SELASA, 18 07 2017
@mediaindonesia
BPS: Turunkan Penduduk Miskin Butuh Upaya Besar http://bit.ly/2twWZtJ
NO. 13177/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN
@mediaindonesia
Salah Pilih Font, Korupsi Putri PM Terbongkar http://bit.ly/2twzwck
Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
@mediaindonesia
Aksi Demo Warnai Hari Pertama Masuk Sekolah http://bit.ly/2urdDPY
E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
(021) 5812113 & 5801480
J U J U R
B E R S U A R A
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
Novanto Akhirnya Tersangka
PEMBUBARAN ORMAS
Mayoritas Fraksi DPR Dukung Perppu BAK gayung bersambut, penerbitan Perppu 2/2017 tentang Perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendapat sambutan baik dari mayoritas fraksi di DPR RI. Enam partai pendukung pemerintah, yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura, mendukung perppu tersebut. Fraksi Partai Golkar mendukung penuh perppu. “Golkar berpandangan Pancasila dan NKRI ini harus dijaga dari rongrongan ideologi lain. Keberadaan perppu itu merupakan upaya untuk menyelamatkan ideologi Pancasila dan NKRI,” kata Wakil Sekjen PG Ace Hasan Syadzily di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Senada dengan Ace, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira meminta kepada semua partai untuk ikut mendukung langkah pemerintah. Harapan yang sama disampaikan Wasekjen PKB Abdul Malik Haramain, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekretaris Fraski Hanura Dadang Rusdiana, dan Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago. “Perppu dibutuhkan untuk persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Irma. Namun, sikap berbeda ditunjukkan PAN, yang sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah. Wiranto PAN terang-terangan Menko Polhukam mengkritik perppu. “Mereka (pemerintah) pembina, masak pembubar? Kalau ormas dianggap menyimpang ‘keluar rel’, tugas pemerintah melakukan pembinaan,” ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto. Partai Demokrat menilai perppu berpotensi menjadi abuse of power (penyimpangan kekuasaan). “Berpotensi terjadi tindakan yang tidak terukur yang bisa memberangus kebebasan dan demokrasi,” sebut Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto. PKS mendukung pihak yang akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap perppu tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Perppu Ormas tidak dalam posisi genting. “Revisi saja UU Ormas,” ungkapnya. Dalam menanggapi hal itu, pemerintah membantah penerbitan perppu sebagai tindakan antidemokrasi. “Apa kita tega negara terancam dengan gerakan masif yang membuat negara ini berubah?” ujar Menko Polhukam Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin. (Nov/Gol/VL/X-4)
Setelah Setya Novanto, KPK disebut akan mengusut namanama lain yang pernah dibacakan dalam dakwaan di persidangan kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik. DERO IQBAL MAHENDRA dero@mediaindonesia.com
“Apa kita tega negara terancam dengan gerakan masif yang membuat negara ini berubah?”
K
OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan tersangka baru dalam kasus KTP-E. Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun dari nilai proyek sebesar Rp5,9 triliun itu. “KPK menetapkan Saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR RI periode 20092014 sebagai tersangka, karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya,” tegas Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK, kemarin. Agus mengungkapkan Novanto melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong diduga berperan dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR hingga proses pengadaan barang dan jasa KTP-E. Agus menyebutkan Novanto melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (lihat grafik). Agus menambahkan, mengenai penetapan Novanto sebagai tersangka, KPK menyatakan hal tersebut tidak berkaitan
Pro dan kontra jamak dalam demokrasi. Yang penting perbedaan sikap dan pandangan itu harus diadu di gelanggang hukum.”
Ulama Tiga Benua Lawan Radikalisme
Saudara Sebangsa Saling Menggoreng
DPR Sepakat Bahas Perppu Akses Informasi
Ratusan ulama dan dai bertemu di Padang untuk menyamakan pemahaman soal Islam yang moderat.
Syafii Maarif menilai penolakan terhadap Perppu Ormas kuat nuansa politis ketimbang menjaga kepentingan bangsa dan negara.
Komisi XI DPR sepakat membahas perppu tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Editorial | Hlm 2
Selekta| Hlm 2
Politik| Hlm 6
Bursa & Keuangan| Hlm 19
Memahami Bantuan Dana Parpol
dengan Pansus Hak Angket KPK yang masih bekerja itu. “KPK hanya menjalankan fungsi sebaik mungkin dalam pemberantasan korupsi dengan meningkatkan performa kinerja,” tandas Agus. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim mengatakan, selain Novanto, KPK semestinya mengusut juga nama-nama lain yang diduga terlibat dalam kasus itu. “KPK harus bongkar juga terduga lain yang disebut dalam (surat dakwaan) dugaan kasus korupsi KTP-E. Ada terduga lainnya dari unsur legislatif, eksekutif, dan korporasi,” kata dia. Juru bicara KPK Febri Diansyah merespons hal itu dengan menyatakan KPK tetap akan melakukan pendalaman penanganan perkara terhadap nama-nama yang pernah dibacakan dalam dakwaan di persidangan kasus itu.
