@mediaindonesia
KAMIS, 19 10 2017
Anies-Sandi Serius Siapkan Rumah Vertikal DP 0% Harga Rp350 Juta http://bit.ly/2kZgD2I
NO. 13267/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN
@mediaindonesia
Rp4.000/eks
Asuransi untuk 587 Jemaah yang Wafat sudah Dibayarkan http://bit.ly/2gNHA4K
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
@mediaindonesia
E-mail: cs@mediaindonesia.com
Kasus Tanah yang Diduga Libatkan Sandiaga Mandek http://bit.ly/2yvQ8GN
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
B I L AT E R A L
Qatar Incar Proyek Infrastruktur Tanah Air G E N C A R N YA p e m b a n g u n a n infrastruktur di Indonesia menyedot perhatian Qatar. Kunjungan kenegaraan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menjadi momentum peningkatan kerja sama di bidang infrastruktur dan turisme. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani banyak membahas perekonomian dan rencana kerja sama kedua negara. “Saya telah bahas tadi dengan Paduka Yang Mulia mengenai upaya kerja sama di bidang infrastruktur dan turisme,” kata Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Saat ini, Qatar menanamkan investasi di Indonesia, di antaranya untuk pembangunan PLTGU Sumbagut 134 senilai US$1 miliar dengan PT Pembangkit Jawa-Bali dan Nebras Power di PT Payton Energy senilai US$1,3 miliar. Kunjungan itu merupakan yang pertama kali bagi Sheikh Tamim yang bertepatan pula dengan 41 tahun terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara. Pertemuan tersebut sebagai kunjungan balasan
atas kedatangan Presiden Jokowi ke Qatar pada 2015. Selain itu, Jokowi menitipkan keberadaan 43 ribu warga negara Indonesia (WNI) di Qatar yang turut berkontribusi dalam pembangunan di Qatar. Di tempat yang sama, Sheikh Tamim mengatakan, selain di bidang ekonomi, pertemuan juga membahas beberapa hal terkait dengan politik regional seperti blokade yang dilakukan negara Timur Tengah terhadap Qatar. Secara terpisah, PT Pelabuhan Indonesia II Persero (IPC) menandatangani kesepakatan bersama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Qatar Ports Management Company/ Mwani Qatar. Kerja sama itu menyangkut sektor kepelabuhanan. Penandatanganan dilakukan Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha IPC Saptono R Irianto dan Direktur Hamad Port sebagai perwakilan dari Mwani Qatar Capt Abdulaziz Al Yafei. Kesepakatan itu melingkupi struktur dan tata organisasi perusahaan, manajemen, serta pengoperasian kepelabuhanan. (Pol/Tes/X-4)
AFP/BAY ISMOYO/POOL
KUNJUNGAN EMIR QATAR: Presiden Joko Widodo bersama Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani melihat anak-anak mengibarkan bendera
Indonesia dan Qatar saat memeriksa barisan dalam upacara penyambutan kenegaraan di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Dalam pertemuan tersebut kedua pemimpin negara membahas peningkatan kerja sama di bidang infrastruktur dan pariwisata.
Pertahankan Stabilitas di Tahun Politik Pelambatan ekonomi tidak perlu dikhawatirkan jika pemerintah mampu menjaga kepercayaan pasar. ERANDHI HUTOMO SAPUTRA erandhi@mediaindonesia.com
U
NTUK mengantisipasi melambatnya perekonomian pada 2018 karena kita mulai memasuki fase tahun politik, pemerintah dituntut lebih fokus, kreatif, dan mampu menjaga stabilitas dalam mengelola keuangan. Demikian ungkap sejumlah pengamat ekonomi menanggapi tiga tahun berjalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Ya, itu harus dilakukan un-
tuk menghindari ketidakpastian ekonomi. Dunia usaha mungkin menunggu proses pilkada selesai baru memikirkan apakah perlu ekspansi atau sekadar menjalankan bisnis seperti biasa. Dunia usaha menanti kepastian terpilihnya pemimpin baru atau petahana. Ekonomi mungkin menggeliat lagi semester kedua 2018,” kata peneliti di Institute For Development of Economics and Finance, Eko Listiyanto, di Jakarta, kemarin. Menurut Eko, pada Juni tahun depan berlangsung sebanyak 171 pilkada di berbagai daerah dan proses pemilu legislatif serta pemilu presiden juga sudah mulai bergulir. Eko berharap tidak terulang lagi peristiwa seperti di pilkada DKI sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada 2018 bisa tercapai. Eko berkeyakinan jagat perpolitikan tahun depan bisa juga berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Ada banyak kampanye
dan pertemuan yang berpotensi menggerakkan roda ekonomi. “Pemerintah dapat memanfaat-
kan event Asian Games 2018 dan pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali. Libatkan UKM sehingga roda
di seluruh Indonesia, KUR yang meningkatkan kegiatan UKM, dan program sertifikasi lahan sehingga petani mempunyai akses ke bank tetap perlu dipertahankan,” ujar Firmanzah. Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden, Denni Puspa Purbasari, mengakui pemerintah menyadari tantangan pelambatan ekonomi pada tahun depan. “Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menjaga daya beli agar pertumbuhan konsumsi bisa mencapai 5%. Untuk menjaga daya beli itu pemerintah mengusahakan stabilitas harga bahan pokok, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengefektifkan bansos,” ungkap Denni. Denni percaya ramainya aktivitas politik pada tahun depan tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi. “Infrastruktur yang dibangun di berbagai daerah akan segera dirasakan manfaatnya.” (Ant/X-3)
ekonomi berputar di masyarakat bawah. Stabilitas politik penting untuk menjaga ekonomi tetap di jalan yang benar,” ujar Eko. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya menilai untuk mengantisipasi melambatnya perekonomian, pemerintah mesti memastikan optimalisasi serapan dana transfer daerah sebesar Rp701 triliun untuk mendorong perekonomian di daerah. “Proyek infrastruktur dengan anggaran Rp409 triliun harus digarap hati-hati agar tidak membebani APBN. Bila perlu disesuaikan dan ditingkatkan kerja sama dengan swasta,” ungkap Berly. Pengamat ekonomi yang juga Rektor Universitas Paramadina Firmanzah meminta pemerintah bisa meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah berdampak positif. “Gejolak harga pangan menjadi terkendali. Penyamaan harga BBM
Birokrasi DKI Jakarta pantang kembali ke tabiat lama, yakni tabiat mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat.”
Reklamasi Harus Terbuka dan Adil
Peserta Pemilu bakal Ditetapkan Februari
Tiongkok akan Menjadi Negara Sosialis Modern
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta masyarakat bersabar terkait dengan janji politiknya.
KPU akan menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada seluruh partai politik. Bila ada catatan, parpol diberikan kesempatan untuk memperbaiki.
Presiden Xi Jinping menjanjikan akan membangun Tiongkok menjadi ‘negara sosialis modern’.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Politik & Keamanan | Hlm 5
Internasional | Hlm 14
“Perppu Ormas dibutuhkan untuk menjaga keutuhan NKRI. Pemikiran bahwa hal itu memicu otoritarianisme berlebihan.” Azyumardi Azra
Rektor UIN 1998-2006 Hukum | Hlm 6 DUTA
Anjing dan Pribumi Dilarang Masuk!
Munculnya kembali dikotomi pribumi versus nonpribumi, pribumi muslim versus pribumi nonmuslim, ialah mimpi buruk yang merusak sendi-sendi kebangsaan yang telah ditancapkan para pendahulu kita.
Opini | Hlm 9
KEBANGSAAN
Sudahi Polemik Pidato Anies Baswedan MENTERI Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meminta polemik terkait dengan pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diakhiri. Anies menyebut kata ‘pribumi’ dalam pidatonya di Balai Kota seusai pelantikan pada Senin (16/10). “Sudahlah kita sudahi polemik, sekarang mari kita sebagai warga Jakarta bersama-sama membangun Jakarta, ini penting,” kata Yasonna di Jakarta, kemarin. Dalam pidatonya, Anies menyinggung soal sejarah bangsa dengan mengatakan Jakarta ialah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan hadirnya penjajah selama berabadabad lamanya. “Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme.
“Bahkan nggak usah banyak ngomong, teknis saja. Yakinkan orang bikin ini, bersihkan ini, bersihkan itu.” Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR
Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri,” ucapnya. Oleh banyak kalangan, penyebutan kata ‘pribumi’ itu dinilai tidak etis se-
kaligus kontraproduktif ketika warga Jakarta masih terbelah akibat pilkada. Namun, Yasonna menganggap Anies menggunakan diksi dalam pidatonya dengan maksud yang baik. Sebagai tokoh berlatar belakang akademisi, imbuh Yasonna, Anies diyakini paham aturan diskriminasi. Istilah pribumi sudah dilarang lewat Instruksi Presiden No 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Anies fokus ke masalah teknis
untuk membenahi Ibu Kota ketimbang pidato. “ B a h k a n n g g a k u s a h b a ny a k ngomong, teknis saja. Yakinkan orang bikin ini, bersihkan ini, bersihkan itu. Kerjaannya mondar-mandir saja. Ini kotor, bersihkan,” tandasnya. Akibat pidatonya, Anies dilaporkan DPD Banteng Muda Indonesia ke Bareskrim Polri. Anies dituduh melanggar Inpres No 26/1998 dan UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik. Anies enggan berkomentar soal pelaporan dirinya. “No comment saya,” tuturnya. Sebelumnya, ia menegaskan penyebutan kata ‘pribumi’ digunakan dalam konteks kolonialisme. (Nic/X-8)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG
2
SELEKTA
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
EDITORIAL
Menjaga Birokrat DKI Tetap Sehat MELAKUKAN perubahan dari yang buruk ke yang baik bukanlah pekerjaan mudah. Namun, untuk mempertahankannya bisa jauh lebih susah. Pun dengan mempertahankan perubahan wajah birokrasi di DKI Jakarta sejak lima tahun terakhir yang tadinya bak penguasa menjadi pelayan warga. Sebagai unsur yang bertugas menjalankan roda pemerintahan, peran birokrat amatlah vital DUTA dan menentukan. Di pikiran dan tangan merekalah baik-buruknya fungsi utama birokrasi untuk melayani kepentingan masyarakat bergantung. Sayangnya, di hampir semua sektor baik di pusat maupun di daerah, penuaian fungsi mulia itu masih jauh dari harapan. Bahkan, kaum birokrat cenderung berkarakter antagonistis. Mereka yang semestinya membantu kesulitan malah mempersulit warga. Mereka yang seharusnya menjadi abdi malah minta dilayani. Fenomena itu pula yang lama terjadi di Ibu Kota. Selama berpuluh-puluh tahun, birokrasi di DKI Jakarta berwajah buruk. Seabrek penyakit dari kemalasan hingga nafsu menggadaikan jabatan untuk mendapatkan uang begitu kuat memapar dan seakan mustahil disembuhkan. Penyakit kronis para birokrat DKI Jakarta baru bisa diobati setelah Joko Widodo menjadi gubernur pada 2012. Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang kemudian menggantikan Jokowi pun sukses meneruskan misi mahasulit itu. Jokowi dan Ahok tahu betul bagaimana mereformasi birokrasi di DKI. Rumusnya terbilang sederhana, yakni penuhi dulu kesejahteraan birokrat, lantas paksa mereka untuk berubah. Sebagai pendukung, beragam perbaikan sistem demi terciptanya transparansi seperti mekanisme lelang untuk posisi pejabat dan e-budgeting diterapkan. Tak lupa, pengawasan dilakukan secara ketat. Harus kita akui, birokrat di DKI Jakarta sudah mulai sehat. Selama Jokowi, Ahok, dan Djarot Saiful Hidayat berkuasa, para birokrat nakal terpaksa tiarap. Mereka tak lagi malas, juga tak berani menilap uang negara atau memeras warga. Namun, harus kita katakan pula bahwa belum semua dari mereka yang sepenuhnya imun dari penyakit birokrasi. Kendati kesejahteraan mereka sudah dinaikkan berkali lipat, godaan untuk kembali menjadi birokrat bermental penguasa masih besar. Saat ini, mereka dalam posisi wait and see. Mereka ingin melihat lebih dulu seperti apa karakter Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur yang baru. Jika Anies-Sandi lemah dan kompromistis, bisa dipastikan para birokrat nakal akan kembali ugal-ugalan. Kita mendukung janji Anies-Sandi untuk meneruskan program-program lama yang bagus. Oleh karena itu, keduanya mesti menunjukkan sikap dan ketegasan yang sama atau bahkan lebih dalam mengelola birokrasi DKI. Cara dan gaya boleh saja berbeda, yang penting birokrasi tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Ketegasan harus dikedepankan pula untuk menghadapi anggota DPRD. Menjaga integritas, kredibilitas, dan profesionalitas birokrat ialah kunci keberhasilan pelaksanaan program-program lainnya. Mengatasi kemacetan, banjir, dan segudang persoalan lain hanya maksimal jika birokrat hebat. Meski belum sempurna, tiga gubernur lama sudah berhasil membangun birokrasi DKI yang bersih juga mumpuni, dan kini menjadi kewajiban Anies-Sandi untuk meneruskannya. Birokrasi DKI Jakarta pantang kembali ke tabiat lama, yakni tabiat mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Birokrasi DKI harus tetap sehat, bersih dari birokrat-birokrat sesat.
Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials
MI/RAMDANI
ASURANSI UNTUK NELAYAN: (Dari kiri) Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi, Kepala Staf Kepresidenan Teten
Masduki, dan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan saat memberikan keterangan pers terkait dengan kinerja 3 tahun Jokowi-JK di Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan itu Menteri Susi menyatakan sudah memberikan asuransi nelayan kepada 664.746 orang. Nilai preminya sebesar Rp175 ribu yang dibebankan pada anggaran pemerintah.
PDB Perikanan Alami Kenaikan Signifikan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberi banyak bantuan, mulai kapal dan alat tangkap pengganti cantrang hingga pemberian asuransi nelayan. GABRIELA JESSICA RS
jessica@mediaindonesia.com
M
ENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan telah terjadi beberapa keberhasilan di sektor perikanan dalam tiga tahun terakhir, seperti kenaikan produk domestik bruto (PDB) perikanan dan peningkatan konsumsi ikan di masyarakat. “Pertumbuhan nasional kita 5,01%, sedangkan PDB perikanan di 2015 itu 8,35%, di 2016 sebesar 7,03%, dan 2017 kuartal II 7,08%. Sebelum pemerintahan Pak Jokowi, pertumbuhan per-
ikanan selalu di bawah,” ucap Susi dalam konferensi pers 3 Tahun Laporan Pemerintahan Jokowi-JK, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Menurutnya, pencapaian itu disebabkan kebijakan dan program yang ditekankan Presiden Joko Widodo. Pemberantasan illegal fishing, misalnya, membuat potensi tangkap naik dari 7,31 juta ton pada 2013 menjadi 12,54 juta ton pada 2016. Produksi perikanan juga naik dari 22,3 juta ton pada 2015 menjadi 23,5 juta ton pada 2016, dan 11,84 juta hingga kuartal II 2017. Hal positif lainnya ialah peningkatan konsumsi ikan di
masyarakat. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat konsumsi ikan pada 2014 sebesar 38,14 kg per kapita, kemudian naik menjadi 41,11 kg per kapita pada 2016 dan ditargetkan naik lebih signifikan menjadi 47,12 kg per kapita pada akhir 2017. Kementerian itu juga telah memberi banyak bantuan kepada nelayan. Bantuan meliputi kapal, alat tangkap pengganti cantrang, bibit ikan budi daya, fasilitas pembuatan pakan ikan mandiri, dan asuransi nelayan. Susi menyebut pihaknya sejauh ini sudah memberikan bantuan 926 kapal, 6.853 alat tangkap pengganti cantrang, dan 392 paket pakan mandiri untuk pembudi daya ikan. “Dalam dua tahun ini kita berhasil, terutama setahun terakhir pemerintahan ini, untuk produksi pakan mandiri,” ucap
Susi. Program pakan mandiri juga telah membuat pengeluaran pembudi daya lebih efisien. “Ini terbukti dari keluhan pabrik pakan. Ada yang bilang bisnis aquaculture kendur. Padahal bukan kendur, melainkan mereka sudah membuat pakan secara mandiri,” ucapnya. Untuk masalah asuransi nelayan, Susi mengatakan kementeriannya sudah memberi asuransi kepada 664.746 orang. Nilai preminya sebesar Rp175 ribu yang dibebankan pada anggaran pemerintah. Sebaliknya, hasil yang masih me ngalami penurunan ialah angka ekspor perikanan. Nilainya pada 2017 ialah US$2,83 miliar, atau turun dari US$3,94 miliar pada 2015. “Itu bukan akibat turunnya produktivitas perikanan, melainkan karena pengetatan
Densus Tipikor akan Dibahas di Istana STAF Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP menegaskan belum ada keputusan Presiden Joko Widodo untuk menyetujui atau menolak usul pembentukan detasemen khu sus pemberantasan tindak pidana korupsi (densus tipikor). Usulan itu nantinya akan diputuskan dalam rapat kabinet terbatas. “Belum ada keputusan apa pun dari Presiden berkaitan dengan usulan densus antikorupsi itu. Nanti itu (densus tipikor) dibahas di sidang kabinet terbatas,” ujar Johan saat ditemui di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,
kemarin. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly juga mengatakan pembentukan densus tipikor akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam agenda rapat terbatas. Yasonna mengatakan koordinasi menjadi penting bagi seluruh pemangku kepentingan di lembaga penegak hukum. Kehadiran densus tipikor, kata dia, harus menjadi semangat bersama dalam memberantas korupsi. “Saya selalu mengatakan koordinasi antarseluruh penegak hukum yang ada itu lebih
Yasonna H Laoly
MI/M IRFAN
Menteri Hukum dan HAM penting, sinkronisasi dan satu roadmap bersama,” ujarnya. Johan menambahkan pembentukan densus tipikor merupakan
kewenangan kepolisian. Namun, mengingat pembentukan densus tipikor rencananya juga akan melibatkan pemangku kepentingan lain, hal itu harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat kabinet terbatas. “Sampai hari ini belum ada rapat kabinet terbatas yang membahas soal itu. Biasanya kalau mengenai hal seperti itu dirapatkan di rapat kabinet terbatas, di situlah akan terjadi diskusi dari usulan, misalnya. Di situ kan ada Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, yang kemudian diskusi cukup intens di rapat kabinet, baru kemudian
penggunaan alat penangkapan ikan,” ungkap Susi.
Masalah pengawasan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menilai problem yang masih terjadi di bidang kelautan dan perikanan ialah lemahnya pengawasan. Bantuan alat tangkap, misalnya, belum banyak dimanfaatkan. “Jadinya, banyak alat tangkap yang mangkrak. Pascadistribusi bantuan, pemerintah belum punya sistem monitoring dan kontrol. Hanya sekadar membagi-bagi,” ujarnya. Ia juga menyebut jumlah bantuan asuransi masih jauh dari target karena banyak nelayan yang belum menerima. “Contoh kecil saja, di Morodemak, Jawa Tengah, lebih dari 40% nelayan belum mendapat kartu asuransi nelayan,” ungkap Susan. Program revitalisasi 1.000 petak keramba jaring apung juga dilihatnya mangkrak. Padahal, program tersebut memakan anggaran Rp12,5 miliar. “Mestinya pemerintah berani duduk dengan masyarakat pesisir dan membuka ruang dialog untuk tahu yang mereka butuhkan,” tegasnya. (Nur/Ant/X-11)
diputuskan disetujui atau tidak,” tuturnya. Terkait dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menolak rencana pembentukan densus tipikor, Johan mengatakan pernyataan itu ialah pandangan pribadi JK. Terlepas dari itu, Johan menyampaikan bahwa dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi sebenarnya telah berulang kali menegaskan sikapnya terkait dengan pemberantasan korupsi di negeri ini. Pertama, kata Johan, Presiden meminta pemberantasan korupsi harus efektif dan kuat. Kedua, KPK harus diperkuat. Ketiga, harus ada sinergi antarpenegak hukum dalam hal pemberantasan korupsi. (Nur/Mtvn/X-10)
Reklamasi Harus Terbuka dan Adil WA K I L G u b e r n u r D K I J a karta San diaga Uno meminta masyara kat bersabar terkait dengan janji politik dirinya dan Gubernur Anies Baswedan soal penghentian reklamasi. Ia mengaku dirinya bersama Anies akan menghadap Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. “Teman-teman sabar, tunggu, kami baru dilantik. Kami tahu tuntutan masyarakat, kami tahu tugas kami adalah hentikan reklamasi,” tutur Sandiaga di SDN 07 Cawang, Jaktim, kemarin. “Dalam satu-dua hari ini Pak Jokowi mau panggil kami,” tambahnya. Namun, janji kampanye AniesSandi yang akan menghentikan reklamasi itu bertentangan dengan keputusan pemerintah pusat yang mencabut moratorium reklamasi di Pulau C, D, dan
G. Keputusan tersebut tertuang di dalam SK Menko Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/ Menko/Maritim/X/2017. Ketika ditanya apabila Presiden memintanya meneruskan proyek reklamasi, Sandi mengatakan baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI samasama memiliki niat yang baik. Meski demikian, keputusan yang diambil harus berdasarkan keterbukaan dan berkeadilan. “Jadi sabar. Kita kaji dengan baik, tidak tergesa-gesa. Kita pastikan bahwa semua untuk kemajuan bangsa,” ujarnya, Soal klaim Sandi yang akan ber temu Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan belum ada rencana. “Permintaan secara resmi untuk bertemu sampai saat ini
“Kami tahu tugas kami adalah hentikan reklamasi. Dalam satu-dua hari ini Pak Jokowi mau panggil kami.” Sandiaga Uno
Wakil Gubernur DKI Jakarta belum ada,” kata Pramono di Istana Bogor, kemarin. Kalaupun pertemuan nantinya ada, kata Pramono, hal-hal yang akan dibahas ialah yang berkaitan dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan dae-
rah. “Pada saat rapat terbatas terakhir membahas LRT, MRT, dan juga hal yang berkaitan lainnya. Presiden memberikan arahan akan dibahas dengan pemerintahan baru,” katanya. Dalam kesempatan terpisah, Anies enggan mengomentari lebih jauh mengenai reklamasi. Ia berkilah ada agenda yang lebih penting yang mesti dilaksanakan terlebih dahulu, yakni sidang paripurna istimewa di DPRD DKI Jakarta. “Etika pemerintahan, kami sebagai eksekutif yang baru harus bicara di depan DPRD. Kita hormati perwakilan rakyat. Kami ingin menyampaikan semua rencana kita di hadapan para wakil rakyat. Sesudah sidang, kami mulai melangkah,” tukasnya. (Nic/Nur/Pol/Aya/SSR/X-5)
ELEKTRONIFIKASI JALAN TOL
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
3
Melaju Lebih Mulus dengan Unik Elektronifikasi pembayaran tol menjadi salah satu jurus untuk mempercepat terwujudnya cashless society di Tanah Air. ADHI M DARYONO
adhi@mediaindonesia.com
A
KHIR bulan ini, konsumen tol di Tanah Air tidak lagi perlu mengeluarkan uang tunai saat melintas di gerbang tol. Tidak lagi perlu membuang waktu untuk menunggu uang kembalian. Pasalnya, mulai 31 Oktober mendatang, seluruh gerbang tol hanya melayani pembayaran secara nontunai, dengan uang elektronik (unik) berbentuk kartu terbitan perbankan. Elektronifikasi pembayaran tarif tol tersebut sejalan dengan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) No 16/ PRT/M/2017 tentang Transaksi Nontunai di Jalan Tol. Beleid itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang pada April 2016 meminta penerapan sistem pembayaran secara elektronik untuk mengurangi antrean kendaraan di gerbang tol secara signifikan. Kebijakan tersebut pun sekaligus menjadi bagian dari Gerakan Nasional Nontunai yang sejak beberapa tahun terakhir tengah digiatkan regulator. Kian cepat dan mudahnya transaksi pembayaran dengan unik, termasuk pada pintu tol, diharapkan berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi nasional. “Kita kan ingin memperbaiki pelayanan, ingin memperlancar di pintu-pintu tol itu supaya cepat dan ikuti
zaman. Negara lain semuanya sudah pakai, masak kita masih cash?� ujar Presiden Joko Widodo saat meresmikan tol di ruas Kualanamu-Sei Rampah, di Sumatra Utara, pekan lalu. Menurutnya, penggunaan unik pada pembayaran tol akan menjadikan akurasi pembayaran semakin baik, juga lebih aman. Dalam jumpa pers di Jakarta, akhir pekan lalu, Kepala Subbidang Operasi dan Pemeliharaan Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU-Pera Hadi Suprayitno mengatakan hingga awal Oktober ini, penetrasi penggunaan unik di tol telah mencapai 80%. “Pencapaian ini cukup bagus karena Desember 2016 berkisar 23%,� kata dia. Penetrasi transaksi nontunai khusus pada tol di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) telah mencapai sedikitnya 82% per 9 Oktober silam. Tingkat penetrasi itu juga terbilang pesat lantaran pada Juni 2017, baru sebatas 28%. Harapan pemerintah, juga Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran, penggunaan unik di tol nasional mencapai 100% pada akhir bulan ini. Prakiraan Bank Sentral, untuk memenuhi target 100% elektronifikasi tol, dibutuhkan sekitar 3 juta kartu. Per akhir September 2017, tercatat sudah terjual 1,5 juta kartu. Dengan begitu, dibutuhkan kurang lebih 1,5 juta kartu unik lagi dengan estimasi kebutuhan di Jabodetabek mencapai 800 ribu sampai 1 juta kartu.
ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA
BANTU PENGENDARA: Petugas Jasa Marga membantu pengendara melakukan transaksi nontunai menggunakan e-toll di Gerbang Tol Citeureup 2, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Pemerintah paling lambat akhir bulan ini menerapkan target 100% transaksi nontunai di seluruh gerbang tol di Tanah Air, terutama di Jabodetabek.
Penetrasi transaksi nontunai khusus pada tol di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) telah mencapai sedikitnya 82% per 9 Oktober silam. Gratis kartu perdana Untuk mengakselerasi peredaran kartu unik, badan usaha jalan tol (BUJT) bersama perbankan mengadakan promosi khusus berupa diskon 100% untuk kartu unik perdana yang biasanya dibanderol Rp20 ribu per keping. Promosi
HINGGA akhir tahun, Bank Mandiri menyiapkan 3 juta kartu e-money untuk mendukung penerapan transaksi pembayaran tol nontunai yang dimulai pada Oktober 2017. Bank Mandiri juga memperluas akses untuk memudahkan masyarakat melakukan isi ulang kartu e-money. Direktur Distribution Bank Mandiri Hery Gunardi mengatakan, jumlah kartu mandiri e-money yang beredar mencapai lebih dari 10 juta kartu hingga Agustus 2017. Dari jumlah tersebut, frekuensi transaksinya mencapai 300 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp3,4 triliun. “Sekitar 70% dari transaksi tersebut digunakan untuk pembayaran tol,� kata Hery Gunardi. Selain menyiapkan kartu prabayar emoney, lanjut Hery, Bank Mandiri akan meningkatkan akses layanan agar masyarakat pengguna emoney dapat dengan mudah melakukan pengisian ulang, seperti penyediaan layanan di gerbang tol, rest area, maupun lokasi strategis lainnya. Bank Mandiri juga mendukung sepenuhnya rencana Bank Indonesia untuk mempercepat peningkatan rasio elektronifikasi pembayaran jalan tol menjadi 100% pada akhir oktober nanti melalui program diskon harga kartu perdana uang elektronik menjadi Rp0 yg dilakukan pada 16 Oktober hingga 31 Oktober mendatang. Berdasarkan data Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kenenterian Pekerjaan Umum da Perumahan Rakyat, per 12 Oktober, penetrasi uang elektronik di jalan tol mencapai 80%. Diharapkan, program diskon Rp0 tersebut akan dapat memotivasi pengguna jalan tol yang masih bertransaksi tunai mau beralih ke transaksi elektronik. Sebagai bentuk dari dukungan pada program diskon tersebut, Bank Mandiri me-
Sosialisasi penerapan elektronifikasi pembayaran jalan tol oleh Bank Mandiri di salah satu rest area di ruas tol Jakarta-Cikampek, beberapa waktu lalu.
“Masyarakat saat ini dapat mengisi ulang kartu mandiri e-money melalui telepon genggam yang memiliki fitur NFC lewat aplikasi e-money isi ulang atau Mandiri Online.� Hery Gunardi
Direktur Distribution Bank Mandiri nyiapkan kartu perdana uang elektronik Mandiri e-Money sebanyak 300.000 kartu. Selain itu, guna memenuhi target penerbitan kartu uang elektronik baru sebanyak 3 juta kartu hingga akhir tahun ini, Bank Mandiri juga telah meningkatkan kapasitas produksi kartu uang elektronik Mandiri e-Money sejak awal Oktober. Hingga akhir bulan ini, perseroan memproduksi sekitar 70.000 kartu per hari, dari sebelumnya 10.000 kartu per hari.
Kemudahan akses Saat ini, kartu mandiri e-money seperti e-toll card, Indomaret Card, Gaz Card, dan jenis kartu lain berlogo ‘e-money’ yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di ribuan merchant. Transaksi tersebut antara lain untuk pembayaran melalui jalan tol, bus (Transjakarta, Trans Jogja dan Batik Solo Trans), kereta (RaiLink Medan dan Jakarta Commuter Line), parkir (Quality Parking, Secure Parking
DOK MANDIRI
dan Parkir Stasiun Reska), toko-toko ritel, SPBU, restauran cepat saji dan arena rekreasi. Pengguna mandiri e-money saat ini dapat melakukan isi ulang kartu di jaringan mandiri ATM dengan menggunakan kartu mandiri debit. Selain itu, masyarakat juga dapat membeli dan mengisi ulang di toko-toko retail dan seluruh kantor cabang Bank Mandiri. “Bahkan, masyarakat saat ini juga dapat mengisi ulang kartu mandiri e-money melalui telepon genggam yang memiliki fitur NFC lewat aplikasi e-money isi ulang atau Mandiri Online. Pengisian ulang kartu e-money melalui aplikasi e-money isi ulang ini dapat dilakukan masyarakat dengan kartu debit yang diterbitkan bank manapun sehingga waktu pengisian ulang bisa dilakukan kapanpun dan di manapun,� ujar Hery Gunardi. (S1-25)
itu berlangsung sejak 16 Oktober 2017 sampai 31 Oktober 2017. Dengan begitu, konsumen cukup membayar sesuai dengan nilai dana yang ia inginkan pada kartu tersebut. VP Operation Management PT Jasa Marga Tbk Raddy R Lukman mengatakan pihaknya sebagai salah satu operator tol siap mendistribusikan sekitar 850 ribu kartu diskon tersebut. “Kartu ini terutama akan disebar di gardu-gardu tol yang belum 100% nontunai (transaksinya),� ucapnya. Lebih lanjut, setelah penerapan 100% nontunai pada 31 Oktober 2017, pemerintah pun membidik implementasi transaksi nontunai di tol tanpa perlu menghentikan kendaraan (multi-lane free flow). Penerapan multi-lane free flow diproyeksikan berlangsung pada akhir 2018. Di sisi lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah dan para pihak untuk
memberikan kompensasi tarif bagi pengguna kartu unik. Hal itu disebabkan pemakaian unik pada transaksi pembayaran tol lebih banyak menguntungkan pengelola ketimbang konsumen. Umpama, pengelola tol tidak lagi perlu ribet menyiapkan uang kecil untuk kembalian. Bank Indonesia pun dapat diuntungkan karena berkurangnya biaya cetak uang seiring dengan peningkatan pemanfaatan unik. Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, insentif tersebut bisa berupa diskon tarif tol sebagaimana pernah diberikan pada masa Lebaran lalu. Pihaknya pun meminta pengelola tol meningkatkan kualitas mesin pembaca e-toll karena pengamatan YLKI transaksi elektronik itu acap terkendala oleh faktor konsumen yang masih awam, juga respons lambat dari mesin pembaca. (Ant/Try/S-2)
4
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
POLITIK
Anies-Sandi Diminta Penuhi 23 Janji untuk Warga Jakarta PARTAI Gerindra meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno jangan larut dalam euforia, tapi segera bekerja untuk memenuhi semua janji yang disampaikan saat kampanye. “Jangan tidak amanah. Itu pesan Pak Prabowo. Ya, mereka harus penuhi 23 janji politik. Dua orang ini diminta kompak karena DKI jadi contoh bagi daerah lain,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarief, seusai menghadiri Konferensi Nasional Gerindra 2017, di Sentul International Convention Center, kemarin. Syarief yang juga Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Gerindra menyebutkan pesan itu disampaikan langsung oleh Prabowo kepada Anies-Sandi dalam konferensi tersebut. “Yang kita catat, arahan Pak
Prabowo tadi, kita menang di pilkada DKI jangan euforia. Jangan ngerecokin. Jangan bikin gubernur, wakil gubernur repot, hanya tuntutan. Kalau bahasa Pak Prabowo, Anies-Sandi dihibahkan untuk warga DKI,” katanya. Selain itu, Prabowo berpesan agar semua elemen di Jakarta harus dirangkul. “Segala perbedaan saat pilkada ditinggalkan dan membangun Jakarta dalam persatuan dan kesatuan,” tukas Syarief mengutip pesan Prabowo. Mengenai kehadiran Anies-Sandi pada acara tersebut, ketua panitia penyelenggara Prasetiyo Hadi menyatakan keduanya memang diundang. “Anies diundang sebagai salah satu calon yang diusung Gerindra, sedangkan Sandiaga diundang karena dia kader murni Gerindra,” jelasnya. Selain Anies-Sandi, di acara yang
dihadiri 18 ribu kader Gerindra dari seluruh Indonesia itu juga hadir beberapa tokoh. Termasuk orang-orang yang digadang-gadang akan diusung di Pilkada 2018. Anies mengaku belum berbagi tugas dengan Sandi dalam hal menjalankan roda pemerintahan DKI kelak. Dia juga belum dapat menentukan kapan akan mulai berbagi tugas dengan wakilnya. “Nanti saja lihat. Sampai kita samasama merasa sudah pas untuk bagi-bagi tugas. Jadi, sekarang kita sama-sama lihat saja dulu.” Pada Senin (16/10), Anies-Sandi resmi dilantik Presiden Jokowi di Istana Merdeka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Dalam pidatonya, Anies sempat mengungkit istilah pribumi yang kemudian menjadi polemik di masyarakat, (DD/Ant/P-3)
MI/GALIH PRADIPTA
SEGERA REALISASIKAN JANJI POLITIK: Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga
Uno berbicara di SDN 04 Pagi Cawang di Jakarta, kemarin. Anies dan Sandi yang diundang menghadiri Konferensi Nasional Gerindra 2017 di Sentul, diminta partai untuk segera merealisasikan janji-janji saat kampanye. Ada sebanyak 23 janji politik yang harus segera dibuktikan dan dijalankan untuk dan bagi warga Jakarta.
Politik Luar Negeri Jokowi di Luar Dugaan Meski sudah bagus, kita harus lebih kreatif dalam konten dan kepemimpinan untuk memastikan Indonesia bisa menjadi pemain dalam mewujudkan perdamaian dan kerja sama internasional. NUR AIVANNI
aivanni@mediaindonesia.com
P
ENDIRI Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai pada tahun ketiga pemerintahan Jokowi, Indonesia dipandang semakin aktif dalam konteks regional dan global. “Dahulu ada pandangan bahwa Jokowi pada awal pemerintahannya tidak terlalu
mementingkan politik luar negeri, tetapi yang terjadi sekarang justru sebaliknya,” kata Dino di sela Konferensi Politik Luar Negeri yang diselenggarakan FPCI di Jakarta, kemarin. Menurut dia, Indonesia memiliki tanggung jawab historis dalam mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang sangat relevan pada era pascaperang dingin. Prinsip bebas aktif yang
dianut Indonesia membuka ruang manuver yang lebih luas untuk berhubungan dengan negara besar dan kecil. “Namun, bebas aktif saja tidak cukup. Kita harus lebih kreatif dalam konten dan kepemimpinan untuk memastikan apakah Indonesia bisa menjadi pemain dalam mewujudkan perdamaian dan kerja sama internasional,” tuturnya. Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga menyoroti peran Indonesia di ASEAN sebagai negara yang secara alami telah diakui kepemimpinannya. “Kebijakan Indonesia terhadap ASEAN benar-benar menjadi tulang punggung kebijakan luar negeri kita,” ucapnya. Pada masa depan, menurut Dino,
Indonesia perlu menerapkan strategi geopolitik yang berorientasi pada peluang seiring kembali munculnya globalisasi sebagai isu politik di negara berkembang dan negara Barat. Selanjutnya, kebijakan di bidang pariwisata, pendidikan, dan perdagangan harus mampu memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan nasional seperti meningkatkan jumlah kunjungan turis asing, mengirim siswa Indonesia untuk belajar di luar negeri, dan menerapkan perdagangan bebas. “Intinya apakah kita berani bersaing dan memanfaatkan semua peluang ini. Indonesia perlu keberanian melakukan reformasi untuk bisa menjadi pemain penting di
pentas global,” tukasnya.
Sorotan media asing Hasil riset yang dilakukan Indonesia Indicator (I2) menyebutkan, kinerja pemerintahan Jokowi yang telah melewati tahun ketiga tidak pernah lepas dari sorotan media internasional. Bahkan, kebijakan politik, keamanan, dan ekonomi menjadi isu yang mendominasi pemberitaan media asing. “Isu ekonomi relatif lebih banyak mendapatkan sorotan dalam sisi netral dan positif, isu politik keamanan ada beberapa hal yang masih memperoleh framing negatif,” ujar Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang, saat merilis hasil riset bertajuk Rapor Merah
Rapor Biru Jokowi: Kajian Analisis Media Asing Berbahasa Inggris, kemarin. Menurutnya, kebijakan perekonomian Jokowi merupakan sisi yang mendapat sorotan tanpa putus sepanjang setahun terakhir. Persepsi media asing terhadap aspek ekonomi yang terkait dengan Jokowi relatif lebih baik dan netral. Sementara itu, berdasarkan judul pemberitaan di media asing, masalah politik dan keamanan merupakan salah satu sisi yang masih diberi rapor merah. Isu-isu politik yang dinilai negatif antara lain kemunculan kelompok radikal yang dikhawatirkan mengusung pandangan intoleransi. “Isu tersebut sangat mengkhawatirkan pihak asing.” (Ant/P-3)
PPP Godok Calon Wapres untuk Pilpres 2019
ANTARA/M AGUNG RAJASA
MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN: Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad
Heryawan (kanan), Mendikbud Muhadjir Effendy (ketiga dari kanan), dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (keempat dari kanan) saat bersilaturahim dengan keluarga besar Persatuan Islam (Persis) Se-Bandung Raya di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/10). Dalam pidatonya, Presiden mengajak warga Persis untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Partai berlambang Kabah tersebut tengah mencari calon wakil presiden yang diperkirakan dapat mengisi kekurangan yang ada pada diri Jokowi. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengemukakan hal itu, kemarin, di Makassar, saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah) Diperluas PPP Sulawesi Selatan, bertajuk Manajemen Pemenangan Pemilu 2019. Menurut Romi, hitung-hitungan dalam berbagai survei, elektabilitas Jokowi untuk Pilpres 2019 masih paling tinggi. Dengan menetapkan dukungan kepada Jokowi, PPP akan memberi masukan agar warna atau label-label negatif yang melekat pada Jokowi bisa dihilangkan.
