena listrik ini adalah peradaban, kalau tidak ada listrik itu peradabannya pasti pelan,” kata Jonan. Secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PU-Pera saat ini terus berupaya keras dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini akan memberikan kontribusi dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah dan kawasan yang masih tinggi serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan. “Membangun infrastruktur tidak sertamerta mengurangi kesenjangan karena harus bersamaan dan menjadi bagian dari pengembangan wilayah dan kawasan. Tanpa diikuti dengan pengembangan sektor-sektor produktif dalam kawasan, kesenjangan akan semakin lebar,” kata Menteri Basuki. (Cah/Ant/E-1)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 â&#x2014;&#x2020; HALAMAN B6

Penilaian Adipura Semakin Ketat dan Variatif

MI/PANCA SYURKANI

PRESIDEN HADIRI PUNCAK HARI LINGKUNGAN HIDUP: Presiden Jowo Widodo menyampaikan pengarahan pada acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) 2017 di Komplek Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Jakarta,

Program Adipura juga diharapkan menjadi instrumen pendorong tercapainya target pengurangan 20% sampah nasional pada 2019. PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI putri@mediaindonesia.com

rogram Penghargaan Adipura 2016-2017 memantau 355 kabupaten dan kota di Tanah Air. Pada periode kali ini, terdapat kenaikan jumlah kabupaten dan kota yang memiliki kategori baik. Dari 203 kabupaten dan kota pada tahun 2015-2016, menjadi 205 kabupaten/kota pada tahun 2016-2017. Kabupaten dan kota peraih penghargaan Adipura 2016-2017 terdiri dari 6 Adipura Kencana dan 117 Adipura. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengatakan, penilaian penganugerahan Adipura tahun ini lebih kompleks. Aspek yang dinilai tidak hanya mengenai lingkungan, tetapi juga ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang menekankan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Performa daerah

juga dilihat berdasarkan kemampuan mereka mengintegrasikan aspek pembangunan berkelanjutan. Konsep rebranding dilihat dari fungsi lingkungan yang lebih luas. Tidak hanya nilai administratif secara fungsional dan urban area, tapi juga cakupan good enviromental governance keseluruhan,ĂŽ ujar Siti di Jakarta, baru-baru ini. Meski begitu, lanjutnya, kriteria dan indikator utama pada program Adipura hampir sama dengan sebelumnya, yakni pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau oleh pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat. Adapun penambahan beberapa indikator yang digunakan di antaranya penilaian terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan. Penilaian yang lebih ketat akan melahirkan kota dengan kualitas lingkungan terbaik,ĂŽ ujar Siti. Ia berharap, dengan standar penghargaan yang kian selektif, akan lahir kota sehat dalam arti menyeluruh, kondusif, dan menarik. Di samping itu, juga memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni trade, tourism, dan investment (TTI) berbasis pengelolaan lingkungan hidup. Dalam proses penilaian

Adipura tahun ini, KLHK juga mengajak peran aktif masyarakat untuk memberi masukan dan saran. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi. Melalui namanama kabupaten/ kota finalis yang diunggah di laman resmi KLHK, masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya dan memberikan masukan bagi setiap daerah untuk dapat terus meningkatkan programnya, khususnya dalam hal pengelolaan sampah.

Lebih serius Dalam kesempatan terpisah, Plt Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK Karliansyah mengatakan, program Adipura diberikan untuk mendorong pemerintah kabupaten dan kota lebih serius membangun kota berkelanjutan. Dorongan terus dilakukan agar setiap kabupaten dan kota dapat berinovasi untuk menemukan penyelesaian berbagai masalah lingkungan hidup. "Dorongan dan dukungan akan terus diberikan agar

seluruh wilayah Indonesia dapat menjalankan komitmen bersama menyelamatkan lingkungan, khususnya pengurangan sampah," ujar Karliansyah. Ia juga mengatakan, dengan penghargaan tersebut diharapkan pemerintah kabupaten/kota terus membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha untuk mewujudkan wilayah yang berkelanjutan secara ekologis, baik sosial atau ekonomi. "Kami berusaha untuk terus menyempurnakan Program Adipura ini. Terutama dalam hal mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk terus berinovasi dalam menemukan solusi dari berbagai permasalah lingkungan hidup perkotaan yang dihadapi," kata dia. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang perlu diprioritaskan selain bidang pengelolaan sampah dan Ruang Terbuka Hijau. Di antaranya melalui pengendalian dampak perubahan iklim, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta penurunan ketimpangan ekonomi dan sosial berbasis pengelolaan lingkungan. Direktur Pengelolaan Sampah KLHK R Sudirman menambahkan, lingkungan dan sistem pemerintahan yang baik dan berkelanjutan diyakini akan berperan strategis dalam mendorong pencapaian target pengurangan dan penanganan sampah nasional. Program Adipura juga diharapkan menjadi instrumen pendorong tercapainya target pengurangan 20% sampah nasional pada 2019 dalam rangka Indonesia Bersih 2020 sebagai penerapan amanah UU No 18/2008 tentang pengelolaan sampah. (S2-25)

Daftar ke-6 Kota yang menerima Piala Adipura Kencana Kota Surabaya, Jawa Timur Kota Tangerang, Banten Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Kota Malang, Jawa Timur Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Adipura Kencana, Ganjaran Daerah yang Inovatif Tahun ini, jumlah daerah yang menggaet penghargaan Adipura Kencana naik daripada periode sebelumnya. Inovasi disebut sebagai kunci dalam upaya meraih penghargaan tersebut. "Yang jelas mereka yang bisa memperoleh Adipura Kencana harus memiliki nilai lebih dari penerima Adipura. Mereka harus selalu berinovasi untuk menjadikan kotanya lebih baik," kata mantan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tuti H Mintarsih, seperti dilansir Antara, beberapa waktu lalu. Tahun ini, dari 13 kabupaten/kota yang tahun ini menjadi nominator penerima Adipura Kencana, terdapat 6 yang akhirnya memboyong penghargaan tersebut, yaitu Surabaya, Tangerang, Balikpapan, Malang, Kudus, dan Jombang. Tahun lalu, hanya 3 kota/kabupaten yang membawa pulang Adipura Kencana. Anugerah Adipura Kencana merupakan penghargaan Adipura tertinggi kepada kabupaten/ kota yang memenuhi syarat sebagai kota yang berkelanjutan. Kota tersebut

dianggap tidak hanya mampu menyelesaikan berbagai isu lingkungan hidup, tapi juga mampu terus berinovasi. Inovasi tersebut antara lain mencakup pengelolaan sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengendalian dampak perubahan iklim, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta penurunan ketimpangan ekonomi dan sosial berbasis pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Syarat lain, kabupaten/ kota yang dinominasikan meraih Anugerah Adipura Kencana ini juga harus telah meraih Anugerah Adipura sebelumnya minimal tiga kali berturut-turut. Malang menjadi salah satu kota yang tahun ini sukses mendapat Adipura Kencana. Wali Kota Malang Moch Anton mengatakan, raihan penghargaan tertinggi bidang lingkungan itu merupakan prestasi membanggakan yang harus dipertahankan. Ia mengemukakan, pihaknya terus mengupayakan berbagai inovasi di bidang lingkungan, seperti program Bank Sampah Malang (BSM), Road Sweeper, Tong Sampah Tematik, Kader 3R, pembangunan pengolahan sampah terpadu, gerakan

menabung air, maupun revitalisasi taman dan hutan kota. Ia mengklaim program-program yang diselenggarakan pemerintah kotanya dalam beberapa tahun terakhir efektif dalam mengurangi jumlah sampah. Tercatat, persentase peningkatkan reduksi sampah dari tahun ke tahun menunjukkan grafik yang positif, yakni 26% di 2014 meningkat menjadi 26,5% pada 2015, dan pada tahun ini naik menjadi 27,5%. Pada tahun mendatang, ia menargetkan reduksi sampah menjadi 28%. Selain itu, imbuh Anton, program reduksi sampah melalui Bank Sampah Malang (BSM) bukan hanya efektif menekan jumlah sampah, melainkan juga membawa keuntungan finansial bagi masyarakat. Hal itu diamini Bupati Kudus Musthofa. Ia mengemukakan dalam hal pengelolaan sampah, keterlibatan masyarakat memang menjadi unsur penting. Keberadaan bank sampah bisa menjadi lahan garapan produktif dan menghasilkan produk daur ulang yang memiliki nilai ekonomis.

Konsisten Sementara itu, konsistensi

pembangunan kota berbasis visi lingkungan diklaim Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi sebagai salah satu kunci sukses Surabaya dalam meraih Adipura Kencana. Menurut dia, salah satu poin utama dalam penilaian bagi Surabaya adalah adalah adanya kinerja dan pelayanan yang berbasis internet, adanya command center serta pengelolaan sampah yang modern. "Serta bagaimana Surabaya mengatasi sampah langsung dari sumbernya seperti adanya komposter, depo pengelolaan sampah, bak sampah dan lain-lain," ujarnya. Di lain hal, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah berharap penghargaan Adipura Kencana yang diperoleh Tangerang membuat masyarakat kian tergerak untuk berperan aktif. Minimal dengan melakukan penghijauan di pekarangan rumah masing-masing. "Kita nanti akan bikin surat edaran ke RT/RW agar setiap kegiatan masyarakat bisa diwajibkan untuk menanam pohon. Kalau lihat instruksi Presiden, minimal seumur hidup kita nanam 25 pohon, nanti mungkin bisa kita terapkan," katanya. (Pro/ Ant/S2-25)

Bekerja Bersama untuk

Indonesia Berkeadilan RABU, 16 AGUSTUS 2017 u Halaman B7

Apresiasi Wana Lestari bagi Manggala Agni dan MPA M Yani asal Kalimantan Tengah. “Manggala Agni kita tempatkan perannya sebagai leader, center of excellent. Mereka menjadi kelompok pelatih tenaga dan unit-unit yang berfungsi preventif dalam karhutla. Selain itu, masyarakat yang melakukan diberi apresiasi. Apresiasi bagi masyarakat supaya lebih bersemangat dalam lakukan pencegahan kebakaran hutan,” ujar Raffles. Ia menjelaskan, dengan apresiasi tersebut, semangat dalam bekerja semakin tinggi dan dapat menularkannya pada berbagai kalangan lain di lapangan untuk bersama mencegah karhutla. Dengan demikian, upaya pencegahan karhutla serta kesadaran untuk melindungi lahan

dari lahapan api akan dapat tercapai dengan maksimal. “Nantinya itu akan menjadi triggers positif bagi masyarakat lain. Itu yang paling diharapkan dapat tercapai,” ujar Raffles. Selain penghargaan, para penerima Wana Lestari memperoleh insentif uang pembinaan sebesar Rp10 juta untuk masing-masing tiga anggota Manggala Agni kategori terbaik nasional dan Rp7,5 juta untuk masingmasing tiga anggota MPA kategori terbaik nasional. Diberikan di kesempatan yang sama. Insentif tersebut diberikan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim No P.2/PPI/PKHL/ Kum.1/7/2017, tentang

Pedoman Pemberian Penghargaan Apresiasi Wana Lestari Kategori Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api. Dalam melaksanakan tugas di lapangan, Manggala Agni dan MPA bekerja bersama dalam pelaksanaan tugas Patroli Terpadu. Sampai saat ini patroli terpadu telah dilaksanakan di tiga provinsi. Sebanyak 65 posko di Riau, 50 posko di Sumatra Selatan, dan 60 posko di Kalimantan Barat. Pada pertengahan Agustus ini, akan dilaksanakan patroli terpadu secara serentak di delapan provinsi, yaitu di Riau, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. (pro/S1-25)

Penganugerahan Apresiasi Wana Lestari oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) didampingi oleh Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim kepada anggota Manggala Agni beberapa waktu lalu. KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terus memberikan dukungan atas upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya ialah memberi apresiasi atas kerja keras pihak-pihak yang mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penghargaan diberikan pada rangkaian acara Pekan Nasional Perubahan Iklim (PNPI) 2017 yang berlangsung awal Agustus ini. Penghargaan diberikan dengan nama apresiasi Wana Lestari untuk Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA).“Penghargaan diberikan atas apresiasi kerja keras teman-teman di

lapangan dalam mencegah, deteksi dini, hingga pemadaman kebakaran hutan dan lahan,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Siti mengatakan, KLHK terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Khususnya di daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla setiap tahun. “Meskipun belum terjadi kebakaran di beberapa lokasi rawan, mereka (Manggala Agni dan MPA) tetap melakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat, seperti di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan

Kalimantan Selatan,” tutur Siti Nurbaya. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B Panjaitan, mengatakan, penghargaan Wana Lestari diberikan kepada masyarakat yang memiliki integritas, kapasitas, dan aksi nyata dalam upaya pengendalian karhutla. Tiga anggota Manggala Agni, yaitu Suriadi dan Benny Takahseng asal Sumatra Utara, serta Tri Priyo Saputro asal Kalimantan Timur mendapat penghargaan tersebut. Untuk MPA, penghargaan diberikan kepada Muh Zainuddin dan Bakri DG Nai asal Sulawesi Selatan serta

“Penghargaan Wana Lestari diberikan kepada masyarakat yang memiliki integritas, kapasitas, dan aksi nyata dalam upaya pengendalian karhutla.” Raffles B Panjaitan

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK

Peningkatan Kapasitas SDM Jadi Fokus Cegah Karhutla Penyelesaian kebakaran hutan dan lahan berada pada pencegahan. Early detection dan early suppression menjadi hal yang terus dilakukan di kawasan hutan dan lahan. Putri Octaviyani Rosmalia putri@mediaindonesia.com

ENCEGAHAN dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi target penyelesaian masalah kebakaran yang selalu terjadi setiap tahun. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui edukasi dan pelatihan jadi bagian utama yang terus digencarkan. “Inti dari upaya penyelesaian karhutla berada pada pencegahan. Early detection dan early suppression jadi hal yang terus dilakukan di kawasan hutan dan lahan karena pemadaman akan menimbulkan kerugian sosial ekonomi yang sangat besar,” ujar Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Raffles B Panjaitan di Jakarta, Selasa (8/8). Raffles mengatakan

integrasi semua elemen terkait dengan kawasan hutan dan lahan sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal pencegahan, keterpaduan Manggala Agni, masyarakat, Polri, TNI, korporasi, hingga pemerintah daerah (pemda) terus ditingkatkan melalui tim Patroli Terpadu dan Satgas Karhutla. “Untuk dapat melakukan pencegahan secara maksimal, dibutuhkan cukup SDM yang terlatih di lapangan. Karena meski bisa menggunakan satelit, pemantauan secara langsung di lapangan tetap lebih efektif memantau titik api dan memadamkannya dengan cepat,” ujar Raffles. Saat ini, untuk melakukan pencegahan, Patroli Terpadu telah dilakukan secara rutin. Sampai dengan Agustus 2017 telah di bentuk sebanyak 408 posko desa dengan jangkauan patroli sebanyak 678 desa yang sangat rawan kebakaran hutan dan lahan pada delapan provinsi. Sepanjang 2017, ditargetkan program tersebut dilakukan pada 1014 desa se-Indonesia. Jumlah itu meningkat dari 2016, yang menjangkau sebanyak 450 desa selama satu tahun. Manggala Agni sebagai ujung tombak pemantauan di lapangan bersinergi dan berkolaborasi dengan anggota lain yang berpatroli di lapangan, termasuk TNI, Polri, masyarakat dan tim lain

foto-foto dok diretorat karhutla-klhk

yang dibentuk pemda atau korporasi. Hingga saat ini, telah ada sebanyak 2.010 anggota Manggala Agni yang tersebar di 37 daerah operasi. Untuk memaksimalkan program pencegahan, edukasi juga dilakukan secara langsung pada masyarakat lokal. Di antaranya melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA). Hingga Desember 2016, telah dilatih 9.963 masyarakat dalam wadah MPA. Pada periode itu, masyarakat desa melalui kelembagaan MPA juga telah menerima kelengkapan sarana prasarana pengendalian karhutla. Di antaranya berupa 1.300 kendaraan bermotor roda dua, 2.000 pompa punggung, serta 3.000 set handstool dalkarhutla. “Selain itu, edukasi juga

Pemadaman api: Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B Panjaitan ikut terlibat dalam memadamkan kebakaran hutan bersama Manggala Agni, di Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu. dilakukan sejak dini pada masyarakat melalui materi muatan lingkungan atau Sekolah Adiwiyata di tingkat SMA di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Raffles. Selain hal-hal tersebut, saat ini penguatan kelembagaan

pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan KLHK melalui dorongan dan dukungan pembentukan brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Brigdakarhutla) kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan

(KPH). Dalam KPH tersebut nantinya, terdapat tim untuk melakukan edukasi bersama bagi masyarakat, serta tim Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) yang dilatih secara langsung oleh Manggala Agni. Hingga akhir 2016, tercatat telah terbentuk Brigdalkarhutla di 10 KPH, dan pada tahun 2017 akan dilanjutkan pembentukan Brigdalkarhutla di 10 KPH di wilayah rawan karhutla. Mereka dibentuk sebagai kekuatan sumber daya manusia Dalkarhutla di setiap KPH. Selain penguatan unsur pemerintah dan masyarakat, dorongan dilakukan kepada perusahaan pemilik izin pengelola lahan dan wilayah konservasi atau taman nasional untuk dapat lebih serius menjaga area yang dikelola. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Menteri LHK yang dicetuskan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 32/MenLHK/ Setjen/Kum.1/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diterbitkan pada Maret 2016. “Kalau itu semua berjalan baik, masalah kebakaran pasti akan dengan perlahan dapat dihilangkan dan dicegah terjadi. Sementara itu, bila kondisi memang berlanjut

menjadi karhutla, mereka juga telah terlatih untuk melakukan pemadaman dan penanganan kondisi darurat dengan tepat dan cepat,” tutur Raffles.

Masih terkendali

Hingga akhir 2017, kondisi karhutla diprediksi masih akan terkendali. Luas lahan terbakar diyakini tidak akan melampaui yang terjadi pada 2016. Berdasarkan pemantauan KLHK, luas area terbakar hingga akhir Juli 2017 di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 30 ribu hektare. “Tahun lalu sepanjang tahun totalnya 438 ribu hektare sementara sekarang sudah tujuh bulan belum mencapai separuhnya,” ujar Raffles. Meski begitu, kesiagaan di lapangan dan pantauan hotspot tetap dilakukan, terutama karena tahun ini kemarau yang terjadi lebih kering jika dibandingkan dengan 2016. “Yang pasti kita terus siaga dan berkoordinasi dengan semua pihak. Kami harap pemda selalu memberi respons cepat dalam menangani karhutla. Dengan demikian, pemerintah pusat juga akan dapat dengan cepat memutuskan pemberian bantuan dan dukungan dalam berbagai aspek untuk menghadapi karhutla,” tutup Raffles. (S1-25)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN B8

Menuju Bandara Internasional Kelas Dunia Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan sejajar dengan bandara internasional kelas dunia lainnya dengan mengoperasikan skytrain. NICKY AULIA WIDADIO

nicky@mediaindonesia.com

OBILISASI calon penumpang di Bandara Internasional SoekarnoHatta bakal semakin mudah dengan adanya skytrain atau kereta tanpa awak (automated people mover system/APMS). Fasilitas yang dibangun PT Angkasa Pura II ini sudah masuk tahap uji coba. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sejumlah persiapan masih dilakukan termasuk kelayakan jalur, kesiapan unit, dan SOP keamanan bagi pengguna. Jika persiapan selesai, teknologi kereta tanpa masinis pertama di Indonesia ini akan dioperasikan paling lambat November mendatang. Nantinya, dalam sekali jalan, skytrain bisa mengangkut 176 penumpang dan tidak dipungut bayaran. “Pada masa uji coba, dua unit kereta tanpa awak akan dikendalikan sementara oleh masinis,” ujar Budi Karya dalam sebuah diskusi di Gunungkidul, Yogyakarta, pekan ini. Skytrain memakai teknologi automated guided transit (AGT) yang merupakan kendaraan pengangkut tanpa pengemudi, terdiri dari beberapa unit dan dijadikan satu rangkaian. AGT juga menggunakan roda yang berjalan di atas jalur beton dengan roda pengarah tambahan di sisi kiri dan kanan unit kendaraan yang menempel pada dinding beton. Skytrain ini akan menggantikan fasilitas shuttle bus yang selama ini melayani perpindahan antarterminal di Bandara Soekarno-Hatta. Perpindahan akan lebih cepat karena skytrain akan bergerak di jalur khusus. Berbeda dengan shuttle bus yang menggunakan jalan biasa dan sangat rentan terhambat saat lalu lintas di kawasan bandara mengalami kepadatan.

ANTARA/MUHAMMAD IQBAL

KERETA BANDARA: Petugas PT Len melakukan pengecekan gerbong skytrain sebelum di ujicoba pengoperasian skytrain bandara di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (12/6). Menurut Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura II Agus Haryadi, dua skytrain itu baru bisa menghubungkan terminal 2 dengan terminal 3. Adapun terminal 1 baru bisa terhubung setelah proyek kereta bandara penyelesaiannya rampung. “Di milestone rutenya dari terminal

2 ke terminal 3, baru ke terminal 1. Dari terminal 1 ke stasiun kereta ekspres bandara. Waktu tempuh dari masing-masing ke terminal sekitar 2 menit. Kita maunya semua terminal terhubung, tapi ternyata ada kendala di kereta bandara. Kalau stasiun di dalam bandara sudah siap,” ujarnya.

#TessaCintaIndonesia

Skytrain ini juga bisa membawa penumpang dari stasiun kereta Bandara Soekarno-Hatta serta dari parkir inap.

Kereta bandara Selain skytrain, saat ini juga tengah dilakukan pembangunan kereta

menuju Bandara Soekarno-Hatta dari jantung Ibu Kota. Kereta ini akan memiliki waktu tempuh selama 54 menit dari Stasiun Manggarai, dan 46 menit dari Stasiun Sudirman Baru. Nantinya kereta bandara ini juga akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti TransJakarta, mass rapid transit (MRT), serta LRT. Jalur kereta bandara membentang sejauh 36,3 kilometer dari Manggarai hingga Cengkareng. Di antaranya ada rute jalur baru sepanjang 12,1 KM dari Batuceper ke Bandara SoekarnoHatta. Pembebasan lahan untuk pembangunan proyek ini diklaim sudah mencapai 100%. PT Railink menargetkan akan ada 124 perjalanan dari Stasiun Manggarai ke Stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Ada interval 15 menit keberangkatan setiap kereta. Jam operasionalnya akan menyesuaikan dengan jadwal penerbangan pesawat paling pagi dan paling malam di Bandara SoekarnoHatta. Tarif dari kereta bandara ini sendiri berkisar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu. Sebab, operasionalnya tidak menggunakan APBN. Rencananya akan ada perbedaan tarif, bergantung pada asal stasiun keberangkatan. Rute yang ditempuh kereta bandara meliputi Stasiun Manggarai ke Stasiun Sudirman Baru lalu ke Stasiun Duri, Batu Ceper, lalu ke Stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Hingga akhir Juli lalu, progres fisik yang dilakukan ialah pengadaan wesel sebanyak 18 unit, rel tipe 54 sebanyak 2,5 juta ton, dan bantalan rel sebanyak 39.607 unit. Selain itu masih dikerjakan pembangunan jembatan, Stasiun Sudirman baru dan stasiun di Bandara Soekarno Hatta, serta revitalisasi Stasiun Duri dan Batu Ceper. Awal tahun depan, kereta bandara ini akan terwujud. (Cah/MTVN/X-10)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN B9

Bangun Infrastruktur Atasi Ketimpangan Kementerian PU-Pera terus menggenjot pembangunan jalan nasional, tol, jalan perbatasan, bendungan, hingga perumahan bersubsidi agar terjadi pemerataan yang berkeadilan.

ADHI M DARYONO

adhi@mediaindonesia.com

ESKI bangsa Indonesia sudah merdeka lebih dari setengah abad, diakui ketimpangan antarwilayah antara daerah JawaLuar Jawa serta Indonesia BaratIndonesia Timur masih terjadi. Bukan hanya itu, ketimpangan pun terjadi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan kelas menengah ke atas. Karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) berusaha membuat kebijakan berkeadilan untuk mengentaskan ketimpangan yang ada. Salah satunya adalah membangun berbagai macam infrastruktur penunjang sehingga bisa menopang perekonomian masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kepada Media Indonesia menyampaikan Kementerian PU-Pera ditugaskan membangun infrastruktur terutama infrastruktur transportasi, air, dan perumahan pemukiman. “Dalam perspektif ini, kami harus membangun secara berkeadilan. Bukan berarti Kementerian PU-Pera hanya fokus pada berkeadilan, tetapi juga merata dalam pembangunan infrastruktur transportasi, air dan perumahan pemukiman,” tuturnya. Basuki menjelaskan pembangunan antarwilayah

dilakukan mulai Aceh sampai Papua. Di Papua tidak hanya membangun perkotaannya, tetapi juga membangun di perdesaan. Kemudian, di Kalimantan yang dibangun bukan hanya kawasan perbatasan, melainkan jalan di perbatasan dan pintu-pintu lintas batas. “Itu demi keadilan yang selama ini belum tersentuh adanya pembangunan. Sekarang ini, kami sentuh dalam 2 tahun terakhir,” ujar Basuki. Dia menyampaikan salah satu pembangunan infrastruktur untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah di antaranya ialah pembangunan jalan nasional di kawasan perbatasan. Basuki mencontohkan jalan nasional pada perbatasan Papua dari Jayapura sampai Merauke kini sudah tersambung. Dari total panjang 1.090 km kini sudah tembus 892 km. “Selanjutnya, di NTT menuju Timor Leste, ada 176 km yang semuanya akan diklasifikasikan menjadi jalan nasional,” tuturnya. Selain jalan nasional, pemerataan pun dilakukan pemerintah dengan membangun tol yang yang tak hanya fokus di Jawa. Pada RPJMN 2015-2019, ditargetkan pembangunan tol hingga 1.000 km. “Berdasarkan hitung-hitungan kami, sampai 2017 ada tambahan baru, yakni 568 km. Nanti hingga 2019 akan ada 1.851 km. Coba bandingkan dengan 40 tahun sebelumnya yang hanya terbangun 720 km. Ini 5 tahun bakal ada 1.800

Temukan Kenikmatan Matcha Jepang dalam Kiyora Instant Matcha Latte S e t e l a h s u k s e s memperkenalkan minuman ke m a s a n r e a d y - t o - d r i n k Matcha Latte dan Milk Tea, kini Kiyora menghadirkan inovasi terbarunya dengan meluncurkan Kiyora Instant Matcha Latte dan Milk Tea yang menggabungkan bahanbahan terbaik dari alam. Bagi kaum urban dengan segudang kesibukan, tentunya penting untuk tetap bisa memanjakan diri sendiri di segala s uas an a a g a r te rhi n da r dari kejenuhan yang kerap membuat mereka lebih rentan terhadap tekanan. Menjawab kebutuhan ini, Kiyora memperkenalkan format baru yaitu Kiyora Instant Matcha Latte dan Milk Tea, yang dapat disajikan panas maupun dingin. Tarsisius Marianto, Head of Marketing PT Ito En Ultrajaya Wholesale, menjelaskan, “Saat ini, matcha sedang menjadi tren yang mendunia dan hadir dalam berbagai bentuk makanan dan minuman. Ito En Ultrajaya membawa tren global ini ke Indonesia melalui Kiyora Matcha Latte. Kiyora juga melihat peluang untuk menggarap kategori minuman ini, sehingga mengukuhkan untuk terus berinovasi”. Varian terbaru kini hadir dalam format instant powder dengan menggunakan 100% matcha premium yang diimpor langsung dari Jepang. Kiyora Instant ini menjadi pilihan tepat

yang mampu memberikan manfaat kesehatan serta memberikan kebebasan menikmati sensasi matcha latte dalam sajian panas maupun dingin. Kehadiran Kiyora Instant Matcha Latte adalah bukti nyata komitmen Ito En Ultrajaya untuk terus mempersembahkan inovasi bagi masyarakat Indonesia.

“Kami berharap Kiyora Instant Matcha Latte menjadi pilihan kaum urban untuk menikmati matcha di segala suasana.” Tarsisius Marianto Head of Marketing PT Ito En Ultrajaya Wholesale

Selain mengukuhkan diri untuk terus berinovasi, Kiyora pun senantiasa memilih kandungan alami seperti teh, susu dan Matcha yang diimpor langsung dari Jepang. Kualitas Kiyora terjamin karena diproduksi oleh kolaborasi antara dua raksasa minuman kemasan dari Jepang ITO EN Ltd dan Indonesia PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, yang telah memilki jejak rekam yang sangat baik di industri makanan dan minuman. Matcha Jepang dipilih dari daun teh hijau dengan kualitas tertinggi, digunakan sebagai bahan

untuk upacara minum teh di Jepang. Matcha berasal dari daun teh yang tumbuh dalam kondisi terlindung dari sinar matahari langsung selama 3 minggu untuk menghasilkan rasa yang lezat. Tidak seperti teh hijau lainnya, Matcha sudah dalam bentuk serbuk halus sehingga meminum Matcha berarti meminum daun teh secara keseluruhan, tidak hanya meminum seduhan dari daun teh. Meminum 1 gelas Matcha sama dengan meminum 10 cangkir teh hijau 1 (dalam hal gizi dan antioksidan). Antioksidan merupakan bahan nutrisi dan enzim yang bertanggung jawab melawan efek negatif dari radiasi UV sehingga berguna untuk mencegah berbagai penyakit. Selain k ay a a k a n a n t i o k s i d a n , matcha mengandung amino acids dan Vitamin C & E serta memiliki L-Theanine yang berfungsi untuk merelakskan tubuh dengan kemampuan tiga kali lebih banyak dari teh hijau biasa. Dipadukan dengan susu pilhan dari Ultrajaya yang kaya akan kalsium serta mineral menghasilkan minuman Matcha Latte yang nikmat dan bernutrisi. “Kami berharap Kiyora Instant Matcha Latte dan Milk Tea yang lembut dan creamy serta memberikan manfaat kesehatan lebih dapat diterima baik oleh konsumen di Indonesia.” tutup Tarsisius. Dr. Mariza Synder Matcha Miracle

- The

ANTARA/INDRIANTO EKO SUWARSO

TRANS PAPUA: Jalur Trans Papua di ruas jalan Wamena-Habema, Papua, Selasa (9/5). km,” terang Basuki. Tol yang dibangun itu, kata Basuki, diutamakan untuk daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi cepat. “Karena itu untuk investasi. Pasti dicari daerahdaerah yang dapat mendukung perekonomian nasional. Tidak hanya di Jawa. Dari Aceh sampai ke Bakauheni misalnya kami bangun.” Bahkan, di Kalimantan bakal ada pembangunan tol dengan rute Samarinda-Balikpapan dan diteruskan ke Bontang. Kemudian, di Sulawesi ada Manado-Bitung. “Itu daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi,” ungkap Basuki. Pemerintah juga terus menggenjot pembangunan bendungan sebagai saluran air bersih dan irigasi untuk ketahanan pangan. Selama 5 tahun kabinet kerja, pemerintah merencanakan 49 bendungan di seluruh Tanah Air. Data Kementerian PU-Pera menyebutkan, pada 2015 ada 15 bendungan terbangun, pada 2016 ada 8 bendungan, 2017 akan

dibangun 9 bendungan. “Kami bakal membangun 49 bendungan baru 5 tahun ini. Ini belum pernah terjadi. Biasanya selama 5 tahun kabinet itu biasanya bangun paling 3-5 bendungan. Sekarang 49 dan insya Allah bisa,” ujarnya. Terkait dengan pendanaan, lanjut Basuki, pemerintah berupaya mencari tambahan dari para investor agar tidak terlalu membebankan APBN. “Pertama, dari financing investasi, kalau investasi tidak masuk, kerja sama pemerintah dan investor. Kalau tidak masuk ditugaskan pada BUMN. Jika tidak bisa, baru APBN,” urai Basuki.

Kredit rumah Sementara itu, untuk mengatasi ketimpangan masyarakat, yakni masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tinggi, pemerintah telah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR), dengan skema fasilitas likuiditas

pembiayaan perumahan (FLPP). “Bagi masyarakat miskin, masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap kami buat program pembangunan 1 juta rumah. Bisa rusun, rusunami, atau rusunawa. Kemudian, pada daerah perbatasan kami buat rumah khusus untuk nelayan dan penjaga perbatasan. Untuk masyarakat yang punya rumah tapi tak layak huni kami bantu dengan program rumah swadaya. Itulah bentuk- bentuk keadilan untuk masyarakat yang diimplementasikan Kementerian PU-Pera,” katanya. Bahkan, menurut Basuki, pemerintah berencana meminta tambahan anggaran untuk pembanguan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Ini instruksi Pak Presiden ke Menteri Keuangan, saat beliau ke Banjarmasin dan Riau agar menambah alokasi anggaran perumahan untuk melayani lebih banyak masyarakat lagi,” pungkas Basuki. (E-3)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN B11

Ikon Baru Pengikat Persatuan Warga Jakarta

ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA

UJI COBA: Jembatan Simpang Susun Semanggi di kawasan Semanggi, Jakarta, diuji coba pada Jumat (28/7). Pemprov DKI telah melakukan soft launching berupa uji coba lalu lintas di Simpang Susun Semanggi sebelum diresmikan Presiden Joko Widodo pada 17 Agustus 2017.

Simpang Susun Semanggi yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo bertepatan dengan HUT ke-72 Kemerdekaan RI ini akan menjadi ikon baru Jakarta. AKMAL FAUZI

akmal@mediaindonesia.com

IMPANG Susun Semanggi merupakan jembatan lengkung terpanjang seIndonesia yang memiliki panjang 1.622 meter dengan desain seperti daun semanggi. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Bung Karno yang lebih dulu mengungkapkan filosofi daun semanggi yang seperti suh atau pengikat sapu lidi. Ibaratnya, batang lidi yang sudah disatukan dengan suh akan menjadi kukuh. Pengikat itu kemudian memiliki pesan sebagai pengikat atau penyatuan wilayah-wilayah Jakarta. Semua diikat dan dibuat ‘bulat’ seperti lingkaran Semanggi. “Semanggi dengan satu jembatannya dan 4 daunnya melambangkan penyatuan wilayah Ibu Kota, sekaligus perlambang persatuan bangsa,” ujar Djarot. Simpang Susun Semanggi bisa digunakan untuk kendaraan yang berbelok kanan langsung dari jalan arah barat (Tomang-Slipi) menuju kawasan Blok M dan dari arah timur (Cawang) menuju arah Bendungan Hilir-Jalan MH Thamrin. Adapun untuk kupingan Semanggi eksisting hanya bisa digunakan untuk kendaraan berputar dari arah Slipi kembali ke arah Slipi dan dari arah Cawang kembali ke Cawang serta gerakan belok kanan dari Blok M menuju Cawang dan dari Bendungan Hilir menuju Slipi-Tomang. Djarot mengakui Simpang Susun Semanggi tak mampu menghilangkan kemacetan di Ibu Kota seutuhnya. Namun setidaknya, jalan melingkar itu akan mengurangi kemacetan, terutama saat mass rapid transit (MRT) beroperasi. “Ini tercatat di dalam sejarah pembangunan konstruksi di Indonesia yakni jembatan lengkung di Indonesia terpanjang. Setidaknya ini bisa mengurangi kemacetan saat ada pembangunan MRT,” ungkap Djarot. Pembangunan Simpang Susun Semanggi dimulai lebih kurang satu tahun lalu, 8 April 2016. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang meresmikan awal pembangunannya. Pengerjaan pembangunan Simpang Susun Semanggi dilakukan PT Wijaya Karya Tbk. Dana yang dianggarkan untuk pembangunan proyek itu

mencapai Rp360 miliar. Dana pembangunannya bahkan tersisa Rp219 miliar dari total uang nilai koefisien lantai bangunan (KLB) pengembang PT Mitra Panca Persada senilai Rp579 miliar. “Karena pembangunan Simpang Susun Semanggi itu dilakukan secara efisien, ada sisa sekitar Rp219 miliar. Kami sudah tanda tangani untuk pembangunan pedesterian, trotoar, dan utilitas,” kata Sekretaris Daerah DKI Saefullah. Sekitar satu tahun setelah dimulainya pembangunan, tepatnya pada 25 April 2017, Simpang Susun Semanggi tersambung dan melingkar. Kemudian, pada 28 Juli 2017, Djarot membuka uji coba Simpang Susun Semanggi. Saat itu, Djarot mengatakan Simpang Susun Semanggi tidak akan terwujud tanpa keputusan yang dibuat Ahok. Kemegahan simpang susun Semanggi dipercantik dengan lampu-lampu yang dipasang melingkar. Lampu-lampu tersebut akan mempercantik Simpang Susun Semanggi pada malam hari. Manajer Proyek Pengembangan Simpang Susun Semanggi Dani Widiatmoko mengatakan, pemrograman untuk animasi lampu itu ditangani perusahaan lokal yang bekerja sama dengan perusahaan elektrik dari Australia yang sudah berpengalaman. Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf menyebut Simpang Susun Semanggi dengan pencahayaan lampu-lampu light emitting diode (LED) yang dapat diatur merupakan instalasi seni terbesar di DKI Jakarta. “Simpang Susun Semanggi itu instalansi seni terbesar di Jakarta. Kalau kita lihat banyak kota besar di dunia menampilkan seni di sudut-sudut tempat,” ujar Triawan. Namun, kemegahannya itu kini mulai dirusak tangan-tangan jahil. Beberapa bagian mulai dicorat-coret oknum tak dikenal. Djarot mengaku gemas dengan ulah warga yang tidak bisa diam melihat bagian ruang yang bersih. “Simpang Susun Semanggi belum resmi sudah dicorat coret. Koridor 13 belum jadi sudah dicoret. Bagaimana? Tangannya gatal terus,” ujar Djarot. Seharusnya, tukas Djarot, warga Jakarta bangga dengan adanya Simpang Susun Semanggi, bukan malah mengotorinya. (X-10)

Dapatkan Manfaat Terbaik Cleo Dengan kemasan 115ml,

TAHUKAH Anda bahwa air

mengurangi risiko terserang

berperan sangat besar dalam

kanker kolon, kanker

250ml, 330ml, 550ml, 1500ml,

metabolisme tubuh kita?

payudara, kanker saluran

mini galon 6 liter, dan galon

kencing, dan juga berbagai

19 liter. Cleo selalu siap

penyakit lainnya.

menemani aktivitas Anda

Beberapa fungsi air bagi tubuh, antara lain mengatur suhu tubuh, mengurangi konstipasi, dan juga

Oleh karena itu, selalu konsumsi air murni Cleo

sehari-hari. Salah satu keuntungan

kelancaran metabolisme.

untuk pilihan terbaik,

lainnya mengkonsumsi Cleo

Selain itu, air juga memegang

karena kemurnian mencapai

ialah kandungan oksigennya

peranan penting dalam

99.99%, air murni Cleo

yang seimbang dan stabil,

menghindari serangan

bebas dari mineral-mineral

sehingga apabila tutup

yang dapat memperberat

botol/ galon sudah dibuka,

penyakit.

kerja ginjal, hati, serta

kandungan oksigennya tidak

murni Cleo sehari dapat

menghambat metabolisme

akan menguap karena sudah

membantu Anda untuk

tubuh anda.

terikat dengan molekul air.

Meminum 8 gelas air

Air minum Cleo diproses dengan teknologi hyper membran filter yang dapat menyaring keluar berbagai partikel hingga yang terkecil dan zat-zat berbahaya.

Dengan kandungan oksigen

toksin. Oleh karena itu, air

ini, maka tubuh Anda dapat

minum Cleo aman dan halal

mempercepat pembakaran

untuk dikonsumsi.

karbohidrat/gula untuk

Galon Cleo 19lt terbuat

diabetes). Selain itu, galon Cleo 19lt juga terbungkus plastik higienis untuk menjamin

menghasilkan energi. Air

dari 100% biji plastik murni

higienitas produk serta

minum Cleo terbebas dari

dan terbungkus plastik

dapat diperoleh dengan

zat-zat berbahaya karena

murni (bukan daur ulang)

harga terjangkau. Cleo bisa

diproses dengan teknologi

yang transparan, sehingga

diperoleh di supermarket

hyper membran filter

aman dikonsumsi karena

Carrefour, Hypermart,

(0,0001 mikron) yang dapat

pada plastik bahan daur

Giant, Makro, Minimarket

menyaring keluar berbagai

ulang memiliki kandungan

Indomaret, dan Alfamart.

partikel hingga yang terkecil

Bisphenol-A (bahan kimia

Untuk berlangganan dan

seperti zat-zat kimia beracun,

yang dapat menyebabkan

antar gratis Cleo, segera

logam berat, mikroorganisme,

gangguan liver, pankreas,

hubungi HALO CLEO : 0800

polutan, bakteri, kuman dan

tiroid, kardiovaskular, dan

111 2536

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN D2

Pengiriman Perawat ke Jepang Bertambah Permintaan akan perawat Indonesia ke Jepang terus meningkat. Tahun ini bahkan telah meningkat empat kali jika dibandingkan dengan awal pengiriman pada 2008. DENNY PARSAULIAN S

denny@mediaindonesia.com

EMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) siap mengirimkan 525 perawat ke Jepang pada 2018. Pada Agustus ini, ratusan perawat yang mendaftar tengah mengikuti serangkaian tes agar bisa lolos guna menjadi peserta yang terkirim. “Saat ini peserta tengah menjalani sejumlah tes yang dilakukan Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Pendaftarnya membeludak. Saking banyaknya, saat jumlah pendaftar mencapai sekitar 800-an, pihak Jepang minta pendaftaran disetop karena mereka akan kewalahan melakukan wawancara dalam seleksi,” sebut Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Oos Fatimah Rosyati, di Jakarta, kemarin.

Pada saat ini, Jepang ialah satu-satunya negara yang telah menjalin kerja sama resmi dengan Kemenkes untuk pengiriman jasa tenaga kesehatan. Untuk informasi dan pendaftaran dapat dilihat di www.bnp2tki.go.id atau di www. bppsdmk.depkes.go.id. Rangkaian tes yang dijalani peserta, menurut Oos, beragam. Mulai tes tertulis tentang keperawatan, psikotes, wawancara, aptitude test dan Japanese quiz and matching, serta medical check up. Pihak penguji, lanjut dia, dari dua pihak, yaitu Kemenkes, BNP2TKI, serta pihak Jepang sendiri selaku pengguna tenaga mereka. Untuk penempatan 2018, pendaftaran sudah dibuka pada 1 Maret-30 Mei 2017. Pada Juli

yang lalu, tes tertulis dan psikotes sudah dilaksanakan di delapan lokasi, yaitu di Poltekkes Kemenkes Bandung, Jakarta, Medan, Jambi, Semarang, Surabaya, Mataram, dan Poltekkes Kemenkes Makassar. Interview dan aptittude test akan dilaksanakan pada pekan ketiga Agustus oleh Japan International Corporation of Welfare Services (Jicwels) yang datang langsung dari Jepang. Menurut Oos, Jepang membutuhkan banyak perawat medis (kangoshi) yang bekerja di rumah sakit (RS) dan perawat lansia/caregiver (kaigofukusishi) yang bekerja di panti lansia. Mereka yang lulus seleksi dilatih bahasa Jepang di Indonesia selama enam bulan dan kemudian diberangkatkan ke Jepang. Di sana, mereka dilatih lagi bahasa dan budaya Jepang selama enam bulan lagi di lembaga pelatihan Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership (AOTS) yang terdapat di Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Selanjutnya mereka akan ditempatkan di berbagai RS dan panti lansia di berbagai daerah yang tersebar di Jepang.

Sejak 2008 Pengiriman perawat medis dan caregiver ke ‘Negeri Sakura’ itu sejatinya sudah dilakukan sejak 2008. Hingga saat ini ada sekitar 1.795 perawat Indonesia yang sudah dikirim ke sana, dengan rincian 593 perawat medis dan 1.198 perawat lansia/caregiver. Pendayagunaan perawat Indonesia ke Jepang terus bertambah setiap tahun. “Sejak 2008, penempatan perawat Indonesia ke Jepang sudah meningkat empat kali lipat. Saat ini, rata-rata 500 perawat ditempatkan di Jepang setiap tahun. Untuk tahun depan, Jicwels meminta pengiriman 525 perawat dari Indonesia,” imbuh Oos. Pada saat ini, Jepang ialah satu-satunya negara yang telah menjalin kerja sama resmi dengan Kemenkes untuk pengiriman jasa tenaga kesehatan. Oos mengatakan ada beragam keuntungan yang bisa diperoleh sesudah terjalinnya kerja sama antarpemerintah (G to G), di antaranya aman, terjamin,

DOK. KEMENKES

SAPA PERAWAT INDONESIA: Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (kedua dari kanan) menyapa salah seorang perawat Indonesia yang sedang bekerja di salah satu fasilitas kesehatan di Jepang, beberapa waktu lalu.

biaya seleksi ditanggung negara penerima. Ke depan, Kemenkes akan memperluas kerja sama serupa dengan negara lain.

Gaji tinggi Menjadi perawat di Jepang ternyata memiliki pendapatan

yang lumayan besar. Dari kunjungannya ke Jepang pada Juli lalu, Menkes Nila Moeloek menyebutkan rata-rata gaji per bulan mencapai 100 ribu yen200 ribu yen atau setara dengan Rp12 juta-Rp24 juta per bulan. Selain gaji tersebut, para perawat

mendapatkan tunjangan, bonus, uang lembur. “Itu baru start awal. Artinya mereka masih belum mendapatkan sertifikat kelulusan nasional Jepang. Kalau mereka lulus di sana, gaji bulanan bisa naik dua sampai tiga kali lipat,”

ujar Nila. Karena itu, tambah dia, tidak perlu heran jika per bulan ratarata perawat bisa mengirim uang ke Indonesia (remitansi) Rp6 jutaRp12 juta. Saat ini terdapat 296 perawat yang sedang mengikuti pelatihan di AOTS Nagoya dan Osaka, serta 29 perawat yang sedang mengikuti pelatihan di AOTS Tokyo Kenshu Center. Menkes mendorong para perawat tersebut untuk tetap semangat dalam belajar serta berjuang keras mendapatkan sertifikat kelulusan nasional Jepang. Dengan sertifikat tersebut, peluang akan terbuka seluasluasnya untuk peningkatan keahlian dan kesejahteraan. Persyaratan ujian nasional Jepang berlaku bagi semua perawat yang bekerja di Jepang, baik bagi perawat Jepang sendiri maupun perawat dari luar negeri seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Selain itu, standar gajinya juga sama. (H-2)

Universal Hospital-Kanagawa, dan Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership (AOTS) Tokyo Kenshu Center, pada Juli lalu, Menkes mengharapkan agar semakin banyak perawat Indonesia yang bekerja di Jepang di bawah kerangka IndonesiaJepang Economic Partnership Arrangement (IJ-EPA). “Di masa mendatang, Jepang membutuhkan banyak tenaga perawat dan caregiver dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan terus meningkatnya jumlah penduduk

manula di Jepang seiring dengan meningkatnya derajat kesehatan dan usia harapan hidup,” imbuh dia. Yulia Erpiana asal Bogor yang sudah 2 tahun lulus dan bekerja di ICU AOI Universal Hospital Kanagawa, mengimbau para perawat di Indonesia untuk mencoba kesempatan untuk bekerja di Jepang. “Sangat senang bekerja di Jepang karena kedisiplinan, keahlian tinggi, dan peralatan canggih sehingga selalu terus belajar dan belajar, selain kesejahteraan yang meningkat signifikan. Meskipun

harus bersusah payah dulu, namun sekarang menikmati hasilnya dan bahagia,” ujar Yulia via rilis yang dikirimkan Kemenkes. Sementara itu, Vicky Octavia asal Jambi yang masih mengikuti pelatihan bahasa Jepang di AOTS Tokyo, berjanji untuk dapat lulus segera meskipun tantangannya sangat berat karena Bahasa Jepang sulit dipelajari. Dia berharap pemerintah Indonesia dapat menyosialisasikan peluang kerja perawat dan caregiver di Jepang kepada semua generasi muda sehingga banyak yang mendaftar. (Yan/H-2)

Perawat RI Diminati di Mancanegara MENTERI Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek mengaku bangga dengan kinerja para perawat Indonesia yang bekerja di Jepang. Perawat Indonesia menjadi favorit bagi rumah sakit (RS) dan panti manula di Jepang untuk dipekerjakan lantaran kinerja mereka dinilai bagus. “Perawat asal Indonesia dinilai lebih baik ketimbang dari negara lainya. Karena selain skill-nya bagus, mereka rata-rata ramah, sopan, dan pekerja keras,” sebut Nila, di Jakarta, kemarin. Lantaran itu, lanjut dia, para perawat itu merupakan aset

bangsa yang perlu terus didukung dan dikembangkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi nasional. Mereka, kata Nila, juga bisa menjadi anutan bagi kaum muda Indonesia yang lain, lantaran mereka berani bekerja di luar negeri, menghasilkan devisa dan menorehkan prestasi yang membanggakan. Para perawat ini, lanjut Nila, juga bisa menghapuskan stigma bahwa negara kita hanya bisa mengirimkan buruh pekerja kasar ke mancanegara. Buktinya, perawat Indonesia yang memiliki keterampilan menjadi idola di

mancanegara, tidak hanya Jepang, tetapi juga negara lainnya seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Oman, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan Australia. “Di Jepang, perawat kita mempunyai prestasi yang bagus dan paling diminati. Tingkat kelulusan perawat manula Indonesia paling tinggi, yaitu mencapai 60,4%, sedangkan Filipina hanya 47,8%. Ternyata Indonesia lebih unggul kalau belajar bahasa Jepang,” tukas dia. Dalam kunjungannya ke Japan International Cooperation of Welfare Services (JICWELS), (AOI)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN D3

E-Government

Ubah Kebiasaan Lama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah menerapkan program kinerja berbasis e-government sehingga dapat mengevaluasi seluruh sistem yang telah dilaksanakan selama ini. MARCELLINUS KELEN

marcel@mediaindonesia.com

UDAH 16 tahun, Provinsi Papua mendapatkan status otonomi khusus seiring kelahiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Status kekhususan itu pada dasarnya ialah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat ‘Bumi Cenderawasih’ untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan yang lebih luas ini berarti pula tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para

wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, dan melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua. Gubernur Papua Lukas Enembe berharap terus terjadi perbaikan pelayanan publik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan meningkatkan sumber daya manusia sebagai pengelola. “Untuk itu, pelayanan publik di kabupaten dan kota perlu mendapat perhatian sehingga terjadi perubahan,” kata Lukas. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua kini telah menerapkan program kinerja berbasis e-government sehingga dapat mengevaluasi seluruh sistem yang telah dilaksanakan selama ini. Hanya saja, jelas Lukas, perubahan itu berkonsekuensi dengan mengubah kebiasaan dan karakter lama. “Kami harus merubah karakter, kembalikan pada sistem teknologi dan informasi pemerintahan sehingga pelayanan publik dapat terlayani, baik kepada masyarakat maupun dunia usaha,” kata dia. Apalagi, menurut dia, selama pelaksanaan otonomi khusus, sudah banyak perubahan yang terjadi di Papua. Dari sederetan upaya peningkatan pelayanan publik, salah satu keberhasilan kepemimpinan Lukas Enembe yang berpasangan dengan Klemen Tinal ialah penanganan daerah terisolasi. Pasalnya, hingga kini sejumlah wilayah di kawasan paling timur Indonesia ini harus

ANTARA/INDRAYADI TH

mengandalkan pesawat. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, otonomi daerah, pemerintah daerah harus senantiasa fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing ekonomi daerah. “Selain itu, upaya pelayanan publik harus dikelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau e-government agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, cepat, tepat tentang prosedur pelayanan publik yang disediakan daerah,” kata Wiranto.

Bangun kebersamaan Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar mengajak seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan di Papua untuk

terus membangun kebersamaan. “Kami berharap para pemangku kepentingan selalu membangun kebersamaan, persatuan dan gotong royong dapat hidup lebih bahagia dan sejahtera,” kata Boy. Boy mengatakan, pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dapat berjalan dengan baik jika semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kepolisian bersama TNI senantiasa memberikan dukungan dan perlindungan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk menghindari minuman beralkohol dan narkoba. Hal itu disebutnya sebagai penyakit masyarakat yang harus ditinggalkan. “Kalau minuman beralkohol dan narkoba masih hidup, maka sulit menjadi bangsa yang maju,” kata Boy. (Ant/N-1)

TERAPKAN E-GOVERNMENT:

Gubernur Papua Lukas Enembe (tengah) didampingi Pimpinan KPK Basaria Pandjaitan (kedua kiri) melihat demo E-Government di lobi Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Papua, Rabu (8/3). Papua merupakan salah satu dari enam provinsi yang telah miliki program E-Government tersebut dan diawasi langsung oleh KPK.

Terobosan Kebijakan Menuju Kebangkitan Papua PEMBANGUNAN Papua merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk itu, visi besar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo 'Membangun Indonesia dari Pinggiran' adalah momentum bagi Papua mengoptimalkan komitmen dan kebijakan pembangunan selama periode 2014-2019. Visi 'Membangun Indonesia dari Pinggiran' sejalan dengan visi Papua 'Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera', yang digaungkan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe-Wakil Gubernur Klemen Tinal. Dalam empat tahun terakhir, sejumlah terobosan pembangunan telah dilakukan guna mewujudkan kebangkitan Papua. Terobosan strategis awal yang ditempuh Gubernur Papua adalah menata kerangka perencanaan pembangunan Papua. Sejak Otonomi Khusus pada 2001, Papua tidak memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Namun, dalam enam bulan pertama menjadi Gubernur Papua, Lukas Enembe telah berhasil menetapkan skenario Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Papua 2005-2025. Demikian juga, berhasil ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Papua 2013-2033, guna memperbaharui RTRW Papua yang telah dimiliki pada 1993. Dengan karakteristik sosial budaya yang khas dan beragam, Lukas Enembe mendorong pendekatan berbasis lima wilayah adat dalam strategi pembangunan nasional dan daerah. Dengan dorongan Pemprov Papua, akhirnya Kementerian PPN/Bappenas mengadopsi

lima wilayah adat di Papua, yakni Saereri (Kepulauan Teluk Cenderawasih), Mamta (Mamberamo hingga Jayapura dan sekitarnya), Mee Pago (Pegunungan Tengah yang berpusat di Paniai dan sekitarnya), Laa Pago (Pegunungan Tengah yang berpusat di Jayawijaya dan sekitarnya), dan Anim Ha (wilayah selatan yang berpusat di Merauke dan sekitarnya). Pendekatan berbasis wilayah adat telah diakomodasi dalam RPJM Nasional 2015-2019.

Skenario anggaran berubah Terobosan strategis lainnya tercermin dari kebijakan untuk menguatkan desentralisasi fiskal di Papua melalui perubahan formula pembagian dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Di akhir 2013, Gubernur Papua Lukas

Enembe mendorong lahirnya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus. Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk menjangkau semua daerah kabupaten/kota dalam membuka keterisolasian fisik dan sosial, mendukung peningkatan dan pemerataan pendidikan, kesehatan, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi rakyat secara berkeadilan. Kebijakan baru ini, dengan skenario anggaran yang berubah, yakni 20% untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota 80%. Pola alokasi ini dilakukan sebelumnya dikurangi oleh pembiayaan Program Strategis Pembangunan Kampung (Prospek) dan program strategis lintas kabupaten/kota untuk

pendidikan dan kesehatan. Hal itu bersifat terobosan karena selama 12 tahun, sejak 2001 hingga 2013, pembagian Dana Alokasi Khusus 2% dari DAU Nasional dibagi dengan format 40% untuk provinsi dan 60% kabupaten/kota. Berbagai kebijakan pembangunan yang bersifat terobosan ini ternyata mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Papua dalam empat tahun terakhir ini. Pemerintah Provinsi Papua berhasil mengurangi angka kemiskinan di Papua menjadi 27,62% pada Maret 2017, dari semula angka kemiskinan sebesar 31,13% di Maret 2013 ketika Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dilantik. Demikian pula, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam empat tahun terakhir meningkat dari semula 55,55 pada 2012 menjadi 58,05 pada 2016. Sedangkan Angka

Harapan Hidup (IHH) juga mengalami peningkatan dari 64,84 menjadi 65,12 pada 2016.

Tuan rumah PON Hal itu tidak terlepas dari berbagai langkah Pemerintah Provinsi Papua untuk perluasan jangkauan pelayanan kesehatan di kampung-kampung dengan layanan kesehatan terbang, terapung dan jalan kaki, serta pelayanan dengan Kartu Papua Sehat (KPS). Langkah-langkah ini didukung dengan Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2014 tentang Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Gubernur No 8 Tahun 2014 tentang Alokasi Pembiayaan 15% Dana Otonomi Khusus di kabupaten/kota. Saat ini, Papua mendapat kepercayaan dari Pemerintah sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX

2020. Hal ini dimaknai sebagai sebuah kebanggaan dan identitas Papua yang diakui dalam konteks pembangunan nasional. Sekaligus, PON dimaknai sebagai sebuah terobosan strategis yang tercatat dalam sejarah pembangunan keolahragaan di Indonesia. Dalam pandangan Gubernur Enembe, PON di 'Tanah Papua' diletakkan sebagai strategi untuk membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana visi besar yang diletakkan

Presiden Joko Widodo. Apalagi, saat ini diterbitkan Instruksi Presiden tentang dukungan dan percepatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung dalam persiapan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua. Harapannya, PON di Papua merupakan strategi dalam menjamin pemerataan akses olahraga, redistribusi pembangunan ke daerah, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkukuh ketahanan nasional. (S1-25)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN D4 Sebab BUMN bukanlah badan usaha milik investor yang hanya memikirkan keuntungan dan nilai investasi berlipat ganda, melainkan juga benar-benar hadir sebagai milik negara, yang berarti milik rakyat Indonesia. Makanya ada slogan BUMN Hadir untuk Negeri? Ya, dan itu bukan hanya isapan jempol. Contoh, BRI (Bank Rakyat Indonesia) memiliki cabang di setiap provinsi. Hal itu belum dapat disebut hadir untuk negeri. Namun, di saat BRI berinvestasi dalam bentuk kapal bernama kapal teras BRI, maka baru bisa disebut hadir untuk negeri. Sebab kapal tersebut mengelilingi sejumlah pulau yang sebelumnya masyarakat di sana belum pernah mengenal perbankan. Untuk diketahui, hingga saat ini telah ada tiga kapal teras BRI yang beroperasi di Kepulauan Seribu, NTT, dan Maluku dengan nilai investasi Rp40 miliar.

BUMN Hadir untuk Negeri tidak sekadar Slogan

EJAK diluncurkan pada perayaan Hari Kemerdekaan ke-70 pada 2015 lalu di bawah kepemimpinan Rini Soemarno, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkenalkan slogan BUMN Hadir untuk Negeri. Kini, dua tahun berselang atau bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Ke-72 RI, slogan tersebut telah menjadi gerakan nyata dan mulai dirasakan masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui apa saja yang telah dikerjakan kementerian yang dipimpinnya, Rini Soemarno menjawab wartawan Media Indonesia Erandhi Hutomo Saputra beberapa waktu lalu.

Upaya apa yang Anda tekankan untuk menggenjot kinerja BUMN? Saya selalu menekankan jajaran Kementerian BUMN dan para direksi mereka agar dalam bekerja senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat yang paling membutuhkan dan rakyat dalam jumlah yang banyak. Bahwa mereka (direksi BUMN) bertanggung jawab membesarkan BUMN, memberikan keuntungan, dan meningkatkan nilai investasi, itu harus. Namun, pada saat yang sama mesti mereka juga memberikan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi kepada rakyat Indonesia.

Mendongkrak Ekonomi, Menanamkan Cinta Tanah Air SELAIN pembangunan sejumlah proyek infrastruktur, peran badan usaha milik negara (BUMN) dan Kementerian BUMN ialah membangun sumber daya manusia. Salah satu cara yang dilakukan ialah dengan memberi pelatihan vokasi. Hal ini, menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, merupakan investasi yang tidak ternilai. Pemberian pelatihan vokasi itu juga sesuai dengan perintah Presiden Jokowi. Dalam vokasi itu, kata Rini, BUMN mengambil peran dalam meningkatkan ekonomi dan menanamkan jiwa nasionalisme. Dalam meningkatkan taraf ekonomi rakyat, misalnya, saat ini Kementerian BUMN telah memulai kerja sama dengan pesantren-pesantren untuk melatih para santri di bidang perbankan dan pengelasan untuk industri kapal. Mereka juga mendapat bantuan dalam bentuk warung yang menjual produk-produk BUMN, seperti pulsa dan semen. Para santri juga dapat menjadi agen bank untuk bisa menerima pembayaran listrik. Sementara itu, dana yang dipakai diambil melalui CSR para BUMN.

“Atau sekarang kita kerja samakan lahannya (pesantren) luas tanam tebu, kerja sama dengan perusahaan gula BUMN,” ujar Rini. Terkait dengan nasionalisme, Kementerian BUMN memiliki program Siswa Nusantara. Melalui program ini, 600 siswa pilihan dari seluruh provinsi tiap tahun akan melakukan program pertukaran untuk saling mengenal keanekaragaman budaya provinsi lain. “Tujuannya agar di masa mendatang para siswa-siswa tersebut semakin mengenal Indonesia dan tertanam jiwa nasionalisme,” ujar Rini. Menurutnya, seluruh gerakan nyata itu menjadi bukti BUMN hadir untuk negeri. Meski demikian, Rini menilai kehadiran negara dan BUMN belum cukup untuk bisa merealisasikan pemerataan dan keadilan ekonomi sehingga diperlukan peran seluruh pihak, khususnya masyarakat. “Ini tujuannya menunjukkan kepada masyarakat luas, bahwa negara kita ini masih membutuhkan uluran tangan semua pihak,” pungkasnya. (Nyu/E-2)

Artinya, kehadiran BUMN itu harus benar-benar dirasakan manfaatnya bagi rakyat? Betul. Seperti Telkom dan Telkomsel membangun base transceiver station (BTS) di seluruh provinsi juga belum bisa disebut hadir untuk negeri. Namun, ketika beberapa waktu yang lalu, Telkom dan Telkomsel membangun BTS di Pulau Liran, Maluku, yang merupakan pulau terpencil. Mereka (Telkom dan Telkomsel) telah melaksanakan mandat hadir untuk negeri. Sebab di sana sebelumnya tidak ada sinyal telepon. Jika dihitung secara bisnis, besaran investasi ke kapal teras BRI dan pembangunan BTS di Pulau Liran yang hanya dihuni 1.200 jiwa tidak akan bisa balik modal dalam waktu yang cepat. Lantas apa tujuan yang ingin dicapai? Tujuan kita jangka panjang karena suatu hari kita yakin kalau kesejahteraan rakyat Indonesia betul-betul bisa tercapai di seluruh pelosok dan pemerataan terjadi, kita (BUMN) akan mendapat untung. Itu ﬁlosoﬁ sebenarnya hadir untuk negeri. Bagaimana dengan program BBM satu harga. Apakah itu juga bagian dari slogan tersebut? Ya, memang program BBM satu harga yang dilakukan Pertamina bersinergi dengan BUMN lainnya itu jika dinilai dari segi keuntungan memang tidak mungkin dilakukan karena ongkos untuk membawa BBM ke pelosok-pelosok Rp30 ribu-Rp40 ribu per liter. Juga dengan program semen satu harga yang dimulai akhir bulan ini di Wamena, Papua, juga tidak akan mungkin dilakukan jika hanya dilihat dari segi bisnis. Namun, perlu ditekankan, BUMN tetap harus untung agar tetap sustainable, tapi pada saat yang sama melakukan langkahlangkah untuk juga bisa menyejahterakan rakyat dan pemerataan ekonomi. (E-2)

BRI Terdepan Menjaga Kedaulatan Bangsa Indonesia adalah negara kepulauan. Ada 17.508 pulau yang tersebar di penjuru Tanah Air. Luasnya tanah Nusantara menjadi anugerah sekaligus kebanggaan. Namun, perlu kerja keras untuk mewujudkan itu. Salah satu kerja keras yang harus dilakukan adalah mendorong literasi keuangan. Salah satu faktor rendahnya literasi keuangan yaitu kondisi geograﬁs negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada 2016, indeks literasi keuangan di Indonesia tercatat 29,66%, dan indeks inklusi keuangan mencapai 67,82%. Angka itu membaik--setelah beberapa upaya yang dilakukan regulator, pemerintah, dan pelaku industri keuangan--dibandingkan dengan posisi 2013, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 21,84% dan indeks inklusi keuangan 59,74%. Akan tetapi, masih ada tujuan besar untuk mencapai target indeks inklusi keuangan nasional sebesar 75% pada akhir 2019. Sampai kini regulator dan pelaku industri keuangan bahu-membahu dalam mewujudkan target tersebut. Salah satunya PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk yang ikut berperan dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Bank BUMN ini menghadirkan layanan perbankan tanpa kantor cabang (branchless banking), yakni BRILink. Agen BRILink menyediakan layanan perbankan, mulai transaksi pembayaran, simpanan, hingga transfer dana. BRILink merupakan ujung tombak pembangunan ekonomi di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Keberadaan agen BRILink diharapkan menggerakkan perekonomian, menambah penghasilan, dan menjaga kedaulatan Rupiah di pulau terluar Indonesia. Agen BRILink terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga akhir Juni 2017, BRI memiliki 103.951 agen di penjuru Nusantara. Agenagen tersebut mencatatkan 80,3 juta kali transaksi dengan total volume Rp123,4 triliun. Pencapaian ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan Juni 2016 sebanyak 35,2 juta transaksi dengan volume Rp50,8 triliun. Upaya lain untuk mendorong inklusi keuangan, BRI melahirkan Teras BRI Kapal. Adalah fasilitas layanan perbankan di atas kapal

yang beroperasi di daerah kepulauan. Layanan itu terhubung langsung dengan satelit yang dimiliki oleh BRI, yakni BRIsat. Teras BRI Kapal saat ini ada tiga kapal. Pada 4 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo meresmikan Teras BRI Kapal yang pertama dengan nama Bahtera Seva I. Kapal itu beroperasi di perairan Kepulauan Seribu. Ada lima pulau yang disinggahi, yakni Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Kepala, Pulau Untung Jawa, Pulau Harapan, dan Pulau Panggang. Kesuksesan Bahtera Seva I, berlanjut dengan beroperasinya Bahtera Seva II dan Bahtera Seva III di perairan Nusa Tenggara Timur dan Halmahera Selatan. Keberadaan Teras BRI Kapal cukup berarti bagi masyarakat pesisir, karena tidak hanya menghadirkan layanan perbankan, tetapi juga layanan kesehatan, perpustakaan keliling, dan Rumah Kreatif BUMN. Terbaru, BRI ikut mensukseskan program Desa Nabung Saham. Hal itu ditandai penandatanganan nota kesepahaman dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Program ini bertujuan meningkatkan jumlah investor aktif, serta mengembangkan layanan tabungan, dan rekening dana nasabah (RDN) untuk pasar modal, melalui sistem perbankan yang dimiliki BRI. Selain itu, program ini membantu meningkatkan literasi keuangan mengenai produk turunan di pasar uang, sekaligus memperkuat penetrasi inklusi keuangan masyarakat pedesaan untuk melek investasi, khususnya di pasar modal, di pedesaan melalui unit-unit kerja BRI. Selain mendorong inklusi keuangan secara nonkonvensional, BRI tetap memberikan layanan secara organik. Hal itu terlihat dari jumlah jaringan yang masih terbanyak di Indonesia. Hingga Juni 2017, BRI memiliki 10.656 kantor, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 10.628 kantor. Nasabah yang dilayani mencapai 80 juta. Berbagai upaya dilakukan BRI untuk mendukung penetrasi inklusi keuangan dan literasi keuangan, baik secara konvensional dan nonkonvensional. Kebanggaan dari negara kepulauan itu bisa terwujud apabila semua pemangku kepentingan melakukan langkah serupa.

Perlu Sinergi untuk Kedaulatan Energi

ANTARA/AHMAD SUBAIDI

SATU hal yang penting dalam menunjang program pembangunan ialah ketersediaan pasokan listrik. Namun, persoalan setrum ini kerap kali dijadikan sebagai bahan kritik terhadap pemerintah, khususnya soal dicabutnya subsidi listrik. Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, pencabutan subsidi listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) bagi pelanggan 900 VA disebabkan subsidi yang diterima selama ini dialihkan untuk membangun infrastruktur listrik di desa-desa yang selama ini belum teraliri listrik. Sebab, kata dia, berdasarkan survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sekitar 19 juta orang

penerima subsidi listrik 900 VA termasuk golongan mampu. “Setelah disurvei mereka punya motor, ada juga yang punya mobil, nah masa dapat subsidi? jangan dong,” ucapnya. Dia mencontohkan Pulau Liran di Maluku, dengan hampir seluruh rumah belum teraliri listrik. Sebab, biaya penyambungan listrik mencapai Rp1,5 juta per rumah, belum lagi jika ke daerah pelosok lainnya, biaya pemasangan listrik mencapai hingga Rp100 juta per rumah. Namun, beberapa waktu lalu, PLN melaksanakan amanat hadir untuk negeri dengan membantu pemasangan listrik di 135 rumah di Pulau Liran. “Akan tetapi,

BUMN tidak mungkin melakukan seluruhnya sehingga dibutuhkan peran negara melalui APBN, seperti program elektriﬁkasi Kementerian ESDM dengan memasang solar panel di desa-desa,” kata Rini. Menurut dia, peningkatan kebutuhan energi menjadi tugas berat yang harus dipikul bersama oleh seluruh pemangku kepentingan di dalam negeri. Karena itu, harus ada jalinan sinergi antarperusahaan milik negara, juga dengan pihak swasta untuk meningkatkan eﬁsiensi energi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pertamina, misalnya, kini didorong mengoptimalkan sumber energi domestik. Selain itu, mereka harus mengembangkan sumber

energi baru dan terbarukan, serta berekspansi di luar negeri dengan perhitungan matang. Rini juga meminta Pertamina tidak terlena dengan pencapaian menjadi perusahaan lima besar dunia di sektor energi pada 2016. Rini juga menekankan pentingnya akselerasi ketersediaan energi di tengah tantangan dan persaingan global yang semakin ketat. “Keputusan OPEC (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak) menurunkan produksi minyak 1,2 juta barel per hari (bph) harus diantisipasi Pertamina untuk memastikan ketersediaan, akses sekuritas, harga yang terjangkau, dan pasokan energi berkelanjutan,” tandasnya. (Nyu/E-2)

Bekerja Bersama untuk

Indonesia Berkeadilan RABU, 16 AGUSTUS 2017 u Halaman d6

Mendorong Pertumbuhan, Menjamin Pemerataan

itengah ketidakpastian perekonoman global yang antara lain dipengaruhi oleh faktor kebijakan moneter Amerika Serikat yang akan menaikkan tingkat suku bunga the Fed Fund Rate (FFR), kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah pemerintahan baru, masih lemahnya perekonomian EU dan Jepang, meningkatnya proteksionisme (Brexit dan kebijakan perdagangan AS) serta keberlanjutan rebalancing ekonomi Tiongkok, kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan yang nyata. Kondisi makro ekonomi stabil dengan kualitas pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Dibanding banyak negara lainnya, baik negara maju maupun negara berkembang, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi. Pertumbuhan ekonomi dapat kembali pada level 5,02% pada tahun 2016, naik dibandingkan tahun 2015 yakni sebesar 4,88%. Walaupun tumbuh 5%, namun tingkat pengangguran turun dari 6,18% pada tahun 2015 menjadi 5,61% pada tahun 2016 dan tingkat kemiskinan turun dari 11,2% tahun 2015 menjadi 10,7% tahun 2016. Capaian ini diikuti dengan menurunnya tingkat kesenjangan antar penduduk, ditunjukkan oleh semakin membaiknya gini ratio yang kembali pada level 0,39 persen setelah selalu di atas 0,4% sejak tahun 2011. Ini, menunjukkan perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang berarti. Sejalan dengan penurunan tersebut, stabilitas ekonomi terus terjaga dengan baik. Inflasi dalam dua tahun terakhir dapat dijaga pada level 3 persen, turun secara signifikan dari 8,36% pada tahun 2014. Pada tahun 2016, inflasi mencapai 3,02% atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 3,35% persen. Hal itu terutama dapat dicapai dengan terkendalinya harga komoditi pangan pokok, terutama beras, daging dan minyak goreng didukung oleh produksi yang meningkat serta keberhasilan pengendalian harga dan kelancaran distribusinya. Momentum perbaikan ini terus berlanjut pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2017 mencapai sekitar 5,01 persen, membaik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun 2016. Laju inflasi bulan juni 2017 dapat dijaga pada level 2,38 persen (ytd) atau 4,37 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun terakhir yang mencapai 5,5 persen (yoy) dan tingkat pengangguran semakin membaik yakni 5,33 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan agustus 2016. Walaupun secara umum sudah terjadi perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi, namun percepatan mengurangi kesenjangan dan memutus rantai kemiskinan, rantai pengangguran, rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial mutlak kita perlukan dalam rangka menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Patut kita sadari bersama bahwa pekerjaan rumah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 belumlah selesai. Momentum perbaikan perekonomian ini harus dijaga dan dikawal dengan berbagai kebijakan yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi dan berkualitas.

Mengurangi ketimpangan antar wilayah: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Nawacita pada poin 3 sudah memberikan arahan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah dan antar pendapatan adalah dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sejalan dengan nafas Nawacita, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan tugas besar yaitu untuk mengkoordinasikan kementerian terkait untuk mempercepat pelaksanaan proyekproyek strategis nasional melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi ke semua daerah melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam upaya mengurangi ketimpangan antar daerah, pembangunan proyek infrastruktur dan pembangunan kawasan (kawasan industri,

kawasan ekonomi khusus, dan kawasan pariwasata) difokuskan untuk dilakukan diluar pulau Jawa. Dalam usaha mendorong percepatan pertumbuhan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 2014-2019 telah mengidentifikasi sejumlah 1600+ proyek dengan estimasi partisipasi swasta sekitar 40% dari total anggaran yang dibutuhkan. Untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang strategis di berbagai daerah, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017. Perpres ini meliputi berbagai PSN yang saat ini terdiri atas 245 proyek, 1 program kelistrikan (35 GW) dan 1 program industri pesawat terbang jangka menengah. Dalam mendukung PSN tersebut, berbagai fasilitas diberikan mencakup fasilitas perijinan dan non-perijinan. Proyek-proyek PSN telah dipilih dengan mempertimbangkan berbagai kriteria di mana salah satunya adalah memiliki peran strategis atas perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional (memiliki dampak positif atas PDB, pengangguran, sosial-ekonomi, dan lingkungan hidup). Distribusi proyek juga menjadi salah satu yang dipertimbangkan sebagai contoh proyek listrik di Papua, bendungan di Kalimantan Utara, Bandar Udara di Indonesia bagian Timur, berbagai Pos Lintas Batas Negara, beberapa pelabuhan dan bandar udara di wilayah Indonesia Timur, kawasan Industri dan Pusat Sentra Kelautan Terpadu di Talaud. S e l a n j u t ny a u n t u k m e m a c u berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, kita juga memacu pembangunan berbagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Sampai 30 Juni 2017 telah ditetapkan 11 KEK yang terdiri atas tujuh KEK bertema manufaktur (Arun Lhokseumawe, Sei Mangkei, Tanjung Api-Api, Maloy batuta Trans-Kalimantan, Bitung, Palu, dan Sorong) dan empat KEK bertema kepariwisataan, yaitu Tanjung Ke-

layang, Tanjung Lesung, Mandalika dan Morotai. Perkembangan 11 kawasan tersebut terus digenjot. “Ditargetkan 3 KEK beroperasi tahun ini, yaitu KEK Mandalika, Palu dan Maloy Batuta Trans Kalimantan. Sedangkan KEK lainnya semua beroperasi 2019” tutur Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Melalui berbagai upaya tersebut, Darmin mengakui pemerintah telah menunjukkan keseriusan untuk melakukan pemerataan ekonomi dari wilayah barat hingga Indonesia Timur. KEK merupakan satu dari banyak kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong atau mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan. Pemerintah juga merencanakan akan terbentuk 25 KEK sampai 2019.

Mengurangi ketimpangan antar masyarakat: Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE)

Pemerintah juga bertekad untuk mempercepat pengurangan ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Darmin mengatakan, selain terus menggenjot dan mempercepat pembangunan secara merata di berbagai wilayah, kita juga memiliki program-program yang terkonfigurasi dalam Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) untuk mengurangi ketimpangan individu dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. KPE menggarisbawahi pentingnya masyarakat untuk memiliki tiga akses, yaitu akses pada lahan, akses untuk kesempatan, dan akses kepada pasar tenaga kerja (kapasitas SDM). Melalui Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) ini, kita ingin meningkatkan kemampuan masyarakat ekonomi lemah dan menengah agar memiliki equity (terutama lahan), kesempatan dan kemampuan sumber daya manusia yang mempunyai daya saing. Agar dapat segera diimplementasikan, dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang telah disusun, dipilih beberapa pilar di sektor kebijakan yang memiliki dampak besar dalam pengurangan ketimpangan di masyarakat dengan dasar pemerataan ekonomi yaitu di antaranya reforma agraria --termasuk legalisasi

lahan transmigrasi--, pendidikan dan vokasi, penyediaan perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan serta pengembangan sektor ritel agar ada integrasi antara ritel modern dengan pasar tradisional. Beberapa kebijakan vokasi dan tenaga kerja disusun untuk peningkatan kapasitas SDM agar dapat menyelaraskan dengan kebutuhan industri dan mendukung program prioritas pemerintah melalui 2 (dua) langkah kebijakan. Pertama, penyusunan dan penguatan peta jalan pendidikan dan pelatihan vokasi dan kedua, dengan adanya kebijakan job matching antara Vokasi dan Industri. Kita juga berkomitmen pada pembangunan perumahan yang berada di dalam wilayah perkotaan yang terkoneksi baik dengan pusat aktivitas, sumber ekonomi dan transportasi publik bagi masyarakat miskin perkotaan, serta memetakan beberapa kebijakan untuk meningkatkan daya saing sektor ritel serta memperkuat sinergitas ritel tradisional dan modern.

Meningkatkan peran UMKM

Untuk mendorong peningkatan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mempermurah, memperluas dan mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM. Program KUR ditingkatkan plafonnya dari capaian sebesar 94,4 T pada Tahun 2016 menjadi Rp 110 Triliun pada tahun 2017, dengan porsi penyaluran 81% untuk KUR Mikro, 18% untuk KUR Ritel dan 1% untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Suku bunga KUR tetap dipertahankan sebesar 9% dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan daya saing bagi produk UMKM. Porsi penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, dan industri) ditargetkan naik hampir dua kali lipat menjadi 40% di tahun 2017 dari realisasi tahun lalu sebesar 22%. Dan khusus sektor produksi pertanian diupayakan untuk lebih merata pada komoditaskomoditas selain padi. Penyalur KUR diperluas dengan memberikan kesempatan pada lembaga Keuangan Bukan Bank termasuk Koperasi, diikuti dengan

syarat untuk mendapatkan KUR yang semakin dipermudah dan dipercepat.

kilometer dan pembangunan gardu induk telah mencapai 23,75% atau sebesar 25.650 MVA.

