Media indonesia 20 10 2017 20102017062757

JUMAT, 20 10 2017

@mediaindonesia

DPD Ingin Selaraskan Legislasi Nasional dan Daerah http://bit.ly/2xPxuWV

NO. 13268/ TAHUN KE-48 60 HALAMAN

@mediaindonesia

Rp4.000/eks

Kapolri Enggan Komentari Pro-Kontra Densus Antikorupsi http://bit.ly/2zzI06w

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

@mediaindonesia

E-mail: cs@mediaindonesia.com

Rekan Sandiaga Ditetapkan Tersangka Penggelapan Tanah http://bit.ly/2gkZdZd

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

TRANSPORTASI

Kemenhub Susun Revisi Aturan Taksi KEMENTERIAN Perhubungan telah menyusun sembilan poin revisi untuk Peraturan Menteri (PM) 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Revisi ini diharap mengakhiri polemik taksi daring yang terjadi di sejumlah kota.

Revisi itu antara lain mengenai argometer taksi, penetapan tarif yang berpedoman kepada tarif atas dan bawah, wilayah operasi, kuota kebutuhan kendaraan, dan persyaratan minimal lima kendaraan.

Revisi lainnya soal kewajiban memiliki kendaraan yang dibuktikan dari BPKB atau STNK atas nama badan hukum atau atas nama perorangan, penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) sesuai wilayah operasi, permohonan izin harus melampirkan salinan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) kendaraan bermotor, dan pembatasan peran aplikator.

Terkait faktor keselamatan, penyedia jasa angkutan daring harus menyertakan asuransi bagi pengemudi dan pengguna. Dalam aturan baru ini, taksi daring juga tidak berkewajiban untuk melakukan uji KIR jika memakai kendaraan baru.

Sebelum diberlakukan pada

1 November, Kemenhub masih akan melakukan sosialisasi dan uji publik revisi itu di Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Medan. Setelah aturan berlaku, masih ada waktu transisi selama 3-6 bulan.

“Kita niatnya menampung semua pihak, maka terjadi satu kesepakatan walau tidak mutlak.

Kita harap semua pihak tidak menggugat lagi soal aturan ini,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada konferensi pers terkait rumusan revisi di Kementerian Perhubungan , Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organda Ateng Aryono menilai aturan baru untuk taksi ini tidak jauh berbeda dengan aturan sebelumnya yang sudah dianulir oleh Mahkamah Agung. “Setelah aturan ini diterapkan, tidak ada yang berbeda dari suasana sebelumnya. Kondisi di lapangan masih akan berkutat di poin aturan yang itu-itu saja,” kata Ateng.

Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno mengatakan masukan dari pihaknya, yaitu agar masyarakat mudah mendapat layanan. “Supaya ke depan ini kita bisa lebih dimudahkan untuk menjalankan usaha,” tegas Tri. (Adi/Ant/X-11)

MI/RAMDANI

PROGRES PEMBANGUNAN MRT: Pekerja mengecek kondisi pembangunan terowongan mass rapid transit (MRT) di kawasan Bundaran HI, Jakarta,

kemarin. Proyek MRT Jakarta fase satu yang membentang dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia ditargetkan mencapai 90% pada akhir 2017. Proyek transportasi massal itu dijadwalkan rampung pada Maret 2019.

Stabilitas Terjamin untuk Kesejahteraan Jokowi-JK pantang berpuas diri karena masih banyak potensi gangguan terhadap stabilitas dalam dua tahun terakhir pemerintahan mereka.

CHRISTIAN DIOR SIMBOLON dior@mediaindonesia.com

GRAFIS: MI

SELA

Asam Tanaman Penyebab Kanker RISET terkini menunjukkan kanker hati yang menyebar di Asia berkaitan dengan kandungan asam aristolochic dalam pengobatan herbal Tiongkok.

Menurut laporan jurnal Science Translational Medicine itu, asam berasal dari tanaman merambat kayu dari keluarga Aristolochia.

Asam dapat terkandung dalam beberapa obat tradisional Tiongkok yang diberikan saat persalinan untuk mencegah parasit dan mem-

percepat penyembuhan.

DUTA Periset melakukan uji coba terhadap kasus 98 tumor hati di rumah sakit Taiwan dengan 78% di antaranya memiliki pola mutasi sel kanker.

“Asam ini menyebabkan ‘tanda mutasi yang baik’,” ungkap riset yang menyarankan pencegahan orang-orang mengonsumsi asam tersebut. (AFP/Ire/x-4)

K

ENDATI didera berbagai demonstrasi besar dan kasus terorisme, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menunjukkan kehadiran mereka untuk menjaga kondisi politik, hukum, dan keamanan tetap stabil.

“Stabilitas merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pada ujungnya untuk menyejahterakan dan memberi keadilan bagi masyarakat. Untuk bisa membangun perlu ada stabilitas, baik di bidang politik, hukum, maupun keamanan. Secara umum, tiga tahun ini stabilitas cukup baik,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, kemarin.

Tak hanya menjaga stabilitas politik, imbuh dia, pemerintah juga terus menunjukkan kehadiran untuk membangun iklim demokrasi yang kondusif. Beragam upaya reformasi politik dan hukum dilakukan untuk

mencapai kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Sejak era reformasi, Indonesia terus membangun demokrasi dan saat ini tingkat demokrasi kita dalam kategori sedang. Demokrasi kita sedang bergerak dan pemerintah Jokowi-JK ingin menata demokrasi sebaik-baiknya sesuai kaidah yang ada,” tegas Wiranto.

Diakui Wiranto, indeks demokrasi Indonesia terus menurun dalam tiga tahun terakhir, tetapi tidak serta-merta menunjukkan buruknya kinerja pemerintahan. “Indikator untuk menentukan indeks demokrasi banyak, ada 26. Artinya tak hanya menyangkut kinerja pemerintah. Biasanya indikator ini muncul karena ada pilkada, ada pemilu.”

Pembangunan demokrasi di Tanah Air pun mendapat pengakuan dunia. Bahkan, berdasarkan laporan Dewan HAM PBB, indeks demokrasi Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN. “Dewan HAM PBB memberikan apresiasi melalui laporan Kelompok Kerja Universal Periodic Review pada 2017. Kita disebutkan memiliki komitmen yang kuat dalam menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berekspresi,” ujar Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Theofransus Litaay.

Pengamat politik LIPI Indria Samego sepakat bahwa pemerintahan Jokowi-JK cukup berhasil menjaga stabilitas. “Mobilisasi massa memang ada, demonstrasi ada, tapi relatif bisa dijaga. Hubungan antar-

pemerintahan di tahun politik 2018 dan 2019,” papar Indria.

Penguatan pertahanan

MI/SUSANTO

“Untuk bisa membangun perlu ada stabilitas, baik di bidang politik, hukum, maupun keamanan.”

Wiranto

Menko Polhukam lembaga dan vertikal antara pemerintah dan masyarakat juga cukup baik,” ucapnya.

Namun, Indria mengatakan pemerintah tidak boleh berpuas diri.

Pasalnya, masih banyak potensi gangguan terhadap stabilitas dalam dua tahun sisa masa pemerintahan Jokowi-JK, semisal ketidakadilan, penegakan hukum yang tidak tegas, pilkada yang mengecewakan, dan upaya pemberantasan korupsi yang tidak konsisten. “Jangan sampai persoalan-persoalan itu berakumulasi dan dijadikan peluang bagi oposisi untuk mengganggu jalannya

Upaya pemerintah untuk menciptakan rasa aman bagi segenap bangsa Indonesia sebagai amanat dalam Nawa Cita Jokowi juga ditunjukkan dengan meningkatkan pertahanan.

Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan, dalam tiga tahun terakhir anggaran pertahanan meningkat cukup signifikan dari Ro108,7 triliun menjadi Rp114,9 triliun.

Capaian lainnya ialah peningkatan pengamanan di perbatasan. “Membangun jalan inspeksi dan patroli perbatasan sepanjang 1.246 km di perbatasan, termasuk peningkatan pembangunan pos pengamanan perbatasan di Kalimantan, Papua, dan NTT, yang pada 2015 sebanyak 45 unit dan di 2017 telah menjadi 71 unit,” kata Ryamizard dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 dengan tema Negara hadir mewujudkan rasa aman melalui perwujudan stabilitas politik dan keamanan, keadilan hukum, dan pemajuan kebudayaan, di Kantor Staf Presiden.

Hadir pula sebagai pembicara dalam diskusi itu sejumlah menteri lainnya, pihak TNI, Polri, BNPT, kejaksaan, dan BNPB. Penguatan pertahanan, sambung Ryamizard, dilakukan pula dengan melibatkan peran masyarakat melalui program bela negara. Hingga 2017, jumlah kader bela negara sudah mencapai 74,3 juta orang. (Nur/X-8)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

2

SELEKTA

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

PEMETAAN JALUR LAHAR:

EDITORIAL

Merawat Asa Publik di Tahun Politik HARI ini persis tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Itu artinya pemerintahan telah melewati separuh masa jabatan. Cukup bagi kita memeriksa kinerja mereka. Meskipun belum semua program kerja tuntas, berbagai fondasi kebijakan telah kukuh menopang visi dan misi presiden.

Arah pembangunan bidang ekonomi dinilai sudah berada pada jalur yang benar, terbukti dari diperolehnya rating layak investasi oleh lembaga internasional Standard & Poor’s (S&P) pada tahun ini.

Predikat itu juga menegaskan telah ada perubahan struktural dari sisi bujet ataupun pembangunan infrastruktur.

Rezim ini juga telah memberikan perubahan signifikan pada arah pembangunan serta pola pikir membangun Indonesia, bahwa pembangunan tidak hanya di Jawa.

Pembangunan sektor infrastruktur menjadi yang menonjol, utamanya untuk daerah di luar Pulau Jawa.

Menggenjot pembangunan wilayah timur Indonesia bukan lagi sekadar slogan laiknya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tol, bandara, pelabuhan, bendungan, dan proyek infrastruktur lainnya yang menjadi prioritas pada akhirnya nyata-nyata terbangun.

Presiden Jokowi menegaskan orien tasi pembangunan bukan lagi Jawa atau barat Indonesia, melainkan Indonesia-sentris. Bila pembangunan terkesan memberi perhatian lebih ke wilayah timur, itu disebabkan memang kondisinya tertinggal jauh jika dibandingkan dengan wilayah barat.

Namun, persepsi mentereng dalam bidang ekonomi potensial terhambat karena tahun politik sudah di ambang pintu. Pilkada serentak di 171 daerah pada 2018 serta menuju

pemilu serentak pada 2019 tidak bisa dimungkiri akan memecah fokus.

Karena itu, Jokowi-JK mesti membuang jauhjauh idiom bahwa pemerintahan efektif selama tiga tahun pertama, dua tahun berikutnya sibuk persiapan pemilu. Biarkanlah politik berjalan, kerja pemerintah untuk menyejahterakan rakyat tidak boleh terganggu.

DUTA Dengan begitu, irama pembangunan tetap terjaga sehingga kepercayaan berinvestasi terawat. Juga pemerintah dituntut lebih fokus, kreatif, dan mampu menjaga stabilitas dalam mengelola keuangan. Dunia usaha mungkin menunggu proses kontestasi politik selesai, baru memikirkan apakah perlu ekspansi atau sekadar menjalankan bisnis seperti biasa.

Rumusnya gampang. Jika stabilitas politik dan keamanan terganggu, fokus pembangunan nasional terpecah.

Di bidang politik, pemerintahan ini sesungguhnya berhasil mengelola konflik. Lihatlah bagaimana Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan aparat hukum sukses mengelola ketegangan politik selama pilkada DKI. Namun, banyak yang menilai pemerintahan belum optimal menjalankan fungsi di bidang hukum, pemberantasan korupsi, serta penegakan hak asasi manusia. Ini tentu menjadi pekerjaan besar yang mesti dituntaskan Jokowi-Jusuf Kalla dalam sisa dua tahun masa pemerintahan.

Presiden sebagai nakhoda pemerintah harus memastikan seluruh personel kabinet tetap bekerja keras untuk negara dan rakyat saat memasuki 2018 dan 2019 yang disebut sebagai tahun politik. Dengan begitu, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla bisa merawat asa dan kepercayaan publik di tahun politik.

ANTARA/NYOMAN BUDHIANA

Anggota tim dari Universtas Gadjah Mada menerbangkan pesawat tanpa awak jenis FX-79 Buffalo untuk pemotretan jalur lahar Gunung Agung yang kini masih berstatus awas di Kota Amlapura, Karangasem, Bali, kemarin. Pesawat berkemampuan jelajah lebih dari 3.000 mdpl tersebut digunakan untuk memetakan jalur lahar di sejumlah kawasan di kaki Gunung Agung sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya erupsi.

Kaji Urgensi Densus Tipikor Pembentukan densus tipikor dinyatakan sebagai bagian dari semangat untuk mengambil bagian dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi.

ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

K

EBERADAAN detasemen khusus (densus) tindak pidana korupsi (tipikor) tidak boleh tumpang-tindih. Penyalahgunaan kekuasaan di lembaga itu juga harus dinihilkan sehingga perlu dicermati secara saksama pembentukannya karena itu berkaitan dengan hak-hak terhadap masyarakat.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarief Abdullah Alkadrie menegaskan hal itu saat menanggapi po-

lemik pembentukan densus tipikor di bawah Polri.

“Berkaitan dengan pembentukan densus tipikor, Fraksi Partai NasDem belum bisa menerima pada saat ini karena masih harus dikaji secara mendalam berkaitan dengan urgensinya terhadap lembaga itu,” ujar Syarief di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Kajian tersebut, menurut Syarief, penting dilakukan. Belakang an muncul pandangan terkait dengan kehadiran densus tipikor yang dianggap akan menyaingi lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, penolakan densus tipikor juga terang-terangan dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Oleh karena itu, pihaknya meminta Badan Anggaran (Banggar) menahan anggaran untuk densus tipikor sampai pengkajian oleh lembaga itu betul-betul matang.

“Jangan sampai membentuk ini tergesa-gesa sehingga menimbulkan salah persepsi, kesewenangwe nang an dan abuse of power.

Kemudian ini harus dikaji antara lembaga satu dan lembaga lainnya.

Sama juga dengan densus tipikor ini, jangan sampai menimbulkan multitafsir hanya ketergesa-gesaan saja, tapi tidak dikaji mendalam yang akhirnya membuat suatu hal yang tidak baik. Maka itu, kami meminta anggaran berkaitan dengan densus tipikor untuk ditahan,” pungkasnya.

Di lain sisi, Menko Polhukam Wiranto menyatakan usul pembentukan densus tipikor di Polri pada dasarnya mengarah untuk kebaikan.

“Saat ini masih prematur, enggak perlu diributkan, diperdebatkan.

Nanti akan dibahas secara saksama, tapi yang pasti bahwa nanti akan mengarah kepada kebaikan,” kata Wiranto seusai mendampingi Presiden Joko Widodo menutup Kongres XI LVRI di Jakarta, kemarin.

Wiranto menyebutkan Presiden sudah menjelaskan usul pembentukan densus tipikor sekarang sedang digodok Polri yang me rupakan bagian dari semangat untuk mengambil bagian dalam penanggu-

langan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut dia, semangat memberantas dan mencegah korupsi itu ada, termasuk di Polri yang diikuti dengan usul pembentukan densus tipikor. “Nanti akan ada rapat kabinet terbatas, ada rapat koordinasi di Kemenko Polhukam karena sebelum ratas yang dipimpin Presiden sudah ada instruksi agar dibahas dulu di Kemenko Polhukam.”

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pembentukan densus tipikor masih ada di tahap usul yang me merlukan pembahasan lebih lanjut.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian enggan berkomentar soal pem bentukan densus antikorupsi. “Tentang densus tipikor, saya tidak ingin berkomentar dalam doorstop seperti ini karena ini harus dijelaskan komprehensif,” kata Tito, kemarin.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo berharap meskipun ada pro dan kontra, Kapolri tidak gentar merealisasikan densus tipikor. (Ant/X-6)

POLITIK

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

5

TNI-Polri dan Kejaksaan Satu Suara Dukungan terhadap Perppu Ormas bukan berarti untuk menghentikan kegiatan organisasi masyarakat di Indonesia, tetapi semata-mata untuk keutuhan dan menjaga NKRI. ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

T MI/ADAM DWI

KUNJUNGAN LIONS CLUB: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berbincang dengan First Vice President Lions Clubs

International Gudrun Yngvadottir (kanan) dan Kepala Sekolah Yayasan Sukma Bangsa Aceh Ahmad Baedowi (tengah) saat menerima kunjungan Lions Clubs International di Kantor DPP NasDem, Jakarta, kemarin. Yayasan Lions Clubs International menjajaki kemungkinan perluasan pelayanan mereka dengan Surya Paloh sebagai tokoh yang memiliki perhatian tinggi terhadap kemanusiaan.

Lions Club Ajak Kerja Sama Surya Paloh YAYASAN internasional yang bergerak di bidang pelayanan kemanusiaan Lions Club menjajaki kemungkinan perluasan pelayanan mereka dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Selain dianggap sebagai tokoh dengan perhatian terhadap kemanusiaan yang tinggi, Surya juga memiliki jaringan Sekolah Sukma Bangsa yang dapat disinergikan dengan program-program Lions Club.

Hal itu mengemuka saat kunjungan Lions Club ke DPP Partai NasDem di Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Presiden Internasional Lions CLub International Gudrun Yngvadottir.

Dalam pertemuan itu, Surya bercerita tentang pembangunan sekolah buat korban tragedi tsunami Aceh yang dilakukan Yayasan Sukma.

Gudrun juga menceritakan beberapa kegiatan kemanusiaan yang dilakukan Lions Clubs International maupun Lions Club Indonesia.

“Kami mendukung kegiatan yang kalian lakukan,” kata Surya dalam pertemuan tersebut.

Suasana pertemuan terlihat akrab dan hangat. Pertemuan yang berlangsung sekitar setengah jam itu diakhiri dengan sesi foto bersama.

“Kami banyak bekerja di bidang kemanusiaan dan kebencanaan. Oleh

karena itu sangat menyenangkan untuk melakukan pembicaraan dengan tokoh yang memiliki kesamaan visi terhadap hal tersebut,” ucap Gudrun seusai pertemuan tersebut.

Menurut dia sangat penting untuk melakukan pembicaraan dengan pemimpin lokal yang mengerti tentang kebencanaan. Surya dinilai dapat memperkuat pekerjaan pelayanan terhadap kemanusiaan dan kebencanaan yang dilakukan Lions Club.

Dalam kesempatan tersebut, Lions Club juga membuka kemungkinan Surya untuk menjadi anggota kehormatan. Hal itu juga dapat memperkuat kerja sama antara kedua belah pihak. (Ric/P-2)

NI mendukung Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Penegasan itu disampaikan saat rapat dengar pendapat antara TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi II DPR, kemarin.

“Kami dari pihak TNI setelah kami mengikuti, pada prinsipnya TNI mendukung kebijakan politik negara. Kami mempertegas dukungan kepada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi undang-undang,” ujar Inspektorat Jenderal Mabes TNI Letjen Dodik Wijanarko di Gedung DPR, kemarin.

Selain itu hadir itu juga Kepala Divisi Hukum Polri Brigjen Raja Erizman yang mewakili Kapolri, Jaksa Agung Muda Intelijen Adi Toegarisman, mewakili Jaksa Agung, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo, mewakili Mendagri.

Senada dengan Dodik, Raja Erizman juga menyatakan Polri mendukung penuh Perppu Ormas. Dukungan terhadap Perppu Ormas bukan berarti untuk menghentikan kegiatan ormas di Indonesia.

Menurut Raja, Perppu ini bisa menjadi langkah awal untuk merespons ajaran radikalisme yang berkembang.

Dengan perppu ini, diharapkan tidak ada lagi fanatisme dan ungkapan kebencian yang mengganggu.

“Perppu itu bukan menghalangi kebebasan organisasi. Ada pihak yang mengapresiasi pemerintah, maka dengan perppu ini pemerintah dirasakan hadir dalam rangka memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Perppu ini

diundangkan dengan maksud melakukan penguatan terhadap Pancasila dan UUD. Kami siap dukung pemerintah.’’

Begitu pun dengan Kejaksaan, Jaksa Agung Muda Intelijen Adi Toegarisman menambahkan pihaknya mendukung pengesahan Perppu Ormas menjadi undang-undang. Kejaksaan menilai, saat ini mulai muncul ormas dengan gerakan yang mengancam Pancasila.

“Oleh karena itu, tidak ada kata lain, memang penerbitan perppu ini sebuah keniscayaan untuk menjaga kesatuan bangsa ini. Pada intinya dengan pertimbangan pada kami dan kondisi peraturan undang-undang, kami sangat mendukung Perppu Ormas ini,” ujar Adi. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo meminta Komisi II mempercepat pengesahan Perppu Ormas menjadi UU. Pihaknya menilai pemerintah mengeluarkan dan menetapkan Perppu Ormas semata hanya untuk mempertahankan dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Selain itu, sambung dia, dalam rangka untuk mempertahankan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945.

Tidak hadir Ketidakhadiran para pimpinan lembaga pada saat pembahasan Perppu Ormas di Komisi II sempat disinggung anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Dwi Ria Latifa.

Rapat dengar pendapat tersebut memang tidak dihadiri Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung.

Menurutnya, Perppu Ormas ini sangat penting karena berurusan dengan kepentingan negara. Oleh karena itu, ia berpendapat seha rusnya tidak diwakilkan. (P-2)

6

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

LAPORAN KEUANGAN

KANTOR PUSAT JALAN LAMBUNG MANGKURAT NO.7 BANJARMASIN 70111 TELP. (0511)3350726-3350728 FAX.(0511)3357330 www.bankkalsel.co.id

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KAL MANTAN SELATAN PER ODE SEPTEMBER 2017 DAN SEPTEMBER 2016 M

KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA

m

m

NO 1 2 3 4 5

m m

126,310

a. Diukur pada nilai w m b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo m

314,869 860,559

m 6 7 Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 8 9 Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10 m 11 Penyertaan 12 Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga

401,802

-

7,933,676 7,933,676

7,659,860 7,659,860

3,465 (246,095) -

3,465 (196,333) -

(1,491) 10,213 (7,777) 254,415 (114,707)

(1,231) 9,923 (6,515) 259,359 (113,393)

-

-

50,857 217,239 14,239,058

50,857 146,941 11,916,527

5,161,603 2,055,487 3,791,257 434,895 348,305 -

3,093,214 2,458,477 1,672,220

c. Lainnya 13 Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14 Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan invetaris -/15 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda

16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

M M Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan Aset lainnya TOTAL ASET

LIABILITAS Giro Tabungan Simpanan Berjangka Dana investasi revenue sharing Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan

M b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14 Liabilitas pajak tangguhan 15 16 Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17 Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18 Tambahan modal disetor

19

20 21 22 23

24

25

233,292 277

1,789,124 283,230 425

-

-

12,436,893

10,158,774

1,178,811 2,000,000

1,166,811

25,653

b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam Mata Uang Asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

120,640 938,466

5,653

652 25,001 (48,328) -

5,001 (48,270) -

1,614

1,672

(49,942) 477,450 393,784 83,666 168,579 168,579 1,802,165 1,802,165

(49,942) 418,237 334,571 83,666 215,322 215,322 1,757,753 1,757,753

14,239,058 -

11,916,527 -

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI POS-POS NO I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya W M M II 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot & derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV W 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya

(Dalam Jutaan Rupiah) SEP 2017 DES 2016 326,698 446,833 326,698 446,833 326,698 446,833 -

-

-

151,066 89,180

109,645 73,667

1,829 487,905 487,905 487,905 -

1,696 410,694 410,694 410,694 -

(Dalam Jutaan Rupiah)

POS - POS

NO

M

A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke Laba Rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Laba Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada: - PEMILIK - KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada : - PEMILIK - KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM

M

M 1,269,111

1,282,162

599,169

613,132

132 14,179 142,512 33,428 590,108 265,195 15,890 1,484 -

73,775 288 16,768 27,784 28,935 412,488 89,915 77,237 11,283 1,395

153,614 12,649 158,518 (399,857) 199,312

149,942 12,078 160,196 (338,713) 274,419

220 11 25,229

(5) 21,234

224,772 (56,193) (56,193) 168,579

295,660 (73,915) (73,915) 221,745

(49,942) (49,942)

(38,573)

1,614 -

3,360 3,360

-

-

120,251

(35,213) 186,532

168,579

120,251

186,532

120,251 -

186,532 -

I 1 Penempatan pada bank lain a. Rupiah b. Valuta asing 2 Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah b. Valuta asing 3 Surat berharga a. Rupiah b. Valuta asing 4 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah b. Valuta asing 5 Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali a. Rupiah b. Valuta asing 6 Tagihan Akseptasi 7 Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii. Valuta asing b. Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii. Valuta asing c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah ii. Valuta asing d. Kredit Properti 8 Penyertaan 9 Penyertaan modal sementara 10 Tagihan lainnya 11 Komitmen dan kontijensi a. Rupiah b. Valas 12 Aset yang diambil alih II PIHAK TIDAK TERKAIT 1 Penempatan pada bank lain a. Rupiah b. Valuta asing 2 Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah b. Valuta asing 3 Surat berharga a. Rupiah b. Valuta asing 4 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah b. Valuta asing 5 Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali a. Rupiah b. Valuta asing 6 Tagihan Akseptasi 7 Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii. Valuta asing b. Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii. Valuta asing c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah ii. Valuta asing d. Kredit Properti 8 Penyertaan 9 Penyertaan modal sementara 10 Tagihan lainnya 11 Komitmen dan Kontijensi a. Rupiah b. Valas 12 Aset yang diambil alih M 1 Total aset bank yang dijaminkan : a. Pada Bank Indonesia b. Pada pihak lain 2 Total CKPN aset keuangan atas aset produktif 3 Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif 4 Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit 5 Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit 6 Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur 7 Persentase jumlah debitur UMK terhadap total debitur 8 Lainnya a. Penerusan kredit b. Penyaluran & mudharabah Muqayyadah c. Aset produktif yg dihapusbuku d. Aset produktif yg dihapus buku yang dipulihkan/berhasil ditagih e. Aset produktif yg dihapus tagih

NO

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (Dalam Jutaan Rupiah) SEP 2017 SEP 2016 1,499,472 1,616,572 1,499,472 1,616,572 1,178,811 1,124,311 371,518 506,835 588,978 602,177 1,614 3,360 1,614 3,360 587,364 598,817 393,784 334,571 168,579 221,745 25,001 42,501 217,460 95,342 217,460 95,342 217,460 95,342 -

KOMPONEN MODAL I. MODAL INTI (Tier 1) 1. Modal Inti Utama (CET1) 1.1 Modal Disetor (setelah dikurangi Treasury Stock) 1.2 Cadangan Tambahan Modal 1.2.1 Faktor Penambah 1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya 1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan 1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dlm kelompok tersedia untuk dijual 1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap 1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves ) 1.2.1.2.1 Agio 1.2.1.2.2 Cadangan umum 1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu 1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan 1.2.1.2.5 Dana setoran modal 1.2.1.2.6 Lainnya 1.2.2 Faktor Pengurang 1.2.2.1 Pendapatan komprehensif lainnya 1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan 1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dlm kelompok tersedia untuk dijual 1.2.2.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves ) 1.2.2.2.1 Disagio 1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu 1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan 1.2.2.2.4 Selisih kurang antara PPA dan CKPN atas aset produktif 1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam Trading Book 1.2.2.2.6 PPA aset non produktif yang wajib dibentuk 1.2.2.2.7 Lainnya 1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan 1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama 1.4.1 Perhitungan Pajak Tangguhan 1.4.2 Goodwill 1.4.3 Seluruh aset tidak berwujud lainnya 1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang 1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi 1.4.6 Eksposur sekuritisasi 1.4.7 Faktor pengurang modal inti utama lainnya 2. Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT 1) 2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1 2.2 Agio/Disagio 2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan II. MODAL PELENGKAP 1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2 2. Agio/Disagio 3. Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit) 4. Faktor Pengurang Modal Pelengkap TOTAL MODAL KETERANGAN SEP 2017 SEP 2016 KETERANGAN ASET TERTIMBANG RASIO KPMM MENURUT RISIKO Rasio CET1 7,212,051 6,467,081 Rasio Tier 1 ATMR RISIKO KREDIT 63,648 Rasio Tier 2 ATMR RISIKO PASAR 1,487,001 1,318,934 Rasio total ATMR RISIKO OPERASIONAL 8,699,052 7,849,663 CET 1 UNTUK BUFFER TOTAL ATMR 10.69% 9.29% PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO ALOKASI PEMENUHAN KPMM DIPENUHI OLEH BANK 8.41% Capital Conservation Buffer 10.08% Dari CET1 0.00% 0.00% Countercyclical Buffer Dari AT1 0.61% 0.88% Capital Surchange untuk Bank Sistemik Dari Tier 2

50,857 50,857 90,151 90,151 1,589,623 SEP 2017 17.24% 17.24% 1.04% 18.27% 7.15%

14,574 14,574 80,839 80,839 1,697,411 SEP 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

35,761 978 978 34,783 34,783 3,465 -

-

-

383 383 383 383 -

-

-

-

-

-

36,144 978 978 35,166 35,166 383 3,465 -

1,925,087 1,925,087 1,175,428 1,175,428 -

-

-

-

-

1,925,087 1,925,087 1,175,428

-

-

-

-

-

-

-

-

401,802 7,163,723 684,477

810,872 58,274

16,133 9,208 9,208

50,819 7,974 7,974

-

401,802 -

172,490 172,490

932,423 932,423

752,598

6,925

42,845 42,845 25,687 25,687 -

302,577 302,577 95,525 95,525 -

7,584,191 7,584,191 608,887 608,887 -

6,796,818 338,419 338,419 -

-

814,603 814,603 -

1,197,076 1,197,076 -

237,152 237,152 -

2,939 2,939 -

814,603

-

-

-

-

-

-

-

-

740

-

-

-

-

-

-

-

-

385 385 385 385 -

24,371 1,619 1,619 22,752 22,752 860 3,465 -

-

-

-

-

-

-

-

769,752 769,752 -

-

64,270

-

1,381,774 -

172,454 70,640 70,640 -

16,810 10,938 10,938 -

-

360,171 -

16,735

145,401

1,156,310

101,814 38,477 38,477 32,006 -

5,872 5,309 -

47,535 22,439 22,439 6,858 -

122,526 28,193 28,193 31,006 -

7,074,565 7,074,565 427,528 427,528 493,334 1,197,076 1,197,076 -

23,986 1,619 1,619 22,367 22,367 475 3,465 769,752 769,752 1,381,774

360,171 360,171 912,596 912,596 -

-

180,846 276,188 14.03% 4.30% 8.52% 7.52% 144,861 15,736 128,995 130 -

M

m SEP 2017 SEP 2016 CKPN PPA WAJIB DIBENTUK CKPN PPA WAJIB DIBENTUK INDIVIDUAL KOLEKTIF UMUM KHUSUS INDIVIDUAL KOLEKTIF UMUM KHUSUS 1,491 19,261 1,021 7,705 11,754 13,818 4,018 3,602 119,095 125,509 71,693 351,915 50,259 129,566 76,690 167,310 35 35 4,879 7,028 -

RASIO % RASIO KINERJA 1 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 2 Aset Produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif 3 Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif 5 NPL gross 6 NPL net 7 Return on Asset (ROA) 8 Return on Equity (ROE) 9 Net Interest Margin (NIM) 10 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 11 Loan to Deposit (LDR) Kepatuhan (Compliance) 1 a. Persentase pelanggaran BMPK i. Pihak terkait ii. Pihak tidak terkait b. Persentase pelampauan BMPK i. Pihak terkait ii. Pihak tidak terkait 2 Giro Wajib Minimum (GWM) a. GWM Utama Rupiah b. GWM Valuta Asing 3 Posisi Devisa Netto (PDN) secara keseluruhan PER SEPTEMBER 2017

%

18.27%

21.62%

4.21%

9.31

9.31

mm m

A 1 2 3

2.92%

4.50%

3.24%

2.04%

1.68%

6.34% 3.79% 2.31% 14.14% 6.55%

4.23% 2.50% 3.04% 18.92% 6.74%

86.34%

79.76%

74.74%

82.32%

-

-

-

-

7.72% -

7.87% -

m

11.31

m m

m

m m

NILAI NO TRANSAKSI NOTIONAL

4 5 6 B 1 2

3 4 5 C

-

TRADING

HEDGING

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.00%

9.20% 7.48% 7.28% 7.24% 7.02% 6.94% 5.09% 4.71% 4.70% 4.67% 3.56% 2.08% 2.03%

Kabupaten Balangan Kabupaten Kotabaru Kota Banjarmasin Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tabalong Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kota Banjarbaru Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Tapin Kabupaten Banjar Kabupaten Tanah Bumbu

PENGURUS BANK Komisaris Utama Komisaris

DEWAN KOMISARIS : Ary Bastari : Syahrituah Siregar Hatmansyah H. Zulfadli Gazali

DEWAN PENGAWAS SYARIAH : H.A.Hafiz Anshary AZ : Muhaimin

Ketua Anggota

DIREKSI : Doddy Setyantoko Soewito*) : H. IGK Prasetya**) Direktur Bisnis & Usaha Syariah : Hj.Yunita Martha Direktur Operasional : Widya Rumadja*) Direktur Kepatuhan Direktur Utama

m

m

m

m

m m

11.81

m

Terkait Nilai Tukar Spot Forward Option a. Jual b. Beli Future Swap Lainnya Terkait Suku Bunga Forward Option a. Jual b. Beli Future Swap Lainnya Lainnya JUMLAH

m TAGIHAN DAN KEWAJIBAN DERIVATIF TAGIHAN LIABILITAS

TUJUAN

mm

SUKU BUNGA DASAR KREDIT (PRIME LENDING RATE) BERDASARKAN SEGMEN BISNIS KREDIT KREDIT KREDIT KREDIT KONSUMTIF KORPORASI RITEL MIKRO KPR NON KPR 8.81

m

(Dalam %) SEP 2016

SEP 2017

M

Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan Pemerintah Kabupaten / Kota

PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN NO

M

-

246,095 463,555 10.91% 4.28% 7.76% 6.84% 220,970 15,635 205,205 130 -

POS - POS

m -

M

-

6,479,246 6,479,246 247,584 247,584 -

Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali Tagihan akseptasi Kredit Penyertaan Penyertaan modal sementara Tagihan lainnya Komitmen dan Kontijensi

20.59% 20.59% 1.03% 21.62% 11.70%

-

M

1,040

m

m Banjarmasin, 20 Oktober 2017 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

m m

m

m

m

Hj. Yunita Martha Plt. Direktur Utama

H. IGK Prasetya Plt. Direktur Kepatuhan

LAPORAN KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH PERIODE SEPTEMBER 2017 DAN SEPTEMBER 2016 LAPORAN POSISI KEUANGAN POS-POS

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

ASET Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Surat berharga dimiliki Pembiayaan berbasis piutang Pembiayaan bagi hasil Pembiayaan sewa Aset produktif lainnya CKPN aset produktif a. Individual b. Kolektif Aset tetap dan inventaris Aset non produktif CKPN aset lainnya -/Aset lainnya TOTAL ASET LIABILITAS Dana simpanan wadiah Dana investasi non profit sharing Liabilitas kepada Bank Indonesia Liabilitas kepada bank lain Surat berharga diterbitkan Liabilitas Lainnya Dana investasi profit sharing Dana usaha Saldo laba (rugi) TOTAL LIABILITAS RASIO KEUANGAN Total Aset UUS terhadap total aset BUK yg memiliki UUS Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif CKPN aset keuangan terhadap aset produktif NPF gross NPF net Return On Assets (ROA) Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan Financing to Deposit Ratio (FDR)

(Dalam Jutaan Rupiah) SEP 2017 DES 2016 12,232 116,080 149,129 407,414 211,391 277 (14,121) (14,121) 7,969 33,217 923,588

13,459 200,112 123,120 376,296 115,483 164 (11,405) (11,405) 7,770 20,641 845,640

68,633 434,896 76,671 5,462 321,327 16,599 923,588

51,727 428,037 52,209 4,495 295,949 13,223 845,640

SEP 2017 SEP 2016 6.49% 5.86% 6.98% 6.94% 1.84% 2.28% 8.66% 8.48% 7.49% 6.89% 2.73% 3.78% 34.15% 26.65% 122.95% 117.12%

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF NO A. 1.

2.

3.

B. 1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

POS-POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan & Beban Operasional Pendapatan Penyaluran Dana a. Pendapatan dari piutang b. Pendapatan dari bagi hasil c. Lainnya Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi a. Non profit sharing b. Profit sharing Pendapatan setelah distribusi bagi hasil Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana Pendapatan Operasional Lainnya a. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah b. Komisi/provisi/fee dan administrasi c. Pendapatan lainnya Beban Operasional Lainnya a. Beban bonus wadiah b. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) c. Kerugian terkait risiko operasional d. Komisi/provisi/fee dan administrasi e. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) f. Beban tenaga kerja g. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap & inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valas Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Pajak penghasilan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

SEP 2017

LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL

(Dalam Jutaan Rupiah) SEP 2016

69,393 27,435 19,905 22,053 33,964 33,964 35,429

61,166 24,372 21,122 15,672 23,442 23,442 37,724

17,452 3,155 14,297 37,874 541 17,374 9,645 10,314 (20,422) 15,007

12,089 1,862 10,227 32,477 334 12,678 9,472 9,993 (20,388) 17,336

1,592 1,592 16,599 16,599

12 649 661 17,997 17,997

16,599

17,997

KOMITMEN DAN KONTIJENSI Porsi Pemillik Dana

Saldo Rata-rata

Pendapatan akan di bagi hasilkan

Nisbah (%)

A

B

C

INDIKATOR

POS-POS NO I. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik 2. Lainnya

Jumlah Bonus dan Indikasi Rate of Bagi Hasil Return (%) D

A. PEMBIAYAAN 1. Bank 2. Non Bank

598,472

5,682

B. PENGHIMPUNAN DANA 1. Giro wadiah a. Bank b. Non Bank

567,063 51,026 51,026

5,114 460 460

410

2. Giro mudharabah a. Bank b. Non Bank

-

-

-

3. Tabungan wadiah a. Bank b. Non Bank

17,709 17,709

160 160

4. Tabungan mudharabah a. Bank b. Non Bank

229,697 1,632 228,065

2,072 15 2,057

5. Deposito mudharabah a. Bank - 1 Bulan - 3 Bulan - 6 Bulan - 12 Bulan b. Non Bank - 1 Bulan - 3 Bulan - 6 Bulan - 12 Bulan TOTAL

268,631 75,000 75,000 193,631 87,695 42,845 8,161 54,930 567,063

2,422 676 676 1,746 791 386 74 495 5,114

E=(D/Ax100%)x12

2,240 69 69

1.62

-

-

24 24

1.62

70 45.00 24.96

521 7 514

4.87 2.70

340 65.00 65.00 275 65.00 68.00 70.00 72.00 410

1,626 440 440 1,186 514 263 52 357 2,240

SEP 2017

(Dalam Jutaan Rupiah) DES 2016 -

II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik 2. Lainnya

-

-

III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 2. Pendapatan margin dalam penyelesaian 3. Lainnya

11,529 11,529 -

8,305 8,305 -

-

15 15 -

IV KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 2. Lainnya

mm

Banjarmasin, 20 Oktober 2017 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN Unit Usaha Syariah

7.04 7.04 7.36 7.58 7.79

H. A. Hafiz Anshary AZ Ketua Dewan Pengawas

Hj. Yunita Martha Plt. Direktur Utama

POLITIK

7

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

Golkar Klaim Elektabilitas Naik Elektabilitas Partai Golkar mulai merangkak naik dari 11% menjadi 12%. Faktor yang pernah membelit Setya Novanto tak terlalu berpengaruh dengan elektabilitas mereka.

ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

K

ETUA Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie tak percaya hasil survei yang menyebut tingkat elektabilitas Golkar menurun. Sebaliknya, elektabilitas Golkar justru makin naik.

Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) beberapa waktu lalu memaparkan tingkat elektabilitas parpol jelang Pemilu 2019. Dari hasil sigi SMRC, Golkar berada di peringkat dua dengan angka 11,4% dan bersaing dengan Partai Gerindra di peringkat tiga dengan tingkat elektabilitas 10,2%, sedangkan PDIP berada di peringkat pertama dengan tingkat elektabilitas 27,1%.

Sementara itu, hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada September lalu sempat menyatakan tingkat elektabilitas Golkar turun sebesar 3,2% dari tahun lalu. Tergerusnya elektabilitas Golkar terutama disebabkan persoalan hukum yang tengah menjerat eliteelite politik dan ketidakharmonisan di internal partai.

Tim Kajian Elektabilitas internal partai juga telah menyurvei elektabilitas Partai Golkar yang menurun.

Hasilnya, elektabilitas partai menurun lantaran citra partai

yang buruk.

Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi.

Salah satunya meminta Setya Novanto untuk mundur dari jabatannya. Rekomendasi tim elektabilitas akan ditindaklanjuti dengan kajian oleh koordinator bidang kajian strategis serta koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.

“Seluruh jajaran pengurus PSI siap menghadapi verifikasi faktual yang dilakukan KPU.�

Isyana Bagoes Oka

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia.

Namun, menurut Aburizal, hal tersebut tak relevan. Selain itu, masalah elektabilitas juga tak selalu karena sosok ketua umum, dalam hal ini Setya Novanto. “Bukan masalah soal ketua umum. Kalau kita sudah bersatu seperti tadi, naik lagi Golkar. Harus terus bersatu, kita lihat naik lagi jadi 12% dari 11%,� jelasnya.

Siaga satu Ketua DPP Partai Solidari-

tas Indonesia Isyana Bagoes Oka mengatakan partainya dalam posisi siaga satu untuk menjalani rangkaian proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

Isyana mengatakan, pada Minggu (15/10) atau sehari sebelum tenggat penutupan pendaftaran KPU Senin (16/10), berkas dokumen PSI sudah diterima dan dinyatakan lengkap oleh KPU yang dibuktikan dengan tanda terima yang diberikan oleh KPU. Menurut dia, PSI optimistis bisa lolos tahapan verifikasi administrasi yang saat ini tengah berlangsung atau verifikasi faktual yang dijadwalkan mulai pertengahan Desember. “Seluruh jajaran pengurus PSI siap menghadapi verifikasi faktual. Kami siaga satu untuk mencapai cita-cita kami membawa sebanyak-banyaknya orang baik yang antikorupsi dan antiintoleransi ke legislatif yang tentu saja hanya bisa terwujud jika PSI lolos verifikasi KPU dan menjadi peserta Pemilu 2019.’’ Sebelumnya, KPU telah menutup masa pendaftaran partai politik pada Senin (16/10) malam pukul 24.00 WIB. Tercatat sebanyak 27 partai telah mendaftar ke KPU selama dua pekan masa pendaftaran dibuka.

Saat ini KPU tengah melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen partai calon peserta pemilu.

Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi faktual terhadap partai-partai baru yang belum pernah menjalani verifikasi faktual. (Ant/Mtvn/P-2)

Tunjangan Veteran Naik 25% PRESIDEN Joko Widodo menutup Kongres XI Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Tahun 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, kemarin. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan tunjangan untuk para veteran atau purnawirawan akan naik sebesar 25% pada 2018. “Saya ulang mulai Januari 2018 akan kami naikkan (tunjangan veteran) 25%,� kata Jokowi. Pernyataan Jokowi mendapat respons positif dari para veteran. Mereka sontak bertepuk tangan.

Berdasarkan laman veteranri.go.id, tunjangan veteran diberikan bervariasi tergantung pada golongan. Golongan A mendapat Rp1,6 juta per bulan, sampai terendah golongan E mendapat tunjangan

Rp1,4 juta.

Bagi veteran yang telah mendapatkan hak pensiun, diberikan tunjangan sebesar 50% dari nominal tunjangan yang diterima oleh veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan yang telah menerima hak pensiun.

Tiga tahun lalu, para veteran juga mendapatkan kenaikan tunjangan sebesar 16%. Dengan begitu, ada penambahan sekitar 9% dari kenaikan sebelumnya.

Jokowi pun memandang keputusannya menaikkan tunjangan para veteran ini sudah tepat. “Ini memang saya kira sudah saatnya tunjangan LVRI dinaikkan,� ujar dia.

Lebih jauh Presiden mengatakan pemerintah telah merenovasi sebanyak 1.350

rumah milik veteran atau purnawirawan TNI dan Polri.

Renovasi ini merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah kepada para veteran. “Yang telah direnovasi 765 rumah dan yang masih proses 585,� imbuhnya.

Renovasi rumah ini dikerjakan oleh Kementerin Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ia pun telah meminta proyek renovasi ini dilanjutkan.

Selain itu, lanjut dia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara juga akan menambah sebanyak 400 rumah yang akan direnovasi. Ia pun menawarkan kepada para purnawirawan untuk mengambil kesempatan renovasi gratis.

(Pol/MTVN/P-4)

MI/M IRFAN

BACAKAN EMPAT PUTUSAN: Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat (kedua dari kanan)

membacakan empat putusan pengujian materi UU di Ruang Rapat Utama MK, Jakarta, kemarin. Majelis Hakim MK membacakan pengucapan putusan pengujian UU No 21 Tahun 2017 tentang Ketentuan Eksploitasi Orang, UU No 48 Tahun 2019 tentang Kehakiman, UU Pemerintahan Daerah, dan UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seluruhnya ditolak.

MK Tolak Pemekaran Provinsi Madura MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak gugatan empat kepala daerah di Madura yang ingin membentuk provinsi sendiri.

MK beralasan pasal yang digugatkan oleh para pemohon tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi selama norma tersebut tidak melanggar moralitas dan rasionalitas.

Seperti diberitakan sebelumnya, empat bupati di Madura, yakni Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad, Plh Bupati Sampang Fadhilah Budiono, Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Bupati Sumenep Busyro Karim menggugat UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), terutama Pasal 34 ayat (2) huruf d.

Dalam UU itu disebut bahwa cakupan wilayah meliputi paling sedikit lima daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi. Keempat bupati merasa hal tersebut menyalahi konstitusi karena

bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat 1, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Meskipun demikian, MK berpendapat sebaliknya. “Dikarenakan syarat minimal lima wilayah kabupaten/kota tersebut tidak diatur dan dibatasi oleh Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk UU,� kata Ketua MK, Arief Hidayat, dalam sidang terbuka di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Pasal yang digugat itu, lanjutnya, bukan merupakan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, tidak melampaui kewenangan pembentuk UU, bukan penyalahgunaan kewenangan, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak menegasikan prinsipprinsip dalam UUD 1945. Selain itu, hal

tersebut juga tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, ataupun dilakukan secara sewenang-wenang. “Oleh karena itu, berapapun jumlah yang digunakan sebagai syarat cakupan wilayah (syarat kapasitas) sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (2) huruf d dan Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda, hal itu tidak dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945,� ujar Arief.

Pemekaran wilayah pada dasarnya ditujukan demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan daerah, bukan untuk menemukan perbedaan di antara suatu kelompok masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan kebangsaan Indonesia yang tidak didasarkan atas etnisitas, kesukuan, maupun ragam perbedaan lainnya, namun negara tetap menghormati, menjamin, dan melindungi keragaman tersebut. (Deo/P-5)

BERKOMITMEN menginspirasi setiap pelaku bisnis yang membutuhkan strategi digital, Indonesia Knowledge Forum (IKF) VI dilengkapi dengan serangkaian expo dan exhibition serta diikuti oleh 35 start up dan penyedia pengetahuan teknologi terpilih. Diperkaya pula dengan kehadiran 24 pembicara yang kompeten di bidangnya.

Gelaran IKF VI secara konsisten mendapat antusiasme positif dari para peserta dari tahun ke tahun. Bertemakan “Elevating Creativity & Innovation Through Digital Collaboration�, ajang tahunan yang berlangsung selama dua hari tersebut diwarnai pertukaran ide antar peserta dari beragam kalangan, yaitu para eksekutif, profesional, bahkan masyarakat umum.

Hadir untuk membuka IKF VI di Jakarta, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara, Presiden Komisaris PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Djohan Emir Setijoso, Komisaris BCA sekaligus pembina BCA Learning Service Cyrillus Harinowo, beserta jajaran manajemen dan direksi BCA. Pada hari pertama gelaran IKF VI, seminar “Peta Perekonomian di Era Digital� meng-

FOTO-FOTO: DOK BCA

Presiden Komisaris PT Bank Central Asia Tbk (BCA) DE Setijoso (tengah kiri), Komisaris Independen BCA sekaligus Pembina BCA Learning Service Cyrillus Harinowo (tengah kanan), dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara (tengah), yang disaksikan jajaran direksi dan manajemen BCA, membunyikan sirine pertanda dimulainya INDONESIA KNOWLEDGE FORUM VI “_MOVING OUR NATION TO THE NEXT LEVEL_� di Jakarta, Selasa (03/10). hadirkan narasumber yang sudah tak asing di telinga kita, yakni Ekonom Faisal Basri. Kemudian dilanjutkan seminar yang menghadirkan sejumlah narasumber mumpuni yang antara lain Partner dan Presiden Direktur Indonesia McKinsey & Company Philia Wibowo, Celebrity Investor Ashraf Sinclair, dan

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja (tengah), yang didampingi jajaran direksi BCA, menyerahkan plakat apresiasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Ignasius Jonan (ketiga kanan) usai memberikan _inspiring closing speech_ dalam ajang Indonesia Knowledge Forum VI di Jakarta, Rabu (04/10).

Founding Partner of Kejora Group Sebastian Togelang. “Kami mencermati perkembangan start up belakangan ini sangat pesat. Melalui gelaran IKF VI ini, kami ingin memfasilitasi pertukaran ide, inovasi, dan kreativitas dalam memanfaatkan perkembangan teknologi terkini untuk menjadi entrepreneur. Event ini juga menjadi bagian upaya kami melalui BCA Learning Service untuk memberikan nilai tambah bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pembelajaran dari n a ra s u m b e r - n a ra s u m b e r berkualitas dari sisi pengetahuan dan pengalaman,� tegas Cyrillus.

Di hari kedua penyelenggaraan sekaligus penutup, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Ignasius Jonan menyampaikan inspiring closing speech. Ia menuturkan pentingnya teknologi informasi dalam mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya energi. “Di Kementerian ESDM, kami mewujudkannya dengan

penggunaan aplikasi ESDM One Map Indonesia, di mana aplikasi tersebut mengintegrasikan semua data terkait sektor ESDM. Hasilnya, data antar ditjen singkron sehingga mudah untuk menjadikannya sebagai acuan pengambilan kebijakan. Kehadiran ESDM One Map Indonesia juga membuat masyarakat bebas mengakses data di dalamnya untuk berbagai kepentingan,� ungkap Jonan.

Selain itu, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam conclusion remarksnya menyampaikan keutamaan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan ekonomi digital yang inklusif di Indonesia. “Indonesia memiliki potensi besar menciptakan kesejahteraan melalui ekonomi digital. Kolaborasi di antara seluruh pemangku kepentingan di antaranya pemerintah, perbankan, dan pelaku start up sangat diperlukan sebagai fasilitator terwujudnya inklusi keuangan dan ekonomi digital di Indonesia,� tukas Jahja.

8

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

POLITIK & HUKUM

Keseriusan Penegakan HAM Hilang KEHENDAK politik dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) perlahan menghilang di tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akibatnya, banyak kasus HAM yang tidak kunjung terselesaikan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, di Jakarta, kemarin. “Padahal, itu digaungkan tidak hanya secara tulisan, yaitu di dalam program Nawacita, dan masuk juga di Rancangan Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tetapi juga secara lisan,” tutur Usman.

Mantan aktivis Kontras itu pun mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir, pihaknya terus mendapatkan banyak laporan kredibel terkait pelanggaran HAM di berbagai tempat di Indonesia.

Pelanggaran mencakup pembatasan kebebasan berekspresi, berkeyakinan, beragama, dan berkumpul secara damai. Ada pula pelanggaran HAM serius oleh aparat keamanan tanpa ada akuntabilitas penuh.

Hal serupa disampaikan Kepala Departemen Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Khalisah Khalid. Ia menyoroti persoalan konflik agraria. Bahkan janji-janji Jokowi terkait permasalahan ini pada praktiknya tidak sesuai dengan agenda proyek.

“Banyak proyek infrastruktur yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi cita-cita pemerintahan Jokowi. Watak pembangunan kita tidak berubah, tetap eksploitatif,” tutur Khalisah.

Dalam menanggapi itu, Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Presiden Theo Litaay meyakini di sisa dua tahun ini, Presiden akan fokus untuk menyelesaikan tugastugasnya terkait HAM. (Arv/P-1)

MI/RAMDANI

DIPERIKSA SEBAGAI TERSANGKA: Auditor Madya pada Subauditorat VII B2 Badan Pemeriksa Keuangan Sigit Yugoharto dikawal petugas ketika meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Sigit Yugoharto diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh BPK terhadap PT Jasa Marga pada 2017.

Basmi Korupsi Perlu Amunisi Baru Presiden belum langsung memimpin upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam penguatan regulasi.

DERO IQBAL MAHENDRA dero@mediaindonesia.com

S

AMPAI dengan tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum menampakkan hasil memuaskan. Tangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyurut yang sekaligus menandakan korupsi masih membudaya di segala lini dan institusi.

Salah satu alasannya di-

tengarai karena masih belum lengkapnya amunisi untuk pemberantasan korupsi. Misalnya, regulasi dan keterbatasan sumber daya untuk melakukan pemberantasan secara masif.

Wakil Ketua KPK Laode Syarif menyatakan sebetulnya berdasarkan pengakuan internasional kinerja KPK menjadi salah satu percontohan bagi negara lain. Khususnya, dengan penyatuan dari penyelidikan dan penuntutan dalam satu atap.

Meski begitu, Laode menga-

kui masih terdapat kelemahan dalam kelengkapan dari regulasi untuk pemberantasan korupsi.

“Regulasi yang paling mendesak itu ialah Undang-Undang Perampasan Aset. Saya rasa tahun keempat nanti pemerintah dan DPR bisa mempercepat itu, mengingat drafnya sudah selesai,” terangnya, di Jakarta, Senin (16/10).

Selain itu, UU Ekstradisi serta revisi UU KUHP yang diharapkan dapat memasukkan perdagangan pengaruh, korupsi swasta, kekayaan yang diperoleh dengan tidak wajar, dan suap di sektor swasta private. Tindaktindak rasywah itu belum

diakomodasi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga menekankan perlunya peningkatan sumber daya dari yang ada saat ini. Apalagi, cakupan wilayah yang harus diawasi sangat luas dengan nilai ekonomi negara yang mulai mencapai Rp2.000 triliun.

Menurut Saut, bila hanya mengandalkan KPK untuk pemberantasan korupsi, dirinya menyatakan dengan sumber daya yang ada sekarang pihaknya tidak sanggup.

Untuk itu perlu ada koordinasi di antara semua lembaga penegak hukum dan perlu adanya suatu roadmap yang

menjadi pedoman mereka. “ “Roadmap KPK hingga 2023 jelas membangun integritas dan memberantas grand corruption, tetapi harus ada peningkatan sumber daya dari yang saat ini,” terang Saut.

Perlunya penguatan koordinasi di antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung pun diamini Menteri Menteri Hukum dan HAM (Menkum dan HAM) Yasonna Laoly.

Penyusunan roadmap menjadi penting agar tidak menimbulkan tumpang tindih antarlembaga.

Tergeser Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Oce Madril me-

Blangko Kosong Dalih Usang OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan KTP Elektronik (KTP-E) agar tidak kembali dimanfaatkan untuk penyelewengan pemilu.

Kekosongan blangko jangan lagi jadi alasan.

Komisioner Ombudsman Ahmad Suaidi mengemukakan hal itu dalam diskusi bertajuk Pelayanan Publik di Era Pemerintahan Joko Widodo, di Jakarta, kemarin.

Ombudsman mencatat ada sekitar 5 juta penduduk yang tidak dapat diberikan status kependudukan dalam sistem KTP-E karena tinggal

di kawasan yang dianggap ilegal.

“Seperti di hutan lindung, mereka kan ada di sana sebelum penetapan kawasan hutan oleh pemerintah, dan karena tidak ada RT/RW, mereka tidak bisa diberikan KTP-E kalau menurut aturan,” ucap Suaidi.

Status mereka dari pemilu ke pemilu kerap disalahgunakan partai politik nakal untuk mendulang suara.

Ombudsman juga meminta pemerintah menerangkan lebih detail terkait permasalahan KTP-E. Kekosongan blangko yang menjadi dalih pemerintah selama ini di-

nilai pemerintahan Jokowi belum menampakkan kemajuan signifikan dalam hal regulasi antikorupsi, baik UU baru maupun revisi dari UU yang lama. Padahal, kelengkapan regulasi ialah salah satu yang disyaratkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Selama 3 tahun ini juga belum terlihat Presiden memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi.

“Mungkin tergeser oleh program infrastruktur. Untuk itu ke depan Presiden harus lebih tampil, perlu ada suatu political will, dan pemerintah tidak bisa sendiri dalam membuat UU,” pungkas Oce. (P-1)

yakini Ombudsman bukan masalah sesungguhnya.

“Ada kaitan dengan biometrik dan ini ada sangkut paut dengan kasus yang di KPK. Masih ada sekitar 5 juta lebih biometrik yang harus dikeluarkan oleh pemerintah,” imbuh Suaidi.

Anggota Ombudsman Ninik Rahayu menyatakan masyarakat kian peduli pada kualitas pelayanan publik.

Hal itu ditunjukkan lewat aduan yang terus naik. Jumlah aduan tercatat 6.900 pada 2015 dan di 2017 diperkirakan mencapai 15 ribu aduan.

Angka aduan itu juga mengindikasikan belum banyak perubahan kualitas pelayanan publik. “Keluhan yang paling banyak penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, hingga tidak memberikan pelayanan sama sekali,” kata Ninik. (Ric/P-1)

PEMILU

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

9

Bawaslu Pantau Kampanye Berbau Ujaran Kebencian UJARAN kebencian dan hoaks harus dihilangkan di ajang pesta demokrasi Indonesia. Jika ujaran kebencian dan hoaks dijadikan materi kampanye, hal itu akan menghasilkan efek yang merusak masyarakat.

“Karena memiliki daya rusak luar biasa, cara-cara seperti itu harus ada pencegahan, sosialisasi kepada seluruh pihak,” ucap Komisioner Bawaslu bidang Pengawasan Mochammad Afifuddin saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Untuk itu, lanjut dia, Bawaslu akan melakukan tindakan preventif dalam meminimalkan kampanye hitam itu. Salah satu yang akan diajak bekerja sama ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga Kepolisian.

Menurutnya, kedua instansi itu dinilai memiliki kemampuan teknis dan tindakan lebih jauh untuk mengatasi kampa-

nye hitam secara daring. Sejauh ini, Bawaslu hanya dapat mengawasi akun media sosial yang didaftarkan tim kampanye ke KPU. “Nanti sifatnya mungkin akan kami pantau dan awasi, tapi selanjutnya akan kami rekomendasikan ke kepolisan dan Kemenkominfo. Untuk akun yang negative campaign, tapi kewenangan kita tidak ada di tindakan di situ. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah koordinasi ke Kemenkominfo untuk antisipasi mengurangi potensi menggunakan medsos untuk kampanye SARA yang selama ini marak,” imbuh dia.

Meskipun demikian, kerja sama itu masih akan dibicarakan lebih lanjut. Baik mekanisme maupun teknis yang akan dilakukan nantinya.

“Belum, belum terbayang ini, yang penting pencegahan saja, kalau soal detect itu kan

teknisnya di sana, ya. Intinya kami ingin cari rutenya juga untuk antisipasi,” tukas dia.

Saat menanggapi hal itu, Kemenkominfo menyambut baik usulan tersebut dan secara terbuka menunggu kerja sama lebih lanjut. Meskipun demikian, Bawaslu diminta menjadi ujung tombak dari gerakan pencegahan tersebut.

“Kita akan bantu teknologinya, mereka kan yang paham pilkada, kita juga sering bekerja sama dengan instansi lain untuk permasalahan yang mereka hadapai dalam hal teknologi,” ucap Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Semuel A Pangerapan.

Akan tetapi, lanjut dia, masyarakat memegang peranan penting juga untuk mengatasi hal itu. Menurutnya, laporan dari masyarakat merupakan kunci dalam memberantas ujaran kebencian dan hoaks daring. (Ric/P-4)

ANTARA/ABRIAWAN ABHE

GERAKAN SADAR DEMOKRASI: Warga membubuhkan tanda tangan di kain putih sebagai simbol mendukung gerakan masyarakat sadar demokrasi di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (27/8). Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan Pilkada 2017 yang diikuti 101 daerah telah berjalan sukses dan terjadi lonjakan jumlah partisipasi pemilih dalam Pilkada 2017 (sekitar 74,2%).

Sportivitas Harus Membudaya di Pilkada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui masih ada sejumlah catatan dari gelaran Pilkada 2017 yang diikuti 310 pasangan calon.

NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

M

ENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan Pilkada 2017 yang diikuti 101 daerah telah berjalan sukses. Terjadi lonjakan jumlah partisipasi pemilih dalam Pilkada 2017 (sekitar 74,2%) jika dibandingkan dengan 2015 (65%-70%).

Meskipun demikian, Tjahjo

mengakui masih ada sejumlah catatan dari gelaran Pilkada 2017 yang diikuti 310 pasangan calon. Dalam pilkada yang memakan anggaran sebesar Rp5,8 triliun tersebut, masih terlihat belum berkembangnya budaya siap menang dan siap kalah alias sportivitas.

“Dari 310 pasangan calon yang berkompetisi, masih belum berkembang budaya siap kalah dan siap menang,” kata Tjahjo kepada Media Indonesia

di Jakarta, baru-baru ini.

Ia juga menyoroti aksi penyerangan Kantor Kementerian Dalam Negeri oleh sekelompok orang yang berasal dari Barisan Merah Putih Tolikara. Kelompok tersebut merupakan pendukung John Tabo-Barnabas Weya pada Pilkada Tolikara 2017.

Hasil pilkada Tolikara sebelumnya sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MK meno-

lak gugatan John Tabo-Barnabas Weya yang meminta MK untuk mendiskualifikasi suara di 18 distrik.

Putusan MK kemudian menetapkan kemenangan pasangan Usman G WanimboDinus Wanimbo dalam pilkada Tolikara. Merasa tidak puas dengan putusan MK, Barisan Merah Putih mendesak Mendagri mengangkat John Tabo-Barnabas Weya sebagai kepala daerah di Tolikara.

Catatan untuk membudayakan siap menang dan siap kalah dalam sebuah kompetisi, dikatakan Tjahjo, akan menjadi bahan evaluasi untuk menggelar pilkada serentak

pada 2018 mendatang. Menurutnya, semua pihak harus berperan dalam membudayakan hal tersebut.

“Bersama penyelenggara pemilu, parpol, peserta pemilu, ormas, elemen masyarakat, dan pemda sosialisasi tahapantahapan pemilu dan tahaptahap mencari keadilan kalau ada sengketa pemilu/pilkada,” terangnya.

Hindari kecurangan Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menekankan budaya siap menang dan siap kalah harus dibarengi dengan pilkada yang bersih.

Ia menambahkan kede-

wasaan berpolitik butuh peran dari semua pihak mulai parpol, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, sampai tokoh-tokoh agama. “Parpol harus lebih cermat dan teliti dan untuk itu NasDem mensyaratkan adanya pakta integritas secara tertulis di atas meterai sebagai bagian dari komitmen pasangan calon atas pilkada yang bersih dan damai,” ujarnya.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan pendidikan politik membutuhkan peran dari semua pihak. Namun, kata Hasyim, parpol memiliki peran yang strategis dalam memberikan pendi-

dikan politik kepada calon kepala daerah.

Penyelenggara pemilu, kata Hasyim, juga berperan dalam memberikan pendidikan politik. Namun, pendidikan politik yang dilakukan penyelenggara pemilu tidak terlalu efektif jika dibandingkan dengan peran parpol. “KPU kalau diberikan tugas pendidikan politik, sosialisiasi lebih kepada aspek elektoralnya,” kata dia.

Hasyim pun mengingatkan bahwa ketika seseorang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, ia harus punya kesadaran yakni siap untuk menang dan siap kalah. (P-4)

Plataran L’Harmonie - Taman Nasional Bali Barat Meraih 2 Penghargaan Sekaligus Top 100 Sustainable Destinations 2017 dan Green Silver ISTA 2017

PLATARAN L’Harmonie Taman Nasional Bali Barat kembali meraih penghargaan Top 100 Sustainable Destinations tahun 2017 dan satu-satunya dari Indonesia yang meraih penghargaan tersebut. Tahun ini adalah penyematan kali kedua setelah tahun sebelumnya juga meraih penghargaan untuk kategori serupa, Top 100 Sustainable Destinations 2016. Ini semua berkat komitmen dan eksistensi yang kuat dari Plataran L’Harmonie Taman Nasional Bali Barat sebagai destinasi ekowisata kelas dunia.

Corporate Marketing Communications Manager Plataran Indonesia, Rindy Hapsari Putri menyampaikan bahwa Plataran L’Harmonie Taman Nasional Bali Barat secara konsisten telah menampilkan keindahan alam sejati Nusantara ke seluruh dunia melalui komitmen pelestarian pariwisata yang kuat dan berkelanjutan.

Penghargaan dari Green Destinations tersebut sejatinya telah mempertimbangkan berbagai aspek keunggulan destinasi. Ini terutama berkaitan dengan

penawaran kualitas area kepada para wisatawan, layaknya manajemen tujuan ekowisata, alam, hewan dan pemandangan, lingkungan dan iklim, budaya dan tradisi, kesejahteraan sosial, serta bisnis dan keramahan.

Menurut Rindy, proses seleksi yang dilakukan terbilang ketat dengan melibatkan tim evaluasi dari 100 pakar internasional bekerja sama dengan 20 organisasi internasional lain untuk pariwisata berkelanjutan.

Proses tersebut mengantarkan Plataran L’Harmonie Taman Nasional Bali Barat sebagai Top 100 Sustainable Destinations.

“Tentunya dengan memperhatikan berbagai ragam keunikan dan kepedulian terhadap pelestarian alam, budaya lokal, pendidikan, dan destinasi pariwisata internasional,” imbuhnya.

Plataran L’Harmonie Taman Nasional Bali Barat merupakan rumah utama bagi Jalak Bali atau Bali Starling (Leucopsar Rothschildi), burung eksotik langka yang hampir punah dan dilindungi di dunia dimana populasinya diperkirakan tinggal sedikit di dunia dan karenanya dianggap sebagai warisan dunia. Plataran L’Harmonie Taman Nasional Bali Barat tersebar dalam 382 hektar di Kabupaten Buleleng, ujung barat laut Bali. Selain

memiliki eksotika alam nan mempesona, kawasan itu mengoleksi flora dan fauna langka, seperti burung jalak bali yang terancam punah.

Total terdapat lebih dari 175 spesies flora dengan 14 di antara mereka merupakan varietas hampir terancam punah. Dengan topografinya yang unik, Plataran L’Harmonie Taman Nasional Bali Barat juga merupakan rumah bagi beragam fauna yang terdiri dari 167 jenis, termasuk jalak bali.

FOTO-FOTO: DOK PLATARAN INDONESIA

Green silver Plataran L’Harmonie Taman Nasional Bali Barat selalu berupaya menjalankan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang sesuai dengan arah pembangunan dan pengembangan pariwisata nasional dan internasional. Misalnya, kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendorong pengembangan potensi melalui berbagai program corporate social responsibility (CSR).

Dengan keberadaan fasilitas konservasi, pengunjung dipersilakan belajar dan berpartisipasi di Plataran L’Harmonie Taman Nasional Bali Barat. Di samping itu, tersedia Scientific Education and Research Center (SERC) disertai lingkungan belajar

yang unik untuk berbagi pengetahuan tentang pelestarian alam.

“Semua merupakan bagian dari tanggung jawab sosial kami sekaligus bukti bahwa Plataran L’Harmonie Taman Nasional Bali Barat memang dirancang sebagai tujuan ekowisata kelas dunia,” ujar Arif Rahman sebagai Area Manager Plataran L’Harmonie Taman Nasional Bali Barat.

Tahun ini Plataran L’Harmonie Taman Nasional Bali Barat meraih penghargaan Green Silver dari Kementerian Pariwisata dalam ajang Indonesia

Sustainable Tourism Award (ISTA) 2017. Salah satu syarat mutlak bagi semua nominasi harus memenuhi standar internasional yang diakui oleh World Tourism Organization (UNWTO) dan GTSC. Ajang ISTA 2017 merupakan pemberian penghargaan yang baru pertama kali digelar Kementerian Pariwisata dan diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya di Jakarta, akhir September silam. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh perwakilan Plataran Indonesia, Anandita Makes.

Guna semakin menun-

jukkan eksistensi sebagai destinasi ekowisata dunia, Plataran L’Harmonie Taman Nasional Bali Barat pada tahun ini telah menjalankan beberapa program promosi.

Contohnya, kegiatan Plataran X Trail pertama yaitu BNI Plataran X Trail 2017 yang melibatkan 504 pelari dari 18 negara.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta dapat melihat enam jalak bali diadopsi dari Pusat Nasional Konservasi Jalak Bali yang dilepas ke a l a m b e b a s P l a t a ra n L’Harmonie Bali Barat. Tidak lupa, kegiatan penanaman 1.100 pohon bakau dilakukan saat itu pula.

Untuk pertama kalinya, Plataran L’Harmonie Taman Nasional Bali Barat menjadi tuan rumah bagi Menjangan Fisherman Boat Carnival 2017. Acara yang

baru pertama kali digelar di Bali itu menampilkan filosofi tradisional Tri Hita Karana yang berarti Tiga Penyebab Terciptanya Keharmonisan meliputi hubungan sesama manusia, alam sekitar, dan Tuhan.

Plataran Indonesia sendiri didirikan pada tahun 2009 sebagai grup pariwisata Indonesia yang menaungi berbagai unit usaha seperti hotel, resort, kapal pesiar, spa, restauran, venue, serta nature development area dengan lokasi berbasis di berbagai tempat eksotis di Indonesia. Makna arti ‘Plataran’ sendiri berarti ‘Tempat yang paling disukai Tuhan’.

Konsep dasar pariwisata Plataran meliputi tiga ‘X’ yaitu, eXoticism, eXperience, dan eXcellence dengan penekanan pada the True Indonesian Icon. (Mut/S-4)

10

OPINI

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

Bekerja di Musim Pancaroba Gun Gun Heryanto

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

T

IGA tahun sudah pemerintahan Jokowi-JK berjalan. Tak mudah menyusuri perjalanan panjang lima tahunan di tengah tekanan yang datang tak berkesudahan. Jokowi dengan segala plus-minusnya tetap melangkah menjaga momentum kepercayaan publik di samudra kepentingan ragam kekuatan.

Memasuki tahun keempat, artinya Jokowi memasuki musim pancaroba politik, mengingat tahapan kontestasi elektoral 2019 sudah berjalan.

Semua kekuatan politik mulai melancarkan lagi ragam strategi guna menjaga eksistensi mereka di kemudian hari.

Musim kontestasi datang lebih dini, seiring perubahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan berbarengan.

Menjaga kepercayaan Kondisi politik kerap berubah cepat seiring dengan suhu yang memanas diiringi relasi antagonistis yang mengemuka tak hanya di level elite, tapi juga di kalangan warga biasa. Musim pancaroba butuh daya tahan karena perubahan menuntut kondisi prima untuk mengatasi masalah bersama-sama.

Sepanjang 2017, sejumlah peristiwa politik mewarnai perjalanan pemerintahan JokowiJK. Tekanan bergelombang datang, misalnya eskalasi penyelenggaraan pilkada serentak gelombang II di 101 daerah.

Efek domino kasus penodaaan agama di pilkada DKI Jakarta yang menstimulasi aksi bela Islam membuat Jokowi harus bekerja ekstra keras mengelola komunikasi politik agar tak terjebak dalam titik episentrum gempa opini publik berskala nasional tersebut.

Gegap gempita perbincangan warga pun berlanjut di sejumlah isu lain. Misalnya saja soal Perppu No 2/2017 tentang Ormas, pembubaran HTI, polemik UU Pemilu, penetapan tersangka Setya Novanto, dan sejumlah isu-isu lain yang kerap melahirkan sejumlah

PA

paradoks di panggung politik nasional.

Dalam menyikapi masyarakat yang terfragmentasi seperti ini, James Stanyer dalam Modern Political Communication (2008), menyarankan agar ada rekonseptualisasi hubungan dengan warga dan beradaptasi dengan perubahan. Hubungan dengan warga harus diletakkan dalam koridornya yang tepat, mana informasi dan mana propaganda, mana yang ‘sampah’ dan mana yang ‘nutrisi’.