PPP berupaya menghilangkan labellabel negatif yang melekat pada Jokowi melalui figur calon wapres. “Sekarang ini, Pak Jokowi secara pribadi dilabeli tiga hal, yaitu proRRC, prokomunis, dan anti-Islam. Nah, kerja PPP saat ini bagaimana kita bisa menghilangkan label ini. Ada yang menarik juga, terkait Jokowi dilabeli anti-Islam. Padahal, dialah yang menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional,” seru Romi. Romi menyatakan upaya menghilangkan label-label negatif itu seka-
ligus dengan memilih calon wakil presiden yang bakal mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Figur paling tepat, sebut Romi, berasal dari kelompok Islam moderat. “Jika saya ditanya, jawabannya sederhana, pendamping Jokowi bisa menambal tiga label. Jadi figurnya, harus dari Islam moderat agar bisa menampik semua label yang ada padanya,” urai Romi. Simulasi-simulasi itu sekarang sedang digodok di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. Romi menjelaskan partai akan menakar persepsi para kader dengan simulasi tersebut. Ia pun sempat menyebut nama Ma’ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai kandidat. “Misalnya saja KH Ma’ruf Amin jadi wapres. Pasti semua label yang ada pada Pak Jokowi patah, tidak mungkin beliau anti-Islam dan prokomunis. Ini kan pendekatan yang masuk akal,” tutur Romi. (LN/P-1)
POLITIK & KEAMANAN
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
5
Peserta Pemilu bakal Ditetapkan Februari KPU akan menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada seluruh partai politik. Bila ada catatan, parpol diberikan kesempatan untuk memperbaiki. DERO IQBAL MAHENDRA dero@mediaindonesia.com
K
OMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan penelitian administratif selama 30 hari sebelum melakukan verifikasi faktual partai-partai politik calon peserta pemilu. “Tahapan pendaftaran yang sudah berlangsung akan mengambil kesimpulan untuk menentukan partai mana saja yang dinyatakan diterima pendaftarannya, untuk kemudian dilanjutkan ke tahap penelitian administrasi yang kurang lebih berlangsung selama 30 hari,� kata Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, kemarin. Arief mengatakan nantinya KPU akan menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada seluruh parpol, termasuk menyampaikan ada atau tidaknya catatan dari KPU yang perlu ditindaklanjuti parpol. Jika ada catatan, parpol dipersilakan melakukan per-
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto tidak menampik Papua merupakan daerah yang mendapat perhatian spesial dari pihaknya menjelang tahun politik 2018 dan 2019. Untuk itu, pemerintah bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu telah memetakan kerawanan pemilu, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat. “Saat ini kami memang fokus pada Papua. Kami sempurna-
baikan. Selanjutnya, KPU akan melakukan pemeriksaan terhadap perbaik an itu. Jika tahapan penelitian administrasi sudah selesai, KPU melanjutkan ke proses verifikasi faktual. Proses verfikasi faktual hanya ditunjukkan kepada partai-partai baru yang belum pernah menjalani verifikasi faktual. “Sampai akhirnya nanti pada Februari 2018 kami akan menetapkan siapa saja parpol yang sudah bisa mengikuti Pemilu 2019,� kata Arief. Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai proses pendaftaran parpol yang dilakukan KPU sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan KPU. “Proses pendaftaran sudah berjalan baik sesuai undangundang dan tidak ada kendala yang berarti. Kami di Komisi II berharap proses demokrasi ini terus berjalan lancar,� kata Riza Patria di Jakarta, kemarin. Me n urut Riza, t ah ap an
pendaftaran partai politik merupakan proses penting untuk memberikan kesempatan tidak hanya partai peserta Pemilu 2014, tetapi juga partai baru yang hendak menjadi calon peserta Pemilu 2019. Riza menyampaikan Komisi II DPR selaku mitra KPU akan terus mengawasi tahapan penelitian administratif dan faktual. KPU telah membuka masa pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019 selama dua pekan 3-16 Oktober 2017 yang terdiri atas input data melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan pendaftaran ke KPU. Selama periode itu, sebanyak 27 partai politik telah merampungkan pendaftaran. Tahapan selanjutnya KPU akan melakukan penelitian administratif terhadap dokumen pendaftaran parpol serta memverifikasi faktual. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sedikitnya tiga masalah penggunaan Sipol. Pertama, adanya troubleshooting laman Sipol di tengah proses
ANTARA/RENO ESNIR
13 PARPOL BELUM LENGKAPI DOKUMEN: Komisioner KPU Hasyim Asy’ari memaparkan proses penggunaan Sipol di operational
room Gedung KPU Pusat, Jakarta, kemarin. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan nantinya KPU akan menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada seluruh parpol, termasuk menyampaikan ada atau tidaknya catatan dari KPU yang perlu ditindaklanjuti parpol. pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran pada 9 Oktober pukul 11.00-11.30 WIB. Kedua, adanya traffic uploading data Sipol seperti
yang dialami Partai Hanura ketika meng-input data pada 14 Oktober sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, data tersebut muncul di Sipol pukul 13.00 WIB. Proses uploading data
di Sipol membutuhkan waktu hingga 180 menit. Ketiga, Sipol tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda seperti dialami Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan
Tanah Papua Jadi Prioritas Pemerintah kan sistem noken itu. Juga dengan pengalaman kemarin, suhu politik di Papua itu selalu memanas tatkala menjelang pilkada dan pemilu,� kata Wiranto seusai memberikan pembekalan dalam Pemantapan Program Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Aparat Pemerintah dan Aparat Teritorial Daerah
di Jakarta, kemarin. Wiranto mengatakan pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah berkoordinasi untuk mempersiapkan langkahlangkah kewaspadaan guna menetralisasi jika terjadi eskalasi kericuhan selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Salah satu insiden pascapilkada terakhir ialah konflik usai Pilkada Kabupaten Tolikara, yang berimbas pada demo perusakan Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan pemalangan wilayah oleh kelompok pendukung pasangan yang kalah. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Boy Rafli
A m a r m e n d u k u n g u p ay a pembentuk an tim mediasi yang akan dibentuk Pemprov Papua untuk menangani konflik yang terjadi pascapilkada di beberapa daerah di sana. “Kami mendukung rencana pembentukan tim mediasi dan berharap agar semua pihak dilibatkan, termasuk tokoh agama dan tokoh masyara-
kat sehingga konflik yang terjadi tidak hanya ditangani polisi dan dibantu TNI,� kata Kapolda Papua Irjen Boy Rafli dalam sambutannya pada Rakor Forkompimda dengan tokoh masyarakat dalam rangka evaluasi dan antisipasi perkembangan situasi kamtibmas di Papua yang berlangsung di Polda Papua di Jayapura di
tidak ada pemberitahuan saat upload dokumen Sipol selesai. Hal itu mengakibatkan parpol tidak mengetahui apakah proses sudah selesai atau belum. (Ant/P-1)
Jayapura, Selasa (17/10). Selama ini berbagai konflik yang terjadi di Papua, termasuk konflik pascapilkada hanya ditangani aparat keamanan. Kapolda menambahkan bahwa tim mediasi diharapkan dapat segera dibentuk sehingga dapat menangani masalah yang terjadi seperti kasus pemalangan di Tolikara. Apalagi, masyarakat sampai saat ini masih memalang ruas jalan yang melintasi Distrik Minage. (Ant/P-5)
ANTARA/BASRI MARZUKI
PEMUSNAHAN GRANAT K75 KOREA: Prajurit TNI-AD menunjukkan granat aktif yang
akan dimusnahkan di kompleks Lapangan Tembak Paneki Desa Pombewe, Biromaru, Sigi, Sulawesi Tengah, kemarin. Sebanyak 525 butir granat K75 buatan Korea yang sudah berumur lebih dari 10 tahun dimusnahkan dengan cara diledakkan.
Anggaran Jet Tempur Siluman Tunda Raker Komisi I DPR RAPAT kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang sedianya membahas persoalan anggaran, kemarin, belum tuntas. Rapat pun dilanjutkan hari ini. Demikian penjelasan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari kepada Media Indonesia, kemarin. Abdul yang bertindak sebagai pimpinan rapat enggan membeberkan detail alasan kenapa rapat yang berlangsung tertutup itu memerlukan waktu tambahan. “Ya, karena belum rampung makanya besok dilanjutkan. Nah, besok itu rapat kita lanjutkan dengan Menteri Keuangan dan Bappenas yang kebetulan ada di Komisi XI maka kita manfaatkan sekalian,� ujarnya. Pendapat berbeda dikatakan anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi. Menurutnya, rapat perlu dilanjutkan karena adanya permintaan anggaran Rp1,85 triliun dari Kementerian Pertahanan untuk proyek pengembangan jet tempur KFX/IFX. “Dalam rapat disampaikan bahwa masih banyak program prioritas TNI lain di lima unit organisasi lain, sehingga Kemenhan disarankan berkoordinasi dulu dengan Kemenkeu agar kiranya program tersebut bisa dimasukan di alokasi anggaran umum lain,� tutur Bobby.
Jet tempur canggih KFX/IFX adalah pesawat semi siluman generasi 4,5 yang dikembangkan Korea Selatan dan Indonesia. Bobby menilai proyek tersebut masih dalam fase engineering manufacture development (EMD) atau masih sangat lama untuk proses produksinya. Tidak hanya itu, Komisi I juga mempertanyakan beberapa hal yang dianggap masih memerlukan koordinasi terkait alih teknologi dengan negara-negara Eropa selain Amerika Serikat, khususnya untuk 4 teknologi utama di dalam pesawat tempur KFX/IFX. Misalnya, radar electronically scanned array (AESA), infrared search and track (IRST), electronic optics targeting pod (EOTGP), dan pengacak frekuensi radio. “Hal-hal seperti ini perlu dipertimbangkan agar jangan seperti proyek satelit yang bernilai triliunan dan sudah disetujui bersama DPR, ternyata tidak bisa dijalankan, malah Kemenhan dituntut ke arbitrase internasional,� kata Bobby. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menhan Ryamizard Ryacudu pun hanya menjawab diplomatis ketika disinggung awak media perihal alasan rapat dilanjutkan besok. “Cut dulu, besok dilanjutkan. Kita akan rapat dengan Menteri Keuangan, jadi belum disimpulkan,� pungkas Gatot. (Gol/P-1)
PEMBANGUNAN infrastruktur diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi era persaingan di masa mendatang. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tengah fokus pada pembangunan infrastruktur di tanah air. Mulai dari pembangunan jalan tol, jalur kereta api, hingga pembangunan dan perluasan bandara serta pelabuhan dengan fokus pembangunan infrastruktur yang merata di berbagai wilayah negeri ini. Melihat hal tersebut, PT Bank Central Asia (BCA) Tbk berkomitmen turut andil dalam menyukseskan program pemerintah, seperti baru-baru ini bank berkode emiten BBCA menegaskan komitmen mendukung pembangunan infrastuktur Indonesia dengan menandatangani dua Perjanjian Kredit Sindikasi untuk dua proyek jalan tol yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yakni Jalan Tol Pandaan Malang sebesar Rp1 triliun dari total pembiayaan sindikasi sebesar Rp4,179 triliun dan proyek Tol Manado Bitung sebesar Rp652,8 miliar dari total pembiayaan sindikasi sebesar Rp3,586 triliun. Keduanya berjangka waktu 15 tahun. Dalam memenuhi total pembiayaan untuk proyek ruas jalan tol Pandaan Malang sepanjang 38,49 KM, BCA bersama-sama dengan Bank Mandiri, dan BNI bertindak selaku Joint Mandate Lead Arranger Bookrunners (JMLAB). Dalam pembiayaan ini, BCA juga bertindak sebagai Agen Fasilitas. Sementara, untuk pembiayaan pembangunan ruas jalan tol Manado Bitung sepanjang 39 KM, BCA bersama BNI, Bank Mandiri, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) bertindak selaku JMLAB. Di samping itu, BCA juga bertindak sebagai agen jaminan.
FOTO-FOTO: DOK BCA
Senior Vice President Corporate Banking PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Yuli Melati (ketiga kanan) bersama Senior Vice President Corporate Finance Susiana Santoso (kedua kanan) dan Senior Vice President Corporate Branch Dhejani Surjadi (kanan) menyerahkan cinderamata kepada Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) Mohamad Agus Setiawan (ketiga kiri) disaksikan oleh Direktur Utama PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) George IMP Manurung (kiri), Direktur Keuangan PT Jasa Marga Donny Arsal seusai penandatanganan dua Perjanjian Kredit Sindikasi di Jakarta, Jumat (13/10).
Kesepakatan pembiayaan dari perseroan tersebut merupakan komitmen BCA sebagai bank swasta nasional dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur seperti yang dicanangkan pemerintah saat ini. Senior Vice President BCA Yuli Melati mengungkapkan, kesepakatan pembiayaan dari perseroan tersebut merupakan komitmen BCA sebagai bank swasta nasional dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur seperti yang dicanangkan pemerintah saat ini. “Dukungan dan keterlibatan BCA tersebut juga didasarkan pada keyakinan yang optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke
depan, yang harus dilandasi dengan pembangunan infrastruktur fundamental. Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin dioptimalisasi berkat berbagai pembangunan infrastruktur tersebut,� kata Yuli. BCA, imbuh Yuli, sangat mendukung dan berperan a k t i f d a l a m p e m b i ay a a n proyek-proyek pemerintah terutama terkait pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada
nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. “Hal ini sesuai dengan visi kami untuk menjadi bank andalan yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Peran ini juga menjadi landasan pemberian layanan kepada nasabah, dan tentu saja dalam hal pembiayaan, kami tetap berpegang pada pada prinsip kehati-hatian,� ujar Yuli. Seperti diketahui, proyek tol Pandaan Malang berada di bawah koordinasi PT Jasamarga Pandaan Malang, anak perusahaan dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang memiliki konsesi atas ruas jalan tol Pandaan Malang. Proyek ini akan meng hubungkan Surabaya, Kabupaten Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan Malang. Sedangkan PT Jasamarga Manado Bitung, anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk adalah perusahaan yang memiliki konsesi atas ruas tol yang akan menghubungkan Kota Manado, Bandar Udara dan Kota Bitung. Kedua proyek tersebut sangat penting bagi pengembangan industri manufaktur dan pariwisata sekitarnya.
6
HUKUM
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
Audit Proses Perkara Mendesak LEBIH dari 70% proses perkara di pengadilan bersifat administratif dan selama ini kurang transparan. Hal itu membuat peluang penyelewengan terkait administrasi perkara terbuka lebar. Menurut mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, potensi penyelewengan yang begitu besar di tangan administrator pengadilan membuat audit terhadap penangan perkara sangat penting untuk dilakukan. Sejak dahulu ketika menjabat komisioner KY periode 2013-2015, ia pun telah mendesak agar audit itu terlaksana. “Ruang bermain administrator terlalu besar. Mulai masuknya perkara, mengelola agar sampai ke pengadilan, dan sampai pengadilan selesai itu juga jatuhnya ke administrator. Karena itu coba lakukan audit tingkat administrasi perkara,” ujar Marzuki dalam diskusi hukum yang diselenggarakan Puskapkum, di Jakarta, kemarin. Audit itu bukan hanya untuk memastikan proses penanganan perkara sudah sesuai prosedur. Hasil audit diharapkan juga menghasilkan perbaikan yang berujung penyederhanaan prosedur dan membuatnya proses perkara semakin transparan. Menurut Marzuki, banyak praktik persidangan yang sengaja ditunda atau ditahan-tahan pada tahap administrasi. Praktik seperti itu memancing tindak korupsi.
Hasil audit diharapkan juga menghasilkan perbaikan yang berujung penyederhanaan prosedur dan transparansi proses. “Harusnya persidangan umum melakukan perubahan seperti persidangan agama yang menggunakan nomor antrean, siapa dahulu daftar, itu dululah yang disidang. Jadi setiap sidang dapat tersusun dengan rapi,” cetusnya. Di kesempatan itu, Marzuki menyatakan dukungan pada KPK yang gencar menggelar operasi tangkap tangan (OTT) sebagai penindakan sekaligus pencegahan praktik korupsi, termasuk di lembaga peradilan. Apalagi jika KPK bekerja sama dengan KY sebagai bagian dari pengawasan lembaga peradilan. Mantan Hakim Konstitusi Periode 2003-2008 Maruarar Siahaan menganjurkan agar sanksi dijatuhkan secara tegas kepada hakim yang melanggar etik. Promosi dan demosi mesti memerhatikan betul perilaku hakim di lapangan. “Ada hakim yang tertangkap tidur atau main ponsel dalam persidangan, itu harus segera ditindak atau lakukan pemecatan. Kalau ada penyimpangan sekecil apa pun harus tegas dia tidak boleh dipromosikan sehingga dia menjadi suatu contoh,” tandas Maruarar. Maruarar menambahkan KY dapat mendampingi Mahkamah Agung (MA) dalam pengawasan hakim secara lebih luas dan lebih intensif. (*/Ant/P-1)
ANTARA/WAHYU PUTRO A
PEMBAHASAN RUU ORMAS: Pakar hukum tata negara Refly Harun mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
RDPU itu meminta masukan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Perppu Ormas Menjaga NKRI Di bawah pengaturan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 yang bersifat longgar, ideologi asing dapat dengan mudah masuk dan diusung ormas, sedangkan pembubaran ormas sulit dilakukan. DERO IQBAL MAHENDRA dero@mediaindonesia.com
P
ERPPU No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Ke masyarakatan (Ormas) dibutuhkan untuk menjaga keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemikiran bahwa Perppu tersebut akan memicu munculnya keotoriteran merupakan ketakutan berlebihan. Pandangan itu disampaikan cendekiawan muslim Azyumardi Azra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, kemarin, di kompleks parlemen, Jakarta. Komisi II mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan tentang Perppu (Ormas) sebelum mengajukannya ke Sidang Paripur-
na pada 24 Oktober mendatang. Selain Azyumardi, hadir antara lain pakar hukum pidana Romli Atmasasmita, pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, dan ahli hukum tata negara Refly Harun. Azyumardi menegaskan dukungannya terhadap substansi Perppu Ormas. “Selama ormas berkomitmen dengan UUD 45 dan Pancasila maka itu tidak ada masalah, karena itu saya mendukung adanya perpu tersebut,” terangnya. Menurut Azyumardi, segala kebebasan yang ada tetap harus ada batasan demi keberlanjutan dari NKRI. Karena itu diperlukan pembinaan pemerintah terhadap masyarakat sipil, salah satunya melalui Perppu Ormas. Senada, pakar hukum pidana
Romli Atmasasmita menilai Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang berlaku saat ini bersifat longgar dan tidak dapat membatasi impor ideologi. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan dengan Perppu Ormas merupakan suatu organisasi yang berasal dari luar negeri yang kemudian mendapat status lembaga hukum yang sah di Indonesia. Hal itu yang kemudian menjadi suatu persoalan karena menunjukkan begitu mudahnya masuk ideologi asing ke Indonesia. Dalam perjalanan selanjutnya ketika ditemukan ormas tersebut mengusung ideologi anti-Pancasila, tidak mudah dibubarkan. Proses pengadilan bisa berlarut-larut. Romli juga melihat meski dilaku-
kan pembubaran ormas dengan Perppu, pihak yang merasa menjadi korban masih bisa menempuh jalur pengadilan. Pandangan berbeda disampaikan, pakar hukum Yusril Ihza Mahendra. Ia menilai tidak ada kegentingan yang memaksa untuk mengeluarkan Perppu tentang Ormas. Perppu Ormas pun dianggap hanya untuk menumbangkan pihak tertentu seperti HTI secara sepihak oleh pemerintah. “Kalau Ormas dibilang bertengangan Pancasila pemerintah bawa ke pengadilan, berdebat dan diputuskan. Tapi sekarang kewenangan pengadilan tidak ada,” kata Yusril. Proses pengadilan menjadi penting. Dengan begitu, baik pemerintah maupun ormas yang dianggap
anti-Pancasila memiliki pembuktian yang jelas secara hukum.
Ada urgensi revisi Ahli hukum tata negara Refly Harun meski menyarankan untuk menolak Perppu Ormas, ia mendukung perlunya revisi UU Ormas. Dalam revisi, pembubaran ormas tanpa melalui proses pengadilan bisa dicantumkan. “Perppu sebaiknya tidak disetujui tapi segera diajukan revisi UU Ormas dengan proses pembubaran ormas dalam kondisi biasa melalui due process of law. Dalam kondisi negara dalam keadaan darurat, seketika itu juga bisa dibubarkan ormas tanpa due process of law. Tapi kalau darurat, dia harus dinyatakan,” papar Refly. (P-1)
DPD Ingin Selaraskan Legislasi Nasional dan Daerah
MI/SUSANTO
“Aturan perundangan yang selaras dapat mempercepat pembangunan.” Oesman Sapta Odang Ketua DPD
DPD sebagai lembaga tinggi negara yang merupakan representasi daerah menyelaraskan legislasi nasional dan legislasi daerah. Dengan begitu, aturan perundangan di tingkat pusat dan daerah dapat selaras dan harmonis. “Aturan perundangan di tingkat pusat dan daerah yang selaras dan harmonis dapat mempercepat pembangunan daerah. Secara akumulasi, itu dapat mempercepat pembangunan nasional,” kata Ketua DPD Oesman Sapta Odang saat membuka acara Rembuk Nasional bertajuk Membangun Harmonisasi Legislasi Nasional dan Daerah, di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin. Turut hadir pada acara itu antara lain Menteri Hukum dan HAM Ya-
sonna H Laoly, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto, dan Hakim Agung Supandi. Menurut Oesman Sapta, sesuai amanah UUD NRI 1945, DPD memiliki amanah konstitusional di bidang legislasi, yakni menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) terkait dengan otonomi daerah. “Jika penyusunan dan pengusulan legislasi ini sejalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, konsekuensinya pembangunan di daerah ataupun di tingkat pusat dapat berjalan harmonis,” tutur Oesman. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto mengungkapkan banyak peraturan daerah (perda) yang tidak sejalan dengan
aturan perundangan di atasnya. Menteri Dalam Negeri pernah membatalkan 3.143 perda karena dinilai bertentangan dengan undang-undang. Beberapa pihak kemudian mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu dinilai wajar. Namun, pemerintah pusat semakin lekat mengawasi penerbitan perda. Sikap Kementerian Dalam Negeri saat ini, kata Widodo, sangat hati-hati dan ketat dalam pemberian nomor register untuk perda. “Sebelum diberikan nomor register, dibaca dan mempelajari usulan perda secara cermat. Kalau masih ada kekeliruan, dikembalikan ke daerah untuk dievaluasi,” tuturnya.
Widodo menegaskan perda harus menyasar pada upaya menyejahterakan rakyat, bukan untuk menyejahterakan segelintir orang atau kelompok tertentu. Sebelumnya, Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai peran pemerintah daerah masih belum efektif dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Hal itu antara lain akibat kewenangan DPD yang terbatas. Untuk itu diperlukan pemantapan pelaksanaan kewajiban konstitusional DPD yang meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, khususnya dalam penetapan dan pengawasan dana transfer ke daerah serta dana desa. (Ant/P-1)
Dana Haji Dikelola dengan Tepat BESARNYA dana setoran awal terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp25 juta tidak seharusnya dinilai negatif sebagai akal-akalan pemerintah untuk mengeksploitasi kondisi keuangan para calon jemaah haji. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan untuk melihat kemampuan finansial serta menyaring calon jemaah haji. Hal itu disampaikan ahli hukum keuangan negara, Siswo Sujanto, yang dihadirkan pemerintah pada sidang lanjutan pengujian UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (18/10). Uji materi itu teregister dalam Nomor 51/PUU-XV/2017. Sholeh selaku pemohon yang mendaftarkan uji materi ke MK menggugat Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (1) UU 34/2014. Pemo-
hon menilai pengelolaan dana haji yang dilakukan pemerintah dengan mengalihkan ke investasi tidak tepat serta berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional. Menurut Siswo, ketentuan nominal awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) memang tidak tertulis. Namun, pemerintah mempertimbangkan sejumlah faktor, semisal antusiasme masyarakat serta kemampuan finansial masingmasing. Prosedur setoran awal BPIH yang dianggap terlalu besar itu menjadi sorotan. Apalagi, angka itu tergolong cukup jauh ketimbang prosedur yang berlaku di Malaysia, yakni Rp4 juta. “Bisa saja kita menentukan setoran awal 5% atau 10% (dari biaya keseluruhan), tapi hal itu malah membuat orang berbondong-bondong mendaftar sehingga
(jumlah) calon jemaah jadi tidak karuan,” ujarnya. I a m e n j e l a s k a n a t u r a n ya n g dibuat pemerintah harus dipahami sebagai upaya pengendalian. Pemerintah bertujuan untuk me mastikan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji ialah orang-orang memiliki kemampuan ekonomi. Selain itu, sidang juga menyoroti ketentuan mengenai tidak bolehnya pembatalan keberangkatan diputuskan oleh calon jemaah, kecuali dalam keadaan tertentu, seperti sakit atau meninggal. Siswo menuturkan, apabila ketentuan itu urung diterapkan, Kementerian Agama bakal kesulitan mengoptimalkan penyelenggaraan ibadah haji lantaran energinya terkuras hanya untuk mengurus pendaftaran dan pembatalan calon jemaah. (Gol/P-5)
MI/ADAM DWI
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI: Ketua majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi hakim Aswanto,
hakim Anwar Usman, dan hakim Maria Farida Indrati memimpin sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, di Jakarta, kemarin. Agenda sidang mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Presiden.
HUKUM
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
7
PN JJakut Sidangkan Kasus Saracen KORPS Adhyaksa telah merampungkan penelitian berkas perkara terkait kasus ujaran kebencian via daring yang dilakukan kelompok Saracen. Dalam kasus tersebut sudah 3 tersangka yang berkasnya dilimpahkan untuk disidangkan. Demikian penjelasan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Noor Rachmad ketika dihubungi, Rabu (18/10). Menurutnya, berkas satu tersangka baru yang sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tercatat atas nama Muhammad Faizal Tonong. Beberapa waktu lalu kejaksaan juga sudah melimpahkan berkas perkara untuk tersangka Muhammad Abdullah Harsono ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Riau. Sementara itu, tersangka Sri Rahayu Ningsih telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Cianjur pada Senin (16/10). “Tersangka Faizal Tonong sudah dilimpahkan ke Jakarta Utara. Soal kapan sidangnya saya belum tahu,” ujar Noor Rachmad. Mengenai status dua tersangka lain, yaitu Jasriadi dan Asma Dewi, imbuh Noor, masih menunggu dari pihak kepolisian. Berkas perkara untuk kedua tersangka itu belum diserahkan penyidik Polri lantaran masih menunggu kelengkapan berkas. Saracen mulai jadi perhatian publik setelah para pengurusnya ditangkap tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Mereka dijerat Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU 19/2016 tentang Perubahan UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara, atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan ancaman 4 tahun penjara. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran mengatakan berkas dua tersangka lainnya, Jasriadi dan Asma Dewi, masih menunggu informasi dari Kejaksaan yang menyatakan P-21. Saat ditanya pihak yang memberikan dana kepada Asma Dewi, Fadil mengatakan bahwa semua fakta akan diungkap dalam persidangan. “Di sana (sidang) akan terlihat semua,” ujar Fadil. (Gol/Ant/P-4)
BEDAH BUKU BERKELAHI MELAWAN KORUPSI: Mantan pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto berbicara dalam diskusi dan bedah bukunya yang berjudul Berkelahi Melawan Korupsi di Universitas Andalas Padang, Sumatra Barat, kemarin. Bambang mengatakan salah satu akar korupsi ialah adanya konflik kepentingan. ANTARA/MUHAMMAD ARIF PRIBADI
Indonesia Miliki Pengawas Siber Salah satu alasan untuk segera dibentuk BSSN adalah munculnya kabar palsu atau hoaks yang semakin ramai akhir-akhir ini. DERO IQBAL MAHENDRA dero@mediaindonesia.com
M
ENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berharap Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dapat diresmikan Oktober 2017, mengingat seluruh pembahasan mengenai struktur organisasi dan tugas pokoknya telah rampung. “BSSN bulan ini akan kita resmikan. Sudah selesai, sudah tuntas pembahasan mengenai organisasi, mengenai tugas pokok, mengenai pelaksanaannya. Semuanya sudah, hanya saja memang belum diresmikan, mudah-mudahan bulan ini,”
kata Wiranto. Ia mengatakan itu seusai memberikan pembekalan dalam Pemantapan Program Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Aparat Pemerintah dan Aparat Teritorial Daerah, di Jakarta, kemarin. BSSN akan menjadi lembaga pemerintah yang memayungi dan mengoordinasikan kegiatan keamanan siber secara nasional. Salah satu alasan untuk segera dibentuk BSSN ialah munculnya kabar palsu atau hoaks yang semakin ramai akhir-akhir ini. “Terakhir kita sibuk dengan masalah hoaks, yang sudah disetujui Presiden (Joko Widodo) dalam ra-
MI/M IRFAN
MENDESAK KPK: Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Save KPK memakai topeng wajah
Ketua DPR Setya Novanto saat aksi teatrikal permainan tenis meja dalam aksi damai di depan Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Aksi yang dibalut dengan parodi pertandingan tenis meja tersebut untuk mendesak KPK menetapkan kembali Ketua Umum Partai Golkar sebagai tersangka kasus korupsi KTP-E.
Prosedur Penyidikan KPK Mesti Dibenahi PRAKTISI hukum Th Yosep Parera menilai putusan PN Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto justru menguntungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan korupsi KTP elektronik (KTP-E). Putusan praperadilan itu, menurut dia, justru mengoreksi prosedur penyidikan yang belum sesuai aturan. Hal tersebut menutup potensi putusan bebas Pengadilan Tipikor jika kasus tersebut masuk persidangan. “Ditinjau dari jendela ilmiah, putusan praperadilan itu justru menguntungkan KPK dalam upaya mewujudkan keadilan dalam penanganan perkara korupsi tersebut,” kata Yosep di Semarang, kemarin. Jika ditelaah, menurut dia,
putusan yang dijatuhkan hakim tunggal Cepi Iskandar justru mengoreksi prosedur penanganan perkara oleh KPK yang tidak sesuai. Dalam putusannya, kata d i a , h a k i m m e ny a t a k a n berkaitan dengan alat bukti yang digunakan untuk menjerat Setya Novanto tidak bisa digunakan karena masih disita atas nama pelaku lain dalam tindak pidana korupsi tersebut. Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto mengaku akan mempertimbangkan panggilan KPK apabila ia dipanggil ulang oleh lembaga penegak hukum tersebut. “Nanti kita lihat, kalau sudah ada (panggilan) ya kita pertimbangkan,” kata Setya Novanto di lingkungan Istana Negara Jakarta, Senin (16/10). Setya Novanto juga tampak
sehat setelah beberapa pekan lalu diketahui melakukan operasi jantung di RS Premier Jatinegara. “Ya sekarang recovery pelanpelan, masih pelan-pelan, yang penting kita harapkan sehat,” tambah Setnov. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memanggil Setnov sebagai saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong pada sidang 9 Oktober 2017 lalu, namun ia tidak hadir dengan alasan melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Lembaga antirasywah juga mengajukan perpanjangan permintaan cegah terhadap Setnov untuk tersangka Anang S Sudihardjo dalam penyidikan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-E pada 2 Oktober 2017. (Ant/P-4)
pat terbatas untuk dibentuk BSSN guna memproteksi dan memayungi keamanan siber yang sudah ada, apakah itu menyangkut siber intelijen dari BIN, dari TNI ataupun dari perbankan dan sebagainya,” jelasnya. Pembentukan BSSN tersebut sekaligus sebagai satu komando atas satuan tugas pengawas siber milik berbagai institusi negara yang selama ini berjalan masing-masing dan saling tumpang-tindih. Sesuai dengan Peraturan Presiden No 53/2017 tentang BSSN, lembaga nonkementerian tersebut bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. BSSN nantinya akan dipimpin seorang kepala dengan seorang sekretariat utama dan empat orang deputi. Kepala BSSN diangkat dan diber-
hentikan Presiden atas usul Menko Polhukam. Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID SIRTII) melebur dalam BSSN tersebut.
Tiga tantangan Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung mengatakan ketika BSSN sudah resmi beroperasi ada tiga tantangan yang harus diselesaikan terkait ancaman serangan siber. “Ketiga bidang itu di antaranya yakni perbankan atau keuangan, energi, dan transportasi,” kata Asril. Industri keuangan atau perbankan memiliki dampak serius bila mendapati serangan siber da-
pat memengaruhi perekonomian nasional. Sektor transportasi juga mesti diwaspadai karena keselamatan penumpang menjadi taruhan bila ditarget penjahat siber. Bidang energi juga perlu diperketat karena berbahaya jika mendapat ancaman dari dunia siber. Sebelumnya, DPR menggelar sidang paripurna penetapan anggota Komnas HAM serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BSSN resmi diketok menjadi mitra Komisi I DPR pada Selasa (17/10). “Apakah penetapan Badan Siber dan Sandi Negara menjadi mitra kerja Komisi I dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat memimpin sidang paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10). “Setuju,” jawab anggota dewan. (Ant/P-4)
8
TIPIKOR
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
Auditor BPK Didakwa atas Suap hingga Pencucian Uang Ali Sadli menyatakan tidak akan melakukan eksepsi dan mengajukan diri sebagai justice collaborator. RICHALDO Y HARIANDJA
richaldo@mediaindonesia.com
J
AKSA penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mendakwa Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Rochmadi Saptogiri menerima suap Rp240 juta. Tak hanya itu, Rochmadi juga didakwa menerima gratifikasi serta melakukan pencucian uang secara aktif ataupun pasif dalam kasus pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016. Hal tersebut terungkap dalam persidangan pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Uang suap yang diterima Rochmadi berasal dari Irjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito melalui Pejabat Eselon III Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo demi mendapatkan opini WTP. “Padahal, masih ada beberapa temuan dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja 2015 dan semester I 2016 Kemendes PDTT yang belum ditindaklanjuti dan semestinya memengaruhi penentuan opini tersebut,” kata jaksa Ali Fikri saat membacakan surat dakwaan. Jaksa juga menjabarkan kronologi pemberian uang, mulai permintaan atensi dari Choirul Anam kepada terdakwa yang berkisar Rp250 juta hingga pengumpulan uang yang dilakukan Sugito dengan terlebih dahulu mengumpulkan para sesditjen, sesbadan, sesitjen, serta karo keuangan dan BMN di Kemendes PDTT. Pada kesempatan tersebut, Sugito meminta ada ‘atensi atau perhatian’ dari seluruh unit kerja eselon I kepada Tim Pemeriksa BPK berupa pemberian uang dengan jumlah keseluruhan Rp200 juta sampai dengan Rp300 juta.
Uang tersebut, dikatakan jaksa, diberikan kepada Ali Sadli yang meletakkannya di ruang kerja Rochmadi pada 10 Mei 2017. “Terdakwa memindahkan uang sejumlah Rp200 juta ke dalam brankas pribadi di ruang kerjanya,” imbuh jaksa Ali Fikri. Jaksa juga membacakan dakwaan gratifikasi sebesar Rp3,5 miliar yang diterima Rochmadi dalam periode Desember 2014 hingga Januari 2015. Bahkan, uang tersebut sengaja dibelikan sebidang tanah kaveling seluas 329 meter persegi di Kebayoran Baru Essence, Bintaro, Tangerang. Atas hal tersebut, jaksa pun mendakwakan tindak pidana pencucian uang (TPPU) aktif berupa pembelian tanah senilai Rp3,5 miliar dan pencucian uang pasif berupa penerimaan satu mobil dari Ali Sadli senilai Rp700 juta. “Saya cukup mengerti isi surat dakwaan. Kami sepakat ajukan eksepsi,” ucap Rochmadi dalam persidangan.
ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA
DAKWAAN ALI SADLI: Kepala Subauditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK Ali Sadli berjalan seusai menjalani sidang dengan agenda pembacaan
dakwaan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Dalam sidang dakwaan tersebut, Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri dan anak buahnya, Ali Sadli, didakwa menerima suap Rp240 juta dari Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito terkait dengan opini WTP.
Justice collaborator Berbeda dengan Rochmadi, Kepala Subauditorat III.B.2 BPK RI Ali Sadli menyatakan tidak akan melakukan eksepsi. Ia akan mengajukan permohonan sebagai justice collaborator. Dalam persidangan, jaksa mendakwa Ali dengan suap Rp240 juta yang diberikan Irjen Kemendes PDTT Sugito melalui Pejabat Eselon III Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo untuk memengaruhi pemberian opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016. Ia juga dinilai menerima gratifikasi Rp10,5 miliar, US$80 ribu, mobil merek Mini Cooper, serta TPPU dalam wujud mobil serta tanah dan bangunan. “Terdakwa menerima hadiah berupa uang dan barang yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” kata jaksa KPK Takdir Suhan dalam persidangan. (P-5)
Irjen Kemendes Minta Dipenjara di Cibinong INSPEKTUR Jenderal (Irjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito, meminta agar menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong bila dinyatakan bersalah. “Saya mohon ditempatkan di LP Cibinong, Bogor, dengan pertimbangan keluarga saya di Bogor dan saya saat ini tidak ada lagi penghasilan sehingga kalau ditempatkan di tempat lain keluarga akan butuh biaya transportasi dan akan menjadi beban,” kata Sugito saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) pribadi di Pengadilan Tindak Pidana Ko-
rupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin. Dalam perkara ini, Sugito dituntut dua tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti memberikan suap senilai Rp240 juta kepada auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri dan anak buahnya Ali Sadli agar laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). “Saya tidak menampik bahkan dengan kata ikhlas pada 10 Mei 2017 dan 26 Mei 2017 saya telah meminta Jarot Budi Prabowo mengantarkan uang atensi sebe-
sar Rp200 juta dan Rp40 juta kepada Ali Sadli di kantor BPK,” kata Sugito. Meski demikian, dia mengaku tidak berupaya untuk memengaruhi Rochmadi dan Ali agar membuat opini WTP untuk Kemendes PDTT. Sugito mengaku memberikan uang karena didesak oleh auditor BPK yang masuk dalam tim pemeriksa, yakni Choirul Anam dan Ali Sadli. “Pada 22-28 April 2017, Choirul Anam hampir setiap hari mengejar saya untuk memberi atensi atau perhatian kepada Rochmadi dan Ali Sadli sekitar Rp250 juta. Saya tegaskan bahwa Choirul
Rita Mengaku Transaksi Terkait Penjualan Emas BUPATI Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari, mengaku hanya menjual emas kepada Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun. “Saya tadi kasihkan foto-fotonya. Foto emasnya,” kata Rita seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, kemarin. KPK memeriksa Rita sebagai saksi untuk tersangka Hery Susanto dalam penyidik an tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi. Ia mengaku tidak ada masalah terkait transfer sebesar Rp6 miliar yang dilakukan Hery Susanto
kepadanya karena itu merupakan transaksi jual-beli emas. “Karena ini jual-beli, saya tidak masalah. Ini antara saya dan pembeli, ibaratnya gitu, lho,” ucapnya. Selain itu, Rita juga mengaku dikonfirmasi soal komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, yang juga tersangka dalam kasus tersebut. “Saya sebagai saksi Khairudin yang ditanyakan tentang hubungan kerja karena dikait-kaitkannya dia ketua tim pemenangan saya sebagai gubernur, mungkin begitu,” ujarnya. Rita merupakan bakal calon
Gubernur Kalimantan Timur yang diusung Partai Golkar pada pilkada serentak 2018. Ia mengaku dikonfirmasi soal PT Citra Gading Asritama (CGA) dalam pemeriksaannya untuk Khairudin. “Saya juga tidak mengerti, katanya Khairudin ada menerima uang dari Pak Ichsan yang punya CGA, dan saya tidak pernah ada bukti materiel dari Khairudin ke saya.” Ia pun mengaku tidak menerima aliran dana dari PT CGA itu. “Tidak ada,” katanya. Sementara itu, saat ditanya terkait proyek pembangunan jembatan oleh PT CGA, ia
mengaku tidak mengetahuinya. “Tidak tahu juga, belum jelas karena ada beberapa kan proyek CGA,” ujar Rita. Sebelumnya, pada Selasa (17/10), KPK memeriksa sembilan saksi di Kota Malang yang berasal dari unsur direksi dan karyawan PT CGA. “Penyidik mendalami informasi terkait indikasi pemberian gratifikasi terhadap Rita,” jelas jubur KPK Febri Diansyah. Ichsan Suadi pemilik PT CGA diketahui sebagai terpidana perkara suap kepada Kepala Sub-Direktorat Kasasi Perdata Mahkamah Agung
Andri Tristianto Sutrisna terkait penundaan pengiriman salinan putusan kasasi. KPK resmi menetapkan Rita dan dua orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kutai Kertanegara. “Berdasarkan pengembangan penyidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan seusai menetapkan ketiganya sebagai tersangka. (Dro/ Ant/P-3)
PEMERIKSAAN SITI MASHITA: Wali
MI/M IRFAN
Kota nonaktif Tegal Siti Mashita Soeparno meninggalkan Gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, kemarin. Siti diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Amir Mirza Hutagalung dalam kasus suap kepada dirinya terkait dengan pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2017 dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Tegal Tahun Anggaran 2017.
yang menginisiasi dan menetapkan nominal pemberian uang itu,” katanya. Anak buah Sugito, Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendes PDTT, Jarot Budi, yang dituntut penjara selama 2 tahun ditambah denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan juga meminta menghabiskan masa hukuman di LP Cibinong. “Saya minta dihukum di LP Cibinong, keluarga saya tinggal di Sukmajaya, Depok. Jadi, keluarga butuh biaya transportasi besar bila saya ditahan di tempat lain,” kata Jarot. (Ant/P-5)
Tersangka Korupsi Helikopter Ajukan Praperadilan DIREKTUR PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah itu diambil menyusul statusnya yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut Agusta Westland (AW)101 di TNI Angkutan Udara pada 2016-2017. “KPK mendapat panggilan dari PN Jaksel untuk menghadir i sidang praperadil an yang diajukan Irfan Kurnia Saleh dari swasta, tersangka dalam kasus pengadaan heli AW-101,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Febri menyatakan jadwal sidang perdana praperadilan akan digelar pada Jumat (20/10). “KPK akan mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang diajukan di praperadilan tersebut,” lanjutnya. Sebelumnya, POM TNI menetapkan lima tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut Agusta Westland (AW)-101 di TNI Angkutan Udara pada 2016-2017. Lima tersangka itu ialah anggota TNI-AU yaitu atas nama Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Marsekal Madya TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol Administrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda (Pembantu Letnan Dua) SS staf
pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsda TNI SB selaku asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara.