Mempercepat pembangunan infrastruktur

Perbaikan iklim investasi

Untuk Percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial serta memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunannya dilakukan dengan cepat melalui pembiayaan APBN, BUMN, Swasta dan kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Dana APBN diprioritaskan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar, dan infrastruktur yang secara ekonomi dan finansial kurang diminati badan usaha, terutama infrastruktur di wilayah tertinggal. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api tidak hanya di pulau Jawa tapi juga di pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Di berbagai kota besar, sarana tranportasi publik terus kita dorong, seperti Mass Rapid Transportation (MRT), Light Rail Train (LRT), dan commuter line. Pelabuhan laut, termasuk pelabuhan perintis di berbagai wilayah terus diperbaiki dan dibangun sebagai perwujudan program tol laut. Berbagai bandara, di seluruh penjuru nusantara juga ditingkatkan kapasitasnya dan dibangun termasuk bandara perintis, untuk memudahkan dan mempersingkat mobilitas penumpang dan barang. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan perumahan rakyat. Target rasio kelistrikan wajib dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan industri manufaktur. Pembangunan pembangkit listrik dari program 35000 MW, sudah mencapai 14.686 MW atau 41,96% dari target, sedangkan pembangunan jaringan transmisi mencapai 49,74% atau setara 22.880

Untuk meningkatkan Iklim Investasi, selain percepatan pemenuhan infrastruktur logistik, infrastruktur strategis dan peningkatan kredibilitas APBN, berbagai deregulasi dan debirokratisasi telah dilakukan sejak tahun 2015 melalui serangkaian paket kebijakan ekonomi yang sampai dengan saat ini berjumlah 15 paket kebijakan ekonomi, serta terus diterbitkan paket yang baru dan dikawal ketat pelaksanaannya oleh Satgas Paket Kebijakan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses perijinan, menurunkan biaya bahan baku dan memangkas berbagai macam regulasi yang dirasakan memberatkan dan menjadi beban bagi dunia usaha. Dampaknya sudah mulai terlihat dengan meningkatnya peringkat Iklim Investasi, yakni meningkatnya peringkat Ease Of doing Business (EODB) dari peringkat 106 pada tahun 2016 menjadi 91 pada tahun 2017, peringkat investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat utama, yaitu Standard and Poor’s Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody’s. Indonesia juga naik ke peringkat 4 sebagai negara tujuan investasi prospektif berdasarkan survei bisnis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Kondisi ini merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan arus investasi ke Indonesia. Selanjutnya Darmin Nasustion mengatakan bahwa dengan segala capaian yang sudah kita miliki, daya tahan ekonomi yang semakin kuat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi ekonomi global, dan modal dasar pembangunan yang semakin kuat, kita harus mampu merawat dan menjaga yang sudah baik, serta melakukan percepatan perbaikan terhadap hal-hal yang masih menghambat pembangunan ekonomi nasional, sehingga cita cita bangsa kita untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera dan bermartabat akan dapat dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. (Ind/S1-25)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN D7

Tiga Kecamatan Jadi Kota Cerdas

Kiat Tabalong Mengawal Kesehatan Warga MI/DENNY SUSANTO

BANGUN SIRING: Sejumlah pekerja tengah membuat siring beton di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pemkab Tabalong terus menggiatkan sejumlah program pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Di bawah kepemimpinan Bupati Anang Syakhfiani, Tabalong menggulirkan program bersih lingkungan dan warga yang sehat. Piala Adipura pun diraih untuk kedua kalinya. DENNY SUSANTO

denny_susanto@mediaindonesia.com

INGKUNGAN yang bersih dan sehat menjadi idaman semua warga. Untuk meraih keinginan itulah, Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, akan memberlakukan kawasan tanpa rokok. Tahun ini, Peraturan Daerah tentang Kawasan tanpa Rokok sudah disahkan Pemkab dan DPRD Tabalong. “Namun, untuk memberlakukan Perda No 3 Tahun 2017 itu, kami masih menunggu peraturan bupati,” kata Kepala Kepala Bidang Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit, Dinas Kesehatan Tabalong, Akhmad Rivai, pekan lalu. Sambil menunggu peraturan bupati,

lanjut dia, pihaknya terus menggulirkan sosialisasi. Penegakan hukum bagi pelanggar perda itu direncanakan baru akan dilaksanakan pada 2019. “Sosialisasi perda ini berlangsung sampai akhir 2018. Dalam aturan itu disebutkan, bagi pelanggar, yang merokok di kawasan tanpa rokok, akan dikenai pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp100 ribu,” jelas Rivai. Kawasan tanpa rokok mencakup tempat bekerja atau perkantoran, tempat pelayanan umum, rumah sakit, dan puskesmas. Sebagai upaya sosialisasi, dinas kesehatan sudah memasang spanduk berisi larangan merokok di sejumlah lokasi, fasilitas umum, dan gedung pertemuan. Tantangan ternyata tidak datang dari jauh. Seperti diakui Rivai, banyak aparatur sipil negara di daerah berjuluk Bumi Saraba Kawa ini yang masih merokok di tempat kerja bahkan saat memimpin dan hadir di rapat-rapat. “Ini tantangan bagi kami saat harus memberlakukan perda tentang kawasan tanpa rokok. Namun, Bupati dan Wakil Bupati tetap mendukung kami untuk terus menerapkan kawasan tanpa rokok demi kesehatan bersama,” tandas Rivai.

Raih Adipura Tahun ini, kerja keras Pemerintah Kabupaten Tabalong menjaga lingkungan juga memetik hasil. Untuk kedua kalinya daerah ini mendapatkan Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Bagi saya Piala Adipura ini merupakan hasil kerja keras semua pihak. Karena itu, patut kami syukuri,” kata Bupati Tabalong Anang Syakhfiani di Tanjung, akhir pekan lalu. Piala Adipura diterima Anang dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Jakarta. Tahun ini merupakan penghargaan kedua bagi kabupaten paling utara di Kalimantan Selatan itu. Anang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerja keras, doa, dan dukungan terhadap pemerintah daerah sehingga bisa mempertahankan Piala Adipura dengan terus menghijaukan Kota Tanjung. Sebagai ungkapan rasa syukur, Piala Adipura pun dibawa ke Taman Giat Kota Tanjung dan diarak pasukan kuning atau petugas kebersihan dari Simpang Selongan dengan iringan drum band. Hadir pula anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pelajar, perwakilan

SKPD dan perusahaan, hingga ratusan relawan lainnya. Untuk mewujudkan kota bersih dan hijau, pemerintah kabupaten menggulirkan Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau yang dicanangkan pada 11 Oktober 2016. Program itu dilakukan serentak di 12 kecamatan. Sejumlah lokasi sasaran ialah Kompleks Terminal Mabuun, Taman Kota Tanjung, dan Pendopo Bersinar Pembataan. Melalui kegiatan ini, Pemkab Tabalong ingin mewujudkan kota bebas sampah pada 2020 sekaligus mendorong kesadaran bersama menjaga lingkungan. “Pencanangan Gerakan Tanjung Bersih dan Hijau tahun lalu mampu memotivasi masyarakat untuk memelihara kebersihan dan menanam pohon,” ungkap Anang. Melalui gerakan ini, akhirnya Kabupaten Tabalong pun bisa meraih penghargaan bergengsi di bidangan lingkungan dan kebersihan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun ini sembilan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mendapatkan Piala Adipura pada malam anugerah lingkungan 2017 yang diberikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. (Ant/N-2)

KOTA Cerdas bukan dominasi kota besar. Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong, sudah menyiapkan tiga kecamatan menjadi kota cerdas. Upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Tabalong itu digulirkan dengan memperluas jaringan internet di wilayah itu. Kepala Diskominfo dan Statistik Kabupaten Tabalong Imam Fahrullazi mengatakan ketiga kecamatan itu ialah Kecamatan Tanjung, Kecamatan Tanta, dan Kecamatan Murung Pudak. Targetnya, pada awal 2018, ketiga kecamatan itu bisa menjadi Kota Cerdas. “Dengan memperluas jaringan internet, kita ingin mewujudkan tiga kecamatan sebagai smart city dan Tabalong Digital pada 2019,” jelas Imam. Program mulai digulirkan. Pekan lalu, sejumlah pelajar diundang guna mengikuti sosialisasi internet sehat yang dilaksanakan Dinas Kominfo dan Statistik Tabalong. Dinas juga sudah berkoordinasi dengan PT Telkomsel terkait dengan penambahan base transceiver station (BTS) agar jangkauan internet bisa dinikmati masyarakat perdesaan hingga daerah terpencil. Dalam sosialisasi itu, Plt Kabid Statistik dan Persandian Edy Suriani menjelaskan manfaat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. “Sekarang kita bisa lebih mudah untuk melakukan transaksi maupun komunikasi dengan adanya jaringan internet. Saat ini, penggunaan internet per hari sudah mencapai 5 jam 6 menit,” jelas Edy. Selain menambah wawasan seputar internet, para peserta sosialisasi belajar soal keamanan internet. Mereka juga bisa mengetahui pentingnya mengelola informasi dengan lebih baik. (DY/Ant/N-2)

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG Mewujudkan Desa Sejahtera dan Mandiri Melalui Gerbang Emas Bersinar TABALONG merupakan Kabupaten yang terletak paling utara di Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki luas wilayah 3.646 km 2 dengan kondisi alam Tabalong yang melimpah akan sumber daya mineral, hasil hutan, pertanian dan perkebunan menjadikan Tabalong sebagai kawasan strategis dalam segitigas emas perlintasan antar provinsi. Namun dengan semua potensi yang dimilikinya, sebelumnya Tabalong masih belum bisa memacu pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan masyarakat. Begitu juga dengan kondisi pembangunan di pedesaan, dimana desa beserta masyarakatnya hanya sebagai objek sasaran pembangunan yang tanpa disadari hal ini justru membelenggu kearifan lokal yang ada dimasingmasing desa.

Keterpaduan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Di tahun 2015 pada Era Kepemimpinan Bupati Anang Syakhfiani, Kabupaten Tabalong menggebrak melalui Program Gerbang Emas Bersinar. Dengan visi “Menuju Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera dan Mandiri”, Anang bertekad untuk membangun sampai ke pelosok-pelosok desa. Hal ini sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Program inovatif yang di-

namakan Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera “Gerbang Emas Bersinar” telah dilaksanakan perencanaan secara komprehensif dan terpadu untuk melaksanakan pembangunan desa secara sinergis dengan m e m b e r d ay a k a n s e m u a stakeholder dan seluruh sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemandirian pedesaan. Melalui Gerbang Emas dapat diwujudkan keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa baik yang dananya bersumber dari Dana Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta Dana Corporate Social Responsibility (CSR). Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani di Tanjung mengatakan untuk memulai program Gerbang Emas memang cukup berat karena tidak melibatkan konsultan seperti halnya Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D)

dan program ini tidak boleh gagal. Untuk penyempurnaan dan mematangkan pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Tabalong juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program dan kegiatan yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Rencananya pada tahun 2018 dana desa yang bersumber dari APBN meningkat dua kali lipat. Karena itu, Gerbang Emas dilaksanakan sebagai upaya memaksimalkan penggunaan dana tersebut.” Kata Anang. Pada awal dicanangkannya program ini, 24 Desa menerima alokasi dana senilai 1 hingga 1,2 milyar dan di tahun 2016 seluruh Desa seKabupaten Tabalong menerima Program Gerbang Emas Bersinar dengan range 1,2 hingga 1,8 milyar per tahun. Program ini berlanjut pada tahun 2017 dengan total dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten serta CSR yang tersalurkan mencapai 183

milyar untuk seluruh Desa di Tabalong. Hasilnya pun memuaskan, IPM Kabupaten Tabalong tahun 2015 dengan angka 69,35 berhasil naik ke peringkat tiga dari sebelumnya posisi sembilan di Provinsi Kalsel. Angka Harapan Hidup masyarakat Tabalong pun meningkat menjadi urutan tiga dari sebelumnya posisi sebelas serta yang paling diharapkan Pendapatan Riil Perkapita 10,171 juta. Dan sampai akhir tahun 2016 tercatat telah selesai pembangunan/ pemeliharaan jalan desa sepanjang 167 km, jembatan desa 7.894 m, 268 unit PAUD, 123 unit Polindes, 278 unit Posyandu, penyediaan Air Bersih/Sanitasi, sarana pendukung perekonomian dan pertanian.

Pendirian 121 BUMDes Mart Menuju Perekonomian Desa Mandiri Setelah sukses menggebrak dengan program Gerbang Emas Bersinar, Anang kembali mempelopori program “BUMDes Mart”. Program ini akan dilaunching 1 Desember 2017 bertepatan dengan Hari Jadi Ke-52 Kabupaten Tabalong dengan ditandai berdirinya 121 BUMDes Mart dimasing-masing desa seTabalong. Gagasan pendirian BUMDes Mart muncul ditengah ramainya serbuan toko retail modern yang saat ini berkembang di perkotaan bahkan sudah menjangkau wilayah pinggiran, jika hal tersebut lambat diantisipasi dikhawatirkan akan bisa mematikan usaha kecil sejenis

milik masyarakat yang sudah ada khususnya di pedesaan. Selain itu keberadaan BUMDes Mart juga terkait dengan adanya Program Rastra (beras gratis sejahtera) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mebutuhkan keberadaan sarana pelayanan terhadap masyarakat pra sejahtera yang menjadi peserta program tersebut. BUMDes Mart yang akan didirikan nantinya merupakan unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada Desa untuk mendirikan BUMDes yang mendapat prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Desa. Konsep BUMDes Mart sendiri yaitu semacam toko

serba ada atau mini market yang dikelola oleh masyarakat desa. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, BUMDes Mart juga tempat untuk memasarkan hasil produksi masyarakat (lokal) dan membantu pemerintah mewujudkan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok sampai ke pasaran, sehingga akan menekan angka inflasi. Dengan berdirinya BUMDes Mart di setiap desa memang menimbulkan kekhawatiran akan mematikan usaha sejenis yang telah ada, namun sekali lagi Anang meyakinkan bahwa BUMDes Mart nantinya akan diposisikan sebagai mitra dan bukan sebagai pesaing dari pelaku usaha sejenis milik masyarakat, yaitu dengan cara menjadi semacam supplier atau distributor dengan harga jual yang lebih rendah dari harga eceran. BUMDes Mart bisa juga membatasi komoditas barang dan jasa yang disediakannya dan lebih fokus pada produk yang belum ada atau sulit diperoleh

di pedesaan. Diharapkan dengan keberadaan BUMDes Mart di seluruh Desa se-Kabupaten Tabalong akan menggairahkan perekonomian Desa dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pemenuhan kebutuhan baik produk berupa barang atau jasa kepada masyarakat. Lebih jauh lagi BUMDes Mart diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam terwujudnya Kabupaten Tabalong yang sejahtera dan mandiri. Keberhasilan Program Gerbang Emas Bersinar dan rencana pendirian BUMDes Mart tidak terlepas dari dukungan DPRD Kabupaten Tabalong, PT. Adaro Indonesia dan mitra kerja serta Bank Kalsel, Bank BRI dan DPC HIPMI Kab. Tabalong, tetapi juga atas dukungan dan bimbingan dari Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, bahkan pencanangan proyek fisik Gerbang Emas Bersinar dilakukan langsung oleh Gubernur Kalsel di Desa Jaro Kec. Jaro.

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN D8

Restorasi gambut mendapat dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ke depan diharapkan, tidak ada lagi warga yang merugi karena asap dan kebakaran hutan.

Supaya Lahan Gambut Bisa Tersenyum Lagi

DENNY SUSANTO

denny_susanto@mediaindonesia.com

ESTORASI gambut di wilayah Kalimantan Selatan bukan pekerjaan ringan. Lahan yang harus dibenahi mencapai 105.023 hektare. Namun, Badan Restorasi Gambut yang digawangi ketuanya, Nazir Foead, dipastikan tidak sendiri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pilotnya, Gubernur Sahbirin Noor, siap bekerja sama. Awal pekan ini, keduanya duduk bersama menandatangani nota kesepahaman tentang perencanaan dan pelaksanaan restorasi gambut di Kalimantan Selatan. “Badan Restorasi Gambut mengoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di tujuh provinsi di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan,” jelas Nazir Foead. Restorasi gambut di provinsi ini, pada 2017, dilaksanakan pada sebaran lahan gambut rusak seluas 105.023 hektare yang tersebar di empat kesatuan hidrologis gambut (KHG). Kawasannya meliputi KHG Sungai Barito-Sungai Alalak seluas 47.935 hektare dengan luas lahan gambut 20.301 hektare. Sebaran lain ialah KHG Sungai Utar-Sungai Serapat seluas 107.737 hektare dengan luas lahan gambut 27.176 hektare. Restorasi juga dilakukan pada KHG Sungai Balangan-Sungai Batangalai seluas 30.859 hektare dengan luas lahan gambut 11.008 hektare dan KHG Sungai BaritoSungai Tapin seluas 112.227 hektare dengan luas lahan gambut 45.998 hektare. Keempat KHG ini berada di delapan kabupaten, yakni

ANTARA/HO-GREENPEACE

PEMELIHARAAN LAHAN GAMBUT: Sejumlah ekskavator menggali kanal di hutan gambut di Kalimantan, beberapa waktu lalu. Pemerintah terus

menggiatkan reklamasi lahan gambut di Kalimantan Selatan sebagai upaya mengurangi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Tapin. Berdasarkan Peta Indikatif Restorasi Gambut BRG 2016, Peta Kesatuan Hidrologis Gambut dan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional KLHK 2017, area prioritas restorasi di Kalsel meliputi lahan gambut terdampak kebakaran hutan, lahan dan perkebunan pada 2015 seluas 12.798 hektare, kawasan budi daya meliputi kawasan hak

guna usaha perkebunan seluas 1.586 hektare, kawasan hutan tidak berizin seluas 6.728 hektare, dan kawasan area peruntukkan lain selain hak guna usaha seluas 4.484 hektare.

Mudah terbakar Restorasi pada kubah gambut atau gambut dalam yang sudah telanjur diperuntukkan sebagai kawasan budi daya mencapai 45.836 hektare. Terdiri dari kawasan hak guna usaha seluas 26.022 hektare, kawasan hutan tak berizin seluas 1.579 hektare, dan kawasan APL seluas 18.235 hektare.

Perlindungan kawasan gambut yang belum dibuka dan masih utuh mencapai luasan 33.398 hektare. Terdiri dari kawasan budi daya meliputi kawasan HGU seluas 1.485 hektare, kawasan APL selain HGU seluas 10.468 hektare, dan kawasan hutan tak berizin seluas 21.445 hektare. Restorasi juga harus melakukan perbaikan tata kelola air dan peningkatan infrastruktur pengendalian seluas 12.444 hektare, yang merupakan kawasan budi daya. Terdiri dari kawasan HGU seluas 1.084 hektare, kawasan hutan tak berizin seluas 5.414 hektare,

dan kawasan APL selain HGU seluas 7.135 hektare. BRG, lanjut Nazir, ditunjuk pemerintah Indonesia untuk merestorasi gambut seluas 2 juta hektare di tujuh provinsi hingga 2020. Provinsi Kalsel merupakan salah satu provinsi target. Ada sembilan hal yang disepakati antara BRG-RI dan Pemprov Kalsel dalam rangka percepatan pelaksanaan restorasi gambut, di antaranya koordinasi dan perencanaan restorasi ekosistem gambut, pemetaan kesatuan hidrologis gambut, dan pelaksanaan konstruksi infrastruktur

pembasahan gambut. Menurut Nazir, wilayah Kalsel memiliki cukup luas lahan gambut yang terbuka, dikeringkan, bahkan terbengkalai. Kondisi itu menjadi perhatian BRG untuk diperbaiki agar tidak mudah terbakar di musim kemarau. “Lahan gambut harus selalu tetap basah dan terus mampu menyimpan air sehingga harus benar-benar dijaga kondisinya,” tambahnya. Kalimantan Selatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, telah ditunjuk menjadi kawasan percontohan restorasi gambut nasional. “Kami bersyukur pemerintah pusat sudah menaruh perhatian besar ke Kalsel melalui program Presiden Jokowi yakni restorasi kawasan gambut untuk mencegah bencana,” ungkap Gubernur Syahbirin Noor. Ia mengakui kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan masalah yang pelik dan cukup sulit untuk diatasi. Penanganan lahan gambut melalui restorasi merupakan langkah tepat dan efektif sehingga diharapkan daerahnya tidak lagi mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan setiap tahun. “Kebakaran hutan dan lahan membuat banyak dampak buruk, baik bagi kesehatan maupun gangguan terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari, sehingga sangat merugikan,” ucapnya. Ia berharap restorasi gambut bisa mengubah suatu kawasan yang sebelumnya dipenuhi rawa menjadi hijau dan bisa dimanfaatkan. “Kami yakin restorasi gambut bisa menjadikan suatu kawasan gambut yang sebelumnya rawa menjadi kawasan hijau dan bisa dimanfaatkan.” (Ant/N-2)

Turun ke Desa Menjemput Aspirasi Suasana penuh kekeluargaan mewarnai silaturahmi Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor dengan masyarakat Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Jumat (12/8/2017) malam. Hadir dalam pertemuan tersebut Tuan Guru H Lukman, Camat Martapura Barat Robbani, para kepala desa, tokoh masyarakat dan pemuda desa setempat .Dalam silturahmi berlangsung hingga dini hari itu, terlontar sejumlah aspirasi pentingnya pendirian sekolah menengah atas (SMA/ sederajat), jembatan penyeberangan antardesa, serta kegiatan normalisasi sungai untuk mengurangi kedalaman air akibat musim hujan. “Ulun sangat gembira dan bersyukur bisa bertemu dengan pian sabarataan di sini. Semua aspirasi segera akan ditindaklanjuti instansi teknis yang membidangi,” ucap Gubernur. Dalam kesempatan itu, hadir para pimpinan instansi penting di lingkungan pemrov, antara lain Kepala Bappeda H Nurul Fajar Desira, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa H Gusti Syahyar, Kadis Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, Staf Khusus Gubernur Rizal Akbar, serta kepala dinas lainnya. Didampingi oleh mereka, Gubernur berharap dinas terkait bisa mempetakan aspirasi masyarakat untuk dicarikan solusi penanganan. Menurut dia, dialog dengan masyarakat bertujuan untuk menyerap aspirasi sebagai wujud komitmen memperkuat peran pemerintah untuk rakyat. Artinya pemerintah akan selalu hadir untuk rakyat karena hakikat dari pemerintahan itu sendiri terlahir dari rakyat.

“Kita akan segera membuat perencanaan cermat dari usulan masyarakat untuk ditindaklanjuti melalui perencanaan pembangunan 2018. Selain itu, kami juga akan mengusulkan lewat bantuan pemerintah pusat,” imbuh Fajar Desira usai memberikan penjelasan langsung dengan masyarakat. Sementara itu terkait sarana dan prasarana yang diusulkan masyarakat, Gusti Syahyar, Kepala BPMPD Kalsel, merespon postif dan mengungkapkan tekadnya untuk segera mendindaklanjuti sesuai program kegiatan instansinya. Kehadiran gubernur dengan menjemput langsung aspirasi masyarakat pelosok melalui Turun ke Desa Jilid III Bersama Forum Kordinasi Pimpinan Daerah mendapat

permukiman warga hanya untuk mendengarkan langsung harapan masyarakat. Dan masyarakat menyambut Gubernur dengan senang hati,” tandasnya. Pada kesempatan tersebut, Paman Birin berkenan menyerahkan bantuan sembako untuk masyarakat desa yang kurang mampu. Hal sama juga dilakukan pada saat melanjutkan perjalanan mengendarai motor menembus antardesa di sejumlah kabupaten pelosok Kalsel.

Rumah Layak Tak ada kata berhenti dalam upaya membantu masyarakat terutama mereka yang belum memiliki rumah layak huni. Tekad itulah yang digelorakan Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Raudatul Jannah Sahbirin Noor. Salah satu program PKK

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel didampingi Bupati Banjar, KH Khalillurrahman (baju hijau) saat meresmikan rumah layak huni program bedah rumah Pemprov Kalsel.

FOTO-FOTO: DOK KALSEL

sambutan hangat dari masyarakat. Camat Martapura Barat, Robbani mengungkapkan terima kasih dan bangga masyarakat atas kunjungan gubernur dan rombongan. Menurutnya, gubernur terlihat sangat akrab dengan masyarakat dan merespon positif seluruh apirasi yang disampaikan. “Bahkan Paman Birin, sebutan akrab gubernur, berkenan menginap di

yang menyentuh langsung ke masyarakat desa adalah memperbaiki secara total kondisi bangunan rumah warga yang tidak layak huni. “Bersama TP PKK Kabupaten/Kota, kami akan tetap berupaya agar Program Bedah Rumah ini terus dilanjutkan. Semoga akan ada pihak swasta atau komponen masyarakat lain yang juga turut membantu sebagai wujud kepedulian bersama,” harap Raudatul di

Acara Serah Terima Program Bedah Rumah di Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, Minggu (13/8). Dikatakan, program bedah rumah merupakan salah satu program kerja PKK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan tidak hanya kebutuhan papan saja tercukupi, tetapi peningkatan ekonomi masyarakat juga akan terwujud.

Melalui pemanfaatan pekarangan rumah, lanjutnya, masyarakat bisa menanam sayur mayur serta tanaman obat-obatan yang berkhasiat untuk kesehatan, hingga akhirnya mendatangkan sumber baru ekonomi keluarga. Ketua TP PKK Kalsel juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi, Bank Kalsel dan PT AMBAPERS yang turut membantu program bedah

rumah di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar KH Khalillurrahman mengucapkan terima kasih atas bantuan PKK Provinsi Kalsel yang telah menginisasi dan memberikan bantuan bagi delapan kepala keluarga yang dulunya belum memiliki rumah layak huni. Sementara itu Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, menginginkan pentingnya sinkronisasi data kemiskinan antarisntansi. Menurutnya,

validnya data kemiskinan, juga bidang pembangunan strategis lainnya, akan mempermudah pemerintah memetakan solusi.”Saya berharap Dinas Sosial dan dinas teknis lainnya penting melakukan koordinasi dengan dinas teknis pemerintah lainnya untuk mempetakan jumlah data terkait penanganan sosial khususnya masalah kemiskinan,” tandasnya. (S2-25)

Ukiran Prestasi Kota Banjarmasin

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN D9

Kuliner Halal di Tana Toraja Masalah makanan merupakan persoalan universal yang menarik diulik.

Perbaikan sarana

LINA HERLINA RIBUAN warga yang datang dari berbagai penjuru kota dengan menggunakan kaus warna hijau tumpah ruah di kawasan Siring Balai Kota Banjarmasin, untuk menyambut kedatangan Tim Penjemputan Piala Adipura yang dibawa langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah. Di hadapan masyarakat, Hermansyah menyatakan rasa syukur Kota Banjarmasin menerima Piala Adipura tiga kali berturut-turut sejak 2015. “Ini momentum kita bersama dalam membangun partisipasi aktif masyarakat dan seluruh elemen masyarakat Kota Banjarmasin dalam pengelolaan lingkungan,” ucap Hermansyah. Penghargaan itu juga menjadi kado istimewa bagi Kota Banjarmasin yang bersiap menyambut hari jadi ke-491 tahun. Mantan anggota DPRD Kalsel itu berharap agar warga lebih bersemangat dalam penataan dan pengelolaan lingkungan, tidak hanya saat penilaian Adipura. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang bersih, hijau, dan teduh

untuk menuju Banjarmasin Barasih wan Nyaman (Baiman). Hermansyah menerima Piala Adipura dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, di Malam Penganugerahan Piala Adipura untuk kategori kota besar yang dilaksanakan di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta, awal Agustus lalu. Prestasi lain Kota Banjarmasin, yaitu perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai penilaian tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada daerah terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan. Ini pun bukan raihan yang pertama bagi kota berjuluk seribu sungai itu, tapi kali keempat berhasil meraih WTP. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2016 kepada kabupaten dan kota se-Kalsel dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel Didi Budi Satrio di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalsel, Banjarbaru,

belum lama ini. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, seusai menerima status opini tersebut, menyatakan bahwa raihan itu merupakan catatan yang fantastis. Alasannya, jarang sekali terjadi opini WTP diraih seluruh kabupaten dan kota dalam satu provinsi. Bahkan, hal tersebut hampir tidak pernah terjadi di provinsi lain di Indonesia. Daerah penerima LHP BPK atas LKPD itu meliputi 13 kabupaten/kota di Kalsel. Penghargaan lain yang disematkan pada Kota Banjarmasin, yaitu gelar Kota Layak Anak kategori Pratama. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, di Pekanbaru, Provinsi Riau, belum lama ini. Kota Banjarmasin memang sangat peduli terhadap kaum perempuan dan anak. Salah satu buktinya, yaitu pembentukan Kampung KB dan Kampung Baiman di 5 kelurahan yang ada di 5 kecamatan. (DS/Hms/S4-25)

lina@mediaindonesia.com

ALAU sudah bicara kuliner, hanya orang-orang yang tak doyan makan sajalah yang akan menghindar. Namun, coba tanyakan kepada mereka yang punya hobi berburu makanan. Pasti akan selalu dicari di mana pun berada. Bisa jadi itulah yang mendorong pemangku kepentingan di Toraja, Sulawesi Selatan, untuk mengembangkan wisata kuliner halal. Targetnya jelas, membidik wisatawan lokal dan internasional (khususnya Timur Tengah) untuk mencicipi makanan khas di daerah ini. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan Musaffar Syah mengatakan, pengembangan kuliner halal memang mendesak mengingat banyak wisatawan muslim yang mulai melirik keberadaan lokasi wisata yang sempat besar pada medio 1990-2000-an. “Kuliner halal memang harus secepatnya dikembangkan karena wisatawan yang berkunjung variatif. Kami harus menyiapkan dengan baik. Apalagi Toraja kembali difokuskan untuk dikembangkan,” kata Musaffar di sela kunjungan ke Tongkonan Lempe, pekan lalu seperti dilansir Antara. Tongkonan Lempe merupakan rumah adat Toraja yang berada di ketinggian. Lokasi ini biasa disebut Negeri di Atas Awan karena jika pagi hari, awan berada di bawah Tongkonan yang tinggi menjulang. Menurut dia, wisatawan dari Timur Tengah memang mulai melirik untuk wisata alam. Untuk itu, peluang terse-

Kerja Keras Berbuah Penghargaan SEPULUH tahun sudah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dipimpin oleh duet Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang. Jelang akhir masa jabatan keduanya, provinsi beribu kota Makassar itu tidak henti-hentinya menerima sejumlah penghargaan. Jika dihitung-hitung, hingga sekarang, sudah ada 223 penghargaan yang dikantongi provinsi ini. Bisa diartikan, Sulsel memperoleh dua penghargaan dalam sebulan. Menurut Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulsel, semua penghargaan yang diraih pemerintahannya sejalan dengan strategi kebijakan yang dicanangkan. Misalnya, di aspek tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, ada penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha. Begitu juga di bidang lain. “Di bidang pertanian ada 50 penghargaan selama 10 tahun. Bidang ke-PUan semuanya disabet. Pendidikan, agama, kesehatan juga diraih. Hampir semua bidang ada pemghargaannya,” bebernya di Makassar, baru-baru ini. Syahrul menyebutkan, kunci penghargaan yang diraih karena perencanaan yang baik dari semua unit kerja. Semua unit kerja melibatkan pakar perguruan tinggi. “Saya selalu meminta setiap kepala dinas atau pimpinan organisaai perangkat daerah (OPD) agar bersungguhsungguh. Kalau tidak baik kinerjanya, enam bulan harus diganti,” tegas Syahrul. Ia menambahkan, semua kepala dinas harus berkomitmen untuk loyal kepada tugas dan tidak melakukan penyimpangan.

Peninjauan Rel Kereta Api Termasuk membenahi administrasi keuangan. Juga harus ada skill, action atau implementasi di lapangan. “Harus ada laporan kinerja tiap dua minggu. Terus menambah pengetahuan dan harus ada inovasi,” terangnya. Infrastruktur Sejumlah proyek infrastruktur strategis pun diyakini Syahrul masih berjalan sesuai proyeksi. Seperti stadion Barombong, proyek CPI, kereta api, bendungan dan proyek strategis lain diakuinya masih sesuai target pengerjaan. “Tentu semua proyek tidak bisa saya pastikan sempurna hingga 2018. Tetapi kan pemerintahan tidak stagnan. Jangan karena Syahrul berganti, juga terhenti,” ia mewantiwanti. Pekan ini saja, Sulsel

meraih penghargaan pada program dari sektor properti. Ini berkat keinginan Syahrul agar semua bisa berinovasi. Penghargaanpenghargaan yang diperoleh Provinsi Sulsel oleh Sektetaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Yusran IB Hernald, dikatakan amat wajar, lantaran pemimpinnya sangat mendukung dunia usaha. Salah satunya dengan peduli dengan pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan. “Pembangunan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya juga mendukung hal lain, seperti di sektor pertanian. Karena semua terkoneksi,” kata Yusran. Wakil Gubernur Sulsel

Agus Arifin Nu’mang menambahkan, jika selama ia mendampingi Syahrul memimpin Sulsel, mereka berdua memang fokus untuk terus membangun daerah tersebut sebagai gerbang kawasan timur Indonesia. “Sebenarnya bukan persoalan penghargaan yang diterima. Penghargaan itu hanya bonus dari pekerjaan yang telah dilakukan pemerintahan ini kepada masyarakatnya,” ucap Agus. Bahkan, Ketua Kapala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel Zulkarnain Arief menyebutkan, Sulsel ditangan Syahrul dan Agus, menjadikan pertumbuhan ekonomi relatof stabil, dan di atas rata-rata nasional. “Proyek-proyek strategis terus digenjot,” pungkasnya. (S2-25)

ANTARA/DEWI FAJRIANI

KULINER TRADISONAL: Warga

menikmati berbagai macam varian Pisang Ijo yang merupakan kuliner tradisional khas Sulsel dalam acara Traditional Food Vaganza di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu. but harus bisa ditangkap Toraja yang saat ini sudah berkembang menjadi Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. “Tujuan wisatawan Timur Tengah saat ini mulai berbeda dan beda dengan generasi sebelumnya. Alam mulai menjadi sasaran. Itu yang harus kita tangkap dan dimaksimalkan. Apalagi infrastruktur mulai mendukung,” tambah Musaffar. Toraja memang terbilang komplet. Di situ ada suguhan alam, kearifan lokal, eksotisme, dan tentunya kopi yang teramat sedap. Selama ini, kuliner halal yang dikelola kaum muslim mulai berkembang. Di beberapa titik di kota sudah muncul tempat makan halal yang mayoritas dikelola warga dari luar Toraja.

Perbaikan sarana dan prasarana memang sedang dikebut. Ungkapan yang tenar ialah, ‘dari tidur, bangun, tidur lagi, lalu bangun lagi, itu pun belum sampai’. Ungkapan yang menggambarkan perjalanan dari Makassar ke Toraja. Untuk menikmati wisata di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, wisatawan harus menempuh perjalanan melelahkan dengan waktu tempuh lebih dari 7 jam perjalanan darat. Hanya saja, kelelahan dalam perjalanan itu bisa terbayar lunas ketika sampai di Toraja yang tersohor dengan kopi, panorama, dan kulturnya yang istimewa. “Dengan wisata kuliner halal, kami harapkan tingkat kunjungan wisata bisa naik 40% dibandingkan tahun lalu. Pada 2016 tingkat kunjungan wisatawan baik lokal maupun internasional mencapai 60 ribu,” tambah Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Toraja Utara Harli Patriatno. Kuliner halal dipadu dengan suguhan kopi hangat sambil menyaksikan keindahan alam merupakan karunia Tuhan yang tak ada bandingannya. Cobalah untuk bertandang ke Kampung Lolai yang biasa dijuluki Negeri di Atas Awan. Spot sempurna untuk menikmati indahnya awan sembari menunggu matahari. Mata kita akan dipuaskan dengan hamparan awan dari sebidang tanah lapang. Cuma hanya ada gulungan awan dan matahari yang muncul dari baliknya dengan sinar surya bersemu perak berpendar. Atau mau mencoba berkunjung ke Lemo, Kabupaten Tana Toraja. Di sini kita bakal disuguhi kubur batu berpadu panorama hamparan sawah yang menghijau. Lemo merupakan kuburan yang dibentuk di dinding bukit dan awalnya diperuntukkan bangsawan suku Toraja. (OL-4)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN D10

Sayang Anak, Sayang Bangsa

MI/DENNY SUSANTO

PIAGAM KOTA LAYAK ANAK: Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ibnu Sina (kedua dari kiri), dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, Hj Siti Wasilah (kiri), berfoto

seusai menerima Piagam Kota Layak Anak dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise di jakarta, akhir Juli lalu.

Banjarmasin meraih penghargaan kota layak anak. Pembangunan Kampung KB dan ruang terbuka hijau ramah anak mendapat sambutan warga.

DENNY SUSANTO

denny_susanto@mediaindonesia.com

OHANA Susana Yembise terus menebar senyum saat rombongan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mendatanginya, akhir Juli lalu. Sambil menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu menyalami Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin Hj Siti Wasilah dan Anisa Cahayani, siswa SMAN 7 Banjarmasin, juara pertama lomba jingle Kompetisi Kreasi Adaptasi Perubahan Iklim Fokus Anak. Hari itu, Ibnu Sina dan rombongannya mendapat penghargaan Banjarmasin sebagai kota layak anak kategori pratama. Piagam diserahkan di Kota Pekanbaru, Riau. Berjuluk Kota Seribu Sungai, Banjarmasin memang layak menerima penghargaan itu. Setelah satu tahun lebih memimpin kota ini, Ibnu Sina telah

membentuk Kampung KB-Kampung Baiman di lima kecamatan. Keberadaan kampung ini memang mewadahi perempuan dan anak. Lewat program-programnya, kampung KB sangat memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak. Tidak berhenti di Kampung KBKampung Baiman, Pemerintah Kota Banjarmasin juga menyasar Taman Kamboja. Taman di Jalan H Anang Adenansi ini akan diubah menjadi ruang terbuka hijau ramah anak pada 2018. “Taman Kamboja sebagai ruang terbuka hijau memang harus dipertahankan keberadaannya. Tahun depan, kami akan membangun air mancur menari dan aspek pendukung lain sehingga taman ini layak untuk anak,” papar Ibnu Sina. Saat ini, di Taman Kamboja sudah ada tempat bermain anak. Tahun depan, khusus di blok B, sang wali kota sudah mengusulkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dibangun ruang terbuka hijau ramah anak.

Menteri Yohana Yembise juga mendukung upaya Pemkot Banjarmasin. Dia berencana hendak melihat langsung ke daerah ini.

Hak anak Diraihnya penghargaan kota layak anak bagi Banjarmasin, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Iwan Fitriady, merupakan hasil kerja keras pemerintah kota dan seluruh komponen masyarakat. “Yang pasti kami bersyukur telah menerima penghargaan ini. Mudah-mudahan ini akan menambah semangat dan motivasi kami semua untuk mewujudkan Banjarmasin yang benar-benar ramah dan layak anak.” Di Pekanbaru, Menteri Yohana mengatakan penghargaan kota layak anak sangat istimewa bagi para kepala daerah. Untuk menggulirkan program itu harus dibarengi dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

“Penilaian yang telah diberikan kepada kota layak anak ini melalui banyak tahap. Mulai dicermati, dipantau, dan dianalisis,” tambahnya. Program ini, lanjut Menteri, secara teliti digulirkan untuk melihat kemajuan yang dicapai kabupaten dan kota dalam memenuhi perlindungan dan hak anak. “Gubernur, wali kota, dan bupati yang telah mendapat penghargaan perlu berbangga hati karena penilaian tidak hanya dilakukan pemerintah, tapi juga tim independen yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi.” Yohana Yembise berharap para pemimpin daerah yang telah menerima penghargaan agar lebih tertantang untuk memberi perhatian besar pada pemenuhan hak serta kebutuhan anak di wilayahnya. “Melindungi satu anak sama dengan melindungi satu bangsa. Berani menerima penghargaan ini, berarti tanggung jawab para kepala daerah lebih besar untuk meningkatkan apa yang telah dicapai hari ini,” tegasnya. (N-2)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN D12

Memperkuat Keutuhan NKRI melalui Pembangunan Infrastruktur Perbatasan P ERBATASAN menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk itu, pemerintahan Joko Widodo gencar melakukan

pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan perbatasan atau terluar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dengan merupakan salah satu unit organisasi kementerian yang merencanakan pengembangan

infrastruktur di kawasan perbatasan. Beberapa kawasan di Indonesia yang berbatasan darat langsung dengan negara lain, antara lain Entikong

Sebaran Program Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan 1

Sabang-Banda Aceh-Langsa Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru

Balikpapan-Samarinda-Maloy

Ketapang-PontianakSingkawang-Sambas

Gorontalo-Kotamobago

25 4

32 22

27 28

Sorong-Manokwari

Palu-Banggai

Jambi-Palembang-Pangkal Pinang-Tanjung Pandan

Merak-Bakauhuni-Bandar Lampung-PalembangTanjung Api-Api

Ternate-Sofifi-Daruba

Sibolga-Padang-Bengkulu

Bitung-Manado-Amurang-Kotamobagu

Temajuk-Sebatik

Batam-Tanjung Pinang

Mamuju-Makale-PalopoKendari-Bau Bau-Wangi Wangi

Biak-Manokwari-Bintuni

30 33

Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin Jakarta-Cirebon-Semarang

Makassar-Pare Pare-Mamuju

11 10

Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi

Ambon-Masohi

8 12

14 15 16 17

Nabire-Enarotali-

Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap

Wamena

Yogyakarta-Surakarta-Semarang

Pulau-pulau kecil terluar WPS pusat pertumbuhan terpadu WPS pusat pertumbuhan sedang berkembang WPS pertumbuhan baru WPS perbatasan darat negara

Semarang-Surabaya

Jayapura-Merauke

Kupang-Atambua

Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang

Waingapu-Labuan Bajo-Ende-Maumere

Malang-Surabaya-Bangkalan

Sumbawa Besar-Domou-Bima Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi

35 Pulau-pulau kecil terluar

Tanjung-Mataram-Mandalika

Gilimanuk-Denpasar-Padang Bay

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR, menjalankan amanah Nawa Cita, terutama membangun dari pinggiran, salah satunya kawasan perbatasan. Program terkait kawasan perbatasan darat yang dibuat BPIW dilakukan di 4 WPS. Diharapkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan PUPR, dapat meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, terutama yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Berikut adalah beberapa program di kawasan perbatasan 2015-2019 :

WPS 19 Kupang-Atambua Sumber Daya Air Pembangunan Bendungan Raknamo, Kab Kupang (2015) Lanjutan Tahap III Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Noelmuke (0,4 km) (2015) Pembangunan Bendungan Rotiklod Kab Belu (2,79 juta m≥) (2015) Pengamanan Pantai Namosain (Penanganan pascabencana di P Timor (2015) Pembangunan Pengamanan Pantai Pasir Panjang (Penanganan pascabencana di P Timor) (2015)

Cipta Karya Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Perbatasan di Molos Oan Kab Belu (2017) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Kota Atambua (2017) Pembangunan Jaringan SPAM di Kab. Belu Perumahan Pembangunan PSU di Kab. Kupang

Bina Marga Pembangunan Jalan Dafala-Nualain (2017) Pembangunan Jalan Motaain-Haliwen SP Sadi-AsumanuHaekesak (2017) Pembangunan Jalan Terminal ALBN Kefamananu (2017) Pembangunan Jembatan Asulait (2018-2019)

WPS 21 Temajuk-Sebatik Sumber Daya Air Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Kota Sambas (2017) Bina Marga Pelebaran Jalan Nanga Badau (2017) Jembatan Ruas Temajuk-Nanga Badau (2017) Pemeliharaan Jalan SanggauñSekadau (2017) Pembangunan Jembatan Sambas Besar (2018)

Cipta Karya Pengembangan Infrastruktur Permukiman Long Apari Kab.Mahakam Ulu (2017) Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kabupaten Landak (2018)

WPS 23 Balikpapan-Samarinda-Maloy Sumber Daya Air Pembangunan Bendungan Marangkayu, Kab Kukar (9,3 juta m≥) (2015) Pembangunan Prasarana Air Baku Intake Loa Janan Kab Kutai Kartanegara (2017) Pembangunan Intake Air Baku di Bekotok Kec Tenggarong Kab Kutai Kartanegara (2018) Bina Marga Pembangunan Jembatan Pulau Balang (2015) Pembangunan Jembatan Manggar Balikpapan (2017) Pembangunan Jalan Malinau - Long Bawan (2018) Pembangunan Jembatan Sei Manggar MYC (2015-2017)

Cipta Karya Pembangunan Instalasi Pembangunan Air Limbah (IPAL) di Kota Balikpapan

Perumahan Pembangunan Rumah Susun di Kota Samarinda (2017) Pembangunan Rumah Susun Pekerja dan Nelayan di Loktuan Kec. Bontang Utara

WPS 34 Jayapura - Merauke Sumber Daya Air Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku SA Sungai Maro Kota Merauke Pengendalian banjir sungai Siborgonyi Kota Jayapura (2017) Pembangunan Sumur Air Tanah di kabupaten Boven Digoel (2018) Pengendalian Banjir Kabupaten Keerom (2018-2019) Bina Marga Preservasi Rekonstruksi Jalan Oksibil-Seredala (2017) Pembangunan Jalan Ubrub-Towe Hitam-Oksibil (2017) Pembangunan Jalan Merauke-Okaba-Buraka-Wanam-BianWogikel (2018-2019) Sumber: Humas BPIW-PUPR/L-1

Cipta Karya Pembangunan SPAM Kabupaten Merauke (2017) Perumahan Pembangunan Rumah Khusus Perbatasan, di Jayapura (2017) Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi (2018-2019) yakni: Pembangunan Rumah Khusus di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura,Distrik Oksamol dan Distrik Yefta Kabupaten Peg Bintang, Kampung Randawaya Distrik Teluk Ampimoi Kab Kepualauan Yapen, Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, Distrik Elelim Kabupaten Yalimo, Distrik Urei Fasei Kabupaten Waropen, dan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya. Pembangunan rumah khusus di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Keerom

(Kalimantan Barat), Aruk (Kalimantan Barat), Badau (Kalimantan Barat), dan Nunukan (Kalimantan Utara). Kawasan tersebut berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Kemudian daerah di NTT, seperti Motaain, Motamasin, dan Wini yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Selain itu, ada daerah Skouw dan Waris yang berbatasan dengan Papua Nugini. Upaya yang dilakukan Kementerian PUPR ialah melakukan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Selain itu, berupaya mengurangi disparitas antara wilayah dan merekonstruksi tujuh pos lintas batas negara (PLBN) di tiga daerah perbatasan Indonesia, yaitu Papua, Kalimantan Barat, dan NTT. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan pembangunan tujuh PLBN dan penataan kawasan di sekitar perbatasan tersebut sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019. Yakni, untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity). Untuk itu, Kementerian PUPR merenovasi bangunan utama dan pendukung yang ada di kawasan PLBN tersebut, menata kawasan permukiman, sanitasi, dan membangun pasar sebagai sentra perputaran ekonomi lokal di sekitar kawasannya.

WPS (Wilayah Pengembangan Strategis) Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan, menjelaskan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019, yang mengamanatkan pengembangan wilayah perbatasan melalui pemenuhan pelayanan dasar serta peningkatan konektivitas sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. “Mulai dari membuka keterisolasian, mendukung perekonomian rakyat, pelayanan sosial dasar, PLBN terpadu dan lainnya,” terang Rido. Ia mengutarakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR berbasis wilayah pengembangan strategis (WPS). Hal itu juga dilakukan pada pengembangan kawasan perbatasan. Menurut Rido, dari 35 WPS, Kementerian PUPR melakukan dukungan keterpaduan pembangunan infrastruktur di perbatasan pada 4 WPS. Kawasan perbatasan merupakan wilayah pertumbuhan yang mencakup empat WPS, yakni WPS 21 TemajukSebatik, WPS 23 Balikpapan-Samarinda Maloy, WPS 19 Kupang-Atambua, dan WPS 34 Jayapura-Merauke.

Darat dan laut Sebaliknya, perbatasan laut juga dinilai penting. Pulau terluar merupakan perbatasan laut Indonesia dengan negara lain. Terkait dengan hal itu, BPIW membuat perencanaan pengembangan infrastruktur pulau terluar dengan mengacu pada daftar pulau-pulau kecil terluar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Pada prinsipnya pembangunan pulaupulau kecil terluar dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI, keamanan nasional, pertahanan negara, dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan. Pembangunan pulau-pulau terluar dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, pembangunan pulau-pulau tersebut dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, pemerintah membangun infrastruktur dasar bagi penduduk yang tinggal di pulau terluar, seperti infrastruktur perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan dan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Peningkatan perekonomian masyarakat di pulau terluar juga didukung dengan infrastruktur bagi kegiatan nelayan, seperti dermaga kecil dan tambatan perahu. Pada akhirnya pembangunan kawasan perbatasan, menurut Rido, diharapkan dapat meningkatkan kualitas fisik kawasan perbatasan, baik perbatasan darat dan laut. Selain itu, untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. (humasbpiw/S1-25)

RABU, 16 08 2017 NO. 13206/ TAHUN KE-48 100 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

ANTARA

Edisi Khusus Bekerja Bersama untuk Indonesia Berkeadilan

B E R S U A R A

Kita melihat kini ada gejala individu seperti merasa merdeka dan bahkan terlalu merdeka untuk melakukan apa pun, di mana pun, serta kepada siapa pun.”

Wapres Tegaskan Moratorium Gedung Baru

Korut Siap Tunda Serangan ke Guam

Selain membangun gedung baru, DPR juga berniat membangun apartemen. Padahal kompleks perumahan anggota DPR telah direhabilitasi dan menghabiskan ratusan miliar rupiah.

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, menyatakan pihaknya siap untuk menunda rencana menyerang dan meluncurkan rudal nuklir dengan target pangkalan militer Amerika Serikat.

Editorial | Hlm 2

Politik | Hlm 4

Internasional | Hlm 22

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

Indonesia di Tangan Generasi Muda Pemerintah harus membangun tiga agenda besar, yaitu ekonomi kuat, demokrasi, dan peradaban yang maju serta berkarakter. GOLDA EKSA

golda@mediaindonesia.com

NDONESIA akan menjadi bangsa yang besar dan disegani. Karena itu, generasi muda yang kelak akan menjadi pemimpin perlu dibekali dengan sejumlah kemampuan yang sesuai dengan zamannya, termasuk di dalamnya berkepribadian Indonesia. Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie optimistis dengan generasi penerus yang saat ini rata-rata berusia di bawah 35 tahun atau sekitar 70% dari seluruh rakyat Indonesia. “Kalau dibandingkan dengan Eropa atau China, Jepang

itu kan lebih banyak orangtuanya. Jadi, anak-anak kita ini sudah merdeka dan bebas, tapi (sebaiknya) bebas bertanggung jawab dan berbudaya,” kata Habibie dalam Dialog Kebangsaan bertema Mengelola keragaman, meneguhkan keindonesiaan di Auditorium Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, kemarin. Habibie pun mengingatkan agar tidak perlu mempersoalkan bahwa Indonesia akan terpecah. Perlu diingat bahwa bangsa Indonesia masih bersatu dan tetap berpegang pada UUD 1945 meski pada dasarnya sangat pluralistik. “Tapi kita memiliki bahasa satu, perilaku hampir sama-

sama saja. Dan agama, kita sama-sama yakin 99% rakyat Indonesia percaya bahwa adanya Tuhan YME,” jelasnya. Lebih jauh, terang dia, walaupun tercatat sebagai masyarakat Islam terbesar, Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara dari masyarakat yang percaya kepada Tuhan YME, yaitu adanya Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan di bumi. “Pancasila itu bukan hasil dari suatu generasi, tapi Bung Karno sendiri mengatakan dia gali dari tubuh bangsa Indonesia. Di situ sudah saja ada di dalam tubuh kita sendiri, peliharalah baik-baik dan sesuaikan dengan keadaan teknologi, kendala-kendala baru. Adanya informasi bisa masuk ke sini. Karena itu, saya sangat mementingkan ketahanan budaya Indonesia,” pungkasnya. Di tempat yang sama, Presiden kelima RI Megawati

Memaknai Kemerdekaan di Dunia Siber

MI/SUSANTO

KEAKRABAN TOKOH BANGSA: Presiden ketiga RI BJ Habibie bercengkerama dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri

sebelum menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, kemarin. Soekarnoputri mengatakan maju mundurnya suatu bangsa dan peradaban di dunia secara umum pasti tidak lepas dari ilmu pengetahuan dan perkembangannya. Artinya, tidak ada negara besar yang mampu bertahan tanpa ditopang lembaga penelitian. Ia menilai penguatan lembaga tersebut sangat diperlukan, yakni dengan

meningkatkan anggaran penelitian bagi kepentingan dan kemajuan bangsa.

Tiga hal pokok Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan ada tiga hal yang menjadi tugas pemerintah terkait dengan persoalan kebangsaan serta bagaimana membawa Indonesia ke depan. Pertama,

menyangkut ekonomi dan kesejahteraan, seperti yang tertuang dalam amanah UUD 1945. “Ekonomi kita harus kuat, adil, dan berkelanjutan,” katanya. Kedua, kata SBY, demokrasi. “Demokrasi harus berjalan tertib agar tidak berlangsung anarkisme,” ujarnya. Ketiga, imbuh dia, yakni civilization. Indonesia harus memiliki peradaban bangsa

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dinilai mendorong terciptanya social equality, memungkinkan individu terhubung langsung dengan pembuat kebijakan.

yang maju dan berkarakter. “Kalau kita lihat tren kemajuan teknologi luar biasa, bangsa Indonesia ke depan harus lebih adaptif dan inovatif. Meminjam istilah, jangan sampai kita dihinggapi penyakit jiwa future shock (gagap menghadapi masa depan),” tukasnya. (X-4) Kelola keragaman ... | Hlm 5

Opini | Hlm 8

KEBANGSAAN

Merdeka, Bung!

Yudi Latif

Kepala UKP Pancasila

SENO

MERDEKA, Bung! Dua kata pekikan ritus jalanan ini bukan slogan kosong, melainkan jiwa dari perjuangan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dari bahasa Kawi/Sanskerta maharddhika, kata ‘merdeka’ secara etimologis berarti ‘rahib/biku’ atau ‘keramat, sangat bijaksana/alim’. Dalam bahasa Jawa kuno, kata ini sering dinisbahkan ke-

pada para ‘pandita’ atau biku Buddha. Mengingat status para biku yang begitu tinggi dalam sistem stratifikasi sosial umat Buddha, kata ‘merdeka’ mengandung arti ‘seseorang/sesuatu yang memiliki kedudukan yang terhormat dan mulia’. Ditinjau dari sudut ini, pekik kemerdekaan merefleksikan cita-cita emansipatoris untuk membebaskan diri dari pelbagai bentuk ketidakadilan dalam distribusi kehormatan dan pemilikan. Orang-orang dari segala golongan berbagi impian untuk diperlakukan

sebagai warga kelas satu. Di zaman revolusi kemerdekaan, cita-cita ini diberi aksentuasi dengan kejamakan pemakaian imbuhan ‘bung’. Kata ini bisa berarti ‘saudara’, menyerupai kemunculan istilah citizen (citoyen) dari Revolusi Prancis atau comrade dari Revolusi Rusia. Dalam deskripsi tebal, sapaan ‘bung’ menyiratkan cita-cita persaudaraan dalam kesederajatan kewargaan (citizenship). Segregasi dan diskriminasi kolonial berdasarkan pengelompokan etnik

dan agama harus diakhiri dengan memuliakan hak individu warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum. Alhasil, proklamasi kemer dekaan merupakan titik kedatangan cita-cita kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Suatu kedatangan baru yang harus diakrabi, dibina, dan diperjuangkan. Artinya, idealideal itu tidak berada pada titik keberangkatan, tidak pada titik kesiapan untuk diperoleh dan dinikmati seketika. Usaha mewujudkan cita-cita

kemerdekaan menghendaki perlindungan atas hak hidup, hak milik, dan martabat segenap bangsa berlandaskan persatuan dan keadilan. Pokok pikiran pertama Pembukaan Konstitusi Proklamasi (UUD 1945) menggariskan misi (fungsi) negara untuk ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia’. Bersambung ke Hlm 2

TIDAK TERBIT BERKENAAN dengan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan merupakan hari libur nasional, Media Indonesia tidak terbit pada Kamis, 17 Agustus 2017. Media Indonesia kembali terbit pada Jumat, 18 Agustus 2017. Relasi dan pembaca harap maklum. Pembaca tetap dapat mengikuti perkembangan berita dengan mengakses mediaindonesia.com dan metrotvnews.com. PENERBIT

SURVEI BPS

Orang Indonesia kian Bahagia HINGGA pertengahan tahun i n i , i n d e k s ke b a h a g i a a n penduduk Indonesia mencapai level 70,69 dari skala 0-100. Kepala BPS Suhariyanto mengemukakan penghitungan indeks kebahagiaan itu berdasarkan survei dengan cakupan kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. “Mendekati angka 100 itu semakin bahagia. Kontribusi dimensi kepuasan hidup mencapai 34,80%, perasaan 31,18%, dan makna hidup 34,02%,” kata Suhariyanto dalam konferensi pers di

kantornya di Jakarta, kemarin. Menurut Suhariyanto yang akrab disapa Kecuk itu, peng ukuran indeks kebahagiaan terhadap penduduk Indonesia tahun ini berubah jika dibandingkan dengan survei terakhir empat tahun silam. Sebelumnya hanya menilai dimensi kepuasan hidup, sedangkan kini ditambah variabel perasaan dan makna hidup. Pada 2013, indeks kebahagiaan penduduk Indonesia 65,11 dari skala 0-100. “Melihat semua indikator tersebut umumnya penduduk Indonesia optimistis ter-

hadap masa depan mereka. Hanya upaya pengembangan diri seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan relatif rendah,” ujar Suhariyanto. Pada 2016, survei tingkat kebahagiaan yang dilakukan PBB menempatkan Indonesia di peringkat 79 dari 157 negara. Ada peningkatan poin level kebahagiaan orang Indonesia dari 2005-2007 ke 2013-2015 sebanyak 0,295 poin. Menurut PBB, penduduk Indonesia cenderung semakin bahagia ketimbang tahun-tahun sebelumnya. (Tes/Ant/X-3)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

SELEKTA

RABU, 16 AGUSTUS 2017

EDITORIAL

Terlalu Merdeka DEMOKRASI meniscayakan adanya kemerdekaan dan/ atau kebebasan untuk bersikap, berekspresi, ataupun berpendapat. Akan tetapi, kebebasan bersikap, berekspresi, dan berpendapat yang tanpa batas, cepat atau lambat berpotensi menghancurkan demokrasi itu sendiri. Dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-72 kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita melihat pesan itu sangat relevan untuk kita tekankan. Ada gejala demokrasi di negeri ini dipraktikkan dengan cara, ukuran, dan skala yang berlebihan. Kondisi itu, kita amati, berlangsung sejak era reformasi 1997/1998 dan terus berjalan dengan intensitas dan bobot yang semakin lama semakin merisaukan. Dalam sebuah simposium nasional di Jakarta, Senin (14/8), Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan sejumlah tokoh nasional bahkan telah melihat sejumlah gejala yang menunjukkan betapa demokrasi yang kita praktikkan ternyata sudah mengarah pada demokrasi liberal. Indikatornya, kebebasan berpendapat di muka umum, kebebasan berekspresi, freedom of speech sudah dipraktikkan secara terbuka, tanpa batas-batas yang mengacu pada kepatutan, kepantasan, dan nilai-nilai yang dimiliki bangsa ini. Kita pun sependapat dengan apa yang disampaikan Kapolri. Hari-hari ini, dengan mudah kita mendapatkan fakta betapa kebebasan bersikap, berekspresi, dan berpendapat yang dipraktikkan jauh lebih banyak menghasilkan kegaduhan, kebencian, dan permusuhan daripada konsensus ataupun gagasan-gagasan konstruktif dan produktif yang menciptakan kemajuan, kedamaian, dan keharmonisan. Media sosial, misalnya, telah menjadi ajang untuk saling mencaci, memaki, merundung, dan memfitnah. Atas nama hak bersikap, kemerdekaan berekspresi, atau kebebasan berpendapat, semua merasa benar ketika melakukan perundungan, agitasi, provokasi, dan bahkan pelanggaran hukum di ruang publik. Kita melihat kini ada gejala individu seperti merasa merdeka dan bahkan terlalu merdeka untuk melakukan apa pun, di mana pun, serta kepada siapa pun. Sikap semacam itu ironisnya bukan hanya dipraktikkan di level individu, melainkan juga dalam level kelompok, masyarakat, atau bahkan wilayah. Dalam skala wilayah, kita dapat melihat sikap dan praktik ‘terlalu merdeka’ tersebut dalam penerapan kebijakan otonomi daerah. Dengan dasar otonomi, atau hak untuk mengatur wilayah sendiri, pemerintah daerah merasa memiliki kemerdekaan sepenuhnya untuk menerapkan kebijakan yang sama sekali berbeda atau bahkan bertentangan dengan kebijakan yang diambil pemerintah pusat. Jangan heran bila koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah pun tidak terjalin dengan baik. Diskontinuitas kebijakan dari pusat ke daerah pun terjadi akibat sikap terlalu merdeka dari praktik otonomi daerah yang kebablasan tersebut. Karena itu, kita mendukung imbauan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam sebuah forum di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kemarin, agar kebijakan otonomi daerah dievaluasi. Sikap, pendapat, dan ekspresi yang terlalu merdeka baik dalam level individu, masyarakat, maupun wilayah memang tidak boleh dibiarkan. Selain tidak sesuai dengan filosofi bangsa, Pancasila, praktik semacam itu mengancam keberlangsungan demokrasi dan kemerdekaan hakiki.

Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials

AP/VINCENT THIAN

BERMAIN IMBANG LAWAN THAILAND: Pemain timnas U-23 Septian David Maulana (kiri) mengekspresikan kegembiraan bersama Marinus Mariyanto seusai mencetak gol balasan ke gawang Thailand melalui titik penalti dalam pertandingan pertama Grup B sepak bola SEA Games XXIX Kuala Lumpur 2017 di Stadion Shah Alam, Selangor, Malaysia, kemarin. Indonesia dan Thailand bermain imbang dengan skor 1-1.

Polisi Evaluasi Pemeriksaan Novel Novel berkukuh tidak akan menyampaikan bukti-bukti keterlibatan jenderal polisi dalam peristiwa penyerangannya sebelum tersangka kasus itu tertangkap. NICKY AULIA WIDADIO

nicky@mediaindonesia.com

EPALA Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono menyebut hasil pemeriksaan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan sejauh ini belum membantu penyidikan. “Untuk sementara belum (membantu). Kita belum dapatkan berkaitan dengan apa yang dia sampaikan di media,” kata Argo saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemarin. Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Novel di ruang rapat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura pada Senin (14/8). Dalam pemeriksaan yang berlangsung mulai pukul 11.30 hingga 17.00 waktu setempat itu, Novel didampingi tim kuasa hukumnya, yaitu Al Ghifari Aqsa, Harris Azhar, dan Daniati Andriani. Dari pihak penyidik Polda Metro Jaya ada Raindra dan Faidilah yang baru ditunjuk pada 7 Agustus lalu. Kedua penyidik itu ditunjuk setelah pergantian Kapolda Metro Jaya dari Irjen Mochamad Iriawan kepada Irjen Idham Aziz. Penyidik menanyai Novel soal beberapa hal yang pernah ia beberkan ke media terkait dengan peristiwa penyerangan menggunakan air keras. Salah satunya mengenai keterlibatan jendral polisi yang disampaikan Novel kepada sebuah media asing. Menurut Argo, Novel berkukuh tidak akan menyampaikan bukti-bukti keterlibatan jenderal polisi tersebut sebelum tersangka penyerangnya tertangkap. “Intinya yang bersangkutan menegaskan

Merdeka, Bung! Sambungan dari Halaman 1 Hubungan antara persatuan dan keadilan ibarat sepasang sayap yang harus bergerak serempak. Keduanya tak bisa dipertukarkan. Kita tidak bisa memperjuangkan keadilan dengan mengorbankan persatuan; sebaliknya, tak bisa memperjuangkan persatuan dengan mengorbankan keadilan. Bila situasi nasional saat ini ditandai berbagai bentuk ketidakadilan sosial, kebijakan aﬃrmative action sebagai ikhtiar mengatasi kesenjangan sosial memang bisa dibenarkan. Menurut John Raws, dalam rangka ke-

adilan, setiap orang pada dasarnya harus diperlakukan setara (the principle of equal liberty). Kecuali, bila dengan perlakuan setara itu justru melahirkan ketidakadilan lebih lebar, perlu diberikan perlakuan khusus bagi kalangan yang termarginalkan (the principle of difference). Meski demikian, perlakuan khusus tersebut seyogianya tidak diletakkan dalam kerangka perbedaan identitas etnik-keagamaan, melainkan diberikan pada siapa pun yang termiskinkan tanpa membedakan asal-usul primordialnya. Di dalam kata ‘adil’ itu sendiri sesungguh-

tidak akan menyerahkan bukti-buktinya sebelum tersangka tertangkap,” jelas Argo. Argo menjelaskan Novel juga menyatakan tidak mengenal sosok pelaku penyiraman air keras terhadapnya. Rekaman CCTV saat kejadian, yang kini dikirim ke kepolisian Australia, juga tidak bisa menggambarkan wajah pelaku secara jelas. “CCTV sudah dibalas dari AFP Australia. Jadi hasilnya tetap tak bisa kita lihat dengan jelas,” kata Argo. Dalam menanggapi kekecewaan Novel yang disampaikan melalui tim kuasa hukumnya lantaran polisi menyebut identitas saksi kunci, Argo mengklaim penyidik telah melakukan tahap-tahap penyelidikan sesuai dengan yang semestinya. “Saksi yang mana? Saksi ada 56 orang lebih lo. Namanya seseorang merasa kecewa, itu hal biasa. Yang terpenting kami melakukan semuanya sesuai dengan apa yang kami lakukan dalam pemeriksaan. Saksi seperti apa? Kalau dia merasa diintimidasi, ada LPSK. Kita salurkan semuanya,” tutur Argo. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyebut pihaknya akan mengevaluasi hasil pemeriksaan Novel terlebih dahulu. Ia mengaku belum mengetahui apakah keterangan yang disampaikan Novel telah mencukupi atau tidak. Setyo juga menolak membeberkan materi pemeriksaan. “Kita evaluasi dulu hasil pemeriksaan saksi korban ini (Novel), dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain,” kata Setyo. Polri sendiri memaklumi kekecewaan Novel terhadap proses penyidikan perkaranya yang belum tuntas. “Sebagai manusia, wajar ia kecewa melihat kasusnya belum terungkap. Siapa pun juga akan kecewa, bukan Novel saja,” ujar Wakapolri Komjen Syafruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Syafruddin mengklaim kepolisian tetap serius menyidik perkara tersebut. Itu jelas terlihat dari pelibatan KPK. Setelah pemeriksaan oleh Polri, Novel tengah melakukan persiapan sebelum operasi besar terhadap mata kirinya pada Kamis (17/8). (Pol/Mtvn/Ant/X-11)

nya sudah terkandung imperatif menjaga persatuan. Berasal dari kata al-adl (adil), yang secara harfiah berarti ‘lurus’, ‘seimbang’, keadilan berarti memperlakukan setiap orang secara fair, tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan, dan status sosial. Dalam Pancasila, sila kerakyatan didahului sila persatuan, dan diakhiri sila keadil an. Itu berarti, tanpa integrasi nasional, mengembangkan demokrasi ibarat menegakkan benang basah. Demokrasi yang tidak mendorong keadilan bisa melahirkan frustrasi sosial yang bisa menikam demokrasi. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan kehilangan makna substantifnya sejauh tidak dapat mendekati perwujudan ‘negara persatuan’ (negara yang bisa mengatasi

LIPUTAN HAJI

KJRI Jeddah Minta Jemaah Waspadai Calo Kursi Roda

Siswantini Suryandari Dari Arab Saudi

KONSULAT Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah mengimbau jemaah haji untuk waspada terhadap calo. Pihak KJRI juga menegaskan tidak pernah mengeluarkan surat apa pun terkait dengan pelayanan haji. Penegasan itu disampaikan Pejabat Fungsional Penerangan, Sosial, dan Budaya KJRI Jeddah, Umar Badarsyah, saat dimintai konfirmasi tentang adanya mukimin yang mengaku mendapat surat pengantar dari KJRI. “Kami imbau jemaah untuk tidak termakan bujukan para calo terutama yang mengaku mendapat rekomendasi surat keterangan dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) ataupun KJRI,” ujar Umar di Jeddah, Senin (14/8) malam. Sebelumnya petugas Perlindungan Jemaah Daker Mekah pada Senin (14/8)

telah menginterogasi sejumlah mukimin yang menawarkan jasa mendorong kursi roda. Sebagian mengaku membawa surat pengantar dari KJRI. Mereka diketahui mematok biaya jasa mendorong kursi roda mulai 600 riyal Saudi (SRls) hingga SRls1.000 (Rp2 jutaRp3,5 juta). Padahal, biaya resmi yang sudah ditetapkan pemerintah Arab Saudi hanya SRls250, atau sekitar Rp875 ribu. Tidak jarang oknum itu kemudian menipu jemaah. “Saya pernah menemukan jemaah di Masjidil Haram memakai kursi roda sambil kebingungan. Ternyata dia ditinggal orang yang mendorong kursi rodanya. Padahal, pengakuannya sudah membayar berapa ratus riyal,” ungkap Kasi Linjam Madinah Ali Nurrokhim. Sementara itu, hingga hari ke-19 kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, tercatat 22 jemaah yang wafat. Mayoritas meninggal karena terkena serangan jantung dan gangguan pernapasan. Di sisi lain, Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta jemaah haji Indonesia untuk mematuhi jadwal melempar jumrah dari Kementerian Haji Arab Saudi. “Demi keselamatan, kesehatan, dan ke tertiban sebaiknya jemaah Indonesia melaksanakan di waktu yang sudah ditentukan,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangannya yang diterima di Media Center Haji, kemarin. (X-11) Jualan Es Degan... | Hlm 19

MI/SISWANTINI SURYANDARI

CALO DORONG KURSI RODA: Petugas Perlindungan Jemaah (Linjam) Mekah (kiri)

menginterogasi seorang mukimin dari Indonesia yang mengklaim sebagai petugas haji dan menawarkan jasa dorong kursi roda, Senin (14/8).

paham perseorangan dan golongan) serta ‘negara keadilan’ yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam kaitan negara persatuan, untuk masa panjang, politik segregasi telah meng antarkan Indonesia sebagai masyarakat plural yang terkunci dalam situasi ‘plural monokultralisme’; terdiri banyak etnik-agama yang hidup dalam kepompong budaya masing-masing, tanpa kerapatan interaksi. Political correctness dituntut untuk mentrasformasikan situasi ‘plural-monokulturalisme’ menuju situasi ‘plural-multikulturalisme’ lewat berbagai kebijakan yang dapat mencegah berbagai bentuk segregasi sosial (dalam dunia persekolahan, permukiman, pekerjaan, dan perkumpulan), seraya membuka ruang-ruang komunikatif bagi proses-

proses interaktif, pertukaran pemikiran, dan penyerbukan silang budaya. Masyarakat multikultural hanya bisa dipertahankan budaya politik jika kewargaan demokratis itu diperkuat konsepsi keadilan bersama: berbagi rezeki dengan semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Upaya negara memberi ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi berbagai kelompok etnik, budaya, dan agama juga tidak boleh dibayar dengan ongkos mahal berupa fragmentasi masyarakat. Setiap kelompok dituntut memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi konsensus nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konsitusi negara. Itulah pancaran semangat dari pekikan, ‘Merdeka, bung!’

POLITIK

RABU, 16 AGUSTUS 2017

Veriﬁkasi Ulang di Provinsi Baru KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mungkin akan melakukan verifikasi secara terbatas, yakni hanya di daerah otonomi baru, terhadap partai politik peserta Pemilu 2014. “Ada kemungkinan (verifikasi ulang di daerah otonomi baru),” kata anggota KPU, Hasyim, di sela-sela uji publik Rancangan PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, PKPU tentang Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, di Gedung KPU, Jakarta, kemarin. Dalam uji publik tersebut, beberapa pihak mempertanyakan mekanisme verifikasi partai politik peserta pemilu. Pasalnya, ada kerancuan, yakni Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu menyatakan parpol lama tidak perlu verifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu, sedangkan di ayat (2) dijelaskan syaratsyarat partai peserta pemilu. Karena itu, Hasyim mengatakan pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR untuk meminta penjelasan dari maksud pasal tersebut. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan verifikasi parpol lama harus dilakukan secara nasional. “Memang mereka (peserta Pemilu 2014) dulu sudah ikut verifikasi di seluruh provinsi tahun 2014. Tapi kondisi faktual, demografi, dan geografis itu berubah. Tahun 2014 hanya ada 33 provinsi, 2017 ada 34 provinsi. Lalu ada kepengurusan 75% di kabupaten/kota seluruh Indonesia, itu juga kan mengalami perubahan. Jumlah penduduk

yang jadi rujukan untuk 2014 dengan yang akan datang juga berubah,” tuturnya. Titi menyampaikan, kalau KPU mengatakan peserta Pemilu 2014 langsung lolos jadi peserta Pemilu 2019, ada potensi gugatan hukum. “Tapi kalau semua partai diwajibkan verifikasi, akan ada kepastian hukum, semua partai akan siapkan diri sebaik-baiknya,” terangnya.

MI/PANCA SYURKANI

“Partai NasDem taat terhadap ketentuan. Enggak masalah ada verifikasi atau tidak.” Dedy Ramanta

MI/PANCA SYURKANI

PENGUKUHAN PASKIBRAKA: Presiden Joko Widodo menyalami anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) seusai upacara pengukuhan di Istana

Negara, Jakarta, kemarin. Sebanyak 68 anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan akan bertugas pada upacara bendera peringatan HUT ke-72 kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan pada 17 Agustus 2017.

Wasekjen Partai NaDem Wasekjen DPP Partai NasDem Dedy Ramanta mengatakan pihaknya akan mengikuti peraturan yang berlaku. NasDem tidak mempermasalahkan bila KPU akan melakukan verifikasi ulang atau tidak. “Prinsipnya Partai NasDem taat terhadap ketentuan. Kalau ketentuannya ditafsirkan bahwa harus semua parpol baik yang sudah lolos 2014 maupun yang baru akan mengikuti, ya kita siap. Prinsipnya enggak ada masalah soal verifikasi atau tidak,” tandasnya. (Nur/P-4)

Wapres Tegaskan Moratorium Gedung Baru Selain membangun gedung baru, DPR juga berniat membangun apartemen. Padahal kompleks perumahan anggota DPR telah direhabilitasi dan menghabiskan ratusan miliar rupiah. CHRISTIAN DIOR SIMBOLON dior@mediaindonesia.com

SULAN pembangunan gedung baru DPR bakal sulit direalisasikan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kini pemerintah masih melakukan moratorium pembangunan gedunggedung baru. “Terkecuali sekolah, rumah sakit, dan balai penelitian. Tidak kurang. Tapi, kalau gedung-gedung baru, kantorkantor baru, pemerintah pun tidak membangun apa-apa. Jadi mestinya DPR kita harap-

kan memahami hal itu,” ujar Kalla di Jakarta, kemarin. Selain mewacanakan pembangunan gedung baru, DPR juga berniat membangun apartemen bagi anggota dewan. Terkait itu, Kalla mengatakan, sebaiknya DPR memaksimalkan perumahan anggota DPR yang lima tahun lalu telah direhabilitasi. “Biayanya (rehabilitasi) ratusan miliar (rupiah). Kalau itu (perumahan) mau ditinggalkan lagi, kasihan DPR membuat perencanaan, tapi hanya dimanfaatkan beberapa tahun,” ujarnya. Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mendukung langkah pemerintah untuk melakukan moratorium. Ia menyatakan bahwa usulan penambahan anggaran untuk pembangunan gedung baru untuk DPR dan DPD dinilai tidak patut secara moral. Apalagi jika hal itu dikaitkan dengan kinerja dewan yang kurang produktif. “Oleh sebab itu, usulan penambahan anggaran untuk pembangunan, fasilitas itu tidak layak. Belum lagi kalau kita menghitung kondisi keuangan negara yang

tidak memungkinkan, termasuk masalah kemiskinan, ketidakadilan. Berbagai persoalan ini yang membuat usulan atau wacana mengenai peningkatan anggaran dewan itu tidak masuk akal.” Adapun Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap rencana pembangunan gedung baru di Kompleks Parlemen tidak dipersoalkan. Menurutnya rencana tersebut sudah dikaji sangat lama dan telah diterima. Tak hanya itu, kata dia, seluruh verifikasinya pun sudah selesai termasuk pembicaraan di Kementerian PU-Pera dan Setneg. “Masak sudah sekian tahun kita terima, sekarang jadi ramai lagi? Ini saya curiganya DPR RI mau dipersoalkan lagi karena ada Pansus Angket KPK,” ujar Fahri.

DPD ikutan Tidak hanya DPR, ternyata DPD juga menginginkan gedung baru. Ketua DPD Oesman Sapta menegaskan pihaknya juga telah mengajukan anggaran. Ia mengungkapkan anggaran yang dibutuhkan tidak mencapai Rp1 triliun, berbeda dengan pembangunan gedung DPR

yang mencapai Rp 5,7 triliun. Rencananya, lanjut Oesman, Gedung DPD nantinya mencapai 20 lantai. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai rencana pembangunan Gedung DPD seakan menjadi satu isu utama dan rutin yang diperjuangkan DPD selama ini di samping memperjuangkan kewenangan yang dinilai masih belum cukup sebagai dasar bagi eksistensi DPD. Apalagi, lanjut Lucius, para anggota DPD sesungguhnya sudah dibekali fasilitas kantor di setiap provinsi. Pembangunan Gedung di setiap provinsi dimaksudkan agar anggota DPD bisa lebih banyak menghabiskan waktu di daerah untuk menangkap berbagai aspirasi daerah yang mau diperjuangkan. “Kita bisa menduga tak akan banyak membantu kerja DPD jadi makin membaik. Berulang-ulang dikatakan agar DPD ini segera dievaluasi. Saya kira sebelum diberikan gedung, mereka harus menunjukkan sesuatu yang membuat publik merasa penting dengan keberadaan DPD ini,” tegasnya. (Gol/Nov/P-4)

Tidak Mudah Bubarkan Ormas PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau disebut Perppu Ormas dalam penerapannya untuk membubarkan ormas harus menempuh proses yang panjang. Karena itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut perppu tersebut tak akan bisa disalahgunakan kepala daerah untuk sembarang membubarkan lembaga yang tidak mendukungnya. “Tidak mungkin disalahgunakan kepala daerah karena banyak pihak yang harus dilibatkan dalam proses pembubaran ormas,” kata Tjahjo saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. Menurutnya, kepala daerah memang bisa membubarkan ormas di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten sesuai wewenangnya. Tapi proses itu harus melalui kajian serta koordinasi berbagai pihak seperti forum komunikasi pimpinan daerah yang di dalamnya ada kepolisian daerah, komando daerah militer (kodam), kejaksaan tinggi, dan tak lupa juga melibatkan tokoh adat maupun tokoh masyarakat. Selain itu, dalam proses pembubaran ormas, kepala daerah juga harus mendapat bukti-bukti kuat pertentangan ormas tersebut dengan ideologi negara melalui Badan Intelijen Negara. Jadi, menurutnya, proses yang panjang itu dengan sendirinya menjadi filter bagi ormas-ormas yang bisa dibubarkan. “Keputusannya terpadu lewat Forkompinda, ada kepolisian, BIN, kejaksaan, ada tokoh masyarakat, agama, dan adat,” ujarnya. Tak hanya itu, diharapkan dengan koordinasi horizontal itu, ormas daerah yang tidak bertentangan dengan ideologi negara tak khawatir untuk beraktivitas ataupun berkegiatan. Sebelumnya, Direktur Imparsial Al Araf mengungkapkan kekhawatirannya akan ada dampak susulan dari pemberlakuan Perppu Ormas, khususnya di berbagai daerah, untuk kepentingan penguasa lokal guna menekan ormas yang tidak sepaham dengan mereka. (Put/Dro/P-4)

KEBANGSAAN

RABU, 16 AGUSTUS 2017

Kelola Keragaman, Teguhkan Keindonesiaan Tiga mantan Presiden RI berbicara pada dialog kebangsaan di Auditorium Utama Lembaga Pengetahuan Indonesia, Jakarta, kemarin. Ketiganya menyampaikan pesan bagi segenap elemen bangsa untuk bersatu memajukan Indonesia.