Adaptasi dengan perubahan terutama dalam perbincang politik warga di ragam kanalnya harus dilakukan Jokowi agar tak terjebak pada skenario para pihak yang menghendaki Jokowi ‘lumpuh layu’ dari kepercayaan publik yang menjadi modal sosialnya.

Rekonseptualisasi itu antara lain mengubah gaya komunikasi politik istana dan presiden dari gaya structuring style yang mengelola power dan memapankan kuasa presiden, ke gaya equalitarian style, yakni presiden memosisikan kesataraan dengan warga yang dipimpinnya. Jokowi tetap

rajin blusukan, menyerap aspirasi, berdialog dengan beragam kantong warga biasa, dan mengelola hubungan baik dengan tokoh maupun organisasi kunci yang ada di masyarakat.

Posisi Jokowi di tiga tahun perjalanannya masih mendapatkan modal kepercayaan publik memadai. Hal ini bisa terlihat di sejumlah hasil survei opini publik beberapa lembaga survei. CSIS melakukan survei pada 23-30 Agustus terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia.

Hasilnya menunjukkan ada peningkatan kepuasan publik pada kinerja Jokowi. Tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Jokowi di 2015 sebesar 50,6%. Kemudian pada 2016 naik menjadi 66,5% dan pada 2017 naik menjadi 68,3%.

Data lainnya ialah survei SMRC medio 3-10 September 2017. Hasilnya angka kepuasan publik atas kinerja Jokowi September 2017 sebesar 68%.

Angka yang hampir sama juga kita dapatkan dari hasil survei Indikator Politik Indonesia.

Dalam survei 17-24 Septem-

ber 2017, 68,3% responden mengaku puas dengan kinerja Jokowi-JK. Menjaga kepercayaan tentu menjadi salah satu agenda Jokowi di musim pancaroba seperti saat ini. Dalam praktik keseharian, kepercayaan bisa naik bisa juga turun. Salah satunya akan sangat dipengaruhi dinamika opini publik yang berkembang. Opini publik selalu terbangun dari tiga komponen utama. Pertama credulity, yakni soal percaya atau tidak. Apakah publik percaya atau sebaliknya mulai menyangsikan kiprah Jokowi dan kabinet kerjanya.

Kedua reliance, yakni tingkat pentingnya kepercayaan bagi seseorang. Sesuatu yang sudah dipercayai belum tentu dianggap penting oleh publik.

Jika kepercayaan saja belum menggaransi, apalagi kalau publik sudah tak memercayai pemerintah. Jalan terjal membentang karena Jokowi akan kesepian dan tak bisa menggerakkan kekitaan dalam model demokrasi-partisipan.

Ketiga, nilai kesejahteraan (walfare values). Hampir se-

luruh opini terkait dengan apa yang dirasakan dan diupayakan publik menyangkut kesejahteraan dan hajat hidup orang banyak. Di sinilah letak pentingnya kerja nyata JokowiJK menyejahterakan warga.

Hal ini tak hanya bisa dengan kata-kata retorika, tetapi butuh kerja, kerja, kerja!

Komitmen politik Salah satu kekuatan utama J o ko w i s e j a k l a m a i a l a h kedekatannya dengan rakyat.

Oleh karena itu, modal sosial berupaya kepercayaan inilah yang menjadi simpul kekuatan Jokowi dalam mengurai pola interaksi yang sering menjebak siapa pun presiden berkuasa dalam praktik politik konsensus yang kolusif. Helmke dan Levitsky dalam Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda (2004) mencatat akan muncul dan menguat empat pola interaksi politik, yakni pola melengkapi, mengakomodasi, menyaingi, dan menggantikan. Setiap pola tersebut memiliki pendekatan berbeda-beda.

Idealnya, dalam proses pe-

nguatan konsolidasi demokrasi ada kejelasan posisi politik di dalam atau di luar kekuasaan.

Akan tetapi, dalam praktik politik, pola hubungan berjalan sangat cair. Dalam situasi ini, godaan untuk membangun pola interaksi akomodatif menjadi sangat tinggi sehingga kekuasaan berjalan elitis dan transaksional.

Zona nyaman kekuasaan sering melenakan dan mengukuhkan mitos bahwa garansi politik hanya akan diperoleh dari koalisi besar partai politik.

Saat ini koalisi pemerintahan Jokowi pun terdiri dari banyak partai politik. Di atas kertas dukungan terhadap Jokowi kurang lebih 69% di DPR. Meski demikian, di musim pancaroba seperti sekarang dibutuhkan komitmen kuat untuk memastikan siapa saja kawan seperjalanan.

K a b i n e t Ke r j a y a n g d i pimpin Jokowi mendapatkan ujian. Akankah tetap solid dan berkomitmen pada akselerasi kerja, ataukah mulai main mata dan mengambil ancangancang masuk gelanggang permainan 2019. Jajaran menteri

dan lembaga harus memiliki daya tahan untuk tetap memiliki komitmen bekerja hingga 2019. Fokus prioritasnya Jokowi-JK ialah menunaikan janji kampanye di 2014. Niat baik dan niat politik untuk memberikan perubahan.

Biarkan kontestasi berlangsung dengan tahapannya, dan pemerintah tetap berjalan memikul tanggung jawab moral dan politis untuk tetap mengakselerasikan kinerja Kabinet Kerja. Loyalitas para menteri ialah pada presiden meskipun sebagian dari mereka berasal dari partai politik berbeda.

Suasana politik dua tahun terakhir hingga 2019 tentu akan sangat mengganggu.

Perang opini bisa saja setiap hari terjadi. Polarisasi yang telah terjadi sejak 2014 hingga saat ini harus disikapi dengan kematangan dan ketenangan Jokowi dan para menterinya.

Tak perlu larut dalam gegap gempita berburu kuasa. Terlebih, bagi petahana bekerja optimal melakukan capaiancapaian kinerja sesungguhnya merupakan kampanye nyata sepanjang masa.

semakin besar, berpeluang menggunakan mata Tuhan untuk melihat, telinga Tuhan untuk mendengar, dan sudah pasti tidak ada lagi rahasia atau sesuatu yang tersembunyi baginya. Bahkan bisa saja menggunakan mulut Tuhan untuk bicara dan tangan Tuhan untuk berbuat, seperti yang pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Besar-kecil nominasi nilai spiritual saving ditentukan Tuhan. Boleh jadi menurut kita jumlahnya kecil atau kurang, tetapi di mata Tuhan nilainya amat besar karena dilakukan dengan penuh keikhlasan.

Boleh jadi kita beranggapan

banyak, tetapi di mata Tuhan nilainya kecil karena tidak dilakukan dengan penuh keikhlasan, apalagi jika disertai dengan riya’ (ria).

Sebanyak apa pun spiritual saving jika dilakukan dengan riya’, sengaja dipamerkan, pasti nilai saving-nya berkurang.

Kita dipesankan ulama besar Ibn ‘Atha’illah: “Tanamlah seluruh amal kebajikanmu di bumi kesunyian (beramal tanpa diketahui orang) jika akan panen di akhirat. Segala amal kebajikan yang ditanam di bumi dengan ria, hanya akan panen di bumi, tidak lagi di akhirat, na’udzu billah min dzalik.”

Spiritual Saving Nasaruddin Umar

Spiritual saving juga berbanding lurus dengan logika saving money. Jika isi tabungan sering dikuras, itu akan mengurangi rasa percaya diri.

Jika terus diisi, kita pun akan penuh percaya diri. Makin sering kita melakukan amal kebajikan atau amal jariah, sebelum diraih pahalanya di akhirat sudah dirasakan manfaatnya di dunia.

Memang hakikat amal jariah itu artinya berjalan terus pemanfaatannya, mulai sejak diniatkan, dilaksanakan, sampai nanti di akhirat terus memberikan manfaat kepada yang bersangkutan, tanpa sedikit pun keraguan.

Spiritual saving juga bagian dari prestasi qalbu (hati/ kalbu) yang cerdas. Semakin banyak spiritual saving seseorang semakin matang pula spiritual orang itu. Sebaliknya semakin kurang spiritual saving seseorang justru dikhawatirkan yang membengkak ialah tabungan dosa (sin saving).

Dalam bahasa agama, spiritual saving bukan hanya seruan biasa untuk mendapatkan martabat utama di mata Tuhan, melainkan juga memberikan hikmah di dalam kalbu. Misalnya bisa menambah kekhusyukan dalam beribadah, menambah keimanan kita

kepada rukun iman, dan motivasi untuk berbuat kebajikan semakin kuat. Berbakti kepada pekerjaan pilihan sendiri.

Potensi dan keberadaan jiwa yang tercerahkan akan mampu menyaksikan keajaiban yang oleh kalangan ‘arifin sering menyebutnya dengan mukasyafah, yaitu penyingkapan rahasia Ilahi. Koleksi spiritual saving bisa memengaruhi kapasitas batin seseorang. Ada orang memiliki kewibawaan batin yang kuat walaupun kehidupan sehari-harinya secara ekonomi biasa-biasa atau di bawah rata-rata.

Hal itu bisa terjadi karena jika spiritual saving seseorang

I TA s e r i n g m e n dengarkan istilah saving (menabung).

Ini enak diucapkan, tetapi sulit direalisasikan.

Logika amal jariah bisa dijelaskan dengan menggunakan bahasa nonteologis. Amal jariah selama ini dipahami sebagai amal sosial yang pahalanya nanti akan dijumpai di akhirat setelah wafat. Boleh jadi kurang diminati generasi muda yang hidup di alam logika dan kehidupan yang sedemikian pragmatis.

Amal jariah seolah menjadi kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Jika kita mengartikulasikan amal jariah dengan menggunakan bahasa tabungan spiritual (spiritual saving) bisa lebih menarik dan lebih reasonable. Yang namanya tabungan bisa memiliki banyak fungsi sosial dan individual. Fungsi sosialnya pasti akan memberikan rasa percaya diri yang kuat karena kita merasa memiliki tabungan spiritual. Dalam bahasa agama juga menyatakan bahwa koleksi amal kebajikan berfungsi sebagai penolak bala atau penolak musibah.

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP).

Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta

K

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Arief Hulwan Muzayyin, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cornelius Eko, Christian Dior Simbolon, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iqbal Musyaffa, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Maggie Nuansa Mahardika, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S,

Gurit Adi Suryo, Dhika Kusuma Winata, Zico Rizki Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Rio Thaba Pratama Burhan, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tampan Destawan, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya),

Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan) Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon),

Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-3065014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia. com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

SUARA ANDA

11

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

EDITORIAL

Tanggapan Editorial

19 Oktober 2017

Perkuat Transparansi

Menjaga Birokrat DKI Tetap Sehat M

ELAKUKAN perubahan dari yang buruk ke yang baik bukanlah pekerjaan mudah. Namun, untuk mempertahankannya bisa jauh lebih susah. Pun dengan mempertahankan perubahan wajah birokrasi di DKI Jakarta sejak lima tahun terakhir yang tadinya bak penguasa menjadi pelayan warga.

Sebagai unsur yang bertugas menjalankan roda pemerintahan, peran birokrat amatlah vital dan menentukan. Di pikiran dan tangan merekalah baik-buruknya f u n g s i u t a m a b i r o k ra s i u n t u k m e l ay a n i ke p e n t i n g a n m a s y a ra k a t b e r g a n t u n g . S ay a n g ny a , di hampir semua sektor, baik di pusat maupun di daerah, penuaian fungsi mulia itu masih jauh dari harapan.

Bahkan, kaum birokrat cenderung berkarakter antagonistis.

Mereka yang semestinya membantu kesulitan malah mempersulit warga. Mereka yang seharusnya menjadi abdi malah m i n t a d i l ay a n i . Fe n o m e n a i t u pula yang lama terjadi di Ibu Ko t a . S e l a m a b e r p u l u h - p u l u h tahun, birokrasi di DKI Jakarta berwajah buruk.

Seabrek penyakit dari kemalasan hingga nafsu menggadaikan jabatan untuk mendapatkan uang begitu kuat memapar dan seakan mustahil disembuhkan. Penyakit kronis para birokrat DKI Jakarta baru bisa diobati setelah Joko Widodo menjadi gubernur pada 2012. Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang kemudian menggantikan Jokowi pun sukses meneruskan misi mahasulit itu.

Jokowi dan Ahok tahu betul bagaimana mereformasi birokrasi di DKI. Rumusnya terbilang sederhana, yakni penuhi dulu kesejahteraan birokrat, lantas paksa mereka untuk berubah. Sebagai pendukung, beragam perbaikan sistem demi terciptanya transparansi seperti

mekanisme lelang untuk posisi pejabat dan e-budgeting diterapkan. Tak lupa, pengawasan dilakukan secara ketat.

H a r u s k i t a a k u i , b i r o k ra t d i DKI Jakarta sudah mulai sehat.

Selama Jokowi, Ahok, dan Djarot Saiful Hidayat berkuasa, para

PERKUAT transparansi dengan memberdayakan teknologi informasi dan pastikan masyarakat juga memiliki akses terhadap teknologi informasi itu nanti.

@lanusgana

Pembersihan

SEHAT? Kalau bersih, apa dulu yang dibersihkan? Kalau membersihkan uang tidak usah disuruh. Profesional mimpi kali, apalagi gaji akan dikurangi?

@partha53ap

Ketegasan Sikap

birokrat nakal terpaksa tiarap.

Mereka tak lagi malas, juga tak berani menilap uang negara a t a u m e m e ra s w a r g a . N a m u n , harus kita katakan pula bahwa belum semua dari mereka yang sepenuhnya imun dari penyakit birokrasi.

Kendati kesejahteraan mereka sudah dinaikkan berkali lipat, godaan untuk kembali menjadi b i r o k ra t b e r m e n t a l p e n g u a s a masih besar. Saat ini, mereka dalam posisi wait and see. Mereka ingin melihat lebih dulu seperti apa karakter Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur yang baru.

Jika Anies-Sandi lemah dan kompromistis, bisa dipastikan para birokrat nakal akan kembali ugal-ugalan. Kita mendukung janji Anies-Sandi untuk meneruskan program-program lama yang bagus. Oleh karena itu, keduanya mesti menunjukkan sikap dan ketegasan yang sama atau bahkan lebih dalam mengelola birokrasi DKI. Cara dan gaya boleh saja berbeda, yang penting birokrasi tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Ketegasan harus dikedepankan pula untuk menghadapi anggota DPRD. Menjaga integritas, kredibilitas, dan profesionalitas birokrat ialah kunci keberhasilan pelaksanaan program-program lainnya.

Mengatasi kemacetan, banjir, dan segudang persoalan lain hanya maksimal jika birokrat hebat. Meski belum sempurna, tiga gubernur lama sudah berhasil membangun birokrasi DKI yang bersih juga mumpuni, dan kini menjadi kewajiban Anies-Sandi untuk meneruskannya. Birokrasi DKI Jakarta pantang kembali ke tabiat lama, yakni tabiat mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Birokrasi DKI harus tetap sehat, bersih dari birokrat-birokrat sesat.

KITA menunggu sikap Anies tegas ketika ada pejabat DKI yang bekerja tidak becus atau korupsi.

Gantyo Koespradono

Lanjutkan Kepemimpinan

KITA harus tetap percaya Anies-Sandi mampu melanjutkan kepemimpinan yang tegas dan sehat.

Amalia

Tetap Profesional

KETIKA kesejahteraan sudah ditingkatkan seharusnya mereka tetap bekerja secara profesional.

Mimin Mintarsih

Dukung Program Anies

AYO warga Jakarta, mari kita dukung program Anies-Sandi yang akan meneruskan program terdahulunya.

Indiarti

Tindak Tegas

KALAU ada birokrat yang melakukan pungutan liar dan tidak becus kerja, pecat saja Pak.

Sulistyowati

Benahi Jakarta

PAK Anies dan Pak Sandi harus banyak blusukan. Benahi dan tata Jakarta agar lebih bersih, rapi, aman, dan nyaman.

Endang Supriyati

Tidak Ada Pungli

SEMOGA pungutan liar (pungli) di beberapa tempat benarbenar bersih.

Nida Khairunissa

Tingkatkan Kinerja

SEMUA harus bekerja dengan baik, tingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi.

Euis Susilawati

Tetap Bersih

JANGAN pentingkan diri sendiri, utamakan kepentingan masyarakat. Jaga agar birokrasi DKI tetap sehat dan bersih.

Mia Amalias

DUTA

FORUM

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Kirimkan komentar Anda atas tema: Bagaimana menghilangkan perilaku buang sampah sembarangan, termasuk di jalan raya? (16 - 21 Oktober 2017) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Sosialisasi dan Aksi untuk Wujudkan Lingkungan Asri

K

EBIASAAN membuang sampah sembarangan di Indonesia sepertinya sudah menjadi budaya yang turuntemurun. Bahkan, perilaku itu sering dilakukan pengendara di jalan raya. Hal ini perlu ditindaklanjuti karena banyak sekali dampak negatif yang muncul akibat kebiasaan itu.

Memang tidak mudah, tapi pencegahan ini bisa dilakukan secara bertahap dan konsisten tentunya. Negara Jepang dan Kota Texas di Amerika Serikat, misalnya telah membuktikan bahwa usaha yang dilakukan secara konsisten untuk melarang membuang sampah sembarangan telah mewujudkan hasil yang maksimal.

Cara yang paling sederhana untuk meminimalkan kebiasaan b u a n g s a m p a h s e m b a ra n g a n ialah dengan menyosialisasikan kepada masyarakat, termasuk para pengguna jalan raya. Me-

reka perlu mengetahui akan bahaya yang ditimbulkan dari kebiasan tersebut dan mendapatkan pemahaman mengenai dampak apa saja yang akan timbul apabila kebiasaan itu terus dilakukan.

Setelah melakukan sosialisasi, perlu adanya aksi dari pemerintah dan masyarakat tentunya. Aksi pencegahan buang sampah sembarangan ini tidak cukup dengan tulisan Jangan buang sampah sembarangan atau Buanglah sampah pada tempatnya.

Pemerintah perlu mengadakan program yang masyarakat ikut andil dan turun langsung dalam program tersebut. Misalnya, dengan mengembangkan program 3R (reduce, reuse, recycle). 3R merupakan salah satu solusi untuk mengatasi sampah yang tadinya tidak berguna menjadi barang berharga dengan proses daur ulang.

Pertama, kita bisa melaku-

S

Peduli dan Berani Memulai

UNGGUH miris, gara-gara membuang sampah sembarang di jalan raya, seorang pengendara mobil terlibat baku hantam dengan anggota TNI, beberapa waktu lalu. Hal itu menjadi peringatan bahwa jalan raya bukanlah tempat pembuangan sampah, dan itu menjadi bukti lemahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di jalan raya.

Membuang sampah sembarangan menjadi hal yang lumrah dilakukan masyarakat, tanpa disadari kita pun pernah membuang sampah sembarangan, dengan berbagai alas an seperti tidak menjumpai tempat sampah, letak tempat sampah yang jauh saat berkendara, ada petugas yang membersihkan, dan banyak lagi alasan yang belum terucapkan.

Tidak mengherankan bila di jalan raya banyak ditemui beraneka ragam sampah, mulai bungkus permen, botol minuman, puntung rokok, kertas, tisu, hingga sisa makanan dan minuman. Mungkin hal ini terlihat sepele tetapi ketika kita membuang satu sampah sekecil

kan proses pemisahan sampah organik dan anorganik. Setelah sampah tertata, kita bisa melakukan proses daur ulang dan membuatnya menjadi barang yang berguna serta berharga. Dengan mengenalkan program ini ke semua kalangan masyarakat termasuk anak-anak, diharapkan bisa meminimalkan kebiasaan buang sampah sembarangan.

Namun, semua ini tidak akan terealisasi apabila belum tertanamnya rasa kesadaran dalam diri seseorang akan bahaya dari membuang sampah sembarangan.

Maka dari itu, perlu adanya rasa kepeduliaan terhadap lingkungan sekitar terlebih dahulu. Setelah rasa cinta pada lingkungan sekitar telah terwujud, rasa malu pun akan timbul ketika kita membuang sampah di jalan raya.

Nita Nurhasanah Mahasiswi UIN SGD Bandung

“Sampah yang menjadi masalah klasik di negari ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh masyarakat.� apa pun, hal serupa juga dilakukan pengendara lain sehingga jika dikumpulkan akan menjadi gunungan sampah.

Jalan raya menjadi kotor dan tidak bisa dimungkiri bahaya banjir pun mengancam. Ketika banjir datang, lalu lintas menjadi lumpuh dan aktivitas pun terhambat. Lantas siapa yang disalahkan akibat bencana tersebut? Petugas kebersihankah?

Pemerintah? Tanyakan pada diri sendiri, sudahkan kita membuang

nikmati penawaran menarik di Pekan Raya Indonesia diskon hingga * buy get tiket masuk

1

2017

*

free top up

50%

Rp19 ribu

dengan fiestapoin

kartu PRI/e-money

cicilan *

*

0%

hingga 12 bulan

saatnya transaksi hemat, saatnya mandiri. *Syarat dan ketentuan berlaku

sampah pada tempatnya? Seluruh elemen masyarakat bertanggung jawab akan hal ini.

Sampah yang menjadi masalah klasik di negari ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh masyarakat. Permasalahan itu bisa diatasi melalui kesadaran yang kuat dalam diri masing-masing bahwa membuang sampah sembarangan di jalan raya merupakan kebiasaan buruk yang harus dihilangkan. Selain itu, tanamkan kepedulian terhadap lingkungan.

Peduli terhadap kebersihan l i n g k u n g a n s a m a h a l ny a d e ngan tidak membuang sampah sembarangan. Maka dari itu, beranilah kita memulai untuk tidak membuang sampah sembarangan termasuk di jalan raya.

Berani memulailah dengan membawa tempat sampah sendiri ketika berkendara. Dengan begitu, sampah yang kita hasilkan tidak berserakan di jalan raya.

Nissa Fitri Alfiah Mahasiswi UIN SGD Bandung

12

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

PERKOTAAN

RUU Ibu Kota Mendesak Disegerakan Semua itu kan seharusnya memakai dana khusus dari pemerintah pusat, bukan APBD dari pemerintah daerah.

YANURISA ANANTA

yanurisa.mediaindonesia.com

J

ANTARA/PRASETYO UTOMO

PENYANGGA JAKARTA: Suasana pagi Kota Depok dengan latar belakang kota Jakarta, beberapa pekan lalu. Sebagai kota yang

berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara dan daerah penyangga, Depok menghadapi berbagai permasalahan perkotaan, seperti masalah kependudukan, permukiman semakin padat, serta sarana pendidikan yang kurang memadai.

Enam Proyek Infrastruktur Terancam Molor GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti enam proyek di Dinas Bina Marga yang terancam tidak rampung tepat waktu. Pemprov DKI tengah merancang percepatan terhadap keenam proyek tersebut.

Enam proyek dimaksud ialah pembangunan simpang tak sebidang Bintaro Permai, simpang tak sebidang Cipinang Lontar, underpass Kartini, flyover Pancoran, underpass Mampang-Kuningan, serta underpass MatramanSalemba. Keenam proyek tersebut sedianya selesai pada 15 Desember 2017.

“Kepala Dinas Bina Marga

tadi memberikan lampiran, ada enam (proyek), itu hampir semua menurut status (pengerjaan) hari ini akan terlambat,” kata Anies di Balai Kota DKI, Rabu (18/10).

Penyebabnya bermacammacam, di antaranya karena pemasangan kabel listrik belum selesai akibat saluran pipa gas dan pipa air. Ratarata progres pembangunan dari proyek-proyek itu baru mencapai sekitar 65%. Ia menilai ada koordinasi tidak baik dalam proses perencanaan sehingga pengerjaan proyek tidak bisa dieksekusi tepat waktu. Apalagi, tahun anggaran kedua proyek itu pada

2016 hingga 2017.

“Kalau tidak selesai Desember, kerepotannya banyak sekali. Kita harus bicara tender baru di tahun baru. Belum tentu yang meneruskan orang yang sama. Karena itu, saya sampaikan kepada semua, ini perintah, review semua.

Saya minta paling lambat Jumat (20/10) pagi sudah ada dokumen tertulis bagaimana mereka mempercepat proses,” tegasnya.

Anies menyoroti permasalahan kemacetan lalu lintas yang disebabkan pembangunan proyek-proyek tersebut. Untuk meminimalisasi masalah kemacetan akibat

proyek, Anies menyebut penanganan di setiap titik berbedabeda. Misalnya, untuk proyek underpass, hal itu bisa dikerjakan di sisi kedua ujungnya terlebih dahulu. “Kita tidak ingin permasalahan warga Jakarta bertambah karena macet.”

Percepatan atas keenam proyek rencana dibahas dalam rapat gubernur dengan Dinas Bina Marga dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Iya, Pak Gubernur minta dipercepat supaya pelayanan masyarakat bisa maksimal,” kata Kepala Bappeda Tuty Kusumawati, kemarin. (Nic/J-2)

AKARTA sebagai ibu kota negara tidak akan optimal membangun wilayah terpadu dengan kawasan sekitarnya tanpa Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

Pasalnya, di dalam UU 29/2007 tidak diatur kekhususan terkait dengan bantuan dana dari pemerintah pusat untuk proyek pembangunan di Ibu Kota yang melibatkan daerah-daerah penyangga.

“Kita minta Jabodetabek dijadikan satu menjadi megapolitan. Pembangunan kawasan terpadu tidak akan optimal. Meskipun (APBD) kita besar, kebutuhan DKI Jakarta juga besar,” kata Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Bambang Sugiono, Selasa (17/10).

Selama ini, Jakarta dalam melaksanakan pembangunan yang melibatkan daerah penyangga, seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang, tidak ada bantuan dana APBN dari pemerintah pusat.

Misalnya, dalam pembangunan proyek Terminal Antarprovinsi Tipe A Pulo Gebang, Jakarta Timur, ‘uang bau’ bagi masyarakat terdampak sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, pembangunan jalan di perbatasan Tangerang-Bekasi, serta kaitan Tangerang dengan 13 sungai.

“Semua itu kan seharusnya memakai dana khusus dari pemerintah pusat, bukan APBD dari pemerintah

daerah,” terangnya.

Ada tiga poin UU Nomor 29/2007 yang seharusnya direvisi. Hal itu meliputi kewenangan khusus Jakarta sebagai ibu kota, sinkronisasi tata ruang dengan daerah sekitar, dan masalah pembiayaan Jakarta yang diharapkan dapat intensif sesuai redesain.

Hingga saat ini, pembahasan RUU Khusus Ibu Kota sudah sampai pada draf penyempurnaan.

Pada 7-8 Februari 2017, Pemprov DKI menggelar diskusi dan telah dua kali membuatkan draf RUU ke Kemendagri, termasuk draf penyempurnaan. Selanjutnya, Wakil Presiden bertindak sebagai koordinator tim pembangunan kawasan megapolitan.

Hingga saat ini, pembahasan RUU Nomor 29/2007 sudah sampai pada draf kedua. Bambang belum bisa memastikan sampai draf ke berapa hingga akhirnya RUU menjadi UU. Kemendagri baru akan mengusulkan ke Prolegnas (Program Legislasi Nasional) pada 2018.

“Kita hanya mengisi draf.

Kita meminta masukan dewan. Kalau ada yang kurang baru kita tambah draf baru,” tuturnya.

Soal dana bantuan pemerintah pusat, Pemprov DKI

belum menentukan berapa besarannya. Pasalnya, usulan belum disetujui DPRD DKI. Pertemuan antara DPRD dan Asisten Pemerintahan serta Biro Tata Pemerintahan DKI pun belum membahas pasal per pasal.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Premi Lasari menambahkan dalam UU No 29/2007 tidak ada perincian batasan kewenangan ibu kota sehingga mesti direvisi.

Dengan adanya RUU akan dibentuk koordinator yang khusus menangani banjir, rob, kemacetan, lingkungan hidup, infrastruktur, serta perumahan rakyat.

Kewenangan Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik sepakat dengan hal itu. Jakarta sebagai ibu kota negara layak mendapat kekhususan berupa anggaran khusus seperti Papua, Aceh, dan Yogyakarta.

“Selama ini tidak ada bantuan dari pemerintah pusat.

Aceh, Papua, dan Yogyakarta ada. Bukan hanya soal uangnya, yang paling penting menyangkut kewenangan sebagai ibu kota itu seperti apa?” tandasnya.

Taufik menggarisbawahi soal tata ruang Jakarta dengan daerah penyangga.

Menurutnya, harus dibuat baru tata ruang Jakarta sebagai ibu kota dengan daerah penyangganya.

“Bekasi itu kan di Indonesia, bukan di luar Indonesia.

Indonesia ibu kotanya Jakarta. Apa tanggung jawab Jakarta sebagai ibu kota?

Sekarang untuk ‘uang bau’ ke Bekasi kita yang harus ngongkosi,” kata Taufik. (J-2)

MI/BARY FATHAHILAH

CEGAH TAWURAN: Pengendara melintasi spanduk bertuliskan Pake kikir ngilangin karat, ada

besi digosok sikat, elu pikir tawuran hebat, ujungnye eluh pasti sekarat, di kawasan Pasar Rumput, Manggarai, Jakarta Selatan, kemarin. Spanduk imbauan tersebut mengajak masyarakat hidup rukun dan damai. Kawasan Pasar Rumput merupakan wilayah paling rawan tawuran di Ibu Kota.

Blangko KTP-E Disebar di Depok WARGA Kota Depok yang memiliki surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-E) kini sudah bisa mendapatkannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Depok telah mendistribusikan blangko KTP-E ke seluruh kelurahan di Kota Depok.

“Dinas Dukcapil Kota Depok telah mendistribusikan 168 ribu blangko KTP-E ke 63 kelurahan yang ada di 11 kecamatan di Kota Depok.

Distribusi blangko KTP-E sesuai dengan target harus terealisasi pada Oktober 2017 ini,” kata Kepala Dinas Dukcapil Kota Depok Misbahul Munir, kemarin, di sela acara Sosialisasi Percepatan Perekaman KTP-E dan Akta Kelahiran di Kantor Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

Munir menjelaskan jumlah keseluruhan blangko KTP-E

yang telah diterima Dinas Dukcapil Kota Depok dari Kementerian Dalam Negeri hingga Oktober 2017 sebanyak 168 ribu keping. Tahap pertama diterima 68 ribu keping pada Juli 2017, tahap kedua 40 ribu keping yang diterima September, dan tahap ketiga 60 ribu keping pada Oktober 2017.

Ia menjelaskan pencetakan blangko-blangko tersebut diprioritaskan untuk warga yang sama sekali belum memiliki KTP-E. Bagi warga yang membutuhkan KTP-E baru, bisa karena hilang atau rusak, baru akan dilayani setelah seluruh warga yang belum punya KTP-E terlayani.

“Penambahan blangko KTP-E, kita prioritaskan untuk yang sudah siap cetak.

Mengingat pada 2018 akan diadakan pemilihan kepala daerah yang mewajibkan setiap calon pemilih harus me-

miliki KTP-E,” ujar Munir.

Ia menambahkan blangko KTP-E tersebut telah didistribusikan ke 63 kelurahan sesuai dengan kebutuhan di tiap kelurahan. Dengan demikian, bagi yang sudah merekam data KTP-E sejak beberapa bulan lalu bisa segera dicetak.

“Untuk perekaman data KTP-E di Kota Depok, saat ini sudah mencapai sekitar 95%.

Kita menargetkan di akhir tahun sudah mencapai 100%,” papar Munir.

Sekretaris Lurah Sukatani, Depok, Melliy menjelaskan warganya selama ini kerap bolak-balik ke kantor kelurahan menanyakan blangko KTP-e. Ia juga mendapat keluhan warga yang kerap dibuat repot saat mengantongi surat pengganti identitas yang menjadi surat sementara pengganti KTP-E karena ukurannya terlalu besar. (KG/J-1)

REGIONAL

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

13

Kepala Desa Khawatir Rastra Dipolitisasi KEPALA desa di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sengaja tidak menyebut beras untuk masyarakat sejahtera (rastra) karena khawatir dipolitisasi dan terkena jeratan hukum.

“Program itu dianggap rawan menjadi kasus politis dari lawan kepala desa saat pemilihan yang akhirnya menjadi kasus hukum,” kata Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana Dinas Sosial Sampang Syamsul Arifin di Sampang, kemarin.

Bahkan, jelas dia, berdasarkan laporan Bulog, ada desa yang belum menebus rastra hingga 10 bulan.

“Setelah pengecekan di lapangan, ternyata benar,” ujar Syamsul.

Ia menjelaskan, empat desa yang tidak menyalurkan bantuan rastra ialah Desa Gunung Maddah di Kecamatan Sampang, Desa Banyuates dan Tapaan di Kecamatan Banyuates, dan Desa Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah.

Dia menambahkan, pemerintah empat desa tidak mengambil jatah beras karena kesulitan membagi beras sesuai data penerima.

“Jadi selama ini empat desa itu membagi rastra secara merata. Mereka khawatir diprotes warga dan dipolitisasi bila tidak membagikan rastra secara merata,” kata Syamsul.

Persepsi masyarakat desa, rastra merupakan bantuan dari pemerintah untuk semua masyarakat. Padahal, bantuan itu hanya untuk warga miskin dan kurang mampu.

Syamsul menyatakan, empat kepala desa diminta

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peruntukkan rastra.

“Jika kepala desa memilih tidak menyalurkan rastra dengan tidak menebus ke Bulog, kan sama halnya dengan tidak mendukung program pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sejahtera,” ujar Syamsul Muarif.

“Dipolitisasi bila tidak membagikan rastra secara merata.”

Syamsul Arifin

Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana Dinas Sosial Sampang Selain menyampaikan teguran secara lisan, tambahnya, Pemkab Sampang juga telah melayangkan surat teguran tertulis agar bantuan rastra yang menjadi hak warga desa miskin dan kurang itu segara disalurkan.

Kepala Bulog Sub Divre Madura Arif mengatakan, serapan rastra di wilayahny a m a s i h m i n i m d a n belum mencapai target.

Bahkan, untuk Kabupaten Pamekasan, serapan rastra masih di bawah 45%.

“Kami minta seluruh pemerintah kabupaten melakukan pendekatan kepada kepala desa masing-masing agar segera menebus jatah beras desa yang masih ada di gudang Bulog,” kata Arif.

(MG/Ant/N-1)

ANTARA/JOJON

DEKLARASI CAGUB SULAWESI TENGGARA: Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi (kanan) dan Lukman Abunawas (kiri) hadir dalam deklarasi

di Kendari, Sulawesi Tenggara, kemarin. Pasangan tersebut maju pada pilkada Sulawesi Tenggara dengan diusung tiga partai politik, yaitu Partai NasDem, Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang.

PPP dan Golkar telah menyiapkan sejumlah nama kader partai dan kepala daerah untuk dipilih Khofifah sebagai calon wakil gubernur.

FAISHOL TASELAN

faishol@mediaindonesia.com

P

ARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menganggap lebih realistis untuk mengusung Menteri Sosial yang juga Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur Jawa Timur (Jatim).

“Bu Khofifah itu kader PPP, pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PPP. Masukan dari kiai sepuh di Jatim yang berkumpul di Tebuireng juga salah satu pertimbangan kami,” tutur Wakil Sekjen DPP PPP Gugus Joko Waskito di Jakarta, kemarin.

Selain itu, lanjut Gugus, basis Muslimat NU di Jatim cukup potensial sebagai modal kemenangan Khofifah.

“Saya kira tidak lama lagi

PPP Realistis Dukung Khofifah

PPP akan mendeklarasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim 2018.

Siapa pun yang diusung pasti sudah melalui pertimbangan yang terukur dan realistis,” ujar Gugus.

Dia menambahkan PPP tengah menyiapkan sejumlah nama untuk diusung sebagai calon wakil gubernur. “ Ke t u a D P W P P P J a t i m Musyafa’ Noer adalah prioritas dari internal PPP sebagai cawagub,” kata dia.

Dari unsur eksternal, lanjutnya, adalah Bupati Malang Rendra Kresna, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, dan Bupati Mojokerto Mustofa Kemal Pasha.

Menurut Gugus, ketiga bupati itu layak dimajukan berdasarkan pertimbangan elektabilitas, basis zona wilayah, maupun kapasitas kepemimpinan.

Sejauh ini, dua nama akan berkompetisi dalam pilgub Jatim. Mereka ialah Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang diusung PKB serta PDIP dan Menteri Sosial yang juga Ketua PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa yang didukung Partai NasDem dan Partai Golkar.

Partai Golkar menyerahkan kepada Khofifah untuk menentukan pendamping dalam pilgub Jatim.

“Sekarang kita sedang mencari wakil yang terbaik dan selalu berkoordinasi dengan Khofifah. Nantinya Khofifah yang menentukan wakilnya yang terbaik,” ucap Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto seperti dilaporkan Metro TV di Jakarta.

Yang pasti, lanjut dia, partai berlambang pohon beringin

itu telah memutuskan untuk mengusung Khofifah dalam pilgub.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur meminta Khofifah dan Gus Ipul untuk nonaktif dari jabatan struktural di NU. Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah di Surabaya menjelaskan permintaan itu bertujuan menghindari pemanfaatan organisasi dalam menggalang dukungan di pilgub Jatim.

Menurut dia, NU Jatim secara organisasi akan bersikap netral dalam pilgub.

Kiai kampung Sekretaris Kiai Kampung Jatim KH Islahul Hidayat memastikan dukungan terhadap pasangan Gus Ipul-Abdullah Azwar Anas dalam pilgub. Untuk mewujudkan dukungan

itu, kiai kampung akan mendirikan posko di pelosok wilayah Jatim.

“Gus Ipul itu NU tulen dan kami yakin Jatim akan semakin maju jika bergandengan dengan Azwar Anas. Lebih utama lagi, keduanya memiliki kapabilitas dan berpengalaman mengurus pemerintahan,” kata Islahul.

Ditambah lagi, lanjut dia, Gus Ipul telah dua kali menjabat sebagai wakil gubernur dan Azwar Anas menjadi Bupati Banyuwangi selama dua periode.

Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar dipastikan menjadi ketua tim pemenangan pasangan Gus Ipul-Azwar Anas.

“Sebagai ketua tim kampanye adalah dari PKB yang akan dipimpin Abdul Halim Iskandar,” kata Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi. (AB/Ant/N-1)

Dedi Mulyadi Ungkap Asal SK Bodong Partai Golkar

DOK MI/INDRA

KAKAK TIRI AHOK MAJU BAKAL CALON GUBERNUR: Bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan Andi

Analta Baso Amier (kiri) yang juga kakak tiri mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdiskusi dengan warga di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin. Andi Analta Baso akan maju sebagai calon peserta Pilkada Sulsel 2018.

KETUA DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dicecar dengan tujuh pertanyaan oleh penyidik Polda Jabar terkait dengan beredarnya surat keputusan (SK) bodong DPP Golkar tentang penetapan calon gubernur.

“Saya ditanya sekitar surat itu terima dari mana, jam berapa, di mana. Saya sudah jawab mendapat surat itu pada 21 September,” ucap Dedi seusai pemeriksaan di Kantor Polda Jabar di Bandung, kemarin.

Dedi mengaku mengetahui surat tersebut dari grup perpe-

sanan Whatsapp yang dikirim Sekretaris Golkar Jabar Ade Barkah.

“Pak Ade mendapatkannya dari Ketua Golkar Garut, sedangkan Ketua DPD Golkar Garut mendapatkan SK bodong itu dari grup di luar Partai Golkar, atau grup Whatsapp partai lain,” kata dia.

Ia menyangsikan keabsahan surat tersebut, terlebih tidak ada nomor surat, cap, dan tanggal surat. Dalam mekanisme partai, kata Dedi, setiap arahan DPP Golkar pasti

ditembuskan ke DPD tingkat provinsi. Setelah itu, dari keputusan itu akan diserahkan DPD tingkat provinsi kepada yang bersangkutan.

“Jadi, kalaupun sudah keluar surat, selama belum ada penyerahan dari DPD provinsi yang bersangkutan, itu belum sah.

Jadi sahnya itu bukan dikeluarkannya surat. Sahnya itu ketika diserahkan surat rekomendasi kepada yang bersangkutan oleh DPD provinsi,” katanya.

Secara pribadi, ia mengaku tidak begitu dirugikan terha-

dap beredarnya surat bodong tersebut. Namun, stigma dikhawatirkan akan mengarah ke partai berlambang beringin tersebut.

“Saya enggak rugi apa-apa.

Yang rugi itu Golkar seperti penataan organisasinya seperti bukan partai modern. Karena kan dalam sebuah partai modern surat itu enggak boleh dulu keluar sebelum diserahkan kepada yang bersangkutan,” katanya.

Kuasa hukum Dedi Mulyadi, Agus Sihombing, menjelas-

kan Dedi dimintai keterangan selaku saksi oleh penyidik Polda.

Menurutnya, beredarnya surat bodong tersebut membuat DPD Golkar dirugikan.

“Akhirnya apa yang di-share di media sosial jadi berita bohong sehingga mengakibatkan keresahan DPD Golkar,” katanya.

Tak hanya membuat gejolak di daerah, menurut dia, Dedi juga menjadi pihak yang dirugikan atas surat bodong itu. (BY/Ant/N-1)

Penyuap Gubernur Didakwa 4 Tahun PENYUAP Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti, Jhoni Wijaya, dituntut dengan pidana empat tahun penjara.

Hal itu diungkapkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Joko Hermawan pada sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kota Bengkulu, kemarin.

Selain itu, Jhoni juga dituntut dengan denda sebesar Rp200 juta atau subsider pidana kurungan selama enam bulan. “Terdakwa Jhoni Wijaya telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan,” kata dia.

Terdakwa, lanjut Joko, terbukti melanggar Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seba-

gaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam perkara itu, jaksa menyertakan 152 barang bukti, di antaranya uang Rp1 miliar yang diberikan kepada istri Ridwan Mukti, Lily Martiani Maddari melalui Rico Diansari.

Ridwan, Lily, Rico, dan Jhoni Wijaya tertangkap melalui operasi tangkap tangan KPK pada 20 Juni.

Adapun persidangan dengan terdakwa Ridwan Mukti, Lily Martiani Maddari, dan Rico Diansari, baru memasuki pemeriksaan saksi.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menahan tiga tersangka korupsi dana retribusi terminal barang di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai 2015-2016.

Kejati Riau menahan dua pegiat LSM dalam dugaan kasus korupsi pengadaan lampu jalan.

“Tiga orang sudah ditahan dua hari yang lalu,” kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru.

Dia mengatakan dugaan korupsi itu berupa penggelapan pajak senilai Rp3,983 miliar.

Direktur Reserse Krimsus Polda Riau AKB Gidion Arif

Setyawan mengatakan, ketiga tersangka tersebut merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Dishub. Salah satunya ialah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dishub.

Adapun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menahan dua pegiat LSM setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan lampu jalan di Pekanbaru yang merugikan keuangan negara hingga Rp1,3 miliar itu.

“Hari ini dua tersangka dugaan korupsi lampu jalan Pekanbaru, yaitu A alias N dan Mhr diputuskan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk, Pekanbaru,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau Sugeng Riyanta di Pekanbaru. (DW/ RK/Ant/N-1)

ANTARA/IRWANSYAH PUTRA

CALO PENERIMAAN PNS: Tersangka calo rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) berinisial S (tengah) dikawal petugas saat gelar perkara di Polresta Banda Aceh, Aceh, kemarin. Tersangka yang bertugas di Biro Humas dan Protokoler Pemerintah Aceh itu melanggar Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

14

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

INTERNASIONAL

AS Desak Palestina Akui Israel Hamas Mengecam GERAKAN Hamas mengecam Amerika Serikat (AS) yang telah mengintervensi secara terang-terangan urusan dalam negeri Palestina. Kecaman Hamas itu dilontarkan kemarin setelah utusan Presiden AS Donald Trump, Jason Greenblatt, menuntut pemerintahan persatuan Palestina melucuti senjata dan mengakui Israel.

“Ini adalah intervensi terang-terangan dalam urusan Palestina karena hak rakyat kita untuk memilih pemerintahannya sesuai dengan kepentingan strategis tertinggi mereka,” kata pejabat senior Hamas, Bassem Naim.

Dia menuduh Greenblatt melakukan negosiasi internasional dan tunduk pada tekanan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

“Pernyataan ini mendapat tekanan dari pemerintah sayap

kanan Netanyahu dan sejalan dengan pernyataannya dua hari yang lalu,” lanjut Naim.

Greenblatt mengeluarkan pernyataannya pada Kamis (12/10) dengan janji tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah persatuan Palestina termasuk Hamas kecuali tuntutan tersebut dipenuhi.

“Setiap pemerintah Palestina harus secara tegas dan eksplisit berkomitmen pada t i n d a k a n n o n ke ke ra s a n , mengakui negara Israel, menerima kesepakatan dan kewajiban sebelumnya di antara para pihak, termasuk melucuti teroris dan berkomitmen pada negosiasi damai,” ungkap Greenbalt. “Jika Hamas memainkan peran apa pun dalam pemerintahan Palestina, dia harus menerima persyaratan dasar ini,” tambahnya.

Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza dan pesaing mereka, Fatah, yang memimpin

di Tepi Barat, telah mencapai kesepakatan rekonsiliasi pada pekan lalu di Kairo, Mesir.

Dalam kesepakatan itu Hamas menyerahkan kontrol Jalur Gaza kepada otoritas Palestina yang diakui secara internasional pada 1 Desember.

Pembahasan juga mengharapkan adanya pembentukan sebuah pemerintahan persatuan setelah kedua kubu terpecah selama 10 tahun terakhir.

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pimpinan Presiden Palestina Mahmud Abbas telah mengakui Israel, tapi tidak dengan Hamas yang masuk daftar hitam organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa.

Israel dan Hamas telah bertempur dalam tiga perang sejak 2008, dan Jalur Gaza berada di bawah blokade Israel selama lebih dari satu dekade.

(AFP/Ire/I-1)

Oposisi tidak Mampu Saingi Partai Pengusung Abe PETA kekuatan politik di Jepang ke depan diprediksi masih dikuasai Partai Liberal Demokrat. Menurut hasil survei, partai pengusung Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe itu berada di koridor untuk meraih kemenangan atas oposisi.

Pihak oposisi saat ini diduga dalam kondisi lemah dan terpecah. Karena itu, meskipun popularitas Abe dan pemerintahannya tergerus, oposisi tetap tidak mampu menandingi sang petahana.

“Tidak ada partai oposisi di Jepang yang mampu menghadirkan pemimpin dengan kebijakan alternatif,” kata pengamat politik Soichiro Tahara.

Selama kepemimpinan Abe, dia mempertahankan kebijakan tanpa kompromi terhadap Korea Utara (Korut).

Langkah itu bertujuan menekan rezim Pyongyang secara maksimal.

Hal lain yang dilakukan Abe ialah mengumumkan pemungutuan suara dipercepat pada bulan lalu. Meski para kritikus menuding dia berusaha mengalihkan perhatian dari serangkaian skandal, Abe tetap berkukuh pada keputusannya.

Pemilu tersebut otomatis mengubah panggung politik Jepang. Di sisi lain, Gubernur Tokyo Yuriko Koike mengumumkan pembentukan sebuah koalisi baru yang langsung menyedot perhatian partai-partai oposisi utama.

Saat berpidato, Koike melontarkan janji meng akhiri politik tua di Jepang dan menggantinya dengan Party of Hope (Partai Harapan) miliknya.

Dia juga mengampanyekan penghapusan tenaga nuklir.

Seperti diketahui, negara itu hingga kini masih diliputi krisis nuklir akibat tragedi Fukushima pada 2011.

Meski datang dengan ide-ide

baru, tanggapan skeptis tetap muncul menyerangnya. Para kritikus menyoroti kebijakan Koike karena tidak mengusulkan alternatif konkret terhadap partai konservatif yang telah mendominasi politik pascaberakhirnya perang yang melibatkan Jepang.

“Untuk sesaat, orang Jepang mengira bahwa Koike mungkin pilihan yang baik. Namun, setelah melihat bagaimana dia mengatasi berbagai masalah, mereka akan segera menyadari bahwa dia tidak melakukannya,” kata Profesor Politik dari Universitas Gakushuin, Naoto Nonaka.

Pengamat politik lain berpendapat, untuk para pemilih yang tidak merasakan banyak perbedaan di antara kedua kandidat, itu telah membuka peluang kepada kontestan lain, yaitu Partai Demokrat Konstitusional. Partai itu kini mendapat panggung. (AFP/ Arv/I-4)

AP/BULLIT MARQUEZ

PATROLI: Pasukan Angkatan Laut Filipina berpatroli di Danau Lanao, Marawi, Filipina, kemarin. Pemerintah Filipina mengumumkan telah menghabiskan 5 miliar peso atau sekitar Rp1,3 triliun untuk membebaskan Kota Marawi dari teror jaringan Daesh-Abu Sayyaf dan kelompok Maute. Departemen Anggaran dan Manajemen Filipina telah mengalokasikan dana untuk membantu pengungsi, pembangunan rumah, dan perbaikan jembatan hingga akhir tahun. Pada 2018 setidaknya dibutuhkan anggaran 10 miliar peso oleh pemerintah Filipina untuk membangun kembali kota yang kini sedang dikepung aparat.

Otonomi Catalonia di Ujung Tanduk PM Spanyol Mariano Rajoy telah memperingatkan pihaknya akan mengacu pada Pasal 155 konstitusi Spanyol 1978 yakni kontrol langsung pemerintah pusat di Catalonia.

IRENE HARTY

irene@mediaindonesia.com

P

EMERINTAH Spanyol, kemarin, menggelar pertemuan kabinet mendadak guna membahas langkah-langkah menangguhkan otonomi Catalonia setelah Presiden Catalonia Carles Puigdemont memilih untuk tetap berpisah dari ‘Negeri Matador’ itu. Hasil rapat itu akan dikirimkan ke Senat untuk diputuskan melalui pemungutan suara pada Sabtu (21/10).

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy telah memperingatkan pihaknya akan mengacu pada Pasal 155 Konstitusi Spanyol 1978 yakni kontrol langsung pemerintah pusat di Catalonia, ke cuali jika Puigdemont mundur dari menyatakan Catalonia merdeka.

Hukum Konstitusional itu tidak pernah digunakan dalam empat dekade terakhir sejak demokrasi dipulihkan pada akhir kediktatoran Jenderal

Francisco Franco.

Sebelumnya, pemerintah telah memberi Puigdemont batas waktu hingga Kamis (19/10) pukul 10.00 waktu setempat (15.00 WIB) untuk memilih akan mendeklarasikan kemerdekaan atau tidak sejak referendum pada 1 Oktober lalu.

Pada tenggat waktu yang hampir habis, Puigdemont mengirim surat yang menyatakan anggota parlemen Catalan dapat memilih untuk memisahkan diri secara sepihak jika Spanyol menggunakan Pasal 155.

“Jika pemerintah pusat terus-menerus mencegah dialog dan tetap melanjutkan penindasan, parlemen Catalonia dapat melanjutkan untuk memilih sebuah deklarasi kemerdekaan yang formal,” tegasnya dalam surat kepada Rajoy.

Puigdemont juga mengancam deklarasi independen yang ditangguhkan bukan berarti pemisahan tidak akan terjadi.

Dia meyakini, Catalonia akan lebih sejahtera jika berdiri sendiri setelah selama ini menopang seperlima ekonomi Spanyol.

Referendum Catalonia hanya berhasil mengumpulkan 43% pemilih penduduk Catalonia karena sisanya tetap tunduk pada keputusan Mahkamah Konstitusi Spanyol.

“Jika pemerintah pusat terus mencegah dialog, parlemen Catalonia dapat memilih sebuah deklarasi kemerdekaan.”

Carles Puigdemont Presiden Catalonia

Oleh sebab itu, saat ini, penduduk Catalonia diliputi frustrasi dengan kegagalan politisi menemukan jalan keluar dan dampaknya pada ekonomi daerah.

Barca desak dialog Pemain sepak bola Barcelona atau Barca mendesak diadakannya dialog pada Rabu (18/10) malam di stadion

Camp Nou Barcelona.

Spanduk besar dibentangkan yang isinya ‘Dialog, Penghormatan, dan Olahraga’.

Stadion kembali dibuka untuk pertandingan pertamanya sejak bermain di hadapan kursi kosong saat protes kekerasan terhadap pemilih referendum Catalonia berlangsung.

Pejabat Catalonia mengatakan ratusan orang terluka dalam kekerasan polisi, tapi otoritas Spanyol menyebut tindakan itu sebanding dengan perlawanan.

Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil di Catalonia menyerukan demonstrasi baru memprotes penahanan pemimpin prokemerdekaan oleh otoritas Spanyol.

Pengadilan Tinggi Spanyol menjatuhi hukuman para pemimpin Assemblea Nacional Catalana dan Omnium Cultural, organisasi separatis, karena diduga menjadi dalang demonstrasi pada pertengahan September yang menghambat investigasi yudisial jelang referendum 1 Oktober.

Demonstrasi pertama akan dilakukan di gerbang kantor pemerintah pusat di Barcelona pada Jumat (20/10) dan demonstrasi lebih besar direncanakan di ibu kota regional Catalonia pada Sabtu (21/10) siang. (AFP/AP/I-2)

JAGAT

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

KANDAHAR, AFGHANISTAN

O N T H I S DAY

1177: Kebangkitan Kaum Agamawan Mesir

Taliban Menggila, Puluhan Tewas P

ULUHAN warga Afghanistan tewas dalam seranganserangan yang dilakukan Ta liban dalam beberapa hari terakhir. Korban sebagian besar ialah polisi dan tentara Afghanistan yang menjadi sasaran utama kelompok tersebut.

Dalam serangan terbaru kemarin, sedikitnya 43 orang tewas dalam serangan bunuh diri terhadap instalasi pangkalan militer di Distrik Maiwand, Provinsi Kandahar, selatan Afganistan. Ini merupakan serangan ketiga Taliban sepanjang pekan ini.

Juru bicara Kementerian Pertahanan, Dawlat Waziri, mengatakan kepada AFP bahwa para penyerang meledakkan setidaknya satu mobil Humvee yang bermuatan bahan peledak serta membakar kompleks tersebut pada pagi hari.

Pertempuran pecah selama beberapa jam setelah ledakan bom tersebut.

“Kami rasa para milisi menggunakan mobil Humvee berisi bahan peledak untuk meledakkan gerbang pangkalan tersebut.

Kami masih menyelidiki apakah Humvee tersebut lebih dari satu,” ujar Waziri.

“Sayangnya tidak ada yang tersisa di dalam kompleks. Mereka membakar semua yang ada di dalam kompleks. Kami telah mengirim delegasi yang berada di bawah kendali ANA (Tentara Nasional Afghanistan) untuk menilai situasi itu,” lanjutnya. Ia menambahkan bahwa 10 penyerang ikut tewas dalam aksi tersebut.

Militer Afghanistan berjuang keras memerangi kelompok Taliban yang pernah berkuasa di negeri itu sejak pasukan AS dan

NATO mengakhiri misi tempur mereka di Afghanistan pada akhir 2014.

Serangan tersebut menambah jumlah total korban tewas dari dua serangan sebelumnya menjadi lebih dari 120, termasuk tentara, polisi, dan warga sipil. Dalam setiap serangan,Taliban menggunakan kendaraan Humvee sebagai bom untuk memuluskan jalan menuju target mereka.

Sebelumnya, Selasa (17/10), dua serangan Taliban di Afghanistan tenggara menewaskan 80 orang dan melukai hampir 300 orang.

Lima penyerang juga tewas. Ini merupakan hari paling berdarah dalam hampir lima bulan terakhir di negara yang tengah di landa perang itu.

Serangan paling mematikan terjadi di sebuah kompleks polisi di Kota Gardez di Provinsi Paktia.

Milisi Taliban memasuki kompleks dengan menyamar sebagai polisi.

Mereka lalu meledakkan tiga kendaraan yang berisi bahan peledak termasuk sebuah truk dan sebuah Humvee yang membuka jalan bagi 11 milisi bersenjata untuk masuk ke kompleks.

Serangan tersebut yang disusul dengan pertempuran selama sekitar 5 jam menewaskan sekitar 60 orang, termasuk Toryalai Abdyani yang merupakan kepala kepolisian Provinsi Paktia, serta sejumlah warga sipil yang tengah antre untuk mengambil berkas. Selain itu, 230 orang ikut terluka.

Dalam serangan bom mobil lainnya di Provinsi Ghazni, sekitar 100 km sebelah barat Gardez, 30 orang, termasuk 15 personel keamanan, serta 5 warga sipil tewas dan 46 lainnya cedera. (AFP/*/I-1)

15

WIKIPEDIA

AFP/YE AUNG THU

KEBAKARAN HOTEL: Kesibukan petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran Kandawgyi Palace Hotel di

Yangon, Myanmar, kemarin. Hotel bersejarah era kolonial yang terletak di tepi danau tersebut hangus dilalap si jago merah, menewaskan setidaknya 1 orang,

NEW YORK, AMERIKA SERIKAT

PBB Tuding Myanmar Gagal Lindungi Rohingya PEMERINTAH Myanmar telah gagal menjalankan kewajiban internasional untuk melindungi warga muslim Rohingya dari kekejian yang terjadi di Negara Bagian Rakhine. Hal itu diungkapkan dua penasihat khusus PBB, kemarin.

Pernyataan yang dilansir Penasihat Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida Adama Dieng dan Penasehat Khusus PBB untuk Kewajiban Melindungi Ivan Simonovic juga mengatakan dunia internasional gagal menanggapi krisis tersebut.

“Meski telah ada peringatan dari kami dan dari banyak pejabat lain,

pemerintah Myanmar telah gagal menjalankan kewajiban berdasarkan hukum internasional dan tanggung jawab mereka dalam melindungi populasi Rohingya dari kejahatan yang keji,” ungkap pernyataan bersama kedua penasihat khusus itu.

“Komunitas internasional juga gagal menjalankan kewajiban mereka,” imbuh pernyataan itu.

Sejak akhir Agustus lalu, lebih dari 500 ribu warga Rohingya telah melarikan diri dari aksi militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine yang disebut PBB sebagai pembersih-

an etnik.

Dewan Keamanan PBB telah menyerukan Myanmar untuk menghentikan operasi militer di Rakhine, memberikan akses kepada pekerja kemanusiaan, dan meng izinkan pengungsi Rohingya ke kediaman mereka.

Namun, DK PBB belum melanjutkan seruan mereka dengan aksi kongkret, seperti menjatuhkan sanksi kepada Myanmar. Upaya menjatuhkan sanksi bagi negara Asia Tenggara itu ditentang Tiongkok, sekutu utama Myanmar, dan Rusia. (AFP/*/I-2)

RAKYAT muslim Kairo memulai perjuangan mereka melawan penjajahan Prancis. Pada hari ini, rakyat Kairo bersama para ulama kota itu berkumpul di Universitas Al-Azhar.

Jenderal Dubois, Komandan Militer Kairo, memerintahkan pasukannya untuk membubarkan massa tersebut. Akibatnya, pecah perang antara rakyat yang tidak bersenjata dan pasukan Prancis.

Meski demikian, rakyat Kairo berhasil membunuh sejumlah besar tentara Prancis, termasuk Jenderal Dubois.

Melihat besarnya bahaya yang ada di depan mata, tentara Prancis langsung melakukan tindakan ganas dengan cara membombardir sejumlah kawasan Kairo, khususnya Universitas Al-Azhar, dengan meriam yang ditembakkan dari benteng-benteng sekeliling kota.

Akibatnya, sekitar 3.000 orang, sebagian besar pelajar agama dan warga sipil, tewas. Jenazah para korban pembunuhan massal itu kemudian dibuang begitu saja ke Sungai Nil. Tahun itu dikenang rakyat Mesir sebagai peristiwa perjuangan yang diakhiri tindakan represif yang luar biasa kejam.

20 Oktober | History | AP | Dokumentasi MI

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

SELEBRITAS

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 16

PODIUM

Bahasa, Maaf

TULUS

Kampanye Penyelamatan Gajah

BAHASA memang bersifat mana suka (arbitrer), tapi ia bagian dari kerapian pikiran sang penuturnya. Benarlah kata penyair Samuel Johnson, bahasa adalah pakaian bagi pikiran. Pikiran yang rusuh berkecenderungan mengeluarkan bahasa yang gaduh.

Pikiran yang menyembunyikan ‘sesuatu yang ambigu’ EBET akan memakai bahasa yang tak sepenuhnya eksplisit. Biar Djadjat Sudradjat ada ruang untuk berdebat di Dewan Redaksi Media Group medan makna.

Pidato Anies Baswedan pada pelantikan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Senin (16/10), yang menggunakan kata ‘pribumi’ dan mengundang kontroversi dinilai menyimpan ‘pesan golongan’. Ada pikiran yang tak tegak lurus dalam memberi pesan pada publik, khususnya warga Jakarta. Itu dinilai berpotensi menambah luka baru dari luka lama yang belum sepenuhnya sembuh dari pilkada Jakarta.

“Jakarta adalah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan hadirnya penjajah dalam kehidupan sehari-hari selama berabad-abad lamanya. Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme. Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai terjadi di Jakarta ini apa yang dituliskan dalam pepatah Madura, Itikse atellor, ayam se ngeremme.” Itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Seseorang yang bekerja keras, hasilnya dinikmati orang lain.

Sekilas memang terasa pidato itu penuh kemuliaan. Namun, ada konteks yang alih-alih menyatukan, sebaliknya justru membelah. Semula saya berpikir Anies menyadari kekeliruannya dalam menggunakan istilah (pribumi) menuai kegaduhan, saling mem-bully, dari yang bersetuju dan sebaliknya. Dari perspektif historis, menurut sejarawan JJ Rizal, ini memprihatinkan. Ada pejabat yang tidak paham sejarah dan repotnya lagi, makin dia (Anies) menjelaskan makin orang tahu ia tidak mengerti sejarah. “Hal itu artinya menderita busung lapar sejarah,” kata JJ Rizal.

‘Pribumi’ dan ‘nonpribumi’ memang terminologi yang menyimpan luka. Wajarlah reformasi yang menumbangkan Orde Baru mengoreksinya. Presiden BJ Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan. Sebuah inpres yang amat terpuji dalam konteks menjaga kebangsaan. Saya berprasangka baik, Anies belum memahami aturan itu.

Saya tetap menyimpan keyakinan, Anies akan meminta maaf kemudian. Di sana ada spirit pengelompokan, yang ‘pribumi’ sebagai ‘pemilik sah Republik’ dan ‘nonpribumi’ (meski tak terkatakan) ialah ‘menumpang’; dan ini tak baik bagi Republik. Berpuluh tahun dikotomi ini merasuki kita.

Yang tak sehat, nonpri seolah hanya dialamatkan hanya untuk etnik Tionghoa. Ada steriotipe yang sengaja dihidupkan Orde Baru, yang meracuni kita.

Jika saja Anies mengatakan kesenjangan ekonomi di Indonesia-–tentu juga Jakarta-—seperti hasil penelitian Oxfam Internasional, tentu persoalan akan berbeda. Kesenjangan ekonomi memang bom waktu yang amat serius. Sayang Anies memilih terminologi yang sensitif dan secara aturan dan hukum telah direvisi. Termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6, tidak lagi mencantumkan syarat ‘orang Indonesia asli’ untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Diubah menjadi ‘Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri’.

Karena itu, saya membayangkan Anies yang cerdas dan santun dan sebagai tokoh intelektual yang menjadi inspirasi dalam ‘merawat tenun kebangsaan’, seperti judul bukunya, akan menulis permintaan maaf seperti ini. “Dari lubuk hati yang paling dalam, sebagai manusia tempatnya alpa, saya mohon dibukakan pintu maaf atas kata ‘pribumi’ yang saya ucapkan dalam pidato saya pada 16 Oktober yang lalu. Sungguh tak ada niat sama sekali untuk menambah luka. Mari seluruh warga Jakarta bergandengan tangan, bersama-sama membangun Jakarta untuk lebih baik. Mari tenun kebangsaan ini kita kuatkan lagi. Cukup sudah energi kita tertumpah untuk pilkada tempo hari yang amat membelah. Modal kita yang paling berharga adalah jalan bersama menuju pulau harapan. Mari, saudara, mari hentikan perdebatan yang bisa kian melukai ini.”

Menurut hemat saya, hanya permintaan maaf yang bisa menurunkan tensi-–bahkan saya berasumsi akan menuai apresiasi--di awal Anies-Sandi menjalankan mandat warga Jakarta. Kata maaf sebuah kesadaran bahwa manusia memang tempatnya alpa. Kata maaf di awal Anies memimpin sama sekali bukan hal buruk, justru menunjukkan kebesaran jiwa.

Maaf juga membuktikan ia patuh pada aturan dan hukum.

Sebaliknya, mereka yang bersemangat melaporkan Anies ke polisi karena ucapan pribumi sebaiknya dihentikan. Akan kian panjang perseteruan ini. Kita semua, warga Jakarta, yang menuai kerugian. Saya sepakat dengan pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji, meski dari sisi etika pidato Anies tak pantas diucapkan, tidak ada pelanggaran pidana di situ.

Mas Anies, maaf itu keren. Kecuali Anda memang punya ‘agenda’ lain yang bukan untuk menyejahterakan warga Jakarta? Terlalu sayang Jakarta untuk tidak kita cintai bersama.

Bersama WWF Indonesia, ia terlibat dalam kampanye penggalangan dana untuk membeli kalung GPS bagi gajah. Langkah itu bagian dari upaya perlindungan terhadap hewan langka tersebut.

kan usahanya untuk membantu melindungi gajah sumatra.

Kali ini, kampanye itu juga menggandeng portal penggalangan dana Kitabisa.com, perusahaan konsultan bisnis Big Change Indonesia, dan studio desain Nusae dan Synchro.

Jika dibandingkan dengan kampanye tahun lalu, Tulus menyebut kampanye kali ini lebih ringan dan hangat.

Sasarannya ialah anak-anak sekolah hingga mahasiswa.

Direncanakan, untuk tahap awal, kotak-kotak donasi akan diletakkan di 20 sekolah dasar (SD) di Jakarta untuk menggalang dana sekaligus menanamkan kesadaran peduli alam pada generasi muda.

Penggalangan dana pada kampanye kali ini menargetkan Rp1 miliar. Untuk tahap pertama, diharapkan terkumpul setengahnya. Kemudian kampanye akan diperluas ke tingkat SMP, SMA, hingga universitas. Saluran donasi juga dibuka lewat Kitabisa.com.

Hasil penggalangan dana nanti akan disalurkan untuk membeli kalung satelit GPS gajah yang didatangkan dari Afrika.

“Targetnya 20 kalung, satu kalung harganya Rp40 juta-50 juta,” ujar Tulus yang meyakini target itu bisa tercapai.

Kalung pendeteksi lokasi itu berfungsi memantau keberadaan gajah sehingga ancaman untuk hewan itu bisa diantisipasi.

DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com

G

AJAH, binatang berbelalai dengan tubuh yang besar itu, punya tempat khusus di hati penyanyi Tulus, 30. Gajah merupakan inspirasi di balik salah satu lagu karya Tulus, Gajah. Hewan itu juga ditampilkan di videoklip lagu itu yang dibuat pada 2014 silam.

Namun, kabar duka datang di 2015. Yongki, nama gajah yang tampil di videoklip itu, mati dibunuh dan diambil gadingnya.

Kejadian itu bertepatan dengan momen penghargaan album Gajah milik Tulus sebagai album terbaik di Anugerah Musik Indonesia 2015. Betapa pedih hati Tulus saat itu.

Sebagai bentuk kepedulian pada binatang yang populasinya menurun dari waktu ke waktu, Tulus lalu bekerja sama dengan WWF Indonesia membuat kampanye berjudul #TemanGajah. Kampanye itu merupakan kelanjutan dari kampanye #JanganBunuhGajah yang juga turut digalakkan Tulus tahun lalu.

“Kepedulian lingkungan itu sebuah komitmen yang harus terus dijalani semampu, sekuat tenaga yang kita bisa,” kata Tulus, menjelaskan latar belakang kampanye #TemanGajah di Jakarta, kemarin.

Dia mengaku terkejut ketika mendapat respons yang bagus saat periode kampanye #JanganBunuhGajah tahun lalu.

Hal itu membuatnya semakin bersemangat menerus-

Akibat konversi hutan Pada kesempatan sama, Elephant Counselor Special Coordinator WWF Indonesia Wishnu Sukmantoro memaparkan populasi gajah sumatra terus menurun. Pada 1985, poulasinya berkisar 2.400-4.800 ekor. Pada 2016, jumlah gajah sumatra diperkirakan kurang dari 2.000 ekor.

Jumlah gajah dalam satu klan (kelompok) juga makin sedikit. Wishnu mengatakan ia sempat melihat ada 108 ekor gajah dalam satu klan pada 1994. “Namun, terakhir pada 2012, paling banyak satu klan hanya 50-60 individu,” kata dia.

Selain gajah diburu, habitatnya banyak yang rusak akibat konversi hutan. Konversi itu membuat jumlah makanan gajah terus menurun. (Ant/H-3) MI/ROMMY PUJIANTO

ONLINE

Anak Bekasi Rentan Rubela

ANAK-ANAK di Kota Bekasi masih rentan terinfeksi virus campak dan rubela. Meski mendapat masa perpanjangan imunisasi campak-rubela, 46.254 anak tetap tidak terjangkau. (Megapolitan)

RI Butuh Standardisasi Olahraga

SISTEM keolahragaan Indonesia dalam kondisi darurat.

Buruknya prestasi di SEA Games Kuala Lumpur 2017 memberikan sinyal tegas perlunya pembenahan olahraga secara menyeluruh. (Olahraga) AP

ED SHEERAN

KIM KARDASHIAN

HARRY STYLES

Alami Retak Tulang Tangan

Anggap Swafoto Ketinggalan Zaman

Pengusul Nama One Direction

PENYANYI Ed Sheeran, 26, mengalami kecelakaan lalu lintas saat bersepeda di London beberapa hari lalu. Lewat unggahan foto di akun Instagram-nya, ia mengabarkan tulang kedua tangannya retak dan untuk sementara ia tak bisa melanjutkan jadwal tur di lima kota Asia.

“Beberapa dokter memastikan ada retak tulang di pergelangan tangan kanan dan siku kiri sehingga aku tidak dapat tampil di beberapa konser terdekat,” kata Ed di akun @teddysphotos, Rabu (18/10) pagi.

Jadwal yang dibatalkan ialah tujuh pertunjukan yang sedianya dimulai di Taipei pada 22 Oktober 2017. Lalu ada satu di Osaka, satu di Seoul, dua di Tokyo, serta dua lagi di Hong Kong pada 4-5 November 2017.

Hingga 23 November 2017, Ed masih punya agenda delapan pertunjukan di kawasan Asia, termasuk Jakarta pada 9 November 2017. Situs www.edsheeran.com menyebutkan seluruh tiket untuk pertunjukan Jakarta dan beberapa kota lain di Asia telah habis terjual.

“Aku menunggu proses penyembuhan sebelum memutuskan jadwal pertunjukan setelah itu. Silakan tunggu kabar lebih lanjut,” tutup Ed. (Elg/ H-3)

KIM Kardashian, 36, kerap dijuluki sebagai the Queen of Selfie karena sering mengunggah swafotonya di media sosial. Namun, baru-baru ini istri rapper Kanye West ini mengungkapkan swafoto sudah ketinggalan zaman.

Hal itu terungk a p ke t i k a d i a mengikuti ‘pemungutan suara’ pada permainan ‘A p a k a h A n d a Lebih Memilih’ di Twitter. Saat itu dia mendapat p e r t a ny a a n , l e bih memilih tidak mengunggah swafoto lagi atau berhenti menggunakan aplikasi Snapchat.

Banyak orang mengira bintang reality show itu AFP akan memilih jawaban berhenti menggunakan Snapchat. Ternyata tidak demikian.

“Saya lebih memilih tidak mengunggah swafoto lagi. Ya, saya merasa swafoto semacam (tren) bertahun-tahun lalu,” ujarnya dalam sebuah video, seperti dikutip www.independent.co.uk.

Menurut Google Trend, kata selfie mulai dicari sejak akhir 2012. Kata tersebut masuk Oxford English Dictionary sejak 2013 dan mulai digunakan dalam bahasa sehari-hari. (Elg/H-3)

TEKA-teki asal nama One Direction akhirnya terkuak. Hal itu dibeberkan Harry Styles, 23, salah satu personel grup musik yang tengah vakum itu.

Dalam wawancara program CBS Sunday Morning baru-baru ini, sang pemandu acara Tony Dokoupil melontarkan pertanyaan tentang siapa yang pertama kali mengusulkan nama One Direction. Kemudian Harry menjawab, “Saya rasa itu saya. Jika (para personel One Direction lainnya) di sini, mereka juga tidak akan menyangkal, memang itu saya (yang mencetuskan nama One Direction),” kata Harry seperti dikutip dari www.billboard.com.

Lucunya, Harry mengaku nama One Direction dipilih bukan karena memiliki makna tertentu.

“Saya pikir karena nama itu terdengar keren. Saya menyarankan nama itu dan semua bilang, ‘Yeah, kami suka nama itu.’ Kemudian akhirnya nama itu dipilih, kira-kira seperti itu kejadiannya.”