Disarankan undur diri Dalam menanggapi status tersangka Novanto, anggota DPR dari Fraksi NasDem T Taufiqulhadi menyarankan agar Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. “Kalau mengikuti langkah NasDem, kala itu Sekjen NasDem (Patrice Rio Capella), begitu tersangka langsung mengundurkan diri. Namun, beda partai, ya bisa beda ketentuan,” ujar Taufiq, kemarin. Soal jabatan Novanto di DPR, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat pimpinan menyusul penetapan Novanto sebagai tersangka. “Kita akan rapatkan di pimpinan DPR, mungkin besok (hari ini), kita lihat perkembangan. Kalau mekanisme di DPR, kita mengacu UU MD3. Kalau menyangkut pimpinan, tergantung partai atau fraksinya,” ujarnya. Namun, Sekjen Partai Gokar Idrus Marham mengatakan pihaknya masih menunggu putusan resmi KPK. Partai Golkar, menurut dia, akan menjunjung asas praduga tak bersalah dalam kasus Novanto. (Ric/Gol/Gan/AT/Pol/Nov/YH/X-6)
Kader Golkar Terguncang... | Hlm 4
“Sekarang masih tertahan di perbatasan. Ternyata mereka dibohongi. Artinya propaganda, diiming-imingi, janjinya tidak sesuai yang diharapkan.” Suhardi Alius Kepala BNPT
Hukum & Keamanan Hlm 6 DUTA
Bantuan dana partai bukanlah hadiah, bukan pula subsidi cuma-cuma. Ini adalah upaya agar partai bisa memainkan peran dan fungsinya secara nyata bukan sekadar retorika mengada-ngada!
SELA
L AWATA N K E U N I V E R S I TA S S TA N F O R D ( 2 )
Pengalaman Sedih Picu Otak Menua
Mengembangkan Ilmu-Ilmu Terapan
PENGALAMAN atau peristiwa yang menyedihkan dalam hidup, seperti kematian anak, perceraian, atau dipecat, dapat menyebabkan otak menua setidaknya dalam empat tahun. Temuan periset Amerika Serikat (AS) tersebut dipresentasikan di Alzheimer’s Association International Conference DUTA di London, Inggris. Studi yang dilakukan University of Wisconsin School of Medicine itu menganalisis kinerja dalam memori dan tes berpikir terhadap 1.300 responden berusia 50-an untuk mengukur kesehatan otak. Stres meningkatkan peradangan, yang dapat berkembang ke demensia. Itu sedang diuji para peneliti Universitas Southampton. Studi itu juga menemukan orang Afro-Amerika lebih berisiko stres ketimbang kelompok etnik lainnya. (BBC/ Hym/X-7)
Harian Umum Media Indonesia
KETIKA Leyland Stanford pada puncak kejayaannya, sebuah tragedi menimpa keluarganya. Anak tunggalnya, Leyland Stanford Junior, meninggal karena penyakit tifus saat menginjak usia remaja pada 1884. Setelah melewati duka yang dalam, setahun kemudian Leyland Stanford dan istrinya, Jane, memutuskan untuk mengenang putra mereka dengan menyumbangkan sebagian besar harta, termasuk tanah seluas 3.000 hektare di Palo Alto, bagi pendirian sebuah universitas dengan nama resmi Leyland Stanford Junior University. Salah satu ciri khas universitas baru itu ialah karena sejak berdirinya, Stanford menegaskan bahwa ia ingin membangun sebuah perguruan sekuler, tanpa dikaitkan dengan kepentingan gereja atau agama apa pun. Untuk konteks zaman itu, sikap seperti itu cukup berani. Semua universitas besar di Eropa dan AS, termasuk Harvard, lahir dari rahim
gereja serta kaum misionaris. Keunikan itu juga terpatri dalam logo Stanford, yaitu pohon pinus kayu merah, sequoia, yang menjulang tinggi dibingkai sebuah moto yang dikutip bukan dari tokoh agama, semboyan keagamaan, atau dari ungkapan Latin, sebagaimana lazimnya di dunia universitas, tetapi dari seorang humanis Jerman abad ke-16, Ulrich von Hutten: Die Luft der Freiheit weht, angin kebebasan meniup. Dengan prinsip baru itu, Universitas Stanford Leyland Stanford Junior kemudian menjadi satusatunya perguruan tinggi yang mendidik wilayah Palo Alto. anak-anak petani dan peternak di sekitar Setelah Stanford dan istrinya mening-
STANFORD.EDU
Opini| Hlm 8
gal, perguruan itu terus bertahan, tetapi nasibnya tak pasti. Hingga dekade kedua abad ke-20, suatu kurun yang di AS dikenal sebagai the roaring twenties, Universitas Stanford masih merupakan institusi perdesaan terpencil, tidak dikenal serta tanpa gaung apa pun. Situasi di sekitarnya memang sudah lumayan berkembang, terutama San Francisco, mengikuti perkembangan pesat ekonomi AS yang saat itu sudah mulai menyalip Britania Raya sebagai dinamo dunia. Namun, Palo Alto saat itu relatif masih belum tersentuh oleh gerak kemajuan itu.
Bersambung ke halaman 2
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG