Mediaindonesia 17 04 2018 17042018054424

Page 1

SELASA, 17 04 2018 NO. 13440/ TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

Harus tegas dikatakan bahwa tutur dan perbuatan elite yang tidak lagi patut dicontoh itulah yang membunuh demokrasi. Sadar atau tidak sadar, ia sesungguhnya sedang mempertontonkan pengkhianatan kepada partai.”

PILPRES 2019

PKS Menimbang Sosok Gatot-Anies PRABOWO Subianto memang sudah menyatakan kesiapan menerima mandat dari Partai Gerindra untuk maju sebagai capres di Pilpres 2019. Namun, bukan berarti peluang bagi calon lain untuk diusung telah tertutup. Untuk bisa mengusung capres, Gerindra harus berkoalisi, salah satunya dengan sekutu mereka, PKS. Akan tetapi, PKS belum juga memberikan garansi, bahkan belakangan muncul ide agar Gerindra mempertimbangkan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Kalau ternyata kemungkinan (Gatot-Anies) itu menguat, kita akan berbincang dengan sangat elegan dan berani untuk menyampaikan ke Gerindra atau Pak Prabowo bahwa ini ada perkembangan penting, kita harus bahas ini,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Jakarta, kemarin. PKS, ujar dia, terus menjalin komunikasi dengan Gatot. Mardani menyarankan calon yang diusung untuk menghadapi petahana Joko Widodo harus melalui pertimbangan sangat matang. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid pun masih meragukan Prabowo benar-benar akan maju. “Semuanya masih mungkin berubah dan secara definitif juga Pak Prabowo belum menyatakan ‘Saya maju sebagai calon presiden’. Beliau mengatakan ‘Kalau diberikan mandat, saya siap’, tapi belum mengatakan ‘Saya siap sebagai capres’,” terangnya. Politikus PKS Nasir Djamil bahkan meyakini Prabowo akan memberikan mandat dari partainya ke calon lain. “Yang paling berkesempatan mendapatkan itu ialah Gatot Nurmantyo.” Pengamat politik Yunarto Wijaya juga menilai ikrar Gerindra untuk mengusung Prabowo pekan lalu sebatas tes ombak untuk melihat seberapa besar hal itu mendongkrak elektabilitas. Menurutnya, tidak aneh apabila nantinya Gerindra ataupun PKS mencalonkan nama lain. Dia menyebut wajar PKS tetap bersama Gerindra dalam koalisi dan mencalonkan nama lain. Apalagi Gatot dan Anies dapat memiliki efek kejut sekalipun elektabilitas keduanya di bawah Prabowo. “Kalau berkaca pada pilkada DKI, ada pengalaman Gerindra dan PKS di sana,” ucap dia. Namun, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon memastikan partainya tetap mengusung Prabowo. “Gerindra sudah bulat 100% bahwa yang akan maju Pak Prabowo sebagai capres, bukan sebagai cawapres atau sebagai king maker. Jadi, tolong masalah ini dihentikan karena memang sudah basi.” (Ric/Nur/X-8)

Harian Umum Media Indonesia

Editorial | Hlm 2

Kinerja APBN semakin Baik ANTARA/DHEMAS REVIYANTO

PERAWATAN PATUNG JENDERAL SUDIRMAN: Pekerja melakukan perawatan Patung Jenderal Sudirman di Jakarta, kemarin. Perawatan tersebut dilakukan agar patung yang menjadi salah satu ikon Ibu Kota itu tetap bersih, terawat, dan terjaga dari kerusakan yang disebabkan polutan serta cuaca.

Penurunan defisit anggaran ini menunjukkan tren dalam APBN yang semakin baik, kuat, dan sehat. Selekta | Hlm 2

Pasal 10 KUHP bisa menjadi pintu masuk pencabutan gelar akademik. Pasal itu mengatur pencabutan hak politik koruptor.