Lalu, Dokoupil mengulik kenangan indah yang dilalui Harry saat bersama One Direction.

“Yang jelas, menyenangkan karena Anda tidak berada di sekolah,” kata Harry bercanda.

Harry saat ini sukses dengan karier solonya. Ia merilis album solo perdana pada 12 Mei lalu. (Elg/H-3) AFP

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

HALAMAN 17

HLM 18 Motor Listrik Segera Mengaspal

HLM 22 Keislaman dan Nilai Kebangsaan

HLM 28 Mourinho Manfaatkan Hijaunya Svilar

EKONOMI BP Batam Diminta Pacu Pertumbuhan Pemerintah berharap pimpinan baru BP Batam bisa mengembalikan Batam sebagai tujuan investasi menarik.

ERANDHI HUTOMO SAPUTRA erandhi@mediaindonesia.com

M

ENKO Perekonomian Darmin Nasution meminta pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang baru bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Batam dalam dua tahun. Pasalnya, kawasan Batam saat ini seolah kehilangan daya tarik sehingga pertumbuhan ekonominya terus menurun.

Pada 2016, misalnya, pertumbuhan ekonomi di Batam hanya 5,45%. Kemudian, berdasarkan data semester I 2017, pertumbuhan ekonomi Batam pada 2017 diprediksi di bawah 2%.

“Pimpinan BP Batam yang baru harus menciptakan ekonomi Batam berdaya saing dan maju. Dalam dua tahun ke depan hendaknya dapat mengembalikan pertumbuhan ekonomi di Batam sebesar 7%,” ujar Darmin saat melantik 5 pimpinan BP Batam di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, kemarin.

Pimpinan BP Batam yang dilantik yakni Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Kepala BP Batam, Purwiyanto sebagai anggota I Deputi Bidang Keuangan, Yusmar Anggadinata sebagai anggota II Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Dwiyanto Eko Winaryo sebagai anggota III Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, serta Bambang Purwanto sebagai anggota V Deputi Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia. Adapun posisi anggota IV Deputi Bidang Pengusahaan Sarana akan ditentukan dalam waktu dekat.

Darmin juga meminta pimpinan BP Batam menjadikan Batam sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan regional dan nasional dengan mempertahankan investasi yang ada. Untuk itu, komunikasi dengan pemerintah, pemda, dan

dunia usaha jadi faktor kunci, dan BP Batam perlu mentransformasi FTZ menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK). “Untuk percepatan revitalisasi FTZ Batam, pimpinan BP Batam yang baru harus mengembalikan Batam sebagai tujuan investasi menarik,” kata dia.

BP Batam juga, lanjut Darmin, harus memfasilitasi kebutuhan investor. Setiap kebijakan strategis harus dikomunikasikan dengan stake holder terkait dan melaporkan kepada dewan kawasan Batam.

Sementara itu, Lukita akan menyiapkan lima langkah untuk mengembalikan kejayaan Batam agar mencapai pertumbuhan ekonomi 7% di Batam dalam 2 tahun ke depan. Pertama, menyelesaikan dualisme dengan pemerintah Kota Batam dan membangun komunikasi yang baik. Kedua, akan mentransformasi FTZ Batam jadi KEK dalam dua tahun. Ketiga, menggaet investasi dengan memperbaiki pelayanan. “Keempat membenahi SDM dan terakhir BP Batam bagian dari Kota Batam jadi kami mendukung pembangunan Kota Batam,” tutupnya.

Investasi naik Secara terpisah, Kepala BP Batam nonaktif Hatanto Reksodipoetro serta beberapa pejabat struktural kemarin pamit undur diri kepada wartawan di Media Centre BP Batam. Hatanto yang menjabat Kepala BP Batam sejak 4 April 2016 pun menjelaskan beberapa kemajuan ekonomi di Batam.

Hatanto menjabarkan sejak 2016 investasi di Batam naik 42% dan proyek naik 11%. Kemudian pada 2017, investasi naik 78% serta proyek naik 5% melampaui target indikator utama yaitu 37 %. “Kenaikan 2017 ini ialah kenaikan tertinggi dalam sejarah,” pungkas dia. (HK/E-3)

ANTARA /ALOYSIUS JAROT NUGROHO

KOMODITAS EKSPOR: Pekerja menghaluskan bagian badan kerajinan kayu mobil jenis Ferrari di Kemiri, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, kemarin. Kerajinan kayu dengan bentuk mobil Ferrari 1950-an yang dibuat dengan bahan dasar kayu jati tersebut selanjutnya diekspor ke Dubai, Arab Saudi.

Tahun Depan, Cukai Rokok Naik Sekitar 10% MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyetujui penaikan cukai rokok yang akan diberlakukan pada Januari 2018. Hal itu disampaikannya seusai rapat internal bersama Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri terkait lainnya.

Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Kami bersama membahas rencana untuk kenaikan cukai rokok untuk 2018.

Kita telah menyiapkan kepada Bapak Presiden skenario kenaikan sebesar 10,04% yang akan mulai berlaku pada

1 Januari 2018,” kata Sri Mulyani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Keputusan penaikan cukai rokok tersebut, kata Sri, telah menimbang empat hal. Pertama, penaikan cukai rokok tersebut telah memperhatikan pandangan masyarakat, terutama aspek kesehatan dan konsumsi rokok yang harus terus dikendalikan.

Kedua, penaikan cukai rokok harus bisa mencegah makin banyaknya rokok ilegal. Ketiga, itu memperhatikan dampak terhadap kesempatan kerja, terutama kepada petani dan buruh rokok.

Keempat, penaikan itu menyangkut penerimaan negara.

Sri Mulyani pun mengatakan Kepala Negara juga menginstruksikan menteri-

menteri terkait untuk mencarikan solusi di masa depan bagi keberlangsungan para petani tembakau.

Sebelumnya, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan apabila pemerintah terus meningkatkan tarif cukai hasil tembakau (CHT), potensi peredaran rokok ilegal semakin meluas.

Menurutnya, mayoritas yang mengonsumsi rokok ialah kelas menengah ke bawah. Apabila tarif CHT semakin tinggi yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga rokok, masyarakat akan mencari opsi rokok murah (ilegal). “Hal itu tidak sejalan dengan fungsi cukai yang bertujuan mengendalikan konsumsi,” ujarnya. (Ima/Tes/E-2)

Menghadirkan Hunian Layak Huni dan Terjangkau MENYAMBUT Hari Habitat Dunia (HHD) yang jatuh pada Senin pertama setiap bulan Oktober, Indonesia layaknya dihadapkan pada cermin yang merefleksi kondisi permukiman di tanah air. Peringatan HHD ditetapkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Sidang Umum tahun 1985 dan mulai diperingati sejak tahun1986. Tujuan peringatan selain merefleksi kondisi permukiman dunia, adalah mengingatkan akan tanggungjawab bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membentuk permukiman dan kota ke depan yang berkelanjutan. PeringatanHari Habitat Dunia tahun 2017 cukup istimewa karena bersamaan dengan peringatan satu tahun pelaksanaan New Urban Agenda (NUA) atau Agenda Baru Perkotaan, setelah diadopsi di Konferensi PBB Habitat III, di Quito Ekuador, tanggal 17-20 Oktober 2016.

New Urban Agenda (NUA) New Urban Agenda(NUA) merupakan dokumenkesepakatan global 140 negara yang hadir di Quito sebagai bentuk komitmen dan arah kebijakan untuk pembangunan perumahan dan perkotaan yang berkelanjutan. PBB mencatat berbagai tantangan baru muncul di dunia yang berdampak terhadap pembangunan perumahan dan perkotaan, di antaranya perubahan iklim, bencana alam, krisis ekonomi, pertumbuhan penduduk, urbanisasi dll. NUAmerupakan hasil serangkaian pembahasan di tingkat nasional, regional, dan global, maupun pembahasan tematik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan: pemerintah, pemerintah daerah, pakar permukiman dan perkotaan, asosiasi profesi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil yang mewakili kepentingan berbagai kelompok masyarakat.

NUAmenekankanbahwa urbanisasi adalah peluang untuk pembangunan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Untuk itu diperlukan pergeseran paradigma yaitu: 1) proses perencanaan dan pembangunan perkotaan dan wilayah yang terpadu dan terintegrasi, 2) perkuatangood governancedan kemitraan, serta 3) pembangunan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, responsif gender dan usia, yang didukung oleh perencanaan dan desain yang terpadu, serta kerangka dan instrumen pembiayaan yang inovatif. Pelaksanaan NUA sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan PBB akhir tahun 2015.Dari ke tujuh belas tujuan SDGs, maka Tujuan ke-11 paling terkait dengan pencapaian NUA yaitu: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable atau kota dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

Hari Habitat Dunia (HHD) 2017 Tahun 2017 tema peringatan Hari Habitat Dunia kembali menekankan pada perumahan, yaitu Housing Policies: Affordable Homesatau Kebijakan Hunian Layak dan Terjangkau.

Tema ini dipilih PBB karena pergeseran paradigma untuk pelaksanaan NUA harus diawali dari pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.Analisis PBB menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses hunian layak karena berbagai factor. Sekitar 1.6 milyar penduduk dunia tinggal di hunian tidak layak, di antaranya 1 milyar penduduk masih tinggal di permukiman kumuh. Lebih lanjut, kajian menunjukkan kegagalan mekanisme pasar untuk penyediaanrumah layak dan terjangkau bagi sebagian besar masyarakat.Kepentingan masyarakat miskin dan paling rentan, terutama perempuan, generasi muda dan mereka yang tinggal di permukiman kumuh perlumenjadi prioritas agenda pembangunan.

Agar perumahan dapat berkontribusi untuk pembangunan ekonomi-sosial nasional dan pencapaian SDGs, maka kebijakan perumahan harus ditempatkan sebagai inti kebijakan perkotaan, sejalan dengan strategi untuk mengentaskan kemiskinan, memperbaiki kesehatan dan peluang kerja.

Program Satu Juta Rumah Kebijakan penyelenggaraan perumahan di Indonesia diatur dalam UU no.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal, serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia.”

Namun seiring dengan pertambahan penduduk, masih banyak kendala dan masalah dalam mewujudkan hak tersebut.

Data BPS dan Bappenas (2015) menunjukkan backlog kepemilikan rumah sebesar 11.4 juta, sedangkan dari penghunian (sewa dan milik), angka backlog adalah 7,6 juta.

PemerintahIndonesia berupaya terus mencari berbagai terobosan untuk meningkatkan keterjangkauan menghuni rumah layak huni.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJMN) 2005-2025 menetapkan sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman adalah ‘terpenuhinya rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi oleh prasarana dan sarana lingkungan yang memadai yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan yang berkelanjutan,efisien dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa kumuh’.Sasaran pokok ini kemudian diturunkan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu a) menyediakan perumahan layak dan terjangkau bagi 2,2 juta rumah

BACKLOG

TAHUN 2015

11,4JT (Rumah Tangga)

Program Pembiayaan Perumahan dalam mendukung Program Satu Juta Rumah KPR - FLPP KPR - SSB SBUM Rencana Program Pembiayaan Perumahan Kedepan - PSMP (Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan) - Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) - BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) Realisasi Program Sejuta Rumah Capaian Tahun 2015 : 699.770 unit 2016 : 805.169 Unit 2017 : 657.054 unit (per 9 Oktober 2017) tangga, b) mendorong keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan rumah tinggal yang layak untuk 2.2 juta rumah tangga, c) meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni bagi 1.5 juta rumah tanggal termasuk menangani kawasan permukiman kumuh.

Pemerintah sudah meluncurkan berbagai program untuk mendorong perumahan bagi MBR diantaranya Program Satu Juta Rumah dengan target pembanguan satu juta rumah per tahun baik oleh pemerintah, pemerintah, swasta dan masyarakat dalam bentuk rumah sewa seperti rusunawa, maupun milik seperti rusunami, rumah tapak, serta mendorong sisi permintaan dengan program kredit pemilikan rumah dengan suku bunga di bawah suku bunga pasar (5 %) sepanjang masa tenor (hingga 20 tahun) sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan MBR, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah no. 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, di mana Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan Surat Edaran tentang Percepatan Pembangunan Perumahan MBR kepada seluruh Gubernur/Bupati/Walikota untuk segera melakukan penyederhanaan perizinan dan merevisi Peraturan Daerah yang terkait pembangunan perumahan MBR dengan mengacu pada PP no. 64 tahun 2016.

Kebijakan lain yang sudah dijalankan pemerintah untuk mendukung perumahan MBR adalah pembebasan Pajak Pertambahan Nilail (PPN) untuk rumah subsidi, pembatasan harga rumah subsidi, dan bantuan uang muka bagi MBR. Pemerintah melalui berbagai kebijakan tersebut, terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian target Program Sejuta Rumah (PSR) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo Tahun 2015. Adapun realisasi PSR Tahun 2015 adalah sebesar 699.770 unit, Tahun 2016 sebesar 805.169 Unit dan realisasi Tahun 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 adalah sebesar 657.054 unit. Pemerintah berharap realisasi PSR pada akhir tahun 2017 dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebanyak sejuta rumah.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mendorong penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi dan kualitas prasarana lingkungan permukiman.Dukungan untuk peningkatan kualitas rumah di lokasi permukiman kumuh dilakukan dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), maupun kredit mikro perumahan swadaya.

Mendorong Inovasi Pembiayaan Perumahan Sebagaimana amanat RPJMN 2025, maka harus dilakukan pengembangan sistem pembiayaan perumahan yang efisien,

akuntabel dan berkelanjutan, melalui pengembangan pembiayaan primer dan pembiayaan sekunder.Sudah banyak Bank pelaksana yang ikut berpartisipasi dalam pembiayaan primer, terutama program subsidi pemerintah. Namun terbatasnya anggaran pemerintah dan pemerintah daerah merupakan kendala utama. Untuk itu sedang diupayakan sumber pembiayaan non-APBN/APBD seperti pasar modal melalui pembiayaan sekunder perumahan. Untuk sumber pembiayaan non-APBN dari dana masyarakat, sedang disiapkan program tabungan perumahan rakyat (Tapera), sesuai UU no. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Saat ini sedang dibahas Rancangan Peraturan Pemerintah untuk Badan Pengelola Tapera.Melalui Tapera, diharapkan kebutuhan anggota MBR untuk mengakses pembiayaan perumahan akan terpenuhi. Dengan prinsip gotong royong, diharapkan pekerja nonMBR dapat membantu anggota MBR. Bagaimana dengan pekerja dari sector ekonomi informal? Tentunya menjadi perhatian khusus pemerintah karena selama ini mereka sulit mengakses kredit pembiayaan perumahan yang berjangka panjang.Untuk itu sudah dilakukan kerjasama dengan beberapa bank untuk pembiayaan mikro perumahan. Pembiayaan mikro mempunyai keuntungan bagi MBR sector informal karena jumlah kredit yang lebih kecil (maksimum Rp 50 juta) dan masa tenor yang lebih pendek (maksimum 5 tahun). Kredit mikro dapat digunakan untuk pembangunan rumah secara swadaya dan bertahap, dan perbaikan rumah.

Sinergitas Pemangku Kepentingan Dengan dukungan Bank Dunia, Kementerian PUPR sedang menyiapkan National Affordable Housing Program (NAHP). Ada tiga komponen utama program ini untuk mendukung terwujudnya perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR yaitu penyediaan perumahan berbasis swadaya masyarakat, pembiayaan perumahan berbasis tabungan dan bantuan teknis untuk membangun sistem informasi real estate dan perumahan, pengembangan kebijakan penyediaan perumahan termasuk perkuatan Perum Perumnas dan Pemerintah Daerah. Pada akhirnya, komitmen dan sinergitas pemangku kepentingan yang paling menentukan. (*)

18

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

SEKTOR RIIL

Motor Listrik Segera Mengaspal

SEKILAS

Hartadinata Bukukan Kenaikan Laba 24,8% PT Hartadinata Abadi Tbk, produsen dan penyedia perhiasan emas terintegrasi Indonesia, melaporkan laba bersih kuartal tiga 2017 naik 28,4% menjadi Rp95 miliar.

Perseoran melaporkan itu dalam paparan kinerja perusahaan kuartal ketiga, paparan pertama seusai IPO. Total pendapatan pada kuartal ketiga ini tumbuh 13,1% menjadi Rp1,860 triliun, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan operasional berasal dari penjualan wholesaler yang berkontribusi 91,69%, toko milik sendiri 8.30%, dan waralaba 0,01%.

Dirut Hartadinata Sandra Sunanto menjelaskan pencapaian itu sesuai dengan rencana. “Penjualan didominasi pasar segmen kelas menengah yang berkontribusi 70% terhadap total penjualan perusahaan sehingga perusahaan meningkatkan penetrasi ke pasar kelas ini,” ujar Sandra.

Selama kuartal ketiga 2017, Hartadinata telah membuka lima toko perhiasan emas baru di Bandung, Jakarta, Batam, dan Banten. (Try/E-1)

Harga yang terjangkau akan menarik minat masyarakat, terlebih motor listrik ini ramah lingkungan dan hemat energi.

ADHI M DHARYONO

Adhi@mediaindonesia.com

K

DJBC dan DJP Blokir 739 Impor DIREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan hingga akhir triwulan II 2017 tercatat telah melakukan 739 blokir terhadap impor berisiko tinggi.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam keterangannya di Jakarta, kemarin, menyebutkan blokir itu hasil kolaborasi untuk meningkatkan pengawasan fiskal terhadap para importir.

“Pemblokiran dilakukan terhadap 674 importir berisiko tinggi di triwulan I 2017 dan 65 importir berisiko tinggi di triwulan II 2017 berdasarkan hasil kerja sama dengan pajak,” katanya.

Heru mengatakan blokir yang telah dilakukan sejak awal tahun ini sejalan dengan program penertiban impor berisiko tinggi (PIBT) yang dicanangkan pada pertengahan Juli 2017.

Menurut dia, pencegahan impor berisiko tinggi itu memperlihatkan hasil dan berbagai perubahan positif. (Ant/E-1)

ANTARA /HAFIDZ MUBARAK A

MOTOR LISTRIK: Menteri ESDM Ignasius Jonan mencoba motor listrik GESITS (Garasindo Electric

Scooter ITS) di halaman Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin. Jonan yakin motor GESITS yang sepenuhnya dibuat mahasiswa ITS Surabaya dan didukung Garasindo itu akan bisa bersaing dengan motor konvensional karena hemat energi dan ramah lingkungan.

ENDARAAN berbahan bakar listrik, terutama sepeda motor bakal segera beroperasi di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberi lampu hijau agar kendaraan ramah lingkungan itu dapat segera mengaspal.

Hal itu diungkapkan Menteri ESDM Ignasius Jonan seusai menjajal motor listrik bermerek Gesits di Gedung Heritage Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan itu, Jonan meminta produsen motor listrik dalam negeri menjual produknya dengan harga bersaing. Satu motor listrik, kata dia, harus dipatok dengan harga yang sama dengan motor biasa atau motor berbahan bakar fosil.

“Saya menyarankan kalau bisa itu harga jualnya bersaing dengan motor yang sekarang menggunakan BBM. kalau harganya jauh lebih tinggi, mungkin berat,” katanya.

Menurut Jonan, harga motor yang terjangkau akan menarik minat masyarakat, terlebih

kendaraan roda dua berpenggerak listrik ini ramah lingkungan dan hemat energi.

Selain itu, biaya perawatannya juga lebih murah ketimbang motor biasa. “Kalau harganya sama dengan motor biasa, mungkin bisa. Apalagi maintanance-nya lebih murah,” tutur dia.

Jonan mengatakan pemerintah mendukung penuh penggunaan dan produksi kendaraan listrik guna mewujudkan kemandirian energi nasional.

Untuk itu, Kementerian ESDM akan mengusulkan aturan soal kendaraan listrik dan kendaraan biasa dibuat serupa.

“Saya akan bilang ke Kemenkeu bahwa perlakuannya harus sama dengan motor lain.

Kalau kena bea, ya kena bea.

Saya juga akan bantu terbitkan STNK. Karena kan selama ini pakai CC. Nanti biar pakai volt,” tegas mantan Menteri Perhubungan itu.

Motor listrik Gesits digagas Garansindo Group bersama lnstitut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. CEO Garansindo Group Mumahammad Al Abdulah mengaku akan memproduksi 50 ribu motor listrik pada tahap per-

tama seharga Rp16 juta/unit .

Tanpa insentif Menurut dia, biaya penggunaan sepeda motor listrik akan lebih murah dan efisien apabila konsep tukar baterai terisi dapat dilakukan di banyak lokasi. Untuk itu, kontribusi PLN sangat diperlukan dengan membangun stasiun penyedia listrik umum (SPLU).

“Tidak hanya PLN, perusahaan BUMN seperti Pertamina juga harus berkontribusi.

Bayangkan bila seluruh jaringan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) yang tersebar di indonesia ikut menyediakan fasilitas pengisian baterai,” ujarnya.

Menurut Al, sejauh ini proyek motor listrik ini telah mencapai tahap kerja sama produksi antara ITS, Garansindo, dan PT Wijaya Karya Konstruksi (Wikon). Namun, pihaknya mengaku tak membutuhkan insentif dari pemerintah.

Kementerian ESDM sedang menyiapkan payung hukum penggunaan kendaraan listrik melalui peraturan presiden yang saat ini sedang dibahas dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Progam itu diharapkan dapat menjadi pendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebanyak 23% di 2025. (MTVN/E-2)

Sekber Percepat Reforma Agraria GUNA mempercepat reforma agraria, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggandeng lembaga konservasi independen World Wide Fund for Nature (WWF)Indonesia dengan membentuk sekretariat bersama (sekber) sebagai project management office (PMO).

Sekber itu dibentuk untuk mempercepat proses reforma agraria yang di antaranya diperuntukkan program kebijakan pemerataan ekonomi, pengurangan kesenjangan pemilikan atau penguasaan lahan, penurunan angka kemiskinan, dan penciptaan

lahan lapangan pekerjaan.

Nantinya, fokus pertama program agraria ialah legalisasi dan redistribusi aset.

“Dengan pembentukan PMO ini diharapkan kerja sama antarkementerian dan lembaga yang menangani reforma agraria berjalan efektif dan mempercepat pencapaian target program reforma agraria,” ujar Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan WWF-Indonesia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Aset yang akan dilegalisasi

dan didistribusi nantinya seluas 9 juta hektare yang masuk tanah objek reforma agraria (TORA). Dari jumlah itu, seluas 4,5 juta hektare ditargetkan untuk legalisasi aset yang terdiri dari 3,9 juta hektare untuk sertifikasi tanah warga dan 0,6 juta hektare untuk lahan transmigrasi.

“Sisanya seluas 4,5 juta hektare dialokasikan untuk redistribusi aset yang terdiri dari 0,4 juta hektare lahan HGU (hak guna usaha) yang habis masa berlakunya dan tanah-tanah telantar serta 4,1 juta hektare dari pelepasan kawasan hutan negara,” lanjut Lukita.

CEO WWF-Indonesia Rizal Malik menyebut kerja sama itu penting untuk mewujudkan perhutanan sosial, melestarikan hutan, dan keanekaragaman hayati. “Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyepakati Kesepakatan Paris dan SDG’s,” pungkasnya.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang merupakan kesepakatan sejumlah negara anggota PBB yang memiliki target mengakhiri kemiskinan pada 2030 dan membangun masa depan yang berkelanjutan. (Nyu/E-2)

ANTARA /YUDHA

PEMBANGUNAN DESA: Direktur Asia Pulp & Paper

(APP) Sinar Mas Suhendra Wiriadinata (kanan) dan Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi bertukar naskah nota kesepahaman dengan disaksikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (tengah) serta Managing Director Sinar Mas G Sulistiyanto (kedua kanan) dan Saleh Husin (kiri) di Jakarta, Rabu (18/10). APP Sinar Mas dan Kemendes PDTT bekerja sama untuk percepatan pembangunan di lebih dari 100 desa.

BURSA & KEUANGAN IHSG

Nymex 51,88

51,45

51,30

51,87

52,04

50,60

12/10 13/10 14/10 17/10 18/10 19/10

5.926,20

Emas

Dow Jones 5.949,70

5.924,12

5.929,20

5.947,33

5.910,53

12/10 13/10 14/10 17/10 18/10 19/10

22.871,72

22.911,00

22.872,89 22.871,72

23.048,00

22.997,44

12/10 13/10 14/10 17/10 18/10 19/10

1.294,67

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

Rupiah/Euro

Rupiah/US$ 1.304,64

1.303,82

1.279,40 1.289,03

1.283,50

12/10 13/10 14/10 17/10 18/10 19/10

13.493

13.485 13.490

13.488 13.492

13.486

12/10 13/10 14/10 17/10 18/10 19/10

15.990 15.995 15.968 16.036 16.088

16.136

12/10 13/10 14/10 17/10 18/10 19/10

19

Rupiah/Yen 120,9

120,9 121,2

121,0 120,9

120,2

12/10 13/10 14/10 17/10 18/10 19/10

Pendapatan p Premi Sun Life Melesat Integrasi bisnis CIMB Sun Life ke Sun Life mendorong peningkatan premi perusahaan.

SIDIK PRAMONO

sidikpr@mediaindonesia.com

P

ERUSAHAAN asuransi jiwa PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) optimistis menutup tahun ini dengan pertumbuhan tinggi di atas rata-rata industri yang berada di kisaran 10% hingga 20%.

Hal itu bisa diraih dengan melihat kinerja memuaskan yang diraih sejak awal tahun hingga triwulan ketiga 2017 yang mencapai Rp2,17 triliun.

Kinerja yang baik itu juga akan dipacu dengan membangkitkan semangat para tenaga pemasar

MENTERI BUMN Rini Soemarno mengangkat Sunarso sebagai Direktur Utama PT Pegadaian untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Riswinandi.

Sebelum menjadi orang nomor satu di Pegadaian, Sunarso ialah Wakil Direktur Utama PT Bank BRI Tbk. Pengangkatan Sunarso ber-

melalui kegiatan Final Sprint 2017 yang digelar di Yogyakarta, 18-20 Oktober.

“Biasanya, di kuartal keempat dengan kita menggelar Final Sprint, bisa ada kontribusi 35%-40% untuk pendapatan premi. Dengan meningkatkan kemampuan para tenaga pemasar melalui Final Sprint ini, kami optimistis dapat mencapai target pada penghujung tahun 2017,” ujar Presiden Direktur PT Sun Life Financial Indonesia Elin Waty dalam keterangan tertulisnya saat acara Final Sprint 2017, Rabu (18/10).

Elin didampingi Chief Bancassurance Partnership Distribution Sun Life Danning Wikanti, Chief Agency Officer Sun Life Wirasto Koesdiantoro, dan Chief Agency Officer Syariah Sun Life Norman Nugraha. Acara itu diikuti 650 agen Sun Life dari seluruh Indonesia. Final Sprint merupakan pertemuan tahunan untuk memotivasi dan meng-

inspirasi tenaga pemasar dari jalur distribusi keagenan baik konvensional maupun syariah, serta partnership distribution untuk meraih target pencapaian di akhir tahun.

Awal 2017 lalu, Elin optimistis sepanjang tahun ini Sun Life dapat meraih pertumbuhan yang lebih baik daripada 2016.

Keyakinan Elin itu terbukti.

Pasalnya, per kuartal tiga 2017 Sun Life meraih total pendapatan premi Rp2,17 triliun.

Angka itu tumbuh 121% dari Rp987 miliar di periode yang sama 2016. Tingginya kinerja itu juga dipengaruhi integrasi CIMB Sun Life ke Sun Life akhir 2016 lalu.

Pertumbuhan signifikan juga terjadi pada pendapatan premi baru (termasuk premi tunggal) sebesar Rp1,42 triliun atau tumbuh 262% dari Rp394 miliar pada kuartal tiga 2016.

Dari seluruh pendapatan itu, 51% disumbang dari distribusi keagenan dan 49% dari

Agency Officer Wirasto Koesdiantoro (kiri), Chief of Partnership Distribution Danning Wikanti (kedua dari kiri), dan Chief Agency Officer Syariah Norman Nugraha saat acara Final Sprint 2017 yang digelar Sun Life Financal Indonesia di Yogyakarta, Rabu (18/10). Selama 22 tahun berkiprah di bisnis asuransi di Indonesia, kini per September 2017 Sun Life telah memiliki 7.204 agen konvensional dan 2.202 agen syariah yang hadir di 77 kota di seluruh Indonesia. partnership distribution. Elin menambahkan, baik jalur keagenan maupun partnership distribution, keduanya bertumbuh. Ia meyakini, hingga akhir tahun, kontribusi dua jalur distribusi tersebut tidak berubah.

Potensi agen muda Bertepatan dengan Final Sprint 2017, Sun Life meluncurkan kartu anggota komunitas brighter gen untuk agen berusia di bawah 36 tahun dan brighter pro untuk agen berusia di atas 37 tahun. Brighter

gen dibentuk pada Oktober 2015 sebagai komunitas profesional untuk para agen berusia di bawah 36 tahun dengan tujuan menciptakan pemimpin masa depan agen asuransi di kalangan generasi muda.

“Hingga kuartal tiga tahun

Sunarso Eks Wadirut BRI Jadi Dirut Pegadaian dasarkan Keputusan Menteri BUMN bernomor SK-226/ MBU/10/2017. Salinannya diserahkan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, di

Jakarta, Kemarin.

Gatot mengatakan persaingan bisnis dalam jasa keuangan berdasarkan hukum gadai semakin ketat. Karena itu, dirut baru diminta membawa Pegadaian semakin maju

Mandiri-Citilink-Rintis Garap Layanan Digital BANK Mandiri terus berinovasi dalam memperkuat layanan digital banking g untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada nasabah. Konsistensi ini terlihat melalui kerja sama perseroan dengan operator layanan switching g PT Rintis Sejahtera (Rintis) dan maskapai nasional Citilink Indonesia dalam pembayaran mitra billers di jaringan Rintis dan penerbitan co-branding uang elektronik.

Menurut Direktur Distributions Bank Mandiri Hery Gunardi, sinergi dengan kedua perusahaan jasa tersebut merefleksikan keinginan perseroan untuk memperluas penetrasi perseroan di layanan perbankan online serta membudayakan transaksi online kepada masyarakat luas.

“Seiring dengan dukungan pada Gerakan Nasional NonTunai, kami ingin menjadikan transaksi digital sebagai sebuah gaya hidup yang bisa

ANTARA/HENDRI

SUN LIFE FINAL SPRINT 2017: Presiden Direktur Sun Life Financial Indonesia Elin Waty (kedua dari kanan) berpose bersama Chief

menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, sekaligus menciptakan efisiensi pengelolaan keuangan bagi pelaku dunia usaha,” ungkap Hery saat penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Citilink Indonesia dan Rintis di Plaza Mandiri Jakarta, kemarin.

Dalam kerja sama ini, Bank Mandiri dan PT Rintis Sejahtera sepakat menggunakan konsep aggregator, yakni Rintis akan memfasilitasi transaksi pembayaran Mitra Billers yang tergabung di Jaringan Prima pada e-channel Bank Mandiri secara real time online. Pemanfaatan konsep aggregatorr ini, menurut Hery, akan menguntungkan dari sisi administrasi dan teknis karena Bank Mandiri cukup terhubung dengan Rintis tanpa perlu berhubungan langsung dengan Mitra Billers.

Sementara itu, menurut Direktur Utama Citilink Indone-

sia Juliandra Nurtjahjo, kerja sama dengan Bank Mandiri akan menjadikan Citilink Indonesia maskapai pertama di Indonesia yang memiliki dan menggunakan uang elektronik dalam transaksi layanan produk penerbangannya.

“Peluncuran uang elektronik ini diharapkan akan memberikan kemudahan transaksi serta manfaat tambahan bagi pelanggan Citilink Indonesia,” kata Juliandra.

Nantinya, tambah Juliandra, uang elektronik Citilink Indonesia juga akan dapat dipergunakan di 30 ribu merchant Bank Mandiri di seluruh Indonesia. Ke depannya akan dipergunakan sebagai alat pembayaran transaksi seperti pembelian tiket dan pembayaran layanan produk Citilink Indonesia lainnya seperti makanan dan minuman dalam pesawat (SOB), kelebihan bagasi di bandara, dan lainnya. (Try/E-1)

DOK MANDIRI

KERJA SAMA DIGITAL: Direktur Distribusi Bank Mandiri Hery Gunardi (kedua dari kiri),

SVP Bank Mandiri Thomas Wahyudi (kanan), Direktur Niaga Citilink Indonesia Andy Adrian (kiri), dan Presiden Direktur Rintis Sejahtera Iwan Setiawan menunjukkan kartu e-money seusai penandatanganan kerja sama terkait dengan transaksi pembayaran di Jakarta, kemarin. Bank Mandiri bekerja sama dengan Citilink Indonesia menerbitkan uang elektronik co-branding untuk memberikan pelanggan Citilink Indonesia kemudahan saat melakukan transaksi layanan produk penerbangan.

dan berkembang. “Di bawah kepemimpinan Sunarso, diharapkan Pegadaian semakin maju dan berkembang serta terus menjadi market leader di bisnis gadai dan fidusia,” ujar Gatot.

Sementara itu, Sunarso mengatakan BUMN merupakan per usahaan yang memiliki fungsi sosial selain misi bisnis.

Karena itu, ia ingin meningkatkan nilai sosial Pegadaian. “Ini akan tercapai apabila

Pegadaian terus memiliki duit dan nama baik sehingga perusahaan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Sunarso.

Susunan Direksi Pegadaian terbaru menjadi Dirut Sunar-

2017, jumlah anggota brighter gen 2.428 orang. Sebanyak 35% anggota Million Dollar Round Table dari anggota brighter gen, dengan kontribusi bisnis pendapatan premi secara nasional terhadap perusahaan mencapai 51%,” tutup Elin. (E-1)

so, Direktur Produk Harianto Widodo, Direktur Operasi dan Pemasaran Damar Latri Setiawan, Direktur Manajemen Aset Ferry Febrianto, Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Teguh Wahyono, serta Direktur SDM dan Hukum Mohammad Edi Isdwiarto.

(Ant/E-1)

20

BELANJA

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

Film Pengaruhi Penjualan Produk Penayangan perdana suatu film mestinya menjadi kesempatan bagi para tenant meraup keuntungan lebih banyak.

PUPUT MUTIARA

puput.mutiara@mediaindonesia.com

H

AMPIR semua orang mulai usia kanak-kanak hingga dewasa menyukai tokoh komik.

Misalnya, tokoh komik dengan karakter superhero yaitu Batman, Superman, dan Wonder Woman yang diciptakan oleh DC; Iron Man, Thor, Hulk yang dibuat Marvel; atau Mickey Mouse, Donald Duck, dan Goofy dari Disney.

Saking banyak pecinta tokoh komik tersebut, para pengusaha tak ketinggalan memproduksi aneka produk dengan gambar tokoh komik kegemaran masyarakat.

Usaha tersebut tidak siasia. Buktinya, penjualan produk dari tokoh komik terkenal terus mengalami peningkatan.

Salah satunya Toys Kingdom yang menjual produk dengan ragam karakter tokoh komik.

Hampir setiap hari toko mainan yang berada di Grand Indonesia (GI) itu selalu

dikunjungi para pecinta tokoh komik, baik yang berniat membeli ataupun sekadar datang untuk cuci mata.

“Secara angka kami tidak bisa menyebutkan total penjualan produk dengan karakter tokoh komik.

Namun, biasanya terjadi peningkatan penjualan produk tersebut kalau film dengan tokoh komik terkait sedang tayang,” ujar Sendika Adi Putra, Duty Manager Toys Kingdom GI, saat ditemui Media Indonesia, kemarin.

Sebagai contoh, keberadaan film Frozen turut meningkatkan penjualan produk Disney, terutama untuk karakter Ana dan Elsa yang notabene merupakan pemeran utama. Produk yang dijual dalam bentuk cendera mata maupun pernak-pernik lucu seperti pulpen, kaus, dan tas dengan desain Frozen.

Apalagi, ungkap Sendika, pada saat momen tersebut pihaknya selalu memberikan promo spesial berupa diskon.

Walhasil banyak konsumen yang tertarik serta antusias untuk membeli produk-

DOK TOYS KINGDOM

produk dengan berbagai karakter tokoh komik yang menjadi kegemaran.

“Produk yang kami jual di sini segmented boys and girls.

Untuk tokoh komik sendiri, hampir semua karakter kami ada. Kalau sedang musim karakter tertentu, stok kami tambah karena pasti banyak masyarakat yang mencari,” tutur dia.

Kesempatan Menurut Dinia Widodo, PR Manager Grand Indonesia, momentum tertentu seperti penayangan perdana suatu film maupun pada saat

ada kegiatan yang menampilkan tema tokoh komik mestinya bisa menjadi kesempatan bagi para tenant untuk meraup keuntungan lebih banyak.

“Dari pihak kami (GI) kalau ada event kerja sama selalu membuka kesempatan bagi tenant untuk memberikan special promo. Meskipun demikian, kami hanya bisa meng-encourage dan tidak bisa memaksakan tenant,” tukasnya.

Namun, ia meyakini kesempatan tersebut sejatinya bisa meningkatkan penjualan produk. Apalagi

seiring dengan waktu minat masyarakat terhadap produk-produk yang berhubungan dengan tokoh komik justru kian meningkat.

“Orang awam mungkin akan melihat itu (produk dengan desain tokoh komik) old school. Namun, ternyata generasi kekinian malah makin suka karena dipengaruhi banyaknya film yang menayangkan karakter heroik dari tokoh komik,” tandasnya.

Hal senada diutarakan Lana Wong, Director of

Media Relations Hong Kong Disneyland Resort.

Kecintaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh komik semakin tinggi dengan adanya dukungan dari berbagai pihak tanpa terkecuali para sineas film serta pelaku bisnis.

“Kami juga melihat itu dari meningkatnya tren jumlah pengunjung yang datang ke Hong Kong Disney Land.

Untuk bisa menghadirkan lebih banyak pengunjung dari Indonesia, kami bekerja sama dengan GI melalui event perayaan Natal yang digelar mulai 30 November 2017

sampai 7 Januari 2018,” terangnya.

Selama kegiatan tersebut berlangsung, pihaknya juga memberikan promo khusus berupa penawaran tiket diskon 2-Day Fun sehingga para pengunjung dapat menikmati atmosfer Natal secara langsung di Hong Kong Disney Land.

“Untuk perayaan di sini (Indonesia), kami memang tidak membuka stan merchandise dari Disney. Namun, kami yakin antusiasme pembelian produk Disney akan besar,” pungkasnya. (S-4)

INFO

Pekan Raya Indonesia Gandeng Bank Mandiri PEKAN Raya Indonesia pada tahun ini berkolaborasi dengan Bank Mandiri. Nama ajang itu pun menjadi Mandiri Pekan Raya Indonesia.

“Penyelenggaraan Mandiri Pekan Raya Indonesia untuk mengedukasi masyarakat melakukan transaksi nontunai sebagai implementasi Gerakan Nasional Nontunai,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas di Jakarta, Selasa (17/10).

Dalam acara yang digelar di ICE BSD mulai 21 Oktober hingga 5 November, Mandiri Karnaval akan memberikan kemudahan transaksi bagi pengunjung dan program-program diskon melalui Mandiri Fiesta poin, e-cash, serta kartu debit dan kredit Bank Mandiri.

Untuk menikmati pesta rakyat tersebut, masyarakat dapat membeli tiket dengan harga Rp25 ribu per orang pada hari kerja dan Rp40 ribu per orang pada akhir pekan.

“Kami menargetkan 1 juta pengunjung dengan nilai transaksi sebanyak Rp1 triliun selama 16 hari,” pungkas Presiden Direktur PT Indonesia International Expo Ryan Adrian.

Manajer Mandiri Pekan Raya Indonesia Dede Andu mengatakan acara tersebut memiliki konsep pesta musik, budaya, belanja, dan kuliner.

“Akan ada kolaborasi musik dengan tarian dan teater. Ada juga lokakarya melukis layangan, dan membatik, serta kuliner seperti pesta durian,” kata dia. (Ant/S-4)

Tempat Pendingin yang Pas untuk Menyimpan Ikan dibersihkan. Tutupnya RUBBERMAID didesain sangat kuat menawarkan marine dengan bentuk yang cooler yang dibuat cocok dengan bentuk khusus untuk ikan. Harganya sekitar memenuhi kebutuhan Rp385 ribu-Rp480 para pemancing dalam ribu. menyimpan ikan.

Rubbermaid Tempat pendingin ini merupakan dibuat dengan insulasi perusahaan asal Amerika yang lebih tebal agar tahan DOK RUBBERMAID Serikat yang memproduksi menyimpan es selama lima hari pada suhu peralatan berbahan plastik berkualitas tinggi.

32ºC. Produk-produknya berbahan food grade Ukurannya juga sangat besar sehingga sehingga sangat aman bila digunakan untuk mampu menyimpan 77 kg ikan dan 13 kg es menyimpan makanan dan minuman. atau 156 kaleng minuman dan es batu. Selain Banyak orang yang mengira Rubbermaid itu, cooler itu bisa memuat tinggi botol 2 liter hanya memproduksi botol air dan food dan dilengkapi dengan saluran pembuangan container. Padahal Rubbermaid juga memiliki air dengan penutup yang berulir. produk cooler.

Pegangannya juga didesain nyaman saat Produk ini bisa diperoleh secara daring di digenggam dan heavy duty. Tempat pendingin www.kawanlamainternusa.com. (Gnr/S-4) itu dibuat tahan noda dan bau serta mudah

Produk Baru untuk Perbanyak ASI MASIH banyak ibu yang mengeluhkan sulitnya memproduksi air susu ibu (ASI). Padahal kualitas ASI tak bisa digantikan susu formula mana pun untuk tumbuh kembang bayi.

Atas dasar itu, PT Jukajo Sukses Mulia melakukan penelitian selama satu tahun dengan tiga bidan untuk memproduksi satu varian baru jus kacang hijau. Rencananya, peluncuran produk itu dilakukan pada akhir tahun ini.

Produk Jukajo terbaru itu merupakan perpaduan antara kacang hijau dan daun adas. Keduanya memang dikenal sebagai perangsang produksi ASI. Hasil penelitian menunjukkan pemberian jus campuran itu pada kelompok intervensi memberikan dampak positif terhadap

peningkatan volume ASI dan frekuensi menyusui.

Semakin sering ibu menyusui bayinya, kadar prolaktin juga akan meningkat.

Prolaktin menghasilkan air susu dalam alveolar dan cara kerjanya dipengaruhi oleh lamanya frekuensi pengisapan.

Kini minuman siap teguk (ready to drink) milik Jukajo ada tiga varian jus, yaitu kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang merah.

Ida Rosida, Founder & Commisioner Jukajo, mengklaim produknya berbahan alami tanpa bahan kimia untuk pengawet. “Kami menyadari kebaikan itu bersumber dari bahan alami,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/10).

Karena itu, masa simpan Jukajo hanya bertahan selama tujuh hari di kulkas. (RO/S-4)

MEGAPOLITAN

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

21

LINTAS BERITA

Demo Tuntut Alexis Ditutup Batal RENCANA unjuk rasa warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Jakarta Utara (Formaju) di Hotel Alexis, Jakarta Utara, batal. Kendati demikian, ratusan polisi tetap disiagakan.

“Dua ratus personel. Tetap ada (pengamanan). Teman-teman cuma jaga,” kata Kasubbag Humas Polres Jakarta Utara Komisaris Sungkono, kemarin. Sungkono mengatakan penjagaan hanya dilakukan guna mengantisipasi aksi.

Ia menampik akan ada juga aksi tandingan dari sekelompok warga yang tak terima Alexis ditutup. “Enggak ada (aksi tandingan),” ungkapnya.

Forum Masyarakat Jakarta Utara (Formaju) batal melakukan aksi menuntut penutupan Hotel Alexis. Salah satu alasannya, lantaran diduga ada sekelompok orang yang berniat melakukan aksi tandingan. Ketua Formaju Muhammad Yusuf mengatakan aksi akan dijadwal ulang sampai situasi kondusif. Namun, ia belum bisa memastikan kapan waktunya. (MTVN J-4)

Gunakan Pistol Mainan, Dokter Diperiksa DOKTER yang mengancam pegawai Rumah Sakit Yadika, Pondok Bambu, Jakarta Timur, dengan pistol mainan, akan diperiksa hari ini sekitar pukul 10.00 WIB. Dokter berinisial ALT itu akan ditanyai perihal asal pistol mainan yang ia gunakan untuk mengancam tersebut.

Sebelumnya, polisi telah memeiksa empat saksi dalam kasus ini. “Empat saksi yang kita periksa, enggak tahu (ternyata) dia (pelaku) bawa pistol itu. Baju dokter kan tertutup, jadi saksi-saksi nggak tahu,” kata Kanit Reskrim Polsek Duren Sawit AK Nevo Suharjendro, kemarin.

Satu di antara saksi merupakan pelapor inisial AS yang menjadi korban ancaman. Salah satu materi pemeriksaan saksi yakni soal pistol mainan yang digunakan dokter berinisial ALT saat melakukan tindakan pengancaman. ALT menodongkan pistol mainan ke kepala salah satu pegawai administrasi saat marah besar, yang diduga lantaran merasa pasiennya berkurang. (MTVN/J-4) ANTARA/RISKY ANDRIANTO

DANA KOMPENSASI: Pemulung dan alat berat beraktivitas di dekat pipa gas dari tumpukan sampah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang di Kota Bekasi, Jawa Barat, pekan lalu. Tahun depan, Pemprov DKI Jakarta diminta warga sekitar TPS Bantar Gebang untuk mengucurkan dana kompensasi baru sebesar Rp1,2 triliun.

KOTA BEKASI

Kompensasi Bau Tembus Rp1,2 Triliun P

EMERINTAH Kota Bekasi telah mengajukan permintaan dana bantuan kemitraan (hibah) sebesar Rp1,2 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengalokasian dana tersebut rencananya untuk membangun sejumlah infrastruktur di sekitar wilayah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Asisten Daerah III Kota Bekasi Dadang Hidayat menyampaikan dana hibah tahun anggaran (TA) 2018 diminta untuk pembangunan infrastruktur penunjang truk sampah DKI Jakarta yang akan melintas menuju TPST Bantargebang.

Di antaranya ialah pembangunan dua flyover di Jalan

Raya Narogong. “Totalnya Rp1,2 triliun. Selain untuk membangun flyover, rencananya uang tersebut digunakan untuk membangun sarana prasarana pendidikan di wilayah setempat,” ungkap Dadang, kemarin.

Tahun ini Pemkot Bekasi menerima dana hibah sebesar Rp316 miliar dari usulan dana hibah sebesar Rp981 miliar pada tahun lalu. Dana tersebut sudah dialokasikan untuk pembangunan jembatan Jatiasih dan pelebaran Jalan Raya Jatiwaringin, serta pelebaran Jalan Pasar Rebo, Jatiasih.

Menurut Dadang, seluruh pengajuan dana kemitraan semata-mata untuk peningkatan kerja sama sebagai daerah penyangga Ibu Kota, termasuk

akses untuk lintasan truk DKI ke TPST Bantar Gebang.

Ia juga menjelaskan dana hibah itu berbeda dengan dana kemitraan. Dana kemit-raan, lanjutnya, berbeda dengan dana community development (CD) yang sudah rutin setiap tahun.

Dana CD digunakan untuk pembayaran uang tipping fee kepada 18 ribu kepala keluarga sebesar Rp600 ribu per tiga bulan. Selain itu, untuk keperluan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Sumur Batu, dan Kelurahan Cikiwul.

“Dana CD yang diberikan sebesar Rp138 miliar, masih sama dengan tahun depan,” imbuhnya.

Hubungan erat Secara terpisah, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan Kota Bekasi memiliki hubungan erat dengan Pemprov DKI Jakarta. Rahmat meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru tetap menyuntikkan dana hibah ke Kota Bekasi. Ia berharap Gubernur Anies Baswedan bisa menaikkan dana hibah.

Rahmat berharap setidaknya realisasi pemberian dana hibah 2018 berada pada kisaran 30% dari nilai yang diajukan sebesar Rp1,2 triliun. Bila pengajuan dana itu disetujui, dana hibah yang diperoleh Kota Bekasi pada kisaran Rp360 miliar atau lebih tinggi dari 2017 sebesar

Rp316 miliar.

Dana hibah tersebut, lanjut Wali Kota, fokus untuk pembangunan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi.

Dinas PUPR Kota Bekasi akan menata infrastruktur seperti penanggulangan banjir dan jalan. Adapun Disperkimtan, kata dia, akan memfokuskan pembangunan sekolah terpadu, puskesmas, dan sebagainya.

“Kalau infrastruktur jalan yang mendekati DKI, kualitas dan lebar jalannya harus sama. Jadi kita harus menyesuaikan,” paparnya.

(Gan/J-2)

JAKARTA SELATAN

Bhayangkari Bantu Polri Tingkatkan Kepercayaan Publik

ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA

PROGRES TOL BORR SEKSI IIB: Pekerja menyelesaikan pembangunan kontruksi proyek Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) seksi IIB di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10). Pembangunan jalan layang sepanjang 2,65 kilometer yang menghubungkan Kedung Badak-Yasmin itu kini pengerjaannya sudah mencapai 54%.

SEBAGIAN masyarakat mungkin belum tahu apa itu Bhayangkari, apa peran dan tugas mereka. Bhayangkari merupakan sebutan istri dari anggota kepolisian Indonesia, mulai bintara hingga perwira.

Bhayangkari memiliki peran strategis dalam mendukung kerja Polri untuk melayani dan mengayomi masyarakat.

Bhayangkari merupakan organisasi perkumpulan istriistri anggota Polri yang telah lahir atas gagasan Ny HL Soekanto pada 17 Agustus 1949 di Yogyakarta.

Pada 19 Oktober 1952 dilaksanakan Konferensi Istri Polri yang dihadiri 27 perwakilan daerah. Momen itu dijadikan peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB).

B h ay a n g k a r i m e m i l i k i

banyak kegiatan positif, di antaranya menggelar kegiatan sosial dan melaksanakan kegiatan kemanusiaan.

“Misalnya, kami berikan beasiswa anak-anak aggota polri yang berprestasi atau melakukan layanan kesehatan bakti sosial ke masyarakat umum. Ini untuk membantu tugas Polri mendapat kepercayaan masyarakat,” kata Ketua Umum Bhayangkari, Tri Suswati Karnavian, di acara Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari Ke-65 di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, kemarin.

Tri menyebut setiap wilayah pun memiliki program berbeda dan disesuaikan dengan kondisi di wilayahnya.

“Misalnya, program saya

kemarin memberi bantuan kepada korban Gunung Sinabung. Lalu bisa saja melakukan pelatihan untuk masyarakat Poso. Itu bisa saja atau bentuk kepedulian lainnya,” kata Tri. Menurutnya, HKGB Ke-65 ini juga menjadi momen eksistensi istri anggota Polri memberikan program yang bermanfaat unuk masyarakat.

Selain bakti sosial, ada juga daerah yang membuat program fasilitasi akta kelahiran dan program sosial lainnya.

“Pada acara ini juga kami luncurkan program aplikasi untuk anggota Bhayangkari ataupun calon anggota Bhayangkari untuk konsultasi soal rumah tangga agar lebih harmonis,” ujar Tri. (Mal/J-3)

POLDA METRO JAYA

Partner Bisnis Sandiaga Jadi Tersangka Penipuan POLISI menetapkan Andreas Tjahyadi sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan sebidang tanah di Jalan Curug Raya, Tangerang, Banten. Ia dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno merupakan pemilik saham PT Japirex.

“Iya tersangka. Pasalnya penipuan, penggelapan terkait satu objek tanah,” kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta di Kantor

Polda Metro Jaya, kemarin.

Nico mengatakan telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anderas. Nico belum memerinci waktu pasti pemeriksaan rekan Sandiaga itu. Yang jelas, Andreas dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pekan ini. “Mudah-mudahan nanti minggu ini akan datang,” ungkap Nico.

Nico menyebut, sejatinya Andreas telah dipanggil sebe-

lumnya. Namun, sampai hari ini ia belum memenuhi panggilan polisi. “Rencananya Pak Andreas akan datang minggu ini.”

Sementara itu, perihal status Sandiaga, polisi memastikan masih sebagai saksi. Sebelumnya, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya pernah memeriksa Sandiaga pada Jumat, 31 Maret 2017. “(Sandiaga) masih saksi, ya.

Kami lengkapi Pak Andreas

dulu. Apa yang menjadi keterangan Pak Andreas jadi acuan kami dalam proses penyidikan ke depan,” tambahnya.

Nico mengaku belum menjadwalkan lagi pemeriksaan terhadap Sandiaga. Penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih fokus menggali keterangan Andreas.

Sebelumnya, kuasa hukum dari pelapor Djoni Hidajat,

Fransiska Kumalawati Susilo, melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan ke Polda Metro Jaya. Laporan tertera dalam laporan polisi nomor: LP/1151/III/2017/PMJ/ Dit.Reskrimum pada 8 Maret 2017.

Fransiska mengaku merugi hingga Rp12 miliar akibat tanahnya digelapkan PT Japirex, perusahaan yang sahamnya dipegang Sandiaga dan Andreas. (MTVN/J-4)

Bedeng di Terminal Jati Jajar Dibongkar SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok membongkar tiga bangunan di pertigaan Terminal Tipe A Jati Jajar, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok Bangunan nonpermanen itu dibongkar paksa karena diduga menjadi tempat meracik minuman keras (miras), mabuk-mabukan, perbuatan asusila, dan tempat latihan anak muda sebelum melakukan tawuran.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Dudi Mirad’z Imamuddin mengatakan dari tiga bangunan ditemukan sejumah barang bukti alat praktik peracikan miras oplosan seperti beberapa botol kecil alkohol, larutan obat batuk, serta botol-botol berisi cairan miras. “Warga meminta anak muda ditertibkan dan bangunan itu dirobohkan. Kita periksa, eh benar, banyak barang bukti yang kita sita dari dalam bangunan,” tuturnya.

Pascapembongkaran, Dudi mengaku akan memantau lokasi itu agar tidak ada yang mendirikan bangunan liar lagi. (KG/J-4)

MI/BARY FATHAHILAH

PEMBUATAN WADUK JAGAKARSA: Pekerja menggunakan

alat berat mengeruk lahan yang akan dijadikan Waduk Jagakarsa di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin. Pembuatan waduk tersebut sebagai upaya mengantisipasi banjir.

22

HUMANIORA

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

Keislaman dan Nilai Kebangsaan Kedua komponen ini tidak perlu dipertentangkan karena nilai Islam, yakni perdamaian selaras dengan nilai kebangsaan.

DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com

S

UASANA kebatinan bangsa saat ini terseret dalam polarisasi keagamaan yang tajam. Keislaman kerap dipertentangkan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Sementara itu, nilai-nilai kebangsaan terkubur dan kalah populer ketimbang sentimen agama.

Pandangan itu disampaikan intelekual muslim muda Fajar Riza Ul Haq seusai peluncuran bukunya berjudul Membela Islam, Membela Kemanusian, di Auditorium Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Rabu (18/10) malam.

Menurut mantan Direktur Eksekutif Maarif Institute itu, polarisasi identitas yang membelah masyarakat saat ini tengah muncul ke permukaan. Padahal, sambungnya, kehidupan beragama dan bernegara di Tanah Air dalam 10 tahun terakhir relatif sudah mengalami pendewasaan.

Problemnya saat ini, tambah Fajar, ialah sentimen dan emosi agama dikerahkan menjadi sentimen publik. Ia mengatakan pilkada DKI Jakarta yang lalu dengan serentetan Aksi Bela Islam sebagai contohnya.

Ia juga menambahkan isu pribumi dan nonpribumi yang belakangan dilontarkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

“Orang mulai dipaksa untuk menonjolkan identitasnya.

Apakah etnik, atau itu agama.

Kedewasaan masyarakat kita di dalam berdemokrasi sedang diuji. Nah kalau istilah

itu (pribumi dan nonpribumi) ditimbulkan kembali dengan sentimen politik dan rasial, itu bisa membelah masyarakat yang sekarang memang sedang terpolarisasi,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan sebenarnya nilai-nilai kebangsaan dan kemanusian tidak perlu dipertentangkan dengan nilai keagamaan, baik itu Islam

“Orang mulai dipaksa untuk menonjolkan identitasnya.

Apakah etnik, atau itu agama.”

Fajar Riza Ul Haq

Penulis ‘Membela Islam, Membela Kemanusiaan’ maupun agama lain.

Karena, menurutnya, nilai Islam yakni perdamaian itu selaras dengan nilai kebangsaan yang juga promosikan perdamaian dan persatuan.

Ia mencontohkan Mohammad Hatta yang menyatakan 100% Islam sekaligus 100% Indonesia. Begitu juga dengan Soegijapranata yang mengatakan 100% Katolik sekaligus 100% Indonesia.

“Masyarakat terbelah menjadi hitam dan putih dan tidak punya alternatif. Pandangan alternatif itu sebenarnya sudah menjadi konsensus nasional.

Ada kearifan-kearifan dari para pendiri bangsa yang sekarang tenggelam,” imbuhnya.

Karena itu, menurut Fajar, elite politik dan pemimpin agama perlu menahan diri u nt u k t i d a k m e l o nt a rk a n pernyataan yang bisa memicu sentimen agama dan rasial. Negara juga wajib mengelola keberagaman secara serius, serta masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan kematangan dalam berdemokrasi.

Sila kelima telantar Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Sudhamek AWS menyayangkan saat ini bertumbuh ekspresi keagamaan yang makin radikal. Menurutnya, masyarakat tidak perlu berpandangan secara dikotomis.

Perbedaan harus dilihat sebagai keragaman. “Islam dan agama lain harus mempromosikan kedamaian, bukan pertentangan,” kata Sudhamek.

Cendekiawan yang juga anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Ahmad Syafii Maarif mengatakan sebagian besar orang sudah tidak lagi melihat inti dari keislaman yaitu kemanusiaan.

Hal itu menyebabkan kalangan muslim kerap bergesekan dengan penganut agama lain.

Terkait dengan Pancasila, ia mengatakan masih dicari pola terbaik agar nilai-nilai luhur dalam Pancasila bisa dibumikan.

“Yang terlantar itu sebenarnya sila ke-5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Itu belum pernah dijadikan pedoman dalam membangun masyarakat sejak awal sejak kita merdeka. Itu tidak hanya untuk bidang pendidikan tapi juga birokrat dan politisi,” ucapnya. (H-1)

PERHIASAN STAR ARLOJI ,BELI JAM bkas/berlian dgn hrgTgg ROLEX,BULGARI,OMEGA,BREITLING,dll,Hub:Bp. TONY 392 9079, 0812 9455 198 Apt Menteng Prada Lt. 1 No.10 A dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).

ANTARA/M RISYAL HIDAYAT

PAMERAN INOVASI: Menristek dan Dikti Muhammad Nasir (kanan) didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf

(kedua kanan) mengamati karya inovasi berupa tank tanpa awak ketika pameran inovasi berbasis teknologi di Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Pameran melibatkan 458 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas delapan bidang fokus, yaitu pangan, energi, transportasi, material maju, bahan baku, hankam, TIK, dan kesehatan obat, yang merupakan binaan dari Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristek Dikti 2017.

Dorong Pelibatan Pemuda Inovasi Pangan PELIBATAN pemuda dalam isu pangan nasional perlu terus didukung, terutama melalui karya-karya nyata inovasi di bidang pangan di berbagai titik mata rantai pangan dari hulu hingga hilir.

Hal tersebut disampaikan Ketua Forum for Young Indonesians (FYI) Anindita Sitepu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/10).

FYI yang dibentuk dalam rangka melibatkan secara nyata peran pemuda dalam isu-isu ketahanan, menurut dia, menjadi ajang bagi pemuda Indonesia melakukan diskusi terkait dengan inovasi, iklim, maupun permintaan pasar.

Bukan itu saja, FYI juga menjadi tempat menghasilkan pemimpin muda yang inovatif di sektor pangan melalui program FYI Seeds for Change. Lewat program ini anak muda dengan gagasan

terbaik yang mempromosikan makanan dan gaya hidup sehat, wirausaha sosial di bidang makanan, serta pengelolaan limbah makanan akan diberi dukungan finansial dan mentorship.

“Kita ketahui bersama bahwa potensi anak muda sangat besar. Indonesia misalnya, ada 63 juta pemuda atau mewakili 26% penduduk. Ditambah lagi penetrasi komunikasi digital di kalangan anak muda yang sangat besar, membuat potensi ini jika diarahkan ke hal positif pada isu ketahanan pangan akan berdampak luar biasa,” kata Anindita.

Pada kesempatan sama, pendiri Center for Indonesia’s Strategic Development Initiative (CISDI) yang memelopori lahirnya FYI yang juga staf khusus Menkes Bidang Peningkatan Kemitraan dan SDG’s, Diah Salmijardi, mengatakan, dalam upaya keberlanjutan pangan,

SEKILAS

Pascahaji, Lima Jemaah Pulang ke Tanah Air PETUGAS haji memulangkan lima jemaah yang dirawat di RS Arab Saudi. “Kelima jemaah tersebut sudah dinyatakan laik terbang sehingga segera kami upayakan proses evakuasi ke Indonesia,” kata Staf Teknis I Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah, Ahmad Dumyathi Basori, melalui sambungan telepon, Rabu (18/10). “Alhamdulillah, kerja keras tim KUH KJRI untuk mempersiapkan seluruh proses pemulangan berjalan lancar.”

Menurut Dumyathi, lima jemaah sudah terbang dengan Garuda Indonesia pada Rabu (18/10) pukul 19.30 waktu setempat. Mereka ialah Hatmi S Kasandihardja (SOC 43), Sutrisno R Brotowihardjo (SOC 27), Muh Yusroni Bin Atmo Pawiro (SOC 95), Murniyati binti Sudi Kariyo (JKG 52), dan Amirsyah Husin Ismail (BTJ 06).

Dumyathi menambahkan satu jemaah wafat di RS AlAnshar Madinah, kemarin. Almarhum bernama Hamdi bin Aspul Umar (BDJ 17). Dengan demikian, total ada 14 jemaah yang wafat pascahaji. Sementara itu yang sudah diantar pulang ke Indonesia berjumlah 14 orang.

(Nda/H-1)

328 Kota/Kabupaten Menuju Layak Anak

INFORMASI PEMASANGAN IKLAN Sales Counter 021 - 581 2088 ext. 41159/41160 Direct 021 - 581 2113 Faximile 021 - 581 2110

MENERIMA MATERI DALAM BENTUK DIGITAL Adobe Illustrator 10/CS1-3 Adobe Photoshop 7.0/CS1-3 Adobe Indesign CS1-3 Macromedia Freehand 10/MX

yang menjadi poin krusial dalam pembangunan SDGs ialah diperlukan pendekatan yang sifatnya terobosan. “Kami yakin sekali terobosan itu bisa dilakukan anak-anak muda,” ungkap Diah.

Ia menyebutkan salah satu inovasi pangan berupa diversifikasi produk olahan pangan lokal ubi jalar. Inovasi itu hasil karya dua pemuda asal Kampung Jagara, Distrik Walesi, Jayawijaya, Papua, Bhaskara Anggarda dan Albert Tulak.

Pada 22 Oktober 2017, FYI akan menggelar acara temu nasional di Gedung Usmar Ismail, Jakarta. Akan hadir para pemuda dari seluruh Indonesia yang terlibat dalam upaya inovasi pangan.

Topik yang akan disajikan antara lain mengenai tinjauan makro pangan terkait dengan kesehatan manusia dan kesehatan bumi, juga terkait dengan budaya konsumtif masyarakat. (Ths/H-1)

KINI sebanyak 328 kota/kabupaten menuju layak anak dengan tahapan yang berbeda-beda. Demikian kata Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny Rosalin.

“Sebenarnya tidak ada yang sulit. Masalahnya ialah mengintegrasikan. Jadi kalau selama ini kita biasa bekerja sendiri-sendiri, ini saatnya kita mengintegrasikan semua bersatu padu karena tidak ada yang baru,” ujar dia dalam pencanangan Kabupaten Lampung Timur menuju kabupaten layak anak di Lampung Timur, Rabu (18/10).

Namun, dari ratusan kota menuju kota/kabupaten layak anak itu, belum ada yang sudah dinyatakan sebagai kota/ kabupaten layak anak karena belum memenuhi 24 indikator. Lenny menuturkan beberapa daerah menyatakan ingin dalam waktu tiga tahun menjadi layak anak, tetapi semua daerah mempunyai kecepatan yang berbeda. Untuk menuju daerah layak anak, menurut dia, diperlukan kerja sama semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tapi juga dunia usaha, masyarakat, dan pemerhati anak. (EP/H-1)

Indonesia Jadi Tamu Festival Budaya Latin INDONESIA diundang menjadi negara tamu festival budaya negara-negara Amerika Latin (CIDAP) ke-15 di Cuenca, Ekuador, pada 2-5 November. Festival yang bisa dikunjungi 500 ribu orang itu juga akan dihadiri Dubes RI untuk Quito Diennaryati Tjokrosuprihatono. “Kami menampilkan film tentang keris dan wayang dan hari ini diputar di Universitas Quenca dan di CIDAP,” kata Dubes Diennaryati dalam keterangannya kepada Antara di Jakarta.

Menurut Dubes Diennaryati, pengunjung festival tersebut umumnya anak-anak muda dan dirinya juga memberikan kuliah tentang Indonesia di festival tersebut.

Dubes RI mengatakan pemutaran film dan ceramah itu bertujuan mempromosikan Indonesia kepada para pengunjung dan mahasiswa karena banyak yang masih belum mengenal Indonesia. (Ant/H-1)

ANTARA /FIKRI YUSUF

KAMPANYE GEMAR IKAN: Pelajar sekolah dasar menunjuk-

kan benih ikan lele yang dibagikan saat kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di kawasan Peguyangan, Denpasar, Bali, kemarin. Gemarikan merupakan upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan bergizi yang dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak.

Pendaftar Pendamping PKH Membeludak SEBANYAK 409.005 orang telah mendaftar sebagai calon pendamping dan operator Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial saat ditutup pada Rabu (18/10).

“Dari jumlah tersebut sebanyak 263.492 orang telah melengkapi persyaratan administrasinya secara online hingga batas pendaftaran pukul 24.00 semalam,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat di Jakarta, kemarin.

Harry menambahkan Kemensos kekurangan pendamping PKH pada 2018 sebanyak 16.092 orang dari 41.104 pendamping yang dibutuhkan.

Lebih lanjut Harry mengatakan, dari 263.492 yang telah melengkapi berkas secara online, akan menjalani pemeriksaan berkas lanjutan. Jika sudah dinyatakan lengkap, mereka akan menjalani psikotes sampai dinyatakan lulus dan diterima.

Harry menjelaskan para pendamping yang dinyatakan lulus nantinya akan mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan PKH dan berbagai keterampilan lainnya guna menunjang

keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mandiri dan lepas dari masalah kemiskinan.

“Tugas para pendamping ialah membantu KPM untuk bisa mandiri sehingga status sosial ekonominya lebih baik dan bisa keluar dari perangkap kemiskinan,” tegas Harry.

PKH dimulai pada 2007. Pada awal pemerintahan Jokowi diberikan kepada 2,7 juta penerima. Kemudian bertambah menjadi 3,5 juta, bertambah lagi menjadi 6 juta (2017). Pada 2018 akan menjadi 10 juta.

Seleksi kompetensi bidang dan psikotes dilakukan serentak di 134 kabupaten/kota pada 1215 November 2017 dan hasilnya diumumkan pada 1 Desember 2017.“Mereka yang dinyatakan lulus akan ditempatkan sesuai daerah yang membutuhkan dengan jumlah dan komposisi tiap-tiap daerah berbeda beda,” tambahnya.

Lebih lanjut Harry menegaskan hal itu menunjukkan political will dari pemerintahan Jokowi dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan di Indonesia. (Ant/H-1)

HUMANIORA

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

23

Pelayanan RS Harus Lebih Tertib

ANTARA/ANIS EFIZUDIN

BUNGA BANGKAI: Warga menyaksikan bunga bangkai (Amorphophallus paeoniifolius) atau suweg di tengah perkebunan kopi Desa Walitelon, Temanggung, Jawa Tengah, kemarin. Belasan bunga bangkai tumbuh bersamaan di lokasi tersebut dan menimbulkan aroma busuk sehingga menjadi tontonan warga.

Puspita Martha Angkat Pesona Lima Suku PUSPITA Martha International Beauty School sukses menampilkan Show besar dengan tema Beautifying globally, Indonesian tribes beauty yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, pada 13–14 Oktober lalu.

Puspita Martha yang merupakan sekolah kecantikan di bawah naungan Martha Tilaar Group meng angkat kecantikan yang dimiliki oleh sukusu ku di Indonesia dan mengemas kecantikan itu dengan gaya modern.

Acara Cosmobeaute 2017 itu juga dihadiri oleh pendiri Martha Tilaar Group, Martha Tilaar, dan Vice Chairwoman Martha Tilaar Group Wulan Tilaar.

Berangkat dari keunikan dan kecantikan eksotis yang dimiliki sukusuku Indonesia itulah Pus pita Martha berhasil me nampilkan Show luar biasa di main stage Cosmobeaute 2017.

Show nuansa kecantikan suku-suku Indonesia tersebut merupakan hasil karya 10 professional ma ke-up & hairdressing Puspita Martha.

Lima suku yang diangkat oleh Puspita Martha dalam show tersebut, yakni Asmat (Papua), Dayak (Kalimantan), Nias (Sumatra Utara), Toraja, dan Bugis (Sulaswesi Selatan).

Make-up suku Asmat bertemakan coreng khas suku tersebut dan Cendrawasih di angkat menjadi tema hairdressing.

Suku Dayak menampilkan tameng yang merupakan cerminan makeup look. Ciri khas anting wanita suku Dayak pun diangkat menjadi keindahan yang ditunjukkan pada hairdressing look suku itu.

Untuk tema look yang diambil dari suku Nias adalah pattern dan simbol kain suku tersebut. Hiasan kepala suku Nias juga menjadi sumber inspirasi hairstyle.

Pattern kain Toraja diangkat menjadi inspirasi make-up look suku tersebut, sementara rumah adatnya dijadikan inspirasi hairdressing.

Sementara itu, suku Bugis, tema inti untuk makeup look yang diangkat menjadi inspirasi, ialah pattern kain sutra Bugis dan kapal pinisi sebagai inspirasi hairdressing look. (RO/H-2)

Ditemukan Dua Amfibi Baru Dua amfibi dan satu reptil baru yang ditemukan merupakan individu muda.

Perlu identifikasi pada semua tingkatan umur untuk memastikan spesiesnya.

PATNA BUDI UTAMI

patna@mediaindonesia.com

B

IODIVERSITAS Indonesia yang menyisir kawasan hutan Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan pada ketinggian 70-170 meter di atas permukaan laut (mdpl) menemukan dua jenis amfibi dan satu jenis reptil baru.

Peneliti muda dari Pusat Studi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (Biodiversitas Indonesia-ULM) Zainudin, kemarin, mengatakan amfibi dan reptil tersebut ditemukan dalam proyek bernama Meratus Herpetofauna Project List.

Namun, Zainudin yang ju-

ga koordinator tim peneliti belum berani memastikan termasuk spesies apa amfibi dan reptil yang ditemukannya ter sebut. Sebabnya, individu yang dijumpai tidak dapat dikoleksi.

Selain itu, individu tersebut merupakan individu muda sehingga sulit diidentifikasi.

“Kami belum bisa memastikan termasuk jenis Cyrtodactylus mana individu yang berhasil kami temukan ini. Apakah individu yang sudah pernah dikaji sebelumnya atau jenis baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, identifikasi spesies harus dilakukan pada semua tingkatan usia, yakni yang muda (juvenile) dan individu dewasa. Barulah hasil identifikasi menyeluruh itu

dipakai untuk mengetahui spesiesnya. Bahkan, dalam proses identifikasi, kebanyakan menggunakan uji genetik.

Penanggung jawab Tim Observasi dari Biodiversitas Indonesia Ferry F Hoesain menambahkan, yang menarik dari daftar baru hewan melata dalam lisnya, ialah penemuan jenis baru cecak jari lengkung. Kelompok cecak dari marga Cyrtodactylus tersebut sebelumnya tidak pernah terdata pada wilayah riset mereka.

Cyrtodactylus, ujarnya, ialah sejenis cecak yang hidup di wilayah hutan. Sebagai satwa arboreal, cecak ini sangat bergantung pada hutan.

Sayangnya, kerusakan hutan telah menghilangkan sebagian besar habitat mereka. Apalagi, belum banyak orang yang peduli terhadap keberadaan satwa itu. Padahal cecak tersebut memiliki corak dan warna yang menarik dan eksotis untuk diamati.