Manfaatkan Bonus Demografi DUNIA kini menghadapi realitas depan Indonesia yang ditentukan bahwa kebijaksanaan seseorang di tangan pemuda. “Kalau dibandingkan dengan atau manusia tergantung dari informasi yang diterimanya, seperti Eropa atau Tiongkok, Jepang itu, teknologi yang sudah memasuki kan lebih banyak orangtuanya. Jadi, sendi kehidupan. Namun, sehebat anak-anak kita ini sudah merdeka apa pun manusia itu, jika informasi dan bebas, tapi (sebaiknya) bebas yang diterima ternyata salah, hal bertanggung jawab dan berbudaya,” terang dia. tersebut menjadi sia-sia. Dalam kesempatan itu Habibie “Masukan itu merupakan informasi. Informasi yang benar-benar pun mengingatkan bahwa Indonemenjadi mencerminkan kejadian sia merupakan negara pluraslistik. sesuai dengan perilaku manusia “Tapi kita memiliki bahasa satu, petersebut atau masukan yang dire- rilaku hampir sama-sama saja. Dan kayasa. Masukan ini memasuki agama, kita sama-sama yakin 99% ruang kehidupan tiap keluarga di rakyat Indonesia percaya bahwa muka bumi,” kata Presiden RI ke-3 adanya Tuhan YME, tapi kita juga yang beragama tahu bahwa ada baBacharuddin Jusuf Habibie. Misalnya, di era kecanggihan nyak jalan ke Tuhan YME itu.” Lebih jauh, terang dia, walauteknologi saat ini semua pihak pun tercatat sebagai masyarabisa mengakses informakat Islam terbesar, Indonesia si melalui ponsel pintar, bukan negara Islam. Indoseperti via mesin cerdas nesia adalah negara dari Google atau situs berbagai masyarakat yang percaya media Youtube. Informasi kepada Tuhan YME. itu pun boleh diam“Pancasila itu bubil dari mana saja kan hasil dari suatu serta tidak dipergenerasi, tapi Bung salahkan. Karno sendiri meJika dilihat ngatakan dia gali dari demografi dari tubuh bangsa penduduk, ia Indonesia. Di situ meyakini sudah saja ada di generasi dalam tubuh kita penerus sendiri, peliharaya n g s a a t lah baik-baik dan ini rata-rata sesuaikan dengan berusia di teknologi, kendabawah 35 tala-kendala baru. hun atau sekitar Adanya informasi 70% dari seluruh bisa masuk ke sini. rakyat Indonesia Karena itu, saya samampu menghadirngat mementingkan kan mimpi tersebut. ANTARA ke t a h a n a n b u d aya Prinsipnya ialah semua Indonesia,” katanya. pihak harus tetap opti- BJ Habibie (Gol/P-4) mistis mengenai masa Presiden Ke-3 RI

Sudah Saatnya Dikagumi Negara Lain PRESIDEN Ke-5 RI Megawati Soekar- dah merdeka selama 72 tahun. noputri mengatakan tidak ada Seharusnya Indonesia bisa menjadi negara yang besar tanpa ditopang negara yang dikagumi dan disegani dengan badan penelitian yang bangsa-bangsa lain. Pengembangan kuat. Ia mendorong agar lembaga ilmu pengetahuan menjadi cara ampenelitian diperkuat dan anggaran puh untuk mewujudkan hal itu. “Bung Karno selalu katakan sepenelitian ditambah guna kepentelah kita merdeka maka diri kita tingan bangsa. “Saya sangat antusias kalau bi- telah membuat jembatan emas. cara ilmu pengetahuan dan pe- Saya waktu kecil sering berimajingembangan karena itu tanda maju nasi, jembatan saja emas, lalu yang mundur suatu bangsa, bahkan mau dibangun dari jembatan itu peradaban manusia secara umum. apa? (Rupanya) yang dimaksud Tidak ada negara yang tidak di- jembatan emas, kalau kita bangun topang lembaga pengetahuan,” ujar Indonesia, maka harusnya kita membangun negeri yang luar biasa Megawati. Menurut Megawati, sejarah mem- yang dikagumi negara lain,” kenang Ketua Umum PDI Perjuangan buktikan bahwa negara atau(PDIP) itu. pun kerajaan masa lalu Ia berharap agar lembaga menjadi besar karena penelitian yang ada di Indomaju dalam hal ilmu penesia diperkuat anggarannya ngetahuan. Contohnya dan semakin terhubung desaja, Mesir, Irak, dan Kerangan kampus-kampus. jaan Romawi. Piramida “Jadi diminta saja bedi Mesir, lanjut dia, gitu lo, anggaran pemerupakan contoh nelitian 2,5% dari nyata kemajuan peAPBN, karena ini ngetahuan tanpa penting,” tegas teknologi modia. dern. Lebih jauh ia “Saya pernah mengakui bahwa ke sana dan bermembangun Intanya ke profesor donesia tidak muyang ahli purbakala dah karena begitu dan sejarah. Sebaberagam dari sisi gai kurator, beliau suku, agama, ras, katakan sampai saat dan antargolongini, walau minta banan. Oleh karena tuan banyak ahli pun, itu, Megawati belum dapat menemendukung Pre mukan bagaimana siden Joko Widodo teknologi dan hitungyang berani mengean pada masa itu luarkan Perppu 2 (mampu membangun ANTARA Tahun 2017 tentang piramida),” ujarnya. Organisasi MasyaraMegawati menam- Megawati kat. (Gol/P-5) bahkan, Indonesia su- Presiden Ke-5 RI

Jangan Cengeng dan Banyak Mengeluh PRESIDEN Ke-6 RI Susilo Bambang serta bagaimana membawa IndoneYudhoyono mengimbau semua sia ke depan. Pertama, menyangkut pihak untuk tetap membantu pe- ekonomi dan kesejahteraan, seperti merintah dalam memperkukuh yang tertuang dalam amanah UUD keindonesiaan. Indonesia bakal 1945. menjadi negara maju apabila di“Caranya ekonomi kita harus kuat, lakukan dengan kerja keras, sema- adil, dan berkelanjutan. Mudahngat yang tinggi, serta tetap bersikap mudahan di atas 6%, inklusif. Keoptimistis. mudian jangan dicapai (dengan) “Jangan jadi bangsa yang pesi- merusak lingkungan dan me-nguras mistis, cengeng, mudah mengeluh, sumber kehidupan. Itulah esensi dan selalu menyalahkan orang dari MDGs dan SDGs.” lain. Kalau karakter negatif itu kita Poin berikutnya mengenai demomiliki, Indonesia tidak akan ke krasi. Menurutnya, ruang rakyat mana-mana,” ujar SBY. untuk berekspresi dan berpartisiIa menyakini pada abad ke-21 pasi tidak cukup, apalagi demokrasi Indonesia akan meraih kesuk- di Indonesia juga belum sepenuhsesan. Menurut SBY, kesuksesan dan nya sempurna. Amat diperlukan kemajuan yang dirasakan sejumlah konsolidasi agar demokrasi bisa negara lain tidak berlangsung instan berjalan tertib dan tidak berlangatau datang begitu saja dari langit. sung anarkistis. Kemajuan harus diperjuangAgenda ketiga, imbuh dia, kan dengan ke-gigihan seyakni peradaban bangsa yang cara bersama-sama maju dan berkarakter. Meski terjadi pasang su“Kalau sekali ada krisis, rut dan dinamika di Rekita akan survive dan publik ini, SBY menyatakan maju ke depan. realitasnya telah banyak Kalau kita lihat perubahan serta penyetren kemajuan suaian. “Kita setuju Inteknologi luar donesia harus menbiasa, bangsa jadi nation state yang Indonesia sukses. Pertanyaanke depan nya, yakinkah kita harus lebih sampai di sini? Saya adaptif dan yakin kita bisa pada inovatif. saatnya. IndoneMeminjam sia masih ada istilah, japeluang menngan samjadi negara pai kita matang.” dihinggaKetua Umum pi penyaPartai Demokrat itu mek i t j i wa nambahkan ada tiga hal f u t u r e ANTARA yang menjadi tugas peshock,” pungmerintah terkait dengan Susilo B Yudhoyono k a s n ya . ( G o l / persoalan kebangsaan Presiden Ke-6 RI P-1)

HUKUM

RABU, 16 AGUSTUS 2017

MK Dimintai Putusan Provisi untuk Hak Angket MAHKAMAH Konstitusi (MK) diminta mengeluarkan putusan provisi atas gugatan uji materi terkait dengan hak angket yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hal itu dengan dasar penilaian pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sarat konflik kepentingan. Permintaan disampaikan Tim Advokasi Selamatkan KPK dari Angket melalui kuasa hukum Muhamamad Isnur, dalam sidang lanjutan gugatan uji materi UU MD3 di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Sidang dipimpin hakim ke tua I Gede Palguna serta hakim anggota Manahan MP Sitompul dan Suhartoyo. “Ada tumpang tindih kewenangan yang dilakukan

DPR dalam beberapa tindakan mereka dalam kasus angket ini. Juga kami melihat terjadi obstruction of justice (mengganggu proses hukum). DPR membuka yang seharusnya rahasia dalam tindakan hukum ke publik,” kata Isnur. Isnur menyoroti langkah Pansus Hak Angket yang ‘menelanjangi’ saksi-saksi kasus korupsi saat meminta keterangan mengenai prosedur pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK. Pansus tidak seharusnya membuka kesaksian pihak-pihak yang pernah diperiksa.“Ini bisa membahayakan. Implikasinya tentu berdampak buruk ke preseden hak angket DPR,” ujarnya. Disebutkan dalam Pasal 79 UU MD3, DPR berwenang menggunakan hak angket untuk menyelidiki pelaksa-

naan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Pemerintah yang dimaksud adalah presiden, wakil presiden, menteri, Panglima TNI, Kapolri, jaksa agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Isnur menegaskan KPK lembaga negara yang bersifat independen sehingga seharusnya bukan objek hak angket DPR. Karena itu, pihaknya memohon hakim MK mengeluarkan putusan provisi yang dapat menunda berlakunya pelaksanaan Pasal 79 ayat 1(b) dan Pasal 79 ayat 3 UU MD3. Senada, pengurus Wadah Pegawai KPK Lakso Anindito mengatakan DPR salah sasaran. Harusnya hak angket ditujukan pada pimpinan KPK, bukan lembaga KPK. (Deo/P-1)

MI/BARY FATHAHILAH

LANJUTAN UJI MATERI UU MD3: Ketua majelis hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna didampingi hakim Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul memimpin sidang gugatan uji materi UU MD3 terkait dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Sidang perkara nomor 40/PUU-XV/2017 UU MD3 itu beragendakan perbaikan permohonan.

DPR Ragukan Rekaman Miryam ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

PR menilai rekaman video pemeriksaan politikus Hanura Miryam S Haryani yang diputar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/8), tidak lagi utuh dan mengarah ke rekayasa. Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini rekaman Miryam sudah diedit. Selain itu kualitas video yang rendah mencerminkan ketidakprofesionalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sudah diedit dan dipotong. Gambarnya kabur. Dia (KPK) bilang tidak terdengar. Bagaimana sebuah kantor yang

Anggota DPR Masinton Pasaribu menuntut klarifikasi KPK dan akan mengajak pimpinan Komisi III meminta audit di Bareskrim Polri. gagah itu dibiayai mahal, banyak tidak jelasnya?” ujar Fahri di Jakarta, kemarin. Menurut Fahri, KPK hanya berniat menyerang anggota DPR supaya kredibilitas DPR rusak. Kasus KTP-E merupakan bukti sempurna kasus fiktif. Fahri mengaku saat pemutaran rekaman tersebut dia menantikan ada keterangan dari Miryam yang langsung menyebut ia ditekan anggota DPR. Namun hal itu, menurut Fahri, tidak ada. Hanya pernyataan langsung dari penyidik KPK Novel Baswedan.

“Kita kemarin menunggu mudah-mudahan ada video yang jelas menunjukan Miryam ditekan. Ternyata tidak ada,” cetusnya. Pemutaran rekaman itu membuat anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyambangi kantor KPK, kemarin, untuk meminta konfirmasi. Ia menganggap rekaman itu mengada-ada. “Jadi kedatangan saya ke KPK ini saya ingin minta klarifikasi pada KPK agar fitnahnya tidak berkelanjutan. Saya yang berinisiatif datang ke mari agar KPK transparan

Minta audit

Dengan dilakukan audit, Masinton yakin akan terungkap kebenaran pihak mana yang sebenarnya menekan Miryam. tidak timbulkan fitnah terhadap orang-orang yang dituduh secara serampangan.”

Selain itu, Masinton berencana mengajak pimpinan Komisi III DPR RI melaporkan rekaman itu dan meminta audit di Bareskrim Polri. Dengan dilakukan audit, Masinton yakin akan terungkap kebenaran pihak mana yang sebenarnya menekan M i r y a m h i n g g a a k h i r ny a mencabut Berkas Acara Pemeriksaan (BAP). Meskipun, Miryam sudah mengonfirmasi keaslian video itu dalam persidangan. Rekaman video itu diputar saat dua penyidik KPK

Ambari-ta Damanik dan M Irwan Susanto dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara memberi keterangan palsu dengan terdakwa Miryam. Dalam rekaman, Miryam mengaku ditemui koleganya di Komisi III DPR, antara lain Desmond J Mahesa, Aziz Syamsuddin, Syarifudin Sudding, Bambang Soesatyo, Hasrul Azwar, dan Masinton Pasaribu. Miryam menyatakan diajari soal kondisi ruangan pemeriksaan KPK. Ia juga diminta tidak mengaku bersalah.

“Pas itu nanti ditanya bolak-balik, balik lagi tuh. Itu tuh apa yang ditanya jangan ngaku salah, jangan ngaku,” lanjut Miryam menirukan ucapan rekannya. Saat mendengar pernyataan Miryam, Novel meminta Miryam tidak perlu takut. Ia diminta melapor kepada KPK jika ada intimidasi. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan rekaman yang memicu terbentuknya Pansus Hak Angket KPK kini terbukti. Ia berharap, pemeriksaan Miryam yang menyebut ada intimidasi dari rekan di parlemen, tidak lagi jadi polemik. “Jangan lagi ada polemik,” ujarnya. (Ric/ Mtvn/P-1)

SUARA ANDA

RABU, 16 AGUSTUS 2017

EDITORIAL

Tanggapan Editorial

15 Agustus 2017

Menyapu di Jalan

Kompak Menjerakan Koruptor

UGUR satu tumbuh seribu. Itu ungkapan yang tepat untuk menggambarkan hasil upaya pemberantasan korupsi. Gencarnya penangkapan para pelaku korupsi dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sampai muncul istilah â&#x20AC;&#x2DC;KPK masuk desaâ&#x20AC;&#x2122; ketika perangkat pemerintah daerah hingga level kepala desa ikut terbekuk oleh operasi tangkap tangan. Namun, korupsi tetap saja marak. Sejak KPK berdiri pada 2002, penindakan terhadap koruptor belum juga sampai pada titik kulminasi. Tangkapan terus meningkat. Puncaknya ialah tahun lalu, dengan jumlah penyidikan mencapai 99 kasus dan penjatuhan vonis 81 kasus. Itu pun disebabkan tahun ini belum diperhitungkan karena masih berjalan. Namun, upaya keras penegak hukum memberantas korupsi, pelaku korupsi tidak ada habisnya dan terus bertambah. Pertanyaannya, apakah penindakan sudah dilakukan dengan maksimal hingga menimbulkan efek jera? Fakta menunjukkan rata-rata vonis yang

FORUM

dijatuhkan kepada koruptor dari tahun ke tahun tergolong ringan. Selama semester I 2017, dari 315 perkara yang masuk penanganan pengadilan, sebanyak 262 kasus dikenai vonis maksimal

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

4 tahun penjara. Bahkan, tercatat hakim memberikan vonis bebas di 22 kasus. Bukan hanya hakim, jaksa juga rata-rata mengajukan tuntutan ringan. Padahal, amat jarang putusan hakim melebihi tuntutan jaksa. Belum lagi uang pengganti yang dibebankan kepada koruptor. Rata-rata nilainya jauh di bawah kerugian negara yang ditimbulkan. Mahkamah Agung berulang kali diminta mengeluarkan pedoman pemidanaan korupsi agar hakim tidak bermurah hati pada koruptor. Pedoman itu memuat kriteria, indikator, faktor-faktor yang memberatkan, dan rentang hukuman yang perlu dijatuhkan hakim. Jaksa pun demikian, tuntutan harus dibuat semaksimal mungkin sehingga tidak lagi dilempari bola oleh hakim yang menyebut vonis ringan karena tuntutan sudah ringan. MA juga bisa berdalih hakim memiliki diskresi dengan mempertimbangkan fakta-fakta di pengadilan. Ada hal-hal yang bisa meringankan, misalnya masih adanya tanggungan keluarga atau belum pernah dihukum.

AGAR jadi efek jera, para koruptor beri sanksi sosial menyapu jalan pakai baju tahanan KPK terpampang foto dan namanya yang cukup besar selama 3 bulan.

@Arif_Bijksn

Para hakim itu lupa ada hal lain yang luput dari pertimbangan. Koruptor bukan maling ayam yang mungkin mencuri karena tidak mampu lagi membendung rasa lapar. Mereka umumnya orangorang yang hidup lebih dari berkecukupan dan dari awal mengetahui perbuatan mereka salah meski mulut tidak mengakui. Potensi hukuman yang ringan turut membuat mereka pantang mundur melakukan korupsi. Oleh karena itu, kekompakan lembaga peradilan untuk membuat jera koruptor sangat krusial dalam upaya memberantas korupsi. Bila perlu, hakim menjatuhkan hukumanhukuman tambahan tanpa menyalahi peraturan perundangan. Jika hukuman membayar uang pengganti yang tidak diatur dalam undangundang bisa dijatuhkan, tentu hukuman berupa sanksi sosial bisa pula dikenakan. Sesekali, publik juga perlu melihat terpidana koruptor membersihkan toilet umum di pasar tradisional. Koruptor perlu tahu tidak mudah membersihkan kotoran seperti perbuatan mereka.

JANGAN sanksi sosial, keluarganya dibikin miskin dan koruptornya hukum mati saja. Tidak bakal jera kalau cuma sanksi sosial.

@aditadyt

Umumkan Keluarganya

SETUJU dan diumumkan juga anggota keluarganya karena secara tidak langsung keluarga juga harus ikut mencegah kalau tidak mau malu.

@j0k3rk3t4w4

Sanksi Sosial Efektif

BOLEH saja setuju, sanksi sosial di masyarakat malah kelihatannya efektif, apabila hukuman mati melanggar HAM, ya sudah alternatif lain hukuman sosial.

alizar_anam

Dihukum Mati

SEBAIKNYA dihukum mati saja.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bukanlah hal yang mudah. Selain itu, teks tersebut perlu disusun sedemikian hingga untuk dibacakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No 56, Jakarta. Sebagai bangsa Indonesia yang mengerti akan detik-detik proklamasi, tidak salah jika kita mengenang jasa para pahlawan tepat sehari sebelum teks proklamasi dibacakan. Biasanya di setiap kampung terdapat malam tirakatan yang dilakukan di malam 17 Agustus. Dengan demikian, pada malam tersebut bisa dilakukan

sebuah renungan kemerdekaan. Tidak usah muluk-muluk, cukup mematikan semua lampu di kampung dengan sumber penerangannya memakai lilin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), renungan berasal dari kata renung yang berarti diam memikirkan sesuatu. Bangsa Indonesia harus memikirkan perjuangan-perjuangan para pahlawan bangsa sehari sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Apa saja yang pahlawan lakukan? Bagaimana cara mereka mempersiapkan kemerdekaan? Hal tersebut harus

direnungkan. Pidato Soekarno pada Peringatan Hari Pahlawan 10 November 1961 mengungkapkan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya sehingga bangsa Indonesia wajib merenungkan semua jasa para pahlawan pada malam 17 Agustus untuk menjadi sebuah bangsa yang besar.

Ryan P Putra Mahasiswa Departemen Fisika Institut Teknologi Sepuluh November

secularwitch

Ralat Penempatan Foto Kementerian Pertahanan

Kirimkan komentar Anda atas tema: Bagaimana mengisi kemerdekaan? (14-19 Agustus 2017) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Hormati Jasa Pahlawan agar RI Jadi Bangsa Besar EBELUM teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan, terdapat suatu peristiwa terpenting, yakni Peristiwa Rengasdengklok. Pada peristiwa tersebut, Soekarno dan Hatta diculik sejumlah pemuda, yakni Soekarni, Wikana, Aidit, dan Chaerul Saleh untuk didesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada 16 Agustus 1945 tersebut merupakan peristiwa yang bisa disebut persiapan para tokoh nasional mengabarkan kabar bahagia untuk seluruh bangsa Indonesia. Pasalnya, pembacaan teks

Dibuat Miskin

DALAM pemberitaan Media Indonesia pada halaman 4 rubrik Hukum dan Keamanan, dengan judul berita Fokuskan Revisi pada Penegakan Hukum yang diterbitkan pada Senin (14/8), terdapat pernyataan Direktur Imparsial Al Araf yang berkaitan dengan Revisi Undang-Undang Antiterorisme. Secara keseluruhan konten tersebut tidak ada masalah, hanya penempatan foto Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI (Pur) Dr Widodo sebagai foto pendukung pada kolom tersebut, menurut hemat kami, kurang tepat. Oleh karena itu, mohon Media Indonesia memberikan penjelasan ke publik bahwa konten yang berjudul Fokuskan Revisi pada Penegakan Hukum bukan merupakan pernyataan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI (Pur) Dr Widodo sehingga tidak menimbulkan polemik. Atas kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Brigadir Jenderal TNI Totok Sugiharto, S Sos Kepala Pusat Komunikasi Publik

Kemeriahan Pesta Rakyat Istimewa di Yogyakarta PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau BNI memusatkan perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-72 Republik Indonesia di Kota Yogyakarta dengan menggelar Pesta Rakyat Istimewa. Perayaan tersebut diisi dengan beragam acara mulai 13 Agustus dan upacara bendera pada 17 Agustus 2017. Rangkaian aktivitas utama perayaan HUT ke-72 RI ini antara lain berupa jalan sehat (funwalk) yang digelar kemarin pagi. Sekitar 4.000 peserta jalan sehat akan dilepas dari Alun-Alun Utara Yogyakarta. Jalan sehat itu dimeriahkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, jajaran direksi dan pegawai BNI serta Primissima juga warga Kota Yogyakarta dan kabupaten

sekitarnya. Acara berikut ialah pesta kuliner pemecahan Rekor Museum Rekor Duniaâ&#x20AC;&#x201C;Indonesia (Muri) oleh 4.000 peserta. BNI memilih gudeg sebagai penganan yang disiapkan dalam ajang pemecahan rekor Muri itu antara lain karena kuliner tradisional khas Yogyakarta. Pembuatannya yang sarat dengan bahan asli lokal dan sangat minim bahan baku impor selaras dengan semangat kedaulatan pangan yang menjadi salah satu prioritas dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Pemecahan rekor Muri dilakukan di Alun-alun Utara Yogyakarta. Seluruh peserta jalan sehat dan masyarakat di sekitar alun-alun dipersilakan mencicipi gudeg yang disiapkan sebagai bagian dari pemecahan rekor Muri tersebut.

Tema tradisional juga dimunculkan pada kegiatan Main Angklung Bersama dengan menggunakan 750 angklung. Alat musik angklung mewakili wujud nasionalisme yang ingin ditumbuhkan kepada segenap warga Yogyakarta dan sekitarnya. Angklung merupakan salah satu dari empat warisan nasional yang diakui organisasi internasional UNESCO, di samping wayang (2008), keris (2008), dan batik (2009). â&#x20AC;&#x153;Dengan mengajak masyarakat memainkan angklung secara bersama-sama akan mampu menumbuhkan rasa bangga dan cinta kita pada budaya bangsa Indonesia, terutama angklung. Pada acara Pesta Rakyat Istimewa, kita akan memainkan laguâ&#x20AC;&#x201C;lagu perjuangan dan lagu daerah Yogyakarta,â&#x20AC;? tutur Baiquni.

Sementara itu, untuk berbagi kebahagiaan dengan warga Yogyakarta atas kemerdekaan NKRI selama tujuh dasawarsa lebih ini, BNI juga menyelenggarakan pasar murah. Pada kesempatan ini, BNI menyediakan 1.000 paket berisi sembilan bahan makanan pokok (sembako). Per paket bernilai Rp140 ribu, tapi dijual kepada warga yang berhak menerima manfaatnya seharga Rp25 ribu per paket. BNI pun mengundang 10 pelaku usaha yang menjadi mitra binaan korporasi untuk turut memeriahkan Pesta Rakyat Istimewa. Mereka diikutsertakan dalam pameran produk lokal dengan nama Bazar Mitra Binaan. Para pengusaha itu antara lain Indarwati, Batik Budi Harjanto, Rambak Solo, Titoy Jaya Production, Marenggo Batik,

DC 9 Rotan, Intan Rahmadani Snack, Thiwulayu Mbok Sum, dan Bandeng Marus.

Untuk negeri Perayaan HUT ke-72 RI oleh BNI juga mencakup kegiatan program bedah rumah veteran. Veteran dipilih karena mereka ialah WNI yang telah ikut berjuang mempertahankan NKRI, baik dalam kesatuan bersenjata resmi maupun kelaskaran dan diakui pemerintah. Bantuan tersebut menjadi bentuk apresiasi BNI terhadap jasa-jasa yang telah diberikan para veteran tersebut. Bedah Rumah Veteran sejatinya merupakan salah satu dari Program BUMN Hadir Untuk Negeri yang digagas Kementerian BUMN RI sejak 2015. Ada pula program lain BUMN Hadir untuk Negeri yang rutin dilakukan

seiring dengan perayaan HUT RI, yaitu Program Siswa Mengenal Nusantara (SMN). Pada program ini, terdapat siswa-siswa terpilih yang dipertukarkan untuk lebih mengenal sejarah, keragaman budaya, dan kekayaan alam nusantara. Tahun ini, BNI bersama Primissima mengirimkan 20 siswa dan guru asal Daerah Istimewa Yogyakarta ke Sumatra Barat. Sebagai bagian dari pertukaran, BNI dan Primissima menerima 20 siswa dan guru asal Sumatra Barat. Mereka diajak ke beberapa lokasi menarik, seperti Kantor Bank Indonesia (BI) di Yogyakarta, Akademi Angkatan Udara, dan mengunjungi Balai Ekonomi Desa di Desa Wanurejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah yang dikembangkan atas dukungan BNI. (RO/S2-25)

OPINI

RABU, 16 AGUSTUS 2017

Mengawal Kebijakan Pemerintah Membingkai Kebinekaan NKRI Jenderal TNI Mulyono Kepala Staf Angkatan Darat

EGARA Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) segera memasuki usianya yang ke-72 pada 17 Agustus 2017 besok. Usia yang seharusnya sudah cukup matang untuk mengaktualisasikan diri sebagai sebuah negara kesatuan yang ditopang pilar ke-bhinne katunggalika-an. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa potensi atau benihbenih disintegrasi, yang salah satunya dipicu sentimen kultural dan perasaan diperlakukan secara tidak adil, masih tersimpan. Sentimen itulah yang saat ini justru dijadikan sebagai bahan kampanye atau propaganda kelompok-kelompok separatis untuk mendapatkan simpati dan dukungan di dunia internasional. Pemerintah secara konsisten terus mengupayakan pendekatan pembangunan dari wilayah pinggiran, pulau terluar, dan daerah terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, sebagai bagian dari solusi permasalahan secara komprehensif. Hal ini sesuai dengan konsep geostrategis Indonesia yang didasarkan pada kondisi, metode, atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang bertujuan mengamankan dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan

yang timbul di dalam maupun datang dari luar negeri. TNI-AD sebagai alat negara juga terus berupaya mengawal kebijakan pemerintah melalui program-program satuan kewilayahan di seluruh penjuru Tanah Air. Sebagai implementasinya, prajurit dan satuan TNI-AD juga membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah membangun wilayah agar semakin maju dan berkembang sesuai potensi yang ada, yang pada akhirnya akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini merupakan bentuk pendekatan solusi konflik secara sosial (social approach) yang di dalamnya juga mencakup kebudayaan (culture) dan kesejahteraan (prosperity). Mindset masyarakat diubah dan digugah melalui pendekatan kesejahteraan agar sadar kembali untuk bersamasa ma membangun daerah untuk mencapai kemajuan. Mua ra dari itu semua ialah terlupakan dan tercabutnya benih konflik sosial hingga ke akar-akarnya untuk menuju kebinekaan dalam bingkai keindonesiaan yang indah. Terkait dengan hal itu, secara teoretis, McFarlan (2005) memperkenalkan istilah kompetensi sosial-budaya bagi prajurit dan mendefinisikannya sebagai kemampuan untuk memahami dan beradaptasi terhadap lingkungan sosial-

tuhan pokok, telah menggugah kesadaran mereka untuk memahami bahwa masyarakat Papua ialah bagian tak terpisahkan dari NKRI yang juga diperhatikan kesejahteraannya. Demikian pula halnya dengan konsep ‘Emas Hijau’, ‘Emas Biru’, dan ‘Emas Putih’ yang dikembangkan di wilayah Maluku dan Maluku Utara, ialah contoh social approach yang lain untuk menyelesaikan persoalan.

budaya di tempat mereka bertugas. Sementara itu, Candler (2005) mencatat bahwa kajian mengenai urgensi kompetensi sosial-budaya bagi seorang pra jurit pertama kali muncul dalam misi pemeliharaan perdamaian (MPP) PBB. Kompetensi itu telah dija di kan sebagai salah satu muatan dalam standar modul pelatihan umum pembekalan pratugas pasukan perdamaian, agar para prajurit mampu beradaptasi dan melakukan perubahan psikologis dari budaya militer ke budaya sipilmiliter dan dari budaya negara asal ke budaya negara tujuan misi. Jauh sebelum teori itu dimunculkan secara akademis, TNI dengan jati dirinya sebagai tentara rakyat sebenarnya telah mempraktikkannya dalam berbagai penugasan operasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Bisa jadi, munculnya teori itu justru diilhami keberhasilan TNI yang menjadi ba gian dari pasukan perdamaian PBB di berbagai belahan dunia dalam meredam dan menyelesaikan konflik sosial. Oleh karenanya, sangat ironis apabila kita justru tidak mempraktikkannya untuk

menciptakan perdamaian di negeri sendiri. Kembalinya 154 simpatisan OPM ke pangkuan NKRI yang dimediasi Koramil 1714-04/ Sinak pada Maret 2017 dan 15 anggota OPM lainnya melalui Korem 173/PWJ pada awal Juli 2017 menjadi contoh munculnya kesadaran nasionalisme yang didasari keberhasilan pemerintah mengelola negara dengan pendekatan sosial. Perhatian besar yang diberikan Presiden RI Joko Widodo terhadap pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat dengan jalan penghubung transPapua, dan tekad untuk mengentaskan masyarakat dari keterisolasian maupun stabilisasi harga kebu-

TNI-AD terus berupaya untuk mengawal kebijakan pemerintah melalui programprogram satuan kewilayahan di seluruh Tanah Air. Melalui program unggulan itu, Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara bersama-sama dengan Kodam XVI/ Pattimura berhasil mengubah mindset masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang dulu terlalu sensitif terhadap hal-hal kecil yang memicu perseteruan, menjadi sibuk bersama-sama untuk mengelola potensi wilayah yang besar demi kesejahteraan masyarakat. Di Papua, pembangunan wilayah dan stabilisasi ekonomi telah menggugah kesadaran nasionalisme para simpatisan

OPM, sedangkan program Emas Hijau, Emas Biru, dan Emas Putih yang dilaksanakan di Maluku juga telah mampu membawa kesepakatan damai di antara raja-raja yang mewakili tiap desa. Bahkan, Desa Aboru yang dahulu dikenal sebagai salah satu basis kelompok separatis RMS akhirnya dijadikan sebagai pusat upacara peringatan ke-71 Hari Kemerdekaan RI pada 2016 atas permintaan kepala desa kepada dandim. Inilah sebenarnya makna dari pendekatan sosial (social approach) yang di dalamnya juga mencakup pendekatan budaya (culture) dan kesejahteraan (prosperity) dalam membingkai kebinekaan untuk mewujudkan kedamaian di bawah NKRI. Dalam konsep ini, pemerintah memegang peran yang dominan karena dilengkapi dengan perangkat yang memiliki tugas, kewenangan, dan kemampuan untuk membangun di segala bidang kehidupan masyarakat. Semoga kesadaran kembalinya simpatisan OPM ke NKRI di Papua dan keberhasilan program Emas Biru, Emas Hijau, dan Emas Putih di Maluku serta Maluku Utara bisa menginspirasi seluruh komponen bangsa yang saat ini sedang dihadapkan pada banyaknya persoalan kebinekaan, untuk melupakan perbedaan sosial dan kemudian menyatukan tekad bersama-sama membangun masa depan bangsa. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Indonesia Kerja Bersama)

Memaknai Kemerdekaan di Dunia Siber M Fadil Imran

Direktur Tindak Pidana Siber Polri

dan sebagainya--perilaku yang sering dirangkum dalam terminologi cybercrime. Rusaknya reputasi, muncul kerugian se cara materi, trauma dan gangguan psikologis, sampai dengan perlukaan dan hilangnya nyawa ialah beberapa konsekuensi yang harus dibayar sebagai akibat terjadinya cybercrime. Kejahatan tersebut dilakukan dengan bantuan sistem atau jaringan komputer di dalam suatu sistem atau jaringan komputer terhadap sistem atau jaringan komputer. Bahkan beberapa bentuk cybercrime dapat menyebabkan kerusakan luas pada keamanan dan perekonomian nasional, rusaknya moralitas publik masyarakat dan publik, serta hilangnya kepercayaan pada pemerintah (Bennett, 2007). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjamin kebebasan atau membuka kesempatan yang luas untuk melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan, dengan teknologi yang ada, dapat menyembunyikan identitas-

nya dengan menggunakan identitas orang lain, menyamarkan diri, mengganti, dan memperbanyak identitasnya dengan berbagai teknik atau cara. Teknologi juga memungkinkan pelaku kejahatan mudah melarikan diri dengan tidak terdeteksi dan terlacak (Newman and Clarke,2003; Newman, 2009). Dalam tataran mikro perkem bangan teknologi informasi dan komunikasi ternyata tidak diiringi dengan berkembangnya pengetahuan, pemahaman, atau tersosialisasikan bahwa terdapat aturan dan norma dalam berinteraksi secara online dalam digital landscape (Leogrande, 2014). Pertama, terdapat konsep digital etiquette atau netiquette, standar perilaku, kesopanan, dan kesantunan dalam digital landscape, yang pada dasarnya sama dengan standar perilaku, kesopanan, dan kesantunan umum dalam masyarakat. Kedua, terdapat perkembangan konsep hak dan tanggung jawab digital yang mengiringi meluasnya kebebasan yang dimiliki seseorang di dalam

digital landscape. Ketiga, terdapatnya aspek hukum di dalam masyarakat, yang mengembangkan dan membentuk peraturan perundangan yang memuat ancaman hukum terhadap perilaku tidak sopan, merugikan dan memunculkan perlukaan. Sistem peradilan pidana telah dapat menentukan, dan menjatuhkan hukuman untuk perilaku dan komentar daring yang menghasilkan kerusakan. Keempat, menyangkut aspek keamanan digital yang mengacu pada berbagai upaya atau tindakan pencegahan yang dapat dilakukan sebagai jaminan keselamatan dan perlindungan diri dalam digital landscape. Dalam konteks tataran yang lebih makro, dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya menunjukkan bahwa sedang terjadi perubahan dalam masyarakat, termasuk hubungan kuasa dan pola ke tidaksetaraan, yang juga ditentukan proses produksi, akuisisi, serta aliran pengetahuan yang menggerakkan roda perekonomian dan jaringan

informasi global. Teknologi informasi telah berpengaruh terhadap konstruksi berbagai masalah-masalah sosial, termasuk munculnya digital divide--kesenjangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang diderita bagian-bagian dalam populasi (Servon, 2002). Perlu diingat bahwa digital divide bukan hanya masalah akses terhadap teknologi, digital divide dipandang sebagai gejala dari masalah yang lebih besar dan kompleks, bukan sekadar masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan, penghasilan, pembangunan dan literasi, tetapi terkait pula dengan tujuan sosial, politik dan ekonomi (Servon, 2002). Kesadaran itu pada akhirnya menuntut adanya pengembangan dan penerapan peran, prinsip bersama, norma, peraturan, prosedur pengambilan keputusan, dan program yang membentuk evolusi dan penggunaan teknologi informasi serta komunikasi ke arah yang positif. Pengembangan dan penerapan ini harus dilakukan

bersama-sama oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Tsatsou, 2014). Pengembangan dan penerapan yang harus dilandasi dengan mengedepankan, antara lain perlindungan HAM, demokrasi dan rule of law, multi-stakeholder governance, tanggung jawab negara, pemberdayaan pengguna teknologi informasi, universalitas, integritas, desentralisasi, mendorong penggunaan open standards, termasuk penghargaan terhadap keragaman budaya dan bahasa. Landasan yang sama juga ideal untuk dapat diterapkan dalam konteks pemolisian terhadap cybercrime. Para pemangku kepentingan harus menyadari kapasitas masingmasing dan mulai mengembangkan kerja sama. Membangun suatu multi-agency partnerships yang di dalamnya terdapat keterlibatan non-police organizations, dengan cakupan kerja sama internasional. Melakukan pembaruan terhadap mutual legal assistance (MLA) dan menyelenggarakan virtual police services.

ALAM beberapa tulisan yang membahas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, para penulis sangat menekankan dan yakin bahwa perkembangan itu berdampak positif. Perubahan yang membawa manusia dan kehidupannya ke suatu masa ekonomi baru, kemakmuran, kebebasan, dan demokrasi yang belum pernah dibayangkan sebelumnya (Van Dijk, 2001). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dinilai mendorong terciptanya social equality, memungkinkan individu terhubung langsung dengan pembuat kebijakan, menawarkan interactivity yang memperkuat kebebasan, serta meningkatkan rasa aman. Perkembangan yang memungkinkan saling terhubung dan berinteraksi dengan mudah sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas hubungan sosial. Itu termasuk

keyakinan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan keluasan wawasan alam berpikir manusia. Keyakinan itu semakin diperkuat dengan munculnya dorongan dan desakan yang menolak pembatasan dan diskriminasi para speech conduits, seperti broadband service providers, DSL provider, telecommunications providers, seach engine, dan termasuk pemerintah (Nunziato, 2009). Memunculkan proposal net neutrality legislation, yang menuntut free flow of information dan jaminan untuk dapat berkomunikasi dengan bebas. Tidak dapat dimungkiri, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka banyak kesempatan dan keuntungan. Namun, perlu disadari bahwa perkembangan itu pada akhirnya juga diwarnai kemunculan hate speech, hoax, hate crime, cyber bullying, online child pornography,

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Arief Hulwan Muzayyin, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cornelius Eko, Christian Dior Simbolon, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iqbal Musyaffa, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Maggie Nuansa Mahardika, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S,

Gurit Adi Suryo, Dhika Kusuma Winata, Zico Rizki Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Rio Thaba Pratama Burhan, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tampan Destawan, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya),

Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan) Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon),

Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-3065014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia. com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

PERKOTAAN

RABU, 16 AGUSTUS 2017

Menjajal Skytrain Melayang di Langit Bandara

“K

UJI-COBA SKYTRAIN: Petugas

PT Len mengecek gerbong skytrain sebelum uji coba pengoperasian skytrain bandara di Bandara SoekarnoHatta, Tangerang, Banten, pekan lalu. Automated people mover system atau skytrain mulai diuji coba selama 1 bulan sejak 13 Agustus 2017. Uji coba dilakukan pada trek A yakni dari Terminal 3 ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta.

kereta bandara. Keseluruhan rute tersebut memiliki panjang lintasan dual track yang mencapai 3.050 m atau sekitar 3 km. Pada kesempatan sama, President Director PT Angkasa Pura II (persero) Muhammad Awaluddin mengatakan layanan skytrain merupakan sinergi dari tiga BUMN, yakni Wijaya Karya yang melakukan uji fungsi dan pengoperasian lintasan Trek A, kemudian PT LEN, dan Woojin. Tujuannya ialah menguji fungsi dan pengoperasian kereta termasuk AP II dan menguji standard operating procedure serta standard maintenance procedure. “Kami berharap pada masa uji coba ini segala kemungkinan dapat dipelajari sehingga pada tahap pengoperasian dengan penumpang nanti, pelayanan dapat tetap terjaga tanpa masalah,” katanya. Proyek skytrain di Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu sekaligus menjadi inisiator kereta tanpa awak di Indonesia. Sebelumnya, di Indonesia belum pernah ada kereta angkutan penumpang yang beroperasi tanpa awak. Total, nilai investasi untuk proyek skytrain tersebut mencapai sekitar Rp950 miliar yang digunakan untuk pengadaan train set dan pembangunan infrastruktur di bandara. (Cahya Mulyana/J-1)

EREN....” Begitu ucap sejumlah warga saat menyaksikan uji coba skytrain yang merupakan kereta tanpa awak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemarin. Kereta yang mengadopsi model automated people mover system itu mulai Minggu (13/8) lalu diuji coba untuk selanjutnya dioperasikan secara resmi pada pertengahan Agustus. Kereta tersebut beroperasi di kawasan bandara untuk melayani perpindahan penumpang antarterminal. Untuk saat ini, uji coba dilakukan pada Trek A, yakni dari Terminal 3 ke Terminal 2 dan sebaliknya. “Pemerintah berharap skytrain ini dapat segera dioperasikan dengan tetap mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan serta pelayanan. Kehadiran skytrain di Bandara Internasional SoekarnoHatta ini dapat menjadi percontohan bagi bandara lainnya agar semakin berkembang, khususnya demi meningkatkan pelayanan,” jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau langsung uji coba skytrain tersebut, kemarin. Ia menjelaskan tahap I pengoperasian skytrain hanya melayani Trek A sepanjang 1.700 m, untuk kemudian tahap selanjutnya akan menghubungkan Terminal 1, 2, 3, dan integrated building yang juga terkoneksi dengan stasiun

ANTARA/MUHAMMAD IQBAL

Peluang Uang Kembali Kecil Pemilik sekaligus pengelola PT First Travel mengaku tak tahu ke mana larinya uang milik 35 ribu calon jemaah yang mencapai Rp550 miliar. NICKY AULIA WIDADIO

nicky@mediaindonesia.com

ERUSAHAAN biro perjalanan umrah PT First Anugerah Karya Wisata (PT First Travel) diperkirakan sudah tidak mampu lagi mengembalikan dana para jemaah yang sudah menyetorkan pembayaran berangkat umrah. “Jadi mereka itu sudah tidak mampu lagi,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak di Jakarta, kemarin. Sejauh ini, pihaknya hanya

Gratis Satu Hari Penuh di Hari Kemerdekaan PT Kereta Api Indonesia dalam memperingati HUT ke-72 kemerdekaan Republik Indonesia akan menggratiskan tiket perjalanan lokal di Jawa, Sumatra, dan semua rute khusus untuk penjualan dan keberangkatan pada Kamis, 17 Agustus 2017. Total ada 33 KA lokal (199 perjalanan) dan 918 perjalanan KRL yang akan digratiskan. “Masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dengan KA lokal dan komuter secara gratis pada 17 Agustus mendatang harus mengikuti ketentuan yang berlaku bagi KA lokal atau KTL dan memperhatikan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan, baik saat mengantre tiket maupun dalam perjalanan dengan KA,” ujar Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro dalam keterangan persnya, kemarin. Ia menjelaskan daya tampung perjalanan gratis untuk KA lokal mencapai 150.827

Daya tampung perjalanan gratis untuk KA lokal mencapai 150.827 penumpang, sedangkan KRL 1.065.522 penumpang. penumpang, sedangkan KRL 1.065.522 penumpang. “Masyarakat yang ingin menggunakan moda transportasi KA lokal tersebut bisa mendapatkan tiket gratis secara go show di loket penjualan langsung di stasiun keberangkatan pada Kamis, 17 Agustus 2017, di stasiun dengan tarif Rp0,” katanya. Walau berlabel gratis, kata Edi, demi keselamatan, keamanan, dan kenyaman-

an penumpang selama perjalanan, KA lokal tetap akan mengangkut penumpang sesuai dengan batas kapasitas maksimum yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 8/2001 tentang Angkutan Kereta Api Pasal 10, yakni 150% dari okupansi. Sementara itu, bagi pengguna jasa KRL di Jabodetabek dan sekitarnya, PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) sebagai operator layanan KRL akan memberikan layanan KRL gratis itu kepada seluruh pengguna KRL yang memakai kartu multi trip (KMT), tiket harian berjaminan (THB), dan kartu bank yang telah bekerja sama dan dapat digunakan untuk perjalanan KRL. Layanan KRL gratis dapat dimanfaatkan masyarakat sepanjang hari pada 17 Agustus 2017, mulai keberangkatan KRL pertama hingga KRL terakhir tiba di tempat tujuan. Layanan tersebut juga berlaku untuk seluruh relasi KRL. (DA/J-1)

PT INDUSTRI SODA INDONESIA (DALAM LIKUIDASI) PENGUMUMAN LELANG

Deskripsi Penjual : PT Industri Soda Indonesia (Dalam Likuidasi). No.

Objek Lelang

Keterangan

1. 1 (satu) paket terdiri dari: Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya tersebut dalam SHGB No. No.1346/Cipinang, luas 565 m2, atas nama : PT. INDUSTRI SODA INDONESIA, berkedudukan di Waru, Sidoarjo, terletak di Jalan Persahabatan Raya No.18, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur; dan 1 (satu) paket barang inventaris furniture bekas

Nominal Jaminan yang disetor ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. Jaminan harus sudah efek f diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang mbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Harga Limit sebesar Rp 8.393.000.000,dengan Uang Jaminan sebesar Rp 4.000.000.000,-

3. Barang dapat dilihat di Jl. Persahabatan Raya No.18, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada tanggal 21 Agustus pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB. Deskripsi Persayaratan Lelang: Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id Syarat dan ketentuan serta tatacara mengiku lelang dapat dilihat pada alamat website di atas. Pembeli dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembeli dikenakan PPN sebesar 10% dari harga transaksi, yang fakturnya akan diterbitkan dan pembayarannya dipungut oleh Penjual. Deskripsi Pelaksanaan Lelang: Cara Penawaran Penetapan Pemenang Lelang Pelunasan Harga Lelang Bea Lelang Pembeli Tempat Pelaksanaan Lelang

: : : : :

Info lebih lanjut:

Closed Bidding pada website www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id Kamis, 24 Agustus 2017, pk. 10.00 WIB 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang 2 % dari harga Lelang PT Industri Soda Indonesia (Dalam Likuidasi), Gedung Kementerian BUMN Lt.11, Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat Anton Napitupulu, 082123501112 Jakarta, 16 Agustus 2017, Ketua Tim Likuidasi PT Industri Soda Indonesia (Dalam Likuidasi)

KPKNL JAKARTA V

menemukan dana sejumlah Rp1,3 juta yang berasal dari delapan rekening pelaku, Andika Surachman dan Desvitasari Hasibuan, pasangan suamiistri selaku pemilik sekaligus pengelola perusahaan tersebut. “Saldonya kurang lebih cuma Rp1,3 juta. Saya belum bisa jawab aliran dana di rekening itu ke mana saja,” kata Herry. Pihaknya berencana menelusuri aliran dana tersebut dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari hasil investigasi, kata Herry, kedua pelaku telah

merekrut 1.000 agen, dengan 500 agen di antara mereka ialah agen yang aktif mencari jemaah. Murahnya biaya perjalanan umrah yang ditawarkan membuat perusahaan tersebut berhasil menggaet banyak peminat. Paket 1 atau yang disebut paket promo umrah dipasarkan seharga Rp14,3 juta per jemaah, paket reguler ditawarkan seharga Rp25 juta, sedangkan paket VIP dengan harga Rp54 juta. “Animo masyarakat cukup besar,” kata Herry. Sedikitnya ada 70 ribu calon jemaah yang telah membayar biaya umrah. Namun, hanya 35 ribu jemaah yang bisa diberangkatkan. Bareskrim memperkirakan kerugian yang diderita para jemaah atas kasus itu mencapai Rp550 miliar.

Crisis center Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menambahkan pihaknya tak berwenang untuk mengembalikan dana para jemaah itu. Pihaknya bersama Kementerian Agama hanya bisa membentuk crisis center guna menampung keluhan dari para jemaah. “Itu (pengembalian aset) bukan tanggung jawab Polri. Polri mencari siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana lalu ditelusuri aliran dananya ke mana, berapa anggaran dana yang sudah lari,” kata Ari Dono di Bandara Soekarno-Hatta, kemarin. Polri bersama Kementerian Agama, sambungnya, telah menggelar rapat untuk membentuk crisis center. Segala keluhan jemaah terkait dengan kasus itu akan ditampung me-

lalui crisis center. Dalam hal ini, Polri berperan sebagai penyuplai data dan informasi. “Pengaduan-pengaduan dari masyarakat apa yang sudah dia miliki, hak apa yang dia harapkan, kita akumulasikan di situ,” tambahnya. Sejauh ini polisi belum bisa menyimpulkan secara utuh ke mana perginya aliran dana milik PT First Travel. Sejumlah aset telah disita penyidik, antara lain berupa rumah, tanah, dan mobil. “Baru sebagian saja yang dikumpulkan,” kata Ari. Menurut Ari, kedua tersangka masih dalam keadaan syok dan mengaku tak ingat ke mana saja perginya dana PT First Travel. Mengenai isu bahwa dana First Travel turut diinvestasikan ke Koperasi Pandawa Group, Ari menyebut masih mendalaminya. (Ant/J-1)

GIIAS 2017

RABU, 16 AGUSTUS 2017

EMI Optimistis Pasarkan Mazda 600 Unit PT EMI pada GIIAS 2017 memajang jajaran model unggulan Mazda yang sudah dipasarkan ataupun yang segera hadir di Indonesia. GHANI NURCAHYADI

gani@mediaindonesia.com

ELUM sepekan perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 berlangsung, penjualan kendaraan merek Mazda memperlihatkan tren positif. Agen pemegang merek (APM) Mazda, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), pada ajang yang berlangsung 10-20 Agustus 2017 di Indonesia Convention & Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten, telah berhasil menjual sekitar 250 unit dari 12 model yang ditampilkan. Penjualan tertinggi berasal dari All New Mazda CX-5 dan Mazda 2. “All New Mazda CX-5 merupakan salah satu mobil andalan kami yang kami perkenalkan di GIIAS 2017, termasuk beberapa model yang masuk future model line-up. Kami senang mobil terbaru ini mendapatkan respons yang baik selama perhelatan GIIAS berlangsung,” kata Direktur Penjualan, Pemasaran, dan Humas PT Eurokars Mazda Indonesia (EMI), Ricky Thio, ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin. Dengan terjualnya sekitar 250 mobil tersebut, Ricky mengaku optimistis target penjualan EMI sebanyak 600 unit pada perhelatan GIIAS 2017 bisa dicapai. Menurut dia, biasanya penjualan pada dua hingga tiga hari menjelang penutupan GIIAS 2017 akan melonjak tinggi, bahkan bisa melebihi target yang telah dicanangkan. Untuk menarik minat calon konsumen membeli mobil Mazda, PT EMI memang menyelenggarakan sejumlah program penjualan yang

menarik. Ricky mengutarakan selama ajang GIIAS 2017, pihaknya menawarkan program penjualan untuk menarik minat calon konsumen. Antara lain, program Direct Gift berupa kupon bensin senilai Rp5 juta untuk setiap pembelian Mazda CX-3. Untuk pembelian Mazda Biante, konsumen akan mendapatkan perangkat TV berlangganan NexDrive yang sudah termasuk paket tayangan all channel selama enam bulan. Selain itu, ada program hadiah langsung berupa Lucky Dip untuk setiap pembelian kendaraan Mazda model apa pun. “Setiap pelanggan pasti akan mendapatkan paket perjalanan ke Singapura, termasuk tiket pesawat, akomodasi, dan tur atau cash back Rp50 juta,” ujar Ricky. Program menarik lainnya, kendaraan Mazda yang dibeli di ajang GIIAS akan mendapat perlindungan tambahan selama dua tahun, dari sebelumnya hanya tiga tahun. Program yang dinamakan Mazda Extended Warranty tersebut akan berlaku selama lima tahun atau 150 ribu km. Selain itu, PT EMI menyiapkan program kemudahan pembayaran yang diberikan para diler, antara lain mulai potongan harga hingga cicilan dengan bunga ringan.

Produk unggulan PT EMI dalam GIIAS 2017 memajang jajaran produk unggulan Mazda, yaitu current car (model-model yang sudah dipasarkan di Indonesia) dan future car (model-model yang segera hadir di Indonesia). Modelmodel current car ialah Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-3 dan Mazda Biante. Adapun future car berupa

MI/RAMDANI

MAZDA ALL NEW CX-5 : Mobil Mazda All-new CX-5 yang diluncurkan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017, di Indonesia Convention and Exhibition (ICE), BSD, Tangerang Selatan, Kamis (10/8). All-new Mazda CX-5 merupakan kendaraan jenis Sport Utility Vehicle (SUV) yang cukup populer di Indonesia. Mobil yang dapat menampung lima penumpang ini menjadi produk terlaris kedua setelah Mazda2. Mazda 6 Estate, Mazda 3, Mazda CX-9 dan Mazda MX-5 RF, yang diperkirakan diluncurkan pada rentang 2017-2018. Ricky mengungkapkan antusiasme pengunjung paling banyak

All New Mazda CX-5 Resmi Mengaspal di Indonesia UNTUK menegaskan keseriusan dalam meneruskan eksistensi brand Mazda di Indonesia, sekaligus mempertahankan segmen SUV kompak yang menjadi salah satu tulang punggung penjualan, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) pun meluncurkan model terbaru All New Mazda CX-5. Peluncuran dilakukan dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) ke-25 yang berlangsung sejak 10 Agustus hingga 20 Agustus 2017, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Serpong, Tangerang. Presiden Direktur EMI Roy Arman Arvandy mengatakan keikutsertaan EMI dalam GIIAS 2017 merupakan bentuk komitmen perusahaan yang ingin menegaskan keberlanjutan kehadiran Mazda di Indonesia sekaligus menunjukkan dukungan penuh dari Mazda Motor Corporation Jepang. “Kami secara resmi meluncurkan SUV terbaru unggulan kami, the All New Mazda CX-5. Kami pun menampilkan beberapa model terbaik kami di Indonesia dan model terbaru yang akan diperkenalkan kepada penggemar, pelanggan, dan pecinta Mazda di Indonesia,” ungkap Roy di sela pembukaan GIIAS 2017, baru-baru ini. All New Mazda CX-5 yang mengusung desain khas Mazda KODO, Soul of Motion, itu hadir dengan lekuk-lekuk yang lebih dinamis di sekujur bodinya.

Jantungnya menggunakan mesin SKYACTIV-G 2.5L yang mampu menelurkan 190 hp dengan torsi hingga 251 Nm. Mesin itu dikawinkan dengan transmisi SKYACTIV-drive otomatis 6 percepatan yang dapat meningkatkan efisiensi penyaluran tenaga dan bahan bakar. Suntikan teknologi SKYACTIV diklaim membuat pengendara akan memiliki rasa yang menyatu antara mobil dan sang pengendara atau Jinba-Ittai. “Salah satu teknologi terbaru yang digunakan, sepeti G-Vectoring Control menjadikan pengemudi lebih percaya diri saat berkendara, di saat sama, penumpang juga dapat merasakan kenyamanan karena manuver mobil yang menjadi lebih halus,” lanjut Roy. Kendaraan tersebut dihadirkan dalam dua varian pilihan, yaitu CX-5 GT berbanderol Rp526,8 juta, dan CX-5 Elite yang dilego dengan harga Rp548,8 juta. Produk-produk Mazda lainnya yang dipamerkan dalam pesta otomotif itu meliputi Mazda2, Mazda CX-3, serta Mazda Biante. Tidak lupa EMI juga menghadirkan modelmodel future car seperti Mazda3, Mazda6 Estate, Mazda CX-9, dan Mazda MX-5 RF yang menjadi gambaran model Mazda yang akan hadir di Tanah Air.

Bonus EMI juga menggelar program khusus sepanjang GIIAS 2017 berupa direct

gift dalam bentuk kupon bensin senilai total Rp5 juta untuk setiap pembelian Mazda CX-3, sementara untuk Mazda Biante langsung mendapatkan paket TV berlangganan NexDrive berikut gratis tayangan seluruh kanal selama enam bulan. Untuk pembelian Mazda tipe apa saja selama GIIAS berlangsung, EMI menawarkan hadiah langsung berupa lucky dip untuk langsung mendapatkan kesempatan berwisata ke Singapura termasuk tiket pesawat, akomodasi dan tur, atau cash-back hingga Rp50 juta. Khusus pembelian unit di GIIAS 2017, konsumen berhak mendapatkan Mazda Extended Warranty, yaitu perlindungan tambahan selama dua tahun dari perlindungan utama Mazda yang sejatinya hanya tiga tahun. Dengan begitu, masa total perlindungan mencapai lima tahun atau 150 ribu km, tergantung yang mana dicapai lebih dulu. Ada lagi bonus tambahan berupa layanan Emergency Roadside Assistance (ERA) dengan menghubungi 14051 yang siaga 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Layanan itu bekerja sama dengan PT Sompo Insurance Indonesia sebagai penyedia garansi dan layanan ERA. “Ini merupakan terobosan layanan terbaru kami agar konsumen tidak hanya nyaman dalam berkendara mobil Mazda, tapi juga nyaman dalam memilikinya tanpa rasa khawatir,” tutup Roy. (Cdx/ S2-25)

terarah pada model Mazda MX-5 dan CX-9 “Mazda MX-5 mungkin karena bentuknya lebih eksotis. Kalau CX-9 mungkin karena badannya lebih besar. Kami menyediakan model

SUV yang lebih besar di Mazda CX-9 dengan varian 2.5L Turbo,” ujar Ricky. Antusiasme pengunjung terhadap mobil Mazda di jajaran future model line-up juga tecermin dari adanya

puluhan calon pembeli yang sudah melakukan pesanan (inden) meski harga resmi kelima mobil tersebut belum dirilis PT EMI. Saat ini yang tersedia baru sekadar kisaran harga jual. (S-1)

REGIONAL

RABU, 16 AGUSTUS 2017

Wakil Gubernur Kaget Lihat Daerah Tertinggal WAKIL Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit terkejut dengan kondisi masyarakat Nagari Katiagan, Pasaman Barat, Sumatra Barat, yang masih tertinggal. “Saya terkejut. Sebentar lagi 72 tahun Indonesia merdeka, tapi warga di sini masih seperti masa 1970-an,” tuturnya, kemarin. Karena itu, dia berjanji akan membahas persoalan ketertinggalan daerah itu dengan Bupati Pasaman, Gubernur Irwan Prayitno, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nasrul Abit hadir di nagari itu sebenarnya sebagai bagian dari pelayaran meninjau potensi laut Sumbar. Dia mencontohkan persoalan fasilitas sekolah. Siswa SMP yang hendak melanjutkan pendidikan harus berjalan sekitar 45 kilometer untuk mencapai sekolah. Belum lagi, lanjut dia, persoalan minimnya tenaga pendidikan di SMP Katiagan. “Untuk tingkat SLTA sudah jadi kewenangan provinsi. Langsung saja suratnya ke Gubernur. Atau wali nagari bersama camat ke ruang kerja saya. Sama-sama kita bahas dengan instansi terkait sebelum bertemu Gubernur,” katanya. Kepala SMP 4 Kinali, Katiagan, Yulina Wisna Jaya mengatakan tidak tersedianya sarana dan prasarana pendidikan menjadi kendala. “Tamat SMP banyak yang menganggur sebab untuk melanjutkan ke jenjang SMA harus menempuh jarak sampai 45 kilometer. Di sini belum ada SMA. SMP saja baru lima lokal

dengan 114 siswa,” tuturnya. Wali Nagari Katiagan Endang Putra menambahkan, warga juga membutuhkan jembatan penghubung ke daerah lain. Selama ini warga mengandalkan ponton bertenaga manusia untuk melintasi sungai selebar 85 meter. “Pernah ada jembatan darurat sepanjang 180 meter dan lebar 1,8 meter di hilir sungai, tapi sudah rusak.”

“Saya terkejut. Sebentar lagi 72 tahun Indonesia merdeka, tapi warga di sini masih seperti masa 1970-an.” Nasrul Abit

Wakil Gubernur Sumbar Dalam rangka 72 tahun RI, Kodam II/Sriwijaya mengajak warga di Kota Palembang, Sumatra Selatan, untuk ikut dalam kegiatan 171717. Kegiatan itu berisi doa bersama bertema Indonesia kasih sayang yang diinstruksikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pangdam II/Sriwijaya Mayjen AM Putranto di Palembang mengatakan aksi 171717 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia pada 17 Agustus 2017 mulai pukul 17.00 WIB di tempat yang disediakan. Menurut dia, doa bersama bertujuan agar Indonesia jauh dari keributan. (YH/DW/PS/ BB/N-1)

ANTARA/AMPELSA

PERINGATAN 12 TAHUN DAMAI ACEH: Wali Nanggroe Aceh yang juga mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud (kedua kiri) bersama

Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah (kiri) menyerahkan santunan kepada anak yatim dan warga korban konflik Aceh saat peringatan 12 Tahun Damai Aceh di Banda Aceh, Aceh, kemarin. Peringatan 12 Tahun Damai Aceh itu mengangkat tema Merawat damai, menuju Aceh hebat bersama NKRI.

Dana Desa Dipakai Studi Banding ke Bali Penggunaan dana desa sudah seharusnya untuk kepentingan warga untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Penyimpangan terhadap alokasinya harus dikenakan sanksi tegas. EVA PARDIANA

pardiana@mediaindonesia.com

ANTARA/ R. REKOTOMO

DITUNTUT LIMA TAHUN PENJARA: Terdakwa Sekda Nonaktif

Kebumen Adi Pandoyo menjalani sidang tuntutan kasus suap dan gratifikasi izin proyek Disdikpora Kebumen senilai Rp3,75 miliar di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Jaksa mununtut terdakwa dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.

ENGGUNAAN dana desa untuk membiayai perjalanan ke Pulau Dewata dengan dalih bimbingan teknis (bimtek) dan studi banding, tidak dapat dibenarkan. KPK diminta untuk turun tangan menyelidiki hal tersebut. Pengamat hukum Universitas Lampung Yusdianto mengaku bahwa dirinya yang pertama kali menginformasikan ke media massa terkait dengan keberangkatan ibu-ibu PKK Lampung Barat ke Bali melalui Bandara Radin Inten II pada 8 Agustus 2017. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari rombongan tersebut, ia menyimpulkan perjalanan ke Pulau Dewata yang disebut sebagai kegiatan bimbingan teknis dan studi banding itu menggunakan dana desa. “Saya sangat miris, dana desa yang harusnya diprioritaskan untuk infrastruk-

tur desa malah digunakan bimtek ke Bali. Dan itu dilakukan oleh unsur PKK yang tidak secara langsung terlibat dalam pengelolaan dana desa,” ujar Yusdianto di Bandar Lampung, kemarin. Sebelumnya, istri-istri para peratin atau kepala pekon (kampung) yang tergabung dalam tim penggerak PKK di Kabupaten Lampung Barat melaksanakan studi banding ke Bali pada 9-11 Agustus lalu. Kegiatan yang diikuti 131 istri kepala kampung ini diduga menggunakan dana desa sebesar Rp1,31 miliar yang dibungkus kegiatan bimtek pekon. Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri mengaku telah menerima kabar tersebut. Menurutnya, studi banding ke provinsi lain tidak menjadi persoalan selama ada ilmu dan wawasan baru yang diperoleh. “Boleh saja ke Bali tapi ke tempat yang betul-betul telah mengelola dana desa dengan baik, sebagai per-

bandingan. SDM Lampung Barat ini kan wawasannya terbatas,” ujar Mukhlis saat dihubungi (14/8).

Program prioritas Yusdianto menegaskan dalam semua regulasi terkait dengan prioritas penggunaan dana desa, tidak satu pun memperbolehkan penggunaan dana untuk keperluan bimtek. Dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, partisipasi masyarakat desa, pengelolaan Bumdes, dan pemberdayaan masyarakat. “Saya lihat bukan hanya ibu-ibu PKK saja, ada juga perwakilan kecamatan dan kabupaten. Jadi ini sebuah event yang dilakukan bersama-sama. Harus ada tindakan masif dari KPK dan diusut tuntas, terkait penggunaan dana desa yang terindikasi mengabaikan regulasi,” tukas Yusdianto. Sementara itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Lampung Yudha

Setiawan selaku pihak yang bertugas dalam hal pembimbingan dan pengawasan dana desa, mengaku telah memanggil Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Barat terkait dengan kabar tersebut. “Kami sudah konfirmasi dan benar soal ke Bali itu. Tapi belum bisa kami pastikan itu penyimpangan atau bukan. Kita lihat dulu proses per prosesnya. Perencanaannya bagaimana, sudah sesuai belum, di APBDesnya ada atau tidak,” ungkap Yudha. Ia mengaku pihaknya tidak mengoreksi secara detail penggunaan dana desa per item. Pihaknya hanya memastikan apa yang dilaporkan telah sesuai dengan yang dianggarkan atau tidak. Pemilihan Bali sebagai destinasi, diungkapkan Yudha, karena menurut Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), tim penggerak PKK di Bali dianggap sukses menjalankan program-programnya. (OL-4)

Peredaran Narkoba Meningkat di Sumbar BANYAKNYA tersangka yang ditangkap dalam kasus narkoba di Sumatra Barat (Sumbar) tidak membuat pelaku jera. Bahkan dari tahun ke tahun peredaran narkoba di sana terus meningkat. Kapolda Sumbar Irjen Fakhrizal mengatakan jajarannya mengungkap setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2016, ada 824 kasus dengan jumlah tersangka 1.110 orang. “Angka ini meningkat 189 kasus ketimbang 2015 dengan 635, dan 815 tersangka,” ujar Fakhrizal di sela-sela acara pemusnahan barang bukti narkoba hasil sitaan di Tugu Merpati Perdamaian, Padang, kemarin. Dia menambahkan, khusus di 2017 hingga Juli, jumlah mencapai 522 kasus dengan 675 tersangka. Menurutnya, sebagian besar yang ditangkap pengedar

narkoba, tidak hanya dari Sumbar, tapi juga dari provinsi lain seperti Aceh, Sumut, dan Riau. Sementara itu, Polda Jatim juga memusnahkan narkoba dan miras senilai Rp114 miliar hasil tangkapan jajaran Polda Jatim. Pemusnahannya dilakukan dengan cara dibakar untuk narkoba jenis sabu dan obat daftar G. Sementara itu, ganja diblender, baru dibakar. “Pemusnahan narkoba juga dilakukan secara serentak di seluruh Polda di Indonesia dan polres sejajaran. Itu menunjukkan keseriusan memberantas peredaran narkoba di Indonesia,” kata Direskrim Polda Jatim Kombes Gagas Nugraha. Polda Jatim dari Januari-Juli 2017 telah berhasil mengungkap 3.306 kasus dengan 4.057 tersangka. “Kalau dirupiahkan total nilainya sekitar Rp114 mi-

liar. Artinya hampir satu juta jiwa terselamatkan dari bahaya narkoba,” ungkap Gagas. Di sisi lain, Polres Kota Palembang membuat inovasi baru, yakni untuk pertama kalinya membuka layanan rehabilitasi pengguna narkoba. Kapolres Kota Palembang Kombes Wahyu Bintono Hari Bawono mengatakan, masyarakat yang memiliki anak, saudara, dan keluarga dapat membawa pengguna narkoba untuk rehabilitasi. “Masyarakat jangan takut karena kita akan lakukan rehabilitasi kepada pengguna, bukan untuk dipenjara,” ungkapnya. Ia mengungkapkan saat ini sudah kategori darurat narkoba sehingga tiada hari tanpa adanya pengungkapan kasus narkoba. (YH/FL/DW/RK/ DG/HS/OL/PO/OL-4)

MI/PALCE AMALO

EDUKASI BAHAYA NARKOBA: Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti narkotika kepada

pelajar sebagai edukasi tentang bahaya narkoba saat pemusnahan di Polda NTT, Kupang, NTT, kemarin. Polda NTT memusnahkan sabu tujuh gram, 480 mililiter obat metadon cair, 539 butir tramadol, 1.430 butir obat somadril, dan 12 paket ganja.

NasDem Godok Cagub Sulsel PARTAI NasDem menggodok empat nama yang akan diusung sebagai calon gubernur (cagub) Sulawesi Selatan. Sekretaris DPW Partai NasDem Sulsel Saharuddin Alrif di Makassar, kemarin, memaparkan keempat nama itu ialah Wagub Sulsel Agus Arifin Nu’mang, mantan Bupati Gowa yang juga adik kandung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Ichsan Yasin Limpo, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, dan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid. “Tim 7 DPP Partai NasDem menyampaikan opsi. Salah satunya ialah penjajakan koalisi dengan calon yang sudah ada, yaitu empat nama,” kata Saharuddin. Saharuddin menambahkan, Tim 7 akan tetap menganalisis empat opsi itu. Termasuk melihat popularitas serta elektabilitas para calon. “Nantinya, setelah diketahui persentase calon masingmasing, tim 7 menyampaikan opsi itu pada Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh yang akan memutuskan,” lanjut Sahar. Ketua DPW NasDem Sulsel Rusdi Masse yang sudah dua kali menjadi Bupati Sidrap menegaskan tidak akan maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel. “Peluang saya pasti besar sebagai ketua partai, Tapi, saya memang tidak berminat untuk mencalonkan diri,” tegas Rusdi. Sementara itu, kandidat Gubernur Lampung dari Partai Golkar Arinal Djunaidi ternyata belum aman. Sejumlah kader ternyata masih mempertanyakan penunjukan nama Arinal. Ke t u a Fo r u m P e ny e l a m a t Kewibawaan Partai Golkar (FPKPG) yang dikomandani mantan Ketua DPRD Lampung Indra Karyadi mengaku tidak mempersoalkan siapa pun yang ditetapkan DPP Partai Golkar asalkan melalui mekanisme partai yang benar. “Penetapan dan pengajuan Arinal menjadi calon merupakan cacat hukum. Karena tidak melalui prosedur yang benar apalagi sesuai dengan AD/ART Partai serta petunjuk pelaksanaan yang disepakati melalui Musyawarah Nasional (Munas) Bali,” ujarnya. Menurut Indra, FPKPG akan terus mendorong perbaikan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu. “Kalau tidak, kami akan terus melawan,” kata dia. Adapun menurut Wakil Ketua DPD Partai Golkar Lampung Tony Eka Candra, sejak pencalonan Arinal ditetapkan, kondisi internal partai kian solid dan utuh. (LN/ LD/NV/BB/UL/N-1)

RABU, 16 AGUSTUS 2017 PODIUM

SELEBRITAS

Kerja Bersama

kembang seperti yang diharapITULAH tema besar yang diusung kan. Dampak dari amnesti pajak untuk peringatan HUT ke-72 belum mengimbas ke sektor riil kemerdekaan Republik Indonekarena tidak mudah untuk bersia. Kita ingin mengajak semua investasi di Indonesia. komponen bangsa untuk samaKeberpihakan kepada industri sama membangun negeri ini. dalam negeri pun tidak terlihat. Hanya dengan kebersamaan dan Contoh, pembangunan pembangkekompakan kita akan mampu kit listrik 35 gigawatt. Seharusmenghadapi semua tantangan. nya pemerintah berani 50% dari Bukan perkara mudah melakupembangkit itu dikerjakan inkan kolaborasi di Indonesia. Kita EBET dustri dalam negeri. Apakah kita cenderung untuk menempatkan Suryopratomo bisa? Pasti bisa karena produk semua hal sebagai kompetisi. Ak- Dewan Redaksi Media Group PT Boma Bisma Indra dipakai hirnya kita selalu menempatkan Alsthom, Prancis, untuk 27 pembangkit listrik semua masalah antara menang dan kalah. Sulit sekali menciptakan kemenangan ber- di Eropa, AS, Afrika, dan Amerika Latin. Mengapa itu tidak terjadi? Bukankah pemesama. Padahal banyak sekali yang bisa dikolaborasikan. Ketika kita melakukan kolaborasi rintah sudah menetapkan aturan tingkat komjustru hasilnya bisa lebih optimal dan manfaat- ponen dalam negeri? Jawabannya, karena kita sulit berkoordinasi, emoh berkolaborasi. Kita nya dirasakan banyak orang. Sekarang zamannya sistem supply chain. cenderung memikirkan kepentingan sendiri. Beberapa hari lalu kita memperingati Hari Industri tidak lagi dilakukan sendiri-sendiri. Industri penunjang hadir untuk memasok ke- Kebangkitan Teknologi Nasional. Kita lihat bagaibutuhan industri utama. Sistem produksi just mana PT Dirgantara Indonesia memperkenalkan in time memberikan efisiensi luar biasa karena CN 219. Juga Ilham Habibie yang memperlihatsemua bergerak pada irama yang sama sampai kan pesawat hasil karyanya, R-80. Namun, apakah kita mendukung pengemproduk bisa dipergunakan konsumen. Pada kita sering kali yang muncul sikap ingin bangan pesawat tersebut, dan apakah maskapai menang sendiri. Salah satu contoh di industri penerbangan nasional mau memesan pesawatkaret. Petani karet selalu berupaya untuk men- pesawat tersebut? Banyak di antara kita yang lebih kagum kedapatkan hasil yang lebih berat agar pendapatannya lebih besar. Namun, caranya bukan pada produksi luar negeri. Kita tidak pernah dengan meningkatkan produktivitas, melainkan mau menjadikan produk nasional menjadi tuan memasukkan segala macam ranting, akar, dan rumah di negerinya sendiri. Lihat saja produk batang ke karet produksi mereka. Hasilnya, kapal perang PT PAL dipakai Angkatan Laut bukan pendapatan lebih besar yang diterima, Filipina, sebaliknya TNI-AL lebih suka menggunakan kapal buatan Belanda. malah produk mereka ditolak pembeli. Sepanjang tidak ada kemauan untuk memHampir di semua lini kita menghadapi masalah buruknya kolaborasi. Bahkan antarkemen- beri kesempatan kepada putra-putra Indonesia terian pun begitu sulit berkoordinasi. Sering ke- membuat karya besar, kita tidak akan pernah tika sudah diputuskan Presiden sekalipun, tidak menjadi bangsa besar. Presiden Korea Selatan Park Chung-hee ketika pertama membangun bisa dilaksanakan di tingkat operasional. Lihat saja 15 paket kebijakan ekonomi yang negaranya mengatakan tidak pernah ada bangsa sudah dikeluarkan pemerintah. Apakah setiap yang akan mau memajukan Korea kecuali bangsa kementerian sudah menyelesaikan pekerjaan Korea sendiri yang melakukannya. Peringatan hari kemerdekaan RI harus menrumahnya? Apakah kemudian keinginan untuk menarik investasi, membangun industri, dan jadi momentum untuk bertanya, Indonesia seperti apa sebenarnya yang kita inginkan. Kerja menggerakkan ekonomi sudah terjadi? Kita harus berani mengatakan paket kebi- bersama jangan hanya menjadi slogan, tetapi jakan itu tidak sepenuhnya berjalan di lapang- harus menjadi sikap dan perilaku kita kalau an. Tidak usah heran apabila industri tidak beringin meraih kemajuan.

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 12

KARINA NADILA

Lagu Indonesia Raya Membuat Bangga Dia mengungkapkan, ia senang mendengarkan lagu itu karena bisa membangkitkan semangat nasionalisme. RETNO HEMAWATI

retnoretno@mediaindonesia.com

UTRI Indonesia Pariwisata 2017, Karina Nadila Niab, 24, mengaku rindu upacara bendera dalam rangka 17 Agustus. “Mungkin terakhir kali saya upacara bendera itu 2010-an, saat masih SMA. Kangen, kan, jadinya. Kangen juga kena terik matahari saat upacara,” katanya saat membuka perbincangan dengan Media Indonesia, kemarin. Dia juga mengungkapkan betapa dirinya senang pada saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. “Ini juga terjadi pada saat kunjungan Putri Indonesia ke berbagai daerah, lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Saat upacara dulu, saya senang menden g a r kannya. Lagu itu bisa mem-

bangkitkan semangat nasionalisme dan buat saya pribadi, lagu itu membuat saya bangga menjadi orang Indonesia,” katanya. Terkait dengan permintaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang menerapkan pelafalan lagu Indonesia Raya tiga stanza dengan tiga bait pada setiap upacara bendera di sekolah, Nina, demikian namanya sering disebut, memberikan pandangannya. “Sebenarnya panjang enggak masalah. Hanya saja jika dinyanyikan untuk upacara 17 Agustus kan umumnya berdurasi panjang. Mungkin dulu awalnya satu bait yang dinyanyikan kita biasanya sudah melewati pertimbangan tertentu ya?” tanyanya. Dia menjelaskan, upacara 17 Agustus kadang telah dipersiapkan berjam-jam sebelumnya. “Kalau kemudian menyanyi panjang, harus berdiri di bawah terik matahari, harus melihat ke benderanya lebih lama itu mungkin harus dipertimbangkan lagi,” katanya. N i n a juga sering mengamati. Berdasarkan pengalamannya, MI/PERMANA

anak-anak yang upacara terlalu lama biasanya tidak menikmati. “Setiap upacara anak sekolah pasti senang, tetapi juga mengeluh karena berdiri lama. Kemudian mereka kurang khusyuk sehingga ngobrol sendiri. Saya khawatir kalau menjadi tiga stanza mereka akan semakin mengeluh dan bermalas-malasan.”

Kostum Royal Sigokh Pada Kamis (17/8) nanti, tepat perayaan 72 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Nina akan tampil di acara The Gaikindo Indonesia International Auto Show. “Di acara itu saya akan mengenakan kostum mewah Royal Sigokh asal Lampung karya perancang Dynand Fariz dari Jember Fashion Carnaval. Busana ini pernah menjadi Best National Costume dalam ajang Miss Grand International 2016 yang digelar di Las Vegas, Amerika Serikat, 25 Oktober 2016. Saat ini dia juga sedang sibuk mempersiapkan diri untuk berlaga di ajang Miss Supranational 2017 di Polandia pada November. Dia berupaya setiap hari melakukan aktivitas olahraga dan selebihnya belajar public speaking. “Sebab percuma saja kalau fisiknya bagus tetapi diajak ngomong enggak nyambung. Sama juga bohong namanya,” katanya tergelak. Dengan kesibukannya menjadi Putri Indonesia Pariwisata, ia mengaku tetap ingin memberikan kontribusi untuk negara. “Apa yang kami lakukan berempat sebagai Putri Indonesia jarang terlihat, tapi kami ingin tetap berkontribusi apa pun yang positif untuk negara ini. Kontribusi sekecil apa pun menurut kami akan sangat bermanfaat,” kata bintang film Super Didi itu. (H-1)

RABU, 16 AGUSTUS 2017

HALAMAN 13

HLM 14 Rusun TOD Dukung Program 1 Juta Rumah

HLM 16 Jangan Ragu, Imunisasi MR Aman

HLM 24 Misi Sulit bagi Barcelona di Bernabeu

EKONOMI Pemerintah Terus Berupaya Perluas Pasar Ekspor Nilai ekspor Indonesia Januari-Juli 2017 sebesar US$93,59 miliar, atau naik 17,32% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. TESA OKTIANA SURBAKTI tesa@mediaindonesia.com

INERJA ekspor Indonesia pada Juli 2017 naik sebesar 16,83% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dari US$11,65 miliar menjadi US$13,62 miliar. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan nilai ekspor pada Juli 2017 tersebut, apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, juga meningkat mencapai 41,12% atau senilai US$9,65 miliar. “Seluruh sektor mengalami pertumbuhan ekspor. Ekspor ke pasar nontradisional juga mulai menunjukkan pergerakannya dalam upaya memperluas pasar ekspor,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Berdasarkan data BPS, ekspor nonmigas pada Juli 2017 mencapai US$12,44 miliar, atau naik sebesar 19,85% jika dibandingkan dengan Juni 2017. Pada periode yang sama tahun lalu, ekspor itu juga naik 43,83%. Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Juli 2017 terhadap bulan

sebelumnya terjadi pada bahan bakar mineral sebesar US$241,6 juta, atau 17,17%. Penurunan terbesar terjadi pada aluminium, yakni US$12,5 juta atau 24,66%. Ekspor nonmigas Juli 2017 terbesar ialah ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yaitu US$1,60 miliar, disusul Amerika Serikat US$1,39 miliar, dan Jepang US$1,34 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 34,88%. Ekspor ke Uni Eropa tercatat sebesar US$1,39 miliar. Menurut Suhariyanto, secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Juli 2017 sebesar US$93,59 miliar, atau naik 17,32% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Diversifikasi pasar Dalam paparannya, Suhariyanto yang akrab disapa Kecuk mengatakan, dengan melihat kondisi ini, ketergantungan ekspor Indonesia terhadap pangsa pasar tradisional perlahan harus dikikis dengan memperluas cakupan ke pasar nontradisional. “Meski kontribusi pasar nontradisional terhadap kinerja

ekspor relatif kecil, pergerakannya terus bertumbuh,” ujarnya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, terus berupaya membuka pasar ekspor seluas mungkin. Berbagai cara dilakukan, mulai melakukan imbal dagang, menjalin mitra dagang, hingga menggelar pameran dagang internasional, seperti Indonesian Trade Expo yang digelar Oktober lalu. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan Indonesia pada dasarnya telah memiliki negara-negara potensial untuk tujuan ekspor seperti Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Jepang. Namun, pemerintah tidak mau terus bergantung pada negara-negara tersebut agar neraca perdagangan stabil. “Kita juga harus mencari pasar baru dan kecenderungan terlihat dari tren neraca perdagangan dari negara baru tersebut. Kita tidak boleh bergantung ke satu sumber negara bahan baku. Hal ini penting untuk jaga neraca perdagangan,” kata Enggar yang baru-baru ini memimpin misi dagang ke Afrika dan Rusia. “Memang untuk mendapatkan kepercayaan di tujuan pasar baru tidak mudah. Biasanya perlu pendekatan khusus, seperti campur tangan pemerintah dalam membuat perjanjian kerja sama,” ujar ekonom Universitas Indonesia, Berly Martawardaya. (E-2)

DOK MANDIRI

PESTA DISKON: (Dari kiri) Menpar Arief Yahya, Mendag Enggartiasto Lukita, Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah, dan Wadirut Bank Mandiri Sulaiman A Arianto mengunjungi booth Bank Mandiri di Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) area PRJ Kemayoran Jakarta, kemarin. Bank Mandiri menyiapkan kanal elektronik dan berbagai program promo seperti diskon 72% dan cicilan 0% dengan kartu debit dan kartu kredit Mandiri untuk memudahkan pengunjung bertransaksi di ajang yang berlangsung pada 15-27 Agustus tersebut.