KPK menetapkan satu tersangka dari unsur swasta dalam penyidikan kasus tersebut, yakni Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. KPK juga menetapkan satu tersangka dari unsur swasta, yakni Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. Irfan diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenang an, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU pada 2016-2017. Kerugian keuangan negara dalam kasus ini sekitar Rp224 miliar. Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Ant/P-5)
OPINI
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
9
Antara Pribumi dan Rakyat Miskin Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi FISIP Universitas Airlangga
S
ESUNGGUHNYA tidak ada yang salah jika ada seorang pemimpin berusaha membangkitkan emosi dan rasa persatuan dengan mengingatkan kembali luka lama ketika bangsa dijajah kolonial. Akan tetapi, apa yang dilontarkan Anies Baswedan dalam pidato pertamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta justru membuat warganet melontarkan berbagai kritikan. Pascamasyarakat Jakarta berkotak-kotak dalam sekat golongan dan isu SARA, Anies justru mempergunakan satu terminologi yang dirasa banyak pihak kontraproduktif: pribumi! Dalam penggalan pidatonya, Anies menyatakan: “… Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri.... Kita yang bekerja keras mengusir kolonialisme. Kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di Ibu Kota ini.” Memainkan rasa sentimen dan isu SARA selama masa kampanye mungkin masih dipahami banyak pihak sebagai bagian dari strategi meraup simpati pemilih. Akan tetapi, ketika keputusan siapa pemegang pilkada sudah diketuk, dan jabatan sudah jelas ada di tangan, mengungkap kembali luka lama isu yang berbau SARA sebetulnya kurang elok. Dikatakan kurang elok karena penggunaan terminologi pribumi otomatis akan dilawankan atau beroposisi biner dengan terminologi lain, yaitu Tionghoa. Di tengah semangat untuk membangun persatuan dan kesatuan, membuka kembali cerita lama yang mengidap bak penyakit kronis bagi bangsa ini jelas akan berisiko melahirkan efek samping yang kurang menguntungkan bagi bangsa ini. Pascapilkada, upaya yang seharus-
nya dilakukan seorang pemimpin ialah bagaimana melakukan rekonstruksi dan membangun rekonsialisasi yang menyejukkan. Membakar kembali padang ilalang yang mudah tersulut api tentu bukan tindakan yang bijaksana. Namun, nasi sudah menjadi bubur, dan wajar jika banyak pihak menganggap apa yang dilontarkan Anies dalam pidato pertamanya sebagai Gubernur DKI merupakan sikap politiknya selama ini.
Yang dibutuhkan adalah rekonsiliasi dan kesediaan semua pihak untuk bergandengan tangan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan.
Kesulitan Sebagai sebuah sikap politik, apa yang dilontarkan Anies sebetulnya bukan hal baru. Selama ini, berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong peningkatan kiprah dan peran pribumi dalam aktivitas perekonomian nasional. Di masa Orde Lama pemerintah mencoba menjalankan Program Banteng (1950-1957) untuk mendongkrak peran pribumi agar menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Melalui kebijakan alokasi lisensi impor dan proteksi diharapkan, peluang dan peran pengusaha pribumi dapat tumbuh. Akan tetapi, sayangnya, karena tidak didukung pengalaman dan karena terlalu lama menjadi petani dan pamong praja, hasilnya tidak seperti diharapkan. Program Banteng dalam praktik gagal karena jatah lisensi impor ternyata banyak yang dijual ke pengusaha Tionghoa. Pada 1959, melalui Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1959, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk memfasilitasi pengusaha pribumi, yaitu dengan cara mencabut izin perdagangan eceran Tionghoa di tingkat desa. Toko-toko Tionghoa yang sebelumnya banyak beroperasi di desa ditutup paksa dan waktu itu sekitar 120 ribu orang Tionghoa eksodus meninggalkan Indonesia karena ancaman kekerasan. Kesulitan untuk mengurangi
PA
ruang gerak pengusaha Tionghoa di Tanah Air sebagian disebabkan kebijakan yang dijalankan tidak pernah sepenuh hati. Di masa Orde Baru, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan pengusaha pribumi acapkali tidak banyak memberikan hasil seperti yang diharap-
kan karena dominasi pengusaha Tionghoa dalam aktivitas ekonomi sesungguhnya merupakan bagian integral dari struktur kapitalisme Indonesia. Di zaman Orde Baru, pengusaha Tionghoa merupakan bagian esensial dari pertumbuhan ekonomi dan
pendapatan di luar pendapatan dari negara (extra-budgetary revenues) yang sering dimainkan kekuatan militer dan birokrat politik. Perselingkuhan antara dominasi modal asing, kaum teknokrat, militer, dan pengusaha Tionghoa membuat peluang pengusaha pribumi naik kelas menjadi terhambat. Di era Orde Baru, menurut kalkulasi Richard Robison (1986) dalam bukunya yang terkenal, Indonesia: The Rise of Capital, modal pengusaha Tionghoa yang ada di Indonesia saat itu diperkirakan sekitar 70%-75% dari total investasi kapital nasional. Proporsi dominasi pengusaha Tionghoa yang luar biasa inilah yang diduga menjadi salah satu sebab pecahnya aksi kerusuhan rasial pada 1974 dan kasus penjarahan aset-aset milik orang Tionghoa yang ada di Jakarta dalam peristiwa kerusuhan Mei 1989. Ibarat api dalam sekam, bara api kebencian dan hubungan yang tidak serasi antara pribumi dan Tionghoa boleh dikata tidak pernah benar-benar dapat dipadam. Meskipun Gus Dur ketika menjabat presiden telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat rekonsiliasi dan mencegah sentimen ras berkembang di Indonesia yang multipluralis, sentimen yang sudah mendarah daging itu tampaknya tidak mudah untuk dihilangkan begitu saja.
Akar masalah Sebagai seorang intelektual dan birokrat, Anies Baswedan saya yakin tidak memiliki motif buruk atas pilihan terminologi yang dilontarkan. Sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sejak masa kampanye menginginkan kota yang dipimpinnya ramah dan berpihak kepada manusia penghuninya, apa yang dikatakan Anies sangat mungkin lebih didorong rasa kemanusiaannya yang terusik menyaksikan sebagian besar masyarakat Jakarta yang hingga kini masih terpolarisasi dan bahkan mengalami marginalisasi. Dominasi pengusaha Tionghoa dalam aktivitas perekonomian nasional adalah realitas yang tidak bisa dibantah. Akan tetapi, di Indonesia ini etnik Tionghoa yang hidup dalam penderitaan dan mengalami marginalisasi juga bukan berarti tidak ada. Dalam perspektif hak asasi manusia, barangkali lebih elok jika semangat yang ingin dibangun Anies adalah keberpihakan kepada kaum papa atau orang-orang marginal--tanpa label apa agama mereka, apa warna kulit dan etnik mereka, dan apa pula ideologi politik mereka. Akar masalah sosial-ekonomi yang dihadapi Kota Jakarta bukanlah isu segregasi etnik dan polarisasi antarkelas yang berakar pada perbedaan etnik. Kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih terjadi di Jakarta niscaya merupakan imbas dari berbagai persoalan struktural, seperti ketidakadilan, ketidakberdayaan, dan dominasi yang sudah bertali-temali mulai puluhan tahun silam. Untuk membongkar dan menangani akar masalah yang tengah dihadapi Kota Jakarta ini, tentu yang dibutuhkan bukan sekadar terminologi yang bisa memperburuk sentimen rasial, melainkan rekonsiliasi dan kesediaan semua pihak untuk bergandengan tangan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan.
Anjing dan Pribumi Dilarang Masuk! Asvi Warman Adam Sejarawan LIPI
T
AHUN 1854 kewarganegaraan di Hindia Belanda terbagi atas golongan Eropa, Timur Asing (Vreemde Osterlingen), dan inlander yang kemudian diterjemahkan pribumi. Orang-orang Tionghoa termasuk golongan kedua. Bagaimana perlakuan terhadap kaum pribumi terlihat dari papan yang dipasang di pintu masuk kolam renang; ‘Verboden voor honden en inlander’ (Anjing dan pribumi dilarang masuk). Peran sebagai perantara ekonomi yang diberikan kepada kelompok Tionghoa (pemungut pajak, penjual opium, pengelompokan mereka di suatu tempat yang kemudian disebut pecinan) menyebabkan mereka relatif kuat sebagai pelaku ekonomi. Kesenjangan tersebut kian menguat pascakemerdekaan. Pada 1959 dikeluarkan PP No 10 Tahun 1959 yang melarang orang-orang China warga negara asing untuk tinggal dan beraktivitas di daerah di bawah tingkat dua. Jadi mereka harus pindah dari desa atau kecamatan ke ibu
PARTISIPASI OPINI
kota kabupaten. Di dalam praktiknya aturan ini juga berlaku bagi orangorang Tionghoa yang sudah memilih menjadi warga negara Indonesia. Itulah sebabnya kemudian sekitar 140 ribu orang harus dipulangkan ke RRT. Kenyataannya hanya 40 ribu orang yang terangkut oleh kapal yang dikirim dari Tiongkok. Selebihnya sebanyak 100 ribu orang tetap tinggal di Indonesia tanpa kejelasan status kewarganegaraan. Kebijakan ini mempunyai dampak ekonomi dan politik yang buruk. Para petani kehilangan pedagang perantara yang membeli hasil bumi mereka dan menjualnya ke kota. Timbul sentimen rasial di tengah masyarakat. Pada masa Orde Baru etnik Tionghoa ini mendapat perlakuan diskriminatif. Tuduhan keterlibatan RRT membantu G-30-S menyebabkan dibekukan hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Agar terputus hubungan antara orangorang Tionghoa yang di Indonesia dan negara musuh (RRT), maka terhadap mereka diberlakukan kebijakan ganti nama. Keharusan ganti nama adalah ganti identitas, dan ini sangat menyakitkan bagi siapa pun yang mengalaminya.
Tiga pilar budaya Tionghoa (sekolah, pers, dan organisasi) dilarang. Diberlakukan semacam pembatasan bagi orang-orang Tionghoa untuk bekerja di pemerintahan dan masuk perguruan tinggi negeri. Secara umum disebut bahwa etnik Tionghoa ini nonpribumi, sedangkan suku bangsa lain di Indonesia disebut pribumi. Sementara beberapa konglomerat Tionghoa dirangkul bekerja sama oleh penguasa dan siap membantu dana bila diperlukan. Ketika kesenjangan ekonomi semakin melebar, pengusaha Tionghoa itu menduduki posisi teratas (walaupun ada juga orang Tionghoa yang miskin di beberapa tempat). Manipulasi sejarah yang dilakukan Orde Baru tidak menyebutkan sumbangan budaya Tionghoa itu bagi peradaban Indonesia, termasuk peran orang-orang Tionghoa dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Ada empat orang Tionghoa yang ikut Sumpah Pemuda pada 1928. Ketika membicarakan dasar negara dan UUD 1945 terdapat empat tokoh Tionghoa pada sidang BPUPK (seorang pada PPKI). Orang Tionghoa juga berjuang pasca-1945 seperti John Lie yang kemudian menjadi pahlawan nasional
pada 2009. Semuanya ini tidak ada dalam memori kolektif masyarakat sehingga mereka hanya melihat komunitas Tionghoa ini sebagai ‘binatang ekonomi’. Tambahan lagi rezim Orde Baru dengan sengaja memakai istilah ‘Cina’ bagi mereka dengan konotasi negatif. Ketika terjadi kerusuhan pada 1998 saat pergantian kekuasaan, etnik Tionghoa menjadi sasaran kemarahan dan target penjarahan serta pemerkosaan. Di berbagai tempat, toko-toko atau bangunan yang ingin terhindar dari perampokan ditulisi ‘Milik Pribumi’. Dengan kata lain, itu bukan milik orang-orang nonpribumi. Pada saat krisis 1998 itu kata nonpribumi menjadi menakutkan bagi orang yang dilabeli istilah tersebut karena itu berarti ‘mereka boleh dijarah dan boleh diperkosa’. Itulah sebabnya Presiden BJ Habibie kemudian secara bijaksana mengeluarkan instruksi presiden yang melarang penggunaan istilah itu di kalangan pemerintahan. Setelah itu dikeluarkan berbagai kebijakan yang positif terhadap etnik Tionghoa menyangkut kewarganegaraan dan kependudukan. Konghucu diakui kembali sebagai agama resmi dan Imlek dijadikan
hari libur. Tidak ada persyaratan ‘Indonesia asli’ dalam pencalonan presiden sehingga seorang Tionghoa pun dapat menduduki posisi tersebut bila terpilih. Presiden SBY kembali menetapkan istilah ‘Tionghoa’ untuk menyebut komunitas ini dan Tiongkok untuk menyebut negara yang beribu kota di Beijing tersebut. Belakangan timbul persoalan terkait dengan kebangkitan Tiongkok sebagai negara adidaya dan raksasa ekonomi yang juga melakukan ekspansi ke Indonesia. Maka bermunculan di media sosial foto-foto imigran dari Tiongkok yang berambut cepak (untuk mengesankan bahwa mereka militer) dan jumlahnya 10 juta jiwa. Padahal ini tidak benar. Jumlah 10 juta jiwa itu ialah target wisatawan dari Tiongkok. Tentu ada saja pekerja asing itu yang melanggar aturan keimigrasian, tetapi tidak berjumlah jutaan. Ada kesengajaan untuk membaurkan sentimen anti-Cina yang terkait dengan negara Tiongkok yang secara formal masih berideologi komunisme dengan pengusaha Tionghoa yang ada di Indonesia. Maka diciptakanlah istilah ‘asing-aseng’. Seyogianya harus dibedakan an-
tara Tiongkok sebagai sebuah negara besar dengan komunitas Tionghoa yang menjadi bagian seutuhnya dari bangsa Indonesia. Kita menghadapi negara Tiongkok seperti halnya kita berurusan dengan AS, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan. Kita bisa bekerja sama dengan mereka, bisa bersaing dalam komoditas tertentu bahkan bisa bermusuhan bila meletus konflik Laut China Selatan. Di sisi lain, kita menyadari bahwa etnik Tionghoa itu seperti suku bangsa lainnya di Tanah Air yang sudah sama-sama berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kita juga bersama-sama dalam mengisi kemerdekaan terutama dalam bidang perekonomian. Munculnya kembali dikotomi pribumi versus nonpribumi, pribumi muslim versus pribumi nonmuslim, ialah mimpi buruk yang merusak sendi-sendi kebangsaan yang telah ditancapkan para pendahulu kita. Ada inpres dan ada andang-undang yang melarang praktik diskriminasi. Pihak kepolisiaan seyogianya bertindak tegas terhadap mereka yang melanggarnya, terhadap kelompok yang mengeluarkan spanduk pribumi-nonpribumi selain ujaran kebencian di media sosial.
Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.
Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari
Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Arief Hulwan Muzayyin, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cornelius Eko, Christian Dior Simbolon, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iqbal Musyaffa, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Maggie Nuansa Mahardika, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S,
Gurit Adi Suryo, Dhika Kusuma Winata, Zico Rizki Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Rio Thaba Pratama Burhan, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tampan Destawan, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya),
Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan) Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon),
Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-3065014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia. com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
10
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
SUARA ANDA
EDITORIAL
Tanggapan Editorial
18 Oktober 2017
Harus Jaga Lisan
KALAU mau jadi gubernur DKI kudu jaga lisan biar tidak masuk bui.
Pribumi
P
ADA mulanya konteks, lalu lahir teks. Teks dan konteks karenanya tak terpisahkan. Bila hendak menafsirkan teks, lihatlah konteksnya. Akan tetapi, tafsir terhadap konteks justru menjadi pangkal perdebatan dan perselisihan. Orang bahkan harus memperdebatkan konteks dari teks omongan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tentang ‘jangan mau dibohongi pakai Surah Al Maidah’ sampai ke ruang sidang. Perdebatan reda setelah hakim mengirim Ahok ke penjara. Hakim seperti tak mau tahu konteks pidato Ahok. Mungkin saja hakim menjatuhkan hukuman itu karena melihat konteks betapa kelompok-kelompok tertentu di masyarakat ‘murka’ gara-gara teks omongan Ahok itu. Selama tiga hari belakangan, kita disibukkan menafsirkan konteks dari teks ‘pribumi’ yang dilontarkan Gubernur baru DKI Anies Baswedan dalam pidato politiknya. Anies sampai harus repot-repot menjelaskan bahwa konteks dari teks ‘pribumi’ itu ialah kolonialisme. Seperti kor, para pembela Anies pun ramai-ramai menjelaskan konteks historis dari teks pribumi tersebut. Para pengkritik Anies mengkritik Anies dengan konteks juga. Konteksnya, kata mereka, di tengah polarisasi akibat pilkada DKI yang belum sepenuhnya reda, kata ‘pribumi’ menambah parah luka politik para pemilih Ahok-Djarot. Apalagi, di Balai Kota spanduk bertuliskan ‘Kebangkitan Pribumi Muslim’ terbentang. Padahal, Anies di hari pertama menjabat gubernur mengajak warga Jakarta berekonsiliasi. Tak tahunya polarisasi makin menjadi-jadi. Gubernur Anies tidak sensitif pada kon-
FORUM
teks, kata mereka. Itulah sebabnya, dalam konteks berbeda, orang tak ‘murka’ dengan omongan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyebut ‘pemerintah akan bangun konglomerasi pribumi’, misalnya. Orang pun biasa saja dengan organisasi yang sejak lama menyebut diri ‘Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia’. Dalam konteks historis, istilah ‘pribumi’ diintroduksi penjajah Belanda. Belanda menyebutnya inlander. Dalam strata masyarakat kolonial waktu itu, pribumi masuk golongan terendah, pendatang asal Timur Asing termasuk Tiongkok dan Arab golongan tengah, penduduk asal Eropa golongan tertinggi. Jadilah pribumi istilah yang merendahkan. Sudahlah merendahkan istilah itu dipakai kolonialis untuk memecah belah. Dalam konteks genetika, penelitan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menyimpulkan kira-kira bahwa nenek moyang orang yang bermukim di Nusantara ialah pendatang, bukan penduduk asli. Penelitian yang diberi judul Genneka Tunggal Ika itu menyimpulkan tidak ada pribumi. Secara genetika, kita semua nonpribumi. Dalam konteks hukum, Presiden BJ Habibie menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 26/1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi. Instruksi yang ditandatangani pada September 1998 itu menjadi instruksi resmi bagi para menteri hingga para kepala daerah tingkat II. Sejarah, genetika, dan hukum mengajari kita untuk tak menggunakan istilah pribumi dan nonpribumi. Itu disebabkan kata-kata tersebut bermakna rasial. Itu kira-kira sama dengan istilah ‘negro’ di Amerika sana. UUD 1945 pun mengubah pasal
Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com
aida_nafF
Mari Bersatu
DAMAIKANLAH negeriku ini, sudahilah mencari kesalahan, mari kita bersatu dan berdoa, lebih baik berdoa seseorang untuk lebih baik daripada mengomentari, salam Indonesia.
nofraadipradana
Tidak Munafik
BENAR sekali, terima kasih Media Indonesia untuk editorialnya yang menyejukkan sekaligus mengingatkan supaya tidak menjadi munafik.
tanaputrahengky
Tercerahkan Hatinya
SEMOGA tercerahkan hati batinnya. Terima kasih Media Indonesia.
abi8agrobis
Etalase Politik
DKI sebagai ibu kota negara adalah etalase politik nasional, bukan cuma pemimpinnya yang akan jadi sorotan, melainkan juga warganya.
ardhan_andi94
Memaknai Kata Pribumi
TERGANTUNG kitanya memaknai kata pribumi itu sendiri seperti apa.
@izerfajar16
Dikritik secara Santun
CUKUP dikritik dengan santun, jangan memicu kegaduhan lagi dengan saling lapor. Bangsa kita harus semakin dewasa. yang berbunyi ‘Presiden ialah orang Indonesia asli’ menjadi ‘Presiden ialah orang Indonesia’. Namun, sudahlah, kita sudahi perdebatan konteks istilah ‘pribumi’ yang dilontarkan Gubernur Anies Baswedan. Perdebatan itu tidak produktif, tetapi kontraproduktif. Sebetulnya tidak juga bila dibilang perdebatan itu tidak produktif. Paling tidak kita bisa membangun wacana,
mengetahui mengapa sebaiknya kita tidak menggunakan kata ‘pribumi’ dan ‘nonpribumi’. Akan tetapi, masak sih seorang gubernur produktif memantik dan memproduksi perdebatan dan wacana? Di hari pertama ia menjabat pula. Bukankah Gubernur DKI semestinya produktif memenuhi janji-janjinya membangun Jakarta lebih baik lagi?
@JayastuAbhyaksa
Harus Minta Maaf
ANIES harus minta maaf dan mengakui kekeliruannya itu secara gentle dan siap terima konsekuensinya tanpa jurus ngeles.
@GasperzJFlo
Kirimkan komentar Anda atas tema: Bagaimana menghilangkan perilaku buang sampah sembarangan, termasuk di jalan raya? (16 - 21 Oktober 2017) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com
Bengkel Metro Auto Kedoya Mengecewakan
S
EKITAR pertengahan September 2017, saya menggunakan asuransi kendaraan CHUBB dan mengunjungi bengkel yang menjadi rekanan asuransi tersebut, di bengkel Metro Auto Kedoya, Jakarta Barat, untuk proses klaim mobil saya. Mobil Honda Mobilio putih saya mengalami insiden yang menyebabkan lampu belakang pecah dan bumper belakang yang rusak, lecet. Setelah dilakukan pengecekan, pihak bengkel menjanjikan akan menghubungi saya bila bumper sudah siap untuk dipasang di mobil. Namun, hampir 2 minggu, saya tidak mendapat kabar. Akhirnya saya hubungi bengkel ternyata bumper sudah siap. Namun, ketika saya datang ke bengkel tersebut, warna putih bumper yang di cat sungguh berbeda dengan warna putih asli mobil saya, warna bumper yang di cat terlalu putih, jadi terlihat belang bila dipasang di mobil saya. Montir mengatakan nantinya warna
putihnya akan sama dengan warna putih asli mobil saya. Saya tidak terima dengan jawaban montir itu dan meminta warna bumper sama dengan warna mobil saya. Setelah menunggu satu minggu sejak saya ke bengkel, saya kembali menghubungi bengkel dan diterima Taufik sebagai operator atau admin bengkel. Kepada Taufik, saya menanyakan status bumper apakah sudah selesai atau belum. Taufik menjanjikan akan mengontak saya setelah dia mengecek ke bengkel. Namun, hingga sore saya belum juga mendapat kabar sehingga akhirnya saya menghubungi Taufik kembali. Jawabannya justru membuat saya kecewa karena dia malah menanyakan pertanyaan sebelumnya ketika saya meneleponnya pagi harinya. Dia menanyakan nama teknisi yang bertanggung jawab menangani pengecatan bumper mobil saya. Alasannya, banyak teknisi di beng-
kel itu sehingga tidak mungkin dikumpulkan satu per satu untuk menanyakan siapa yang memegang bumper mobil saya tersebut. Sudah saya jelaskan bahwa saya tidak tahu nama teknisi bengkelnya. Ujungujungnya Taufik secara terus terang mengatakan bahwa dia baru bekerja di bengkel tersebut sehingga dia juga tidak tahu mekanismenya seperti apa. Setelah mendapat jawaban dari supervisor bahwa bumper sudah selesai dicat, saya langsung datang ke bengkel. Namun ternyata, bumper masih juga belang warnanya. Saya tetap kekeuh tidak mau dengan warna bumper yang belang. Montir yang bertanggung jawab terhadap pengecatan mobil saya mengakui bahwa warna putih seperti itu memang susah sama seperti warna asli mobil. Saya mengatakan setidaknya warnanya bisa mendekati, bukan sangat belang. Akhirnya saya komplain ke pihak
bengkel (bagian sparepart), yang kemudian memanggil montir tersebut. Namun di hadapan saya, montir tersebut geleng-geleng kepala sambil memberikan kode ke pihak bengkel untuk menyerahkan ke montir lain saja (lepas tangan). Dengan terpaksa, saya tinggal mobil di bengkel guna mempermudah montir berikutnya menyamakan pengecatan bumper dengan warna putih mobil saya. Bila nanti saya kembali untuk mengambil mobil, dan warna masih tetap belang, saya hanya bisa pasrah dan mencoba cari bengkel lain. Sangat membuang waktu mengurus hal karena ketidakprofesionalan bengkel Metro Auto Kedoya. Padahal, menggunakan asuransi untuk proses klaim mobil juga tidak gratis, tetapi perlakuan yang didapat sungguh mengecewakan.
Christiani Pratama Daan Mogot, Jakarta Barat
Bersinergi Wujudkan Masyarakat Cinta Lingkungan
S
AAT ini slogan Buanglah sampah pada tempatnya, yang akrab diwacanakan pemerintah, lembaga pendidikan, atau lembaga swadaya masyarakat sudah seperti angin lalu. Bahkan, gagasan dari sudut pandang agama, seperti Kebersihan sebagian dari iman, tetap tidak merealisasikan terciptanya masyarakat yang cinta lingkungan. Beberapa kasus bencana alam khususnya banjir merupakan refleksi nyata dari buah perilaku masyarakat memperlakukan lingkungan, utamanya hal yang paling mendasar, yaitu membuang sampah. Beberapa waktu lalu, bahkan sudah menjadi agenda rutin di kala musim hujan tiba, salah satu jalan penghubung lalu lintas di Jawa Barat, yaitu jalan nasional Rancaekek sering dilanda banjir.Banjir ini disebabkan mampetnya saluran selokan akibat tersumbat sampah yang dibuang masyarakat di jalan. Sontak banjir ini menyebabkan kemacetan panjang, dan membuat lalu lintas dari arah Bandung ke Ta-
sik lumpuh total, akibatnya aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Bukan hanya kemacetan, banjir juga berpotensi menimbulkan ladang penyakit bagi warga sekitar, mulai penyakit ringan sampai yang berat. Hadirnya fenomena ini bukan tanpa sebab, semua terjadi akibat kesadaran sebagian masyarakat perihal menjaga lingkungan masih rendah. Maraknya sampah di jalan, baik sampah organik maupun sampah nonorganik membuat lingkungan sekitar jalan menjadi kotor. Secara estetika lingkungan kotor tidak enak dipandang, materi-materi sampah mengganggu pemandangan sekitar jalan, dan tentu akan menimbulkan masalah baru jika hujan tiba. Hujan memperburuk kondisi lingkungan masyarakat yang dari waktu ke waktu kian tercemar. Fenomena banjir ini diperparah dengan budaya buruk masyarakat. Banyak di antara mereka yang menjadikan jalan sebagai tempat sampah kedua, baik jalan protokol maupun
jalan biasa mengundang banyak masalah. Masyarakat atau pengendara yang tidak mau ribet dalam urusan membuang sampah, lebih memilih langsung membuangnya ke jalan, dan ini makin memperpanjang catatan banjir di daerah tersebut. Budaya buang sampah sembarangan sudah menjadi masalah kronis. Budaya seperti ini ialah bukti nyata dari tidak cintanya manusia terhadap lingkungan sekitar. Budaya buruk masyarakat yang kian menjadi harusnya menjadi stimulus kuat bagi pemerintah dan masyarakat agar menyuarakan pentingnya menjaga lingkungan. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya diharapkan bisa menindak tegas oknum-oknum yang tidak ramah terhadap lingkungan sekitar. Hukum positif merupakan jalan terbaik dalam menindak masyarakat yang dari waktu ke waktu kian menjadi. Sosialisasi-sosialisasi melalui media massa atau media komunikasi lainnya juga dirasa perlu untuk membantu menyu-
arakan masyarakat aktif menjaga dan mencintai lingkungan. Kebijakan pemerintah akan semakin efektif jika menyertakan peran masyarakat. Hadirnya fasilitas media dosial dirasa sangat membantu dalam hal mencegah dan menumbuhkan kesadaran cinta lingkungan, dengan tidak buang sampah sembarangan di jalan. Sinergi pemerintah dan masyarakat akan sangat efektif dalam mewujudkan masyarakat cinta lingkungan serta menghapus budaya buruk membuang sampah di jalan. Kebijakan pemerintah akan terealiasasi jika masyarakat ikut melaksanakan dan mengikuti prosedur kebijakan tersebut, serta ada sanksi tegas bagi pelanggar. Secara rasional, tidak akan terbentuk masyarakat yang cinta lingkungan jika kesadaran tidak timbul dari masyarakat itu sendiri.
Abiyyu Ghulman Gunawan Mahasiswa Islam UIN SGD Bandung
S
Mulai dari Lingkungan Kita
AAT ini sampah menjadi permasalahan klasik yang tak kunjung terselesaikan. Setiap hari sampah ditemukan di berbagai sudut kota dan jalan raya. Penumpukan sampah terjadi karena berbagai faktor, misalnya masyarakat seenaknya membuang sampah di got dan kali, tidak tersedianya tempat sampah, hingga terbatasnya tempat pembuangan akhir. Hal ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengatasi masalah sampah tersebut. Setiap tahunnya produksi sampah di Indonesia mengalami kenaikan. Berdasarkan penelitian Dinas Kesehatan Jakarta pada 2016, produksi sampah di Jakarta mencapai 7.755,12 ton/hari dan jumlah itu hanya di satu kota saja, belum lagi di kota-kota lainnya. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran kita sebagai warga masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, berikut beberapa solusi, antara lain perlu gerakan bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Kita harus membuang sampah pada tempatnya dan harus berusaha hidup bersih dan sehat. Sekecil apa pun sampah yang kita buang, taruh di tempat sampah. Kedua, budayakan untuk melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar minimal satu bulan
sebanyak dua hingga tiga kali. Hal ini bisa mengurangi penumpukan sampah. ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau mendaur ulang bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, seperti botol, kaca, plastik agar mengurangi sampah-sampah yang ada. kurangi pemakaian plastik yang tidak bisa terurai. Usahakan memakai bahan yang tahan lama dan jangan menggunakan bahan yang sekali pakai buang. Keempat, sampah hanya bisa diatasi bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena itulah, kita sebagai masyarakat harus peduli pada lingkungan kita. Pentingnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan terdekat kita. Anak-anak juga harus selalu diikutsertakan. Sejak dini harus diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Tanam kan pada anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungannya, dan budayakan rasa malu bila membuang sampah sembarangan. Dari semua solusi itu, yang paling utama ialah kita mulai dari diri dan lingkungan kita sendiri. Kita ingatkan juga keluarga dan lingkungan kita. Semoga kesadaran untuk menjaga kebersihan selalu ada pada masyarakat kita
Vina Fitriani Mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati-Bandung
PERKOTAAN
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
11
Wewenang Operator Harus Atasi Kendala TOD
ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA
KEMBALI PENUHI TROTOAR: Sejumlah petugas Satpol PP berada di sekitar trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemarin. Keberadaan Satpol PP tidak
membuat PKL angkat kaki dari trotoar, justru terkesan petugas tersebut tidak berdaya untuk mengusir PKL.
Rapat Paripurna DPRD Ganjal Start Anies Makin cepat DPRD menggelar rapat paripurna, makin cepat pula AniesSandi mulai kerja merealisasikan janji-janji kampanye mereka. Lalu kenapa DPRD enggak mau main cepat? NICKY AULIA WIDADIO
nicky@mediaindonesia.com
H
INGGA hari ketiga menjabat, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku be-
lum juga diundang DPRD DKI Jakarta untuk hadir dalam rapat paripurna istimewa yang digelar DPRD. Alhasil, hingga kemarin Anies masih belum bisa bekerja maksimal untuk merealisasikan program-program yang pernah dikampanyekannya. “Itu etika di dalam pemerintahan. Kami sebagai eksekutif yang baru menjabat harus bicara di depan DPRD. Kami hormati perwakilan rakyat dan kami ingin sampaikan semua rencana kami di hadapan para wakil rakyat. Baru setelah itu kami realisasikan,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, kemarin. Aturan tentang rapat paripurna istimewa DPRD yang bersifat wajib digelar itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata
Tertib DPRD. Untuk teknis pelaksanaannya, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat edaran No SE.162/3484/OTDA yang diterbitkan 10 Mei 2017. “Sekarang ada satu agenda yang harus dituntaskan terlebih dahulu, yaitu rapat paripurna istimewa. Sesudah rapat itu dilakukan, baru kami mulai ambil langkah. Untuk saat ini, kami masih menunggu rapat itu,” ujar Anies. Ia menuturkan dirinya bersama Sandiaga Salahuddin Uno, selaku wakilnya, telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi sejumlah permasalahan Jakarta, di antaranya penanganan masalah sampah, banjir, penetapan nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018, dan polemik proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang hingga kini masih ditolaknya.
Karena itu, sambung dia, makin cepat DPRD menggelar rapat paripurna istimewa, makin cepat pula ia bisa mengeksekusi programprogram yang dijanjikannya. “Pokoknya kita tuntaskan dulu dengan DPRD. Setelah itu, baru kita bisa melangkah bersama ke depannya. Kami bertugas bukan hanya untuk waktu satu atau dua hari saja,” ungkap Anies. Anies sendiri tidak mengetahui mengapa DPRD belum juga menggelar rapat paripurna istimewa. “Tanya saja ke Ketua DPRD,” ucapnya.
Tidak ada kewajiban Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menuturkan tidak ada ketentuan yang mewajibkan pihaknya untuk menggelar rapat paripurna istimewa DPRD. Apalagi secara ketatanegaraan, Anies-Sandi dilantik presiden, bukan oleh DPRD. “Mereka sudah dilantik presiden, sekarang ini tinggal kerja saja. Pada saat Ahok dilantik presiden, apa ada paripurna istimewa? Saat Djarot dilantik presiden, apa ada paripurna istimewa? Enggak ada kan. Ah sudahlah, kerja saja, mereka sudah jadi gubernur dan wakil gubernur,” tegas Prasetio. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD
“Ini etika di dalam pemerintahan. Kami hormati perwakilan rakyat dan kami ingin sampaikan rencana kami.” Anies Rasyid Baswedan Gubernur DKI Jakarta
DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik menilai rapat paripurna tetap mesti digelar meski Anies-Sandi tidak dilantik di DPRD. “Saya minta besok (Kamis,19/10) dibahas. Itu kan ada aturannya (surat edaran Kemendagri), mungkin Pak Prasetio belum baca,” tuturnya. Saat dihubungi, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyata kan, meski Anies-Sandi dilantik presiden, rapat paripurna tetap wajib digelar. Hal itu disebabkan rapat paripurna merupakan bentuk legitimasi politik gubernur dan wakil gubernur yang baru dengan para wakil rakyat. (J-1)
Menanti Terobosan Anies untuk Cegah Birokrat Nakal PERGANTIAN kepemimpinan dalam birokrasi yang cenderung membawa perubahan atmosfer kerja dinilai perlu diwaspadai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada Erwan Agus Purwanto menilai, Anies-Sandi harus menerapkan sistem agar tak muncul birokrat ‘nakal’ di Pemprov DKI. “Jika ingin berbeda, yang harus dilakukan ialah menerapkan sistem reward and punishment yang konsisten. Remunerasi di DKI saat ini sudah terbaik di Indonesia. PR-nya
bagaimana menegakkan disiplin setelah hak-hak mereka dipenuhi,” kata Erwan kepada Media Indonesia, kemarin. Kemarin, Anies mengatakan ia akan menyiapkan terobosan dalam pengawasan agar tidak ada birokrat ‘nakal’ di jajarannya. “Nanti kita buat terobosan,” kata Anies di Balai Kota. “Nanti lah, masa sekarang,” sambungnya perihal penjelasan terobosan yang dimaksud. Pada Selasa (17/10), dalam arahan perdana kepada para satuan kerja perangkat daerah (SKPD), ia menyampaikan ambisinya, membukti-
kan bahwa birokrasi di DKI Jakarta bisa menjadi contoh bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Anies juga ingin dijauhi dari hubungan ekstra di luar pekerjaan. Ia meminta jajarannya mengikuti instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal aturan pemberian hadiah. “Hubungan antarkita Insya Allah profesional. Kita ini masih latihan. Hierarki kita jaga. Tapi, dalam komunikasi, kita bisa bertukar pikiran. Saya ingin orientasi kita adalah orientasi kerja,” papar Anies. Pada era sebelumnya, Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok dikenal dengan ketegasannya sebagai gubernur yang turun langsung mengawasi para birokrat melalui sidak. Erwan memperkirakan pendekatan Anies akan lain dengan Ahok. Sebagai mantan menteri yang terbiasa fokus mengurus birokrasi, kekuatan Anies, ujarnya, ada pada teknokrasi. Apalagi Anies memiliki rekam jejak menjadi konsultan di banyak lembaga seputar tata kelola perusahaan. “Karena kekuatannya itu, saya duga Anies akan gunakan instrumen teknokratik seperti reward
dengan insentif remunerasi maupun punishment berupa pencopotan atau penggeseran dari jabatan untuk birokrat yang nakal,” papar Erwan. Selain itu, Anies diprediksi akan menggunakan pendekatan persuasi melalui jargon dan semboyan untuk menggerakkan kesedaran internal agar berperilaku seperti yang diinginkan. “Hanya pertanyaannya, apakah pendekatan tersebut akan efektif atau tidak. Kita akan melihatnya beberapa bulan yang akan datang.” imbuh Erwan. (Nic/Aya/J-4)
DENGAN penunjukan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sebagai operator utama dalam mengelola kawasan Transit Oriented Development (TOD), kendala dalam pembangunan prasarana dan sarana diharapkan dapat diatasi. Pasalnya, PT MRT diberi kewenangan untuk mendorong pemilik lahan atau bangunan dalam rangka percepatan pembangunan. “Misalnya di Dukuh Atas, ada Pasar Blora punya PD Pasar jaya. Mau dibangun, tapi enggak jalan-jalan, MRT punya kewenangan untuk itu (mendorong),” kata Direktur Operasional dan Pemeliharaan MRT Jakarta Agung Wicaksono, kemarin. Tugas PT MRT Jakarta itu, ujarnya, bagaikan lurah di kawasan TOD. PT MRT mengoordinasikan pemilik lahan atau bangunan, penyewa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan TOD. “Terakhir, kami juga memonitor pelaksanaan pengembangan kawasan TOD,” sambung Agung. Ketua Komisi Teknis Transportasi, Dewan Riset Nasional Danang Parikesit menilai mengelola TOD merupakan tantangan yang tidak mudah. Pasalnya, lahan TOD yang melibatkan banyak stakeholders-seperti pemilik gedung, menyebabkan banyak ‘pemain’ yang terlibat dalam pengambilan keputusan. “Ada terlalu banyak players dalam pengembangan sistem transportasi berbasis di Jakarta. Dari BUMN, BUMD, dan swasta. Hal ini menyulitkan, seperti rencana awal pengembangan TOD di kawasan Senen beberapa tahun lalu,” jelasnya. Untuk bisa bertahan, menurutnya, MRT pun harus memberi insentif dan disinsentif kepada pemilik gedung di sekitar kawasan TOD. Hal itu belum diatur dengan rinci, meski sudah tercantum dalam Pergub Nomor 44 Tahun 2017. “Tapi, itu tidak sulit. UU Tata Ruang bisa direvisi di tengah-tengah pelaksanaan,” imbuh Guru besar dan Pendiri Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gajah Mada itu.
Operasional Sementara itu, kesiapan MRT yang direncanakan beroperasi pada Maret 2019, kini mencapai 32%. Kesiapan institusi itu meliputi standard operational procedure (SOP), prosedurprosedur, sistem manual, dan kesiapan sumber daya manusia. “Beberapa hal-hal yang berbau prosedural masih kita matangkan,” kata Direktur Operasional Agung Wicaksono di kantor PT MRT Jakarta, kemarin. Untuk persiapan institusi, PT MRT Jakarta dibantu konsultan OMCJ (JIC-Jv) yang berasal dari Jepang. Sementara itu, persiapan SDM dilakukan bersama enam perusahaan, di antaranya INKA, Prasarana, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Saat ini sudah ada 288 karyawan dari target total 600 karyawan MRT. (Aya/J-4)
Segera lah Bekerja Pak Gubernur
D
I saat Anies Rasyid Baswedan masih berkutat pada urusan protokoler ketatanegaraan, warga Kampung Apung atau Kampung Teko, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, berharap gubernur baru itu segera bekerja. Mereka berharap Anies bisa menjadi pahlawan mereka demi membebaskan kampung mereka dari deraan banjir yang sudah berlangsung puluhan tahun. “Kami cuma mau air surut dari kampung kami. Kami mau hidup seperti dulu lagi. Pak Gubernur yang baru, tolong lah segera kemarin,” ucap Mulyono, 41, warga Kampung Apung, kemarin. Kampung Teko mendapat julukan sebagai Kampung Apung sejak kawasan itu kerap digenangi air mulai 1990. Padahal, kampung itu berada di kawasan dataran tinggi. Sejak saat itu, warga mulai meninggikan rumah mereka. Tak sedikit yang akhirnya membongkar rumah mereka
dan membangun yang baru dengan tiang-tiang penyangga di bawahnya. Jadilah kawasan permukiman rumah panggung yang terlihat seperti mengapung saat banjir mulai menggenangi daerah tersebut. Semua itu bermula dari derasnya pembangunan kawasan industri di sekitar Kampung Apung. Pembangunannya asalasalan tanpa memperhatikan lingkungan. Bangunan-bangunan pabrik dibangun di dataran yang lebih tinggi sehingga menutup saluran air pembuangan permukiman warga. Tak cuma itu, limbah pabrik tak jarang turun ke sana. Hingga saat ini, air setinggi 1 meter masih mengepung permukiman Kampung Apung. Sampah pun bertebaran di manamana. Hitam pekatnya warna air seakan melengkapi buruknya kualitas hidup di sana. “Air yang hitam dan sampah ini menimbulkan bau. Baunya
minta ampun. Jangankan orang baru, saya yang lama di sini saja enggak kuat dengan baunya,” ucap Mulyono. Tak hanya itu, tempat pemakaman umum yang berada di kawasan itu juga sudah tenggelam. Tak terlihat batu nisan, hanya hamparan tumbuhan eceng gondok menutup lebih dari 3.000 makam.