230 spesies Cyrtodactylus merupakan kelompok cecak yang paling banyak ragamnya, yakni sekitar 230 spesies. Cyrtodactylus juga menjadi marga terbesar dalam suku Gekkonidae. Namanya berasal dari bentuk ruas ujung jari-jarinya yang melengkung.

Berdasarkan hasil pendokumentasian, jenis cecak jari lengkung mempunyai kemiripan dengan tiga spesies, yaitu Cyrtodactylus consobrinus, cyrtodactylus baluensis, dan cyrtodactylus malayanus.

Terlebih lagi coraknya sangat mirip saat tahap juvenile.

Perubahan corak dan warna cecak dari muda ke dewasa serta tidak didapatkannya spesimen menyebabkan identifikasi lebih lanjut tidak dapat dilakukan.

Di seluruh Kalimantan setidaknya terdapat 30 jenis cecak dari dua famili, yaitu Eublepharidae dan Gekkonidae (cicak sesungguhnya).

Dalam famili Gekkonidae, sampai 2006 setidaknya tercatat ada 29 jenis dari 9 marga yang dapat diidentifikasi.

Marga cecak jari lengkung merupakan salah satunya. Cecak pada dasarnya dapat dijumpai pada berbagai habitat, motif, dan bentuknya beragam.

(Ant/H-2)

PENGUATAN dan penertiban semua unsur layanan kesehatan dan manajemen rumah sakit (RS) harus dilakukan de ngan tepat dan optimal.

Khu susnya di era berlakunya jaminan sosial nasional a tau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal itu diperlukan untuk memudahkan berlangsungnya proses pengobatan dan menghindari adanya jarak dan tekanan pada tenaga medis atau pasien.

“Profesi dan layanan kesehatan harus tertib agar pasien juga bisa terlayani dan menjalankan proses pengobatan dengan tertib,” kata Kepala Unit Kerja Presiden (UKP) Pancasila, Yudi Latif, dalam seminar berjudul Etika RS dan Budaya Melayani di Jakar ta Convention Center, kemarin.

Menurutnya, budaya tertib harus ditingkatkan dari segala lini. Mulai manajemen RS hingga standar pelayanan yang diberikan kepada setiap pasien dengan kondisi yang berbeda. “Nantinya juga akan terjalin komunikasi dan hubungan yang baik. Harus terjalin mutual trust antara pasien dan layanan atau tenaga kesehatan,” ujar Yudi.

Ia juga berharap layanan dan tenaga medis Indonesia dapat menjalankan tugas dengan maksimal, tanpa terpengaruh berbagai isu sosial yang belakangan terjadi di Tanah Air. Semua layanan kesehatan harus dilakukan

dengan menembus batas ideologi dan identitas. “Saya harap itu tidak terjadi,” kata Yudi.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit (Makersi) Pusat Sintak Gunawan mengatakan, dalam era penerapan jaminan sosial nasional, berbagai kendala memang dihadapi RS dan tenaga medis.

Hal itu terjadi bukan hanya di Indonesia, melainkan juga negara-negara lain yang telah lebih dulu menerapkan sistem serupa.

Budaya tertib harus ditingkatkan dari segala lini, mulai manajemen RS hingga standar pelayanan.

Selain tenaga medis dan pasien, kata Sintak, pada umumnya layanan kesehatan di Indonesia masih sangat lemah dalam menghadapi pasien manula. Penanganan di banyak RS masih mengandalkan pendekatan pengobatan penyakit tunggal.

Padahal, umumnya manula menderita lebih dari satu atau dua penyakit. Pendekatan pengobatan tunggal kerap menyulitkan pengobatan dan pemantauan risiko setiap penyakit menjadi tidak maksimal. (Pro/H-2)

ANTARA/UMARUL FARUQ

KUNJUNGI MUSEUM: Pelajar mengamati koleksi yang

dipamerkan di Museum Mpu Tantular, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin. Kunjungan ke museum tersebut merupakan sarana belajar guna menambah pengetahuan siswa melalui berbagai koleksi museum.

24

NUSANTARA

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

PULAU KE PULAU

Lamongan Bebas Pasungan 2019 PEMKAB Lamongan, Jawa Timur, mencanangkan bebas orang dengan gangguan jiwa yang dipasung pada 2019. Dinas kesehatan sudah menerjunkan petugas untuk menyisir setiap rumah penduduk, termasuk ke sejumlah titik di tengah hutan.

“Ini bukan sekadar komitmen. Saya sendiri sejak 2016 lalu, seminggu sekali, secara rutin membantu perkembangan program bebas pasung ini,” kata Bupati Lamongan Fadeli, kemarin.

Kepala Dinas Kesehatan Lamongan, Taufiq Hidayat, menyatakan, untuk membebaskan warga penderita gangguan jiwa dari pasungan, pihaknya melibatkan anggota TNI/polri.

“Butuh waktu berbulan-bulan untuk meyakinkan warga agar pasungan dilepaskan.” (YK/N-2)

Ditusuk Istri, Ketua DPRD Tewas KETUA DPRD Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Musakir Sarira, tewas akibat luka tusukan senjata tajam di perutnya, Rabu (18/10) malam. Pelaku penusukan itu diduga ialah istrinya berinisial A. Penusukan terjadi di rumah dinas, Selasa (17/10). Korban sempat dibawa ke RSUD Djafar Harun, Kolaka Utara, sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Benjamin Guluh, Kolaka. Namun, sebelum korban dioperasi, nyawanya sudah tidak tertolong lagi.

“Kami sudah menetapkan sang istri sebagai tersangka.

Penusukan dilakukan dengan menggunakan gunting setelah suami istri itu terlibat percekcokan,” ungkap Kapolres Kolaka Utara AKB Bambang Satriawan. (HM/N-2)

Pembakar Lahan di Jambi Ditangkap HARIANTO Gulo, 52, warga Desa Muntialo, Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, ditangkap polisi karena membuka lahan dengan cara membakar. Pemilik lahan perkebunan sawit itu hendak membuka 1 hektare lahan untuk ditanami cabai.

“Penangkapan berawal dari laporan masyarakat karena api dari lahan tersangka membakar lahan lain karena terbawa angin kencang. Anggota Polsek Betara dan Polres Tanjung Jabung Barat yang tengah siaga satu kebakaran hutan bergerak ke lokasi dan menangkap tersangka,” ungkap Kabid Humas Polda Jambi AKB Kuswahyudi, kemarin.

Di Riau, Satgas Udara Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan mengerahkan 5 helikopter untuk melakukan pengeboman air. Tiga titik kebakaran yang disasar berada di Kampar, Siak, dan Dumai. (SL/RK/N-2)

Stok Pupuk di Bandung Barat Aman PT Pupuk Kujang menjamin ketersediaan pupuk untuk kebutuhan petani pada musim tanam Oktober 2017-Maret 2018.

Juru bicara PT Pupuk Kujang Ade Cahya Kurniawan memastikan seluruh penyaluran dan pengadaan pupuk bersubsidi berjalan lancar dan baik sampai tangan petani.

Di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Jawa Barat, lanjutnya, stok urea mencapai 7.542 ton atau 6 kali lipat dari kebutuhan selama dua pekan yang berkisar 1.368 ton. “Realisasi penyaluran urea sampai pekan ketiga Oktober mencapai 27.199 ton melebihi Pergub sebesar 27.038 ton,” tutur Ade, di Karawang, kemarin.

Sementara itu, stok yang tersedia untuk NPK ialah 2.128 ton dan pupuk organik 1.005 ton. “Strategi yang kami lakukan saat ini ialah menyediakan pupuk di gudang lini III, menambah gudang, menambah petugas lapangan, dan meningkatkan kapasitas stok,” tandasnya. (RZ/CS/N-2)

ANTARA/ARI BOWO SUCIPTO

PENGEMBANGAN DESA WISATA: Anggota Karang Taruna membuat seni instalasi untuk menarik wisatawan di lokasi wisata Bukit Kerek, Ngawi, Jawa Timur, kemarin. Lokasi wisata tersebut sengaja dibangun pemuda karang taruna setempat untuk menciptakan kawasan wisata baru sehingga dapat menambah pendapatan desa serta mengubah mata pencaharian warga setempat yang dulunya dikenal sebagai pembuatan arak ilegal.

Cirebon Gratiskan Uji Kir Kebijakan itu membuat angkutan daring dan konvensional bisa berjalan seiring.

NURUL HIDAYAH

nurul@mediaindonesia.com

U

JI kir angkutan kota di Kota Cirebon, Jawa Barat, segera digratiskan. Kebijakan itu merupakan tindak lanjut jalan keluar yang disepakati pengemudi angkutan berbasis aplikasi dan pengemudi angkutan kota konvensional.

“Uji kir tetap dijalankan, tapi pemilik kendaraan tidak dikenai retribusi. Selain kebijakan ini, Pemkot Cirebon juga menggratiskan pengawasan dan izin trayek angkutan kota,” papar Sekretaris Dinas Perhubungan Ujianto W Utomo, kemarin.

Untuk mengatasi ketegangan

antara transportasi dalam jaringan dengan konvensional, Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan fasilitasi dan perundingan. Para pelaku kedua jenis angkutan umum itu sepakat hidup berdampingan setelah mereka dan pemkot menyepakati sejumlah pasal.

Di antaranya, pemkot menempuh kebijakan menggratiskan biaya uji kir dan gratis biaya pengawasan serta izin trayek bagi angkutan kota.

Pasal lain ialah angkutan daring tidak menaikkan penumpang di lobi mal, stasiun, sekolah, dan terminal dalam radius minimal 100 meter dan maksimal 300 meter. Selain itu, angkutan daring harus

memakai atribut.

Menurut Ujianto, dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon No 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa wali kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Dalam waktu dekat, regulasi teknis peraturan wali kota akan segera dibuat. “Kami akan segera mengusulkan pembuatan peraturan wali kota,” tandasnya.

Asisten Daerah Bidang Adminsitrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Cirebon, Agus Mulyadi, menargetkan perwali bisa diterbitkan paling lama 2 minggu sampai 1 bulan ke depan.

Tidak akan bangkrut Di tempat terpisah, Wali kota Cirebon Nasrudin Azis memastikan pembebasan biaya kir,

Lima Warga Peroleh Hadiah Emas dari Ichitan

MI/DJOKO SARDJONO

HARAP-HARAP-EMAS: Para pemenang hadiah masing-masing

emas 30 gram dari program Harap-Harap Emas dari PT Ichitan berfoto bersama di Pasar Klaten, Jawa Tengah, kemarin. Lima warga Klaten dan Yogyakarta mendapatkan hadiah masing-masing emas 30 gram.

LIMA warga Klaten, Jawa Tengah, dan Yogyakarta meraih hadiah emas dari program Harap-Harap Emas PT Ichitan Indonesia. Seorang pemenang mendapatkan 30 gram emas.

Penyerahan hadiah kepada pemenang dilakukan serentak di Pasar Klaten, kemarin.

Direktur PT Ichitan Sintorn Santitorn langsung memberikan hadiah kepada lima pemenang.

Program Harap-Harap Emas diluncurkan Ichitan setelah perusahaan ready to drink (RTD) asal Thailand itu sukses menggelar program Mendadak Jutawan yang memberikan total hadiah sebesar Rp9 miliar.

Sementara itu, untuk program Harap-Harap Emas, Ichitan menyediakan hadiah emas sebanyak 3 kilogram untuk 100 pemenang.

Menurut Sintorn Santitorn, program terbaru Ichitan dengan hadiah emas 30 gram

untuk setiap pemenang itu dilaksanakan mulai 1 Oktober dan akan berakhir pada 31 Desember. Hingga saat ini baru 16 orang yang beruntung meraih hadiah emas. “Masih tersedia 84 hadiah yang diperebutkan,” tandasnya.

Salah satu pemenang hadiah emas 30 gram, Parjimin, 58, warga Mutihan, Gantiwarno, Klaten, mengaku tidak menyangka akan mendapat hadiah emas senilai Rp17,1 juta itu. “Saya beli teh Ichitan di sebuah toko di dekat Stasiun Tugu Yogyakarta. Ternyata ada hadiahnya.

Alhamdulillah, hadiah emas ini akan saya jual untuk beli becak motor,” ujarnya.

Perasaan gembira juga terpancar dari raut wajah Syamsiah, 38, warga Sleman. Menurut ibu dua anak itu, ia membeli Ichitan seharga Rp5.000 per botol. “Hadiah emas akan saya jual untuk membiayai sekolah

anak, membayar utang, dan mencukupi kebutuhan rumah.

Suami saya seorang petani, dan sekarang sering sakit-sakitan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Manajer Komunikasi Digital PT Ichitan, Frizareihan menjelaskan produk teh dalam botol asal Thailand itu mulai diproduksi 2015 di Surabaya.

Produk terbaru merek ini ialah Ichitan Teh Tawar yang diluncurkan pada Agustus lalu dan Thai Milk Tea. Keduanya merupakan varian dalam minuman kemasan RTD pertama di Indonesia dan diproduksi dalam negeri.

Teh Tawar diperuntukkan bagi konsumen yang ingin mengonsumsi teh tanpa kandungan kalori atau mereka yang menghindari gula.

Teh Tawar dibuat dari daun teh hijau asal Gunung Patuha, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. (JS/N-2)

Budi Waseso Musnahkan n 191 Kilogram Sabu PEMUSNAHAN barang bukti narkoba dilakukan serentak di sejumlah daerah, Kemarin.

Selain di Kota Medan, yang dihadiri Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Pol Budi Waseso, pemusnahan narkoba juga dilakukan Polres Simalungun, Sumatra Utara, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Di Medan, Polda Sumatra Utara memusnahkan 191 kilogram sabu. Barang bukti lain yang juga dihancurkan ialah 43.450 ekstasi dan 520 kilogram ganja.

“Barang bukti ini merupa-

kan sitaan dari 7 kasus penanganan yang dilakukan BNN dan Polda Sumatra Utara, Agustus-September,” ujar Budi Waseso di depan Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi.

Kapolres Simalungun Ajun Komisaris Besar Marudut Liberty Panjaitan juga memimpin pemusnahan ratusan kilogram ganja di halaman kantor Polsek Balata. Barang bukti berasal dari dua kasus yang sudah berhasil diungkap.

“Dua pelaku yang ditangkap ialah Abdul Hamzah Sidabutar dengan barang bukti 124 kg

ganja dan Pandapotan Siagian yang mengedarkan 36 kg ganja,” jelas Marudut.

Pemusnahan juga dilakukan Kejari Kabupaten Sukabumi.

Selain narkoba juga dimusnahkan barang bukti kejahatan lain seperti uang palsu, senjata api, senjata tajam, obat-obatan, dan insang kering ikan pari.

“Total seluruh barang bukti yang dimusnahkan bernilai Rp1,5 miliar,” kata Kepala Kejari Sofyan Selle.

Kemarin, petugas juga melakukan penangkapan di sejumlah daerah. Di Pamekasan, Jawa Timur, Jumian, 40, warga

Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, ditangkap setelah buron selama tiga tahun. Dia sudah masuk daftar pencarian orang sejak 2015 dalam kasus peredaran sabu.

Saat ditangkap, dari tangan Jumian juga disita 12,36 gram sabu. Dia tengah memasukkan sabu ke dalam sejumlah plastik kecil untuk dijual.

“Jumian mengaku mendapat pasokan sabu dari Sampang.

Dalam penangkapan itu, kami sempat dihalang-halangi keluarga yang melempari anggota dengan batu,” ungkap Kapolres Pamekasan AKB Nowo

Hadi Nugroho.

Di Nusa Tenggara Timur, Direktorat Reserse Narkoba Polda menangkap HA, 24, yang diduga pengedar ganja jaringan Jakarta-Kupang.

“Pelaku seorang residivis dan pernah ditangkap Polda Jawa Timur dalam kasus penyalahgunaan narkoba,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda NTT Kombes Turman Siregar.

HA ditangkap setelah membeli tembakau gorilla ((AB Fubinaca) seharga Rp500 ribu melalui toko daring di Jakarta.

(PS/JH/BB/MG/PO/DG/N-2)

pengawasan, dan izin trayek bagi angkutan konvensional tidak akan membuat Kota Cirebon menjadi bangkrut. “Apa yang dilakukan Kota Cirebon merupakan konsekuensi dari kesepakatan yang telah dibuat.”

Kebijakan itu, lanjutnya, untuk menjaga kondusivitas Kota Cirebon. “Kepentingan masyarakat jauh lebih penting.”

Pendapatan asli daerah Kota Cirebon dari uji kir mencapai Rp50 juta-Rp70 juta per tahun.

“Tidak terlalu besar,” jelas Nasrudin.

Di Karawang, Sekretaris Daerah Teddy Ruspendi Sutisna berharap aturan transportasi daring harus berkeadilan.

“Kami masih menuggu aturan yang jelas, tidak abu-abu, dan berkeadilan. Secara teknis, kami juga berharap pemkab bisa ikut mengatur.”

Teddy menambahkan pemerintah kabupaten harus mampu untuk membuat regulasi transportasi daring. Di Karawang, pemkab menginginkan transportasi ini memiliki batasan trayek dan waktu beroperasi.

Dasar pembatasan tersebut, menurutnya, karena kondisi penumpang tranportasi konvensional yang mengalami penyusutan penumpang. Selain karena banyaknya pemilik sepeda motor, kondisi itu juga dipengaruhi banyak beroperasinya transportasi daring.

“Selain pembatasan bagi transportasi daring, kami juga akan mendorong transportasi konvensional untuk berbenah.

Mereka harus bisa membuat para penumpang lebih aman dan nyaman,” tandas Teddy.

(CS/N-2)

Bank Mantap Buka Kantor Baru di Medan GUBERNUR Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi meresmikan beroperasikan Kantor Kas Bank Mandiri Taspen Pos atau Bank Mantap di Kota Medan, kemarin. Kantor baru ini berada di Jalan Gatot Subroto.

“Kehadiran Bank Mantap di Medan, kami harapkan semakin dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatra Utara. Kami juga mendorong Bank Mantap dapat memberikan pelayanan maksimal untuk para pensiunan pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri,” ujar Erry.

Peresmian kantor baru itu juga dihadiri sejumlah pejabat daerah. Di antara mereka ialah Wali Kota Binjai Idaham dan Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Mantap, Josephus K Triprakoso mengakui Bank Mantap merupakan bank yang relatif baru lahir. Bank ini merupakan bentukan dari tiga BUMN yaitu Bank Mandiri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Pos Indonesia (Persero).

Bank yang sebelumnya bernama Bank Sinar Harapan Bali ini diakuisisi Bank Mandiri. Pemegang sahamnya terdiri dari Bank Mandiri sebanyak 51% dan PT Taspen 49%.

Menurut Josephus, kantor kas Bank Mantap Medan ini merupakan jaringan kantor ke-48 dari rencana perseroan membuka 60 jaringan kantor di seluruh Indonesia. “Selain jaringan kantor, Bank Mantap juga memiliki

jaringan elektronik dengan channel yang luas. Kartu ATM Bank Mantap dapan digunakan pada ATM Mandiri yang jumlahnya mencapai 17 ribu unit lebih di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Kantor kas di Medan merupakan kantor ke-48 dari total rencana pembukaan 60 kantor di Indonesia.

Sampai akhir Juni, dia menambahkan, aset yang dimiliki Bank Mantap mencapai Rp12,65 triliun. Dibanding periode yang sama tahun lalu ada pertumbuhan sebesar 152,7%. Adapun dana pihak ketiga mencapai Rp8,72 triliun atau tumbuh 108,4%.

“Kami telah menyalurkan kredit sebesar Rp9,15 triliun dan untuk kredit pensiunan mencapai Rp6,99 triliun,” ujar Josephus.

Sampai Juni, Bank Mantap sudah membukukan laba bersih hingga Rp110 miliar, naik 172,7% dari tahun lalu.

Awal Oktober lalu, Bank Mantap mendapat kucuran modal sebesar Rp200 miliar dari pemegang saham.

Tambahan modal itu untuk memperkuat ekspansi bisnis, termasuk membangun infrastruktur digital pada 2018 mendatang. Modal dari Bank Mandiri Rp119 miliar dan Taspen Rp81 miliar. (PS/N-2)

BIG CIRCLE

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

25

Teknologi Membuat Seni Nusantara semakin Kaya Seni mampu membuat perbedaan besar bagi sebuah bangsa. Melalui bakat-bakat muda dan teknologi, seni bangsa Indonesia pun berkembang ke arah yang positif.

Muhammad Lukman dan Yun Hariadi pendiri Piksel Indonesia

Piksel Indonesia, Inovasi Batik Fraktal MUHAMMAD Lukman dan Yun Hariadi, pendiri Piksel Indonesia, hadir juga di Big Circle yang kini telah memasuki episode 30 ini.

Berdiri sejak 2006, kelompok Pixel People Project yang bergerak di Bandung itu beranggotakan tiga orang, yaitu Nancy Margried, Muhammad Lukman, dan Yun Hariadi.

Hasil riset menyimpulkan kompleksitas motif batik serupa dengan konsep fraktal dalam matematika atau fisika yang berfokus pada pengulangan, dimensi, literasi, dan pecahan. Inovasi itu pula yang membawa mereka mempresentasikan batik fraktal di 10th Generative Art International Conference, Milan, Italia, pada 2007.

Dengan visi menjadi perusahaan terbaik berbasis inovasi dalam memadukan sains, teknologi dengan seni tradisional, Piksel Indonesia berfokus pada bidang riset dan pengembangan teknologi. Perusahaan yang baru terbentuk pada November 2009 ini memiliki dua misi.

Pertama, menjadi perusahaan yang mengutamakan kolaborasi talenta kreatif dan memberikan suasana kondusif untuk tiap talenta bisa berkembang.

Kedua, menjadi perusahaan yang menciptakan inovasi teknologi untuk mengembangkan budaya tradisional melalui penyebaran dan pelatihan baik kepada para perajin tradisional maupun para profesional di bidang kreatif desain.

Inovasi produk yang dihasilkan Piksel Indonesia ialah, jika dibandingkan dengan batik tradisional, batik fraktal bermotif modern karena didesain dengan cara digital.

Kemudian, dengan gaya yang modern, batik itu menyisir pasar umur generasi muda di rentang umur 20-40 tahun yang tinggal di perkotaan.

Dengan software Jbatik, proses pembatikan 10 kali lebih cepat, dan dengan software itu, mereka dapat menciptakan banyak variasi desain dengan sangat cepat dalam jumlah tak terbatas.

(H-3)

FOTO-FOTO: MI/ADAM DWI

KREATOR ANIMASI: Nara sumber Wahyu Aditya pendiri Hellomotion (kiri), memaparkan pengalamannya dalam acara Big Circle Metro TV.

SAKSIKAN BIG CIRCLE HANYA DI METRO TV SETIAPMINGGUPUKUL 19.30-20.30 WIB. BIG CIRCLE, DREAM BIG, MAKE AN IMPACT.

BIG Circle episode 30 mengangkat tema Membangun negeri lewat seni. Host Andy F Noya bersama Amanda Zevannya bakal kedatangan tamu istimewa, yakni Hellomotion, Piksel Indonesia, dan Binekon.

Mereka juga akan didampingi mentor Ben Soebiakto (creativepreneur) dan Billy Boen (Founder Young on Top) yang akan memberikan banyak insight kepada narasumber.

Siapa sajakah mereka?

Hellomotion, yang didirikan lulusan D-3 multimedia KvB Institute of Technology, Sydney, Wahyu Aditya, 37, ialah sebuah wadah yang menampung anakanak muda kreatif.

Awalnya, Wahyu mendirikan Hellomotion lantaran melihat kondisi bahwa banyak anak muda yang memiliki passion dalam bidang visual. Namun, mereka kurang mendapat informasi tentang visual atau mereka terpaksa harus mengikuti keinginan orangtua dalam memilih jurusan tertentu.

Umumnya mereka memiliki bakat,

Binekon Hidupkan Lima Karakter Nusantara BIG Circle juga akan membahas karya animasi Oktodia Mardoko atau yang akrab disebut Odi, 41, lulusan S-1 Jurusan Komunikasi Visual, Institut Kesenian Jakarta.

Dia membuat Binekon. Binekon ialah animasi karya anak Bangsa, yang menceritakan lima karakter hewan. Binekon berasal dari dua kata, bhinneka dan ikon. Karakter yang mewakili lima pulau terbesar di Indonesia. Karakter Jabo mewakili Pulau Jawa yang memakai blangkon dan lurik. Karakter Sumi mewakili Sumatra dengan bentuk seperti empek-empek kapal selam.

Karakter Kale mewakili Kalimantan dengan menonjolkan tameng perang suku Dayak. Karakter Sula dihadirkan pada sosok Tarsius (monyet hantu) yang khas dari Sulawesi. Sementara itu, Papu

tampil dengan bentuk patung Asmat dari Papua.

Awalnya Odi cemas anak muda lebih condong ke budaya barat-baratan atau Jepang. Ia merasa Indonesia juga bisa memiliki karakter animasi yang diangkat menjadi cerita seri. Kemudian, Odi memulai proyeknya dengan membuat Belantara, sebuah film petualangan layar lebar. Namun, lantaran terkendala bujet, ia menunda menuntaskan film ini.

Alasan lain, Odi terpanggil menciptakan lima karakter ini karena prihatin dengan tontonan anak yang minim. Ia ingin anak Indonesia memiliki ikon animasi yang melekat dan sesuai yang sekaligus mencerminkan budaya Bangsa.

Sebelumnya, Odi juga sempat menetaskan karya animasi melalui serial

Vatalla sang Pelindung yang pernah tayang di Trans 7 selama 13 episode.

Tema petualangan ini juga menginspirasi Odi melahirkan karya-karya dengan tema yang sama namun lebih mencirikan kebudayaan nasional.

Lalu ia melihat potensi membuat karya animasi yang lebih murah, maka dari itu, lahirlah Binekon yang kini dapat disaksikan di Youtube. Melalui lima karakter Binekon, Odi ingin mengajarkan pada anak-anak hingga orang dewasa bahwa penting sekali menjaga persatuan.

Pesan ini ia sampaikan dengan cara yang sederhana, seperti berbagi makanan (kelapa), bekerja sama dengan sesama teman, menghindari egoisme dan permusuhan, dan merawat alam.

(H-2)

tetapi tidak tahu di mana tempat untuk mengeksplorasi bakat tersebut. Memang, akhirnya kebanyakan anggota yang bergabung di Hellomotion memiliki latar belakang yang jauh dari desain visual, seperti hubungan internasional atau jurusan lainnya. Hellomotion menangkap peluang itu dan mengarahkan bakat mereka untuk lebih dieksplorasi lagi sesuai dengan pasion mereka.

Hellomotion memang memiliki misi mengembangkan konten visual melalui pendidikan. Hellomotion bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan rutin mengadakan pelatihan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak. Di situ, Hellomotion mengajarkan cara membuat konten visual seperti membuat vlog dengan peralatan sederhana seperti kamera dan laptop.

Saat ini Hellomotion tengah melakukan branding karakter Cican, kelinci yang diharapkan dapat menjadi karakter yang mewakili Indonesia seperti Doraemon atau Pokemon. Cican sedang gencar disosialisasikan di pre-school

dalam bentuk dongeng.

Karakter Cican dan terpilih mewakili Indonesia di ajang Asian Animation Summit di Australia pada November.

Omzet Hellomotion diperoleh dari kursus. Biaya kursus mulai Rp4 juta hingga Rp20 juta dengan periode kursus antara 1 bulan (10 kali pertemuan) hingga 3 bulan.

Ada pula omzet dari Hellomotion Academy, sekolah setara SMA yang khusus mempelajari seni visual.

Belasan penghargaan telah diraih Hellomotion, di antaranya best animation di Indonesia’s Comic & Animation Festival (2000), best animation di Indonesia’s Independent Video & Film Festival (2000), finalis di Short Shorts Film Festival di Tokyo, Jepang (2004), dan best concept for future film di Jakarta International Film Festival & Hubert Bals Foundation (2005). Pada 2010, Hellomotion juga mendapatkan penghargaan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) untuk pemilik termuda sekolah animasi (24 tahun). (H-1)

Binekon berasal dari dua kata, bhinneka dan ikon. Karakter yang mewakili lima pulau terbesar di Indonesia.

Oktodia Mardoko Pencipta Binekon

26

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

OLAHRAGA SEKILAS GELANGGANG

15 Negara Ikuti Test Event Voli Pantai SEBANYAK 15 negara ambil bagian dalam kejuaraan The 6th South Sumatra Governor Cup Beach Volley Ball Asia Pacific 2017, di Venue Beach Volleyball Jakabaring Sport City (JSC) Palembang. Kejuaraan yang berlangsung 17-23 Oktober itu sebagai rangkaian test event Asian Games 2018.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Alex Noerdin berharap para peserta menjunjung tinggi sportivitas. “Selamat datang di Sumsel tuan rumah Asian Games 2018, inilah JSC yang merupakan kawasan olahraga yang bertaraf Internasional,” ujarnya saat membuka kejuaraan.

Alex mengaku senang Sumsel kembali dipercaya menggelar test event bertaraf internasional, yaitu voli pantai. Ia pun berharap kejuaraan itu bisa semakin mendorong perkembangan Sumsel.

Sementara itu, Ketua Inasgoc, Erick Thohir, yakin Palembang akan sukses menjadi penyelenggara test event karena sebelumnya pernah menjadi tuan rumah kejuaraan Triathlon tingkat Asia. (Bhm/Dw/Beo/R-3)

Media Village untuk Jurnalis di Palembang

AFP/RONALD CORTES

PELANGGARAN: Guard San Antonio Spurs, Danny Green (atas), ditabrak Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves) pada pertandingan pramusim di AT&T Center, San Antonio, Texas, kemarin. Spurs mengalahkan Timberwolves 107-99.

Olahraga Butuh Perhatian Pemerintah seharusnya mulai lebih memperhatikan olahraga. Dari situ, harkat bangsa bisa terangkat.

NURUL FADILLAH

fadillah@mediaindonesia.com

S

ELAYAKNYA tentara, para atlet turut memperjuangkan harkat dan martabat bangsa di tingkat internasional. Karena itu, mereka harus dipersenjatai agar siap berperang di setiap ajang.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sepeda Sport Indonesia, Raja Sapta Oktohari. Menurut pria yang karib disapa Okto tersebut, di masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo, suka atau tidak, keterlambatan per-

alatan dan pendanaan masih menjadi momok yang menghambat prestasi atlet.

Padahal, atlet butuh penanganan khusus dalam hal pembinaan dan persiapan.

“Olahraga itu pasti butuh pembiayaan untuk merebut kemenangan. Jadi, memang harus diperhatikan pendanaannya,” ujar Okto kepada Media Indonesia kemarin.

Menurut dia, Indonesia dalam kondisi darurat sistem keolahragaan nasional. Kegagalan Indonesia mencapai target 55 emas dengan hanya memperoleh 38 emas dan menduduki posisi kelima men-

jadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk turut andil dalam memajukan sistem keolahragaan nasional.

Jalur birokrasi yang terlalu rumit dan berbelit-belit dianggap sebagai penyebab utama terhambatnya pencairan anggaran dan penyaluran peralatan. Kondisi demikian secara otomatis memengaruhi performa atlet saat berjuang di SEA Games.

Karena itu, agar kendalakendala serupa tidak berulang, pemerintah dituntut membenahi sistem olahraga Indonesia secara menyeluruh, terutama mengenai jalur birokrasi. Persoalannya, pemerintah terkadang tidak berpikir panjang.

Sebut saja soal pembubaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) yang dianggap sebagai langkah

memangkas jalur birokrasi.

“Olahraga itu, kan, perlu ada penanganan khusus. Jadi, jangan ada birokrasi yang terlalu panjang karena temanteman di olahraga itu butuh yang praktis. Jadi, pangkas birokrasi sudah benar, kalau bisa dipangkas birokrasinya, bukan program Satlak-nya yang dibubarkan, melainkan mekanisme pengadaan barang dll,” kata kepala pelatih panahan, Denny Trijanto.

Butuh perhatian Terlepas dari pro dan kontra pembubaran Satlak Prima, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi, Binaraga dan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PB PABBSI), Kuntadi Djajalana, menganggap langkah pemerintah untuk memprioritaskan cabang-

cabang tertentu untuk Asian Games 2018 sudah tepat.

“Sekarang atlet yang harus menjadi perhatian utama pemerintah. Jika ingin mengembalikan kejayaan Indonesia di level internasional, para atlet harus diutamakan,” kata Kuntadi.

Kendati demikian, Indonesia bisa saja memberikan kejutan di cabang lain yang dipertandingkan. Karena itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Olahraga Pengurus Besar Persatuan Senam Seluruh Indonesia, Dian WK Arifin, mengatakan perhatian terhadap cabor-cabor lain patut ditingkatkan.

“Para atlet butuh fasilitas dan dukungan dari pemerintah. Saat ini kami masih berlatih secara terpencar di daerah,” ujar Dian. (Bud/R-3)

PEMERINTAH Provinsi Sumsel akan menyiapkan media village untuk menunjang perhelatan akbar Asian Games 2018, mendatang. Media village tersebut akan ditempatkan di eks wisma atlet SEA Games 2011 yang berada di dalam kompleks Jakabaring Sport City (JSC).

Wisma atlet yang akan dijadikan media village ini memiliki daya tampung 1.170 orang dan masing-masing memiliki blok 123 serta satu kamar diperuntukkan tiga orang.

Pengelola Wisma Atlet 2013 Bambang Supriyanto mengaku, telah melakukan pembenahan terhadap eks wisma atlet yang dianggap sudah tidak layak. “Saat ini kita sedang melakukan renovasi wisma atlet SEA Games, yang nanti akan digunakan untuk media village pada Asian Games 2018,” ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, renovasi gedung yang akan menjadi media village tersebut saat ini sudah mencapai 85%. Ditargetkan akhir Desember 2017, gedung yang akan di huni para jurnalis ini sudah siap digunakan. “Tahap renovasinya sudah 85%. Tinggal proses pengecetan dan juga pelebaran ruangan.

Akhir Desember kita targetkan sudah selesai,” ucapnya. (Bhm/ Dw/R-3)

Dovizioso Jagokan Marquez di Phillip Island PEMBALAP Ducati Andrea Dovizioso mengaku peluang pesaingnya Marc Marquez (Honda) untuk merebut podium pertama pada Moto Grand Prix Australia di Sirkuit Phillip Island, pekan ini, lebih besar ketimbang dirinya. Pasalnya, Philip Island merupakan salah satu sirkuit favorit pembalap Spanyol tersebut.

Meski begitu, Dovizioso mengaku akan berusaha untuk menggagalkan setiap usaha Marquez untuk memenangi lomba demi menjaga peluang untuk menjadi juara dunia. Saat ini pembalap asal Italia itu hanya terpaut 11 poin dari Marquez yang ada di posisi puncak.

“Phillip Island merupakan salah satu sirkuit favorit Marquez.

Kondisi itu tentu membuat kami lebih sulit,” ujar Dovizioso.

“Tapi tahun lalu kami meraih hasil yang bagus. Jadi kami harus mencoba bekerja sebaik mungkin. Dengan tiga seri tersisa segalanya masih mungkin. Tapi di Australia kami jelas bukan favorit. Meski begitu kami akan berjuang sampai akhir,” lanjut Dovizioso. (AFP/AP/Mln/R-4)

Rinov/Pitha Tundukkan Unggulan Pertama dari Korsel

ANTARA/ANDREAS FITRI ATMOKO

MENANG: Ganda campuran Indonesia Rinov Rivaldy (kiri) dan Phita Haningtyas (kanan) melakukan selebrasi seusai mengalahkan unggulan pertama Korea Kim Won-ho/Lee Yu-rim pada babak 16 besar BWF World Junior Championships 2017 2-0 (21-17, 21-17) di GOR Amongrogo, Yogyakarta, kemarin.

G A N DA c a mp u r a n I n d o nesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, tampil cemerlang dengan menumbangkan unggulan pertama asal Korea Selatan (Korsel), Kim Won-ho/Lee Yu-rim di babak 16 besar BWF World Junior Championships.

Pada pertandingan yang digelar di Gedung Olahraga Amongrogo, Yogyakarta, kemarin, Rinov/Pitha, pasangan ganda campuran Indonesia yang menjadi unggulan ke-11, menuntaskan pertandingan dengan straight set 21-17 dan 21-17.

“Persiapan untuk pertandingan hari ini memang cukup panjang. Kami menonton video untuk mengetahui pola permainan lawan kami,” ungkap Pitha.

Kendati menumbangkan unggulan teratas, Rinov/Pitha tidak mau berkomentar banyak soal peluang mereka lolos babak final dan meraih

gelar juara.

“Kami harus menang satu per satu dulu dan memfokuskan diri pada pertandingan berikutnya dengan menyiapkan mental dan fisik. Paling tidak kami bisa sampai babak semifinal,” ucap Rinov.

Pada babak perempat final, Rinov/Pitha akan menghadapi pasangan unggulan dari ‘Negeri Gajah Putih’, Natthapat Trinkajee/Kwanchanok Sudjaipraparat, yang mengalahkan pasangan Malaysia Chang Yee Jun/Tan Pearly Koong Le dengan skor 21-19, 26-28, dan 21-19.

Selain Rinov/Pitha, tuan rumah Indonesia meloloskan dua pasangan ganda campuran lain. Pasangan Yeremia Erich Yoche Yacob/Angelica Wiratama mengalahkan pasangan Swiss, Julien Scheiwil ler/Jenjira Stadelman, dengan mudah 21-9 dan 21-16.

Pasangan Indonesia yang

menjadi unggulan keempat tersebut akan berhadapan dengan pemain Tiongkok, Liu Shiwen/Li Wenmei. Pasangan ‘Negeri Tirai Bambu’ itu memetik kemenangan atas pasangan Korsel, Wang Chan/ Kim Min-ji dengan skor 21-19 dan 21-15.

Sementara itu, ganda campuran tuan rumah yang jadi unggulan ketiga, Rehan Naufal Kusharjanto/Siti Fadia Silva Ramadhanti, mengikuti jejak rekan mereka.

Rehan/Siti melaju ke perempat final dengan mengalahkan ganda Taiwan, Lu Chen/Lin Jhih Yun, dengan skor 21-16, 23-21.

Sementara itu, di sektor tunggal putri, pemain Indonesia Aurum Oktavia Winata menjadi pemain pertama yang melangkah ke perempat final setelah mengatasi pemain asal Vietnam, Vu Thi Anh Thu, dengan dua set langsung 21-13 dan 21-9. (AT/Rul/R-4)

OLAHRAGA

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

Permintaan Khusus Fakhri Uji coba melawan tim yang memiliki karakter bermain berbeda dibutuhkan agar timnas U-16 siap menghadapi berbagai gaya bermain lawan di Malaysia, tahun depan.

SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

F

AKHRI Husaini sukses mengantarkan timnas Indonesia U-16 ke putaran final Piala Asia U-16 di Malaysia pada Juli tahun depan.

Secara khusus ia mengajukan permintaan kepada PSSI agar persiapan menuju turnamen dua tahunan ini berjalan maksimal.

Permintaan tersebut ialah agenda uji coba internasional di luar kawasan Asia Tenggara. Mantan pelatih Bontang FC itu ingin anak didiknya mencicipi permainan dengan karakteristik berbeda karena turnamen yang akan dihadapi berlevel Asia. Calon lawan yang diharapkan pelatih asal Aceh itu yang bertipe Asia Timur, Timur Tengah, atau negara-negara pecahan Rusia yang memiliki gaya bermain berbeda dengan tim-tim asal Asia Tenggara.

“Saya butuh uji coba internasional yang mewakili karakter 15 tim yang lain. Seperti dari negara Timur Tengah, Asia Timur, kemudian negara-negara pecahan Rusia.

Kita belum pernah menghadapi mereka. Terserah siapa saja yang terpenting sesuai karakteristik itu,” kata Fakhri saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/10) malam.

Indonesia sudah absen dalam tiga edisi Piala Asia U-16 sebelumnya. Terakhir, ‘Garuda Asia’, julukan timnas U-16, mencapai putaran final pada 2010 di Uzbekistan dan terhenti di fase grup. Sementara itu, pencapaian terbaik di ajang itu ialah posisi empat besar yang diraih pada 27 tahun silam.

Di sisi lain, Fakhri mengaku ke-

Tiga Poin Wajib Serdadu Tridatu di Kandang

sulitan mengawasi performa anak asuhnya seusai babak kualifikasi berakhir, September lalu. Tidak adanya kompetisi berjenjang di usia U-16 tahun membuat kontinuitas bermain Rendi Juliansyah dan kawan-kawan keteteran.

“Kemarin ada rencana menitipkan mereka di PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) agar latihan rutin. Hanya masalahnya kan tidak semua tempat tinggal 23 pemain ini ada PPLPnya. Harus ada kemitraan PSSI dan Kemenpora untuk menampung ini,” imbuhnya.

Terkait dengan persiapan timnas Indonesia U-16, Fakhri baru akan memulai pemusatan latihan di awal tahun 2018 untuk menghadapi Piala AFF U-15 dan Piala Asia U-16. Ia berencana memanggil 30 pemain untuk masuk proses seleksi dengan tahapan promosi degradasi.

Perpanjangan kontrak PSSI mengisyaratkan akan memperpanjang masa bakti Indra Sjafri, pelatih timnas U-19, dan Fakhri Husaini untuk mengawal turnamen-turnamen di 2018. Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI, kedua pelatih itu mengklaim Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi secara lisan telah mengungkapkan keinginan mempertahankan keduanya.

Edy telah memanggil kedua pelatih tersebut di Kantor PSSI pada Rabu (18/10) untuk membicarakan program strategis tahun depan. “Bukan hal pokoklah masak dengan PSSI dan timnas harus ada itung-itungan itu. Ya saya pikir diperpanjanglah. Saya tinggal tanda tangan,” kata Indra.

Jika bicara capaian target, kedua pelatih itu sejatinya berapor merah. Pada awalnya target juara di Piala AFF di setiap kelompok umur ialah bulat bagi PSSI. Hasilnya baik timnas Indonesia U-19 dan U-16 gagal total.

Namun, penampilan atraktif Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan selama Piala AFF U-18 serta keberhasilan Fakhri membawa timnas Indonesia U-16 lolos ke putaran final Piala Asia U-16 tahun depan membuat PSSI memberikan kesempatan kedua. (R-2)

27

ANTARA/NYOMAN BUDHIANA

JADI ANDALAN: Pemain Bali United Stefano Lilipaly (kanan) saat tampil menghadapi Mitra

Kukar dalam laga Liga 1, beberapa waktu lalu. Lilipaly akan menjadi salah satu pemain andalan Bali United saat menjamu PS TNI di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, hari ini.

KEMENANGAN menjadi target yang tidak bisa ditawartawar Bali United saat menjamu PS TNI dalam lanjutan pertandingan Liga 1 2017.

Tiga poin Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, hari ini menjadi krusial bagi tim berjuluk ‘Serdadu Tridatu’ untuk menjaga peluang merebut gelar juara.

Hingga pekan ke-29, Irfan Bachdim dan kawan-kawan menempati posisi tiga dengan 55 poin, tertinggal satu poin dari Persipura yang berada di posisi dua dan 4 poin dari Bhayangkara FC di posisi 1. Hasil imbang apalagi kalah, akan membuat langkah tim besutan Widodo C Putro itu untuk menjadi yang terbaik di akhir kompetisi makin sulit.

“Saya harap semua pemain melupakan kekalahan saat melawan Persiba dan fokus menghadapi PS TNI. Kami harus memperbaiki kesalahan saat melawan Persiba,” ungkap gelandang Bali United M Taufiq.

Walau bermain di kandang dan unggul kualitas pemain, Bali United dipastikan tidak akan mudah memenangi laga. PS TNI yang juga butuh poin maksimal untuk menjauh dari zona degradasi, dipastikan akan tampil ngotot.

Pelatih PS TNI Rudy Eka Priyambada menegaskan hasil 1-1 di kandang Arema pekan lalu menjadi modal besar bagi timnya. Apalagi, sejumlah pemain pilar

seperti Abduh Lestaluhu, Manahati Lestusen, M Kasim Slamat, dan Franklin Anzite kembali bisa dimainkan.

“Kami bersyukur empat pemain absen saat lawan Arema sudah bergabung dengan tim. Ini bagi saya adalah sebuah keberuntungan, karena saya mempunyai beberapa pilihan di pertandingan melawan Bali United,” ujar Rudy.

Namun, ia mengingatkan pemainnya mengenai tekad Bali United untuk bangkit setelah dikalahkan Persiba.

“Tentu kami harus waspada karena mereka pasti ingin bangkit,” ujar Rudy.

Di laga lain, Arema FC akan mencoba keberuntungan saat harus menjadi tamu di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang, menghadapi tuan rumah Sriwijaya FC. Tim besutan Joko Susilo tersebut membidik kemenangan setelah di empat laga sebelumnya gagal meraih poin maksimal.

Menurut Joko, penampilan Cristian Gonzales dan kawan-kawan sebenarnya cukup bagus. Namun diakui Gethuk, sapaan Joko, saat melakukan penyelesaian akhir, para pemain sering terburu-buru.

“Di beberapa pertandingan sebelumnya, para pemain sebenarnya tampil cukup bagus. Namun, sering kali tergesa-gesa dalam penyelesaian akhir sehingga gagal menciptakan gol,” ujarnya. (goal.com/Sat/R-2)

Lima Pegolf Amatir Indonesia Jajal WAGC SEBANYAK lima pegolf amatir akan mengikuti World Amateur Golfers Championship (WAGC) yang akan digelar pada 18-25 November di Kuala Lumpur, Malaysia.

Mereka ialah yang terseleksi dari 20 pemain yang mengikuti babak final WAGC pada Kamis (19/10).

“Mereka adalah juara dari masing-masing grup, yakni Carolina Selins (40), Suharsono (52), Wahyu Widodo (62), Yanto Muhammad

Shaleh (41), dan satu-satunya peserta asing asal Australia yang mewakili Indonesia, Hans Schute (63),” kata Baromeus Gosal, Country Direktur Perwakilan WAGC untuk Indonesia.

Para pegolf itu nantinya akan mengikuti latihan selama setidaknya dua hingga tiga kali. Gasol mempersilakan kelima wakil Indonesia, itu untuk memilih lapangan yang mereka sukai sebagai tempat latihan.

“Tapi, latihan juga tidak sekadar memukul, juga mengenai peraturan. Karena dengan memahami aturan, kita tidak mudah ditekan oleh lawan. Peran kapten juga sangat penting, karena kapten harus memimpin supaya tim tetap kompak.”

Gosal menambahkan, Suharsono ialah pegolf yang sudah mencicipi WAGC hingga empat kali. Pria yang memiliki handicap 4, itu membuat 78 pukulan. Catatan Suhar-

sono juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan juara grup lainnya.

WAGC merupakan turnamen amatir terbesar di dunia dan sekarang telah berumur hampir dua dekade dan diikuti lebih dari 40 negara. Turnamen tersebut telah menarik lebih dari dua ribu pemain golf amatir untuk berpartisipasi.

Pada bagian lain, pegolf asal India Gaganjeet Bhullar menargetkan juara di

ajang Indonesia Open 2017 dan menjadi pegolf pertama yang mencatat hattrick di turnamen yang akan diselenggarakan di Jakarta, 26-29 September.

“Saya selalu memiliki perasaan yang positif setiap saya datang ke Indonesia.

Saya selalu bisa bermain dengan baik. Ini adalah pencapaian terbaik saya sepanjang karier menjadi pemain golf,” ujar Bhullar.

(Beo/R-3)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017

SEPAK BOLA

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 28

Messi Mengekor Rekor Ronaldo

AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

PENENTU KEMENANGAN: Striker Manchester United, Marcus Rashford (dua kiri) merayakan gol yang dibuatnya ke gawang Benfica dalam laga Grup A Liga Champions di

Stadion Da Luz, Lisbon, kemarin. Gol Rashford menjadi gol satu-satunya yang terjadi dalam laga tersebut.

Kemenangan atas Benfica membuat ‘Setan Merah’ meraih hasil sempurna dari tiga laga yang telah dijalani dengan raihan sembilan poin.

SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

M

ANAJER Manchester United Jose Mourinho menunjukkan kejeliannya untuk merengkuh tiga poin dari Benfica dalam laga Grup A Liga Champions Eropa di Lisbon, kemarin. Mourinho sengaja menginstruksikan pemainnya untuk membombardir langsung gawang Benfica yang dijaga kiper berusia 18 tahun dan minim pengalaman, Mile Svilar.

Strategi tersebut berjalan sesuai dengan harapan karena Svilar melakukan blunder pada menit ke-64. Ia berdiri terlampau ke depan sehingga gagal mengantisipasi tendangan bebas Marcus Rashford.

“Dia masih minim dalam berstrategi, khususnya dalam tendangan bebas. Men-

Mourinho Manfaatkan Hijaunya Svilar coba untuk membuatnya tidak nyaman saat tendangan pojok dengan menumpuk banyak pemain di depannya sehingga kepercayaan dirinya berkurang. Begitu juga saat tendangan bebas, dia terlalu banyak mengambil risiko,” kata Mourinho.

Meskipun demikian, pelatih yang pernah punya karier singkat di Benfica tetap memberikan apresiasi kepada Svilar.

Kiper Belgia itu merupakan penjaga gawang termuda yang pernah beraksi di Liga Champions Eropa sejauh ini.

“Saya pikir dia fenomenal. Hanya kiper hebat yang kebobolan dengan cara tersebut. Dia punya potensi dan Benfica harus menyiapkan koper yang besar karena seseorang akan membayar mahal untuknya di beberapa tahun ke depan,” imbuhnya.

Tidak hanya Mourinho yang memberikan apresiasi kepada Svilar. Sejumlah pemain Manchester United menguatkan

hati Svilar seusai pertandingan berakhir.

Gelandang Nemanja Matic terlihat memeluk Svilar, sedangkan kompatriotnya, Romelu Lukaku, memberikan sedikit wejangan.

Svilar mengaku tidak terlalu terbebani dengan blunder yang dilakukannya. “Ini tentang momen jika ada penyerang yang mampu mencetak gol dan kiper merusaknya itu biasa terjadi. Hal itu tidak akan menggangu saya,” katanya.

Naik pitam Manajer Chelsea Antonio Conte sibuk mengeluarkan unek-uneknya daripada mengomentari hasil laga ketika timnya harus rela ditahan imbang 3-3 oleh AS Roma. Conte memilih menyindir Mourinho setelah pelatih Portugal itu melempar komentar pedas kepada pelatih lain yang terlalu banyak mengeluh karena pemainnya cedera.

“Saya tidak pernah berbicara tentang cedera. Manajer lain, mereka menangis, menangis, dan menangis ketika pemainnya cedera. Saya pikir dia harus memikirkan timnya sendiri,” tutur Conte.

Chelsea masih kehilangan N’Golo Kante, Danny Drinkwater, dan Victor Moses karena cedera. Namun, David Luiz dan Tiemoue Bakayoko pulih tepat waktu sehingga merumput melawan Roma. Luiz malah mencetak gol pembuka dalam laga ini sebelum Eden Hazard dan gol balasan Alexsander Kolarov menutup paruh pertama dengan skor 2-1.

Di babak kedua, penyerang Roma Edin Dzeko menunjukkan kualitas sebagai striker kelas satu. Mantan pemain Manchester City itu mencetak dua gol untuk membalikkan keunggulan tim tuan rumah. Namun, kemenangan ‘Serigala Roma’ digagalkan Hazard yang mencetak gol kedua di menit ke-75. (AFP/R-2)

LIONEL Messi mengekor keberhasilan rivalnya, Cristiano Ronaldo, dalam mendulang gol ke-100 di kompetisi Eropa seusai menyarangkan gol ke jaring gawang Olimpiacos dalam laga ketiga Grup D Liga Champions di Camp Nou, kemarin. Bintang timnas Argentina itu sebelumnya telah mencetak 96 gol di Liga Champions dan tiga di Piala Super UEFA. Messi mencetak gol ke-100 di kompetisi Eropa melalui eksekusi tendangan bebas pada menit ke-61. Gol tersebut membuat Blaugrana memimpin 2-0 setelah gol bunuh diri pemain Olimpiacos, Dimitris Nikolaou menit ke-18. Gol Lucas Digne, 4 menit berselang dan aksi tebus dosa Nikolaou semenit sebelum pertadingan berakhir, membuat laga ini ditutup dengan skor 3-1.

Klub asal Yunani menjadi spesial bagi torehan Messi kali ini karena ia mencetak gol pertamanya di pentas Eropa saat melawan Panathinaikos, rival terbesar Olimpiacos. Momen tersebut terjadi hampir 12 tahun lalu saat Barcelona mencukur Panathinaikos 5-0.

Ronaldo membuat tiga digit golnya di pentas Eropa pada April lalu. Kala itu ia menjebol gawang Manuel Neuer saat meraih kemenangan tipis 2-1 di leg pertama perempat final Liga Champions. Saat ini Ronaldo masih tersubur di Eropa dengan 111 gol.

Pelatih Barcelona Ernesto Valverde dengan berkelakar meminta La Pulga, sapaan Messi, untuk mencetak 200 gol. Suatu misi mustahil bagi pesepak bola terbaik di dunia sekali pun. “Saya berharap dia mencetak 200 gol musim ini. Angka tersebut merupakan hasil dari latihan yang kami lihat setiap hari,” jelasnya.

Deretan hasil positif Barcelona membuat pamor Valverde juga turut merangkak naik. “Saya tidak tahu fan telah jatuh cinta. Hasil ini baik dan kami melanjutkan untuk meraihnya, tapi besok hari yang lain dan sesuatu bisa berubah dalam satu malam,” kata Valverde merendah. (AFP/Sat/R-2)

KISI-KISI

Dipanggil Timnas walau Cedera SAAT Liverpool menang telak 7-0 atas Maribor dalam laga penyisihan Grup A Liga Champions, Sadio Mane hanya menjadi penonton. Cedera hamstring membuat AFP pemain Senegal itu harus menepi selama beberapa pekan.

Namun, cedera tersebut tidak membuat timnas Senegal mengabaikan Mane saat harus menghadapi Afrika Selatan dalam kualifikasi Piala Dunia 2018. Gelandang serang Liverpool tersebut, oleh pelatih Aliou Cisse, tetap dipanggil untuk memperkuat Senegal kala menghadapi laga yang akan berlangsung pada 10 dan 14 November.

Cisse yakin kondisi Mane menghadapi laga krusial untuk melangkah ke Rusia tahun depan. “Saya yakin ia akan siap 100% saat melawan Afrika Selatan nanti,” ujar Cisse. (the sun/R-2)

Rekor Pelatih Tertua LAGA melawan Celtic dalam penyisihan Grup B Liga Champions kemarin memiliki arti tersendiri bagi Jupp Heynckes. Di laga itu, pelatih Bayern Muenchen tersebut membuat rekor sebaAP gai pelatih tertua yang memimpin sebuah tim dalam laga Liga Champions.

Saat memimpin Muenchen yang menang 3-0 atas Celtic, Heynckes berusia 72 tahun 162 hari. Heynckes memecahkan rekor pelatih tertua di Liga Champions yang sebelumnya dipegang Raymond Goethals yang berusia 71 tahun saat memimpin Marseille di musim kompetisi 1992-1993.

Heynckes mulai menangani Muenchen awal bulan ini, menggantikan Carlo Ancelotti yang dipecat. Muenchen menjadi klub pertama bagi Heynckes yang tidak lagi menukangi sebuah tim sejak meninggalkan Muenchen pada akhir musim kompetisi 2012-2013. (goal.com/R-2)

@mediaindonesia

JUMAT, 20 10 2017

Menhan akan Undang Dubes AS Klarifikasi Dokumen 1965 https://shar.es/1PpZme

NO. 13268/ TAHUN KE-48 60 HALAMAN

@mediaindonesia

Tanah Papua Jadi Prioritas Pemerintah http://bit.ly/2ySrjpL

Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

@mediaindonesia

M Nuh Tolak Tawaran Ramaikan Pilkada Jatim http://bit.ly/2yUIMy5

E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

Kerja Besar Membangun Infrastruktur T

IGA tahun sudah duet Joko Widodo dan Jusuf Kalla memimpin negeri ini. Sejak hari pertama menjadi Presiden RI, Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, telah menggelorakan spirit kerja demi memajukan bangsa.

Itu diimplementasikan dengan sangat benderang melalui prioritas program pemerintah di sektor infrastruktur.

Bagaimana dengan sektor lain?

Untuk mengetahui pandangan Presiden ke-7 RI selama tiga tahun memimpin pemerintahan, wartawan Media Indonesia Ahmad Punto, Sabam Sinaga, Henri Siagian, Raja Suhud, Rudy Polycarpus bersama fotografer Arya Manggala mewawancarai secara khusus Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu (18/10).

Berikut petikannya.

Pembangunan infrastruktur saat ini banyak diapresiasi, tetapi juga dinilai tidak berdampak langsung terhadap masyarakat setempat. Apa tanggapan

MI/ARYA MANGGALA

tidak kehilangan konsentrasi sehingga bisa lepas.

Anda?

Infrastruktur ini pekerjaan besar.

Alhamdulillah banyak yang sudah selesai, tapi ada yang masih dalam proses.

Tetapi kita juga harus tahu, baik yang namanya jalan, jalan tol, pembangkit listrik, pelabuhan, jalur kereta api, negara ini kan negara besar, jadi ada pembagian pekerjaan. Pemerintah pusat dan pemda. Itu sudah ada kewenangan sendiri-sendiri. Misalnya koneksi antarkabupaten, ada yang dikerjakan pemprov, ada yang dikerjakan pusat.

Lalu jalan di daerah, itu jadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota. Ini yang masyarakat harus tahu.

Anda masih harus turun langsung mengawasi ke daerah, apakah itu artinya daerah lamban bergerak?

Itu masalah hal-hal yang berkaitan dengan manajemen kota/kabupaten, manajemen provinsi memang banyak yang harus kita benahi. Satu-satu, supaya

Seperti waktu Anda ke Medan tempo hari yang sampai harus menegur wali kota karena lamban memperbaiki jalan rusak?

Itu kan memang banyak sekali keluhankeluhan yang masuk ke saya disertai data gambar. Biasanya kalau sudah banyak keluhan, kita lihat mana yang perlu ditindaklanjuti pusat, mana yang gubernur, bupati, atau wali kota. Tentu saja kalau daerah tidak punya kemampuan, ya pemerintah pusat harus turun. Jadi wajar ada yang kita peringatkan, kita tegur.

Dalam sebuah manajemen itu biasa. Saya kira pemda, kalau kita berikan peringatan, juga langsung bergerak.

Terkait dengan pendanaan infrastruktur, apakah betul membebani APBN? Di pusat, anggaran-anggaran besar untuk

Kepuasan terhadap Pemerintah Tetap Tinggi

infrastruktur tidak banyak diambil dari APBN. APBN itu kontribusinya enggak ada 20% untuk infrastruktur. Yang banyak ialah kita tawarkan kepada investor.

Kalau investor enggak mau, saya biasa perintahkan ke BUMN untuk bermitra dengan swasta kalau enggak mau dikerjakan BUMN sendiri. Kalau dihitung-hitung masih berat, ya mau tidak mau dikerjakan APBN. Seperti itu, jadi kita ingin anggaran di APBN itu konsentrasinya ke masyarakat.

Misalnya untuk dana desa, kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, Program Keluarga Harapan. Arahnya ke sana. Jadi infrastruktur kita harapkan lebih banyak dikerjakan swasta dan BUMN. Terutama swasta harus banyak berpartisipasi.

Sempat mengemuka, di sektor infrastruktur negara terlalu besar memberi peran ke BUMN, sementara swasta terpinggirkan. Betulkah?

Di dalam persentase, saya rasa tidak seperti itu. Swasta tetap lebih besar.

Seingat saya angkanya 57% untuk infrastruktur, sisanya BUMN dan APBN. Jadi enggak ada yang seperti itu (memprioritaskan BUMN). Kalau lihat angkanya, tidak seperti itu.

Dalam konsep Indonesia-sentris, ada yang menilai persepsinya hanya terkonsentrasi di Indonesia Timur. Apa tanggapan Anda?

Di antara Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, kalau kita lihat infrastrukturnya, memang yang sangat tertinggal ialah Indonesia Timur. Baik urusan pelabuhan, jalan, maupun listrik mereka tertinggal.

Itu harus betul-betul dilihat di lapangan.

Kalau sudah ke lapangan, baru merasakan.

Kalau belum ke lapangan, ya enggak merasakan. Harus ada keseimbangan, jangan sampai yang bagian timur ketinggalan terlalu jauh. Oleh sebab itu, kita kejar.

Bersambung ke halaman A2

Jajak pendapat yang dilakukan Research Center Media Group terhadap erhadap 35 peserta diskusi kelompok terfokus (FGD) mencatat kinerja pemerintah di sektorr ekonomi memuaskan.

Presiden Jokowi menegaskan orientasi pembangunan bukan lagi Jawa atau barat Indonesia, melainkan Indonesia-sentris.�

Sinergi Nasional Tuntaskan Radikalisme

Merayu Investor dengan Listrik Andal

Memastikan Ekonomi di Jalur yang Benar

Terorisme dan radikalisme merupakan persoalan kompleks yang memiliki banyak dimensi.

Satu demi satu daerah surplus daya listrik. Daerah pun makin cantik di mata investor.

Dampak politisasi isu-isu ekonomi membuat seakan akan wajah perekonomian cenderung memburuk.

Editorial | Hlm 2

Edisi Khusus | Hlm A7

Edisi Khusus | Hlm A15

Edisi Khusus | Hlm B1

Hlm B15

“Mulai 2018 sistemnya litas diperbaiki dan akuntabilitas kin disederhanakan. Kita yakin kat bisa dana desa yang meningkat n.� mengurangi kemiskinan.�

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan

Edisi Khusus | Hlm B9

SENO SE

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 â—† HALAMAN A2

WAWANCARA KHUSUS: Presiden Joko Widodo menerima tim redaksi Media Indonesia saat wawancara khusus 3 Tahun Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla Memajukan Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10).

MI/ARYA MANGGALA

Kerja Besar Membangun Infrastruktur

Jadi spiritnya mengejar ketertinggalan wilayah timur?

(Kalau dibilang) Indonesia-sentris hanya timur, ya enggak begitu. Kalau kita lihat, hampir di semua provinsi dan pulau proyek-proyeknya bisa kita hitung. Misalnya, Kalimantan ada 24 proyek, Sulawesi 27 proyek, Sumatra 61 proyek, Maluku-Papua 13 proyek. Bahwa sekarang kita memberi perhatian ke timur, ya karena memang tertinggal dengan di tengah dan barat.

Konsep Indonesia-sentris ini apakah sudah mulai mengarah?

Masih ada yang dalam proses, tapi ada juga yang sudah selesai. Misalnya Pelabuhan Tapaleo, itu pelabuhan kecil.

Tetapi begitu ada pelabuhan, langsung dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Intinya infrastruktur itu basic. Oleh sebab itu, pekerjaan besar utama kita di infrastruktur.

Begitu itu sudah berjalan, berikutnya kita akan masuk ke pembangunan sumber daya manusia. Dua ini basic sekali.

Pembangunan SDM akan difokuskan di dua tahun tersisa?

Rancangan untuk pembangunan sumber daya manusia sudah kita siapkan.

Bagaimana siapkan vokasi yang betul, bagaimana menyiapkan training-training vokasi, menyiapkan politeknik yang berkaitan dengan perubahan global yang sangat cepat seperti ini. Yang penting ada treknya ke sana.

Ada juga kritik yang menyebut anggaran untuk infrastruktur tinggi, sebaliknya anggaran pengembangan SDM pertumbuhannya justru kecil?

Ya, kita ini bertahuntahun terbiasa dengan pembagian rata.

Duitnya bagi sini, sini, sini. Kalau saya kerja tidak seperti itu. Fokus, prioritas, kontrol, dicek, diawasi. Satu rampung, pindah ke yang lain. Manajemen harus seperti itu.

Ini negara besar, dengan manajemen itu mengontrolnya lebih mudah, mengeceknya lebih mudah. Itu juga yang dulu saya kerjakan saat jadi wali kota dan gubernur, mengonsentrasikan pada prioritas yang sangat-sangat penting.

perikanan seperti apa. Ke depan kita harus berikan perhatian ke sana. Di situlah sebetulnya kekayaan alam laut kita itu akan memberikan kesejahteraan masyarakat. Ini pekerjaan besar bukan hanya setahun-dua tahun.

Ada lagi sektor yang kini ditinggalkan anak muda, yaitu pertanian. Bagaimana supaya bergairah lagi?

Pertanian ke depan kita ini, kalau dikerjakan anak-anak muda, akan memberikan produktivitas lebih tinggi.

Saya selalu sampaikan, jangan sampai kita ini selalu konsentrasi kepada budi dayanya, kepada onfarm-nya karena di situ margin keuntungannya dapat dikatakan tipis sekali. Justru yang keuntungannya besar itu proses pascapanennya. Oleh sebab itu, petani-petani modern itu harus memiliki industri pupuk sendiri, meskipun kecil-kecil tapi punya sendiri. Industri penggilingan padi modern harus punya. Sekarang ini sudah banyak rice field unit yang modern.

Kemudian kemasan, packaging, kan enggak pernah kita kerjakan.

Akan ada perubahan besar di sektor pertanian?

Ya, sekarang kita mulai dorong petanipetani modern muda sehingga penjualannya bisa dengan online, bisa sampai ke supermarket, ritel-ritel, ekspor. Sebetulnya kita punya kekuatan besar di situ. Contoh jagung, dulu kita impor 3,6 juta ton.

Bayangkan berapa ribu kapal itu? Sekarang kita sudah tidak impor.

Tapi memang satu-satu, banyak yang kita harus kerjakan. Saya ingin konsentrasi juga kepada tanaman-tanaman yang lama kita lupakan dan tidak pernah replanting dan peremajaan. Contoh kopi, kakao, rempahrempah, pala, teh. Dulu banyak yang belajar ke kita, sekarang kita kalah sama mereka. Ya karena kita tidak pernah meremajakan, jadi produktivitasnya kecil.

Pertanian ke depan kita ini, kalau dikerjakan anak-anak muda, akan memberikan produktivitas lebih tinggi.

Dalam Nawa Cita, Indonesia sebagai poros maritim, sementara sekian lama mindset kita darat. Bagaimana pembangunan maritim sejauh ini?

Ya, kita sudah lama sekali lupa bahwa dua pertiga Indonesia ini air, laut, dan samudra sehingga kita meninggalkan kemaritiman kita. Saat ini kita bangun pelabuhan banyak sekali, Menteri KP (Kelautan dan Perikanan) juga menangkap kapal dan ditenggelamkan.

Itu untuk jaga SDA laut kita yang sudah bertahun-tahun tidak kita perhatikan.

Manajemen kelautan, kemaritiman tidak pernah kita urus. Sekolah-sekolah kemaritiman, universitas mengenai kemaritiman di mana? Membangun budaya kemaritiman tidak selalu masalah infrastruktur, tapi bagaimana membangun semangat budaya maritim ini kembali ke anak-anak muda kita. Arah kita ke sana.

Apakah sudah on the track?

Ini coba kita lihat, apa loncatannya di bidang kemaritiman. Kita akan memiliki infrastruktur yang tadi, apakah kita akan punya wisata bahari, industri-industri

Ini masuk tahun ketiga, tahun percepatan. Masih ada dua tahun lagi.

Bagaimana evaluasi terhadap kabinet Anda sekarang?

Kita ini bekerja dengan target. Dengan angka-angka. Rata-rata (kementerian) mencapai target. Yang penting kita fokus pada infrastruktur sambil menyiapkan program-program besar lain.

Bagaimana dengan pembangunan politik dan hukum, sepertinya agak terlupakan di tengah fokus ke infrastruktur?

Kalau saya kembali lagi ke satu-satu lah. Artinya setelah infrastruktur, lalu pembangunan sumber daya manusia, kan arahnya ke sana juga. Membangun SDM kan tidak sehari-dua hari. Saya kira bisa berikan prioritas dan fokus daripada semua dikerjakan enggak selesai dan enggak selesai semuanya. Sifatnya seperti itu.

Bagaimana komitmen Anda kepada pemberantasan korupsi dan KPK? Kan sudah saya ulang-ulang terus bahwa penguatan KPK itu sangat diperlukan karena kepercayaan rakyat dan harapan rakyat ke KPK untuk pemberantasan korupsi itu sangat tinggi. Sangat dipercaya. Jadi jangan coba-coba melemahkan KPK dengan dalih dan cara apa pun. Jangan. Titik. (X-12)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN A3

Kemhan Percepat Pembangunan Pertahanan di Wilayah Perbatasan

MI/PERMANA

Mayjen TNI Dr Yoedhi Swastanto, MBA Dirjen Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI

S

ALAH satu, visi misi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tertuang dalam Nawa Cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan visi dan misi tersebut, postur Kementerian Pertahanan, telah menetapkan salah satu prioritas pembangunan postur pertahanan negara dengan membangun pertahanan di pinggiran dan perbatasan khususnya di wilayah perbatasan Natuna, Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Khusus di wilayah Kalimantan, selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 31/2015 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) kawasan perbatasan negara di Kalimantan

dan Perpres No 97/2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Kemhan telah menetapkan “Daerah prioritas pertahanan dengan kedalaman 4Km dari batas Negara dalam wilayah Indonesia serta pembangunan jalur inspeksi patroli perbatasan (JIPP).

Berbagai upaya yang dilakukan, antara lain, menjalankan program Pembangunan Pengamanan dan Pemberdayaan Wilayah Perbatasan (PPWP) kawasan perbatasan negara di Kalimantan.

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI Dr. Yoedhi Swastanto, MBA menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan kajian secara teknis, utamanya terkait dengan cara atau langkah dalam penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) di sektor timur wilayah perbatasan negara di Kalimantan.

“Beberapa program prioritas sudah kami siapkan untuk 20152019, khususnya batas darat di Kalimantan,” antara lain pembangunan JIPP sepanjang perbatasan darat, yang sampai dengan sekarang target 2.019Km tercapai sepanjang 868,48Km, membuat jalur administrasi (JA) dari kampung ke pos pengamanan perbatasan sepanjang 26,6Km, memanfaatkan SDA, SDB, dan teknologi untuk dijadikan ruang, alat dan kondisi Juang sebagai sarana pertahanan seperti memasang chip radio frekuensi aktif 440 unit, Chip Transmitter satelit 540 unit dan Identifikasi Personal Camera, guna memantau pergerakan/pergeseran patok pilar

ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA

Pasukan Satgas Pamtas RI-Papua Nugini Yonif Para Raider 330 Kostrad melakukan upacara pelepasan Satgas Pamtas RI-Papua Nugini Yonif Para Raider 330 Kostrad di Kolinamil TNI-AL, Jakarta, beberapa waktu lalu. dan orang yang terintegrasi pada patok pilar perbatasan, didukung dengan operasional pesawat terbang tanpa awak (PTTA). “Selain itu, kita membangun pos pamtas (mandiri dan gabungan) serta sarana pendaratan pesawat udara, dalam pelaksanaannya bersinergi dengan kementerian dan lembaga (K/L) atau Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).”

Berbagai program prioritas tersebut sangat diperlukan ma-

syarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Sebagai contoh, infrastruktur jalur inspeksi patroli perbatasan (JIPP) yang secara ekonomi dapat membantu mobilitas dan pertumbuhan taraf hidup masyarakat di perbatasan.

Begitu pun dengan pembangunan pertahanan di wilayah perbatasan Papua dan NTT. Nawa Cita ketiga secara jelas telah mengamanatkan agar upaya tersebut dapat dimulai dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) kawasan perbatasan negara di Papua, dan Perpres Nomor 97 Tahun 2015 tentang

Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Kementerian Pertahanan melakukan pembangunan wilayah perbatasan secara komperensif melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan, guna menghambat masuknya pengaruh-pengaruh ideologi, politik, sosial dan ekonomi yang dapat berdampak pada kondisi sosial masyarakat di perbatasan serta penegasan terhadap batas antar kedua negara.

Menteri Pertahanan berharap program prioritas yang saat ini dilaksanakan dapat terus berlanjut, dengan pertimbangan bahwa segala kegiatan pembangunan pada daerah prioritas pertahanan tersebut sangat penting untuk dikelola sehingga menjadi beranda depan negara dan menjadi pilar kokohnya pertahanan negara.

Dalam kurun waktu tiga tahun berjalannya program prioritas di perbatasan telah membawa dampak positif. Bukan hanya mampu mengatasi isu-isu di perbatasan, melainkan juga mendukung sejumlah program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Program lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, guna mendukung program PPWP berupa kegiatan penyuluhan hukum, bantuan sosial di perbatasan, dan penyuluhan tentang batas darat serta bakti kesehatan berupa pengobatan massal. “Harapannya agar masyarakat beserta pemerintah daerah, dapat berperan aktif dalam menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan.”

Selain Kalimantan, Natuna merupakan salah satu pulau terluar yang mempunyai nilai strategis bagi Indonesia. Oleh Karenanya, Kemenhan telah menyusun dan menyiapkan strategi khusus untuk memperkuat pertahanan dan pembangunan kekuatan negara melalui program pembangunan postur pertahanan secara mandiri di Pulau Natuna.