Industri Ritel Tetap Menggeliat GUNA menjaga tingkat konsumsi masyarakat, Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan melaksanakan Hari Belanja Diskon Indonesia di seluruh pusat perbelanjaan di Indonesia pada 17-20 Agustus 2017. Selain itu, diadakan pula Happy Birthday Indonesia Festival (HBDIF) di JI Expo Kemayoran pada 15-27 Agustus 2017. Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memeriahkan HUT ke-72 RI. Selain itu, pengusana ritel ingin tingkat konsumsi masyarakat terus terjaga setiap bulannya.

Pasalnya, secara umum, tren belanja masyarakat biasanya menurun seusai Lebaran dan libur anak sekolah. Karena itu, para pengusaha ritel di pusat perbelanjaan memilih kegiatan Hari Belanja Diskon Indonesia dan HBDIF dilaksanakan Agustus ini. “Juli orangtua biasanya bayar sekolah dan perlengkapannya sehingga animo belanja pasti turun di bulan delapan,” ujarnya, kemarin. Dia menilai kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan itu akan berlangsung rutin setiap tahunnya. Acara belanja diskon itu juga diharapkan bisa menaikkan jumlah kunjungan wisatawan mancane-

gara ke Indonesia. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berharap kegiatan Hari Belanja Diskon Indonesia bisa menjadi kegiatan tahunan di seluruh daerah Indonesia. “Kita berharap ini bisa terus digalakkan promosinya ke mancanegara supaya Indonesia bisa jadi negara surga belanja.” Hingga saat ini, menurut Enggar, penjualan ritel di berbagai pusat perbelanjaan masih tumbuh secara year-on-year (yoy). “Penjualan ritel naik, secara nilai pun meningkat. Ekspor kita pun semester 1 naik dan surplus. Tabungan masyarakat juga naik. Jadi, tidak benar daya beli melemah,” pungkas Enggar. (Jes/E-2)

Program Satu Juta Rumah Terus Dipacu KINERJA pembangunan Program Satu Juta Rumah sebagian bagian dari Nawacita kabinet Jokowi-JK diyakini pada tahun ini lebih baik dibandingkan periodeperiode sebelumnya. Pada 2015, tercatat hanya sekitar 699 ribu rumah yang terbangun di seluruh Indonesia. Kenaikan terjadi pada tahun berikutnya yang mencapai sekitar 805 ribu unit, tetapi itu juga belum memenuhi target satu juta

rumah. Hingga Juli, pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah merealisasikan separuh target program Satu Juta Rumah. “Sementara, tahun ini, hingga pertengahan Agustus 2017, sudah sekitar 499.702 rumah yang terbangun,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki

Hadimuljono kepada Media Indonesia, Senin (7/8). Ia pun optimistis pembangunan Program Satu Juta Rumah pada 2017 akan melebihi hasil yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Basuki mengatakan pemerintah bersama pihakpihak terkait berupaya untuk menciptakan hunian yang tidak hanya laik huni saja, tetapi juga yang memiliki kualitas baik

sehingga masyarakat dapat tinggal dengan aman dan nyaman. Inovasi dan kreativitas dalam program Satu Juta Rumah, ucap Basuki, dilakukan dengan menggunakan materialmaterial hasil modifikasi yang dapat mempercepat proses pembangunan tanpa mengurangi kualitas hunian yang dibangun. “Salah satunya melalui aplikasi sistem moduler

untuk pembangunan perumahan yang menghasilkan produk lebih berkualitas, cepat dan murah” sambung dia. Berkualitas, cepat dan murah, menurut Basuki, ialah tiga hal utama yang harus diterapkan saat ini jika ingin dapat terus bersaing. Jika tidak, program hunian pemerintah tidak akan mendapatkan tempat di masyarakat. “Persaingan itu sekarang

tidak masalah ukuran besar atau kecil saja, tetapi juga proses cepat atau lambatnya. Cepat juga harus berkualitas dan murah. Itu yang bisa menang,” tegas Basuki. Dalam merealisasikan Program Satu Juta Rumah, pemerintah juga tidak hanya fokus pada perumahan yang dibangun saja, tetapi juga semua aspek yang mendukung di sekitar lingkungan seperti keberadaan air bersih, jalan

umum dan drainase. Langkah tersebut dituangkan dalam program bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk perumahan yang dihuni masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Sepanjang 2015 dan 2016, tercatat pemerintah telah menyalurkan sekitar 54 ribu bantuan PSU dengan alokasi untuk setiap unit sebesar Rp6,2 juta. (Pra/S1-25)

RABU, 16 AGUSTUS 2017

SEKTOR RIIL

Rusun TOD Dukung Program 1 Juta Rumah Sebagai tahap awal, rumah susun berkonsep TOD diperkenalkan di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta, dan menurut rencana pemerintah akan membangun 50 rumah susun berkonsep TOD di Pulau Jawa. ERANDHI HUTOMO SAPUTRA erandhi@mediaindonesia.com

ERUM Perumnas bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) meresmikan proyek rumah susun berkonsep transit oriented development (TOD) untuk pertama kalinya di Indonesia. Peresmian itu dilakukan di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta, kemarin. Direktur Utama Perum Perumnas Bam bang Triwibowo menyampaikan pembangunan rusun berkonsep TOD ini merupakan bentuk inovasi hunian yang terintegrasi dengan sarana transportasi kereta commuter Jabodetabek. Selanjutnya, konsep TOD itu dilakukan secara bertahap di beberapa stasiun lainnya seperti Stasiun Pondok Cina dan Stasiun Bogor. “Ini merupakan wujud kerja sama sinergi antar-BUMN untuk pengembangan kawasan terintegrasi dan inklusif berbasiskan TOD, terutama ruang-ruang vertikal yang belum dimanfaatkan,” jelas Bambang pada acara peletakan batu pertama (groundbreaking) di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta. Bambang menjelaskan target pembangunan rumah susun berkonsep TOD ialah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat lainnya sebagai alternatif hunian yang lebih efisien. “Pembangunan rusun di Stasiun Tanjung Barat Jakarta ini berkomposisi hunian rusunami dan anami yakni sekitar 25% untuk MBR meliputi hunian studio hingga tipe hunian dengan 2 kamar tidur.” Menurut rencana, akan ada 3 tower yang dibangun di area seluas 15.244 m2 pada rusun berkonsep TOD di Tanjung Barat itu. Diperkirakan, dengan setiap tower setinggi 29 lantai, ada 1.232 unit yang ditawarkan dengan nilai investasi

sekitar Rp705 miliar. Di dalamnya, lanjut Bambang, akan terdapat zona komersial yang terdiri dari kios, food and beverage, serta ritel modern dan tradisional. Juga ada tempat parkir dengan total area sekitar 4.186 m2 yang mengutamakan para penghuni. Untuk rumah susun TOD di Stasiun Pondok Cina yang akan dibangun nantinya memiliki area seluas 23.647 m2 dengan empat tower yang masing-masing setinggi 31 lantai. Di rumah susun TOD Stasiun Pondok Cina ini, mungkin akan ditawarkan 2.305 unit. “Dengan demikian idealnya tidak hanya kebutuhan hunian yang terpenuhi, tetapi juga penciptaan nilai tambah perekonomian baru pada wilayah itu akan terwujud,” tutur Bambang.

Solusi backlog Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan menurut rencana pemerintah akan membangun rumah susun berkonsep TOD di dekat 50 stasiun dari sekitar 100 stasiun di Pulau Jawa. Pada kesempatan sama, Dirut PT KAI Edi Sukmoro menambahkan pembangunan rumah susun TOD berada di lahan idle milik PT KAI. Upaya itu sebagai bagian komitmen perusahaan untuk mendukung program pemerintah, yakni program satu juta rumah. Program itu juga jadi solusi untuk mengurangi angka backlog (kesenjangan kepemilikan) perumahan. “Proyek ini wujud pengoptimalan lahan yang akan dikembangkan di lahan lain milik PT KAI baik di Jabodetabek dan seluruh daerah di Indonesia. Kami berharap ini mampu mendekatkan akses rumah dan moda transportasi KA yang terintegrasi dengan moda lain,” tutup Edi. (E-3)

MI/ADAM DWI

LOMBA KARYA JURNALISTIK ENERGI BERKEADILAN: Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong (kanan) menjadi salah satu juri Lomba Karya Jurnalistik Energi Berkeadilan di Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin. Lomba karya jurnalistik kerja sama Kementerian ESDM dan Media Indonesia tersebut diikuti jurnalis dari media cetak dan daring (online).

SEKILAS

PLN Listriki Tambang Masmindo PT Masmindo Dwi Area dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani nota kesepakatan terkait dengan konstruksi tambang emas di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. PT PLN menyatakan kesiapan untuk memasok kebutuhan energi listrik ke lokasi tambang emas Masmindo. “Salah satu pendukung utama kelancaran kegiatan tahap konstruksi dan kemudian tahap operasi produksi ialah tersedianya pasokan energi listrik yang andal. PLN telah menyatakan kesiapan untuk memasok kebutuhan energi listrik ke lokasi tambang emas Masmindo dengan kualitas premium sebesar 30 Mw pada 2019,” papar Direktur Utama PT Masmindo Dwi Area, Boyke Abidin, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, kemarin. Nota kesepakatan ditandatangani GM Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat PT PLN Bob Saril dan disaksikan Managing Director Nusantara Resources Mike Spreadbrough dan Direktur Bisnis Regional Sulawesi PT PLN Syamsul Huda. Saat ini proyek Masmindo mulai memasuki tahap konstruksi dan tahap awal produksi. Ha-

rapannya proses konstruksi dapat berjalan lancar dengan dukungan semua pihak, khususnya PLN dan keberadaan tambang emas nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Boyke menambahkan proses konstruksi dan produksi telah memiliki modal berupa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin lingkungan yang diterbitkan pada awal 2017. Pekerjaan konstruksi akan berlangsung selama 3 tahun yang kemudian diharapkan dapat berproduksi selama periode 30 tahun. Kontrak karya yang dipegang PT Masmindo Dwi Area meliputi area seluas 14.390 ha dan berada di dalam wilayah Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di utara Kota Makassar. “Lokasi tersebut ditemukan pada 1998 dan telah memiliki sekitar 124 km pengeboran dengan lebih dari 1.000 lubang bor dan saat ini telah memiliki sumber daya yang siap ditambang” pungkasnya. PT Masmindo ialah perusahaan tambang emas pemegang kontrak karya generasi VII. (Cah/E-1)

PT CARDIG AERO SERVICES TBK Berkedudukan di Jakarta Timur (“Perseroan”)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PEMEGANG SAHAM Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada: Hari/tanggal Waktu Tempat

: Kamis, 7 September 2017 : Pukul 09.00 WIB – selesai : Ruang Serbaguna Menara Cardig Lantai 4, Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650

Dengan agenda RUPSLB: Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan Penjelasan: Berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, termasuk pengunduran diri setiap anggota Dewan Komisaris diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Catatan: 1.

Pengumuman penyelenggaraan RUPSLB telah diumumkan melalui surat kabar “Media Indonesia” pada tanggal 1 Agustus 2017.

Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam RUPSLB adalah: a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan; dan b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasa dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Kon¿rmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).

Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang RUPSLB. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang RUPSLB. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib menunjukan KTUR atas namanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB. Untuk menjaga ketertiban RUPSLB, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai. a.

b. c. 6.

Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan (“Surat Kuasa”), dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 atau di kantor Perseroan yang beralamat di Menara Cardig Lantai 3, Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 5.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Bahan-bahan yang berkenaan dengan RUPSLB tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan, dan salinan-salinan dari bahan RUPSLB tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan, yaitu http://pt-cas.com/. Jakarta, 16 Agustus 2017 Direksi Perseroan

10 Finalis Lolos Penjurian ESDM PENJURIAN tahap I mengantarkan 10 karya jurnalistik masuk babak final penghargaan wartawan energi 2017. Lomba yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) itu mencari karya tulis yang menggambarkan fakta yang akurat tentang akses energi secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia. “Karena tema lombanya yaitu energi berkeadilan, kami melihat melalui dimensi berkeadilan energi itu seperti apa. Banyak tulisan masuk dan mayoritas mengangkat tema mengenai bagaimana ketersediaan atau akses ketersediaan energi dalam mengubah kondisi ekonomi masyarakat,” terang pengamat kelistrikan Institute for Essential Services Reform (IESR) Faby Tumiwa sekaligus juri dalam perlombaan tersebut, seusai menghadiri musyawarah juri di Kantor ESDM, Jakarta, kemarin. Bersama dua juri lainnya yaitu Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong dan Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Komunikasi Menteri ESDM Hadi M Djuraid, telah terpilih 10 dari 71 karya junalistik melalui seleksi dan penilaian yang sangat ketat. Rampungnya penjurian tahap I mengantarkan kepada fase kedua proses seleksi, yaitu 10 finalis akan diundang panitia untuk membuat tulisan baru tentang energi berkeadilan. (Cah/E-1)

Pialang Prihatin Investasi Ilegal MARAKNYA penipuan berkedok investasi perdagangan berjangka komoditi (PBK) serta tingginya transaksi ile gal di Indonesia memperlihatkan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mengenal baik perdagangan berjangka komoditi. PT Rifan Financindo Berjangka (RFB), perusahaan pialang berjangka yang bergerak di bidang PBK bersama dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Kliring Berjangka Indonesia (KBI), melakukan edukasi dan sosialisasi di sejumlah kota. “Kami sebagai pelaku di industri PBK dan anggota dari BBJ dan KBI merasa perlu bersama-sama mengedukasi masyarakat dan berinvestasi lebih sehat di industri PBK melalui BBJ dan KBI,” kata Chief Business Oﬃcer PT RFB Teddy Prasetya di Semarang, kemarin. Selama ini masyarakat masih awam dengan berbagai jenis investasi ini. Menurut Dirut BBJ Sthepanus Paulus Lumintang, saat ini industri perdagangan berjangka komoditi masih memiliki potensi besar untuk berkembang. (HT/E-1)

BURSA & KEUANGAN IHSG

Nymex 49,56

49,39 49,17

8/8

9/8

5.810,56

48,82 48,59

5.825,94

10/8 11/8 14/8 15/8

5.766,13

8/8

9/8

21.990,00

5.801,48

5.824,00 47,59

Emas

Dow Jones 5.808,64

10/8 11/8 14/8 15/8

22.043,00

8/8

9/8

21.858,32 21.993,71

21.969,00

1.264,50

10/8 11/8 14/8 15/8

8/8

9/8

Rupiah/Euro

Rupiah/US$ 1.281,20

1.281,12

1.289,20

1.269,93

21.942,00

RABU, 16 AGUSTUS 2017

1.279,80

10/8 11/8 14/8 15/8

13.389

13.309

13.329

8/8

9/8

15.808

13.361

13.337

10/8 11/8 14/8 15/8

121,8

15.865

9/8

121,8

122,6

15.865

15.753

15.814

8/8

Rupiah/Yen 120,9

15.700

13.321

10/8 11/8 14/8 15/8

8/8

9/8

123,2

122,6

10/8 11/8 14/8 15/8

Baru Segelintir Publik Nikmati Pasar Modal Partisipasi publik dan perusahaan yang rendah di pasar bursa bukan hanya terkait dengan persoalan investor, melainkan juga soal suplai dari barang atau saham yang bagus. FETRY WURYASTI

fetry@mediaindonesia.com

M ANTARA/WAHYU PUTRO A

PELUANG PASAR MODAL: Karyawan melintasi layar indeks perdagangan saham gabungan (IHSG) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, beberapa waktu

lalu. Masyarakat yang ikut bermain dan mengambil untung dari pasar modal hanya sekitar 0,2% dari populasi penduduk.

Selesaikan Laba Commonwealth Naik Signiﬁkan Sengketa lewat LAPS OTORITAS Jasa Keuangan mengimbau lembaga jasa keuangan dan konsumen untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif di luar pengadilan apabila belum menemukan titik temu dalam proses yang dilakukan di institusi keuangan tersebut. “Jika penyelesaian internal tidak menemukan solusi, ada solusi eksternal yang bisa dilakukan yakni di institusi di luar lembaga jasa keuangan,” kata Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Zulmi setelah membuka sosialisasi lembaga alternatif penyelesaian sengketa di lembaga jasa keuangan yang digelar di Denpasar, kemarin. Menurut Zulmi, institusi tersebut adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang merupakan lembaga independen di luar pengadilan. Melalui lembaga itu, konsumen yang belum menemukan solusi dapat menempuh penyelesaian di LAPS setelah melalui proses di internal lembaga jasa keuangan atau internal dispute resolution (IDR), unit kerja yang menangani sengketa dengan konsumen, karena belum mencapai kesepakatan. Zulmi menjelaskan LAPS merupakan lembaga arbitrase yang memberikan solusi ringan dan hemat biaya tanpa melalui pengadilan. OJK mencatat selama periode Januari hingga Juni 2017, pengaduan yang masuk ke otoritas itu mencapai 44 pengaduan dan 87 lainnya layanan informasi. Terkait dengan pengaduan, sebagian besar menyangkut perbankan mencapai 79% tertutama kredit dan lelang dan sisanya industri keuangan nonbank (22%) terkait dengan masalah pembiayaan. Dari pengaduan dan layanan informasi itu, sudah 100% dapat diselesaikan alias tanpa ada sengketa. Direktur Pelayanan Konsumen OJK Agus Fajri mengatakan lembaga jasa keuangan sendiri memang telah diwajibkan membentuk IDR. (Ant/E-1)

PT Bank Commonwealth (Bank Commonwealth) menunjukkan kinerja keuangan yang signifikan pada semester pertama 2017. Bank itu mencatatkan laba sebelum pajak sebesar Rp87 miliar pada semester pertama 2017 dari kondisi rugi Rp257 miliar pada periode sama tahun lalu. “Kinerja keuangan ini menunjukkan kesuksesan transformasi dengan fokus segmen ritel dan SME (usaha kecil menengah) serta mengembangkan game-changing digital banking platform,” ungkap Presdir Bank Commonwealth Lauren Sulistiawati melalui keterangan persnya, kemarin. Lauren menyampaikan pertumbuhan laba yang signifikan pada tahun ini didorong peningkatan kredit

bank, pertumbuhan komisi dari bisnis wealth management, penurunan biaya operasional, dan perbaikan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Peningkatan produktivitas dan manajemen portofolio kredit yang baik juga berdampak positif khususnya pada kredit bank yang tumbuh sebesar 11% jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Adapun pendapatan komisi dari bisnis wealth management meningkat 12% ketimbang periode sama tahun lalu. Pertumbuhan komisi dikontribusikan peningkatan pendapatan produk-produk wealth management seperti investasi dan bancassurance. Selain itu, biaya operasional bank

turun 37% ketimbang periode sama tahun sebelumnya karena terjadi perbaikan CKPN yang signifikan dari Rp374,9 miliar pada semester pertama 2016 menjadi Rp63,8 miliar pada periode sama tahun ini. Commonwealth juga berhasil menjaga likuiditas rasio pendanaan terhadap penyaluran kredit (LFR) di angka 83,64%. Selain itu, rasio CASA masih terjaga dengan baik di level 50%. Terakhir rasio kecukupan modal (CAR) bank tercatat 24,7%, jauh di atas ketentuan CAR sebesar 8%. “Berbagai inisiatif kami lakukan di seluruh unit untuk terus mendorong kinerja bank, terutama terkait strategi bank menjadi pionir digital banking platform,” tutup Lauren. (Nyu/E-3)

PENGEMBANGAN PLTGU:

MI/M IRFAN

Direktur Perusahaan Daerah Bantaeng Taufik Fachrudin (kiri) bersama Bupati Bantaeng M Nurdin Abdullah (tengah) dan Presiden Direktur Energi Nusantara Merah Putih Westana Hermawan bekerja sama dalam pengembangan PLTGU 600 Mw Kawasan Industri Bantaeng di Jakarta, akhir pekan lalu. Kerja sama pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) 600 Mw itu menjadikan Bantaeng sebagai pusat distribusi gas alam cair untuk kawasan Indonesia tengah dan timur.

ASYARAKAT Indonesia yang ikut bermain dan mengambil untung dari pasar modal hanya sekitar 500 ribu orang, atau sekitar 0,2% dari populasi penduduk. Begitu juga dengan jumlah perusahaan yang sudah go public yang hanya 539 emiten, atau hanya 1,5% dari total perusahaan. Jumlah itu relatif kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Misalnya, Bombay Stock Exchange yang memiliki 5.230 emiten, Tokyo 2.331, Malaysia 1.018, dan Singapura 776 emiten. Sementara itu, pemodal domestik di Malaysia sudah mencapai 3 juta orang meski penduduknya hanya 31,7 juta orang. “Sayangnya, bursa efek ternyata seperti menara gading, masih dinikmati segelintir orang,” ujar Direktur PT Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio di Jakarta, kemarin lusa. Rendahnya partisipasi publik dan perusahaan di pasar bursa, menurut Tito, bukan hanya persoalan terkait dengan investor, melainkan juga soal suplai dari barang atau saham yang bagus dan infrastruktur mengenai market buat opsi derivatif atau instrumen investasinya. Saat ini, sambung dia, total investor yang menanamkan dana di pasar modal sebanyak 1.050.000 investor. Ada yang berupa saham saja, saham reksa dana, dan surat berharga negara, juga ada yang ke reksa dana saja. Kalau di saham, termasuk saham reksa dana itu ada 550 ribu lebih investor dan yang investasi ke reksa dana saja sekitar lebih dari 350 ribu. Bagi dia, jumlah tersebut relatif, mengingat potensi yang dimiliki Indonesia dengan status sosial ekonomi penduduk yang sangat tersebar. Dengan investor aktif bisa mencapai 100 ribu orang per hari, itu sudah bagus. Saat ini jumlah investor aktif baru sekitar 30 ribu35 ribu orang. Potensi emiten Indonesia dia yakini merupakan salah satu yang terbesar setelah Tiongkok. Jumlah

emiten Indonesia mampu tumbuh 14% dalam lima tahun terakhir. Bandingkan dengan jumlah emiten Singapura yang turun 5% dan Malaysia yang turun 5%-6%. “GDP Indonesia secara total. Pasar modal berinteraksi. Total aset pasar modal ketimbang perbankan dahulu cuma 15%, sekarang mampu sampai 95%. Apalagi kalau tambah obligasi, aset pasar modal lebih besar dari perbankan. Jadi masalah bukan hanya investor, melainkan juga suplai barang yang bagus dan infrastruktur mengenai market buat opsi derivatif (turunannya).”

Saat ini total investor yang menanamkan dananya di pasar modal sebanyak 1.050.000 investor. Berkembang pesat Berkenaan dengan 40 tahun industri pasar modal di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan industri pasar modal Indonesia semakin matang dan siap menghadapi persaingan serta tantangan global. “Dengan dukungan infrastruktur yang lebih mumpuni, kinerja emiten positif. Regulator dan seluruh insan pasar modal Indonesia, saya meyakini kita mampu melesat menjadi salah satu pasar modal yang terbaik di dunia,” kata Ketua OJK Wimboh Santoso. Dalam kesempatan itu, Wimboh mengatakan bahwa pada 1977 posisi indeks harga saham gabungan (IHSG) berada di level 98,00 poin, sedangkan per 11 Agustus 2017 sudah berada di level 5.766,13, atau meningkat lebih dari 5.000%. Sementara itu, lanjut dia, nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia pada 1977 sebesar Rp2,73 miliar, sedangkan per 11 Agustus 2017 telah mencapai Rp6.319,55 triliun. “Pada saat itu mungkin tidak terbayangkan oleh kita bahwa pasar modal Indonesia akan berkembang sedemikian pesat,” kata dia. (Ant/E-4)

RABU, 16 AGUSTUS 2017

KESEHATAN

Jangan Ragu, Imunisasi MR Aman Peristiwa medis setelah pemberian vaksin sangat jarang terjadi. Peristiwa yang juga disebut sebagai kejadian ikutan pascaimunisasi sebagian besar tidak ada hubungannya dengan imunisasi. INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

ABAR tentang seorang anak yang lumpuh setelah mendapat imunisasi campak (measles) dan rubella (MR) membuat geger. Padahal, yang dialami oleh bocah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, itu belum terbukti sebagai kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI). Peristiwa tersebut bisa diakibatkan hal lain dan bukan sebagai efek langsung pemberian vaksin atau biasa disebut koinsiden. KIPI merupakan peristiwa medis yang terjadi setelah pemberian vaksin. Seperti dikatakan Ketua Komisi Nasional (Komnas) Pengurus Pusat KIPI Hindra Irawan Satari, tidak semua KIPI disebabkan imunisasi. Sebagian besar bahkan tidak ada hubungannya dengan imunisasi.

Hindra mengatakan, demam ringan, ruam merah, bengkak, dan nyeri di tempat bekas suntikan imunisasi adalah reaksi normal. Sebab, vaksin adalah virus yang dilemahkan sehingga dapat menimbulkan reaksi. Tapi dampak serius jarang terjadi. “Berdasarkan data dan tinjauan kepustakaan, gejala seperti demam umumnya terjadinya 7-12 hari setelah vaksin. Jadi kalau dua hari setelah penyuntikan muncul gejala, itu bukan disebabkan imunisasi.” Sementara itu, nyeri ringan di tempat suntikan, ujar Hindra, terjadi dalam 24 jam dan akan hilang dua sampai tiga hari. Ruam juga timbul pada hari ketujuh sampai hari ke-10, sedangkan kejang biasanya karena si anak memiliki riwayat kejang atau penyakit lain. Hindra mengungkapkan, hingga 13 Agustus lalu, tercatat 13.475.438 anak diberi

MI/WIDJAJADI

CEGAH CAMPAK DAN RUBELLA: Seorang siswa SMP di Surakarta, Jateng disuntik vaksin MR oleh petugas kesehatan awal Agustus ini. Selama Agustus ini, pemerintah menyelenggarakan program imunisasi MR untuk anak-anak SD dan SMP di enam provinsi di Pulau Jawa. Imunisasi itu untuk mencegah penyakit campak dan infeksi rubella. imunisasi MR dan sejauh ini Komnas KIPI mendapat delapan laporan keluhan pascaimunisasi. Tiga di antaranya di Provinsi Banten, 1 laporan di Jawa Tengah, 2 di DKI Jakarta, dan 2 laporan lagi di Jawa Barat. Laporan tersebut antara lain karena si anak demam, ruam, kejang dan ada yang dirawat di rumah sakit. “Untuk kasus di Demak (lumpuh), tidak cukup bukti adanya hubungan kausal langsung disebabkan pemberian vaksin. Komnas PP KIPI masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan.” Hindra juga mengatakan manfaat pemberian vaksin

kepada banyak orang dapat membangun kekebalan komunal. Semakin banyak yang divaksin, penyebaran penyakit berbahaya dapat ditekan. “Kalau cakupan imunisasi kita lebih dari 95%. Lima persen lainnya terlindung karena sebagian besar sudah kebal dan tidak ada sumber penularan. Namun, jika banyak orang tidak melakukan imunisasi, tinggal tunggu waktu penyakit tertentu akan muncul,” paparnya.

Untuk perlindungan Ahli neurologi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Irawan Magunatmadja

menyampaikan imunisasi MR diberikan kepada anak untuk melindunginya dari campak dan rubella yang merupakan penyakit infeksi menular disebabkan virus. Campak dapat menyebabkan komplikasi seperti radang paru-paru (pneumonia), kejang-kejang, kelumpuhan, bahkan meninggal pada anak yang sehat. Infeksi rubella dalam taraf ringan ialah timbul kemerahan pada kulit. Namun, jika terjadi pada ibu hamil, itu dapat menyebabkan penyakit kelainan bawaan seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kelainan jantung, dan retardasi mental.

“Cara yang paling efektif mencegahnya dengan pemberian vaksin,” ujar Irawan. Pemberian vaksin MR secara nasional di Indonesia tahun ini dilakukan dalam dua fase. Pada Agusus-September vaksin berlangsung di Pulau Jawa dengan sasaran anak usia sekolah hingga 15 tahun dan pada bayi berusia di bawah lima tahun. Pemberian vaksin anak usia sekolah hingga 15 tahun dilakukan di sekolah, di fasilitas layanan kesehatan. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Subuh menegaskan vaksin yang digunakan

dalam program imunisasi nasional, termasuk MR, aman diberikan. Kemenkes, sambungnya, terus melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah pihak sehingga eliminasi campak dan pengendalian rubella pada 2020 diharapkan terwujud. Total sasaran imunisasi MR kali ini sebanyak 34 juta anak atau 38,5%. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa terkait dengan imunisasi. Dalam Fatwa MUI Nomor 4/2016 dijelaskan imunisasi dibolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah penyakit. (H-2)

I N F O S E H AT

Operasi Katarak Gratis di Cilacap

Kanker Serviks Dapat Dicegah dengan Vaksin KANKER serviks merupakan kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Leher rahim sendiri berbeda dengan rahim. Leher rahim merupakan pintu masuk dari vagina menuju rahim. Wanita dari berbagai usia berisiko menderita kanker serviks, tetapi yang paling beresiko ialah wanita yang aktif secara seksual. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi (kebidanan dan kandungan) dari Eka Hospital BSD, Tangerang, Banten, Budi Santoso menjelaskan kanker serviks umumnya disebabkan virus yang disebut human papillomavirus (HPV). Budi mengatakan ada beberapa jenis HPV, tetapi yang berbahaya

adalah HPV 16 dan HPV 18 yang menjadi pemicu kanker serviks. “Virus HPV ditularkan melalui hubungan seksual,” tutur Budi. Budi menjelaskan virus HPV dapat bertahan selama bertahun-tahun. Lama-kelamaan, selsel yang berada di permukaan leher rahim berubah menjadi sel kanker. “Butuh waktu 3 sampai 17 tahun setelah terinfeksi untuk dapat menjadi kanker serviks,” kata dia. Kanker serviks merupakan penyakit kanker yang menyebabkan kematian nomor dua pada wanita setelah kanker payudara. Penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin HPV. Vaksin HPV, ujar Budi,

diberikan pada wanita mulai usia 10-55 tahun. Sebaiknya diberikan ketika perempuan belum aktif secara seksual untuk memperkuat imunitasnya sebelum terinfeksi. “Efektivitas pencegahan kanker serviks dengan pemberian vaksin mencapai 98%,” ujar Budi. Vaksin HPV diklaim sangat aman. Menurutnya, pendapat bahwa pemberian vaksin HPV dapat menyebabkan menopause dini hanyalah mitos. “Itu mitos, vaksin yang diberikan adalah virus yang sudah dilemahkan sehingga tubuh dapat membentuk pertahanan terhadap virus tersebut,” tegasnya.

DOK EKA HOSPITAL BSD

Pentingnya skrining Perubahan sel di leher rahim sebelum berkembang menjadi kanker sebenarnya bisa dideteksi lebih awal yakni melalui pemeriksaan pap smear secara berkala. Budi menuturkan pap smear berguna untuk mendeteksi keberadaan sel-sel abnormal pada leher rahim yang berpotensi berubah menjadi

sel kanker. Pap smear dilakukan dengan mengambil sedikit sampel jaringan dari leher rahim kemudian diperiksa di labolatorium. “Wanita yang sudah aktif secara seksual dianjurkan melakukan pap smear satu tahun sekali apabila tidak ada keluhan apa-apa,” terang Budi. Sejak 2000 hingga 2012,

rata-rata usia wanita yang terkena kanker serviks semakin muda, berkisar 21-22 tahun. Hasil penelitian Organisasi Kesehatan Dunia/World Health Organization(WHO) menunjukkan naiknya angka kejadian kanker serviks, salah satunya, disebabkan kurangnya cakupan skrining di Indonesia. (Ind/H-3)

INDONESIA menjadi negara dengan penderita katarak tertinggi di Asia Tenggara. Setiap tahun 240 ribu orang terancam mengalami kebutaan katarak. Untuk membantu mengatasi masalah tersebut, perusahaan jamu Sido Muncul dan Perdami DIY mengadakan bakti sosial operasi katarak gratis untuk masyarakat tidak mampu di Balai Pengobatan (BP) Mudita Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (13/8). “Operasi katarak gratis ini untuk mengurangi angka penderita katarak, khususnya di Cilacap dan sekitarnya,” ujar Direktur PT Sido Muncul Tbk Irwan Hidayat. Hingga 2017 ini program operasi katarak gratis Sido Muncul sudah mengoperasi 50.608 mata. (Ros/H-3)

Memilih Jenis Susu Terbaik untuk Anak PEMBERIAN susu masih menjadi pilihan bagi sebagian ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Karena ada beragam jenis susu, ibu harus memilih yang paling tepat dengan kebutuhan anak. Dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita, Jakarta, Ariani Dewi Widodo, menjelaskan pemberian susu tambahan boleh diberikan selepas masa ASI eksklusif, yakni setelah bayi berusia 6 bulan saat bayi perlu mendapat makanan pendamping ASI (MPASI). “Setelah lepas dari ASI eksklusif, pemberian susu sebagai tambahan makanan boleh diberikan jika diperlukan,” ujarnya dalam acara diskusi bertajuk Mengenal Varian Susu untuk Tumbuh Kembang Anak, di Jakarta, Senin (14/8). Susu, lanjutnya, mengandung komponen nutrisi yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan anak karena mengandung berbagai zat gizi penting. Susu bukan hanya untuk pertumbuhan, melainkan juga

mengandung banyak mikronutrien yang penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. “Susu kaya akan kalsium, magnesium, selenium, riboflavin (vitamin B2), vitamin B12, dan asam pantotenat (vitamin B5)”. Terkait dengan pilihan jenis susu, gaya hidup alami menjadikan orangtua terdorong untuk memberikan susu segar pada anak-anak. Namun, Ariani tidak menganjurkan susu segar diberikan kepada anak, apalagi bayi. Itu karena susu sapi segar tidak mengalami proses sterilisasi sempurna sehingga berpotensi menyisakan bakteri-bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit. “Susu segar juga tidak mengandung cukup zat besi dan asam folat yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah. Pada bayi zat besi sangat penting untuk pembentukan sel-sel otak,” kata Ariani. Pada kesempatan sama, dosen teknologi pangan dari Institut Pertanian Bogor, Dede R Adawiyah, menambahkan

susu segar memang memiliki kandungan gizi lengkap, termasuk enzim-enzim penyerta di dalamnya. Namun, kadar airnya sangat tinggi sehingga sangat mudah rusak. Daya simpannya hanya kurang dari satu hari pada suhu ruang. Hal itu menjadikan susu segar sangat berisiko jika diberikan kepada anak apalagi bayi. Pilihan produk susu yang sesuai dan aman untuk anak ialah susu yang sudah mengalami proses sterilisasi dengan penambahan zat gizi (fortifikasi zat gizi), yaitu susu bubuk. “Susu bubuk lebih mudah diberikan kepada anak dan sangat aman.” Susu bubuk, lanjutnya, juga memiliki keuntungan yakni tingkat keawetannya cukup tinggi dan dapat diformulasi sesuai kebutuhan gizi. “Misalnya ditambahkan serat, prebiotik, dan lain-lain. Susu bubuk awet karena kadar airnya sudah sangat turun. Satu lagi, untuk susu pertumbuhan anak, umumnya prosedur pembuatannya memiliki standar keamanan yang sangat ketat,” jelas Dede.

Susu kental manis Bagaimana dengan susu kental manis? Menurut Ariani maupun Dede, susu kental manis bukan masuk kategori susu pertumbuhan, melainkan susu untuk penambah rasa makanan. Dede menjelaskan susu kental manis dibuat dari susu biasa yang dilakukan penguapan sampai menjadi padat. Setelah itu untuk mengganti kadar air yang diuapkan, digantikan dengan gula sampai 40%-45%. Fungsi gula ialah sebagai pengental dan pengawet sehingga susu kental manis dapat bertahan sampai satu tahun. Susu kental manis seharusnya hanya diperuntukkan tambahan makanan, bukan untuk anak-anak. “Gula lebih berbahaya daripada lemak untuk konsumsi anak-anak. Di masa pertumbuhan, lemak penting untuk pertumbuhan otak. Sebaliknya efek samping gula dalam jangka panjang sangat jahat. Memicu berbagai gangguan seperti kegemukan dan diabetes di kemudian hari,” kata Ariani. (*/H-3)

healty life kalbe

rabu, 16 Agustus 2017

Minuman Praktis Kaya Serat Penumpas Kolestrol Tips Orang awam mungkin lebih mengenal fungsi makanan berserat--lazim didapat pada buah-buahan, kacangkacangan, biji-bijian, dan legum--sebagai penangkal konstipasi. Namun, makanan kaya serat sebenarnya menawarkan banyak manfaat bagi kesehatan. Lemak, protein, atau karbohidrat yang ada dalam makanan ialah zat yang dapat diurai dan diserap atau dicerna tubuh. Namun, tidak demikian dengan serat. Alih-alih dicerna, serat makanan sebenarnya sekadar ‘numpang lewat’ pada sistem pencernaan kita. Secara garis besar, serat dibedakan atas dua jenis. Jenis yang larut dalam air (serat larut/soluble fiber) dan yang tidak larut (insoluble fiber).

Beberapa manfaat serat makanan 1. Menormalkan gerakan usus. Serat makanan akan meningkatkan massa dan ukuran feses sekaligus melunakkannya sehingga mengurangi peluang Anda terkena sembelit. 2. Membantu menjaga kesehatan usus. Makanan berserat tinggi akan menggerus risiko ambeien atau wasir maupun divertikulitis pada usus besar (kolon). 3. Mengurangi tingkat kolestrol. Serat makanan jenis larut berpotensi menekan kadar kolesterol buruk, alias low-density lipoprotein (LDL). Sejumlah riset juga menyimpulkan makanan kaya serat bisa menurunkan tekanan darah dan inflamasi. 4. Membantu mengontrol tingkat gula darah. Pada orang-orang yang mengidap penyakit diabetes, serat, khususnya serat larut, memperlambat penyerapan zat gula pada makanan atau minuman yang dikonsumsi sehingga bisa mencegah terjadinya lonjakan gula darah dalam tubuh. Pola makan yang mencakup makanan berserat amat mungkin mengurangi risiko timbulnya penyakit diabetes tipe 2. 5. Memuluskan pencapaian berat badan ideal. Makanan tinggi serat pada umumnya lebih mengenyangkan ketimbang yang mengandung sedikit serat. Selain itu, makanan dengan kandungan serat masif juga cenderung lebih lama dikonsumsi dan memiliki kandungan kalori lebih sedikit ketimbang makanan lain dengan volume sama. (Mayoclinic.org/ S2-25)

ilustrasi: Thinkstock

Puput Mutiara

puput.mutiara@mediaindonesia.com

IDAK sedikit orang yang menyukai makanan seperti gorengan, daging berlemak, atau berbagai jenis makanan cepat saji. Padahal, meski nikmat di lidah, makananmakanan tersebut tidak jarang memicu kadar kolestrol tinggi dalam darah. Dalam level tertentu, kolestrol dibutuhkan tubuh. Misalnya, untuk membangun sel-sel baru yang dibutuhkan. Ada dua jenis kolestrol, yakni lipoprotein berkepadatan rendah (LDL) dan liporotein berkepadatan tinggi (HDL). LDL, atau acap disebut kolestrol jahat, berfungsi membawa

kolestrol dari organ hati ke sel-sel yang memerlukan. Akan tetapi, jika kadarnya kelewat tinggi, ia akan mengendap pada dindingdinding arteri dan menyebabkan penyakit. Kadar kolestrol yang tinggi dapat memantik berbagai risiko penyakit, di antaranya jantung koroner, sindroma metabolik, juga obesitas. Untuk menangkal risiko kolestrol tinggi, ada baiknya kita rajin mengonsumsi makanan, atau minuman berserat seperti jus buah segar. Dokter Sophia B Hage mengatakan konsumsi serat dapat membantu menekan kadar kolestrol juga gula darah sehingga dengan sendirinya akan mengurangi risiko penyakit-

penyakit tersebut. Selain itu, makanan atau minuman berserat tinggi menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama sehingga dapat membantu mengidealkan berat badan. “Serat merupakan komponen penting dalam makanan seharihari dan bermanfaat bagi kesehatan. Sayangnya, rata-rata asupan makanan kita sehari-hari hanya mencakup 50% dari asupan serat yang direkomendasikan,” ujarnya seperti dilansir melalui Klikdokter.com. Para ahli merekomendasikan asupan serat 25 gram per hari. Salah satu sumbernya ada pada buah dan sayur. Ironisnya, hasil Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan 2013 menunjukkan proporsi rerata

nasional masyarakat Indonesia yang mengonsumsi buah dan sayur masih sangat rendah yakni hanya 6,5%. Lebih lanjut, ia menjelaskan serat dapat mengikat lemak, gula, dan kolestrol yang terkandung pada makanan dan membuangnya bersama kotoran. Secara tidak langsung, serat pun dapat menjaga kadar gula darah sehingga baik untuk pembuluh darah dan menghambat penyerapan lemak hingga tidak terjadi hipokolesterol. “Karenanya, ini (serat) baik untuk kesehatan jantung,” imbuhnya. Di samping itu, serat pun dapat bekerja sebagai prebiotik yang baik untuk perkembangan probiotik (bakteri baik) di pencernaan. Dengan adanya asupan serat

yang kontinu, mikroorganisme di pencernaan menjadi seimbang dan terjaga sehingga seluruh bagian dapat berfungsi baik.

Love Juice

Guna mendukung pemenuhan serat yang sangat bermanfaat bagi tubuh, PT Kalbe Farma, perusahaan yang fokus di bidang kesehatan dan nutrisi, menghadirkan produk original, Love Juice. Jus buah asli pertama dalam kemasan itu kaya akan serat karena banyak memiliki kandungan buah di dalamnya. Love Juice diproses dengan teknologi ultra high temperature (UHT) sehingga nutrisi dan kualitas produk tetap terjaga dan aman dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu meskipun tanpa bahan

pengawet. Produk tersebut juga dipastikan tidak mengandung pewarna dan pemanis buatan sehingga baik untuk kesehatan serta telah besertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Bagi konsumen yang memiliki mobilitas tinggi, tersedia Original Love Juice kemasan 300 mililiter yang praktis untuk dibawabawa. Adapun untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tersedia kemasan berukuran 1 ataupun 2 liter. Produk Love Juice memiliki enam varian rasa, yaitu jambu, mangga, jeruk, sirsak, apel, dan pomegranate (delima). Mencarinya pun mudah karena tersedia di berbagai minimarket, supermarket, dan hipermarket serta seluruh ritel di Indonesia. (S2-25)

HUMANIORA

RABU, 16 AGUSTUS 2017

SEKILAS

UNS Kukuhkan Dua Guru Besar SIDANG senat terbuka Universitas Sebelas Maret (UNS), Kota Surakarta, Jawa Tengah, mengukuhkan dua guru besar baru, kemarin. Mereka yang dikukuhkan ialah Prof Dr Wakit A Rais, MHum, sebagai guru besar bidang ilmu linguistik dan Prof Dr Suyitno, MPd, guru besar bidang kajian satra. Wakit, yang merupakan dosen fakultas ilmu budaya, menjadi guru besar berkat ketekunannya mengkaji hubungan bahasa dan budaya Jawa selama lebih dari 15 tahun. Dalam kurun waktu itu, ia telah menghasilkan 40 karya penelitian. “Ketahanan kepribadian masyarakat sangat ditentukan kekuatan kearifan lokal dalam menghadapi kekuatan global.” Sementara itu, Suyitno meraih gelar guru besar berkat konsistensinya menekuni ilmu kajian sastra. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu telah menelurkan lima buku ilmiah dan sembilan karya penelitian. (FR/H-1)

Menteri Yohana Kampanye Berlian MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengampanyekan Bersama Lindungi Anak (Berlian) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (14/8). Seusai berkunjung ke Kampung Aikima, Menteri Yohana kemudian melakukan kampanye Berlian di Gedung Ukumiarek Asso di Wamena. Di sana, Menteri Yohana menyaksikan pembentukan Forum Anak Kabupaten Jayawijaya diwakili Sekretaris Daerah Benyamin Arisoy. “Anak-anak Jayawijaya adalah aset bagi masa depan tanah Papua,” jelas Menteri Yohana di hadapan ratusan anak dan guru yang bertugas di Wamena. Selain itu, Menteri Yohana mendengarkan suara anak dari Forum Anak Kabupaten Jayawijaya serta penandatanganan komitmen Pemkab Jayawijaya menuju kabupaten/kota layak anak. (Ant/H-1)

Terduga Penjual Cula Badak Ditangkap

ANTARA MOHAMMAD AYUDHA

PESTA BENDERA: Pelajar mengibarkan bendera Merah Putih saat acara Pesta Bendera di Kadipiro, Surakarta, Jawa Tengah, kemarin. Aksi yang diikuti ratusan pelajar dari berbagai sekolah dasar di Kota Surakarta itu untuk menyambut HUT ke-72 Republik Indonesia.

TIM gabungan KLHK dan BKSDA Jambi dan Aceh menangkap tiga terduga penjual cula badak di Medan, Sumatra Utara, kemarin. Barang bukti berupa 1 cula badak sepanjang 15 cm yang disita dari pelaku S, 54, dan P, 53, asal Medan, dan H, 54, asal Jambi sedang diamankan di Mako SPORC Macan Tutul yang berada di Medan. Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat. Pelaku diancam pidana sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem jo PP Nomor 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Kepala Balai Gakkum KLHK Sumatra Halasan Tulus mengatakan penangkapan ini menunjukkan jaringan perdagangan satwa liar atau bagian-bagiannya sangat rapi dan luas serta terkoneksi antardaerah/provinsi bahkan antarnegara. (Pro/H-1)

Guru Jaga dan Rawat Kebinekaan Ancaman terhadap kebinekaan dewasa ini dapat melemahkan toleransi dan menjurus kepada radikalisme. SYARIEF OEBAIDILLAH

oebay@mediaindonesia.com

L ANTARA/HO

JALAN SEHAT: Deputi Usaha Pertambangan Industri Strategis

dan Media Kementerian BUMN Fajar Hari Sampurno (tengah), didampingi Dirut PT Pupuk Indonesia (persero) Aas Asikin Idat (ketiga dari kiri), melepas peserta Jalan Sehat BUMN Hadir untuk Negeri, di Jakarta, Minggu (13/8). PT Pupuk Indonesia (persero) selaku koordinator bersama PT Sarinah, PT PPA, PT KBN, dan PT JIEP menyelenggarakan Jalan Sehat BUMN Hadir untuk Negeri yang diikuti lebih dari 5.000 peserta.

E WAT p e m i l i h a n G u r u d a n Te n a g a Kependidikan (GTK) Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional 2017, para guru dari berbagai daerah dan suku bangsa seluruh Tanah Air merajut dan merawat kebinekaan. “Ancaman terhadap kebinekaan dewasa ini dapat melemahkan toleransi satu sama lain juga menjurus radikalisme. Karena itu, Bapak dan Ibu Guru berperan penting menjaga dan merawat kebinekaan Indonesia,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Muhadjir Effendy saat membuka ajang itu di Plaza Insan Beprestasi, Kemendikbud, Jakarta, Kamis (14/8). Dalam sambutannya, Muhadjir berharap lewat kegiatan ini dapat dibangun rasa kebersamaan dan kebanggaan terhadap profesi serta hubungan yang harmonis antara guru dan tenaga kependidikan. “Saya harap Bapak dan Ibu Guru dapat terus menambah wawasan dan mengasah pengetahuan untuk meningkatkan profesionalisme. Terpenting juga inner motivation guru itu sendiri,” ujarnya. Pelaksana Tugas (Plt) Ditjen GTK Hamid Muhammad da-

lam laporannya mengemukakan ajang pemilihan itu diikuti 798 GTK dari 34 provinsi. Yang terdiri dari 315 guru berprestasi dan berdedikasi, 5 guru sekolah Indonesia di luar negeri (SILN), 233 kepala sekolah berprestasi dan berdedikasi, 151 pengawas sekolah berprestasi dan berdedikasi. Selain itu, terdapat 27 tenaga laboran atau laboratorium sekolah, 38 tenaga perpustakaan, serta 29 tenaga administrasi sekolah. Dikatakan Hamid, kegiatan yang dilaksanakan pada 14-20 Agustus 2017 itu salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap guru dan tenaga kependidikan yang berdedikasi dan prestasi terhadap dunia pendidikan. Terdapat 39 kategori penghargaan untuk guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga administrasi, dan tenaga laboratorium/

laboran berprestasi serta berdedikasi. “Sebelum masuk pada tingkat nasional, seleksi GTK berprestasi dan berdedikasi dilaksanakan bertingkat. Mulai tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, hingga tingkat nasional,” kata Hamid.

Gita Bahana Nusantara Dalam kesempatan itu, Gita Bahana Nusantara (GBN) melakukan gelar perdana. GBN 2017 terdiri dari 136 remaja yang tergabung dalam tim paduan suara hasil audisi di 34 provinsi serta tim orkestra (72 orang) hasil audisi di Jakarta dan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Tahun ini GBN juga didukung Aubade Pelajar yang diisi 400 pelajar yang berasal dari SMP Santo Markus II Jaktim, SMP Santo Paulus Jakut, SMP

Santo Yakobus Jakuta, SMP BPK Penabur 7 Jakbar, SMP Al Azhar 28 Cibinong, SMPN 12 Tangsel, SMPN 1 Bekasi, dan SMPN 7 Bekasi. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menyampaikan GBN menjadi salah satu wadah paduan irama seni musik dan suara yang berakar dari keanekaragaman di Indonesia. Melalui GBN diharapkan, minat generasi muda, berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya dapat semakin meningkat. GBN yang didukung Direktorat Kesenian Ditjen Kebudayaan diharapkan mampu menumbuhkan semangat nasionalisme yang tinggi di kalangan generasi muda. Pada 16 Agustus nanti, GBN akan tampil di Gedung DPR/ MPR RI dan di Istana Merdeka pada Peringatan Detik-Detik Proklamasi. (H-1)

Sesuaikan Wayang dengan Anak Muda DIPERLUKAN strategi penyesuaian pertunjukan wayang agar wayang tetap bisa dinikmati khalayak luas, khususnya anak muda. Ketua Umum Pengurus Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia (Sena Wangi) Suparmin Sunjoyo menegaskan hal itu saat pengukuhan dirinya sebagai pengurus baru masa bakti 2017-2022 di Gedung Pewayangan Kautaman, Jakarta, Senin (14/8). “Kita akan mengembangkan wayang dengan penyesuaian kepada anak muda,” kata Suparmin. Menurut Suparmin, perkembangan sumber daya manusia di sisi pelaku wayang sebenarnya tidak mengalami kemunduran. Ia mencontohkan banyak pendidikan formal dan nonformal yang menjadikan wayang sebagai materi pelajaran dan praktik, di antaranya pengajaran wayang di sekolah menengah kejuruan, universitas, dan sanggar-sanggar. “Bahkan sejak 2011 sudah ada program studi filsafat wayang di Universitas Gadjah Mada,” tambahnya. Tantangan terbesar dunia wayang Tanah Air, lanjut Suparmin, ialah mendapatkan penonton generasi muda. Masalah itu, menurutnya, bisa dipecahkan melalui penyesuaian-penyesuaian seperti gaya bahasa, dagelan-dagelan yang menggelitik, dan waktu pertunjukan yang lebih singkat. Lebih lanjut Suparmin

“Kita misalnya sedang mencoba menghadapi ancaman narkoba terhadap anak muda. Kita akan bekerja sama dengan BNN.” Suparmin Sunjoyo

Ketua Umum Senawangi Periode 2017-2022 mengatakan Sena Wangi juga akan membantu pemerintah menyampaikan program-programnya. “Kita misalnya sedang menghadapi ancaman narkoba terhadap anak muda.Pemerintah fokus soal itu. Kita akan bekerja sama dengan BNN.” Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Abdul Malik Fadjar mengatakan wayang bisa memberi sumbangsih besar untuk bangsa melalui pesan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. “Saya harap Sena Wangi bisa memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.” Di sisi lain, saat ini Sena Wangi tengah menanti proses penetapan hari wayang yang diusulkan jatuh pada 7 November. “Hari itu (7 November) bersamaan dengan diakuinya wayang oleh UNESCO,” pungkasnya. (Dhk/H-1)

DOK PRUDENTIAL

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN: Chief Financial Oﬃcer Prudential Indonesia Aaron Fryer

(tengah) bersama Rektor Universitas Indonesia Muhammad Anis (kiri) dan Readi Canadian Field Director William Duggan menandatangani kerja sama pengembangan pendidikan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (14/8).

Hambatan Kembangkan Wisata GAGASAN untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat taman wisata dunia hingga saat ini masih sulit tercapai. Koordinasi lemah dan ego antarsektor menjadi kendala utama selain infrastruktur dan anggaran. “Sampai sekarang rencana banyak, tapi banyak yang hanya mandek di tengah jalan. Koordinasi memang paling sering diucapkan untuk dilakukan, tapi justru paling sulit tercapai,” ujar Kasubdit Penataan Daerah Wilayah 2 Dirjen Otda, Kemendagri, Nurbowo dalam acara jumpa pers World Tourism Park Forum, di Jakarta, kemarin. Nurbowo mengatakan saat ini di berbagai daerah, koordinasi antarpihak di daerah tujuan wisata kerap bermasalah, di antaranya yang sering terjadi terkait dengan retribusi menuju lokasi wisata. “Menuju tempat wisata ter-

lalu banyak retribusi yang ilegal. Padahal, harusnya itu telah ditetapkan perda,” ujar Nurbowo. Belum adanya aturan jelas dan ketetapan akan pengelolaan sebuah destinasi wisata menjadi penyebab utama munculnya penarikan retribusi ilegal tersebut. Di banyak daerah, keberadaan destinasi wisata, khususnya taman wisata yang dikembangkan pihak luar warga lokal, banyak yang hanya menguntungkan pengembang. Sementara itu, warga lokal tidak diberdayakan dengan baik. “Pemda harus merasionalkan pengutan-pungutan tadi dan membaginya untuk kas daerah dan masyarakat sekitarnya juga,” ujar Nurbowo. Salah satu upaya mendukung terjadinya koordinasi untuk mengembangkan Indonesia sebagai pusat taman

wisata dunia ialah melalui World Tourism Park Forum 2017. Acara ini pertama kali dilakukan pada 27 September 2016 lalu di Jakarta. “Karena Indonesia memiliki wisata alam, wisata bahari terbanyak dan terluas di dunia. Indonesia juga menguasai 30% terumbu karang dunia dan terluas di dunia, memiliki berbagai macam buah tropis dan kuliner terbanyak serta terkenal di dunia. Selain adat istiadat dan budaya, peninggalan sejarah di Indonesia pun beraneka ragam dan terbanyak di dunia,” ujar Founder & CEO WTPF Daniel ILI. Daniel mengatakan, dengan forum yang akan diikuti berbagai stakeholder wisata serta perwakilan setiap provinsi di Indonesia tersebut, koordinasi dan diskusi diharapkan dapat dilakukan dengan lebih luas dan maksimal. (Pro/H-1)

HUMANIORA

RABU, 16 AGUSTUS 2017

Pelanggaran Pengelolaan Perparah Karhutla Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kebakaran lahan. Pemadaman dilakukan melalui udara dan darat, tetapi api belum terpadamkan. PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI

garan terhadap hak atas lingkungan hidup. Data BNPB menyebutkan kebakaran hutan dan lahan 2015 itu telah mengakibatkan 24 orang meninggal, lebih dari 600 ribu jiwa menderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), dan sebanyak 60 juta jiwa terpapar asap. Seluas 2,6 juta hektare hutan dan lahan terbakar telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp221 triliun. Negara pun harus mengeluarkan dana sebesar Rp720 triliun untuk mengatasi kebakaran.

putri@mediaindonesia.com

Cegah

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan upaya pencegahan karhutla harus ditingkatkan. Upaya pencegahan itu harus tetap dilaksanakan sebelum semakin meluas. “Patroli dan sosialisasi di wilayah-wilayah rawan karhutla harus terus dilaksanakan. Meskipun laporan dari lapangan menunjukkan adanya hujan di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan, kita tidak boleh lengah,” ujar Siti Nurbaya. Di lain hal, dalam sehari terjadi kebakaran hutan di tiga lokasi di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin (14/8) malam. Hingga kemarin petugas dan masyarakat sekitar hutan masih melakukan pemadaman agar kobaran api tidak semakin meluas. “Ada tiga titik lokasi kebakaran hutan yang berada di wilayah Kecamatan Bungkal, Jambon, dan Sampung,” ucap Kasubbag Humas Polres Ponorogo AK Sudarmanto. Berdasarkan data pemantauan Posko Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) KLHK per 14 Agustus pukul 20.00 WIB, diketahui per 1 Januari-14 Agustus 2017, total terdapat 1.454 hotspot berdasarkan satelit NOAA19. Hal itu menurun sebanyak 104 titik (6,67%), jika dibandingkan dengan periode yang sama 2016, yaitu semula 1.558 hotspot. Data Terra/Aqua (NASA) per 1 Januari-14 Agustus 2017 juga menunjukkan penurunan sebanyak 1.848 hotspot (78,13%) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, semula 2.365 hotspot menjadi 517 hotspot. (ST/H-1)

EJAK awal Juli, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah terjadi di Aceh, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan. Menurut data BMKG per 6 Agustus, daerah yang masih berpotensi mengalami kebakaran ialah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, dan sebagian wilayah Riau. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kebakaran itu. Pemadaman dilakukan melalui udara dan darat, tetapi api tetap tak terpadamkan. “Penyebab kebakaran adalah banyaknya izin konsesi yang diberikan di atas lahan gambut. Akibatnya pemegang konsesi mengeringkan gambut agar bisa dikelola dan membakarnya agar biaya operasional dapat ditekan seminim mungkin bahkan tanpa biaya,” tutur Zenzi Suhadi, Kepala Depertemen Kajian, Pembelaan, dan Hukum Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam rilisnya, kemarin. Walhi mencatat, pada kebakaran pada 2015, sebanyak 439 perusahaan terlibat pembakaran di 5 provinsi. Sebanyak 308 di antaranya perusahaan sawit. “Walhi telah mendorong penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan pada 2015, baik langsung ke pemerintah, maupun melalui paradilan,” ujar Zenzi. Dengan belajar pada peristiwa karhutla yang terjadi pada 2015, Zenzi kembali mengajak publik untuk tidak lupa atas tragedi yang telah mengakibatkan terjadi pelang-

MI/ADAM DWI

LOMBA KREASI TARI MAUMERE: Peserta mengikuti Lomba Kreasi Tari Maumere di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, kemarin.

Lomba tari dari daerah NTT itu digelar dalam rangka memperingati HUT ke-72 RI.

Jualan Es Degan demi Ibadah ke Tanah Suci

ERIBADAH haji merupakan panggilan Allah SWT dan butuh perjuangan untuk menunaikannya. Pasangan suami istri M Rubi, 65, dan Khoiriyah, 60, warga Kelurahan Trajeng, Panggungrejo, Pasuruan, juga ingin menunaikannya. Setelah 7 tahun menabung dari hasil menjual es degan atau es kelapa muda, keinginan mereka tercapai. Terwujudnya harapan Rubi untuk melaksanakan rukun Islam ke-5 bersama sang istri ini bukan tanpa aral. Selama 7 tahun ia harus berhemat dan rutin menabung uang hasil berjualan es kelapa muda di

samping rumahnya. Meski berat, niat kuatnya untuk berhaji membuatnya mampu mengumpulkan uang puluhan juta rupiah. Uang Rp100 ribu atau tergantung hasil penjualan, ditabung hingga terkumpul Rp73 juta. “Saya bertekad pokoknya harus bisa naik haji. Begitu uang terkumpul, saya langsung melunasi ongkos haji itu,” kata M Rubi sebelum berangkat, Senin (14/8). Awalnya Rubi enggan memberi tahu istrinya bahwa dia menabung karena niatan berhaji itu. Biarlah istrinya mengetahui saat sudah lunas dan dianggapnya sebagai kejutan. Namun, akhirnya ketahuan

Rubi ketahuan menabung untuk naik haji setelah sang istri mendapati hasil penjualan es degan selalu berkurang. oleh istrinya karena pendapatan penjualan es degan selalu berkurang. “Ternyata istri saya mendukung sepenuhnya dan kami bisa berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun

ini,’’ imbuh Rubi. Sementara itu, Khoiriyah tak bisa menyembunyikan rasa bahagia dan harunya, ketika bisa berangkat haji tahun ini. Meski hanya berjualan es degan, ia dan suaminya dipilih menjadi tamu Allah SWT berangkat ke Tanah Suci. “Meski hanya berjualan es degan, ini adalah perjuangan karena harus mengumpulkannya sedikit demi sedikit untuk menjadi tamu Allah SWT.” Rubi dan Khoiriyah ada di kloter 50 asal Kota Pasuruan, bersama 301 jemaah lainnya yang berangkat dari Embarkasi Juanda Surabaya. (Abdus Syukur/H-1)

MEGAPOLITAN

RABU, 16 AGUSTUS 2017

JAKARTA UTARA

LINTAS BERITA

Besok Naik KRL Gratis Seharian

Dermaga Apung Cilincing Siap Diresmikan

BAGI pengguna KRL di Jabodetabek dan sekitarnya, PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) sebagai operator layanan KRL akan memberikan layanan KRL gratis kepada seluruh pengguna KRL, baik yang memakai kartu multitrip (KMT), tiket harian berjaminan (THB), maupun kartu bank yang telah bekerja sama dan dapat digunakan untuk perjalanan KRL. Layanan KRL gratis dapat dimanfaatkan masyarakat sepanjang hari pada 17 Agustus 2017, mulai keberangkatan KRL pertama hingga KRL terakhir tiba di tempat tujuan. Layanan ini juga berlaku untuk seluruh relasi KRL. Dalam menggunakan layanan KRL gratis, masyarakat perlu memperhatikan sejumlah ketentuan terutama terkait dengan tiket elektronik KRL Jabodetabek. Masyarakat yang memiliki KMT maupun THB harus melakukan tap in dan tap out dengan sempurna di stasiun. Bagi pengguna KMT dan kartu bank, ketentuan saldo minimum Rp13 ribu tetap berlaku. Khusus para pengguna yang memilih menggunakan THB tetap harus memiliki tiket sesuai dengan relasinya dan memberikan uang jaminan kartu Rp10 ribu. (DA/J-3)

Nafa Laporkan Warganet Diduga Pedofil ARTIS sinetron dan penyanyi Nafa Urbach melaporkan warganet atau netizen ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, kemarin, lantaran mengomentari putrinya Mikhaela Lee Jowono alias Mikha dengan menggunakan istilah pedofilia. Nafa tiba di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.40 WIB, menggunakan kendaraan bernomor polisi B-38-AS didampingi kuasa hukum Sandi Arifin. Sebelumnya, Nafa marah ketika warganet mengomentari putrinya Mikha dengan istilah yang biasa digunakan pengidap pedofilia, yakni loli, melalui media sosial Instagram. Awalnya, Nafa menerima link berita pada salah satu media online mengenai Mikha. Artis yang juga penyanyi itu membuka berita tersebut. Istri bintang film Zack Lee itu terkejut dan emosi ketika membaca komentar negatif mengenai Mikha yang disebut loli. Loli merupakan istilah dalam pedofilia yang berarti seseorang yang mempunyai obsesi pada anak-anak di bawah umur menjelang atau sebelum masa pubertas. (Ant/J-3)

KPAI Desak Sekolah Pidanakan Guru Porno KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pihak Sekolah BPK Penabur Jakarta Utara untuk memidanakan guru yang mengirim konten pornografi ke siswa. Hal ini dilakukan untuk menjadi efek jera bagi guru lain yang berpotensi melakukan hal serupa. “Pada prinsipnya guru yang demikian tidak bisa ditoleransi, hukum memang harus berjalan dengan baik,” kata Ketua KPAI Susanto, kemarin. Menurut Susanto, hukum pidana terhadap guru itu sudah tepat. “Bisa dipidana dengan pelanggaran berlapis. Pertama UU Perlindungan Anak, kedua UU Pornografi dan ketiga UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE),” ucapnya. Kasus tersebut, kata Susanto, menjadi pelajaran guru mesti memenuhi beragam persyaratan ketat sebelum mengajar murid. Menurutnya, KPAI telah mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam proses rekrutmen guru baik di sekolah negeri maupun swasta. (MTVN/J-3)

ANTARA/PUSPA PERWITASARI

ETIKA PENUMPANG KRL: Seorang penumpang kereta rel listrik (KRL) Tanah Abang-Serpong (kedua kanan) berselonjor kaki di

gerbong khusus wanita, di Jakarta, kemarin. PT KRL Commuter Jakarta (KCJ) mengimbau penumpang untuk menjaga tenggang rasa serta etika ketika menggunakan fasilitas umum.

POLRI & BNN

Hindari Suara Miring Narkoba Sitaan Dimusnahkan S

MI/ARYA MANGGALA

PENGERUKAN SITU LEMBANG: Pekerja dengan alat berat mengeruk endapan lumpur di Situ Lembang, Jakarta Pusat, kemarin. Pengerukan itu untuk menormalkan kembali kedalaman waduk yang mengalami sedimentasi.

EBANYAK 1,405 ton sabu dan lebih dari 1,2 juta pil ekstasi serta berbagai barang bukti hasil pengungkapan kasus narkoba lainnya dimusnahkan, kemarin. Pemusnahan dilakukan kepolisian bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) secara serentak guna menghindari penyalahgunaan barang bukti yang selama ini telah disita. “Kegiatan ini untuk pertanggungjawaban jangan sampai ada suara miring nanti barang buktinya kemana. Jangan sampai ada yang bilang dikantongi dan dijual lagi,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam sambutannya. Di antara barang bukti yang dimusnahkan tersebut terdapat pula hasil pengungkapan dua kasus besar, yaitu penyelundupan 1,4 ton sabu di dermaga Hotel Mandalika, Serang, Banten, dan 1,2 juta pil ekstasi asal Belanda yang dikendalikan seorang

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. Selain narkoba jenis sabu dan ekstasi, 2,7 ton ganja, sebanyak 36.010 butir happy five dan psikotropika golongan IV sebanyak 5.595.614 butir juga dimusnahkan kemarin. Pemusnahan itu dil a k s a n a k a n d i B a n d a ra Soekarno-Hatta. Lokasi tersebut dipilih karena pemusnahan dilakukan menggunakan alat incinerator garbage milik PT Angkasa Pura. Alat itu dipilih mengingat besarnya jumlah narkoba yang dimusnahkan. I n s i n e ra t o r d i B a n d a ra Soekarno-Hatta merupakan yang terbesar di Indonesia. Alat itu biasanya digunakan membakar sampah dengan kecepatan membakar 500 kg sampah setiap 1 jam. Suhu tertinggi alat itu mencapai 1.000 derajat celsius.

Awasi barang bukti Kapolri meminta agar pe-

musnahan barang bukti dari kasus narkoba turut dipantau pengawas di kepolisian seperti inspektur pengawas umum, inspektur pengawas daerah, serta divisi ataupun bidang profesi dan pengamanan. Ia juga meminta agar barang bukti dari kasus narkoba dapat dimusnahkan sesegera mungkin. “Semua pimpinan harus tegas sama anggotanya. Ancam kalau ada yang melakukan tindakan pelanggaran hukum. Kalau ada izin dari pengadilan negeri dan izin dari jaksa, agar segera dihancurkan,” tegas Tito. Selain dihadiri Tito, acara pemusnahan itu dihadiri pula Kepala BNN Komjen B u d i Wa s e s o , Ke p a l a Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, serta Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan.

Kian parah Ancaman narkoba di Indonesia semakin nyata. Jika seluruh barang bukti yang dimusnahkan kemarin itu beredar, bisa menimbulkan korban penyalahgunaan hingga sekitar 27,5 juta orang. Kepala BNN Budi Waseso meminta seluruh intansi bahu-membahu memberantas peredaran narkoba di Indonesia. “Sudah berkali-kali kalau dibilang parah banget. Karena ini (yang dimusnahkan) hanya sebagian dan kita selamatkan,” katanya. Dalam kurun Januari hingga Juli 2017, baik kepolisian maupun BNN menetapkan 27.432 orang sebagai tersangka kasus narkoba. Dari mereka polisi menyita barang bukti berupa 73,01 ton ganja, 1,771 ton sabu, 1.901.834 butir ekstasi, 189,97 gram heroin, 7,64 gram kokain, serta 55.146 butir happy five. (Nic/J-4)

PEMERINTAH Kota Jakarta Utara telah merampungkan pembangunan Dermaga Apung Cilincing, yang berada di ujung kali Cakung Drain, Cilincing, Jakarta Utara. Selain dijadikan sebagai tumpuan ratusan nelayan tradisional untuk menjual hasil tangkapan, Dermaga ini akan dijadikan sebagai wisata panorama pesisir Jakarta. Camat Cilincing, Purnomo, mengatakan pengerjaan dengan pengerukan dermaga dimulai pada Mei 2017. Dermaga yang awalnya dangkal itu dikeruk sehingga kapal nelayan tak lagi kandas saat memasuki dermaga. “Pengerjaan dermaga itu selesai cuma 10 hari. Sekarang sudah rampung semua,” kata Purnomo, kemarin. Dermaga apung yang memiliki panjang 30 meter itu, kata Purnomo, ditata agar bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional di Cilincing. Kawasan itu juga dijadikan sebagai tempat pelelangan ikan (TPI) terpadu. “Ditata tujuan begitu jelas. Bisa jadi tujuan wisata panorama pesisir, di Jakarta kan belum ada saat ini. Masih ada lahan kosong, bisa juga nanti dibuat sentra kuliner dan lainnya,” ungkap Purnomo.

Sebelum adanya perbaikan dermaga, kapal nelayan sulit bersandar akibat dangkalnya Muara Kali Cakung Drain. Di tempat sama, Ketua Asosiasi Nelayan Kalibaru, Cilincing dan Marunda (KCM) Kubil, mengakui, pihaknya sangat senang adanya pembangunan dermaga apung ini sebab menjadi tumpuan para nelayan pesisir Utara Jakarta. “Dermaga ini sangat membantu menyandarkan kapal untuk melelang hasil tangkapan ikan,” kata Kubil, kemarin. Sebelum adanya perbaikan dermaga, menurut Kubil, kapal nelayan sulit bersandar akibat dangkalnya Muara Kali Cakung Drain. Sering kali nelayan yang nekat bersandar kandas akibat baling-baling kapal tersangkut sampah dan lumpur. “Kalau sekarang sudah bisa merapat sampai sisi jalan inspeksi Kali Cakung Drain. Nelayan bisa lebih cepat menurunkan hasil tangkapan dari kapal ke TPI Cilincing,” ungkapnya. Purnomo menambahkan dalam waktu dekat dermaga ini akan diresmikan secara simbolis. Rencananya, peresmian dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan. (Mal/J-3)

KOTA DEPOK

Jalur Satu Arah bakal Dipermanenkan SISTEM satu arah (SSA) di Jalan Nusantara dan Jalan Dewi Sartika, Pancoran Mas, Kota Depok, akan dipermanenkan. Alasannya, kepadatan lalu lintas di jalur tersebut mengalami perubahan signifikan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Raden Gandara Budiana mengatakan pemermanenan akan ditetapkan setelah berakhirnya masa uji coba SSA. Kebijakan diambil setelah proses evaluasi dan kajian selama dua pekan masa uji coba. Sejak SSA di Nusantara dan Dewi Sartika diuji coba sejak Sabtu (29/7) hingga Selasa (15/8), terjadi perubahan lalu lintas pada kedua jalur. “Kondisi ini berbeda dengan sebelum diberlakukan SSA,” kata Raden, kemarin. Gambaran perubahan arus lalu lintas diperoleh setelah pihaknya melakukan kajian,

khususnya di sejumlah segmen jalan, meliputi ring I, ring II, dan ring III, dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah SSA. “Dari pantauan tersebut, terjadi pengurangan titik kepadatan dan jarak tempuh setelah ada SSA,” katanya. Raden mengatakan, hasil evaluasi dan kajian SSA disampaikan kepada Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad dan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna setiap hari, termasuk berakhirnya masa uji coba pada 29 Agustus 2017. Menurut Raden, masih ada ruas jalan yang perlu ditangani. Solusi pun harus segera dicari dalam rangka penyempurnaan SSA. “Setelah Jalan Nusantara dan Dewi Sartika, kemarin, Selasa (15/8), kita telah menyasar Flyover Arif Rahman Hakim (ARH), mulai Pertokoan Ra-

“Kemungkinan di ruas Jalan Arif Rahman Hakim akan diterapkan SSA juga.” Raden Gandara Budiana Kadishub Kota Depok

manda Jalan Margonda sampai pertigaan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Beji. Kita uji coba dan ternyata hasilnya memuaskan. Arus lalu lintas yang biasa macet setiap hari kini telah membaik,” paparnya. Kemungkinan, ungkap Raden, di ruas jalan tersebut akan diterapkan SSA. Dari pantauannya, di sana kerap terjadi kepadatan arus yang menjadi jalur keluar masuk angkot dari Terminal Terpadu Kota Depok.

“Kami mendapat keluhan dari masyarakat di Jalan ARH Beji karena aktivitas angkot yang suka ngetem, ditambah aktivitas masyarakat sekitar yang keluar masuk, kerap terjadi penguncian arus,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Depok Ahmad Zaini menyampaikan terjadi peningkatan arus di sana karena banyak masyarakat yang memanfaatkan pertigaan PLN untuk bergerak ke Jalan ARH hingga kondisi jalan tak seimbang dari arah Sawangan menuju Beji. “Karena itu kita akan antisipasi persinggungan antarangkot yang terdampak SSA. Kita akan lakukan langkah cepat agar trayek angkot yang terdampak tidak berdampak pada keamanan ketertiban masyarakat,” katanya. (KG/J-3)

ANTARA /INDRIANTO EKO SUWARSO

DIPATENKAN: Kendaraan terjebak kemacetan saat uji coba penerapan sistem satu arah (SSA) di Jalan

Raya Dewi Sartika, Depok, Jawa Barat, Sabtu (29/7). Dishub Kota Depok akan mematenkan SSA di Jalan Dewi Sartika dan Jalan Nusantara kendati menimbulkan kemacetan di sejumlah jalan lainnya.

NUSANTARA

RABU, 16 AGUSTUS 2017

Embung Amankan Kulon Progo ANCAMAN kekeringan yang menghantui warga Krapyak, Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo, DI Yogyakarta, tidak lama lagi akan berakhir. Sebuah embung tengah dibangun dan akan selesai akhir tahun ini. “Pembangunannya sudah mencapai 40%. Kami mendapat bantuan dana dari pemerintah provinsi sebesar Rp5,8 miliar,” kata Kepala Bidang Pengairan, Pemerintah kabupaten Kulon Progo, Hadi Prayitno, kemarin. Manfaat embung ini, ujarnya, ialah untuk penyediaan air baku dan konservasi. Pembangunannya berdasarkan permintaan masyarakat Kalibawang yang membutuhkan air baku. Menurut Hadi, warga selalu kesulitan air bersih di musim kemarau. Air PDAM juga tidak mengalir ke permukiman mereka. Embung Krapyak, selain memenuni kebutuhan air bersih, berfungsi menyirami lahan pertanian dan perkebunan. Di wilayah ini, warga menanam durian, kakao, mangga, dan padi. “Embung Krapyak ini sangat bermanfaat untuk pengairan padi seluas 5 hektare. Air baku masyarakat dan konservasi,” lanjut Hadi. Warga Kalibawang, tambah Hadi, juga mengusulkan pembangunan embung di Dlingseng, tapi belum mendapat respons dari pemerintah daerah. “Embung Dlingseng sangat bermanfaat untuk tatanan perkebunan dan akan dikembangkan sebagai objek wisata oleh masyarakat. Saat ini masih sebatas usulan dan diharapkan pembangunannya dilaksanakan pada 2018,” tambah Hadi. Sementara itu, krisis air bersih makin meluas. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, enam desa di lima kecamatan sudah meminta pasokan air bersih ke badan penanggulangan bencana daerah. “Karena keterbatasan sumber daya, kami utamakan wilayah yang mendesak dibantu, tapi juga telah mengajukan permintaan bantuan secara resmi,” ujar Kepala Pelaksana Harian BPBD Banjarnegara Arief Rahman. Untuk mengatasi kekeringan, lanjut dia, pihaknya telah mengajukan permintaan tambahan bantuan ke BPBD Jawa Tengah sebanyak 600 tangki. “Kami punya enam armada tangki yang siap memasok air ke wilayah kekeringan.” Setali tiga uang, BPBD Temanggung juga menyalurkan air bersih ke enam titik. “Dari enam titik yang sudah mengalami krisis air bersih, lima titik telah melaporkan secara resmi,” kata Kepala Plh BPBD Kabupaten Temanggung, Agus Sudaryono. (AU/LD/TS/N-2)

PEMBANGUNAN TOL KAPAL BETUNG: Foto

ANTARA/NOVA WAHYUDI

Dua rumah kontrakan dipilih jadi sarang. Polisi masih mendalami kaitan kelima pelaku dengan jaringan tertentu. BUDI MULIA SETIAWAN

budimulia@mediaindonesia.com

ANDUNG tetap dipilih menjadi tempat persembunyian terduga anggota kelompok teroris. Terbukti, kemarin, tim Detasemen 88 Antiteror menangkap lima orang terduga teroris. Dua di antara mereka diketahui sebagai suami istri. Para pelaku ditangkap di dua rumah

Lahan Sempit, Persawahan Dimaksimalkan M

KULIT ASLI Furniture,Car,Fashion,Promotion,Walet ,Bag,Shoes,Etc Harco Elektronik Mangga Dua,Ruko Blok.B No.2 Jakarta Tlp:0216128888/www.dhenigleather.com

PERHIASAN STAR ARLOJI ,BELI JAM bkas/berlian dgn hrgTgg ROLEX,BULGARI,OMEGA,BREITLING,dll,Hub:Bp. TONY 392 9079, 0812 9455 198 Apt Menteng Prada Lt. 1 No.10 A dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).

INFORMASI PEMASANGAN IKLAN Sales Counter 021 - 581 2088 ext. 41159/41160 Direct 021 - 581 2113 Faximile 021 - 581 2110

udara pengerjaan proyek Tol Kayu Agung-PalembangBetung (Kapal Betung) seksi II, di wilayah Desa Babatan Saudagar, Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatra Selatan,kemarin. Progres pengerjaan Tol Kapal Betung tersebut mencapai 11% dari total panjang 111,69 km. Tol Kapal Betung ditargetkan selesai pada 2018.

Terduga Teroris Jarang Bergaul kontrakan berbeda, di Kampung Jajaway, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani. “Lima terduga teroris yang ditangkap, dua di antaranya perempuan. Kami masih mendalami mereka terkait dengan jaringan mana,” papar Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Komisaris Besar Yusri Yunus. Kelima pelaku sudah diboyong tim Densus 88 ke Jakarta. Dalam penggeledahan, petugas juga menyita sejumlah bahan yang diduga untuk pembuatan bom. Pemilik rumah kontrakan di RT 07 RW 18, Aje, mengaku rumahnya dikontrak pria yang mengaku bernama Young, 20. Sehari-hari ia berjualan susu murni keliling. “Dia baru satu bulan mengontrak. Saya tidak menyangka

ternyata rumah kontrakan itu digunakan kelompok teroris,” ujarnya. Aje menilai sosok Young sebagai pria muda yang baik. “Tidak ada perilakunya yang aneh.” Kebanyakan warga di dekat rumah kontrakan itu juga tidak menyangka penghuninya merupakan anggota jaringan teroris. Selain wajah baru di kampung itu, mereka jarang bergaul dengan warga.