Pada 2014 lalu, anggaran miliaran rupiah digelontorkan untuk merevitalisasi kampung seluas 3 hektare itu. Pompa dipasang untuk menyedot air yang menggenang. Namun, upaya itu gagal. Bahkan, pada Juli 2014, pemindahan makam juga terhenti. Alasannya, anggaran yang minim. Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi menyatakan wilayah Kampung Apung nantinya akan terkena proyek Jalan Arteri Kedoya menuju Bandara Soekarno-Hatta. (Akmal Fauzi/ J-1)
MI/ARYA MANGGALA
NASIB KAMPUNG APUNG: Suasana Kampung Apung yang masih tergenang air dan dipenuhi sampah serta eceng
gondok di RT 10 RW 01, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, pekan lalu. Hingga saat ini warga yang bermukim di Kampung Apung belum direlokasi.
12
REGIONAL
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
DPW dan DPC PPP Ajukan Uu Ruzhanul Ulum DPP Partai Hanura diharapkan mempertimbangkan aspirasi kader partai dan masyarakat dalam memutuskan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar. BAYU ANGGORO
anggoro@mediaindonesia.com
D MI/ LILIEK DHARMAWAN
PERANG BALIHO PILKADA: Sejumlah warga melintas di depan baliho bergambar sejumlah bakal calon bupati dan wakil bupati di
Jalan Raya Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah, kemarin. Meski mereka belum ditetapkan secara resmi oleh KPU Banyumas sebagai calon peserta pilkada, sejumlah baliho bertebaran di beberapa jalan di Banyumas.
Kandidat Mulai Adu Spanduk POSTER dan spanduk berisi wajah politisi beserta tagline mereka mulai marak di sejumlah perempatan atau pertigaan jalan protokol di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sejumlah perempatan yang cukup favorit untuk memasang poster dan spanduk di antaranya di Jalan Gatot Subroto, Jalan Supardjo Rustam, Jalan Dr Soeharso, dan Jalan dr Angka. Bupati Banyumas Achmad Husein, misalnya, dengan ‘Kiye Bae, Lanjutkan’. Atau, mantan Bupati Banyumas Mardjoko dengan tagline ‘Banyumas Sinarnya Tanah Jawa’, kader PKB Bambang Barata Aji dengan ‘Banyumas
Bahagia Amin’, dan Guno Purtopo dengan ‘Banyumas Maen’. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas Unggul Warsiadi di Purwokerto, kemarin, mengatakan pemasangan spanduk dan poster tersebut belum masuk ranah KPU. “Karena belum ditetapkan sebagai calon secara resmi, mereka berhak memasang foto-foto mereka. Pemasangan poster dan spanduk tersebut belum masuk ranah kewenangan KPU. Itu masih menjadi kewenangan Pemkab Banyumas. Pemasangan poster dan spanduk masih seperti dengan pemasangan poster dan spanduk yang
bukan bernuansa politik,” jelasnya. Menurut Unggul, KPU baru bakal mengatur kampanye saat sudah ada penetapan calon. “Kalau sekarang, KPU belum dapat mengatur. Mereka masih sebatas bakal calon yang belum tentu menjadi calon. Jika nanti resmi ditetapkan jadi calon, regulasinya bakal diatur KPU. Saat sekarang yang mengatur ialah peraturan daerah (perda).” Kapolres Cirebon Kota, Jawa Barat, AKB Adi Vivid Bachtiar mewaspadai peningkatan ujaran kebencian jelang momen politik seperti pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurut Adi, masa-masa
politik sudah dimulai dengan pemilihan kuwu (kepala desa), Pilkada 2018, dan Pemilu 2019. Saat-saat itu, lanjut Adi Vivid, menjadi waktu yang sangat rawan dengan berbagai ujaran kebencian. Karena itu, jajaran kepolisian pun diberi pemahaman dan gambaran soal ujaran kebencian. “Agar masyarakat bisa memahami apa itu ujaran kebencian,” kata Adi. Direktur Imparsial Al Araf menjelaskan penyebaran ujaran kebencian menjadi benih subur terjadinya berbagai tindakan kekerasan. “Mulai dari intoleransi, konflik internal, hingga terorisme,” kata dia. (LD/UL/N-1)
PW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat segera merekomendasikan nama Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum sebagai kandidat pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW PPP Jabar Qomarudin Taher mengungkapkan itu seusai rapat koordinasi di Kantor DPW PPP Jabar di Kota Bandung, kemarin. Menurut Taher, sejauh ini mayoritas unsur DPW dan DPC mendukung Uu baik sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur. “Berkembang dari beberapa kali pertemuan konsolidasi dengan DPC, rapat pertemuan DPW, Uu yang diunggulkan. Jadi hari ini kecenderungan memang mengarah ke Pak Uu,” kata Taher. Dia menjelaskan dukungan kepada Uu itu tidak muncul tiba-tiba. Kedekatan Uu dengan DPW dan DPC PPP sudah terjalin dengan baik. Uu, lanjut dia, juga intensif menjalin komunikasi baik dengan DPW maupun DPC. Uu saat ini juga menjadi Wakil Ketua DPW PPP Jabar kubu Romahurmuziy. “Dengan DPW jelas karena Pak Uu masuk struktur. Dengan DPC juga dekat,” kata dia. Dengan begitu, menurutnya, tidaklah mengherankan jika mayoritas unsur PPP di Jabar mendukung Uu maju dalam ajang tersebut. “Rumornya juga sudah keras. Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy sudah setuju ke Pak Uu,” kata dia.
MI/PERMANA
“Saya pasif saja, bagaikan air mengalir. Karena ngapain minta disegerakan (diusung), desak-desak.” Uu Ruzhanul Ulum Bupati Tasikmalaya
Namun, dia mengaku belum bisa memastikan koalisi yang akan dipilih PPP. Sebab, lanjut dia, kans bergabung dengan koalisi Partai NasDem dan PKB untuk mengusung Wali Kota Ridwan Kamil (Emil) dalam pilgub sama besar dengan poros baru yang diusung Partai Gerindra dan Partai Demokrat. “Yang kita dahulukan, di mana pun ruangnya, yang penting berbarengan dengan Pak Uu,” tegasnya. Sebelumnya, PPP kubu Romahurmuziy telah menyiapkan dua nama sebagai calon pendamping gubernur Jabar, yaitu Uu dan anggota DPR Asep Ahmad Maoshul Affandy. Uu merasa bersyukur atas tingginya dukungan kepadanya. “Saya bersyukur adanya keinginan DPC yang sudah
terpotret oleh DPW, ada kecenderungan untuk berpihak ke saya. Saya ucapkan terima kasih,” kata dia. Uu menilai wajar ada dukungan tersebut mengingat dirinya sebagai kader struktural. Selain itu, lanjutnya, aturan partainya pun menyatakan kader akan diprioritaskan. “Dalam petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis, diutamakan kader struktur untuk diusung,” jelasnya. Meski begitu, Uu tidak mau merespons berlebihan kondisi tersebut. “Saya pasif saja, bagaikan air mengalir. Karena ngapain minta disegerakan (diusung), desak-desak. DPW juga punya planning,” kata dia. Dia juga mengaku siap berkoalisi dengan poros mana pun. “Saya sih ikut saja. Bagaimana keputusan partai. Sami’na waatona,” ujarnya. Saat ditemui di Kota Tasikmalaya, pemimpin Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya KH Abdul Aziz Affandi mengatakan ulama se-Jabar sepenuhnya mendukung pencalonan Uu dalam pilgub.
Dukung Emil DPD Partai Hanura Jabar memberikan sinyal kuat untuk mendukung Emil sebagai kandidat gubernur. “Aspek keterpilihan, tentu sosok Ridwan Kamil sangat menjanjikan untuk memenang i pilgub. Nama Kang Emil cukup disukai di banyak daerah di Jabar,” kata Wakil Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat Egi Hergiana. Karena itu, kata dia, aspirasi kader Hanura dan warga menjadi dasar pertimbangan Partai Hanura. “Kader Partai Hanura Jabar berharap Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang bisa mempertimbangkan Ridwan Kamil sebagai calon kuat gubernur,” kata dia. (AD/BB/Ant/N-1)
KPUD Temukan Puluhan Kartu Ganda
MI/BENNY BASTIANDY
SEPAKAT KOALISI: Jajaran pengurus DPC PDIP dan pengurus DPC PKB Sukabumi berfoto
bersama setelah menyatakan sepakat berkoalisi menjelang Pilkada 2018 di Sukabumi, Jawa Barat, kemarin. Kedua partai itu mengklaim memiliki kesamaan visi untuk pilwakot nanti.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banyumas, Jawa Tengah, menemukan puluhan kartu tanda anggota (KTA) ganda dari sejumah partai politik (parpol). Fotokopi KTA tersebut merupakan dokumen persyaratan sebagai calon peserta Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Ke t u a K P U D B a ny u m a s Unggul Warsiadi mengatakan, setelah KPUD melakukan pencocokan berkas data fisik KTA dan KTP-E dengan data di aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU Pusat, ternyata banyak KTA ganda. “Kami menemukan puluhan fotokopi KTA dan KTP-E ganda
antarpartai atau internal parpol. Verifikasi administrasi akan terus kami lanjutkan sebagai bagian dari proses yang ada di KPU,” ujar Unggul, kemarin. Lantaran itu, tim KPUD nantinya bakal mendatangi yang memiliki KTA tersebut. “Jadi, secara teknis, tim akan mendatangi mereka yang memiliki KTA, mau memilih ikut parpol yang mana. Jika nantinya kemudian persyaratan KTA parpol kurang, kami minta kepada partai untuk menambahnya,” kata dia. Menurutnya, penemuan KTA ganda tidak hanya ada di parpol baru saja, tetapi juga partai peserta Pemilu 2014 lalu.
KPU masih terus memproses atau memverifikasi dokumen keanggotaan parpol. Terpisah, sebanyak 14 partai politik di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, memenuhi persyaratan pendaftaran peserta Pemilu 2019 di KPUD Kabupaten Temanggung. Komisioner KPUD Kabupaten Temanggung Yami Blumut di Temanggung, Rabu (18/10), menyebutkan 14 parpol yang mendapat tanda terima tersebut yakni PDIP, Perindo, Gerindra, PKS, Golkar, NasDem, PPP, Garuda, PSI, PKB, Berkarya, PAN, Hanura, dan Demokrat. “Satu dari parpol tersebut, yakni Partai Demokrat, menda-
pat tanda terima tetapi dengan catatan karena data belum ada kesesuaian dengan Sipol,” ucapnya. Dia mengatakan sejumlah parpol tidak menyerahkan persyaratan peserta pemilu di KPU Kabupaten Temanggung, yakni Partai Idaman, PKPI, PBB, PIKA, PPPI, Partai Republik, dan PBI. “Mungkin mereka tidak menyerahkan persyaratan di Temanggung karena bukan menjadi satu prioritas,” ujar dia. Ia menyampaikan KPU selanjutnya akan melakukan verifikasi administrasi dari 17 Oktober hingga 15 November 2017. (LD/TS/JI/BB/PS/YH/N-5)
Calon Bupati Pasuruan Tunggu Tim 7 DPD Partai NasDem Pasuruan, Jawa Timur, mengirim lima nama untuk menjadi calon bupati kepada DPP Partai NasDem. “Sesuai dengan hasil penjaringan, ada lima nama yang kami kirim ke Tim 7 DPP Partai NasDem. Kelima nama tersebut tengah dikaji Tim 7,” tandas Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Pasuruan Joko Cah yono di Pasuruan, kemarin. Kelima nama itu ialah Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan yang juga Bupati Pasuruan M Irsyad Yusuf, Wakil Bupati Pasuruan Riang Kulup Prayudha, mantan Wakil Bupati Pasuruan yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Eddy Paripurna, Ketua DPC PDIP Pasuruan Andri Wahyudi, dan Ketua
DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan Udik Djanuantoro. “Kajian akan difokuskan pada berbagai pertimbangan, termasuk elektabilitas, kapabilitas, dan kredibilitas para calon. Yang paling penting ialah kedekatan dengan rakyat, serta yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan,” imbuh Joko. Ketua DPP NasDem Bidang Politik dan Pemerintahan Viktor Bungtilu Laiskodat telah tiba di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kehadirannya dalam rangka deklarasi pasangan Ali MaziLukman Abunawas sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai NasDem yang digelar pada hari ini. Ketua DPW Partai NasDem
Partai NasDem bertekad memenangkan pasangan Ali Mazi-Lukman Abunawas di pilgub Sultra. Sultra Tony Herbiansyah mengatakan Partai NasDem bertekad memenangkan pasangan Ali Mazi-Lukman. Toni mengaku telah berkomunikasi dengan beberapa kepala daerah di Sultra. Ketua Komando Pemenangan Pemilu Wilayah Sultra DPP Partai NasDem HM Malkan Amin mengatakan semua
kader harus mendukung pengusungan pasangan Ali MaziLukman. DPW Partai NasDem belum berencana mengganti posisi Ahmad M Ali sebagai Ketua DPW meskipun Ahmad M Ali telah mengisi jabatan Bendahara Umum DPP Partai NasDem. “Musyawarah wilayah belum direncanakan. Kami saat ini masih fokus terhadap verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ungkap Wakil Ketua Bidang Media DPW Partai NasDem Sulteng Mohammad Hamdin. Terlebih, lanjut dia, partai fokus terhadap pilkada di tiga kabupaten se-Sulawesi Tengah, yakni Donggala, Parigi Moutong, dan Morowali. (AB/HM/ RF/TB/Ant/N-1)
MI/ HALIM AGIL
JELANG DEKLARASI CALON GUBERNUR: Ketua Fraksi Partai Nadem DPR RI Viktor Laiskodat
(bertopi) disambut jajaran pengurus DPW Partai NasDem saat tiba di Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, kemarin. Kedatangan Viktor bertujuan menghadiri deklarasi pasangan Ali Mazi dan Lukman Abunawas sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yang diusung Partai NasDem.
REGIONAL
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
13
Berharap Umat Menyatu Lagi Warga Muhammadiyah diimbau tenang dan tetap santun. Masjid dibangun untuk semua warga. AMIRUDDIN ABDULLAH
amir@mediaindonesia.com
P
RAKTIK intoleransi kembali meruyak. Kali ini terjadi di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh, Selasa (17/10) malam. Tiang Masjid At Taqwa yang dibangun Pengurus Cabang Muhammadiyah Samalanga dan balai musyawarah majelis taklim ikut terbakar saat massa datang dan membakar pondok tempat istirahat para pekerja yang membangun masjid. Pelaku pembakaran berjumlah sekitar 100 orang. Mereka diduga tidak setuju dengan pembangunan masjid itu. “Masjid At-Taqwa bukan dikhususkan untuk warga Muhammadiyah. Masjid ini terbuka untuk umum, siapa saja umat muslim bebas menggunakannya sebagai tempat ibadah,” ungkap Ketua Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh Munawarsyah, kemarin. Dia mengimbau angkatan muda Muhammadiyah Bireuen dan warga Muhammadiyah Bireuen untuk tetap bersabar, tenang, dan selalu mengedepankan penyelesaian peristiwa pembakaran itu secara bermartabat. “Kami sangat tidak sepakat dengan perilaku intoleran dan tidak bisa membiarkan kesewenang-wenangan ini. Namun, untuk menyelesaikannya tetap harus santun dengan mengedepankan ukhuwah.” Kapolres Bireuen Ajun Komisaris Besar Riza Yulianto menambahkan, saat massa datang dan membakar, pihaknya juga langsung menurunkan anggota Polsek Samalanga ke lokasi. Kedatangan polisi membuat massa bubar. “Anggota Polsek Samalanga dan Koramil Samalanga langsung membantu pemadaman api. Kerugian materi akibat kejadian ini mencapai Rp10 juta.” Polres Bireuen menangani kasus ini. Na-
mun, sampai tadi malam, belum ada pelaku yang dijadikan tersangka.
9 kali dialog Pembangunan masjid itu sudah direncakan sejak tiga tahun lalu. Seorang warga mewakafkan lahan seluas 2.700 meter persegi. Sertifikat sudah diurus atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Izin mendirikan bangunan juga sudah dilayangkan. “Kami sudah membuat talut, membersihkan lahan, dan membuat arah kiblat. Selama proses itu berlangsung tidak ada masalah,” lanjut Munawarsyah. Penghalangan dan penentangan terjadi pada peletakan batu pertama pembangunan yang dilakukan Din Syamsuddin pada Idul Adha lalu. Sembilan kali pertemuan dilakukan dengan tokoh masyarakat untuk mencari solusi. Dari sejumlah sumber di Samalanga didapat informasi, penentangan pembangunan masjid itu terjadi karena desa itu sudah memiliki satu masjid besar. Pembangunan masjid kedua ditengarai akan menimbulkan perpecahan umat. Samalanga dikenal sebagai kecamatan santri. Ada empat pesantren salafiah yang berdiri. Setiap pesantren memiliki 1.0001.700 santri. Mereka mepelajari kitab kuning. Kondisi berbeda terjadi di Nusa Tenggara Barat. Kehidupan beragama yang penuh toleransi dan damai mendapat pengakuan dari Wakil Ketua Ikatan Alumni Al-Azhar Internasional atau World Organization for Al Azhar Graduates Muhammad Abdul Fadhiel El-Qoushi. “Kehidupan Islam di Nusa Tenggara Barat penuh moderasi dan toleransi, mengedepankan nilai kebersamaan. Ini merupakan cermin Islam di Indonesia dan bisa menjadi contoh terbaik bagi kehidupan beragama di dunia,” kata Abdul Fadhiel di ballroom Islamic Center NTB, yang dihadiri ratusan alumnus Al Azhar Mesir, dari dalam dan luar negeri, kemarin. Gubernur NTB KH Muhammad Zainul Majdi menegaskan Islam itu adalah kontribusi, Islam itu membangun, Islam itu hidup bersama dengan semua penganut agama. (FD/YR/N-2)
ANTARA /SAIFUL BAHRI
KIRAB BUDAYA PAMEKASAN: Para pelajar mengenakan busana batik khas Pamekasan saat mengikuti kirab budaya di Pamekasan,
Jawa Timur, kemarin. Kirab budaya yang diikuti para pelajar dan pegawai instansi pemerintahan tersebut dalam rangka menyambut hari jadi ke-478 Kabupaten Pamekasan.
Saber Pungli Tangkap Kadisdik Langkat KEPALA Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, SS, diringkus Tim Gabungan Subdit III/ Tipikor Ditreskrimsus dan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kepolisian Daerah Sumatra Utara, Selasa (17/10). Bersama dia turut pula ditangkap 10 pejabat dari Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Sei Lepan, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lepan, Langkat. Para pejabat itu ditangkap lantaran diduga menyelewengkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Toga Panjaitan, di Gedung Ditreskrimsus Mapoldasu, Rabu (18/10), mengatakan SS bersama sejumlah kepala sekolah dan guru di SMP ne-
geri di Langkat ditangkap karena diduga memotong dana BOS Rp10 ribu per siswa. “Yang kami amankan itu kepala dinas, kepala sekolah, dan delapan guru di SMP negeri yang berbeda di Langkat. Mereka diduga memotong dana BOS yang seharusnya diberikan ke siswa sebanyak Rp10 ribu per siswa,” kata dia. Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting menambahkan barang bukti yang diamankan berupa amplop berisi uang tapi belum dihitung jumlahnya dan beberapa unit ponsel serta dokumen lainnya. Setelah menangkap kepala dinas dan 10 pejabat lainnya, tim gabungan kepolisian membawa mereka ke Mapoldasu untuk menjalani serangkaian
pemeriksaan. “Dugaannya melakukan pungli dana BOS. Jadi, dana BOS yang seharusnya didistribusikan ke siswa dipotong. Untuk lebih jelasnya nanti saya kabari ke teman-teman media,” ujar Toga Panjaitan. Terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Jan S Maringka memeriksa kemajuan pekerjaan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Sulawesi Selatan. Proyek-proyek yamg dimaksud seperti revitalisasi Danau Tempe dan Pembangunan Bendungan Passoloreng di Kabupaten Wajo serta proyek pembangunan rel kereta Trans-Sulawesi di Kabupaten Barru. Peninjauan dilakukan dalam
rangka pendampingan yang dilakukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Sulsel pada proyekproyek strategis nasional tersebut. Jan mengaku pihaknya ingin melihat langsung kemajuan pekerjaan dan membahas beberapa permasalahan seputar teknis, sosial, dan dampak lingkungan bersama dengan pemangku kepentingan terkait, baik dengan bupati, unsur SKPD, pertanahan, pelaksana proyek, maupun masyarakat terdampak proyek. “Ini kami maksudkan agar proyek strategis nasional dikerjakan secara tepat waktu, tepat mutu, dan juga tepat sasaran,” seru Jan. (PS/LN/ DW/N-5)
Ceria Jokowi Jelang Pernikahan Kahiyang
ANTARA /AHMAD SUBAIDI
KONFERENSI INTERNASIONAL ALUMNI AL AZHAR: Gubernur NTB, M Zainul Majdi (tengah) bersama Wakil Ketua WAAG Al-Azhar Syeikh Muhammad Abdul Fadil Al-Qusi (kedua kanan) saat pembukaan Konferensi Internasional Alumni Al Azhar Mesir di Islamic Center NTB di Mataram, kemarin. Konferensi Internasional Alumni Al Azhar itu bertema moderasi Islam dimensi dan orientasi yang diikuti 400 peserta dari 15 negara yang diselenggarakan hingga 20 Oktober 2017.
Djarot Temukan Toleransi di Labuan Bajo MANTAN Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sangat terkesan pada kunjungannya ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selama tiga hari terakhir. Dia menjuluki daerah itu sebagai Kota Bhinneka Tunggal Ika. “Suasananya begitu damai. Saya juga mendapat sambutan yang ramah dari semua warga Manggarai Barat yang saya temui,” tuturnya saat berada di Pulau Padar, Labuan Bajo, kemarin. Ia mengaku sepakat dengan pendapat Wakil Bupati Manggarai Barat Maria Geong yang menyatakan, jika Ende disebut Kota Pancasila, Labuan Bajo adalah Kota Bhinneka Tunggal Ika. “Sejak saya tiba di Bandara Komodo, mengunjungi pertokoan di Pulau Padang dan mendatangi pulau-pulau di sekitar kawasan Komodo, saya terus mendapat banyak pelukan. Di sini, orang-orang benar-benar mencintai Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,” tandas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Djarot tiba di Manggarai Barat Senin (16/10) bersama Happy Farida, sang istri, dan ketiga putri mereka. Meski berlibur, dia juga mendapat sambutan dari pemerintah daerah dan kader PDIP. Selasa (17/10) malam, misalnya, Djarot dan keluarga diundang ke rumah dinas Maria
Geong. Di sana, dia disambut dengan ritual adat Manggarai dan hadirnya seekor ayam jantan putih yang melambangkan kemurnian hati warga menerima kehadiran bekas pasangan Basuki Tjahaja Purnama itu. Djarot mendapat hadiah kain sarung asli Manggarai dan tuak, sedangkan istri dan anak-anaknya mendapat kalungan selendang adat asli Manggarai. Maria mengaku sangat terkesan dengan kunjungan Djarot. “Kehormatan bagi kami karena orang sepopuler Pak Djarot telah mengunjungi daerah ini.” Lebih jauh Djarot menambahkan julukan Kota Bhinneka Tunggal Ika bagi Labuan Bajo makin lengkap karena warga tidak pilih-pilih pengunjung yang datang, yang multietnik. Itu membuat pengunjung kerasan. “Saya lebih mencintai Indonesia setelah mengunjungi Labuan Bajo. Orang-orang di sini mampu hidup berdampingan dengan berbagai etnik, damai, luar biasa. Ini liburan yang menyenangkan,” tegasnya. Soal keindahan alam, Djarot mengakui Pulau Padar lebih indah daripada pulaupulau lain di sejumlah tempat di luar negeri yang pernah dia datangi. “Saya sepakat Komodo layak masuk New Seven Wonder of Nature. Panorama daerah ini lebih indah ketimbang wilayah lain di luar negeri.” (John Lewar/N-2)
PRESIDEN Joko Widodo semringah ketika membicarakan pernikahan anak keduanya, Kahiyang Ayu. Beberapa kali ia tersenyum bahkan tertawa. “Pesta pernikahan akan digelar di Medan juga di Solo. Sudah ada yang mengurus,” ujar Jokowi di sela-sela wawancara khusus dengan Media Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Detail acaranya, dia tidak mau menjelaskan lebih jauh. Presiden sudah menunjuk putra tertuanya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai juru bicara keluarga untuk menjelaskan rencana pernikahan Kahiyang Ayu dengan Bobby Siregar pada 8 November di Surakarta. Di kota itu, akad nikah dan resepsi dilakukan, sedangkan di Medan, mempelai juga akan menjalani prosesi adat Mandailing, termasuk pemberian boru atau marga bagi perempuan.
“Iya, katanya Siregar. Karena bapaknya Bobby Nasution, ibunya Siregar,” tambah Jokowi. Bobby ialah putra mendiang mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV Erwin Nasution dan Ade Hanifah boru Siregar. Di Solo, Gibran Rakabuming menggelar rapat koordinasi dengan seluruh vendor yang terlibat dalam persiapan resepsi pernikahan adiknya. Pernikahan dan resepsi akan digelar di Gedung Ghraha Saba Buana milik keluarga Jokowi. “Semua vendor kami hadirkan untuk bisa bersinergi dalam pelaksanaan resepsi penikahan 8 November,” papar Gibran. Untuk kesempurnaan resepsi pernikahan adiknya, dia mengaku rangkaian acaranya tidak jauh berbeda dengan ketika ia melangsungkan pernikahan dengan Selvi
“Selain tamu negara dan VVIP, keluarga Jokowi tetap mengundang masyarakat.” Gibran Rakabuming Raka Juru bicara keluarga Jokowi
Ananda pada 2015. Hanya, dari segi dekorasi yang bakal mulai dipasang pada 5 November itu akan sedikit berbeda meski sama-sama menggunakan konsep Jawa klasik. Ranu Asmoro, pemilik vendor Asmoro Decoration, membenarkan. “Hampir sama, intinya masih klasik. Jawanya kental. Background belakang. Kalau kemarin Mas Gibran kan full gebyok, kalau yang ini saya modif-modif dulu.”
Ada tiga bagian dekorasi, yakni bagian dalam gedung, bagian teras gedung, dan bagian tenda tamu. Untuk menguatkan aksen klasik, dipasang gebyok ukir asli Jepara sebagai pintu selamat datang. Pernak-pernik tambahan seperti bunga sedap malam, bunga kasablanka, dan bunga tulip serta pandan juga disiapkan. “Kami juga menyiapkan empat perias untuk merias calon mempelai tampil bergaya Jawa, di antaranya Ny HS Sumaryono dan Ny Topobroto,” tambah Gibran. Sama seperti pernikahannya, selain tamu negara dan VVIP, keluarga Jokowi tetap mengundang masyarakat. “Dari hasil rapat, semua vendor sudah siap, tinggal eksekusi. Termasuk makanan yang akan disuguhkan Chilli Pari Cathering, perusahaan saya,” tandas Gibran. (Hnr/ WJ/N-2)
14
INTERNASIONAL
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
Xi Peringatkan Presiden Taiwan
AFP/CHINA OUT
SAKSIKAN PIDATO: Pelajar melambaikan bendera nasional Tiongkok saat mereka menyaksikan pidato presiden Tiongkok Xi Jinping pada Kongres Nasional Partai Komunis ke-19 di Huaibei, Anhui, Tiongkok, kemarin. Dalam pidatonya yang disimak jutaan orang, Xi menjabarkan visi penuh keyakinan untuk Tiongkok yang lebih makmur dan lebih berperan di dunia. Tak lupa Xi menekankan pentingnya pemberantasan korupsi, yang selalu digaungkannya sejak awal.
Tiongkok akan Menjadi Negara Sosialis Modern Xi Jinping kian berkuasa yang ditunjukkan dengan penambahan namanya ke dalam konstitusi partai. Kehormatan ini hanya diberikan kepada pendiri Tiongkok modern, Mao Zedong, dan bapak reformasi ekonomi Tiongkok, Deng Xiaoping. ANASTASIA AVRIANTY
anatasia@mediaindonesia.com
P
RESIDEN Xi Jinping menjanjikan akan membangun Tiongkok menjadi ‘negara sosialis modern’, yang tidak akan pernah mencontoh sistem politik orang lain serta tetap terbuka untuk dunia. Janji itu disampaikan Xi saat membuka Kongres Partai Komunis kemarin. Pidato Xi itu mengawali kongres dua kali dalam satu dasawarsa tersebut, yang sebagian besar tertutup sepanjang minggu. Kongres akan berujung pada pemilihan Komite Tetap Penentu Kebijakan baru yang memerintah 1,4 miliar warga Tiongkok selama lima tahun ke depan. “Dengan kerja keras panjang, sosialisme dengan watak Tiongkok memasuki masa baru. Itu arah sejarah baru dalam pembangunan negara kita,” kata Xi dalam pidato disiarkan langsung ke selu-
ruh negara itu oleh televisi pemerintah. Kata Xi, Tiongkok akan melonggarkan akses pasar untuk investasi asing dan memperluas akses ke sektor jasanya, serta memperdalam reformasi pasar yang berorientasi pasar terhadap nilai tukar dan sistem keuangannya, sementara pada saat yang sama memperkuat perusahaan negara. Xi mengatakan kepada sekitar 2.300 delegasi di Balai Agung Rakyat Beijing, termasuk mantan Presiden Jiang Zemin, yang berusia 91 tahun, sistem politik Tiongkok merupakan cara yang paling luas, paling asli, dan paling efektif untuk melindungi kepentingan fundamental masyarakat. “Kita tidak seharusnya secara mekanik menjiplak sistem politik negara lain,” ujarnya. Xi menentang setiap tindakan yang melemahkan kepemimpinannya di saat
ia mengemudikan negeri itu mengarungi tantangan yang tinggi dalam perkembangannya. “Situasi, baik domestik maupun luar negeri, mengalami perubahan besar dan kompleks,” kata Xi, yang diperkirakan akan terpilih kembali untuk lima tahun kedua sebagai sekretaris jenderal dan menumpuk para loyalis kepemimpinannya. Lebih lanjut, ia mengatakan, perkembangan Tiongkok masih dalam tahap peluang strategis yang penting. Memang prospeknya cerah, tapi tantangannya juga parah. Xi memuji slogan China Dream milik Tiongkok, dan berjanji untuk membuka ekonomi, memenangi perang melawan kemiskinan dan memperingatkan bahwa dia akan melanjutkan kampanye zero tolerance melawan korupsi. “Kita semua di partai harus berbuat lebih banyak untuk menegakkan kepemimpinan partai dan sistem sosialis Tiongkok dan dengan tegas menentang semua pernyataan dan tindakan yang melemahkan, mendistorsi, atau meniadakannya,” tegas Xi.
Paling berkuasa Dianggap sebagai pemimpin Tiongkok yang paling berkuasa sejak Deng Xiaoping
PRESIDEN Tiongkok Xi Jinping melontarkan peringatan keras kepada Taiwan, Kemarin Xi mengatakan ‘Negeri Tirai Bambu’ itu memiliki kemauan dan kekuasaan untuk menggagalkan upaya kemerdekaan Taiwan. “Kami tidak akan mengizinkan siapa pun, organisasi atau partai politik mana pun serta kapan saja, dan dalam bentuk apa pun upaya untuk mencerai-beraikan wilayah teritorial Tiongkok,” tegasnya. Belakangan, hubungan antara Taiwan dan Tiongkok semakin membeku sejak Tsai Ing-wen terpilih menjadi Presiden Taiwan tahun lalu. Pemerintah Tiongkok menutup komunikasi resmi dengan Tsai karena dia menolak menerima konsep One China secara terbuka. Di rezim pendahulu Tsai, kedua negara telah menyepakati konsensus 1992. Konsensus itu mengatur kesepakatan hanya ada satu Tiongkok tanpa menentukan perwakilan yang sah. Xi dalam pidatonya menawarkan pemulihan komunikasi dengan Taiwan. Syaratnya Tsai dapat menerima konsep
satu Tiongkok. “(Bila diterima) tidak ada partai politik atau kelompok di Taiwan yang akan kesulitan melakukan pertukaran dengan daratan (Tiongkok),” ujar Xi. Kedua pihak berpisah setelah perang saudara pada 1949. Taiwan menilai mampu berdiri sendiri sebagai negara berdaulat. Namun, pemerintah Taiwan tidak pernah secara resmi mengumumkan kemerdekaan. Ketegangan di antara Tiongkok dan Taiwan semakin buruk setelah Tsai untuk memberi ucapan selamat yang istimewa kepada Donald Trump saat memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat. Meski begitu, dalam pidatonya, Xi tidak menyebutkan istilah ‘gerakan kemerdekaan’. Dia hanya mengatakan pemerintah Tiongkok akan mengembangkan dan memperkuat jajaran patriot yang mencintai negara dan wilayah mereka. “Patriot akan memainkan peran utama dalam mengatur kota metropolitan yang beroperasi di bawah sistem hukum sendiri sebagai bagian dari kebijakan satu negara,” tukasnya. (AFP/Arv/I-4)
Menlu Siap Hadir di KTT D-8
atau bahkan Mao Zedong, Xi dapat memanfaatkan kongres itu untuk meletakkan fondasi agar terus menjabat. Sinyal lain dari kenaikan Xi ke pilar kepemimpinan Tiongkok ialah penambahan namanya ke dalam konstitusi partai, sebuah kehormatan yang hanya diberikan kepada pendiri Tiongkok modern, Mao, dan ayah dari reformasi ekonomi, Deng. Di samping itu, meluasnya kekuasaan Xi juga ditandai dengan tindakan keras yang terus-menerus terhadap perbedaan pendapat. Itu di-
tunjukkan ketika pihak berwenang menolak membebaskan pemenang hadiah Nobel perdamaian Liu Xiaobo saat ia terbaring sekarat karena kanker pada Juli lalu hingga meninggal. Tidak hanya itu, Xi dan Perdana Menteri Li Keqiang diperkirakan akan tetap berada di komite di saat lima anggota lainnya saat ini diperkirakan akan turun di bawah usia pensiun yang ditetapkan pada usia 68 tahun. Di front lain, Xi memuji modernisasi angkatan darat pada 2035. (AFP/I-1)
MENTERI Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi dijadwalkan bertolak menuju Istanbul, Turki, guna menghadiri pertemuan tingkat menteri sebagai persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 pada 20 Oktober. “Malam ini Menlu ke Istanbul untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri D-8. Menlu melakukan persiapan KTT karena akan menemani Wakil Presiden RI Jusuf Kalla,” ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam press briefing di Jakarta, kemarin. D-8 ialah kelompok delapan negara dengan penduduk mayoritas Islam yang telah berusia 20 tahun. Negara-negara itu ialah Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Pakistan, Nigeria, Malaysia, dan Turki. KTT yang bertemakan Expanding opportunities through cooperation itu akan menjadi KTT yang kesembilan. Meski negara-negara D-8 juga anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), pertemuan akan fokus membahas berbagai isu kerja sama ekonomi. “Terdapat enam area fokus kerja sama, yakni kerja sama perdagangan, industri, pertanian, energi, perhubungan, dan pariwisata. Sangat kecil kemungkinan membahas politik kecuali dalam konteks bilateral. Politik dibahas dalam pertemuan OKI,” ujar Arrmanatha yang juga akrab disapa Tata. Tata menambahkan, KTT akan menghasilkan dua hasil, Deklarasi Istanbul dan Istan-
ANTARA
Arrmanatha Nasir Juru Bicara Kemenlu RI
bul benefiction. Deklarasi Istanbul akan berisi komitmen politik negara-negara anggota yang terkait dengan perhatian revitalisasi kerja sama D-8. Di antaranya, peningkatan kerja sama transaksi keuangan, perjanjian bersifat bisnis, pembebasan visa, dan peningkatan konektivitas antarnegara D-8, termasuk lewat sektor swasta atau public private partnership (PPP). Sementara itu, hasil lainnya akan berisi rencana aksi dari enam area fokus kerja sama antarnegara D-8. Hingga saat ini, sudah hampir semua perwakilan negara mengonfirmasi kehadiran pejabat tingkat negara. Selain Jusuf Kalla dari Indonesia, Turki akan menghadirkan presiden, Pakistan akan diwakili perdana menteri, Nigeria akan menghadirkan presiden, Malaysia akan mengirimkan deputi perdana menteri, dan Iran akan menghadirkan wakil presiden. Dua negara lainnya, yakni Bangladesh dan Mesir, belum mengonfirmasi perwakilan mereka. (Ire/I-2)
Kedubes AS Mengetahui Pembantaian PKI PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) mendeklasifikasi dokumen sejarah Indonesia terutama periode 1960-an saat terjadi pemusnahan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebanyak 39 dokumen dari Kedutaan Besar AS saat itu mencatat adanya rincian baru pembersihan antikomunis yang meluas pada 1964-1968 ketika puncak Perang Dingin terjadi. Seorang diplomat saat itu menggambarkannya sebagai pembantaian massal. Dokumen itu juga menunjukkan pejabat AS di seluruh Nusantara mengetahui pembantaian tersebut, termasuk keterlibatan kelompok masyarakat sipil di dalamnya. Dalam satu telegram yang dikirim dari Kota Surabaya pada 26 November 1965, konsul AS menyebut jumlah la-
poran yang masuk dari Jawa Timur sebagai ‘indikasi pembantaian yang meluas’. Tercatat di sana, sebanyak 15.000 komunis telah terbunuh dalam satu pembantaian. Sebulan kemudian konsul yang sama mengungkapkan tahanan komunis yang dijaga militer ‘dikirim ke warga sipil untuk dibantai’. Korban-korban lainnya ‘dibawa keluar dari daerah berpenduduk sebelum dibunuh dan mayatnya dikubur’. Pada bulan yang sama, telegram konsulat AS di Medan, merinci tentang pemuka agama yang mengatakan pembantaian itu sebagai kewajiban agama. Telegram pada Desember 1965, saat puncak pembunuhan, ditulis Sekretaris Pertama
Dokumen itu juga menunjukkan pejabat AS di seluruh Nusantara mengetahui pembantaian tersebut, termasuk keterlibatan kelompok masyarakat sipil di dalamnya. Kedubes AS, Maria Vance Trent, mencatat ‘keberhasilan mencolok’ dari kampanye tentara itu. Serangan tentara telah menyebabkan kematian sekitar 100.000 pengikut PKI, termasuk 10.000 simpatisan
yang diduga dari Bali. Sejarawan menyebut sampai 500.000 pendukung PKI terbunuh antara Oktober 1965 dan Maret 1966 oleh tentara dan milisi sipil. Dokumen-dokumen lain menunjukkan AS menyimpan daftar lengkap pejabat PKI dan mendiskusikan pemberian bantuan, uang, dan senjata tersembunyi kepada tentara Indonesia. Para aktivis hak asasi manusia merespons hal itu dengan mendesak AS dan Indonesia untuk mengungkapkan semua dokumen rahasia yang tersisa, yang menjadi pokok dari dokumenter The Act of Killing nominasi Oscar 2012. “Dokumen-dokumen rahasia itu sangat penting untuk catatan sejarah pembunuhan yang akurat dan untuk
memberikan keadilan atas kejahatan itu,” kata Andreas Harsono dari Human Rights Watch. Dalam menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, kemarin, mengatakan akurasi dan kebenaran dokumen itu masih perlu dicek terutama pengaruh akses dan informasi yang diterima atas kejadian yang sebenarnya. “Mungkin yang perlu ditekankan di sini, banyak negara dengan status dokumen rahasia memiliki masa waktu sebelum dapat dipublikasikan. Bisa sekitar 30 sampai 40 tahun baru dipublikasi kecuali ada permintaan pemerintah negara itu untuk memperpanjang status dokumen rahasia,” jelasnya. (AFP/Ire/I-1)
AP PHOTO
DOKUMEN AS: Anggota sayap pemuda Partai Komunis Indonesia (Pemuda Rakjat) diawasi tentara saat dalam perjalanan ke penjara di Jakarta, 30 Oktober 1965. Pemerintah Amerika Serikat mendeklasifikasi dokumen sejarah Indonesia, terutama periode 1960-an saat terjadi pemusnahan Partai Komunis Indonesia (PKI).
JAGAT
15
KAMIS, 19 OKTOBER 2017 O N T H I S DAY
1987: Kecelakaan Bintaro TABRAKAN hebat dua kereta api di daerah Pondok Betung Bintaro terjadi 19 Oktober 1987. Sebuah kereta api yang berangkat dari Rangkasbitung bertabGEP77 rakan dengan kereta api yang berangkat dari Stasiun Tanah Abang dan menyebabkan tewasnya 139 orang dan lebih dari 300 orang luka-luka. Peristiwa itu tercatat sebagai salah satu musibah paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia. Penyelidikan menunjukkan penyebabnya ialah kelalaian petugas Stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkasbitung, padahal tidak ada pernyataan aman dari Stasiun Kebayoran.
1999: Timor Timur Lepas dari Indonesia
AP/PA/BEN BIRCHALL
BADAI OPHELIA: Ombak sisa badai Ophelia menerjang Pelabuhan Porthleven, Cornwall, Inggris, kemarin. Sedikitnya tiga orang meninggal dunia akibat badai Ophelia yang menghantam Republik Irlandia, sedangkan 360 ribu rumah dan kantor mengalami putus listrik. Peringatan level ‘kuning’ dikeluarkan untuk beberapa wilayah di Inggris Raya, seperti Irandia Utara, Wales, Skotlandia barat.
MADRID, SPANYOL
DUBLIN, REP IRLANDIA
Otonomi Catalonia Bisa Ditangguhkan WAKIL Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria, kemarin, menegaskan bahwa Spanyol akan menangguhkan otonomi Catalonia jika pemimpin wilayah tersebut tidak menghentikan upaya mereka untuk menyatakan kemerdekaan. Pasal 155 konstitusi Spanyol akan diterapkan jika Pemimpin Catalan Carles Puigdemont tidak menyampaikan tanggapan yang memuaskan sesuai tenggat yang diberikan Madrid, yakni pada Kamis (19/10) pukul 8.00 waktu setempat. Ketentuan konstitusi yang sebelumnya belum pernah digunakan tersebut akan membuka jalan bagi Madrid untuk mengimplementasikan peraturan langsung mengenai wilayah semiotonom. Terlaksananya penerapan pasal terkait dengan referendum kemerdekaan Catalonia pada 1 Oktober tersebut akan menjadi representasi peningkatan secara drastis memburuknya krisis politik di Spanyol dalam 10 tahun terakhir. Puidgemont mendeklarasikan kemerdekaan Catalan setelah 90% orang menyatakan setuju saat pemungutan suara yang telah dilakukan sebelumnya, meski jumlah pemilih hanya 43% karena banyak pendukung persatuan Spanyol menetap jauh dari wilayah yang menggelar referendum. Pemimpin Catalonia itu memaparkan bahwa ia ‘menunda’ kemerdekaan untuk mengadakan diskusi dengan pemerintah. Namun, upaya itu ditolak Madrid sehingga menimbulkan ketidakpastian. Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy telah memberi Puigdemont bahwa dia memiliki waktu hingga Kamis untuk memberikan jawaban pasti mengenai pertanyaan kemerdekaan tersebut atau menghadapi konsekuensinya. (AFP/*/I-2)
TEPI BARAT, PALESTINA
Ophelia Rusak Jaringan Listrik dan Air O
TORITAS Rep Irlandia masih berjuang memulihkan pasokan air, listrik, dan komunikasi setelah badai Ophelia menerjang, Selasa (17/10). Menurut laporan perusahaan air dan listrik Irlandia, sekitar 66 ribu pelanggan bertahan tanpa pasokan air, sementara itu 151 ribu rumah dan kantor-kantor masih tanpa listrik setelah badai Ophelia menghantam dan menumbangkan pohon serta tiang-tiang listrik di negara tersebut. Mereka mengatakan ribuan pekerja dan kontraktor berada di lapangan memperbaiki kerusakan yang dialami agar pelayanan bagi para pelanggan bisa disediakan lagi dalam 3-4 hari ke depan Sementara itu, Eir, operator telekomunikasi terbesar di Irlandia, mengatakan sekitar 150 ribu pelanggan bertahan tanpa broadband, telepon, serta mobile service akibat terjangan Ophelia. Hal itu terjadi karena badai tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur, kabel-kabel, dan tiang listrik.
Operator telekomunikasi itu juga mengatakan wilayah-wilayah di bagian tenggara dan tengah Irlandia menderita dampak terburuk akibat topan itu. Namun, County Cork ialah yang terparah. Sebanyak 51 ribu pelanggan kehilangan jaringan telepon seluler. Ribuan pekerja juga dikerahkan di seluruh negara untuk membersihkan jalan-jalan dan menilai luasnya kerusakan pada bangunan-bangunan publik. Sejak Selasa (17/10), semua sekolah di Irlandia tutup selama 2 hari. Namun, perguruan tinggi dan universitas-universitas telah dibuka kembali. Sehari lalu, tiga orang dilaporkan meninggal di Louth, Tipperary dan Waterford, saat badai Ophelia menghantam seluruh Irlandia dengan angin kencang dan hujan badai. Juru bicara polisi mengatakan, seorang korban meninggal ialah perempuan berusia sekitar 50 tahun. Ia tewas di luar Desa Aglish, dekat dengan pantai selatan. Perempuan itu tewas ketika se-
buah pohon tumbang menimpa mobil yang ditumpanginya. Seorang penumpang perempuan lainnya yang berusia sekitar 70 tahun menderita luka parah, kemungkinan tidak bisa diselamatkan. Korban lain ialah seorang pria. Ia meninggal dalam sebuah kecelakaan saat membersihkan sebuah pohon tumbang menggunakan gergaji di dekat Kota Cahir, 35 kilometer di pedalaman. Korban ketiga ialah seorang pria yang tewas di jalan karena sebuah pohon tumbang, di utara Dundalk di timur laut, dekat dengan perbatasan dengan Irlandia Utara. Ophelia adalah badai terbesar dalam sejarah di timur Samudra Atlantik dan paling jauh di utara sejak 1939. Ophelia sempat melemah menjadi sebuah badai tropis sebelum menghantam pantai Irlandia. Meski melemah, Ophelia tetap mengakibatkan kerusakan. “Bagaimanapun Ophelia akan tetap membawa kekacauan dan angin penghancur,” ungkap Met Eireann dari Pelayanan Meteorologi Nasional Irlandia. (AFP/Ant/*/I-2)
LONDON, INGGRIS
Pemimpin UE Frustrasi pada Proses Brexit
AFP/HAZEM BADER
Israel Gerebek Kantor Media MILITER Israel menggerebek delapan kantor media Palestina di Tepi Barat, kemarin, dengan sasaran utama penggerebekan ialah kantor media yang menyuplai layanan bagi stasiun televisi Hamas. Kantor media yang digerebek itu dinyatakan ditutup selama enam bulan. “Militer Israel kemarin malam menggerebek delapan perusahaan media dan produksi Palestina yang menyediakan layanan bagi Al-Aqsa dan AlQuds TV,” ujar Kepala Unit COGAT, Kementerian Pertahanan Israel, Yoav Mordechai, melalui akun Facebook-nya, kemarin. Mordechai menuding kedua televisi milik Hamas itu terus menyiarkan kebencian terhadap Israel. Namun, para pejabat Israel tidak memberikan penjelasan khusus mengenai tuduhan tersebut. Salah satu perusahaan yang digerebek itu mengatakan pihaknya memberikan berbagai layanan kepada media lokal dan internasional. Otoritas Palestina mengutuk keras tindakan Israel tersebut. “Pasukan penjajah melakukan agresi dan melanggar undang-undang internasional dengan menyerbu kota-kota Palestina dan menggerebek kantor-kantor media,” ungkap juru bicara otoritas Palestina Yusef al-Mahmoud. Penggerebekan itu dilakukan beberapa jam setelah pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka tidak akan berunding dengan pemerintahan persatuan Palestina yang baru jika masih menyertakan Hamas. (AFP/*/I-1)
PERTEMUAN pemimpin EU pada pekan ini di Brussels, Belgia, masih belum mendapat kepastian mengenai keinginan Inggris dari Brexit. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar, kemarin. “Negosiasi ini cukup menyusahkan ketika masyarakat yang ingin meninggalkan Uni Eropa di Inggris tampaknya tidak memahami arti Brexit sebenarnya,” ujar Varadkar kepada televisi BBC Selasa (17/10) malam. Dalam wawancara terpisah, Presi-
den Parlemen Eropa Antonio Tajani mengungkapkan kekecewaan serupa. Dia memperingatkan Inggris harus lebih ‘realistis’ pada tawaran penyelesaian finansial mereka. PM Inggris Theresa May telah berjanji untuk mempertahankan kontribusi Inggris selama 2 tahun setelah Brexit pada Maret 2019 untuk menyelesaikan periode anggaran UE yang berjalan, yang totalnya sekitar 20 miliar euro. “Dua puluh miliar ialah kegilaan. Masalahnya ialah 50 atau 60 (miliar
euro), ini ialah situasi sebenarnya,” ujar Tajani pada acara Newsnight Selasa (17/10) malam . Dia menyebut tawaran pemerintah Inggris itu tidak realistis. Pemimpin EU akan melakukan pertemuan di Brussels pada Kamis (19/10) selama dua hari. Dalam pertemuan itu mereka akan memutuskan proses negosiasi pertama yang telah dilakukan pada pemisahan Inggris. Inggris berharap pemimpin EU akan menyetujui hubungan dagang masa depan antara mereka. (AFP/*/I-1)
Saat ini sebagian besar telah mendirikan rumah yang berseberangan dengan kamp-kamp sementara. Badan pengungsi PBB memperkirakan terdapat sebanyak 65,5 juta pengungsi di dunia yang tersebar di wilayah kota, permukiman informal, dan kamp-kamp penampungan. Lembaga itu menyebut, tahun lalu mulai bermunculan permukiman
pengungsi di Uganda Utara. Hal itu terjadi pascaeksodus para pengungsi dari Sudan Selatan untuk menyelamatkan diri dari perang saudara dan kekurangan pangan. Menurut data PBB, Uganda menampung setengah dari sekitar 2 juta warga Sudan Selatan yang meninggalkan negara mereka sejak perang meletus pada 2013. (AFF/*/I-4)
DHAKA, BANGLADESH
Kamp Besar akan Dibangun BANGLADESH mengumumkan rencana untuk membangun tempat penampungan yang dapat memfasilitasi sekitar 800 ribu pengungsi Rohingya yang tersebar di perbatasan Myanmar. Kamp yang akan menjadi tempat penampungan pengungsi terbesar di dunia itu memicu kekhawatiran tentang risiko penyebaran penyakit karena akan dihuni ribuan orang. Sekitar 550 ribu warga Rohingya telah meninggalkan kampung halaman mereka di Myanmar sejak kekerasan terjadi pada 25 Agustus 2017. Para pengungsi lainnya ikut bergabung dengan sekitar 300 ribu warga Rohingya yang tinggal di kamp-kamp resmi Kutupalong dan Nayapara sejak 1990-an.
AFP/TAUSEEF MUSTAFA
WORDPRESS.COM
TIMOR Timur, bekas provinsi ke-27 Indonesia, secara resmi lepas dari Indonesia setelah 24 tahun pemerintahan Indonesia. Timor Timur merupakan sebuah wilayah bekas koloni Portugis yang dianeksasi militer Indonesia menjadi sebuah provinsi di Indonesia pada 17 Juli 1976 sampai resminya pada 19 Oktober 1999. Kala itu provinsi ini merupakan provinsi ke-27 Indonesia. Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugis. Wilayah provinsi ini meliputi bagian timur Pulau Timor, Pulau Kambing atau Atauro, Pulau Jaco, dan sebuah exclave di Timor Barat yang dikelilingi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Timor Timur secara resmi merdeka dan menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002.
2004: Penculikan Pekerja Kemanusiaan di Irak SEKELOMPOK pria bersenjata di Irak menculik seorang pekerja kemanusiaan asing, Margaret Hassan. Margaret ialah warga negara Inggris yang menikah dengan pria Irak. Direktur Care InterWIKIPEDIA national Irak itu telah tinggal di negara Timur Tengah tersebut selama 30 tahun. Para penculik menyergap Margaret tidak jauh dari kantornya. Tidak berapa lama, video penculikan Margaret juga muncul di televisi. Kedua tangan Margaret terikat ke belakang dan gambar paspor, kartu kredit, dan identitasnya turut ditayangkan. Tiga hari kemudian video kedua Margaret ditayangkan Al Jazeera. Selanjutnya dua video lagi muncul yang salah satunya Margaret meminta Care International untuk menghentikan kegiatan mereka di Irak. Meskipun permintaan tersebut dipenuhi dan muncul sejumlah demonstrasi di Baghdad menuntut pembebasannya, Margaret tidak pernah dilepaskan. Pada pertengahan November, Al Jazeera menerima video eksekusi Margaret tetapi menolak menyiarkannya. Enam bulan kemudian, pada Mei 2005, kepolisian Irak menyerbu sebuah rumah di tenggara Baghdad dan menangkap empat penghuninya. Di sana mereka menemukan ID, pakaian, dan tas Margaret. Namun, jasad Margaret tidak pernah ditemukan hingga sekarang.
2005: Pengadilan Saddam Dimulai SADDAM Hussein Abd alMajid al-Tikriti ialah presiden Irak sejak 16 Juli 1979 sampai 9 April 2003. Jabatannya berakhir ketika ia tertangkap oleh WIKIPEDIA pasukan koalisi saat menginvasi Irak pada 2003. Sebagai pemimpin Irak dan Ketua Partai Ba’ath, ia mengambil kebijakan panArabisme sekuler, modernisasi ekonomi, dan sosialisme Arab. Saddam menciptakan pemerintahan yang otoriter dan mempertahankan kekuasaannya melalui Perang Iran-Irak (1980-1988) dan Perang Teluk (1991) yang menyebabkan penurunan drastis standar hidup dan hak asasi manusia. Saddam yang bersembunyi di bungker bawah tanah ditangkap pasukan gabungan Amerika Serikat pada 13 Desember 2003 dan mulai diadili pada 19 Oktober 2005. Ia didakwa memerintahkan pembunuhan terhadap hampir 150 orang di kota dengan mayoritas muslim Syiah pada 1982. Pada 5 November 2006, Saddam dijatuhi vonis hukuman mati dengan digantung atas keterlibatannya dalam kasus tersebut. Pada 26 Desember 2006, Mahkamah Agung Irak menyatakan segera melaksanakan vonis yang telah dijatuhkan dan pada 30 Desember 2006, Saddam dieksekusi. 19 Oktober | BBC | Dok.mi
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
SELEBRITAS
PODIUM
Pidato Anies Baswedan KEHEBOHAN di ruang publik garagara penyebutan pribumi menggelitik saya untuk membaca teks pidato pertama Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kiranya di situ dapat disimak apa maunya Anies. Membaca teks pidato sedikit atau banyak berbeda dengan menonton (melihat dan mendengar) pidato. Untuk pidato seorang Anies, saya EBET lebih memilih membaca teksnya Saur Hutabarat daripada menontonnya karena dia Dewan Redaksi Media Group tergolong orang yang menata gaya dalam berekspresi. Gaya hasil penataan diri itu dapat menyembunyikan ataupun melebih-lebihkan hal ihwal. Anies bukan orang yang gagap dalam menulis. Pidatonya sebagai gubernur baru itu tentu ditulis sendiri. Bukan karya ghostwriter. Seandainya pun menggunakan ghostwriter, tentulah isinya, kalimat demi kalimat, akur dengan keinginan Anies. Pidato itu dihiasi kutipan peribahasa daerah. Jakarta memang melting pot. Di permukaan dan selintas, kutipan itu kiranya punya relevansi. Dari awal pidato hingga penutup, Anies mengutip peribahasa Batak, Madura, Aceh, Minang, Banjar, dan terakhir Minahasa. Tidak semua pepatah daerah itu konsisten dikutip, dalam bahasa aslinya. Pepatah Aceh, contohnya. Dalam pidato Anies mengambil maknanya saja, yaitu ‘Cilaka rumah tanpa atap, cilaka rumah tanpa guyub’, yang mungkin lebih mirip terjemahannya ketimbang maknanya. Sebab yang menjadi makna ialah pentingnya persatuan yang dalam pidato itu dimaksudkan sebagai elaborasi sila kedua Pancasila. Yang amat mengherankan ialah Anies sama sekali tidak menyentuh Betawi. Sepatah kata pun Betawi tidak ada dalam pidato, apalagi mengutip pepatah Betawi atau maknanya. Dalam pidato itu disebut era Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga kini Jakarta, tapi di mana Betawi? Maaf, terlalu lancangkah saya mengatakan gubernur baru ini sebetulnya belum paham benar perihal Jakarta, termasuk asal usul dan akar-akarnya? Yang jelas ia terlalu sombong untuk eksplisit mengakui legasi Ali Sadikin dan Ahok, sebagai benchmark. Ia menyamaratakan legasi dengan cara menggeneralisasikan legasi semua gubernur Jakarta. Hal itu menimbulkan kekhawatiran bahwa Gubernur Anies Baswedan kelak hanya akan meninggalkan legasi yang umum atau ‘rata-rata’ saja. Simaklah pernyataan general dalam pidatonya, berikut ini. “Dalam sejarah panjang Jakarta, banyak kemajuan diraih dan pemimpin pun datang silih berganti. Masing-masing meletakkan legasinya, membuat kebaikan dan perubahan demi kota dan warganya. Untuk itu kami sampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada gubernur dan wakil gubernur sebelumnya, yang turut membentuk dan mewarnai wujud kota hingga saat ini.” Sungguh sebuah pernyataan datar dan basa-basi, tidak berani menyebut ‘ukuran sejarah’ era seorang pemimpin. Terus terang, saya berulang membaca teks pidato pertama Anies itu dan tidak terhindarkan kesan, pidato itu hampa makna kepublikan dan hampa konsistensi. Hampa makna kepublikan karena silasila Pancasila dalam pidato itu kembali dibahasakan ‘sebagaimana seharusnya’. Hampa konsistensi karena pengutipan pepatah daerah dalam pidato itu lebih tempelan belaka. Hanya gaya dalam penuturan, yang sengaja diekspresikan dalam pidato pertama yang bersejarah. Pidato itu malah menuai kecaman karena menyebut pribumi. “Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme. Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri.” Apa relevansinya ‘kini’ di bulan Oktober, sekarang ini, bukan di bulan Agustus, bulan proklamasi? Dalam satu nada, semua itu dikaitkan Anies dengan pernyataan, jangan sampai terjadi di Jakarta ini, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Seseorang yang bekerja keras, hasilnya dinikmati orang lain. Maaf, tahukah Anies mengeram itu sebuah kerja keras, perlu 28 hari? Bahwa menetaskan telur itik lebih lama daripada menetaskan telur ayam? Setidaknya Anies lupa perspektif industri peternakan, pakai mesin penetas. Sebuah bukti pengutipan pepatah Madura itu lebih sebagai gaya, tanpa pemahaman perihal pengeraman dan penetasan serta penyesuaiannya dengan zaman. Anies bahkan mendulang air, dengan mengangkat perihal pribumi. Orang lalu didorong untuk membuka asal usul keturunan, yang memercik mukanya sendiri. Dalam konteks pemikiran, ia bahkan ‘menista dirinya sendiri’. Bukankah ia gembar-gembor merawat tenun kebangsaan? Beralasan pribumi itu diucapkan dalam konteks kolonialisme hanyalah pembenaran post factum pidato dan dapat dinilai sebagai penghinaan terhadap kecerdasan publik dalam membaca perkara yang tersirat dalam yang tersurat, dalam konteks kekinian. Gara-gara menyebut pribumi itu ia dilaporkan ke kepolisian dengan dugaan melanggar peraturan perundang-undangan. Sebuah pelajaran serius untuk sang gubernur agar ia tidak bergaya dalam nada kesantunan, tapi terjerat hukum, karena tidak membaca undang-undang.
ONLINE
TEI 2017 Catat Transaksi US$1,34 Miliar NILAI transaksi pada Trade Expo Indonesia (TEI) 11-15 Oktober 2017 mencapai US$1,344 miliar, dan melampaui target US$1,10 miliar yang ditetapkan pemerintah. (Ekonomi)
KPK kembali Periksa Bupati Kukar BUPATI Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari seusai diperiksa di Gedung KPK mengaku hanya menjual emas kepada Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun. (Polkam dan HAM)
Polda Sumut Tangkap 11 Pegawai Disdik TIM Gabungan Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus dan tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kepolisian Daerah Sumatra Utara menangkap tangan 11 pejabat di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Selasa (17/10). (Nusantara)
CUSTOMER SERVICE:
(021) 5821303
PEMASANGAN IKLAN:
(021) 5812113 / 5801480
HALAMAN 16
PANGERAN WILLIAM
Sulit Jauhkan George dari Televisi
Pangeran William merupakan Letnan Penerbang (Flight Lieutenant) Royal Air Force. Dia menerima tanda jasa Royal Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter.
Meskipun hidup di istana, Pangeran William juga dipusingkan dengan urusan anak yang terlalu suka film dan tidak suka bersekolah. RETNO HEMAWATI
retnoretno@mediaindonesia.com
P
ANGERAN William, 35, rupanya merupakan ayah yang sempat memberi perhatian penuh pada perkembangan anak. Dia kerepotan saat anak pertamanya, Pangeran George Alexander Louis, 4, sangat terobsesi pada film yang diputar di televisi. Putra pasangan Pangeran Charles dan Putri Diana itu berupaya menjauhkan Pangeran George dari pesona televisi. “Menjauhkannya dari televisi adalah kerja keras,” kata William. Meski demikian, suami Kate Middleton itu tetap berkenan berbagi cerita tentang kegemaran anak sulungnya itu demi memenuhi keingintahuan masyarakat. Ia bercerita calon ahli waris takhta Inggris itu suka menyaksikan The Lion King. Film animasi produksi Walt Disney Feature Animation yang dirilis ke bioskop oleh Walt Disney Pictures pada 15 Juni 1994 itu ternyata mampu mencuri perhatian Pangeran George sehingga dia menontonnya berulangulang. “Dia cukup menyukai The Lion King, g kami menontonnya beberapa kali,” jawab William dalam wawancara yang diunggah di Twitter. Film itu berkisah tentang anak singa yang menjadi raja binatang. Itu disebut Evening Standard d sebagai tontonan yang tepat bagi anak yang berada di urutan ketiga ahli waris takhta Inggris tersebut. Selain The Lion King, g mereka menonton Octonauts. Octonauts ialah serial film kartun anak-anak buatan Inggris yang dibintangi Kwazii, Captain Barnacles, Shellington, Tweak, dan Dashi. “Kami juga menonton Octonauts beberapa kali, dia juga menonton se-
bagian film Lego, jadi dia menonton film-film seperti itu,” kata Pangeran William. Ta n p a b e r m a k s u d menutupi, Pangeran William juga mengungkapkan kakak Putri Charlotte itu tidak terlalu suka berangkat ke sekolah. Putranya terlihat gugup pada hari pertama sekolah. William mengatakan semangatnya d a t a n g ke s e ko l a h menurun dan sulit untuk membujuknya ke sekolah tiap hari. “Saya mengantar George ke sekolah dan dia tidak mau masuk,” kata William kepada s e s a m a o ra n g t u a saat berkunjung ke Milton Keynes.
Menantikan yang ketiga Hampir di saat yang bersamaan, Pangeran William dan Kate Middleton mengumumkan perkiraan kelahiran anak ketiga mereka yakni pada April 2018. Kensington Palace lewat akun Twitter bercicit, ‘Dengan penuh bahagia mengonfirmasi bahwa bayi mereka akan lahir pada April 2018’. Anak itu akan berada di urutan kelima ahli waris takhta Inggris. Dilansir Vogue, pengumuman perkiraan kelahiran diduga menjadi informasi signifikan terakhir yang diungkapkan kepada publik sebelum kelahiran bayi tersebut. Pihak kerajaan masih belum bicara soal nama atau jenis kelamin sampai bayi itu dilahirkan. (H-1) AFP/RICHARD POHLE
PRILLY LATUCONSINA
CHER
BEYONCE
Ajak Penggemar Makan Siang
Gabung di Sekuel Mamma Mia!
Tolak Peran Beauty and the Beast
AKTRIS Prilly Latuconsina baru saja merayakan ulang tahun ke-21 dengan mengajak delapan penggemar yang beruntung makan siang bersama dengannya, Selasa (17/10). Para penggemar yang berasal dari Jakarta, Tangerang, Bandung, Surakarta, dan Yogyakarta itu ialah pemenang kontes yang diadakan di aplikasi resmi Prilly. “Aku senang sekali karena akhirnya memiliki official apps sendiri karena dengan official apps ini aku dapat mem-posting g banyak hal yang tidak aku posting g di platform media sosial lainnya, seperti tutorial make-up buat para fan. Yang pasti membuatku dekat dengan fanku karena aku dapat berinteraksi langsung,” kata Prilly, kemarin. Prilly hanya salah satu dari beberapa selebritas Indonesia yang juga telah memiliki aplikasi resmi, yang dapat diunduh langsung di Google Playstore atau Apple Apps Store. Informasi mengenai artis yang sudah memiliki aplikasi resmi bisa dilihat di akun Instagram @ escapexindonesia. (Ant/ H-5)
PENYANYI sekaligus pelakon Cher, 71, akan tampil dalam sekuel film musikal ABBA, Mamma Mia! yang menampilkan lagu-lagu dari grup ABBA. Dilansir Variety, pemenang Oscar itu akan bergabung dengan Meryl Streep, Colin Firth, Amanda Seyfriend, dan Christine Baranski dalam film baru berjudul Mamma Mia: Here We Go Again! Ini kali pertama Cher berada dalam film yang sama dengan Meryl Streep sejak film Silkwood yang tayang pada 1983. Ia mengungkapkan keterlibatannya dalam sekuel Mamma Mia! lewat unggahan di media sosial, dengan sebuah foto sepatu bot yang gayanya sangat ABBA. Mamma Mia: Here We Go Again! dijadwalkan tayang pada Juli 2018. Sebuah pertunjukan musikal yang ceritanya diambil dari perjalanan hidup Cher, The Cher Show, akan debut di Chicago pada Juni tahun depan. Bintang Downton Abbey Lily James akan berperan sebagai Donna muda, karakter yang dimainkan Streep, dalam film baru yang akan berisi pergantian adegan masa kini dan masa lalu. (*/H-5)
SUTRADARA Dreamgirls, Bill Condon, sangat menikmati kerja sama dengan Beyonce sampai dia juga mencoba mengajaknya ikut berperan dalam Beauty and the Beast. “Namun, perannya tidak besar,” kata Condon. Ia menambahkan Beyonce akan cocok jadi feather duster. Peran itu akhirnya jatuh pada Gugu Mbatha-Raw. Pemilihan peran Beauty and the Beastt berlangsung pada 2015, tahun ketika Beyonce sedang merekam album Lemonade yang mendapat empat nominasi Primetime Emmy Awards, 11 nominasi MTV Video Music Awards, delapan di antaranya diraih olehnya. Saat ditanya mengenai apa yang akan tren dalam dunia film musikal, Bill Condon menyebut karya Beyonce. “Kau lihat sesuatu seperti Lemonade. Itu brilian. Itu arah baru yang brilian untuk film musikal,” kata dia seperti dilansir US Magazine. Beyonce tak pernah lagi muncul di layar lebar sejak Obsessed pada 2008. Saat ini dia sedang membesarkan putrinya, Blue Ivy, dan si kembar Rumi dan Sir Carter yang berusia 4 bulan. (*/H-5)
DOK. INSTAGRAM
AFP/KEVORK DJANSEZIAN
AP/JORDAN STRAUSS
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
HALAMAN 17
HLM 18 BPJS Gandeng Angkutan Daring
HLM 24 Angkot Ancam Tolak Uji Kir
HLM 27 Misi Sulit Maung Bandung
EKONOMI Biaya Logistik Terus Dipangkas Rata-rata biaya logistik di Indonesia mencapai 14,1%. Angka itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jepang yang hanya 4,9%. JESSICA SIHITE
Jessica@mediaindonesia.com
P
ANTARA /ARDIANSYAH
TOL TRANS-SUMATRA: Pekerja membangun pintu keluar Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) di Kota Baru, Lampung Selatan, Lampung,
Selasa (17/10). Pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar ditargetkan rampung pada 2018 sebelum pelaksanaan Asian Games.
Penerapan BBM Satu Harga Dipercepat PEMERINTAH mempercepat pembangunan lembaga penyalur bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah terluar Indonesia untuk menerapkan BBM satu harga. Kebijakan itu ditargetkan rampung tahun ini di 21 wilayah dengan 54 titik lokasi. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Hendry Ahmad menyatakan 26 titik di wilayah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) telah menerapkan kebijakan BBM satu harga. Enam wilayah lain segera menerapkan kebijakan itu pada November mendatang dengan satu titik lokasi diresmikan akhir Oktober. “Ada enam lagi yang akan diresmikan, satu pada bulan ini (Oktober). Kondisi sudah seratus persen siap operasi,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor BPH Migas,
Jakarta, kemarin. Keenam wilayah tersebut ialah Sulawesi Utara, Bali, Papua, Papua Barat, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau. Warga di daerah itu kini bisa mendapatkan premium seharga Rp6.450 per liter dan solar Rp5.150 per liter. Sebelumnya mereka membeli premium dengan harga sekitar Rp8.000-Rp15.000 per liter, sedangkan solar pada kisaran Rp7.000Rp18.000 per liter. “Kita akan coba suplai BBM. Akan kita lakukan setelah kapal datang, bentuknya SPBU compact dan sisanya lima buah kita rencanakan di November. Ada yang 9, 10, 23 November di Papua dan Papua Barat, terakhir kita resmikan di Kepulauan Riau dan Kaltara di Berau.” Selain itu, 14 lokasi lainnya juga tengah dipersiapkan Pertamina untuk menya-
lurkan BBM satu harga. Beberapa di antaranya Sulawesi Tenggara, Riau, Sulawesi Utara, Kaltara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Timur. Dengan begitu, tersisa 10%-20% lokasi dari total 54 titik yang ditargetkan pemerintah. “Rata-rata kondisinya sudah 70%-80%. Ada beberapa lagi kalau tadi sudah 32, jadi ada 40. Target kita yang 54, sisanya itu masih 10%-20% . Nah ini yang perlu koordinasi lebih baik lagi sehingga yang jumlahnya tadi 14 lagi itu perlu berbagai upaya, baik dengan pemda dan juga dari calon investor yang akan membangun,” ujar Hendry. Untuk tahun depan, kata Hendry, akan dibangun lembaga penyalur daerah terpencil di 45 lokasi yang akan ditingkatkan hingga target terpenuhi di 2020. (Ant/Pra/E-2)
ERSOALAN logistik menjadi salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi. Karena itu, pemerintah terus berupaya memangkas ongkos angkut yang masih terbilang mahal. Menko Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rata-rata biaya logistik di Indonesia mencapai 14,1%. Angka itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jepang yang hanya 4,9 %. Menurut Luhut, pemerintah ingin setidaknya biaya logistik pada 2019 bisa diturunkan hingga setengahnya atau 7%-8%. “Kalau kita potong setengahnya saja di 2019 itu akan bagus,” ujarnya dalam paparan kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, kemarin. Dia mengatakan setiap pelabuhan memiliki karakteristik berbeda sehingga biaya logistiknya pun berbeda. Luhut mengatakan dia akan melakukan rapat dengan kementerian terkait untuk membahas upaya penurunan itu. Dia mengklaim memahai apa struktur yang harus dipangkas untuk bisa mengurangi biaya logistik. Dia menyebut transportasi yang tidak efisien menyebabkan mahalnya biaya logistik. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya logistik, caranya dengan meningkatkan infrastruktur transportasi dan konektivitas. Terkait dengan mahalnya logistik, Kementerian Perhubungan berencana membuka 15 trayek tol laut dengan anggaran senilai Rp447 miliar pada 2018. Jumlah trayek dan besaran subsidi itu lebih besar jika dibandingkan dengan penyelenggaraan program tol laut pada tahun ini. Penyelenggara juga akan banyak memberikan peran aktif swasta.
Inspektur Jenderal Kemenhub Wahju Satrio Utomo mengatakan rencana trayek tol laut tahun depan masih tahap pembahasan. Namun, dia memprediksi penyelenggaraan program pemerintah itu akan diperluas menjadi 15 trayek pada 2018. “Kami harapkan ini dilakukan tidak hanya oleh PT Pelni, tapi juga swasta. Kami mengharapkan swasta berperan aktif dalam tol laut,” jelas Wahju setelah membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tol Laut 2017 di Jakarta, Selasa (17/10). Pembukaan dua jalur tol laut baru itu juga merupakan bagian dari upaya menekan disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah pinggiran, terpencil, dan terluar di Indonesia.
Pembangunan tol Selain tol laut, pemerintah juga gencar membangun ruas tol untuk meningkatkan konektivitas. Meski baru berjalan tiga tahun, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla disebut paling progresif dalam pembangunan infrastruktur ini (tol). Sejauh ini, kata Luhut, ada 568 kilometer jalan tol yang telah dibangun dalam tiga tahun terakhir pemerintah. Sementara itu pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hanya ada 212 kilometer jalan yang dibangun selama 10 tahun. Terkait dengan penggunaan uang elektronik di gerbang tol, PT Lintas Marga Sedaya selaku pengelola Tol Cipali, Jawa Barat, mengaku siap. “Semua fasilitas telah dipersiapkan,” Kata General Manager Operasional PT LMS, Suyitno, saat melakukan sosialiasi di rest area 102 Tol Cipali, kemarin. Diungkapkan Suyitno, hingga saat ini 30% pengguna Tol Cipali belum memanfaatkan jasa transaksi uang eletronik. Ia berharap pengguna Tol Cipali segera memanfaatkan transaksi uang elektronik sebelum diberlakukan sepenuhnya pada akhir bulan ini. (RZ/E-2)
Mengolah Lahan Kritis Jadi Produktif
L
AHAN sekitar 6 hektare itu semula hanyalah semak belukar sisa tanaman gambut yang terbakar. Kebakaran lahan dan hutan (karhutla) yang terjadi sekitar lima tahun lalu membuat lahan itu terbengkalai. Daripada lahan dibiarkan telantar, masyarakat Sei Pakning, Bengkalis, Riau, yang menghuni sekitar lahan itu bertanam nanas. Hal itu mereka kerjakan bersama PT Pertamina Refinery Unit (RU) II Production Sei Panking. Kini, lahan yang semula tak berguna itu mampu memberikan nilai ekonomi tinggi. “Sejak program pengembangan kawasan pertanian nanas terintegrasi ini dilakukan, tahun ini tercatat telah
terjadi peningkatan lahan pertanian nanas seluas 4,5% dengan potensi pendapatan kelompok mencapai Rp20 juta/bulan dari penjualan hasil pertanian dan produk olahan nanas,” papar General Manager PT Pertamina RU II, Otto Gerentaka, di Bengkalis, Riau, kemarin. Menurutnya, Pertamina RU II bersama LPPM Universitas Sebelas Maret melakukan pendampingan bagi kelompok tani mengalihfungsikan lahan semak belukar yang merupakan bekas area kebakaran lahan menjadi pertanian nanas gambut. Mereka juga mendiversifikasi produk olahan komoditas tersebut, seperti manisan dan keripik nanas. “Hingga saat ini, upaya budi daya
tanaman produktif cukup menjanjikan dan tahun yang akan datang diproyeksikan luasnya menjadi 15 hektare. Pertamina berharap muncul sentra pertanian nanas gambut yang dapat menjadi ciri khas di wilayah Sungai Pakning,” kata Otto. Mereka, masyarakat Sei Pakning, termasuk Kelompok Tani Tunas Makmur, berhasil mengolah lahan kritis menjadi bernilai produktif. Tak cuma nanas, warga mengelola perkebunan cabai dan pisang di daerah Batang Duku seluas 2 hektare. “Kami bersyukur bencana yang dulu menyimpan duka kini menjadi harapan kesejahteraan untuk masa depan Kampung Sei Pakning,” pungkasnya. (Cah/E-2)
TERIMA PENGHARGAAN:
Founder dan CEO Intiland, Hendro Gondokusumo (kedua dari kanan), menerima penghargaan sebagai the inspiring leader in property industry yang diserahkan Akbar Tandjung dalam ajang Majalah Properti Indonesia Award 2017 di Jakarta, Selasa (17/10) malam.
DOK INTILAND
Alokasi Dana Desa Diharapkan Ciptakan Lapangan Kerja PEMERINTAH mengupayakan dana desa yang diberikan pada aparat desa dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah. “Untuk pembangunan sarana dan prasarana di desa diharapkan akan dilakukan fokus untuk hal-hal yang menciptakan kesempatan kerja di desa. Jadi seluruh pekerjaan tidak boleh dilakukan pihak ketiga, tapi diswakelolakan atau dijalankan sendiri dengan penyerapan tenaga kerja yang maksimal,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai menghadiri rapat terbatas mengenai optimalisasi dana desa di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Menurut Sri Mulyani, Presiden meminta kementerian terkait memperhatikan desain dana desa pada 2018 yang berfokus pada pembangunan prasarana desa, masyarakat desa, dan membangun institusi atau organisasi di desa. Presiden juga meminta agar surat pertanggungjawaban proyek yang dilakukan secara swakelola dapat disederhanakan sehingga tidak menimbulkan disinsentif bagi kementerian untuk bisa menjalankan proyek-proyeknya secara
swakelola dan penyerapan tenaga kerjanya maksimal. “Yang keempat kita akan melihat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya sehingga alokasi anggaran untuk bisa penyerapan tenaga kerja itu bisa dimaksimalkan,” ujar Sri Mulyani. Di tempat yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) diperhitungkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Ia mencontohkan Prukades yang telah dilakukan desa di Kabupaten Pandeglang, Banten, yang menanam jagung di lahan 50 ribu hektare. Satu hektare lahan jagung butuh tenaga kerja hingga lima warga. “Jadi tinggal dihitung saja kalau 50 ribu ha itu bisa menciptakan 50 ribu dikali 5 job (pekerjaan), berarti 250 ribu orang.” Jumlah itu, kata Eko, dapat berlipat jika ada perusahaan swasta atau BUMN yang mau bekerja sama dengan desa mengembangkan daerah penyangga. (Pol/AD/E-2)
18
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
SEKTOR RIIL
BPJS Gandeng Angkutan Daring
SEKILAS
Telkom-Taspen Siapkan Dana Pensiun Digital PT Telkom Indonesia (persero) Tbk bersama PT Taspen (persero) sepakat mengembangkan serta mengimplementasikan digitalisasi pelayanan pembayaran pensiun. “Sebagai BUMN yang memiliki core competence di bidang information and communication technology (ICT) kami siap mendukung digital revolution Taspen dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Kami harap melalui digitalisasi layanan pembayaran pensiun, para pensiunan bisa menikmati kemudahan proses pembayaran terintegrasi,” ujar Direktur Enterprise & Business Service Telkom Dian Rachmawan seusai penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) di Jakarta, kemarin. Di sisi lain, Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro menambahkan, melalui kerja sama itu diharapkan Taspen dapat memperoleh data pensiunan yang valid. “Nantinya implementasi digitalisasi ini melalui penerapan Taspen Smartcard serta pengembangan sistem e-New Dapem. Taspen Smartcard akan menjadi kartu identitas pensiun serta sebagai kartu ATM dan debit,” ujarnya. (Try/E-3)
BPJS Ketenagakerjaan menargetkan peningkatan premi Rp3,36 miliar dari pengemudi angkutan daring. ADHI M DHARYONO
Adhi@mediaindonesia.com
B
Generasi Milenial Cenderung Konsumtif WAKIL Direktur FWD Life Rudi Kamdani menyampaikan, riset lembaga Independen Provetic pada 2015-2016 tentang perilaku belanja konsumen menunjukkan generasi milenial cenderung memiliki perilaku menabung untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. “Ini menjadi tanggung jawab bagi semua pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri keuangan untuk memberikan edukasi kepada para generasi millenial agar dapat mengatur keuangan mereka secara tepat,” ujar Rudi pada acara FWD Olympic di Cikarang, Bekasi, kemarin. Sebagai bagian dari upaya itu, pihaknya menyelenggarakan FWD Olympic yakni program edukasi literasi keuangan melalui kompetisi board game menarik serta fun untuk anak muda. FWD Olympic 2017 diikuti President University, Universitas Trisakti, dan London School of Public Relations selama OktoberNovember 2017. “Mereka diberikan kompetisi menarik dalam pengelolaan keuangan seperti investasi, asuransi, bahkan persiapan masa pensiun. Target kami ingin mempersiapkan generasi muda yang melek keuangan,” tutupnya. (RO/E-3)
ANTARA /ARIF FIRMANSYAH
GUNAKAN CNG: Pekerja memasukkan cucian ke mesin cuci yang menggunakan
energi gas bumi dalam bentuk compressed natural gass (CNG) milik Perusahaan Gas Negara di Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/10). Bisnis penatu itu memanfaatkan 100% energi gas bumi untuk seluruh kegiatan operasional karena lebih murah, mudah, efisien, dan mengutamakan faktor keselamatan.
ADAN Penyelenggara Jaminan Sosial ( B P J S ) Ke t e n a g a kerjaan memperluas kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi Peserta bukan Penerima Upah (BPU). Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan penyedia aplikasi transportassi daring Uber. BPJS Ketenagakerjaan menargetkan peningkatan premi sebesar Rp3,36 miliar dari mitra atau pengemudi perusahaan transportasi berbasis daring itu. Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antarlembaga BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis menjelaskan mitra atau pengemuudi transportasi daring merupakan tenaga kerja yang masuk golongan bukan penerima upah (BPU). Pihaknya membuka program asuransi dengan iuran sebesar Rp16.800 per bulan. “Kalau dari setiap pekerja Rp16.800 per bulan, ada 1.000 orang jadi dikalikan saja. Bagi BPJS, tugas kita adalah bagaimana meningkatkan coveragee (cakupan) kepesertaan,” ujarnya, di Jakarta, kemarin. Ilyas mengatakan kerja sama bertujuan meningkatkan pemahaman akan pentingnya dan manfaat Program Jaminan Sosial Peserta BPU serta memperluas kepeser-
Perbaikan Ekonomi Pacu ISS Perluas Pasar RODA perekonomian yang bergerak baik berimbas pada perluasan usaha ISS Indonesia. Perusahaan yang bergerak di berbagai bidang pelayanan itu pada tahun ini mulai merambah sektor katering dengan pasar lebih luas. Sedianya sejak 2007 ISS Indonesia telah memiliki usaha katering untuk perusahaan tambang di lokasi-lokasi terpencil. Namun, kini ISS Indo-
nesia mulai mengembangkan usaha mereka dengan melayani perusahaan-perusahaan manufaktur di kota-kota besar (city catering). g Head of Regional Management ISS Indonesia Bendardy Pramono mengatakan permintaan perusahaan manufaktur terutama di area industri atas kebutuhan katering dan jasa pelayanan fasilitas perusahaan masih besar.
Itu terlihat sejak merintis city catering, imbuhnya, sudah tiga perusahaan baru yang bermitra dengan ISS Indonesia. Jumlah klien yang kini ditangani perusahaan bahkan terus tumbuh menjadi 13 perusahaan dengan total produksi 10 ribu porsi/hari. “Dari sisi pelaku usaha, kami memang melihat roda perekonomian bergerak baik. Ekonomi masih tumbuh de-
ngan baik, ini juga tidak terlepas dari pemerintahan yang stabil dan pembangunan infrastruktur yang terus berjalan,” kata Bendardy kepada pers di Jakarta, kemarin. Meski demikian, menurut dia, saat ini kontribusi bidang usaha katering terhadap keseluruhan kinerja ISS Indonesia masih terbilang kecil yakni sekitar 10%. Sektor pelayanan fasilitas masih me-
Iuran sebesar Rp16.800, kata Ilyas, merupakan yang terendah. Pihaknya juga membuka iuran sebesar Rp26.800. Pihaknya menargetkan mendapatkan 2 juta peserta baru sampai akhir tahun, yang 10%-nya diproyeksikan berasal dari pengemudi transportasi daring atau sebanyak 200 ribu orang. “Dengan iuran Rp16.800 dikalikan 200 ribu orang, didapatkan Rp3,36 miliar per sekali iuran,” ujarnya. Dia mengaku pada saat ini total peserta BPU telah mencapai 1,7 juta orang sehingga perusahaan optimistis bisa menggapai 2 juta peserta dari BPU hingga akhir tahun ini. “Namun, sustainability-nya masuk terus berhenti iuran sehingga yang banyaknya masuk itu aktif iuran 1 juta saja,” jelas Ilyas. Dengan semakin tumbuhnya jumlah pekerja yang tergolong bukan penerima upah, yaitu 53% dari angkatan kerja, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah kepesertaan aktif tahun ini
seluruhnya mencapai 25,2 juta orang atau meningkat 11% dari 2016. Head of Public Policy and Government Affairs Uber John Colombo mengapresiasi upaya pemerintah untuk menyediakan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal yang bukan penerima upah. “Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat menjadi salah satu upaya dalam mendukung mitra pengemudi kami, yang merupakan bagian dari bukan penerima upah,” kata dia. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memastikan aturan baru terkait dengan angkutan daring, terutama taksi daring, akan segera terbit dalam dua minggu ini dan akan efektif berlaku pada 1 Novemer mendatang. Aturan itu sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek yang sudah tidak berlaku pada 1 November nanti akibat dari putusan Mahkamah Agung yang telah menganulirnya. Di aturan yang baru itu ada beberapa penyesuaian aturan baru, seperti kepemilik an surat tanda nomor kendaraan dan buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang boleh diatasnamakan pribadi, serta mengharuskan asuransi yang disediakan penyedia aplikasi jasa taksi daring untuk pengemudi dan pengguna. (E-2)
megang porsi terbesar dengan sumbangan lebih dari 50%, disusul sektor keamanan dan manajemen parkir. “Akan tetapi, bukan berarti industri katering tidak bertumbuh. Katering bertumbuh, tapi sektor lainnya juga bertumbuh lebih besar. Maka itu, target kami pada 2020 ialah menyeimbangkan dan menciptakan pelayanan yang terintegrasi,” tuturnya. ISS Indonesia pada tahun ini pun secara resmi akan memulai operasional central kitchen yang merupakan
bagian dari city catering. Berlokasi di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta, central kitchen bakal menyasar perusahaan-perusahaan di Jabodetabek yang membutuhkan jasa pelayanan katering. “Dengan kapasitas produksi 7.500 porsi sehari, central kitchen menjadi jawaban bagi perusahaan yang membutuhkan jasa katering tapi tidak memiliki dapur. Mereka dapat fokus pada core business mereka dan menyerahkan hal itu kepada kami,” pungkas Bendardy. (Pra/E-3)
taan para mitra pengemudi Uber dalam Program BPU. “Mereka tentu tidak terlepas dari risiko saat beraktivitas untuk memperoleh pendapatan. Inilah pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi mereka,” kata Ilyas.
Target meningkat
INVESTASI INFRASTRUKTUR:
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kiri) bertemu dengan President/CEO Manulife Global Roy Gori untuk membicarakan kerja sama investasi infrastruktur di Indonesia melalui skema pembiayaan investasi nonanggaran pemerintah dan public private partnership di Toronto, Kanada, Senin (16/10). Selain Manulife, Menteri Bambang menemui beberapa lembaga dana pensiun besar di Kanada dan merupakan bagian dari promosi investasi infrastruktur global yang digalakkan Bappenas. ANTARA/HO
RI-Qatar Pererat Kerja Sama Ekonomi INDONESIA dan Qatar bakal meningkatkan kerja sama ekonomi. Hal itu dibahas dalam pertemuan antara Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, kemarin. “Tadi di dalam pertemuan sudah kita rumuskan bahwa hanya ada dua hal yang ingin kita bicarakan pada diskusi bilateral ini, yaitu yang pertama mengenai infrastruktur kemudian yang kedua mengenai tourism,” kata Presiden Jokowi saat membuka per-
temuan bilateral IndonesiaQatar di Ruang Sayap Kiri Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Dalam kunjungan ke Indonesia, selain membawa menteri dan pejabat negara, Emir Qatar juga membawa delegasi bisnis untuk ikut serta dalam forum bisnis Indonesia-Qatar di Jakarta yang membahas potensi kerja sama ekonomi dan perdagangan. “Saya sangat senang sekali menerima kunjungan kenegaraan yang pertama ini, dan saya yakin pertemuan ini se-
makin memperkuat hubungan persahabatan yang saling menguntungkan bagi kedua negara dan bangsa kita,” ujar Presiden. Sejumlah pejabat yang mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Kepala BKPM Thomas Lembong.
Kunjungan resmi Sheikh Tamim ke Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kerja sama di sejumlah bidang, yaitu energi, investasi, perdagangan, kesehatan, pemuda dan olahraga, serta kebudayaan dan penerbangan komersial. Menurut data Kementerian Luar Negeri RI, total nilai perdagangan RI-Qatar mencapai US$900 juta pada 2016. Indonesia mengimpor minyak dan juga mengekspor produk otomotif, garmen, alas kaki, serta mebel ke Qatar. (Pol/E-2)
BURSA & KEUANGAN IHSG
Nymex 51,88
51,45
51,30 50,60
11/10 12/10 13/10 14/10 17/10 18/10
5.949,70
Emas
5.882,78
1.289,45
11/10 12/10 13/10 14/10 17/10 18/10
11/10 12/10 13/10 14/10 17/10 18/10
11/10 12/10 13/10 14/10 17/10 18/10
5.924,12
5.929,20
5.947,33
Rupiah/Euro
Rupiah/US$
22.997,44 22.872,89 22.871,72 22.911,00 22.830,68 22.871,72
5.926,20
51,87 50,92
Dow Jones
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
1.294,67
1.304,64
1.303,82
1.279,40 1.289,03
13.485
13.493 13.513
13.490
13.488 13.492
11/10 12/10 13/10 14/10 17/10 18/10
19
Rupiah/Yen
15.990 15.995 16.136 15.968 16.019 16.088
11/10 12/10 13/10 14/10 17/10 18/10
120,9
120,9 120,6
121,2
121,0 120,9
11/10 12/10 13/10 14/10 17/10 18/10
BRI Hapus Jabatan Wakil Dirut Dalam RUPSLB, BRI juga menetapkan akan melakukan stock split dengan rasio 1:5 yang mulai diperdagangkan pada 10 November mendatang.
Ia pun berharap setelah pengadaan stock split, terjadi peningkatan likuiditas perdagangan saham BBRI. “Tujuan utama stock split agar pemegang saham BBRI atau investor retail meningkat, sehingga frekuensi perdagangan saham BBRI diharapkan juga akan meningkat,” imbuh Suprajarto.
Keseimbangan
prajarto. Selain itu, dengan harga saham yang lebih terjangkau masyarakat, Bank BRI menargetkan bakal ada peningkatan investor base terutama pada kalangan investor ritel domestik.
Suprajarto menambahkan, semakin banyaknya investor retail juga akan dapat memberikan keseimbangan (balancing) terhadap harga saham BBRI. Ia berharap dengan semakin banyaknya investor lokal yang memiliki saham BRI, masyarakat akan merasa semakin memiliki keterlibatan secara tidak langsung dalam membangun perekonomian nasional. Di sisi lain, lanjut Suprajarto, aksi korporasi itu sebagai bentuk komitmen Bank BRI untuk mendukung program ‘menabung saham’ serta memberikan kesempatan kepada investor ritel domestik memiliki saham blue chip. “Bank BRI juga terus berkomitmen meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat, salah satunya melalui pasar modal,” tutur dia. Nantinya, jelas dia, setelah RUPS-LB yang menyetujui pelaksanaan pemecahan nominal saham, akan dilanjutkan dengan rencana perdagangan saham dengan nilai nominal setelah pemecahan pada 10 November 2017. (E-3)
Dalam hal ini, jelas Wimboh, OJK juga bergabung dalam inisiatif bersama untuk membentuk Badan Siber Nasional bersama sejumlah kementerian dan lembaga negara seperti Kemenkominfo, Kementerian Pertahanan, Kemenko Polhukam, Polri, dan lain-lain. Dalam lawatan memenuhi undangan Bank Dunia ini,
Ke tua Dewan Komisioner OJK pun menghadiri dua pertemuan tingkat tinggi bersama beberapa perwakilan bank sentral dan otoritas pengawas keuangan negara lain untuk membahas dua isu besar, yaitu annual meeting of the IFC-led sustainable banking network dan regulatory approaches for non-systemic banks. (Try/E-3)
FETRY WURYASTI
fetry@mediaindonesia.com
R
APAT Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk memutuskan untuk menghapus jabatan Wakil Direktur Utama (Dirut) yang selama ini dijabat Sunarso. Mayoritas pemegang saham juga menyepakati pergantian komisaris yakni Rofikoh Rokhim yang sebelumnya sebagai Komisaris PT Hotel Indonesia Natour menggantikan Adhyaksa Dault, serta menugaskan dua direksi baru yakni Handayani dan R Sophia Alizsa. Handayani yang sebelumnya menjabat Direktur Konsumer PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) menggantikan Randi Anto sebagai Direktur Konsumer BRI. Adapun R Sophia Alizsa yang sebelumnya menjabat Kepala-EVP Jaringan Bisnis Ritel BRI ditetapkan sebagai Direktur Human Capital BRI.
“Dengan jajaran yang baru ini, kami akan meneruskan program kerja. Adapun terkait alasan pemberhentian dan penugasan baru itu ada di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ungkap Direktur Utama BRI
KETUA Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan risiko serangan siber pada sistem keuangan saat ini sudah semakin besar akibat pesatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di industri jasa keuangan. “Upaya pencegahan serangan siber tidak dapat dilakukan hanya satu negara, tapi
harus inisiatif global karena para hackers beroperasi tanpa mengenal batas negara,” kata Wimboh pada seminar International Good Practices on Cybersecurity Preparednesss dalam rangkaian pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF di Washington, DC, AS. Senin (16/10) waktu setempat. Melalui siaran pers yang
MI/M IRFAN
RUPSLB BRI: Direktur Utama BRI Suprajarto (tengah) bersama jajaran direksi BRI berbincang di sela rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Jakarta, kemarin. BRI menetapkan perseroan akan melakukan stock split/pemecahan nominal saham dengan rasio 1:5. Suprajarto seusai RUPS-LB kepada wartawan, di Kantor Pusat Bank BRI, Jakarta, kemarin. Dalam RUPS-LB itu, perseroan juga menetapkan akan melakukan stock split (pemecahan nominal saham) dengan
rasio 1:5. Setelah pemecahan saham, harga saham BRI nantinya menjadi Rp50 per saham dari semula Rp250 per saham. Dengan rasio 1:5 tersebut, harga saham emiten dengan kode BBRI yang kini seharga
Rp15.400 akan berubah pada kisaran Rp3.000. “Stock split ini merupakan salah satu bentuk upaya perseroan untuk memberikan sinyal positif atas optimisme manajemen dan kinerja Bank BRI di masa depan,” ujar Su-
OJK Waspadai Ancaman Siber diterima kemarin, ia mengatakan peningkatan penggunaan internet oleh pemerintah, pelayanan publik, dan bisnis swasta termasuk di industri jasa keuangan memiliki implikasi besar jika tidak dita-
ngani dengan baik. Di Indonesia, industri jasa keuangan, dikate gorikan sebagai salah satu infrastruktur penting yang perlu dijaga dari ancaman keamanan dunia maya. dalam menghadapi hal
itu, OJK berencana membuat layanan informasi keuangan yang bertugas mempercepat pemulihan saat terjadi serangan siber dan membentuk lembaga pelatihan penanganan serangan siber.
Air Asia Masuk Bursa lewat CMPP PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP) mempersilakan PT Indonesia Air Asia (IAA) masuk menjadi bagian mayoritas perusahaan. Tidak lama lagi, IAA akan memasuki pasar modal Indonesia dengan menggunakan bendera CMPP. Nantinya, Air Asia melepas saham IAA untuk ditukar menjadi saham baru pada CMPP. Itu berlaku pula pada mitra Air Asia di Indonesia, PT Fersindo Nusa perkasa (FN) yang mengapit 51% saham IAA, yang kelak bakal memiliki saham di CMPP. Dengan begitu, Air Asia secara langsung akan menjadi perusahaan publik yang tercatat di pasar modal. IAA bahkan menjadi pemegang saham mayoritas di CMPP dengan porsi total saham sebesar 97,96%. “Kami sudah setuju pada RUPSLB (rapat umum pemegang saham luar biasa), 76% untuk membeli perpetual securities IAA, dengan memakai skema inbreng,” ujar Komisaris Utama CMPP Donny P Pranoto seusai RUPSLB di Jakarta, kemarin. Sebelum rencana transaksi itu, jelas dia, saham CMPP dimiliki PT Rimau Multi Investama (RMI) dengan porsi kepemilikan 76,24% dan publik (23,76%). Perseroan juga memiliki entitas anak yaitu PT Multi Mekar Lestari dan PT Rimau Shipping.
Di satu sisi, PT IAA terafiliasi dengan perusahaan asal Malaysia, Air Asia Berhad (AAB). Saham IAA dimiliki PT FN dengan porsi kepemilikan 51% dan Air Asia Invesment Ltd (AIL) dengan porsi 49%. Donny menjelaskan skema IAA masuk pasar modal Indonesia yakni CMPP menerbitkan saham baru melalui hak memesan efek terlebih dulu (MHMETD) atau right issue sebanyak-banyaknya 13,64 miliar saham baru. Kemudian IAA akan bertindak sebagai pembeli siaga saham baru yang diterbitkan CMPP melalui FN dan AIL. Setelah transaksi, struktur kepemilikan saham CMPP yakni FN sebesar 49,96%, AIL 48,00%, RMI sebesar 1,55%, dan publik 0,48%. Itu artinya, IAA melalui FN dan AIL akan mengakuisisi mayoritas saham CMPP dengan porsi 97,96% dari total saham CMPP. Adapun untuk prosesnya ditargetkan rampung pada November 2017. “Kami melihat perspektif bisnis bahwa prospek penerbangan baik untuk perusahaan kami. Air Asia masuk. Ketika itu pula, kami divestasi anak usaha kami pada bidang trading company dan pelayaran sehingga kini kami fokus pada industri penerbangan berjadwal komersial, meski secara tujuan usaha tetap di bidang transportasi,” pungkas Donny. (Try/E-3)
KERJA SAMA:
Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Nicky Hogan (kanan) berbincang dengan Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun (kiri) dan jajaran saat bersilaturahim di kantor Media Group, Jakarta, kemarin. DOK METRO TV
Bursa Efek-Metro TV Dongkrak Literasi Pasar Modal BURSA Efek Indonesia (BEI) berkomitmen untuk bekerja sama dengan Metro TV terus meningkatkan literasi pasar modal kepada masyarakat. Salah satu komitmen itu ialah menyelenggarakan talkshow mingguan BEI News dengan durasi 6-7 menit. Itu sesuai dengan perjanjian kerja sama yang sebelumnya disepakati pada 5 Februari 2009 dan beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir, diubah dengan aden dum pada 18 Desember 2015. “Untuk meningkatkan literasi pasar modal kepada masyarakat, BEI bekerja sama dengan Metro TV yang meliputi penyelenggaraan talk-
show mingguan BEI,” ungkap Direktur Pengembangan BEI Nicky Hogan saat berkunjung ke Media Group, di Jakarta, kemarin. Turut hadir pada kesempatan itu, Pemred Metro TV Don Bosco Selamun. Nicky melanjutkan keduanya pun akan besinergi dalam hal peliputan dan penayangan berita dan informasi seputar pasar modal dan BEI. Sementara itu, Don Bosco Selamun menyatakan masyarakat saat ini masih merasa khawatir berinvestasi saham. Dia berharap BEI bisa gencar melakukan sosialisasi mengenai investasi saham apalagi peluang investor masih besar terutama dari kelas masyara-
kat menengah. “Dalam sosialisasi sampaikan dengan cara sederhana serta komunikator (narasumber) yang tepat dan bisa memberikan brand kepada publik saat menonton acara bursa (BEI),” tutur Don Bosco. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) BEI kemarin ditutup turun sebesar 18,12 poin seiring dengan investor asing yang melanjutkan aksi lepas saham. IHSG BEI ditutup melemah 18,12 poin atau 0,30% menjadi 5.929,20 poin. Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak turun 4,15 poin (0,41%) menjadi 987,48 poin. (Aya/E-3)
20
OTOMOTIF
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
OTO INFO
Taburan Mobil Listrik Konsep di Tokyo Motor Show
Senyum Pelanggan Setia di Perbatasan SENYUM tulus terlihat dari keluarga dan pemenang Daihatsu Setia ketika melihat mobil mereka telah direkondisi. Aplonius Ashadi, bapak dengan dua anak, misalnya, tidak menyangka melihat Xenia kesayangannya kembali tampak baru dibeli. “Awalnya, saya memilih Xenia pada 2011 karena performa dan keiritannya. Saya sering bolak-balik dari Suara Dalam ke Sasak perbatasan Malaysia. Perjalanan itu ditempuh selama 12 jam bolak-balik dan saya hanya sekali isi full tank,” ujar pegawai swasta koperasi itu, Senin (16/10). Itulah sekilas suasana dalam penyerahan mobil rekondisi di Pontianak, wi-
layah Kalimantan (8 unit). Sebelumnya penyerahan mobil rekondisi dilakukan di Solo wilayah Jawa Tengah (8 unit), Cirebon wilayah Jawa Barat (10 unit), Padang wilayah Sumatra (20 unit), dan Makassar wilayah Indonesia bagian timur (6 unit). “Saya bahagia melihat senyuman dari pelanggan Setia Daihatsu. Hal ini menandakan Daihatsu sudah berada dekat di hati masyarakat Kalimantan,” ujar Amelia Tjandra, Direktur Pemasaran PT Astra Daihatsu Motor (ADM). Rangkaian penyerahan mobil rekondisi dalam rangka semangat ulang tahun ke110 perusahaan asal Jepang itu di tingkat global. (RO/S-4)
Shell Perkenalkan Segel Pelumas Jam Jar Antipemalsuan UNTUK melindungi konsumen agar tidak menjadi korban pemalsuan pelumas, PT Shell Indonesia memperkenalkan inovasi yang diberi nama teknologi jam jar. Teknologi itu berupa segel inovatif yang diciptakan Shell untuk mempermudah konsumen memastikan keaslian produk pelumas Shell yang mereka beli. Menurut data yang dirilis Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), kerugian ekonomi yang ditimbulkan pemalsuan pada 2010 mencapai Rp43,2 triliun. Data ini diperoleh dari 12 responden industri hanya di Jakarta dan Surabaya. Namun, pada 2014 kerugian ekonomi meningkat menjadi Rp65,1 triliun. Padahal, data yang diambil hanya dari tujuh responden industri di Jakarta dan
Mayoritas mobil konsep yang dipajang itu bakal mengusung teknologi AI, autonomous driving, dan mesin listrik.
Mitsubishi e-Evolution Concept DOK. MITSUBISHI
NURTJAHYADI
chadie@mediaindonesia.com
K
E depan, mobil listrik tampaknya menjadi primadona di jalanan. Perkiraan tersebut berlandaskan kenyataan bahwa pabrikan mobil Jepang bakal memamerkan aneka mobil listrik mereka di ajang Tokyo Motor Show 2017. Mitsubishi bakal menghadirkan mobil listrik konsep di pergelaran pada 25 Oktober mendatang itu. Namanya e-Evolution Concept. Para pecinta otomotif tentu tidak asing dengan sedan Evolution yang berhasil menempatkan Mitsubishi di deretan papan atas ajang kejuaraan reli dunia World Rally Championship (WRC). Kali ini nama Evolution terbaru bukan lagi berbentuk sedan yang kita kenal, melainkan telah berevolusi menjadi sosok yang lebih menyerupai crossover. Karena sumber dayanya berubah, statusnya pun berganti menjadi high-performance all electric crossover. Konsep e-Evolution merupakan perpaduan teknologi terbaik karena memiliki fleksibilitas sport utility vehicle (SUV) yang bisa dibawa ke mana saja berkat sistem penggerak all-wheel drive. Konsep SUV Coupe bertenaga lis-
trik tersebut menggunakan tiga motor unit listrik. Satu unit berada di poros roda depan dan dua unit ditempatkan di poros roda belakang. Itu dikawinkan dengan fitur Torque Vectoring Yaw Control unit berpengendali elektronik untuk mendapatkan handling yang lebih tajam dan lebih baik. Mitsubishi mengklaim e-Evolution memiliki ‘otak’ sendiri yang berasal dari sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dapat merasakan perubahan kondisi lalu lintas dan jalan serta membaca kemauan pengemudi lalu mengoordinasikan input pengemudi dengan performa kendaraan. Yang lebih canggih lagi, sistem yang dimiliki AI e-Evolution mampu melatih pengendara di belakang kemudi untuk bisa menjadi seorang pengemudi yang lebih baik melalui instruksi suara dalam format dialog serta petunjuk pada layar displai lebar di bagian dasbor. Mobil konsep e-Evolution akan menjadi salah satu dari 12 model yang akan ditampilkan Mitsubishi seperti Eclipse Cross Coupe SUV, Outlander PHEV, Delica D:5, eKCustom, eK Space Custom, RVR, dan beberapa model Mitsubishi lain. Honda Sports EV Concept
YOTA
DOK. TO
Sports EV Concept Honda disebut-sebut bakal meluncurkan mobil listrik konsep perdana bernama Sports EV Concept di pameran otomotif terbesar di Jepang itu. Bicara desain Sports EV Concept, mobil ini akan punya siluet yang cantik, wajah yang bersahabat, dan lekukan bodi yang halus. Semua desainnya menyatu sebagai gaya hidup. Sketsa yang ditunjukkan memperlihatkan mobil Coupe dengan lampu belakang kotak. Bukan cuma Sports EV Concept, jajaran kendaraan listrik Honda juga diboyong. Sebut saja Honda Urban EV Concept, Honda NeuV, dan All-New Honda CR-V. Mobil Urban EV Concept dipastikan menjadi produk masa depan dari Honda untuk perkotaan. Namun, nasib Sport EV Concept belum ada kepastian. Mayoritas mobil konsep yang dipajang itu bakal mengusung teknologi AI, autonomous driving, dan mesin listrik. Honda juga menampilkan model baru untuk merayakan produksi Super Cub ke-100 juta unit pada Oktober serta memperlihatkan sejarah 60 tahun Super Cub,
Toyota Concept-i Series model Super Cub terkini, dan masa depan Super Cub. Toyota tidak mau kalah dengan membawa jajaran mobil konsep terbarunya berjuluk Concept-i Series. Ini merupakan mobil listrik otonom yang dilengkapi AI dengan jangkauan sejauh 186 mil atau sekitar 300 kilometer. Yui, panggilan AI milik Toyota, diklaim dapat memproses berbagai sinyal, di antaranya pola mengemudi, emosi, serta waktu dan tujuan berkendara. Teknologi untuk meningkatkan keselamatan berkendara tidak ketinggalan. Ada fitur yang mengenali rangsangan visual dan haptic sebagai pemantauan kondisi jalan yang memungkinkan penonaktifan mode self-driving setiap saat. Tim peneliti desain Toyota Calty bekerja sama dengan company’s innovation hub menjadi perancang Concept-i.Dengan sistem komputer yang lebih cerdas, pengoperasiannya menggunakan sistem cahaya dan suara. Misalnya, cahaya di kabin dapat menunjukkan mobil dalam mode menyetir otomatis atau manual. (MTVN/S-4)
DOK. HONDA
Inspirasi Penyatuan Bensin dan Listrik dalam Gambar UNTUK menegaskan kedekatannya terhadap dunia seni, BMW Indonesia berpartisipasi di pameran Indonesian Contemporary Art & Design (ICAD) 2017. ICAD sudah diselenggarakan sejak 2009 dan merupakan pameran berskala besar yang mengangkat desain dan seni kontemporer di Indonesia. Kali ini BMW Indonesia berkolaborasi dengan salah satu content creator yang telah mendunia, Darbotz, melalui karya berjudul Clash of the Titans dengan BMW I8 sebagai kanvas. Presiden Direktur BMW Group Indonesia Karen Lim menegaskan kaitan BMW dengan seni bukan hal yang baru sejak BMW Art Car diperkenalkan pada 1975. Partisipasi BMW pada ICAD 2017, menurut Karen, menjadi salah satu bukti nyata dari konsistensi BMW Group Indonesia dalam
mengomunikasikan pentingnya kendaraan ramah lingkungan melalui dunia seni dan komunitas terkait di dalamnya. “Melalui pameran ini kami berharap konsep future mobility yang dibawa oleh BMW I8 dapat
ditangkap khalayak yang lebih luas,” tutur Karen. Darbotz--sang seniman yang menjadikan BMW I8 sebagai kanvas karyanya di ICAD 2017--sempat menceritakan filosofi di balik karyanya. “Suatu kebanggaan
MI/CHADIE
tersendiri dapat berkolaborasi dengan BMW, khususnya dengan BMW I8, kendaraan dengan desain futuristik yang sangat ramah lingkungan. Dua mesin yang menjadi sumber tenaga penggerak kendaraan ini menjadi inspirasi utama dari konsep Clash of the Titans,” ungkap Darbotz. Menurut Darbotz, mesin bensin mewakili sosok yang kuat, tapi sudah cukup uzur, melawan motor listrik dengan sengatan yang sangat kuat dan menjadi pahlawan baru di era polusi yang semakin padat. “Dua konsep tersebut ternyata dapat disatukan di BMW I8 yang menjadikannya sebagai sports car paling progresif secara desain dan teknologi di eranya,” papar Darbotz. BMW I8 Clash of the Titans menjadi karya seni utama untuk menyambut pengunjung ICAD di Hotel Grandkemang yang digelar mulai 4 Oktober hingga 15 November 2017. Proses kreasi BMW I8 Clash of the Titans dapat disaksikan di Instagram @ BMW_Indonesia dan @icadartura. (RO/CDX/S-4)
Surabaya. Artinya, terjadi peningkatan kerugian yang signifikan terkait dengan pemalsuan. Ketua MIAP Justisiari P Kusumah menjelaskan sampel tersebut tidak menyertakan industri otomotif. “Bisa kita bayangkan jika pemalsuan di industri otomotif kami sertakan, pasti akan lebih besar lagi angka kerugian yang tertera,” ungkap Justisiari di Shell Lubricants Oil Blending Plant (LOBP) Marunda, Bekasi, Rabu (18/10). Direktur Pelumas PT Shell Indonesia Dian Andyasuri menambahkan, kendaraan yang memakai pelumas palsu akan membuat biaya pemeliharaan kendaraan menjadi sangat tinggi akibat kerusakan yang ditimbulkan. (CDX/S-4)
Pembalap Moto-GP Ajak Berkendara dengan Aman BANYAKNYA kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang diakibatkan perilaku mengemudi yang tidak benar ikut memicu keprihatinan dua pembalap Moto-GP dari tim Repsol Honda, Marc Marquez dan Dani Pedrosa. Kepada ratusan siswa/siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Michellin Safety Academy, keduanya mengingatkan soal keselamatan berkendara. “Para pengendara sepeda motor harus selalu ingat bahwa jalanan bukan tempat untuk mengebut. Jalanan dibuat sebagai sarana untuk mengantar kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada banyak orang yang menggunakan jalan selain kita sendiri. Itulah sebabnya untuk tidak mengebut di jalan dan gunakanlah jalan dengan semestinya,” kata Pedrosa di Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (17/10).
Marquez menceritakan pelaksanaan ujian untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) di Spanyol melewati berbagai tahapan. SIM bisa dimiliki pada usia 18 tahun dengan ujian menggunakan motor 125 cc. Di usia 22 tahun, ada lagi ujian untuk mendapatkan SIM bagi sepeda motor besar. “Kami juga diajarkan menjadi pengendara yang bertanggung jawab,” ujarnya. Presiden Direktur Michelin Indonesia Frederick ‘Fritz’ Mueller III melanjutkan, kehadiran Marquez dan Pedrosa kali ini diharapkan dapat menginspirasi peserta Michelin Safety Academy untuk menjadi pengendara bertanggung jawab yang selalu waspada dan mengutamakan keselamatan dirinya maupun orang lain. (Gnr/S-4)
MI/AGUNG
KAMPANYE SAFETY RIDING: Pembalap Moto-GP Marc Marquez dan Dani Pedrosa
memakaikan helm kepada perwakilan siswa dengan disaksikan President Director of AHM Toshiyuki Inuma (kiri) dalam rangkaian kampanye safety riding #CariAman di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, selasa (17/10).
Honda Prospect Motor Perbanyak Diler di Makassar JANGKAUAN pemasaran yang luas sekaligus pelayanan purnajual untuk memuaskan konsumen merupakan kunci kesuksesan bisnis. Itu dijalankan PT Honda Prospect Motor dengan membuka Honda Sanggar Laut Selatan 2 sebagai diler resmi ke-6 mereka di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (16/10). Honda Sanggar Laut Selatan 2 merupakan diler resmi Honda ke-10 yang diresmikan pada tahun ini. Artinya, diler resmi Honda menjadi 143 di seluruh Indonesia. Honda Sanggar Laut Selatan 2 beralamat di Jalan Gatot Subroto Baru Nomor 57 RT 08/RW 09, Kaluku Bodoa, Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan. Honda Sanggar Laut Selatan 2 berdiri di atas lahan seluas 8.302 m2 serta memiliki fasilitas layanan 3S + BP (sales, service, spareparts, body & paint) yang telah terpadu dan sesuai dengan standar Honda. Honda Sanggar Laut Selatan 2 memiliki showroom seluas 747 m2 yang nyaman, modern, serta dapat menampilkan semua line-up produk Honda terbaru. Diler ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti waiting lounge, cafe zone, smoking room, magazine rack, charging station, kids zone, wi-fi, dan musala. Untuk layanan purnajualnya, Honda Sanggar Laut Selatan 2 memiliki fasilitas servis dengan area seluas 4.128 m2.
Fasilitas itu dilengkapi dengan 13 bay general repair, 3 bay perawatan berkala, 3 bay quick service, 1 bay final inspection, 1 bay spooring, 2 bay washing, 5 service parking dan 3 reception & delivery. Honda Sanggar Laut Selatan 2 juga memiliki area sparepart seluas 317 m2 yang memastikan ketersediaan suku cadang Honda lebih lengkap dan lebih cepat bagi konsumen di Kota Makassar dan sekitarnya. Layanan body & paint di Honda Sanggar Laut Selatan 2 menerapkan sistem pengecatan yang ramah lingkungan. Pengecatan menggunakan air demineralisasi (water-based paint) sebagai pelarut sehingga dapat mengurangi penguapan VOC terhadap lingkungan. Selain mengurangi limbah berbahaya yang dapat mencemari tanah dan air, sistem water-based paint itu juga lebih aman untuk kesehatan manusia di sekitarnya. Ekspansi diler dipastikan tidak berhenti di situ. President Director of Honda Prospect Motor Takehiro Watanabe berjanji terus melakukan ekspansi diler ke wilayah Indonesia Timur. Marketing & After Sales Service Director of PT Honda Prospect Motor Jonfis Fandy menambahkan, keberadaan diler di Makassar untuk membuat perusahaan semakin dekat dengan masyarakat. Hingga saat ini, Honda telah memiliki 190 diler dan subdiler 3S di seluruh Indonesia. (RO/S-4)
MEGAPOLITAN
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
Bekasi tak Peduli Balita Kurang Gizi
A
NTUSIASME puluhan orangtua membawa balita (bayi di bawah usia lima tahun) mereka ke pos pelayanan terpadu (posyandu) di wilayah Kabupaten Bekasi tidak diimbangi upaya pemerintah setempat menyehatkan mereka. Posyandu yang terletak di permukiman warga RT 0207 RW 17, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, itu terpaksa menyuguhkan makanan instan sebagai bekal penambah gizi balita yang datang ke posyandu. Sekretaris Posyandu Buegenville A, Pondok Timur Indah I, Jatimulya, Bekasi, Eli Jonius mengungkapkan kegiatan posyandu berjalan hingga saat ini berkat uluran tangan para kader posyandu tiap RT. Pemerintah setempat tidak pernah menyediakan anggaran operasional agar kegiatan rutin bulanan ini bisa terselenggara. “Tidak ada uang operasional sama sekali, bahkan kader di sini bekerja dengan sukarela dan ikhlas tanpa mendapat insentif dari pemerintah,” ungkap Eli ketika disambangi, kemarin. Eli menjelaskan saban bulan para kader sengaja menyisihkan sebagian rezeki untuk ditabung ke dalam uang kas bulanan posyandu. Dalam satu bulan terkumpul dana sebesar Rp90 ribu. Uang tersebut untuk membeli kebutuhan konsumsi penambah gizi peserta posyandu. Dana yang terkumpul itu, menurut Eli, belum cukup untuk menutupi kebutuhan pembelian makanan tambahan anggota Posyandu. Karena itu,
LINTAS BERITA
Yusuf Mansur Dilaporkan atas Dugaan Penipuan KEPOLISIAN Resor Bogor Kota melimpahkan berkas laporan dugaan penipuan investasi yang melibatkan Ustaz Yusuf Mansur ke Polres Bogor. “Benar, kami menerima laporan. Namun karena wilayah hukumnya di kabupaten, hari ini kami limpahkan ke Polres Bogor,” jelas Kapolresta Bogor Kota Komisaris Besar Ulung Sampurna Jaya, kemarin. Sebelumnya, Selasa (17/10), Yuni Hastuti didampingi pengacaranya, Rachmat Siregar, melaporkan Yusuf Mansur ke Polres Bogor Kota dengan tuduhan penipuan atau penggelapan dana investasi patungan. Kejadiannya 11 Maret 2013, Yuni menyetorkan dana usaha patungan untuk pembangunan hotel, apartemen, dan umrah sesuai dengan ajakan Yusuf Mansur. Yuni dijanjikan keuntungan bagi hasil 8% per tahun dari nilai investasi. Ternyata hingga saat ini Yuni belum pernah menerima. Yusuf mengakui Yuni merupakan salah satu dari 2.900 investor. Dia mengklaim telah menyelesaikan piutang dengan 2.500 investor sehingga tinggal 400 orang. Yusuf membantah tudingan Yuni bahwa dirinya sulit ditemui. “Saya ada di mana-mana, temui saya. Tapi kalau dilaporkan begini, ya tidak apa-apa. Biar polisi yang selesaikan,” kata dia. Yusuf menyebut fisik hotel itu ada di bandara. (DD/J-2)
bagi kader yang tengah piket harus menomboki dengan uang pribadinya. “Untungnya piketnya per RT, jadi ditambahinnya kadang menggunakan uang kas RT,” kata dia. Meski demikian, Eli mengaku tetap berupaya optimal menyuguhkan makanan tambahan untuk para peserta posyandu. Meskipun ia mengaku tidak pernah lagi sempat membuat makanan tambahan penuh gizi seperti bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, bubur candil, bubur sumsum atau sejenisnya, para kader tetap mengusahakan menyuguhkan susu kotak sebagai suguhan. “Paling banter susu kotak dan biskuit lah meski enggak bisa penuh gizi seperti sebelumnya,” imbuh Eli. Sumiyati, kader Posyandu Buegenville 2 lainnya, mengaku tidak mengharapkan insentif pribadi untuk mereka. Mereka berharap pemerintah setempat memikirkan alokasi dana operasional posyandu di wilayahnya. “Kita enggak butuh lah uang untuk kader, tetapi setidaknya pemerintah memikirkan dana untuk pemerian makanan tambahan bergizi bagi para peserta posyandu,” kata Yati. Kondisi serupa terjadi di Posyandu Anggrek Bulan 2, Kelurahan Jati Cempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi. Bidan Desa Puskesmas Jatimulya Sri Rezeki menyampaikan ada anggaran operasioal untuk posyandu. Namun, hanya untuk beberapa posyandu saja yang letaknya di wilayah terpencil. (Gana Buana/J-3)
Petinggi Allianz Diperiksa
ANTARA/GALIH PRADIPTA
ANTISIPASI BANJIR: Petugas PPSU atau pasukan orange berjibaku dengan lumpur dan sampah saat membersihkan gorong-gorong di Kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin. Pembersihan di sejumlah saluran air untuk mengantisipasi banjir dan mengurangi sedimentasi lumpur di saluran air.
JAKARTA PUSAT
Waspadai Uang Palsu Jelang Pemilu D
ANTARA/RENO ESNIR
UANG PALSU: Dua tersangka pengedar uang palsu menunjukkan cara pembuatan uang palsu saat rilis pengungkapan produksi dan peredaran uang palsu di Bareskrim Polri, Jakarta, kemarin. Polisi menyita 373 lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu dengan total Rp37.300.000.
IREKTORAT Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengamankan 422 lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu dari sindikat uang palsu di Bangkalan Madura, Jawa Timur. Uang palsu banyak digunakan untuk membayar traksaksi jual beli dan jasa. Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya mengatakan, peredaran uang palsu saat ini sudah masuk aktivitas perbankan. “Uang palsu digunakan sebagai alat pembayaran oleh masyarakat. Mereka tabung uangnya ke bank. Uang ini disortir bank dan ditahan, lalu diserahkan kepada kami melalui Bank Indonesia,” jelasnya, kemarin. Penyebaran uang palsu, jelas Agung, mayoritas berada di Pulau Jawa. Pihaknya mengamankan uang palsu dari enam provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Bali. “Kami temukan uang palsu ini dari enam daerah. Kami terus telusuri karena ada di beberapa provinsi. Dari hasil penyelidikan kami sementara pemodalnya orang kerja swasta (bukan militer/oknum Peruri),” jelasnya. Agung menuturkan, pihaknya me-
nangkap pengedar uang palsu S dan M di Majalengka, Jawa Barat. Dari kedua pelaku ini, polisi menyita 196 lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu yang bernomor seri sama. Sisanya 226 lembar ditemukan dari tersangka lainnya. Adapun uang palsu berjumlah 4.000 lembar pecahan Rp100 ribu telah dibakar tersangka. “Setelah dilakukan pendalaman, diketahui uang palsu ini milik tersangka R yang ada di Surabaya. Dari R diketahui uang itu dibuat suaminya I. Pemodalnya AR kami tangkap di Cirebon. Dia memberi uang Rp120 juta untuk membeli alat cetak,” ungkap Agung. Komplotan ini, jelas Agung, sudah beroperasi sejak 2008. Tersangka sudah membeli dua mobil dan empat sepeda motor.
Uang lama Sementara itu, Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Luctor E Tapiheru mengatakan, pemerintah terus memperkecil celah pembuatan uang palsu dengan mengubah bahan dasar dan komponen uang asli. “Ini yang semakin menyulitkan untuk memalsukan uang. Uang baru yang dipalsukan belum ada. Semuanya uang
lama. Kami terus mengedukasi masyarakat mengenai uang asli dan uang palsu,” ungkapnya Menurut Luctor, edukasi memberikan dampak menurunnya jumlah uang palsu. Pengungkapan kali ini dinilai lebih cepat dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. “Efek jeranya harus kuat dengan hukuman yang berat. Peredaran uang palsu ada penurunan drastis dari dua tahun lalu,” tutupnya. Di mata Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi, peredaran uang palsu patut diduga berkaitan dengan pilkada dan pilres dua tahun mendatang. “Ini yang seharusnya diwaspadai dan dibongkar tuntas bahwa menjelang pemilu, uang palsu beredar,” cetusnya. Penggunaan uang palsu dalam aktivitas pemilihan ini, lanjut Uchok, sulit terlacak PPATK, KPU, maupun Bawaslu. Uang tersebut tidak akan dimasukkan dalam laporan keuangan dana kampanye termasuk lolos dari audit. “Mereka punya jaringan untuk mendapatkan uang palsu ini,” imbuhnya. Menurutnya kelompok sindikat uang palsu berasal dari berbagai latar belakang di antaranya intelejen dan militer. (J-3)
KOTA BEKASI
Rp300 M Dikucurkan Atasi Banjir PEMERINTAH Kota Bekasi mengklaim selama empat tahun terakhir telah mengurangi 12 titik banjir dari 49 titik di sembilan kecamatan. Dana yang dikucurkan untuk mengatasi banjir mencapai Rp300 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan sebetulnya program penanggulangan banjir Tahun Anggaran 2017 lebih banyak meneruskan proyek pembangunan folder (tandon air) yang sudah berjalan sebelumnya. “Secara program tahun ini sudah 80% selesai, tapi untuk kesiapan secara keseluruhan menghadapi banjir masih belum,” ujar Tri, kemarin. Ia menyebutkan beberapa pengentasan banjir yakni pembangunan folder di kawasan IKIP dengan biaya Rp20 miliar, pembangunan gorong-gorong di Perumahan Bumi Satria Kencana senilai Rp20 miliar, pembuatan
21
folder air di kawasan Sasak Jarang sebesar Rp30 miliar, dan folder di kawasan Aren Jaya dengan biaya Rp10 miliar.