Strategi tersebut dirumuskan dalam dua kebijakan, yakni eksternal dan internal. Secara eksternal mengembangkan dan meningkatkan kerja sama internasional di bidang pertahanan, sedangkan kebijakan internal meliputi pembangunan fisik dan nonfisik. “Aspek fisik, pembangunan postur militer untuk menghadapi ancaman dan gangguan yang diarahkan pada pemenuhan kekuatan secara proporsional dan difokuskan pada peningkatan kemampuan dan kekuatan alutsista serta infrastruktur sarana pertahanan.”

Pada aspek non fisik, strategi yang dilaksanakan yaitu membangun karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental, guna mewujudkan kondisi terbinanya kesadaran dan kemampuan bela negara masyarakat di wilayah Natuna dan daerah penyangga lainnya.

“Pembangunan karakter bangsa diarahkan pada peningkatan rasa cinta Tanah Air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta rasa nasionalisme dalam rangka memperkukuh NKRI”.

Terus Perkuat Ketahanan Negara PERTAHANAN suatu negara merupakan faktor utama dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Suatu negara tidak akan bisa menjaga eksistensinya dari berbagai bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri apabila belum memiliki kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang memadai. Oleh karena itu, erat kaitannya pertahanan negara dengan harkat dan martabat suatu bangsa, pembangunan kekuatan pertahanan negara harus dilakukan guna mewujudkan Postur Pertahanan Negara yang handal sehingga memiliki daya tangkal yang tinggi dalam percaturan internasional dan diplomasi pertahanan baik di kawasan maupun global.

Sebagai bagian integral dari program pembangunan nasional, pembangunan postur pertahanan negara harus sinergis dan searah dengan pembangunan nasional, demi terwujudnya pencapaian Visi, Misi dan Nawacita Pemerintah. Pembangunan Nasional sampai dengan tahun 2025 secara jelas memuat tiga aspek utama yakni Indonesia yang maju dan mandiri; Indonesia yang adil dan demokratis; serta Indonesia yang aman dan damai. Pentingnya mewujudkan Indonesia yang aman dan damai ini dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pertama, pertahanan dan keamanan dipandang sebagai prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif guna memajukan sektor-sektor vital lainnya. Kedua, pertumbuhan ekonomi jangka pendek maupun jangka menengah dapat dicapai bila stabilitas keamanan terjaga baik. Ketiga, konsep keamanan nasional difokuskan pada keamanan negara. Konsep ini bersifat inklusif dan partisipatoris, dimana keamanan tradisional atau keamanan negara tidak bisa lagi dipandang sebagai satu ranah yang terpisah, melainkan semakin erat kaitannya dengan keamanan non tradisional lainnya, seperti keamanan energi, maritim dan pangan.

Selain itu, sumber daya manusia yang dilibatkan semakin beragam dan tidak terkonsentrasi pada satu institusi saja, namun membutuhkan kemitraan lintas sektoral.

Disadari bahwa upaya mencapai postur pertahanan negara yang ideal khususnya postur TNI tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan dan dukungan ang-

garan. Untuk mencapai hal tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan kekuatan pokok minimum TNI atau Minimum Essential Force (MEF) TNI yang diselenggarakan secara bertahap dengan tetap diarahkan kepada terwujudnya postur TNI yang ideal.

Pembangunan MEF TNI tersebut diharapkan akan dapat mewujudkan postur TNI yang mampu mengatasi 2 (dua) trouble-spots secara bersamaan, serta 1 (satu) kekuatan cadangan untuk mengantisipasi munculnya ancaman tambahan.

Kepentingan utama dari kebijakan pembangunan MEF adalah untuk mengoptimalkan perencanaan, mekanisme penyelenggaraan dan anggaran pertahanan agar tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan negara sesuai dengan tataran kewenangan, yang sekaligus merupakan upaya terobosan untuk mengarahkan pemenuhan MEF pada aspek-aspek pengembangan dalam mewujudkan pencapaian pembangunan.

Pembangunan MEF disusun berdasarkan pada: Pertama, skala prioritas dalam menghadapi ancaman aktual dengan tidak mengesampingkan ancaman potensial (threat based design). Beberapa hal yang perlu dicermati dan berimplikasi pada stabilitas keamanan kawasan adalah perkembangan kekuatan militer Tiongkok; kebijakan strategis Amerika Serikat di kawasan dan sengketa di Laut Tiongkok Selatan sehingga mengundang perhatian dunia, termasuk Indonesia yang berkaitan dengan klaim batas ZEE di Laut Tiongkok Selatan, khususnya yang sebelah utara Kepulauan Natuna berdasarkan nine-dashedlines yang ditetapkan secara sepihak oleh Tiongkok. Demikian juga dengan potensi ancaman terorisme/ radikalisme serta penanganan pengungsi Rohingya.

Kedua, adanya kebijakan prioritas pemerintah yang harus terwadahi sesuai dengan visi, misi, nawacita dan kebijakan poros maritim dunia (PMD) dan dijadikan sebagai landasan pembangunan nasional.

Ketiga, dapat terwujudnya faktor penggentar (deterrence factor) sebagai bagian dalam mewujudkan saling percaya dengan negara sahabat/CBM dengan membangun satu kesatuan pertahanan yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta

Mayjen TNI Dr Yoedhi Swastanto, MBA

DOK PUSKOM KEMHAN

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Upaya mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan diselenggarakan melalui penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

Keberhasilan pembangunan postur pertahanan negara, khususnya pembangunan postur TNI melalui kebijakan pembangunan Minimum Essential Force (MEF) TNI Tahap I Tahun 2010-2014 secara umum ditunjukkan dengan adanya peningkatan kapasitas kekuatan dan kemampuan pertahanan negara dalam upaya menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Peningkatan kualitas dan kuantitas Alutsista TNI yang semakin modern, secara signifikan meningkatkan aspek penangkalan

yang pada akhirnya dapat mendukung pelaksanaan tugas TNI dalam mengantisipasi kemungkinan ancaman, termasuk dukungan terhadap kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD).

Secara kuantitas, realisasi hasil pembangunan Alutsista pada Akhir MEF Tahap I, apabila dibandingkan dengan target keseluruhan yang diproyeksikan dalam pembangunan MEF, dapat diukur dari pemenuhan aspek Alutsista masih mencapai 57,24% postur MEF yang diharapkan. Realisasi pencapaian pembangunan MEF. Prosentase ini masih relatif rendah dalam pencapaian postur MEF keseluruhan yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2024, bahkan masih jauh dari target “melampaui MEF” yang ditetapkan dalam RPJPN Dalam menjaga keberlanjutan pertahanan negara, maka pembangunan Postur TNI melalui kebijakan pembangunan MEF Tahap II (2015-2019) dan Tahap III (20202024) akan tetap dihadapkan pada

dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional yang akan memunculkan berbagai tantangan sekaligus ancaman.

Kebijakan pembangunan MEF TNI selanjutnya diorientasikan kepada pembangunan MEF TNI Tahap II Tahun 2015-2019 dan Tahap III Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam kebijakan secara komprehensif dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kebijakan tersebut mencerminkan arah, sasaran, pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan yang jelas serta berkesinambungan. Di samping itu pemenuhan kebutuhan pembangunan tetap diselenggarakan melalui strategi pembangunan yang terdiri dari: rematerialisasi, revitalisasi, relokasi dan pengadaan dengan memprioritaskan tiga aspek pemenuhan pembangunan yang meliputi: Alutsista, pemeliharaan dan perawatan, serta organisasi dan sarana prasarana, dengan

tetap memperhatikan pemenuhan ter- hadap aspek pendukung yang meliputi, pemberdayaan industri pertahanan, profesionalisme prajurit dan peningkatan kesejahteraan.

Dalam hal ancaman, pembangunan kekuatan TNI melalui program pembangunan MEF tetap di diorientasikan kepada dinamika perkembangan lingkungan strategis dan hakikat ancaman terhadap pertahanan negara. Ancaman yang kemungkinan besar akan dihadapi saat ini adalah ancaman nyata seperti, terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan ancaman belum nyata merupakan bentuk ancaman yang masih belum menjadi prioritas didasarkan analisis strategis. Ancaman ini dapat berupa konflik terbuka atau perang konvensional (konflik tetap ada namun kecil kemungkinan terjadi) dan berbagai bentuk ancaman lainnya yang juga berpotensi sewaktuwaktu terjadi.

Perlu juga disampaikan bahwa dinamika lingkungan strategis tersebut juga menuntut Indonesia untuk berperan aktif dalam rangka menciptakan perdamaian global dan regional kawasan dengan mendorong konsep pengamanan maritim yang outward looking, termasuk peluang melakukan kerjasama keamanan internasional.

Konsep ini memiliki konsekuensi pembangunan postur pertahanan yang didasarkan pada kekuatan dan kemampuan bukan hanya melindungi wilayah territorial dan ZEE saja, tapi juga memiliki kemampuan yang menjangkau wilayah yang lebih luas yang mencakup kawasan regional dan global. Kondisi tersebut sekaligus menimbulkan tantangan bagi pembangunan Indonesia kedepan, di antaranya bagaimana pemerintah mampu menghadapi konstelasi keamanan regional dan internasional terkait dengan perubahan balance of power; antisipasi kejadian konflik teritori terkait kedaulatan dan perebutan sumber daya; kerja sama penanganan kejahatan transnasional; pengelolaan keamanan siber/informasi/ kontra intelijen, dan penanganan bencana alam. Di samping itu,

kondisi keamanan maritim terutama pada jalur ALKI, meningkatnya ketegangan di kawasan Laut China Selatan dan Semenanjung Korea, menuntut Indonesia berperan aktif dalam menciptakan perdamaian di kawasan regional termasuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik.

Untuk mengantisipasi hal tersebut perlunya pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan yang memadai.

Oleh karena itu, dalam menghadapi spektrum ancaman tersebut, rakyat Indonesia perlu dibekali dengan wawasan kebangsaan yang kuat agar tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi upaya pencucian otak. Oleh karena itu, Kemhan mendesain Strategi Pertahanan Negara dengan mengedepankan nilai-nilai perjuangan yang lahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yaitu perjuangan yang menerapkan konsep Perang Rakyat Semesta.

Strategi Pertahanan Khas Indonesia tersebut dibangun dengan mengedepankan kekuatan Smart Power yaitu Strategi Pertahanan bersifat Defensive aktif yang merupakan gabungan kekuatan Soft Power melalui Diplomasi Pertahanan dan kekuatan hard power dengan Sistem Perang Semesta melalui pembangunan kekuatan pertahanan negara yang mengutamakan semangat kesadaran bela negara dengan kekuatan TNI sebagai Komponen Utama yang didukung dengan Alutsista dan kekuatan Rakyat.

Kekuatan Soft Power adalah dengan menekankan pentingnya strategi diplomasi pertahanan tingkat regional dan internasional dengan melakukan komunikasi strategis sejalan dengan visi dan misi terwujudnya perdamaian dan stabilitas kawasan dimana di kemudian hari seluruh bangsa-bangsa di dunia akan mengedapankan upaya penciptaan perdamaian di dunia secara bersama. Langkah diplomasi pertahanan ini telah diakukan dengan mengajak negara-negara di kawasan untuk mengedepankan tujuan terciptanya perdamaian dan stabilitas kawasan dengan membesarkan potensi persamaanpersamaan yang ada dan mengecilkan perbedaan-perbedaan persepsi yang telah memisahkan kita sebagai umat Tuhan.

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN A4

Sektor Polhukam Harus Perkuat Koordinasi Pemerintahan Jokowi harus menolak upaya pelemahan KPK dan memperkuat koordinasi di bidang polhukam.

CHRISTIAN DIOR SIMBOLON dior@mediaindonesia.com

D

ALAM usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tiga tahun, langit cerah memayungi kemajuan pembangunan bidang perekonomian, terutama infrastruktur.

Namun, tidak demikian halnya di sektor politik, hukum, dan keamanan.

Awan mendung masih menggelayuti sektor itu sehingga para pembantu Presiden Jokowi harus meningkatkan kinerja mereka. Bahkan, mereka harus berlari cepat agar menyamai prestasi sektor perekonomian.

Potret buram sektor polhukam menjadi perhatian peserta Focus Group Discussion (FGD) Memajukan Indonesia yang digelar Research Center Media Group di Ruang Rapat Besar Media Indonesia, Selasa (17/10).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai sebagai sosok pemimpin, Jokowi terkadang absen dalam memimpin sejumlah isu. Hal itu, kata dia, tak sesuai dengan Nawa Cita yang menjadi landasan kerja Pemerintahan Jokowi.

“Semangat antikorupsi Jokowi sangat ditonjolkan dalam kampanyenya. Tapi serangan terhadap lembaga antikorupsi (KPK) justru makin masif di era Jokowi.

Itu artinya Jokowi tidak memimpin.

Perhatian dalam masalah hukum justru kurang,” kata Dahnil.

Selain Dahnil, FGD bidang polhukam dihadiri Ketua Pusat Studi Antikorupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar, akademisi Universitas Padjajaran Muradi, politikus Partai NasDem Taufik Basari, cendekiawan NU Zuhairi Misrawi, pengusaha Lolok Sudjatmiko, dan aktivis Sandyawan Sumardi.

Meski Jokowi dalam berbagai kesempatan menyatakan tetap bertekad menguatkan lembaga antirasywah, hingga 188 hari (6 bulan) Polri belum bisa menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. “Padahal, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Kapolri untuk menangkap pelakunya,” ujarnya.

Tim Polhukam lemah Di tempat yang sama, politikus Partai NasDem Taufik Basari menilai kinerja sektor polhukam kedodoran.

“Terlalu condong ke ekonomi. Politik dan hukum lebih tertinggal. Kalau melihat hasil survei Indikator Politik belum lama ini misalnya, kepuasan di bidang politik dan hukum itu (grafiknya) tidak stabil. Kayak benang kusut. Beda dengan ekonomi yang relatif stabil,” ungkapnya.

Menurut Taufik, minimnya pencapaian di bidang politik dan hukum salah satunya disebabkan ketidakmampuan para pembantu Presiden dalam

MI/AGUS MULYAWAN

FGD TIGA TAHUN JOKOWI-JK: Peserta menyampaikan gagasan dalam forum group discussion bertajuk Tiga Tahun Jokowi-JK: Memajukan Indonesia, di Kantor Media Indonesia, Jakarta, Selasa (17/10).

memahami karakter Jokowi.

“Janji-janji Jokowi dalam Nawa Cita belum mampu direalisasikan sepenuhnya karena kesulitan para menteri menangkap esensi Nawa Cita,” tuturnya.

Namun, diakui Taufik, Jokowi bukannya tanpa prestasi di bidang politik. Jokowi dianggap mampu meningkatkan kekuatan koalisi partai pendukung pemerintah di parlemen dan menjaga stabilitas politik nasional.

“Jokowi cukup berhasil mengelola hubungan dengan parpol, baik dengan pendukung maupun oposisi, termasuk juga kelola dengan nonparpol,” ujarnya.

Senada, Ketua Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar menilai di jajaran polhukam ada kesalahan Jokowi memilih personelnya. “Seharusnya yang dipilih adalah orang-orang yang less politic (bukan berlatar belakang politik) sehingga tak ada beban politik dalam bekerja,” katanya. Alhasil, kata dia, pemerintahan Jokowi gagal mewujudkan Nawa Cita, yakni pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya.

Selain itu, lanjutnya, dalam Nawa Cita disebutkan bahwa menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.

Pengamat politik dan keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengungkapkan kegagalan pemerintah merealisasikan sejumlah target Nawa Cita di bidang polhukam karena tidak dilibatkannya para penyusun Nawa Cita di dalam pemerintahan. “Kementerian punya persepsi sendiri memahami Nawa Cita. Menteri-menteri juga bawa orang sendiri,” imbuhnya.

Lebih jauh, Muradi mengatakan ketidakharmonisan antara para pembantu Presiden menjadi persoalan yang mengganjal kinerja pemerintah.

Misalnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu kerap silang pendapat di depan publik.

“Koordinasi antara Presiden dan jajarannya di bawahnya serta sesama pembantu Presiden masih menjadi persoalan,” ujar dia.

Pada bagian lain, intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi

mengatakan ketiadaan oposisi yang kuat menjadi salah satu kerugian pemerintahan Jokowi-JK. Tanpa adanya pengawasan dan kritik dari oposisi, evaluasi terhadap beragam kebijakan pemerintahan Jokowi-JK menjadi lemah.

“DPR sepi sekali (mengkritik). Situasi politik yang ada tidak mencerminkan check and balance system. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil. Betapa NU kini juga menjadi bagian dari politik.

NU dan Muhammadiyah. Seharusnya ada civil society yang kuat yang menjaga jarak dengan negara,” ujarnya.

Di sisi pengusaha, Sekretaris Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Lolok Sujatmiko mengatakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harusnya berpihak juga pada swasta. “Misalnya, banyaknya kapal Pelni yang notabene dapat insentif dari pemerintah mematikan kapal-kapal swasta,” ujarnya.

Aktivis Sandyawan Sumardi menyayangkan di balik gegap gempita pembangunan infrastruktur, kelompok warga miskin masih terpinggirkan.

Bahkan, warga miskin di Bukit Duri, Jakarta, misalnya, menjadi korban penggusuran. (Gnr/X-4)

BTN Konsisten Mengawal Program Sejuta Rumah

DOK BTN

PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk konsisten mendukung program Nawa Cita yang diusung Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, khususnya Program Sejuta Rumah. Program yang digulirkan Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah 29 April 2015, mendapat sambutan baik dari masyarakat. Sejak program tersebut bergulir hingga pertengahan tahun ini, Bank BTN telah membiayai 1,44 juta rumah dengan nilai penyaluran kredit properti baik berupa KPR maupun kredit konstruksi sebesar Rp155,9 triliun.

“Kontribusi Bank BTN sebagai integrator dalam program Sejuta Rumah tidak hanya dalam soal akses pembiayaan bagi seluruh lapisan nasabah, tapi juga dalam menyokong sisi pasokan dengan kredit kontruksi bagi para pengembang,” kata Direktur Utama Bank BTN Maryono saat menjadi pembicara dalam acara dialog bertajuk Sukses Indonesiaku ke-4 di Museum Kereta Api Ambarawa, Jawa Tengah, Minggu (15/10).

Dalam acara dialog yang dipandu penyanyi Didi Kempot tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan, Budi Karya, sepakat mendukung keberhasilan program Sejuta Rumah yang tahun ini ditargetkan mencapai 900 ribu rumah, baik subsidi maupun nonsubsidi.

Konsistensi BTN mengawal program sejuta rumah juga tidak terlepas dari kebijakan manajemen BTN menerapkan program 5 Siap, yaitu kesiapan sisi sumber daya manusia, teknologi, proses bisnis, pendanaan, dan pasokan rumah.

Tahun ini Bank BTN menargetkan penyaluran kredit konstruksi dan KPR untuk

666 ribu unit rumah hingga akhir tahun dalam rangka mendukung program Sejuta Rumah. Terdiri atas 504.122 unit untuk KPR subsidi dan 161.878 unit untuk konstruksi rumah nonsubsidi, serta penyaluran KPR nonsubsidi. Per September 2017, BTN sudah merealisasikan KPR untuk sekitar 167 ribuan rumah, 130 ribuan di antaranya KPR subsidi.

Sementara yang mengalir dalam bentuk kredit konstruksi terdistribusi untuk 300 ribu unit rumah.

Guna membiayai program sejuta rumah, BTN juga sukses memperoleh kepercayaan dari para investor. ICBC Indonesia, misalnya, mengalokasikan dana hingga Rp10 triliun untuk bisa disalurkan menjadi kredit oleh BTN. Belum lagi, berbagai obligasi yang dikeluarkan BTN sukses meraih perhatian investor.

Untuk menyukseskan program Sejuta Rumah, Maryono menjelaskan perlunya sinergi seluruh stakeholder, baik perbankan, pemerintah pusat, daerah, maupun pihak pengembang. Maryono menambahkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPera telah banyak memberikan dukungan, di antaranya alokasi anggaran KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kemudahan perizinan bagi pengembang untuk mendirikan rumah bagi MBR lewat paket kebijakan ekonomi XIII, dan pelonggaran loan to value atau rasio kredit terhadap agunan untuk KPR. “Selama pemerintahan Jokowi–JK, seluruh aspek untuk mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah ditingkatkan demi mengurangi backlog perumahan yang mencapai 11,38 juta kepala keluarga,” tegas Maryono. (E-1)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN A5

Menuju Perdagangan yang Berkeadilan K

ementerian Perdagangan mendapat tiga tugas penting untuk mendukung terciptanya pembangunan berkeadilan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JokowiJK). Tugas tersebut ialah menjaga kestabilan harga bahan pokok dengan tetap memastikan hasil produksi petani terserap, menjaga neraca perdagangan, dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Tiga tugas besar tersebut dinilai Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sudah berjalan sesuai arahan Presiden Jokowi selama tiga tahun pemerintahan ini.

Keberhasilan menjaga stabilitas harga, menurut Enggar, paling tidak tampak pada periode Ramadan dan Lebaran silam. Pada tahuntahun lalu, periode Ramadan dan Lebaran acap dibarengi dengan melambungnya harga bahan-bahan pokok.

Tahun ini, situasinya berbeda. Harga relatif terkendali. Capaian tersebut tecermin dari inflasi pada Mei 2017 sebesar 0,39% dan Juni 2017 sebesar 0,69%.

Angka itu merupakan terendah selama lima tahun terakhir pada bulanbulan menjelang puasa dan Lebaran.

"Biasanya, setiap dua bulan menjelang Lebaran harga selalu naik. Trennya begitu tiap tahun. Ini yang Presiden tidak kehendaki.

Coba bandingkan ke negara maju yang inflasinya hanya 1%-3% saat hari raya, sedangkan kita dulu 7% saja senang. Padahal, itu mengganggu daya beli masyarakat," papar Enggar saat Focus Group Discussion di kantor Media Group, Jakarta, Selasa (17/10).

Menurutnya, pengendalian harga tersebut antara lain diperoleh dengan kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk tiga komoditas pokok, yaitu gula sebesar Rp12.500 per kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000 per liter, minyak goreng curah Rp10.500 per liter, dan daging beku Rp80.000 per kg.

Kemudian, pada September lalu, Kemendag juga telah memberlakukan HET beras medium Rp9.450 per kg dan beras premium Rp12.800 per kg untuk wilayah Jawa dan Sumatera Selatan.

Permendag No 27/2017 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan konsumen juga dikeluarkan guna menjaga keajekan harga. Komoditas pangan yang diatur dalam aturan tersebut, ialah beras, jagung,

kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Pengendalian harga juga dilakukan melalui kebijakan pengaturan impor. Enggar mengatakan pihaknya merilis aturan wajib memperoleh rekomendasi dan izin impor dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terhadap impor bawang putih. Sebelumnya, impor komoditas tersebut dibebaskan masuk tanpa harus memperoleh izin dari Kementerian Perdagangan.

Kebijakan tersebut dibuat untuk menekan harga bawang putih yang sempat melonjak hingga Rp100 ribu per kg akibat adanya permainan monopoli impor.

Ia mengungkapkan sebanyak 70% pangsa pasar bawang putih dipegang oleh satu pelaku usaha dari negara RRT, sehingga harga bisa mudah diatur.

"Makanya saya minta izin untuk mengatur tata niaganya. Jangan ada lagi monopoli dan wajib daftar gudang. Seluruh pedagang dan distributor, tidak hanya bawang putih wajib mendaftarkan usahanya, produksi, gudang, dan stoknya," cetusnya.

Kemendag juga turut menyukseskan program gerai maritim untuk melancarkan arus distribusi barang pokok dan penting.

Program itu juga dibuat guna meningkatkan ketersediaan barang pokok dan penting, mengurangi disparitas harga barang pokok dan barang penting antar wilayah, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan perdagangan antar pulau.

"Sejak inisiatif tersebut dijalankan, jumlah trayek telah berkembang dari 6 trayek di 2016 menjadi 13 trayek di 2017," jelasnya.

Mewujudkan ekonomi berkeadilan juga dilakukan lewat perbaikan tata niaga perdagangan. Namun, perbaikan itu tidak hanya soal memangkas mata rantainya. Penyamarataan perlakuan antara pedagang pasar tradisional dan ritel modern juga menjadi tugas penting bagi Kementerian Perdagangan guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Enggar menjelaskan, selama ini pasar rakyat/ tradisional jarang disambangi sebagian kalangan masyarakat karena fisiknya yang kumuh, bau, dan kotor. Di sisi lain, jumlah ritel modern melonjak drastis dalam lima tahun terakhir menjadi 32 ribu unit, sehingga secara perlahan mampu menggeser pangsa pasar dari pasar

MI/AGUS MULYAWAN

FGD TIGA TAHUN JOKOWI-JK: Mendag Enggartiasto Lukita (kanan) menyampaikan pemaparan saat menjadi

pembicara bersama Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif, Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kiri) , Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun, dan moderator Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong dalam Forum Group Discussion bertajuk Tiga Tahun Jokowi-JK: Memajukan Indonesia, di Kantor Media Indonesia, Jakarta, Selasa (17/10).

tradisional.

Presiden Joko Widodo pun menyadari hal tersebut.

Karenanya, program nawacita yang disusun Presiden memuat program revitalisasi dan pembangunan pasar rakyat baru sebanyak 5 ribu unit dalam 5 tahun.

"Itu program nawacita yang sudah ditetapkan Pak

Presiden yang kalau dibagi per tahun ada seribu unit pasar yang direvitalisasi," ucap Enggar.

Program tersebut sudah dijalankan Kementerian Perdagangan sejak 2015.

Pada 2015, revitalisasi dan pembangunan pasar baru mencapai 1.023 unit. Lalu, 783 unit pasar pada 2016, dan tahun ini ditargetkan

mencapai 904 unit. Dengan begitu, akan ada 2.710 unit pasar tradisional baru dan terevitalisasi dalam pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun ini.

Dari situ pula, Enggar menjelaskan pihaknya telah membangun 391 unit pasar di lokasi prioritas kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar selama periode 2015-

grosir dengan harga murah.

Tujuannya, agar warung dan pasar rakyat juga memiliki sumber dan harga barang yang sama dengan yang diperoleh ritel modern.

Selama ini, menurut dia, warung dan pasar rakyat sulit mendapatkan barang dengan harga murah, sehingga kurang mampu bersaing dengan ritel

modern.

"Kalau mencegah ritel modern membuka toko di dekat pasar itu sulit dicegah karena izinnya dari kepala daerah.

Mencabut izinnya pun sulit karena mereka sudah mempekerjakan banyak anak muda. Makanya, kami mewajibkan toko modern untuk membuka grosiran kepada warung dan pasar tradisional. Itu akan menjadi pilihan bagi warung-warung dan upaya kita untuk menciptakan pembangunan berkeadilan," imbuhnya.

Hingga saat ini, kebijakan bagi para peritel modern tersebut masih terus digodok di Kementerian Perdagangan. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) diminta untuk segera menyerahkan skema pengadaan toko grosir bagi para pedagang pasar rakyat dan warung kelontong.

"Skema dari dia karena kami tidak mau memberatkan mereka juga. Masalah keuangan pun sudah ada komitmen bersama dengan empat perbankan agar mereka mau memberikan pinjaman kepada warung-warung dengan plafon Rp10 jutaRp15 juta. Saya minta jaminannya tidak berupa toko, tetapi barang yang dibelinya," paparnya.

Membangun sistem yang adil juga akan dilakukan Kementerian Perdagangan dengan menjaga pengelolaan pasar, terutama yang sudah direvitalisasi.

Kementerian Perdagangan akan meminta kepada para dinas perdagangan daerah dan kepala-kepala daerah untuk membiarkan pengelola pasar mengelola retribusinya secara mandiri, tidak seluruhnya dimasukan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan begitu, hasil retribusi yang dipungut dari para pedagang dan pengunjung bisa dimanfaatkan untuk pemeliharaan dan kebersihan pasar.

Enggar pun menyebut pihaknya sudah meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa dana pengelolaan pasar bila sistem mandiri tersebut sudah berjalan.

"Mereka (pedagang dan pengelola pasar) kan wajib menjaga asetnya. Setelah menggunakan dana APBN yang besar, saya minta pelihara dengan bertanggung jawab. Sebab kalau pasar itu kumuh, bau, becek, bagaimana dia bisa bersaing dengan ritel modern? Ini kita lakukan supaya level lapangan berusahanya sama.

Ini lah tujuan yang akan kami lakukan terus," cetus Enggar. (Jes/S2-25)

berupa PTA untuk produk barang dulu karena kalau jasa terlalu rumit untuk dipercepat. Tahun ini, kami targetkan yang rampung dengan Cile dan Australia,” ucap Enggar.

Gencarnya penyelesaikan perundingan perjanjian dagang juga dilakukan karena Indonesia baru memiliki dua perjanjian dagang bilateral, yakni dengan Jepang (IndonesiaJepang CEPA) dan PTA dengan Pakistan. Bila dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia masih tertinggal. Malaysia memiliki 7 perjanjian dagang bilateral, Thailand 7 perjanjian, Vietnam 5 perjanjian, dan Singapura 15 perjanjian.

“Ini sudah ditekan Pak Presiden untuk segera,” tukas mantan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI)

tersebut.

Target dua tahun ke depan, Enggar juga menyebut pihaknya ingin lebih menggencarkan produk usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Setiap atase perdagangan dan Kepala Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) Kementerian Perdagangan yang ada di seluruh negara sahabat wajib untuk mempromosikan produkproduk Indonesia, termasuk produk UKM. “Jadi ITPC harus menguasai negara di mana dia ditempatkan. Produk apa yang dibutuhkan negara itu, siapa negara pesaingnya, dan prospek apa lagi di luar komoditi yang sudah berjalan,” imbuh Enggar.

(Jes/S2-25)

2016. Sementara itu, pada 2017, telah dibangun 258 unit pasar rakyat melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP).

"Sisa tugas kami 2.290 unit hingga 2019. Tahun depan kami akan kejar lebih banyak lagi, sehingga diharapkan 2019 bisa selesai," kata dia.

Menurut Enggar, pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat bertujuan untuk meningkatkan volume perdagangan di pasar tradisional. "Dari program itu, sudah ada peningkatan omzet sebanyak 24,38% di 77 pasar yang dibangun pada 2015," paparnya.

Meski demikian, Presiden menekankan untuk tidak hanya membangun pasar secara fisik. Kementerian Perdagangan juga mendapat tugas untuk meningkatkan kemampuan para pedagang pasar rakyat dan warungwarung kelontong. Karena itu, ia menilai perlu dibangun sistem yang adil terhadap pedagang kecil dan para pelaku usaha ritel modern.

Enggar pun berencana untuk mewajibkan para ritel modern membangun toko

Kinerja Perdagangan Luar Negeri Kembali Unjuk Gigi Setelah sempat mengalami kelesuan, kinerja perdagangan luar negeri Indonesia kini mulai semringah.

Pemerintah mencatat neraca perdagangan pada September 2017 mengalami surplus sebesar US$1,76 miliar.

Secara kumulatif, neraca perdagangan periode Januari-September 2017 surplus sebesar US$10,8 miliar, yang terdiri dari defisit sektor migas sebesar US$5,87 miliar dan surplus sektor nonmigas sebesar US$16,74 miliar. Besaran surplus tersebut lebih tinggi ketimbang tahun-tahun sebelumnya yang sebesar US$7,5 miliar pada JanuariSeptember 2015 dan US$8,78 miliar pada periode yang sama tahun berikutnya.

Nilai ekspor Indonesia

bulan September 2017 mencapai US$14,54 miliar atau turun sebesar 4,51% jika dibandingkan dengan ekspor bulan sebelumnya (MoM). Namun, apabila dibandingkan dengan September 2016, ekspor Indonesia mengalami peningkatan 15,60% (YoY).

Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-September 2017 mencapai US$123,3 miliar atau meningkat 17,36% dibanding periode yang sama 2016.

Yang menggembirakan, ekspor Indonesia kini tidak melulu sebatas pasar-pasar tradisional seperti Tiongkok, Jepang, maupun Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor ke negara-negara nontradisional mengalami kenaikan seperti Turki, Arab Saudi, Mesir, dan Pakistan.

Pada periode September lalu misalnya, ekspor nonmigas ke Turki naik 17,22% ketimbang bulan yang sama tahun lalu, ke Mesir naik 44,83%, ke Arab Saudi naik 52,01%, dan Pakistan naik 24,08%.

Pencapaian diversifikasi pasar, juga produk, menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, juga terlihat dalam pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-32 yang baru saja usai pada 15 Oktober 2017.

Perolehan transaksi TEI 2017 yang mencapai US$1,27 miliar disebutnya menjadi momentum ekspansi dan penguatan ekspor Indonesia.

“Kami sudah mulai mendiversifikasi pasar dan produk baru. Prioritas kami ke Afrika Selatan, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Berbagai perjanjian

kesepakatan sedang dibuat dengan melihat apa manfaatnya buat kita. Jadi,

meski kami ingin perluas perjanjian dagang, harus ada analisa risiko dan manfaatnya buat kita,” ujar Enggar dalam Focus Group Discussion di kantor Media Group, Jakarta, Selasa (17/10).

Guna terus menggenjot ekspor, dalam dua tahun ini hingga 2018, Enggar menargetkan 13 perjanjian dagang bisa dirampungkan.

Beberapa di antaranya adalah ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA), Indonesia-Cile CEPA, Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Turki Prefential Trade Agreement (PTA), Indonesia-Iran PTA, dan Indonesia-India CEPA. “Kita targetkan minimal

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN A6

ANTARA/M AGUNG RAJASA

DUKUNGAN PARLEMEN: Anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna masa persidangan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis

(20/7). Tarik-menarik kepentingan politik merupakan dinamika yang biasa terjadi di parlemen yang juga memengaruhi pasang surut dukungan parlemen terhadap pemerintah.

Semakin Harmonis meski Kadang Beda Pandangan Pemerintahan Jokowi-JK terus konsisten melanjutkan pekerjaan di saat partaipartai di DPR sibuk dengan kepentingan masing-masing.

ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

T

ARIK-MENARIK kepentingan politik merupakan dinamika yang biasa terjadi di parlemen. Hal itu juga memengaruhi pasang surut dukungan parlemen terhadap pemerintah.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

menilai, di tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kondisi politik di Indonesia sudah cukup kondusif, khususnya di tingkat pusat, meskipun sempat terjadi kegaduhan baik di tingkat legislatif maupun eksekutif di kalangan pembantu presiden.

“Kalau saya menilai bidang politik juga cukup bagus, hubungan pemerintah dengan

parpol-parpol yang ada cukup baik. Ini terasa pada hubungan pemerintah dengan DPR yang notabene perpanjangan tangan parpol semakin harmonis meski terkadang ada perbedaan pandangan,” papar Taufik.

Secara terpisah, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan hubungan antara eksekutif dan legislatif di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK masih aman dan lancar. Walaupun ada riakriak di DPR yang mengkritisi pemerintah, menurutnya, hal itu tidak sampai berdampak pada situasi perpecahan atau kemandekan.

“Pemerintah nyaris tanpa hambatan untuk mengegolkan kebijakannya di DPR. Itu tidak terlepas dari konsolidasi antarpartai pendukung di parlemen yang masih cukup solid,” tutur Lucius.

Ia menyebut perbedaan pandangan di antara koalisi pendukung pemerintah memang beberapa kali terlihat. Meski begitu, hal tersebut tidak sampai mengganggu soliditas mereka di parlemen.

Menurut Lucius, soliditas partai pendukung pemerintah banyak terbantu oleh sikap partai oposisi yang tampak tidak terlalu frontal mengkritisi atau membangun sikap kritis terhadap pemerintahan. Lucius menyebut suara-suara kritik terhadap pemerintah nyaris hanya muncul dari mulut anggota-anggota tertentu.

“Jadi saya kira partai-partai di DPR memang tidak cukup serius melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Mereka lebih banyak disibukkan kepentingan masing-masing ketimbang membangun gerakan oposisi yang bisa mengganggu pemerintah,” paparnya.

Sementara partai-partai di DPR sibuk dengan kepentingan masing-masing, sambung dia, pemerintahan JokowiJK justru terus konsisten melanjutkan pekerjaan yang sudah direncanakan. Lebih lanjut, kata Lucius, keseriusan pemerintah untuk konsisten dengan program mereka juga menutup celah bagi munculnya kritikan dari DPR khususnya oposisi.

“Keberhasilan Jokowi ini kemudian tecermin dalam berbagai survei yang menunjukkan elektabilitasnya masih unggul. Ini kekuatan Jokowi yang membuat pemerintah memiliki legitimasi yang tinggi jika dibandingkan dengan DPR,” ungkap Lucius.

Lebih jauh Lucius mengingatkan konsolidasi yang terbangun saat ini

belum sepenuhnya kukuh untuk bisa bertahan hingga 2019. Selalu ada peluang akan adanya perubahan peta koalisi ketika partai-partai politik lebih condong mengambil keputusan atas pertimbanganpertimbangan pragmatis.

“Walaupun demikian, minimal dengan konsolidasi yang masih tidak terganggu sampai saat ini, komunikasi menjelang 2019 bisa lebih mudah dilakukan,” ujarnya.

Banyak PR Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan.

Salah satu yang ia soroti ialah pelanggaran HAM yang saat ini belum terselesaikan dalam janji Presiden Jokowi.

Nasir mengungkapkan masalah HAM ini belum ada titik terang. Hal tersebut disebabkan pemerintah ingin rekonsiliasi.

“Syaratnya ialah harus ada pengungkapan kebenaran karena memang apa yang sudah dilakukan Komnas HAM ditindaklanjuti Jaksa Agung. Nah, di situ sebenarnya harus ada ketegasan dari Presiden Jokowi,” kata Nasir.

Dalam menanggapi hasil survei beberapa lembaga yang menyatakan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK, anggota Komisi III DPR itu mengatakan memang ada faktor yang mendukung, salah satunya pembangunan infrastruktur.

“Kalau kita lihat, sebenarnya saya tidak mungkin mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak ada apa-apanya. Bisa dibully saya. Akan tetapi, menurut saya, juga tidak sukses-sukses amat,” tuturnya.

Jelang Pilpres 2019, ia berharap pemerintahan Jokowi-JK tidak disibukkan dengan agenda-agenda politik, tapi fokus ke pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ia meminta pemerintahan Jokowi-JK tidak ada lagi kegaduhan yang terjadi saat ini.

Presiden Jokowi, menurut Nasir, harus benar-benar berhitung untuk menyelamatkan pemerintahannya dengan menumbuhkan optimisme publik bahwa memang ia layak untuk kembali memimpin Indonesia.

“Kalau itu tidak bisa dilakukan, tentu survei-survei mengatakan bahwa ada sekitar 60% menginginkan pada 2019 Presiden Jokowi tidak lagi bisa menjadi presiden,” pungkas Nasir. (P-1)

MI/SUSANTO

DUKUNGAN PDI PERJUANGAN: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan

sambutan di Jakarta, Minggu (15/10). PDI Perjuangan menyambut tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan meningkatkan efektivitas dukungan.

Konsolidasi Pacu Efektivitas Dukungan PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambut tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan meningkatkan efektivitas dukungan. Sebagai partai yang mengusung Jokowi-JK pada saat pilpres lalu, PDIP aktif membangun konsolidasi politik demi meningkatkan efektivitas dukungan.

“PDIP terus-menerus meningkatkan efektivitas dukungan dengan menggerakkan tiga pilar partai; struktural, eksekutif, dan legislatif partai untuk bergerak satu arah memastikan keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK,” papar Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Selasa (17/10).

Tiga pilar partai yang dimaksud Hasto ialah untuk menggerakkan seluruh struktural partai agar terus-menerus memberikan dukungan politik kebijakan. Di samping itu, melakukan komunikasi politik terkait dengan keberhasilan kinerja Presiden dan tantangan-tantangan yang tidak ringan yang dihadapi pemerintah.

Hasto menilai Presiden Jokowi terusmenerus membangkitkan optimisme dan menghadapi setiap persoalan dengan kepala dingin. Presiden juga selalu hadir di tengah rakyat.

“Bagi PDIP, Presiden Jokowi merupakan model kepemimpinan yang merakyat dan terus membuktikan bahwa di tangan Presiden Jokowi, masalah-masalah fundamental seperti terjaminnya fungsi dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan dengan baik,” papar Hasto.

Di sisi lain, kata Hasto, dukungan PDIP dari eksekutif dan legislatif partai juga terus ditingkatkan. Oleh karena itu, konsolidasi vertikal dan horizontal bersifat mutlak.

“Seluruh kekuatan eksekutif dan legislatif partai mampu memperkuat stabilitas politik dan berkontribusi dalam percepatan pembangunan yang dicanangkan Presiden,” lanjutnya.

Hasto mengharapkan sepanjang pemerintahan Jokowi-JK, seluruh jajaran kabinet kian solid dan terus meningkatkan kinerja.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai pencapaian pemerintahan Jokowi-JK cukup pesat, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Dia juga mengapresiasi sistem pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi yang tidak hanya berpusat di Pulau Jawa.

“Saya melihat apa yang dilakukan dan dikerjakan pemerintah dua tahun terakhir ini cukup baik. Yang paling kita rasakan ialah program pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia,” kata politikus Partai Amanat Nasional tersebut.

Selain bidang infrastruktur, Taufik mengapresiasi program pemerintahan Jokowi di bidang kesehatan dan pendidikan.

Namun, ia mengingatkan pemerintah tidak terlena oleh pencapaian-pencapaian yang ada. Hal itu disebabkan implementasi program BPJS dan kartu Indonesia pintar (KIP) masih banyak yang memerlukan perbaikan. “Implementasinya memang harus terus diperhatikan,” ujarnya. (Nov/P-1)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 â—† HALAMAN A7

Sinergi Nasional untuk Tuntaskan Radikalisme Terorisme dan radikalisme merupakan persoalan kompleks yang memiliki banyak dimensi. Cara penanganannya harus dengan kerja bersama yang mempunyai banyak kemampuan dan otoritas.

GOLDA EKSA

golda@mediaindonesia.com

K

ELOMPOK radikal yang berusaha menyebarkan paham radikalisme harus diselesaikan pemerintah dengan melibatkan seluruh kekuatan nasional. Prinsipnya, paham sesat yang merupakan embrio terorisme itu tidak boleh berkembang hingga merusak pikiran masyarakat.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan upaya untuk menangkal terorisme dan radikalisme memerlukan sinergi yang terorganisasi.

Saat ini pemerintah pun telah melakukannya melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN). “Bahkan, upaya itu harus

pula melibatkan para pemimpin nonformal di daerah-daerah, seperti tingkat RT dan RW, untuk melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing,� ujar TB Hasanuddin.

Para pemimpin nonformal di daerah juga perlu diberi pemahaman agar responsif melaporkan berbagai temuan di wilayahnya terutama ketika melihat hal-hal yang mencurigakan. Koordinasi dengan aparat keamanan setempat pun penting untuk memudahkan komunikasi. “Kemudian di level atas juga diperlukan semacam koordinasi yang terus-menerus sehingga ruang gerak teroris menjadi lebih sempit. Harus dipahami bahwa terorisme itu berasal dari kelompok-kelompok radikal,� imbuhnya.

ANTARA/R REKOTOMO

DEKLARASI: Pelajar membentang spanduk tolak radikalisme dan terorisme saat Deklarasi dan Komitmen Bersama Menolak Radikalisme dan Terorisme,

di Semarang, Jateng, beberapa waktu lalu. Deklarasi diikuti ratusan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, pelajar, mahasiswa, TNI, dan Polri.

Hal senada disampaikan Direktur Aliansi Indonesia Damai (Aida) Hasibullah Satrawi.

Menurutnya, terorisme dan radikalisme merupakan persoalan kompleks yang memiliki banyak dimensi. Oleh karena itu, cara penanganannya harus dengan kerja bersama yang tentunya mempunyai banyak kemampuan dan otoritas.

Dengan demikian, sangat tepat jika pemerintah ke depannya bisa menggunakan berbagai macam potensi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Penuntasan kasus terorisme dan radikalisme bukan dilakukan hingga ke akarakarnya, melainkan wajib dimulai

dari akar-akarnya. “Artinya di situ kita menginginkan adanya sebuah pengetahuan yang bukan single factor. Bukan semata-mata menyasar persoalan ideologi, politik, dan ekonomi saja. Di sini banyak faktor yang menjadi sebuah adonan dan kita sebut sebagai terorisme.�

Menurutnya, apabila pemerintah telah memastikan persoalan itu berlatar ideologi, kebijakan yang pantas diterapkan ialah dengan pendekatan berbasis ideologi.

Begitu pula jika kasus tersebut dianggap bermuara dari konflik ataupun hal ekonomi yang terjadi tengah masyarakat.

“Di seberang sana kita tahu negara punya banyak kemampuan dan otoritas sehingga negara harus bisa mendesain seluruh kebijakan itu untuk dapat menyentuh persoalan terorisme sesuai dengan akar masing-masing,� ujarnya.

Peran korban Hasibullah memandang mindset penyelesaian persoalan terorisme dan radikalisme yang menggunakan desain tersebut sangat strategis. Apalagi, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius pernah mengatakan bakal mengedepankan pendekatan humanistis melalui keluarga korban dan mantan pelaku secara

kombinatif. “Karena melalui korban minimal kita bisa membendung suplai regenerasi dan menyampaikannya ke publik. Ini penting. Berbicara teroris itu bukan hanya tentang mereka yang sudah terpapar, melainkan juga bagaimana memastikan orang yang belum terpapar tidak akan terpapar,� terang dia.

Menurut Hasibullah, semua potensi yang dimiliki negara dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal itu pula yang bakal menjadi distorsi bagi pemerintah karena penyelesaian terbaik bukan mengandalkan satu pendekatan saja. (Gol/P-2)

ANTARA /UMARUL FARUQ

SIMULASI PENANGANAN AKSI TEROR: Pasukan khusus Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) melakukan

penyelamatan penumpang pesawat saat simulasi penanganan teror di terminal 2 Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (14/9). Simulasi penanganan aksi teror dan pembebasan sandera yang dilakukan dalam waktu singkat tersebut guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan pasukan Katak dalam mengamankan obyek vital dari ancaman teroris.

Menundukkan Terorisme dengan Melibatkan Mantan Kombatan PERSOALAN terorisme dan radikalisme yang terjadi di Tanah Air harus dilihat secara holistis, terintegrasi dengan baik, dan tidak boleh hanya sepenggal.

Ibarat penyakit, hal utama yang perlu diperhatikan ketika mengidentifikasi persoalan ialah dengan kemampuan diagnosis agar nantinya dapat diberikan terapi yang benar.

Sejauh ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) gencar melakukan program deradikalisasi. Kegiatan yang mengedepankan model soft approach itu sangat efektif karena berhasil mengurai satu per satu persoalan yang ada di hulu hingga hilir, khususnya terhadap keluarga teroris dan mantan pelaku. “Contohnya sekarang BNPT membangun dua pusat deradikalisasi untuk menampung anak-anak teroris yang sudah sadar. Kenapa? Ini ada benih teroris yang harus ditangani dengan saksama. Mereka pun rentan mengadopsi ideologi orangtua manakala kita tidak mengurusnya,� ujar Kepala BNPT Komjen Suhardi

Alius.

Upaya yang dilakukan pemerintah itu diakui Suhardi terbukti telah mengubah pandangan masyarakat, termasuk mengundang respons positif di dunia. Publik menilai pemerintah ternyata tidak hanya menggunakan pendekatan kekerasan, tetapi ikut pula mengurus masalah terorisme dan penyebaran paham radikal dengan sebaik-baiknya. “Bisa bayangkan orangtuanya yang sudah punya ideologi semacam itu lalu turun ke anaknya. Apalagi kalau kemudian mereka dimarginalkan di lingkungan. Nah, hal semacam ini semua harus berjalan proporsional.

Penindakan tetap kita laksanakan, tapi secara terukur.�

Selain menampung anak-anak teroris, BNPT melaksanakan program deradikalisasi dengan membuat berbagai langkah kontrapropaganda, seperti pelibatan pimpinan dan komandan kelompok teroris yang sudah sadar. Para mantan kombatan itu sengaja direkrut untuk berbicara di depan kelompok-kelompok radikal atau yang berpotensi radikal.

Kebijakan pendekatan dengan

langkah kontrapropaganda dinilai cukup efektif. Alasannya karena mantan kombatan itu terlibat langsung dan mengalami persoalan tersebut. BNPT pun sebelumnya sudah mengantongi testimoni dari 18 WNI yang pernah bergabung dengan kelompok radikal Islamic State (IS) di Suriah. “Kalau pemerintah yang memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa di Suriah itu tidak benar dan sebagainya, ya malah kita dianggap pencitraan dan bohong.

Namun, kalau mantan-mantan kombatan, apalagi pimpinannya yang memiliki ilmu agama dan pengalamannya lebih tinggi, tentu akan efektif dan dituruti kelompokkelompok radikal itu.�

Menurut Suhardi, BNPT sudah merekrut 70 lebih mantan kombatan yang diberi mandat untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program deradikalisasi. Bahkan, BNPT berencana merekrut 30 mantan kombatan lain agar dapat lebih mempercepat tugas menyadarkan kelompok-kelompok radikal di Tanah Air. (Gol/P-2)

DEWASA ini semakin masif tindak pidana korupsi yang bertransformasi menjadi kejahatan kerah putih dan kejahatan korporasi. Kejaksaan Agung RI pun terus berupaya memberantas tindak pidana tersebut dengan menggiatkan tindakan represif sebagai efek pembendung (detterent effect) yang sekaligus diharapkan mencegah terjadinya regenerasi koruptor.

Selama tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Kejagung telah melakukan 4.741 penyelidikan tipikor, 4.331 penyidikan, 6.372 penuntutan, dan 3.319 eksekusi. Penyelamatan uang negara yang dihasilkan mencapai Rp1,5 triliun dan US$263 ribu. Pemasukan negara juga bertambah dari denda yang mencapai Rp147 miliar, barang rampasan Rp1,1 triliun, dan uang pengganti Rp604 miliar.

Selain upaya represif, Kejagung melakukan penegakan hukum berbasis pencegahan tipikor yang mengedepankan penegakan hukum berbasis pencegahan, berdasarkan pada paradigma restoratif, korektif, dan rehabilitatis. Upaya ini sesuai dengan Instruksi Presiden No 10/2016 tentang Aksi PPK Tahun 2016 dan 2017, serta Inpres No 1/2016 dan Perpres No 3/2016 jo Perpres No 58/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Upaya tersebut bertujuan mengoptimalkan penyelamatan keuangan negara, menurunkan kuantitas dan kualitas korupsi, meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia, serta mendukung kebijakan pembangunan nasional. Salah satu implementasinya ialah membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).

Hingga saat ini TP4 telah mengawal 44 kegiatan pemerintah dengan total nilai proyek mencapai Rp247 triliun dan US$25 juta. Kemudian ada juga program Jaksa Masuk Sekolah,

HM. Prasetyo

MI/ARYA MANGGALA

Jaksa Agung

Jaksa Masuk Pesantren, dan Jaksa Masuk Desa dengan peserta yang telah mencapai ratusan ribu untuk program JMS. Kejagung juga melakukan upaya penerangan dan penyuluhan hukum dengan ratusan kegiatan dan puluhan ribu peserta.

Kegiatan pencegahan juga disinergikan dengan program Jaksa Pengacara Negara yang telah mencapai 18.808 kegiatan dengan penyelamatan keuangan negara mencapai Rp22,5 triliun dan tanah seluas 7.9.2 meter persegi. Sementara itu, pemulihan keuangan negara mencapai Rp1,7 triliun dan US$220 ribu. Kejagung juga menyinergikan dengan Program Bhakti Adhyaksa yang merupakan kegiatan sosial seperti operasi katarak gratis, pemeriksaan kanker serviks dan khitanan massal.

Melalui upaya komprehensif lewat kegiatan represif dan pencegahan itu, Kejagung senantiasa melakukan tiga aspek penegakan hukum, yaitu follow the suspect, follow the money, dan follow the asset. Melalui ke-

giatan pencegahan yang efisien dari segi waktu dan anggaran, nilai keuangan negara yang dapat diselamatkan Kejagung mencapai Rp272,2 triliun daripada tindakan represif yang hanya Rp1,58 triliun.

Di luar tipikor, Kejagung juga terus melakukan penegakan hukum untuk tindak pidana lainnya, seperti terorisme, TPPO, kebakaran hutan, dan perikanan. Selama tiga tahun telah dilakukan 469.560 penyidikan, 458.728 penyelidikan, dan 419.802 penuntutan. Komitmen mengejar buron juga dilakukan dengan penangkapan 152 buron.

Dari sisi internal, upaya reformasi kejaksaan menjadi suatu hal yang digiatkan. Hal itu terlihat dari indeks reformasi birokrasi kejaksaan tahun lalu yang mencapai 64,75. Di masa mendatang, lembaga tersebut komit terus melakukan penguatan penegakan hukum.

Untuk tipikor, penguatan dan revitalisasi Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasis P3TPK) akan terus dilakukan.

Demikian pula penegakan hukum berbasis pencegahan dalam mengawal dan mengamankan pembangunan nasional akan terus dilakukan.

Kejagung pun terus mendorong program JMS dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat wawasan kebangsaan, sembari mengoptimalkan fungsi jaksa pengacara negara melalui legal opinion dan legal assistance. (Gnr/S2-25)

MEMPERTAHANKAN KEPERCAYAAN Kepercayaan masyarakat yang semakin menguat terhadap jajaran Polri dewasa ini seyogianya perlu terus diayomi dengan terus menunjukkan performa yang optimal dalam melayani masyarakat.

D

I tengah beragam ancaman teror dan persepsi negatif, kinerja dan citra Polri makin diapresiasi publik.

Sejumlah survei menyimpulkan bahwa kepercayaan terhadap korps Bhayangkara terus meningkat. Juli lalu, survei suatu surat kabar nasional bahkan menempatkan Polri sebagai institusi keempat paling dipercaya publik setelah KPK, TNI, dan Lembaga Kepresidenan.

Meningkatnya kepercayaan publik terbilang wajar. Sejak dikomandai Kapolri Tito Karnavian, institusi ini terus menorehkan prestasi gemilang. Polri, misalnya, dianggap sukses mengawal ritual mudik Lebaran tahun ini bersama Kementerian Perhubungan. Kementerian PMK bahkan menganugerahkan Penghargaan Prestasi Penyelenggara Lebaran 2017 kepada kedua institusi itu.

Di luar tugas utama mengamankan negara dari ancaman terorisme dan menekan angka kriminalitas, Polri juga turut berkontribusi dalam sejumlah bidang lain. Inisiatif Polri membentuk Satgas Pangan, misalnya, diapresiasi Presiden Jokowi. Keberadaan Satgas Pangan dianggap sebagai salah satu faktor penyebab stabilnya harga-harga barangbarang kebutuhan pokok selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri.

Meski demikian, kepercayaan publik bukan suatu keniscayaan. Kepercayaan publik bisa saja berbalik 180 derajat.

Terlebih, Polri juga masih memiliki sejumlah catatan buruk. Penuntasan kasus kriminalisasi terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, misalnya, hingga kini masih dinilai lamban. Belum lagi, munculnya tanggapan negatif dari publik terhadap rencana pembentukan densus tipikor. Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Drs Martinus Sitompul, M.Si mengatakan Polri harus didukung semua pihak terutama masyarakat untuk bisa aktif menkritisi kerja Polri.

“Tentu saja Polri tidak bisa sendirian.

Harus didukung berbagai pihak.

Masyarakat jangan canggung atau takut dengan kami, berikan masukan yang membangun karena itu yang akan membuat Polri lebih baik,” jelasnya.

Polri, lanjutnya, tunduk terhadap ketentuan perundangan yang menjadi pijakan hukumnya. Mengembalikan Polri pada fitrahnya yang hakiki sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan pelayanan serta menjadi bagian dari masyarakat dan bernegara. Masyarakat dan harus turut andil mencipkan penegakan hukum yang bersih dan berintegritas tinggi.

Narkoba

Di tengah gagasan cemerlang yang digagas Polri di bawah pimpinan Jenderal Polisi Tito Karnavian, perang terhadap narkotika digencarkan Polri. Lebih dari 10 ton narkotika jenis methamphetamine (sabu), 151 ton ganja, dan 6,7 butir ektasi diamankan. Salah satu pengungkapan penyelundupan narkoba dengan barang bukti terbesar ialah kasus penyelundupan sabu seberat 1 ton di Anyer, Banten, pada Juli lalu. Kapolri mengapresiasi Ditnarkoba Polda Metro Jaya yang berhasil mengungkap kasus itu. Seluruh anggota tim pun diganjar dengan pin emas.

“Kepada tim yang mengungkap sabu sebanyak 1 ton di Anyer, saya berikan penghargaan karena masalah narkoba menjadi atensi utama Polri,” kata Tito.

Terungkapnya kasus narkoba bernilai Rp1,5 triliun itu, lanjut mantan Kapolda Metro Jaya tersebut, merupakan peringatan agar Polri dan Badan Narkotika Nasional lebih mewaspadai masuknya narkoba melalui jalur laut.

“Satu ton masuk ke Anyer. Mungkin ini bukan yang pertama. Oleh karena itu, penyidikan terus dikembangkan,” cetusnya. Pihaknya juga memberikan pin emas kepada jajaran polisi yang mengungkap kasus 1,8 ton ganja di Aceh.

Sebanyak 52 polisi mendapat pin emas.

“Kami juga mengapresiasi tim yang mengungkap 1,8 ton ganja yang sudah siap kirim dari Aceh ke Pulau Jawa. Kasus ini dapat digagalkan, tiga tersangka ditangkap,” ujarnya pada Juli lalu.

Kapolri juga meminta agar pemusnahan barang bukti dari kasus narkoba turut dipantau pengawas di

MI/ADAM DWI

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto (kanan) didampingi Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Martinus S (kiri) menunjukkan foto barang bukti serpihan bom Kampung Melayu ketika memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

kepolisian seperti inspektur pengawas umum, inspektur pengawas daerah, serta divisi ataupun bidang profesi dan pengamanan.

“Pimpinan harus tegas terhadap anggotanya. Ancam kalau ada yang melakukan tindakan pelanggaran hukum.

Kalau ada izin dari pengadilan negeri dan izin dari jaksa, agar segera dihancurkan,” tegas Tito.

Korupsi

Tidak hanya kasus narkoba, Polri dengan Direktorat Tindak Pidana Khususnya juga mengungkap perkara korupsi. Salah satunya, kasus korupsi terkait dengan pemberian kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dengan nilai kerugian Rp270 miliar.

Dengan capaian pengungkapan kasus korupsi oleh polisi, wacana pembentukan densus antikorupsi di bawah institusi Polri pun mengemuka.

Kapolri menyatakan tidak akan ada persaingan antara detasemen khusus tindak pidana korupsi (densus tipikor) bentukan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fokus KPK ialah korupsi berskala besar, sedangkan densus tipikor akan memburu koruptor di daerah hingga ke tingkat desa.

Independen

Polri juga mampu independen dalam menangani berbagai kasus yang bermuatan politik salah satunya pemufakatan tindakan makar. Polri memeriksa berbagai tokoh politik yang diduga terlibat dalam upaya menggulingkan pemerintah. Dalam aksi demonstrasi besar 212 dan rentetan demontrasi lainnya Polri berada di garis terdepan mengamankan aksi yang berbuntut perpecahan dua pendukung calon gubernur DKI Jakarta saat itu.

Penegasan Kapolri pada 21 November 2016 tentang upaya tersembunyi beberapa kelompok dalam melakukan makar dengan mendompleng Aksi Superdamai 212 pun bukan pernyataan tanpa bukti. Sebanyak 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Dengan melihat performa tersebut, Polri patut mendapat apresiasi. Namun, sebagai institusi pelayanan masyarakat, Polri pun harus terus berbenah diri untuk menjadi institusi kepercayaan publik. Selayaknya berbagai program dan kerja Polri harus dibarengi dengan dukungan dan kritik yang membangun.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengungkapkan untuk mepertahankan kepercayaan masyarakat bukan pekerjaan mudah.

Ia mengibaratkan membangun istana pasir di pantai, setelah istana terbangun dengan bagus tiba-tiba ada perbuatan oknum anggota Polri yang negatif.

“Seperti gelombang yang menghempas istana pasir tersebut. Namun, istana harus terus dibangun,” tukasnya. (Sru/ Nat/S2-25)

SDM BERKUALITAS KUNCI REFORMASI POLRI KUALITAS sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci reformasi internal Polri. Iklim kompetitif diciptakan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah menegaskan tidak ada tempat terbaik bagi jajarannya yang tidak berprestasi.

Begitu dilantik sebagai Kepala Korps Bhayangkara, Tito kemudian menunjuk rekan seangkatannya, Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto sebagai Asisten Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kapolri.

Ia bertanggung jawab atas transparansi rekrutmen Polri hingga proses uji kelayakan bagi setiap kandidat di suatu jabatan.

Sepanjang karier Arief di kepolisian didominasi di bidang reserse. Sejak menjabat pada 14 Februari 2017, ia tidak menampik mendengar rumor mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh Polri. Namun, meski belum punya pengalaman di bidang SDM, Arief mengusung misi menghilangkan praktik-praktik tersebut. Tujuannya setiap jabatan bisa diisi orang-orang terbaik di bidangnya.

“Saya tidak mau melihat ke belakang.

Ketika saya datang, fokus saya adalah bagaimana ke depannya. Rumor di luar tidak bisa saya buktikan, lebih baik membuka lembaran baru,” kata Arief kepada Media Indonesia di ruang kerjanya di Gedung TNCC Polri, Jakarta, kemarin.

Sistem yang ia jalankan di Bidang

SDM Polri kini diadaptasi dari sistem yang ia terapkan ketika menjabat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada 2014-2016. Kepadanya, Kapolri bahkan pernah memuji bahwa sistem rekrutmen yang telah berjalan tahun ini merupakan rekrutmen terbaik selama lima tahun belakangan.

“Ini jadi acuan kami agar ke depannya lebih baik lagi. Saya siap memberi terapi kejut. Kalau sekarang sudah dinyatakan cukup bagus, insya Allah 2018 lebih baik lagi,” sambungnya.

Arief memastikan setiap proses rekrutmen di Polri dilakukan secara transparan. Setiap orangtua, misalnya, bisa memantau hasil tes anak-anak mereka. Begitu pula dengan pengisian jabatan di Polri. Menurutnya, seluruh mutasi jabatan telah melalui proses uji kelayakan. Proses uji kelayakan tersebut diteliti sejumlah pejabat utama di Mabes Polri, antara lain Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inspektur Pengawas Umum Polri, Asisten Bidang SDM, serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Setelah itu, baru nama tersebut diajukan ke Kapolri.

“Jadi, bukan SDM sendiri, kita ini hanya mengatur. Kita harus memberi kesempatan yang sama kepada setiap anggota,” ucapnya.

Sistem reward and punishment pun diterapkan. Mereka yang berprestasi bisa

meraih beragam penghargaan, mulai pin emas Kapolri, kenaikan pangkat luar biasa (KPLB), promosi jabatan, hingga promosi pendidikan.

Sebut saja Bripka Maihendri, anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) di Polres Solok, Sumatra Barat. Atas inisiatifnya, ia menyisihkan tabungan selama empat tahun untuk merenovasi rumah sepasang lansia yang tidak layak di Nagari Indudur, Solok, Sumatra Barat.

Atas dedikasinya, Kapolri kemudian memberinya penghargaan berupa promosi sekolah.

Demikian pula dengan pengungkapan kasus sabu 1 ton di Anyer, Serang, Banten, beberapa bulan silam. Sejumlah perwira pertama dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menerima KPLB. Iklim kompetitif, sambung Arief, berdampak baik bagi kinerja para anggota Polri. Itu juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Upaya digitalisasi atas kinerja anggota Polri pun diupayakan. Arief mengaku tengah mempersiapkan sebuah sistem aplikasi yang menghimpun penilaian atas kinerja setiap anggota Polri. Dengan begitu, segala sesuatunya menjadi terukur. “Tidak ada lagi istilah prestasi tak terhimpun, dosa tak berampun,” pungkas Arief. (Nic/S2-25)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN A9

N PUBLIK

TINGKATKAN PELAYANAN, MENJAMIN KEAMANAN Cukup dia memperpanjang SIM di tempat dia tinggal.

Kemudian, kami melakukan upaya lain, semisal penanganan mudik.

Tol Brexit yang dulu horor, alhamdulillah, kemarin lancar.

Bagaimana soal budaya koruptif di tubuh Polri. Terobosan apa yang Bapak lakukan?

Soal perubahan budaya negatif di lingkungan kepolisian, yang paling utama budaya koruptif. Melakukan tindakan (terhadap anggota korupsi) tetap jalan, lalu meningkatkan kesejahteraan mereka, sambil kami menyiapkan peraturan yang mencegah menekan budaya koruptif.

Peraturan dimulai dari membeli barang mewah di atas Rp300 juta.

Anggota yang membeli barang mewah harus lapor ke Irwasum atau Irwasda di tingkatan polda.

Kalau sampai dia enggak lapor, sanksinya enggak boleh ikut promosi dan enggak bisa ikut sekolah. Karier mati.

Kapan itu diterapkan?

Sejauh ini masih sosialisasi. Akan kami terapkan. Paling lama lima bulan ke depan.

Bagaimana Polri menangani untuk isu SARA? Saya fokus sekali pada penanganan konflik sosial, suku, dan agama.

Saya melakukan pendekatan ke tokoh masyarakat untuk memetakan potensi konflik sambil mencegah jangan sampai konflik pecah. Kalau konflik agama dalam satu kota akan menyebabkan kelumpuhan seperti di Poso.

Bagaimana upaya meredam media sosial yang banyak menebar hoaks?

Publik dipengaruhi media, baik konvensional maupun sosial.

Kami mengimbangi jika ada berita negatif, ada reward kepada polisi berprestasi seperti dalam pengungkapan 1 ton sabu. Yang baik dapat reward, yang salah tegas langsung copot. Perlu juga penyampaian pesan positif yang membuat masyarakat tenang.

Kita sekarang memasuki tahun politik. Bagaimana Polri mempersiapkan penanganan pilkada?

Saya di tengah menjabat masuk gelombang besar seperti demo-demo di Jakarta. Itu sempat memengaruhi kepercayaan publik. Di lain sisi, itu peluang. Dua tahun ke depan itu tahun politik. Ada 171 daerah yang akan melaksanakan pilkada.

Persoalan pilkada yang rawan konflik seperti Aceh dan Papua merupakan tantangan yang harus diubah menjadi peningkatan kepercayaan publik. Pilkada menjadi momen membuat kepercayaan publik. Contohnya, Jakarta meski goyang tapi pilkada berjalan lancar.

Pimpinan wilayah seperti polda sudah saya hitung semua. Sampai Januari tidak akan ada pergeseran mulai dari kapolda dan semuanya. Mereka sudah harus siap menguasai wilayah masing-masing. Minimal 5-6 bulan untuk kapolda dan kapolres menguasai wilayah mereka yang akan menyelenggarakan pilkada.

Apa yang jadi fokus Bapak tentang pilkada ini, mana yang berpotensi memanas?

Saya fokus kemungkinan yang berpotensi menghangat itu Jawa Barat, Kalimantan Barat, Papua, dan Sulsel.

Jawa Timur tidak karena saya anggap di sana lebih dari satu komunitas ya calonnya. Jawa Tengah saya kira tidak terlalu. Saya berharap semua pihak tidak mengedepankan isu yang berbau SARA. Kita buktikan bahwa kita dewasa dalam berdemokrasi. Lebih baik gunakan lomba membuat program realistis.

Jenderal Pol Tito Karnavian

MI/RAMDANI

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

T

IGA tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, banyak prestasi yang telah dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan nasional.

Untuk menggali kinerja Polri Sri Utami, Akmal Fauzi dan Ramdhani dari Media Indonesia mewawancarai Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, di Jakarta, pada Kamis (19/10). Berikut petikan wawancaranya: Bagaimana pandangan Bapak tentang kepercayaan publik terhadap Polri?

Saya waktu menjadi Kapolri pada 13 Juli 2016 melihat persoalan utama ialah kepercayaan publik yang relatif rendah. Dari kementerian/ lembaga, Polri masuk tiga yang terburuk. Ini berbahaya karena jika tingkat kepercayaan publik tidak baik akan berpengaruh pada kemampuan survive dan eksistensi Polri sebagai lembaga. Tingkat kepercayaan publik yang rendah bagi saya itu mengkhawatirkan.

Apalagi, di negara demokrasi, kepercayaan publik itu penting. Yang saya harus lakukan, yaitu meningkatkan kepercayaan publik agar Polri tetap survive.

Bagaimana Bapak memperbaikinya?

Saya membuat konsep untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan konsep yang disebut Promoter (profesional, modern, tepecaya). Artinya, kami membangun kepercayaan publik dengan profesionalisme dan modernisasi. Pertama, kami harus meningkatkan kinerja. Kinerja Polri harus dirasakan masyarakat. Caranya ya pelayanan publik. Publik nomor satu karena mereka mendapat jaminan keamanan.

Kedua, kami harus memelihara keamanan ketertiban masyarakat supaya tidak terjadi gejolak besar. Makanya, saya fokus pada konflik sosial, SARA, dan terorisme. Kejahatan konvensional juga kami perhatikan, seperti begal dan narkotika.

Saya menekankan juga profesionalisme penegakan hukum bidang reserse. Paling tidak, polisi muncul di tengah masyarakat.

Hasilnya?

Presiden sudah menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada Polri sudah meningkat 78%, tidak lagi pada posisi tiga terbawah dari sekian kementerian/lembaga. Bahkan, beliau menyampaikan Polri sudah masuk empat besar. Beliau menghendaki agar tingkat kepercayaan publik itu jangan sampai turun, bertahan saja dulu, dan jangan mudah puas, syukur kalau bisa dinaikkan.

ANTARA/FANNY OCTAVIANUS

Layanan publik menjadi fokus Bapak. Bagaimana agar hal tersebut dapat dirasakan masyarakat?

Saya menekankan kepada anggota untuk melakukan inovasi yang bisa dirasakan masyarakat. Lantas muncullah gelombang inovasi dari bawah. Ada inovasi aplikasi Polisiku dan Panic Buton yang jika tombol itu dipencet polisi cepat datang.

Layanan publik di bidang lalu lintas, yaitu SIM online. Warga Papua yang tinggal di luar daerahnya tidak perlu memperpanjang SIM ke sana.

Kenapa Bapak berpendapat seperti itu?

Karena negara kita potensial untuk menjadi dominan, bukan hanya besar dengan jumlah penduduk, melainkan juga dari kawasan juga potensi, angkatan kerja yang besar, penduduk yang besar. Jika tidak kelola dengan baik bisa menjadi bumerang. Dan kita punya sumber daya alam yang banyak, luas alam yang besar. Untuk menjaga itu kita harus menjaga dengan tidak cakaran di dalam untuk menjaga stabilitas politik.

Polisi dilibatkan dalam mengatasi ketahanan pangan oleh Presiden lewat pembentukan Satgas Pangan. Bagaimana capaiannya?

Soal pangan, sembako stabil selama dua bulan saat menjelang dan setelah Lebaran. Ada 306 kasus mafia pangan kami tangkap. Kemudian juga ada 1.000 lebih operasi tangkap tangan oleh Satgas Pungli.

Cuma kami tidak banyak melakukan ekspose. Kami hanya mengekspose beberapa kasus seperti PT IBU. Kami paham jika semua diekspose yang terjadi ialah ketakutan.

Efek membuat mereka jera itu penting tapi ketakutan berlebihan juga berbahaya. Rasa takut dapat membuat birokrat tidak berani menyerap anggaran. Mereka mencari aman sehingga pembangunan enggak berjalan.

Terorisme juga menjadi fokus Polri. Bagaimana langkah Polri memutus mata rantainya?

Sejumlah kasus terorisme bisa kami cegah. Puluhan orang kami tangkap. Kami bekerja sama dengan Filipina, Singapura, dan Malaysia membendung Marawi.

Menurut pandangan Bapak, bagaimana daya saing global kita untuk bisa menjadi negara yang maju dan dominan?

Market kita sekarang cenderung liberal dan intervensi pemerintah sangat minimal. Ini berbeda dengan negara komunis dan sosialis.

Ekonomi mereka dikuasai negara, seperti Korea Utara. Kalau kita lebih banyak mengadopsi negara Barat sehingga ekonomi dikendalikan oleh tangan bayangan atau invisible hand. Kita menyebutnya mekanisme pasar yang berdasarkan prinsip suplai, demand, dan profit oriented. Akan tetapi, ini tidak bisa dilepas sepenuhnya.

Bagaimana kalau mekanisme pasar dibiarkan lepas?

Kalau itu dilepas sepenuhnya, akan muncul kartel, monopoli, dan persaingan yang tidak sehat. Ini membahayakan. Jadi kalau saya ekspose terlalu banyak pengungkapan kasus korupsi, akan terjadi ketakutan.

Rincinya seperti apa?

Pengusaha itu bisa pukul balik dengan cara mereka tidak mau melakukan impor. Kelangkaan terjadi. Dia tidak mau impor sebulan saja bisa repot. Oleh karena itu kita tidak mau juga menakuti mereka tapi tetap memberikan pesan bahwa kami mengawasi dan kami tindak tapi kami tidak akan ekspose semua. Jika ada kekhawatiran katakanlah Densus Tipikor menimbulkan ketakutan, kami sebenarnya sudah bekerja selama ini. Sudah ribuan kasus korupsi yang sudah kami tindak.

Berapa pengurangan Polri setiap tahunnya?

Setiap tahun yang pensiun 9.000-10.000. Saya mengejar kualitas dan dimulai dari rekrutmen yang lebih ketat. Maka yang pakai suap saya suruh tangkap. Jika salah rekrutmen polisi, itu sama saja menyumbang 70% rusaknya polisi. (S4-25)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 â—† HALAMAN A10

Pemerintah Genjot Pemerataan Jaringan Wujudkan Tol Informasi Perluasan akses internet di daerah terpencil saat ini sudah bisa dinikmati hasilnya.

DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com

P

ERCEPATAN pembangunan infrastuktur di bidang telekomunikasi terus dikebut guna mewujudkan visi pemerintahan Jokowi-JK yang berkomitmen membangun tol informasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pembangunan tol informasi hanya bisa dicapai dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan pemerataan layanan. “Saat ini kita sedang membangun Indonesia Sentris.

Semua dimulai dari teknologi informasi, khususnya jaringan 4G,� ucapnya di Jakarta Selasa (17/10).

Rudiantara memaparkan pada akhir 2015 jaringan 4G baru diluncurkan. Saat ini pihaknya tengah berupaya mempercepat penguatan jaringan yang menyebar ke berbagai wilayah di Tanah Air. Menurutnya, pembangunan infrastruktur penyedia layanan 4G terus ditingkatkan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Dirinya mengatakan implementasi pembangunan infrastuktur layanan 4G terbilang pesat.

Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Desember 2015, kata Rudiantara, jumlah BTS (base transceiver station) mencapai 25.997 pada 2016. Infrastruktur tersebut melayani masyarakat di 58 kabupaten/kota. Hingga Juli

2017, total yang sudah selesai dibangun mencapai 55.701 BTS. “Perkembangan itu terbilang cukup fantastis. Tersebar di 297 kabupaten/kota,� ungkapnya.

Dikatakan Rudiantara, Kemenkominfo juga sudah menetapkan PT Telekomunikasi Selular sebagai pihak penyedia penambahan kapasitas frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz. Langkah itu ia sebut untuk menambah kapasitas bagi pelanggan 4G di kota-kota besar atas. Selain itu, Rudiantara mengatakan pihaknya menargetkan pemerataan layanan internet 4G di pos lintas batas negara (PLBN). “BTS yang kami bangun juga akan memperkuat jaringan komunikasi di pos lintas batas.

Kalau Menhub membangun bandara-bandara baru di sejumlah wilayah, jaringan telekomunikasi dan internet yang kuat juga harus dibangun di wilayah tersebut,� ujarnya.

Menurutnya, saat ini kawasan perbatasan tidak lagi sekadar berfungsi untuk mengawasi arus keluar-masuk orang dan barang, tetapi juga berperan sebagai destinasi pariwisata dan penggerak ekonomi. “Baru-baru ini Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas mencatat ketujuh PLBN yang tersebar di perbatasan Indonesia-Malaysia, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat telah beroperasi,� tambahnya.

ANTARA/ANIS EFIZUDIN

Bisa dinikmati Rudiantara mengatakan perluasan akses internet di daerah terpencil saat ini sudah bisa dinikmati hasilnya.

Dirinya mencontohkan pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Agustus lalu, diresmikan 17 BTS dengan fitur 4G di kawasan terpencil Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Di penghujung tahun lalu, ia mengatakan masyarakat

di delapan desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menutup tahun dan menyambut tahun baru dengan layanan internet 4G. Pada 2019, pihaknya menargetkan seluruh ibukota provinsi di Tanah Air terhubung dengan jaringan broadband untuk mendukung pemerataan akses internet. Hingga tahun lalu, baru 400 dari total 514 kabupaten dan kota yang terhubung

dengan broadband. Rudiantara mengatakan proyek Palapa Ring menjadi salah satu cara pemerintah menjaga perataan pembangunan melalui proyek Palapa Ring, yang terdiri atas paket Barat, Tengah, dan Timur. Menurut catatan, pengguna internet di Tanah Air pada 2014 sekitar 82 juta orang. Hingga saat ini jumlahnya diperkirakan naik mencapai lebih dari 132 juta orang dari total populasi 256 juta. (H-1)

TEKNOLOGI INFORMASI:

Petugas dinas pertanian menerangkan tentang bahaya dan cara penanggulangan hama Wereng Coklat menggunakan layanan internet smartphone di desa Jombor, Jumo, Temanggung, Jateng, Senin (3/2). Teknologi informasi yang semakin mudah dan murah dimanfaatkan oleh petugas pertanian untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang pertanian kepada petani di pedesaan.

USAI penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah merampungkan sejumlah regulasi turunannya.

Aturan tersebut terkait panduan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan karakter jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD, SMP, SMA-SMK serta buku rapor siswa dan hari sekolah. “Ya, kami memantangkan sejumlah regulasi tersebut.

Ada yang mulai dijalankan pada semester genap (Januari 2018). Ada juga yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru nanti di Juli 2018,� ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjawab pers di kantor Kemendikbud, Jakarta, belum lama ini.

Regulasi baru yang bisa diterapkan mulai semester genap yaitu mengenai buku rapor siswa dan hari sekolah.

Meskipun begitu, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu belum dapat membeberkan secara terperinci aturan baru tentang buku rapor dan hari sekolah serta regulasi lain. Mendikbud tidak mau terburu-buru dan tidak ingin menimbulkan polemik seperti yang terjadi mengenai kebijakan lima hari sekolah.

Kendati belum dapat dikemukakan secara resmi, Muhadjir pernah beberapa kali menyinggung ketentuan baru tentang buku rapor siswa. Menurutnya, kelak siswa akan memegang dua rapor. Rapor tersebut tentang catatan akademik serta minat dan bakat siswa.

Dihubungi terpisah,

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengemukakan pada 2016 dan 2017 pelaksanaan program PPK di sejumlah sekolah tengah fokus pada 1.626 jenjang SD dan SMP serta sekitar 1.100 jenjang SMA dan SMK rujukan.

Direncanakan pada tahun depan program tersebut menjangkau semua sekolah rujukan dan sekolah model sekitar 13 ribu.

Hamid menegaskan PPK bukan proyek, tetapi bagian integral dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah. “Sebab itu secara prinsip semua sekolah wajib melaksanakan PPK. Kemendikbud mengawal 13 ribu sekolah. Pemerintah daerah dan yayasan mengawal PPK sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masingmasing,� ulas Hamid.

Mengenai rincian implemntasi PPK di jenjang SD, SMP dan SMA, Hamid meminta agar menghubungi direktorat terkait di bawah Dikdasmen Kemendikbud. Tapi, hingga kini direktur pembinaan SD, direktur pembinaan SMP, dan direktur pembinaan SMA belum menjawab lebih lanjut tentang perkembangan implementasi PPK di setiap direktorat sekolah terkait itu.

Arie Budiman, Staf Ahli Mendikbud Bidang Pendidikan Karakter, menjelaskan pentingnya PPK guna membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia pada 2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21. PPK juga ingin mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai poros utama penyelenggaraan

harus memperoleh pengembangan profesional melalui pelatihan mandiri atau kolegial melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) agar dapat mengimplementasikan PPK dalam pengajaran di kelas.

Tauladan

MI/DJOKO SARDJONO

FESTIVAL KETOPRAK REMAJA: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Festival Ketoprak Pelajar 2017 tingkat SMP di aula SD Kristen 3 Klaten, Sabtu (7/10). Festival ketoprak remaja yang pertama tahun ini diikuti lima sekolah, sebagai upaya pelestarikan budaya dan pendidikan karakter generasi muda melalui jalur pendidikan. pendidikan tanpa mengabaikan kondisi keberagaman satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, PPK hendak mengembalikan pendidikan karakter melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik). “PPK juga mendorong tanggung jawab dan kerja sama tripusat pendidikan yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan yang meliputi kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengawas, untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter,�paparnya.

PPK pun berfungsi untuk membangun jejaring pelibatan publik sebagai sumber-sumber belajar di dalam dan luar sekolah serta melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam

mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Implementasi PPK melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek) dan kajian pengembangan. Target grup pelatihan yaitu fasilitator, kepala sekolah, guru, komite sekolah dan pengawas, baik dari sekolah negeri, swasta, pegiat pendidikan, maupun perguruan tinggi di 34 provinsi. “Perkembangan lebih lanjut kami terus melakukan sosialisasi Perpres 87/2017 dan akan menyiapkan melakukan pendampingan untuk implementasi PPK oleh Tim Konsultansi dan Tim Asistensi PPK. Kami pun berkoordinasi untuk menggalang dukungan pemerintah daerah, meliputi provinsi, kabupaten, dan kota,� ujarnya.

Pemerhati pendidikan Doni Koesuma yang juga tim konsultansi PPK

mengatakan sisi positif program PPK yaitu pihak sekolah mulai memikirkan dan mendesain program PPK di satuan pendidikan secara kontekstual sehingga pelibatan masyarakat dalam pendidikan meningkat. “Banyak program sekolah baru dibuat untuk membentuk perbandingan atau branding sekolah,� ujarnya.

Doni mengingatkan perlu ada evaluasi mengenai mekanisme penyebaran PPK secara masif yang sampai saat ini baru melalui mekanisme piloting dan pengimbasan.

Padahal masih ada sekolah mandiri dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penguatan pendidikan karakter. Hemat dia, perlu pendampingan intensif di satuan pendidikan oleh fasilitator yang terlatih agar sekolah dapat menerapkan PPK. Tidak kalah penting, lanjut Doni, peran guru amat penting dan

Dosen Universitas Paramadina Totok Amin Soefiyanto berpendapat PPK yang berjalan masih kurang sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. “Sekarang yang berjalan baru untuk sekolah percontohan atau pilot. Padahal penerapan PPK membutuhkan guru yang paham dan terlatih serta ada pendampingan terus menerus� tukasnya.

Totok berharap semua guru selayaknya menguasai PPK karena cakupan karakter itu luas. Mereka harus dipandu dan dilatih dengan modul yang tertulis agar arah pelaksanaan tetap berada di jalur yang benar.

Kepala Sekolah SMP Lab School Cibubur Jakarta Uswadin Usman berpandangan titik tekan PPK berada pada lingkungan sekolah.

Karenanya, sivitas sekolah-khususnya pendidik dan tenaga kependidikan--harus mampu menjadi row model atau teladan bagi peserta didik sehingga siswa mudah melakukan tindakan atau sikap sesuai dengan karakter yang diinginkan. “Kata kuncinya yaitu teladan yang baik atau uswatun hasanah dari orang dewasa,� ujar Uswadin. Pihak sekolah juga harus menciptakan lingkungan atau ekosistem pendidikan yang baik sehingga hubungan antarwarga sekolah didasari saling menghormati dan menghargai secara kekluargaan. Hasilnya, tidak terjadi perbuatan

bullying atau sejenisnya. “Sekolah mesti membuat program yang menjadikan siswa terbiasa dengan karakter positif seperti menyambut kehadiran siswa, berdoa, dan menyanyikan lagu kebangsaan sebelum memulai pembelajaran, membaca kitab suci bersama, salat berjemaah, serta memberikan kesempatan siswa menjadi pemimpin kelas dengan ketua kelas yang bisa berganti setiap pekan atau bulan sekali,� imbuh dia.

Berikutnya, pembelajaran di kelas mesti memasukkan nilai karakter religius, nasionalisme, gotong royong, mandiri dan integritas dalam perencanaan, serta pelaksanaan pembelajaran.

Sekolah selanjutnya mengembangkan sikap peduli kepada lingkungan melalui kegiatan bakti sosial atau kewajiban siswa untuk sedikitnya 20 jam berdharma kepada masyarakat (sosial care).

Sekolah juga dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti masyarakat, TNI, dan pemerintah setempat dalam mengembangkan kepemimpinan dan potensi bakat minat siswa. “Yang Cukup penting ialah memberikan penghargaan dan apresiasi positif kepada siswa dan orangtuanya yang telah berprestasi dan membawa nama baik sekolah. Penghargaan ini akan memotivasi siswa lain untuk berprestasi dan memberikan kebanggaan bagi penerimanya,� pungkas Uswadin. Sekadar informasi, sekolah yang dipimpin Uswadin pernah meraih penghargaan dari Kemendikbud sebgai salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dengan baik. (Bay/ S4-25)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN A11

Kemendikbud Berkomitmen Tuntaskan Sertifikasi Guru Hamid Muhammad

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud

D

alam kurun waktu 10 tahun proses sertifikasi guru yang merupakan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) telah mencapai angka signifikan.

Pemberlakuan UU GD sejak 30 Desember 2005, sejak itu Kemendikbud mulai menggenjot sertifikasi guru secara berkelanjutan.

Langkah persiapan dilakukan tahun 2006 dan dimulai sertifikasi tahun 2007.

Namun dalam perjalanannya, jumlah guru terus bertambah sehingga belum semua guru dapat tersertifikasi kendati menurut angka statistik dari data guru tahun 2005 telah tuntas tersertifikasi sejak dimulai sertifikasi tahun 2007.

Dilain pihak, pemerintah masih memerlukan guru profesional sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru terdapat klausul pemerintah akan membiayai sertifikasi guru yang diangkat hingga 2015 akan disertifikasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad didampingi Sekretaris Dirjen GTK Kemendikbud , Nurzaman kepada Media Indonesia di Kemendikbud Jakarta, Selasa (17/10) menegaskan pihak pemerintah melalui Kemendikbud berkomitmen akan menyelesaikan dan menuntaskan proses

sertifikasi guru hingga tahun 2019 . Namun untuk semua itu, pemerintah akan mendata terlebih dulu kesiapan anggarannya serta pihak Kemendikbud juga harus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti ) “Sekarang kita belum dapat memastikan targetnya karena kita harus berkoordinasi dengan Kemenristek Dikti menyangkut kapasitas Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan atau LPTK yang akan melaksanakan proses sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru atau PPG, ungkap Hamid Muhammad yang juga Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen ) Kemendikbud.

PPG yang akan dilaksanakan tahun 2017/2018 terdapat aturan yang menyebutkan bahwa penganggaran PPG bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Hal ini bermakna bahwa anggaran PPG tidak lagi dibebankan hanya pada pemerintah pusat tetapi juga pada pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Anggaran PPG di pemerintah pusat sangat terbatas.

Sejak tahun 2007 hingga tahun 2017 total guru yang sudah tersertifikasi mencapai 1.471.812 guru sedangkan yang belum tersertifikasi sekitar 656.150 guru. Melalui kerjasama dengan sekitar 46 LPTK di bawah Kemenristek Dikti diharapkan para guru tersebut dapat dituntaskan proses sertifikasinya lebih lanjut.

Dikatakan bahwa persyaratan guru untuk mengikuti sertifikasi melalui PPG harus sesuai dengan aturan yang berlaku salah satunya adalah berstatus Guru Tetap Yayasan (GTY) atau guru PNS. Jika tanpa Surat Keputusan (SK) GTY akan sulit karena status gurunya tidak jelas.

“Agar berjalan baik, kita mengharapkan para guru itu harus diangkat menjadi GTY

Sejumlah guru mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG) 2015 secara daring di SMA Saraswati 1 Kota Denpasar, Bali. juga jenjang S1 atau minimal jenjang D4 terpenuhi, “cetus Hamid Tujuan sertifikasi guru adalah dalam hal peningkatan kompetensi guru yang pada akhirnya akan diberikan penghargaan berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan untuk kesejahteraan guru. sehingga mereka harus dapat meningkatkan kualitas dirinya sebagai guru.

Nurzaman menambahkan pihaknya mengakui terdapat kriitikan bahwa TPG dinilai masih kurang signifikan bagi peningkatakan kualitas guru. Menanggapi hal ini pihaknya membuka diri terhadap datangnya kritik tersebut.

“Kita memang harus membuka diri dan menerima masukan hal tersebut karena itu para guru bersertifikasi kita berikan pelatihan berupa Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan atau PKB.” ungkap Nurzaman.

Melalui PKB , Direktorat Jenderal GTK Kemendikbud memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga kependidikan melalui unit

pelaksana teknis (UPT) yaitu Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. (LPPPTK KPTK) yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia.

Jadi , kata dia Pemerintah melalui Kemendikbud telah menjalankan semua upaya untuk meningkatkan kompetensi guru ditambah dengan memberikan bantuan pemerintah bagi perkumpulan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), melalui kelompok tersebut para guru berlatih bersama tentang kreativitas pembelajarannya.

Saat menyinggung evaluasi pelaksaaan sertifikasi dan langkah perbaikan yang dilakukan, Nurzaman menjelaskan pada Uji Kompetensi Guru (UKG) bagi guru guru bersertifikasi mulai tahun 2014 rerata UKG 4,7 poin, lalu UKG 2015 rerata 5,5 poin dan pada UKG 2016 reratanya 6,49

poin. Ia mengungkapkan berdasarkan hasil evaluasi UKG selanjutnya diitiadakan diganti dengan PKB tersebut.

“Jadi UKG yang telah berjalan menjadi bahan analisis untuk memotret peta guru guru kita , kemudian dianalisis untuk diberikan pelatihan dan setiap akhir pelatihan mereka diberikan tes untuk menentukan indikator kemampuan mereka. Jadi UKG diganti dengan PKB dan kami tegaskan UKG tidak lagi menentukan lulus atau tidak lulus namun melihat pencapaian kompetensi para guru kita, “tukasnya Salah satu Kasubdit di Direktorat Pembinaan Guru Dikmen Ditjen GTK, Santi Ambarukmi menambahkan berdasarkan amanat PP 19 tahun 2017 terkait PPG yang baru pertama kali akan digelar 2017 /2018 terdapat aturan yang menyebutkan penganggaran PPG meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan pendidikan. “Jadi anggaran PPG tidak lagi terpusat dibebankan pada pemerintah pusat tetapi juga pada pemerintah daerah dan satuan pendidikan,”cetusnya.

Menurut dia untuk PPG yang akan digelar pemerintah pusat hanya menyiapkan

anggaran untuk 20 ribu peserta calon PPG.

Guru Garis Depan (GGD)

Dalam kesempatan terpisah, Kasubdit Pendidikan Pelayanan Khusus Ditjen GTK , Nike Kusumahani menambahkan Guru Garis Depan atau GGD yang dilepas oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada tahun 2015 ke sejumlah daerah Tertinggal , Terluar dan Terdepan (3T) sebanyak 798 orang terus berlangsung hingga saat ini , dan telah disiapkan sekitar 6.296 orang GGD pada tahun 2017 untuk disebar ke sejumlah provinsi di daerah 3T. Dikatakan GGD menjadi salah satu bukti pelaksanaan nawacita Presiden Jokowi dalam membangun indonesia dari pingggiran dengan memberikan layanan pendididikan bagi rakyat Indonesia di wilayah 3 T. “Kita berharap guru GGD mejadi pioner di daerah daerah menjadi inspirator bagi kemajuan daerah, “kata Nike. Mereka menjadi agen perubahan di sekolah, bagi siswa dan masyarakat setempat sehingga GGD dapat berkolaborasi dengan baik juga kepada para pemerintah daerah atau pemda setempat, komite

ANTARA/FIKRI YUSUF

sekolah dan masyarakat.

Sementara ini, lanjut Nike, penyebaran GGD untuk jenjang pendidikan dasar meliputi SD dan SMP serta jenjang pendidikan menengah untuk SMA dan SMK. “ Secara umum sekolah sekolah sangat menyambut baik kehadiran mereka karena memang sekolah tersebut belum terpenuhi jumlah kebutuhan gurunya, “tukasnya.

Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, Suyanto menilai program yang telah dilaksanakan Direktorat GTK Kemendikbud sudah benar alias right on the track. Dia berpendapat untuk sertifikasi guru terus dilanjutkan karena semua guru harus berseftifikat sesuai dengan UU Guru dan Dosen “Ya, guru wajib ditagih kinerja profesionalnya. Dan harus selalu meningkatkan diri dengan belajar sepanjang hayat dengan melalui pelatihan dari kemendikbud atau dari MGMP, ujarnya.

Hemat dia , GGD juga penting dan strategis dalam mewujudkan nawacita pemerintahan Presiden Jokowi dalam memajukan pendidikan di daerah tertinggal atau 3 T. (Bay)

Negara Hadir Bagi Anak-Anak WNI di Luar Negeri “Bimbinglah mereka dengan penuh kesabaran dan tumbuhkan jiwa nasionalisme anak anak didik kita dengan kuat,” Dalam pertumbuhannya, CLC menunjukkan grafik meningkat dari 7 CLC pada 2010 menjadi 96 CLC pada 2016. “Animo peserta didik yang kebanyakan anak anak TKI di Sabah cukup tinggi untuk belajar. Hal ini disebabkan dukungan PENDIDIKAN untuk semua merupakan amanat UUD 1945. Karena itu, setiap warga negara Indonesia (WNI) berhak mendapat layanan pendidikan dasar.

Tidak terkecuali bagi WNI yang berada di luar negeri.

Pemenuhan hak pendidikan bagi WNI di manapun berada termasuk di luar negeri sejalan dengan komitmen global 2011-2015 tentang Pendidikan Untuk Semua (Education for All).

Hal itu telah dilakukan pemerintah sejak 10 tahun di Sabah, Kinabalu, Malaysia.

Dalam satu dekade layanan pendidikan kepada anak WNI di Sabah terus ditingkatkan.

Pada periode 2006-2008 tercatat sekitar 24.200 anak, lalu berkembang mencapai 56.000 anak pada 2017.

Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) beroperasi karena keterbatasan jumlah pendidik dan ruang belajar.

Untuk itu mulai dirintis kelas- kelas jauh SIKK guna mendekatkan pola layanan pendidikan sesuai tempat tinggal anak-anak WNI di Sabah dengan nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang kemudian berubah menjadi Community Learning Center (CLC) pada tahun 2010.

Terhitung pada tanggal 25 November 2011, CLC resmi mendapat izin dari pemerintah Malaysia.

Setelah itu, SIKK melakukan

sosialisasi CLC kepada pihak ladang di perkebunan sawit maupun masyarakat Indonesia di Malaysia.

Animo tinggi

Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kemendikbud pendidik yang berasal dari Indonesia dan juga CLC memberikan pelajaran menggunakan kurikulum Indonesia.”

Selain itu, CLC juga dapat memberikan ijazah sehingga lulusannya dapat melanjutkan pendidikan di Indonesia. Dikatakan saat ini terdapat 524 guru yang telah dikirim oleh Ditjen GTK Kemendikbud untuk mengajar anak anak TKI di Sabah, “Ini merupakan bentuk layanan khusus atau afirmasi pemerintah kepada anak anak Indonesia di luar negeri,” ujarnya.

Kepada guru-guru Indonesia yang menjadi pengajar di Sabah, Kemendikbud telah memberikan pembekalan agar menjadi guru teladan dan mampu memberikan motivasi kepada anak-anak

Nurzaman

Sesdirjen Guru dan Tenaga Pendidikan (GTK) Kemendikbud

sejak 1 Desember 2008 dan saat itu menerima 274 siswa dengan jumlah guru yang terbatas, hanya enam guru PNS. Dalam perkembangan yang kian kompleks , sekolah formal SIKK tidak dapat memberi pelayanan pendidikan secara maksimal Nurzaman mengemukakan, perkembangan CLC cukup maju, itu terlihat pada dukungan penuh. perwakilan RI terhadap pertumbuhan CLC di Sabah. Saat itu Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kota Kinabalu memiliki

program 100 pusat layanan pendidikan tumbuh di bumi Sabah.

Kepada guru-guru Indonesia yang menjadi pengajar di Sabah, Kemendikbud telah memberikan pembekalan agar menjadi guru teladan dan mampu memberikan motivasi kepada anak-anak Indonesia untuk cinta Tanah Air. “Bimbinglah mereka dengan penuh kesabaran dan tumbuhkan jiwa nasionalisme anak anak didik kita dengan.kuat,” tegasnya.

Kasubdit Pendidkan Layanan Khusus Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) Ditjen GTK, Kemendikbud Nike Sumahani menambahkan, kesempatan yang diberikan kepada anak-anak Indonesia di Sabah untuk memperoleh pendidikan tidak disiasiakan.

Mereka semakin percaya diri untuk membuktikan bahwa mereka mampu berprestasi.

Dikatakannya, banyak lulusan dari Sabah yang kembali ke Indonesia

ANTARA/AMIRULLAH

Sejumlah anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari program Community Learning Center (CLC), mengikuti pelajaran di Sekolah Dasar (SD) Tunas Harapan Bangsa di wilayah Papar, Sabah, Malaysia. mendapatkan beasiswa pendidikan di jenjang SMA dan universitas. “Beberapa dari mereka ada yang diterima di universitas negeri tanpa mengikuti tes dengan jalur SNMPTN,” ungkap Nike.

Salah satu peserta SIKK, Herlina yang lulus dari SMP SIKK mendapat beasiswa dari Pertamina Foundation untuk melanjutkan ke SMA Negeri di Malang dan

kini sedang menempuh pendidikan di Yangzhou Politecnic Institut Tiongkok pada jurusan Petroleum Engineering. “Pendidikan adalah bekal kami meraih masa depan.Terimakasih SIKK dan Kemendikbud atas dukungannya. Semoga lebih banyak adik-adik di Sabah yang bisa mengikuti jejak kami,” pungkas Herlina.

(Bay/ S1-25)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN A12

Gerus Kesenjangan Beasiswa Pendidikan Tinggi Pelajar Jawa Timur menempati urutan pertama pendaftar Bidikmisi 2016 dengan 47.933 peminat disusul Jawa Tengah (40.469), Jawa Barat (31.211), Sumatra Barat (22.176), dan Sumatra Utara (13.443).

THINKSTOCK

DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com

P

EMBERIAN bantuan beasiswa kepada anak bangsa berprestasi penting demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) terus menambah target penerima beasiswa. Meski begitu, MenristekDikti M Nasir mengatakan program beasiswa yang dicanangkan pemerintah masih menemui kendala pemerataan. Karena itu, dibutuhkan sosialisasi yang masif agar tercipta pemerataan akses ke pendidikan tinggi.

“Bidikmisi misalnya terkendala sosialisasi yang belum merata di berbagai daerah di Indonesia.

Sosialisasi Bidikmisi ada di perguruan tinggi negeri dan masih terbatas,” kata M Nasir.

Menurutnya, kesenjangan jumlah peminat beasiswa Bidikmisi bagi mahasiswa di berbagai daerah, salah satunya disebabkan disparitas persebaran perguruan tinggi negeri (PTN) di Tanah Air. Dirinya mengatakan Jawa Timur

merupakan provinsi dengan jumlah peminat tinggi untuk beasiswa Bidikmisi dari seluruh daerah di timur pulau Jawa. Pasalnya, lanjut Nasir, jawa Timur memiliki jumlah penduduk yang besar dan mempunyai PTN yang relatif lebih banyak daripada provinsi lain.

“Jawa Timur itu jumlah perguruan tingginya termasuk paling banyak,” kata dia.

Merujuk data peminat beasiswa Bidikmisi tahun lalu, pelajar Jawa Timur menempati urutan pertama pendaftar Bidikmisi 2016, yaitu sebanyak 47.933 peminat. Angka itu disusul Jawa Tengah (40.469), Jawa Barat (31.211), Sumatra Barat (22.176), Sumatra Utara (13.443), dan sejumlah provinsi lainnya.

Nasir mengatakan keterbatasan sosialisasi Bidikmisi itu bisa diatasi dengan meningkatkan sosialisasi di berbagai daerah dan promosi website bidikmisi.dikti.go.id yang bisa diakses kapan saja.

Program beasiswa Bidikmisi merupakan program pemerintah yang digencarkan sejak 2010. Kurun waktu 2010-2016, sudah sebanyak 352.409 mahasiswa mendapatkan jatah Bidikmisi. Pada 2016 jumlah mahasiswa yang meraih beasiswa

Program beasiswa Bidikmisi merupakan program pemerintah yang digencarkan sejak 2010. Kurun waktu 2010-2016, sudah sebanyak 352.409 mahasiswa mendapatkan jatah Bidikmisi. tersebut sebanyak 74.128.

Tahun ini alokasi penerima ditingkatkan menjadi 80 ribu.

Setiap bulannya, mahasiswa peraih Bidikmisi menerima bantuan biaya hidup Rp600 ribu per bulan.

Pada 2017, Kemenristek-Dikti akan meningkatkannya menjadi Rp650 ribu per bulan. “Kami merencanakan meningkatkan jumlah beasiswa bidik misi menjadi 80 ribu,” kata Nasir.

“Ketika menjadi mahasiswa Bidikmisi, percayalah Anda adalah mahasiswa pilihan. Kuncinya

adalah kerja keras. Jangan khawatir jika tidak ada biaya,” kata Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek-Dikti Intan Ahmad.

Tahun ini, Kemenristek-Dikti meluncurkan tiga beasiswa untuk dosen dan sarjana unggul, yakni Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN), Beasiswa Afirmasi untuk Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB), dan Beasiswa Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU). Adapun kuota yang diberikan, yakni 1.000 penerima untuk BPP-DN, 150 penerima beasiswa Afirmasi PTNB, dan 250 beasiswa PMDSU. “Sampai 2021 lebih dari 6.000 dosen akan pensiun. Oleh karena itu, beasiswa ini menjadi terobosan untuk meningkatkan kapasitas dosen dan mencetak sumber daya iptek dikti dari sarjana unggul,” kata Dirjen Sumber Daya Iptek Kemenristek-Dikti Ali Ghufron Mukti.

Afirmasi Di lain pihak, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Luky Alfirman Kementerian

Keuangan mengatakan kebijakan afirmasi dalam seleksi penerimaan beasiswa penting untuk menciptakan pemerataan. Dirinya mengatakan, hingga Agustus tahun ini, LPDP secara kumulatif telah menyalurkan beasiswa kepada 16.887 penerima, termasuk mereka yang sedang menempuh pendidikan dan yang baru akan berangkat.

“Sebarannya cukup terdistribusi dengan baik. Itu sebagai dampak dari kebijakan kami terkait afirmasi.

Penerima beasiswa LPDP yang berasal dari luar Jawa sudah cukup banyak jumlahnya” ungkapnya.

Staf Ahli Menteri Keuangan tersebut mengatakan, pada 2018, LPDP menargetkan 5.000 orang penerima beasiswa baru. Untuk sebaran penerima beasiswa, dari 16.887 penerima beasiswa tercatat 11.151 orang yang sedang menempuh pendidikan dan alumni LPDP sebanyak 2.729 orang. Sisanya merupakan penerima yang belum berangkat tetapi sudah disetujui menerima beasiswa.

Luky memaparkan sebanyak 47% penerima beasiswa menempuh pendidikan tinggi di luar negeri.

Adapun 53% menjalani pendidikan di dalam negeri. (H-1)

Universitas Gunadarma Terus Meningkatkan Prestasi dan Daya Saing

PERGURUAN tinggi memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional. Sebagai langkah konkret mendukung daya saing bangsa, Universitas Gunadarma (UG) terus berupaya meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik di level nasional dan internasional.

Salah satu prestasi paling membanggakan ialah aplikasi UG in Your Hand dan sistem portofolio mahasiswa digital. Hal itu mengantarkan UG sebagai peserta satu-satunya dari Indonesia yang presentasi pada acara STARS Reimagine Education Award 2014 d i W h a r t o n U n i v e r s i t y, Amerika Serikat.

Tidak hanya itu, sistem portofolio mahasiswa digital juga memperoleh

penghargaan the best innovation pada acara Smart Campus.

Di bidang tata kelola teknologi infomasi komun i k a s i ( T I K ) , U G s e c a ra konsisten masuk jajaran perguruan tinggi swasta (PTS) papan atas dalam pemeringkatan webometric dan 4ICU. Rektor Universitas Gunadarma Margianti mengatakan pencapaian tersebut sebagai bukti ke b e r h a s i l a n U G d a l a m m e m a n f a a t k a n l ay a n a n di era internet. Pasalnya, penyediaan aplikasi UG in Your Hand yang notabene gerbang utama akses informasi akademik bagi mahasiswa yang sarat dengan penerap an TIK. “Yang jelas kami akan selalu mendorong mahasiswa agar dapat terus berprestasi di tingkat internasional.

S e b a g a i m a n a ko m i t m e n yang tertuang dalam sasaran indikator kinerja dan p r o g ra m s t ra t e g i s p a d a Rencana Strategis UG 20172021,” ujarnya kepada Media Indonesia.

Di antara berbagai prestasi lainnya yaitu kompetisi pasar modal

DOK UNIVERSITAS GUNADARMA

yang menjadi salah satu prestasi untuk bidang ekonomi. Kolaborasi program studi di bidang TIK, teknik mesin, dan prodi terkait juga telah berhasil membawa mahasiswa berprestasi dalam lomba roket di Mongolia.

“Catur dan paduan suara juga sudah mencapai prestasi di tingkat internasional. Sedangkan bebera-

pa cabang olahraga meraih prestasi nasional seperti futsal, bridge, serta cabang bela diri,” tuturnya.

Menurut Margianti, untuk mencapai ragam prestasi tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh civitas akademika UG serta penerapan good university governance. Sehingga kinerja dan mutu perguruan tinggi dapat berjalan

baik dan berkelanjutan.

“Kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang tri darma perguruan tinggi juga menjadi salah satu prioritas,” ucapnya.

Saat ini, UG sudah menjalin kerja sama dengan lebih dari 50 perguruan tinggi di luar negeri. Tuj u a n ny a t a k l a i n u n t u k membantu lulusan UG dalam memasuki dunia

kerja atau industri, yaitu melalui program magang atau penyaluran lulusan secara sistematis.

Sebagai salah satu PTS besar di Indonesia, UG juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi.

Dampaknya makin banyak penduduk usia produktif masuk ke perguruan tinggi d e n g a n b e r b a g a i s ke m a pemberian beasiswa dan kerja sama. “Sebagai perguruan tinggi unggul, UG dipercaya sebagai pembina PTS asuhan di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) dengan tujuan agar PTS tersebut dapat membangun SDM dan potensi daerah di wilayah m a s i n g - m a s i n g , ” t e ra n g Margianti.

Bukan itu saja, lanjutnya, implementasi hasil riset UG mampu mendukung masalah perekonomian daerah melalui penerapan sistem informasi atau e-government pada beberapa pemerintah daerah. Sehingga secara tidak l a n g s u n g b e r ko n t r i b u s i terhadap pembangunan nasional.

Di lain sisi, UG melakukan peningkatan entrepreneurship dengan menggandeng vendor luar negeri untuk mendirikan inkubator bisnis dalam perakitan telepon seluler dan pengembangan aplikasi mobile.

Di bidang penelitian, tahun ini UG membuat unit baru yaitu Unit Publikasi Internasional yang dikelola terpisah dari Lembaga Penelitian atau dedicated team yang berkolaborasi dengan pusat studi dan reseacrh group dari setiap fakultas atau bidang ilmu.

Dalam dua tahun terakhir, ungkap Margianti, kegiatan pelatihan pembuatan karya ilmiah untuk jurnal internasional bereputasi mulai intensif. Setiap penelitian yang dilakukan d i b i ay a i m e l a l u i s ke m a desentralisasi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

“Nantinya hasil penelitian tersebut diarahkan pada publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai luaran wajib dari tim peneliti,” pungkasnya.

(Mut)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN A14

Selamatkan Sumber Daya Alam untuk Kemandirian Daerah APBD yang dimiliki Pemprov Kalimantan Tengah sebesar Rp4,08 triliun tidak cukup untuk mengurus infrastruktur, membuka dan membangun jalanjalan yang masih terisolasi.

FOTO-FOTO: DOK PEMPROV KALTENG

FETRY WURYASTI

fetry@mediaindonesia.com

K

ALIMANTAN Tengah (Kalteng) memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Provinsi tersebut memiliki luas sekitar 1,5 kali lebih besar daripada Pulau Jawa atau luas 15,5 juta hektare dan berpenduduk 2,5 juta jiwa.

Provinsi tersebut memiliki 13 kabupaten dan satu kota dengan 136 kecamatan yang memiliki tanah subur dan berlimpah sumber daya alam tambang, seperti batu bara.

Terdapat sekitar 15 perjanjian karya pengusaha batu bara (PKP2B) dan lima kontrak karya, yang berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemerintah daerahnya pun menerbitkan sekitar 900 izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan bupati terdahulu.

Daerah ini menarik perhatian investor terlihat dari banyaknya pengusaha, baik pertambangan, perkebunan, maupun perkayuan berbondongbondong datang ke Kalteng.

Semestinya, menurut Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, tidak ada masyarakat yang miskin karena sumber daya alam yang kaya dan banyak investor menanamkan modal di sana.

Nyatanya, angka kemiskinan berdasarkan BPS masih berada di atas 5%, infrastruktur seperti banyak jalan antarperdesaan masih terisolasi dan masih harus melewati jalur daerah aliran sungai (DAS). “Semestinya tidak ada yang miskin dengan melimpah ruahnya kekayaan alam Kalteng,” ujar Sugianto, di Jakarta, Kamis (19/10).

Seharusnya masyarakat Kalteng sejahtera bila dilihat dari kekayaan alam ataupun kebijakan dan program pemerintah yang berlaku. Contohnya di bidang perkebunan. Sesuai dengan Undang-Undang Perkebunan, salah satu pasal memuat kewajiban pengusaha perkebunan untuk menyediakan lahan sebesar 20% untuk kebun plasma petani. “Di Kalteng ada 3,8 juta izin kebun yang dikeluarkan. Yang tertanam sudah sekitar hampir 1,9 juta ha. Yang

sudah ada HGU sekitar 900 ha dan sisanya masih proses izin. Setidaknya bila 20%, berarti ada sekitar 380 ribu ha untuk masyarakat. Bila regulasi benar berjalan, masyarakat di pinggirpinggir hutan dan sungai tidak ada yang miskin.”

Masih menumpang di Kalsel

Sugianto mengungkapkan penyebab masih miskinnya provinsi yang dipimpinnya antara lain karena pengusaha yang menanam modal dan beroperasi di Kalteng mendaftarkan dengan NPWP DKI Jakarta.

Akibatnya, dana bagi hasil, termasuk berbagai pajak yang berpotensi meningkatkan PAD, tidak sampai ke daerah, tetapi masuk di penerimaan Ibu Kota.

Masalah lainnya juga belum tersedianya Kanwil Pajak dan masih harus menumpang di Kalsel. “PAD kami dari pengusaha sekitar Rp1,2 triliun. Padahal, potensinya bila NPWP pengusaha yang mengolah lahan, dan pajak minyak serta kendaraan bermotor terdaftar di Kalteng, PAD kami bisa sebesar Rp4 triliun-Rp7 triliun sehingga

daerah tidak perlu sampai mengemis ke pusat untuk tambahan dana,” kata dia.

APBD yang dimiliki pemprov sebesar Rp4,08 triliun. Dana itu, menurutnya, belum cukup untuk mengurus infrastruktur, membuka dan membangun jalanjalan yang masih terisolasi.

“Jalan nasional di Provinsi Kalteng ada 2.002 kilometer lebih, tapi anggaran untuk memperbaikinya hanya sekitar Rp800 miliar tahun ini. Padahal, penghasilan daerah untuk negara banyak. Setidaknya tiap tahun untuk maintenance jalan dalam lima tahun ke depan, tiap tahun paling tidak harus ada Rp4 triliun.

Namun, balai pekerjaan umumnya juga tidak dibangun di Kalteng. Kami masih harus menumpang Kalsel. Kami menginginkan institusi penting seperti Kanwil Pajak dan Balai PUPR ada di Kalteng,” cetusnya.

Permasalahan lain ialah Kalteng memiliki jalan lintas selatan dan lintas tengah, yang menjadi akses ke jalan provinsi sampai Kalimantan Barat. Namun, pemetaan untuk membangun jalan sesuai dengan skala prioritas

belum terbentuk. “Ada jalan produktif yang ekonominya sudah hidup dan ada jalan yang ekonominya belum hidup. Lintas selatan semestinya dibangun jalan dengan skema 2-7-2, 2 meter bahu jalan dan 7 meter lebar jalan. Penggerak ekonomi di sana berlangsung 24 jam dan menjadi akses perekonomian masyarakat.”

Selain itu, permasalahan pasokan listrik Kalimantan Selatan-Tengah yang hanya sekitar 360 Mw, sedangkan kebutuhan Kalteng sendiri 180 Mw. Gardu induk pun masih terletak di Kalsel sehingga tidak mengherankan jika masih terjadi pemadaman listrik.

Kareana itu, ucap Sugian, bila infrastruktur utama terbangun, seperti jalan, listrik, jembatan, dan pelabuhan, dipastikan investor skala besar akan berani masuk dan menempatkan dana mereka di Kalteng.

Memperbesar PAD

Terkait dengan investasi, Sugian menyebutkan total investor yang ada di Kalteng mencapai 700 perusahaan (300 perkebunan dan 400 pertambangan).

Selain itu, ada kawasan industri di Tempenek, Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat. Di kawasan itu ada investor yang menanamkan modalnya sebesar US$1 miliar di sektor turunan produksi sawit dan pabriknya akan diresmikan pada 2020.

Karena itu, Kalteng butuh infrastruktur sebagai jalur distribusi. “Jalan produktif yang membuka akses ekonomi dibuka, dibangun, seperti di alur DAS Barito.

Jalan yang belum produktif yang penting diagregat saja terlebih dahulu.”

Jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi sepanjang 1.100 km sudah 80% rampung.

Maka, dia berpikir, bila daerah mau mandiri tidak bergantung pada APBN, perlu meningkatkan PAD agar bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dan itu membuat sumber daya alam diselamatkan.

“Bila sumber daya alam Kalteng diurus, diselamatkan dari pencuripencuri seperti penambang nakal, diperjuangkan pajaknya, pengolahan bahan mentahnya di daerah penghasil masing-

masing, menurut saya cukup untuk bangun infrastruktur Indonesia.

Dari sumber daya alam kita ciptakan infrastruktur, pendidikan, dan sumber daya manusia yang bersaing sehingga ke depan kita bisa seperti Singapura yang tidak lagi mengandalkan SDA, tapi sudah mengolah sumber daya lain termasuk pariwisata dan industri kreatif,” tukas Sugianto.

Di sektor pariwisata, Sugianto mengaku pihaknya sedang membenahi Kota Palangkaraya sebagai pintu masuk wisatawan dengan mengumpulkan para pengusaha untuk patungan membangun ikon Kota Palangkaraya. “Sehingga wisatawan memiliki kenangan bila mengingat Kota Palangkaraya.

Menjadikan kota ini grand city, hijau, dan kota cerdas.

Ujungnya nanti akan meningkatkan PAD, terutama bila nanti akses penerbangan ditambah frekuensinya dari kota-kota besar di Pulau Jawa. Jadi untuk menjadi pusat pemerintahan di Kalteng, Kota Palangkaraya harus diurus,” tukas Sugianto. (S1-25)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan

Selamat

kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta para menteri Kabinet Kerja yang telah tiga tahun memimpin negeri ini.

H. Sugianto Sabran

Habib H. Said Ismail

Gubernur Kalimantan Tengah

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

Semoga di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta para menteri Kabinet Kerja bangsa Indonesia dan Provinsi Kalimantan Tengah selalu dilimpahi berkah.

Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 â—† HALAMAN A15

Merayu Investor dengan Listrik Andal Satu demi satu daerah surplus daya listrik. Daerah pun makin cantik di mata investor.

EVA PARDIANA

pardiana@mediaindonesia.com

L

ISTRIK kinclong sudah di depan mata. Di era duet Joko WidodoJusuf Kalla, sistem kelistrikan di Tanah Air semakin mantap dengan tuntasnya pembangunan pembangkit baru.

Pada bulan ini, beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulu Belu unit 3 dan 4 telah memberi tambahan daya sebesar 110 megawatt dalam sistem kelistrikan Lampung.

Daerah ini juga semakin terang dengan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) MPP New Tarahan yang menghasilkan daya 100 megawatt. “Ketiga pembangkit telah membuat Lampung surplus daya listrik. Saat ini, total daya mampu pembangkit di Lampung mencapai 1.061 Mw,� kata juru bicara PT PLN Distribusi Lampung Bernadus Hernawan Rahanto, di Bandar Lampung, pekan lalu.

Dengan daya itu, Lampung bisa memenuhi daya yang dibutuhkan pada beban puncak yang mencapai 984 Mw dan menyumbang pada interkoneksi Sumatra bagian selatan sebesar 350 Mw. “Lampung memiliki cadangan daya mampu pasok sebesar 113 Mw dan 10,65%,� lanjut Bernadus.

Dia menambahkan kebutuhan listrik Lampung terus meningkat. Tren pertumbuhan penjualan tenaga listrik bertambah hingga 5,45% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2016.

PLN, lanjut dia, juga serius membangun infrastruktur ketenagalistrikan. “Yang terbaru, kami telah mengoperasikan gardu induk mini yang berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Gardu Induk Liwa di Kabupaten Lampung Barat.

Keduanya memperkuat sistem kelistrikan di bagian barat dan timur Lampung,� pungkasnya.

ANTARA/HO/HUMASPERTAMINA

PLTP ULUBELU: Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu untuk memenuhi kebutuhan listrik

Provinsi Lampung di Tanggamus, Lampung, Jumat (16/6). Beroperasinya PLTP Ulubelu unit 3 dan 4 telah memberi tambahan daya sebesar 110 megawatt dalam sistem kelistrikan Lampung. Daerah ini juga semakin terang dengan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) MPP New Tarahan yang menghasilkan daya 100 megawatt.

Bangka Belitung Pada 2015 lalu, terang di malam hari belum berjalan stabil di Bangka Belitung.

Selama satu tahun, pemerintah bekerja keras. Hasilnya, 3 mobile power plain PLTMG bisa dibangun dengan daya 50 Mw di Bangka dan 25 Mw di Belitung. “Ketiganya sudah beroperasi dan menambah keandalan pasokan listrik di Bangka Belitung,� kata General Manager PLN Bangka Belitung Suciana.

Sebelumnya, listrik di provinsi itu hanya memiliki daya mampu 130 Mw di Bangka dan 30 Mw di Belitung. Biarpet pun tidak bisa dihindari.

Tiga PLTMG mampu mengatasinya.

Diresmikan Presiden Joko Widodo tahun lalu, listrik mampu membuat bibir warga kepulauan itu merekah.

Tahun ini, untuk menambah keandalan listrik di Bangka Belitung, PLN membangun pembangkit listrik tenaga diesel di 12 lokasi, 9 di antaranya dibangun di pulau

Elpiji Bikin Nelayan Lebih Berdaya

W

ARSITO, 56, memarkir perahunya di Dermaga Panjatan Gowok, Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, kemarin. Dua tabung elpiji 3 kilogram berada di belakang perahu. “Konversi bahan bakar minyak ke elpiji memberi manfaat besar bagi kami. Nelayan bisa menghemat ongkos melaut hingga 50%,� kata Warsito.

Nelayan asli Tritih Kulon itu tidak sendiri. Ratusan nelayan lain di wilayahnya juga sudah menggunakan elpiji untuk menggerakkan perahu. Nelayan di Cilacap Utara sudah dua kali mendapat bantuan converter, Oktober tahun ini dan bulan yang sama tahun lalu.

Ketua Kelompok Nelayan Mino Sari Tritih Kulon Sunardi Simin mengungkapkan dulu nelayan membuatuhkan 1-2 liter premium setiap hari. Sekarang, dengan elpiji, satu tabung 3 kilogram bisa digunakan untuk empat hari. “Karena pengeluaran berkurang, pendapatan nelayan jadi meningkat,� tuturnya.

Kepala Dinas Perikanan Cilacap Sujito mengatakan pemerintah kabupaten terus mendorong semakin banyak nelayan yang menggunakan elpiji. “Pemkab akan terus meminta ke pemerintah pusat untuk menambah bantuan converter. Tahun ini, kami sudah dapat 2.005 converter dan tahun lalu 902 buah.�

Converter bantuan itu juga awet.

Bantuan tahun lalu masih terawat dan bisa digunakan hingga tahun ini.

terluar. Total tambahan listrik mencapai 22,1 Mw. Saat ini daya mampu listrik untuk sistem Bangka meningkat menjadi 152 Mw dengan beban puncak 127 Mw, sedangkan untuk sistem Belitung daya mampu sebesar 62 Mw dengan beban puncak 37 Mw. “Kondisi ini cukup untuk mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong sektor pariwisata,� lanjut Suciana.

Kini, rasio desa berlistrik di Bangka Belitung sudah 100%. Untuk menjangkau dusun-dusun, pada 2017-2019 digelar program pembangunan listrik dusun. “Sebanyak 34 dusun akan disambung tahun ini, pada 2018 sebanyak 12 dusun, dan 2019 sebanyak 13 dusun. Total ada 3.182 rumah tangga yang akan mendapat sambungan listrik baru,� tandas Suciana.

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi

Rosman Djohan optimistis keandalan listrik saat ini akan menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di provinsi timah ini. “Kami yakin investasi di bidang pariwisata, perikanan, perkebunan, dan industri akan meningkat.�

Kalimantan Tengah Asa warga di Kalimantan Tengah untuk menikmati listrik stabil tanpa henti juga segera terwujud. Tahun ini, dua pembangkit sudah dibangun dan dioperasikan, yakni pembangkit listrik tenaga uap 2 x 100 Mw di Kabupaten Pulang Pisau dan pembangkit listrik tenaga mesin gas 155 Mw di Barito Utara.

Tahun ini, di Kalimantan Tengah juga dibangun lagi PLTU 2 x 100 Mw di Kabupaten Gunung Mas. “Ketiga pembangkit akan mengakhiri defisit listrik yang selama ini terjadi di Kalimantan Tengah,� kata Presiden Direktur PT SKS Listrik Kalimantan Lokita Prasetya, yang

membangun PLTU di Gunung Mas. PLTU di Gunung Mas berlokasi di Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan.

Pembangunan fisik tengah dilakukan dan sudah mencapai 15%. Pembangunan ditargetkan tuntas pada 2019.

Proyek ini dibangun di dekat sentra pertambangan batu bara, bahan baku utama pembangkit tersebut. “Ini proyek di mulut tambang,� jelas Lukita.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kalimantan Tengah Hardy Rampay berharap proyek ini bisa segera tuntas dan beroperasi. “Manfaatnya jelas sangat banyak. Bagi penduduk lokal minimal bisa memberikan lapangan pekerjaan tetap dan rumah mereka tak lagi gelap gulita.�

Dalam skala lebih luas investasi di Kalteng kembali bergairah. Salah satu keluhan para investor ialah soal kelistrikan di Kalteng yang masih minim.

(RF/SS/N-2)

MI/ LILIEK DHARMAWAN

NELAYAN GUNAKAN BAHAN BAKAR GAS: Seorang nelayan

menyalakan mesin perahu yang telah dikonversi menggunakan bahan bakar elpiji di Dermaga Panjatan Gowok, Tritih Kulon, Cilacap, Jawa Tengah, kemarin. Nelayan setempat dapat menghemat ongkos melaut hingga 50% dengan mengonversi bahan bakar minyak ke elpiji.

Pada masa pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla, kehidupan nelayan mendapat perhatian besar. Di depan para nelayan di Cilacap, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Agustus lalu, menjanjikan akan segera mengucurkan kredit bunga rendah total sebesar Rp5 miliar. Dana itu akan menjangkau 1.400 nelayan. “Kredit itu akan sangat membantu nelayan karena bunganya lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga bank,� kata Sujito.

Seperti nasib nelayan, petani di Cilacap juga mendapat perhatian besar. Salah satunya ialah semakin luasnya jangkauan kartu tani. “Hingga September, dari 199 ribu petani yang berhak memperoleh, sudah ada 123 ribu kartu tani yang dibagikan,� kata Kepala Dinas Pertanian Gunawan.

Kartu tani memudahkan petani mengakses benih dan pupuk bersubsidi serta mengakses permodalan di bank. Uji coba mulai dilakukan pada September-Desember.

(Liliek Dharmawan/N-2)

kan biaya Rp7 juta per ha dengan TAK ada satu pun bangsa membaproduksi mencapai 7-8 ton per ha. ngun negerinya dengan fondasi Ini disebabkan petani hanya memkonflik. Bangsa yang maju di jagat beli benih dan pupuk organik. ini tercatat selalu dilandasi dengan Insentif lain, Kanang melalui semangat persatuan dan kesatuan Pemkab Ngawi memberikan subsidari segenap masyarakatnya. di berupa hibah seekor sapi per ha Berangkat dari kata bestari itulah sawah yang dikelola kelompok tani.

H Budi Sulistyono--begitu dilantik Ia juga memberikan laboratorium sebagai Bupati Ngawi 2010-2015-yang dibutuhkan, biaya sertifikasi langsung mengubah moto daerahsawah padi organik, dan hibah nya dari ‘Ngawi Berjuang’ menjadi mesih pengemasan produk. ‘Ngawi Ramah’. “Kami juga mencarikan pasar“Kata berjuang itu terkesan DOK PEMKAB NGAWI nya,� jelas Kanang. Beras organik rakyat Ngawi belum merdeka. Bupati Ngawi Budi Sulistyono ‘KANANG’ dari Ngawi sudah dipasarkan Nah, untuk itulah ketika saya ter- di Benteng Pendem Van den Bosch. di luar daerah dan kota besar, pilih sebagai bupati, yang saya lakukan pertama kali yaitu mengubah ke berbagai desa untuk menyambangi seperti Jakarta dan Batam. Bahkan, moto daerah,� kata Bupati Ngawi Budi warganya sekaligus berusaha meny- Kanang bersama timnya mulai menSulistyono mengawali perbincangannya erap aspirasi. Program-program yang jajaki pasar ekspor ke Singapura dan di kafe di depan Stasiun Kota Madiun, dicanangkan pun sangat menyentuh Malaysia. dan terasa langsung oleh rakyat bawah, Malah tahun ini Ngawi sudah mengiJawa Timur, Selasa (10/10). rim beras organik ke Singapura. MakMoto itu penting. Sebab, sambung terutama petani.

Kanang berupaya menjadikan Ngawi- lum, Singapura sangat suka jenis beras Budi Sulistyono, moto dapat memengaruhi karakter daerah dan masyarakat- -yang terkenal sebagai lumbung padi merah organik.

Selain itu, Kanang telah sukses mennya. Ramah bukanlah kata singkatan. bagi Jawa Timur dan penyangga pangan Namun, ramah dalam arti yang sebenar- nasional--terus meningkatkan produk- gangkat batik ngawi ke pasar lokal dan nya. Kata itu memiliki pengertian ikhlas, tivitas dan kualitas hasil panen. Hal itu mancanegara. Padahal, dulu pembualillahi taala, sabar, penuh senyum, ceria, terus dilakukan Kanang hingga pada tan batik di Kecamatan Widodaren sudah nyaris punah. Sekarang perajin tidak gampang marah, tidak tempera- periode dua masa jabatannya kini.

Salah satu bukti keberhasilan tersebut batik di daerahnya bangkit kembali men, dan melayani. “Ramah memiliki pengertian positif. yaitu Ngawi sering dikunjungi menteri dan produk mereka menembus pasar Ini yang mampu membikin warganya pertanian dan Presiden Joko Widodo mancanegara. “Biar perajin bersemangat, seluruh dan orang luar daerah senang datang (Jokowi). pegawai di Ngawi setiap Rabu, Kamis, ke Ngawi,� ujarnya. dan Jumat kami wajibkan memakai baUntuk memasyarakatkan ‘Ngawi Padi organik Ramah’, Kanang harus memberikan teKanang telah menorehkan prestasi tik khas Ngawi,� kata Budi Sulistyono.

Terobosan Baru lagi di tahun 2017 ladan terlebih dahulu sebelum memer- di sektor pertanian dengan menjadikan intahkan hal tersebut kepada 14.800-an Ngawi sentra produksi padi organik dari Bupati Ngawi Budi Sulistyono pegawai di lingkup Pemkab Ngawi standar nasional. Beras yang sehat un- ‘KANANG’ berencana mengembangkan dalam memberikan pelayanan kepada tuk dikonsumsi itu bertujuan mengisi kawasan industri seluas 500 hektare untuk menampung relokasi pabrik. Ada masyarakat luas. pasar dalam negeri dan mancanegara.

Di mata rakyat Ngawi, Kanang dinilai Untuk itu, Kanang optimistis tahun daerah tandus yang akan kami bikin sebagai bupati yang paling ramah. depan dapat menambah luas sawah daerah industri. Akses (jalan) ke sana Demikian yang dirasakan aparat organik lebih dari 20 ha. Pada 2018, akan kami bangun, Kecamatan Pitu berbawahannya. Dia menerima setiap luas tanaman padi organik menjadi lokasi di utara Ngawi, tepatnya di utara sungai Bengawan Solo. Sebagian besar masukan dan kritikan dari siapa pun 60-100 ha. selama itu konstruktif.

Banyak petani yang berminat me- wilayahnya berupa dataran pegununDi mata pers pun dia dikenal seba- nanam padi organik karena lebih gan kapur Kendeng. Wilayah itu dipilih gai bupati yang kebak sabare (penuh menguntungkan. Keuntungannya ya- karena bukan kawasan pertanian.

Budi Sulistyono ‘KANANG’ meyakini kesabaran). Ditulis jelek pun dia tetap itu biaya lebih murah karena pupuk tersenyum. Tidak kemudian ia marah- dibuat petani. Tanah sawah menjadi keberadaan tol Ngawi-Kertosono yang marah jika ada wartawan menulis ten- lebih sehat karena tidak ada lagi pupuk ditargetkan beroperasi 2018 akan memtang kejelekan daerahnya. atau obat-obatan kimia. Kualitas padi buat Ngawi ‘seksi’ di mata investor. Tol “Oh, begitu ya penilaian teman-teman lebih sehat untuk dikonsumsi. Yang Ngawi-Kertosono akan memangkas wartawan kepada saya. Alhamdulillah, lebih menggiurkan, harga jual beras waktu tempuh Ngawi-Surabaya menjadi kalau begitu. Semua wartawan juga baik lebih tinggi mencapai Rp16 ribu-Rp30 sekitar 3 jam dari saat ini 4-5 jam. Dedan ramah juga dengan saya,� jawab ribu per kg, di atas harga konvensional ngan demikian, lalu-lintas barang dari Ngawi ke Pelabuhan Tanjung Perak, bapak satu anak dua cucu ini dengan Rp8.000-Rp9.000 per kg. raut berbinar.

Biaya produksinya pun relatif lebih Surabaya, dan sebaliknya akan lebih Bupati Ngawi itu sering blusukan rendah. Padi organik hanya membutuh- cepat. (ST/S4-25)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 â—† HALAMAN A16

Mulusnya Sabuk Merah di Batas Negara Pembangunan ruas sabuk merah juga ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan memberdayakan perekonomian warga.

PALCE AMALO

palce@mediaindonesia.com

P

EMBANGUNAN ‘sabuk merah’ atau ruas jalan lingkar luar perbatasan sepanjang 114,9 kilometer terus berlanjut. Ruas jalan itu menyusuri perbatasan Kabupaten Belu dan Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan Timor Leste. “Ruas jalan yang sudah dibangun terlihat mulus dengan lebar 12 meter,� kata Kepala Bidang Penegasan Batas Daerah Badan Pengelola Perbatasan Nusa Tenggara Timur Clementino Branco di Kota Kupang, beberapa waktu lalu.

Ruas jalan itu berawal dari Motamasin di Kabupaten Malaka melintasi Laktutus-HenesTuriskain-Salore dan berakhir di Motaain, Kabupaten Belu.

Berikutnya, dilanjutkan pembangunan ruas Amol-OehoseManufono-Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Lalu, pembangunan jalan di Kabupaten Kupang yang dimulai dari Oepoli dan berakhir di Fainake, Kecamatan Bikomi Utara, Timor

Tengah Utara.

Menurut Clementino, pembangunan infrastruktur jalan memberikan akses bagi warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan negara, memperlancar distribusi bahan pangan, arus lalu lintas, serta akses bagi anggota TNI yang mengawal perbatasan IndonesiaTimor Leste.

Pembangunan ruas sabuk merah itu juga ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan memberdayakan perekonomian warga. “Badan Perbatasan memberikan ide kepada pemerintah provinsi dalam hal pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan,� ujarnya.

Selama melakukan pemberdayaan ekonomi, masyarakat di wilayah perbatasan telah mengalami kemajuan antara lain mengekspor bawang merah ke Timor Leste. Selain itu, ada pembagian benih untuk petani.

Semua kegiatan itu bertujuan memberikan motivasi kepada pemerintah kabupaten untuk lebih giat lagi mendongkrak potensi ekonomi di perbatasan.

ANTARA/YUDHI MAHATMA

RUAS JALAN PERBATASAN: Truk penyangkut BBM melintas di Jalan Timor Raya yang menghubungkan Kota

Kupang di barat hingga Atambua dan Motaain di perbatasan Indonesia-Timor Leste, beberapa waktu lalu. Pembangunan infrastruktur jalan memberikan akses bagi warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan negara, memperlancar distribusi bahan pangan, arus lalu lintas, serta akses bagi anggota TNI yang mengawal perbatasan Indonesia-Timor Leste. “Pemberdayaan yang kami lakukan dengan tujuan ekonomi masyarakat bertumbuh. Jangan banyak infrastruktur mewah dibangun di perbatasan, tetapi masyarakat di sana tidak sejahtera,� kata Clementino.

Beragam pembangunan itu menjawab tekad membangun Indonesia dari pinggiran yang termasuk dalam Nawa Cita yang diusung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dengan demikian, daerah perbatasan bukan lagi menjadi halaman belakang, melainkan halaman terdepan alias beranda rumah. “Sejak hari pertama dilantik, saya sampaikan pemerintah sudah jelas menyatakan daerah-daerah perbatasan tidak boleh dilupakan karena merupakan beranda terdepan Indonesia,� kata Presiden saat di Papua, 9 Mei. Di NTT, ada sejumlah kawasan

di tiga kabupaten menjadi daerah terdepan yang berhadapan langsung dengan Timor Leste.

Mereka ialah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Belu.

Dorong KEK Kecamatan Wini yang menjadi kawasan perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi, Timor Leste, terus dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).

Pembangunan di wilayah yang berjarak sekitar 65 kilomter dari ibu kota Timor Tengah Utara, Kefamenanu, itu terus digenjot, mulai infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas pelabuhan, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Contohnya pelabuhan laut Wini yang dikembangkan menjadi pelabuhan alternatif untuk perdagangan dan perekonomian serta arus barang dan penumpang

antarnegara.

Pelabuhan ini hanya berjarak sekitar 4 kilometer dari garis perbatasan Indonesia-Timor Leste. “Saya dan Bupati Belu Willybrodus Lay sudah sepakat untuk arus barang dan penumpang menggunakan Pelabuhan Wini,� ujar Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Fernandez.

Fernandes juga mengusulkan pembangunan bandar udara baru di Motadik, perbatasan Belu dan Wini. Lokasi tersebut terletak di pesisir pantai dengan panjang lebih dari 10 kilometer dan jauh dari garis perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Menurutnya, Bandara AA Bere Tallo yang terletak di Atambua tidak bisa diperpanjang untuk didarati pesawat berbadan lebar.

Saat ini bandara tersebut hanya mampu didarati pesawat jenis ATR berpenumpang 72 orang. “Pesawat yang akan take off

dan landing di Bandara AA Bere Talo harus berputar melintasi garis batas Timor Leste sehingga perlu diubah dan dibangun baru,� ujarnya.

Pemerintah pusat juga sedang merampungkan pembangunan stadion sepak bola seluas 3,3 hektare (ha) yang rampung Oktober 2017. Stadion sepak bola mini berjarak sekitar 3 kilometer dari garis perbatasan itu dibangun dengan anggaran Rp11 miliar.

Proyek ini masih satu paket dengan pembangunan jalan nasional di kawasan perbatasan.

Di lokasi itu juga dibangun jogging track, lapangan bola voli, basket, atletik, jalan lingkungan, dan lampu jalan.

Fernandes mengatakan fasilitas olahraga tersebut akan mendukung kegiatan olahraga anak muda di Timor Tengah Utara serta menjadi tempat pertandingan sepak bola antarnegara. (N-1)

A DA w a h a n a b a r u y a n g menyemarakkan destinasi kampung wisata di sekitaran Sunga Brantas, Kota Malang, Jawa Timur.

Kawasan yang beberapa tahun belakangan populer dengan Kampung Warna-warni dan Kampung Tridi kini memiliki jembatan baru. Bukan sembarang jembatan karena jembatan ini bermaterial kaca sebagai pijakan. Siapa pun yang melintasi jembatan kaca tersebut niscaya dapat menikmati pemandangan dasar sungai tepat di bawah kakinya.

Viaduk yang diresmikan pada awal Oktober (9/10) itu didominasi warna kuning emas dan memiliki panjang 25 meter dan lebar 1,25 meter.

Kontruksinya membentang antara Kampung Warna-warni dan Kampung Tridi, serta kukuh untuk menampung beban hingga 250 kilogram.

Melintasi Sungai Brantas, sensasinya mirip jembatan kaca di Zhangjiajie, Tiongkok.

Wisatawan diajak untuk menikmati pemandangan dasar sungai dari atas jembatan.

Keberadaan viaduk kaca tersebut kini kian mempercantik kawasan sekitar Sungai Brantas yang dulu terbilang kumuh dan kurang sehat. Sekarang, pembangunan kawasan di Kota Malang berkembang pesat, bahkan menjadi sorotan di dalam maupun luar negeri.

Keberadaan viaduk mampu menyatukan dua kelurahan yang sejak ratusan tahun lalu dipisahkan sungai. Setelah digarap sejak lima bulan lalu, viaduk kaca Ngalam Indonesia akhirnya kelar. Viaduk kaca melengkapi fasilitas dalam menikmati pemandangan dari Jembatan Embong Brantas atau Jembatan Pahlawan di Jalan Gatot Subroto Malang.

Sudut pandang dari viaduk besar yang menjadi urat nadi perekonomian Malang adalah rel kereta api melintasi Sungai Brantas dan berlatarkan Gunung Semeru.

FOTO-FOTO: DOK HUMAS PEMKOT MALANG

JEMBATAN KACA: Peresmian Jembatan Kaca Ngalam Indonesia oleh Wali Kota Malang, Jawa Timur, Mochammad Anton, Senin (9/10). Viaduk yang melintasi Sungai Brantas karya desain

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang itu menghubungkan Kampung Warna-Warni dan Kampung Tridi di Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Kesatrian.

Akses warga pun semakin gampang. Untuk menyeberang, warga tidak lagi harus menaiki puluhan anak tangga dan memutar lewat Jembatan Brantas. Dengan begitu, kekerabatan antarkampung diharapkan menguat.

Kini Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Kesatrian tidak lagi terpisah. Jembatan kaca pertama di Indonesia itu menjadi pemersatu sejak Kampung Wisata Jodipan (KWJ) atau Kampung Warnawarni dan Kampung Tridi kian populer.

Perubahan perilaku Wali Kota Malang H Moch Anton mengatakan ide membuat jembatan kaca sebagai penghubung dua destinasi wisata yang terletak di dua kelurahan berbeda ini awalnya dikomunikasikan dengan para akademisi dan pihak PT Indana yang sebelumnya berjasa besar memberikan dana CSR untuk pemolesan Kampung Warna-warni.

Ide baik itu akhirnya mendapat tindak lanjut sehingga terhitung sejak 8 Juni 2016, pembangunan jembatan kaca itu direalisasikan dan rampung pada 25 September lalu. “Jembatan Kaca

Ngalam Indonesia ini adalah destinasi wisata baru yang menguji adrenalin kita sekaligus penghubung Kampung Warna-warni dan Kampung Tridi yang namanya sudah tersohor tidak hanya skala nasional, tetapi juga internasional,� kata Abah Anton, sapaan akrab Wali Kota Malang.

Kini perubahan sudah terlihat nyata dan sangat jelas.

Bagi Abah Anton, perubahan pesat ini tidak terlepas dari semangat revolusi mental warga Malang.

Betapa tidak, mengubah perilaku yang dulunya kurang sadar terhadap kesehatan lingkungan hidup menjadi sadar dan peduli lingkungan itu membutuhkan proses dan waktu panjang. Namun, warga Kota Malang mampu melakukannya dengan cepat.

Bahkan mereka menjadi masyarakat yang lebih terbuka dengan mengembangkan sikap ramah, toleransi, dan bersahabat.

Penerapan program pembangunan kampung tematis pun menuai bayak prestasi.

Bahkan terbukti berhasil meningkatkan kesadaran pentingnya hidup sehat, di samping keuntungan secara ekonomi. Sebab, kondisi ling-

kungan yang unik, bersih, rapi, kehidupan warganya tertib dan ramah menjadi daya tarik wisatawan.

Wali kota peraih penghargaan Marketeer of the Year 2016 ini mengungkapkan program kampung tematis menyatu dengan program zero kumuh. Partisipasi aktif warga terus meningkat dalam membangun kampung, merambah hingga lingkungan rukun warga (RW).

Sekarang, Kota Malang sudah maju pesat. Sebanyak 35 kampung tematis memiliki daya tersendiri. Di masa mendatang, di 57 kelurahan bakal dikembangkan kampung serupa.

Keberhasilan lainnya dalam menata ruang dan wilayah semula kumuh menjadi ramah lingkungan di antaranya Kampung Glintung 3G atau Glintung Go Green di Kelurahan Purwantoro Malang.

Gaungnya sampai internasional setelah menerapkan konsep menabung air di ajang Guangzhou International Award for Urban Innovation 2016 di Tiongkok, 5-8 Desember 2016 lalu.

Dengan begitu, terbukti bahwa kampung tematis tidak sekadar mempercantik fisik,

tapi juga berimbas positif bagi perekonomian masyarakat.

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Fauzan mengatakan pembangunan kampung tematis itu sudah meningkatkan ekonomi warga. Kedua kampung itu diinisiasi delapan mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM yang tergabung dalam kelompok praktikum Public Relations (PR) Guys Pro. Mereka memberikan sentuhan KWJ yang selanjutnya menginspirasi Kampung Tridi di seberang sungai. Sejak diresmikan September 2016, kampung itu selalu dipadati pengunjung.

Dua kampung yang dihubungkan viaduk juga tak bisa dilepaskan dari ide dan dukungan dua mahasiswa Teknik Sipil UMM. Jembatan didesain Mahatma Aji dan Khoirul. “Pembangunan viaduk difasilitasi Indana, pemilik produk Mix One. Keberadaan kampung tematis itu sudah memberikan manfaat luas. Selain mempercantik kota, kampung tematis meningkatkan taraf hidup warga. Sektor riil tumbuh di lingkungan sekitar. Warganya pun lebih sehat. Tidak seperti sebelumnya, kumuh.�

Jadi inspirasi Abah Anton menambahkan Pemkot Malang nanti tidak ikut campur dalam mengelola kampung tematis.

Seluruhnya diserahkan ke warga. Namun, wali kota yang akrab disapa Abah Anton itu mengingatkan warga untuk menjaga dan merawat kampung masing-masing agar aman, bersih, indah, asri, dan bersahabat bagi wisatawan. “Hadirnya jembatan ini adalah inspirasi bagi kita.

Dua kampung di Kelurahan Ksatriyan dan Jodipan yang awalnya kumuh kini menjadi kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara.

Ini adalah mimpi warga yang terealisasi,� imbuh Abah Anton.

Dikatakan pula, Jembatan Kaca Ngalam Indonesia ini diharapkan berkorelasi dengan peningkatan daya ekonomi warga serta pertumbuhan produk UMKM masyarakat setempat. “Ini bentuk dari konsep memajukan ekonomi rakyat. Karena itu, saya berharap jembatan ini bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat di dua kampung ini,� jelas Abah Anton.

Ia pun sangat berharap warga di dua kelurahan itu bisa menjaga jembatan kaca tersebut dengan cara merawat dan mengikuti berbagai petunjuk dari bangunan. “Seperti jembatan ini maksimal hanya 50 orang, jangan sampai lebih dari itu yang melintasi,� pintanya.