Donatur teroris Di Riau, tim Densus 88 menangkap Aznop Priyandi, 25, di simpang Jalan Bahagia, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Dia diduga donatur kelompok teroris. Bersama dengan anggota Polres Rokan Hilir dan Polresta Pekanbaru, tim Densus menggeledah

rumah tersangka di Perumahan Merpati Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Kapolres Rokan Hilir Ajun Komisaris Besar Hendri Posma Lubis mengatakan selain menangkap Aznop, polisi memeriksa tiga anggota keluarga, yakni sang istri Finny Alfia Azizah, 21, ayahnya Azmi, 53, dan ibu, Suryani, 54. Dari tangan pelaku disita tas warna hitam berisi sejumlah kuitansi, dompet, telepon seluler, ATM, dan surat-surat lain. Penggeledahan dilakukan di rumah tersangka di Bagan Timur, Rokan Hilir. Ketua RT dan kerabat pelaku menjadi saksi penggeledahan. Dari Rokan Hilir, pelaku kembali dibawa ke Pekanbaru. Kali ini penggeledahan dilakukan di rumah kontrakan Aznop. “Proses penggeledahan disaksikan Ketua

RW setempat,” jelas Wakil Kepala Polresta Pekanbaru AKB Edy Sumardi. Sejumlah dokumen juga ditemukan di lokasi ini. Dari bukti-bukti transfer yang ada, Aznop diduga kuat banyak mengalirkan dana kepada jaringan teroris. Penangkapan di dua kota itu menambah panjang daftar terduga teroris yang diringkus Densus 88. Awal pekan ini, tim menangkap dua terduga teroris di Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kedua pelaku, yakni AG dan GM, diduga terlibat pendanaan dan pemberangkatan jaring an ke Marawi, Filipina. Ag atau Abdul Goni pengangguran. “Sehari-hari sikap baik dan selalu menurut perintah orangtua. Perilakunya sama sekali tidak menunjukkan sikap radikal,” kata Rusmiyati, ibunya. (RK/N-2)

PALEMBANG, SUMATRA SELATAN

ESKI tidak memiliki lahan luas untuk pertanian, Kota Palembang tetap ingin meningkatkan hasil komoditas pertanian. Dengan luas lahan 6.596 hektare, ibu kota Kota Sumatra Selatan itu ikut berperan dalam upaya khusus peningkatan produksi padi. “Meski berstatus kota metropolitan, Palembang masih tetap memiliki lahan pertanian. Bahkan, produktivitas padi kita cukup tinggi dan termasuk padi lebak yang produktif,” kata Wali Kota Palembang, Harnojoyo, saat mengikuti panen padi sawah lebak di Kelurahan Sungai Lais, Gandus, kemarin. Ia mengakui pada 2017, Kota Palembang terus berbenah dalam banyak sektor pembangunan. Namun, pihaknya tetap mempertahankan lahan pertanian, khusus-

nya sawah lebak. “Lahan tersebar di 10 kecamatan. Untuk meningkatkan produktivitas, kami melakukan pengembangan desa mandiri benih,” lanjut Harnojoyo. Di Klaten, Jawa Tengah, petani mewaspadai mewabahnya hama wereng batang cokelat. “Saat ini, serangan wereng mulai bisa dikendalikan. Sampai akhir Juli, serangan wereng menyisakan 27 hektare lahan di enam kecamatan,” kata koordinator pengamat hama dan penyakit, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Klaten, Sunarno. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi serangan wereng tahun ini relatif bisa dikendalikan. Mei lalu sawah yang terserang mencapai 311 hektare di 16 kecamatan dan terus-menurun bulan ini.

Masih di Klaten, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian hingga akhir Juli lalu rata-rata mencapai 46,6% dari total alokasi tahun ini. “Jika alokasi pupuk tidak mencukupi kebutuhan petani, Dinas Pertanian Klaten akan mengajukan tambahan alokasi lagi ke provinsi,” papar Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Klaten, Wahyu Wardana. Untuk antisipasi kelangkaan pupuk, Klaten telah mengajukan tambahan alokasi pupuk urea, ZA, SP-36, NPK, dan organik ke provinsi. “Kami berharap tidak terjadi kelangkaan pupuk,” tambahnya. Di sisi lain, panen padi di Kabupaten Subang, Jawa Barat, tidak membuat petani gembira. Selain banyak sawah mengalami gagal panen akibat serangan hama, peran Bulog melakukan pembelian kurang. “Panen musim gadu ini banyak dikeluhkan teman-teman. Salah satunya hasil produksi tidak maksimal, biasanya dari 1 hektare menghasilkan 7-9 ton, sekarang maksimal 2 ton,” kata Ketua Gabungan Kelompok Tani Mitra Tani, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Manaf Hadi Permana. (DW/JS/RZ/N-2)

REKOR MURI ALAT MUSIK TRADISIONAL:

Para siswa memainkan alat musik tradisional gendang secara bersamaan di Lapangan Gasis, Watansoppeng, Soppeng, Sulsel, kemarin. Sebanyak 2.772 pelajar SD dan SMP berhasil memecahkan Museum Rekor-Dunia Indonesia dengan kategori pergelaran seni musik tradisional berupa kecapi, suling, dan gendang. ANTARA /SAHRUL MANDA TIKUPADANG

PULAU KE PULAU

Gapensi Surakarta Bantu Rehabilitasi Rumah Warga Miskin

Hasil Reklamasi Bekas Tambang Timah Diserahkan ke KUD

SEBANYAK 11.350 rumah tidak layak huni tersebar di 28 kawasan kumuh di 13 kecamatan, di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Wali Kota FX Hadi Rudyatmo mengundang swasta ikut berperan membenahi permukiman tersebut. “Untuk menanggulangi kemiskinan salah satu upayanya ialah melakukan pemugaran rumah tidak layak huni,” katanya, kemarin. Kalangan swasta yang sudah membantu di antaranya Gapensi dan Masyarakat Jasa Konstruksi Kota Surakarta, yang menyumbang Rp200 juta. Sebelumnya Bank Jateng juga menyumbang Rp1,5 miliar dan Asosiasi Aspal Beton Indonesia Jawa Tengah merehabilitasi 10 rumah. “Pemberian bantuan ini untuk memancing organisasi profesi lain ikut peduli,” kata Sekretaris Gapensi Kota Surakarta Rudi Jauhari. (WJ/N-2)

PT Refined Bangka Tin, perusahaan tambang timah di Bangka Belitung, secara bertahap akan melakukan reklamasi lahan bekas tambang berkelanjutan dengan tema Green for good. Reklamasi seluas 50 hektare itu akan dilakukan bertahap. Direktur Refined, Reza Adriansyah, mengatakan perusahaan bermaksud membuat lahan bekas tambang sebagai kawasan konservasi, agrikultur, agrowisata, dan eco education. Perusahaan akan menanam jeruk, markisa, pisang, mangga, cabai, melon, durian, jagung, dan pepaya. Selanjutnya, lahan yang sudah direklamasi akan diserahkan kepada koperasi desa untuk dikembangkan dan dilanjutkan. “Apa yang dilakukan PT Refined hendaknya menjadi contoh bagi perusahaan tambang lain,” harap Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan. (RF/N-2)

RABU, 16 AGUSTUS 2017

INTERNASIONAL

Longsor Tewaskan Lebih dari 300 Orang

AFP / JUNG YEON-JE

TUNDA MENEMBAKKAN RUDAL: Seorang wanita berjalan melewati sebuah layar televisi yang memberitakan pemimpin Korea Utara Kim Jongun tengah mengadakan rapat dengan bawahannya, di sebuah stasiun kereta api di Seoul, Korea Selatan, kemarin. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menunda menembakkan rudal ke arah pangkalan militer AS di Guam.

Trump dilaporkan telah berbincang via telepon dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk membahas ancaman Korut. HAUFAN HASYIM SALENGKE

haufan_hasyim@mediaindonesia.com

EMIMPIN Korea Utara (Korut) Kim Jong-un, kemarin, menyatakan pihaknya siap untuk menunda rencana menyerang dan meluncurkan rudal nuklir dengan target pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Pulau Guam dengan syarat Washington tidak bertindak nekat dan sembrono. Kantor berita pemerintah Korut, KNCA, melaporkan Kim telah mendapat arahan singkat dari para petinggi militer mereka mengenai ‘rencana menyerang Guam’. Arahan itu disampaikan saat dia menginspeksi komando Pasukan Strategis untuk unit rudal bersenjatakan nuklir. Namun, Kim menegaskan dirinya akan tetap mengawasi setiap tindakan pemimpin AS Donald Trump sebagai musuh bebuyutan Pyongyang. Dia juga mengatakan orang AS dengan sebutan Yankee yang bodoh dan dungu. “Jika mereka (AS) berkeras dengan tindakan-tindakan sembrono yang membahayakan Semenan-

Korut Siap Tunda Serangan ke Guam jung Korea, Korut akan mengambil tindakan yang telah kami deklarasikan,” ujar Kim seperti dikutip KNCA. “Untuk meredakan tensi dan mencegah konflik militer yang membahayakan di Semenanjung Korea, sebaiknya AS mengambil tindakan-tindakan yang pantas lebih dahulu,” kata sang penerus dinasti Kim tersebut. Kunjungan Kim ke Pasukan Strategis Tentara Rakyat Korut itu menandai penampilan pertamanya di depan publik dalam dua pekan. Selama dua pekan terakhir, pria berusia 33 tahun tersebut tidak menunjukkan kegiatannya di depan publik Korut. Ancaman Korut yang berencana membombardir Guam, wilayah AS di Pasifik, telah meningkatkan ketegangan yang memasuki level tinggi. Presiden Donal Trump bereaksi dengan memperingatkan bahwa Pyongyang akan menghadapi sumpah ‘api dan amarah’ jika bergeming dengan rencana mereka.

Telepon Shinzo Abe Terkait dengan situasi yang

Presiden Korsel Moon Jae-in mengatakan setiap aksi militer tidak bakal luput dari persetujuan Seoul. memanas, Trump dilaporkan melakukan percakapan via telepon dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe untuk membahas ancaman Korut pada Senin (14/8) malam. “Presiden Trump menegaskan kembali bahwa AS dalam posisi siap untuk mempertahankan dan merespons setiap ancaman atau tindakan yang dilakukan Korut terhadap AS atau sekutu-sekutunya, Korea Selatan dan Jepang,” jelas pihak Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, kemarin. Negara sekutu AS lainnya, Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in, kemarin, mengatakan setiap aksi militer tidak bakal luput dari persetujuan Seoul. Pemerintahan Korsel akan mencegah konflik ber-

senjata atau perang dengan semua upaya dan sumber daya. “Aksi militer di Semenanjung Korea hanya bisa diputuskan Korsel dan tidak seorang pun bisa melakukan tindakan militer tanpa persetujuan Korsel,” tegas Moon dalam acara peringatan ulang tahun kemerdekaan negara itu dari pemerintahan kolonial Jepang pada 1945. “Pemerintah, menempatkan segala sesuatu pada jalurnya, akan memblokade perang dengan semua cara,” kata Moon yang menjabat setelah Presiden Park Geun-hye dimakzulkan. Ancaman Korut, menurut sejumlah analis, telah mendorong meningkatkan skala latihan militer yang diselenggarakan AS dan Korsel. Kedua negara diprediksi akan kembali melakukan latihan militer bersama pekan depan. Namun, beberapa analis memandang komentar Kim yang berencana menunda serangan ke Guam dapat menurunkan ketegangan sementara waktu. Sebelumnya situasi memanas menyusul perang verbal saling ancam antara pemimpin AS dan Korut. (AFP/Hym/I-3))

Media Australia Mulai Mengejek Joyce

EDIA di Australia menyindir skandal kewarganegaraan ganda yang membelit Wakil Perdana Menteri Barnaby Joyce dengan sebuah lelucon unik. Kemarin, lelucon yang dinamai ‘Domba Kiwi’ itu dirilis sebagai kiasan untuk dua kewarganegaraan, yaitu Australia-Selandia Baru, yang dimiliki Joyce. Harian Adelaide Advertiser menyinggung dengan cara menjadikan pertanyaan sebagai judul berita ‘Why So Sheepish, Barnaby?’ (Mengapa Barnaby yang sangat malu?). Daily Telegraph Sydney menyindirnya ‘Pilihan Barnaby, bro’. Surat kabar Courier Mail Brisbane menulis lebih kocak lagi untuk menyindir Joyce. Pada halaman utama harian itu dipasang judul ‘Ewe Pasti Bercanda... Bisa Jadi Haka-laVista untuk Barnaby’. Herald Sun, surat kabar yang bermarkas di Melbourne, tidak mau kalah. Harian itu membuat judul ‘All Black for Baa-naby’. Sindiran terhadap Joyce juga muncul di Twitter. Northern Territory News membuat cicitan ‘Masih terkejut dengan kontroversi Barnaby Joyce ini. Kami selalu menganggapnya orang Australia seperti Russell Crowe, Phar Lap dan Split Enz’. Kisruh kewarganegaraan ganda yang menimpa Joyce telah memicu munculnya dorongan agar dia mundur dari jabatannya. Desakan itu sangat kuat karena ‘Negeri Kanguru’ mengharamkan

AFP / WILLIAM WEST

BERI KETERANGAN: Wakil Perdana Menteri Australia Barnaby Joyce berbicara dalam sebuah konferensi pers di Sydney. Skandal kewarganegaraan ganda Joyce menjadi bahan lelucon media Australia. pemilik kewarganegaraan ganda duduk di parlemen. Joyce memang lahir di perdesaan Negara Bagian New South Wales. Dia juga telah lama memublikasikan diri sebagai orang Australia. Itu digambarkan dengan dirinya mengenakan topi akubra bertepi lebar dan bot elastis yang biasa dipakai para petani Australia. Tapi kini Joyce berada di ujung tanduk. Dalam merespons hal itu, dia berkeras bertahan di parlemen. Joyce memilih merujuk masalah itu ke Pengadilan Tinggi untuk klarifikasi secara hukum. “Sekarang saya melakukan

semua yang saya bisa untuk memperbaikinya. Saya yakin Pengadilan Tinggi, yang jauh lebih bijaksana daripada saya, akan memberikan semua jawaban,” kata Joyce. Di lain hal, PM Selandia Baru, Bill English, menegaskan menurut undang-undang negara itu status kewarganegaraan Joyce sudah jelas. “Disadari atau tidak, dia warga negara Selandia Baru,” kata Bill kepada wartawan. Belakangan, pengungkapan kasus kewarganegaraan ganda di Australia marak. Beberapa anggota parlemen menjadi korban dan tercopot dari kursi

mereka. Dua senator Scott Ludlam dan Larissa Waters, misalnya, mengundurkan diri karena memiliki kewarganegaraan Selandia Baru dan Kanada. Kemudian, Matt Canavan mundur dari jabatan menteri sumber daya setelah mengetahui ibunya mendaftarkan dia sebagai warga Italia saat berusia 20 tahun. Akibat pengungkapan kasus kewarnegaraan ganda meluas, banyak anggota parlemen aktif terpaksa mengklarifikasi hubungan dengan leluhur sebelum pihak lain membukanya ke publik. (AFP/Arv/I-4)

TIM penyelamat Seirra Leone masih berjuang dengan menggali tumpukan tanah untuk mencari korban yang dapat diselamatkan, kemarin. Sebelumnya pada Senin (14/8) pagi waktu setempat, bencana tanah longsor yang picu hujan deras melanda Kota Freetown dan dilaporkan menewaskan lebih dari 300 orang. Permukiman masyarakat di Freetown, ibu kota Sierra Leone, ditimpa longsoran tanah setelah sebagian bukit dari Gunung Loaf mengalami longsor akibat hujan deras yang terjadi Senin (14/8) pagi. Saat bencana longsor terjadi, sebagian warga di permukiman tersebut sedang terlelap tidur. Bukan hanya jumlah korban yang diperkirakan lebih dari 300 jiwa, sekitar 3.000 orang juga harus kehilangan tempat tinggal mereka. Terkait dengan jumlah korban yang tewas, Wakil Presiden Sierra Leone Victor Foh memperingatkan jumlah korban meninggal kemungkinan masih terus bertambah seiring dengan upaya pencarian korban oleh tim penyelamat. Ishmeal Charles, sukarelawan dari Healey Relief Foundation and Caritas Freetown, mengatakan kepada BBC tragedi bencana tersebut tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. “Tentunya Anda akan menyaksikan banyak orang yang meraungraung menangisi sanak keluarga me-

reka yang meninggal,” kata Ishmeal Charles. “Ini sangat sulit menggambarkan kenyataan yang terjadi karena sangat menakutkan dan menyedihkan dan bencana yang tak pernah terbayangkan sebelumnya,” tambah Charles. Area yang paling parah dilanda bencana ialah Distrik Regent. Puluhan rumah tertimbun tumpukan tanah yang mulai longsor pada pukul 05.00 waktu setempat. Mereka yang selamat mengaku sangat sedih karena sanak saudara tertimbun longsoran tanah. “Istri saya meninggal dan semua anak saya juga meninggal. Padahal sebelumnya saya sempat berbicara kepada anak-anak saya sebelum mau berangkat kerja. Bahkan salah satu anak saya mengambil kaus kaki yang saya akan pakai,” kata pria yang dipanggil Malikie itu. Seorang perempuan yang dipanggil Adama mengatakan dia masih mencari bayinya yang hilang. “Kami tinggal di sini. Kami mendengar tanah berlumpur bergerak mendekat. Kami berusaha menyelamatkan diri,” ucap Adama. Sementara itu, juru bicara Palang Merah setempat, Patrick Massaquoi, mengatakan 312 orang dipastikan meninggal dan kemungkinan jumlah korban tewas akan bertambah. (AFP/ BBC/I-3)

AP/ MANIKA KAMARA

BANJIR LUMPUR: Petugas penyelamat membawa mayat korban tanah longsor di Regent, Sierra Leone, kemarin. Hujan deras menyebabkan tanah longsor dan gelombang lumpur yang mengubur rumah-rumah penduduk di ibu kota Sierra Leone.

India Peringatkan Tiongkok dan Pakistan INDIA memperingatkan negara-negara tetangga untuk tidak bertindak macam-macam soal perbatasan. Peringatan itu disampaikan Perdana Menteri Narendra Modi pada pidato hari kemerdekaan negeri itu. “Keamanan prioritas utama kami,” tegas Modi di depan ribuan rakyat India yang membanjiri Benteng Merah, New Delhi, kemarin, untuk mengikuti peringatan ke-70 pembebasan negeri mereka dari kolonialisme Inggris. “Di laut atau perbatasan, siber atau ruang angkasa, di semua tempat, India mampu dan kami cukup kuat untuk mengatasi pihak-pihak yang mencoba bertindak menentang negeri kami,” tegas Modi. Meski Modi tidak menyebut negara yang menjadi sasaran peringatan tersebut, pernyataan itu dilontarkan di tengah meningkatnya ketegangan antara India dan Tiongkok serta Pakistan dalam soal perbatasan. Saat ini serdadu India dan Tiongkok sudah berhadapan di Doklam, wilayah strategis di kawasan Himalaya. Dalam tiga bulan terakhir, kedua negara bertegang memperebutkan wilayah tersebut. India dan Tiongkok pernah terlibat baku tempur pada 1962 di Negara Bagian Arunachal Pradesh. Mediamedia Tiongkok telah memperingatkan insiden itu bisa terulang kembali dalam sengketa di Doklam. Untuk mengatasi ketegangan tersebut, India telah mengajukan solusi diplomatis. Sengketa itu berawal pada 16 Juni lalu. Ketika itu, pasukan Tiongkok mulai membangun jalan di sebuah wilayah yang masih disengketakan dengan Bhutan. Pasukan India bergerak menghentikan pembangunan jalan itu lantaran Bhutan merupakan sekutu dekat India. Dengan Pakistan, India bersengketa dalam perebutan wilayah Kashmir, yang juga terletak di kaki pegunungan Himalaya. Konflik itu telah

berakar lama, yakni sejak Pakistan bercerai dari negara induk itu pada 1947. India menuding Pakistan telah mengirim teroris untuk memerangi pasukan India yang berada di Kashmir yang dikuasai India. Pakistan sendiri menguasai sebagian lainnya wilayah subur itu. “Perhatian terhadap keamanan nasional adalah hal yang penting bagi India yang merdeka,” tegas Modi.

AFP

“India mampu dan kami cukup kuat untuk mengatasi pihak-pihak yang mencoba bertindak menentang negeri kami.” Narendra Modi

Perdana Menteri India “Pasukan keamanan kami telah menunjukkan kemampuan mereka di mana saja bertugas. Menghadapi terorisme atau penyusupan, pasukan kemanan kami selalu siap untuk berkorban,” tegasnya. India menyerbu Pakistan September tahun lalu setelah sejumlah penyusup menyerang sebuah pos militer di perbatasan Kashmir yang menewaskan 18 orang. (AFP/I-1)

OLAHRAGA

RABU, 16 AGUSTUS 2017

SEKILAS GELANGGANG

Kasparov kembali Tampil LEGENDA catur dunia asal Rusia, Garry Kasparov, kembali tampil setelah absen selama 12 tahun. Di penampilan perdana setelah mundur pada 2005, Kasparov menghadapi rekan senegaranya, Sergey Karjakin, kemarin. Kasparov, yang mendominasi catur dunia dari 1985 hingga 2000, akan kembali tampil di turnamen catur Rapid and Blitz di St Louis, Amerika Serikat, pekan ini. Ia mengatakan pada usia 54, lebih dari satu dekade yang lalu, ketika pemain catur profesional biasanya pensiun, dia tidak memiliki rencana untuk kembali ke kompetisi secara penuh. Namun, Kasparov menegaskan penampilannya di turnamen Rapid and Blitz bukan sebagai penanda dirinya akan kembali berkompetisi penuh di arena catur dunia. “Ini bukan akhir dari pensiun saya dari catur, hanya absen lima hari. Saya tidak punya rencana untuk kembali tampil setelah turnamen ini,” ujarnya. Hingga saat ini, Kasparov merupakan juara dunia catur termuda saat merebutnya pada 1985. Saat itu, Kasparov baru berusia 22 tahun. (AFP/Wdo/R-1)

Lorenzo Puas Hasil di Austria

ANTARA/WAHYU PUTRO A

KALAHKAN MALAYSIA: Atlet polo air Indonesia Delvin Felliciano (tengah) berebut bola dengan pemain Malaysia Leung Chee Liang (kiri) dan Toh Yi Xiang (kanan) pada pertandingan penyisihan SEA Games XXIX di National Aquatic Centre, Kawasan Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, kemarin. Indonesia menangan tipis 4-3.

Panahan Berpeluang Rebut Medali Pertama Dari dua medali panahan yang diperebutkan hari ini, peluang terbesar ada di nomor compound individual putri. Dellie Threesyadinda akan menjadi andalan. BUDI ERNANTO

budi_ernanto@mediaindonesia.com

ABANG panahan berpeluang menjadi penyumbang medali pertama bagi Indonesia di SEA Games Kuala Lumpur, Malaysia. Hari ini, emas diperebutkan di nomor compound individual putra dan putri yang akan berlangsung di Synthetic Turf Field, National Sports Council, Kuala Lumpur. Di bagian putra, Yoke Rizal-

di Akbar akan menjadi andalan Indonesia untuk mencuri medali, sedangkan di bagian putri, Dellie Threesyadinda menjadi andalan Indonesia untuk meraih medali di nomor tersebut. Peluang Dellie meraih medali memang terbuka lebar. Di SEA Games, Dellie telah meraih satu emas, dua perak, dan satu perunggu. Emas didapat Dellie di SEA Games 2009. Namun, Dellie dipastikan berjuang keras karena harus bersaing dengan andal-

an tuan rumah Fatin Nurfatehah, peraih emas SEA Games 2015.

Polo air menang Dari cabang polo air, tim putra Indonesia sukses meraih kemenangan perdana. Saat berlaga di National Aquatic Centre, Bukit Jalil, Indonesia menang tipis atas tuan rumah dengan skor 4-3. Dengan kemenangan itu, tim Indonesia yang diasuh pelatih asal Serbia Milos Sakovic, meraih tiga poin, berada di peringkat kedua klasemen sementara. Sementara itu, peringkat pertama ditempati tim kuat Filipina yang mengalahkan Thailand 9-7. “Para pemain terlihat masih grogi. Secara permainan saya belum puas, banyak

yang harus di evaluasi. Tapi, secara hasil, tentu kami sangat senang karena kemenangan sangat penting di setiap laga,” ujar Sakovic setelah pertandingan. Saat melawan Malaysia, pemain Indonesia memang harus bekerja keras sebelum meraih kemenangan. Meski sempat unggul lebih dulu melalui Delvin Peliciano, Indonesia akhirnya menutup babak pertama dengan skor 1-1. Di babak kedua, Indonesia kembali memimpin melalui gol Ridjkie Mulia. Lagi-lagi Malaysia menyamakan skor 2-2. Di babak ketiga, Indonesia mampu menambah dua gol lewat Yusuf Budiman dan Ridjkie Mulia, serta mampu menambah satu gol hingga kedudukan menjadi 4-3.

Di babak keempat, pertandingan berjalan makin ketat. Namun, hingga laga usai, kedudukan 4-3 untuk Indonesia tidak berubah. Kapten tim Indonesia Rezza Aditya mengakui laga perdana melawan Malaysia memang cukup berat. Ia menegaskan, para pemain bertekad tampil lebih baik di laga selanjutnya yaitu melawan Thailand, besok. “Sangat berat memainkan laga pertama. Kami akan perbaiki kekurangan dan memenangi setiap laga berikutnya),” katanya. Sementara itu, pelatih Malaysia asal Tiongkok, Voon Yoon Hui, menyesali kekalahan dari Indonesia. “Saya tak puas hati, kalah dari Indonesia. Namun, kami sudah mencoba dan akan berusaha memenangi pertandingan selanjutnya,” katanya. Chief de Mission Indonesia (CDM), Aziz Syamsudin, menyaksikan secara langsung pertandingan timnas ‘Merah Putih’ ini. Seusai pertandingan, Aziz langsung memberikan ucapan selamat kepada tim polo air Indonesia. (R-2)

PB Djarum Beri Penghargaan

AFP/ROB CARR

KE BABAK KEDUA: Petenis Australia Daria Gavrilova

tersenyum seusai menundukkan petenis Prancis Kristina Mladenovic di babak pertama WTA Cincinnati Open dengan skor 6-0, 7-6 (8/6), kemarin. Selanjutnya Gavrilova akan menghadapi Camila Giorgi (Italia).

UNTUK ke sekian kali, PB Djarum memberi penghargaan kepada atlet binaan mereka yang meraih prestasi di ajang internasional. Kali ini yang diganjar hadiah ialah ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang merebut juara Asian Junior Championships (AJC) 2017. “Mereka berdua berhak mendapat bonus dengan total Rp60 juta dan televisi LED setelah dengan membanggakan mempersembahkan juara satu-satunya di AJC 2017. Semoga itu jadi pemacu Rehan/ Siti dan inspirasi bagi temantemannya,” kata manajer tim PB Djarum Fung Permadi dalam acara pemberian penghargaan di Jakarta, kemarin.

Fung menambahkan, kesuksesan yang didapat dihasilkan Rehan/Siti sekaligus mengakhiri puasa gelar Indonesia di ajang AJC. Terakhir, Indonesia menjadi juara melalui pasangan ganda putra Edi Subakti/Arya Maulana Aldiartama pada 2012. Di ganda campuran, Indonesia terakhir kali merebut gelar pada 2011 lewat Lukhi Apri Nugroho/ Ririn Amelia. “Rehan dan Siti sangat luar biasa karena tidak disangka bisa menembus final. Rehan sangat haus ilmu dan gelar juara. Dia juga memiliki motivasi yang tinggi sekali, ingin melebihi prestasi ayahnya. Sementara Fadia, juga luar biasa. Dia tampil maksimal meski fisiknya sudah lelah

karena main di dua nomor,” kata Fung. Dalam AJC 2017, Rehan/Siti meraih gelar setelah di final dengan menundukkan pasangan Korea Selatan Sung Seung-na/Ah Yeong-seong, 21-19, 19-21 dan 21-9. Rehan, putra mantan pebulu tangkis nasional Tri Kusharjanto, mengaku bangga dengan pencapaiannya di AJC 2017. Kesuksesan itu dijadikan sebagai modal menghadapi World Junior Championships. “Semoga di kejuaraan dunia junior kami juara. Hasil di AJC 2017 berkesan dan menambah rasa percaya diri kami untuk ke depannya karena tentu di kejuaraan dunia junior, lawan pasti bakal lebih berat,” kata Siti menambahkan. (Beo/R-2)

WALAU hanya menempati posisi keempat di seri Moto-GP Austria awal pekan ini, Jorge Lorenzo mengaku puas. Hasil tersebut dinilainya cukup bagus mengingat ia masih harus beradaptasi dengan motor Ducati. “Itu memang bukan hasil bagus karena di Jerez, saya finis di posisi ketiga. Namun, saat itu, saya tertinggal 14 detik dari Pedrosa. Namun, di Austria, saya hanya tertinggal 6 detik,” jelas mantan pembalap Yamaha tersebut. Di Austria, Lorenzo juga membuat kejutan di awal lomba dengan sempat memimpin balapan dalam 10 lap. Musim ini, memang baru kali pertama pembalap asal Spanyol itu bisa memimpin balapan selama 10 lap. “Berdasarkan performa, ini merupakan pekan terbaik dan kami harus puas dengan hal itu. Namun, saya dan tim ingin hasil lebih baik. Kami telah melakukan langkah besar dan saya berharap bisa melakukan hal yang sama tes di Misano nanti,” imbuhnya. (Autosport.com/Wdo/R-1)

Nadal Jadi Nomor Satu Lagi RAFAEL Nadal dipastikan akan kembali menduduki rangking satu dunia dalam daftar peringkat yang akan diumumkan pekan depan. Kepastian itu didapat setelah Roger Federer mundur dari turnamen ATP Cincinnati Masters Open 2017. Federer, juara Wimbledon dan Australia Open 2017, saat ini menjadi satu-satunya petenis yang bisa menghalangi Nadal AFP untuk naik ke posisi satu dunia. Nadal, juara Prancis Open 2017, Rafael Nadal saat ini menduduki peringkat Petenis Spanyol dua. Nadal akan menggeser Andy Murray yang absen di Montreal dan Cincinnati akibat cedera. “Bagi saya, kembali menjadi peringkat satu dunia merupakan hal yang sangat spesial. Saya memiliki hasrat besar untuk kembali menunjukkan yang terbaik di lapangan dan karena itulah saya bisa kembali merebut posisi itu,” ujar Nadal. Bagi Nadal, kembali menempati peringkat satu dunia kali ini merupakan yang pertama sejak Juli 2014. Petenis berusia 31 tahun itu pernah 141 pekan menduduki peringkat satu dunia. (AFP/Wdo/R-1)

Promosi AG 2018 akan Ditingkatkan PANITIA Penyelenggara Asian Games (Inasgoc) akan menggelar acara hitung mundur Asian Games (AG) 2018 secara serentak di dua lokasi yaitu Monumen Nasional, Jakarta, dan Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatra Selatan, 18 Agustus. Kegiatan itu akan menjadi ajang promosi event yang akan berlangsung di Jakarta dan Palembang tersebut. “Dengan adanya hitung mundur ini, kami berharap masyarakat Indonesia bisa lebih memahami perbedaan SEA Games dan Asian Games karena menurut survei kami masih banyak yang belum paham akan hal itu. Acara ini juga akan diliput media-media dari mancanegara khususnya Asia sehingga menjadi ajang untuk promosi dan pembuktian bahwa kita memang siap menggelar Asian Games,” ujar Ketua Inasgoc, Erick Thohir, di Jakarta, kemarin. Erick telah mengetatkan anggaran untuk acara tersebut.

Dari anggaran semula Rp30 miliar, jelasnya, acara hitung mundur yang bertema Energy of Asia itu akan menelan biaya Rp15 miliar. “Berbeda dengan Incheon yang hanya satu kota, kita menggelar hitung mundur ini di dua kota, yaitu JakartaPalembang, sehingga jelas jika anggaran lebih besar 30%40% dari Incheon. Bujet awal Rp30 miliar tetapi karena artis seluruhnya ditanggung sponsor, bisa hemat setengahnya,” papar Erick. Direktur Departemen Seremonial Asian Games Wishnutama mengungkapkan artis Indonesia yang sudah dipastikan tampil di acara tersebut ialah Raisa. “Ke depan akan ada banyak rencana memunculkan kepedulian masyarakat terhadap Asian Games. Yang pasti kita mencoba menjangkau seluruh kalangan masyarakat, dari yang kalangan bawah hingga kalangan atas,” tandas Wishnu. (Rul/R-2)

RABU, 16 AGUSTUS 2017

SEPAK BOLA

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 24 KISI-KISI

Misi Sulit bagi Barcelona di Bernabeu

TWITTER OWEN

Terbius Film LEGENDA Real Madrid dan Liverpool, Michael Owen, tampaknya mulai menyukai film sejak mengakui membenci film bergenre apa pun tiga tahun yang lalu. Mantan bintang tim nasional Inggris tersebut mengatakan sudah menonton 13 film sejauh ini. Beberapa film yang disaksikan Owen ialah Rocky, Heat, Ghost, Jurassic Park, Cool Runnings, Seabiscuit, Karate Kid, dan Forrest Gump. Owen seperti terbius oleh dunia film dan mengungkapkan pendapatnya terhadap beberapa film yang ia saksikan. “Rocky IV adalah film favorit saya, tetapi saya tidak suka Rocky I karena itu adalah sampah,” ungkap Owen. “Saya rasa Jurassic Park, cukup bagus, begitu pula Creed, meskipun sejujurnya saya lebih memilih film dokumenter yang bagus,” tambahnya. (Mirror/ Rul/R-1)

Status Los Blancos sebagai tuan rumah kian mempersulit langkah Barca yang tampil dengan dukungan minoritas di Santiago Bernabeu.

AFP

Pindah Karier

NURUL FADILLAH

fadillah@mediaindonesia.com

ARCELONA mengemban misi teramat sulit pada leg kedua Piala Super Spanyol 2017 kala melawat ke markas Real Madrid. El Blaugrana wajib menang dengan minimal selisih tiga gol dalam duel el Clasico kedua yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, dini hari WIB nanti, bila ingin membalikkan keadaan. Kondisi tersebut terjadi setelah el Barca takluk 1-3 dari Los Blancos di leg pertama, Senin (14/8) lalu. Jika hasil pertandingan imbang, Los Blancos sudah dipastikan menjadi juara dalam duel yang mempertemukan juara La Liga dan Copa del Rey tersebut.

Gelandang jangkar the Catalans, Sergio Busquets, pun pesimistis mampu membalikkan keadaan. Status Los Blancos sebagai tuan rumah kian mempersulit langkah Barca yang tampil dengan dukungan minoritas di Bernabeu. “Kami akan menghadapi pertandingan berat di Bernabeu. Itu misi yang nyaris mustahil karena pastinya akan sangat sulit membalikkan keadaan, tetapi kami akan mencoba,” ujar Busquets. Blaugrana sejatinya memiliki peluang untuk membalikkan keadaan. Skuat asuhan Ernesto Valverde tersebut dapat memanfaatkan kelemahan lini serang Los Blancos yang timpang tanpa kehadiran megabintang Cristiano Ronaldo.

Kapten timnas Portugal itu dilarang mengikuti turnamen tersebut karena akumulasi kartu kuning yang diterimanya akibat dianggap melakukan selebrasi yang provokatif dan aksi diving. Bahkan, akibat mendorong wasit, Ronaldo pun diganjar tambahan skors empat pertandingan, sehingga total tidak dapat membela Madrid di lima pertandingan kompetitif. Akibat aksi Ronaldo mendorong wasit Ricardo de Burgos, Federasi Sepak Bola Spanyol menambah denda 3.000 euro untuk Ronaldo dan 1.400 euro untuk Real Madrid. Dengan tidak adanya Ro-

naldo, tombak Barcelona Lionel Messi punya peluang bersinar di Bernabeu. Dengan dukungan Luis Suarez, Messi pun tampaknya sudah siap membuat kejutan di kandang lawan. Hal ini ia tunjukkan melalui komentarnya dalam akun Instagram miliknya. ‘Sungguh hari yang mengesalkan, tetapi kami harus bisa bangkit dan maju. Ini baru saja dimulai,’ tulis Messi di akun @LeoMessi.

Ubah strategi Di kubu Real Madrid, pelatih Zinedine Zidane dituntut mengubah strategi setelah dipastikan bermain tanpa

Ronaldo. Apalagi, beberapa pemain berkarakter menyerang yang tersisa kini tinggal Karim Benzema, Gareth Bale, dan Lucas Vazquez. Diketahui, Alvaro Morata sudah hijrah ke Inggris membela Chelsea dan Mariano Diaz berlabuh ke klub Ligue 1 Prancis, Lyon. Namun, Zidane tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu, apalagi dengan adanya beberapa pelapis yang bisa diandalkan, seperti Marco Asensio yang mencetak gol ketiga bagi Madrid di laga leg pertama. Asensio, 21, telah unjuk pembuktian mampu mencetak gol saat laga debut di ajang Piala Super Spanyol, Copa del Rey, Piala Super Eropa, Liga Champions, dan La Liga.

Mantan pemain Real Mallorca itu selalu tampil mengisi posisi sayap kiri ketika Ronaldo diistirahatkan, tahun lalu. Asensio mencetak gol saat kemenangan besar diraih Los Blancos, seperti kala melibas Deportivo a Coruna 6-2, mencukur Real Sociedad 3-0, dan menekuk Granada 4-0. “Tidak ada tim A atau pun tim B di sini. Semuanya bekerja dengan sama dan kami harus memilih sebuah tim dan melakukan perubahan,” tegas legenda Prancis yang akrab disapa Zizou itu. “Hal bagusnya, semua pemain berusaha tampil dengan kemampuan terbaik, meskipun mereka hanya bermain 30, 60, atau pun 90 menit,” ujar Zidane lagi. (GOAL/ Marca/R-1)

SPRINTER legendaris dunia, Usain Bolt, sudah memutuskan gantung sepatu dari kariernya di dunia atletik. Namun, Bolt kini siap berpindah jalur karier dengan berkiprah sebagai pemain sepak bola. Agen Bolt, Ricky Simms, menyebutkan ada beberapa klub yang sudah tertarik ingin mengontrak pelari berusia 30 tahun tersebut. Satu di antaranya Borussia Dortmund, klub elite di Liga Jerman. “Bila Anda bertanya kepadanya, dia pasti menjawab ingin bermain sepak bola dan karena dia mengatakan hal itu, kami memiliki selusin klub yang ingin mencoba berlatih dengannya. Dia akan pergi ke Dortmund karena CEO Puma adalah teman baik kami. Dia akan berlatih dengan klub itu,” ujar Simms. Bolt pun mempunyai impian membela Manchester United, klub idolanya. (TheSun/ Rul/R-1)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN F1

SMA/SMK Tetap Dikelola Pemprov Mahkamah Konstitusi menolak permohonan warga Surabaya Bambang Soenarko yang menilai hak konstitusionalnya terganggu oleh peralihan pengelolaan pendidikan menengah ke provinsi. NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

AHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan pengelolaan urusan pendidikan menengah (SMA/SMK/sederajat) tetap dipegang pemerintah provinsi. Diketahui, permohonan perkara yang teregistrasi dengan nomor 31/PUUXIV/2016 tersebut diajukan Bambang Soenarko dkk. Mereka warga Surabaya yang merasa hak konstitusional mereka terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda. “Pengalihan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah yang diberikan kepada pemerintah provinsi-yang secara potensial dapat berakibat adanya kerugian hak konstitusional bagi para pemohon, yaitu biaya waktu dan tenaga, jika pelayanan itu tidak dilakukan pemerintah kabupaten/kota--tidak beralasan menurut hukum,” kata Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan amar putusan terhadap pengujian UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/7) lalu. Salah satu alasan pemohon ialah sudah terdapat daerah-daerah kabupaten/kota yang secara mandiri mampu menjalankan jaminan pendidikan sampai tingkat menengah.

MI/M IRFAN

SIDANG MK: Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mendengarkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat sidang gugatan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengalihan Wewenang Penyelenggaraan Pendidikan kepada pemerintah provinsi di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/6) Namun, berlakunya pasal a quo membuat pemda kabupaten/kota yang sudah melaksanakan jaminan pendidikan sampai tingkat menengah tidak lagi dapat mengelola pendidikan tingkat menengah tersebut. Dalam putusan tersebut, satu hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda, yaitu hakim konstitusi Saldi Isra. Ia menilai kabupaten/kota yang sudah memiliki kemampuan melaksanakan jaminan pendidikan sampai tingkat menengah tetap bisa melaksanakan kewenangan tersebut. Untuk itu, kata Saldi, pengaturan kewenangan pengalihan pengelolaan

pendidikan menengah juga harus melihat kondisi dan keberagaman daerah. “Ketika kewenangan dialihkan, semua akan memulai dari awal dan membutuhkan penataan dalam masa peralihan yang tidak sebentar.”

Blitar gugat Sepekan sebelumnya, MK juga menolak permohonan serupa yang diajukan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar. Samanhudi mengajukan gugatan ke MK di hari yang sama dengan Pemerintah Kota Surabaya soal ihwal pengambilalihan pengelolaan sekolah menengah atas dan kejuruan oleh

pemerintah provinsi. Hal itu diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Uji materi juga dilakukan Pemerintah Kota Surabaya. Secara khusus, uji materi dilakukan terhadap Pasal 1 ayat 3, Pasal 28D ayat 1, Pasal 18 ayat 2. Lalu Pasal 18A ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 28C ayat 2. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/ SM, sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Sementara itu,

pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab pemerintah pusat. MK menyebut, dalam UU Pemda, pendidikan masuk klasifikasi urusan pemerintahan yang dibagi dengan pusat, daerah, dan kota. Pembagian itu berdasarkan aspek akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan strategis nasional. Pembagian itu, menurut MK, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Samanhudi, pemerintah daerah telah berinvestasi sangat besar terhadap pembangunan SMA/SMK baik berupa pembangunan infrastruktur maupun operasional sekolah. Selain itu, Pemerintah Blitar telah mengucurkan anggaran tak sedikit untuk memberikan berbagai tunjangan kepada pelajar mulai jenjang SD hingga SMA, seperti sepatu gratis, seragam gratis, buku gratis, alat tulis gratis, bus sekolah gratis, tas gratis, hingga pembebasan pembayaran uang sekolah. Pemkot Blitar menilai pengambilalihan pengelolaan oleh pemprov dinilai tidak tepat karena berlawanan dengan semangat otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 23/2014. “Ini bukan otoda sebenarnya karena masih ada kebijakan dan kewenangan yang diambil dari pemerintah daerah,” kata Samanhudi beberapa waktu lalu. Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya Wisnu Sakti Buana menanggapi putusan MK yang menolak gugatan yang diajukan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar terkait dengan pengelolaan pendidikan SMA/SMK. “Sebenarnya dari awal sudah pernah kami sampaikan ke Pemkot Blitar agar yang menggugat warga, bukan pemkot,” kata Wisnu kepada wartawan di Surabaya, Kamis (20/7). Menurut dia, kalau yang melakukan gugatan Pemkot Blitar, bisa dikatakan pemerintah menggugat pemerintah. “Jadi tidak jelas siapa yang dirugikan,” ujarnya. (Ant/Bay/H-1)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN F2

Mendorong Pemurnian Organisasi Guru Pranata berkukuh UKG harus terus dijalankan agar guru-guru dapat memperbaiki kompetensi mereka. SYARIEF OEBAIDILLAH

oebay@mediaindonesia.com

ANGKAH Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud dalam menyatukan organisasi guru pada masa era kepemimpinan Dirjen Sumarna Surapranata sempat menuai pro dan kontra. Bagi yang sepakat, hal tersebut menjadi angin segar dunia bagi organisasi guru di Tanah Air karena dengan begitu kalangan organisasi guru di Tanah Air mempunyai hak sama dalam kebersamaan dan kebinekaan di Tanah Air. Hal tersebut dinilai Ikatan Guru Indonesia (IGI) sangat konstruktif karena pada saat bersejarah memperingati Hari Peringatan Guru Nasional, semua organisasi guru luruh dalam kebersamaan kendati ada pihak organisasi guru yang tidak sepakat. Selama dua kali peringatan Hari Guru Nasional yang dihadiri seluruh organisasi guru, selain Mendikbud, ada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. “Terobosan yang dilakukan Dirjen GTK yang memayungi semua guru di Tanah Air termasuk tidak membeda-bedakan keberadaan organisasi guru, sangat kami dukung. Karena beliau mendorong pemurnian organisasi guru agar menjadi organisasi ‘dari guru, oleh guru, untuk guru’,” kata Ketua Umum IGI M Ramli

Rahim di Jakarta, Senin (14/8). Ia berharap, dengan kebersamaan organisasi guru baik yang besar maupun kecil dan baru tumbuh, tidak ada lagi organisasi yang ditunggangi orangorang yang bukan guru dengan dalih memperjuangkan guru tetapi hanya menjadi penikmat organisasi guru. “Buat IGI, Sumarna Surapranata atau pak Pranata biasa kami panggil sangat konsen pada peningkatan kualitas guru,” ungkap dia. Ia melanjutkan banyak orang yang berpikir Dirjen GTK berpihak ke IGI. “Sebenarnya tidak, bahkan selama kepengurusan saya, IGI tak sekali pun menerima bantuan dari GTK kecuali Garuda Miles yang difasilitasi Kemendikbud,” ungkapnya. Ia melanjutkan Dirjen GTK dinilai sangat pro-IGI bahkan dituduh sebagian orang sebagai ‘pendana IGI’. Sesungguhnya yang terjadi adalah ide, gagasan, dan gerakan IGI sangat sejalan dengan Kemendikbud secara keseluruhan. IGI bergerak dalam upaya peningkatan kompetensi guru, sedangkan Ditjen GTK Kemendikbud dibentuk sebagai upaya peningkatan kompetensi guru yang sejujurnya tiga tahun lalu memang sangat jeblok. “Standar kualitas tinggi yang diterapkan Pranata memang ditentang sebagian guru terutama guru-guru yang kompetensinya rendah dan juga oleh organisasi guru yang memang sangat minim menyentuh peningkatan kompetensi guru,” ujarnya. Dia mencontohkan Pranata berkukuh uji kompetensi guru atau UKG harus terus dijalankan agar guru-guru memiliki cermin diri sehingga dapat memperbaiki kompetensi mereka. Standar tinggi pada profesi pendidikan guru atau PPG/PLPG

ANTARA/FIKRI YUSUF

UJIAN KOMPETENSI: Sejumlah guru mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG) secara daring di Denpasar, Bali, beberapa waktu lalu. pun dipertahankan Pranata meskipun gelombang penolakan terus-menerus datang terutama dari organisasi guru yang dikendalikan dosen dan pejabat daerah. Pranata juga berkukuh menjalankan gerakan ‘Guru Pembelajar’ dengan harapan guru-guru Indonesia mampu meningkatkan kompetensi pada sisi-sisi lemah mereka. “Memang tidak mudah karena guru-guru pada zona nyaman tidak akan nyaman dengan gerakan ini. Pola daring dan luring pun memaksa guru untuk akrab dengan TI, salah satu sisi kelam guru Indonesia yang masih terbelakang,” tegasnya.

Berani Mantan guru dan mantan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti berpendapat senada. “Saya pribadi terkesan dengan Pak Pranata. Bagi saya beliau istimewa, terutama terkait dengan sikap seorang

Dirjen GTK yang sangat paham organisasi profesi guru berdasarkan UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen,” ujar Retno yang kini menjabat Komisioner KPAI Bidang Pendidikan. “Ini sangat amat saya apresiasi. Di era beliaulah semua organisasi profesi guru didorong dan difasilitasi sama untuk berkembang.” Retno berharap Dirjen GTK yang baru nanti mempunyai sikap dan pandangan yang sama terkait organisasi profesi guru. Pemerhati pendidikan dari Universitas Paramadina Totok Amin Soefijanto berpendapat kompetensi para guru kita masih perlu ditingkatkan karena mereka kurang mendapatkan latihan yang berkaitan dengan profesi dan pedagogi. “Latihan yang ada masih terlalu banyak administrasi. Contohnya, latihan Kurikulum 2013 dan pendidikan penguatan karakter masih berat pada pelaporan,” seloroh Totok. Dalam program Guru Garis Depan,

dia meminta Ditjen GTK mesti lebih cermat memilih lokasi dan terpenting pengawasan dan monitoring program ini di lapangan dapat terpantau dengan baik. Praktisi pendidikan Indra Charismiaji berpendapat UKG yang digelar Ditjen GTK merupakan hal sangat positif sehingga pemerintah mempunyai peta kompetensi guru.“Dengan UKG kita menjadi tahu kemampuan guru kita. Per individu, per daerah, per mata pelajaran. Jadi perbaikan bisa dilakukan dari sana. Ibaratnya kita sakit kan dicek darah, tensi, urine, melalui UKG ini. Setelah tahu hasilnya, kita tahu obatnya apa dalam membina guru ke depan,” ujarnya. Senada dengan IGI dan FSGI, ia juga menilai langkah Ditjen GTK yang menghidupkan organisasi para guru yang tidak didominasi satu organisasi guru juga positif sehingga kebersamaan para guru dan kebebasan guru memilih organisasi menjadi lebih terbuka luas. (H-1)

Koperasi Terus Tumbuh Menyokong Perekonomian Nasional KOPERASI terus memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Sejak dicetuskan sebagai saka guru perekonomian bangsa oleh Bung Hatta pada era kemerdekaan, koperasi mampu berkontribusi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kini, di usianya yang menginjak 70 tahun, tercatat jumlah koperasi aktif mencapai 152.370 unit dengan jumlah anggota 26.741.848 orang. Jumlah modal sebesar Rp87,97 triliun dan modal luar Rp83,82 triliun. Volume usaha koperasi sebesar Rp176,2 triliun dan memberikan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp8,3 triliun. “Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk terus mengembangkan koperasi sebagai saka guru perekonomian nasional yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Pada era Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi–JK, koperasi pun terus bertumbuh. Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM dan BPS yang telah diolah, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional sampai tahun 2013 diperkirakan sebesar 1,71%. Pada 2016, kontribusinya mencapai 3,99%. Jika kontribusi anggota yang merupakan pemilik sekaligus pengguna turut dihitung, kontribusi anggota koperasi pada PDB nasional diperkirakan mencapai 13,56% pada 2013. Artinya, kontribusi total koperasi mencapai 15,27% pada 2013.

Kontribusi total koperasi pada 2016 sebesar 24,70%. Tak hanya kontribusinya terhadap PDB, capaian positif juga terjadi di program kewirausahaan nasional. Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah sudah menjalankan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). “GKN merupakan gerakan yang tumbuh dari bawah sehingga memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang,” ujar Puspayoga. Performa koperasi juga sejalan dengan naiknya rasio tingkat aktivitas kewirausahaan Indonesia. Pada 2013, rasionya masih sebesar 1,55% dan pada 2016 meningkat menjadi 3,01%. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan rasio tingkat aktivitas kewirausahaan sebesar 1,46% dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Program unggulan Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM juga akan terus menggulirkan beberapa program unggulan pada 2017, semisal penyelesaian data koperasi melalui online database system (ODS) serta membangun sistem administrasi badan hukum koperasi secara online untuk mempermudah pendirian badan hukum koperasi. Hingga Agustus 2017, sebanyak 11.223 koperasi telah mendapatkan sertifikat NIK. Upaya lain ditempuh Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kualitas koperasi, semisal membangun koperasi berbasis teknologi informasi (TI) dan bekerja sama dengan notaris untuk penerbitan akta koperasi

secara online. Hingga kini, tercatat 9.094 akta koperasi diterbitkan lewat kerja sama dengan notaris. Kementerian Koperasi dan UKM juga menggandeng Kemendagri dan Kementerian Perdagangan untuk memudahkan penerbitan izin usaha mikro dan kecil (IUMK) bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Lewat kerja sama tersebut, sebanyak 175.450 IUMK telah diterbitkan secara

gratis. Sementara untuk fasilitasi standardisasi sertifikasi produk melalui Hak Atas Kekayan Intelektual (HAKI) yang terealisasi telah mencapai 1.976 sertifikat sejak 2015. Agar tepat guna, perubahan yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM dilakukan secara bertahap dan terukur. Beberapa upaya dilakukan, misalnya, mengkaji regulasi yang menghambat perkembangan koperasi,

memperkuat akses pembiayaan melalui KUR dan dana bergulir LPDB-KUMKM, serta mengembangkan koperasi sektor riil yang berorientasi ekspor, padat karya, dan memanfaatkan ekonomi digital. Tahun ini, koperasi juga mulai berperan sebagai penyalur kredit usaha rakyat (KUR). Tingkat bunga untuk kredit dari koperasi bisa ditekan hingga 9% dari semula sebesar 22%.

Tak ketinggalan, kompetensi sumber daya manusia (SDM) juga terus ditingkatkan melalui berbagai pelatihan dan kegiatan magang. Progam ini merupakan rangkaian dari gerakan kewirausahaan untuk menumbuhkan wirausaha baru di Tanah Air. Sejak 2015, sebanyak 26.900 orang telah mengikuti program pelatihan dan magang yang diselenggarakan

Kementerian Koperasi dan UKM. Di sisi lain, promosi dan pemasaran produk UMKM pun dioptimalkan melalui Galeri Indonesia WOW. Tak hanya itu, kini Kementerian Koperasi dan UKM juga telah membangun situs trading board http:// www.indonesian-product. biz dengan 4.257 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Di situs ini, profil dan data setiap KUKM terpampang. (X10-25)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN F3

Melindungi TKI dengan Asuransi BPJS Tenaga kerja Indonesia akan terdaftar pada tiga program jaminan sosial, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan program tambahan jaminan hari tua. ADHI M DARYONO

adhi@mediaindonesia.com

OMITMEN pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo untuk melindungi hak-hak para pekerja migran bukan sebatas janji. Komitmen itu menjadi sebuah realisasi yang banyak ditunggu pekerja migran beserta para anggota keluarganya. Hal itu terutama menyangkut tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Biasanya untuk memperoleh jaminan sosial mereka hanya berlindung dari asuransi yang dikelola konsorsium. Dengan begitu, TKI tetap riskan saat mereka bekerja di luar negeri. Namun, saat ini pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjadi barisan terdepan untuk melindungi hak-hak TKI beserta memberikan jaminan sosial bagi mereka. “Seiring dengan berakhirnya penyelenggaraan asuransi TKI melalui konsorsium pada 31 Juli 2017, mulai 1 Agustus 2017 penyelenggaraan perlindungan TKI ditransformasikan ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya,” tutur Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri ketika peluncuran program jaminan sosial bagi TKI di Tulungagung, Jawa Timur, Senin (7/8). Hadir pula pada kesempatan itu, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto. Hanif menyampaikan peluncuran jaminan sosial bagi para TKI oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan implementasi dan penugasan pemerintah yang tertuang dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial TKI. Nantinya, menurut Hanif, para TKI wajib terdaftar dalam dua program jaminan sosial, yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) serta jaminan kematian (JK). “Ada juga program tambahan jaminan hari tua (JHT) yang dapat menjadi

ANTARA/DESTYAN SUJARWOKO

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA: Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri (kiri) didampingi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Santoso (kedua dari kanan) melihat stan produk unggulan daerah di sela-sela peluncuran program transformasi jaminan perlindungan sosial bagi tenaga kerja Indonesia di Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (30/7). tabungan para TKI saat memasuki usia tua,” ungkap Hanif. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan para TKI akan terlindungi ketika masih di Indonesia, sedang bekerja di negara tujuan, dan bahkan setelah kembali lagi ke Tanah Air. Para TKI bakal mendapatkan tiga manfaat jaminan, yakni JKK, JK, dan JHT. “Apabila TKI ini mengalami kematian, akan kami berikan santunan Rp85 juta serta santunan beasiswa bagi anak yang ditinggalkan untuk satu anak,” kata Agus.

Cadangan Pesangon Bantu Pekerja Pasca-PHK PERHATIAN pemerintah dalam melindungi hak-hak tenaga kerja tidak hanya dilakukan kepada para pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tengah mengais rezeki di luar negeri. Pemerintah juga turut peduli kepada para tenaga kerja yang bekerja di dalam negeri agar tercipta keadilan. Ini dilakukan antara lain dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di balai-balai kerja. Bahkan-baru-baru ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengkaji penerapan dana cadangan pesangon yang bersumber dari iuran perusahaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Ini dilakukan sebagai jaminan biaya kebutuhan hidup bulanan pasca-PHK bagi para TKI. “Kami masih mengkaji penerapan dan skema dana cadangan pesangon yang bersumber dari iuran perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan biaya kebutuhan hidup bulanan sehinggga dapat membantu para pekerja pasca-PHK,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di Pangkalpinang, Sabtu (12/8). Dia menerangkan, melalui dana cadangan pesangon tersebut, para pekerja yang baru saja terkena PHK dapat tenang mengikuti pelatihan kerja untuk mendapatkan keterampilan baru karena pengeluaran bulanan masih dijamin BPJS Ketenagakerjaan. “Pekerja yang terkena PHK masih dapat dijamin pengeluaran bulanannya oleh BPJS Ketenagakerjaan selama ia mengikuti pelatihan kerja untuk mendapatkan keterampilan baru sehingga dapat bekerja kembali di tempat yang lain,” ujarnya. Hanif melanjutkan penerapan dana cadangan pesangon juga dapat membantu pangsa tenaga kerja di Indonesia semakin aktif dan fleksibel sehingga para pekerja dapat memilih dan berganti bidang pekerjaan sesuai dengan kebutuhan. “Penerapan dana cadangan pesangon dapat meningkatkan kepercayaan pekerja untuk memilih dan berganti bidang pekerjaan lain yang diminati sehingga dapat menambah pengalaman dan keterampilan,” terangnya. Menurut dia, karakter pekerjaan yang semakin dinamis lantaran kemajuan teknologi yang terjadi saat ini memerlukan juga pola pikir para pekerja untuk lebih fleksibel yang diimbangi peningkatan keterampilan kerja. “Karena itu, dana cadangan pesangon ini diharapkan bisa jadi pendorong bagi para pekerja untuk mengikuti pelatihan kerja yang ditawarkan pemerintah, swasta, dan perusahaan, untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam menghadapi karakter pekerjaan yang semakin dinamis,” kata Hanif. (Ant/E-3)

Pekerja yang terkena PHK masih dapat dijamin pengeluaran bulanannya oleh BPJS Ketenagakerjaan selama ia mengikuti pelatihan kerja untuk mendapatkan keterampilan baru

Ia pun menegaskan jaminan sosial itu bertujuan melindungi seluruh TKI yang akan, sedang, ataupun sudah bekerja di luar negeri. “Kurang lebih Rp6 juta-Rp 7 juta termasuk yang undocumented,” ujar Agus. Untuk kepesertaan BPJS itu, tambah Agus, TKI dapat mendaftar melalui m.bpjsketenagakerjaan.go.id dan pembayaran iuran melalui jaringan bank yang ditunjuk seperti BRI dan BNI. Khusus TKI yang terdaftar dalam program JHT, ia menambahkan, pembayaran dilakukan

setiap bulan selama masa kepesertaan berlangsung.

Kartu pekerja Kepedulian pemerintah dalam melindungi hak-hak berupa jaminan sosial kepada para TKI turut didukung sejumlah BUMN seperti BNI. Dalam hal ini, BNI menjadi mitra kerja sama perbankan BPJS Ketenagakerjaan untuk penerimaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi TKI. “Kerja sama yang dilakukan ini sematamata untuk memberikan kemudahan

kepada para TKI dalam melakukan pembayaran iuran dengan memanfaatkan jaringan luas di luar negeri yang dimiliki BNI,” ungkap Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional BNI Adi Sulistyowati. Kepedulian juga dilakukan BUMN lain untuk mempermudah pekerja di luar negeri. PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, misalnya, bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia meluncurkan kartu pekerja Indonesia (KPI) untuk memberikan akses perbankan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Corporate Secretary BRI Hari Siaga Amijarso menyampaikan KPI BRI merupakan kartu identitas TKI yang dapat dipakai untuk menikmati berbagai fasilitas perbankan di BRI, di antaranya kartu debit BRI dan transaksi pengiriman uang valas (remittance). Pemegang KPI BRI juga akan mendapatkan manfaat perlindungan asuransi diri dan pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) individu. Selain di Malaysia, untuk mempermudah layanan BRI di luar negeri, BRI menempatkan remittance representative pada berbagai negara, seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Taiwan, dan Korea Selatan. Remittance representative itu bertugas membantu menangani keluhan para nasabah, berperan sebagai koresponden untuk kantor pusat BRI, melayani nasabah BRI secara langsung, serta menjalin kerja sama dengan business partner. Khusus di Malaysia, business partner BRI berjumlah 15 institusi. Institusi itu di antaranya berupa bank, remittance company, dan money transfer operator. “Upaya ini kami lakukan untuk memberikan akses perbankan memadai bagi pahlawan devisa negara. Kami harap pekerja TKI di luar negeri semakin nyaman bekerja dengan tambahan akses layanan perbankan ini,” ujar Hari Siaga Amijarso, baru-baru ini. (E-3)

Bersama Mengantisipasi Dampak Ekonomi Digital Digitalisasi ekonomi dan otomatisasi mesin industri telah menghilangkan banyak jenis pekerjaan konvensional. Industri padat karya seperti garmen dan tekstil, adalah sektor yang paling terdampak. Namun teknologi digital juga menciptakan ribuan lapangan pekerjaan baru yang sebelumnya tidak terduga. Misalnya bisnis jasa transportasi online, belanja online, industri animasi, game online, jasa pengiriman serta berbagai produk jasa yang lain. Berbagai pekerjaan dan bisnis yang berbasis teknologi digital mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Indonesia merupakan pangsa pasar yang tinggi bagi pengguna internet dan ponsel pintar. Merujuk data Kementerian Komunikasi dan dan Informasi, transaksi e-commerce di Indonesia pada 2016 mencapai sekitar US $20 miliar atau sekitar Rp 261 triliun. Tidaklah berlebihan jika pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara pada tahun 2020. Menurut Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri teknologi digital dan otomatisasi teknologi telah menghilangkan beberapa jenis pekerjaan. Namun keberadaannya juga menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang harus segera diatur. “Meski hubungan pekerjaannya bersifat virtual, fleksibel dan cenderung kemitraan, namun harus ada aturan yang jelas, karena melibatkan pekerja dan pemberi kerja,” kata Menteri Hanif di kantornya, Jalan Gatot Subroto Jakarta, pekan lalu. Bisnis transportasi online misalnya. Harus ada regulasi yang mengatur hubungan kerja, tarif, jaminan sosial untuk sopir dan penump-

DOK KEMNAKER

Menaker M Hanif Dhakiri melakukan pertemuan informal dengan para pengurus serikat pekerja di Rumah Dinas Menteri, Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Pertemuan tersebut bagian dari dialog sosial antara pekerja dan pemerintah dalam mendiskusikan isu-isu ketenagakerjaan. angnya, penegakan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta hal lainnya. Tanpa regulasi yang jelas, berpotensi menciptakan gesekan sosial. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyusun rancangan regulasi yang mengatur hal itu. Regulasi mendesak diterbitkan, lanjutnya, untuk menjamin kepastian hak pekerja, pemberi kerja, konsumen serta menghindari potensi gejolak sosial. Terkait dengan hal itu, berbagai kajian telah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Baik dalam seminar, penelitian maupun kajian akademik. Kajian difokuskan pada ketenagakerjaan di era ekonomi digital, seperti bagaimana menghadirkan payung regulasi serta mengantisipasi dampaknya. Kajian ini juga bekerjasama dengan organisasi buruh

dunia (ILO), Pemerintah Jerman serta Friedrich Ebert Stiftung. Senada dengan Meneteri Hanif, apa yang disampaikan ILO Regional Office for Asia and Pacific, Gary Rynhart. Dampak revolusi teknologi tak bisa dihindari. Ia mengutip hasil riset ILO yang menunjukkan, risiko dari digitalisasi teknologi telah menghilangkan 86 persen pekerjaan sektor garmen dan alas kaki di Vietnam, Kamboja dan Myanmar. “Kondisi Indonesia tak jauh beda. Sektor padat karya, jasa, pertanian dan manufaktur y a n g p a l i n g t e ra n c a m , ” ujarnya beberapa waktu lalu dalam sebuah seminar di Jakarta yang membahas teknologi dan pekerjaan masa depan. Kondisi serupa, lanjutya, juga dialami oleh banyak negara, khususnya negara berkembang. Lebih dari 60 negara saat ini sedang merencanakan konsultasi dengan para pemangku

kepentingan yang relevan mengenai isu pekerjaan masa mendatang (future of work). Betapa teknologi telah menghilangkan sejumlah pekerjaan, namun juga menjanjikan pekerjaan baru. Rencananya, pada 2017 dan 2018, Komisi Tingkat Tinggi Pekerjaan Masa Depan akan dibentuk dan menjalankan tugasnya. Menurut Menteri Hanif, pemerintah menaruh perhatian serius pada dampak ekonomi dan otomatisasi teknologi di bidang ketenagakerjaan. Selain menyiapkan regulasi, pemerintah juga mendorong tiga hal lain, yakni mendorong perubahan karakteristik tenaga kerja ke arah kewirausahaan-kreatif, peningkatan kapasitas pekerja, juga mendorong diaog sosial antara pekerja, pengusaha dan pemerintah. Dialog sosial sangat penting, guna mendialogkan dampak ketenagakerjaan yang muncul. Misalnya jika terjadi pengurangan tenaga kerja atau dampak lainnya. (***)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN F4

SDM Handal, Kunci Pengembangan Sektor Pariwisata P

ada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, pamor sektor pariwisata tampaknya kian cemerlang. Itu tecermin pada pertumbuhannya yang berlangsung cepat dan pesat selama beberapa tahun terakhir. Laju pertumbuhan 20% selama dua tahun terakhir menempatkan pariwisata Indonesia unggul di antara negara-negara Asia Tengara. Laporan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2017 menempatkan Indonesia pada peringkat 42 dalam daftar TTCI secara umum atau naik 8 peringkat dari tahun sebelumnya dengan skor 4,16 dari total 7. Sebaliknya, Malaysia dan Singapura mengalami penurunan peringkat. Pada saat yang sama Thailand yang menjadi primadona pariwisata di ASEAN hanya naik satu peringkat. Kabar positif bagi sektor pariwisata tersebut tentunya merupakan buah dari banyak faktor. Umpama, upaya pemerintah menyiapkan infrastruktur memadai. Faktor lain yang tidak kalah krusial ialah kesiapan sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata yang secara khusus disiapkan lembaga pendidikan di bidang pariwisata.

FOTO-FOTO: DOK STP TRISAKTI

Bapak Jokowi mengunjungi stand STP Trisakti pada Pekan Pendidikan Tinggi di Istora Senayan. Adalah Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti salah satu institusi pendidikan yang telah lama bergelut dengan pengembangan SDM pariwisata. Sejak berdirinya 48 tahun lalu, STP Trisakti telah menghasilkan ribuan

alumnus di bidang pariwisata yang saat ini sudah berkarya di banyak tempat dan bidang, bukan hanya di dalam negeri, melainkan juga di mancanegara. Sebab tidak ingin berpuas diri, menjelang dekade kelima, STP Trisakti

terus berinovasi untuk mewujudkan misi dan visi sekolah mereka, yaitu menjadi center of excellence sebagai pusat unggulan studi kepariwisataan nasional. Saat ditemui di Kampus Pesona, Jakarta, Selasa (8/8), Ketua STP Trisakti Fetty

Asmaniati menjelaskan beberapa kegiatan unggulan yang kini tengah dijalankan lembaga pendidikannya. Kegiatan tersebut antara lain peningkatan kualitas mahasiswa dan tenaga pengajar, juga pengembangan desa wisata

di Indonesia. STP Trisakti juga membuat terobosan berupa penyelenggaraan Spada (Sistem Pembelajaran Daring). STP Trisakti ialah satu-satunya kampus di bidang pariwisata yang ditunjuk Dikti untuk menyelenggarakan sistem tersebut. Kegiatan unggulan lainnya yang dilakukan lembaga pendidikan itu ialah pengabdian masyarakat. “Kita bangga dan menyambut gembira bahwa Indonesia saat ini menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu unggulannya. Kado terbaik bangsa ini di HUT-nya yang ke-72, ya, salah satunya bahwa pemerintah sekarang sangat memberi perhatian besar pada pariwisata. Tentu harus kita dukung penuh,” kata Fetty.

Dukungan daerah Desa Wisata Cibuntu Binaan STP Trisakti peraih Home Stay Asean Award 2017, Cibuntu, Kuningan Jawa Barat. (foto kanan) Arak-arakan di Desa Wisata Cibuntu Binaan STP Trisakti.

Pihak STP Trisakti pun menyoroti masih lemahnya

dukungan pemerintah daerah terhadap semangat pengembangan sektor pariwisata tersebut. Dari hasil penelitian, lanjut Fetty, hanya 30 dari 5.555 kabupaten/kota di Indonesia yang fokus kepada pariwisata. “Kami coba membuat rumusan terkait ABG (academic, business, and government) yang harusnya bisa jalan bersama-sama. Tapi, percuma kita bicara pariwisata, bahkan pun kalau dari sisi akademik kita sudah siap, jika pemdanya kurang mendukung. Ini yang masih perlu menjadi perhatian pemerintah,” sambung Wakil Ketua I Bidang Akademik STP Trisakti Chondro Suryono. Sebelumnya, Ketua Tim Percepatan Wisata Sejarah dan Religi Kementerian Pariwisata Tetty Ariyanto mengamini pengembangan daerah wisata perlu dukungan semua pihak, termasuk kepala daerah setempat. “Jika pemimpin daerah tersebut punya komitmen yang kuat untuk pengembangan daerah wisata, perkembangannya akan bisa semakin maju,” katanya dalam suatu diskusi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Tetty, alumni STP Trisakti yang juga menjabat Business Director of Inspire Travel and Tourism Learning Centre mengatakan tempat-tempat wisata yang bagus sekalipun memerlukan promosi kuat agar dapat lebih dikenal publik. “Branding untuk desa ataupun kota sangat baik bagi kemajuan daerah wisata tersebut,” katanya. Pemerintah memproyeksikan sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian nasional sekaligus penghasil devisa terbesar. Pada 2019, industri pariwisata ditargetkan menciptakan devisa US$24 miliar, melampaui devisa sektor migas. Pada tahun serupa, kunjungan wisatawan ke Nusantara pun dibidik mencapai angka 20 juta. (S2-25)

STP Trisakti Terus Berkarya dan Berprestasi Untuk membesarkan suatu sektor usaha, keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni sudah tentu menjadi keniscayaan. Demikian pula pada sektor pariwisata yang digadang akan menjadi ‘core’ perekonomian nasional sekaligus mesin pencetak devisa terbesar. Untuk mengasah kapasitas SDM nasional dalam rangka mengejar target tersebut, diperlukan lembaga pendidikan yang inovatif, seperti dilakukan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti dengan program-program unggulan. Ketua STP Trisakti Fetty Asmaniati mengemukakan, dalam kondisi sektor pariwisata yang terus menggeliat, pihaknya terpacu untuk mempersiapkan dengan baik melalui berbagai terobosan dan inovasi agar dihasilkan SDM-SDM handal di bidang ini. Dari pengalaman mengunjungi beberapa destinasi wisata dan

mengikuti kegiatan baik di dalam maupun luar negeri, Fetty terinspirasi untuk terus berkembang, antara lain dengan memastikan mahasiswa dan tenaga pendidik STP Trisakti dapat terus mengembangkan kapasitas mereka. “Salah satunya yang sedang kami dorong adalah bagaimana dosen dan mahasiswa aktif menulis di media-media massa, terutama terkait hospitalitas dan turisme. Katakan bila ada pengalaman mengunjungi suatu tempat hal itu bisa dieksplorasi, entah makanan khasnya, sejarah kota dan halhal menarik lainnya yang bisa disampaikan ke masyarakat,” jelas Fetty saat ditemui di Kampus Pesona, Jakarta, Selasa (8/8). Dari pengalaman lapangan, imbuhnya, di Indonesia ini ada banyak sekali hal unik. Namun, karena tidak terdokumentasi dengan baik, itu akhirnya punah seiring dengan berjalannya waktu. “Kalau kita menulis, itu

akan menjadi pengetahuan warisan bagi generasi muda dan tentu tetap menjadi aspek wisata yang tidak akan pernah punah. Saya sangat mendorong mahasiswa dan dosen-dosen saya untuk menggali hal-hal seperti ini,” ucap Fetty yang juga memberikan penekanan berbahasa Mandarin bagi anak didiknya di tengah gelombang wisatawan asal negeri Tiongkok yang kini banyak membanjiri negaranegara tujuan wisata di Asia, termasuk Indonesia. Kerjasama antar perguruan tinggi pariwisata juga terus digalang seperti masuk nya STP Trisakti sebagai satu – satunya perwakilan perguruan tinggi pariwisata di Indonesia dalam China-ASEAN Tourism Education Alliance (CATEA) Juli 2017 lalu.

Pengembangan desa wisata

Hal lain yang kini tengah digodok STP Trisakti ialah upaya pendampingan dan pengembangan desa wisata

di seluruh Indonesia. Jika pemerintah tengah gencar dengan pengembangan 10 destinasi wisata prioritasnya, STP Trisakti mencoba menggarap sektor yang selama ini kurang digarap serius, yaitu konsep desa sebagai destinasi wisata. “Karena desa itu kaya, dengan tradisi, budaya, pertunjukan. Yang paling penting adalah dengan berkembangnya pariwisata, ekonomi di desa akan berkembang,” kata Joko Sudibyo, Direktur Program Akademik STP Trisakti. Menurut Joko, membangun desa pariwisata di Indonesia harus berawal dari spirit membawa kemakmuran bagi masyarakat di desa dan kebahagiaan bagi wisatawan yang datang mengunjungi desa. “Sehingga apa yang kami lakukan adalah mendidik orangorang desa sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Bagaimanapun pariwisata itu maju kalau orang setempatnya berdaya.

Itu yang kami lakukan di beberapa tempat di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan beberapa daerah lain.” Dengan menjadi desa wisata, lanjut Joko, desa itu berarti siap dikunjungi, warganya harus ramah, lingkungannya bersih, harus memiliki atraksi yang unik, serta makanan yang sehat dan bersih. Dalam pengalaman dibeberapa desa binaan STP Trisakti seperti Desa Cibuntu di Kuningan Jawa Barat yang meraih Asean Award 2017 untuk kategori Homestay terbaik atau Desa Petak Mojokerto Jawa Timur, program yang dihelat STPTrisakti itu berdampak positif. “Apalagi dengan adanya dana desa, kami berharap konsep desa wisata ini bisa lebih berkembang lagi,” tuturnya. Desa wisata binaan lainnya diluar pulau Jawa yang sudah bekerjasama dengan STP Trisakti adalah Desa Bobohu di Gorontalo, Desa Salabose dan Desa Beteng di Sulawesi

Barat, dan salah satu Desa lagi di Kabupaten Solok Sumatera Barat.

Spada Indonesia

Dalam ikhtiarnya untuk terus maju, Fetty mengaku bangga bahwa lembaga pendidikannya kini menjadi satu-satunya kampus di bidang pariwisata yang ditunjuk pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menjalankan Spada atau Sistem Pembelajaran Daring. Sistem tersebut merupakan sistem belajar jarak jauh yang selama ini sudah dilakukan Universitas Terbuka. Dengan dijalankannya Spada, mahasiswa STP Trisakti kini tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga menyebar di daerah-daerah. “Tentu saja selain daya jangkau yang makin luas, Spada ini juga sangat ekonomis karena kita berinteraksi lewat online, bisa belajar dari rumah dengan kurikulum yang juga sudah kita siapkan khusus,” ungkap Fetty.

Ia menambahkan, saat ini STP Trisakti dipercaya menyelenggarakan Spada dengan 22 kurikulum pariwisata yang juga sudah bisa diadopsi daerah-daerah. Harapannya, selain berkembang luas ke seluruh penjuru Tanah Air, konsep-konsep pengembangan pariwisata juga cepat menjangkau daerah-daerah yang pada ujungnya kesiapan SDM di bidang ini bisa memacu pembangunan nasional secara keseluruhan. Fetty juga menegaskan bahwa masih banyak karya dan prestasi yang ingin ditampilkan STP Trisakti menjelang usianya yang ke-50 pada 2019 nanti. Tentu semua itu tidak luput dari peran serta seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan dunia industri, untuk bersama-sama berkomitmen mewujudkan pariwisata Indonesia yang maju dan membawa manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. (S2-25)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN F5

Ajak Pemilik Platform untuk Tangkal Radikalisme Dengan Twitter, Facebook, dan Telegram, Kemenkominfo telah menyepakati beberapa hal untuk menangkal radikalisme. PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI putri@mediaindonesia.com

ENANGKALAN segala bentuk rencana hingga ajakan radikalisme di dunia maya terus dilakukan. Di antaranya melalui dialog dan kesepakatan dengan para pihak pemilik media sosial. Salah satu yang telah dilakukan ialah pertemuan dengan Facebook, Kemenkominfo rencananya juga akan memanggil sejumlah petinggi media sosial lain seperti Twitter. Pertemuan dilakukan untuk membicarakan sejumlah hal di antaranya rencana peresmian kantor baru Facebook di Indonesia yang akan dilakukan pada Agustus 2017. Selain itu, Kominfo dan Facebook juga menyepakati sejumlah hal mengenai bagaimana cara melawan konten konten yang berbau radikal seperti terorisme. Menurut Samuel, khusus untuk Indonesia, saat ini Facebook telah menerapkan sistem penyaring konten radikal yang dianggap bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada.

Sebelumnya, pada 1 Agustus 2017, Menteri Rudiantara menerima CEO Telegram Pavel Durov untuk menindaklanjuti proses mekanisme penanganan konten negatif sebagai syarat dalam normalisasi aplikasi web Telegram di Indonesia. Telegram sepakat melarang konten negatif. Menkominfo Rudiantara menegaskan, penerapan larangan konten negatif pada media sosial dan aplikasi pesan singkat berlaku bagi semua penyedia jasa komunikasi. “Kominfo dan Telegram tengah menyusun SOP (standard operational procedure) untuk menangani konten radikalisme dan propaganda terorisme. Telegram berkepentingan membuat sistem yang bagus dan melindungi masyarakat (Indonesia). Ini baru satu (Telegram). Sementara itu, ada platform media sosial dan messaging lainnya. Yang lain juga diatur,” ujar Rudiantara. Untuk menekan angka akun dan situs berbau radikal di dunia maya, Kominfo juga bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait. Kominfo memberikan jalur khusus kepada Polri, BIN, dan

ANTARA/GALIH PRADIPTA

BNPT untuk memblokir langsung situs yang memuat konten radikal. Blokir konten radikal bagian dari upaya pencegahan terorisme yang tidak perlu prosedur berbelit. “Kominfo itu berikan karpet merah kepada 3 institusi, Polri, BIN, dan BNPT kalau ada mereka mengenali, ada konten yang kaitannya dengan terorisme dan radikalisme itu prosesnya khusus,” ujar Rudiantara. Pemblokiran situs mengandung konten radikal ditegaskan Rudiantara tidak perlu dilakukan dengan koordinasi berjenjang. Akses blokir langsung ini diberikan Kominfo sejak

2016. Menurutnya, Kominfo tetap melakukan sosialisasi ke masyarakat dan melakukan filter terhadap situs-situs yang dianggap berbahaya. “Ada yang berangkatnya dari konsep intelijen, dan teman-teman dari 3 lembaga itu yang lebih tahu,” ujar Rudiantara. Khusus untuk media sosial, Kominfo meminta sejumlah perusahaan media sosial untuk memperbaiki dan memantau konten yang dimuat masyarakat. Bagi situs yang dianggap tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut, pemblokiran menjadi jalan yang akan dilakukan. (H-1)

BAHAS SOP: Menkominfo Rudiantara

(kiri) berjabat tangan dengan CEO Telegram Pavel Durov di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (1/8). Pertemuan tersebut guna membahas standard operating procedure (SOP) yang harus diikuti Telegram.

Kiprah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2015 - 2017 DIREKTUR Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata resmi pensiun dini pada 8 Agustus 2017. Pranata, demikian sapaan akrabnya, lahir dari keluarga guru, Mulai kakek dari ibunya ialah guru di zaman penjajahan Belanda. Ayahnya juga guru di awal-awal kemerdekaan. Demikian juga dengan paman dan bibinya yang merupakan pasangan guru, bahkan istrinya juga guru Bahasa Arab dan Bahasa Inggris di SMA. Pranata memulai pengabdiannya di dunia pendidikan sebagai seorang guru. Sebagai guru, ia pernah berkarier sebagai guru SMP dan SMA di Lembang dan Bandung pada 1981-1985. Di Kemendikbud, Pranata telah mengabdi selama 33 tahun, yaitu sejak 1985. Atas pengabdiannya Pranata telah memperoleh Satya Lencana pengadian 10, 20, dan 30 tahun dari pemerintah. Semestinya Pranata bertugas hingga 2019. Namun, ia mengajukan pensiun dini dalam usianya yang ke-58 pada 1 Agustus 2017. Terhitung 8 Agustus 2017 melalui Keputusan Presiden Nomor 99/ TPA Tahun 2017 tentang pemberhentian dengan hormat dan ucapan terima kasih serta penghargaan atas pengabdian dan jasajasanya, pensiunnya telah ditandatangani Presiden. “Dalam usia 58 tahun saya kira cukup untuk saya pensiun dan saya memilih pensiun atas kehendak sendiri tanpa paksaan siapa pun,” kata Pranata kepada wartawan di lingkungan Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Kemendikbud, Jakarta, Senin (11/8).

Pernyataan pria berkumis tersebut menepis tudingan adanya dugaan tekanan pihak tertentu, khususnya salah satu organisasi guru yang mendesak ia mundur atas terobosan yang dilakukannya dalam memajukan pendidikan guru. Pranata yang meraih doktor bidang pendidikan pada psikometri dari University of New South Wales, Sydney, Australia, pada 2000 mengaku, kendati pensiun dini, dirinya akan tetap berupaya mengabdikan ilmu dan pengalamannya bagi negeri ini di bidang pendidikan, khususnya dalam peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. “Insya Allah saya akan mengabdikan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki berkiprah di bidang pendidikan, guru, dan tenaga kependidikan,” ujarnya.