Sejumlah tanggul di bantaran Kali Bekasi dikuatkan. Sementara itu, untuk mengantisipasi air kiriman dari Bogor, Tri mengaku sudah berkordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane-Cileungsi. Tujuannya untuk menguatkan tanggul bantaran Kali Bekasi. Sejumlah tanggul di bantaran Kali Bekasi yang dikuatkan yakni di Kemang IFI, Perumahan Pondokgede Permai, kompleks Depnaker, serta Perumahan Pondok Mitra Lestari. Sebanyak 49 titik banjir di Kota
Bekasi tersebar di sembilan kecamatan. Di Kecamatan Jatiasih terdapat delapan titik, Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak tujuh titik, Kecamatan Rawalumbu sebanyak lima titik, dan Kecamatan Bekasi Timur sebanyak delapan titik. Selanjutnya, Kecamatan Bekasi Utara sebanyak tiga titik, Kecamatan Bekasi Barat sebanyak enam titik, Kecamatan Pondokmelati sebanyak dua titik, Kecamatan Pondokgede sebanyak lima titik, Kecamatan Medansatria sebanyak tiga titik, serta Kecamatan Mustikajaya sebanyak dua titik. Menurut Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Yudi Saptono, selama ini penanganan banjir hanya fokus pada titik rawan. “Seharusnya sumber banjir juga harus menjadi perhatian. Termasuk memperbaiki Kali Alam,” ujarnya. (Gan/J-2)
ANTARA/APRILLIO AKBAR
PENAMBAHAN FASILITAS TAMAN: Pekerja menyelesaikan pembuatan
aliran air di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/10). Perawatan dan penambahan fasilitas taman tersebut bertujuan memberikan kenyamanan bagi warga Ibu Kota saat bersantai di taman.
MANAJER Klaim PT Asuransi Allianz Life Indonesia Yuliana Firmansyah akhirnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kemarin. Sebelumnya Yuliana dua kali mangkir. Yuliana datang ke Polda Metro Jaya dengan membawa sejumlah dokumen. Namun, Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Adi Deriyan tidak bersedia menyampaikan hasil pemeriksaan. “Kita tidak bisa menyampaikan,” tampik Adi. Nasabah Allianz bernama Ifranius Algadri melaporkan Presiden Direktur PT Asuransi Allianz Life Indonesia Joachim Wessling dan Manajer Klaim PT Asuransi Allianz Life Indonesia Yuliana Firmansyah ke polisi karena dipersulit saat mencairkan klaim biaya perawatan rumah sakit. Alvin Lim selaku kuasa hukum Ifranius mengatakan Allianz selalu meminta catatan medis lengkap dari rumah sakit sebagai syarat. Padahal, rumah sakit tidak pernah memberikan catatan medis lengkap kepada pasien karena melanggar Permenkes No 269/ Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Karena klaim tidak kunjung dicairkan, Ifranius melapor ke polisi. Setelah Yuliana diperiksa, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya juga akan memeriksa Joachim Wessling. Panggilan pertama dia mangkir. (Mtvn/J-2)
Anak Bekasi Rentan Terkena Campak Rubella ANAK-ANAK di Kota Bekasi masih rentan terinfeksi virus campak dan rubella. Meski mendapat masa perpanjangan imunisasi campak-rubella, sebanyak 46.254 dari 658.563 anak tetap tidak terjangkau. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bekasi Dezi Syukrawati menyampaikan pencapaian sasaran imunisasi campakrubella di Kota Bekasi masih 92,3%. Padahal secara nasional harus mencapai 95%. “Hasilnya memang tidak sesuai dengan target yang dipatok pemerintah yakni 95%,” ujar Dezi, kemarin. Saat perpanjangan, sebanyak 60.251 anak menjadi sasaran. Namun, hingga Sabtu (14/10) hanya sebanyak 13.997 anak yang ikut susulan. Artinya, masih ada sekitar 46.254 anak di Kota Bekasi yang rawan akan penyakit campakrubella. Meski demikian, Dezi menyatakan bakal terus memantau perkembangan anak 9 bulan-15 tahun yang belum divaksin MR. Ke depan, kata dia, sang anak harus mengikuti program tersebut agar dapat mengurangi kantongkantong kemungkinan terjadinya penyakit campak-rubella. Dezi mengingatkan program imunisasi nasional merupakan hak anak sehingga pemerintah dan orangtua harus memenuhi hak mereka. (Gan/J-2)
22
HUMANIORA
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
SEKILAS
Daarul Quran Terapkan Pesantren Hijau PONDOK Pesantren Daarul Quran mengimplementasikan konsep ekonomi melingkar (circular economy) dalam pengelolaan sampah dan limbah. Berdasarkan konsep ini, sampah dan limbah diolah kembali menjadi produk yang bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomi. Sekretaris Yayasan Daarul Quran Nusantara Tarmizi As Shidiq menuturkan, salah satu implementasi circular economy itu ialah dalam pengelolaan air limbah. “Jika tidak dikelola, limbah akan menimbulkan bau,” katanya pada Forum Diskusi Pojok Iklim di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, kemarin. Limbah dari kegiatan mandi dan berwudhu diklasifikasi sebagai grey water. Ini dipisahkan dari limbah hasil aktivitas biologis seperti air seni dan tinja yang diklasifikasi sebagai black water. Limbah grey water diolah dan bisa dimanfaatkan kembali untuk mandi dan berwudhu, bahkan bisa diminum langsung. Adapun limbah black water dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair dan padat. (Pro/H-1)
Klaim Asuransi 587 Jemaah Wafat sudah Dibayar
ANTARA /ANIS EFIZUDIN
NYADRAN: Sejumlah penari mementaskan tarian sakral Kuda Lumping Blendro saat berlangsung tradisi Nyadran Gunung Sindoro di kawasan hutan lindung lereng
Gunung Sindoro Mranggen, Bansari, Temanggung, Jateng, kemarin. Tradisi Nyadran Gunung Sindoro rutin dilaksanakan masyarakat setempat setiap Sura sebagai wujud permohonan doa kepada Tuhan agar diberi kemakmuran dan kesejahteraan.
2018, RS Mitra BPJS Harus Terakreditasi Data Komisi Akreditasi Rumah Sakit (RS) menunjukkan baru 1.096 dari total 2.706 RS di Indonesia yang terakreditasi. Dari total RS terakreditasi, hanya 44% yang berstatus paripurna. INDRIYANI ASTUTI
indriyani@mediaindonesia.com
M
ULAI November tahun depan, rumah sakit (RS) yang belum terakreditasi tidak dapat lagi bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ketentuan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN). Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo saat membuka Seminar Tahunan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) 2017 yang mengangkat tema Langkah strategis perumahsakitan Indonesia menyongsong era universal health coverage 2019 dan arus globalisasi 2020, di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan akreditasi bagi fasilitas pelayanan ke-
sehatan merupakan hal penting sebab pada 2019 nanti diperkirakan 95% penduduk Indonesia sudah mempunyai kemampuan untuk mengakses pelayanan kesehatan karena didukung program JKN. “Itu harus diimbangi d e n g a n m u t u p e l aya n a n yang terstandar,” ujar Bambang. Ia menegaskan, dalam Permenkes No 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN jelas disebutkan bahwa RS diberi waktu lima tahun sejak 2013 untuk diakreditasi. Oleh karena itu, Kemenkes mengimbau RS yang sudah memegang izin operasional segera mengurus akreditasi. “Masih ada waktu untuk berproses. RS harus membangun tata kelola organisasi yang baik sesuai dengan
standar yang ada di dalam akreditasi. Patuh pada regulasi,” imbuhnya. Dikatakan Bambang, saat ini dari total fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, termasuk RS, 50% telah terakreditasi. Adapun secara nasional, data dari Komisi Akreditasi RS menunjukkan baru 1.096 dari dari total 2.706 RS di Indonesia yang sudah terakreditasi. Dari total yang sudah terakreditasi, hanya 44% yang statusnya terakreditasi paripurna. Bambang mengakui selama dua tahun lebih pelaksanaan JKN, masih ada kekurangan dalam hal akses dan mutu pelayanan kesehatan. Masih adanya maladistribusi baik dari sisi sarana dan prasarana, alat kesehatan, hingga kompetensi tenaga kesehatan
menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Sanksi kecurangan Selain akreditasi rumah sakit, pada 2018 juga akan diberlakukan sanksi bagi RS yang terbukti melakukan kecurangan (fraud) dalam pelayanan pasien JKN. Dalam menindaklanjuti ketentuan itu, Kepala Persi Kuntjoro Adu Purjanto menyampaikan pihaknya telah membuat pedoman pembentukan dan tugas satuan pengawas intern (SPI) untuk RS. “SPI merupakan salah satu unsur pemeriksa/ pengawas internal RS. SPI menjadi tulang punggung untuk menjamin keamanan RS, khususnya yang terkait dengan potensi fraud,” katanya. Tahun 2018 merupakan masa penindakan untuk kecurangan yang dilakukan rumah sakit sebab selama ini ditenggarai ada penyimpangan RS dalam pelaksanaan JKN. Meski penindakan baru dilakukan pada 2018, tidak menutup kemungkinan kasus yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya akan dibuka kembali. (H-3)
Untar Genjot Entrepreneurship
DOK PACTO
BANTUAN PENDIDIKAN: Direksi dan karyawan Pacto
Ltd Jakarta Office foto bersama warga seusai memberikan bantuan di Kosambi, Tangerang, pekan lalu. Pacto Ltd yang berulang tahun ke-50 memberikan bantuan berupa buku, peralatan mengaji dan hadrah, serta pengecatan madrasah.
SAAT ini kewirausahaan atau entrepreneurship di Indonesia dinilai kurang menggeliat dan harus terus ditumbuhkan. Dibandingkan negara-negara kawasan ASEAN, jumlahnya masih kalah, kendati jumlahnya meningkat sekitar 3%-10% di Tanah Air. Sebab itu, peran perguruan tinggi strategis menggenjot entrepreneurship di kampus. Rektor Universitas Tarumanagara (Untar) Agustinus Purna Irawan mengungkapkan persaingan di dunia kerja makin kompetitif. Pihaknya mendorong mahasiswa menjadi entrepreneur. Atmosfer di Kampus Untar sangat mendukung, mengingat kebanyakan mahasiswa berlatar belakang usaha keluarga. Sehingga penumbuhan entrepreneur
dengan suasana akademik kampus terbangun alamiah. Dikatakannya, kurikulum di kampusnya telah didesain bagi mahasiswa dengan mewajibkan mengambil mata kuliah entrepreneur. ‘’Kurikulum kita kaitkan dengan entrepreneur. Begitupun dalam aktivitas perkuliahan,’’ ungkap Agustinus pada acara Tarumanegara Enterpreneur Forum 2017 di Kampus Untar, Jakarta, kemarin. Acara yang digelar alumni Fakultas Ekonomi Untar tersebut menghadirkan pengusaha seperti Ciputra yang juga Pembina Yayasan Untar dan SD Darmono (PT Jababeka). Ia melanjutkan, aktivitas mahasiswa juga dirancang sedemikian rupa seperti enterpreneur camp dan pusat ka-
jian kewirausahaan.Keduanya digelar untuk menciptakan iklim akademik entrepreneur. Menurut Ciputra, kampus berperan penting dan strategis menumbuhkan dan mencetak entrepreneur lewat pembelajaran dan praktik. “Kita harus menjadi wirausahawan yang jujur dan terbuka, baik dengan mitra dan pemerintah untuk saling membantu dan tolong-menolong, bukan sebaliknya.” Ketua Harian Alumni FE Untar Hadi Cahyadi menambahkan, jika ingin menjadi pebisnis jangan langsung terjun setelah lulus. Cari pengalaman dulu dengan magang selama dua tahun. “Kalau langsung terjun ke bisnis, tingkat keberhasilan dan kegagalannya belum terukur.” (Bay/H-1)
DIREKTUR Pelayanan Haji Dalam Negeri Ahda Barori mengatakan asuransi bagi 587 jemaah haji yang wafat sudah dibayarkan. Klaim itu telah dikirim langsung ke rekening setiap jemaah. Seluruh jemaah haji Indonesia mendapat jaminan asuransi dengan premi sebesar Rp50 ribu. Dari situ, jemaah yang wafat akan mendapat klaim asuransi senilai Rp15,1juta. Menurut Ahda Barori, klaim asuransi jemaah wafat diurus sepenuhnya oleh pihak Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. “Kami sudah mengajukan klaim asuransi untuk 653 jemaah haji yang wafat dan yang sudah dibayar 587 jemaah,” ujarnya di Jakarta, kemarin. “Kami berharap sisanya bisa dibayarkan pada awal November ini,” imbuhnya. Sampai dengan hari ini, masih ada 37 jemaah haji Indonesia yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah dinilai laik terbang oleh pihak berwenang di sana. (Nda/H-1)
Sampoerna Agro kembali Bina Desa Siaga Api PT Sampoerna Agro Tbk kembali menggelar Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) bersama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Kegiatan apel siaga secara serempak digelar pada Selasa (17/10) di dua wilayah operasional perusahaan di Kabupaten Landak dan Kabupaten Ketapang. Adapun untuk wilayah operasional di Sumsel, digelar di Gading Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 600 peserta apel yang terdiri dari TNI, Polri, 46 regu pemadam KTPA dan MPA, 208 personel damkar, perusahaan, Karang Taruna, pelajar, regu BPBD, Manggala Agni, KUD, masyarakat umum. “Kami ingin menggandeng seluruh unsur, baik dari internal, pemerintah, dan masyarakat untuk bersinergi dalam meningkatkan kesiapsiagaan guna mencegah dan menanggulangi bencana karhutla,” ujar Marc Louette, CEO Sampoerna Agro dalam rilisnya di Jakarta, kemarin. (RO/H-1)
9 Tokoh Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional SEMBILAN nama tokoh yang berasal dari delapan provinsi diusulkan menerima gelar pahlawan nasional pada 2017. Usulan itu dinilai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. “Hari ini saya sudah menerima laporan hasil pembahasan Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) terhadap usulan sembilan calon pahlawan nasional tersebut,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, dalam membahas usulan itu Kementerian Sosial (Kemensos) dibantu TP2GP. Nantinya, hasil pembahasan TP2GP itu akan diteruskan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. TP2GP terdiri atas 13 orang yang beranggotakan dari unsur TNI, Polri, Perpustakaan Nasional, Kementerian Sekretariat Negara, dan sejarawan. Selain kesembilan nama itu, Kemensos juga akan menyampaikan kembali beberapa nama tokoh yang diusulkan se-
bagai pahlawan nasional dan telah melalui telaah TP2GP serta dinyatakan memenuhi syarat. Mereka antara lain KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Lafran Pane. “Nanti gelar pahlawan nasional ditentukan oleh Presiden Jokowi. Sementara itu penganugerahannya akan dilakukan dalam rangkaian Hari Pahlawan 10 November,” katanya. Khofifah menjelaskan pahlawan nasional adalah gelar yang dianugerahkan pemerintah kepada warga negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, semasa hidupnya tanpa cela. “Mereka yang menyandang gelar pahlawan nasional tidak hanya yang berjasa di medan perang, tapi juga di bidang lain yang gaung dan manfaatnya dirasakan secara nasional,” jelasnya. Hingga kini pemerintah telah menganugerahkan 169 gelar pahlawan nasional bagi mereka yang dianggap telah berjuang dan berjasa kepada bangsa dan negara. (Ant/H-2)
Adiksi Rokok Jerat Masyarakat Miskin MASYARAKAT miskin menjadi kelompok rentan terhadap adiksi rokok. Mereka bahkan rela mengganti alokasi anggaran kebutuhan primer untuk membeli rokok. Karena itu, penaikan harga rokok diperlukan agar kaum miskin tak bisa lagi menjangkau rokok. Hal itu diungkapkan Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ruddy Gobel pada diskusi di Jakarta, kemarin. “Bicara keterjangkauan terhadap rokok, persoalan yang paling mendasar ialah masyarakat miskin sebagai kelompok rentan. Tingkat pengeluaran
untuk membeli rokok dan prevalensi merokok pada masyarakat miskin cenderung meningkat,” kata Ruddy. Hal tersebut, lanjutnya, berkebalikan dengan kelompok masyarakat kaya. Menurut Ruddy, pengeluaran untuk membeli rokok dan prevalensi merokok pada masyarakat berpenghasilan lebih atau orang kaya justru menurun. “Permasalahan adiksi rokok pada kelompok masyarakat miskin ialah mereka rela menggantikan komoditas primer dengan rokok.” Hal itu terlihat pada survei Badan Pusat Statistik (BPS) selama beberapa tahun yang menunjukkan pembelanjaan
untuk tembakau pada masyarakat termiskin menempati urutan kedua setelah beras. “Pengeluaran untuk membeli rokok pada masyarakat termiskin tiga kali lebih besar daripada untuk membeli telur dan lima kali untuk biaya pendidikan anak,” tuturnya. Oleh karena itu, Ruddy berharap ada koreksi terhadap harga rokok di Indonesia yang saat ini dinilai sangat murah sehingga bisa dijangkau kelompok masyarakat miskin, bahkan anak-anak. “Meskipun, harga hanya satu variabel dalam perilaku merokok masyarakat. Tentu ada variabel lain yang juga perlu dipertimbangkan,” ujarnya.
Ruddy mengatakan permasalahan rokok di Indonesia bukan semata masalah kesehatan. Ada juga faktor kebiasaan di masyarakat yang mendukung perilaku merokok, selain tentu saja faktor adiksi yang membuat perokok sulit berhenti merokok. “Bagi kelompok miskin, sering kali rokok menjadi kompensasi bagi kesulitan hidup mereka. Beberapa perokok yang saya temui sebenarnya menyadari bahaya rokok, tetapi mereka terjebak pada adiksi. Karena itu, saya harapkan harga rokok bisa dibuat mahal sehingga mereka tidak mampu membeli,” katanya. (Ant/H-3)
ANTARA /AUDY ALWI
FWD OLYMPIC: Wakil Direktur Utama FWD Life Rudi Kamdani (ketiga dari kiri) menyaksikan
mahasiswa President University bermain board game pada FWD Olympic 2017, di Cikarang, Jawa Barat, kemarin. FWD Olympic 2017 yang diikuti mahasiswa dari tiga perguruan tinggi itu bertujuan agar mahasiswa mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai pengelolaan dan industri keuangan.
KESEHATAN & LINGKUNGAN
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
23
Administrasi Semrawut Picu Konflik Program perhutanan sosial dimulai dengan penertiban data warga yang tinggal di kawasan hutan karena banyak lahan hutan dihuni masyarakat dengan status tidak jelas. PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI putri@mediaindonesia.com
U
PAYA penyelesaian konflik tenurial (lahan) hutan kerap terhambat karena data administrasi penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan hingga saat ini belum tertata. Kerja sama lintas sektor dan kementerian perlu lebih diintensifkan guna mencapai target penertiban dan pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan rakyat. “Terdapat 33 ribu desa di dalam kawasan hutan dan masih banyak yang tidak jelas status dan hak warganya sehingga kondisinya seperti api dalam sekam dan menjadi sumber konflik,” kata Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanni Adiati dalam diskusi Journalist Class Konferensi Tenurial 2017 di Jakarta, kemarin. Untuk mengatasi masalah tersebut, pembahasan mengenai tenurial telah dilakukan sejak 2011 oleh berbagai kelompok masyarakat sipil. Selain itu, ada peta jalan keluar perbaikan kondisi tenurial di Indonesia yang pada saat itu mayoritas dikuasai negara. Namun, ujarnya, seiring berjalannya waktu, diperlukan penyesuaian dan perbaikan guna memaksimalkan hasil verifikasi di lapangan. “Terutama misalnya untuk kawasan transmigrasi yang hingga saat ini belum ada kejelasan secara administrasi. Jadi hak tenurial tidak hanya memberikan tanah, tetapi juga merapikan administrasi dan memberikan hak akses,” kata Hanni. Untuk memperlancar sistem verifikasi dan pendataan masyarakat serta lahan yang dikelola,
pelibatan aktivis, pemerintah daerah (pemda), dan kementerian dimaksimalkan di lapangan. Mereka melakukan pemetaan dan melihat kondisi hutan. Penertiban data warga itu diharapkan nantinya dapat memperlancar implementasi program perhutanan sosial. Sejak dilaksanakan pada Oktober 2016, proses verifikasi dan validasi data warga menjadi salah satu hal yang memakan waktu paling banyak. “Kesulitan dalam perhutanan sosial ialah banyak masyarakat pendatang. Mobilisasi warga dari berbagai daerah ke wilayah hutan itu sebenarnya harus diselesaikan dengan kementerian lain. Sinergi program itu sangat diperlukan, khususnya dalam menyelesaikan masalah terkait administrasi KTP warga,” ujar Hanni. MI/ BAGUS HIMAWAN
Ekonomi masyarakat Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Usep Setiawan mengatakan penyelesaian masalah tenurial secara serius terus diselesaikan melalui program reformasi agraria. Pemberian akses dan perlindungan serta bantuan dari pemerintah terus digencarkan untuk menyukseskan tujuan menjadikan hutan dan lahan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. “Melalui reforma agraria, administrasi masyarakat ditertibkan. Hak kelola lahannya juga, karena selama ini banyak yang belum jelas,” kata Usep. Ia juga menjelaskan reformasi agraria dilakukan melalui dua program, yakni perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria (TORA). Melalui TORA, penertiban akan dilakukan pada masyarakat yang menempati wilayah transmigrasi tapi selama ini belum memiliki sertifikat resmi kepemilikan lahan. “Sementara itu, perhutanan sosial dilakukan dengan pemberian hak kelola. Semua dilakukan dengan terlebih menertibkan administrasi yang kini terus dilakukan dengan beberap lembaga, seperti ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Kemendagri, dan pemda,” tutup Usep. (H-2)
SARASEHAN PERTAMINA RU II SEI PAKNING: General Manager PT Pertamina RU II, Otto Gerentaka (kiri) bersama Dirjen Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI MR Karliansyah (tengah) menjadi pembicara dimoderatori Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong pada acara Sarasehan Bersama Mitra Binaan dan Stakeholders di komplek PT Pertamina RU II Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, Riau, kemarin.
Tanam Nanas di Lahan Gambut Cegah Karhutla PT Pertamina Refinery Unit (UI) II, Sei Pakning, Riau, berhasil mengajak masyarakat menanam nanas di lahan gambut. Dampaknya, selain mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), juga menambah pendapatan Rp17 juta per hektare. “Pertamina berkomitmen menjaga dan melestarikan alam dan salah satu program CSR kami di sini yaitu pencegahan karhutla berbasis masyarakat. Program ini sudah berjalan dengan membuat kanal juga menanam nanas,” terang General Manager Pertamina Refinery Unit (RU) II Otto Gerentaka pada sarasehan bertajuk Pencegahan Karhutla
JUMLAH titik panas (hotspot) indikator kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra kembali meningkat. Kemarin, terpantau sedikitnya 96 titik panas dengan jumlah terbesar terdapat di Riau, yaitu 25 titik. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, Sukisno, mengatakan lonjakan titik panas itu terpantau satelit Terra dan Aqua pada pukul 16.00 kemarin. Ke-96 titik panas itu tersebar di 10 provinsi di Sumatra. “Di Aceh sebanyak 8 titik, Sumut (Sumatra Utara) 12 titik, Sumbar (Sumatra Barat) 21 titik, Sumsel
Furniture,Car,Fashion,Promotion,Walet
BELAJAR HIDUP SEHAT: Seorang siswa menunjukkan telapak
tangannya yang dipenuhi cat saat peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia di Jakarta, kemarin. Kegiatan yang diikuti ratusan siswa tersebut juga untuk menanamkan sejak dini perilaku hidup bersih dan sehat agar mengurangi risiko penularan penyakit.
mitra binaan Pertamina RU II. Menurut Otto, berbagai jenis CSR terus digalakkan demi meningkatkan kemandirian masyarakat berikut menjaga kelestarian alam. Misalnya dengan alih fungsi lahan gambut untuk budi daya nanas. Selain bisa mencegah karhutla, itu memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. “Saat ini masyarakat sudah banyak yang menikmati program CSR seperti menanam nanas dan produk olahan turunannya. Ini tidak hanya mencegah karhutla, tapi juga memberikan tambahan pendapatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Karliansyah terkejut oleh program yang dijalankan PT Pertamina RU II. “Contoh baik telah dilakukan PT Pertamina RU II dengan mengajak masyarakat menjaga alam dan menanam nanas di lahan gambut. Ini sangat langka dilakukan perusahaan sehingga perlu diapresiasi tinggi dan dijadikan contoh.” Sekda Kabupaten Bengkalis Aryanto ME mengapresiasi program yang mengantisipasi karhutla serta mengelola alam. Ia juga meminta perusahaan yang ada di Riau melanjutkan alih fungsi hutan gambut. “Kita juga harus melestarikannya,” tegasnya. (Cah/BG/H-1)
96 Titik Panas Membara di Sumatra
KULIT ASLI
ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA
dan Pemberdayaan Hutan sebagai Sumber Daya Ekonomi Berkelanjutan, di Kompleks PT Pertamina RU II, Sei Pakning, Riau, kemarin. Pada acara yang dimoderatori Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong dan presenter MetroTV Maria Lizia Hasni itu, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Aryanto ME, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI MR Karliansyah, Kepala Subdirektorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Untung Suprapto serta 500 anggota
,Bag,Shoes,Etc Harco Elektronik Mangga Dua,Ruko Blok.B No.2 Jakarta Tlp:0216128888/www.dhenigleather.com
PERHIASAN STAR ARLOJI ,BELI JAM bkas/berlian dgn hrgTgg ROLEX,BULGARI,OMEGA,BREITLING,dll,Hub:Bp. TONY 392 9079, 0812 9455 198 Apt Menteng Prada Lt. 1 No.10 A dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).
(Sumatra Selatan) 13 titik, Jambi 9 titik, Bengkulu 2 titik, Lampung 1 titik, Kepulauan Riau 4 titik, Bangka Belitung 1 titik, dan Riau 25 titik panas,” jelas Kisno. Dia menjelaskan, sebanyak 25 titik panas di Riau terdeteksi berada di wilayah Bengkalis sebanyak 3 titik, Rokan Hilir 4 titik, Kampar 1 titik, Dumai 5 titik, Kuantan Singingi 2 titik, Pelalawan 2 titik, Rokan Hulu 2 titik, Siak 3 titik, dan Indragiri Hulu sebanyak 3 titik. Sementara itu, di Jambi, Gubernur Zumi Zola Zulkifli kemarin menyerahkan dana bantuan pemerintah pusat sebesar Rp4 miliar kepada
institusi terkait dalam penanganan karhutla di provinsi itu. Dana siap pakai yang totalnya lebih dari Rp4 miliar itu dibagikan kepada penerima manfaat, yaitu Korem 042 Garuda Putih (Rp298 juta), Polda Jambi (Rp232 juta), Pemkab Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Rp481 juta), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Rp295 juta), Kabupaten Muaro Jambi (Rp172 juta), Kabupaten Batanghari (Rp443 juta), Kabupaten Tebo (Rp587 juta), Kabupaten Sarolangun (Rp501 juta), dan Kabupaten Merangin (Rp297 juta). “Jika dihitung kerugian akibat bencana kabut asap tahun 2015
mencapai Rp12 triliun. Itu belum memperhitungkan kerugian dari aspek kesehatan dan pendidikan serta lain sebagainya. Jadi, kita sepakat jangan lagi terulang lagi bencana serupa, dan itu perlu kebersamaan dan dukungan masyarakat di Jambi,” katanya. Dari pengamatan Media Indonesia, kendati di Jambi kerap turun hujan, tiga helikopter bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan bencana, hampir saban hari melintas di langit Kota Jambi untuk berpatroli dan membantu pemadaman titik api yang sulit dijangkau tim satgas karhuta di lapangan. (RK/SL/H-3)
24
NUSANTARA
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
Siaga Bencana Kerahkan Mahasiswa SEBANYAK 150 mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Negeri Bali dilatih dalam Task Force Bali di bidang pariwisata, untuk antisipasi apabila Gunung Agung meletus. Pembantu Ketua III STP Bali, I Nyoman Sudiksa mengatakan 150 mahasiswa saat ini dilatih untuk mendukung Task Force Bali di bidang pariwisata. “Bukan hanya 150 mahasiswa STB Bali, ada juga 30 dosen yang ikut terlibat langsung. Mereka akan mendampingi turis asing apabila Gunung Agung meletus,” kata Sudiksa di Denpasar, kemarin. Selain di Bali, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menggelar geladi lapangan melibatkan unsur BNPB, Basarnas Yogyakarta, TNI, Polri, kesehatan, jajaran pemerintahan dan relawan untuk menghadapi kemungkinan erupsi Gunung Merapi. Geladi lapangan dipusatkan di Lapangan Jangkang, Desa Widodomartani, Ngemplak, Sleman, DIY, kemarin. Kepala BPBD DIY, Krido Suprayitno mengemukakan, BPBD juga membangun rumah sakit lapangan, dapur umum, serta langkah lainnya yang diperlukan. “Kami menggerakkan beberapa klaster untuk penanganan bencana, antara lain klaster komunikasi, klaster logistik, klaster kesehatan, klaster keamanan, dan sebagainya,” ujarnya. Dari Nusa Tenggara Timur, Pemkab Lembata berencana memulangkan para pengungsi yang sudah berada di tempat pengungsian selama delapan hari. Kepala BPBD Kabupaten Lembata, Rafael Betekeneng, mengatakan pada tahap pertama, pemkab akan memulangkan 197 pengungsi asal Desa Lamawolo, Desa Napasabok, dan Desa Lamatokan. Warga desa tersebut mengungsi setelah tempat tinggal mereka rusak akibat gempa pada 10 Oktober lalu. Sebaliknya, 40 pengungsi lainnya yang menempati posko pengungsian di Kantor Camat Ile Ape sudah pulang lebih dulu ke Desa Amakaka, tanpa diantar pihak pemkab. Sementara itu, bencana tanah longsor dan banjir masih mengancam di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, ada empat dusun di Desa Sitiarjo terdampak banjir. Ada 100 rumah terendam banjir dengan ketinggian air di atas 1 meter. “Kami sudah menetapkan darurat banjir,” kata Kepala BPBD Kabupaten Malang, Bambang Istiawan. (OL/PT/AU/BN/LD/AS/N-3)
BPBD juga membangun rumah sakit lapangan, dapur umum, serta langkah lainnya yang diperlukan.
ANTARA /HENDRA NURDIYANSYAH
LATIHAN PENANGANAN BENCANA: Petugas melakukan evakuasi korban saat simulasi penanganan erupsi Gunung Merapi di Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta, kemarin. Kegiatan yang diikuti petugas gabungan dari Basarnas, BPBD DIY, TNI, Polri, PMI, relawan, serta masyarakat itu untuk meningkatkan kesiapan dan mengurangi risiko dalam menghadapi letusan Gunung Merapi.
Angkot Ancam Tolak Uji Kir Aksi penolakan terhadap angkutan daring kembali memanas di sejumlah daerah. Aksi itu terjadi di Bandung Raya, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, hingga Banyumas. DEPI GUNAWAN
depi@mediaindonesia.com
R
AT U SA N s o p i r a n g kutan kota (angkot) di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mengancam tidak akan melakukan uji kir pada kendaraan mereka. Penolakan itu disampaikan jika angkutan daring (online) masih diperbolehkan beroperasi di wilayah mereka. “Kalau angkutan online tetap beroperasi, kami para sopir angkot tidak akan melakukan uji kir. Bukan hanya kita sopir angkot trayek Lembang, tapi seluruh pe-
ngusaha dan pengemudi angkot se-Bandung Raya,” ujar Nanang Hidayat, 35, sopir angkot jurusan Lembang-Stasiun Hall. Mewakili teman-temannya yang melakukan aksi mogok beroperasi, Nanang menuturkan keberadaan angkutan daring telah menurunkan pendapatan para sopir angkot. Secara tidak langsung, tutur dia, keberadaan moda transportasi itu telah mematikan mata pencaharian para sopir angkutan konvensional. Menyusul kebijakan diperbolehkannya angkutan daring kembali beroperasi di Jabar, Nanang bersama ratusan rekan-
nya melakukan aksi mogok beroperasi. Aksi mogok itu dilakukan sejak pukul 09.00, dan menurut rencana akan dilakukan selama tiga hari. Dari pantauan, puluhan pengemudi angkot memarkirkan kendaraannya di persimpangan Beatrix, Lembang. Sementara itu, sopirnya duduk-duduk di seberang jalan. Tiap angkutan yang tetap mengangkut penumpang disetop dan diminta ikut serta memarkirkan angkutannya di pinggir jalan. “Dari pada dipaksa diberhentikan di tengah jalan, lalu angkot dirusak, lebih baik kita mogok narik,” kata Nanang. Mogok sopir ini, kata dia, sebagai solidaritas sesama pengemudi angkot di Kota Bandung. Sementara itu, Pemprov Jabar telah menyampaikan ke pemerintah pusat, terkait dengan tuntutan sopir angkutan daring untuk
diakui keberadaannya. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menyampaikan keinginan tersebut saat menghadiri pertemuan dengan pemerintah pusat di Jakarta, Selasa (17/10). Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar Dedi Taufik mengatakan, selain menyampaikan tuntutan, dalam pertemuan yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan ini disepakati akan terbitnya revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 dalam waktu dekat ini.
Penolakan meluas Aksi penolakan terhadap angkutan daring kembali memanas di sejumlah daerah. Aksi itu terjadi di Bandung Raya, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, hingga Banyumas. Tuntutan para sopir dalam demonstrasi itu sama. Meminta pemerintah menertibkan keberadaan angkutan daring.
Menyikapi sejumlah aksi, Gubernur Sumsel Alex Noerdin meminta semua pihak menahan diri dan bersabar menunggu keluarnya peraturan terbaru dari pusat pada November nanti. Sikap menunggu hadirnya peraturan terbaru, juga disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, Nunu Nugraha. “Kita di daerah ikut saja,” tutur dia. Sementara itu, Senior Vice President Public Policy and Government Relations Go-Jek Dimas Malikulkusno Utomo mengapresiasi pemda yang tidak mengeluarkan peraturan pelarangan angkutan daring. Dimas meng apresiasi tindakan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi yang mendukung aspirasi warga Balikpapan agar mendapatkan angkutan umum yang aman dan mengundang simpati dari netizen. (BY/DW/Adi/ CS/RF/N-5)
PALANGKARAYA KALTENG
PULAU KE PULAU
Indramayu Targetkan Kabupaten Sehat PELATIHAN FOTOGRAFI PRODUK: Seorang
PEMERINTAH Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menargetkan bisa mencapai predikat Kabupaten Sehat Swasti Saba Wistara. Kabupaten Sehat merupakan suatu kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk. “Indramayu sebelumnya sudah meraih Kabupaten sehat Swasti Saba Padapa dan Swasti Saba Wiwerda. Tahun ini kami berharap meraih Swasti Saba Wistara,” kata Bupati Indramayu, Anna Sophanah, kemarin. Dijelaskan Anna, Kabupaten Indramayu meraih kabupaten Sehat Swasti Saba Padapa dengan pencapaian dua tatanan, yaitu tatanan permukiman sarana dan prasarana sehat, serta tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri pada 2013. Untuk mencapai Kabupaten Sehat Swasti Saba Wistara, Kabupaten Indramayu minimal harus memenuhi enam tatanan dari 9 tatanan yang telah ditentukan. (UL/N-3)
Jelang Musim Tanam, Pupuk Sulit Dicari PETANI kawasan Pantura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi menjelang musim tanam. Kondisi itu membuat petani resah. Mereka terpaksa membeli pupuk hingga di luar kabupaten dengan harga yang lebih mahal. Padahal, di wilayah Gresik terdapat badan usaha milik negara pembuat pupuk skala nasional. “Terus terang kami heran, Gresik ada pabrik pupuk tetapi barangnya sulit didapat,” kelih Aliudin, petani asal Kecamatan Panceng, kemarin. Menurut dia, sulitnya mendapatkan pupuk sudah dirasakan petani sejak awal musim penghujan, sekitar sebulan silam. Selama ini harga pupuk dijual di koperasi Rp95 ribu per sak. “Sedangkan harga pupuk yang dijual di toko tani Rp110 ribu per sak,” ungkapnya. Keluhan serupa juga disampaikan petani di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sekelompok petani miskin dari Kampung Wangsakerta, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mengaku tidak pernah menerima bantuan pertanian dari pemerintah. (YK/DG/N-3)
Maluku Hadapi Masalah Kemiskinan TANTANGAN terberat Provinsi Maluku saat ini ialah menekan dan menurunkan angka kemiskinan. Saat ini angka kemiskinan di Maluku menempati posisi keempat di Indonesia. “Kami harapkan sebelum masa jabatan kami sebagai gubernur dan wakil gubernur berakhir, tingkat kemiskinan bisa turun,” kata Wakil Gubernur Maluku, Sahuburua, saat membuka Rakor Penanggulangan Kemiskinan di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, kemarin. Menurut dia, dalam dua tahun ini tingkat kemiskinan sudah sedikit menurun. “Penurunannya tidak begitu berarti, Kami harapkan akhir 2017 tingkat kemiskinan bisa berubah. APBD 2018 yang akan naik Rp3 triliun ini bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Maluku,” harapnya. (HJ/N-3)
ANTARA/BUDIYANTO
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memotret produknya di kotak kardus dengan tata lampu sederhana saat Workshop Digital Marketing UMKM yang digelar Bank Syariah Mandiri di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (17/10). Pelatihan memotret produk para pelaku UMKM untuk membantu promosi produk mereka di media sosial.
PANGKALPINANG, BANGKA BELITUNG
Sabu 1 Kg Gagal Diedarkan B
ADAN Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Provinsi Bangka Belitung (Babel) kembali menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu hampir 1 kg. Kepala BNN Provinsi Babel, Brigjen Nanang Hadiyanto mengatakan tim gabungan dari BNN provinsi, pusat dan Bea Cukai berhasil meringkus tiga tersangka beserta barang bukti berupa sabu sebesar 978,28 gram. Ketiga tersangka tersebut, ujar Nanang, dibekuk di lokasi berbeda yakni di Pelabuhan Muntok Bangka Barat dan Bandara Depati Amir Pangkalpinang. “Ketiga pelaku yang kita ringkus adalah AF, AC, dan H
di lokasi berbeda yakni di Pelabuhan Muntok dan Bandara Depati Amir Pangkalpinang,” kata Nanang, kemarin. “Dari tangan ketiga tersangka, barang bukti yang kita amankan ialah sabu seberat 926,68 gram dan 51,60 gram sehingga total keseluruhan 978,28 gram atau hampir 1 kilo,” ujarnya. Masih terkait peredaran narkoba, artis Malaysia bernama Khaireyll Benjamin bin Ibrahim alias Benjy, 38, dijatuhi vonis 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar oleh Pengadilan Negeri Medan, Sumatra Utara. Ketua Majelis Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo dalam amar putusannya menyatakan Ben-
jy bersalah karena melanggar Pasal 112 ayat 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memiliki atau menguasai narkoba seberat 4,5 gram. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan,” ujar Wahyu. Artis Malaysia ini ditangkap petugas Bea Cukai dan Avsec di Bandara Kuala Namu Internasional pada 18 April lalu. Pada bagian lain, untuk menyembuhkan orang dari kecanduan narkoba, Kemen-
terian Sosial memperbanyak panti rehabilitasi. Selain dari pemerintah, tempat rehabilitasi narkoba juga dibangun swasta. Seperti di Asrama Rehabilitasi Narkoba Ponpes Ar-Rahman Palembang, milik organisasi sosial yang mendapat dukungan dana dari Kedutaan Besar Jepang sebesar Rp1,128 miliar. Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Kementerian Sosial, Waskito Budi Kusumo menyebutkan tempat tersebut sebagai tempat rehabilitasi nasional. Salah satu program rehab di Ponpes Ar-Rahman ialah salat subuh berjemaah. (RF/PS/DW/BB/N-3)
Habitat Orang Utan Berkurang HINGGA saat ini masih ada 450 individu orang utan yang berada di Pusat Reintroduksi Orang Utan Nyaru Menteng di Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang belum bisa dilepasliarkan. Sulitnya mendapatkan hutan menjadi penyebab habitat orang utan menjadi susah untuk hidup dan berkembang di alam bebas. Monterado Fridman dari Divisi Humas Pusat Reintroduksi Orang Utan Nyaru Menteng, menjelaskan saat ini ada 450 orang utan yang siap dilepasliarkan. “Tapi, masih tertahan dan belum bisa dilepasliarkan. Permasalahan yang dihadapi saat ini ialah sulitnya untuk mencari lokasi hutan yang merupakan habitatnya,” ujar Monteredo, kemarin. Selain sulit mencari lokasi baru, maraknya izin konsensi dan penegakan hukum yang masih lemah merupakan kendala yang dihadapi Pusat Reintroduksi Orang Utan Nyaru Menteng. Sebelum dilepasliarkan, orang utan dipasangi dua buah cip. Fungsinya untuk memantau keberadaan orang utan di hutan dan data diri satwa tersebut. Dua cip yang dipasang di tubuh orang utan ini bisa bertahan selama lima tahun. “Jadi kita bisa terus melakukan pemantauan terhadap orang utan yang kita lepasliarkan di dalam hutan,” jelasnya. (SS/N-3)
PEREMPUAN PERKASA Gampong Nusa menjadi istimewa karena laku pengelolaan sampah yang memberdayakan wisata berbasis edukasi dan kultur lokal.