Dosen teknik sipil Lukito Prasetyo menambahkan Wali Kota Malang sengaja memilih jembatan gantung dengan tambahan kaca sebagai material pijakan. Sebab, tidak hanya berfungsi penghubung semata, jembatan juga memiliki nilai estetika. “Agar pada malam hari, pijakan jembatan yang terbuat dari kaca dapat memperlihatkan lampu-lampu yang indah.�

Vice President Indana Steve Antonious Sugiharta menambahkan tak sedikit biaya pembuatan jembatan kaca. Setidaknya sekitar 6 ton cat sudah disalurkan untuk memperindah KWJ dan Kampung Tridi. “Indana sebagai perusahaan cat asal Malang akan terus membantu pembangunan Kota Malang.

Wujud kepedulian sosial ini sebagai bentuk terima kasih kami kepada warga,� ujarnya. (BN/S4-25)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN B1

MEMASTIKAN EKONOMI DI JALUR YANG BENAR

Dampak politisasi isu-isu ekonomi membuat seakan-akan wajah perekonomian cenderung memburuk.

ERANDHI HUTOMO SAPUTRA erandhi@mediaindonesia.com

P

ERJALANAN pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah memasuki tahun ketiga, yakni fase percepatan.

Wajah makroekonomi Indonesia menunjukkan muka cerah. Namun, pada bagian berbeda di level mikro, senyum kecut menggayut.

Hal itulah yang memicu perdebatan sengit di kalangan ekonom dan para politikus, apakah perekonomian Indonesia membaik atau memburuk.

Dalam focus group discusion yang digelar Media Indonesia, Selasa (17/10), para peserta diskusi sebagian besar sepakat bahwa perekonomian telah berada di jalur yang benar.

Akan tetapi, masih terdapat ruang untuk dilakukan perbaikan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang dirasakan stagnan di level 5%.

Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate mengatakan pertumbuhan ekonomi 5% bukanlah sesuatu yang

buruk di tengah perekonomian dunia yang cenderung melemah dalam tiga tahun terakir. “Di sisi lain ada pencapaian luar biasa. Misalnya cadangan devisa kita tinggi (US$129,4 miliar per September), harga saham IHSG kita capai 5.900 dan inflasi kita relatif stabil di tingkat 4% ke bawah,” ujar Johnny.

Dari sisi mikro, ia menilai daya beli masyarakat Indonesia masih dalam kondisi yang baik sebab di kuartal II 2017, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,95% secara tahunan.

Ia menilai, jika ada isu yang berembus bahwa daya beli melemah, hal itu lebih karena alasan politis.

Pasalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia mayoritas disumbang dari konsumsi masyarakat.

“Mungkin karena banyak isu ekonomi justru dipublikasi dari sisi politiknya. Terlalu heavy politiknya, (ada isu) ekonomi buruk, daya beli rendah, banyak rakyat miskin,” tukas Johnny.

Anggota Dewan Komisioner LPS Destry Damayanti mengatakan arah ekonomi kita yang benar terbukti dari diperolehnya rating layak investasi dari lembaga internasional Standard & Poor’s (S&P) pada tahun ini. Rating itu telah ditunggu selama 3 tahun terakhir. Lamanya rating layak investasi dari S&P turun tersebut, kata Destry, karena Indonesia dilihat tidak ada perubahan yang

struktural dari sisi bujet ataupun pembangunan infrastruktur. Dari sisi bujet, Indonesia saat itu sangat konsumtif untuk menambal subsidi dan pembangunan infrastruktur tidak ada yang berjalan.

Selain itu, Destry memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi sekitar 5% sangat diapresiasi investor.

Terlebih, menurutnya, daya beli masyarakat Indonesia masih baik karena pergeseran ke konsumsi leisure yang meningkat pesat.

Namun, bagi ekonom dari Universitas Padjadjaran Ina Primiana, terjadinya penurunan kontribusi industri terhadap PDB Indonesia dari 29% ke level 20% sejak 2001 merupakan hal yang harus diwaspadai. Industri dalam negeri mengalami tekanan, baik dari sisi pasar maupun kenaikan biaya bahan baku. Contoh paling gampang terlihat ialah pada industri tekstil yang lebih memilih impor bahan baku ketimbang menggunakan bahan baku yang ada di dalam negeri.

“Pemerintah harus berani menggunakan kewenangan untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan luar negeri. Negara-negara lain sudah banyak yang menerapkan, tapi kita masih terlalu sedikit menggunakan hambatan yang bisa digunakan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Hendri Saparini menyebut untuk

mengukur tingkat keberhasilan pemerintah selama 3 tahun terakhir perlu dilihat dari segi arah dan capaian. Ia mencontohkan dari segi arah, pembangunan infrastruktur yang saat ini menekankan Indonesia-sentris perlu dilihat efektivitasnya sebab saat ini persepsi yang muncul ialah pembangunan seolah hanya dibangun di kawasan timur Indonesia.

“Apakah yang disebut Indonesiasentris itu harus di timur? Tidak juga, karena barat itu juga punya potensi lebih untuk dikembangkan,” jelasnya.

Selain itu, dari segi kesempatan berusaha, Hendri menilai perlu diberikan peluang yang lebih besar kepada pelaku usaha nasional. Saat ini faktanya justru terjadi gesekan antara swasta dan BUMN terkait dengan proyekproyek pembangunan. Untuk mengatasi itu, ia berpendapat perlu adanya sinergi antara BUMN dan swasta.

“Pemain swasta harus diberikan andil, berarti harus ada sinergi,” ucapnya.

Secara umum, Hendri melihat kebijakan pemerintah dalam 3 tahun terakhir cukup baik meski di tahun ini ada pelambatan dari sisi konsumsi masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut, yakni sertifikasi lahan, menurutnya bisa mengurangi kesenjangan. “Yang Pak Jokowi lakukan itu agar ada kepemilikan lahan sudah sesuai dengan Pasal 33 UUD,” ujarya.

Perlu bersabar Ekonom UGM Tony Prasetiantono tidak sependapat jika angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5% merupakan keseimbangan baru Indonesia.

Ekonomi Indonesia, kata dia, masih bisa tumbuh di atas 5% asalkan bisa memaksimalkan kemampuan yang ada, seperti pembangunan infrastruktur yang merata. Pertumbuhan 5%, menurutnya, hanya sementara karena saat ini masih dalam periode membangun infrastruktur.

“Kita sekarang sedang dalam masa tanam, kalau (infrastruktur) sudah jadi, akan ada konektivitas dan akan mem-boost pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden, Denni Purbasari, menilai yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini tidak bisa langsung terlihat dan berdampak seketika. Presiden Jokowi memikirkan keberlangsungan bangsa di masa depan. Hal itu dilakukan dengan pembangunan infrastruktur, yang dampak positifnya akan dinikmati di masa mendatang.

“Perkembangan ekonomi tidak dinikmati dalam jangka pendek, tapi tugas negarawan untuk memikirkan beyond siklus 5 tahunan,” tandasnya.

(E-1)

Kepatuhan Pajak masih Jadi Persoalan TIGA tahun pemerintahan Jokowi-JK ternyata masih menyisakan persoalan kepatuhan pajak yang rendah.

Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden, Denni Purbasari, mengatakan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak Indonesia belum banyak berubah ketimbang 3 tahun lalu meski kebijakan amnesti pajak telah dilakukan.

Ia menyebut negara sebesar Indonesia tidak semestinya hanya memiliki rasio pajak (tax ratio) kurang dari 11%. Angka itu lebih rendah daripada rasio pajak Malaysia (16%) dan Singapura (18%). Terlebih dari 44 juta orang yang seharusnya memiliki NPWP, kenyataan saat ini hanya 26 juta penduduk yang sudah memiliki NPWP. Dari 26 juta penduduk tersebut hanya 10 juta yang memasukkan SPT pajak.

Bahkan, dari 10 juta penduduk yang menyerahkan SPT, hanya 900 ribu penduduk yang membayar pajak.

“Dan (kontribusi) PPN kita hanya 40% dari semestinya. Itu menunjukkan bahwa compliance (kepatuhan) adalah isu,” ujar Denni dalam diskusi kelompok terfokus di Kantor Media Group, Jakarta, kemarin.

Ia menyebut dalam rangka meningkatkan kepatuhan itu, aparat perpajakan memang harus agresif.

Akan tetapi, agresivitas aparat pajak itu harus diimbangi dengan komunikasi yang baik dengan wajib pajak.

“Jadi kalau ada yang mengeluh saya dikejar pajak, memang tidak ada yang happy dengan pajak. Di negara mana pun sama saja, tapi memang cara komunikasi pemerintah dengan publik harus dibenahi,” ucapnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi NasDem, Johnny G Plate, menyebut seharusnya rasio pajak Indonesia mencapai 14% sehingga tidak perlu ada protes seolah-olah negara terlalu agresif

memburu pajak.

“Pajak itu suka tidak suka merupakan kewajiban warga negara yang harus kita tingkatkan karena itu sumber penerimaan negara,” tukasnya.

Adanya guncangan dari korporasi terkait dengan mulai gencarnya petugas pajak, menurutnya hanya bersifat sementara. Ke depan dunia usaha akan mulai terbiasa dan sadar untuk membayar pajak yang selama ini tidak diungkap. Terlebih, uang pajak tersebut digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kualitas SDM agar Indonesia pada 2045 bisa menjadi negara high income dan tidak terjebak pada middle income trap.

“Kita akan masuk keseimbagan ekonomi baru ketika kewajiban perpajakan kita lakukan dengan benar. Jangan sampai negara-negara lain mengecap kita terlalu banyak memberikan subsidi,” ucapnya.

Namun, pandangan wajarnya

agresivitas aparat pajak tersebut ditentang dunia usaha. Presiden Direktur PT Sido Muncul Irwan Hidayat mengaku keagresifan petugas pajak itu ditakuti kalangan usaha di tingkat grosir sehingga mengurangi belanja.

“Mereka takut diperiksa, padahal dulu janjinya kalau ikut (tax amnesty) tidak akan diperiksa,” ucapnya.

Ia pun berharap reformasi perpajakan segera dilakukan.

Irwan mengusulkan agar PPN tidak dibebankan kepada penjual grosir, tapi cukup kepada perusahaan dan distributor.

“Kalau di tingkat perusahaan ke distributor, itu oke. Tapi dari distributor ke grosir, ini problem sekali karena dia harus mengisi tax masukan itu buat mereka rumit,” ucapnya.

Hal yang sama dikeluhkan ekonom UGM Tony Prasetiantono. Tony yang mendatangkan artis asing untuk bermain di konser jazz UGM

mengalami ‘keganasan’ petugas pajak. ‘Keganasan’ itu yakni karena penerapan pajak artis asing sebesar 20% sesuai PPh Pasal 26. Padahal di negara asal artis itu yakni Amerika Serikat, si artis juga dipajaki sebesar 20%. “Jadi kalau kita tetap 20%, sama seperti kita bayar artis Amerika bermain di Amerika, jadi terlalu agresif,” keluhnya.

Direktur Eksekutif Indef Eni Sri Hartati pun mengakui bahwa masih ada masalah dalam hal administrasi perpajakan. Seharusnya penerapan perpajakan dilakukan dengan cara yang lebih tepat dan simpel ketimbang seperti saat ini.

“Penerapan PPN yang ada di setiap tahapan ialah contohnya,” tandas Sri. Meski demikian, Johnny mengatakan segala masukan dan keluhan masyarakat tentang perpajakan disampaikan saja ke DPR. Apalagi saat ini DPR sedang membahas revisi penerimaan negara bukan pajak. (Nyu/E-1)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN B2

M

Menjadikan Pariwisata DNA Perekonomian

EMASUKI tiga tahun masa pemerintahan JokowiJusuf Kalla, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah membuktikan kinerjanya, antara lain dengan menjadikan brand ‘Wonderful Indonesia’ yang terbaik di dunia.

Lebih lanjut mengenai upaya dan pencapaian apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh Kemenpar dalam kurun 2014-2019, berikut petikan wawancara Media Indonesia Puput Mutiara dan Rosmeri Sihombing dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya, di ruang kerjanya di Gedung Sapta Pesona, Kemenpar, Jakarta, Selasa (17/10): Apa yang dilakukan Kemenpar dalam memenuhi visi dan misi pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla yang tertuang dalam Nawa Cita?

Berdasarkan diskusi yang panjang dengan Presiden, salah satu yang dibahas adalah mengenai DNA bangsa ini. Jepang dikenal karena otomotifnya, Korea dengan ekonomi kreatif, Amerika unggul di Teknologi Informatika (IT), dan Thailand lewat pariwisata dan pertanian. Lalu Indonesia apa? Kalau bukan pariwisata, apa lagi yang bisa jadi yang terbaik dan terbesar di dunia? Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan pun jelas, pariwisata sebagai leading sector atau sektor unggulan. Ini yang akan terus kita upayakan supaya target-target yang ditetapkan langsung oleh Presiden dapat tercapai.

Dalam program Nawa Cita disebutkan target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) harus mencapai 20 juta pada 2019. Bagaimana capaian tahun ketiga?

Data indeks daya saing pariwisata yang penilaiannya dilakukan dua tahun sekali oleh World Economic Forum (WEF) menyebutkan, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia terus meningkat.

Di 2015, jumlahnya hanya 10 juta, tahun berikutnya naik jadi 12 juta, dan tahun ini melonjak ke 15 juta. Berdasarkan hitunghitungan, kami optimistis target 20 juta di 2019 akan tercapai, bahkan bisa lebih.

Kontribusi wisman terbesar

“Kita terbelit dengan birokrasi yang menjerat diri kita sendiri. Jadi kita bekerja untuk birokrasi bukan untuk objektif. Mestinya kalau mau maju, kita harus tetapkan core business. Setelah ditetapkan, semua kementerian/lembaga (K/L) harus bersatu.

Kalau memang core business kita pariwisata, semua wajib mendukung.”

Arief Yahya

Menteri Pariwisata Pariwisata Menteri

MI/ARYA MANGGALA

dari negara mana?

Saat ini, kontribusi terbanyak masih dari Tiongkok dengan hampir 2,5 juta wisman, menyusul Singapura 2,275 juta, Eropa mencakup Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Rusia, dan yang lainnya total 2,198 juta. Baru kemudian negaranegara seperti Australia, Malaysia, Jepang, India, Korea Selatan, Amerika, Timur Tengah, Filipina, Thailand, dan yang lainnya sehingga total menjadi 15 juta wisman tahun ini.

kita bagus, nature kita bagus, tapi kita lemah di branding.

Dengan promosi besarbesaran sampai ke negaranegara luar, terbukti branding kita terbaik di dunia, bahkan sudah mengalahkan Truly Asia-nya Malaysia dan Amazing Thailand.

Apa yang akan diintensifkan untuk mencapai target 20 juta wisman?

Promosi branding besarbesaran masih kita lakukan terutama di tempat-tempat yang iconic. Di Singapura kita gila-gilaan, strateginya adalah menjaring ikan di kolam orang lain. Kalau saya bulatkan, di Singapura penduduk aslinya 3,5 juta, 1,5 juta ekspatriat. Jadi, total residennya 5 juta. Tapi, turisnya ada 15 juta.

Nah, sekarang turisnya sudah ada di Singapura, kita habisin saja besar-besaran, pasti datang ke Indonesia.

Mereka tinggal menyeberang,

Apa strategi Kemenpar dalam meraih capaian itu?

Meskipun dari segi branding boleh dibilang kita sudah berhasil, fokus kita bukan hanya di brand tetapi juga produk. Kalau pakai rumus 4P, promosi kita jalankan, produknya kita perbaiki, price-nya juga, begitupun place. Empatempatnya paralel saya kejar.

Pada dasarnya produk

yang tadinya 40 dolar, saya buat setengah harga.

Produk juga terus kita perbaiki, salah satunya dengan menambah destinasi pariwisata unggulan. Selain 10 Bali Baru, kita juga punya Top 10 Branding yang siap dipasarkan yaitu Bali, Jakarta, Kepri, Medan, Bandung, Joglo Semar, Surabaya, Banyuwangi, dan Makassar. Jadi yang kita promosikan adalah produk yang sudah siap.

Apa tantangan yang dihadapi Kemenpar?

Potensi kita bagus, tapi performance buruk. Jumlah wisatawan kita di 2013 itu hanya sepertiga dari Malaysia.

Sekali lagi kita enggak mungkin bisa mengalahkan Malaysia, Thailand, dan Singapura. Karena, dalam persaingan sekarang bukan yang besar makan yang kecil, tapi yang cepat makan yang lambat.

Kita terbelit dengan

birokrasi yang menjerat diri kita sendiri. Jadi kita bekerja untuk birokrasi bukan untuk objektif. Mestinya kalau mau maju kita harus tetapkan core business. Setelah ditetapkan, semua kementerian/lembaga (k/l) harus bersatu. Kalau memang core business kita pariwisata, semua wajib mendukung.

Bagaimana dukungan K/L lain dan Pemda?

Tahun 2014, Presiden sudah menetapkan pariwisata sebagai leading sector. Kalau Menpar yang tetapkan target mungkin enggak ada yang dengar, tapi kalau sudah Presiden yang ngomong mestinya semua bisa menjalankan.

Sejauh ini hampir tidak ada permintaan saya yang tidak dipenuhi, termasuk membuat jalur penerbangan SilangitSingapura di Oktober ini.

Semua K/L sangat mendukung.

Banyak kawasan wisata

di daerah yang potensial, tapi tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai. Apa tindakan kementerian?

Kemenpar bekerja sama dengan beberapa K/L untuk mengatasi persoalan akses.

Datanya, 75% orang pakai airlines. Sedikit harus saya ralat, 24% sisanya itu mostly lewat laut dan terjadinya di Kepri (Kepulauan Riau) dan 1% overlines. Jadi saya ingin mengatakan hampir 100% orang di luar Kepri transportasinya airlines.

Bagaimana orang mau datang kalau bandaranya enggak memadai? Misalnya, orang mau ke Danau Toba, kalau lewat Kualanamu harus tujuh jam lagi baru bisa sampai tujuan. Makanya kita buka jalur penerbangan Silangit-Singapura termasuk direct Silangit-Jakarta supaya orang lebih mudah aksesnya.

Masalah infrastruktur lain juga sudah kita perbaiki. Kita punya 70 ribu desa. Untuk

membangun hotel di desa atau kota kecil, itu butuh waktu 5 tahun menunggu.

Supaya ada pemerataan, kita ciptakan homestay desa wisata. Targetnya tahun ini ada penambahan 2 ribu homestay, di 2018 sebanyak 3 ribu, di 2019 ada 5 ribu penambahan. Jadi, total 10 ribu homestay nantinya tersebar di 10 Bali Baru dan destinasi lain.

Sektor pariwisata diyakini bakal menjadi pemasok devisa terbesar, melebihi devisa sektor minyak dan gas (migas). Caranya?

Untuk Indonesia, pariwisata menjadi penyumbang PDB (produk domestik bruto), devisa, dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah.

Dilihat dari sisi devisa, tahun 2013 pariwisata peringkat keempat penyumbang devisa nasional sebesar 9,3%. Dengan pertumbuhan penerimaan devisa tertinggi 13% dan biaya marketing hanya 2% dari proyeksi devisa.

Di 2016 kontribusi devisa pariwisata naik ke peringkat dua, mengalahkan migas dan batu bara. Angkanya juga menarik.

Di 2013, migas jadi peringkat satu dengan nilai US$32,633, sedangkan pariwisata di posisi empat dengan US$10,054 juta.

Kemudian, tiap tahunnya migas terus menurun.

Penurunan pada 2016 justru berbanding terbalik dengan sektor pariwisata yang naik dari US$12,225 juta di 2015 menjadi US$13,568 juta. Kalau dirata-ratakan, peningkatan di sektor pariwisata itu sebesar 25%, bisa dibayangkan tahuntahun berikutnya mencapai berapa.

Sekarang kan sudah era digital. Apa Kemenpar punya program tertentu terkait digitalisasi itu?

Untuk bisa menjalankan strategi dengan baik agar target kita tercapai, harus sadar perkembangan zaman.

Sekarang eranya sudah digital, 70% orang search and share pakai digital media.

Anak-anak kita sekarang inginnya yang cepat, mudah, dan murah. Karena itu salah satu program prioritas kita ke depan adalah digital tourism. Promosi dan sebagainya itu kita lakukan juga lewat digital, termasuk melibatkan peran media massa. (Mut/S2-25)

Pamor yang kian Cemerlang SEJAK Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla menggulirkan roda pemerintahan mereka pada 2014, sektor pariwisata mengalami perkembangan pesat. Data Travel and Tourism Competitiveness Report 2017 oleh World Economic Forum (WEF) untuk wilayah Asia Tenggara menunjukkan Indonesia saat ini masuk peringkat keempat setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand dengan indeks pertumbuhan pariwisata sebesar 25,68%.

“Jika dibandingkan dengan ASEAN dan dunia yang tumbuh hanya 6%, pariwisata Indonesia justru mengalami peningkatan dalam kurun waktu Januari-Agustus 2017. Alhasil indeks daya saing pariwisata kita juga meningkat,” ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya Yahya saat ditemui Media Indonesia di ruang kerjanya di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (17/10).

Menurutnya, pariwisata Indonesia ibarat raksasa lincah (dancing giant). Meski dua-tiga tahun lalu jumlah wisatawan mancanegara

(wisman) ke Indonesia hanya sepertiga dari Malaysia dan Thailand, Arief Yahya optimis Indonesia akan mengalahkan keduanya.

Apalagi, Malaysia yang relatif merupakan pesaing utama bagi pariwisata Tanah Air justru mengalami penurunan indeks mulai Januari-Mei 2017 sebesar 0,87%. Thailand hanya naik 4,47%, berbeda tipis dengan Singapura yang tumbuh 4,48%.

“Dari data yang dikeluarkan WEF, masalah sanitasi dan kesehatan kita mendapatkan rapor merah. Tapi, untuk natural resources dan cultural resources kita sangat baik sehingga dapat menunjang sektor pariwisata,” lanjut Arief Yahya.

Peningkatan indeks daya saing pariwisata tersebut juga sejalan dengan naiknya peringkat Indonesia dari ke-70 pada 2013 menjadi peringkat ke-50 pada 2015 sampai akhirnya melesat ke rangking ke-42 tahun ini.

Target di 2019, Indonesia akan menempati peringkat ke-30 dunia.

Untuk dapat terus

MI/WINDY DYAH INDRIANTARI

Suasana di stan Kementerian Pariwisata, di Gedung Bank Dunia, di Washington DC, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu. Stan Kemenpar mengenalkan Indonesia serta mempromosikan 60 paket wisata di enam destinasi di Indonesia. meningkatkan daya saing pariwisata di Tanah Air, terang Arief Yahya, pihaknya gencar melakukan berbagai upaya dan strategi. Mulai promosi branding besarbesaran hingga memperbaiki masalah akses di sejumlah destinasi wisata.

Terbukti dari segi country

branding, Wonderful Indonesia dinobatkan menjadi yang terbaik di dunia mengalahkan Malaysia dengan Truly Asia dan Amazing Thailand. Itu, menurutnya, terjadi berkat kerja keras dari Kemenpar serta pihak-pihak terkait lain yang ikut mendukung.

Digital tourism

Kelak, ia menyebutkan ada tiga program prioritas yang akan dijalankan guna mendukung percepatan pembangunan di sektor pariwisata. Salah satunya ialah dengan menerapkan digital tourism atau strategi pariwisata melalui konsep

digital.

Pasalnya, dewasa ini masyarakat mulai beralih dari cara-cara konvensional ke arah pemanfaatan teknologi. Sebagai contoh, pemesanan tiket pesawat yang dahulu menggunakan metode pemesanan lewat agen travel, kini banyak dilakukan via aplikasi di smartphone.

“Travel is online. Kita tahu 70% orang search and share pakai digital media,” cetus Arief Yahya.

Oleh sebab itu, menurutnya, praktik turisme digital sudah menjadi tren yang semestinya dirangkul.

Demikian halnya jika sektor pariwisata ingin maju, harus mengikuti perkembangan zaman yang menuntut adanya perubahan ke arah digital tersebut.

“Digital media empat kali lebih efektif jika dibandingkan dengan konvensional. Traveloka yang baru berumur empat tahun, faktanya berhasil mengalahkan dua perusahaan travel agent terbesar di Indonesia, yaitu Panorama dan Bayu Buana,”

ucapnya.

Setelah menyadari fenomena tersebut, Kemenpar pun kini telah melakukan strategi promosi dan pemasaran lewat digital.

Selain iklan melalui media massa, juga memastikan destinasi pariwisata unggulan masuk booking portal seperti TripAdvisor, Ctrip, dan Expedia.

Meski begitu, imbuh Arief Yahya, pihaknya juga tetap memprioritaskan pembangunan secara fisik, terutama di 10 destinasi baru alias Bali Baru. Di antaranya membangun homestay desa wisata yang ditargetkan mencapai 10 ribu pada 2019 serta menggunakan konsep arsitektur Nusantara yang berciri khas lokal.

“Secara fisik, kita juga akan mengembangkan areaarea sekitar tujuan destinasi utama. Seperti Bali, kalau kita datang ke Bali kita tahu ada di Bali karena mulai dari pagar sampai rumahrumahnya bernuansa khas Bali. Begitu pun destinasi wisata lainnya, nanti akan kita bangun arsitektur Nusantara.” (Mut/S2-25)

PPDPP Hadir untuk Rakyat

K

ementerian PUPR melalui PPDPP melaksanakan program pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka memiliki rumah. Program ini bagian dari Sejuta Rumah yang telah dicanangkan oleh pemerintah Jokowi - JK di Kabupaten Ungaran, Jawa Tengah pada bulan April 2015. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses MBR tersebut yaitu dengan menurunkan tingkat suku bunga KPR bersubsidi dari 7,25% menjadi 5% selama masa angsuran. Program ini dilaksanakan oleh PPDPP melalui kerja sama dengan perbankan untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan yang dikenal dengan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP). Sampai dengan saat ini, lebih dari 505 ribu keluarga MBR telah menikmati program KPR Sejahtera FLPP. Mulai dari kalangan PNS, TNI/Polri, BUMN/Swasta hingga pekerja non formal.

Memberikan layanan penyaluran FLPP yang unggul dan tepat sasaran; Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan dana bergulir untuk mendukung

V Visi

Menjadi lembaga penyedia layanan pembiayaan perumahan dan pengelola dana yang profesional dan handal dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan bagi rakyat.

M Misi

kesinambungan pembiayaan perumahan rakyat;

Mengembangkan dan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dalam meningkatkan

efektivitas layanan FLPP dan pengelolaan dana; dan

Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penerapan prinsip tata kelola organisasi

yang baik dengan dukungan SDM yang professional dan berintegritas.

TUGAS & FUNGSI PPDPP T Unit organisasi non eselon yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan program pengembangan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR. Menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Bertanggung jawab kepada Menteri PUPR melalui Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan. (Permen PUPR No. 5 Tahun 2017).

90%

10% BANK APBN

KPR FLPP Membayar Angsuran

Pengambilan Pokok & Tarif

F FITUR KPR SEJAHTERA FLPP

100% MBR

SY SYARAT DAN KETENTUAN KPR SEJAHTERA FLPP

5 LANGKAH MUDAH MENDAPATKAN RUMAH SEJAHTERA Menentukan pilihan lokasi rumah sejahtera yang ingin dibeli.

Melengkapi persyaratan untuk pengajuan KPR Sejahtera FLPP ke Bank Pelansana.

Membayar uang muka ke Pengembang.

Menandatangani akad KPR sejahtera FLPP. Menempati rumah KPR Sejahtera FLPP.

H HARGA RUMAH KPR SEJAHTERA FLPP

BANK PELAKSANA PENYALUR KPR SEJAHTERA FLPP B No.

Zona

Tahun 2017

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) Sumatera (Kec. Kepulauan Riau dan Bangka-Belitung) Kalimantan Sulawesi Maluku dan Maluku Utara Bali dan Nusa Tenggara Papua dan Papua Barat Kep. Riau dan Bangka Belitung Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok,

2018

Rp.123.000.000

Rp.130.000.000

Rp.123.000.000

Rp.130.000.000

Rp.135.000.000 Rp.129.000.000 Rp.141.000.000 Rp.141.000.000 Rp.193.500.000 Rp.129.000.000 Rp.141.000.000

Rp.142.000.000 Rp.136.000.000 Rp.148.500.000 Rp.148.500.000 Rp.205.000.000 Rp.136.000.000 Rp.148.500.000

Tangerang, Bekasi) Bank yang tidak menyalurkan KPR Sejahtera FLPP tahun 2017 adalah: Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri.

PRESTASI YANG DIRAIH PPDPP P

Sumber: Kepmen PUPR No. 552/KPTS/M/2016.

REALISASI PENYALURAN DANA FLPP BERDASARKAN PROVINSI DARI TAHUN 2010- AGUSTUS 2017

Sistem e-FLPP diresmikan oleh Menteri PUPR pada bulan Agustus 2016.

RCA 2017: PPDPP memperoleh Penghargaan penghargaan dari RCA sebagai lembaga pemerintah yang inovatif dalam sistem pemyaluran pembiayaan perumahan.

PPDPP mendapatkan sertifikasi elektronik untuk sistem e-FLPP dari Lembaga Sandi Negara (Lemsagneg) dalam rangka pengamanan sistem e-FLPP, (April 2017).

Unit kerja Direktur Operasi PPDPP mendapatkan sertifikat ISO SMM 9001:2015.

KOMPOSISI PENERIMA BANTUAN KPR SEJAHTERA FLPP

“

Masyarakat dihimbau teliti sebelum membeli.

www.ppdpp.id

Perumahan Tiga Raksa - Tangerang.

Perumahan Rollo Green Dimond Residence - Papua.

Gedung PPDPP Jl. Palatehan II No. 27, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160, Indonesia Telepon: +62 21-2751-0964

“

Perumahan Pesona Kahuripan - Bogor.

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN B4

SELESAI PENGERJAAN:

Pembangunan proyek ruas tol Palembang-Indralaya di KM 7 minggu (17/9). Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

MI/ DWI APRIANI

Beberapa proyek investasi yang dibiayai PT SMI di antaranya light rail transit (LRT) di Medan, Sumatra Utara, yang tengah memasuki proses tender pengerjaan, Tol Medan-Binjai, dan Tol Palembang-Indralaya.

Memacu Pembangunan Infrastruktur P Daerah

ADHI M DHARYONO

adhi@mediaindonesia.com

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (”PT SMI”) Katalis Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia

PT SMI merupakan BUMN di bawah pembinaan Kementerian Keuangan yang menyediakan Pembiayaan, Jasa Konsultasi dan Jasa Pengembangan Proyek untuk proyek infrastruktur Indonesia.

Infrastruktur

Ketenagalistrikan

Irigasi

Transportasi

Minyak & Gas Hilir

Jalan & Jembatan

Air Bersih

Pengelolaan Limbah

(ˉVLHQVL (QHUJL

Infrastruktur Pemasyarakatan

Pasar

Infrastruktur Pariwisata

Infrastruktur Pendidikan

Rolling Stok Kereta Api

Rumah Sakit

#BaktiuntukNegeri Untuk informasi selengkapnya silahkan hubungi: PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48 - Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia Telp: (+62-21) 8082 5288, Fax: (+62-21) 8082 5258, Email: corporatesecretary@ptsmi.co.id

www.ptsmi.co.id @ptsmi

ptsmi_id

Sebagai solusi Manfaat pinjaman ini telah dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan timur, Yusran Aspar mengatakan pinjaman dana dari PT SMI merupakan solusi untuk melanjutkan kegiatan pembangunan

Telekomunikasi

Infrastruktur Sosial Infrastruktur

Infrastruktur Kawasan

EMBANGUNAN infrastruktur menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Sebagai salah satu badan usaha di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (persero) berperan aktif mempercepat program ini, antara lain dengan mendorong fitur peminjaman kepada pemerintah daerah (pemda).

Dengan fitur itu, pemda akan mempercepat peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pencapaian target program pembangunan daerah, dan menjadi alternatif pembiayaan bagi daerah, di luar mekanisme pembiayaan kontrak lebih dari satu tahun.

Menurut Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini, program itu sudah digalakkan setahun ini dan telah membiayai 20 pemda dengan komitmen sebesar Rp2,68 triliun.

“Peminjaman pada pemda ini akan digeber ke depannya untuk mempercepat pembangunan di daerah. Jika menunggu investor memakan waktu lama. Jadi, fitur ini amat tepat sebagai pendekatan pusat ke daerah, hanya bagaimana daerah memanfaatkan pendekatan itu,” ujarnya di sela kunjungan ke Media Group, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Emma menjelaskan, untuk peminjaman dana, terdapat beberapa persyaratan seperti tidak ada kewajiban alias utang piutang yang tertunggak kepada pemerintah pusat. “Kemudian dilihat proyeknya, apakah proyek abalabal atau bukan. Lalu, harus ada RAB (rencana anggaran biaya) seperti lahan dan izinnya sudah ada,” papar Emma.

Selain itu, kategori proyek, termasuk kategori fiskal rendah, menengah atau

tinggi. “Jika tinggi, rasio defisitnya akan lebih besar.”

Untuk sistem pengembalian dana peminjaman, pemda diberi masa lima tahun minimal untuk pelunasan.

Range peminjaman juga didasarkan kemampuan fiskal tiap pemerintah daerah.

“Kalau yang bayarnya susah, kami beri efek jera, kami bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.

Kami akan beri laporan agar bisa jadi bahan pertimbangan saat penyaluran anggaran ke daerah.”

Saat ini, beberapa proyek investasi yang dibiayai PT Sarana Multi Infrastruktur di antaranya transportasi publik berupa light rail transit (LRT) di Medan, Sumatra Utara, yang tengah memasuki proses tender pengerjaan, Tol Medan-Binjai, dan Tol PalembangIndralaya.

Menurut Emma, PT SMI telah membiayai 20 pemda dengan komitmen sebesar Rp2,68 triliun. Mengenai jenis peminjaman daerah, kata dia, terdiri atas pinjaman jangka pendek yaitu jangka waktu maksimal 1 tahun anggaran, pinjaman jangka menengah (jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan biasanya digunakan untuk fasilitas publik yang tidak memberikan penerimaan), serta pinjaman jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan digunakan untuk membiayai investasi sarana dan prasarana pelayanan publik).

di wilayahnya yang saat ini sedang mengalami krisis keuangan. “Upaya peminjaman dana kepada pihak ketiga merupakan opsi atau pilihan terbaik di tengah krisis anggaran saat ini,” ujar Yusran seperti dikutip Antara, Sabtu (14/10).

Menurut ia, pinjaman dana sekitar Rp348 miliar dari PT SMI sangat membantu untuk meneruskan sejumlah pembangunan karena sejak awal 2017 keuangan daerah mengalami defisit.

Yusran menjelaskan pemerintah kabupaten memiliki beberapa pilihan atau opsi dalam mengatasi krisis anggaran yang terjadi saat ini.

“Pilihannya itu menunda kegiatan proyek ‘multiyears’ sambil menunggu keuangan daerah pulih atau menarik seluruh uang SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk meneruskan pekerjaan agar tidak terhenti,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT SMI terkait dengan peminjaman dana sekitar Rp348 miliar untuk sejumlah proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak.

Pinjaman dari PT SMI tersebut menyelamatkan sejumlah proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak yang menurut rencana akan dihentikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Opsi peminjaman dana kepada pihak ketiga itu, ujar Yusran, merupakan langkah paling tepat menyelamatkan kondisi kas daerah yang sedang mengalami krisis seiring pendapatan dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang semakin menurun.

Dana pinjaman yang dikucurkan PT SMI dapat membantu meringankan beban anggaran daerah dalam pembangunan proyek fisik. Yusran menegaskan, jika pengerjaan sejumlah kegiatan fisik itu semakin ditunda, biaya akan semakin mahal seiring dengan peningkatan inflasi.

“Kalau menunda pekerjaan atau kegiatan yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak berisiko meningkatkan inflasi,” tambahnya. (E-2)

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

PT SMI Ikut Biayai Proyek Energi Terbarukan DALAM sambutannya ketika membuka gelaran Indo EBTKE Conex 2017 in Conjunction with Bali Clean Energy Forum (BCEF) 2017, di Jakarta, pertengahan September lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) lebih memiliki daya kompetitif dalam hal tarif keekonomian.

Pemerintah, kata Jonan, sepakat bauran energi harus tercapai dengan catatan pemenuhan keekonomian harus terjangkau. Pemerintah menargetkan pada 2025, bauran energi yang berasal dari sumber energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23%.

Terhadap komitmen tersebut, kata Jonan, pemerintah konsisten untuk terus memaksimalkan pemanfaatan EBT yang ekonomis. Diakui Jonan, pada 2017 ini pemerintah gencar meningkatkan akses energi dan keandalan pasokan di seluruh pelosok Nusantara, baik berupa peningkatan rasio elektrifikasi maupun peningkatan kapasitas energi di sektor EBT.

Ia menjelaskan hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang tersurat dalam tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu ketersediaan listrik, distribusi, dan harga terjangkau.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM telah mendorong PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk bisa membantu mengembangkan EBT dengan mengucurkan pinjaman berbunga rendah.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dalam acara pemaparan proyek Micro Hydro for Indonesia di Jakarta belum lama ini mengatakan pemerintah tengah berupaya mencarikan dana murah untuk mengembangkan potensi EBT di Indonesia.

“Kami di kementerian berusaha mendatangkan ‘lender’ (pemberi pinjaman) yang bisa memberikan ‘interest rate’ yang murah. Kami sedang usahakan bagaimana dapat dana murah termasuk dengan SMI. Kami dorong SMI lebih luangkan sebagian dananya untuk pengembangan EBT,” ungkapnya.

PT SMI sejak 2015 telah terlibat membiayai proyek-proyek energi terbarukan (renewable energy) dan perubahan iklim (climate changes).

Fasilitas pinjaman didapat dari beberapa lembaga donor yang berasal dari luar negeri.

Seperti dikutip situs PT SMI, Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi SMI Darwin Trisna Djajawinata mengungkapkan sumber fasilitas pinjaman berasal dari Agence Francaise de Developpement (AFD) atau Bank Pembangunan Prancis senilai maksimum US$100 juta. Kemudian juga memperoleh Grant senilai US$5 juta serta program bantuan teknis (technical assistance) senilai maksimum 400 ribu euro dari AFD. Darwin menjelaskan kerja sama dengan AFD ini akan mendorong peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan guna menopang bauran energi menjadi 23% di 2025.

“Hal ini juga membuktikan tingginya kepercayaan lembaga bilateral atau multilateral kepada SMI,” jelasnya.

(Tes/Ant/E-2)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN B5

Mengaliri Gas hingga

Pelosok Nusantara Hingga awal Agustus lalu, secara nasional PGN telah memasok 1.658 industri besar dan pembangkit listrik, 1.930 pelanggan komersial, dan 204 ribu pelanggan rumah tangga.

TESA OKTIANA SURBAKTI tesa@mediaindonesia.com

P

T Perusahaan Gas Negara Tbk (persero) terus berupaya menargetkan dapat menyalurkan gas bumi ke daerah kawasan industri di seluruh Nusantara. Hal ini ialah upaya merealisasikan program konversi energi ke gas bumi. “Pemanfaatan gas bumi yang efisien, ramah lingkungan, dan aman terbukti berhasil mendorong daya saing sektor industri nasional terus meningkat,” kata Direktur Komersial PGN Danny Praditya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kinerja penyaluran gas bumi PGN meningkat sepanjang triwulan III-2017 sebesar 17% ketimbang triwulan sebelumnya. “Kenaikan ini dikontribusikan dari peningkatan konsumsi gas, baik dari sektor industri maupun dari sektor kelistrikan,” kata Danny.

Salah satu upaya untuk mendongkrak konsumsi gas bumi ialah PGN memperluas jaringan gas bumi ke Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten.

Kawasan yang dikelola PT Modernland Realty Tbk ini menjadi salah satu pasar yang potensial karena dari total lahan 3.175 hektare, sekitar 30% telah dikembangkan. Di dalamnya berdiri lebih dari 200 perusahaan, baik lokal maupun multinasional. Jenis industrinya pun beragam, di antaranya perusahaan makanan dan minuman, industri kimia, industri alat berat, dan material bangunan.

Danny mengatakan, selain Cikande, PGN sudah memasok gas bumi ke kawasan industri yang dikelola PT Nusatama Properta Panbil di Batam, Kepulauan Riau. “Penggunaannya sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas di Kawasan Industri Panbil di Batam,” ujar Danny.

Danny mengungkapkan, pasokan gas bumi PGN ke Kawasan Industri Panbil di Batam ini berlangsung selama 10 tahun ke depan, baik dalam bentuk compressed natural gas (CNG) maupun liquefied natural gas (LNG).

Selan itu, PGN bersama Nusatama Properta Panbil bersepakat memenuhi kebutuhan gas di kawasan industri maupun kawasan pariwisata yang akan dikembangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

PGN bahkan menargetkan Batam, Kepulauan Riau, bakal menjadi kota gas bumi. Pasokan energi yang andal akan menarik banyak investor berinvestasi di kota yang berbatasan langsung dengan Singapura itu.

Surga investor Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo mengatakan pihaknya terus memperluas jaringan infrastruktur dan meningkatkan pasokan gas bumi ke berbagai wilayah di Batam. “Sejak 2004 kami terus bangun jaringan distribusi gas bumi ke pelanggan di Batam.

PGN memasok langsung ke industri, usaha komersial, sampai pembangkit listrik dan rumah tangga,” kata Dilo dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, beberapa waktu lalu.

Saat ini, untuk wilayah Batam, PGN telah melayani 3.497 pelanggan rumah tangga, 53 pelanggan komersial, dan 43 pelanggan industri dan pembangkit listrik. Hingga awal Agustus lalu, secara nasional PGN telah memasok 1.658 industri besar dan pembangkit listrik, 1.930 pelanggan komersial, dan 204 ribu pelanggan rumah tangga yang tersebar di 19 kabupaten/kota di 12 provinsi di seluruh Indonesia.

Dilo mengatakan dalam waktu dekat PGN juga kembali menyelesaikan proyek pipa transmisi West

ANTARA/DIDIK SUHARTONO

Natuna Transmission System (WNTS) di titik Subsea Tie In-Batam (SSTI-B) ke Pulau Pemping. Proyek itu merupakan penugasan pemerintah kepada PGN untuk membangun dan mengoperasikan pipa gas dari SSTI-B ke pulau tersebut.

“Pengembangan proyek infrastruktur pipa transmisi WNTS di titik Subsea Tie In-Batam ke Pulau Pemping akan memberikan manfaat berupa alternatif pasokan gas bagi kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun) dan salah satu wujud kontribusi PGN dalam mendukung program pemerintah untuk ketahanan dan kemandirian energi nasional,” jelas Dilo.

Dengan terbangunnya proyek pipa gas itu, PGN wilayah Batam akan memiliki tambahan total kapasitas energi sebesar 40 bbtud. Bahkan, volume gas bumi dapat ditingkatkan hingga 100 bbtud di tahun-tahun berikutnya, sesuai dengan kebutuhan

GAS RUMAH TANGGA: Dirjen Migas Kementerian

ESDM IGN Wiratmaja Puja (kanan) memeriksa alat ukur pemakaian gas bumi di rumah susun Penjaringan Sari 3, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. PGN telah menyalurkan gas bumi ke lebih 26.699 pelanggan industri, usaha komersial, UMKM, dan rumah tangga di Jawa Timur. pelanggan. “Pasokan energi terjamin dan andal sehingga bukan tidak mungkin Batam akan menjadi surga bagi investor berinvestasi,” tutupnya.

Tidak hanya di Batam, ke depan, PGN akan terus menjalin kerja sama dengan pengelola kawasan industri lainnya dalam pemanfaatan gas bumi.

Apalagi, menurut Danny, meningkatnya investasi baru dan ekspansi usaha di Indonesia sudah sejalan dengan upaya PGN untuk terus menggenjot pembangunan infrastruktur gas bumi. (E-2)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN B6

Ragam Upaya Kembangkan Sektor Wisata Perhatian utama investor asing ialah komitmen kepala daerah terhadap dukungan berinvestasi.

Setelah itu, baru masalah keamanan, kenyamanan, kemudahan perizinan, memperoleh tanah, kepastian tanah, dan kepastian hukum.

ADHI M DHARYONO

adhi@mediaindonesia.com

S

EKTOR pariwisata Tanah Air terus berkembang. Beragam upaya dan kegiatan dilakukan agar bisa meraup dana dari kalangan investor.Satu di antaranya Forum Investasi Regional (RIF) 2017 yang dilaksanakan di Kota Padang, Sumatra Barat, beberapa waktu lalu. Dalam perhelatan yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Pariwisata itu ditawarkan proyek pariwisata di destinasi prioritas senilai US$2,9 miliar, atau setara dengan Rp39 triliun.

Dari delapan destinasi pariwisata yang ditawarkan dalam RIF, enam di antaranya merupakan destinasi prioritas. Dua lainnya ialah destinasi pariwisata yang berlokasi di Padang, yakni kawasan wisata terpadu Gunung Padang dan kawasan wisata bahari Pantai Mandeh.

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menjelaskan sektor pariwisata Tanah Air

tumbuh di level 35%-40%, jauh di atas pertumbuhan investasi nasional yang per tahunnya di level 12%-14%.

Tanpa menyia-siakan kesempatan, Bupati Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Hendra Joni menggoda calon investor dengan memberikan dua tawaran yang menggiurkan, yaitu gratis perizinan usaha serta gratis pajak daerah selama lima tahun bagi yang ingin membuka usaha di daerahnya. Selain itu, dia menjamin proses perizinan tidak akan dipersulit.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Himawan Hariyoga mengingatkan hal utama yang menjadi perhatian investor asing ialah komitmen kepala daerah terhadap dukungan berinvestasi. Setelah itu, baru masalah keamanan, kenyamanan, kemudahan perizinan, memperoleh tanah, kepastian tanah, dan kepastian hukum.

“Tapi kadang-kadang ada daerah yang menawarkan potensi dulu, sementara investor sudah punya hitung-hitungan sendiri mengenai siapa saja pangsa pasar mereka dan berapa kemampuan calon pengunjung,” tambah Himawan.

Wisata komodo PT Angkasa Pura I (persero) Cabang Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), juga menginisiasi focus group discussion (FGD) bertajuk Collaborative Destination Development (CDD) Kupang dan Komodo Travel Mart (KTM) dengan topik Collaboration to improve tourism industry in East Nusa Tenggara.

Bandara El Tari di Kota Kupang menjadi salah satu pintu masuk bagi wisatawan yang hendak mengunjungi kawasan habitat satwa komodo.

Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari CDD Kupang yang pernah diselenggarakan pada Februari 2016. CDD bertujuan mendukung pengembangan potensi pariwisata daerah di kawasan tengah dan timur Indonesia sehingga sektor pariwisata dapat menjadi motor pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan CDD pada Februari 2016 secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap peningkatan wisatawan. Itu terlihat dari pertumbuhan 10% jumlah wisatawan. Pada 2015 NTT kedatangan 441.316 wisatawan domestik dan internasional lalu menjadi 889.833 wisatawan pada 2016. Pertumbuhan tahun sebelumnya hanya 11%, yaitu 397.543 wisatawan pada 2014 menjadi 441.316 pada 2015.

Komodo Travel Mart merupakan ajang pertemuan dan kerja sama antara agen perjalanan wisata domestik dan internasional. “Digabungkannya penyelenggaraan dua kegiatan ini diharapkan dapat membantu para agen wisata domestik dan internasional untuk

membawa lebih banyak wisatawan datang ke NTT,” kata Direktur Utama PT AP I Danang S Baskoro.

Untuk meningkatkan lalu lintas penumpang ke NTT, PT AP I memberikan insentif bagi maskapai penerbangan.

Satu di antaranya gratis tarif pendaratan (landing fee) selama enam bulan bagai maskapai yang membuka rute scheduled flight baru ke dan dari Kupang.

“Maskapai juga mendapatkan free pemasangan spanduk selama satu bulan di bandara untuk kepentingan promosi mereka dan inaugurasi gratis di bandara,” ujar Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT AP I Moch Asrori.

Danau Toba Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, akan berembuk dengan pengusaha lokal terkait dengan kesepakatan harga kebutuhan selama Festival Danau Toba (FDT) 2017 pada Desember.

Rembuk itu bertujuan menjaga stabilitas harga pangan, objek wisata, hingga penginapan. Pasalnya kehadiran pedagang

musiman dikhawatirkan menjadi pemicu kenaikan harga.

“Kami akan mengundang pengusaha hotel, restoran, dan penginapan, khususnya di Kecamatan Bakkara, untuk menyepakati harga saat FDT agar pengunjung tidak akan mengeluh,” kata Kepala Bagian Protokoler Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Jhonny Gultom.

Kesepakatan itu, lanjut dia, akan ditempelkan di setiap warung, restoran, hotel, dan penginapan.

Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan Bertobat Naibaho menjelaskan FDT akan diisi beragam kegiatan. Di antaranya perlombaan gondang batak, kor massal, dan pentas seni.

Dia memprediksi kegiatan tersebut akan meriah mengingat Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara akan diresmikan menjadi bandara internasional pada akhir Oktober. “Terobosan tersebut harus kita sambut dengan baik. Agar kegiatan terkait destinasi Danau Toba bisa meningkatkan minat pengunjung mancanegara,” ujarnya.

(PO/JH/N-1)

Menata tanpa Menggusur Pemerintah Kota Bandung memiliki tujuan jangka panjang yang baik dengan melakukan pembangunan rumah deret di RW 11, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan. Kawasan strategis tersebut ke depan hendak dibangun agar lebih tertata lagi.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan Dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Arief Prasetya mengemukakan, pihaknya mengusung program membangun tanpa menggusur dalam pembangunan rumah deret Tamansari.

“Konsep tersebut direalisasikan dengan mencarikan kontrakan bagi warga yang menempati 90 rumah di kawasan tersebut. Kami memberikan plafon sewa setinggi-tingginya sebesar Rp26 juta untuk satu tahun selama proyek berlangsung. Kalaupun proyeknya tuntas dalam enam bulan, kami akan tetap membayarkan segitu,”ungkap Arief.

Bagi warga yang selama ini mengontrak, lanjutnya, DPKP3 sudah menyiapkan apartemen rakyat di Rancacili. Mereka tinggal masuk, tidak ada keharusan membayar sewa. “Tapi ya paling ada untuk membayar listrik dan air. Itu pun tidak besar,” timpalnya.

Meskipun begitu, sebelum pindah ke kontrakan maupun apartemen rakyat di Rancacili, semua warga harus sudah mengisi dulu dua formulir kesediaan pindah sementara waktu dan akan kembali ke kawasan tersebut untuk menempati rumah deret.

Dua formulir tersebut ditandatangani di atas materai.

“Di data milik kami, ada 90 rumah di kawasan tersebut dengan 160 keluarga. Masing-masing keluarga memiliki hak untuk masuk ke rumah deret. Selama ini, rumah warga ditempati oleh tiga sampai empat keluarga, nanti satu unit rumah deret ditempati hanya satu keluarga,” bebernya.

Nanti setiap keluarga dengan jumlah anggota sedikit menempati rumah deret unit 33. Keluarga dengan jumlah anggota banyak menempati rumah deret unit 39.

Total unit rumah deret yang akan dibangun dalam dua tahap tersebut sebanyak 400 unit. Untuk tahap I diprioritaskan selesai pada 2018 bagi 154 keluarga terdampak.

“Pak Wali Kota mengeluarkan kebijakan bahwa pada saat proyek selesai nanti, warga RW 11

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengajak diskusi warga Tamansari perihal pembangunan rumah deret yang diperuntukan bagi mereka.

Tamansari yang menempati rumah deret akan dibebaskan dari biaya sewa selama lima tahun. Tapi administrasi menggunakan lahan dan/atau bangunan pemerintah kota tetap ditempuh,” tuturnya.

Bukan komersialisasi Pembangunan 400-an unit rumah deret yang diperuntukkan bagi warga sekitar RW 11 Tamansari

tidak untuk dikomersialisasi.

Kalaupun ada biaya sewa, itu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Inti pembangunan rumah deret Tamansari yaitu memperbaiki lingkungan tempat mereka tinggal juga memperbaiki kualitas ekonomi. Pasalnya, nanti antara unit tinggal dan

unit usaha terpisah. Kalau sekarang ada warga punya konveksi, mereka akan mendapat tempat konveksi.

Kalau ada warung, kami menyediakan warung. Kalau ada yang punya gerobak dagang, kami menyediakan tempat parkir gerobak,î papar dia.

Tidak cukup sampai di situ. Pihaknya pun membebaskan tempat bisnis yang dapat dikelola

FOTO-FOTO DOK PEMKOT BANDUNG

oleh warga melalui koperasi. Karena selain memberikan tempat layak huni, pemerintah kota ingin membangun kegiatan ekonomi bagi warga sehingga masyarakat dapat mandiri dengan usahausaha itu.

Pembangunan rumah deret Tamansari merupakan salah satu program Pemerintah Kota Bandung pada tahun

ini. Pertengahan Maret lalu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil secara resmi menerbitkan surat pembentukan kelompok kerja penyelenggara rumah deret Tamansari.

Menurut arsitek yang menangani program rumah deret itu, Yu Sing, konsep ramah lingkungan yang diusung yaitu mengadopsi kearifan lokal adat orang sunda. Konsep tersebut mengandung tiga unsur, yaitu kampung, sumber pangan, dan hutan keramat.

Bentuk rumah panggung di kawasan tersebut nanti dibuat berderet setinggi 2-3 lantai sehingga dapat menyerap air secara optimal. Seluruh bangunan akan terkoneksi satu sama lain sehingga interaksi sosial di kampung tersebut tetap terjaga.

Menanggapi pandangan mengenai tanah di kawasan tersebut sudah menjadi milik warga sebagaimana UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), Arief menerangkan tanah tersebut sudah menjadi milik Pemerintah Kota Bandung.

Kalau tanah itu milik negara, dikuasai negara. Masyarakat baru dapat meminta hak kalau sudah ditempati lebih dari 20 tahun.

“Tanah tersebut sudah menjadi milik pemerintah kota, sudah menjadi aset kami sejak puluhan tahun lalu. Kalau sudah masuk daftar inventaris barang milik pemerintah kota berarti sudah sah milik pemerintah. Posisinya seperti saya memiliki tanah.

Kalau saya diminta oleh orang, saya tidak mungkin memberikannya begitu saja. Sekarang dibalik, kalau warga punya tanah terus saya minta, tentu mereka tidak akan serta merta memberikannya,” pungkasnya. (BU/S4-25)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 â—† HALAMAN B7

Gali Potensi, Kurangi Kemiskinan Para pemimpin daerah sepakat masih harus bekerja keras. Angka pengangguran dan tingkat kemiskinan jadi target kerja besar.

HAMDI JEMPOT

hamdi@mediaindonesia.com

Z

ETH Zahuburua mengaku belum bisa tidur nyenyak setelah tiga tahun memimpin pembangunan di Maluku bersama Gubernur Said Assagaff. Pasalnya, ia merasa upaya menekan dan menurunkan angka kemiskinan di Maluku masih jauh dari maksimal. “Maluku masih menempati urutan keempat daerah termiskin di Indonesia.

Tantangan berat bagi kami ialah menekan dan menurunkan angka kemiskinan,� ujar Wakil Gubernur Maluku itu, Rabu (18/10).

Di depan para wakil bupati dan wakil wali kota se-Maluku, Zeth berharap sebelum berakhirnya masa jabatan yang ia emban, tingkat kemiskinan bisa diturunkan lagi. Dalam dua tahun terakhir, tingkat kemiskinan sudah mengalami penurunan, tapi belum memuaskannya.

Padahal, modal Maluku untuk mengurangi kemiskinan cukup besar.

Daerah ini memiliki gugus pulau dan gugus kelautan yang potensinya sangat besar. Aset Maluku bertumpu pada laut.

Karena itu, harapnya, perencanaan pembangunan di kabupaten dan kota di Maluku harus bertumpu pada potensi kelautan. “Kami juga berharap ada kucuran APBN yang meningkat, baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota,� lanjut Zeth.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Maluku Antonous Sihaloho menyatakan pertemuan wakil bupati dan wakil wali kota ini ditargetkan bisa menemukan solusi bagi upaya menekan angka kemiskinan. “Setiap wakil bupati dan wakil wali kota memaparkan kondisi daerah mereka. Usulan dan solusi diberikan peserta lain sehingga setiap daerah bisa

ANTARA/PUSPA PERWITASARI

PEKERJA: Pekerja konstruksi menjawab salam dari Presiden Joko Widodo di sela peresmian Pembukaan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, kemarin. Sejumlah kepala daerah siap untuk bekerja lebih keras mengurangi kemiskinan. menemukan jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi.�

Tantangan Blora Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, juga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi. Salah satu upaya ialah memberdayakan perekonomian warga.

Blora memiliki sumber daya alam yang cukup besar seperti hutan jati, juga pertambangan minyak dan hasil bumi yang berlimpah. Namun, seperti kebanyakan daerah lain di Indonesia, modal sumber daya alam ternyata tidak bisa dimanfaatkan untuk mengangkat warga dari kemiskinan.

Sulitnya membangkitkan perekonomian di daerah itu mendorong Pemerintah Kabupaten Blora untuk lebih kreatif dan inovatif meningkatkan taraf

hidup warga. Berbagai upaya ditempuh untuk dapat mengurangi angka kemiskinan yang tinggi.

Berdasarkan data, angka kemiskinan di Blora terhitung tinggi yakni mencapai 13% dari jumlah penduduk sekitar 113 ribu orang. Di Jawa Tengah, daerah ini menempati rangking 21 dari 35 kabupaten dan kota. “Meskipun berat, kami bertekad mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi dengan berbagai upaya dan daya,� janji Bupati Blora Djoko Nugroho.

Selain menggulirkan program prorakyat, Pemkab Blora juga merangkul pihak lain.

Salah satunya menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Blora.

Djoko berharap kiprah Baznas Blora dapat mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi di Blora. “Kami berharap Baznas dapat bersinergi dan bekerja sama dengan

pemerintah,� tambahnya.

Dalam upaya mengentaskan warga dari kemiskinan, menurut Djoko, berbagai cara terus dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Pemerintah pusat sudah meluncurkan Program Keluarga Harapan yang menjangkau 24.489 keluarga miskin di Blora. “Kami terus mengawal program ini dan berbagai program lainnya supaya tepat sasaran,� tandas Djoko.

Kemiskinan turun Kerja keras pemerintah pusat yang dinakhodai Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendapat pengakuan dan menjadi inspirasi bagi daerah untuk terus bergerak. Dopang Manurung, Kepala Subdirektorat Bursa Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, memastikan dalam tiga tahun memimpin

negeri ini duet itu telah mampu menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. “Dalam membangun, pemerintah menargetkan terciptanya 2 juta lapangan kerja setiap tahunnya,� ujar Dopang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, awal pekan ini.

Penyediaan lapangan kerja yang besar itu membuat pemerintah mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Dalam tiga tahun, angka kemiskinan turun dari 11,22% menjadi 10,07%, Sedangkan angka pengangguran dari 7,03 juta orang menjadi 7,01 juta orang.

Keberhasilan ini didorong gencarnya pembangunan bidang infrastruktur yang dibangun pemerintah, seperti jalan, pelabuhan, kawasan industri, kelistrikan, ataupun pembangunan sektor lain di bidang ekonomi dan pertanian. Kesemua ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja cukup besar.

Dopang mengakui meski menurun, angka pengangguran ini terbilang masih cukup besar. Melalui program Nawa Cita bidang ketenagakerjaan, pemerintah mematok terbukanya 2 juta lapangan kerja baru per tahun. Jadi selama 5 tahun memimpin, Jokowi-JK bisa membuka 10 juta lapangan kerja baru. “Target 2 juta lapangan kerja tahun ini sudah terlampaui. Hingga Agustus, pemerintah mampu membuka 2,3 juta lapangan kerja baru,� tambahnya.

Pemerintah sendiri terus mendorong pemerintah daerah dan perusahaan untuk membuka keran informasi lowongan kerja bagi masyarakat. Salah satunya menyelenggarakan bursa kerja.

Di Kalimantan Selatan, Gubernur Sahbirin Noor juga mengaku belum puas dengan capaian upaya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. “Di tengah perkembangan ekonomi yang kurang menggembirakan karena anjloknya harga batu bara dan minyak sawit, angka pengangguran di Kalsel bisa menurun.�

Tahun ini, angka pengangguran mencapai 113.296 orang atau 5,45% dari total penduduk. “Kami harus kerja keras. Angka ini masih di atas angka pengangguran nasional,� kata Sahbirin. (AS/DY/N-2)

KETAHANAN pangan menjadi persoalan serius bagi setiap daerah. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi serta terus berkurangnya lahan pertanian mengharuskan pemerintah berpikir keras agar mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan kualitas baik dan harga terjangkau.

Hal itu menjadi salah satu fokus pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di bawah kepemimpinan Bupati Uu Ruzhanul Ulum, di samping faktor religi dan pendidikan. Menurut Uu, pemerintah harus bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. “Pangan ini penting.

Sehebat apa pun teknologi, pembangunan infrastruktur, kalau tidak ada pangan berbahaya. Masyarakat tidak makan besi beton, tidak makan hotmix,� kata Uu di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Wilayah Tasikmalaya yang luas serta subur dimanfaatkan betul untuk terus meningkatkan produksi pertanian, terutama beras. Dari luas lahan 9.582 hektare, Kabupaten Tasikmalaya berkontribusi 907.334 ton terhadap produksi beras nasional 2016.

Dengan jumlah penduduk 1,735 juta, daerah di selatan Jawa Barat tersebut masih mencetak surplus beras 324.741 ton. “Produksi beras pada 2016 meningkat 11,42% dari produksi 2015,� kata dia.

Alhasil, tidaklah mengherankan jika Kabupaten Tasikmalaya telah mampu mengekspor beras hingga ke lima benua. Melalui program Simpatik, sejak 2010 hingga kini, daerah tersebut telah mengekspor beras organik sebanyak 771.981 ton ke berbagai negara di dunia. “Di antaranya 2010 ke Amerika Serikat, Malaysia, Jerman, Singapura sebanyak 41.825 ton, lalu 2011, 2012, 2013 ke Dubai UEA, Amerika Serikat, Belanda, Jerman, dan Malaysia sebanyak 64.315 ton, dan 2017 ke Belgia, Malaysia, Amerika Serikat, dan Italia 151.336 ton.�

Yang terbaru, pihaknya sudah bekerja sama dengan Oman untuk mengekspor komoditas pertanian ke negara di Timur Tengah itu. “Saya sekarang akan MoU (nota kesepahaman) dengan pemerintah Oman untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Oman dari hasil pertanian Kabupaten Tasikmalaya,� kata dia seraya menyebut Oman pun akan membangun pelabuhan di wilayahnya

guna mempermudah proses ekspor tersebut.

Selain beras, pada 2016, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mampu memacu produksi komoditas pertanian lain seperti jagung (16.746 ton), kedelai (6.098 ton), kacang tanah (5.731 ton), ubi kayu (234.304 ton), ubi jalar tanam (25.673 ton), dan cabai rawit (3.475 ton). “Kami juga mengekspor manggis, setiap tahunnya rata-rata 2.000 ton,� ucapnya.

Berkat capaian kemandirian pangan itu, Uu dan Kabupaten Tasikmalaya beberapa kali menyabet penghargaan di bidang pertanian. Pada 2012, 2013, dan 2014, ia menerima penghargaan dari Kementerian Pertanian karena mampu meningkatkan produksi gabah kering di atas 5%, bahkan pernah mencapai 10%. Kemudian, tahun ini, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Satyalencana untuk Uu atas keberhasilannya di bidang pertanian.

Jika produktivitas Tasikmalaya dapat dipertahankan, Uu optimistis suatu saat daerahnya bisa menjadi lumbung beras nasional. “Saya tidak mau kembali ke beberapa puluh tahun ke belakang. Ngantre pangan, beras,� kata dia.

FOTO-FOTO: PEMKAB TASIKMALAYA

Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum bersama Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya, Muhamad Zain menebar padi di lahan pertanian Lebih lanjut, Uu pun berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Perum Bulog, bisa memanfaatkan beras dari Kabupaten Tasikmalaya untuk dijadikan beras sejahtera (rastra).

Setidaknya, penyaluran rastra untuk wilayahnya bisa menggunakan beras hasil produksinya tersebut.

Dia optimistis penyaluran rastra di wilayahnya akan semakin baik jika menggunakan beras lokal.

Selain kualitas yang lebih baik karena alur distribusi lebih pendek, harga belinya

pun akan lebih kompetitif. “Kalau belinya dari kami, beras bisa lebih segar karena (distribusi) tidak terlalu lama. Harga juga kompetitif, tidak terlalu panjang antara produsen ke konsumennya,� ucap Uu.

Alih fungsi Di sisi lain, Uu mengakui tidak mudah mewujudkan pemenuhan pangan, khususnya beras. Hal itu disebabkan beralih fungsinya area persawahan menjadi kawasan hunian.

Untuk mengantisipasi kian tergerusnya persawahan, pihaknya bersama DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyepakati penerbitan peraturan daerah tentang sawah abadi. Pemerintah kabupaten pun terus berupaya dalam mencetak persawahan baru yang kelak diserahkan kepada masyarakat sebagai penggarap.

Selama kepemimpinannya sejak 2010, sudah tercetak 125 ha sawah baru. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menganggarkan miliaran

rupiah untuk menggarap lahan-lahan milik warga yang semula menganggur atau digunakan sebagai kebun. “Tahun ini kami menargetkan 500 ha pencetakan sawah baru,� ujarnya seraya menyebut pencetakan sawah baru itu dilakukan dengan menggandeng TNI. Upaya mempertahankan area persawahan dibarengi dengan langkah peningkatan kualitas irigasi. Salah satunya lewat pembangunan Bendungan Cijalu yang direncanakan pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tantangan lain yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melestarikan pertanian ialah berkurangnya animo warga untuk berkecimpung di sawah. Saat ini, kata Uu, warga lebih tertarik untuk mengais rezeki dari sektor lain. Alhasil, terjadi paling tidak penurunan 12% jumlah petani di Kabupaten Tasikmalaya saban tahunnya.

Sebagai solusi, pihaknya membangun SMK pertanian untuk menarik minat warga agar mau menjadi petani. Keberadaan sekolah kejuruan dengan biaya cuma-cuma itu sudah bisa diakses masyarakat di hampir seluruh kecamatan. “Awalnya SMK pertanian enggak disukai karena anakanak maunya komputer, mesin. Sekarang dengan berjalannya waktu, SMK pertanian banyak peminat,� tutur Uu. Pihaknya pun terus meningkatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya Mochamad Zain menambahkan, untuk mengangkat produktivitas, pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada petani seperti 238 traktor, 56 power tresher, 1 RMU, 20 combine harvester, 40 com seller, dan 62 power tresher multiguna. “Dari semua itu, tenaga kerja yang terserap dari sektor pertanian mencapai 249.941 orang,� kata dia. (BY/AD)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 â—† HALAMAN B8

Migrasi Petani Hantui Ketahanan Pangan

Capaian swasembada pangan tidak lepas dari langkah pemerintah membenahi regulasi dan tata kelola di sektor pertanian.

TESA OKTIANA SURBAKTI tesa@mediaindonesia.com

J

IKA tidak ada kendala berarti, hari ini (Jumat, 20/10), pemerintah akan melepas ekspor beras dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, ke Malaysia. Sebagai tahap awal, kuota ekspor beras baru berkisar 25 ton. Kuota ekspor yang efektif direalisasikan 2018 mendatang diperkirakan mencapai 120 ribu ton atau 20% dari kebutuhan impor beras

ANTARA/SYIFA YULINNAS

PANEN PADI: Petani merontokkan padi dengan menggunakan mesin saat panen di area persawahan Desa Alue Papeun, Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, Aceh, Kamis (24/8).

Malaysia. Beras yang diekspor berjenis medium, tapi di Malaysia berubah status menjadi beras premium.

Wilayah Provinsi Kalimantan Barat memang dinilai berpotensi untuk pengembangan pertanian berbasis perbatasan. Pemerintah optimistis Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Asa itu kian terpupuk melalui berbagai upaya yang bermuara pada swasembada berbagai komoditas pangan, terutama beras.

Strategi menggapai target lumbung pangan dunia pada 2045 sudah dituangkan dalam grand design.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Indonesia berhasil menunjukkan pada dunia bahwa negeri ini mampu memberi makan terhadap lebih dari 250 juta penduduk tanpa bergantung impor. Beberapa komoditas pangan yang sudah mencapai tahap swasembada ialah beras, cabai, dan jagung. Bahkan, Indonesia gencar melakukan ekspor komoditas pangan ke berbagai negara. “Insya Allah ke depan kita akan melangkah lagi ke komoditas lainnya seperti gula. Kita juga ingin mengembalikan kejayaan rempahrempah,� ujar Amran dalam pidatonya di peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) di Pontianak, Kalbar, kemarin.

Keberhasilan Indonesia dalam melepas ketergantungan impor komoditas pangan terutama jagung, kata dia, menuai pujian dari negara lain. Apalagi, importasi jagung terdahulu mencapai nilai Rp10 triliun dengan volume 3,6 juta ton. Pujian itu muncul dalam pertemuan menteri pertanian di tingkat Asia beberapa waktu lalu. Negara yang siap menerima jagung hasil pertanian Indonesia ialah Malaysia dan Filipina. “Kami sudah janjian dengan Menteri Malaysia, mereka siap impor jagung dari Indonesia. Kita sendiri siap ekspor 3 juta ton. Dengan Filipina ada potensi ekspor jagung ke sana 1 juta ton.�

Capaian swasembada pangan tidak lepas dari langkah pemerintah

membenahi regulasi dan tata kelola di sektor pertanian. Selain itu, memperbaiki kemudahan berinvestasi agar semakin banyak investor yang menggarap sektor strategis tersebut.

Namun, di tengah target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045, Food and Agriculture Organization (FAO) atau organisasi pangan dunia, mengkritisi fenomena migrasi petani dari desa.

Persoalan migrasi patut diwaspadai mengingat peranan petani semakin penting guna memastikan ketersediaan pangan di Tanah Air. Berdasarkan data FAO, jumlah penduduk pedesaan yang pindah ke perkotaan mencapai 7 juta pada 2016.

Dorongan bermigrasi tidak lepas dari alasan ekonomi. Dua per tiga dari 28 juta penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan diketahui tinggal di wilayah perdesaan.

Fenomena migrasi di desa tidak hanya menuju daerah perkotaan, tapi menyasar negara lain.

Besaran kiriman uang (remitansi) tahunan dari migran ke kampung halaman bisa mencapai US$10,5 miliar atau sekitar 1 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Migrasi petani memiliki dampak terhadap ketahanan pangan nasional di tengah semangat swasembada yang kerap digaungkan pemerintah. “Sebagian besar pekerjaan yang tersedia di bidang pertanian menghasilkan pendapatan yang kecil dan kurang stabil. Berikut ketimpangan upah dan kesempatan bagi wanita sehingga banyak penduduk desa yang bermigrasi adalah wanita di tengah perlindungan sosial yang terbatas,� ujar FAO Representatives to Indonesia and Timor-Leste Mark Smulders pada acara HPS di Pontianak, kemarin.

Smulders menuturkan penduduk miskin di perdesaan terutama keluarga petani kecil masih dihantui kesulitan. Mulai akses kredit, jasa, hingga teknologi dan pasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam dan tenaga kerja. Pemerintah dikatakannya harus mengambil langkah strategis untuk membendung gelombang migrasi petani di perdesaan bila tidak ingin produksi pangan menipis. (E-2)

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) berkomitmen untuk terus memajukan sektor pertanian Tanah Air dan mencapai swasembada atas sejumlah komoditas strategis.

Tiga tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berjalan, Kementan yang dinakhodai Andi Amran Sulaiman mengklaim telah berhasil menaikkan angka produksi beberapa komoditas seperti padi, jagung, dan bawang merah.

Tercatat, pada 2014, produksi padi nasional hanya sebesar 70,8 juta ton. Dua tahun berselang, pada 2016, produksi padi melonjak hingga 80 juta ton, dan pada 2017 Kementan menargetkan 81,5 juta ton padi bisa diproduksi.

Demikian halnya dengan komoditas tanaman pangan lainnya yakni jagung. Pada 2014, produksi jagung di

dalam negeri hanya 19 juta ton. Pemerintah pada 2015 juga masih harus membuka impor sebesar 3,2 juta ton untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Namun, pada 2016 dan 2017, Amran menyebutkan tidak ada lagi kebijakan importasi jagung karena para petani di Tanah Air mampu menorehkan hasil yang lebih besar.

Bahkan, hingga akhir tahun ini, produksi jagung ditargetkan mencapai 26 juta ton, naik 37% dari 2014.

Satu komoditas lainnya yang mengalami peningkatan produksi secara signifikan ialah bawang merah. Pada 2014, hasil tanaman hortikultura itu hanya 1,23 juta ton.

Alhasil, bawang merah sebanyak 15 ribu ton pun harus didatangkan dari luar negeri.