Cabut Gelar Akademik Koruptor

NURUL HIDAYAH

nurul@mediaindonesia.com

S

EORANG pemerhati sosial yang tinggal di Cirebon, Soenoto, urun rembuk dalam acara Bedah Editorial Media Indonesia di Metro TV, kemarin. Dalam topik bahasan ‘Saatnya Menuntaskan Megakorupsi Century’ itu, Soenoto melemparkan wacana segar agar perguruan tinggi mencabut atau menganulir gelar sarjana dari berbagai strata bagi para koruptor. Menurut pengusaha itu, para koruptor yang merupakan lulusan perguruan tinggi sudah tidak lagi mencerminkan perilaku intelektual, yakni tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. “Tidak ada moral yang membimbing mereka. Hukum bukan berbicara ayat dan pasal. Namun, roh hukum itu ialah moral. Ayat dan pasal bisa berubah, sedangkan moral tetap abadi,” kata Soenoto, kemarin. Oleh karena itu, saat ini Soenoto tengah gencar menjalin komunikasi dengan sejumlah alumnus ITB lainnya untuk mendukung pencabutan gelar sarjana bagi para koruptor. “Izin dokter yang melakukan malapraktik bisa dicabut. Kondisi yang sama pun berlaku untuk gelar sarjana lain. Malapraktik dokter korbannya satu-dua orang. Korban koruptor itu ribuan orang. Ribuan

Menghukum Assad atau Putin?

orang bisa menjadi miskin karena tindakan korupsi yang dilakukan orang-orang intelek di negeri ini,” ujar Soenoto. Rektor Universitas Padjadjaran (Un pad) Bandung, Tri Hanggono Ahmad, menyambut positif wacana pencabutan gelar akademik terhadap lulusan perguruan tinggi yang terbukti terlibat perkara korupsi. “Kami akan menginisiasi pencoretan nama alumni yang terbukti ter libat kasus korupsi. Pada saat wisuda mendatang, ikrar lulusan akan ditambah dengan janji tidak

melakukan korupsi,” ungkap Tri Hanggono, kemarin. Senada dengannya, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Mohammad Nasih yang mewantiwanti lulusan salah satu universitas kenamaan di Jawa Timur itu untuk menjaga nama baik almamater mereka. “Dengan seizin senat dan majelis wali amanat (MWA), kami bahkan tidak segan mencabut gelar dan ijazah apabila saudara terbukti melakukan tindakan yang mencoreng nama baik almamater Unair. Kami berharap

alumni Unair tidak ada yang korupsi. Tidak ada yang ngapusi. Sekali lagi, jika itu semua terjadi, kami tidak segan menarik kembali gelar saudara,” ujar Nasih saat wisuda sarjana pada 2 Desember 2017, seperti dikutip dari laman Unair News. Menurut Nasih, Unair sudah lama menerapkan semboyan Exellence with Morality untuk meningkatkan kualitas lembaga. “Untuk menguasai sains dan teknologi, selain membutuhkan kualitas pribadi, juga moralitas.” Dalam penilaian Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman, pencabutan gelar akademik terhadap koruptor perlu mendapat dukungan pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. “Kebijakan itu patut diapresiasi untuk memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi mereka yang mencoba-coba terlibat perkara serupa. Saya mendukung penuh jika diterapkan. Tetapi pencabutan gelar juga tidak boleh pandang bulu,” tutur Boyamin. Boyamin menambahkan, pintu masuk pencabutan gelar akademik sudah ada, yakni pencabutan hak politik bagi koruptor yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. “Artinya, tidak perlu membuat aturan baku yang baru karena KUHP telah mengaturnya. Hakim harus memulainya,” tandas Boyamin. (Gol/ Dro/BY/*/X-3)

Bimanesh Takut Dituntut Novanto Hafil mengetahui dari laporan bahwa Michael menolak permintaan Fredrich yang ingin mantan Ketua DPR itu dirawat inap sebelum kecelakaan terjadi. Meja Hijau | Hlm 7