Pengantar:
Perempuan perkasa tidak mesti diukur lewat karier, tetapi justru mereka yang sehari-hari berjuang menjadi kepala keluarga dan tulang punggung pendapatan. Tidak jarang pula mereka mampu menjawab kondisi penuh beban itu hingga melahirkan kemajuan lingkungan. Dalam memperingati HUT ke-47 Media Indonesia, apresiasi untuk para perempuan perkasa kami hadirkan lewat ke 48 sosok di antara mereka. Berikut sosok ke-33.
Biodata Nama: Rubama M Kegiatan dan Pencapaian: - Perempuan Inspiratif NOVA kategori Perempuan dan Lingkungan, 2013 - Ecotourism guides short courses project, Institut Pertanian Bogor, Bogor - Program coordinator Women Solidarity for Human Right, Aceh, 2015-2017 - Bord of Nusa Creation Community - Pendiri komunitas Al-Hayah Gampong Nusa - Inisiator Pengembangan Gampong Wisata berbasis Masyarakat di Gampong Nusa, Kecamatan Lhoknga, Aceh
FERDIAN ANANDA MAJNI
ferdian@mediaindonesia.com
B
ERJARAK 9,8 kilometer dari Banda Aceh, gampong di Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, tak sulit ditemukan. Gerbang masuknya berada di pinggir Jalan Banda-Meulaboh. Tsunami 2004 silam sempat meluluhlantakkan desa itu. Bangunan dan rumah-rumah tidak bersisa. Sebagian warganya pun menjadi korban. Pascatsunami, kehidupan masyarakat Gampong Nusa tak ubahnya kawasan yang baru berpenghuni. Bangunan dan jalan-jalan menuju desa itu dibangun baru. Namun, jika dibandingkan dengan desa bekas tsunami lainnya, gampong ini memang terbilang tertinggal. Kondisi itu berkorelasi dengan kesadaran akan kebersihan. Pemandangan sampah sangat kontras dengan kondisi jalan beraspal. Namun, ikhtiar kemudian dirintis Rubama, perempuan kelahiran 17 Agustus 1985, warga asli Gampong Nusa. Ia mengubah kebiasaan masyarakat sehingga kini kampungnya memikat wisatawan. Desanya kini mandiri sekaligus sejahtera. Kepada Media Indonesia, Rabu (18/10), Rubama berkisah tentang rangkaian kegiatannya yang berpangkal pada kecintaannya akan alam. “Saat masyarakat masih tinggal di tenda pengungsian 2005 silam, saya ikut pelatihan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Calang, Aceh Jaya. Kami, para peserta, kemudian didorong mengaplikasikan, praktik langsung,” ujar Rubama tentang awal kiprahnya. Setelah pengungsian bubar, Rubama mengadakan pertemuan dengan warga. Namun, kaum perempuan lebih merespons sehingga terbentuklah NCC (Nusa Creation Community) dengan 120 anggota. “NCC fokus mengubah sampah anorganik menjadi produk bernilai, wadah bagi ibu-ibu dan remaja desa menciptakan produk handmade dengan bahan baku plastik semisal kemasan saset minuman,” kata dia.
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
kreasi NCC juga dijual ke pengepul. Nah, kini anak-anak tak perlu lagi meminta uang bulanan TPA kepada orangtua,” papar Rubama yang juga mengajak anak-anak pengajian itu aktif dalam Nusa Biker Community (NBC) mengampanyekan aksi hijau sambil menggowes.
RUBAMA
Perempuan Inspiratif Perintis Kemandirian Desa
Festival gampong Aksi Rubama lainnya ialah Festival Nusa. “Dalam tahapan recovery tsunami Aceh, timbul juga semangat melakukan kegiatan edukasi, pendidikan konservasi, dan beberapa lomba lomba sehingga menjadi cikal bakal adanya Festival Nusa untuk mengembalikan keceriaan anakanak,” kata dia. Menempuh program pendidikan pariwisata di Institut Pertanian Bogor, magister ecotourism, Rubama mempertemukan sampah, pemberdayaan, dan wisata desa edukasi. “Di Bogor ada desa yang menjual edukasi sebagai objek wisata, saya terinspirasi dari sana,” jelasnya. Ekowisata, papar Rubama, diyakini mujarab mendongkrak pendapatan masyarakat tanpa merusak lingkungan. “Wisatawan puas dan perekonomian masyarakat meningkat. Pengelolaan ekowisata mestilah ada unsur simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan, potensi yang ada di-develop, bukan menyusut,” tegasnya. Festival Nusa digelar sejak 2007. Beragam seni dan budaya Aceh dipertontonkan, mulai permainan tradisional anak-anak seperti sandal batok, sambar elang, dan petak umpet, hingga acara Nusa Berzikir serta karnaval dan pementasan seni. Maka, lahirlah pula wisata kuliner, beragam makanan tradisional Aceh, mulai mi Aceh, ayam tangkap, asam udang, eungkot keumamah, kuah pliek, gule asam keu’ung, hingga sie reuboh. Ada pula penginapan di rumahrumah masyarakat. “Wisatawan tidak hanya bisa homestay, tetapi juga bisa belajar pengelolaan sampah juga praktik menari tradisional,” lanjutnya. “Di sinilah juga lahir Komunitas Al-Hayah, para pelaku seni sukarela mengajarkan ilmu dan pengalaman mereka kepada generasi muda. Event ini menjaga semangat mereka.” Semangat Rubama dan kawankawan di bidang seni diganjar undangan tampil di Sanriku International Arts Festival selama dua minggu pada 2015.
Pengelolaan sampah Usaha mendaur ulang sampah itu pun berjalan mulai 2006. Sampah organik dan anorganik pun menjadi barang berharga, seperti tas, dompet, tempat tisu, bunga, dan tas rajut yang dibuat satu hingga dua hari. “Awal 2006, program itu didukung LSM asing. Setiap kegiatan, anggota dibayar. Namun, setelah program berakhir, banyak yang mundur sehingga hanya tersisa 15 anggota perempuan. Namun, kegiatan tetap dilanjutkan,” ujarnya. Kendati seleksi alam terjadi pada tim inti, warga lain tetap terlibat sebagai perajin hingga pengumpul bahan baku sampah. Barang-barang hasil kreasi dijual mulai Rp1.000 hingga Rp250 ribu dan kini volume pesanan terus bertambah. “Sekarang, produk kami sudah mulai dijual hingga ke Malaysia dan Amerika, kini kami mampu meraup Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan. Padahal, setelah ditinggal LSM, modal awal hanya Rp100 ribu. Itu pun hasil patungan dari anggota kelompok,” terangnya. Kini, produksi kerajinan tangan itu pun dijual sebagai paket wisata ke Gampong Nusa. “Wisatawan ditawari paket belajar pengelolaan sampah
Belajar dari Nepal
25
Gampong kreatif
DOK. PRIBADI
menjadi produk, tarifnya sekitar Rp350 ribu dengan dua jenis produk yang dipelajari,” ujar Rubama.
Sampah untuk iuran sekolah Masih terkait dengan sampah, berawal dari amatannya, orangtua Taman Pendidikan Alquran (TPA) yang kesulitan membayar uang bulanan Rp5.000, anak-anak pun diajak mem-
RUBAMA, sang penggagas aneka aksi kreatif buat Gampong Nusa, tanah kelahirannya, mencintai traveling sebagai sumber inspirasinya. Penerima penghargaan Perempuan Inspiratif Nova 2013 yang melajang itu mengaku belajar dari Nepal yang sama-sama punya sejarah dengan gempa seperti kampungnya dari nilai-nilai
bangun Bank Sampah Nusa. Inovasi itu diimplementasi pada 2010. “Sebenarnya ini program untuk siapa saja, terutama anak-anak. Jadi setiap Minggu, mulai pukul 10.00 hingga 12.00, mereka menabung ragam jenis sampah anorganik ke bank. Mereka layaknya nasabah bank konvensional, membawa buku bank yang telah dibuat, kepada nasabah
masyarakatnya. “Saya memakai jilbab, saat masuk ke komunitas Hindu, mereka bersahabat. Ketika ada yang berbeda pasti jadi perhatian tetapi mereka tidak merasa terganggu,” terangnya. Ia pun belajar bagaimana Nepal tidak meninggalkan kebudayaannya. Sementara itu, warga Aceh, bahkan setelah tsunami, tetap
masing-masing,” lanjutnya. Seluruh tahapan di Bank Sampah Nusa dilakukan anak, mulai pemilahan hingga dijual ke penampung ketika volumenya sudah banyak. Maka, uang bulanan untuk TPA akan dipotong dari hasil tabungan sampah itu. “Bila sudah banyak sampah itu dipilah, ada yang menjadi bahan baku
membangun rumah beton yang tak ramah gempa. Mengenai disiplin warga Nepal yang tidak memperbolehkan masyarakat di luar penganut Hindu masuk ke lokasi tertentu, Rubama pun mengaku belajar tentang konsistensi aturan. “Di Masjid Raya Aceh, misalnya, masyarakat awam tidak boleh
“Semangat saya bukanlah semangat membangun kelompok, melainkan menjalankan konsep manajerial yang baik di suatu gampong sehingga ada income untuk masyarakat,” jelasnya. Harmoni wisata, lingkungan, dan kultur lokal, kata Rubama, tepat bagi Aceh yang menjalankan syariat. “Kita sedang melakukan upaya mengikis pemahaman tempat wisata sama dengan maksiat, apalagi yang melarang perempuan hadir. Justru, tempat wisata punya nilai positifnya,” lanjutnya. Alhasil, area berkemah di sana bisa dibuka, padahal di area Aceh lainnya, banyak yang sudah ditutup. “Awal 2015, kami luncurkan dan jadi destinasi open trip, ternyata antusiasme luar biasa. Ada sekitar 400 hingga 500 tamu datang dan menginap.” (M-1)
masuk jika berpakaian ketat, tetapi untuk pejabat, aturan berbeda, tidak konsisten,” paparnya. Teladan lainnya, warga yang melayani wisatawan dengan tulus. Kondisi ini masih perlu digiatkan di Indonesia, khususnya Aceh. “Masyarakat Gampong Nusa yang menawarkan jasa desa wisata tentu tak boleh setengah hati.” (FD/M-1)
26
OLAHRAGA
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
SEKILAS GELANGGANG
Timnas Butuh Naturalisasi Pemain Asing PERSATUAN Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) mengaku butuh seorang big man naturalisasi jika ingin bisa bersaing di tingkat internasional. Indonesia berpeluang tampil di Piala Dunia Bola Basket 2023 setelah mengajukan diri menjadi tuan rumah bersama dengan Jepang dan Filipina. “Terus terang kita akan sulit bersaing kalau tidak ada pemain naturalisasi,” kata Ketua Umum Perbasi Danny Kosasih di Jakarta, kemarin. Andai terpilih menjadi tuan rumah bersama, Indonesia, Jepang, dan Filipina akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2023 dan menjadi bagian dari 32 tim yang bertanding. FIBA sendiri akan mengumumkan tuan rumah Piala Dunia Bola Basket 2023 pada Desember mendatang. Danny mengatakan big man berposisi center yang akan dinaturalisasi ialah pebasket asal Amerika Serikat untuk timnas putra dan pebasket asal Tiongkok untuk timnas putri. “Kami sudah menjalin kontak dengan beberapa pemain, tetapi semuanya masih harus dimatangkan dahulu. Kami tidak mau menaturalisasi pemain abal-abal,” tutur dia. Sebelumnya Erick Thohir, Presiden SEABA (Asosiasi Basket Asia Tenggara), menyebut peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Basket 2023 cukup besar. (Ant/Rul/R-3)
14 Provinsi Ramaikan Kejurnas Antarklub
AFP/YURI KADOBNOV
LANGSUNG KANDAS: Petenis putri Rusia Maria Sharapova gagal melanjutkan performa apiknya di turnamen Kremlin Cup. Ia langsung tersingkir di babak pertama
setelah dikalahkan petenis Slovakia Magdalena Rybarikova 7-6 (7/3), 6-4.
Satlak tidak lagi Dibutuhkan Dengan semakin mendekatnya waktu pelaksanaan Asian Games 2018, KONI harus bisa menggantikan peran Satlak Prima dalam mengawasi pelatnas. NURUL FADILLAH
fadillah@mediaindonesia.com
S
AT U A N P e l a k s a n a Program Indonesia Emas (Satlak Prima) akhirnya resmi dibubarkan. Presiden Joko Widodo akan segera menandatangani draf peraturan presiden (perpres) yang baru tentang peningkatan prestasi olahraga nasional. Draf pengganti Perpres Nomor 15 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Emas (Prima) itu akan langsung diberlakukan setelah Presiden Jokowi menandatanganinya.
Pemberlakuan perpres tidak menunggu di awal 2018 mengingat waktu yang sudah sangat mendesak. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tujuan diterbitkannya perpres itu ialah untuk menyederhanakan proses birokrasi. Dengan pembubaran Satlak Prima, Komite Olahraga Nasional Indonesia akan melakukan fungsi pengawasan pada peningkatan prestasi olahraga demi tercapainya target 10 besar Asian Games 2018. “Kebutuhan anggaran dari Kemenpora nantinya akan langsung diberikan kepada ca-
bang-cabang unggulan tertentu. Selain itu, KONI akan bertugas melakukan optimalisasi pengawasan, pengendalian, dan evaluasi,” ujar JK dalam rapat khusus persiapan finalisasi penandatanganan draf perpres di Jakarta, kemarin. Pada rapat yang dihadiri perwakilan Kemenpora, KONI, Menko PMK, dan KOI itu, JK meminta Kemenpora segera melakukan percepatan untuk menindaklanjuti hal-hal penting yang termasuk di dalam perpres. JK pun berencana menemui pimpinan sejumlah cabang dalam waktu dekat. Soal anggaran Prima yang sudah digunakan sekitar Rp253 miliar dari total anggaran 2017 sebesar Rp499 miliar, KONI dan cabang olahraga akan memanfaatkan anggaran tersisa di waktu dua bulan terakhir. “Untuk anggaran 2018 nanti
akan disediakan sebesar Rp735 miliar. Kami akan siap menindaklanjuti perpres dan akan lebih fokus pada pembenahan sisten dan pola penganggaran yang selama ini merupakan salah satu permasalahan dalam pengembangan Prima,” ujar Gatot S Dewabroto, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. “Dalam arti, berbegai kendala akan langsung dibenahi supaya tidak terulang lagi dan melakukan pergantian pada personel yang bertanggung jawab sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).”
Kembangkan litbang Di sisi lain, KONI menganggap pentingnya mengembangkan penelitian dan pengembangan (litbang) ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga demi meningkatkan
prestasi olahraga nasional. Dalam seminar dan rapat koordinasi teknis yang dihadiri 30 KONI provinsi dan 40 perwakilan cabang olahraga yang berlangsung di Puncak, Jawa Barat, kemarin, Wakil Ketua Umum KONI Ekawahyu Kasih menegaskan litbang iptek olahraga sudah bersifat urgen. Ekawahyu menambahkan, jika itu tidak segera dikembangkan, Indonesia akan tertinggal. “Hampir tidak ada negara yang punya olahraga hebat tanpa litbang yang hebat karena melalui litbang berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan bisa dikembangkan. Kalau Indonesia tak segera mengembangkan litbang untuk memajukan keolahragaan Indonesia, kita tidak akan bisa bersaing,” ujar Ekawahyu. (R-3)
SEBANYAK 18 tim putra dan 12 putri dari 15 provinsi di Indonesia akan meramaikan Kejuaraan Nasional Antarklub Bola Voli PGN Livoli 2017. Kejuaraan Livoli Divisi I yang berlangsung di GOR Wale Ne Tou, Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, itu akan berlangsung ANTARA pada 23-29 Oktober. Hanny S Surkatty Ketua V Bidang Kompetisi Ketua V Bidang Kompetisi dan dan Pertandingan PP PBVSI, Pertandingan PP PBVSI Hanny S Surkatty, mengatakan setiap provinsi diperkenankan mengirimkan dua tim putra dan putri hasil dari kejuaraan di provinsi masing-masing. Adapun tuan rumah diperkenankan mengirimkan tiga wakil mereka di nomor putra maupun putri. Sementara itu, tim yang terkena degradasi dari Divisi Utama 2016 lalu secara otomatis bakal ikut serta. Mereka ialah tim putra Pasundan Bandung dan TNI-AL Jakarta, serta LNG Bontang dan Mitra Kencana Semarang putri. “Persaingan sesama tim akan sangat ketat apalagi semua tim ingin lolos ke Divisi Utama 2018,” ujar Hanny. (Rul/R-3))
Jakarta Juara Umum Cabang Renang KONTINGEN DKI Jakarta keluar sebagai juara umum cabang olahraga renang pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) 2017. Tim Ibu Kota meraih total 12 emas, 9 perak, dan 6 perunggu, disusul Jawa Barat di posisi kedua dengan 9 emas, 7 perak, dan 11 perunggu, serta Jawa Timur di posisi ketiga dengan 3 emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Pada hari terakhir pertandingan yang berlangsung di Kolam Renang Universitas Hasanudin, Makassar, Sulawesi Selatan, para perenang DKI sukses menyabet empat emas dari enam nomor yang diperlombakan. Pencapaian tersebut dihasilkan Gagarin Nathaniel Yus di nomor 100 m gaya dada putra, I Gede Siman Sudartawa di nomor 50 m gaya punggung, AA Istri Kania Ratih di nomor 50 m gaya punggung putri, dan 4x100 estafet gaya bebas putra. Manajer tim renang DKI Jakarta, Turmudzi, mengatakan pencapaian DKI telah melebihi target awal mereka. “Meskipun persiapan kurang maksimal, para atlet tetap fokus dan tidak menganggap lawan enteng. Kita menjaga kekompakan tim untuk meraih target awal yang direncanakan yakni tujuh emas, tetapi kita berhasil meraih 12 emas,” ujarnya. (Rul/R-3)
Jalan Terjal Tunggal Putra Indonesia INDONESIA menyisakan dua wakil di sektor tunggal putra, yakni Alberto Alvin Yulianto dan Muhammad Rehan Diaz, pada babak kelima Kejuaraan Dunia Junior 2017. Keduanya susah payah melaju setelah melalui duel sengit di babak keempat yang berlangsung kemarin. Saat berhadapan dengan ung gulan sepuluh asal Moldova, Cristian Savin, Alvin menang dengan skor 21-12, 10-21, dan 21-9. Rehan juga merebut kemenangannya seusai drama rubber set pertandingan melawan pebulu tangkis Selandia Baru Oscar Guo yang berakhir dengan skor 22-24, 22-20, dan 21-11.
Pada babak selanjutnya, Alvin akan berjumpa pemain Jepang Kodai Naraoka. “Lawan Jepang saya harus siap capek karena pemain mereka bagus pertahanannya dan tidak gampang menyerah. Saya pernah bertemu dia pada 2014 lalu dan saat itu saya kalah dua gim langsung. Semoga besok saya bisa membalasnya,” tegas Alvin. Di sektor ganda putri, pasangan Agatha Imanuela/Siti Fadia Silva Ramadhanti sukses melalui babak ketiga mereka dengan mudah. Menghadapi ganda Australia Maggie Chan/ Victoria He, Agatha/Fadia menang telak dengan skor 21-7, 21-5 dalam waktu 17 menit.
Selanjutnya Agatha/Fadia akan bertemu lawan yang sulit yakni Li Wenmei/Liu Xuanxuan (Tiongkok). Di pertandingan lain, tunggal putra andalan Indonesia Jonatan Christie sukses merebut kemenangan kelimanya atas wakil Hong Kong Hu Yun pada babak pertama Denmark Open Super Series Premier 2017. Kemenangan mudah dengan skor 21-8, 21-11 tersebut membawa Jojo--sapaan karib Jonatan--ke babak kedua turnamen berhadiah total US$750 ribu tersebut. “Kayaknya saya memang cocok banget sama tipe mainnya Hu karena dia terlihat kadang mau main, kadang enggak.
Namun, di Piala Thomas, dia mainnya lumayan ngotot, beda dengan di turnamen super series,” ujar Jojo. Sayangnya, langkah Jonatan tak diikuti pasangan ganda putra Berry Angriawan/Hardianto. Keduanya harus menyerah dari wakil tuan rumah Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen dengan skor 8-21, 21-23. Pada bagian lain, Gubernur Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan menegaskan daerahnya siap menjadi tuan rumah kejuaraan nasional bulu tangkis. “Mohon doanya, semoga kita mendapat kepercayaan dari PBSI,” kata Erzaldi. (Rul/AT/RF/R-3)
ANTARA/ANDREAS FITRI ATMOKO
MELAJU: Tunggal putri Indonesia Choirunnisa berusaha mengembalikan kok ke arah lawannya,
pebulu tangkis Korea Selatan Ga Eun Park saat babak perempat final BWF World Junior Championship (WJC) 2017 di GOR Amongrogo, Yogyakarta, kemarin. Choirunnisa menang 18-21, 22-20, 14-21.
16 Ribu Pelari Siap Ikuti Jakarta Marathon
MI/ADAM DWI
JELANG LOMBA: VP Corporate Communications Bank Mandiri Maristella Tri Haryanti (kedua kanan) bersama Chairman Jakarta Marathon Sapta Nirwandar (kedua kiri), Marketing Director Pocari Sweat Daniel Pieter (kiri), dan CEO Inspiro Ndang Mawardi saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/10).
UNTUK kelima kalinya, lomba lari maraton terbesar di Indonesia, Mandiri Jakarta Marathon (MJM), kembali digelar. Ajang lari ikonik yang selalu mengambil titik start dan finis di kawasan Monumen Nasional tersebut akan diselenggarakan pada 29 Oktober mendatang dan diikuti sekitar 16 ribu pelari dari 50 negara. Diungkapkan Chairman Jakarta Marathon Sapta Nirwandar, di tahun kelima ini, lomba yang menempuh jarak 42,195 km itu memperebutkan hadiah total Rp774 juta. Selain maraton, MJM yang bertujuan mendongkrak pariwisata Indonesia tersebut mempertandingkan half-marathon (21 km), 10 K (10 km), 5 K (5 km),
dan maratoonz (children’s sprint). “Walaupun jalanan Kota Jakarta sedang dalam proses pembangunan yang masif terkait dengan persiapan Asian Games 2018 dan berbagai kendala lainnya, penyelenggara terus berjuang untuk mempersembahkan yang terbaik melalui berbagai inovasi,” kata Sapta Nirwandar di Jakarta, kemarin. Rute Jakarta Marathon kali ini akan kembali melewati sejumlah landmark ikonik Kota Jakarta, seperti kawasan Kota Tua, Museum Fatahillah, Gereja Katedral, Masjid Istiqlal, Monas, dan Bundaran Hotel Indonesia. Rute lomba yang akan dilewati peserta Mandiri Jakarta Marathon 2017 juga
“Penyelenggara terus berjuang untuk mempersembahkan yang terbaik melalui berbagai inovasi.” Sapta Nirwandar
Chairman Jakarta Marathon telah melalui proses kalibrasi dan telah memperoleh sertifikat dari AIMS-IAAF. Vice President Corporate Communication Bank Mandiri Maristella Tri Haryanti mengatakan penyelenggaraan Mandiri Jakarta Marathon
2017 juga merupakan bentuk dukungan pihaknya dalam mendorong peningkatan kesadaran pola hidup sehat bagi warga Jakarta dan sekitarmya demi peningkatan kualitas hidup. Sementara itu, Promo tor & Organizer Mandiri Jakarta Marathon yang juga CEO Inspiro Ndang Mawardi mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia untuk mendatangkan para pelari elite mengingat jadwal penyelenggaraan Mandiri Jakarta Marathon berdekatan dengan sejumlah ajang major marathon, yaitu Chicago Marathon dan New York Marathon. (Gnr/R-3)
SEPAK BOLA
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
Misi Sulit Maung Bandung
Saran Luis Milla untuk Karier Egy
Kemenangan atas Madura United menjadi misi wajib ‘Maung Bandung’ untuk mengobati kekecewaan bobotoh. SATRIA SAKTI UTAMA
satria@mediaindonesia.com
K
ESABARAN bobotoh-pendukung Persib Bandung--sudah hampir habis melihat tim kebanggaan mereka terus didera rentetan hasil buruk. Persib Bandung tercatat gagal menang dalam enam pertandingan terakhir Liga 1 yang membuat mereka tercecer di posisi ke-11. Sebelumnya Komunitas Peduli Persib Bandung yang merupakan gabungan fan Persib menuntut pihak manajemen hingga pemain bertanggung jawab akan terpuruknya performa tim. Kekecewaan jajaran pendukung itu pun tidak terlepas dari insiden Wildansyah yang membentak salah satu pendukung Persib Bandung beberapa saat lalu. Oleh karena itu, kemenangan melawan Madura United dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Si Jalak Harupat, malam ini menjadi misi wajib bagi skuat ‘Maung Bandung’--julukan Persib--agar mengobati kekecewaan bobotoh. Akan tetapi, menaklukkan Madura United merupakan tantangan yang sangat berat. Tidak dimungkiri bahwa kini ‘Sape Kerrab’--julukan Madura--merupakan tim yang jauh lebih baik ketimbang Persib dalam dua musim belakangan. Dalam tiga laga, Peter Odemwingie dkk memenangi dua laga dan sisanya imbang.
DOK. LIGA INDONESIA
DUEL DUA KAPTEN: Dua kapten tim, Ismed Sofyan (kiri) dari Persija dan Boaz Solossa (ketiga dari kiri) dari Persipura, berduel memperebutkan bola pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Mandala, Jayapura, Papua, kemarin. Boaz melesakkan trigol dan mengantarkan skuat ‘Mutiara Hitam’ menang 3-0. Tim asuhan Gomes de Oliviera itu juga merupakan satu dari lima tim yang kini masih berpeluang menjuarai Liga 1. Mereka pun tidak terkalahkan dalam tujuh laga terakhir di pentas domestik. “Kami melakukan evaluasi sepulang dari Makassar. Walaupun mereka di posisi lima besar bukan halangan untuk Persib meraih tiga poin di kandang sendiri,” ujar pelatih sementara Persib Bandung Herry Setyawan di Bandung, kemarin. Pekerjaaan rumah Herry menumpuk karena dua pemain pilar absen, yakni Michael Es-
sien dan Henhen Herdiana. Mantan pemain Chelsea itu absen karena akumulasi kartu kuning. Di sisi lain, Gomes menyebut Persib menjadi batu sandungan besar sebelum mereka berpikir dapat bersaing di jalur juara Liga 1. “Kalau kami mau juara, harus menang. Saya pikir semua masih punya peluang. Masih ada lima pertandingan lagi dan kami harus meraih banyak poin,” tutur pelatih Brasil tersebut.
Boaz menggila Di laga kemarin, penyerang Persipura Jayapura Boaz So-
lossa membuat lini pertahanan Persija Jakarta yang disebut terbaik di Indonesia tidak berkutik. Mantan kapten timnas Indonesia di Piala AFF 2016 itu mencetak trigol dan memaksa ‘Macan Kemayoran’--julukan Persija-- pulang dengan tangan hampa, takluk 0-3, dalam laga di Stadion Mandala, kemarin. Boaz baru membuat perbedaan di babak kedua, tepatnya di menit ke-64. Jarak semakin mencolok di 5 menit terakhir karena penyerang 31 tahun tersebut menambah dua gol lainnya. Asisten pelatih Persipura Jayapura Mettu Dwaramury
27
pun memuji penampilan anak didiknya tersebut. “Boaz bisa cetak tiga gol. Itu naluri seorang striker. Kita butuh satu gol sehingga bisa datang gol lain dan akhirnya itu datang juga di babak kedua,” tutur Mettu. Di sisi lain, bek Persija jakarta Maman Abdurahman mengakui kekalahan dari Persipura. Ia menyebut tim ‘Mutiara Hitam’ tampil luar biasa agresif sehingga membuat pertahanan Persija kedodoran. “Saya pikir memang agresivitas Persipura luar biasa. Menit-menit akhir kami keteteran. Ke depan harus diperbaiki lagi,” kata Maman. (YH/R-1)
PELATIH tim nasional (timnas) Indonesia Luis Milla Aspas menyisipkan saran kepada bintang timnas Indonesia U-19 Egy Maulana Vikri dalam diskusi yang diadakan PSSI Pers di Jakarta, kemarin. Pelatih asal Spanyol itu menyarankan agar Egy segera mencicipi sepak bola profesional mesti usianya masih belasan tahun. Akan tetapi, Milla tidak lantas membiarkan Egy bergabung dengan sembarangan tim. Klub yang menjamin kontinuitas dan jam terbang bermain reguler yang harus dituju pemain yang kini masih tergabung dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Ragunan itu. “Pemain-pemain muda diibaratkan seperti warisan. Saya pikir Egy, Saddil (Ramdani), dan Septian (David Maulana) merupakan talenta terbaik Indonesia dan akan memperkuat timnas. Kewajiban kita bersama untuk menjaga mereka, memberikan mereka jalan. Setiap akhir pekan mereka harus bermain, tiap akhir pekan harus berkompetisi dan belajar hal-hal baru,” kata Milla, kemarin. Egy dikabarkan tengah diusahakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk berkarier di Eropa. Salah satu tujuan ialah Spanyol. Ketika diungkit masalah tersebut, pelatih timnas Indonesia U-19 Indra Sjafri tidak mempermasalahkan Egy melanjutkan karier di luar negeri atau kompetisi domestik. Jika kompetisi luar negeri lebih menjanjikan secara kualitas, mantan
pelatih Bali United itu pun mendukung. “Jangan sampai Egy main di diklat-diklat lagi. Itu bukan level dia sekarang. Kalau memang tembus ke kompetisi Eropa, kalau perlu gaji dia dibayar oleh sponsor, kenapa tidak? Asal dia berkompetisi,” jelas Indra.
Egy dikabarkan tengah diusahakan Kemenpora untuk berkarier di Eropa. Salah satu tujuan ialah Spanyol. Dalam diskusi bertema Sepak bola muda menuju pentas dunia, Milla, Indra, dan pelatih timnas Indonesia U-16 Fakhri Husaini sepakat sepak bola muda harus dibangun dengan arah dan jelas. Peran seluruh stakeholder sepak bola nasional baik pemerintah maupun PSSI harus berjalan seirama. Secara khusus, Fakhri pun menyanjung PSSI yang dinilai telah mampu meningkatkan salah satu pilar pembangunan sepak bola muda, yakni menciptakan pelatih baru melalui kursus pelatihan. “Saya melihat PSSI melakukan terobosan dengan menciptakan pelatih baru yang dapat mengajarkan pemain muda kita latihan dasar. Indonesia punya potensi karena delapan bulan saya di sini banyak pemain bertalenta,” imbuh Milla. (Sat/R-1)
SEPAK BOLA
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
CUSTOMER SERVICE:
(021) 5821303
PEMASANGAN IKLAN:
(021) 5812113 / 5801480
HALAMAN 28
Laga Pembuktian Montella
AP/FRANCISCO SECO
PELUANG EMAS: Penyerang Real Madrid Karim Benzema (kedua dari kanan) melepaskan sundulan terarah, tapi peluang emas mencetak gol itu dimentahkan kiper Tottenham Hotspur Hugo Lloris (kiri) pada laga Grup H Liga Champions Eropa di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, kemarin. Pertandingan berakhir imbang 1-1.
TIGA kekalahan beruntun di pentas Seri A membuat posisi pelatih AC Milan Vincenzo Montella kini di ambang pemecatan. Ramai diberitakan, mantan bintang AS Roma itu diberi waktu tiga pertandingan ke depan untuk mengangkat performa Leonardo Bonucci dan kolega. Jika gagal, Montella dipastikan angkat koper dari San Siro. Manajemen telah menggelontorkan dana tidak sedikit, yakni mencapai 180 juta euro atau senilai Rp2,8 triliun, untuk membeli 10 pemain baru musim ini. Namun, performa I Rossoneri-julukan Milan--tidak jua meroket. Bahkan Milan kini tercecer di peringkat ke-10 setelah hanya meraih 12 poin hasil delapan laga. Tantangan pertama Montella di masa injury time ialah AEK Athens dalam lanjutan Grup D Liga Europa, dini hari nanti. Milan memang lebih diunggulkan. Apalagi San Siro selalu menjadi mimpi buruk wakil Yunani dalam dua perjumpaan sebelumnya di Liga Champions 1994/95 dan 2006/07 silam. Akan tetapi, permasalahan bagi Montella ialah penentuan strategi yang pas dengan mempertimbangkan kondisi fisik pemain. Keikutsertaan di kompetisi Eropa membuat Montella dibuat kebingungan membagi peran para pemainnya. “Kami tidak dapat bermain 4-3-3 karena kami bermain setiap tiga hari dan hanya punya Suso dan Bonaventura di posisi pemain sayap,” keluh mantan pelatih Fiorentina itu. Montella akan tetap mencoba memainkan skema 3-5-2 dengan Andre Silva dan Patrick Cutrone sebagai penyerang. Di lain pihak, Everton berjumpa lawan berat di Goodison Park, dini hari nanti. Lawan yang dijamu the Toffees ialah raksasa Prancis, Lyon. Tim asuhan Ronald Koeman harus menang untuk membuka jalan lolos dari fase lanjutan. Hanya meraih satu poin di dua laga merupakan pencapaian yang buruk bagi Wayne Rooney dkk. “Kami hanya butuh hasil dan sekali melakukannya, kepercayaan diri akan kembali di tim. Hal itu akan memudahkan kami,” kata gelandang Everton Gylfi Sigurdsson. (AFP/Sat/R-1)
Para Kiper Mencuri Panggung SATRIA SAKTI UTAMA
satria@mediaindonesia.com
P
ERTANDINGAN ketat tergelar di Santiago Bernabeu saat Real Madrid menjamu Tottenham Hotspur dalam lanjutan Grup H Liga Champions Eropa, kemarin. Bukan Cristiano Ronaldo atau Harry Kane yang mencuri perhatian, melainkan performa dua kiper, Keylor Navas di kubu Madrid dan Hugo Lloris si kapten tim tamu. Skor 1-1 di babak pertama tidak berubah hingga menit akhir berkat penampilan luar biasa keduanya. Lloris melakukan dua kali penyelamatan krusial setelah turun minum. Pertama menggagalkan peluang di depan mulut gawang Karim Benzema dan menepis tendangan keras Ronaldo. Sebaliknya, Navas dengan heroik menyelamatkan timnya dari kekalahan setelah peluang emas Kane mampu diantisipasi. “Mereka punya peluang dan kami juga. Ini pertandingan yang bagus. Lloris membuat penyelamatan gemilang. Kami punya peluang tapi apa yang ingin kami lakukan tidak berjalan sesuai dengan keinginan,” kata Navas.
Mengimbangi tim juara bertahan mempunyai arti bahwa Christian Eriksen dkk bisa bersaing di Eropa musim ini. Musim lalu, laju Tottenham terhenti di fase grup. ga dengan perjuangan Kiper Kosta Rika itu haanak didiknya. Mengimrus rela melihat gawangbangi tim juara bertahan nya kebobolan lebih damempunyai arti bahwa hulu karena gol bunuh diri Christian Eriksen dkk bisa Raphael Varane di menit bersaing di Eropa musim ke-28. Jelang jeda, giliran ini. Musim lalu, laju TotLos Blancos--julukan Matenham terhenti di fase drid--yang menyamakan grup. skor. Gol itu lahir dari titik “Saya bangga dan putih dengan Ronaldo sesenang. Setiap orang ingin bagai algojo. untuk berkompetisi dan Pelatih Real Madrid Zimenunjukkan kepada diri nedine Zidane mengaku Keylor Navas sendiri bahwa kami dapat tidak puas. “Kami tentu Kiper Real Madrid bersaing di level ini,” tutur tidak senang sebagai tim Pochettino. yang berada di rumah sendiri, kami ingin selalu menang. Kami punya peluang dan mereka bertahan de- Gemilang ngan sangat baik. Ini merupakan hasil Masa depan wakil Inggris di Liga Chamyang logis,” tutur legenda Prancis itu. pions Eropa musim ini terlihat bakal Di kubu the Lilywhites, sang manajer gemilang. Selain Tottenham, dua tim IngMauricio Pochettino menyatakan bang- gris, yakni Manchester City dan Liverpool,
“Mereka punya peluang dan kami juga. Lloris membuat penyelamatan gemilang.”
menuai hasil maksimal di matchday ketiga, kemarin. City melanjutkan tren sempurna di Grup F setelah meraih kemenangan ketiga, unggul 2-1 atas tim tamu Napoli. Tiga poin membuat the Citizens semakin nyaman di puncak Grup F. Napoli sejatinya tampil lebih baik di babak kedua sehingga mampu mencuri satu gol melalui penalti Amadou Diawara. Namun, keberhasilan skuat asuhan Josep Guardiola mencetak dua gol cepat lewat Raheem Sterling (9’) dan Gabriel Jesus (13’) menjadi penentu utama hasil akhir. Belum lagi kesigapan kiper Ederson Moraes menggagalkan penalti Dries Mertens di babak pertama. “Ini luar biasa. Kedua tim punya ide sama untuk bermain di tekanan tinggi. Jika kami tidak bermain baik, mustahil kami menang,” kata manajer Manchester City Josep Guardiola. Di sisi lain, Liverpool mencukur tim terlemah Grup E Maribor, 7-0. Kemenangan besar itu membuat Liverpool memecahkan rekor sebagai tim pertama Inggris yang mampu melakukannya di Liga Champions Eropa. (AFP/R-1)
KISI-KISI
Pamer Putra Kedua
Emoh Terus di United
Jadi Merek Produk Wine
PENYERANG Nice, Mario Balotelli akhirnya mengunggah foto bersama putranya yang baru lahir, Lion dalam akun Instagram miliknya. Ini menjadi foto pertama yang diunggah Balotelli bersama putra keduanya tersebut. Sebelumnya, publik hanya mengetahui anak kedua Balotelli, buah kasih dengan Clelia, baru saja lahir di Zurich pada bulan lalu. Pasalnya, selama DOK INSTAGRAM BALOTELLI masa kehamilan Clelia, Balotelli lebih memilih merahasiakannya. Dengan unggahan foto tersebut, eks pemain Liverpool dan Manchester City itu pun sekaligus mengklarifikasi kebenaran isu yang beredar. ‘Selamat malam, #Ayah&Anak’, tulis Balotelli menyertai foto bersama putra keduanya itu. Dengan kehadiran Lion, kini Balotelli memiliki sepasang anak. Ia juga memiliki putri berusia 4 tahun yang diberi nama Pia. (Dailymail/Rul/R-1)
JOSE Mourinho memang tengah menukangi tim terbesar di Liga Primer Inggris, Manchester United. Namun, bukan berarti Mou bersedia menjadi arsitek abadi United hingga habis masa kariernya. Kontrak Mou akan habis pada Mei atau Juni 2019. Mou pun mengatakan belum memutuskan masa depannya di United. “Kita masih di Oktober 2017 AFP/PONTUS LUNDAHL sehingga saya belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Satu-satunya hal yang saya ingin sampaikan ialah saya tidak ingin menghabiskan karier di Manchester United,” tegas mantan arsitek FC Porto, Inter Milan, Chelsea, dan Real Madrid itu. “Satu-satunya manajer yang bertahan hingga 15 sampai 20 tahun di klub pada zaman modern ini hanyalah Arsene Wenger di Arsenal, tetapi saya rasa itu mustahil buat pelatih yang lain,” ujar juru taktik asal Portugal itu. (Thesun/Rul/R-1)
LEGENDA sepak bola Brasil Ronaldinho telah berkolaborasi dengan pebisnis asal Italia Fabio Cordella. Keduanya berencana meluncurkan produk wine (minuman anggur) bertajuk Wine of Champions. Cordella bakal membuat 11 label wine yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan nama-nama pesepak bola favoritnya. Ronaldinho, 37, pun DOK TWITTER RONALDINHO menjadi salah satu di antara nama yang akan ia gunakan. “Teman saya Fabio memutuskan untuk merilis nama-nama atlet yang dia kagumi. Nama-nama yang menjadi bagian dari pertumbuhan dirinya dan ini adalah sebuah persembahan yang tidak pernah saya bayangkan,” ujar Ronaldinho. Selain Ronaldinho, Cordella berminat untuk membuat wine bernama Gianluigi Buffon, Wesley Sneijder, dan Ivan Zamorano. (Thesun/Rul/R-1)