Pada tahun berikutnya, upaya khusus dilakukan

untuk mendongkrak produksi hingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk menutup keran impor. Pada tahun ini, produksi bawang merah ditargetkan mencapai 1,42 juta ton atau melonjak 15%. “Bahkan sekarang kita sudah ekspor ke Thailand, Filipina, Timor Leste, Vietnam, dan Singapura.

Kami juga akan terus berupaya mendorong produksi komoditas lainnya,� ujar Amran di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (17/10).

Komoditas lain yang juga mengalami kenaikan ialah aneka cabai yang naik 1,5% menjadi 1.90 juta ton. Total nilai tambah peningkatan produksi dari 2014 hingga 2016 untuk 43 komoditas mencapai Rp288 triliun.

Faktor lahan Peningkatan produksi tidak terlepas dari adanya peningkatan

luas tambah tanam (LTT) menjadi 16,39 juta hektare atau bertambah 2,34 juta hektare. Indeks pertanaman pun tumbuh hingga 2,95% menjadi 1,73.

Optimalisasi lahan menjadi lahan produktif juga menyasar daerah rawa. Pengembangan lahan rawa hingga saat ini telah mencapai 367 ribu hektare atau telah tercapai 100%. Optimalisasi lahan dan tren peningkatan komoditas itu membuat capaian Desa Mandiri Benih kini melampaui target 1.000 desa. Tercatat 1.313 atau 131% desa kini menyandang status mandiri benih. Sementara itu, capaian desa pertanian organik mencapai 714 desa atau 71,4%.

Kerja keras dalam memajukan bidang pertanian juga berbuah hasil baik dengan naiknya level global food security index Indonesia dari

peringkat ke-72 pada 2014 menjadi ke-69 pada 2017.

Indonesia juga bertengger di peringkat 21 dari 25 negara dalam indeks keberlanjutan pangan atau food sustainability index (FSI) yang dikeluarkan The Economist Intelligent Unit (EIU) dan Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN) Foundation.

Hemat devisa Semua peningkatan tersebut pun berdampak pada impor komoditas.

Sejak 2016, beberapa komoditas seperti beras medium, cabai segar, dan bawang merah tidak lagi diimpor. Dampaknya, terdapat potensi penghematan devisa dari tiga komoditas itu paling tidak Rp8,4 triliun.

Satu komoditas lain yang masih impor ialah jagung. Namun, volumenya terus turun. Tahun lalu, jagung impor membanjiri

Indonesia sebesar 1,13 juta ton. Drop 61% dari tahun sebelumnya. Tahun ini, Kementan tidak melakukan impor jagung pakan ternak yang membuat devisa negara hemat hingga Rp10,6 triliun.

Di sisi lain, kenaikan produksi juga terbukti mendorong ekspor.

Sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan ekspor signifikan sejak tahun lalu seperti beras yang naik 67% menjadi 2.538 ton dan ubi kayu yang melonjak sampai 185% menjadi 47.876 ton.

Pemerintah saat ini juga giat membangun lumbung pangan berorientasi ekspor perbatasan yang terdapat di 11 kabupaten di 5 provinsi.

Hasil itu tak lepas dari upaya Kementan untuk mendorong ketersediaan infrastruktur dan sarana pertanian yang merata.

Perluasan optimasi lahan sawah sudah mencapai 1,08 juta hektare dan

ditargetkan 2 tahun ke depan akan bertambah lagi hingga 429.600 hektare.

Dampak positif pada kegiatan ekspor-impor dinilai Kementan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani. Data Kementan menunjukkan pada Maret 2017 penduduk miskin perdesaan turun 842 ribu jiwa atau 4,7% menjadi 17,10 juta jiwa daripada periode serupa di 2016.

Rasio Gini di perdesaan pun melandai pada Maret 2017 menjadi 0,320 poin.

Dalam dua tahun ke depan, Kementan menargetkan bukan saja dapat mempertahankan swasembada yang telah tercipta, melainkan juga memperluasnya ke komoditas lain seperti kedelai, bawang putih, dan gula konsumsi pada 2020, serta peningkatan produksi hortikultura dan rempah.

(Gnr/S2-25)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 â—† HALAMAN B9

Menata Ulang Alokasi Dana Desa Presiden Jokowi meminta perbaikan kualitas perencanaan pembangunan di desa agar dana tersebut tepat sasaran.

ANDHIKA PRASETYO

andhika@mediaindonesia.com

S

ELAMA beberapa dekade desa kerap temarginalkan. Namun, di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), potret desa tidak lagi muram.

Setidaknya, ada upaya menjadikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Pemberian dana desa langsung dari APBN untuk dikelola masyarakat ialah salah suatu bukti konkret keseriusan pemerintah menjalankan janjinya untuk membangun dari pinggiran dan desa-desa.

Pemerintah mulai 2015 mengalokasikan dana bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia. Dari Rp20,76 triliun pada 2015, jumlahnya terus naik menjadi Rp60 triliun (2017), dan Rp120 triliun pada 2018. Ada sebanyak 74.958 desa dan 8.430 kelurahan yang menjadi sasaran dana desa. “Gunakan untuk hal-hal yang produktif, yang bisa langsung membuka lapangan pekerjaan.

Kita ingin perekonomian di desa bisa bergerak, tidak kalah cepatnya dengan pergerakan perekonomian yang ada di kota,� kata Jokowi saat

membuka rapat terbatas soal dana desa di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10).

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta perbaikan kualitas perencanaan pembangunan di desa agar dana tersebut tepat sasaran. Misalnya, dengan melakukan pendampingan bagi perangkat desa. “Dampingi dengan baik, terkait dengan jenis proyeknya apa, lalu waktu pengerjaannya. Dikawal juga manajemen lapangannya,� tukasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui dana desa belum optimal dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pada 2018, pemerintah akan melakukan reformulasi alokasi anggaran desa dengan lebih fokus pada desa yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Selama ini, alokasi dana desa berdasarkan populasi. “Dari tadinya di atas 20% menjadi hanya 10%, sedangkan untuk desa yang dengan jumlah penduduk miskin akan dinaikkan dari 20% menjadi lebih dari 35%.

Sistemnya diperbaiki, akuntabilitas disederhanakan tetapi diefektifkan sehingga kita semakin yakin dana desa yang meningkat ini bisa mengurangi kemiskinan,� ujarnya.

ANTARA/AHMAD SUBAIDI

PENGGUNAAN DANA DESA: Sejumlah warga beraktifitas di lahan pertanian di Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Selong, Lombok Timur, NTB,

Rabu (25/5). Dana desa di daerah tersebut dimanfaatkan untuk pembuatan jaringan irigasi lahan pertanian serta pembuatan jalan akses ke lahan pertanian.

Selama ini dana desa digunakan untuk beberapa tujuan seperti membangun sarana dan prasarana desa.

Perkuat pengawasan Itu artinya, sambung Sri Mulyani, pendampingan harus lebih diperkuat karena desa yang lebih miskin memiliki sisi pertanggungjawaban yang lemah.

Mengenai pengawasannya, mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

telah membuat sistem akuntansi perdesaan bersama Kementerian Dalam Negeri sehingga bisa langsung melakukan audit atas penggunaan dana desa. “Kita akan lakukan agar di satu sisi tidak complicated, tetapi hasil untuk monitor penggunaan dana desa itu sesuai dengan tujuan,� jelasnya.

Terkait dengan efektivitas penggunaan dana desa, Presiden meminta kementerian terkait memperhatikan desain dana desa 2018 agar tidak tumpang tindih program. Selama ini dana desa digunakan untuk beberapa tujuan seperti membangun sarana dan prasarana desa. “Seluruh pekerjaan tidak boleh dilakukan pihak ketiga, tetapi swakelola dengan penyerapan tenaga kerja yang maksimal dan konsepnya adalah semacam cash for work. Jadi semacam pembelian

tenaga kerja yang menyerap di desa itu sendiri dan kemudian mendapatkan upah dari dana desa sehingga bisa menimbulkan daya beli di masyarakat desa,� tandasnya.

Karena sistem proyek secara swakelola, pertangungjawabannya akan dibuat berbeda. Presiden menginstruksikan sistem pertanggungjawaban dibuat sederhana sehingga tidak menimbulkan disinsentif bagi kementerian untuk bisa menjalankan proyek-proyeknya secara swakelola.

Di tempat yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) diperhitungkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Ia mencontohkan Prukades

yang telah dilakukan desa di Kabupaten Pandeglang, Banten, yang menanam jagung di lahan 50 ribu hektare. Satu hektare lahan jagung butuh tenaga kerja hingga lima warga. “Jadi tinggal dihitung saja kalau 50 ribu ha itu bisa menciptakan 50 ribu dikali 5 job (pekerjaan), berarti 250 ribu orang.�

Jumlah itu, kata Eko, dapat berlipat jika ada perusahaan swasta atau BUMN yang mau bekerja sama dengan desa mengembangkan daerah penyangga.

Mengenai penyelewengan dana desa, Menteri Eko mengakui hal itu pernah terjadi. Namun, dia memastikan bakal lebih ketat mengawal. “Kita masih ingat di sana sini masih terjadi kasus penyelewengan. Tugas kita adalah mengawal dana desa ini bersama masyarakat,� ujarnya. (E-2)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI GELIAT PEMBANGUNAN DESA WUJUDKAN NAWACITA KETIGA: MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH DAN DESA Program prioritas kedua adalah membangun embung. Embung dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

Awal Oktober lalu, Presiden Joko Widodo dan Mendes PDTT Eko Sandjojo meresmikan 326 embung se-Kabupaten Pandeglang di Embung Ranca Anis, Desa Muruy, Kecamatan Menes.

Embung Ranca Anis pun mampu mengairi lahan pertanian seluas 60 hektar yang terdapat di Desa Muruy dan Desa Karyasari, Kecamatan Cikeudal. Masifnya pembangunan embung diharapkan dapat membuat masa panen meningkat 2-3 kali dalam setahun.

Produk Unggulan dari Kabupaten Garut yang didukung oleh Dana Desa

P

embangunan di pedesaan semakin bergeliat dalam tiga tahun terakhir.

Pengakuan pemerintah terhadap kedaulatan desa dengan lahirnya UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi momentum kebangkitandesa.

Kebijakan dana desa menjadi salah satu wujud pengakuan tersebut.

Pengalokasian dana desa dari APBN terus meningkat. Dalam tiga tahun ini, setidaknya pemerintah telah menyalurkan Rp 127 triliun untuk percepatan pembangunan desa. Di tahun 2017 ini, jumlah dana desa yang disalurkan kepada 74.910 desa mencapai Rp 60 triliun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pun berperan penting dalam mengawal pemanfaatan dari dana desa tersebut.

Membangun dari desa merupakan salah satu prioritas program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Republik Indonesia.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam NawaCita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Penguatan desa-desa dilakukan dengan mengucurkan dana desa yang langsung bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).

Realisasi dana desa ini sudah memasuki tahun ketiga. Pada 2015, desa mendapat kucuran dari APBN sebesar Rp 20,67 triliun.

Kemudian pada 2016 naik menjadi Rp

46,98 triliun dan tahun ini sebesar Rp 60 triliun. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa selama tiga tahun ini, desa melakukan pembangunan yang sangat masif. Hal ini tidak lepas dari dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya. “Belum pernah ada pembangunan di desa semasif ini dalam sejarah Indonesia. Itu terjadi karena bussiness modelnya benar,� katanya.

jumlah desa dengan kategori sangat tertinggal menurun menjadi 264 desa dari 566 desa, desa tertinggal menjadi 1.293 desa dari 1.889 desa, desa berkembang meningkat menjadi 2.029 desa dari 1.675 desa, desa maju meningkat menjadi 687 desa dari 212 desa, dan desa mandiri meningkat menjadi 72 dari 3 desa.

Tiga tahun kebijakan dana desa diimplementasikan, data mencatat hasil \DQJ VLJQLÂżNDQ 'DODP WLJD WDKXQ LQL GDQD desa telah membangun 121.709 kilometer jalandesa, 1.960 kilometer jembatandesa, 2.047 embung, 590.371 unit drainase, 41.739 unit irigasi, 5.116 tambatan perahu, 5.220 unit pasar desa, 32.711 unit air bersih, 291.393 unit penahan tanah, 45.865 unit sumur, 2.366 sarana olahraga desa, 21.357 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 6.041 unit Polindes, 21.811 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 13.973 unit Posyandu, dan 82.356 unit MCK.

Untuk mendukung percepatan pembangunan desa, Kemendes PDTT telah menetapkan empat program prioritas. Empat program tersebut yakni pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), membangun embung air desa, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan membangun Sarana Olahraga Desa (Raga Desa).

“Pembangunan dengan dana desa dibagi dua. Ada yang langsung berdampak untuk pertumbuhan ekonomi, juga ada yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dasar masyarakat desa. Ke depan dana desa akan focus menunjang perekonomian desa,� ujar Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo, beberapa waktu lalu.

Geliat pembangunan pedesaan menunjukkan hasil positif. Dari survey di 4.354 desa, perkembangan status desa dari 2015 ke PHQLQJNDW VLJQLÂżNDQ 'DWD PHQFDWDW

EMPAT PROGRAM PRIORITAS PERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI PEDESAAN

Kabupaten Pandeglang memiliki kisah sukses sebagai daerah yang focus mengembangkan Prukades. Produksi jagung menjadi komoditas utama. Dari total luas lahan jagung mencapai 51.446 hektar, sekitar 20.441 hektarnya telah ditanami. Rata-rata produksi mencapai 5 ton/ hektar. Pandeglang sendiri dirancang sebagai penyuplai produksi jagung terbesar di Banten untuk Jakarta.

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi program prioritas ketiga.

BUMDes diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Dengan mengedepankan potensi unggulan di desanya, unit usaha BUMDes dapat terdiri dari berbagai jenis, seperti pengelola Desa Wisata, minimarket, penyewaan tenda dan kursi, pengelola daur ulang sampah, dan lainnya. “Tiap desa diharapkan punya BUMDes dan menjadi sumber penghasilan desa. Nantinya dana desa bukan lagi jadi sumber utama pembangunan desa, tapi hanya stimulus,� ujar Menteri Eko. Sementara program prioritas keempat adalah pembangunan Sarana Olahraga Desa (Raga Desa). Raga Desa diharapkan dapat menciptakan keramaian dan mendorong aktivitas ekonomi. Generasi muda pun dapat menyalurkan aktivitas positif agar terhindar dari narkoba, tawuran, dan radikalisme.

Adanya dana desa telah memberikan dampak baik di beberapa aspek. Mulai dari pembangunan sarana prasarana sampai peningkatan layanan publik, ada beberapa capaian positif berkaitan dengan dana desa.

Banyak desa yang berkembang.

“Ini potensinya luarbiasa. Saat ini baru setengahnya. Jika semuanya sudah berjalan produktif, maka estimasi produksi jagung bisa mencapai 150.000 ton. Estimasi nilai produksi jagung pun ada di angka Rp 1,35 triliun per tahun,� ujar Menteri Eko awal Oktober lalu di Pandeglang.

www.kemendesa.go.id

@KemenDesa

1500040

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN B10

PEMBERDAYAAN UKM: Menteri Koperasi

dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (kedua dari kanan) mengamati produk UKM di Koperasi Bina Usaha Mandiri Profesional, Purwokerto, Banyumas, Jateng, beberapa waktu lalu.

Kementerian Koperasi dan UKM akan membuat 65 cluster bidang ketahanan pangan se-Indonesia, berbentuk Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR), yang menampung hasil pertanian dan produk UKM, untuk memangkas rata-rata distribusi dari sembilan tahap menjadi hanya tiga tahap.

ANTARA/IDHAD ZAKARIA

Tiga Jurus Angkat

Kemandirian Ekonomi Pemerintah mendorong program prioritas akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang salah satunya melalui penyaluran KUR yang kini mencapai Rp69,6 triliun.

ANDHIKA PRASETYO

andhika@mediaindonesia.com

M

ENGINJAK usia pemerintahan Jokowi-Kalla yang ketiga tahun, seluruh kementerian terus menekankan program prioritas guna mengemban amanah agenda Nawa Cita.

Tidak terkecuali Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mengemban agenda Nawa Cita ke-6, yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan Nawa Cita ke-7, yakni menggerakkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menjelaskan ada tiga program prioritas guna mewujudkan kedua Nawa Cita itu. Ketiga program tersebut ialah pengembangan koperasi dan UKM, akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, dan pemberdayaan UMKM melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional.

“Ketiga program prioritas tersebut dijabarkan dalam berbagai program

strategis,” ungkap dia dalam jumpa pers Capaian 3 Tahun Pemerintahan JokowiKalla bertemakan Perwujudan Indonesiasentris dan pembangunan kewilayahan secara merata, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/10).

Ia mengungkapkan pengembangan koperasi dan UKM dilakukan dengan tiga langkah reformasi koperasi. Ketiga langkah tersebut ialah reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan.

Reorientasi dilakukan dengan mengubah paradigma pembangunan koperasi dari kuantitas menjadi koperasi modern berkualitas dan berdaya saing tinggi. Rehabilitasi ialah memperbaiki dan membangun database sistem koperasi melalui online database system (ODS) untuk mendapatkan data koperasi yang akurat.

“Pada tahapan ini, kami telah membubarkan koperasi tidak aktif serta yang tidak menggelar rapat anggota tahunan (RAT). Hasil pemutakhiran data ODS menghasilkan data koperasi aktif ada 153.171 unit, sedangkan koperasi dibubarkan 40.013 unit,” tutur dia.

Untuk tahap pengembangan, dilakukan

LPDB Tatap Era

Ekonomi Digital LEMBAGA Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) siap beradaptasi terhadap perekonomian yang kian bergerak ke arah digital.

Direktur Utama LPDB Braman Setyo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan infrastruktur pendukung untuk menyalurkan pendanaan dengan menekankan teknologi. “Sekarang, kami sedang membangun model

teknologi keuangan (financial technology/ fintech). Nanti peminjaman bisa dengan konvensional ataupun digital. Itu sedang dipersiapkan dan akan diterapkan pada 2018,” ujar Braman pada acara Temu Mitra Nasional LPDB KUMKM, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, perubahan cara dan kebiasan dalam mengakses keuangan, mau tidak mau harus dilakukan karena seluruh lembaga keuangan telah menuju

melalui regulasi kondusif, penguatan sumber daya manusia, kelembagaan, pembiayaan, pemasaran dan teknologi.

Puspayoga melanjutkan untuk program prioritas akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, pihaknya mendorong percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Hingga kini penyaluran KUR telah mencapai Rp69,6 triliun, atau 65,5% dari total target KUR sebesar Rp106,2 triliun bagi 3.098.515 juta debitur. “Untuk pertama kalinya, pemerintah menetapkan Kospin Jasa ditetapkan menjadi penyalur KUR,” kata dia.

Pada akses pembiayaan juga, Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM menyalurkan dana bergulir dengan bunga amat rendah untuk sektor riil sebesar 4,5% dan koperasi 7% (sliding rate).

Selanjutnya, jelas Puspayoga, untuk program pemberdayaan UMKM melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional, dilakukan dengan pemberian modal bagi wirausaha pemula, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi pemberian hak cipta dan hak merek serta izin usaha mikro dan kecil (IUMK) secara gratis.

“Melalui program strategis itu, berdampak pada peningkatan kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional dari 1,71% pada 2014 naik menjadi 3,99% pada 2016, dan rasio kewirausahaan nasional yang pada 2014 masih 1,65% melonjak menjadi 3,01%. Tentu ini bisa jadi

salah satu indikator untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa kita,” pungkas Puspayoga.

Koperasi sehat Puspayoga juga menekankan agar pertumbuhan ekonomi tidak terbilang sia-sia, pemerintah berkomitmen untuk memajukan koperasi serta memberikan efek positif nyata kepada masyarakat.

Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan segan untuk membubarkan koperasikoperasi yang hanya memiliki nama tanpa memberikan kontribusi kepada para anggota.

“Sekarang tidak perlu banyak koperasi.

Tidak penting kuantitas, yang terpenting itu kualitas dan semua harus sehat.

Yang sakit akan terus diperbaiki agar bagus, sehat, dan berkualitas sehingga berkontribusi dalam meningkatkan PDB. Kalau tidak bisa sehat ya dibubarkan,” tutur Puspayoga saat ditemui di Depok, pekan lalu.

Ia pun optimistis pertumbuhan UMKM bakal jadi lebih maju lagi di masa mendatang. “Meskipun kini berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB, saya belum puas sebab 99% bisnis di Indonesia digerakkan oleh para pelaku usaha yang tergolong mikro, kecil, dan menengah. Dengan jumlah total pelaku usaha mencapai 60 juta jiwa, mestinya sumbangan yang diberikan dapat lebih besar,” pungkas Puspayoga. (Pol/E-3)

arah itu dan dunia kini tengah dihadapkan pada ekonomi digital.

“Maka dari itu, para pelaku usaha UMKM harus segera menyesuaikan diri dengan situasi sekarang. Ini sudah memasuki era digital dan semuanya harus bisa beradaptasi,” tegasnya.

Ia menambahkan pihaknya saat ini juga membuka kesempatan lebar bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor perdagangan elektronik (e-commerce) untuk dapat mengakses dana pinjaman ke LPDB. Secara khusus, LPDB juga mengalokasikan pembiayaan untuk pelaku usaha rintis (start-up) yang bisa segera diakses pada 2018. “Ini sudah jadi kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industry start-up. Maka

LPDB juga mengalokasikan pembiayaan untuk pelaku usaha rintis (startup) yang bisa segera diakses pada 2018. kami juga menyediakan dana Rp100 miliar untuk sekitar 4.000 mitra. Khusus untuk ini plafon maksimalnya Rp25 juta per pelaku usaha,” terangnya.

Hingga pertengahan Oktober, Braman mengutarakan realisasi penyerapan dana bergulir LPDB sudah sebesar 70% dari total anggaran sebesar Rp1,5 triliun.

Bunga KUR Dipangkas Jadi 7% PEMERINTAH berencana menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari semula 9% saat ini menjadi 7% mulai 2018. Namun, pemerintah menekankan agar bunga KUR itu diarahkan untuk pembiayaan pada sektor-sektor produktif.

“Ini (penurunan bunga KUR) memang ditentang oleh bank-bank perkreditan rakyat (BPR). Namun, saya juga ingatkan perbankan untuk meningkatkan penyaluran KUR ke sektor produksi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di sela peresmian pengoperasian kawasan ekonomi khusus (KEK) Palu, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.

Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut, pada 2016 pemerintah menyalurkan KUR sekitar Rp95 triliun dan pada tahun ini dinaikkan jadi Rp110 triliun.

Dari jumlah itu, kata Darmin, penyaluran ke sektor produksi, terutama komoditas pangan, harus mencapai 40% dan sisanya ke sektor perdagangan.

Hingga September 2017, realisasi KUR ke sektor produksi sudah mencapai 36%, dan akhir tahun harus mencapai 40%.

“Kepada para pemimpin bank yang bertugas menyalurkan KUR, saya meminta tahun depan KUR ke sektor produksi harus mencapai 50%,” ujarnya.

Darmin juga menegaskan penurunan suku bunga tersebut diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit yang lebih banyak kepada nasabah di sektor produksi seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan. “Sebab KUR itu memang harusnya ke petani, ternak, dan nelayan,” pungkas Darmin.

Sementara itu, untuk mencapai target penyaluran KUR sebesar Rp110 triliun pada tahun ini, pemerintah juga akan menjalin sejumlah langkah antara lain penambahan bank penyalur KUR, mengikutsertakan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebagai penyalur KUR, mengikutsertakan koperasi sebagai penyalur KUR, dan menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan KUR. Upaya itu, lanjut Darmin, dilakukan dengan sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bank penyalur KUR, perusahaan penjamin KUR, Kementerian Koperasi dan UKM, serta pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pendampingan kepada UKM dalam mengakses kredit melalui KUR. Pemerintah juga akan melakukan program pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil penerima KUR. (Ant/E-3)

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengatakan dana sebesar Rp100 miliar untuk permodalan wirausaha pemula serta bisnis start-up.

“Bunganya sangat murah, yaitu 4,5% per tahun,” tandas Agus.

Agus juga berharap agar LPDB KUMKM dan para mitra seluruh Indonesia agar memperhatikan 5 Sukses. Yaitu, sukses dalam penyaluran (memenuhi peraturan), sukses pemanfaatan (sesuai dengan business plan), sukses pengembalian (membayar kewajiban tepat waktu), sukses peningkatan usaha (aset dan omset meningkat sehingga bisa naik kelas), dan sukses pengembangan usaha. “Yang lebih penting lagi, lima sukses tadi bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” imbuh Agus. (Pra/E-3)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN B11

Agar Petani Garam tidak Karam Pemerintah harus punya skema yang jelas agar swasembada garam dapat terwujud.

JESSICA SIHITE

jessica@mediaindonesia.com

B

EBERAPA bulan lalu sempat terjadi polemik mengenai impor garam. Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan, wajar jika awam bertanya mengapa Indonesia mesti mengimpor garam yang bahan bakunya notabene telah tersedia.

Sementara itu, bagi kalangan pelaku industri garam, rencana impor itu sebagai sesuatu yang wajar lantaran adanya ketimpangan antara produksi dan konsumsi garam nasional.

Sekjen Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia Cucu Sutara mengatakan produksi garam nasional pada 2016 hanya mencapai 144 ribu ton dari kebutuhan sebanyak 4,1 juta ton. Dari kebutuhan 4,1 juta ton, 780 ribu ton untuk konsumsi publik, sedangkan sisanya untuk keperluan industri. Jika cuaca mendukung, produksi garam Indonesia bisa mencapai 1,9 juta ton per tahun.

Nah, persoalan cuaca inilah yang dituding menjadi biang keladi mengapa harus impor garam.

“Hujan terus-menerus karena La Nina menghambat produksi,” ujar Cucu, beberapa waktu lalu.

Selain cuaca, hal lainnya yang membuat jumlah produksi garam

di Indonesia relatif sedikit ialah proses pembuatan garam secara tradisional.

“Kita masih mengandalkan matahari dan masih memakai alat sederhana, yaitu pengeruk kayu dan kincir angin. Jangankan bicara kualitas, bicara peningkatan kapasitas juga sulit,” tambahnya.

Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya mendongkrak produksi garam, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertekad bakal menambah lahan garam seluas 3.945 hektare.

Hal itu bertujuan mewujudkan swasembada garam konsumsi sebagai fokus yang akan dicapai di sisa dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dalam paparan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, Susi mengatakan tambahan luas lahan garam tersebut melalui pemanfaatan lahan menganggur, antara lain di Kabupaten Kupang.

“Ada HGU (hak guna usaha) seluas 225 hektare di Kabupaten Kupang yang tadinya ditetapkan sebagai tanah telantar akan dimanfaatkan PT Garam,” kata Susi di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (18/10) Ia memaparkan total luas tambahan lahan garam 3.945 hektare terdiri dari lahan seluas 3.720 hektare dengan hak guna usaha atas nama PT Panggung

ANTARA/SAIFUL BAHRI

PANEN GARAM: Petani memanen garam di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (15/10).

Guna akan diambil alih. Kemudian sisanya seluas 225 hektare di Kupang Tengah dan Kupang Timur akan dikelola PT Garam.

Menurut dia, penambahan lahan garam tersebut bisa membuat Indonesia setop impor garam, bahkan mewujudkan swasembada garam konsumsi.

Guna meningkatkan kesejahteraan petambak garam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memfasilitasi 939,7 ha geoisolator, 12 unit gudang garam, dan pemberian sarana produksi garam.

Selain itu, Susi memberikan bantuan usaha garam rakyat melalui perbaikan tanggul, peralatan tambak garam, dan

kendaraan roda tiga di 21 kabupaten.

Jaga harga Salah satu capaian untuk mendorong kesejahteraan petambak garam yang sudah dilakukan KKP, yakni menjaga harga garam konsumsi di tingkat petani sebesar Rp1.000 per kilogram.

Ia menjelaskan selama ini harga petani anjlok karena importir garam industri menjual garam tersebut ke pasar sebagai garam konsumsi. Oleh karena itu, garam petambak hanya dihargai Rp200 per kilogram.

“Minimal petani dihargai Rp1.000. Kalau dihargai Rp800,

marginnya tipis dan kalau cuaca sedang jelek, hasilnya sedikit bisa rugi. Harga Rp1.000 per kilogram ini supaya menarik petani menambak garam,” ungkapnya.

Sementara itu, ekonom dari lembaga Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai pemerintah harus punya skema yang jelas agar swasembada garam dapat terwujud.

“Anomali cuaca itu bukan tahun ini saja kok, sudah lima tahun cuaca tidak begitu bagus.

Jadi ada banyak hal yang harus direncanakan jauh hari, harus ada road map yang jelas soal garam.

Bagaimanapun juga garam tetap penting,” ujarnya. (Jes/E-2)

Salah satu capaian untuk mendorong kesejahteraan petambak garam yang sudah dilakukan KKP, yakni menjaga harga garam konsumsi di tingkat petani sebesar Rp1.000 per kilogram.

Menjadikan Pembudidaya Kian Berdaya USAI mengamankan perairan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai memperhatikan sektor budidaya. Berbagai program budidaya perikanan digelontorkan sepanjang tahun ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut bantuan untuk pembudidaya ikan digencarkan pada tahun ini, setelah dua tahun sebelumnya gencar memberantas illegal fishing. Sebanyak 297,34 juta ekor benih dan 392 paket pakan mandiri diberikan kepada pembudidaya. Selain itu, KKP membangun 2.915 unit sarana dan prasarana budidaya berupa fasilitas bioflok, keramba jaring apung (KJA), dan mina padi, serta memberikan 8 ribu sertifikat hak atas tanah nelayan.

“Setelah berhasil memberantas IUUF (illegal, unreported, and unregulated fishing), kita sekarang fokus ke pemberdayaan. Salah satunya, program pakan mandiri supaya pembudidaya ikan kita bisa lebih berdaya,” ucap Susi di Jakarta, Rabu (18/10).

Pendiri Susi Air itu menilai program pakan mandiri sudah menurunkan biaya produksi para pembudidaya. Selama ini, para pembudidaya membeli pakan ikan dari pabrikan yang menjual dengan harga sekitar Rp6.500 per kilogram (kg).

“Itu yang membuat margin mereka terbatas. Karenanya, kita memberikan program pakan mandiri dengan menyediakan mesin dan kendaraan,” tukasnya.

Program bantuan yang paling melonjak dari target ialah bantuan benih ikan unggul atau bermutu guna menaikan produksi budidaya.

Target KKP, program bantuan benih hanya 100 juta ekor untuk seluruh provinsi, tetapi realisasi sudah mencapai 297,34 juta ekor atau hampir tiga kali lipat dari target.

“Jadi saya kira ini sudah melebihi target. Karena

bantuan benih ini sebenarnya tidak terbatas, bantuan benih ini bisa diberikan kepada masyarakat yang terkena musibah, masyarakat yang betul-betul membutuhkan, dan masyarakat yang tidak mampu membeli benih,” ungkapnya.

Di samping itu, program lele bioflok diharapkan menjadi salah satu pendorong peningkatan angka produksi.

Sebanyak 103 paket lele bioflok yang diprogramkan pada tahun ini. Bantuan itu akan diberikan kepada 88 lembaga yang terdiri atas 3 lembaga pendidikan, 12 kelompok pembudidaya, dan 73 pondok pesantren.

Program-program tersebut pun disebut sudah membuahkan hasil. Angka sementara produksi budidaya pada semester I tahun ini mencapai 7,5 juta ton, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang sekitar 5 juta ton. Produksi tersebut berasal dari rumput laut yang sebesar 4 juta ton dan ikan budidaya 3,5 juta ton.

Kenaikan produksi budidaya tersebut pun diharapkan Susi bisa mengerek tingkat konsumsi ikan masyarakat.

Sebab, dari 43,94 kilogram (kg) per kapita, sebanyak 60% merupakan suplai dari perikanan budidaya.

Ia pun menilai peningkatan konsumsi ikan budidaya harus diprioritaskan ke pondok-pondok pesantren.

Sebab, menurut Susi, tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun santri pesantren sangat rendah, yakni 9 kg per kapita per tahun. Karena itu, dia berharap dengan bantuan lele bioflok ke pondok pesantren, produksi ikan budidaya bisa naik sekaligus meningkatkan konsumsi ikan para santri.

“Adanya bantuan bioflok ini, anak-anak pesantren bisa mengonsumsi protein secara langsung dari hasil bioflok.

Satu lubang bisa menghasilkan setengah ton dalam waktu 2,5 bulan. Paling tidak bisa

bertambah, setidaknya dalam seminggu sekali bisa makan ikan. Biar protein mereka bertambah,” imbuh Susi.

Lebih lanjut, bioflok selain diberikan untuk para santri dan pondok-pondok pesantren juga ditujukan buat masyarakat di wilayah perbatasan. “Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan ketersediaan dan ketahanan pangan masyarakat perbatasan,” ucap Susi.

Saat dihubungi Media Indonesia, Ketua Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI) Imza Hermawan

mengaku pihaknya sudah mulai merasakan manfaat dari bantuan pemerintah.

Fasilitas pakan mandiri dan program bioflok yang paling dirasakan dampaknya oleh para pembudidaya ikan lele.

Dengan pakan mandiri, ia menyebut ada penghematan biaya operasional hingga Rp1.000-Rp3.000 per kg.

“Setahun terakhir ini bantuan KKP ke teman-teman pembudidaya sudah makin baik. Bantuan yang sangat bermanfaat bagi kami adalah pakan mandiri,” kata dia.

Kendati demikian, ia meminta KKP untuk

terus mendampingi para pembudidaya dalam menjalankan programprogram bantuannya.

Pasalnya, tidak seluruh pembudidaya paham dengan peralatan atau teknologi yang diberikan pemerintah. Budidaya dengan sistem bioflok juga dinilai memerlukan pengetahuan dan keahlian spesifik.

“Kami dari asosiasi sudah pernah urun rembug untuk meminta pendampingan intensif,” pungkas Imza.

Terus Galakkan IUUF Di sisi lain, Susi menyatakan

akan tetap memerangi IUUF selama dua tahun sisa pemerintahan Jokowi-JK. Dalam kurun 2014-2017, sebanyak 317 kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan Susi.

“Kami akan tetap melanjutkan pemberantasan IUUF. Sudah lebih 10 ribu kapal yang kami usir yang selama ini mencuri ikan di perairan kita. Lalu, masih ada 700 kapal eks asing lagi yang masih berhenti di pelabuhanpelabuhan, sedang diproses kepulangannya,” beber Susi.

Ia mengungkapkan, pencurian ikan kini tidak

lagi dilakukan oleh kapal asing dan eks asing. Sudah banyak kapal-kapal lokal yang bekerja sama dengan asing untuk mengambil hasil laut Indonesia melalui transhipment di laut lepas.

Tuduhan itu dibeberkan dari pantauannya melalui Global Fishing Watch yang bisa dilihat oleh publik. Saat ini makin banyak kapal-kapal ikan Indonesia yang bertemu dengan kapal ikan asing di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

“Untuk mengawasi itu, kita bekerja sama dengan Jepang untuk menambah radar.

Lalu, kami akan membangun sarana prasarana pengawasan di daerah rawan IUUF dan exit-entry point,” ucapnya.

Upaya tersebut dilakukan agar capaian KKP dalam tiga tahun pemerintahan tetap terus berlanjut. Ia menyebut pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan saat ini sudah berada di atas PDB nasional.

“Pertumbuhan nasional kita 5,01%, sedangkan PDB perikanan di 2015 itu 8,35%, di 2016 sebesar 7,03%, dan 2017 kuartal II 7,08%. Sebelum pemerintahan Pak Jokowi, pertumbuhan perikanan selalu di bawah,” ucapnya.

Selain itu, potensi tangkap naik dari 7,31 juta ton pada 2013 menjadi 12,54 juta ton pada 2016. Produksi perikanan juga naik dari 22,3 juta ton pada 2015 menjadi 23,5 juta ton pada 2016, dan 11,84 juta hingga kuartal II 2017.

Dari neraca perdagangan, Indonesia pun akhirnya bisa memperoleh peringkat pertama se-ASEAN pada tahun lalu. Thailand dan Vietnam yang selama ini berebut menjadi posisi pertama langsung mengalami keanjlokan neraca perdagangan pascapemberantasan IUUF oleh pemerintah Indonesia.

(Jes/S2-25)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 â—† HALAMAN B12

Desentralisasi Fiskal belum Optimal Tidak hanya di tataran birokrasi, kecakapan kepala daerah juga perlu ditingkatkan terutama dalam hal mempercepat perizinan.

ERANDHI HUTOMO SAPUTRA Erandhi@mediaindonesia.com

N

IAT baik pemerintah menggelontorkan dana ke daerah untuk menekan kesenjangan nampaknya belum sesuai dengan harapan. Padahal, jumlah dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam 3 tahun era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf kalla (Jokowi-JK) sangat fantastis.

Untuk tahun ini saja, TKDD mencapai Rp766,33 triliun atau lebih besar jika dibandingkan dengan belanja kementerian/ lembaga sebesar Rp764 triliun.

Meski dalam RAPBN 2018 alokasinya turun menjadi Rp761,08 triliun, secara outlook 2017 terjadi kenaikan sebesar 0,7%.

Ekonom Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty memandang tidak optimalnya penggunaan TKDD disebabkan daerah masih menggunakan dana tersebut hanya untuk belanja rutin, seperti membayar gaji pegawai dan tunjangan kinerja. “Pemerintah saat ini tidak hanya melihat dari pertumbuhan ekonomi tapi juga pemerataan, itu kita apresiasi. Namun, ternyata strategi untuk mengurangi ketimpangan melalui desentralisasi fiskal tidak maksimal, semisal dana otsus (otonomi khusus) belum banyak berdampak optimal dan masih digunakan untuk belanja rutin,

seperti bayar gaji pegawai dan tunjangan kinerja,� ujar Telisa dalam diskusi kelompok terfokus di Kantor Media Group Jakarta, Selasa (17/10).

Untuk itu, dia berpendapat perlu perubahan kebijakan untuk mengoptimalkan desentralisasi fiskal. Ia mengusulkan adanya sistem kontrak antara pemerintah pusat dan daerah penerima dana.

Sistem itu, menurutnya, telah dilakukan di Australia. Dalam sistem kontrak itu, kata Telesa, pemerintah pusat dan daerah akan membuat perjanjian tertentu agar daerah menjalankan target-target pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat. Nantinya, dana transfer yang diterima daerah akan merujuk kepada kinerja daerah tersebut. Ia mengaku usulan tersebut akan disampaikan kepada Presiden dalam waktu dekat. “Dengan demikian, tidak (bekerja) sendiri-sendiri. Pusat punya tujuan sendiri, daerah punya tujuan sendiri, itu yang perlu disinkronkan,� tukasnya.

Selain itu, Telisa berpendapat kapasitas aparat birokrasi di daerah perlu ditingkatkan karena saat ini perencanan keuangan mereka masih bersifat accounting based, bukan bersifat performance based. Tidak hanya di tataran birokrasi, kecakapan kepala daerah juga perlu ditingkatkan terutama dalam hal mempercepat perizinan.

“Siklus politik di daerah juga memengaruhi perkonomian,� tukasnya.

Masalah perizinan Keluhan tentang daerah juga disampaikan kalangan dunia usaha. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menyebut adanya tujuan yang tidak sejalan antara pemeritah pusat dan daerah. Dia mencontohkan soal pembangunan perumahan rakyat, banyak kepala daerah yang menganggap itu belum menjadi hal yang prioritas karena lebih fokus kepada isu seperti pertanian dan pangan.

Tidak dijadikannya perumahan rakyat sebagai prioritas membuat masalah perizinan dari daerah lambat.

Ia pun mengkritisi kepala daerah yang hingga saat ini belum satu pun mengeluarkan peraturan tentang penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai turunan dari paket kebijakan ekonomi ke13 tentang percepatan penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Saya tidak pernah dengar satu pun perda untuk akomodasi itu, jadi inisiatifnya ada di wali kota dan bupati,� tukasnya.

Perwakilan Asosiasi Pengusaha

FOCUS GROUP DISCUSSION:

Presiden Direktur PT Sido Muncul Irwan Hidayat dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Destry Damayanti dalam Focus Group Discussion di kantor Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa (17/10). FGD tersebut membahas tema Tiga Tahun Jokowi-JK Memajukan Indonesia.

MI/PERMANA

Indonesia (Apindo) Mulyawan mendesak pemerintah mengawal izin-izin yang saat ini masih berada di tangan kepala daerah agar jangan sampai menghambat dunia usaha. Sebab, menurutnya, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut kewenangan Mendagri untuk membatalkan perda-perda, saat ini kepala

daerah memunyai kewenangan yang besar dalam membuat regulasi sehingga tidak terkontrol. “(Pencabutan kewenangan mendagri itu) membuat jadi negara federal dengan kekuasaan yang luar biasa, tidak ada yang bisa batalkan mereka, kalau begitu akan jadi kerajaan-kerajaan kecil dan menggoyang dunia usaha,�

tukasnya.

Pendapat senada dikatakan Presiden Direktur PT Sido Muncul Irwan Hidayat. Ia menilai masih ada kebijakan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mencontohkan pengalaman salah satu pengusaha yang akan membangun hotel senilai Rp60 miliar. Namun, hingga saat ini tidak terealisais karena terkendala izin gangguan/ HO. Padahal, Menteri Dalam Negeri telah membatalkan izin HO tersebut melalui Permendagri No 19/2017. “Perda-perda yang dibatalkan Kemendagri harus dikawal,� pungkasnya. (E-2)

FOTO-FOTO: DOK PELINDO-1

SEJALAN dengan transformasi yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1, Pelindo 1 terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan jasa kepelabuhanan. Upaya tersebut diwujudkan dengan melakukan pembenahan pada setiap pelabuhan, salah satunya adalah Pelabuhan Belawan. Pelindo 1 mengoptimalisasi potensi yang dimiliki Pelabuhan Belawan yang menjadi pelabuhan utama di pesisir pantai timur Sumatera.

“Pembangunan Dedicated Terminal yang berupa Terminal CPO Antar Pulau dan Car Terminal semakin melengkapi fasilitas yang dimiliki Pelabuhan Belawan.

Pembangunan Terminal CPO Antar Pulau ini bertujuan untuk menambah kapasitas bongkar muat CPO menjadi sebesar 1,8 juta/tahun.

Sedangkan, pembangunan Car Terminal di lahan eks dermaga 004 Pelabuhan Belawan Lama menjadi jawaban dari tuntutan pengguna jasa yang setiap bulan rutin mendatangkan

ratusan unit mobil baru dari Jakarta,� jelas Bambang Eka Cahyana, Direktur Utama Pelindo 1.

Pelindo 1 membangun cold storage untuk memfasilitasi produkproduk holtikultura dari hasil pertanian yang akan diekspor keluar Sumatera Utara agar bisa disimpan langsung di Pelabuhan Belawan. Pembangunan cold storage menjadi fasilitas yang disediakan di Terminal Holtikultura ini diharapkan mampu menekan biaya logistik produk holtikultura.

Tak hanya itu, Pelindo 1 juga mengembangkan terminal multipurpose Pelabuhan Belawan yang terdiri dari Terminal Curah Kering dengan kapasitas sebesar 1 juta ton, Terminal General Cargo, dan Dermaga IKD (Industri Kimia Dasar).

Dengan begitu diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan kelancaran operasional bongkar muat barang, serta menambah kapasitas bongkar muat komoditi baik curah kering maupun general cargo di Pelabuhan Belawan.

Penataan terminal penumpang juga menjadi fokus Pelindo 1 untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna transportasi laut. Pelindo 1 meresmikan pengoperasian Terminal Bandar Deli pada bulan Juni 2016 ini mampu menampung sebanyak 2.500 orang. Terminal penumpang ini menjadi terminal penumpang terbesar dan termegah ketiga di Indonesia dilengkapi dengan fasilitas modern yang lengkap, seperti: ketersediaan garbarata yang mampu mempermudah para

penumpang naik dan turun menuju kapal, pemasangan automatic gate, guest house, arena bermain anak, dan fasilitas penunjang lainnya.

Selain itu, Pelindo 1 telah melakukan pembetonan seluruh jalan di dalam area pelabuhan yang berfungsi untuk penataan area yang lebih tertib dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa. Pelindo 1 juga melakukan penataan akses jalan raya pelabuhan dengan membangun rigid beton jalan raya pelabuhan sepanjang 4,95 km dari

Kampung Salam sampai gate BICT. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses para pengguna jasa menuju Pelabuhan Belawan. “Pelindo 1 mengembangkan Pelabuhan Belawan secara kontinu merupakan komitmen Pelindo 1 untuk melakukan perubahan yang bertujuan untuk membantu menekan biaya logistik nasional dengan mewujudkan program tol laut serta sebagai dukungan untuk percepatan pembangunan nasional,� tutur Bambang Eka Cahyana.

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN B13

Berbagai Upaya Pencegahan Turunkan Jumlah Titik Api karhutla dilakukan KLHK melalui dorongan dan dukungan pembentukan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) oleh perusahaan melalui pengawasan pemda. Dalam KPH tersebut nantinya terdapat tim untuk melakukan edukasi bersama bagi masyarakat, serta tim Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) yang dilatih secara langsung oleh Manggala Agni.

Hingga akhir 2016, tercatat telah ada 10 provinsi yang memiliki KPH. Hingga akhir tahun ini, ditargetkan akan bertambah 10 provinsi lain yang juga membentuk KPH untuk kemudian ditempatkan di wilayah-wilayah rawan karhutla.

Libatkan perusahaan MI/MOHAMAD IRFAN

Raffles B. Panjaitan

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian LHK

I

NTENSITAS kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Air dua tahun belakangan terus menurun. Berbagai upaya dilakukan, mulai pencegahan, pemantauan lapangan, hingga upaya reaksi cepat, membuat jumlah titik api terus menurun.

Meski kebakaran masih terjadi di beberapa daerah, dampak asap tidak meluas dan tidak menimbulkan kerugian signifikan seperti yang terjadi pada 2015 dan tahun-tahun sebelumnya.

Luas area terbakar juga terus mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Sejak awal tahun hingga 30 September 2017, luas lahan terbakar sebesar 124.983 hektare (ha).

Jumlah itu menurun dari 2015 yang mencapai 2,61 juta ha dan 2016 seluas 438.360 ha.

“Memang kalau oknum yang melakukan pembakaran, masih selalu ada. Kami selalu memperkuat pengawasan di lapangan melalui patroli terpadu,” ujar Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles B Panjaitan di Jakarta, Selasa (18/10).

Menurut Raffles, mencegah kebakaran hutan dilakukan secara terintegrasi dengan

Luas area terbakar juga terus menurun dalam dua tahun terakhir.

Sepanjang tahun ini, luasnya 124.983 ha, turun dari 2,61 juta ha di 2015. semua elemen terkait dengan kawasan hutan dan lahan. Dalam hal pencegahan, keterpaduan Manggala Agni, masyarakat, Polri, TNI, korporasi, hingga pemda (BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian) dan Pihak Swasta pengelola kawasan (IUPHHK-HT dan HA atau lahan (Perkebunan) terus ditingkatkan melalui Tim Patroli Terpadu dan Satgas Karhutla.

“Setiap waktu, hotspot yang terpantau oleh satelit segera ditindaklanjuti oleh Manggala Ag n i d e n g a n m e l a k u k a n groundcheck ke lokasi terindikasi hotspot. Mereka siap melakukan pemadaman dini pada lokasi yang terpantau hotspot. Dalam melaksanakan ground check, Manggala Agni sudah dibekali dengan peralatan pemadaman, baik peralatan manual maupun

peralatan mesin dalam ukuran kecil,” ujar Raffles.

Hingga 15 Oktober 2017, berdasarkan satelit NOAA terdapat 2.400 titik api di seluruh Indonesia. Pada periode yang sama pada 2016, tercatat 3.563 titik api. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.163 titik, atau sebesar 32,64%.

Sementara itu, satelit TerraAqua (NASA) confidence level 80% mencatat 1.927 hotspot.

Jumlah tersebut menurun sebanyak 1.701 titik api (46,88%), jika dibandingkan dengan 2016 pada periode yang sama, yaitu sebanyak 3.628 titik api.

Penurunan luas karhutla juga berpengaruh terhadap penurunan emisi. Hingga akhir September 2017, diketahui angka emisi kebakaran gambut hanya sebesar 1,6% dari yang dihasilkan pada 2015, yakni 13.646.037 ton CO2e. Sementara itu, emisi dari karhutla hanya sebesar 1,3% dari yang dihasilkan pada 2015, yakni 21.339.487 ton CO2e.

“Karena hal-hal itu, respons dan komentar positif kami dapatkan dari beberapa negara tetangga ketika mengikuti COP AATHP ke-13 di Brunei Darussalam 12 September lalu,” ujar Raffles.

Selain hal-hal tersebut, saat ini penguatan kelembagaan pencegahan dan penanganan

Selain penguatan unsur pemerintah dan masyarakat, dorongan dilakukan kepada perusahaan pemilik izin pengelolaan lahan dan wilayah konservasi atau taman nasional untuk dapat lebih serius menjaga area yang dikelola.

Hal tersebut sesuai dengan arahan Menteri LHK yang dicetuskan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 32/ MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diterbitkan pada Maret 2016.

Saat ini, untuk melakukan pencegahan, patroli terpadu telah secara rutin dilakukan.

Hingga akhir Oktober 2017, sebanyak 300 posko desa dan telah menjangkau sebanyak 1203 desa se-Indonesia. Itu meningkat dari 2016 yang menjangkau sebanyak 450 desa selama satu tahun.

Manggala Agni sebagai ujung tombak pemantauan di lapangan, berperan sebagai pemimpin dan pelatih bagi anggota lain yang berpatroli di lapangan.

Hingga saat ini, telah t e r d a p a t s e b a ny a k 1 . 9 8 0 anggota Manggala Agni yang tersebar di 37 daerah operasi.

Mereka juga terus berperan memberikan pelatihan bagi masyarakat dan tim yang dibentuk perusahaan.

Setidaknya 9.963 masyarakat telah mendapatkan pelatihan dan tergabung dalam Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tersebar di 28 provinsi.

(Pro/S1-25)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 â—† HALAMAN B14

Pemanfaatan Hutan Harus Sejahterakan Rakyat Konsep perhutanan sosial dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat dari hasil penjualan hasil hutan. Konsep perhutanan sosial di Pulang Pisau, Kalteng, memberikan keuntungan hingga Rp11 juta per bulan bagi masyarakat.

PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI

(KPH), pendamping, serta Pokja, untuk percepatan Perhutanan Sosial,� ujar Siti.

putri@mediaindonesia.com

U

PAYA penyejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hutan berkelanjutan terus dikejar pemerintah melalui program perhutanan sosial. Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat mendapat perlindungan berupa pengukuhan dari pemerintah untuk mengelola hutan, telah ada izin pemanfaatan, bukan hak milik, dan berlaku selama 35 tahun. “Hutan sosial, dasarnya pengelolaan hutan bersama masyarakat, hutan sosial dapat berbentuk izin masyarakat, atau kerjasama dengan Perhutani dalam bentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH),� ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya, baru-baru ini Siti mengatakan pengelolaan bersama hutan akan menambah penghasilan masyarakat. Konsep perhutanan sosial dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat dari hasil penjualan hasil hutan. Menurut hitungan terakhir, konsep perhutanan sosial di Pulang Pisau, Kalimantan tengah, dapat memberikan keuntungan hingga Rp11 juta per bulan kepada masyarakat. Di kawasan tersebut, masyarakat diajari menanam jenis kayu sengon dengan sebelumnya pemerintah menggandeng industri pengelolaan kayu sengon untuk membeli hasil yang ditanam masyarakat.

Contoh lainnya, di kawasan Tuban dengan konsep Hutan Rakyat yang menanam jenis pohon Jati dan Kaliandra.

Di sana, berdasarkan perhitungan, masyarakat dapat menerima pemasukan hingga Rp4,5 juta per bulan dari kedua jenis tanaman tersebut. “Pemerintah juga akan melakukan

Verifikasi data

ANTARA/IRWANSYAH PUTRA

MERAWAT TANAMAN: Petani merawat tanaman serai di ladangnya yang berada di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Senin (14/8).

penyediaan bibit, pupuk, dan modal bekerja melalui kredit usaha rakyat (KUR). Hal itu bertujuan agar pergerakan ekonomi benar-benar dirasakan rakyat. “KLHK berupaya memfasilitasi pemasaran hasil-hasil dari Perhutanan Sosial, salah satunya melalui ajang temu usaha pembeli dan penjual (buyer meet seller),� ujar Siti.

Ada lima bentuk skema implementasi Perhutanan Sosial, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), Hutan Tanaman Rakyat

pengawasan pengelolaan perhutanan sosial dengan ketat. Tidak boleh lagi ada masyarakat yang dikejar-kejar, tidak boleh lagi ada rasa takut. Hutan harus dimanfaatkan, tapi ingat bukan untuk dimiliki pribadi karena ini milik bersama dan harus dijaga,� ujar Siti.

Dikatakan Siti, untuk memaksimalkan program tersebut, pemerintah akan menyiapkan berbagai dukungan pada petani. Seperti dengan bantuan

S e t e l a h s u k s e s memperkenalkan minuman ke m a s a n r e a d y - t o - d r i n k Matcha Latte dan Milk Tea, kini Kiyora menghadirkan inovasi terbarunya dengan meluncurkan Kiyora Instant Matcha Latte dan Milk Tea yang menggabungkan bahanbahan terbaik dari alam.

Bagi kaum urban dengan segudang kesibukan, tentunya penting untuk tetap bisa memanjakan diri sendiri di segala s u as ana ag ar te rhin da r dari kejenuhan yang kerap membuat mereka lebih rentan terhadap tekanan.

Menjawab kebutuhan ini, Kiyora memperkenalkan format baru yaitu Kiyora Instant Matcha Latte dan Milk Tea, yang dapat disajikan panas maupun dingin.

Tarsisius Marianto, Head of Marketing PT Ito En Ultrajaya Wholesale, menjelaskan, “Saat ini, matcha sedang menjadi tren yang mendunia dan hadir dalam berbagai bentuk makanan dan minuman.

Ito En Ultrajaya membawa tren global ini ke Indonesia melalui Kiyora Matcha Latte.

Kiyora juga melihat peluang untuk menggarap kategori minuman ini, sehingga mengukuhkan untuk terus berinovasi�. Varian terbaru kini hadir dalam format instant powder dengan menggunakan 100% matcha premium yang diimpor langsung dari Jepang. Kiyora Instant ini menjadi pilihan tepat

yang mampu memberikan manfaat kesehatan serta memberikan kebebasan menikmati sensasi matcha latte dalam sajian panas maupun dingin. Kehadiran Kiyora Instant Matcha Latte adalah bukti nyata komitmen Ito En Ultrajaya untuk terus mempersembahkan inovasi bagi masyarakat Indonesia.

“Kami berharap Kiyora Instant Matcha Latte menjadi pilihan kaum urban untuk menikmati matcha di segala suasana.�

Tarsisius Marianto Head of Marketing PT Ito En Ultrajaya Wholesale

Selain mengukuhkan diri untuk terus berinovasi, Kiyora pun senantiasa memilih kandungan alami seperti teh, susu dan Matcha yang diimpor langsung dari Jepang. Kualitas Kiyora terjamin karena diproduksi oleh kolaborasi antara dua raksasa minuman kemasan dari Jepang ITO EN Ltd dan Indonesia PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, yang telah memilki jejak rekam yang sangat baik di industri makanan dan minuman.

Matcha Jepang dipilih dari daun teh hijau dengan kualitas tertinggi, digunakan sebagai bahan

untuk upacara minum teh di Jepang. Matcha berasal dari daun teh yang tumbuh dalam kondisi terlindung dari sinar matahari langsung selama 3 minggu untuk menghasilkan rasa yang lezat. Tidak seperti teh hijau lainnya, Matcha sudah dalam bentuk serbuk halus sehingga meminum Matcha berarti meminum daun teh secara keseluruhan, tidak hanya meminum seduhan dari daun teh. Meminum 1 gelas Matcha sama dengan meminum 10 cangkir teh hijau 1 (dalam hal gizi dan antioksidan). Antioksidan merupakan bahan nutrisi dan enzim yang bertanggung jawab melawan efek negatif dari radiasi UV sehingga berguna untuk mencegah berbagai penyakit. Selain k ay a a k a n a n t i o k s i d a n , matcha mengandung amino acids dan Vitamin C & E serta memiliki L-Theanine yang berfungsi untuk merelakskan tubuh dengan kemampuan tiga kali lebih banyak dari teh hijau biasa.

Dipadukan dengan susu pilhan dari Ultrajaya yang kaya akan kalsium serta mineral menghasilkan minuman Matcha Latte yang nikmat dan bernutrisi. “Kami berharap Kiyora Instant Matcha Latte dan Milk Tea yang lembut dan creamy serta memberikan manfaat kesehatan lebih dapat diterima baik oleh konsumen di Indonesia.� tutup Tarsisius.

Dr. Mariza Synder Matcha Miracle

1

- The

(HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan pola Kemitraan. Saat ini beberapa sudah berhasil, seperti Hutan Nagari di Sumatra Barat, HKm Kali Biru di Yogyakarta, dan HKm Tanggamus di Lampung. Target fasilitasi selanjutnya ialah di Jawa Tengah sekitar 60 ribu ha-80 ribu ha, di Jawa Barat sekitar 120 ribu ha, dan di Jawa Timur sekitar 180 ribu ha. “KLHK terus berkoordinasi dengan masyarakat, Kesatuan Pengelolaan Hutan

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Hadi Daryanto mengatakan, saat ini KLHK melakukan verifikasi data petani penerima izin kelola. Dia bilang data tersebut berdasarkan usulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang akan diverifikasi KLHK bersama Perhutani. “Setelah verifikasi by name dan by address selesai, KLHK akan segera mengeluarkan izin pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan sehingga petani pun bisa segera mendapat kartu tani. Progres program ini bisa berjalan cepat karena dukungan para pihak. Ada 4.700 komunitas, LSM di lapangan terlibat. Dukungan perbankan juga sudah luar biasa melalui KUR, serta sosialisasi yang kuat dari banyak pihak,� ujar Hadi.

Target implementasi Perhutanan Sosial ialah memberikan manfaat kepada masyarakat di 25.863 desa yang dalam kawasan hutan yang 70%-nya menggantungkan hidup dari hutan. Capaian realisasi Perhutanan Sosial sampai Agustus 2017 sejak diterbitkannya Permen LHK No P 83/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial Tanggal 25 Oktober 2016 ialah seluas 1.053.477,50 ha dan telah diserahkan kepada 239.342 KK, dengan total 3.879 Unit SK Ijin/Hk/MoU/ Kelompok.

Padahal sebelumnya sejak 2007 hingga Oktober 2016, akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat hanya mencapai 636.567 ha. Hingga akhir 2017, ditargetkan akan diberikan akses kelola hingga mencapai 1.036.947 ha. (H-1)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN B15

MI/AGUS MULYAWAN

TIGA TAHUN JOKOWI-JK: Forum Group Discussion bertajuk Tiga Tahun Jokowi-JK: Memajukan Indonesia, di Kantor Media Indonesia, Jakarta, Selasa (17/10).

Kepuasan terhadap Pemerintah Tetap Tinggi Di tengah puja-puji terhadap kinerja pemerintah di sektor ekonomi, ada pekerjaan rumah di bidang politik dan hukum yang mesti dibenahi.

GHANI NURCAHYADI

gani@mediaindonesia.com

T

IGA tahun memimpin Indonesia, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai merealisasikan sejumlah janji politik mereka yang tertuang dalam Nawa Cita. Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu alat mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang tertuang dalam Nawa Cita menjadi salah satu yang menonjol dalam kinerja Jokowi-JK. Hal itu setidaknya terlihat dari jajak pendapat yang dilakukan Research Center Media Group terhadap 35 peserta diskusi kelompok terfokus (FGD) yang diselenggarakan dalam memotret kinerja tiga tahun pemerintahan JokowiJK di Kantor Redaksi Media Group, Jakarta, Selasa (17/10).

Jajak pendapat melalui kuesioner yang diisi peserta FGD dan terdiri dari sejumlah kalangan profesional dan pakar di bidang hukum, ekonomi, pembangunan manusia, dan politik itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menumbuhkan iklim investasi mendapatkan nilai tertinggi.

Hal itu menunjukkan, program pembangunan infrastruktur serta deregulasi melalui sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Jokowi-JK mendapat respons positif masyarakat. Bukan hanya itu, respons positif juga didapatkan dari komunitas internasional dengan masuknya kembali Indonesia dalam investment grade lembaga pemeringkat dunia.

Kepuasan di sektor ekonomi memang menjadi hal paling menonjol dari kinerja Jokowi-JK dalam memimpin Indonesia. Dari 9 program Nawa Cita Jokowi-JK, program di bidang ekonomi mendapatkan penilaian tertinggi responden hingga mencapai 80%. Indeks (nilai rata-rata) tertinggi ialah program Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.

Namun, jika diturunkan dalam konsep Trisakti, kepuasan responden justru paling banyak pada konsep berkepribadian dalam Kebudayaan yang proporsi kepuasannya mencapai 80% dengan indeks 6,64. Dua konsep lainnya dalam Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik dan berdikari dalam ekonomi juga masih mendapatkan nilai kepuasan

di atas rata-rata dengan sama-sama meraih proporsi 68%.

Peneliti Utama Research Center, Agung Prihatna menegaskan berdasarkan data yang diolah dari peserta FGD, kepuasan terhadap kinerja Jokowi-JK selama tiga tahun memimpin Indonesia tetaplah tinggi. Apresiasi terhadap hasil kerja kabinet kerja pun terpantau di atas 50% dengan indeks yang juga selalu di atas 5.

“Ini menunjukkan ekspektasi terhadap Jokowi masih tinggi untuk menyelesaikan program kerjanya.

Secara umum bisa disimpulkan peserta FGD puas dengan kinerja Jokowi-JK dalam tiga tahun pemerintahan. Tingkat kepuasan ini terpantau stabil dari tahun pertama hingga tahun ketiga Jokowi-JK memimpin,” kata Agung,

Pekerjaan rumah Meski demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi Jokowi-JK di sisa periode kepemimpinan 2014-2019. Sejumlah program utama pemerintah seperti kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia sejahtera, dan BPJS Kesehatan memang mendapat apresiasi positif dari responden.

Pertanyaan besar terhadap kinerja Jokowi-JK tertuju pada komitmen pemerintah di bidang politik dan hukum. Sejumlah isu yang menjadi perhatian serius publik, seperti komitmen memperkuat KPK, dorongan reformasi di kepolisan, dan pemberantasan mafia peradilan secara proporsional memang menunjukkan tingkat kepuasan yang masih cukup tinggi.

Namun, indeks penilaian tiga isu tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan isu lainnya yang juga menjadi sorotan masyarakat seperti ketahanan pangan dan komitmen memperkuat UKM. Hal itu tidak terlepas dari dinamika di masyarakat terkait isu hukum, seperti pansus angket KPK yang tidak segera direspons Pemerintah.

“Pemerintah memang sedikit keteteran di bidang hukum dalam mendapatkan kepuasan masyarakat.

Berbeda dengan sektor lain seperti infrastruktur dan isu pemerintahan bersih. Ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dicarikan solusinya oleh pemerintah, meski proporsi kepuasan masih tinggi,” ujar Agung.

Kepuasan yang terbilang rendah di

bidang hukum jika dibandingkan sektor lainnya, juga tecermin dalam kepuasan responden terhadap kinerja pembantu Presiden. Kepuasan terhadap kinerja kementerian bidang hukum paling rendah dibandingkan kepuasan atas kementerian lainnya. Proporsi kepuasan kementerian bidang hukum hanya 52% dengan indeks 5,52.

Namun, Presiden punya modal besar untuk mengatasi kepuasan yang masih rendah di bidang hukum tersebut.

Berdasarkan jajak pendapat, sosok

Presiden Jokowi masih menempati peringkat tertinggi tingkat kepuasan terhadap lembaga kepresidenan dan pembantunya. Kinerja mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai memuaskan oleh 92% responden.

Indeks kepuasan terhadap Jokowi pun masih menempati posisi yang cukup baik dengan nilai 7,52, tertinggi ketimbang jajaran utamanya. Hal itu menurut Agung membuktikan ekspektasi tinggi masih ditaruh

masyarakat terhadap komitmen Jokowi untuk menyelesaikan seluruh program kerjanya.

“Bila suara di luar menunjukkan sejumlah nada ketidakpuasan, ternyata dengan penilaian yang objektif berdasarkan peserta FGD yang beragam, mulai dari pendukung pemerintah sampai oposisi, kepuasan terhadap pemerintah tetap ada. Tapi, menang ada sejumlah catatan yang perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dua tahun ke depan,” tandas Agung. (X-12)

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 ◆ HALAMAN B16

Kerja Keras Menyediakan Air Minum untuk Semua

M Sundoro

Direktur Pengembangan SPAM

A

IR merupakan kebutuhan manusia untuk hidup.

Komposisi air dalam tubuh manusia berbedabeda: bayi (80%), orang dewasa (70%), dan lanjut usia (50%). Tubuh manusia dapat bertahan sekitar 5 minggu tanpa makanan, tetapi hanya butuh 5 hari untuk hidup tanpa air.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), punya kewajiban menyediakan akses aman air minum kepada rakyat. Karena itu, Kementerian PUPR terus mendorong salah satu rencana strategis pada 20152019 berupa ketersediaan akses aman air minum 100% atau untuk seluruh daerah dan masyarakat Indonesia.

Program yang menjadi bagian dari Gerakan 100-0100 atau 100% akses aman air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

Target 100% akses aman air minum, menurut Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR Muhammad Sundoro, cukup realistis untuk dicapai. Sejak 2015-2017 infrastruktur air minum yang sudah terbangun tercatat memproduksi sebesar 15.077 liter/detik.

“Tahun ini saja targetnya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) murni ialah 4.997 liter/detik.

Rencana 2018-2019 akan ada penambahan sebesar 11.561 liter/detik. Diharapkan pada akhir 2019 total infrastruktur terbangun sebesar 26.638 liter/detik,” kata Sundoro saat ditemui di ruang kerjanya di kampus PUPR, Selasa (17/10).

Optimisme Sundoro juga didukung data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan capaian akses aman air minum nasional tahun lalu sebesar 71,14%, di perkotaan 81,05%, dan perdesaan 60,72%. Dalam proyeksi

pencapaian 2019, 60% akses air minum berasal dari jaringan perpipaan dan sisanya bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Di tengah keyakinan itu, Sundoro mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi demi menjamin ketersediaan akses aman air minum konsumsi 100% pada 2019.

Salah satunya ialah soal pendanaan. Berdasarkan kajian, program SPAM dalam rentang tahun 2015-2019 membutuhkan pendanaan hingga Rp254 triliun.

Dari total pendanaan tersebut, APBN diproyeksikan hanya mampu memenuhi 20% dari kebutuhan. Itu pun mesti dibagi dengan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya yang lain. Sebesar 80% sisa pendanaan diharapkan datang dari partisipasi pihak

SPAM IKK TOBELO, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. ketiga, baik masyarakat maupun perusahaan swasta, lewat skema kerja sama maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan.

“Salah satu upaya

memenuhi kebutuhan dana itu juga dengan memasukkan program SPAM ke dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional. Ini dalam

DOK PUPR

rangka mendorong badan usaha untuk ikut membantu karena SPAM tergolong salah satu proyek strategis nasional,” ujar Sundoro.

Skema kolaborasi dengan

pihak ketiga tertuang dalam kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang memungkinkan swasta berinvestasi untuk menciptakan akses aman air minum. Pemerintah sebagai regulator bertugas menyiapkan infrastruktur dan menekan harga agar terjangkau dengan memberi insentif kepada pengusaha.

“Ini juga kerja sama lintas sektor kementerian, karena Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri juga ikut berpartisipasi,” tutur Sundoro.

Peran daerah Kementerian PUPR menargetkan penambahan akses aman air minum di

akhir 2019 sebanyak 27,6 juta sambungan rumah melalui jaringan perpipaan.

Pemenuhan kewajiban 100% akses aman air minum bukan semata kewajiban dari pemerintah pusat, peran daerah juga dibutuhkan.

Pemerintah daerah berperan dalam menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), terutama dalam membangun sambungan rumah bagi ketersediaan akses aman air minum yang sesuai baku mutu air dari Kementerian Kesehatan.

Koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan di bidang air minum, baik di pusat maupun daerah, sangat diperlukan. Hal itu mengingat tugas penyediaan air minum sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewajiban itu merupakan tugas konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota, serta urusan wajib pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dasar. Sayangnya, kondisi lima tahun terakhir, komitmen pemerintah daerah dalam pendanaan air minum kurang dari 10% total APBD. Hal itu berdampak pada kondisi perusahaan daerah air minum (PDAM). Survei Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2015 menunjukkan hanya 53% PDAM yang sehat.

“Kami terus melakukan penguatan PDAM juga sosialisasi kepada pemerintah daerah. Saat ini juga sudah mulai ada sejumlah percepatan. Selain KPBU, ada juga hibah air minum sejak 2015 yang merupakan program serupa dari Australia pada 2012. Sejumlah organisasi nonpemerintah juga ikut membantu, semisal Water. org,” tandas Sundoro.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR melakukan terobosan Program Hibah Air Minum Perkotaan untuk mempercepat peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk mendapatkan dana hibah dari program itu, pemerintah daerah melalui PDAM disyaratkan melakukan investasi terlebih dahulu berupa jaringan perpipaan hingga sambungan ke rumah-rumah MBR yang telah diusulkan. Nanti investasi yang dikeluarkan diganti dana APBN atas nama program itu. (Gnr/S-4)

Program Hibah Bantu Pencapaian 100% Akses Aman Air Minum PEMERINTAH melalui Program Strategi Nasional menetapkan target pada 2019 mampu memenuhi 100% kebutuhan air minum.

Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muhammad Sundoro mengakui APBN belum bisa memenuhi seluruh pendanaan untuk mencapai target tersebut.

“Karena itu, dibutuhkan kemitraan dengan pihak ketiga yang berasal dari masyarakat dan pihak swasta untuk bisa membantu pemenuhan target 100% akses aman air minum sesuai baku mutu air minum yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, peran pihak lain juga membantu pemenuhan 100% akses aman air minum tersebut,”

katanya di Jakarta, Selasa (18/10).

Salah satu bentuk bantuan pembiayaan ialah hibah air minum yang diluncurkan sejak tahun 2012. Program Hibah Air Minum dan Sanitasi pemerintah tersebut dimulai pada tahun 2012 melalui dana pemerintah Australia.

Tahun 2017 adalah kali ketiga pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yang bersumber dari APBN murni. Yang melatar belakangi adalah gap cakupan pelayanan terhadap target nasional universal access masih tinggi.

Program Hibah Air Minum dan Sanitasi 2017 terdiri dari Program Hibah Air minum Perkotaan, Program Hibah Air Minum Perdesaaan dan Program Hibah Air Limbah Setempat. Hibah air minum perkotaan dilakukan melalui pemasangan

Masyarakat menerima manfaat program hibah air minum dan sanitasi. sambungan rumah (SR) dan jaringan pipa dengan output terpasangnya jumlah SR baru. Program hibah merupakan penggantian

l investasi pemerintah daerah oleh pemerintah pusat mengacu pada kinerja yang terukur. Hibah diberikan kepada pemda

DOK PUPR

mengacu pada output yang terbangun (output based reimbursement) Porsi terbesar nilai hibah masih untuk Program Hibah

Air Minum Perkotaan, yaitu dengan alokasi sebesar Rp. 750 miliar dan sasaran 220 ribu SR. Dengan nilai total hibah sebesar Rp 1 triliun dari APBN, Program Hibah Air Minum mengusung tujuan utama meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Tujuan tersebut bermuara pada cita-cita tercapainya 100% akses aman air minum dan 100% akses sanitasi layak yang sudah menjadi Gerakan Nasional bernama 100-0-100.

Program Hibah Air Minum dapat diberikan kepada Pemda dengan empat kriteria tertentu, antara lain: (i) memiliki Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PDAM; (ii) kesiapan alokasi

anggaran PMP pada DPA; (iii) memiliki idle capacity air minum; dan (iv) telah memiliki unit produksi dan jaringan distribusi untuk melayani sambungan rumah MBR yang diusulkan.

Untuk penerima manfaat program Hibah Air Minum dan Sanitasi yaitu masyarkat dengan kepemilikan daya listrik terpasang kurang dari atau sama dengan 1.300 VA. Setidaknya 50% MBR penerima manfaat memiliki daya listrik terpasang kurang dari atau sama dengan 900VA dan (atau) yang belum memiliki sambungan listrik.

Sejak Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dilaksanakan pada 2012, baik melalui bantuan pemerintah Australia maupun menggunakan dana APBN, telah mencakup 927.200 SR yang tersebar di 264 kabupaten/kota pada 32 provinsi. (Gnr/S1-25)