Cawawalkot Ismiryadi Jalani Sidang Perdana Calon pemimpin daerah seharusnya memberi contoh dan patuh pada peraturan. Politik uang, apa pun bentuknya, dilarang di pilkada. Regional | Hlm 12

SENO

“Sejak memerintah Jateng lima tahun lalu, saya blusukan dan bahkan setiap pekan tidur di rumah warga agar rakyat dekat dan mudah menyampaikan keinginannya.” Ganjar Pranowo

Calon Gubernur Jawa Tengah Indonesia Memilih | Hlm 3

Serangan ke Suriah harus dilihat sebagai serangan simbolis. Secara militer, yang tidak berdampak signifikan, ditujukan kepada Assad. Namun, secara politik ditujukan kepada Putin.

PILKADA SERENTAK 2018

Opini | Hlm 8

SELA

Jangan Biarkan 6,7 Juta Warga Kehilangan Hak Pilih Ponsel sebagai SEDIKITNYA 6,7 juta masyarakat berpotensi kehilangan hak untuk memilih dalam pilkada serentak pada 27 Juni mendatang. Menurut data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), jumlah itu merupakan akumulasi dari jumlah penduduk yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) dan belum melakukan perekaman. Jumlah pemilih yang telah masuk daftar pemilih sementara (DPS) tercatat 152,9 juta. Ketua Tim Pengawas Pilkada Komnas HAM, Hairiansyah, melihat persoalan itu krusial. Pasalnya kepemilikan KTP-E merupakan prasyarat

bagi masyarakat agar dapat memberikan hak pilih. Hairiansyah pun meminta Kemendagri serta KPU segara bergerak cepat untuk menyelesaikan hal itu. Salah satunya dengan mempergunakan basis data kependudukan, yakni kartu keluarga sebagai syarat dalam memperoleh surat keterangan pengganti KTP (suket) yang merupakan dokumen pengganti KTP-E. “Yang belum melakukan perekaman karena ada kendala-kendala logistik geografis tidak bisa mendapat suket. Oleh karena itu, kita dorong agar penggunaan database kependudukan dengan acuan kartu

keluarga bisa digunakan sebagai sya rat mendapatkan suket,” ujar Hairiansyah, kemarin. Di kesempatan yang sama, komisioner Komnas HAM Amiruddin menambahkan agar Kemendagri dapat masuk ke daerah-daerah pedalaman, khususnya ke daerah yang saat ini masih menggunakan sistem noken. Ia beranggapan hal itu akan juga berdampak pada verifikasi pemilih. Senada, Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi Titi Anggraini meminta agar ada kerja maksimal pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak suara bagi 6,7 juta warga tersebut.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan mengharapkan KPU tingkat kabupaten/kota bekerja sama dengan dinas dukcapil setempat untuk segera memastikan penyelesaian 6,7 juta penduduk dalam DPS Pilkada 2018 yang belum terkonfirmasi memiliki KTP-E. Mekanisme kerja sama pun sudah termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017. Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku pihaknya melakukan jemput bola untuk memastikan seluruh masyarakat di daerah terpencil seperti di Papua dan Banten memiliki KTP-E. (Ric/Opn/*/X-6)

Terapi Mental

PENELITIAN yang dilakukan University of Derby dan Nottingham Trent University, Inggris, menemukan bahwa orang-orang yang kurang stabil secara emosional cenderung lebih kecanduan telepon seluler. SENO Penulis penelitian dan dosen psikologi di University of Derby, Zaheer Hussain, mengatakan tim meneliti secara daring 640 pengguna ponsel berusia 13-69 tahun untuk mencari hubungan antara penggunaan ponsel pintar dan kepribadian. “Hasilnya, mereka yang berjuang dengan masalah kesehatan mental, seperti kecemasan, stres, depresi, dan sikap tertutup, akan lebih intensif menggunakan ponsel sebagai bentuk terapi. Mungkin mereka mencari istirahat dalam penggunaan smartphone,” kata Hussain. (Xinhua/ Ire/X-7)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Mediaindonesia 17 04 2018 17042018054424 by Oppah - Issuu