Kontribusi Kiprahnya dalam dunia pendidikan tampak bersesuaian dengan gelar doktor yang ia raih juga magister dalam bidang psikometri dari Fakultas Pasca Sarjana Psikologi UGM pada 1992. Gelar sarjana ia raih Jurusan Fisika FMIPA dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung, 1984. Selain itu, sebelumnya ia pernah menjabat Direktur Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, dan Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar(P2TK Dikdas) Ditjen Pendidikan Dasar Kemdikbud. Kiprah lainnya ia juga aktif dan terlibat dalam menghasilkan UndangUndang No 20 Tahun 2003

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sumarna Surapranata. tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2017 tentang Guru. Sebab itu, ketika menjabat Dirjen GTK Kemendikud selama dua tahun, 2015-2017, telah banyak yang ia benahi, termasuk terobosan dengan jargon guru mulia karena karya. Program peningkatan keprofesionalan guru yang dinilai fenomenal digagas ialah guru pembelajar yang salah satunya dilakukan melalui sistem daring. Dengan program ini, sekarang para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah telah masif menggunakan peningkatan keprofesionalan berkelanjutan secara daring. Pranata juga membuat terobosan yang dinilai positif dan konstruktif dengan merangkul berbagai

organisasi guru dan kepala sekolah dari berbagai kalangan seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI), Persatuan Guru NU (Pergunu), Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (Himpaudi), Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI), Forum Guru Muhamadiyah (FGM), Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), dan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI). Selama dua tahun terakhir, kendati mendapat pertentangan dari sebagian kalangan, dalam peringatan Hari Guru setiap 25 November, acara tersebut menjadi lebih semarak dalam keberagaman dan kebinekaan. Seluruh organisasi guru dapat hadir dalam

MI/ATET

kebersamaan, tidak ada yang merasa yang lain lebih besar atau yang lain lebih kecil. Semuanya luruh dalam kebinekaan melambangkan guru-guru Indonesia bersatu dalam keberagaman. Karena itu, dalam dua kali perayaan Hari Guru tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia. Pranata dinilai telah merajut kebersamaan organisasi-organisasi guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam kebersamaan menjadikan guru dan tenaga kependidikan, atau GTK, mulia karena karya. Dengan begitu, dewasa ini telah menjadi sebuah kebutuhan bahwa kalangan guru bebas memilih untuk masuk organisasi yang sesuai dengan profesi mereka. Misalnya, guru matematika berwadah dalam organisasi guru matematika, guru fisika berwadah di organisasi fisika, sesama profesi guru yang berprinsip untuk guru, dari

guru, dan oleh guru. Program terobosan yang dilakukan lainnya ialah penyediaan guru garis depan (GGD), yakni pengiriman calon guru lulusan terbaik untuk mengabdi di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, atau disingkat 3T, sebagai agen perubahan. Juga ada uji kompetensi guru (UKG) yang dinilai dapat memetakan kompetensi guru seluruh Indonesia sehingga lebih mudah untuk pembinaan sebagai baseline untuk peningkatan keprofesian berkelanjutan para guru. Sekarang ini peta kemampuan (semacam rapor) guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah tersedia dan terdata di Direktorat Jenderal GTK Kemendikbud. Terobosan lain ialah program keahlian ganda. Penyediaan guru untuk mengatasi kekurangan guru-guru produktif di SMK itu merupakan ide cemerlang lainnya yang kini terus dikembangkan guna memenuhi kebutuhan guru SMK produktif sekaligus untuk memenuhi target Kemendikbud mencetak guru produktif dan mendukung program pemerintahan Presiden Jokowi dalam menggenjot memajukan pendidikan vokasi di Tanah Air. Apresiasi terhadap guru juga dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan lembaga nonprofit seperti mengirimkan guru ke Australia, Prancis, Selandia Baru, Finlandia, dan Jerman. Mereka diberangkatkan untuk mengikuti program internship serta meningkatkan kualitas mutu guru itu sendiri. “Terbang bersama Garuda Airline yang beliau cetuskan dengan memberikan Garuda

millage kepada guru sehingga dapat menikmati perjalanan dengan pesawat Garuda secara gratis,” ungkap Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Ditjen GTK, Poppy Dewi Puspitawati. “Pak Pranata selama ini dikenal selalu ceria ketika bertemu dengan guru, kepala sekolah, pengawas, laboran, pustakawan, maupun tenaga administrasi. Pranata selalu menginspirasi dan memotivasi mereka,” tambah Direktur Pembinaan Guru Menengah Ditjen GTK Kemendikbud Anas M Adam. Direktur Pembinaan Tendik Dikdasmen, Garti Sri Utami mengatakan “Pak Pranata telah melakukan terobosan system Kpenegawasan dengan menggunakan online system untuk daerah-daerah yang jumlah binaan satuan pendidikan/sekolah dan gurunya di luar standar”. Garti juga menyampaikan bahwa terobosan lainnya adalah adanya program Kemitraan/Pertukaran antara Kepala Sekolah daerah terpencil dengan Kepala Sekolah perkotaan. Abdullah, Direktur Pembinaan PTK PAUDDikmas mengapresisasi terobosan Pak Pranata yang meberikan penghargaan, penghormatan, dan peningkatan kompetensi serta kualifikasi PTK PAUDDikmas. Selain itu program Kemitraan dengan Mitra PAUD-Dikmas sangat harmonis dilakukan, lajutnya. Sedangkan Sekreatris Ditjen GTK, Nurzaman menyampaikan “Regulasi yang memuliakan Guru secara proporsional/ signifikan telah dihasilkan selama kurun waktu 2015 – 2017, sehingga guru-guru Indonesia semakin Mulia Karena Karya” tegasnya.(H-1)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN F6

Pemerintah Serius Menangani I Gizi Buruk

INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

Menurut Menko PMK Puan Maharani, kerangka penanganan stunting terbagi menjadi dua, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

ANTARA/ADIWINATA SOLIHIN

TANGANI GIZI BURUK: Petugas Puskesmas Bongomeme berkunjung ke rumah salah seorang balita penderita gizi buruk di Dusun Bongohulawa, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Jumat (17/3). Kunjungan itu merupakan salah satu cara penanganan dan pelayanan pasien gizi buruk untuk mengurangi jumlah penderita di daerah pelosok.

Pemerataan Pendidikan Tanggung Jawab Bersama DUNIA pendidikan dalam negeri masih dirundung persoalan. Berdasarkan data terakhir Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada 2015, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia hanya 31,5% atau jauh tertinggal dari Malaysia (38%), Singapura (78%), apalagi Korea Selatan (90%). Minimnya angka itu mengindikasikan belum semua masyarakat menikmati pendidikan. Dari 250 juta penduduk, hanya belasan persen yang lulus sebagai sarjana. Sisanya rata-rata putus sekolah karena tersandung biaya dan keterbatasan akses. Universitas Esa Unggul (UEU) sebagai institusi pendidikan tinggi berkomitmen ikut serta mendukung program pemerintah, termasuk memberikan akses pendidikan terjangkau. Di antaranya, UEU membuka dua kampus baru yang berlokasi di Citra Raya, Tangerang, dan Harapan Indah, Bekasi. “Dari segi perekonomian, negara kita terus berkembang. Jangan sampai pendidikan kita malah tertinggal karena persoalan akses. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujar Rektor UEU Arief Kusuma Among Praja kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (14/8). Keberadaan kampus baru itu selain upaya pengembangan dan kemampuan UEU melayani masyarakat juga berkontribusi membangun pendidikan dari pinggiran. Soalnya, tidak sedikit masyarakat di pinggiran Jakarta yang kesulitan mengenyam pendidikan. Sejak diresmikan pada 2015, kampus UEU di Citra Raya telah memiliki sembilan

MI/ADAM DWI

Arief Kusumaamong Praja Rektor Universitas Esa Unggul

program studi (prodi) untuk strata 1 (S-1), yaitu manajemen, akuntansi, teknik industri, teknik informatika, sistem informasi, psikologi, public relations, hukum, dan PGSD. Selain itu, ada magister manajemen dan magister hukum untuk S-2. Begitu pun kampus yang baru dibuka di Harapan Indah, Bekasi. Total ada sembilan prodi untuk S-1, yaitu manajemen, akuntansi, teknik industri, kesehatan masyarakat, ilmu gizi, ilmu hukum, marketing communication, sistem informasi, dan manajemen informasi kesehatan. S-2 meliputi manajemen hukum dan manajemen administrasi rumah sakit. “Fokus kami di Harapan Indah lebih ke kesehatan karena banyak rumah sakit. Di Citra Raya, fokus kami pada desain dan komunikasi. Seba-

gaimana kita tahu Tangerang merupakan wilayah industri sehingga membutuhkan dua hal itu,” terang Arief.

Kualitas Kendati begitu, UEU tidak serta-merta membangun kampus baru untuk menggaet mahasiswa sebanyakbanyaknya. Orientasi UEU terutama pada kualitas melalui pemberian beasiswa bagi lulusan sekolah menengah yang berprestasi. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi dihadapkan pada masalah akses pendidikan, baik keterjangkauan lokasi maupun biaya. Dua kampus baru UEU ditambah kampus induk yang telah memiliki sekitar 30 prodi dengan 8 prodi terakreditasi A seyogianya menjadi solusi pemerataan pendidikan. “Tidak menutup kemungki-

nan nanti kami menjangkau daerah lain, terutama di 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Saat ini kami mempersiapkan akreditasi institusi dan mudah-mudahan memberikan yang paling baik,” ucapnya. Ia memastikan kampus UEU telah mengantongi izin Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III sehingga legal secara hukum. Hal tersebut dilakukan guna menjamin proses pembelajaran dan kemahasiswaan berjalan lancar tanpa terkendala administrasi hingga mahasiswa kelak lulus serta memperoleh ijazah. Mahasiswa juga dibekali pengetahuan dan keterampilan soft skill di luar pembelajaran akademis. Harapannya, mahasiswa juga memiliki kemampuan khusus yang mumpuni pada bidang keahlian tertentu sesuai jurusan. Pihak universitas juga mewajibkan mahasiswa mengikuti seminar minimal 25 kali sejak semester awal hingga akhir. Mahasiswa juga didorong agar memperoleh sertifikat kompetensi yang bukan saja dikeluarkan UEU, tetapi juga dari lembaga lain yang berwenang memberikan sertifikasi. Di samping itu, UEU telah bekerja sama dengan beberapa lembaga, industri, ataupun perguruan tinggi lain dalam rangka memperluas akses dan jaringan bagi mahasiswa. “Sering kami mengundang para pakar untuk menjadi pembicara seminar, memberikan arahan, dan motivasi kepada mahasiswa supaya mereka lebih semangat meraih cita-cita, termasuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya,” pungkas Arief. (Mut/S4-25)

NDONESIA masih menjadi salah satu negara dengan permasalahan gizi. Sebagai upaya mengatasi kurang gizi (stunting), pemerintah berencana meningkatkan program gizi seimbang serta menyiapkan total anggaran sekitar Rp60 triliun untuk 12 kementerian/lembaga yang terlibat penanganan stunting. Saat ini tengah dirumuskan mengenai konsep gizi seimbang yang sederhana dengan mempertimbangkan makanan lokal yang ada di setiap wilayah Indonesia untuk mengupayakan pemenuhan gizi pada anak. Stunting ialah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga berakibat anak tersebut terlalu pendek untuk seusianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan. Dimulai pada masa awal kehamilan. Gejala stunting baru tampak setelah anak berusia 2 tahun. Stunting akan berdampak pada tingkat kecerdasan anak yang biasanya mengalami penurunan, kerentanan terhadap penyakit, dan penurunan produktivitas. Menurut Menko PMK Puan Maharani, kerangka penanganan stunting terbagi menjadi dua, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Kedua hal ini membutuhkan kerja sama pemerintah pusat dengan peran pemda dalam bentuk edukasi dan sosialisasi, makanan tambahan, suplemen, imunisasi, infrastruktur air bersih, infrastruktur sanitasi, dan bantuan keluarga miskin. “Pemerintah telah mengusulkan lokasi intervensi gizi terintegrasi di 100 kabupaten/ kota yang telah teridentifikasi. Kriteria lokasi merupakan komposit dari indikator prevalensi stunting tinggi, jumlah anak balita banyak, tingkat kemiskinan tinggi, serta tersedianya paket gizi dari kementerian seperti PKH, STBM, Pamsimas, Sanimas, dan PAUD,” ujar Puan. Sementara itu, sasaran utama intervensi ialah penurunan stunting pada 1.000 hari pertama kehidupan. Seribu hari pertama kehidupan merupakan periode emas dalam tumbuh kembang seorang anak. Dimulai sejak masih dalam kandungan hingga berumur dua tahun. Dalam periode tersebut anak harus dipastikan mendapat gizi yang sehat dan seimbang. Saat ini diketahui, sekitar 37% atau kurang lebih 9 juta anak balita di Indonesia mengalami masalah stunting (Riskesdas 2013, Kemenkes). Baseline data prevalensi stunting pada 2014 adalah 32,9% dengan target 2019 sebesar 28,0% dan capaian pada 2016 adalah 26,1%.

Indonesia merupakan salah satu negera dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. “Diharapkan, target penurunan kasus stunting dapat tercapai melalui berbagai intervensi program oleh pemerintah. Ke depan persentasenya menurun bahkan tak ada lagi kasus stunting di Indonesia. Yang terpenting pemerintah akan terus menjamin kecukupan gizi untuk anak dan ibu hamil,” tegasnya.

Terintegrasi dengan Germas Sebagai upaya percepatan penurunan prevalensi stunting, Menko PMK juga menekankan perlunya kualitas pelaksanaan yang optimal. “Intervensi penanganan stunting yang terintegrasi dengan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), di antaranya penyediaan air bersih dan sanitasi,” ujarnya. Pemerintah dalam RPJMN telah menargetkan dapat menurunkan prevalensi stunting dari status awal 32,9% turun menjadi 28% pada 2019. Sementara itu, berdasarkan data monev Kemenkes 2016, prevalensi stunting diperkirakan berada pada 27,5%. Penurunan prevalensi stunting, sambung Puan, membutuhkan sinergi program kementerian dan lembaga (K/L). Program tersebut meliputi peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, sosialisasi dan edukasi untuk pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif selama enam bulan dan dilanjutkan hingga usia dua tahun dengan pemberian makanan pendamping ASI, dan mengupayakan peningkatan usia pernikahan di atas 19 tahun untuk perempuan. Program lainnya yang berkaitan ialah penguatan pelayanan kesehatan dasar berkualitas; pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi serta lainnya. “K/L juga perlu melakukan penguatan dan penajaman terkait dengan penanganan stunting seperti melaksanakan kegiatan K/L agar dapat menjangkau kelompok strategis yang lebih luas (ibu, anak, pasangan usia subur, keluarga, sekolah dan lainnya),” papar Puan. Dia juga meminta pembangunan infrastruktur terkait dengan kesehatan agar dapat difokuskan di wilayah rawan stunting dan program-program K/L lainnya juga dapat ikut mendukung kegiatan penanganan stunting di wilayah tersebut. Dia juga mengimbau K/L yang memiliki tenaga lapangan seperti kader Keluarga Berencana dan tenaga di puskesmas dapat ikut memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan perilaku hidup sehat. (H-1)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN F7

Wisata Kuliner Terus Dikembangkan Kuliner memiliki peran penting dalam mengembangkan industri pariwisata karena sebagian besar pengeluaran wisatawan untuk kuliner. Kuliner juga berpotensi sebagai daya tarik yang kuat untuk mendatangkan wisatawan. THOMAS HARMING SUWARTA thomas@mediaindonesia.com

ISATA kuliner di Tanah Air memiliki potensi luar biasa. Keanekaragaman dan keunikan kuliner Nusantara yang bersumber dari etnik dan budaya beragam ialah kekayaan yang pertumbuhannya harus terus digenjot. Menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, untuk memaksimalkan kekayaan tersebut, perlu upaya perlindungan agar wisata kuliner berkembang dan mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Ia tidak memungkiri keunikan dan keanekaragaman kuliner Indonesia perlahan tergerus oleh waktu, zaman, dan perubahan pola gaya hidup masyarakat. “Dalam rangka itu, selain terus memantapkan sektor wisata kuliner,

kami mulai menetapkan daerah di Indonesia sebagai destinasi wisata kuliner unggulan. Pemilihannya didasarkan pada enam kelayakan, yakni produk dan daya tarik utama, pengemasan produk dan event, kelayakan, kelayakan lingkungan, kelayakan bisnis, dan peran pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata kuliner,” kata dia. Lima daerah yang telah ditetapkan sebagai wisata kuliner adalah Bali, Yogyakarta, Bandung, Solo, dan Semarang. Jumlah daerah tersebut diharapkan terus bertambah seiring dengan meningkatnya kesiapan dan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata kuliner di wilayah masing-masing. Uniknya wisata kuliner di Indonesia, menurut Arief, bukan hanya pada aspek makanannya, melainkan juga seni dan budaya. “Ini yang membuat istimewa. Kita menjual paket seni dan budaya melalui makanan yang ada. Sekarang tugas kita ialah membuat narasi dari banyaknya jenis makanan itu sehingga menjadi suatu paket seni dan budaya sekaligus.” Menurutnya, kuliner mempunyai peran penting dalam industri pariwisata, sebab sebagian besar pengeluaran wisatawan untuk kuliner. Selain itu, kuliner menjadi daya tarik yang kuat untuk mendatangkan wisatawan. “Event festival kuliner menjadi andalan Batam untuk menarik wisatawan cross-boarder dari Singapura,” tuturnya. Dalam rangka itu pula, kata Arief,

ANTARA/IGGOY EL FITRA

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah bersinergi dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Kemenpar selaku marketer akan melakukan promosi, sedangkan Bekraf bertugas sebagai inkubator potensi kuliner. “Kemudian nanti kita akan pilih tiga destinasi kuliner prioritas dan sepuluh restoran nasional yang paling diunggulkan. Makanannya juga akan disertifikasi sesuai dengan standar ASEAN dan street food juga akan menjadi perhatian,” jelasnya.

Branding kuliner Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja Kemenpar Vita Datau Mesakh mengatakan, meski wisata kuliner tumbuh sangat positif, masih perlu berbenah. Salah satunya membenahi dan mem-branding kuliner daerah masing-masing. “Misalnya bagaimana kuliner dilengkapi dengan atraksi wisata, seperti berkunjung ke pasar, kelas memasak, mengunjungi produsen

WISATA KULINER: Musikus Norwegia, Audun Kvitland (tengah), mencicipi rendang saat berwisata kuliner di Rumah Randang, Padang, Sumatra Barat, beberapa waktu lalu. bahan lokal dan kreativitas lainnya. Ini yang harus kita kembangkan,” kata dia. Dunia kuliner, tambahnya, sangat terkait erat dengan area atau tempat, identitas, dan budaya. Upaya untuk menjual dan mempromosikan segala aspek makanan di salah satu destinasi membutuhkan kreativitas dalam pengembangan produk, proses, pemasaran, dan menciptakan pengalaman bersama makanan. “Yang paling penting ialah pemimpin daereah memiliki komitmen dalam mengembangkan potensi kuliner di daerahnya,” papar Vita. Ia juga mengakui wisata kuliner Indonesia sangat berkembang, terbukti dengan makin banyaknya event kuliner selama dua tahun belakangan. Bahkan sejumlah daerah berlomba menggelar festival kuliner yang memacu potensi wisata kuliner daerah itu. “Diperkirakan, tahun ini akan tumbuh 8,2% seiring dengan bertumbuhnya industri

makanan dan minuman,” kata dia. Vita yang juga Ketua Akademi Gastronomi Indonesia (AGI) menambahkan Kemenpar berupaya mendorong percepatan pertumbuhan wisata dengan membuat strategi dan terobosan dengan mencontoh negara lain yang wisata gastronominya sudah maju, untuk diterapkan di Indonesia. Salah satunya ialah membuat paket wisata yang menawarkan pengalaman. “Tidak hanya makan, tapi juga proses pembuatannya.” Ia memaparkan wisata budaya memberi kontribusi 60% terhadap industri pariwisata Tanah Air. Sekitar 45% di antaranya merupakan wisata kuliner dan belanja. Berdasarkan produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif, 32,5% dari Rp641 triliun atau sekitar Rp208,32 triliun di antaranya merupakan sumbangan kuliner dan 28% lagi (Rp179,5 triliun) dari fesyen. (H-2)

Yayasan Damandiri: Konsisten Mengangkat Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Lebih dari dua dasawarsa berdiri, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) tidak kenal lelah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sejumlah program baru demi menjadikan masyarakat miskin menjadi lebih sejahtera dan mandiri pun terus dilahirkan oleh Yayasan yang berdiri sejak 1996 tersebut. Salah satu program terbaru Yayasan yang dibentuk oleh Presiden ke-2 RI Soeharto ialah Desa Mandiri Lestari yang diluncurkan 2016. Program tersebut merupakan upaya mengembalikan semangat gotong royong masyarakat desa untuk bahumembahu mengentaskan kemiskinan yang masih menjadi “wajah” sebagian besar desa di Tanah Air. Program tersebut diawali melalui pendataan penduduk desa hingga mencakup keterangan yang menyebabkan

setiap individu menjadi miskin. Berdasarkan data itu, semangat gotong royong masyarakat desa dibangkitkan melalui “lelang kepedulian” yang diselenggarakan Yayasan Damandiri. “Program Desa Mandiri Lestari membangkitkan semangat gotong-royong tapi juga memberikan unsur inovasi tanpa tercabut dari kearifan lokal mereka,” kata Ketua Yayasan Damandiri Subiakto Tjakrawerdjaja kepada Media Indonesia di ruang kerjanya, di Gedung Granadi, Jakarta, Senin (14/8). Saat ini, Program Desa Mandiri Lestari dilaksanakan di lima desapercontohan. Kelimanya ialah: Desa Argomulyo, Desa Trirenggo, Desa Kemusuk (Yogyakarta), Desa Samiran, dan Desa Pesantunan (Jawa Tengah). Ke depan, Yayasan Damandiri berencana untuk menambah jumlah desa

yang masuk dalam program Desa Mandiri Lestari. Lima desa yang menjadi percontohan program Desa Mandiri Lestari menerima bantuan berupa pendampingan dan juga beberapa proyek renovasi rumah. Namun, bukan sembarang renovasi yang dilakukan, tapi juga menggali potensi desa. Misalnya saja, renovasi rumah yang juga nantinya menyediakan homestay karena merupakan Desa Wisata. “Atau merenovasi rumah, kemudian kami buatkan warung di rumahnya. Lalu, kami dampingi untuk membuat display di warung tersebut. Barang yang dijual nanti juga kita bantu. Intinya, barang fast moving saja, seperti barang-barang kebutuhan pokok. Dengan cara seperti ini akan dapat membangun kemandirian,” ujar mantan Menteri Koperasi di era Presiden

Soeharto tersebut.

Tekan risiko Program Mandiri Lestari merupakan bagian dari program lanjutan Yayasan Damandiri. Sebelum Desa Mandiri Lestari lahir, telah ada sejumlah program lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Salah satunya ialah program pemberian kredit mikro bernama Tabungan Kredit Pundi Sejahtera (Tabur Puja). Program unggulan ini menawarkan plafon kredit maksimal Rp2 juta bagi keluarga miskin sebagai sarana permodalan. Program ini juga diberikan kepada kelompok Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Hingga Juli 2017, ada 337 Posdaya penerima Kredit Tabur Puja, menurun 1,5% daripada bulan sebelumnya. Namun, subkelompok penerimanya meningkat dari 3.160 menjadi 3.254. Anggota yang terhimpun didalamnya pun meningkat hingga 36.678 orang. Adapun outstanding pinjaman naik dari Rp124,25 miliar menjadi Rp130,65 miliar. Sebelum meminjam, calon debitur Kredit Tabur Puja harus lebih dulu mendapat persetujuan dari Kelompok Tabur Puja yang beranggotakan minimal 10 orang. Dengan sistem itu, pengembalian pinjaman menjadi jaminan seluruh anggota kelompok sehingga meminimalisasi risiko kredit macet. Anggota juga diwajibkan

FOTO-FOTO: DOK DAMANDIRI

menabung dalam koperasi sebelum bisa mengajukan Kredit Tabur Puja. Simpanan Koperasi pada Juli 2017 tercatat meningkat menjadi Rp6,519 miliar. Manfaat Kredit Tabur Puja dirasakan benar oleh anggota Posdaya Jingga di Cilandak, Jakarta Selatan. Proses pengajuan yang cepat dan tanpa agunan diakui Enny Sumartini, salah satu penanggung jawab subkelompok di Posdaya Jingga memudahkan anggotanya untuk memajukan usaha kecilkecilan yang digeluti. Manfaat Kredit Tabur Puja bukan hanya dirasakan di wilayah perkotaan saja. Koperasi Unit Desa (KUD) Petani Makmur,

Bantul, Yogyakarta yang sudah menjalin kerja sama dengan Yayasan Damandiri sejak 2012 pun merasakan benefitnya bagi 35 kelompok besar yang dihimpun. “Kami dipercaya untuk menyalurkan dan mengelola dana Rp3 miliar. Sejauh ini yang sudah diedarkan pada anggota sekitar Rp2,7 miliar,” kata Ketua KUD Petani Makmur, Bibit Rustamto. Yayasan Damandiri juga memiliki kredit skala menengah untuk usaha kecil dan menengah (UKM) bernama Kredit Pundi yang bisa menyalurkan pinjaman hingga Rp50 juta. Pada Juli 2017, tercatat 194.214 nasabah telah menikmati kredit tersebut. Sementara itu, plafon yang telah

dikeluarkan mencapai Rp 2,332 triliun pada Juni 2017. Program lain dari Yayasan Damandiri ialah Komunitas Sahabat Mandiri yang merupakan program penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan dan penguatan komunitas usaha. Program ini adalah hasil kerja sama Yayasan Damandiri dengan BPR Nusamba yang dirilis perdana di Kendal, Jawa Tengah, April 2016. Di masa mendatang, program-program Yayasan Damandiri akan selalu difokuskan pada pengentasan kemiskinan. Bahkan, pihak yayasan tidak segan mengintervensi demi tercapainya komitmen itu. (Gnr/S2-25)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN F8

Perubahan peraturan dalam pelayanan badan hukum daring, bila ada, harus disampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pendirian Badan Hukum

Bebas Pungli

NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

ALAU mau cepat, berikan uang pelicin. Begitulah slogan yang paling cocok untuk pelayanan birokrasi. Masyarakat hanya bisa menerima pasrah menerima keadaan. Pengurusan ini-itu menjadi berbiaya tinggi dan menyuburkan praktik para calo. Beberapa waktu belakangan kondisi itu mulai berubah. Sebagian pelayanan birokrasi tampak nyata menunjukkan perbaikan. Sistem dibuat sedemikian rupa untuk mempersempit ruang pungutan liar. Demikian pula dengan durasi proses, standar ditetapkan sebagai panduan bagi masyarakat pengguna. Proses birokrasi yang menyangkut investasi mendapatkan penekanan, seperti pendirian badan hukum. Kemudahan pendirian badan hukum, khususnya perseroan, memang menjadi salah satu indikator kemudahan berbisnis. Pemerintah terus mengupayakan untuk memangkas birokrasi, khusus pendirian perseroan terbatas. Komitmen itu dituangkan dalam Paket Ekonomi Jilid XI pada 28 April 2016. Salah satu yang diatur dalam paket itu ialah kemudahan mendirikan perseroan terbatas (PT). Pendirian PT yang sebelumnya harus melewati 13 prosedur, kini cukup 7 prosedur. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menerjemahkannya di pelayanan pendirian badan hukum. Masyarakat dijanjikan pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien. Ada kepastian hukum dan bebas pungutan liar melalui layanan AHU online. “Dengan AHU online, semakin mudah bagi masyarakat untuk mengakses dalam rangka pendirian, perubahan, dan pemberitahuan badan hukum dan mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang transparan, efisiensi,

Perlu konfirmasi

MI/PANCA SYURKANI

PAKET KEBIJAKAN: Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) berdiskusi dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di sela mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XI di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3). cepat, adanya kepastian hukum, dan bebas pungli,” kata Kasubdit Badan Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Maftuh saat dihubungi Media Indonesia, Senin (14/8). Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) juga masuk layanan AHU online tersebut. SABH adalah pelayanan jasa hukum pengesahan badan perseroan, yayasan, dan perkumpulan dengan menggunakan sistem teknologi informasi secara elektronik dan dapat diakses secara

daring. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyampaikan permohonan badan hukum dengan sistem online dilakukan melalui notaris. Sistem tersebut mempercepat dan mempermudah permohonan pendaftaran badan hukum bila data yang dimasukkan pemohon lengkap. “Buat PT (perseroan terbatas) cukup 30 menit kalau data yang dimasukkan

Mandat Berbeda bagi Kampus Daerah dan Kota SEBAGAI salah satu negara berkembang, Indonesia berada pada posisi yang baik karena terus dilirik negara lain untuk berinvestasi. Kesempatan emas tersebut harus dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan. Di sisi lain, sejumlah hambatan di birokrasi perlu dihilangkan untuk menjaga sisi kompetitif. Sayangnya, menurut Rektor Universitas Trilogi Asep Saefuddin, program Revolusi Mental yang didengungkan Presiden Joko Widodo untuk memenangi kompetisi global dan sejatinya dimulai dari pendidikan belum memperlihatkan hasil signifikan. Implementasinya masih terjebak pada pola lama. “Selain infrastruktur, pemerintah dapat memanfaatkan kampus-kampus di daerah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia daerah tersebut. Kampus-kampus itu dapat diberi mandat untuk penguatan ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) lokal,” tutur Asep yang juga Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) dalam menjawab pertanyaan tertulis Media Indonesia, Senin (14/8). Penguatan kampus di daerah dengan basis SDA lokal dapat membuahkan banyak manfaat. Sebut saja, peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) setempat, penyerapan tenaga kerja untuk industrialisasi berbasis SDA lokal, penanggulangan masalah urbanisasi, peningkatan pendapatan regional, dan kenaikan indeks pembangunan manusia setempat. Upaya lain yang bisa dilakukan ialah menajamkan program beasiswa yang berkaitan dengan penguatan SDA lokal. Salah satu beasiswa yang dicanangkan pemerintah ialah beasiswa Bidikmisi. Beasiswa ini harus bisa menyisir sasaran di daerah 3T (terluar, terdepan, terbelakang) dan disesuaikan dengan perencanaan pembangunan wilayah. “Pekerjaan rumah bangsa ini sangat besar. Untuk itu ada baiknya seluruh komponen bangsa bersatu.

perubahan kepengurusan tidak dengan prosedur yang benar, dengan data pendukung yang tidak benar,” paparnya. Ia pun mengingatkan para notaris yang akan berlaku curang bahwa mereka bisa dikenai sanksi atas tindakan tersebut. “Kami juga sedang menyiapkan permen (peraturan menteri). Notaris-notaris nakal tersebut akan kami blokir aksesnya ke sistem online kami,” tegasnya. Kasubdit Badan Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Maftuh mengatakan peraturan menteri tersebut memang tengah disiapkan. Penerbitannya bagian dari langkah preventif apabila ada notaris yang melakukan pelanggaran di dalam proses administrasi saat mengakses sistem online tersebut. Selain soal notaris nakal, Maftuh mengutarakan keluhan lainnya terkait dengan akses jaringan internet yang lamban, terutama di daerah. “AHU menangani masalah tersebut dengan pengembangan aplikasi agar semakin mudah diakses,” ujarnya. Ia mengatakan evaluasi terhadap sistem layanan AHU online dilakukan secara terus-menerus. Hal itu upaya penyempurnaan baik dari aspek pelayanan maupun aspek kepastian hukum.

Bila secara internal bersatu, Indonesia akan kuat. Kita harus mengisi potensi bonus demografi yang dimiliki pada saat negara-negara lain dalam posisi kekurangan penduduk usia produktif,” ujar Asep. Agar program Bidikmisi dan kartu Indonesia pintar (KIP) yang menjadi program andalan pemerintah di bidang pendidikan berjalan efektif, Asep mengusulkan pembuatan peta kemiskinan daerah dan keluarga miskin

“Trilogi mengedepankan konsep technopreneurship untuk mendidik mahasiswa agar mampu menghadapi tantangan masa depan. Mereka sejak awal dilatih untuk mengkaji sinyal lemah yang sulit dideteksi dalam persaingan bisnis.” secara spesifik agar program tepat sasaran. Kemudian perlu kolaborasi lintas kementerian untuk menetapkan prioritas daerah yang akan dibantu dan melibatkan perusahaan untuk menyalurkan CSR untuk program Bidikmisi dan KIP. Pemerintah juga perlu memperketat penerima program Bidikmisi dan KIP kepada yang paling berhak dari sejumlah kriteria yang disusun. Perlu juga dilakukan matrikulasi agar pengguna beasiswa Bidikmisi dan KIP tidak gagal serta perjanjian untuk mengembangkan daerah asal. Selain itu, pelatihan bagi usaha rintisan (start-up)

lokal terkait jejaring, komunikasi, dan kepemimpinan, harus dikerjakan untuk bersaing di era globalisasi.

Technopreneurship Bila kampus di daerah 3T diamanahkan membangun kompetensi berbasis SDA lokal, kampus di perkotaan perlu membangun jiwa entrepreneurship mahasiswa. Semangat itulah yang diterjemahkan Universitas Trilogi. “Trilogi mengedepankan konsep technopreneurship untuk mendidik mahasiswa agar mampu menghadapi tantangan masa depan. Mereka sejak awal dilatih untuk mengkaji sinyal lemah yang sulit dideteksi dalam persaingan bisnis. Dengan demikian, di mana pun bekerja atau berwiraswasta nanti, mereka peka terhadap perubahan. Kemampuan ini diperlukan di dunia yang berubah cepat,” tutur Asep. Sejumlah program studi (prodi) memberikan peluang bagi mahasiswa bersaing di dunia yang serbacepat. Di antaranya, akuntansi-manajemen karena ada kebutuhan mahasiswa berpikir holistis, desain komunikasi visual-desain produk untuk mengisi industri kreatif yang semakin berkembang, bioindustri untuk menghadapi kemandirian panganenergi, telematika untuk menghadapi era ekonomi disruptif, dan pendidikan untuk guru yang bertugas melakukan revolusi mental. Alumni perguruan tinggi yang sudah berpengalaman di dunia industri juga diharapkan memberikan masukan untuk perbaikan kurikulum menghadapi persaingan global yang makin masif. Universitas Trilogi kini memiliki jaringan alumni STEKPI-Trilogi yang memudahkan untuk melakukan jejaring. “Kami mengadakan pertemuan rutin untuk kepentingan jejaring, narasumber perbaikan kurikulum, materi kuliah dari unsur praktisi, penempatan praktek lapangan, dan riset,” tandas Asep. (Gnr/S4-25)

lengkap,” tutur Yasonna.

Bukan tanpa keluhan Lantaran akses sistem online tersebut harus melalui notaris, diakui Yasonna, ada notaris-notaris nakal yang tidak memasukkan data sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan. “Ada notaris nakal yang membuat akte yang tidak benar atau membuat permohonan badan hukum atau

Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Indonesia Dian Simatupang mengakui sistem online mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendaftarkan suatu badan hukum. Kendati demikian, ada beberapa catatan yang harus dievaluasi Kementerian Hukum dan HAM. Pertama, pengecekan status badan hukum perlu dikonfirmasi secara langsung apakah badan hukum tersebut bermasalah atau tidak. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. “Konfirmasi langsung apakah badan hukum tersebut bermasalah atau ada sengketa. Itu kan hal yang paling penting sebelum pada persetujuan online. Itu kan enggak mungkin dengan online,” tutur Dian. Selain itu, menurut Dian, tarif pendaftaran badan hukum harus disosialisasikan kepada masyarakat. Ia pun menyarankan perubahan peraturan dalam pelayanan badan hukum daring, bila ada, harus disampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat. (P-1)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN F9

Membangun Pertanian sebagai Beranda Negara Program pembangunan pertanian di wilayah perbatasan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman. MI/AGUNG SASTRO

POTENSI PERTANIAN: Area persawahan di Jayapura, Papua, dilihat dari udara, Juli lalu. Papua memiliki potensi luas lahan yang potensial untuk pengembangan pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan dan hortikultura.

Pupuk Kujang Cikampek Bersiap Hadapi Persaingan KOMPETISI industri pupuk semakin berat dengan kedatangan banyaknya pesaing baru dari luar negeri. Apalagi pesaing asing diuntungkan dengan harga bahan baku gas milik mereka yang lebih murah. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi PT Pupuk Kujang Cikampek. Ta k p e r n a h m e ny e ra h dengan komitmen menyejahterakan petani di Indonesia, PKC siap menghadapi segala tantangan bisnis perpupukan di Tanah Air. Menurut Direktur Utama PKC Nugraha Budi Eka Irianto, salah satu strategi pihaknya yaitu membangun pabrik NPK Granular III yang dapat memproduksi NPK berbasis nitrat dan urea. Pabrik NPK

III bertujuan memenuhi kebutuhan pupuk tanaman hortikultura. Setelah proyek NPK III, Pupuk Kujang akan membangun kembali pabrik NPK dengan kapasitas lebih besar sekitar 200 ribu-500 ribu ton per tahun. “Kami sangat ingin Pupuk Kujang selalu lebih unggul untuk memenuhi keinginan para petani. Ini kami lakukan guna mewujudkan kesejahteraan petani,” ucap Nugraha. Selain itu, sebagai salah satu anggota holding BUMN PT Pupuk Indonesia (persero), PKC akan meningkatkan daya saing dengan melakukan efisiensi produksi. Caranya melalui rencana

investasi pembangunan pabrik gasifikasi batu bara yang menghasilkan gas untuk pembakaran reformer di pabrik amonia Kujang 1B. Pemakaian batu bara akan menurunkan konsumsi gas sebesar 10,54 mmscfd. “Selain itu, kami melakukan kajian pembangunan industri berbasis batu bara yang dapat memproduksi amonia, metanol, dan DME,” ucapnya. Industri tersebut menurut rencana dibangun di mulut tambang. Pihaknya pun mengkaji pembangunan pabrik dengan sumber gas murah di luar Cikampek untuk menurunkan HPP produksi sehingga produk lebih kompetitif. Diversifikasi produk

juga ditempuh antara lain dengan membangun pabrik gas industri (CO2, H2, dan argon), biopestisida, serta pabrik bahan baku NPK (DAP dan KNO3). Untuk mengenalkan lebih akrab kepada petani dan masyarakat, bagian pemasaran perusahaan melakukan peningkatan sekaligus penguatan penjualan produkproduk ritel yang dibuktikan sangat berkualitas melalui penelitian. Produk tersebut di antaranya pupuk organik excow, pupuk hayati Bion-Up dan Kuriza, NPK 30:6:8, Jeranti dan Nitroska, benih padi Pareku (varietas Ciherang dan mekongga), dan benih Hortus tomat (varietas T014310). (CS/S-4)

ANDHIKA PRASETYO

andhika@mediaindonesia.com

EMERINTAH Jokowi–JK telah menetapkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai salah satu agenda prioritas kebijakannya. Dalam Nawa Cita pemerintah Jokowi-JK disebutkan pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Salah satu sektor yang menjadi fokus pembangunan di wilayah perbatasan ialah sektor pertanian. Sektor ini dinilai dapat menghasilkan nilai tambah tinggi bagi masyarakat. Untuk itu, langkah-langkah terobosan dilakukan pemerintah agar sektor pertanian bisa turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Sebagai upaya membangun pertanian di wilayah perbatasan, Kementerian Pertanian (Kementan) melaksanakan berbagai strategi dengan membangun sistem pertanian modern terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan kawasan. “Komoditas yang dikembangkan di setiap kawasan akan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan aksesibilitas lokasi serta ketersediaan sumber daya lahan dan air,” ungkap Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam beberapa kesempatan. Program pembangunan pertanian di wilayah perbatasan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain memperbaiki jaringan irigasi yang rusak, pemanfaatan benih varietas unggul, peningkatan penggunaan pupuk organik, serta pengendalian hama terpadu. Selain itu, Kementan juga berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan penguatan kelembagaan petani dan meningkatkan intensitas penyuluhan pertanian. “Penyuluhan pertanian memiliki peran strategis sebagai agent of change untuk mempercepat pembangunan pertanian di perbatasan,” tegas Amran. Kementan dalam programnya memfokuskan pembangunan lumbung pangan di 5 wilayah perbatasan, yaitu Kepulauan Riau, Entikong Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Merauke. Kelima wilayah perbatasan tersebut dipersiapkan menjadi pintu gerbang ekspor ke negara-negara

tetangga, di antaranya Kepulauan Riau untuk suplai ekspor ke Singapura, Entikong, Kalimantan Barat, untuk mengekspor ke Malaysia, Nusa Tenggara Timur untuk suplai ke Timor Timur, serta Merauke untuk mengekspor ke PNG, Fiji, Samoa, Vanuatu, dan sekitarnya. Upaya pemerintah dalam membangun pertanian di perbatasan mulai membuahkan hasil dengan kegiatan ekspor sejumlah wilayah perbatasan ke negara tetangga.

Ekspor beras Rencana terdekat, Indonesia akan melakukan ekspor beras dari wilayah Merauke, Papua ke tiga negara pasifik, yakni Samoa, Fiji, dan Vanuatu. Selain itu, Indonesia juga sedang mengembangkan wilayah Entikong untuk memasok kebutuhan jagung di Malaysia.

Pembangunan pertanian di wilayah perbatasan juga turut didukung sinergi Kementan dengan kementerian dan lembaga lain. Untuk mendukung kegiatan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, Kementan terus mendorong pembukaan lahan haru. Misalnya, di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Kementan telah melakukan cetak sawah seluas 5.000 hektare (ha). Sementara itu, di Entikong, Kalimantan Barat, Kementan menargetkan cetak sawah seluas 50 ribu ha. Pembangunan pertanian di wilayah perbatasan juga turut didukung sinergi Kementan dengan kementerian dan lembaga lain. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, misalnya turut memfasilitasi pembangunan bendungan hingga irigasi sebagai sumber pengairan lahan pertanian, antara lain bendungan di Yahukimo, Papua, yang dibangun dengan anggaran Rp109,8 miliar dengan kontrak tahun jamak 2012-2016, dan juga Bendungan Nuhoa di Nabire yang dibangun dengan anggaran Rp21,3 miliar dari 2012-2017. (Tim/E-1)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN F10

Keberadaan PT SIA Harus Bisa Tingkatkan Perekonomian Warga Posisi industri yang ada di daerah harus menjadi motor penggerak perekonomian warga agar tak menimbulkan masalah kelak.

BONGKAR MUAT: Pekerja melakukan bongkar muat semen dari kapal berbadan lebar jenis Ambassador VII, di Pelabuhan Teluk Tapaktuan,

AMIRUDDIN ABDULLAH REUBEE amiruddin@mediaindonesia.com

MI/FERDIAN ANANDA

Aceh Selatan. Keberadaan pabrik Semen Indonesia Aceh (SIA) di perbatasan Kecamatan Muara Tiga dan Kecamatan Batee diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar.

EBERADAAN pabrik Semen Indonesia Aceh (SIA) di perbatasan Kecamatan Muara Tiga dan Kecamatan Batee diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga

sekitar. Hal itulah yang ditegaskan Bupati Pidie Roni Ahmad, yang baru dilantik pada Senin (17/7). Pasalnya keberadaan pabrik tersebut diharapkan bisa menampung tenaga kerja lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Pidie dan kabupaten lain di Aceh. “Masyarakat Aceh, terutama warga Pidie, harus mendukung penuh pembangunan pabrik SIA. Apalagi masyarakat Kecamatan Batee dan Muara Tiga jangan sekali-kali terpengaruh dengan kabar yang dapat menggagalkan pembangunan perusahaan produksi semen itu,” ujar Roni saat pertemuan dengan Direktur PT Semen Indonesia Aceh Bahar Syamsu di Safira Hotel, Blang Paseh Sigli, Pidie, Kamis (10/8). Isu negatif yang dimaksud Roni ialah persoalan pembebasan lahan yang masih terkendala selama ini. Padahal, lebih dari itu, suksesnya pembangunan pabrik semen ini bisa membuka lapangan kerja baru untuk para tenaga ahli dan buruh biasa. “Harapannya tentu saja bisa mengurangi jumlah pengangguran dan menjadi efek positif terhadap peluang bisnis baru,” ujar Roni, yang dahulu dikenal sebagai kombatan GAM ini. Marjoni A Talib dari Humas PT Semen Indonesia Aceh mengatakan sekarang perusahaan itu sedang membangun fasilitas seperti pelabuhan dan masjid di lokasi pabrik. Harapan mereka pada awal 2020 pabrik itu sudah beroperasi dan mulai produksi. Karena itu, pihaknya sangat mengharapkan berbagai pihak dan masyarakat sekitar pabrik dapat membantu kelancaran. Misalnya persoalan lahan yang masih terkendala antara PT Samana sebagai mitra PT SIA dan masyarakat pemilik lahan untuk lokasi pabrik. “Niat kita membangun negeri dan ingin menyejahterakan masyarakat Aceh. Jangan sampai rencana ini gagal sehingga harapan yang lebih mulia nanti sirna ditelan kondisi,” ujar Marjoni. (OL-4)

ANTARA/ADENG BUSTOMI

TARGET PEMBANGUNAN BENDUNGAN: Pekerja

Pembuatan Bendungan Sebuah Keharusan PEMBUATAN bendungan bagi peningkatan produksi pertanian merupakan sebuah keharusan. Hal itu juga dilakukan untuk ketahanan air buat irigasi. Dalam pandangan Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, ketahanan air untuk irigasi pertanian masih lemah. Itu sebabnya pembuatan bendungan harus dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan air dan produktivitas pertanian. Basuki menyatakan kita saat ini punya sekitar 230 bendungan. “Total ada 7,3 juta hektare (ha) lahan irigasi, yang didukung dari bendungan sekitar 11%,” katanya di Universitas Gadjah Mada,

Yogyakarta, akhir pekan lalu. Kementeriannya pun menargetkan membangun 49 bendungan selama periode pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pada 2015 sudah dibangun 13 bendungan, pada 2016 sudah dibangun 8 bendungan. Pada 2017 ini rencananya akan dibangun 9 bendungan lagi. “Pembangunan bendungan dalam rangka meningkatkan ketahanan air 19%-20% untuk mendukung lahan irigasi,” tambah Basuki. Dengan bendungan tersebut, Basuki berharap lahan pertanian yang ada bisa lebih produktif minimal bisa 3 kali tanam dalam dua tahun. (AT/OL-4)

menggunakan alat berat menyelesaikan pembangunan Proyek Bendungan Leuwikeris di aliaran Sungai Citanduy, Desa Handapherang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (18/7). PT Hutama Karya (HK) sudah menyelesaikan pembangunan Bendungan Leuwikeris untuk pemanfaatan sumber air baku, pengendali banjir, dan pembangkit listrik 2x10 megawatt sudah mencapai 31%, ditargetkan selesai dan beroperasi pada 2019.

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN F11

Mulus Jalan Kami di Perbatasan Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak melupakan Nusa Tenggara Timur. Kesejahteraan masyarakat dipacu dengan pembangunan infrastruktur.

PALCE AMALO

palce@mediaindonesia.com

ATU demi satu persoalan infrastruktur di perbatasan Nusa Tenggara Timur diretas Kabinet Kerja. Beranda negara yang berbatasan dengan Timor Leste bukan lagi area antah berantah. Di perbatasan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka atau dikenal sebagai sabuk merah perbatasan di sektor timur, lintasan sepanjang 162,13 kilometer telah telah tuntas dikerjakan. “Terbagi dalam enam titik lintasan, semua jalan itu telah merangkum wilayah di sepanjang tapal batas negara di dua kabupaten,” ujar Kepala Badan Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur Paul Manehat di Kupang, awal pekan ini. Keenam titik itu ialah MotaainSilawan-Salore-Haliwen sejauh 16,86 km, Haliwen-Sadi-AsumanuHaekesak-Turiskain sejauh 34,50 km, dan Turiskain-FulurNualain-Henes 27,97 km. Lintasan selanjutnya ialah Nualain-Dafala sejauh 33,60 km, Dafala-Laktutus sejauh 13,50 km, dan titik lintasan Laktutus-Motamasin (Motamauk) sejauh 35,70 km. “Semuanya sudah tuntas dikerjakan menggunakan dana APBN,” kata Paul. Lintasan di wilayah tengah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan wilayah barat di Kabupaten Kupang sedang dikerjakan. Pembangunan di sektor tengah di wilayah Timor Tengah Utara (TTU) yang berbatasan dengan kantong (enclave) Oecusse dimulai dari titik Amol menuju Oehose ke

ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A

Manufono dan barakhir di Wini, dekat dengan Oecuse Timor Leste. Di sektor barat di wilayah perbatasan Kabupaten Kupang, yang juga bersebelahan dengan Oecusse, pembangunan dimulai dari titik dekat negara bekas provinsi ke27 itu, yaitu Oepoli menuju Kefa ke arah Tubona-Saenam-Haumeniana dan berakhir di Fainake. Sementara itu, jalur lain yang menghubungkan Oepoli di Kabupaten Kupang dan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara yang sama-sama berbatasan dengan Oecusse itu sudah hampir rampung. “Percepatan pembangunan lintasan sabuk merah perbatasan itu terus didorong untuk kepentingan percepatan pemanfaatan akses itu,” tandas Paul. Namun, ia menambahkan, masih banyak pekerjaan di depan mata. Di

wilayah sabuk merah perbatasan, kondisinya masih memprihatinkan. Sejumlah ruas jalan yang rusak parah itu menghubungkan wilayah Noelolo di Kabupaten Timor Tengah Utara ke Saenam di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memanjang melintasi batas negara di wilayah Oecusse, sejauh 30,38 km. “Kerusakan ini sangat mengganggu aktivitas warga perbatasan untuk meningkatkan kehidupannya menjadi warga yang sejahtera seperti masyarakat lainnya. Kondisinya sangat rusak parah, permukaan jalan berupa tanah sehingga jika hujan, jalur itu tak bisa dilalui,” tandasnya.

Pemprov NTT Percepatan pembangunan yang digagas pemerintah pusat juga didukung Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur yang dinakhodai Gubernur Frans Lebu Raya dan wakilnya, Benny Litelnoni. Enam tekad dan delapan agenda telah mereka tetapkan. Keenam tekad itu ialah pengembangan jagung, ternak, cendana, perikanan dan kelautan, pariwisata, serta pembangunan koperasi. Kedelapan agenda ialah peningkatan kualitas pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, pembangunan kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata, pembenahan sistem hukum dan birokrasi, percepatan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang dan lingkungan hidup. Yang lain ialah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembangunan perikanan dan kelautan, dan

PEMBANGUNAN PERBATASAN: Suasana Pos

Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motamasin di Malaka, NTT, Jumat (5/5). PLBN Terpadu Motamasin yang merupakan pos perbatasan antara RI dan Timor Leste itu termasuk satu dari tujuh pos perbatasan yang dibangun dengan sistem terpadu.

percepatan penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana dan pembangunan daerah perbatasan. “Dengan kerja keras, Pemprov NTT berhasil meraih urutan 12 dari 34 provinsi dalam roadmap reformasi birokrasi 2013-2017,” ujar Lebu Raya. (Ant/N-2)

Mutiara Baru dari Laut NTT

MI/PALCE AMALO

TAMBAK GARAM: Pekerja mengumpulkan kristal-kristal garam di tambak garam Kampung Lobo Bali, Desa Bodae, desa pesisir di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Sabu bertekad menjadi salah satu daerah penyuplai garam bagi kebutuhan nasional.

CERITA ini dituturkan lagi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti setelah berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, pekan lalu. Di daerah panas penuh potensi itu, Susi mengaku bertemu seorang perantau asal Madura, Jawa Timur. “Dia saudagar garam. Saat ini lahannya tambaknya mencapai 1,5 hektare,” ujar Susi. Sang saudagar, sebut dia, sebenarnya tidak memiliki pekerjaan tetap di daerah asalnya. Namun, ia jeli melihat peluang, tekun dan berhasil, terlebih saat harga garam terus membaik. NTT menjadi salah satu daerah potensial penghasil garam nasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan Indonesia mempunyai 22 ribu hektare lahan yang dapat digunakan untuk memproduksi garam. “Lahan yang terluas untuk tambak garam ialah NTT, yang memiliki hampir 15 ribu hektare. Sisanya tersebar di Jawa, Madura, dan Sulawesi Selatan,” kata Luhut. Produktivitas garam, diyakini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Sofyan Djalil, bisa ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat dengan sistem kemitraan inti plasma dengan BUMN PT Garam. Skema tersebut telah berlangsung di Desa Bipolo, Kabupaten Kupang. “PT Garam membuat lahan seluas 400 hektare dan masyarakat ikut serta dalam pengelolaan. Sistem tersebut ternyata membuat produktivitas garam menjadi tinggi,” ujarnya. Kondisi itu membuat masyarakat yang punya tanah marginal memilih ikut serta sehingga lahannya bisa berkembang terus dan produktivitasnya meningkat. “Pemerintah sedang berupaya melakukan ekstensifikasi lahan produksi garam. Upaya itu diharapkan bisa mengatasi masalah kelangkaan di masa mendatang,” tandas Sofyan Djalil. Perhatian pemerintah terhadap industri garam rakyat juga tidak pernah berhenti. Seperti dinyatakan Susi, pemerintah akan memberikan bantuan untuk membranisasi sehingga garam yang dihasilkan bersih dan putih. “Kami ingin garam rakyat pun bisa digunakan sebagai garam industri,” tandasnya. (Palce Amalo/Ant/N-2)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN F12

MI/DWI APRIANI

TOL PALINDRA: Ruas jalan tol Palembang-Indralaya diupayakan bisa dibuka dan dilalui oleh masyarakat umum pada Oktober 2017 mendatang. Meski belum keseluruhan dibuka, namun Hutama Karya selaku kontraktor akan mengebut pengerjaan tol tersebut.

Konektivitas Transportasi Sebuah Keniscayaan Pembangunan tidak bisa berdiri sendiri, harus ada sinergi dengan berbagai pihak agar tujuan utama bisa tercapai. Infrastruktur yang sedang digarap membutuhkan hal tersebut. ARDI TERISTI HARDI

ardi@mediaindonesia.com

EMBANGUNAN infrastruktur merupakan komitmen tinggi pemerintah untuk meningkatkan taraf kehidupan dan memudahkan masyarakat. Terlebih menyangkut infrastruktur perhubungan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, “Pemerintah berkomitmen tinggi dalam pembangunan

infrastruktur perhubungan. Dengan infrastruktur transportasi yang lebih baik, konektivitas antardaerah juga akan lebih baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian yang lebih merata.” Menteri Budi menegaskan pembangunan infrastruktur juga menyentuh wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar wilayah Indonesia. “Itu akan terus dilanjutkan,” tegasnya dalam dialog Sinergi Membangun Bangsa, di Gunung Kidul, Yogyakarta, Sabtu (12/8).

Ia menjelaskan contoh pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilakukan ialah pembangunan jalan-jalan, pelabuhan laut, serta bandar udara. Pemerintah berharap pembangunan tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mempermudah mobilitas sehingga perekonomian bisa lebih meningkat dan merata. Pembangunan Bandara di Pulau Miangas yang diresmikan Presiden Joko Widodo Oktober 2016, misalnya, mampu meningkatkan perekonomian warga setempat. Itu baru satu sisi yang tampak pada transaksi perekonomian. Di sisi kedaulatan NKRI, lanjut Menhub, pembangunan bandara tersebut juga wujud kehadiran negara di pulau terdepan dan terluar tersebut. Pasalnya, Pulau Miangas terletak berdekatan

dengan Filipina. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menambahkan, tingginya komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur merupakan perwujudan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Salah satu contohnya pembangunan Tol Trans-Jawa. Menteri Basuki menjelaskan, sejak merdeka sampai 2014, tol yang dibangun hanya sekitar 780 kilometer. Ia mengatakan, pada 2017 ini ada tambahan 568 kilometer tol baru, baik di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada 2019 total akan ada 1.851 kilometer tol baru. Di Pulau Jawa, ungkap Menteri Basuki, pemerintah saat ini sedang menyelesaikan Tol Bawen-Salatiga,

Peningkatan Jalan Nasional Terus Dikebut PROYEK peningkatan jalan nasional di Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng), terus dikebut pengerjaannya. Sekarang pengerjaan jalan antara Tunggara hingga Sigaluh telah mencapai lebih dari 60%. Targetnya, pada akhir tahun jalan sepanjang 8,3 kilometer (km) tersebut dapat rampung. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Banjarnegara M Arqom Al Fahmi mengungkapkan pengerjaan jalan nasional dilaksanakan pemerintah pusat. “Jadi, selain adanya peningkatan jalan sepanjang 8,3 km tersebut, jalan nasional antara Sigaluh dan Susukan sepanjang 59 km juga terus dicek. Kalau nantinya pengerjaan jalan sepanjang 8,3 km tersebut rampung, lebar jalan bakal menjadi 7 meter dengan bahu jalan sekitar 1,7 meter,” jelasnya, akhir pekan lalu. Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengatakan ruas jalan nasional memang bukan menjadi kewenangan pemkab. Namun, karena itu ada di wilayah Banjarnegara, pihaknya secara rutin bakal melakukan pengawasan. “Bupati itu mendapat instruksi dari Presiden dan Gubernur (Jawa Tengah) supaya terus melakukan pemantauan pengerjaan nasional di wilayahnya,” tegas Budhi. Sementara itu, Pemkab Bone Bolango sudah bisa melakukan pekerjaan pembangunan akses

MEMBANGUN DESA: Sejumlah

ANTARA/ADIWINATA SOLIHIN

jalan Tulabolo-Pinogu, yang berlokasi di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW), setelah ada payung hukumnya. “Pemkab Bone Bolango hendak merintis dan membangun infrastruktur jalan TulaboloPinogu di wilayah TNBNW di Kecamatan Suwawa Timur dan Kecamatan Pinogu. Tapi awalnya terkendala karena melalui jalur hutan lindung dan minta izin dulu ke Kementerian Kehutanan. Tapi sekarang sudah memiliki payung hukum karena ada kesepakatan tertulis,” tutur Bupati Bone Bolango Hamim Pou, seperti dilansir Antara, kemarin. Sebelumnya telah dilakukan

penandatanganan perjanjian kerja sama Pemkab Bone Bolango dengan Balai TNBNW yang tertuang pada PKS Nomor 1801/BTNBNW-1/2017 dan Nomor 100/PKS/08/Pem.KS/ VIII/2017. Penandatanganan langsung dilakukan antara Bupati Bone Bolango Hamim Pou dan Kepala Balai TNBNW Noel Layuk Allo. Bupati Hamim mengatakan pembangunan jalan TulaboloPinogu itu memang tidak mudah karena harus menanti ada payung hukumnya. Padahal, pembangunan jalan sangat diperlukan warga di Kecamatan terpencil Pinogu yang hingga saat ini tidak ada akses transportasi.

prajurit TNI menutup jalan rabat beton yang masih basah menggunakan terpal di Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Minggu (16/7). Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa, masyarakat bersama TNI membuat jalan rabat beton untuk mendukung pembangunan infrastruktur perdesaan.

Bupati juga mengakui bahwa anggarannya masih relatif kecil karena APBD Bone Bolango yang terbatas tentu harus dibagi-bagi dengan beberapa skala prioritas lainnya. Namun, Bupati berkeinginan dengan adanya payung hukum untuk peningkatan jalan Tulabolo-Pinogu, akan banyak hal yang dikerjakan, apalagi PKS ini berlaku jangka waktu 10 tahun. Untuk itu, Bupati berharap kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bone Bolango dan TNI agar bisa segera bekerja untuk pembangunan peningkatan jalan Tulabolo-Pinogu tersebut. (LD/ OL-4)

Jawa Tengah. “Tinggal Salatiga-Solo yang belum tersambung dalam Tol Trans-Jawa ini. Saya yakin 2018 akan tersambung Tol Trans-Jawa, sudah operasional,” lanjutnya.

Dibuka pada Oktober Ruas Tol Palembang-Indralaya diupayakan bisa dibuka dan dilalui masyarakat umum pada Oktober 2017. Meski tol belum keseluruhan dibuka, Hutama Karya selaku kontraktor akan mengebut pengerjaan tol tersebut. “Insya Allah pada Oktober nanti Tol Palindra akses PalembangPemulutan sudah 100% sehingga bisa dibuka dan dilalui pengendara,” kata Pemimpin Proyek PT Hutama Karya (HK) Divisi Tol Palindra, Hasan Turcahyo. Diakuinya, untuk sementara ini yang bakal dibuka memang baru

seksi 1 (Palembang-Pemulutan) sepanjang 7,75 kilometer karena progresnya sudah mencapai 96,15% per awal Agustus 2017. “Jadi dua bulan lagi tuntas sepenuhnya. Jika pada musim mudik gratis, mulai Oktober nanti Tol Palindra sudah berbayar. Tarif memang belum kita tentukan, tapi estimasinya sekitar Rp750 per kilometer untuk kendaraan penumpang,” paparnya. Untuk kendaraan angkutan seperti truk, tarifnya lebih mahal. Tak hanya itu, pihaknya juga akan membuka dua jalur, bukan satu jalur, seperti pada musim mudik Lebaran kemarin. Pengendara pun tak perlu khawatir konstruksi tol yang sempat ambles sebab pihaknya sudah melakukan perbaikan jalan di seksi 1 yang ambles beberapa waktu lalu. (DW/ OL-4)

2016 Tol PalembangTanjung Api Api Dibangun ANALISIS dampak lingkungan (amdal) yang belum usai membuat pembangunan Tol PalembangTanjung Api Api ditunda. Sebelumnya pembangunan direncanakan dibangun pada Juni lalu. Kendala amdal membuat proyek baru akan dilakukan 2018. Pimpinan Proyek Jalan Tol Palembang-Tanjung Api Api (TAA) Hasan Turcahyo mengatakan, “Harusnya pembangunan Tol TAA tersebut dilakukan pada Juni 2017. Tapi karena Amdal dan finishing desain baru dilakukan sehingga harus menjadwal ulang pembangunannya lagi. Kini sedang dilakukan proses pembuatan detail engineering design (DED) sembari pembebasan lahan diselesaikan.” Tol Palembang-TAA ini merupakan ruas baru sehingga perlu ada penyusunan studi kelayakan dan amdal. Makanya, lanjut Hasan, tahapan-tahapan persiapan ini butuh waktu dan pembangunan tol yang seharusnya tahun ini ditunda tahun depan. Menurut dia, pembangunan Tol Palembang-TAA ini diproyeksi sepanjang 90 kilometer, tapi setelah dilakukan penyesuaian ternyata menyempit menjadi 70 kilometer. Dana untuk pembangunan tersebut sekitar Rp14 triliun. “Pembangunan tol ini berdasarkan penugasan karena masuk proyek strategis nasional yang tertulis dalam Peraturan

Presiden No 117 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden No 100 Tahun 2014 tentang PT Hutama Karya,” tegasnya. Diungkapkan Hasan, pembangunan tol ini dalam rangka percepatan pengembangan kawasan di Pulau Sumatra. Apalagi, jika dilihat, Sumsel memilik potensi untuk berkembang, tapi belum memiliki akses jalan yang baik. Diakui Hasan, pembebasan lahan ditargetkan selesai pada Agustus 2017. Hanya, kendala krusial pembangunan tol ini ialah pembebasan lahan. Kondisi ini hampir terjadi Seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait masalah ini agar ada percepatan pembebasan lahan. Diakuinya, pengerjaan Tol Palembang-TAA ini tergolong lebih rumit jika dibandingkan dengan Tol Palindra. Selain lebih panjang, juga terdapat SUTT dan ada empat sungai, yakni Sungai Gasing 1 dan Sungai Gasing 2. Lalu Sungai Sebalik dan sungai Saluran PU. “Di titik ini akan dibangun jembatan agar kendaraan sungai tetap bisa lewat,” jelasnya. Ia menyebut pengerjaan akan dilakukan terlebih dahulu di lahan yang sudah dibebaskan. Tujuannya agar penyelesaian sesuai target. Metode yang digunakan ialah sistem vakum, sebab lahan yang berada di sana dominan rawa. (DW/OL-4)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN F13

Nikmatnya Kafe di Tengah Pasar TIDAK ada alunan musik di kafe itu. Yang ada, hiruk pikuk suara pedagang dan pembeli yang sedang tawar menawar barang. Sang pemilik, Bayu, menyebut tempat usahanya itu kedai kopi. Namun, penataan yang unik membuatnya mirip sebuah kafe. Berada di tengah Pasar Tradisional Cihapit, Kota Bandung, kedai kopi ini tidak pernah sepi. Dengan penataan ruang yang klasik, ornamen kedai ini sangat indah untuk diabadikan dengan jepretan foto maupun sorotan kamera. Karena keunikannya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pernah mengunjunginya. Suguhan kopi tradisional khas Jawa Barat dipilih Kang Emil. “Saya berjualan di sini hampir tiga tahun dan saya menggunakan kopi lokal sli Jawa Barat dari Ciwidey,” kata Bayu, pekan lalu. Dia mengakui kedai kopi yang berukuran 1,5 x 3 meter ini memiliki konsep layaknya kafe. Bayu menambahkan ornamen klasik seperti hiasan dinding, lukisan, dan jam dinding kuno. Pengunjung juga bisa langsung melihat sang pemilik kedai saat menyajikan kopi untuk pembeli. Bayu menuturkan alasan mendirikan kedai kopi di tengah pasar tradisional Cihapit semata- karena harga sewa yang murah. “Saya ingin memberikan kepada pelanggan suasana kehidupan pasar yang ramah dan sederhana. Pasar Cihapit dipilih karena letaknya yang strategis,” lanjutnya. Kopi yang disuguhkan di kedai ini ialah kopi tubruk. Namun, Bayu juga menyediakan piranti untuk menghasilkan kopi espreso. “Kita sediakan kopi tubruk dan espreso juga. Tapi kebanyakan pengunjung lebih suka kopi tubruk,” lanjutnya. Menurut Bayu, kopi itu cuma sarana. “Yang penting sebenarnya ngobrol-nya itu.” Untuk ngobrol sambil minum kopi, Bayu tidak menarik bayaran selangit. Tiga minuman khas buatannya, yakni kopi tubruk, teh tubruk, dan cinnamon tea dibanderol Rp5.000-Rp17 ribu. (BY/Ant/N-2)

Bandung Mengundang Tamu Datang

Selama tiga bulan ke depan, Bandung ramai dengan berbagai kemeriahan. Kota ini terus berbenah demi kebahagiaan tamu dan warganya. BUDI MULIA SETIAWAN

budimulia@mediaindonesia.com

ARGA yang kreatif menjadi anugerah bagi Kota Bandung. Pemerintah kota yang juga terus berinovasi membuat kota ini makin semarak dan menarik untuk dikunjungi. Perpaduan keduanya kembali akan ditampilkan untuk menyemarakkan kota pada Agustus hingga November. Sejumlah acara digelar sehingga warga dan pengunjung bisa senang, dan terutama bahagia. “Dimulai pada 20 Agustus akan digelar Sport Tourism Five-K Run mengelilingi beberapa titik di pusat kota yang menjadi landmark Kota Bandung,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kenny Dewi Kaniasari, pekan lalu. Kegiatan itu digelar untuk mengenalkan bangunan-bangunan bersejarah. Para peserta akan melihat Gedung Merdeka, Gedung Indonesia Menggugat, Bandung Indah Plaza, dan Gereja Katedral. “Sudah ada 2.000 orang yang mendaftar. Seusai berlari, peserta juga bisa menikmati pergelaran seni di Braga pendek,” lanjut Kenny. Karena berdekatan dengan peringatan HUT RI, di hari yang sama juga digelar teatrikal dari legiun veteran. Para pejuang itu akan mengulang kejadian pertempuran saat melawan penjajah Belanda. Tempat pertunjukannya di Balai Kota Bandung. Di bulan yang sama juga akan diresmikan dua kawasan destinasi wisata baru, yakni di Cibadak dan Kelenteng, di Kecamatan Astanaanyar dan Andir. “Kemeriahan di Kota Bandung juga akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Banyak lokasi wisata, banyak pertunjukan, yang akan menarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara,” janji Kenny.

MI/AGUNG WIBOWO

GEDUNG MERDEKA: Kendaraan melintas di depan gedung Merdeka, di Jl. Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Dongkrak PAD Beragam sajian, kreativitas, dan inovasi itu, diakui Pemerintah Kota Bandung, mampu mendatangkan pundipundi bagi pendapatan asli daerah. Kunjungan wisata terus mengalir, tidak hanya di akhir pekan, tapi juga hari biasa. Tidak hanya warga Jakarta dan kota lain, beberapa turis asing pun mudah ditemui di jalan-jalan Kota Kembang. “Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pendapatan kami dari sektor pajak naik 23,1%. Sampai Agustus ini, dari sembilan mata pajak, Kota Bandung sudah meraup Rp981,3 miliar, naik dari tahun sebelumnya Rp797,1 miliar,”

ungkap Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nofidi H Ekaputra. Pendapatan tersebut diperoleh dari sembilan mata pajak yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak air tanah. “Dari hotel saja, pada triwulan ini sudah mendapatkan Rp171,826 miliar. Itu sudah mencapai 57,28% dari target tahun ini Rp300 miliar,” tambah Nofidi. Untuk meningkatkan pendapatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung juga mengupayakan daerah ini menjadi destinasi MICE (meeting, incentive, conferencing, and exhibition). “Kami terus berusaha dengan meningkatkan wisata MICE supaya weekday wisatawannya banyak juga,” kata Kenny Dewi Kaniasari. Ia mengakui saat ini Kota Bandung hanya menjadi kota tujuan wisata pada saat akhir pekan saja. Padahal, jika dilihat dari potensinya, Kota Kembang memiliki peluang cukup besar untuk menjadi bagian tujuan destinasi MICE. Saat akhir pekan, Bandung rata-rata dikunjungi 200 ribu orang. Alhasil dari 400 hotel berbintang dan nonbintang, tingkat huniannya mencapai 70%. (BY/Ant/N-2)

Little Bandung Ada di Ekuador

FOTO-FOTO: DOK PEMKOT BANDUNG

Walikota Bandung, Ridwan Kamil dan Walikota Cuenca berfoto bersama usai penandatanganan kerjasama sister city. Daftar kota di luar negeri yang menjadi sister city Kota Bandung semakin bertambah. Beberapa yang sudah menjadi sister city Kota Bandung yaitu Petaling Jaya (Malaysia), Seoul dan Suwon (Korea Selatan), Kawasaki, Hamamatsu, dan Toyota City (Jepang), serta Cotabaco (Filipina). Sekarang Kota Bandung akan kembali memiliki sister city di Amerika Latin yaitu Cuenca. Salah satu bentuk dari kerja sama dua kota ini berupa pembukaan Little Bandung Store oleh Pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil melakukan kunjungan kerja ke Ekuador pada 9-11 Agustus 2017. Kunjungan kerja itu memiliki agenda utama berupa penandatanganan pernyataan kehendak (letter of intent) untuk menjalin kerja sama antara Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,

dengan Kota Cuenca, Ibu Kota Provinsi Azuay, Republik Ekuador, dan pendirian Little Bandung sebagai media promosi dan penjualan produk kreatif asal Bandung di Cuenca. Sejatinya Pemerintah Kota Bandung telah melakukan penjajakan untuk hal itu sejak berbulan-bulan lalu. Dalam kurun waktu 6 bulan, toko Little Bandung akan beroperasi di Cuenca. “Kami sudah punya tokonya betulbetul, tinggal saya kirim kontainer yang berisi barang-barang usaha kecil menengah (UKM),” ujar Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung, kemarin. Pembukaan toko Little Bandung merupakan hasil nyata diplomasi Ridwan ke Amerika Latin. Serangkaian bentuk diplomasi sudah dijalankan Ridwan hingga berujung

Walikota Bandung, Ridwan Kamil memberikan batik asal Bandung kepada Walikota Cuenca usai penadatanganan kerjasama sister city.

pada kerja sama konkret antara Bandung dengan negara-negara di sana. ìJadi ke mana pun saya pergi ke luar negeri pasti selalu berakhir dengan negosiasi pembukaan UKM-UKM Bandung di dunia,î tutur pria lulusan University of California itu. Sekadar informasi, Little Bandung merupakan merek atau brand Kota Bandung di luar negeri berupa toko maupun media lain yang bertujuan mempromosikan produk-produk Bandung dan kota lain di mancanegara. Produk-produk yang dipromosikan terdiri dari berbagai jenis, mulai dari kerajinan, makanan ringan, hingga fesyen. Toko tersebut juga menjadi media untuk mempromosikan potensi yang dimiliki, layaknya pendidikan, ekonomi dan perdagangan, pariwisata, dan smart

city. Ridwan Kamil dan pihak Cuenca menyepakati pembukaan Little Bandung di Portal Artesanal, galeri penjualan produkproduk Cuenca yang terletak di pusat Kota Cuenca dan dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Cuenca. Pihak Cuenca pun akan membuka Cuenca Store di Bandung dengan memajang produk kopi, cokelat, dan handycraft seperti keramik artesanian dan topi Panama. Ridwan Kamil mengajukan agar pihak Cuenca mengirimkan artis keramik artesanian untuk mengajar keramik pada seniman keramik Kota Bandung. Andrea Tello, seorang desainer perhiasan terkenal Ekuador asal Cuenca, menyatakan ketertarikan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung untuk mengajarkan seniman kelas ekonomi menengah

ke bawah agar dapat membuat perhiasan berkualitas sebagai proyek sosial. Ia tertarik untuk mempelajari aneka perhiasan Indonesia dan tertarik untuk kembali mengunjungi Indonesia. “Mudah-mudahan usaha ini lancar. Pada saatnya saya menyampaikan ke publik bahwa kita punya toko Little Bandung di Amerika Latin,”kata Ridwan Kamil. Selain Little Bandung, Ridwan juga mendapatkan sejumlah peluang untuk melakukan kerja sama sister city dengan Ekuador. Hal ini menambah daftar panjang prestasi Pemerintah Kota Bandung dalam menjalin hubungan baik dengan kota-kota lain di dunia. Untuk menindaklanjuti kerja sama kedua pihak, Wali Kota Cuenca Marcelo Cabrera akan segera melakukan kunjungan balasan ke Bandung. (BU/S4-25)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 â&#x2014;&#x2020; HALAMAN F14

Pemasangan bendera merah putih mengelilingi tebing di Pantai Pandawa, Bali.

Semarak Indonesia Kerja Bersama

ANTARA/NYOMAN BUDHIANA

ANTARA/BUDI CANDRA

Lomba perahu layar nelayan di Selat Bali Banyuwangi.

ANTARA/M RISYAL HIDAYAT

Seribuan musisi memainkan drum dan gitar lagu Rumah Kita.

TEKS: MI/USMAN ISKANDAR

ERINGATAN kemerdekaan yang mengambil tema 72 tahun Indonesia kerja bersama disambut atusias warga masyarakat Indonesia. Beragam kegiatan diselenggarakan untuk menyambut HUT ke-72 kemerdekaan RI, dengan penuh makna semarak kebersamaan, kegotongroyongan, dan kebinekaan. Pemasangan bendera raksasa yang mengitari teping di Pantai Pandawa Bali butuh kekompakan dan keahlian dari ratusan personel Brimob dan Basarnas. Semarak kebinekaan juga mewarnai perairan Selat Bali, saat puluhan perahu layar nelayan mengikuti lomba perahu layar di Selat Bali, Banyuwangi, Jawa Timur. Kebingaran lagu Rumah Kita membelah angkasa saat seribuan musikus yang terdiri dari 203 penabuh drum, 497 gitaris, dan 321 vokalis berkumpul dan bernyanyi bersama. Adrenaline nasionalisme bangkit dan memanaskan Lapangan Makodam V Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur. Kecintaan terhadap NKRI juga dirasakan di sebuah gang di tengah kampung Kelurahan Jodipan, Malang, yang didekorasi dengan kombinasi mural gambar para pahlawan nasional. Untuk memupuk semangat kemerdekaan dan mencintai para pahlawan, ratusan siswi mengikuti aksi menjahit bendera Merah Putih sebagai tapak tilas kisah Ibu Fatmawati menjahit bendera Merah Putih di Sukoharjo, Jawa Tengah. Disusul kemudian ribuan pelajar sekolah dasar (SD) seKota Palembang ambil bagian lomba gerak jalan kemerdekaan di Sumatra Selatan. Merdeka!!!

Dekorasi mural dan gambar para pahlawan di tembok gang kampung.

ANTARA/ARI BOWO SUCIPTO

Lomba gerak jalan Sekolah Dasar se- Sumatera Selatan.

ANTARA/MAULANA SURYA

Aksi para siswi menjahit bendera merah putih.

ANTARA/NOVA WAHYUDI

ANTARA/IRSAN MULYADI

Pawai budaya nusantara BUMN.

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN F15

Negara Hadir Menguatkan Pengamanan Perbatasan Drone seharusnya hanya diposisikan sebagai pelengkap atau bagian dari langkah monitoring (surveillance). Poin terpenting ialah menegaskan kehadiran negara. GOLDA EKSA

golda@mediaindonesia.com

EMENTERIAN Pertahanan berkomitmen meningkatkan pembangunan kekuatan pertahanan guna mengamankan seluruh wilayah perbatasan di Tanah Air. Kehadiran negara menjadi amat penting untuk memudahkan pelbagai aktivitas terkait dengan keamanan, ekonomi, dan kegiatan lain yang berlangsung di kawasan perbatasan. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan penggunaan pesawat nirawak (drone) bakal memudahkan pengawasan ketimbang menerjunkan sejumlah personel ke lapangan. Apalagi drone) itu juga bisa difungsikan hingga malam hari. Pengamanan perbatasan tetap menjadi prioritas lantaran masih banyak celah-celah di wilayah perbatasan yang dimanfaatkan

para pelaku kejahatan, seperti peredaran narkoba oleh para sindikat internasional serta masuknya kelompok teroris. “Nanti ke depannya setiap pos pengamanan itu akan ada drone. Tidak perlu penambahan personel karena cukup menggunakan drone,” ujar Ryacudu kepada Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (12/8). Pandangan berbeda disampaikan pengamat militer dari Universitas Padjadjaran, Muradi. Menurutnya, drone tetap perlu, tapi armada itu hanya diposisikan sebagai pelengkap atau bagian dari langkah monitoring (surveillance). Poin terpenting ialah menegaskan kehadiran negara. “Karena perlu ada garis batas yang jelas dan dijaga dalam garis lintas antarnegara. Misalnya, yang dilakukan pemerintah, Presiden Joko Widodo sudah betul. Beliau membangun semua perbatasan dalam skema yang dapat dijangkau publik, seperti memperbaiki infrastruktur,” katanya.

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

MENJAGA KEDAULATAN: Prajurit Satgas Pamtas Yonif Linud 431/SSP Kostrad melakukan partoli perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Waris, Keerom,

Papua, Kamis (17/3). Patroli tersebut untuk mengecek patok batas negara sekaligus menjaga keamanan dan kedaulatan Tanah Air. Poin kedua, sambung dia, hadirnya negara perlu dipahami dengan adanya aktivitas oleh negara. Pada kasus itu pemerintah daerah wajib hadir dan bersedia membangun sentra perdagangan maupun ekonomi. Pembangunan sejumlah sentra kegiatan itulah yang akhirnya menegaskan kehadiran negara. “Ini memang pekerjaan yang tidak mudah. Namun, itu langkah yang harus dilakukan negara. Artinya negara peduli terhadap apa yang menjadi wilayahnya dengan berbagai aktivitas, keamanan, ekonomi dan seterusnya.”

Jangan bergeser Berikutnya, imbuh Muradi, garis batas negara juga tidak boleh bergeser. Jika pemerintah

menganggap penggunaan drone sudah cukup, hal itu perlu diverifikasi secara berkala. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan tidak ada pergeseran patok perbatasan yang selama ini masif terjadi. “Pergeseran patok itu lebih pada motif ekonomi dan bukan politik. Misalnya, banyak pengusahapengusaha perhutanan itu ingin menggeser patok supaya kemudian mereka dapat lebih mudah dalam proses perizinan dan sebagainya,” katanya. Selain persoalan tersebut, upaya mengamankan perbatasan, khususnya di wilayah rawan, akan lebih mudah dilakukan apabila pemerintah melalui TNI/Polri bersedia meningkatkan status kantor otoritas terkait, dari tipe B

PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA: Petugas Imigrasi memeriksa paspor warga yang akan ke Malaysia di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (13/7).

MI/ARIES MUNANDAR

Wilayah Terluar tidak lagi Terpinggirkan PRESIDEN Joko Widodo segera mengambil ancang-ancang untuk membenahi perbatasan begitu dilantik. Hal itu terlihat dari pesatnya pembangunan fasilitas di daerah yang berbatasan langsung dengan negaranegara tetangga. Koordinasi pembangunan pun tidak lagi terpusat pada anggaran pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri, tetapi dibentuk anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), dan juga dibantu TNI yang menjaga perbatasan. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dengan pembangunan yang melibatkan unsur lintas kementerian dan instansi ini, pembangunan di wilayah terluar RI bisa lebih dimaksimalkan. “Dua tahun pemerintahan Pak Jokowi membangun perbatasan selesai. Karena selama ini perbatasan kan tidak mendapat perhatian yang optimal,” kata Tjahjo ketika dihubungi akhir pekan lalu. Masyarakat di wilayah perbatasan diharapkan kian mudah menjangkau

fasilitas-fasilitas kesejahteraan seperti puskesmas dan sekolah seiring dengan pembangunan infrastruktur. Selain itu, fasilitas di perbatasan makin meningkat dengan perbaikan fasilitas karantina bea dan cukai untuk warga yang kerap berniaga dengan produsen negara tetangga. Kementerian Keuangan turun tangan langsung melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas perdagangan. Pemerintah menargetkan pada tahun depan peningkatan fasilitas untuk pertumbuhan ekonomi bisa benar-benar tuntas di wilayah-wilayah perbatasan. Fasilitas untuk mengawasi barang-barang ilegal juga akan ikut dibangun agar masyarakat terlindung dan produksi dalam negeri bisa meningkat. Tjahjo menyatakan pemerintah pusat secara bertahap akan melepas campur tangan pembangunan di wilayah perbatasan. Pembangunan masyarakat baik sosial, budaya, maupun ekonomi bakal diemban langsung oleh pemerintah daerah. Alasannya pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah pusat hanya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar.

Saat ditemui terpisah, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo berujar, agar dalam mengelola perbatasan, kepala daerah tak mencampurkannya dengan urusan-urusan bersifat politis. Program pembangunan masyarakat selama ini rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik kepala daerah, terutama jelang pilkada atau pemilu. “Ini mau Pilkada 2018, jangan sampai mereka melihat masyarakat di daerah perbatasan ini sedikit sehingga upaya pembangunan di sana tidak akan mendongkrak perolehan suara. Ada sebagian daerah seperti ini,” kata Hadi di Kantor Kemendagri Jakarta, Jumat (11/8). Meski begitu, kata Hadi, masih banyak pula pemerintah daerah yang memang aktif berkontribusi membangun wilayahnya. Misalnya, saat pusat membangun sanitasi, pemda mendukung penyambungan pemipaannya. Sinergi serupa itu sangat diperlukan dalam mengembangkan perbatasan. “Kita harapkan peran pemda, ini harus komprehensif. Karena semuanya (perbatasan) adalah bagian dari kita semua, yakni NKRI,” pungkas Hadi. (Put/P-1)

menjadi tipe A. Muradi menyarankan pentingnya peningkatan daya tangkal di beberapa batas negara, seperti Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan (LCS). Nantinya Natuna bisa diterapkan secara khusus untuk mengedepankan model pengamanan yang sifatnya terintegrasi. Lebih jauh, terang dia, keamanan perbatasan yang harus diperhatikan ada di wilayah darat dan laut. Meski level pos lintas batas negara (PLBN) belum setara dengan PLBN negara lain, hal itu bukan alasan untuk mengendurkan niat mengamankan perbatasan. “Misalnya, pelintasan itu dianggap sebagai wajah negara di

mata dunia. Saya kira membangun model pelintasan yang bagus dan representatif juga jadi penting untuk dilakukan,” katanya. Ada beberapa titik pijak di darat yang dinilai belum selesai dan harus segera dirampungkan, seperti perbatasan dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sementara itu, perbatasan laut yang juga perlu mendapat perhatian serupa ialah Singapura, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, dan sebagian perbatasan Tiongkok. “Beberapa tempat itu menjadi titik pijak kita bermasalah. Artinya belum ada kesepahaman. Meski demikian, secara prinsipil kita tetap perlu membangun sistem pertahanan militer,” pungkasnya. (P-5)

RABU, 16 08 2017 NO. 13206/ TAHUN KE-48 100 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

Program BBM Satu Harga Mulai Buahkan Hasil

Dorong Pemerataan Sejahterakan Daerah

Pemerintah Genjot Percepatan Program Indonesia Pintar

Pemerintah Serius Menangani Gizi Buruk

Sejak diluncurkan pada pertengahan 2016 lalu, perlahan tapi pasti kebijakan BBM Satu Harga, mulai menampakkan hasil. Saat ini tercatat sudah 21 daerah pedalaman dan terluar bisa menikmati program ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berkomitmen dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) akan senantiasa ditingkatkan agar pemerataan ekonomi cepat terlaksana.

KIP bukan hanya menjamin semua anak usia sekolah mendapat pendidikan dengan baik, melainkan mempersiapkan generasi masa depan yang berdaya saing global.

Pemerintah berencana meningkatkan program gizi seimbang serta menyiapkan total anggaran sekitar Rp60 triliun untuk 12 kementerian/lembaga yang terlibat penanganan stunting.

Halaman E1

Halaman F6

Halaman B1

Halaman C2

ANTARA/ ROSA PANGGABEAN

Pembangunan Kini Indonesia-sentris Kemakmuran yang ingin diwujudkan ialah kemakmuran bersama yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. RUDY POLYCARPUS

rudy@mediaindonesia.com

EMERINTAHAN Joko WidodoJusuf Kalla (Jokowi-JK) sedari awal mengusung konsep pemerataan dalam kebijakan pembangunanan. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya diarahkan di Pulau Jawa, tetapi juga merengkuh ke seluruh penjuru negeri, bahkan sampai di sudut-sudut terluar wilayah Republik Indonesia. Dengan kata lain, pembangunan diarahkan menjadi Indonesia-sentris. Untuk mewujudkan kemakmuran bersama itu, Presiden Jokowi mensyaratkan tiga hal. Pertama, keberpihakan. Kedua, usaha bersama dengan semangat persatuan dan semangat gotong royong. Ketiga, upaya mencapai kemakmuran berkeadilan harus bersifat inklusif tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras, ataupun golongan. Semua warga negara tanpa kecuali harus mendapatkan kesempatan yang sama. â&#x20AC;&#x153;Konsentrasi pembangunan kita tidak Jawa-sentris, tetapi Indonesia-sentris. Itu kita lakukan dari beranda-beranda terdepan kita,â&#x20AC;? ujar Presiden Jokowi dalam wawancara Media Indonesia dan Metro TV dalam beberapa kesempatan. Berikut petikannya. Anda sering keliling wilayah

Indonesia, apa yang terlihat dari upaya pemerintah menekan kesenjangan? Saya selalu ke daerah, tempat-tempat proyek itu dikerjakan. Seperti beberapa waktu lalu di pulau kecil di Halmahera, di Pelabuhan Tapaleo. Itu pelabuhan kecil. Akan tetapi, setelah kita lihat di lapangan, betapa pentingnya pelabuhan itu baik untuk membawa sembako, semen ke wilayah itu, maupun dari wilayah itu. Dengan adanya kapal yang rutin tiap dua minggu, kita harapkan nanti menjadi seminggu sekali. Ini produk-produk yang ada di daerah itu bisa dibawa keluar. Ini dampak ekonominya sangat besar infrastruktur yang kita bangun ini. Juga berkaitan dengan airport-airport baru, jalan trans-Kalimantan dan di Papua, ini penting sekali dalam rangka menurunkan biaya logistik, biaya-biaya transportasi. Ini kebutuhan yang sangat basic untuk mengatasi ketertinggalan kita untuk infrastruktur. Pembangunan sangat masif di seluruh wilayah, bagaimana dengan penghematan anggaran tahun ini agar belanja modal lebih besar? Penghematan anggaran itu tidak saya sampaikan tahun ini saja. Tahun yang lalu juga saya sampaikan. Agar belanja modalnya bisa lebih besar menggeser belanja barang, menggeser belanja aparatur untuk masuk ke belanja modal sehingga belanja pembangunan, belanja yang bisa dirasakan rakyat, menjadi lebih besar. Oleh karena itu, kemarin saya

memerintahkan kepada seluruh menteri dan lembaga untuk dicek satu per satu secara detail di satuan kerjanya. Mana yang kira-kira yang rutin, yang tidak bermanfaat langsung coret dan masukkan ke belanja modal. Pendidikan diyakini menjadi sarana meningkatkan daya saing untuk memperkecil kesenjangan ekonomi. Apa strategi Anda di bidang pendidikan ini? Pada 2016 kita sudah mengeluarkan inpres yang di situ disampaikan agar ada kerja sama erat antara industri dan SMK sehingga terjadi link and match dengan permintaan pasar. Permintaan industri itu bisa disuplai semuanya oleh SMK yang memang semuanya harus diperbarui. Oleh karena itu, jurusan-jurusan di SMK juga harus disesuaikan, jangan sampai pola-pola lama itu masih dipakai. Karena permintaan pasar, permintaan industri, sudah berubah sekali. Saya senang banyak jurusan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri, kebutuhan pasar, sangat bagus. Sudah saya sampaikan ke mendikbud, menteri perindustrian, kerja sama ini besar untuk seluruh SMK dan industri yang ada sehingga nanti anak-anak kita betul disiapkan untuk masuk ke industri dalam posisi yang siap pakai betul. Karena pertarungan ke depan dalam hal daya saing, cost effectiveness, selain kesiapan infrastruktur sumber daya manusia jauh lebih penting. Inilah yang

kita siapkan. Apalagi nanti dengan bonus demografi yang kita punyai, yang sudah kita siapkan baik etos kerja, baik disiplin, maupun keterampilan. Bila tidak betulbetul siap, akan merugikan negara kita. Pada sidang kabinet Juli lalu, Anda menegur menteri yang masih mengeluarkan aturan yang menghambat investasi. Itu seperti apa? Gini, lo, sekali lagi. Untuk kunci pertumbuhan ekonomi sekarang memang hanya ada dua karena APBN kita enggak mungkin mau lompat atau loncat, ya. Paling penting APBN kita kredibel dan akuntabel. Namun, yang dua hal penting sekali ini apa? Hanya dua yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Satu peningkatan investasi, dua peningkatan ekspor. Hanya dua itu saja. Nah, kalau masih keluar permen atau peraturan dirjen yang justru menambah birokrasi, menambah ruwetnya orang yang ingin ekspansi atau investasi, ya, pasti saya tegur. Karena apa yang diperlukan sekarang ini momentumnya sudah ada, baik investasi, investment grade, sudah ada. Kepercayaan dari masyarakat yang dikeluarkan surveinya Gallup sudah. Terus sekarang kita sendiri tidak bisa memberikan pelayanan cepat, ya, hilang diambil negara lain. Ekspor juga. Saya sudah sampaikan ekspor pun masih berkutat pada pasarpasar lama terus, tradisional. Tidak berani

melangkah ke pasar-pasar nontradisional yang seharusnya sudah digarap secara baik. Radikalisme muncul karena adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Seberapa lebar isu kesenjangan ini? Tidak kita tutupi angka rasio Gini kita pada 2015 berada pada angka 0,41. (Pada) 2016 alhamdulillah di 0,39, artinya ada penurunan. Selain ketimpangan kaya dan miskin, ada ketimpangan antarwilayah. Wilayah barat dengan wilayah timur, wilayah tengah dengan timur. Oleh karena itu, konsentrasi pembangunan kita tidak Jawa-sentris, tetapi Indonesiasentris. Itu kita lakukan dari berandaberanda terdepan kita. Alasan sering silaturahim dengan ulama? Jika ulama dan umara sering silaturahim dan berjalan beriringan, negara akan terang dan adem ayem. Masukan dari ulama jadi bahan kita untuk melakukan kebijakan-kebijakan terutama yang berkaitan dengan keumatan. Ulama ini kan setiap hari dengan umat, jadi lebih cepat mendengar kalau ada sesuatu yang ada di bawah. Itu yang selalu saya dengar itu, tidak ada yang lain. Akan tetapi, yang paling penting justru saya ingin mendapatkan masukan, input-input dari bawah seperti apa. Jadi, lebih cepat mendengar kalau ada yang berkembang. (X-10)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN A2

Pendidikan politik diupayakan diberikan kepada masyarakat secara langsung, misalnya, terhadap pemilih pemula, kaum perempuan dan kelompok marginal.

Publik Melek Politik Hasilkan Pemimpin Mumpuni

PUTRI ANISA YULIANI

putri.anisa@mediaindonesia.com

EMOKRASI yang sehat dan berdaya dorong kuat untuk kemajuan bangsa memerlukan banyak prasyarat. Salah satunya masyarakat melek politik sekaligus menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk bisa menciptakan masyarakat yang demikian, diperlukan pendidikan politik yang menyasar semua lini. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini bahkan menyebut pendidikan politik sebagai hak vital warga negara. Dalam memilih pemimpin misalnya, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk bisa menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak dan kualifikasi calon. “Pendidikan politik bagi warga harus diperkuat agar pemilih semakin punya kesadaran untuk memilih dan bukan (memilih) karena praktik politik uang,” kata Titi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (12/8). Pendidikan politik yang masih lemah juga akan merugikan masyarakat. Awamnya masyarakat terhadap proses pencarian

MI/ PANCA SYURKANI

SEKOLAH POLITIK: Peneliti LIPI Wasisto Raharjo Jati (kanan) menjadi pembicara pada Sekolah Partai NasDem yanag dimoderatori

Wakil Ketua Biro OKK Partai NasDem DPW DKI Jakarta Tito Pontoh di Auditorium DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (12/10/16). kader. Perekrutan tersebut diharapkan berjalan demokratis dan adil. Titi menilai selama ini parpol kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Kaderisasi dan rekrutmen masih berjalan elitis dan belum demokratis. Pendidikan politik juga belum optimal. Parpol masih sebatas menjadi alat perebut kekuasaan dan masih mengabaikan fungsifungsi yang harus dijalankan parpol,” lanjut Titi.

terlibat dengan masalah hukum ketika menjabat,” tutur Titi. Titi mengingatkan peran pemberi pendidikan politik menjadi sangat penting. Namun, beban itu tidak hanya berada pada pundak pemerintah. Dalam hal ini, partai-partai politik harus turut berperan. Tidak hanya itu. Ini menjadi pekerjaan rumah khususnya bagi parpol untuk melakukan demokratisasi internal melalui perekrutan

calon pemimpin yang mumpuni akan memunculkan pemimpin yang bermasalah ke permukaan dengan kekuatan uang maupun pencitraan melalui domplengan kuat mesin partai politik. Kondisi seperti itu tetap berlangsung hingga kini, terbukti dengan masih terpilihnya orang-orang yang bermasalah dalam proses pilkada. “Keterpilihan orang-orang bermasalah ini ujungnya mereka juga akan

Lebih jauh, Titi menilai pemerintah sudah cukup baik memfasilitasi pemenuhan hak warga negara untuk memilih dan dipilih melalui penetapan aturan-aturan. Hal itu antara lain tecermin dalam hal pendaftaran warga sebagai pemilih yang diupayakan secara maksimal saat pilkada serentak yang sudah diselenggarakan sebanyak dua kali, yakni pada 2015 dan 2017. Para pihak yang merasa dirugikan dengan hasil

penghitungan suara maupun proses pelaksanaan pemilihan pun bisa menggunakan hak pengaduan dengan mekanisme hukum yang disediakan pemerintah. Mekanisme ini tidak hanya menyangkut proses dan hasil, tetapi juga terkait dengan etika penyelenggara pemilu. Seluruh rangkaian proses dijamin dengan undangundang. “Hak politik untuk memilih dan dipilih secara prosedural telah secara baik difasilitasi. Mekanisme hukum untuk mengajukan keberatan jika terjadi pelanggaran juga sudah disediakan dan dijamin oleh undang-undang,” ungkapnya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Kemendagri menggerakkan seluruh jajaran pemerintah daerah dan instansi untuk melaksanakan sosialisasi regulasi atau kebijakan di bidang politik termasuk pilkada. Pendidikan politik diupayakan diberikan kepada masyarakat secara langsung, misalnya, terhadap pemilih pemula, kaum perempuan dan kelompok marginal. Dengan begitu, seluruh lapisan mengetahui tentang hak dan kewajiban politik mereka. “Pendidikan politik berlangsung di seluruh daerah dan kepada seluruh warga negara agar memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam proses pemilihan serta mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam

proses pemilihan baik turut serta menjadi petugas penyelenggara maupun menjadi pemilih,” papar Tjahjo.

Perekaman data Dari sisi pemenuhan hak untuk memilih, menurut Tjahjo, Kemendagri berupaya maksimal agar seluruh penduduk bisa memiliki KTP elektronik (KTP-E) sebagai syarat untuk bisa memilih. Perekaman KTP-E pun terus dilakukan dan pengadaan blangkonya ditargetkan bisa memenuhi kebutuhan seluruh penduduk hingga dua tahun mendatang. Tahun ini, pemerintah mewujudkan pengadaan sebanyak 7 juta lebih blangko KTP-E. Seluruh warga yang telah memiliki hak pilih diharapkan telah melakukan perekaman data dan mendapatkan KTP-E fisik sebelum Pemilu 2019. “Kami berupaya mempercepat proses perekaman dan pencetakan KTP-E untuk mendukung pemutakhiran data pemilih dalam penyelenggaraan pemilu,” ujar Tjahjo. Hak untuk memperoleh keamanan dalam menggunakan hak politik juga telah difasilitasi pemerintah melalui deteksi dini yang dilakukan bersama seluruh aparat keamanan. Deteksi dini mencegah ancaman terhalangnya warga dalam menggunakan hak politik, baik disengaja oleh pihak tertentu maupun tidak, dan juga pencegahan munculnya konflik. (P-1)

Proyek Infrastruktur Strategis Makin Terarah PEMERINTAH berkomitmen kuat mempercepat penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, proses penyediaan infrastruktur sering kali terhambat di lapangan sehingga membutuhkan penyiapan yang lebih baik meskipun sudah mendapatkan komitmen tingkat tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016, tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dengan membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan memberikan mandat untuk melaksanakan percepatan proyek-proyek yang terpilih sebagai proyek prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 dan revisinya. Infrastruktur adalah pilar yang sangat penting bagi pembangunan suatu bangsa dan pendukung peningkatan kapasitas perekonomian. Mendorong pembangunan infrastruktur menjadi suatu langkah yang dapat memperkecil dampak perlambatan ekonomi global. Kita butuh sesuatu untuk mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Itulah melatarbelakangi perlunya KPPIP, kata Menko Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, beberapa waktu lalu. Seiring diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden nomor 3 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka mandat KPPIP pun berkembang. KPPIP dimandatkan juga untuk melakukan seleksi dan evaluasi atas Daftar Proyek Strategis Nasional dan melaporkan status kemajuan

daftar PSN. Selain melakukan evaluasi PSN, KPPIP juga mendukung Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) untuk melakukan prioritatisasi alokasi pendanaan penyediaan tanah untuk PSN.\ Untuk mendukung percepatan PSN, Pemerintah melalui KPPIP memberikan berbagai fasilitas kepada proyek-proyek yang masuk PSN. Fasilitas yang diberikan KPPIP seperti penetapan proyek, membantu penyelesaian perizinan, dan memberi jaminan pemerintah untuk proyek.

Status Kemajuan 37 Proyek Prioritas Usulan

Skema Pendanaan 37 Proyek Prioritas Usulan

Rp 186 T 8%

Termasuk Pinjaman Rp 1,224 T 51%

Tugas Utama KPPIP

Rp 989 T 41%

aan untuk Proyek Proritas tersebut diestimasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah (APBN/APBD) yang mencapai Rp186 triliun. Dana proyek juga berasal dari memaksimalkan kemampuan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dimana estimasi alokasi adalah sebesar Rp989 triliun. Dana paling besar berasal dari sektor swasta dan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang mencapai Rp1,224 triliun. Dalam usahanya, sejumlah proyek yang sudah menunjukkan kemajuan signifikan di antaranya ialah pemba-

ngunan mass rapid transit (MRT) Jakarta jalur SelatanUtara dan Pelabuhan Utama (Hub Internasional) Bitung. Untuk Bitung, tim konsultan OBC PHI Bitung telah terbentuk melalui hasil lelang yang difasilitasi oleh KPPIP. Selain itu juga ada proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap yang sudah mendapatkan surat rekomendasi tata ruang dari Direktorat Jenderal Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional dan surat rekomendasi pengalihan trase jalan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Gnr/S1-25)}

Yang menjadi ruang lingkup utama KPPIP saat ini adalah pada implementasi Proyek Prioritas dengan mandat antara lain: menerapkan standar kualitas pra-studi kelayakan/outline business case (OBC) serta melakukan revisi/re-do bila diperlukan, penetapan skema & sumber pendanaan untuk proyek yang ditetapkan sebagai prioritas, menyusun rencana aksi dan memantau serta melakukan strategi debottle-

Isu, dan pemutakhiran status terakhir proyek. Dari hasil evaluasi tersebut, KPPIP telah menyusun hasil evaluasi yang dibahas di tingkat Tim Pelaksana, yang meliputi Eselon I dari pihak kementerian teknis terkait dan Komite KPPIP untuk menentukan revisi

proyek kepada Presiden secara periodik. Dalam melakukan evaluasi, KPPIP bekerja sama dengan Penanggung jawab Proyek (PJP) untuk melakukan pengumpulan dan verifikasi data, penyusunan Rencana Aksi Identifikasi

necking proyek prioritas dan juga memetakan strategi dan kebijakan di sektor infrastruktur. Yang terpenting adalah, KPPIP mendorong penyelesaian masalah atau hambatan, kata Wahyu Utomo, ketua tim pelaksana KPPIP atau Deputi VI bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian. Kemajuan atas 37 proyek prioritas di pantau secara saksama dimana pada saat ini terdapat 18 proyek sedang tahap penyiapan, empat proyek menjalani transaksi, dan 15 proyek berada dalam tahap konstruksi. Pendan-

Persebaran 37 Proyek Prioritas di Indonesia 1. Menetapkan Standar Kualitas Pra-Studi Kelayakan/Outline Business Cace (OBC) serta melakukan revisi/re-do bila diperlukan 2. Menetapkan daftar Proyek Prioritas 4

3. Penetapan skema & sumber pendanaan untuk proyek yang ditetapkan sebagai prioritas 4 24

14 22

4. Menyusun rencana aksi dan memantau serta melakukan strategi debottlenecking Proyek Prioritas

4 24

24 15 2 18

4 23 4 22

24 23

22 27 4 11 23 24 4

24 23 1 12 30

Proyek Prioritas Usulan Baru

Proyek Prioritas Eksisting

1. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda 2. Jalan Tol Manado-Bitung 3. Jalan Tol Panimbang-Serang 4. 15 Ruas Jalan Tol Trans Sumatera 5. Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi 6. Jalan Tol Yogyakarta-Bawen 7. Kereta Api Ekspres SHIA 8. MRT Jakarta Jalur Utara – Selatan 9. Kereta Api Makassar – Parepare 10. Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi 11. Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan 12. Kereta Api Kalimantan Timur

4 36 7 34 8 16 33 27 3 13 10 13 19 24 17 32 20 24 37 21 20 37 35 27 6 37 24

29 24

7. Memantau serta melakukan strategi debottlenecking untuk Proyek Strategi Nasional

31 24

37 5

18 18

6. Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan penyediaan infrastruktur prioritas 18

25 27

5. Memetakan strategi dan kebijakan di sektor infrastruktur

37 24

13. Perkeretaapian Umum DKI Jakarta 14. Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung 15. Pelabuhan Hub Internasional Bitung 16. Pelabuhan Patimban 17. Inland Waterways/Cikarang – Bekasi – Laut (CBL) 18. Palapa Ring Broadband 19. Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang 20. Central – West Java Transmission Line 500 kV 21. PLTU Indramayu 22. Transmisi Sumatera 500 kV (4 Provinsi) 23. PLTU Mulut Tambang (6 Provinsi) 24. PLTGU (16 Provinsi) 25. Kilang Minyak Bontang

26. Kilang Minyak Tuban 27. RDMP/Revitalisasi Kilang Eksisting (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju) 28. Lapangan Abadi WK Masela 29. Lapangan Unitisasi Has Jambaran-Tiung Biru 30. Indonesian Deepwater Development (IDD) 31. Pengembangan Tangguh Train 3 32. SPAM Semarang Barat 33. Sistem Pengolahan Limbah Jakarta 34. National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A 35. SPAM Jatiluhur 36. SPAM Lampung 37. Energi Asal Sampah 8 Kota Besar

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN A3

Pemerintah Jamin Kesejahteraan Prajurit

ENINGKATKAN kualitas sumber daya manusia (SDM) penting dilakukan demi kemajuan bangsa, apalagi jika bangsa tersebut memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Sinergi kedua hal tersebut harus dilakukan demi kesejahteraan bangsa. Indonesia sebagai negara yang kaya akan kedua hal tersebut tidak boleh lengah. Pasalnya, jika kualitas SDM tidak ditingkatkan, itu dapat berpengaruh pada pemanfaatan SDA yang tidak semestinya. Oleh karena itu, salah satu kunci dalam menjaga keseimbangan kedua hal tersebut berada pada kekuatan SDM pertahanan. “Di mana pun, di seluruh dunia ini, kalau meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan, pasti juga meningkatkan pertahanan. Untungnya bangsa kita on the right track,” ucap Dirjen Kekuatan Pertahanan Mayjen TNI Bambang Hartawan saat ditemui Media Indonesia di ruang kerjanya, Jumat (4/8). Kemenhan bersama dengan TNI memandang salah satu kunci dalam

menjaga kualitas SDM ialah turut menjamin kesejahteraan SDM tersebut. Pemerintah, dari tahun ke tahun, selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Yang paling mendasar ialah memberikan asuransi kepada para prajurit, baik kesehatan maupun jaminan keselamatan kerja. “Kesejahteraan itu macam-macam, mulai dari penghasilan kemudian perumahan mereka, termasuk kesehatan dan pendidikan,” imbuh dia. Saat ini, lanjut Bambang, kondisi SDM pertahanan sudah cukup baik. Meskipun demikian, peningkatan harus tetap dilakukan. Pasalnya dirinya memandang tantangan di dunia pertahanan secara intelijen dan teknis akan semakin berat. Pendidikan militer dan nonmiliter juga menjadi salah satu kunci pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para prajurit. Kemampuan bahasa asing menjadi yang paling penting mengingat penyediaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) terus dilakukan

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu saat difoto Media Indonesia di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta. dan kebanyakan berasal dari negara luar dengan panduan manual menggunakan bahasa Inggris hingga Rusia. Selain itu, dilakukan modernisasi yang diikuti peningkatan pengetahuan kemampuan prajurit dalam mengawaki alat perang, komunikasi, persenjataan, termasuk strategi, dan sistem organisasi. “Itu yang kami kembangkan terus.

Kami juga meningkatkan kemampuan para prajurit dan perwira. Kami mengikuti perkembangan zaman,” papar Bambang. Selain itu, untuk pendidikan nonmiliter, pemerintah menyediakan kesempatan para prajurit untuk berkarya dan meningkatkan kemampuan lewat kerja sama dengan perguruan tinggi negeri

dan swasta dalam dan luar negeri. Menurutnya, banyak beasiswa tersedia bagi para prajurit TNI. Seluruh prajurit TNI sudah mengetahui mengenai peraturan dan informasi terkait kesejahteraan dan pendidikan mereka. Pemerintah tidak ragu menetapkan standar tinggi dalam pencapaian prajurit TNI. “Karena ingin prajurit

Zero growth Pascapenghapusan dwifungsi ABRI dan Fraksi TNI/Polri dari DPR, pemerintah berusaha melakukan seleksi dengan sistem zero growth. Dalam sistem tersebut, diharapkan ada keseimbangan antara prajurit intake dan outtake di

badan TNI. “Kami tidak mau ada penggelembungan. Artinya, yang masuk akan kami lihat karena tiap tahun ada yang pensiun, meninggal, atau gugur agar seimbang,” terang Bambang. Semua harus proporsional, baik di TNI Angkatan Darat, Laut, hingga Udara. Menurutnya, penerimaan akan disesuaikan dengan kebutuhan di tiap sektor dan lini, baik perwira, bintara, tamtama, tenaga medis kedokteran, akuntan, insinyur, maupun sarjana teknik. “Pada dasarnya semua warga Indonesia punya hak sama untuk menjadi dan mengabdikan diri pada bangsa dan negara ini melalui TNI,” tegasnya. Saat ini tren bela negara maupun keinginan masyarakat untuk mengabdikan diri melalui TNI tetap tinggi. Pengaruh globalisasi tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk berkarya bagi bangsa. “Ada kesadaran bagi masyarakat yang berwawasan terbuka untuk bela negara,” tandas dia. (Ric/S-4)

Posisi kedua ditempati Angkatan Darat Australia dengan perolehan 14 medali emas, 16 medali perak, dan 16 medali perunggu. Kemudian, kontingen Angkatan Darat Jepang dengan 10 medali emas, 7 medali perak, dan 7 medali perunggu. Petembak terbaik pun diraih dari kontingen Indonesia atas nama Serda Woli Hamsan yang keseharian berdinas di Detasemen Markas (Denma) Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Pangdivif 1 Kostrad diwakili Kasdivif 1 Kostrad Brigjen Joko Putranto menyambut kedatangan kontingen di Bandara Soekarno-Hatta. “Anda telah meraih prestasi yang membanggakan karena Anda mendapatkan 28 medali emas, 6 medali perak, dan 5 medali perunggu dengan mengalahkan negara-negara kuat. Yang lebih membanggakan

lagi, petembak TNI-AD berhasil berjaya dengan menggunakan pistol dan senapan buatan PT Pindad, salah satu industri strategis dalam negeri kebanggaan anak bangsa Indonesia,” kata Kasdivif 1 Kostrad itu. Selama berpartisipasi pada lomba tembak AASAM, TNI-AD selalu menjadi juara umum sejak pertandingan di Puckapunyal 2008, dengan menggunakan senjata jenis SS-2 V4 buatan PT Pindad yang merupakan senjata organik pasukan Kostrad. AASAM dimulai pada 1984 di Singleton, Pusat Pendidikan Infanteri Angkatan Darat Australia. Beberapa materi yang diperlombakan meliputi senapan, senapan otomatis (SO), pistol, dan sniper. Indonesia, dalam hal ini TNI-AD, baru mengikuti AASAM pada 1996/1997. Dalam sejarah AASAM, TNIAD sejak 2008 hingga 2017 selalu menjadi juara umum. (Ric/S1-25)

TNI andal, kami menciptakan prajurit tidak hanya untuk menjadi pemimpin TNI, tapi juga pemimpin bangsa, harus bisa berkiprah di dalam dan luar negeri,” ucap dia. Kementerian Pertahanan juga tengah melakukan penyiapan regulasi agar diadakan jabatan fungsional di badan TNI. Jabatan ini akan berbeda dengan struktural yang sudah ada. Dengan demikian, jabatan seperti auditor, akuntan, hingga bidang pendidikan seperti guru-guru militer akan dimiliki TNI. “Jumlah prajurit TNI banyak terutama setelah penghapusan dwifungsi ABRI. Jangan sampai mereka menganggur. Makanya, kami membutuhkan jabatanjabatan seperti ini sampai mereka nanti pensiun,” imbuh dia.

Prestasi Menjadi Tuntutan KEMENTERIAN Pertahanan bersama dengan TNI mengharapkan ada perbaikan di dalam kualitas yang harus dicapai para prajurit. Kualitas tersebut ditetapkan lantaran pemerintah sudah menjamin kesejahteraan dan pendidikan dari para prajurit supaya mereka berkembang dalam tugas mereka. “Mereka disekolahkan di bidang otomotif ya kita berharap semua peralatan kita akan selalu dalam kondisi yang baik, mereka disekolahkan dalam bidang komunikasi, itu kita harap semua alat komunikasi kita berjalan baik,” ucap Dirjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Bambang Hartawan saat ditemui Media Indonesia di ruang kerjanya, di Jakarta, Jumat (4/8). Untungnya, lanjut Bambang, banyak prajurit TNI yang berpikiran maju. Tidak jarang para prajurit mengambil pendidikan

Belum lama ini TNI Angkatan Darat menorehkan prestasi gemilang di pentas internasional dengan menjadi juara umum lomba tembak antarangkatan darat. nonmiliter sebagai upaya mengembangkan diri sebagai prajurit TNI unggulan. Menurut catatan Bambang, prestasi prajurit TNI dalam ajang internasional dan regional patut mendapat apresiasi. Sayangnya, belum terlalu banyak yang tahu terkait dengan

Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Bambang Hartawan MSc berpose usai diwawancara oleh Media Indonesia di Kementerian Pertahanan, Jakarta. catatan tersebut yang tidak dipublikasikan secara luas. Belum lama ini TNI Angkatan Darat menorehkan prestasi gemilang di pentas internasional dengan menjadi juara umum lomba tembak antarangkatan darat

yang digelar Royal Australian Army bertajuk Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM). Perlombaan itu berlangsung pada 5-26 Mei 2017, di Puckapunyal Military Range, Victoria, Australia.

Dalam lomba yang diikuti 20 negara tersebut, TNI-AD menjadi juara umum dengan meraih 28 medali emas, 6 medali perak, dan 5 medali perunggu di berbagai materi lomba tembak, baik beregu maupun perorangan.

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN A4

Pemerataan Aparatur Sipil Kunci Perbaikan Birokrasi Ke depan diperlukan peraturan pelaksana undang-undang yang spesifik merinci kebutuhan organisasional aparatur di tiap bidang. CHRISTIAN DIOR SIMBOLON dior@mediaindonesia.com

ELUM meratanya sebaran aparatur sipil negara (ASN) dinilai sebagai penyebab tak kunjung membaiknya mutu pelayanan publik. Menurut Ketua Komisioner ASN (KASN) Sofian Effendi, kebanyakan ASN bekerja di kota-kota besar di Pulau Jawa. Padahal, pemerataan sebaran ASN kunci perbaikan kinerja birokrasi. “Ini yang menjadi persoalan. Secara geografis, sebaran ASN itu belum merata. Kebanyakan pegawai bekerja di kantor kementerian, di pusat atau di provinsi,” ujar Sofian. Hal itu, lanjut Sofian, yang menjadi salah satu penyebab kemajuan daerah terhambat, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi atau pun tingkat pendidikan. Padahal, masyarakat yang membutuhkan ASN dengan kualitas mumpuni tidak hanya pusat.

“Mutu pelayanan birokrasi di kawasan Indonesia timur dan di daerah-daerah terpencil itu jauh sekali bedanya dengan di pusat dan di kota-kota besar. Ini juga yang menyebabkan kesenjangan antara pusat dan daerah,” tuturnya. Tidak hanya secara geografis, sebaran ASN tidak merata berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan. Menurut Sofian, sebanyak 60% ASN merupakan pegawai administrasi. Padahal, Indonesia membutuhkan lebih banyak ASN dengan kemampuan teknis di berbagai bidang jika mau bersaing dengan negaranegara sahabat yang kualitas ASN-nya jauh lebih mumpuni. “Kita kekurangan dokter, perawat, dan bahkan hingga sipir penjara. Lebih banyak pegawai administrasi yang diangkat. Rekrutmen pegawai itu sering kali tidak memenuhi kebutuhan organisasional dan ini tidak bisa dialihfungsikan secara langsung. Butuh pelatihan

panjang dan kadang-kadang dengan pelatihan juga tidak cukup,” ujar Sofian. Hingga Januari 2017, tercatat jumlah PNS 4.475.997 orang. Sebanyak 37,43% di antaranya bekerja sebagai guru, 37,69% berada di lingkup jabatan fungsional, sedangkan sisanya atau sebesar 24,88% bekerja sebagai tenaga kesehatan dan menempati jabatan struktural. Khusus untuk jabatan guru, Sofian mengatakan, selain jumlahnya yang kurang, alokasi guru sering kali tidak tepat. “Misalnya guru yang dibutuhkan itu guru matematika, tapi yang diterima lulusan ilmu sosial.” Sofian mengatakan sebenarnya pemerintah sudah menerbitkan peraturan pelaksana turunan dari UU ASN untuk dijadikan panduan dalam merekrut ASN. Hanya saja, PP yang diterbitkan kurang spesifik dalam merinci kebutuhan organisasional di tiap bidang. “Ke depan harus ada streamlining peraturan

ANTARA/ IRWANSYAH PUTRA

FORMAT REKRUTMEN: Para sparatur sipil negara (ASN) di jajaran Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh mengikuti apel pada

hari pertama bulan Ramadan di halaman Balai Kota, Banda Aceh, Aceh, Senin (6/6). Pemerintah menjanjikan akan mengubah format rekrutmen ASN. Dengan perubahan tersebut, diharapkan tidak ada lagi calo PNS yang merajalela. pelaksananya. Jangan hanya berdasarkan ijazah, tapi sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Kalau sesuai, tentu tidak akan jadi masalah. Butuh perencanaan lebih baik dalam rekrutmen,” ujarnya.

Belum merata Belum meratanya sebaran ASN sempat diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Juni lalu, Jokowi meminta, kementerian terkait mempercepat pemerataan sebaran ASN. “Saya terus memantau perkembangan penataan ASN ini dan termasuk percepatan reformasi birokrasi. Selain masalah

penataan soal sebaran, saya ingin menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi mengenai penerapan e-government dan kita sudah masuk ke era teknologi itu,” ujarnya. Jokowi menegaskan pelayan publik harus dibekali kemampuan menguasai teknologi informasi. Dengan begitu, ASN Indonesia tidak tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. “Pelayanan publik, pelayanan administrasi kepada warga, dan sebenarnya dengan adanya teknologi informasi ini kita bisa bekerja cepat,” imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menjanjikan akan

Membangun Karakter Manusia Merdeka dengan Revolusi Mental Berbasis Pancasila PUPUT MUTIARA puput_mutiara@mediaindonesia.com

ERAKAN Revolusi Mental yang digaungkan dalam masa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan strategi pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter. Hal tersebut bertujuan menciptakan generasi masa depan berkualitas, terutama bila dikaitkan dengan bonus demografi yang akan diraih Indonesia pada periode 20202030. Bonus demografi merupakan satu negara akan didominasi angkatan kerja produktif dengan usia 15-64 tahun. Pada masa itu, bila tidak diantisipasi, bonus demografi yang mestinya sebagai anugerah bisa menjadi bencana. Karena itu, sejak sekarang pemerintah mempersiapkan generasi tersebut menjadi SDM berkualitas. Untuk itulah, salah satu Nawa Cita Presiden Jokowi ialah melakukan gerakan Revolusi Mental melalui mengubah nilainilai (values), keyakinan (belief), pola pikir (mindset), tingkah laku (behaviour), dan budaya yang didasari atas ideologi Pancasila. “Revolusi Mental di dunia selalu berbasis ideologi. Indonesia punya ideologi Pancasila, paradigmanya manusia mempengaruhi materi dengan kekuatan karakter yang berintegritas, etos kerja tinggi, serta memiliki semangat gotong royong,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ketiga karakter tersebut sejatinya merupakan tujuan Revolusi Mental yang digalakkan Bung Karno sejak 1957. Namun, apa yang telah dicitacitakan para ‘pendiri bangsa’ untuk menjadikan manusia Indonesia kuat secara karakter tidak tercapai sehingga kualitas hidup masyarakat

rendah. Secara definisi, Revolusi Mental, menurut Bung Karno, ialah satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati ‘putih’, berkemauan baja, bersemangat bak ‘elang rajawali’, serta berjiwa api yang menyala-nyala. Surya berpendapat gerakan tersebut harus dimulai dari lingkungan keluarga. Sebabnya, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang mempunyai peranan penting dalam

Namun, di era globalisasi seperti sekarang ini, keluarga Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat. Derasnya arus informasi dan budaya buruk dari luar seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan banyak kejadian luar biasa, seperti kekerasan yang disebabkan pergeseran nilai dan budaya. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan pelaksanaan gerakan Revolusi Mental dimulai dari keluarga dan diri sendiri.

melibatkan pihak terkait, termasuk pemerintah selaku pemangku kepentingan, lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, serta seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. BKKBN, sesuai mandat, ikut berperan menyukseskan Nawa Cita ke-5 tersebut. Yakni, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan ikut berkontribusi dalam dimensi pembangunan manusia bidang kesehatan dan karakter atau yang disebut Revolusi Mental. “Hal itu dibuktikan melalui

BKKBN: Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapaty. memenuhi kebutuhan asah, asih, dan asuh bagi seorang anak. Keluarga juga merupakan komunitas pertama tempat anak belajar konsep baik dan buruk sekaligus menjadi wahana pembentukan karakter. “Di dalam keluarga, orangtua harus menjadi panutan bagi anaknya. Dengan begitu, diharapkan akan terbentuk generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia yang tercermin dalam perilaku sehari-hari,” tutur Surya.

“Pada keluargalah sebenarnya pendidikan karakter dan mental anak dibentuk, bahkan sejak masih berada dalam kandungan lewat pemberian gizi yang cukup dan seimbang serta kasih sayang nan melimpah. Keluarga Indonesia harus menjadi ‘tiang’ negeri yang kuat dan kokoh menuju Indonesia maju dan sejahtera,” tegasnya.

Dukungan program Ia mengemukakan kampanye atau sosialisasi gerakan Revolusi Mental terus dilakukan dengan

implementasi berbagai program yang menyentuh masyarakat langsung terutama keluarga,” terang Surya. Program-program yang dicanangkan untuk mendukung gerakan Revolusi Mental berorientasi pada kemajuan dan modern sehingga Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang besar serta sanggup berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, utamanya dalam pembangunan manusia berkarakter. (S1-25)

mengubah format rekrutmen ASN. Dengan perubahan tersebut, diharapkan tidak ada lagi calo PNS yang berkeliaran menjanjikan lowongan di instansi tertentu atau titipan pejabat yang lolos tanpa saringan yang sesuai aturan. “Sistem rekrutmen itu sangat penting. Karena itu, diharapkan, PNS yang dipilih berdasarkan kompetensi dan keahliannya. Tentu kita berharap tidak ada lagi hal-hal yang tidak sesuai aturan dalam rekrutmen. Tidak ada titipan pejabat dan atau pihak-pihak yang menjanjikan bisa memberikan jalan untuk jadi PNS,” ujarnya. Asman juga mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan

kebutuhan organisasi dan instansi sebelum menggelar rekrutmen ASN. “Kita tidak lagi merekrut PNS secara gelondongan, secara massal. Tolong dihitung beban kerjanya dulu,” ujar Asman Abnur. Ia mencontohkan adanya permintaan Mahkamah Agung untuk menambah jumlah hakim sebanyak 4.000 orang. Terkait dengan rekrutmen itu, Kemenpan dan Rebiro meminta MA merinci kebutuhan mereka sehingga ASN yang diterima tidak ‘mubazir’. “Ada pengadilan yang menangani banyak perkara dan ada juga yang sedikit perkara, pasti kebutuhan hakimnya akan berbeda,” ujar politikus PAN tersebut. (Ant/P-2)

Genre Menjadikan Remaja Berkarakter GENERASI muda menjadi target penting dalam gerakan Revolusi Mental. Untuk itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat program yang disebut Generasi Berencana (Genre) yang menyasar kaum remaja usia 10-24 tahun. Tujuannya ialah agar dalam 10-20 tahun ke depan, mereka siap menghadapi tantangan bonus demografi. Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty berpendapat pada generasi muda yang saat ini berusia remaja dibebani tanggung jawab besar. Tanggung jawab tersebut bukan hanya untuk diri mereka, melainkan untuk keluarga dan bangsa Indonesia secara luas. Karena itu, kata Surya, perlu ada wadah atau program yang bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para remaja tersebut. “Melalui program Genre, kita ingin mengajak mereka (anak muda) merencanakan masa depan sebaik mungkin,” ujarnya kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa (8/8). Salah satu yang harus dipahami, mereka harus memiliki karakter atau mental yang kuat. Terkait dengan karakter, hasil survei Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2012-2015 menyebutkan tren remaja berpacaran dengan perilaku seks pranikah terus meningkat. Pada 2013, 5 dari 10 anak laki-laki pernah pacaran dan berhubungan seks pranikah. Angka itu naik signifikan menjadi 8 dari 10 pada 2014 hingga di tahun berikutnya terus meningkat sampai 9 dari 10 anak laki-laki yang

pernah melakukan tindakan tidak terpuji, bahkan sampai melanggar hukum. Hal itu ironis karena tidak sedikit kaum remaja yang belum mengetahui serta memahami dampak seks pranikah, seperti kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), aborsi, kawin muda, ataupun sampai terserang HIV/ AIDS. Belum lagi kehamilan remaja berisiko 4-5 kali lebih tinggi daripada kehamilan perempuan usia di atas 21 tahun. “Untuk kasus AIDS sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat pada tahun 2014 sebanyak 3,1% terjadi pada kelompok usia 15-20 tahun alias masih tergolong remaja,” tukasnya. Tidak kalah miris, persentase angka pernikahan dini di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi, tepatnya berada pada posisi ke-37 di antara negara-negara di dunia atau tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada 2012, total kasus pernikahan dini mencapai 25% mencakup wilayah perkotaan dan perdesaan. Dengan melihat beberapa fakta tersebut, pemerintah kian gencar mempromosikan program Genre untuk remaja, antara lain melalui upaya peningkatan akses dan kualitas dari Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan fasilitasi program bina ketahanan remaja. “PIK R/M selain di sekolahsekolah dan perguruan tinggi juga kita kembangkan di kampung supaya remaja bisa saling belajar menjadi mentor ataupun pendidik konseling bagi sesamanya,” pungkas Surya. (Mut/S1-25)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN A6

Menggali Potensi Industri Dalam Negeri

Sayangnya, kondisi tersebut dibayangi infiltrasi impor sebesar 25% dari total kebutuhan nasional.

Efek domino Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menilai kebijakan TKDN dapat memberikan efek domino yang positif terhadap pengembangan perekonomian. Dengan penerapan kebijakan TKDN, kata Rachmi, Indonesia juga bakal semakin berpeluang menjadi pemain aktif dalam agenda rantai nilai dari pasar global. Karena itu, ujar dia, pihaknya juga mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam membuat perpres tersebut. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan perpres tentang TKDN yang sedang disinkronisasi akan memungkinkan pemerintah pusat ataupun daerah untuk mengumumkan perencanaan teknis demi program yang akan dilaksanakan. “Dalam perpres ini, kita minta rencana pembelian pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar jauh sebelumnya sudah bisa diumumkan,” ujarnya. Dengan demikian, kata dia, industri dalam negeri memiliki persiapan menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan sekaligus dapat memperkirakan kapan produk itu diperlukan. “Jadi, perusahaan nasional bisa memproduksi, bisa memprediksi kapan mau beli kapal laut, kapan mau beli kapal penumpang, kapan mau beli perencanaan yang lain. Itu bisa dirancang jauh-jauh hari.” Airlangga Hartarto menyatakan akan ada tim monitoring pemerintah yang akan melakukan pengawasan tingkat implementasi TKDN dalam pengadaan proyek-proyek pemerintah di kementerian/ lembaga, provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota. Begitu juga dalam pengembangan program nasional, seperti pembangkit listrik 35 ribu megawatt, migas, infrastruktur, kesehatan, dan pertanian. “Sehingga kapasitas industri nasional bisa meningkat,” ujarnya. Oleh karena itu, kata dia, Perpres TKDN amat penting sebagai upaya optimalisasi penggunaan produk dalam negeri sehingga proyek nasional dapat menjadi ajang penyerapan tenaga kerja nasional sekaligus penghemat devisa. Bahkan, industri substitusi impor bisa bangkit kembali. (Adi/E-2)

TKDN harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis yang harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar kebijakan teknis administratif. TESA OKTIANA SURBAKTI Tesa@mediaindonesia.com

AAT ini pemerintah Indonesia sedang menyusun peraturan presiden tentang tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang mesti dilaksanakan beragam bidang usaha di Tanah Air. Hal itu bertujuan mendorong pemanfaatan potensi dalam negeri untuk mengurangi kebergantungan terhadap impor. Dalam rapat terbatas terkait dengan TKDN pada 23 Februari 2016 lalu, Presiden Jokowi sudah menekankan kebijakan ini bertujuan memperkuat industri nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri. Menurut Presiden, TKDN bukan hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor, melainkan juga bisa mendorong masuknya investasi di sektor industri substitusi impor. Selain itu, memperkuat terjadinya transfer teknologi serta menghidupkan industri pendukung dan energi baru. “Muara akhirnya adalah pergerakan roda perekonomian nasional kita,” tegasnya kala itu. Jokowi meyakini, jika produk yang dihasilkan dalam industri nasional terus diperkuat, didampingi, dan difasilitasi, itu akan mampu bersaing dengan produk impor, baik dari sisi harga maupun sisi kualitas. Untuk itu, Jokowi meminta TKDN harus ditempatkan sebagai kebijakan

BIRO SETPRES/LAILY

TINJAU PABRIK: Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto (kedua kiri), dan Chairman of Mitsubishi Motors Corporation and Renault-Nissan Alliance Carlos Ghosn (kanan) meninjau pabrik Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia (MMKI) yang baru diresmikan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (25/4). akan diterbitkan bisa lebih tegas. “Kue ekonomi kita sangat banyak. Kalau TKDN dijalankan saja, misalnya untuk baja yang tingkat kandungan dalam negerinya 40%, wah itu sudah besar sekali. Sudah bisa hiduplah industri. Sayang itu, kue kita dimakan orang lain,” jelasnya. Dalam skala ekonomi, industri baja yang disebut mother of industries memiliki peranan penting lantaran menjadi material dasar dalam berbagai sektor. Saat ini, kata Purwono, produksi baja nasional berkisar 5,79 juta ton.

lokal, padahal produknya impor,” ujar Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel (persero) Tbk seusai acara seminar nasional bertajuk Mendorong Peran Industri Hulu pada Perekonomian Indonesia, di Jakarta, awal Agustus lalu. Aturan yang dimaksud Purwono ialah Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pasal 85, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Purwono berharap perpres TKDN yang

strategis yang harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar kebijakan teknis administratif yang diperlukan dalam perlengkapan syarat proses pengadaan barang dan jasa. Langkah ini dinilai positif, tetapi implementasinya di lapangan harus tepat. “Aturan TKDN yang ada selama ini sudah cukup. Masalahnya di implementasinya. Misalnya, ada perusahaan domestik yang mengimpor produk tertentu yang dibutuhkan proyek. Kemudian proyek ini beli produk tadi seolah-olah itu buatan

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN INDUSTRI 2016-2017 KINERJA MAKRO SEKTOR INDUSTRI 1

Sektor Industri Memberikan Kontribusi Terbesar terhadap PDB Tw II 2017

KINERJA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

32 Subsektor Industri yang Tumbuh Tinggi pada Tw II 2017

7,38%

7,50%

KONTRIBUSI (%)

20,26

Industri Logam Dasar

Industri Pengolahan

Penumbuhan Populasi Industri 1

Industri Besar & Sedang

2015

Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

Pertanian

13,92

Jasa Keuangan & Asuransi

3,83

Informasi & Komunikasi

3,63

Adm. Pemerintahan Jasa Pendidikan

2,83

Akomodasi & Makan Minum

2,80

Real Estate

2016

Pengadaan Listrik dan Gas

1,06

Jasa Kesehatan & Keg. Sosial

0,07

Pengadaan Air

1.746 Semester I 2017

proyek baru

3 Hilirisasi Industri

berbasis Sumber Daya Alam

108,27

Industri Pengolahan Logam Nikel

Industri Pengolahan Kelapa Sawit

59,79 55,58

KI Sei Mangkei (Sumatera Utara)

2015

KI Bantaeng (Sulawesi Selatan)

KI Morowali (Sulawesi Tengah)

Semester I 2017

2016

Nilai Ekspor (US$ miliar)

Nilai Impor (US$ miliar)

Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri

KI Konawe (Sulawesi Tenggara)

KI Palu (Sulawesi Tengah)

Feb 2016

13,24%

Industri Pengolahan Logam Nikel

Industri Rotan dan Agro

1,17

USD 16,69 miliar

KI yang sudah dibangun dan sudah beroperasi

109,76

109,52

15.975.086

Jasa Perusahaan

Pembangunan Kawasan Industri (KI) Baru

Jasa Lainnya

1,74

Investasi PMA

Penambahan Unit Usaha

Pemerataan Pembangunan Industri ke Luar Jawa

3 Nilai Ekspor dan Impor Produk Industri Non Migas

1,75

1.464

Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

108,60

3,23

USD 11,76 miliar

Rp 106,78 triliun

Penyediaan platform digital “e-smart IKM” yang mengintegrasikan profil IKM dengan marketplace berbasis digital

4,67%

Transportasi & Pergudangan

4,21

Pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi untuk 4.720 orang

Pertambangan

5,27

Investasi PMA

Investasi PMDN

Jumlah 4,4 juta unit usaha dan 10,1 juta orang tenaga kerja

IKM

Konstruksi

7,36

Penambahan Unit Usaha

2 Industri Kecil & Menengah

Industri Makanan dan Minuman

Industri Mesin dan Perlengkapan

10,11

Investasi PMDN

Rp 89,05 triliun

7,19%

6,72% Perdagangan

13,03

2016 Rp

16.573.121

Feb 2017

13,30%

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah

Fasilitasi Pembangunan KI Pembangunan politeknik industri logam di KI Morowali

Telah dilakukan revitalisasi dan pembangunan 191 sentra IKM di 191 kabupaten/kota

Pembangunan akademi komunitas di KI Bantaeng

Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri (Orang) Prosentase terhadap Total Tenaga Kerja

Sedang dibangun

Percepatan enam KI lainnya yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)

Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri 1

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pengembangan Program Vokasi yang Link & Match antara SMK dengan Industri:

2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Industri

TAHAP

Pendidikan Vokasi oleh Unit Pendidikan Kemenperin (9 SMK dan 9 Politeknik) jumlah lulusan tahun 2016 sepenuhnya diserap dunia kerja orang

JAWA TIMUR

50 Perusahaan

234 SMK

Diresmikan pada 28 Februari 2017 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla

14 2015

JAWA TENGAH & DIY

117 Perusahaan

392 SMK

Diresmikan pada 21 April 2017 oleh Menperin dan Mendikbud

3 Standardisasi Industri Sampai tahun 2016 telah diberlakukan

Penyelenggaran Diklat 3-in-1 oleh Kemenperin (Pelatihan-Sertifikasi Kompetensi-Penempatan Kerja) jumlah lulusan tahun 2016 sepenuhnya diserap dunia kerja orang

III

10.820

Media Sosial

JAWA BARAT 141 Perusahaan

409 SMK

Diresmikan pada 28 Juli 2017 oleh Presiden Joko Widodo

Penerapan Inovasi Teknologi Paten yang dihasilkan

4.566

Pengembangan Teknologi

SNI

SNI 105 WAJIB

2016

4 Insentif untuk Peningkatan Daya Saing Tax Allowance tahun 2016

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) tahun 2016

25 Perusahaan

118 Perusahaan dari 18 subsektor industri

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 â&#x2014;&#x2020; HALAMAN A7

Arus konektivitas yang lancar berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 7% pada 2019.

Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Transportasi

TESA OKTIANA SURBAKTI tesa@mediaindonesia.com

ELAMA TIGA tahun menakhodai Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menaruh atensi besar terhadap konektivitas di Tanah Air baik melalui pembenahan infrastruktur transportasi, baik jalur laut, udara maupun darat. Penguatan konektivitas berpotensi menekan biaya logistik yang saat ini berkisar 25%-30% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengamini bahwa transportasi merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat mengingat kondisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang diwarnai perairan dan pegunungan. Arus konektivitas yang lancar pun berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 7% pada 2019. â&#x20AC;&#x153;Pada dasarnya pemerintah punya idealisme dalam mengembangkan infrastruktur transportasi yang merupakan kebutuhan mendasar bagi rakyat. Sudah menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan konektivitas dengan maksimal,â&#x20AC;? ujar Budi kepada Media Indonesia di Yogyakarta, Sabtu (12/8). Mantan Dirut Angkasa Pura II itu menekankan penguatan akses transportasi harus diiringi inovasi guna mengatasi ketimpangan antarwilayah. Dalam hal ini, pemerintah berupaya mencari skema terbaik dan turut membuka peran keterlibatan swasta. â&#x20AC;&#x153;Jadi, kita buat sistem yang paling baik, berikut libatkan swasta agar pemenuhan akses transportasi tidak hanya dikover

ANTARA/AHMAD SUBAIDI

TOL LAUT: Kapal melakukan bongkar muat di Pelabuhan Bima, Kota Bima, NTB, Sabtu (8/4). Pelabuhan Bima merupakan salah satu jalur tol laut yang menghubungkan antara Surabaya (Jawa Timur), Bima (NTB), dan Labuan Bajo (NTT).

pemerintah. Bila ada regulasi yang menghambat, segera kita perbaiki secara intens,â&#x20AC;? tukas dia. Lebih lanjut Budi mengemukakan memperbaiki wajah transportasi tidak sekadar mengedepankan aspek modernitas. Namun, itu lebih mengarah kepada karakteristik kepentingan tiap infrastruktur transportasi di suatu wilayah. Misalnya, pemerintah masih memilih skema reaktivasi

(pengaktifan kembali) ketimbang membangun fasilitas dari awal. Budi mencontohkan proyek reaktivasi jalur kereta api (KA) Jakarta-Sukabumi-Bandung yang digadang-gadang berpotensi mengembangkan potensi pariwisata sekitar. â&#x20AC;&#x153;Bukan berarti modernisasi selalu menjadi pilihan utama. Kita juga melakukan reaktivasi yang mengusung kearifan lokal.

Namun, kalau dalam kajian mengharuskan secara cepat seperti proyek KA Jakarta-Surabaya, kita pilih konsep modernisasi karena dapat meningkatkan kapasitas dan memperluas lapangan kerja,â&#x20AC;? urai Budi.

Suntikan subsidi Dia menambahkan, pemerintah mengusung prinsip money follows program yang diimplementasikan

dengan mengamankan alokasi pada sektor prioritas serta efisiensi terhadap kegiatan nonprioritas. â&#x20AC;&#x153;Untuk pembangunan infrastruktur transportasi, pemerintah concern pada money follows program dengan berbagai program kita kaji satu per satu sehingga hasilnya tepat sasaran,â&#x20AC;? jelas dia. Selain meningkatkan konektivitas komersial,

pemerintah dikatakannya juga fokus memperkuat konektivitas di wilayah 3T (terpencil, terluar, dan terdepan). Langkah itu tecermin pada peresmian bandara pertama di Pulau Miangas yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Filipina. Kehadiran Bandara Miangas menunjukkan perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan yang berperan penting terhadap kedaulatan negara. â&#x20AC;&#x153;Seperti Bandara Miangas. Meskipun masih disokong subsidi, keberadaan bandara sangat dibutuhkan masyarakat karena bisa memperlancar angkutan orang serta logistik,â&#x20AC;? pungkas Budi. Suntikan subsidi mulai dilancarkan Kementerian Perhubungan yang menginisiasi tol udara dalam rangka meningkatkan konektivitas di wilayah yang sulit diakses jalur darat dan air. Mayoritas program tol udara menyasar di kawasan Indonesia bagian timur. Budi berpendapat dengan dibukanya jalur perintis nantinya akan memunculkan embrio jalur komersial. â&#x20AC;&#x153;Memang kalau tingkat okupansi rendah, tarif penerbangan relatif mahal. Oleh karena itu, kita berikan subsidi yang sebagian ada di Kalimantan Utara dan sebagian di Papua. Bahkan di Papua itu subsidinya ada dua, yakni penumpang dan logistik,â&#x20AC;? kata dia. Pembukaan jalur perintis menjadi solusi untuk menerabas wilayah yang sulit diakses. Berdasarkan peta jalan Kementerian Perhubungan, jalur perintis melalui udara yang sudah digarap baru mencapai 10%. Rute pelayaran perintis melalui tol laut cakupannya lebih banyak dengan 30%-40% berada di wilayah Timur. Jalur perintis yang sudah dioptimalkan sekitar 20%. (E-4)

Sinergi Membangun Bangsa, Transportasi Untuk Kesejahteraan Rakyat â&#x20AC;&#x2DC;Kerja Bersamaâ&#x20AC;&#x2122; merupakan tema besar menyambut Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 tahun, pengejawantahan dari sikap gotong royong yang menjadi visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo â&#x20AC;&#x201C; Jusuf Kalla.

emerintah, melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya terus membangun sektor transportasi yang mendukung penyediaan akses bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah perbatasan, mewujudkan keselamatan transportasi, meningkatkan konektivitas nasional, membangun transportasi perkotaan yang aman, nyaman dan terintegrasi. Beragam program tersebut bertujuan untuk memperkuat dan memajukan daerah-daerah dan desa yang berada di pinggiran dan pedalaman Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan HIHVLHQVL GDQ HIHNWLČ´WDV WUDQVportasi nasional. Di sektor transportasi uda-

ra, Kemenhub membangun bandar udara (bandara) baru dan juga melakukan rehabilitasi bandara di daerah-daerah pedalaman dan terpencil. Bandara baru yang dibangun yaitu Bandara Tambelan, Bandara Letung-Anambas, Bandara Tebelian-Sintang, Bandara Muara Teweh, Bandara Samarinda Baru Bandara Maratua-Berau, Bandara Miangas, Bandara Siau, Bandara Kertajati, Bandara Buntu Kunik-Tanah Toraja, Bandara Morowali, Bandara Namniwel-Buru, Bandara Kabir/ Pantar-Alor, Bandara Werur-Tambrauw, dan Bandara Koroway Batu-Boven Digoel. Bandara Miangas, Kepulauan Talaud, merupakan salah satu bandara yang telah diresmikan oleh Presiden RI Joko

Widodo didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pembangunan bandara ini adalah perwujudan dari program Nawa Cita untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Bandara ini juga menjalin konektivitas antar wilayah yang dapat membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Miangas. â&#x20AC;&#x153;Negara Kesatuan Republik Indonesia hadir dalam bentuk yang paling konkret yakni menyediakan transportasi bagi warganya, menyediakan pelayanan publik terbaik bagi warganya, sampai ke wilayahwilayah yang paling jauh dari Ibu kota Negara,â&#x20AC;? ujar Presiden ketika peresmian Bandara Miangas. Pemuka Agama Miangas Hibor Arundaâ&#x20AC;&#x2122;a mengungkapkan, keberadaan Bandara Miangas memberikan dampak yang baik dan mengubah dinamika kehidupan masyarakat di Miangas. Kini masyarakat tak hanya dapat mengandalkan kapal perintis, akan tetapi juga pesawat terbang untuk transportasi sehari-hari. â&#x20AC;&#x153;Mereka beli kopra lalu dipasarkan di Bitung atau Tahuna.

Transportasi Laut REALISASI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pembangunan tol laut menghubungan Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur

Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Tahun 2015 sebanyak 2457 unit, dan tahun 2016 sebanyak 2588 unit.

Pembangunan dan revitalisasi pelabuhan

Pengerukan pelabuhan

Transportasi Darat & perkotaan Transportasi UDARA Membangun bandara baru di daerah terpencil Meningkatkan layanan angkutan udara perintis Merevitalisasi bandara yang sudah ada

Mengembangkan Bus Rapid Transit (BRT) dan Mass Rapid Transit (MRT)

SDM Transportasi Peningkatan jumlah SDM Transportasi berserifikat

Transportasi PERKERETAAPIAN Pembangunan infrastruktur pembukaan jalur baru, pembuatan jalur ganda, dan reaktivasi jalur yang sudah ada Pembangunan kereta api perintis Penyediaan PSO untuk jalur kereta api perintis Membangun jalur kereta api laying

Pemuka Agama serta Nelayan Miangas menyampaikan peningkatan perekonomian pasca pembangunan Bandara di Miangas

Kopra ini dimuat di kapal perintis kemudian mereka terbang menggunakan pesawat ke Manado. Mereka jemput kopra lalu uangnya dibelanjakan sembako untuk kebutuhan di Miangas. Setelah itu mereka kembali ke Miangas menggunakan kapal perintis karena membawa barang,â&#x20AC;? ungkap Hibor Arundaâ&#x20AC;&#x2122;a. Selain pembangunan bandara, pemerintah juga menyediakan kewajiban pelayanan umum (Public Services Obligation/ PSO) serta layanan keperintisan di daerah tertinggal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibiltas dan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat. Jumlah rute pelayanan angkutan udara perintis pada tahun 2015 sebanyak 216 rute, dan meningkat sebanyak 209 rute pada tahun 2016. Upaya Kemenhub membangun bandara di daerah-daerah terpencil dan menyediakan pelayanan angkutan udara perintis sebagai jawaban atas NRQGLVL JHRJUDČ´V ,QGRQHVLD yang memiliki bentangan yang tersebar dan sangat luas, dan masyarakat yang mendi-

ami wilayah tersebut berhak mendapatkan layanan transportasi yang terjangkau dan memadai, yang disediakan oleh pemerintah. â&#x20AC;&#x153;Masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil harus dilayani kebutuhan transportasinya, meskipun harganya mahal karena menggunakan angkutan udara perintis, Pemerintah perlu menyediakannya,â&#x20AC;? ungkap pengamat transportasi Djoko Setijowarno. Program terobosan Kemenhub lainnya adalah program tol laut. Berdasarkan hasil kajian, tol laut telah mampu menurunkan disparitas harga produk-produk dan komoditas yang berbeda antara wilayah Indonesia Barat dan wilayah Indonesia Timur. Pembangunan pelabuhan juga dikebut. Tahun 2016 telah ada 22 pelabuhan baru yang dibangun dan direhabilitasi. Hingga pertengahan tahun 2017 ini ada 29 pelabuhan telah selesai dibangun dan direhabilitasi. Diharapkan akhir tahun 2017 sebanyak 18 pelabuhan juga rampung dibangun.

Program keselamatan transportasi juga mendapat perhatian super ekstra. Sepanjang tahun 2015 dan 2016 dilakukan pengerukan pelabuhan agar kapal-kapal bertonasi besar dapat merapat ke pelabuhan. Upaya untuk menciptakan zero accident bagi transportasi laut menjadi bagian penting dari program Kementerian Perhubungan. Tahun 2015 dibangun 2457 unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), dan tahun 2016 sebanyak 2588 unit. Penyediaan kapal kenavigasian juga terus ditambah, demikian juga penyediaan 9HVVHO 7UDÉ&#x161;F Services (VTS) untuk memonitor lalu lintas dan alur pelayaran di perairan Indonesia secara online real time terus ditingkatkan. Di sektor transportasi darat, Kemenhub terus mengembangkan transportasi umum massal perkotaan yang aman, nyaman dan terintegrasi, serta prakWLV HČ´VLHQ UDPDK OLQJNXQJDQ dan berkeadaban. Bus Rapid Transit (BRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) adalah wujud dari penyediaan transportasi perkotaan berkelanjutan yang diharapkan oleh masyarakat. â&#x20AC;&#x153;Saya berharap Jakarta dan beberapa kota besar lainnya sudah menginisiasi penyediaan sustainable transport seperti MRT dan BRT. Dan saya pikir kita bisa mengikuti negara-negara lain yang sudah lebih maju seperti di Cina, Korea, Jepang, dan Singapura. Indonesia juga memiliki inisiatif yang kuat untuk memberikan suatu pengembangan transport yang berkelanjutan,â&#x20AC;? ungkap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Pembangunan transportasi sektor perkeretaapian juga terus dikembangkan. Infrastruktur di bidang pembangunan jalur baru, pembuatan jalur ganda, dan reaktivasi terus dioptimalkan, Tahun 2015 hingga tahun 2016 Kemenhub telah membangun jalur kereta api sepanjang 213,32 KM Spur, pembangunan

jalur ganda sepanjang 159,41 KM Spur yang ditargetkan selesai pada akhir 2017. Kemenhub juga membangun angkutan kereta api perintis yang diharapkan dapat meningkatkan aksesbilitas terutama di daerah tertinggal sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pada tahun 2016, angkutan kereta api perintis telah mempunyai enam lintasan yaitu KA. Cut Mutia (Krueng Mane-Bungkah-Krueng Geukeuh), KA. Lembah Anai (Lubuk Alung-Kayu Tanam), KA. Kertalaya (Kertapati-Inderalaya), KA. Siliwangi (Sukabumi-Cianjur), KA. Batara Kresna (Purwosari-Wonogiri), dan KA. Jenggala (Mojokerto-Tarik-Tulangan-Sidoarjo). Soal tarif, masyarakat tak perlu khawatir. Tarif kereta api perintis hanya Rp1.000 hingga Rp4.000. Tarif terjangkau ini merupakan bentuk pelayanan Kemenhub dalam menyediakan Public Service Obligation (PSO). PSO mengalami peningkatan dari Rp1,52 triliun dan melayani 301.000 penumpang di tahun 2015 menjadi Rp. 1,82 triliun dan melayani 335.000 penumpang pada tahun 2016 lalu. Pada tahun 2017 ini, PSO akan dialokasikan dengan target untuk melayani 337.000 penumpang. Pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian juga terus ditingkatkan untuk meningkatkan konektivitas dan memudahkan masyarakat mengakses ke simpul transportasi seperti bandaradan pelabuhan. Upaya pemerintah untuk menghubungkan simpul-simpul transportasi tersebut dilakukan dengan membangun jalur Kereta Api (KA) layang Medan-Bandar Kalipah-Bandar Kuala Namu; jalur KA antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung; Pembangunan akses KA menuju Bandara Internasional Minangkabau; dan pembangunan LRT dari Bandara Mahmud Badaruddin II ke Kota Palembang. Â&#x201E;

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN A8

Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat Program Perhutanan Sosial untuk mendorong dan menyiapkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh pendapatan sekaligus dapat tetap menjaga fungsi hutan. PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI putri@mediaindonesia.com

ARGET pemerintah merampungkan pelaksanaan program Perhutanan Sosial terus dikebut. Program yang menjadi bagian dari reformasi agraria bidang kehutanan tersebut menargetkan alokasi 12,7 juta hektare (ha) lahan untuk dikelola masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengatakan, program Perhutanan Sosial berfungsi mendorong dan menyiapkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh pendapatan sekaligus dapat tetap menjaga fungsi hutan sebagaimana mestinya. “Areal yang semula padang alang-alang dan selalu menjadi sumber kebakaran hutan dan lahan, saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Siti Nurbaya. Diungkapkan Siti, program Perhutanan Sosial penting dilakukan mengingat 24 juta ha lahan dan hutan di Indonesia saat ini masuk kategori kritis akibat kesalahan dalam pengelolaan hutan. Oleh sebab itu, dengan mengoptimalkan program Perhutanan Sosial, diharapkan mampu mengembalikan fungsi hutan meski dan di sisi lain memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tantangan terbesarnya adalah kesiapan kelompok, rata-rata disapih atau dijaga tuh sampai 8 hingga 11 tahun, jadi harus ada pendampingnya,” ujar Siti. Pendampingan, lanjut Siti, merupakan jembatan di dalam banyak aspek. Tidak hanya antara pemerintah dan kelompok masyarakat pengelola, tetapi juga kepada mekanisme aspiratif, teknis administratif, hingga fasilitas sarana dan prasaran yang dibutuhkan kelompok masyarakat. Konsep Perhutanan Sosial dapat memberikan keuntungan kepada masyrakat dari hasil penjualan hasil hutan. Menurut hitungan terakhir, konsep Perhutanan Sosial di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dapat memberikan keuntungan hingga Rp11 juta per bulan kepada masyarakat. Di kawasan tersebut, masyarakat diajarkan untuk menanam jenis kayu sengon. Sebelumnya, pemerintah menggandeng industri pengelolaan kayu sengon untuk membeli hasil yang ditanam masyarakat. Contoh lainnya, di kawasan Tuban dengan konsep Hutan Rakyat yang menanam jenis pohon jati dan kaliandra. Di sana, berdasarkan perhitungan, masyarakat dapat mendapat pemasukan hingga Rp4,5 juta per bulannya dari kedua jenis tanaman tersebut. Namun, yang masih harus

FOTO-FOTO: MI/PANCA SYURKANI

PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP: Presiden Joko Widodo didampingi Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya (kiri), dan Menko Perekonomian Darmin Nasution, saat akan menanam pohon jati saat acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) 2017 di Landmark Hutan Indonesia, Komplek Kementerian LHK, Jakarta, Rabu (2/8). Presiden berpesan agar pengelolaan hutan tidak lagi mengedepankan orientasi proyek dan harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di sekitar hutan. disiapkan pemerintah ialah kelembagaan di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak ragu untuk menggandeng kerja sama dengan koperasi atau pihak swasta lain sebagai

mitra kerja penguatan kelembagaan di masyarakat. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Hadi Daryanto mengatakan, saat ini,

KLHK tengah dilakukan verifikasi data petani penerima izin kelola. Data tersebut berdasarkan usulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang akan diverifikasi KLHK bersama

Perhutani. “Setelah verifikasi by name dan by address selesai, KLHK akan segera mengeluarkan izin pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan sehingga petani pun bisa segera mendapat kartu tani. Progres program ini bisa berjalan cepat karena dukungan para pihak. Ada 4.700 komunitas, termasuk LSM di lapangan terlibat. Dukungan perbankan juga sudah luar biasa melalui KUR (kredit usaha rakyat), serta sosialisasi yang kuat dari banyak pihak,” ujar Hadi. Dengan modal surat izin dan kartu tani, petani bisa mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) pertanian. Pemerintah mempermudah akses perbankan bagi petani yang ingin meminjam modal bertani hingga plafon Rp8 juta. Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menarik sejumlah korporasi agar mau menjadi pembeli (offtaker) hasil tani lahan tersebut. Sementara itu, sejak diterbitkannya Permen LHK No P 83/MENLHK/SETJEN/ KUM 1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial pada 25 Oktober 2016 hingga Juni 2017, telah tercapai pemberian akses kelola kawasan hutan yang siap dikelola masyarakat seluas 400.379 hektare. Padahal, sejak 2007 hingga Oktober 2016, akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat hanya mencapai 636.567 ha. Hingga akhir

2017, ditargetkan akan diberikan akses kelola hingga mencapai 1.036.947 ha. Dikatakan Hadi, saat ini telah ada 14 titik di Pulau Jawa atau sebanyak 40 ribu ha yang siap diberikan izin kemitraan hingga akhir tahun ini. Dari estimasi tersebut, akan diberikan 2 ha lahan untuk tiap-tiap kepala keluarga (KK).

Festival Pesona Di lain pihak, salah satu upaya mengenalkan konsep Perhutanan Sosial di masyarakat, dilakukan festival rakyat Perhutanan Sosial Nusantara (Pesona). Dalam festival yang akan dilaksanakan pada September mendatang, sosialisasi serta berbagai kegiatan terkait dengan program Perhutanan Sosial akan digelar. Tahun lalu, festival yang digelar di kompleks KLHK, Manggala Wanabakti, Jakarta, pada 6—8 Mei 2016 tersebut menampilkan perwujudan kisah sukses yang terjadi di kawasan hutan yang telah dikelola masyarakat. Festival tersebut juga diisi dengan talk show tentang Perhutanan Sosial, guna memberi edukasi lebih tentang Perhutanan Sosial sehingga membuat masyarakat turut serta dalam mengembangkan Perhutanan Sosial. Selain itu, Pesona juga menjadi momen pertemuan antara masyarakat sebagai penghasil produk dan konsumen. (S1-25)

Apresiasi Tinggi Penyelamatan Lingkungan KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mengapresiasi setiap upaya penyelamatan lingkungan. Ratusan pejuang lingkungan telah mendapat penghargaan tertinggi atas kerja keras mereka melakukan upaya konservasi, edukasi, hingga pelaksanaan kebijakan untuk daerah yang berkelanjutan. “Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan setiap individu atau kelompok dalam aksi penyelamatan lingkungan,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Siti mengatakan, sangat berharap upaya yang dilakukan para penerima penghargaan dapat menjadi pemicu semangat yang sama bagi masyarakat lainnya. Semua hasil yang didapat dari penghargaan, dikatakan Siti, merupakan hasil penilaian yang dilakukan dengan sangat detail dan independen. Penilaian langsung dilakukan dengan melihat hasil kerja setiap

“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan setiap individu atau kelompok dalam aksi penyelamatan lingkungan,” Siti Nurbaya

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PUNCAK HARI LINGKUNGAN HIDUP: Presiden Jowo Widodo (tengah), meminta testimoni dua dari sepuluh peraih Kalpataru, Anwar (kiri), asal Deli Serdang kiri) dan Alex, asal Jayapura, pada acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) 2017 di Komplek Kementerian LHK, Jakarta, Rabu (2/8). calon penerima penghargaan di lingkungannya. Tahun ini, 10 Kalpataru diberikan pada perintis, pengabdi, penyelamat, dan pembina lingkungan pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH)

2017. Penghargaan yang diberikan secara simbolis di hadapan Presiden Joko Widodo, antara lain 10 Kalpataru, 16 Adipura, enam Adipura Kencana, 116 Adipura, 24 Adiwiyata, dan 9 Nirwasita Tantra untuk tiga

gubernur, tiga bupati, dan tiga wali kota. Plt Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK, Karliansyah mengatakan, program Adipura diberikan untuk mendorong pemerintah

kabupaten dan kota lebih serius membangun kota berkelanjutan. Dorongan terus dilakukan agar setiap kabupaten dan kota dapat berinovasi untuk menemukan penyelesaian berbagai masalah lingkungan hidup. “Kami akan terus berusaha menyempurnakan program ini. Dorongan dan dukungan akan terus diberikan agar seluruh wilayah Indonesia

dapat menjalankan komitmen bersama menyelamatkan lingkungan, khususnya pengurangan emisi,” ujar Karliansyah. Penghargaan Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada individu maupun kelompok yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdi, menyelamatkan, dan membina perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Sejak 1980 sampai 2017, 357 penghargaan Kalpataru telah diberikan di seluruh provinsi di Indonesia. Penghargaan Adipura diberikan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha untuk mewujudkan wilayah yang berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Sementara itu, penghargaan Adipura Kencana merupakan apresiasi yang diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi syarat kota berkelanjutan dan meraih

anugerah Adipura minimal tiga kali berturut-turut. Tahun ini penghargaan tersebut diberikan kepada Surabaya, Tangerang, Balikpapan, Malang, Kudus, dan Jombang. Sementara itu, penghargaan Adiwiyata diberikan kepada sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan dengan ciri memiliki sekolah yang bersih, teduh, dan efisien dalam penggunaan kertas, air, dan listrik. Sejak 2006-2016, penerima penghargaan Adiwiyata di seluruh Indonesia mencapai 7.278 sekolah. Penghargaan Nirwasita Tantra diberikan kepada kepala daerah atas kepemimpinan mereka dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Tahun ini penghargaan diberikan kepada kepala daerah Jawa Timur, Sumatra Barat, DKI Jakarta, Malang, Dharmasraya, Sukoharjo, Surabaya, Bukit Tinggi, dan Balikpapan. (pro/S1-25)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN A9

Olahraga Satukan Perbedaan FOTO-FOTO: DOK KEMENPORA

EMUDA adalah aset bangsa. Itu sebabnya dalam rangka memperingati HUT ke72 Indonesia, para aset bangsa itu diharapkan dapat bertanggung jawab untuk mengisi pembangunan. Mereka juga bisa melakukannya dengan cara berprestasi di bidang olahraga. Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi saat berbincang-bincang dengan Media Indonesia, akhir pekan lalu. Menurut Imam, hari kemerdekaan sesungguhnya adalah momentum untuk melakukan refleksi besarbesaran bagi seluruh pemuda di Tanah Air. “Sesungguhnya fondasi untuk mengisi pembangunan sudah selesai dan tinggal bagaimana membuktikan bahwa kita jadi generasi berdaya saing, generasi yang bisa diberi kepercayaan, dan generasi yang bertanggung jawab terhadap masa depan atau generasi setelah kita sekarang,” kata Imam. “Karena itu, kemerdekaan sekarang ini, harus betul-betul dimaknai sebagai menciptakan sejarah baru bagi generasi 100 tahun setelah kita. Menurut saya, itu jadi sangat strategis, apalagi tema yang dicanangkan pemerintah adalah Kerja Bersama. Artinya, kita harus bahu-membahu mengisi kehidupan ini dengan memanfaatkan potensi yang ada dan memastikan bahwa kita yang bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia.” Saat ini, menurut dia, peran pemuda sebenarnya sudah tampak. Hal itu bisa dilihat dari berbagai

sektor. Banyak diantara mereka yang sudah menjadi pemimpin. Bukan hanya itu, dibanyak sendi kehidupan, para pemuda sudah menjadi tulang punggung. Itu artinya keinginan untuk mengisi pembangunan sudah jadi kesadaran kolektif bagi anak muda. Semua itu memang tidak lepas dari peran serta masyarakat yang ikut memberikan harapan dan tumpuan kepada pemuda untuk mengawal dan menyelamatkan serta menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Kita bisa lihat sekarang banyak pemimpin daerah, seperti gubernur, bupati, dan bahkan presiden saat ini masih sangat muda jika dibanding sebelumnya dari sisi usia. Masyarakat sekarang betul-betul memberikan harapan dan tumpuan kepada pemuda Indonesia.” Sebagai kementerian yang bersentuhan langsung dengan pemuda, menurut Imam, tanggung jawab mereka tentu sangat besar. Kemenpora bukan hanya harus punya program yang tepat untuk mengarahkan anak muda, melainkan juga menjadi pemersatu. “Kemenpora tentu ada di posisi strategis. Apalagi dengan lahirnya Peraturan Presiden 66/2017 tentang Sinergi Pelayanan Kepemudaan. Kami punya tugas yang cukup signifikan untuk mengoordinasi seluruh kebijakan-kebijakan terkait pelayanan kepemudaan. Karena yang kita tahu, mayoritas objek pembangunan dan kebijakan pembangunan itu pasti untuk anak muda.”

Menpora Imam Nahrawi saat menghadiri Grand Launching Kirab Pemuda Kekinian ala Kemenpora di Soreang, Kabupaten Bandung. “Di sisi lain, kita harus ingat bahwa ada tantangan, selain mengisi pembangunan, kita harus antisipasi masalah seperti narkoba. Kami tentu ingin lebih banyak lagi lahirkan pemuda pelopor.” Terkait dengan keikutsertaan Indonesia di SEA Games Kuala Lumpur 2017, Imam mengungkapkan harapannya untuk menjadi juara umum. Hanya, kata dia, hal itu bukan target utama sebab kita mau mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi, yakni Asian Games. “Tentu kita semua berharap menjadi juara umum seperti arahan Presiden. Namun, kita ingin prestasi yang lebih tinggi lagi. Jadi SEA Games kali ini bisa jadi pintu masuk bagi para atlet menuju Asian

Games 2018 dan Olimpiade 2020. Kenapa jadi pintu masuk? Karena tidak semua cabang di SEA Games dipertandingkan di Asian Games, begitu juga sebaliknya karena sejatinya SEA Games lebih kepada konsolidasi harmoni di kawasan Asia Tenggara.” Memang diakui Imam, tidak mudah untuk menjadi juara umum SEA Games 2017. Pasalnya, selain menghadapi tuan rumah Malaysia yang berambisi juara umum, mereka juga harus bersaing dengan negara-negara lain juga sudah menyiapkan dengan baik. Ditambah lagi berbagai kendala dihadapi para atlet Pelatnas. Meski begitu ia bersyukur, para atlet, pelatih, dan ofisial bisa melewati semua kesulitan tersebut.

“Saya pikir itu bisa menjadi simbol kerja sama yang baik. Demi Merah Putih, keduanya kompak bersatu. Tontowi atau Owi, adalah orang Jawa dan beragama Islam, sementara Liliyana atau Butet, asli Manado (Sulawesi Utara) dan pengikut Katolik, tapi mereka menyingkirkan semua perbedaan itu demi kejayaan Indonesia.” Imam Nahrawi

Menteri Pemuda Olahraga “Karena kebetulan SEA Games tahun ini bertepatan dengan hari kemerdekaan kita, saya minta CdM, pelatih, ofisial, dan para atlet untuk menyamakan visi dan misi untuk memberikan kado terindah bagi bangsa.” Imam tidak menampik kondisi masyarakat Indonesia saat ini terbelah. Itu sebabnya ia sangat berharap kerja sama dari semua pihak untuk memajukan Indonesia. Ia mencontohkan pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad/ Liliyana Natsir saat merebut

medali emas di Olimpiade Rio 2016. “Saya pikir itu bisa menjadi simbol kerja sama yang baik. Demi Merah Putih, keduanya kompak bersatu. Tontowi atau Owi, adalah orang Jawa dan beragama Islam, sementara Liliyana atau Butet, asli Manado (Sulawesi Utara) dan pengikut Katolik, tapi mereka menyingkirkan semua perbedaan itu demi kejayaan Indonesia.” Menpora melihat kondisi olahraga Indonesia sebenarnya sudah jauh lebih baik. Para pelaku olahraga punya komitmen kuat untuk maju sehingga cabang pun lebih terarah dan mulai terlihat hasilnya di sejumlah cabang. “Mengurus olahraga itu tidak mudah. Kita harus mulai dari yang kecil. Mulai dari pembinaan, perbaikan fasilitas, pemenuhan gizi, sampai bagaimana semua atlet dimaksimalkan peran keilmuannya. Tentu masa depannya juga,” tegas Imam. Sejatinya, olahraga sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Tidak mengherankan jika banyak bibit unggul di pelosok-pelosok Tanah Air. Hanya memang mereka kerap kesulitan fasilitas sehingga bakat-bakat itu tidak terasah. “Di sinilah peran pemerintah, khususnya Kemenpora untuk menyediakan fasilitas. Kemenpora juga mendukung dengan adakan berbagai liga. Kemudian di level perekrutan sudah dilakukan secara maksimal. Perhatian terus diberikan berkat adanya perkembangan teknologi melalui penyebaran informasi di dunia maya. (Budi Ernanto/R-3)

Kirab Pemuda Nusantara untuk Merawat Kebhinnekaan INDONESIA memiliki ciri masyarakat majemuk dengan kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan yang sangat terlihat. Menurut data, Bangsa Indonesia terdiri dari 1.128 suku bangsa dengan 719 bahasa etnik, 6 agama resmi, dan aliran kepercayaan yang hidup di masyarakat. Semua itu menggambarkan kemajemukan. Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 250 juta, dengan 62,8 juta adalah usia pemuda, yang tinggal di 34 provinsi, 98 kota/416 kabupaten, 81.626 desa/kelurahan dan mendiami ribuan pulau, menunjukkan keragaman budaya. Perkembangan mutakhir kebangsaan Indonesia mendapat tantangan dari arus dalam maupun dari luar yang berpotensi mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa. Karena itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memandang perlu menyelenggarakan kegiatan yang merawat persatuan Indonesia yang dinamakan Kirab Pemuda Nusantara 2017. Kegiatan yang menyasar pemuda dengan rentang usia 16-30 tahun menjadi strategis untuk mentransfer semangat persatuan dari generasi tua ke generasi muda. Apalagi, generasi milenial tidak mengalami berbagai tonggak sejarah perjalanan bangsa, baik di masa pembangunan maupun di masa perjuangan kemerdekaan. Tentulah mereka tidak menghayati berat dan sulitnya menciptakan dan merawat

persatuan bangsa. Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, saat meresmikan peluncuran Kirab Pemuda Nusantara 2017, menyebutkan bahwa program tersebut merupakan salah satu program kepemudaan unggulan Kemenpora. Melalui kegiatan tersebut, pemuda Indonesia diharapkan memiliki pemahaman yang baik dalam menerima perbedaan sebagai kekuatan bukan ancaman, dan memiliki tradisi toleransi dalam menghadapi perbedaan. “Untuk itulah kami mengangkat tema Kirab pemuda nusantara untuk persatuan Indonesia dengan slogan dan #Berani Bersatu dalam Kirab Pemuda Nusantara,” terang Menpora di hadapan perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga seluruh Indonesia dan Komunitas Pemuda Kreatif di Gedung Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa

Barat, beberapa waktu lalu. Slogan yang dibuat kekinian tersebut karena menyasar anak muda dengan jumlah lebih dari 62 juta orang di seluruh Indonesia untuk bergerak merawat persatuan. Kirab Pemuda Nusantara 2017 dimulai dan akan bergulir pada awal September hingga November mendatang di 34 provinsi. Kegiatan ini akan diikuti peserta inti yang akan pawai tapak tilas kebhinnekaan dengan mengelilingi wilayah Indonesia selama 72 hari. “Angka 72 kita ambil dari angka ulang tahun kemerdekan RI yang ke-72,” jelas Menpora. Perjalanan dimulai dari dua titik, yakni terutara dan terselatan Indonesia. Titik paling selatan wilayah Indonesia, yaitu Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT, menjadi titik awal perjalanan, melintasi wilayah paling timur Indonesia, Merauke. Perjalanan

berakhir di Kota Solo, Jawa Tengah. Perjalanan dari titik paling utara wilayah Indonesia, yaitu Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Perjalanan dilakukan ke arah sisi utara, dilanjutkan ke arah barat, hingga titik paling barat Indonesia, yaitu Sabang. Perjalanan ini pun berakhir di Solo. Menpora mengharapkan, Kirab Pemuda Nusantara akan meningkatkan semangat patriotisme dan kecintaan pemuda terhadap NKRI, meningkatnya persatuan pemuda dengan tingginya penghormatan tehadap kebhinnekaan. Selain itu, menjadikan kreativitas sebagai solusi terhadap penyikapan atas kebhinnekaan untuk memperkukuh persatuan dan kemajuan bangsa. “Dengan melewati situs-situs sejarah bangsa di seluruh rute yang dilewati pasti akan memberikan pengalaman dan pemahaman akan arti persatuan serta kecintaan terhadap bangsa. Jika dikemas dengan baik, maka ini juga akan menjadi ajang promosi pariwisata lokal dan mendorong potensi daerah dan mampu memunculkan ikon-ikon pemuda kreatif yang bisa menginspirasi Indonesia dengan karya-karyanya,” harapnya lagi.

Pawai seni dan budaya Kirab Pemuda Nusantara 2017 akan diikuti pemuda terbaik yang lolos seleksi yang diadakan Kemenpora. Setiap provinsi akan diwakili dua pemuda (1 laki-laki dan 1 perempuan) sebagai peserta inti.

Dalam kirab yang bernuansa pawai seni dan budaya akan didukung oleh peserta pendukung yang terdiri dari para duta pemuda kreatif, pemuda pelopor, perwakilan pemuda berprestasi, mahasiswa/ pelajar, dan komunitas pemuda kreatif yang ada dari setiap daerah yang ada disetiap provinsi yang disinggahi peserta kirab. Peserta inti yang terpilih nantinya akan dibekali dengan materi mulai dari Kepemimpinan, Revolusi Mental, dan 4 Pilar Wawasan Kebangsaan, Pemahaman Seni dan Budaya Indonesia, Pengembangan Kreativitas Pemuda, Pengembangan Kepribadian dan Komunikasi Efektif, Pengembangan Jejaring untuk Membangun Nusantara, hingga Workshop Pengembangan Program Pasca-Kirab. “Kami perkirakan ada sekitar 1 (satu) juta pemuda yang akan menerima manfaat, baik langsung maupun tak langsung dalam memeriahkan kegiatan Kirab Pemuda Nusantara 2017,” jelas Eny Budi Sri Haryani, Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda selaku unit teknis Kemenpora yang menyelenggarakan kegiatan ini. Ia pun menjelaskan dipilihnya Solo sebagai titik akhir perjalanan Kirab Pemuda Nusantara 2017. “Solo adalah kota kreatif dan kota budaya yang memiliki beragam

kebudayaan. Kota ini juga tempat di mana Boedi Oetomo menggerakkan kebangkitan pemuda Nusantara untuk Republik Indonesia, Monumen Lilin di Solo menjadi monumen bersejarah untuk kebangkitan pemuda Nusantara,” tutur Eny. Ia mengemukakan, perjalanan Kirab Pemuda Nusantara 2017 dilakukan dengan berjalan kaki, mengendarai kendaraan angkutan darat, mengarungi lautan menggunakan angkutan laut, dan menggunakan pesawat udara. Kombinasi penggunaan alat transportasi disesuaikan dengan kondisi geografi dan ketersediaan waktu. Selain itu, jelasnya, akan ada sejumlah kegiatan di setiap daerah yang dilintasi peserta kirab, yakni Konsolidasi dan Deklarasi Pemuda untuk NKRI, Tapak Tilas Kebhinnekaan, Pawai Seni dan Budaya Pemuda, Festival dan Kompetisi Film Pendek Pemuda, Festival dan Kompetisi Band Indie Pemuda, Pameran Kreativitas Pemuda, Pergelaran Kreasi Busana Muslimah Pemuda, Talkshow, Workshop, dan Seminar, Temu Komunitas Pemuda Kreatif, Bakti Sosial Lingkungan Pemuda, Pemuda Membaca kitab Suci, Olahraga Rekreasi Bersama Pemuda, dan Color Nite Run. (Gnr/S1-25)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN A10

Indonesia Menuju Broadband Country Pembangunan sarana telekomunikasi dan informatika serta akses informasi di wilayah perbatasan sesuai dengan amanat poin ketiga Nawa Cita. PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI putri@mediaindonesia.com

EMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengebut pengembangan di 57 kabupaten/kota di Indonesia yang belum terhubung jaringan internet. Ditargetkan, sebelum 2019, ke-57 kabupaten/kota itu sudah dapat menikmati jangkauan frekuensi luas berkecepatan tinggi. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi broadband country dan itu akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses internet dengan cepat. Pembangunan jaringan internet lebih luas di 57 kabupaten/kota tersebut dilaksanakan dalam Proyek Palapa Ring dengan membangun serat optik nasional sehingga ditargetkan, pada 2019 seluruh kabupaten/kota telah terkoneksi internet broadband atau jangkauan frekuensi luas yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Sebagian besar 57 kabupaten/ kota itu berada di kawasan Indonesia Timur, di antaranya Papua dan Maluku. Pemerintah membangun jaringan internet tersebut dalam tiga area, yakni Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo RI) Rudiantara mengatakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang sangat cepat sehingga perlu program pemerataan pembangunan sarana dan

prasarana khususnya di wilayah terluar Indonesia. Salah satu yang baru saja dilakukan ialah pembangunan infrastruktur internet pada Juli 2017 di Pulau Miangas, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. “Pulau Miangas masuk kategori wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang terletak paling utara di Indonesia dan berbatasan langsung dengan Filipina,” ujar Rudiantara. Untuk memperkuat akses informasi dari Indonesia, Menkominfo juga meresmikan stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) di Miangas. Selain siaran radio, hadir pula siaran TV digital TVRI di Miangas. Hadirnya siaran RRI dan TVRI di Miangas akan semakin mempermudah akses informasi masyarakat dan menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan akses informasi di wilayah Indonesia secara adil dan merata.

Stasiun baru Pada kesempatan yang sama, diresmikan juga secara simbolis stasiun RRI di wilayah Bima, Rote, Sanggau, dan Belitung. Dalam kunjungan itu pula, Menkominfo meninjau BTS milik Telkomsel yang telah di-upgrade kemampuannya dari semula yang hanya menggunakan teknologi 2G menjadi saat ini memiliki kemampuan 4G. BTS ini merupakan BTS pertama di daerah 3T di Indonesia yang dilengkapi dengan kemampuan broadband. Upgrade teknologi BTS serta penyediaan akses layanan internet

ANTARA/IRWANSYAH PUTRA

AKSES INTERNET: Warga mengakses internet gratis di Taman Sari depan Balai Kota Banda Aceh, Selasa (22/6). Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan PT Telkom menyediakan sarana internet (wi-fi) gratis guna mewujudkan Banda Aceh cyber city. di Pulau Miangas merupakan salah satu program universal service obligation (USO) di bidang telekomunikasi dan informatika yang dibangun menggunakan dana USO oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). BP3TI Kementerian Kominfo menargetkan pembangunan 419 BTS di daerah 3T pada 2017. Sebanyak 140 BTS di antaranya sudah dibangun dan

beroperasi. Terkait dengan penyediaan akses internet, Kementerian Kominfo menargetkan 800 lokasi di daerah 3T sudah dapat terlayani pada 2017. Sebagai informasi, program internet broadband merupakan program pemerintah untuk menghubungkan semua sekolah dasar dan menengah pada 2021 melalui internet kecepatan tinggi baik melalui solusi teresterial

maupun nonteresterial. Selain itu, pemerintah bersungguh-sungguh memastikan konten internet yang tersedia bersifat positif, antara lain dengan membangun sistem whitelist agar seluruh konten mengarah pada jaringan dan situssitus yang positif. “Progam-program yang diluncurkan hari ini di Pulau Miangas merupakan upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan infrastruktur

telekomunikasi serta membangun akses informasi masyarakat yang menghubungkan seluruh daerah di Indonesia. Pembangunan sarana telekomunikasi dan informatika serta akses informasi di wilayah perbatasan sesuai dengan amanat poin ketiga Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat desadesa dan daerah-daerah dalam kerangka negara persatuan,” ujar Rudiantara. (H-1)

Atasi Lack of Capacity, PT Angkasa Pura I (Persero) Percepat Pembangunan dan Pengembangan Bandara Kondisi lack of capacity dialami hampir semua bandara utama di Indonesia. Membaiknya kondisi perekonomian dan makin maraknya maskapai bertarif murah atau low cost carrier (LCC) memicu meningkatnya jumlah penumpang angkutan udara di Tanah Air. Namun, pertumbuhan itu tidak sebanding dengan kapasitas dan fasilitas bandara yang ada saat ini. Menghadapi kondisi itu, PT Angkasa Pura I (Persero) terus berupaya melakukan percepatan terhadap proyek pengembangan dan pembangunan beberapa bandara. Terakhir, 27 Januari 2017 lalu, Presiden Jokowi Widodo melaksanakan peletakkan batu pertama untuk proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, sebagai pengganti Bandara Adisutjipto

yang memang sudah dirasakan tak layak lagi untuk menampung derasnya trafik penumpang. Kehadiran Presiden beserta jajaran menteri terkait menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional, termasuk bandara yang terletak di tepi Samudera Indonesia ini. “Bandara Internasional Yogyakarta Baru ini sudah direncanakan sekitar 6-7 tahun lalu.,” tegas Presiden. Jokowi menuturkan, saat ini Bandara Adisutjipto yang berkapasitas hanya 1,6 juta penumpang sudah dipakai 7,2 juta orang penumpang per tahun. “Sudah sesak, crowded. Maka mau tak mau (pembangunan bandara) harus segera dimulai. Bandara ini nantinya kalau sudah selesai akan berkapasitas 14 juta penumpang, besar sekali. Tahap

kedua bahkan akan sampai 20 juta penumpang,” katanya. PT Angkasa Pura I (Persero) menyiapkan investasi Rp9,3 triliun untuk merampungkan megaproyek berkonsep airport city ini. Bandara baru ini pada pembangunan tahap I (2020-2031) akan memiliki terminal seluas 130 ribu meter persegi dengan kapasitas penumpang hingga 14 juta penumpang per tahun, runway 3.250 meter, dan apron berkapasitas 35 pesawat. Hampir 9 kali lipat lebih besar dibanding luas terminal Selain Bandara Internasional Yogyakarta, PT Angkasa Pura I (Persero) juga tengah melakukan pengembangan dua bandara lainnya, yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang yang ditargetkan beroperasi tahun 2018 dan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang ditargetkan se-

lesai tahun 2019. Bandara Ahmad Yani Semarang merupakan floating airport atau bandara di atas air pertama di Indonesia. Pengembangan area terminal Bandara Ahmad Yani nantinya mengimplementasikan konsep ecoairport dengan rancangan bandara direncanakan, dikembangkan, dan dioperasikan untuk menciptakan sarana dan prasarana perhubungan yang ramah lingkungan serta berkontribusi positif kepada lingkungan hidup. Nantinya, kapasitas terminal Bandara Ahmad Yani dapat menampung 7 juta penumpang per tahun dengan luas terminal 58 ribu meter persegi. Saat ini, bandara ini hanya menampung sekitar 800 ribu penumpang per tahun. Sementara Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin akan dikembang-

Proyek Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. kan dalam dua tahap. Pada tahap I bandara akan dikembangkan menjadi 65 ribu meter persegi untuk dapat menampung 6 juta penumpang per tahun dari kapasitas saat ini

yang hanya 1,3 juta penumpang per tahun. Pada tahap II, bandara akan diperluas menjadi 108 ribu meter persegi dengan kapasitas 10 juta penumpang per tahun. (S1-25)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN A11

Reformasi Mulai dari Penjara Narkoba Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki sumber daya yang paling besar serta dibebani juga dengan tanggung jawab yang besar.

LEBIHI DAYA TAMPUNG:

Beberapa narapidana beraktivitas di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA, Aceh, Selasa (21/2). Jumlah napi di LP berdaya tampung 150 orang naik menjadi 406 orang dari sebelumnya 386 orang.

DERO IQBAL MAHENDRA dero@mediaindonesia.com

EMBENAHAN lembaga pemasyarakatan di Indonesia harus terus dilakukan secara konsisten. Pembenahan tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh satu atau dua pihak. Semua elemen harus bergerak bersama untuk memperbaiki lembaga pemasyarakatan. Menteri Hukum dan HAM (Menkum dan HAM) Yasonna H Laoly mengakui beban terbesar dari kementerian yang ia pimpin adalah lembaga pemasyarakatan. Bukan karena hanya memiliki sumber daya yang paling besar, melainkan juga tanggung jawab yang besar. Jumlah pegawai di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) secara nasional ialah 34 ribu dan mendapatkan tambahan pegawai 14 ribu karena dipandang selama ini jumlah petugas tidak sesuai dengan banyaknya jumlah narapidana. “Saya minta ke Presiden dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi soal keluhan understaff. (Jumlah) narapidana besar, tapi

ANTARA/RAHMAD

pengamanan kurang,” terang Yasonna saat berbincang-bincang dengan Media Indonesia di Jakarta, pekan lalu. Penambahan jumlah personel memang cukup membantu Ditjen PAS dalam melaksanakan tugas. Namun, bukan berarti kerja semakin mudah karena Kementerian Hukum dan HAM mengalami pemangkasan anggaran seperti halnya kementerian dan lembaga lain. “Menyikapi itu semua,

saya minta semua pihak bergerak bersama. Tidak ada artinya pelayanan jika kita tidak mengubah paradigma dalam bekerja dan berkinerja. Perubahan. Invention. E-government. Sistem teknologi harus lebih baik. Potong jalur birokrasi,” tegas Yasonna. Ia meminta dilakukan reformasi cara bertindak dan membina. Tidak bisa lagi mengatakan tidak ada orang dan anggaran. “Harus hand in

hand. Bekerja sama. Reform how we do business. Bina staf dan dorong mereka agar setop melanggar,” terangnya. Untuk mengatasi jumlah narapidana yang besar, menteri asal PDI Perjuangan itu berharap Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang sedang digodok dapat memuat perihal restorative justice (keadilan restoratif). “Restorative justice merupakan pendekatan

yang mempertimbangkan soal pelaku tindak pidana serta pihak korban. Speed penghuni lembaga pemasyarakatan sangat cepat karena Indonesia pasar narkoba yang besar. Ada demand yang besar,” ungkap Yasonna.

Atasi kebocoran Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Ma’mun diharapkan akan dapat menyelesaikan berbagai

kebocoran keamanan di lembaga pemasyarakatan, khususnya berkaitan dengan peredaran narkoba dari dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Hal itu diamini Ma’mun yang baru saja menjalankan tongkat estafet dari mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan Dusak. Langkah awalnya ialah merencanakan empat tempat guna menampung narapidana bandar narkoba.

Keempat tempat itu adalah Rumah Tahanan Gunung Sindur Jawa Barat, Lembaga Pemasyarakatan Langkat Sumatra Utara, Lembaga Pemasyarakatan Batu Nusakambangan Jawa Tengah, dan Lembaga Pemasyarakatan Kasongan Kalimantan Tengah. Menurut Ma’mun, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, Polri, dan TNI. “Keempat tempat itu akan berbasis teknologi informasi yang dilengkapi sarana prasarana berupa X-ray, senjata api, e-prison, dan e-visitor,” terang Ma’mun. Hal yang sama juga pernah diutarakan I Wayan K Dusak ketika masih menjabat. Dirinya mengaku persoalan kebocoran keamanan yang ada di lembaga pemasyarakatan tidak bisa hanya diselesaikan Ditjen PAS, sebab berkaitan dengan pihak luar. “Bagaimana pengawasan di lembaga pemasyarakatan, berapa petugasnya, alat apa saja di sana, masuknya bagaimana, yang besuk berapa, yang mengawasi berapa? Semuanya harus terkoordinasi dengan baik. Manakala tidak terkoordinasi, yang terjadi adalah kebocoran-kebocoran,” tutup Wayan. (P-5)

DPR Mengejar Kualitas, bukan Kuantitas KINERJA DPR RI dalam pembuatan undang-undang sebagai fungsi legislasi masih minim. Namun, Ketua DPR RI Setya Novanto menilai itu bukanlah semata-mata karena lambatnya kerja DPR dalam proses pembahasan undangundang (UU). “DPR diberi amanat sebagai kuasa pembuat undang-undang sesuai Pasal 20 UUD 1945. Tetapi, kita juga tahu bahwa peran Presiden dalam pembuatan undang-undang masih dominan,” ujar Novanto di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Menurutnya, perlu diingatkan kembali bahwa penyelesaian pembahasan revisi undang-undang bukan semata-mata tanggung jawab DPR saja atau pemerintah saja. Politikus Golkar itu menegaskan perlu adanya komitmen di antara kedua lembaga tersebut dalam penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang (RUU). “Pemerintah juga terkadang lambat dalam menyusun naskah-naskah akademis sehingga kinerja legislasi secara keseluruhan berjalan lamban. Saya sering minta berkali-kali agar pemerintah melengkapi naskah akademisnya,” kata dia. Novanto mengaku kinerja DPR baik. DPR telah mengesahkan lima RUU menjadi UU pada masa sidang V 2016-2017, yaitu RUU Arsitek, RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016 dan tentang Perubahan APBN TA 2017. Ia mengakui, bahwa

DOK DPR

kinerja DPR dalam membuat UU masih belum maksimal. Namun, menurut Novanto, DPR memang tidak mengejar kuantitas karena khawatir UU yang disahkan akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). “Kita mengejar kualitas. Jangan sampai karena undang-undang yang kita hasilkan tidak berkualitas. Itu bisa dibatalkan oleh MK,” tuturnya. Ia optimistis, kinerja legislasi DPR ke depan bisa lebih ditingkatkan. Komisi-komisi dan badan legislasi diharapkan bisa lebih sinkron, demikian pula kemitraan DPR dan pemerintah.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, penilaian kinerja DPR semestinya tidak melulu didasarkan terhadap penyelesaian bidang legislasi yang dilakukan DPR sebab selain fungsi legislasi, DPR memiliki fungsi pengawasan dan anggaran. Baginya, beban penyelesaian dan pembahasan sebuah RUU yang sudah masuk Prolegnas tak hanya menjadi tanggung jawab DPR, tetapi juga pemerintah. Prolegnas memang harus disepakati antara DPR dan Pemerintah. Prolegnas 2017 misalnya, terdapat 49 RUU yang menjadi target untuk dapat diselesaikan

pembahasannya dan disahkan menjadi UU. Sayangnya, hingga Agustus 2017, DPR dan pemerintah baru menyelesaikan pembahasan sekitar lima RUU menjadi UU. “Jadi, saya rasa penting untuk menekankan hal ini karena memang legislasi ini sering menjadi dasar (ukuran) paling penting masyarakat untuk melihat kinerja DPR,” ujarnya . Berbeda dengan kebanyakan negara maju, mereka sudah banyak memiliki perangkat peraturan perundangundangan, sedangkan di Indonesia, kata Fahri, masih banyak produk legislasi yang

diperlukan untuk mengatur banyak hal. Akibatnya, masyarakat menganggap legislasi menjadi ukuran kinerja DPR. Bahkan, kinerja legislasi acap diukur dari kuantitas. Mantan anggota Komisi III DPR periode 20092014 itu menerangkan, usulan RUU sebenarnya jauh lebih banyak dari pemerintah ketimbang DPR. Pemerintah umumnya ketika menyodorkan draf RUU jauh lebih matang dan mapan sebab sumber daya manusia dan tim ahli yang dimiliki pemerintah berasal dari semua kementerian/ lembaga. Terlebih, ada pula Badan

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dibangun sebagai ‘mesin’ pembuat UU. BPHN memiliki jaringan kuat dari berbagai kampus. Dengan begitu, kinerja eksekutif jauh lebih efektif ketimbang legislatif dalam merancang UU. “Jadi itulah fakta sebenarnya, kenapa Prolegnas itu kalau menurut saya, kalau kita terlalu terpaku pada ukuran jumlah kita jadi misleading,” pungkasnya. Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengusulkan perlu ada pembicaraan ulang

mengenai manajemen pembahasan RUU. Para pembahas, baik DPR maupun pemerintah, perlu lebih fokus pada isu-isu utama dan jangan menghabiskan waktu membahas kata demi kata. Pembahasan per pasal dan per kata, menurutnya, dapat diserahkan kepada badan keahlian. “Kemudian, mestinya paket pengusulan sebuah RUU sebelum diakomodasi dalam daftar prolegnas harus sudah menyertakan minimal naskah akademik sehingga fokus pembahasan langsung pada penyusunan draf RUU dan pembahasan DIM (daftar inventarisasi masalah),” tuturnya. Pemerintah, kata Lucius, juga harus ikut bertanggung jawab memastikan RUU yang mereka usulkan segera dibahas. Hal itu juga agar pemerintah tidak dituding justru memperlambat proses pembahasan RUU. “Mereka harus proaktif untuk mengimbangi DPR dalam pembahasan RUU. Jangan sampai pemerintah juga terjebak karena kepentingan politik tertentu hingga ikut-ikutan membuat proses pembahasan RUU menjadi alot,” paparnya. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo menyebutkan target prolegnas sudah kurang dari biasanya. Dulu, kata dia, setiap tahun bsia sampai ratusan undangundang. Sekarang pihaknya hanya menargetkan 46 UU yang menjadi prioritas. Rasionalnya, tiap komisi bisa menyelesaikan dua undangundang per tahun. Namun, kenyataannya berbeda. “Memang pembahasan di tingkat komisi ini harus dipacu. Ini menunjukkan bahwa perencanaan bersama antara DPR dan pemerintah masih harus diperbaiki,” pungkasnya. (Nov/S2-25) (Nov/S2-25)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN A12

Memacu Pertumbuhan, Menyejahterakan Petani Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat sektor pertanian masih dominan dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Di sisi lain, mereka pun terus berupaya menyejahterakan petani. ANDHIKA PRASETYO

andhika@mediaindonesia.com

INERJA pembangunan pertanian dalam kurun waktu 2014 hingga 2016 telah mampu mendongkrak perekonomian nasional. Hal itu terlihat dari nilai produk domestik bruto (PDB) pertanian atas dasar harga berlaku 2014 sebesar Rp1.410 triliun, pada 2015 naik menjadi Rp1.556 triliun dan 2016 menjadi Rp1.669 triliun. “Rerata kontribusi sektor pertanian tiga tahun terakhir 13,4% dan pertumbuhan 3,75% per tahun,” ungkap Fungsional Statistisik Kementerian Pertanian Ade Supriyatna, dalam keterangan tertulisnya, beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan, apabila dihitung pertanian secara keseluruhan dalam arti mencakup kegiatan dari hulu

hingga hilir, seperti dihitung sampai pada pengolahan beras, minyak sawit, dan lainnya, kontribusi sektor pertanian bisa lebih dari 20%. Namun, secara statistik, kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dimasukkan ke sektor industri dan lainnya. “Demikian pula laju pertumbuhan pada industri pengolahan tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kegiatan pada on-farm, tetapi secara statistik akan dicatat masuk ke pertumbuhan sektor industri,” jelasnya. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei lalu memaparkan sektor pertanian merupakan sektor kedua yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi setelah industri pengolahan. Kontribusi pertanian pada pertumbuhan ekonomi selama 2016 juga naik

signifikan. Pada kuartal IV 2016 sebesar 0,58%. Angka ini naik signifikan bila dibandingkan dengan kontribusinya pada kuartal I 2016 yang hanya 0,19% Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2017, industri pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,91%, diikuti pertanian sebesar 0,90%. Perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor sebesar 0,64%, dan konstruksi sebesar 0,61%. Menurut Kepala BPS Suhariyanto, sektor pertanian tumbuh signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. “Seluruh subsektor pertanian naik, kecuali hortikultura, paling tinggi tanaman pangan sebesar 12,96% (pertumbuhannya),” jelas

ANTARA/PRASETIA FAUZANI

Suhariyanto. Semua ini tentu tak lepas dari peran petani. Mereka merupakan komponen utama dalam industri pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan. Tanpa adanya petani, sebuah negara yang berlimpah akan keanekaragaman hayati sekalipun tidak akan mampu mengoptimalkan kekayaan yang mereka miliki itu. Namun, hasil survei BPS menyebutkan adanya penurunan angka petani yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 10 tahun, yakni dari 2003 hingga 2013, jumlah petani yang awalnya 31,17 juta jiwa menyusut menjadi 26,13 juta jiwa.

Asuransi tani Pemerintah berupaya

mendorong industri pertanian dengan mengedepankan kesejahteraan petani. Diharapkan, para pelaku usaha tani di Tanah Air dapat menjalankan usaha mereka dengan baik dan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Dengan begitu, kesejahteraan mereka terangkat, perekonomian di perdesaan pun terdongkrak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sudah banyak hal yang telah dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam upaya memajukan usaha tani di Tanah Air. Salah satu terobosan yang dilakukan ialah program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Para petani kini

tidak perlu lagi khawatir jika tanaman mereka mengalami gagal panen akibat banjir ataupun serangan hama. Jika mereka ikut ke dalam AUTP, pemerintah akan mengganti kerugian yang dialami petani. Dalam implementasinya, besaran premi AUTP yang ditetapkan per ha per musim tanam ialah Rp180 ribu. Namun, 80% atau Rp144 ribu ditanggung pemerintah dan cukup membayar Rp36 ribu per ha setiap musim tanam. Petani dapat melakukan klaim ganti rugi Rp6 juta per ha jika hasil produksi mereka mengalami tingkat kerusakan hingga 75%. “Sejak Indonesia merdeka, baru kali ini ada kebijakan asuransi untuk petani. Kini petani tidak perlu lagi khawatir jika gagal panen,” ujar Amran kepada Media

PANEN PADI: Sejumlah

buruh tani memanen padi di area persawahan Desa Paron, Kediri, Jawa Timur, Jumat (31/3).

Indonesia, pekan lalu. Hingga akhir Juli, tercatat sekitar 360 ribu ha sawah sudah terdaftar dalam program AUTP. Pemerintah memiliki target untuk dapat mengasuransikan satu juta ha lahan sawah. Selain itu, pemerintah mengeluarkan subsidi hingga Rp31 triliun untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani. Untuk benih, pada 2018 pemerintah akan menyiapkan Rp2 triliun untuk kebutuhan, baik tanaman pangan, hortikultura, ataupun perkebunan. (E-2)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN A13

Solusi Konkret bagi Desa Termarginalkan Prioritas program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ialah menciptakan semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan kebersamaan. GOLDA EKSA

golda@mediaindonesia.com

EMERINTAH berupaya mempercepat pembangunan, khususnya di wilayah pedalaman dan terluar, yang selama ini kurang mendapat perhatian. Salah satu upaya itu ialah dengan menghadirkan negara melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Sejak dibentuk pada dekade 80-an, program TMMD yang sebelumnya bernama ABRI Masuk Desa (AMD) pun terus menorehkan hasil positif. Hal itu terlihat dari antusiasme masyarakat yang rela bahumembahu bersama militer demi mewujudkan mimpi bagi kemajuan desa mereka. Kegiatan TMMD yang merupakan buah pemikiran Panglima ABRI Jenderal (Purn) Andi Muhammad Jusuf Amir dan Presiden Ke-2 Soeharto itu awalnya sebatas kegiatan sosial sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat perdesaan yang ikut berjuang dalam

merebut dan menegakkan kemerdekaan NKRI. “Nah, setelah kita merdeka mereka itu termarginalkan, jarang tersentuh. Supaya jangan sampai ada unsur atau kelompok yang berupaya memisahkan TNI dengan rakyat, harus dicari program lagi supaya kemanunggalan TNI dan rakyat tetap terpatri sampai kapan pun juga,” ujar Asisten Teritorial Kepala Staf TNI-AD Mayjen Widagdo Hendro Sukoco ketika dihubungi Media Indonesia, akhir pekan lalu. Seiring dengan berjalannya waktu, lanjut dia, masyarakat ternyata masih familier dengan istilah AMD meski telah terjadi perubahan nama menjadi TMMD pascareformasi 1999. Selain menyosialisasikan program tersebut, TNI berusaha mencari skema terbaik agar manfaat kegiatan itu betulbetul dirasakan masyarakat. September mendatang menjadi TMMD ke-100 yang akan dilaksanakan seluruh jajaran TNI-AD di penjuru Tanah Air. Bahkan, mulai tahun anggaran 2017 dan merujuk surat dari

Kementerian Dalam Negeri, program TMMD pun akan berlangsung sebanyak tiga kali dalam setahun. “Perubahan ini kita laksanakan karena banyaknya permintaan dari masyarakat, khususnya perdesaan dan pemerintah daerah, untuk mempercepat pembangunan di daerahnya. Mereka meminta agar (durasi kegiatan) TMMD ditambah.”

ANTARA/YUSUF NUGROHO

BANGUN DESA: Prajurit TNI bersama warga membangun jalan beton antarkabupaten di Desa

Kandangmas, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (20/4).

Tidak instan Widagdo menjelaskan sasaran TMMD tidak diputuskan instan. Pemilihan wilayah yang bakal dijadikan tempat kegiatan itu dilakukan secara bertahap melalui mekanisme bottom-up, yakni menerjunkan seluruh Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk melihat wilayah yang potensial. Kriteria sasaran yang dicari ialah daerah perbatasan, daerah terpencil dan terisolasi, daerah yang mungkin baru terkena dampak bencana alam, pulau terluar, daerah rawan, serta wilayah kumuh di perkotaan. Apabila sasaran telah ditemukan, Babinsa selanjutnya melaporkan

pelbagai informasi itu ke komandan koramil (danramil) masing-masing. Dari sana barulah danramil menyeleksi sasaransasaran mana saja yang menjadi skala prioritas dan dinilai sangat dibutuhkan masyarakat, sebelum datadata itu dibawa ke komandan kodim (dandim). “Nantinya dandim sudah menyeleksi, mungkin mendapat tiga sasaran bagus yang akan dibawa dalam rapat musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) daerah. Di situlah dandim mengusulkan kepada pemda, DPRD, bupati/ wali kota agar kegiatan TMMD

dimasukkan ke APBD tahun berikutnya. Jadi, prosesnya itu satu tahun sebelumnya,” terang dia. Ada dua bentuk sasaran TMMD, yaitu kegiatan fisik dan nonfisik. Fisik berupa pembangunan jembatan, pembuatan jalan tembus antardesa, pembuatan jalan setapak menjadi jalan umum yang bisa dilalui kendaraan, serta renovasi sejumlah tempat ibadah, sarana pendidikan, dan kesehatan. Kegiatan nonfisik lebih ditekankan pada penyuluhan wawasan kebangsaan yang tujuannya memupuk rasa cinta pada Tanah Air, menghindari isu bernada

SARA, bahaya narkoba, serta mewaspadai ancaman terorisme seperti kelompok Islamic State (IS). “Penyuluhan-penyuluhan itu sudah ada paketnya, kita siapkan. Paketnya kita berikan kepada institusi yang mumpuni, misalnya untuk persoalan hukum kerja sama dengan pengadilan dan kejaksaan. Begitu juga dengan narkoba yang melibatkan peran kepolisian,” ujarnya.

Lintas sektoral Program TMMD bisa terlaksana dengan baik lantaran adanya sinergi lintas sektoral, di antaranya Kementerian Kesehatan,

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, LSM, serta mahasiswa. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa prioritas program TMMD ialah menciptakan semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan kebersamaan. Program yang menjadi basis ketahanan wilayah itu merupakan embrio menuju ketahanan nasional. Menurut dia, TMMD tidak boleh dipandang sekadar program pembangunan fisik semata. Ia berharap kegiatan itu bisa menghasilkan nilai plus dalam prestasi kerja militer, seperti upaya meningkatkan kondisi sosial dalam wawasan kebangsaan, ketahanan, serta kesejahteraan masyarakat. “Karena ukuran keberhasilan TMMD adalah dampak positif dari seluruh pelaksanaannya. Ini harus dimaknai sebagai program yang diperlukan masyarakat,” ujar Gatot, beberapa waktu lalu. Selain itu, sambung dia, tujuan TMMD sekaligus untuk merealisasikan mekanisme dan tata laksana yang melembaga serta terpadu antarinstansi, termasuk mengevaluasi dan menyusun perencanaan program guna meningkatkan hasil kinerja maupun rencana pelaksanaan program TMMD ke depan. “Selama TMMD, para prajurit saya perintahkan tidur di rumah penduduk, kemudian uang lauk pauknya dimasak dan dimakan bersama penduduk. Dari situ diharapkan terjalin kekeluargaan dan persaudaraan dengan masyarakat,” pungkasnya. (Gol/P-5)

PROFESIONALISME PRAJURIT DAN SINERGI ANTAR KECABANGAN - LATANCAB TNI AD 2017 -

FOTO-FOTO: DOK TNI AD

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono kala menggelar konferensi pers usai menyaksikan puncak Latancab TNI Angkatan Darat Tahun 2017 di Baturaja, Sumatera Selatan, Sabtu (12/8/2017). SEBAGAI garda terdepan pembela negara, setiap prajurit TNI Angkatan Darat wajib memahami jati dirinya. Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional adalah kompleksitas jati diri yang melekat dalam diri seorang prajurit. Namun, jati diri seyogyanya bukan sekedar untuk dipahami, melainkan juga harus diamalkan dalam kehidupan nyata. Tugas pokok TNI sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok yang diamanatkan UU ini, jelas menyiratkan kebutuhan yang sejalan dengan salah satu jati diri prajurit TNI Angkatan Darat tadi, yaitu Tentara/Prajurit yang profesional.

Untuk mendapatkan prajurit-prajurit yang profesional, khususnya yang bertugas mengawaki teknologi Alutsista TNI yang semakin modern serta teknologi informatika yang semakin kompleks, tentu bukan perkara mudah. Diperlukan perencanaan seleksi rekruitmen yang baik, metode pendidikan yang tepat, serta yang terpenting pelaksanaan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Upaya mewujudkan prajurit berkemampuan handal dan profesional dalam menjalankan tugas pokoknya, dilakukan TNI Angkatan Darat dengan menyelenggarakan Latihan Antar Kecabangan (Latancab) Tingkat Brigade Tahun 2017 di Pusat Latihan Tempur Angkatan Darat (Puslatpur AD), Martapura, Baturaja, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Latihan yang diikuti ribuan prajurit TNI Angkatan Darat dari berbagai kecabangan itu, selain menjadi ajang pembuktian hasil latihan yang selama ini dilakukan di masing-masing satuan, juga

sekaligus dijadikan ajang untuk memperlihatkan strategi dan teknik bertempur secara profesional. Puncak Latancab Tingkat Brigade yang digelar Sabtu (12/8/2017) kemarin, disaksikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono didampingi Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (Dankodiklatad) Letjen TNI Agus Kriswanto dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Edy Rahmayadi. Para Asisten Kasad, para Pangdam, serta Kepala Badan Pelaksana Pusat (Kabalakpus) Angkatan Darat juga turut menghadiri acara tersebut. Dalam acara tersebut, Kasad mengatakan bahwa tujuan latihan antar kecabangan adalah meningkatkan kemampuan tempur tingkat perorangan sampai dengan satuan setingkat Brigade dan kemampuan kerjasama antar satuan/kecabangan dalam wadah Brigade

Tim Pertempuran (BTP) melalui penyelenggaraan operasi tempur yang didukung oleh operasi intelijen dan operasi teritorial. Muaranya, untuk mewujudkan sinergitas dan interoperabilitas antar kecabangan guna memperoleh daya tempur yang efektif. “Latihan Ancab merupakan satu tahapan puncak latihan Angkatan Darat dalam membina dan melatih prajurit-prajurit Angkatan Darat. Sebuah sarana untuk menguji doktrin teknis, taktis maupun strategi yang dimiliki Angkatan Darat dengan memadukan kemampuan-kemampuan teknis dan taktis dari seluruh kecabangan di Angkatan Darat sesuai perannya dalam mendukung suatu operasi yang diformulasikan dalam Brigade Pertempuran. Harapan kita, latihan ini menjadi kemampuan dasar prajurit-prajurit saya, yang akan sangat membantu tugas-tugas pokok mereka kedepan untuk menunjang tugas pokok TNI Angkatan Darat,” ujar Kasad. Kasad juga menegaskan bahwa, selaras dengan kebijakan pimpinan TNI AD untuk mewujudkan prajurit yang disiplin, jago perang, jago tembak, jago beladiri, dan memiliki fisik yang prima, maka tuntutan perubahan harus dihadapi dengan peningkatan profesionalisme dan tertib administrasi. “Latihan harus sesuai dengan realisme, dihadapkan pada tugas operasi yang sesungguhnya, agar mampu mewujudkan prajurit TNI Angkatan Darat yang jago perang,” tegas Jenderal Mulyono. Latihan antar kecabangan dalam wadah Brigif Mekanis 6/TBS Divif 2 Kostrad melibatkan satuan dari berbagai kecabangan jajaran TNI Angkatan Darat sebagai satuan perkuatan yang meliputi satuan tempur, satuan bantuan tempur, satuan bantuan administrasi, satuan intelijen dan satuan

teritorial. Adapun tema yang diambil tahun ini yaitu “Brigade Tim Pertempuran melaksanakan Operasi Militer Untuk Perang di wilayah Sumatera Bagian Selatan dalam rangka Operasi Penindakan Komando Tugas Darat Gabungan (Kogasratgab) Sumatera Bagian Selatan”. Satuan pelaku latihan tahun ini yaitu Brigif Mekanis 6/Trisakti Baladaya Divisi Infanteri 2 Kostrad dengan perkuatannya terdiri dari Yonif Mekanis 411/6/2/K, Yonif Mekanis 412/6/2/K, Yonif Mekanis 413/6/2/K, Yonkav 8/2/K, Yonarmed 1/1/2/K, Yonarmed 11/1/2/K, Yonarmed 12/1/2/K, Yonarhanud 2/2/K, Yonzipur 10/2/K, Yonbekang 2/2/K, Yonkes 2/2/K, Denpom Divif 2/K, Denpal Divif 2/K, Denhub 2/K, Kum Kostrad, Pen Kostrad, Sandha Passus, Penerbad, Topografi, Satgas Ter Kodim 0403/OKU, Satgas Ter Kodim 0427/WK, dan Satgas Intel Kodam II/Swj. Jumlah personel yang dikerahkan dalam Latancab TNI Angkatan Darat 2017 sebanyak 3.330 prajurit dari berbagai kecabangan yang ada di TNI Angkatan Darat. Sementara Alutsista yang dikerahkan merupakan Alutsista paling modern yang dimiliki TNI Angkatan Darat yang meliputi, Helly MI 35, Helly MI 17, Helly Bell 412, Helly Fennec, Helly Bolco, Tank Leopard, Tank ARV, Meriam Artileri Medan Astros, Meriam 155 Caesar, Meriam 76, Meriam Artileri Pertahanan Udara RBS 70, dan Meriam Rheinmetal. Usai menyaksikan latihan yang merupakan wujud kesiapan Satuan TNI Angkatan Darat dalam rangka mengikuti Latihan Gabungan TNI Tahun 2017 ini, Kasad mengungkapkan rasa bangganya terhadap prajurit yang terlibat simulasi pertempuran. “Terima kasih dan saya bangga dengan kemampuan prajurit, karena berhasil melakukan

Aksi serangan gabungan dalam simulasi pertempuran pada Latancab TNI Angkatan Darat Tahun 2017 di Baturaja, Sumatera Selatan, Sabtu (12/8/2017). gerakan-gerakan baik taktis maupun teknis dengan cukup bagus dan lancar. Saya melihat gerakan prajurit sudah lebih familier (terbiasa) dalam mengendalikan Tank Leopard maupun M 113. Saya tidak melihat keraguan prajurit bergerak dalam medan seperti ini” cetus Kasad bangga. Menjawab pertanyaan wartawan seputar profesionalisme prajurit dalam Latancab 2017, Kasad menyatakan bahwa para prajurit TNI Angkatan Darat sudah jauh lebih profesional. Hal ini terlihat dari kemampuan prajurit dalam menguasai medan, serta teknik menembak hingga mengemudikan kendaraan Alutsista yang sudah sangat tepat dan sesuai dengan skenario dan pelatihan yang telah diberikan sebelumnya. “Saya ucapkan selamat atas prestasi latihan antar kecabangan TNI Angkatan Darat ini. Saya bangga melihat andaanda semua (prajurit) sudah lebih profesional dan luwes gerakannya, baik dari segi teknik maupun pergerakan

mobilitasnya. Ini yang kita harapkan dari adanya latihan antar kecabangan,” ujar Kasad. Meskipun puas dengan lancarnya pelaksanaan latihan, Kasad tetap berpesan agar suksesnya latihan ini tidak lantas membuat prajurit berpuas diri, melainkan harus terus melakukan evaluasi sehingga kedepan tugas-tugas yang diberikan kepada TNI Angkatan Darat dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. “Saya tegaskan setiap prajurit TNI Angkatan Darat jangan cepat puas dan berbangga hati atas hasil latihan yang dicapai, meskipun dicapai secara sempurna,” tandas Kasad. Latancab TNI Angkatan Darat Tahun 2017 ditutup dengan pelaksanaan parade kendaraan tempur yang digunakan selama latihan berlangsung, serta seruan yel-yel khas TNI yang diserukan oleh para prajurit dengan penuh semangat di hadapan para pimpinan TNI Angkatan Darat yang menyaksikan acara. (Dispenad)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN A14

Subsidi Energi Segera Terintegrasi dalam Bansos P

Mensos Khofifah Indar Parawansa menyampaikan setiap usaha mikro bakal menerima sembilan tabung elpiji 3 kg per bulan, sedangkan untuk keluarga tiga tabung per bulan. INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

ANTARA/YUSUF NUGROHO

PASAR MURAH GAS ELPIJI: Warga ramai-ramai membeli gas elpiji 3 kg di Pasar murah Dawe, Kudus, Jawa Tengah, Senin (12/6). Pemerintah setempat menggelar pasar murah gas elpiji dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

EMERINTAH tengah menghitung besaran nilai subsidi dan jumlah penerima subsidi energi yang menurut rencana akan mulai terintegrasi dalam program bantuan sosial (Bansos) pada Februari 2018 mendatang. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyampaikan penyaluran subsidi energi ke bansos akan dilakukan secara nontunai dengan melibatkan partisipasi bank. Subsidi listrik dan elpiji akan diarahkan untuk sasaran kelompok 40% masyarakat terbawah. “Yang perlu diperkuat ialah basis data terpadu, sebab baik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun Pertamina mempunyai basis data sendiri. Nanti akan divalidasi dengan data dari Kementerian Sosial. Karena akan disalurkan secara nontunai, infrastruktur kita perkuat,” ujar Puan. Di tempat yang sama, Mensos Khofifah Indar Parawansa menyampaikan setiap usaha mikro bakal menerima sembilan tabung elpiji 3 kg per bulan, sedangkan untuk keluarga 3 tabung per bulan. Per kilo subsidinya berapa ini yang akan dihitung kembali, kemudian kita menyatukan data, selama ini jumlah penerima subsidi elpiji sangat besar. Sekarang akan menggunakan basis data terpadu 40%. Kalau penerimanya rumah tangga 25.950.000, akan ada nantinya 2,3 juta yang usaha mikro yang menerima subsidi. “Hitung-hitungan per kilonya berapa sedang dirumuskan Kementerian EDSM. Infrastrukturnya, kartu keluarga sejahtera (KKS) sudah bisa diakses 6 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dari 6 juta sudah semua yang menggunakan sistem e-wallet bantuan pangan, sudah dilakukan juga uji coba bantuan energi. Bantuan sosial sudah diintegrasikan dalam satu kartu, misalnya sudah ada subsidi lain dan diintegrasikan, maka sistem ini sudah bisa jalan,” terang Mensos.

Tidak dikurangi Khofifah menegaskan penghematan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 tidak akan berdampak kepada pengurangan bantuan sosial dan program subsidi untuk rakyat. “Biaya hidup dan keperluan sehari-hari masyarakat sudah cukup berat. Maka Kementerian Sosial berkomitmen bantuan sosial dan program subsidi tidak mengalami pemotongan anggaran,” kata dia. Mensos menjelaskan total anggaran untuk bantuan sosial dan subsidi pada 2017 sebesar Rp14,15 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), bantuan beras sejahtera (rastra), bansos disabilitas, bansos lansia, Bantuan Usaha Ekonomi ProduktifKelompok Usaha Bersama (UEPKUBE).

Total anggaran untuk bantuan sosial dan subsidi pada 2017 sebesar Rp14,15 triliun. “Dua program prioritas nasional saat ini adalah PKH dan BPNT. Tahun ini jumlah penerima PKH sebanyak 6 juta KPM dan penerima BPNT adalah 1,28 juta keluarga,” kata Mensos Khofifah. Mensos lebih lanjut menyampaikan dasar penghematan anggaran adalah Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017. Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp17,5 triliun, kemudian mendapatkan penghematan sebesar Rp247,9 miliar. Pengurangan ini merata di semua satuan kerja, yakni Sekretariat Jenderal, Ditjen Pemberdayaan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, Ditjen Penanganan Fakir Miskin, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Badiklit Pensos (Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial). “Penghematan dilakukan pada pos anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti rapat-rapat dan kegiatan koordinasi,” tuturnya. (H-1)

Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Bentuk Nyata Keadilan

DOK LPSK

Ketua LPSK Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. MEMASUKI usia ke-9 tahun, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus bekerja melindungi saksi dan korban sebagai pelaksanaan tanggung jawab terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Waktu 9 tahun tidaklah singkat. Banyak pencapaian yang sudah diraih, termasuk meningkatnya kepercayaan masyarakat akan eksistensi lembaga ini dalam membantu mewujudkan peradilan pidana yang ideal. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menjelaskan, kehadiran LPSK tidak lain untuk memastikan terpenuhinya hak-hak saksi dan korban kejahatan. Apalagi, saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. “Banyak kasus tidak terungkap karena saksi dan korbannya enggan memberikan kesaksian kepada penegak hukum akibat adanya ancaman,” ujar dia. Semendawai yang menjabat Ketua LPSK untuk periode kedua ini menambahkan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK dimodali Undangundang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disempurnakan kembali melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tantangannya, lanjut dia, ba-

gaimana mengimplementasikan UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam praktik penegakan hukum serta bagaimana hak-hak saksi dan korban dijamin dan dipenuhi sebagai kewajiban negara. Mengingat, LPSK tidak dapat bekerja sendiri melainkan harus bersinergi bersama masyarakat, aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya. Jika saksi dan korban dapat dengan aman dan nyaman memberikan kesaksian kepada penegak hukum, maka proses hukum dapat berjalan dan kasusnya bisa terungkap. “Keadilan bagi korban itu jika pelaku kejahatan dihukum dan hak mereka sebagai korban tindak pidana terpenuhi,” ungkap pemegang gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini. Pria kelahiran OKU Timur, Sumatera Selatan ini menegaskan, keadilan jangan lagi sekadar jargon atau slogan, tetapi harus menjadi sesuatu hal yang nyata dengan terpenuhinya hak-hak saksi dan korban. “Momentum Dirgahayu RI ke-72, LPSK mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama bekerja memenuhi hak-hak saksi dan korban. Mari bersama peduli saksi dan korban,” ajak dia. Semendawai yang sebelum menjadi pimpinan LPSK sudah aktif dalam penanganan dan isu-isu hak

asasi manusia, berpendapat, mereka yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana, sudah seharusnya mendapatkan penanganan yang memadai agar mereka dapat memaknai artinya kemerdekaan dan merasakan keberadaan negara dalam melindungi setiap warga negara. Sejak berdiri hingga sekarang, LPSK telah melindungi dan memberikan pemenuhan hak bagi saksi dan korban dari sejumlah tindak pidana yang terkategori kejahatan luar biasa, seperti pelanggaran HAM berat, korupsi, terorisme, perdagangan orang, kekerasan seksual terhadap anak, narkotika/psikotropika, dan pencucian uang, serta tindak pidana lain yang sangat membahayakan jiwa saksi dan korban. Meski harus diakui, layanan yang diberikan kepada saksi dan korban itu masih jauh dari jumlah korban kejahatan yang terjadi di Indonesia, yang jumlahnya mencapai ratusan ribu setiap tahunnya. Kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi LPSK tergambar dari meningkatnya permohonan setiap tahun. Dimana pada tahun pertama berdiri (2008), LPSK hanya menerima 10 permohonan; 2009 sebanyak 74 permohonan; 2010 sebanyak 154 permohonan; 2011 sebanyak 340 permohonan; 2012 sebanyak 655 permohonan; 2013 sebanyak 1.560 permohonan; 2014 sebanyak 1.076 permohonan, 2015 sebanyak 1.590 permohonan; dan 2016 sebanyak 1.727 permohonan. “Dalam kurun waktu 8 tahun, jumlah permohonan meningkat lebih dari 170 kali lipat,” katanya. Sebagai konsekuensi dari permohonan yang masuk, LPSK menyediakan berbagai layanan yang bisa diakses saksi dan korban, seperti pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, fasilitasi restitusi dan kompensasi. Terhitung akhir Juli 2017, jumlah saksi dan korban yang masih menjadi terlindung LPSK berjumlah 2.460 orang dengan layanan berjumlah 3.163, dengan catatan satu terlindung bisa mendapatkan lebih dari satu layanan.***

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN A15

Gotong Royong Tangkal Radikalisme Jika tidak cukup matang dalam mengelola kejiwaan, anak muda akan mudah dipengaruhi. Mereka yang terhasut umumnya menjadi suka menyendiri dan suka membuat kelompok eksklusif. RICHALDO Y HARIANDJA

richaldo@mediaindonesia.com

ERKEMBANGAN penggunaan internet yang pesat memiliki dua sisi mata pisau. Berbagai informasi mengalir dan menyebar dengan cepat, nyaris tanpa tersaring, seiring dengan meluasnya akses internet di masyarakat. Di satu sisi, orang bisa memetik manfaat dari informasi tersebut. Namun, di lain sisi, informasi yang merusak juga berseliweran, misalnya penyebaran paham-paham radikal dan berita bohong. Penggunaan internet di Indonesia yang tergolong tinggi membuat penyebaran paham radikal melalui dunia maya mudah dilakukan. Penangkalan penyebarannya harus dilakukan secara terpadu dan bersama-sama. Saat ini, pengguna internet di Indonesia mencapai 139 juta orang. Hal itu membuat pengawasan terhadap situs-situs radikal perlu dilakukan terus-menerus. “Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) yang bertindak menutup konten-konten berisi ajaran radikal, termasuk cara mengatasinya. Akan tetapi, tidak semua bisa diblok secara cepat. Kalau tidak bisa mengeblok situs itu, orangtua, guru, dosen yang harus memberikan pencerahan,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius di Jakarta, belum lama ini. Sejauh ini, lanjut dia, anak muda

menjadi pihak yang paling sering diincar. Anak muda dipandang mudah untuk diprovokasi. “Yang menjadi target cuci pemikiran adalah anak muda yang masih labil dan mencari jati diri,” imbuh dia. Saat ini, secara nasional terdapat 1.200 orang yang telah ditangkap karena terlibat terorisme. Namun, ungkap Suhardi, dengan kehadiran teknologi informasi, muncul pola baru yaitu belajar di dunia maya yang tidak terstruktur. Ia menambahkan, jika tidak cukup matang dalam mengelola kejiwaan, anak muda akan mudah dipengaruhi. Untuk menjadi radikal, dikatakan Suhardi, terdapat tahapan yang harus dilewati. “Cirinya suka menyendiri, suka membuat kelompok eksklusif yang tidak boleh dimasuki orang lain. Maka keluarga harus ambil alih,” terangnya. Oleh karena itu, Suhardi berharap ada integrasi dalam menangani masalah radikalisme, khususnya di dalam dunia maya. “Ini tidak mudah menyelesaikannya. Harus ditangani secara terintegrasi dan bukan parsial. Karena itu, tiap instansi harus pegang peranan,” imbuhnya. Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan radikalisme marak di semua platform media sosial saat ini. Meskipun demikian, dirinya menolak jumlah pengguna internet dan media

ANTARA/DEWI FAJRIANI

PERSEPSI TENTANG RADIKALISME: Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, memberikan pemaparan mengenai sosialisasi

hasil survey Persepsi Orang Muda dan Pemetaan Internet Sosial Media Tentang Radikalisme dan Ekstrimisme di Indonesia dalam kegiatan diskusi publik di Kampus Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (3/2). sosial Indonesia yang tinggi menjadikan Indonesia lemah. “Kita tidak boleh lemah, kita harus kuat dan akan ambil tindakan apa pun untuk kesatuan bangsa yang nomor satu. Siapa pun di masyarakat, negara jamin kerahasiaan dan pemanfaatan teknologi oleh mereka, tapi tidak ada ruangan bagi mereka yang ingin mengacaukan bangsa ini,” tegas Semuel. Dirinya memastikan pemerintah akan tetap mengawasi media sosial dan memberikan teguran keras jika para pengembang tidak bersinergi dengan pemerintah. Pemblokiran pada jejaring sosial Telegram belum lama ini menjadi salah satu bukti pemerintah sungguhsungguh dalam menangkal radikalisme di dunia maya. “Pemblokiran kemarin hanya dilakukan karena kita tidak ada akses kepada mereka. Kalau seperti itu, siapa yang bertanggung jawab. Kita butuh komunikasi dan koordinasi dengan developer, tidak akan ada pemblokiran kalau mereka bekerja sama,” imbuh Semuel.

Gandeng penyedia Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan pihaknya telah menggelar sejumlah upaya untuk mencegah penyebaran konten radikal. Setelah memblokir Telegram yang terbukti menyebarkan ide-ide dan konten-konten berbahaya, pemerintah juga menggandeng Google dan Twitter guna menangkal konten radikal dan negatif. Google, misalnya, menurut Rudiantara, telah sepakat untuk meningkatkan service level agreement (SLA) dalam penanganan isu terorisme, konten radikal, serta konten negatif lainnya. “Google dan Kominfo telah sepakat untuk menerapkan sistem baru yang disebut trusted flaggers,” ungkapnya. Dalam penanganan konten negatif, selama ini ada beberapa konten yang dianggap bertentangan dengan aturan dan budaya Indonesia, tetapi tidak bertentangan jika menurut community guide. Akibatnya dianggap seolah ada pembiaran. Hal itulah yang mendorong pemerintah juga melibatkan komunitas atau

masyarakat tertentu. Mereka harus yang memiliki kapabilitas untuk menilai konten-konten dan menyampaikannya atau melaporkannya kepada penyedia layanan media sosial. Trusted flaggers merupakan pelaporan dengan cara memberikan flag pada konten tertentu yang dapat dilakukan selain Kementerian Kominfo, juga oleh masyarakat tertentu dari civil society organization di Indonesia yang diakui dan dipercaya Google. Sistem trusted flaggers saat ini masih dalam tahap uji coba dan diharapkan dalam 2-3 bulan ke depan sudah bisa mulai dioperasikan. Selain trusted flaggers, Google akan memberlakukan sistem legal removals yang berkaitan dengan legal dan penegakan hukum di Indonesia. “Pemerintah dalam hal ini enggak sendiri. Masyarakat sipil dilibatkan untuk meyakinkan bahwa ini bukanlah regime of censorship. Tidak akan ada ruang untuk menyalahgunakan kewenangan terkait dengan penanganan konten negatif di media sosial ini,” tutup Rudiantara. (P-1)

Optimalisasi Program Pendidikan Dasar dan Menengah KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) telah berhasil melaksanakan sejumlah program yang menjadi prioritas pemerintah. Implementasinya pun terus diupayakan agar berjalan semakin optimal dari waktu ke waktu. Itu, di antaranya, program pengalihan pendidikan menengah (dikmen) dari kabupaten/kota (kab/kota) ke provinsi yang sudah menjangkau 33 provinsi kecuali Papua. Sebagaimana diketahui, hal tersebut disebabkan pemerintah provinsi (pemprov) belum sepenuhnya siap untuk pembiayaan guru dan tenaga kependidikan. Padahal, menurut Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad, pemerintah telah mewajibkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hanya, masih ada kabupaten/kota yang menganggarkan urusan yang bukan kewenangannya. “Akibat dari itu, pemenuhan urusan wajib yang sesuai dengan kewenangannya seperti pemenuhan personel, sarana prasarana, serta penganggaran justru menjadi tidak optimal,” ujarnya kepada Media Indonesia, baru-baru ini. Ia pun menilai perlu ada peningkatan pemahaman terhadap batasan kewenangan pengelolaan anggaran antara pemprov dan pemerintah kab/kota. Misalnya, melalui sosialisasi neraca pendidikan sehingga program-program yang sudah dicanangkan dapat lebih terencana dan terealisasi secara maksimal.

FOTO_FOTO: DOK BKLM

Pemerintah juga sedang menggenjot pelaksanaan program Indonesia pintar/ kartu Indonesia pintar (PIP/KIP) dengan target penyaluran dana PIP tahun ini sebanyak 17.927.308 siswa. Berdasarkan laporan, hingga kini telah tersalur kepada 8.358.800 siswa, dengan 1.383.438 di antaranya telah mengambil dana tersebut. Untuk pencetakan KIP, sampai saat ini sudah mencapai 8.024.825 kartu-termasuk 555.104 kartu yang sudah dalam bentuk ATM yang diserahkan melalui kegiatan penyerahan KIP oleh Presiden. Pencetakan KIP-ATM mulai tahun ini dilaksanakan secara bertahap dengan sasaran prioritas 4.369.968 kartu siswa SMP/Paket B, 1.367.559 kartu siswa SMA/

Paket C, dan 1.829.167 kartu siswa SMK/kursus. Meski demikian, ungkap Hamid, ada beberapa kendala yang masih harus diselesaikan. Semisal belum tersedianya data kemiskinan yang terintegrasi antara Dapodikdasmen, Dapo PAUD dengan basis data terpadu (BDT) sebagai sasaran yang terintegrasi dengan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu Indonesia sehat (KIS), dan KIP. “Pemadanan dapodik dengan PKH/KKS 2017 baru selesai akhir tahun. Masalahnya, penyaluran dana PIP SD dan SMP juga jadi terkendala rekening penampung virtual karena akun PIP dan SMP harus dikosongkan dulu sebelum dana PIP 2017 diproses,” terang Hamid. Proses perpindahan data

siswa dari virtual account ke real account BRI juga relatif memakan waktu. Untung saja, kendala penyaluran tersebut telah diselesaikan pada tahun ini meskipun masih dirasa kurang optimal karena siswa minim informasi mengenai kesiapan pengambilan dana dan layanan penyaluran oleh bank. “Ini juga masih akan terus kita perbaiki. Harapannya PIP/KIP sesuai dengan target dan seluruh siswa bisa merasakan manfaat dari program tersebut,” ucapnya.

Menghimpun prestasi Di sisi lain, Hamid mengklaim sejatinya siswa Indonesia telah membuktikan segudang prestasi akademik yang membanggakan dalam berbagai bidang. Rata-rata mereka yang berprestasi

adalah hasil seleksi dari tingkat sekolah hingga tingkat provinsi. “Para siswa yang menjuarai tingkat nasional bahkan dinominasikan ke tingkat internasional.” Beberapa prestasi yang telah diraih peserta didik Indonesia, mulai tingkat SD sebagai peraih medali emas Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang dinominasikan untuk mengikuti olimpiade tingkat internasional. Ada juga peraih medali emas Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang dinominasikan mengikuti olimpiade tingkat internasional bidang lomba catur dan karate. Bidang seni juara Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) siswa berprestasi tak luput diikutsertakan dalam World Creativity Festival

(WCF). Begitupun untuk tingkat SMP OSN, peraih medali emas diikutsertakan olimpiade di tingkat internasional. “Untuk tingkat SMA juga demikian. Kami berharap ke depannya akan lahir lebih banyak juara untuk berbagai program studi dan mata lomba,” harap Hamid.

Kompetensi pendidik Guna mendukung kesuksesan program pendidikan, Ditjen Dikdasmen tak luput memperhatikan masalah peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Untuk itu, pemerintah menyiapkan program keahlian ganda yang melibatkan 12.740 guru adaptif/normatif untuk disertifikasi menjadi guru produktif. Lebih lanjut, 341 SMK

ditetapkan sebagai pusat belajar dan kepala sekolah diberi pembekalan untuk melaksanakan program, berikut 33 pengawas sekolah diberi pembekalan tentang penjaminan mutu program keahlian ganda. Sebanyak enam PPPTK juga telah mendapatkan sertifikasi sebagai lembaga sertifikasi profesi oleh BNSP, dengan satu lembaga sedang dalam proses. “Kami juga melakukan pengembangan sejumlah SMK terkait dengan program revitalisasi pendidikan vokasi yang masuk program prioritas Presiden,” terang Hamid. Program pengembangan tersebut meliputi 47 SMK pariwisata, 45 SMK kemaritiman, 60 SMK pertanian, dan pengembangan teaching factory pada 125 sekolah. (Mut/S2-25)

BEKERJA BERSAMA UNTUK

INDONESIA BERKEADILAN RABU, 16 AGUSTUS 2017 ◆ HALAMAN A16

Sumbangsih Lima Dekade bagi Indonesia TAHUN ini, PT Freeport Indonesia (PTFI) menggenapi 50 tahun eksistensinya di Tanah Air. Dalam lima dasawarsa sejak kontrak karya pertama ditandatangani tersebut, publik mungkin mengenal PTFI sebagai produsen tambang asal Amerika Serikat (AS) yang mengeksplorasi tanah Papua. Namun, mungkin belum banyak yang mafhum apa sumbangsih anak usaha FreeportMcMoran itu bagi Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dilihat dari sisi ekonomi, keberadaan PTFI memberikan manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung, antara lain, dalam penerimaan negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen, biaya, dan pembayaran lain. Sepanjang 1992 sampai 2015, misalnya, penerimaan negara mencapai kurang lebih US$16,1 miliar. Sebagai pembanding, dividen yang diterima pihak Freeport US$10,1 miliar. Sedangkan manfaat tidak langsung dari sumbangsih PTFI mencakup dampak dari pembayaran gaji karyawan, pembelian dalam negeri, pengembangan masyarakat, pembangunan daerah, dan investasi dalam negeri (lihat graﬁk). Adapun perihal ketenagakerjaan , per Juni 2017, tercatat total karyawan PTFI dan mitranya mencapai 24.628, yang mana 97% dari padanya adalah karyawan nasional. Secara umum, multiplier effect PTFI telah menciptakan tidak kurang dari 230 ribu kesempatan kerja di Indonesia, dengan estimasi sekitar 122 ribu berada di Papua. Dalam risetnya mengenai dampak ekonomi PTFI, Lem-

baga Penyelidikan Ekono- yang sangat diperhatikan oleh tar 700 m tersebut memakan waktu sekitar enam tahun semi dan Masyarakat (LPEM) perusahaan. Dari data PTFI, jumlah Dana jak 2012 karena faktor kondisi Universitas Indonesia (UI) mencatat kontribusi terhadap Program Pengembangan Ma- tanah, medan dan cuaca yang pembentukan produk domes- syarakat yang dikucurkan penuh tantangan. Lapangan terbang Anggoingtik bruto (PDB) Indonesia pada perusahaan untuk kurun 19922015 mencapai 0,6%. Untuk pe- 2016 mencapai US$1,46 miliar. gin Aroanop memiliki landas riode serupa, kontribusi PTFI Sebagian dari dana tersebut pacu 461 m, lebar 18 m desecara spesiﬁk terhadap pem- dikelola PTFI dan sebagian ngan kemiringan 7%-9%, dan bentukan produk domestik lagi dikelola Lembaga Pengem- mampu didarati pesawat jenis regional bruto (PDRB) Provinsi bangan Masyarakat Amungme Pilatus Porter maupun pesawat Cessna Grand Caravan. Papua bahkan mencapai 48,0% & Kamoro (LPMAK). Adapun, lapangan terbang Melalui program tersebut, dan terhadap PDRB Kabupaten Update: 2017 LEMBAR FAKTA |94,0%. PTFI sudah membangun an- perintis yang dibangun PTFI Mimika mencapai PTFI telah menginvestasikan tara lain sekitar 3.200 unit di Desa Tsinga pada ketinggian sebesar US$ 8,2 miliar sejak rumah, fasilitas umum, dan 1.200 m dpl telah beroperasi tahun 2004 dan berkomitmen fasilitas sosial sejak 1997. Ke- sejak Januari 2012. Hampir lima dekade lamanya PT Freeportmudian, Indonesia (PTFI) telah bekerja samaakdan memberikan kontribusijuga terhadap Perusahaan memberi untuk membuka untuk melanjutkan investasi

ajang pemupukan bakat dan kapasitas pemuda-pemudi Papua di bidang olahraga. Di samping pembangunan ﬁsik, PTFI pun menaruh perhatian pada pembangunan sumber daya manusia. Di sektor pendidikan, ada 10.145

dan administrasi niaga D-3. Per akhir 2016, tercatat 91% siswa di institut tersebut adalah warga asli Papua. Dari total 4.152 peserta magang di institut ini sebanyak 70% telah diserap sebagai karyawan PTFI dan perusahaan kontraktor.

rakat lokal ialah adanya penurunan kasus malaria hingga 70% dalam kurun 2011-2014. Agar masyarakat dapat berdikari, perusahaan menghelat program pendampingan UKM yang saat ini menghimpun tidak kurang

beasiswa yang telah dikucurkan PTFI sejak 1996. Kemudian, melalui Institut Pertambangan Nemangkawi, PTFI menyelenggarakan balai latihan kerja (BLK) dengan program pramagang, pendidikan untuk dewasa, magang,

Pada sektor kesehatan, korporasi membangun dan mengoperasikan 2 rumah sakit, 3 klinik umum, dan 2 klinik spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan gratis. Salah satu kontribusi nyata PTFI dalam aspek kesehatan masya-

dari 160 pengusaha. Pengembangan masyarakat berbasis desa juga menjadi salah satu strategi PTFI dengan mengembangkan perkebunan coklat dan kopi, di samping usaha ternak ayam dan babi oleh warga. (S2-25).

Kontribusi Finansial

pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, serta menjadi mitra strategis Indonesia. PTFI telah menginvestasikan 2017 LEMBAR FAKTAuntuk | Update:infrastruktur US$ 7,7 miliar dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto Nasional sebesar lebih dari US$ 60 miliar sejak 1992.

Kontribusi Finansial

Hampir lima dekade lamanya PT Freeport Indonesia (PTFI) telah bekerja sama dan memberikan kontribusi terhadap 2016 pertumbuhan lokalBagi dan nasional, serta menjadi mitra strategis Indonesia. PTFI telah menginvestasikan Manfaatekonomi Langsung Indonesia US$ 7,7 miliar untuk infrastruktur dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto Nasional Dari Pajak, Royalti, Dividen, Bea dan Pembayaran Lainnya sebesar lebih dari US$ 60 miliar sejak 1992.

Manfaat Tidak Langsung

Jenis Penerimaan

2002

Dividen Pemerintah

Royalti

1992- 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 152 5 9 112 159 2002 152 5 9 112 159 216 49 213 169 265

265

146

164

1.605 Pajak & Pungutan Lainnya**Lainnya** Pajak & Pungutan

294

213 686 294 1.294 1.425 1.605 213

2.022

334

260

Total

121

334

260

128

185

2008

2011 2012

216

202

164

188

1.039 1.569 1.425 1.993 686 1.013 1.294

881 1.600 1.805 1.209

2.022

146

1.354 1.922

2.383

US$ 35,7 miliar

US$ 3,3 miliar 2005 2006 2007

US$ 3,3 miliar

US$ 16,6 miliar

US$ 424 juta Masyarakat, Pembangunan Daerah dan Investasi Dalam Negeri Jenis Penerimaan

US$ 16,6 miliar

1992-2016

2016 Manfaat Langsung Bagi Indonesia Pembayaran Gaji Karyawan, Pembelian Dalam Negeri, Pengembangan Dari Pajak, Royalti, Dividen, Bea dan Pembayaran Lainnya Manfaat Tidak Langsung Pembayaran Gaji Karyawan, Pembelian Dalam Negeri, Pengembangan Masyarakat, Pembangunan Daerah dan Investasi Dalam Negeri 2004 19922003

1992-2016

US$ 424 juta

2009 2010

2011 2012

2013 2014 2015 2016

213 -

121

101

128 118

169

185

122

116

TOTAL

202

881 1.600 1.805 1.209

484

539

368

424

1.354 1.922

TOTAL

1.287

101

118

122

116

1.886

904

383

421

246

308

13.392

980

484

539

368

424

16.565

1.287

188

1.886

421 1.569 246 308 1.993 904 13.392 3831.013 1.039 980

2013 2014 2015 2016

16.565

2.383

** Pajak dan Pungutan Lainnya meliputi: PPh Badan, PPN, PBB, Iuran Tetap, Pajak Penghasilan Karyawan, PDBR, Bea Masuk, Pajak & Retribusi Daerah, dll.

SUMBER: PTFI

** Pajak dan Pungutan Lainnya meliputi: PPh Badan, PPN, PBB, Iuran Tetap, Pajak Penghasilan Karyawan, PDBR, Bea Masuk, Pajak & Retribusi Daerah, dll. Kajian LPEM-UI pada dampak multiplier effect dari Pembagian Manfaat Finansial Langsung dari tahun 1992-2015 operasi PTFI di Papua dan Indonesia tahun 2013

Kajian LPEM-UI pada dampak multiplier effect dari

60%

Pembagian Manfaat Finansial Langsung

PDRB Prov PDRB PDBUS$ tahun 1992-2015 operasi PTFI20,3 di Papua dan Indonesia perhatian pada sektor olahses 2013 ke daerah-daerah dari terpencil, sebesar kedepannya Papua Mimikatahun Indonesia untuk pengembangan tam- dibangunlah dua lapangan raga, di antaranya melalui Untuk terbang perintis di Desa Tsinga pembangunan kompleks oProv PDRB bang bawah Dengan Indonesia PDB tanah. PDRB 40% lahraga di Mimika yang akan Papua Mimika Dari : Indonesia 37,5% jangka dan Desa Aroanop. komitmen t Pajak dan PNBP 0,8% investasi 91% Untuk FCX termasuk Royalti Dari: Dividen digunakan pada Pekan OlahPeresmian fasilitas Lapanpanjang ini, Pemerintah dan t Deviden Untuk raga Nasional (PON) 2020 di perintis Anggoingmasyarakat pun akan mem- gan Terbang t Total manfaat langsung ini Indonesia melebihi jumlah yang dibayarkan PTFI jika beroperasi di negara-negara lain. Membentuk Membiayailangsung Membayar Papua. gin di t Aroanop direncanakan peroleh manfaat danMembentuk Dari : Penyedia lapangan kerja swasta terbesar di Papua dan merupakan salah satu pembayar pajak terbesar t Pajak dan PNBPdi 0,8%lebih dari yang37,5% Untuk FCXselBangunan di atas lahan bersamaan detidak langsung berke- berlangsung Indonesia termasuk Royalti 1,7% 50%dari kegiatan Dari: Dividen 0,8% 44% uas 12,5 ha itu menelan biaya ngan puncak perayaan HUT sinambungan t Deviden Dari Semua Dari Pemasukan Program Dari Total Pendapatan Rumah Tangga Pengembangan APBN Penciptaan Kesempatan Kerja ke-72 kemerdekaan RI pada US$33 juta atau sekitar Rp 440 operasional PTFISektorini. Rumah Tangga Di Provinsi Masyarakat Nasional Papua. Tambang Di Indonesia t dilansir Total manfaat langsung iniKompleks melebihi jumlah yang olahraga berPTFI menyadari keberadaan 17 Agustus ini. Seperti 128.000PTFIMiliar. dibayarkan jika beroperasi di negara-negara lain. Membentuk Membiayaidari duMembayar di Papua skala internasional tersebut Antara,Membentuk Manajer Community mereka tidak terlepas t Penyedia lapangan kerja swasta terbesar di Papua dan lebih dari kesempatan kerja merupakan satu pembayar terbesarstadium, di terdiri dari pajak 1 indoor Liaison kungan masyarakat lokal. Oleh Relations Community 110.000salah di luar Papua Indonesia karena itu, pengembangan ma- Oﬃcer (CLO) PTFI Nathan Kum 1 lapangan atletik, 2 asrama atlet, dan 1 bangunan penunmengatakan syarakat Dari Semua Dari Pemasukanpembangunan Program Dari Total dan pembangunan @IDfreeport freeport indonesia www.ptfi.com | www.fcx.com freeport indonesia Pendapatan Rumah Tangga Pengembangan APBN Penciptaan Kesempatan Kerja jang. Keberadaan infrastruktur Lapter perintis Anggoinggin daerah, termasuk soal inRumah Tangga Di Provinsi Masyarakat Sektor Tambang Di Indonesia Aroanop Papua. pada ketinggian seki- anyar itu diharapkan menjadi frastruktur, menjadi hal-hal Nasional

60%

40%

91%

238.000

PAPUA BARAT

1,7%

50%

0,8% 44% PAPUA

238.000

PAPUA BARAT

kesempatan kerja

128.000 di Papua

110.000 di luar Papua

PAPUA

www.ptfi.com | www.fcx.com

freeport indonesia

@IDfreeport

freeport indonesia

Mimika Sports Complex Timika, Papua Menumbuhkembangkan talenta-talenta olahraga dari tanah Papua, yang mampu berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional, Freeport Indonesia membangun komplek olahraga di Timika senilai USD 33 juta, yang akan digunakan di Pekan Olahraga Nasional 2020 di Papua.

ZZZ SWƬ FR LG

freeport indonesia

@IDfreeport

freeportindonesia